binder3feb21

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2006

HARIAN

harian_bhirawa@yahoo.com bhirawa_indragiri@yahoo.com suratkabar_harianbhirawa

IKLAN/ LANGGANAN

Surat Kabar Harian Bhirawa

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Mata Rakyat Mitra Birokrat

Banjir dan Longsor Landa Sejumlah Wilayah di Kabupaten Jombang Jombang, Bhirawa Banjir dan tanah longsor melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Jombang. Curah hujan yang tinggi di wilayah Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang yang merupakan daerah hulu, menjadi salah satu penyebab banjir di sejumlah daerah dibawahnya, seperti desa di Kecamatan Bareng, Mojowarno, hingga Kecamatan Mojoagung. Di Kecamatan Wonosalam di-

www.harianbhirawa.co.id

Rabu Kliwon, 3 FEBRUARI 2021

laporkan terjadi longsor di sejumlah titik, Selasa (02/02).

Pantauan di Desa Kademangan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Selasa pagi (02/02), banjir kiriman dari hulu ini masih terjadi.

Sekitar pukul 06.30 WIB, ketinggian air masih setinggi di atas lutut orang dewasa.

Menurut warga Desa Kademangan, Hariono (55), banjir  ke halaman 11

arif yulianto/bhirawa

Bupati Mundjidah Wahab bersama sejumlah pejabat memantau lokasi banjir bandang di Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Selasa (02/02).

DPRD Jatim Prihatin Pelajar Terlibat Prostitusi Online

DPRD Jatim, Bhirawa Anggota DPRD Jatim dari Fraksi Gerindra, Hidayat mengaku prihatin atas maraknya sindikat prostitusi di Kota Mojokerto yang melibatkan anak di bawah umur. Terbongkarnya prostitusi oleh Subdit V Ditreskrimsus Polda Jatim menjadi bukti bahwa Kota Ondeonde ini belum bebas dari prostitusi online.

“Sangat prihatin atas kasus tersebut (prosritusi, red) ya.

Apalagi melibatkan anak-anak dibawah umur,” ungkapnya saat dikonfirmasi, Selasa (2/2).

Politisi asal Dapil X Mojokerto-Jombang ini menegaskan Hidayat bahwa tersangka harus diproses secara hukum dan dihukum seberatnya sesuai Undang-undang yang berlaku.

Hidayat juga meminta aparat kepolisian terus menggencarkan patroli cyber atau media sosial. Sebab, transaksi prostitusi sudah sangat marak melalui online. “Aparat kepolisian harus gencar patroli cyber dan pemerintah daerah

Korban Bom Surabaya Dapat Perawatan Lanjutan Gratis Pemprov Serahkan Kompensasi

Pemprov, Bhirawa Pemprov Jatim memastikan akan memberikan dukungan layanan kesehatan kepada sejumlah korban aksi bom yang terjadi di sejumlah titik di Kota Surabaya beberapa tahun silam. Bahkan, Pemprov memastikan siap menanggung semua biaya pengobatan, khususnya bagi korban yang membutuhkan perawatan dan penanganan medis lanjutan.

Hal iti disampaikannya disela penyerahan kompensasi

kepada 19 korban terorisme yang diselenggarakan oleh

 ke halaman 11

MITRA

Ajak Ngobrol PMKS

Budikari Arief S

HAMPIR sepuluh tahun Budikari Arief S menjabat Kepala Tata Usaha di Balai Layanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Jalanan Jatim, milik Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jatim di Kabupaten Sidoarjo.

Selama menjabat itu, Budi, sapaan lekat Budikari Arief S, tidak melulu selalu berurusan dengan soal administrasi saja. Namun disela waktu sibuknya, pria yang tinggal di Kelurahan Sepanjang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo itu mengaku menyempatkan diri ngobrol dengan para penyandang PMKS.  ke halaman 11

Sentil

Satgas Covid-19 Surabaya Tetap Sita KTP-el - Jika perlu denda diperbesar Singgung Rotasi dan Promosi Sebagai Dinamika Birokrasi - Signal segera mutasi Wali Kota Hadi dan Bupati Tantri Tak Jadi Divaksin - Bukannya takut, tapi tidak memenuhi syarat

arif yulianto/bhirawa

Banjir yang terjadi di Desa Kademangan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Selasa pagi (2/2).

Apel Perdana Gubernur Khofifah

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Selasa (2/2). Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan, misalnya korban saat ini masih membutuhkan dokter ortopodi dan proses untuk bisa operasi ulang. “Karena itu pasti prosesnya berkali kali, kita akan membangun komunikasi dengan para korban, dan Pemprov akan menyiapkan free of charge,” ujar Khofifah.

Adapun jumlah kompensasi yang dibayarkan oleh Negara melalui LPSK di wilayah Surabaya sebesar Rp 3,295 miliar.

Dengan rincian maksimal Rp 75 juta hingga Rp 250 juta.

Bahkan, Pemprov juga siap membantu jika korban menjadikan kompensasi tersebut untuk membuka usaha.  ke halaman 11 Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyerahkan kompesasi ke korban aksi bom Surabaya.

Satgas Covid-19 Surabaya Tetap Sita KTP-el Efektif Tekan Pelanggar Prokes, UU Tak Ada Larangan

Surabaya, Bhirawa Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya bakal terus memberlakukan sanksi penyitaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTPel) bagi pelanggar protokol kesehatan (prokes). Alasan-

nya, untuk menghentikan pelanggaran prokes diperlukan kebijakan tindakan paksaan pemerintah. Salah satunya adalah penyitaan KTP-el sampai dengan penerapan sanksi denda administrasi.

Sebelumnya Satgas Covid-

19 Jatim menghimbau agar petugas tidak menyita KTP-el pelanggaran prokes dengan alasan KTP-el adalah bentuk pelayanan publik dasar yang digunakan untuk layanan pub ke halaman 11

Singgung Rotasi dan Promosi Sebagai Dinamika Birokrasi

Gubernur Khofifah didampingi Wagub Emil Elestianto Dardak saat apel perdana bersama 150 CPNS baru, Selasa (2/2).

Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa memberikan sinyal kepada para ASN di Pemprov Jatim untuk selalu siap dengan berbagai dinamika yang terjadi di birokrasi. Termasuk di antaranya ialah proses rotasi dan promosi yang mungkin dilakukan tidak selalu sesuai pasion dari seorang ASN. Hal itu diungkapkannya saat apel perdana bersama 150 CPNS baru dari 42 OPD di lingkungan Pemprov Jatim, Selasa (2/2/). Gubernur Khofifah menegaskan, sesuai dengan SK CPNS yang diberikan pada 25 Januari lalu, CPNS ini telah dipilih oleh negara untuk menjadi abdi negara dan abdi masyarakat. “Anda dipilih dari jumlah pendaftar di Jatim sebanyak 53.314 pelamar,” tutur Khofifah saat menggelar apel di Kantor Gubernur Jalan Pahlawan 110, Surabaya.

Dari proses pendaftaran itu, lanjut Khofifah, seorang CPNS semula mendaftar di OPD A, kemudian ada rotasi, ada regulasi dan promosi. Ada yang semula memiliki pasion di Disperindag misalnya, dan kemudian diterima.

Tapi ketika perjalanan ada promosi, ternyata tidak  ke halaman 11

Lebih Dekat dengan H Misbahul Munir, Kepala Kemenag Situbondo

Usai Dilantik Langsung Lakukan Penataan Internal, Ajak Staf Tolak Pemberian Uang

Usai dilantik sebagai orang nomor satu di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Situbondo pada tahun lalu, H Misbahul Munir langsung berbenah, terutama di lingkungan internal. Tak cukup itu, mantan Kasubag TU Kemenag Kabupaten Sidoarjo itu juga melakukan terobosan.

Salah satunya yang mencuat adalah mengajak seluruh staf menolak pemberian uang. Seperti apa sosoknya ?

Sawawi, Kabupaten Situbondo

Kala itu, H Misbahul Munir tampak pagi hari sudah berpakaian baju putih lengan panjang, bercelana hitam plus memakai peci hitam. Rupanya saat itu akan ada mutasi besar besaran di jajaran kepala madrasah yang ada di lingkungan Kemenag Kabupaten Situbondo.

Ada enam kepala madrasah yang di mutasi H Misbahul Munir. Diantaranya Kepala MAN 1 Situbondo, MAN 2 Situbondo, MTsN 1 Situbondo, MTsN 2 Situbondo, MIN 1 Situbondo dan MIN 2 Situbondo.

Misbah, sapaan lekat Misbahul Munir, mengatakan, enam kepala madrasah yang ada di bawah lingkungan Kantor Ke-

sawawi/bhirawa

H Misbahul Munir (tengah) bersama kasubag dan kasi-kasi di lingkungan Kantor Kemenag Kabupaten Situbondo.

menag Situbondo sudah waktunya dimutasi. Prosesi mutasi kala itu dirangkai dengan pengambilan sumpah jabatan di auditorium setempat. Misbah memimpin langsung seluruh rangkaian acara mutasi dengan di dampingi Kasubag TU dan para Kepala Seksi serta Kepala KUA se-Kabupaten Situbondo.

“Ya ini murni untuk penyegaran,” katanya.

Menurut dia, pelantikan para kepala madrasah didasarkan pada dua alasan. Pertama; karena rotasi dan kedua karena promosi. Rotasi tersebut perlu dilakukan karena cukup lama  ke halaman 11

EKSEKUTIF

Rabu Kliwon, 3 Februari 2021

Halaman 2

Sukseskan 3R, Gelar Pelatihan Berbasis Kompetensi Pemprov, Bhirawa UPT Balai Latihan Kerja Surabaya Dibawah Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur (Disnakertrans Jatim) melaksanakan Program Pelatihan Berbasis Kompetensi. dalam mensukseskan agenda reformasi birokrasi melalui Revitalisasi, Reorientasi dan Rebranding (3R).

Salah satunya dilakukan dengan meningkatkan akses dan mutu pelatihan kerja bagi para pencari kerja dan tenaga kerja. Hal itu disampaikan Kepala Disnakertrans Jatim, Himawan Estu Bagijo saat membuka pelatihan berbasis kompetensi sebanyak 11 paket, di UPT Balai Latihan

Kerja (BLK) Surabaya, Selasa (2/2/2021).

Dikatakannya, penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi pada dasarnya merupakan salah satu upaya untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.

“Pelatihan ini menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja,” katanya.

Di tengah pandemi covid 19 ini, lanjut Himawan, tugas Disnakertrans Jatim yaitu untuk semakin terasa ringan karena harus melatih banyak orang untuk di persiapkan untuk mejadi tenaga-tenaga yang trampil.

“Ketika berlatih anda mempunyai ketrampilan yang cukup, baik itu, upskilling, technical skilling , atau underskilling,” katanya. Di BLK Surabaya, kata Himawan, semua peserta di transfer berbagai knowledge dan skill untuk membekali para peserta, dengan mengikuti pelatihan ikut sertifikasi dan memasuki dunia kerja.

Apalagi pada tahun di 2021 ini, Jatim membuat

tagline Jatim Bangkit. “Dengan tagline itu, maka kita harus bangkit, bangkit dari ketepurukan, bangkit dari kesulitan untuk menghadapi tantangan ini, Semua harus kompak, melalui BLK Surabaya memfasiolitasi semua yang ada akan berlatih dalam berlatih,” tandasnya.

Ia kembali berharap agar semua peserta fokus dalam mengikuti pelatihan di BLK Surabaya. “Lupakan yang lain, untuk sementara waktu harus dipergunakan sebaik mungkin dalam memperoleh ilmu yang baik. Sehingga keluar dari BLK menjadi orang yang dipersiapkan untuk masuk di dunia kerja,” katanya. [rac]

rachmat caesar/bhirawa

Kepala Disnakertrans Jatim Himawan Estu Bagijo mengalungkan tanda peserta pelatihan saat membuka pelatihan berbasis kompetensi sebanyak 11 paket, di UPT Balai Latihan Kerja (BLK) Surabaya, Selasa (2/2).

Wali Kota Hadi dan Bupati Tantri Tak Jadi Divaksin Pemkab Probolinggo, Bhirawa Sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh agama, termasuk Forkopimda Kota Probolinggo telah menjalani vaksinasi Covid-19, Senin (1/2).

trie diana/bhirawa

Mengenang Jasa Pahlawan

Kota Surabaya kembali menambah monumen baru dikawasan Rolak Gunungsari, salah satu monumen berjuangan untuk mengenang perjuangan Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP), ada lima sosok Pahlawan yang membawa senjata dan beberapa posisi berdiri dan jongkok, namun masih tertutup plastik hitam, Selasa (2/2).

Wali Kota Turut Antarkan Keberangkatan 450 Prajurit Satgas Pengamanan Perbatasan Madiun, Bhirawa TNI memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kedaulatan NKRI. Karenanya, setiap prajurit harus selalu siap kala tugas memanggil.

Begitu juga dengan 450 prajurit Batalyon Infanteri (Yonif) Para Raider 501 Bajra Yudha yang berangkat bertugas di perbatasan Indonesia dan Papua Nugini ini.

Wali Kota Madiun Maidi turut mengantarkan keberangkatan ratusan prajurit tersebut di Lanud Iswahjudi, Selasa (2/2). 450 prajurit tersebut terbagi dalam dua pemberangkatan. 400 prajurit diberangkatkan melalui jalur udara.

50 lainnya melalui jalur laut yang sudah lebih dulu berangkat. 400 prajurit yang diberangkatkan melalui jalur udara terbagi dalam empat pesawat.

Upacara pelepasan Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Perbatasan (Pamtas) Penyangga (mobile) wilayah Intan Jaya, di Lanud Iswahjudi, Selasa pagi (2/2).

Yonif Para Raider 501 Bajra Yudha Kostrad itu berlangsung khidmat nan haru. Asisten Ops Panglima TNI Mayor Jenderal TNI, Tiopan Aritonang selaku inspektur upacara berpesan untuk selalu bersikap professional dan dapat mengendalikan diri dalam bertugas,

KILAS BIROKRASI

Wali Kota Apresiasi Inisiatif Patahima Sumbangkan Paket Penambah Imun bagi Masyarakat Kota Madiun, Bhirawa Pengusaha tempat hiburan menjadi salah satu pihak yang terdampak besar terhadap penyebaran Covid-19. Bahkan, di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pengusaha tempat hiburan malam (THM) terpaksa tutup total.

Meski begitu, dampak besar ini tak memengaruhi semangat mereka untuk membantu masyarakat. Melalui Pemerintah Kota Madiun, mereka yang tergabung dalam Paguyuban Tempat Hiburan Kota Madiun (Patahima) menyerahkan sejumlah paket penambah imun. Upaya inipun mendapatkan apresiasi dari Wali Kota Madiun Maidi. ‘’Meski sedang prihatin dengan adanya Covid-19, Patahima tetap berusaha membantu agar pandemi ini segera selesai.

Yakni, dengan memberikan paket penambah imun kepada masyarakat melalui Pemkot Madiun,’’ tutur Wali Kota Maidi saat ditemui setelah penyerahan bantuan dari Patahima di halaman Balai Kota Madiun, Selasa (2/2).

Lebih lanjut, Wali Kota mengungkapkan bahwa paket penambah imun akan dibagikan kepada masyarakat pada momen tertentu. Namun, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan meminimalisasi terjadinya kerumunan.

Kesempatan itu, Wali Kota juga memberikan apresiasi kepada Patahima karena telah mematuhi aturan. Khususnya, selama PPKM berlangsung. Bahwa, jam buka tempat hiburan dibatasi.

Bahkan, sebagian di antaranya terpaksa tutup total. ‘’Kami akan evaluasi lagi setelah tanggal 8 Februari.

Harapannya, kondisi Covid-19 di Kota Madiun semakin membaik.

Sehingga, ekonomi bisa kita gas kembali,’’ imbuhnya. [dar]

tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) serta menjaga nama baik TNI. Dia juga tak lupa berpesan untuk selalu menjaga diri karena lokasi merupakan daerah sensitif dengan medan dan cuaca yang ekstream. Belum lagi masalah kesehatan seperti malaria yang kerap menjadi hambatan di sana. ‘’Ini tugas mulia demi nusa bangsa kita. Selalu semangat, jaga diri, dan pulang dengan penuh kebanggaan,’’ tegasnya. Wali Kota Madiun Maidi juga mengucapkan selamat bertugas bagi prajurit yang ditugaskan ke Papua tersebut. Wali Kota tak lupa mendoakan agar tugas berjalan sukses hingga akhir masa penugasan nanti.

Wali Kota berharap prajurit tidak perlu khawatir meninggalkan keluarga. Sebab, keluarga yang berada di asrama akan selalu mendapatkan perhatian dan pemantauan. ‘’Mudah-mudahan sukses dan khusus yang di asrama akan kita cek biar yang sedang bertugas jauh di sana juga bisa tenang,’’ ungkapnya.

Sementara itu, suasana haru mengemuka saat anggota keluarga melepas kepergian prajurit sesaat sebelum lepas landas. Pun, tak sedikit di antaranya yang menitikkan air mata. Bagaimana tidak, mereka setidaknya akan terpisah sekitar satu tahun ke depan. [dar]

Namun Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin dan Sekda Kota Probolinggo Ninik Ira Wibawati tidak jadi divaksin karena tak memenuhi syarat. Demikian pula dengan bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari, pasalnya pernah terpapar covid 19 dam sembuh.

Vaksinasi bagi pejabat Pemkot, Forkopimda, dan tokoh masyarakat dilakukan di ruang Edelweis, RSUD dr.

Mohamad Saleh Kota Probolinggo, Seni (1/2) malam.

Dari Forkopimda, ada Ketua DPRD Abdul Mujib; Dandim 0820 Letkol Inf. Imam Wibowo; Ketua Pengadilan Negeri Probolingg Darwanto; dan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo Yeni Puspita.

Dari tokoh masyarakat, terlihat Ketua MUI Kota Probolinggo KH Nizar Irsyad; Ketua PC NU Kota Probolinggo Syamsur; PDM Muhammadiyah Kota Probolinggo Masyfuk; serta dari perwakilan gereja.

Sebelum dimulainya vaksinasi, mereka yang akan divaksin harus melalui proses screening atau pemeriksaan kesehatan. Salah satunya pemeriksaan tekanan darah. Nah, dalam proses ini Habib Hadi –sapaan akrab wali kota- dan Ninik dinyatakan tidak memenuhi syarat. Tekanan darahnya di atas angka normal.

“Sebelum divaksin memang harus dicek. Ini masih belum tahu divaksin atau tidak, karena ternyata tensinya tinggi. Saya juga kaget tensi 177. Mungkin harus ditunda dulu. Tunggu keterangan dari RSUD,” ujar wali kota habib Hadi, kemarin Senin (1/2) malam.

Hal senada lamaran Sekda Ninik Ira Wibawati kepada sejumlah awak media. Ia mengaku sejatinya igin divaksin, namun tidak memenuhi syarat.

“Saya sebenarnya ingin divaksin, tapi tensi 172 per 112. Kapan hari sudah tensi 148 per 100. Tadi, sudah minum obat tensi tidak tinggi. Sebagai tenaga kesehatan, saya juga ingin divaksin,” ujarnya.

Selain mereka, sejumlah tokoh masyarakat telah memenuhi kriteria untuk divaksin.

Salah satunya ketua MUI Kota Probolinggo KH Nizar Irsyad.

“Tentang vaksinasi dari aspek medis sudah dikeluarkan BPOM tidak ada dampak pada kesehatan. Dari aspek agama, MUI Pusat telah memberikan fatwa, bahwa vaksin ini halal. Kami minta kepada masyarakat, terutama ulama dan kiai untuk ikut vaksinasi demi mencegah penularan Covid-19,” ujarnya.

Plt Direktur RSUD dr. Mohamad Saleh Kota Probolinggo Abraar HS Kuddah mengatakan, dari hasil pemeriksaan atau pemeriksaan kesehatan terhadap Wali Kota menunjukkan tekananan darahnya yang cukup tinggi.

“Tensinya 177 per 98. Sedangkan, normalnya itu 140 per 80, maka kami tunda dulu.

Diharapkan dengan penundaan vaksinasi, tensi bisa terkontrol,” ujarnya.

Dokter bedah senior ini menjelaskan, vaksin Covid19 memiliki efek samping.

Meski Sinovac merupakan vaksin yang memiliki risiko paling rendah.

“Meski Sinovac ini risiko paling rendah, untuk sementara dalam skrining ada kriteria yang dikecualikan. Seperti tensi tinggi, punya riwayat positif, dan riwayat pernah divaksin.

Saya sendiri tidak bisa divaksin karena pernah terkonfirmasi positif,” jelasnya.

Ia mengatakan, vaksin yang diterima saat ini vaksin Covid19 yang telah diujicobakan sebanyak 3 kali. Namun ada izin untuk orang dengan tekanan darah tinggi, diabetes, dan mempunyai riwayat penyakit jantung.

Di beberapa daerah, kepala daerah mendapat vaksin Sinovac pertama sebelum tenaga kesehatan. Namun berbeda dengan Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari, yang justru tak divaksin pertama karena sudah mempunyai antibodi pasca ia sembuh dari Covid-19. [wap]

Wabup Nganjuk Turun Jalan Bagikan Masker

Pemkab Nganjuk, Bhirawa Peningkatan tajam warga terkonfirmasi positif di Kabupaten Nganjuk, mendorong Pemkab Nganjuk terus melakukan edukasi dan mendisplinkan warga untuk mematuhi protokol kesehatan (prokes).

Wakil Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi turun ke jalan dan membagikan masker serta memberikan pemahaman kepada masyarakat langsung.

“Kasus Covid-19 di awal tahun 2021 meningkat cukup tajam, bahkan dua hari sebelum penerapan PPKM, peningkatan terkonfirmasi positif di Kabupaten Nganjuk cukup tinggi, yang akhirnya wilayah kita masuk zona merah,” kata Marhaen Djumadi.

Marhaen Djumadi juga mengatakan, Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang berlangsung dua pekan mampu mengurangi jumlah pasien Covid-19 yang dirawat di tiga rumah sakit rujukan.

Namun angka kasus harian terkonfirmasi positif untuk masih bertahan di angka 19-46 kasus pada minggu pertama tahun 2021 dan pada minggu kedua di angka 21-39 kasus.

Kasus Covid-19 di Kabupaten Nganjuk masih bertahan pada dua digit. Sehingga meski 1 Februari sudah tidak diberlakukan PPKM, masyarakat harus tetap menjaga

ristika/bhirawa

Wakil Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi turun ke jalan membagikan masker dan memberikan pemahaman kepada masyarakat soal pentingnya disiplin prokes.

prokes. Sebab kalau masyarakat tidak disiplin, tidak menutup kemungkinan Pemkab Nganjuk akan memberlakukan PPKM kembali Kalau PPKM diberlakukan kembali, Marhaen mengatakan akan sangat berpengaruh pada perekonomian rakyat dan justru akan menimbulkan masalah sosial baru.

Karena itu kepada jajaran TNI, Polri dan Satpol PP untuk meningkatkan tugas penegakan protokol kesehatan di wilayah masingmasing tidak hanya pada pekan terakhir pelaksanaan PPKM di

Kabupaten Nganjuk tapi sampai masyarakat sadar akan Prokes.

“Meski nanti, sudah tidak memberlakukan PPKM, satgas Covid-19 tetap akan memantau kegiatan kegiatan yang diselenggarakan masyarakat, dan apabila ditengarai tidak mematuhi Prokes maka kegiatan tersebut bisa dihentikan oleh para petugas,” tandas Marhaen.

Disebutkan Marhaen, dua pekan pemberlakuan PPKM sejak 17 hingga 31 Januari jumlah penambahan kasus terkonfirmasi positif sebanyak 416 orang dengan total keseluruhan menjadi 2270 orang. Untuk penam-

bahan pasien sembuh sebanyak 585 orang sehingga total keseluruhan menjadi 1963 orang dan penambahan pasien yang dinyatakan meninggal sebanyak 26 orang dengan total keseluruhan menjadi 199 orang.

Kesimpulannya menurut kang Marhaen selama dua pekan memberlakukan PPKM, Kabupaten Nganjuk mampu menekan angka terkonfirmasi positif dan angka kematian, sementara pihaknya juga mampu meningkatkan angka kesembuhan menjadi lebih tinggi.

“Yang terpenting tetap disiplin Prokes, karena kita belum tahu sampai kapan virus Covid-19 bisa hilang dari bumi ini. Sekali lagi jangan abai karena sekali abai, semuanya akan menjadi lumpuh,” pungkas Marhaen.

Sekedar informasi, dua pekan sebelum pemberlakuan PPKM di Kabupaten Nganjuk mulai 03 Januari 2021 jumlah terkonfirmasi positif sebanyak 1137 orang, sembuh sebanyak 938 orang dan yang dinyatakan meninggal sebanyak 112 orang.

Kemudian pada 17 Januari, jumlah terkonfirmasi positif sebanyak 1854 atau mengalami peningkatan sebanyak 717 kasus. Sedangkan yang dinyatakan sembuh sebanyak 1378 orang atau meningkat 440 orang dan yang meninggal sebanyak 173 orang yang berarti juga mengalami peningkatan sebanyak 57 orang. [ris]

LEGISLATIF Pengurus Demokrat Jatim Pasang Badan Buat Emil Dardak Rabu Kliwon, 3 Februari 2021

Halaman 3

Demokrat Jatim, Bhirawa Pengurus Partai Demokrat Jawa Timur angkat bicara terkait serangan parpol lain menyikapi suksesi pemilihan Ketua Demokrat Jatim yang baru.

Sejumlah pengurus mengaku tetap solid memberikan arah dukungan terhadap Emil Elestianto Dardak sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Jatim pada Musda nanti.

Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan DPD Partai Demokrat Jawa Timur Agung Mulyono, meminta semuah pihak termasuk Ketua DPW PPP Jatim Musyafak Noer untuk tidak meng-

halangi Emil Dardak menjadi Ketua DPD Partai Demokrat Jatim.

Selain saat ini, lanjut dia, Emil Dardak sudah menjabat Plt Ketua DPD PD Jatim, pasangan Gubernur Khofifah Indar Parawansa ini juga diusung partai politik saat pilgub Lalu.

“Jangan lupa, Gubernur dan Wagub berangkat dari partai politik. Lalu kenapa tidak boleh

menjadi ketua partai politik?, jangan mengada-ada lah,” sebut Agung Mulyono, Selasa (2/2).

Menurutnya, sudah menjadi aturan yang baku bahwa pilkada di negeri ini mesti lewat jalur politik.

Hampir semua kepala daerah juga punya jabatan politik di partainya.

“Bahkan banyak yang menjadi Ketua, Jangan lupa, Wagub Jawa Tengah itu juga pengurus Harian DPW PPP Jateng,” ujar Agung sembari memberikan sentilan keras.

Tak Hanya itu, di Jawa Timur ini saja banyak kepala daerah/ wakil kepala di tingkat kabu-

paten/kota jadi pengurus atau bahkan ketua Parpol.

Buktinya mereka bisa menjalankan tugas-tugasnya tanpa tumpang tindih. Apalagi kedewasaan berpolitik Emil Dardak sudah pasti sangat memahami kapan ia menjalankan tugas sebagai Wakil Gubernur dan kapan menjadi ketua Partai Demokrat.

“Sebelum ini, Ketua Partai Demokrat Jatim adalah Gubernur Jawa Timur Pakde Karwo, tidak ada masalah. Jadi idealnya justru kepala daerah itu jadi ketua partai,” terang Agung yang juga Koordinator

Daerah Pemilihan Jatim IV (Banyuwangi, Situbondo dan Bondowoso) DPD Partai Demokrat Jatim ini.

Senada, Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPRD Jatim Sri Subiati menanggapi statemen Musyafak Noer. Dengan tegas, srikandi yang akrab disapa Bu Anti ini meminta siapapun jangan mengurusi urusan internal Partai Demokrat.

“Jangan mengurusi Partai lain, jangan mengobok-obok partai kami.

Beretikalah cara berpolitiknya,” ingat Bu Anti serius. Ia memastikan bahwa pelaksanaan Musda VI DPD Partai Demokrat Jatim berjalan lancar.

Saat ini hampir mayoritas DPC dan semua Anggota Fraksi Demokrat DPRD Jatim Sudah setuju mengusung kembali Emil Elestianto Dardak sebagai Ketua DPD PD Jatim untuk lima tahun mendatang.

“Kita sudah mengantongi suara hampir aklamasi untuk Pak Emil Dardak jadi ketua DPD duet dengan Mas Bayu sebagai Sekretaris DPD untuk masa lima t a h u n k e d e p a n , ” p a p a r B e ndahara DPD PD Jatim ini. “Semua kader solid dan kompak,” imbuh Bu Anti. [geh]

KILAS DEWAN

DPC PKB Surabaya akan Ganti Ketua Fraksi PKB Surabaya, Bhirawa Ketua DPC PKB Surabaya Musyafak Rouf membenarkan rencana pergantian Ketua Fraksi PKB DPRD Surabaya, yang saat ini dijabat Minun Latif.

“Iya memang ada rencana itu,” jelasnya saat dihubungi lewat telepon genggamnya, Senin (02/02/2021). Musyafak kembali menjelaskan, alasan pergantian ketua Fraksi PKB, karena pejabat yang sekarang kerjanya dinilai kurang maksimal.

“Tapi kita akan pleno kan dulu bagaimana nanti,” terangnya.

Lalu siapa penggantinya, Musyafak enggan menjelaskan. “Kita juga akan pleno dulu soal itu,” tegasnya.

Mantan Wakil Ketua DPRD Surabaya tersebut, juga tidak bersedia menjelaskan, kapan rapat pleno pergantian ketua fraksi tersebut digelar. “Nanti saya informasikan kapan rapat pleno itu digelar,” pungkasnya.

Sementara itu, isu yang beredar menyebut, anggota Fraksi PKB Surabaya Mahfudz, menjadi calon kuat menggantikan Minun Latif. Saat dikonfirmasi lewat telepon genggamnya, Senin (02/02/2021) Mahfudz menegaskan, sebagai kader partai dirinya siap menerima tugas dan amanah dari partai.

“Sebagai petugas partai saya siap menerima amanah dan tugas dari partai. Saya tidak bisa pilih-pilih tugas,” ungkapnya. Terkait alasan pergantian, Sekretaris Komisi B DPRD Surabaya itu mengatakan, kalau Ketua DPC PKB Surabaya berhak menilai kinerja jajaran pimpinan dan anggota Fraksi PKB. “Kita di DPRD Surabaya selalu bekerja bersama-sama.

Tergantung penilaian Ketua DPC PKB bagaimana,” jelasnya.

Mahfudz menegaskan semua anggota Fraksi PKB di DPRD Surabaya siap menerima amanah dari partai. “Kita berlima siap menerima amanah apapun yang diberikan partai,” pungkasnya. [dre]

Ketua DPC PKB Surabaya Musyafak Rouf.

andre/bhirawa

istimewa

Ketua Dewan dan Pj Bupati Sidoarjo dalam acara pengesahan Perubahan APBD 2020.

Ketua Dewan Apresiasi Kinerja Pj Bupati yang Respon Cepat DPRD Sidoarjo, Bhirawa Setelah mendapatkan amanah, mengemban tugas memimpin jalannya pemerintahan Kabupaten Sidoarjo sejak 1 Oktober 2020. Pj Bupati Sidoarjo Dr Hudiyono MSi langsung melakukan tancap gas, bekerja keras dengan gerak cepat merespon keluhan masyarakat dengan terjun langsung melihat kondisi yang sebenarnya di lapangan.

Melihat kinerja Pj Bupati Sidoarjo Hudiyono yang terbukti nyata tersebut, mendapatkan apresiasi dan support dari Ketua Dewan Sidoarjo H Usman M.Kes. Ia katakan, kalau Pj Bupati Si-

doarjo itu tidak berfikir masalah apa yang didapatkan dalam waktu yang relatif singkat ini. Tetapi dia berfikir, bagaimana dalam waktu yang singkat ini bisa berbuat baik dan bermanfaat bagi masyarakat Sidoarjo.

“Saya pikir itu yang utama dilakukan oleh Pj Bupati Sidoarjo.

Bukan berfikir apa yang ia dapatkan, tetapi apa yang bisa ia perbuat bagi rakyat Sidoarjo,” terang Politisi PKB Sidoarjo ini.

Jadi yang paling kelihatan, riil dilakukan diantarannya, sebagai aparatur negara berhasil dalam mengawal pelaksaan Pilkada 2020. Netralitasnya sangat ditunjukkan, juga pelaksanaan

Pilkada Sidoarjo ini berjalan sangat sukses, dan aman. Karena pasca Pilkada juga tidak terjadi gejolak dari para calon, tidak ada gugatan. Hasilnya bisa diterima dengan kebesaran jiwa oleh semuanya.

Selain itu juga tidak ada hal-hal yang mengganggu di tingkat keamanannya. Apalagi setelah Pilkada juga dilakukan Pilkades secara serentak, juga bisa berjalan sangat aman dan lancar.

“Termasuk tidak adanya klaster baru, karena pelaksanaan Pilkada pada masa pandemi virus Covid 19.

Itu semua adalah bentuk-bentuk kesuksesan Pj Bupati Sidarjo,” jelas Pak Usman_sapaan akrabnya.

Menurut Usman, yang lebih penting lagi, Pj Bupati Hudiyono ini sangat respon terhadap keluhan yang ada di masyarakat, terkait masalah banjir langsung hadir untuk mencarikan solusi dan memberikan bantuan terhadap korban yang terdampak. Begitu juga terkait jalan-jalan rusak, Pj Bupati juga sangat respon cepat, turun langsung menuju lokasi, bahkan juga membawa pejabat OPD terkait untuk melihat kondisi yang sebenarnya.

“Jadi, itulah bentuk apresiasi kami sebagai Ketua DPRD Sidoarjo kepada Pj Bupati Sidoarjo Hudiyono, tentang kinerjanya yang cukup singkat,” jelas Usman. [ach]

DPRD Gelar Rapat Paripurna Penetapan Pasangan Kepala Daerah Terpilih Tim Eri-Armuji Yakin Gugatan MA-Mujiaman Tak akan Diterima MK DPRD Kediri, Bhirawa DPRD Kabupaten Kediri menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Pengumuman Berakhirnya Masa Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Masa Jabatan 2016-2021 dan Pengumuman Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kediri terpilih Hasil Pilkada Tahun 2020.

Mengingat kondisi pandemi covid19, maka rapat paripurna dilaksanakan secara terbatas dengan mematuhi protokol kesehatan pencegahan covid-19 yang ketat, yaitu hanya dihadiri secara fisik langsung oleh Pimpinan DPRD, para Ketua Fraksi, para Ketua Komisi, Ketua Badan Kehormatan dan Ketua Badan Pembentukan Perda.

Sedangkan para Anggota DPRD Kabupaten Kediri lainnya mengikuti rapat paripurna via video conference di ruangan fraksi masing-masing.

Rapat Paripurna kali ini dipimpin oleh Dodi Purwanto Ketua DPRD, didampingi oleh para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kediri. Sedangkan dari Pemkab Kediri dihadiri oleh Wakil Bupati Kediri Drs. H. Masykuri, MM hadir langsung di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kediri dengan didampingi oleh Sekretaris Daerah, bersama Asisten, Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, Kabag Hukum dan Inspektorat Kabupaten Kediri.

istimewa

DPRD Kabupaten Kediri menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Pengumuman Berakhirnya Masa Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Masa Jabatan 2016-2021 dan Pengumuman Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kediri terpilih Hasil Pilkada Tahun 2020.

Sedangkan Forkopimda, Ketua KPU, Ketua Bawaslu serta para Kepala SKPD lainnya mengikuti rapat paripurna ini melalui video conference di ruang kerja kantor masing-masing.

Berdasarkan pasal 78 dan 79 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa Pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah karena berakhir masa jabatannya diumumkan oleh Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD. Maka melalui Rapat Paripurna DPRD ini Pimpinan DPRD Kabupaten Kediri mengumumkan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Masa

Jabatan 2016-2021, atas nama dr. Hj. Haryanti Sutrisno sebagai Bupati Kediri, dan Drs. H. Masykuri, MM sebagai Wakil Bupati Kediri, akan berakhir masa jabatannya pada tanggal 17 Februari 2021.

Selanjutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Pimpinan DPRD akan mengajukan Usul Pengesahan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Kediri Masa Jabatan 2016-2021 tersebut kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Timur guna mendapatkan penetapan pengesahan pemberhentian.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, serta menindaklanjuti Keputusan KPU Kabupaten Kediri tanggal 22 Januari 2021 Nomor: 21 / PL.02.7-Kpt / 3506 / KPU-Kab / I / 2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020, yang disampaikan Ketua KPU Kabupaten Kediri kepada Ketua DPRD Kabupaten Kediri melalui Surat KPU tanggal 23 Januari 2021 perihal Penyampaian SK Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2020, maka melalui Rapat Paripurna ini, Pimpinan DPRD Kabupaten Kediri mengumumkan Hasil Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kediri Terpilih Hasil Pilkada Serentak Tahun 2020, yaitu atas nama Hanindhito Himawan Pramana sebagai Bupati Kediri, dan Dewi Mariya Ulfa sebagai Wakil Bupati Kediri.

Untuk selanjutnya sesuai peraturan perundangan, Pimpinan DPRD akan mengusulkan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tersebut kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Timur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan. [van]

Pimpinan Dewan Desak Pejabat Hasil Lelang Jabatan Segera Dilantik DPRD Tulungagung, Bhirawa Pimpinan DPRD Tulungagung mendesak Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, untuk segera melantik tujuh pejabat eselon II hasil lelang jabatan yang prosesnya sudah selesai dua bulan lalu. Belum dilantknya pejabat definitif tersebut membuat kinerja OPD yang saat ini pimpinannya dijabat oleh pelaksana tugas (plt) menjadi tidak maksimal.

“Segera saja dilantik pejabat hasil lelang jabatan kemarin. Kalau masih mengandalkan pejabat plt di OPD yang belum memiliki pimpinan yang definitif tentu kinerja OPD tersebut akan tidak maksimal,” ujar Wakil

Ketua DPRD Tulungagung, DPRD begitu. Kami kira Ahmad Baharudin, di Kanjuga terjadi di OPD-OPD tor DPRD Tulungagung, lainnya yang saat ini pimSelasa (2/2). pinannya masih dijabat Ia mencontohkan di pejabat plt,” tuturnya.

DPRD Tulungagung yang Politisi asal Gerindra ini saat ini jabatan Sekretaris berharap Bupati Maryoto DPRD (sekwan) -nya maBirowo tidak menundanunda lagi untuk melasih dijabat oleh pejabat plt. Menurut dia, kinerkukan pelantikan tujuh janya tidak seoptimal kepejabat eselon II hasil lelang tika pejabat sekwan di- Ahmad Baharudin jabatan. Apalagi dengan alasan masih menunggu jabat oleh pejabat yang putusan KASN (Komisi Aparatur Sipil sudah definitif.

“Karena pejabat sekwan-nya masih Negara) yang belum turun. plt kalau mengambil keputusan sering “Yang kami tahu KASN itu selalu ragu-ragu. Yang terjadi di Sekretariat menyetujui apa yang diusulkan

oleh daerah asal dilakukan dengan aturan yang berlaku. Kami pun pimpinan dewan pernah juga melakukan kunjungan ke KASN di Jakarta. Jadi tahu juga kinerja KASN,” paparnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tulungagung, Arief Boediono, mengaku belum dilakukankanya pelantikan tujuh pejabat eselon II karena belum ada putusan rekomendasi dari KASN. “Sampai sekarang rekomendasi dari KASN belum turun,” ujarnya. [wed]

Surabaya, Bhirawa Sidang sengketa hasil Pilkada Surabaya kembali digelar oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada, Selasa (2/2). Kuasa hukum pasangan calon Eri Cahyadi-Armudji, Arif Budi Santoso, memaparkan sejumlah bukti dan dasar hukum yang mematahkan gugatan Machfud Arifin-Mujiaman.

Salah satunya, bahwa Machfud-Mujiaman tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam sengketa Pilkada Surabaya. “Hal ini karena untuk bisa mengajukan Permohonan, Pemohon (Machfud-Mujiaman) harus memenuhi syarat permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016,” ujar Arif.

Sesuai UU 10/2016, ambang batas selisih suara yang bisa diajukan gugatan untuk daerah dengan populasi di atas 1 juta jiwa seperti Surabaya adalah maksimal 0,5 persen. Sesuai rekapitulasi KPU, Eri-Armudji meraup 597.540 suara, sedangkan Machfud-Mujiaman 451.794 suara, dengan total 1.049.334 suara sah.

Sesuai UU 10/2016 dan Peraturan MK 6/2020, maka selisih 0,5 persen dikali dengan total suara sah 1.049.334 suara adalah 5.246 suara. Dengan demikian, permohonan hanya sah diajukan apabila selisih di antara dua paslon tidak melebihi 5.246 suara.

“Faktanya, selisih suara adalah sebanyak 145.746 suara atau 13,88 persen, jauh sekali di atas syarat minimal 5.246 suara atau 0,5 persen.

Selisih suara yang bisa disengketakan menurut hukum dengan fakta selisih suara

hasil Pilkada adalah hampir 28 kali lipat,” tegas Arif.

Maka, tegas Arif, selisih perolehan suara antara Eri-Armudji dan Machfud-Mujiaman tidak memenuhi ketentuan mengenai pembatasan selisih perolehan sebesar 0,5 persen dari total suara sah yang telah ditetapkan KPU. “Artinya, Machfud-Mujiaman tidak memiliki Legal Standing (kedudukan hukum) karena selisih suara mereka melebihi ambang batas. Dan karenanya cukup alasan hukum bagi MK jntuk menyatakan permohonan Machfud-Mujiaman tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard),” tegas Arif.

Dia menegaskan, pemberlakuan ambang batas selisih perolehan suara sesuai UU 10/2016 telah dilakukan secara konsisten oleh Mahkamah Konstitusi dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah mapan.

“MK selalu konsisten dalam penerapan ambang batas. Pertimbangan hukumnya mapan dan kuat, sebagaimana tertuang di yurisprudensi banyak putusan MK terkait sengketa Pilkada di berbagai daerah,” ujar Arif.

Machfud-Mujiaman, sambung Arif, memang menyebutkan bahwa yang menjadi objek sengketa adalah penetapan rekapitulasi suara oleh KPU. Namun, Arif menilai, penyebutan ini sebatas untuk memenuhi syarat formil permohonan marena pada dalil-dalilnya.

Pasalnya, Machfud-Mujiaman sama sekali tidak menyebutkan dan tidak menerangkan tentang perselisihan hasil perolehan suara, termasuk tidak memberi argumentasi tentang kesalahan hasil penghitungan suara maupun hasil penghitungan suara yang benar menurut Machfud-Mujiaman. [iib]

OPINI

Rabu Kliwon, 3 Februari 2021

Dibalik Kerumunan

TAJUK

Mengefektifkan PPKM KASUS positif pewabahan Covid-19, makin naik bersamaan dengan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Angka positive rate secara akumulatif juga meningkat, menjadi 16,91%. Ironisnya, PPKM nyata-nyata menurunkan perekonomian nasional. Maka pemerintah memerlukan pola pencegahan wabah Covid-19 yang lebih baik.

Terutama penegakan protokol kesehatan (Prokes) 5M dengan menghindari suasana mencekam.

Di seluruh dunia, banyak negara memperoleh perlawanan rakyat berkait pemberlakuan “lockdown.” Karena masyarakat sudah jenuh dengan suasana perekonomian mencekam. Sebagian masyarakat grassroot (kalangan bawah) meragukan realitas wabah virus corona. Dianggap sebagai isu lingkungan hidup. Bahkan swab (uji usap), dan uji rapid test dianggap tidak jujur. Di Indonesia, pengharapan kepercayaan uji Covid-19 kini beralih pada GeNose.

Maka pemerintah memerlukan pola komunikasi yang membangkitkan kepercayaan masyarakat. Terutama isu mendasar tentang “kebenaran” Covid-19, dan kejujuran alat uji. Serta pentingnya Prokes 5M (menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi kegiatan). Tetapi terdapat data, bahwa daerah (perdesaan) yang tidak melaksanakan PPKM, angka kesembuhannya malah naik.

Misalnya di Jawa tengah, rata-rata yang melaksanakan PPKM, angka kesembuhan minus (-) 2,81%. Sedangkan yang tidak PPKM malah meningkat 0,27%. Begitu pula di Jawa Timur, yang tidak PPKM lebih baik 0,73%. Sedangkan yang melaksanakan PPKM tren penurunan angka kesembuhan minus (-) 1,50%. Analisis data angka tersebut adalah, daerah yang tidak menerapkan PPKM cenderung bukan perkotaan.

Sehingga analisis ke-jarang-an kegiatan di perdesaan dapat dijadikan bahan “kampanye” pencegahan Covid-19. Jam kegiatan di pedesaan juga terbatas (secara alamiah, karena gelap) sampai pukul 8 malam. Tidak ada toko yang buka malam, tidak ada pusat perbelanjaan. Bahkan pada masa pandemi, masyarakat di pedesaan rela menunda hajatan. Berdasar catatan Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas Covid-19, terdapat 73 kabupaten dan kota (tersebar di 7 propinsi) yang melaksanakan PPKM. Hanya 21 daerah (kabupaten dan kota) berhasil menaikkan angka kesembuhan.

Pemerintah (presiden) mengevaluasi pelaksanaan PPKM (sampai paruh waktu kedua) tidak efektif. Konon disebabkan mobilitas masyarakat yang masih tinggi, terutama di perkotaan.

Serta mengendurnya penegakan hukum Prokes. Misalnya, tiada pembatasan kapasitas penumpang mobil pribadi dan angkutan umum. Tidak terdapat check point di pintu tol. Juga tidak terdapat check point kapasitas penumpang angkutan umum di terminal.

Pemasalan uji penjejakan Covid-19, juga perlu inovasi yang lebih cepat, lebih murah, dan nyaman (tidak mengerikan).

Sehingga masyarakat akan suka rela menjalani pemeriksaan.

Sebenarnya telah terdapat alat uji produk dalam negeri yang lebih cepat, murah, dan nyaman. Serta telah memperoleh izin edar, dan didaftarkan ke Badan Kesehatan Dunia (WHO, World Health Organization). Namun ironis, masih diperdebatkan. Padahal bisa jadi, seluruh dunia akan memerlukan GeNose buatan Indonesia.

Pemerintah memiliki kewenangan menangani pandemi sebagai perlindungan warga negara, berdasar UU Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Dalam pasal 11 ayat (1) dinyatakan, “Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan pada Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat secara cepat dan tepat berdasarkan besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, dan teknik operasional dengan mempertimbangkan kedaulatan negara, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya.”

UU secara tekstual meng-amanat-kan mempertimbangkan kedaulatan ekonomi, sosial, dan budaya. Tanggungjawab pemerintah meng-efektif-kan PPKM lebih nyaman, dipatuhi masyarakat secara suka rela. Karena diam di rumah sekeluarga selama 10 bulan, bukan hal mudah. Terasa pedih secara psikis, fisik, ekonomi, dan sosial. Lebih lagi, PSBB nyata-nyata menyebabkan banyak masyarakat kehilangan nafkah. [*]

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Masa Depan Nelayan Kecil Indonesia BELAKANGAN ini, regulasi pemerintah yang membolehkan kembali kapal perikanan menggunakan alat penangkapan ikan (API) cantrang tengah menuai polemik di tengah-tengah kalangan nelayan dan pemerhati sumber daya perikanan dan kelautan. Pasalnya, regulasi tersebut dinilai sangat berbahaya.

Terlebih, bagi nelayan skala kecil yang statusnya sebagai pemegang hak-hak yang ada di laut dan perairan Indonesia, akan kehilangan kekuatannya.

Regulasi yang dimaksud adalah Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan (KKP) No 59 Tahun 2020, tentang Jalur Penangkapan dan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas.

Secara esensial regulasi tersebut mengatur beberapa perihal.

Pertama, membolehkan kembali pengoperasian kapal cantrang asalkan memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan KKP. Kedua, mengatur tentang selektivitas dan kapasitas Alat Penangkapan Ikan (API). Ketiga, perubahan penggunaan alat bantuan penangkapan ikan, perluasan pengaturan, baik dari ukuran kapal maupun Daerah Penangkapan Ikan (DPI).

Lugasnya lagi, regulasi Permen KKP Nomor 59/2020 tersebut membolehkan penggunaan alat tangkap yang sebelumnya dilarang oleh Permen KKP No.86/2016 dan Permen KKP No.71/2016, sekaligus menganulir Permen KP No. 2/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkap Ikan Pukat Hela (trawl) dan Pukat Tarik (seine nets). Padahal, sangat tertera jelas bahwa melalui UUD 1945 pasal 33 ayat (3) disebutkan, bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.

Itu artinya, Permen KKP No. 59/2020 merupakan hasil revisi dua Permen KKP, yakni Permen KKP No.86/2016 dan Permen KP No.71/2016, yang akan berpotensi memicu munculnya konflik horizontal antara nelayan tradisional dan skala kecil dengan nelayan skala besar. Selain itu, juga akan berprospek membuka pintu masuk praktik illegal fishing dan eksploitasi sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia yang selebihnya akan menghancurkan masa depan sumber daya perikanan dan kelautan Indonesia yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Harun Rasyid Dosen FPP Universitas Muhmammadiyah Malang

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said PENASIHAT HUKUM: Poerwanto, SH, MH

perspektif sosiologis misalnya. Ini sejalan dengan kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang sulit dipisahkan dari manusia lain dan berkelompok atau berkerumun. Meminjam istilah sosiolog terkenal Tapi saya tidak berasal Prancis, Emile DurOleh: maksud menyeret tema kheim, manusia bersifat Moh. Rasyid “kerumunan” ini pada homo duplex. wilayah politik. DemikiBagi Durkheim, maan halnya dengan kasus nusia sebagai homo sapiHRS, yang sudah cukup banyak diba- ens bersifat homo duplex atau dualitas; has oleh banyak orang sehingga tidak pertama, hidup dalam dunia profan perlu diulang disini. Kembali ke poin dan yang kedua dalam dunia sakral. pragraf awal tulisan ini; kerumunan Dalam kehidupan sehari-hari, misalturut mereproduksi eksklusivisme nya, manusia bisa berinteraksi dengan keagamaan. manusia lainnya tanpa harus kehilanKelompok Islam moderat umum- gan otonominya sebagai individu yang nya mengidentifikasi alasan seseorang merdeka. Tapi ada moment-moment bersikap eksklusif dalam beragama tertentu dimana manusia yang semula

Ada satu dimensi yang rupanya tidak cukup banyak ditangkap oleh orang-orang ditengah debat kusir tentang “kerumunan” beberapa bulan terakhir; menguatnya eksklusivisme keagamaan. Kerumunan bukan saja soal kebijakan pemerintah dalam menangani penyebaran Covid-19. Lebih jauh, ia juga menyangkut bagaimana sikap eksklusif dalam beragama itu kemudian bereproduksi secara kasat mata.

K

ata “kerumunan” selama hampir satu tahun ini menjadi kata yang begitu menakutkan. Belakangan ia identik dengan pelanggaran, pembangkangan terhadap rezim, kepongahan, dan bahkan kematian.

Meski secara kodrati manusia tidak bisa lepas dari geliat kerumunan (baca; berkerumun), dalam situasi tidak ideal ternyata Covid-19 memutarbalikkannya dengan alasan keselamatan.

Kasus Habib Rizieq Shihab (HRS), misalnya, merepresentasikan asumsi betapa kerumunan itu menakutkan.

HRS dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus kerumunan di Megamendung, Bogor, Jawa Barat, dan Petamburan, Jakarta Pusat. Polemik ini memang sulit untuk bisa diterima sebagai kebenaran absolut, minimal dari sisi politik. Apa yang disangkakan terhadap HRS yang membuatnya harus mendekam di Rutan Polda Metro Jaya, berbanding terbalik dengan aspirasi para pengikutnya.

Dalam konteks bahwa pemerintah hendak menindak tegas para pelanggar protokol kesehatan selama masa pandemi, maka apa yang menimpa HRS sesungguhnya sangat wajar dan bisa diterima secara logika hukum. Soal apakah kehendak itu juga berlaku bagi kelompok/orang lainkhususnya yang satu afiliasi secara politik dengan pemerintah-yang juga membuat dan atau mengundang kerumunan, masih menuai kontroversi dan belum bisa diterima dalam pikiran kolektif.

Perdebatan tentang “kerumunan” belakangan mengemuka di ruangruang publik. Perdebatan itu bertolak dari sikap dan kebijakan pemerintah yang, oleh sebagian pihak, dianggap tidak adil, meski, sudah adil menurut pihak yang lain. Klaim kebenaran semacam ini lumrah dalam konteks percakapan politik elektoral, jika kita sepakat atas slogan “All is Relative” -nya Michael Fackerell dan “Teori Relativitas” -nya Albert Einstein (1879-1955 M).

A

Bagi Durkheim, manusia sebagai homo sapiens bersifat homo duplex atau dualitas; pertama, hidup dalam dunia profan dan yang kedua dalam dunia sakral. Dalam kehidupan sehari-hari, misalnya, manusia bisa berinteraksi dengan manusia lainnya tanpa harus kehilangan otonominya sebagai individu yang merdeka. Tapi ada moment-moment tertentu dimana manusia yang semula sebagai individu yang otonom, kadang-kadang bisa terbang menuju suatu kelompok dan menjadi bagian vital darinya. Dalam kondisi inilah kedirian dan otonomi manusia tak jarang lenyap dalam logika kelompok.

sekurang-kurangnya karena dua faktor mendasar; doktrin ajaran dan pemahaman (Ahmad Fuadi, 2018).

Kesimpulan ini benar dalam perspektif teologis dalam kaitannya dengan eksklusivisme. Tapi perspektif ini tidak cukup merepresentasikan corak keberagamaan masyarakat Indonesia yang cenderung organik atau condong pada kelompok/organisasi yang diikutinya.

Oleh karena itu upaya-upaya lain untuk mencari konteks yang tepat dalam memahami eksklusivisme keagamaan ditengah kelompok/organisasi keagamaan sangat dibutuhkan,

sebagai individu yang otonom, kadangkadang bisa terbang menuju suatu kelompok dan menjadi bagian vital darinya. Dalam kondisi inilah kedirian dan otonomi manusia tak jarang lenyap dalam logika kelompok.

Fase transformasi manusia individu yang otonom menjadi bagian dari kelompok inilah logika sakral; suatu momen dimana individu masuk ke dalam satu irama kelompok yang kolektif. Dalam kondisi ini, manusia secara gradual dipaksa agar seirama dalam pemikiran, tindakan, keputusan politik dan sikap sosial-keagamaan.

Disinilah ketergantungan individu

Halaman 4

dengan individu-individu lainnya dimulai, dalam satu wadah yang sama bernama “kelompok”. Konsekuensinya, kebenaran pada akhirnya bersifat tunggal-relatif eksklusif-karena ditakar menurut interpretasi kelompoknya sendiri. Dan, interpretasi kelompok lain terhadap “kebenaran” karenanya kehilangan validitasnya.

Bagaimana kecenderungan itu terejawantah dalam konteks Covid-19?

Konsekuensi logis atas kebijakan physical distancing, social distancing, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), hingga lockdown adalah mengurangnya-jika enggan menyebut tidak adanya-perkumpulan (kerumunan) seperti saat sebelum pandemi tiba.

Dalam situasi yang serba terbatas, alih-alih bersikap eksklusif dalam pandangan keagamaan, larut dalam kebenaran tunggal. Masyarakat kita relatif lebih kompak dalam menyikapi kebijakan-kebijakan sosialkeagamaan selama masa pandemi.

Momen yang tepat untuk mengilustrasikan sekaligus menguji teori sosiologi Durkheim ini, salah satunya, adalah kebijakan pemerintah, NU, Muhammadiyah, dan MUI tentang penangguhan sholat Jumat yang kemudian diterima dalam pikiran kolektif. Ini menunjukkan bahwa masyarakat kita tidak menutup diri dari hal-hal yang bisa jadi berseberangan dengan pandangan subjektivitasnya. Tentu saja keterbukaan ini hadir bukan tanpa alasan. Selain karena ingin menghindari penyebaran coronavirus, mengurangnya interaksi sosial (secara vis a vis) juga memberikan dampak bagi keterbukaan kita terhadap berbagai pandangan keagamaan.

Inilah yang saya maksud dengan “sisi lain” dibalik kerumunan itu.

Penting digarisbawahi, dengan mengatakan ini semua, tidak berarti saya lantas berharap agar pandemi Covid19 tidak segera berakhir sehinga tetap terhindar dari “kerumunan” yang turut mereproduksi gejala eksklusivisme. Justru, proposisi ini menjadi salah satu ibrah penting dikemudian hari kala pandemi sudah berakhir, sehingga kita bisa berkumpul dan berkerumun seperti sedia kala tanpa harus membangkitkan ulang gejala eksklusivisme keagamaan yang belakangan relatif mulai terurai.

Wallahu a’lam...!!!

Mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Bencana Alam dan Krisis Ekologi di Indonesia

wal tahun 2021 merupakan awal yang kelam bagi bangsa Indonesia.

Deretan bencana alam telah melanda berbagai daerah di tanah air. Badan Nasional Penanggulan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 136 bencana terjadi di Indonesia. Moyoritas bencana tersebut disebabkan oleh kondisi alam seperti tanah longsor, banjir, angin topan, gunung meletus, cuaca ekstrem, dan lainnya. Banyak korban jiwa yang berjatuhan, bencana alam tersebut juga menghancurkan ribuan bangunan dan rumah. Ribuan orang banyak yang harus mengungsi dan mencari tempat untuk berlindung.

Akhir-akhir ini sepertinya manusia tengah menghadapi persoalan yang serius dalam berinteraksi dengan alam. Bencana yang terjadi di Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat dan berbagai daerah lainnya menandakan bahwa pembangunan yang selama ini dijalankan belum sepenuhnya menyentuh isu keberlanjutan ekologis. Bencana alam tersebut merupakan respon alam terhadap kerusakan dirinya. Mengutip dari Kompas.com, M. Jefri Raharja selaku Staf Advokasi dan Kampanye Lingkungan Hidup (Walhi) Kalsel mengungkapkan “bencana semacam ini terjadi akibat akumulasi dari bukaan lahan tersebut. Fakta ini dapat dilihat dari beban izin konsesi hingga 50 persen dikuasai tambang dan sawit”.

Pembukaan lahan sawit terus terjadi dan meningkat dari tahun ke tahun. Direktorat Jenderal Perkebunan (2020) mencatat luas perkebunan sawit di Kalsel telah mencapai 64.632 hektar. Mengutip dari CNN

es di Artic (kutub utara) Indonesia, selain dari berkurang sebanyak 10pembukaan lahan perke15% saat musim semi bunan dan sawit, dedan musim panas, curah forestasi juga terjadi atas hujan di lintang tinggi maraknya pertambanpada belahan utara bumi gan di kawasan tersebut. meningkat sebanyak Setidaknya terdapat 814 0.5-1% per tahun dan lubang tambang milik frekuensi hujan lebat 157 perusahaan tambang meningkat 2-4%, dan batu bara. Tentu apabila Oleh : kerugian ekonomi globtidak mendapatkan perAldi Bintang Hanafiah al akibat bencana alam hatian yang serius, hal ini meningkat sebanyak 10 juga akan mempercepat kali dalam rentang waktu laju krisis iklim yang 40 tahun. akan mengakibatkan cuaca ekstrem.

Semakin jelas bahwa kerusakan ekologis dan perubahan iklim mePerubahan Iklim Selama ini lingkungan hidup masih nandakan pembangunan belum beroridipandang sebagai sumber daya yang entasi kepada pelestarian lingkungan. bernilai komoditas dan untuk meno- Sistem ekonomi yang kini berjalan dipang pertumbuhan ekonomi. Apabila mana Produk Domestik Bruto (PDB) hutan dirusak dengan dalih pertum- sebagai alat ukurnya hanya mendobuhan ekonomi dan konservasi untuk rong ke arah pertumbuhan melalui lahan pertanian, maka hutan tersebut produksi dan konsumi. Pelestarian akan melepaskan karbon dioksida terhadap alam dan lingkungan tidak (CO2) dalam jumlah yang lebih besar termasuk ke dalam variabel hitungan ke atmosfer. World Wildlife Fund alat ukur tersebut. Maka, sudah se(WWF) menunjukan bahwa 15-20 juta harusnya kini pemerintah mengorihektare hutan hilang setiap tahun, dan entasikan pertumbuhan ekonomi yang paling banyak terjadi pada hutan tropis. berkelanjutan. Salah satu strateginya Padahal, hutan tropis menyimpan lebih ialah green economy, yaitu mencegah dari 210 gigaton karbon. Akibatnya, meningkatnya emisi gas rumah kaca deforestasi berkontribusi sebesar 20 dan mengatasi perubahan iklim. persen dari total emisi karbon global.

Mengutip dari Donny Yoesgian- Green Economy Sebagai Solusi Green economy adalah suatu gatoro dalam bukunya yang berjudul “Kebijakan Energi Lingkungan” gasan yang bertujuan untuk meningmengungkapkan bahwa, berdasarkan katkn kesejahteraan dan sekaligus data Institute for Environmental Stud- mencegah meningkatnya emisi gas ies, pemanasan global menimbulkan rumah kaca dan mengatasi perubahan berbagai dampak diantaranya ialah : iklim. Program lingkungan hidup temperatur permukaan bumi mening- PBB, United Nations Environment kat 0,6 derajat celcius, permukaan laut Programme (UNEP) mendefinisikan meningkat 0,1 hingga 0,25, ketebalan green economy sebagai rendah ka-

rbon, efisien sumber daya dan inklusif sosial. Dalam green economy, pertumbuhan lapangan kerja dan pendapatan didorong oleh investasi publik dan swasta ke dalam kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan aset yang memungkinkan pengurangan emisi karbon dan polusi, peningkatan energi dan efisiensi sumber daya, dan pencegahan hilangnya keanekaragaman hayati dan pelestarian ekosistem.

Ekonomi hijau tersebut dibangun atas dasar pengetahuan dan kesadaran akan kerusakan iklim global. Saat ini sangat diperlukan pembangunan yang bisa menyeimbangkan antara ekonomi dan ketersediaan sumber daya alam yang terbatas. Sumber daya alam yang dieksploitasi secara berlebihan akan mengakibatkan kerugian yang sangat besar. Tentu ini akan merugikan perekonomian global lebih besar lagi apabila perubahan iklim menjadi bencana alam. Kini sudah saatnya pembangun ekonomi global mengedepankan konsep Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna untuk mengakhiri kemiskinan, kesenjangan dan melindungi lingkungan.

Pembangunan harus mengarusutamakan keberlanjutan ekologis sebagai bagian dari rencana, kebiajakan, dan program pembangunan. Interaksi antara manusia dan lingkungan harus diperbaiki, yang pada akhirnya akan memberikan keseimbangan dan keharmonisan dalam kehidupan.

Mahasiswa Ekonomi Syariah UMM

PEMIMPIN UMUM: Nawang Esthi Lestari PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGGUNG JAWAB: Wahyu Kuncoro SN WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : Wawan Triyanto REDAKTUR PELAKSANA: Gatot Suryo Widodo KOORDINATOR LIPUTAN : Bambang WN REDAKTUR: Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendi Dimyati, Andre Endrayana Sasmita, Helmi Supriyatno, Zainal Ibad Reporter : M. Ali, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Adit Hananta Utama, Abed Nego, Gegeh Bagus Setiadi, Diana Rahmatus Sholichah, Achmad Tauriq Imani Fotografer: Trie Diana Indahwati, Oki Abdul Sholeh Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Kediri: Ervan Kholis, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Dwi Wismo Wardono, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Agus Irianto, Samsul Arifin, Bondowoso: Ihsan Khalil, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Ponorogo: Yanuar Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Arif Yulianto Mojokerto: Hasan Amin, Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Trenggalek: Wahyu Asmoro, Jakarta: Tjitjik Rahayu.

Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh, Rendy Agung. Sekuriti: Saiful Hidayat, Akhmad Mukhdor Daniyal, Ucha Torindiansyah Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press, Kawasan Industri SIER, Jl. Rungkut Industri III No.49, Surabaya SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

PELAYANAN PUBLIK Tegakkan Prokes, Satgas Aman Nusa Bagikan Masker Gratis Halaman 5

Rabu Kliwon, 3 Februari 2021

Situbondo, Bhirawa Angka sebaran Covid-19 yang terus meningkat di Kota Santri membuat Tim Satgas Aman Nusa Polres Situbondo semakin aktif menggelar patroli penegakan protokol kesehatan Senin malam (1/2). Tak hanya itu, tim gabungan tersebut juga intensif memberikan himbauan protokol kesehatan dan membagi-bagikan masker secara gratis kepada para pengguna jalan raya di sepanjang jalan protokol Kota Situbondo.

Kasat Lantas Polres Situbondo AKP Indah Citra Fitriyani menegaskan, kegiatan penegakan prokes dirupakan patroli dan penyebaran himbauan sebagai wujud mendukung kebijakan Pemerintah dalam program PPKM di Kabupaten Situbondo. “Ya kegiatan patroli dan razia yustisi ini digelar di Jalan PB Sudirmman dan Jalan Ahmad Yani Situbondo. Kegiatan ini di ikuti personil Satlantas Polres Situbondo,” aku Kasat Lantas AKP Indah Citra Fitriani kemarin.

Masih kata Indah, kegiatan penegakan prokes diadakan dengan melibatkan sejumlah unsur diantaranya personil gabungan Satlantas, Satsabhara, Satpolair dan Unit Propam Polres Situbondo. AKP Indah Citra Fitriani menambahkan, kegiatan patroli disertai juga dengan kegiatan sosialisasi dan pembinaan serta penegakan prokes dengan operasi yustisi. “Ini akan terus kami gelar sebagai upaya pencegahan peningkatan penyebaran Covid-19 di Situbondo,” ujar perwira dengan tiga balok dipundaknya tersebut.

Indah kembali menuturkan, agar program tepat sasaran ia mengajak semua pihak termasuk masyarakat untuk bersama mematuhi protokol kesehatan. Termasuk diantaranya, sebut dia, melibatkan para pengendara yang melintas di jalan raya Kota Situbondo. “Bagi pengendara motor yang tidak memakai masker, kami beri pembinaan agar mereka memiliki kesadaran akan pentingnya masker untuk kesehatan dan pencegahan penularan virus Covid19,” pungkas Indah.

Dalam patroli dan operasi yustisi kemarin, petugas gabungan dari lintas satuan tersebut tampak membagi-bagikan masker tidak hanya kepada beberapa pengendara, melainkan juga dibagikan kepada masyarakat umum yang kedapatan tidak memakai masker. “Dalam kegiatan ini kami juga menekankan pentingnya edukasi protokol kesehatan demi untuk mencegah peningkatan kasus Covid-19 di Kota Bumi Salawat Nariyah Situbondo,” jelas Indah.[awi]

Petugas Pelayanan BPPD Bagi-bagi Face Shield

LINTAS PELAYANAN

Pemkab Prioritaskan Percepatan Pencegahan Stunting pada 32 Desa Pemkab Malang, Bhirawa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) telah memiliki 32 wilayah desa yang tersebar di Kabupaten Malang, yang masuk prioritas Percepatan Pencegahan Stunting Tahun 2021. Desa yang masuk dalam skala prioritas pencegahan stunting itu, berbanding lurus dengan angka kemiskinan yang ada di beberapa desa tersebut.

Menurut, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupatcahyono/Bhirawa en Malang Tomie HerawanKepala Bappeda Kabupaten Malang to, Selasa (2/2), kepada warTomie Herawanto tawan, stunting itu tidak bisa dipisahkan dengan kemiskinan. Karena yang menjadikan seseorang anak dikatakan stunting itu dimungkinkan dimulai sejak ada di masa kandungan.

“Alasannya, mereka yang masuk dalam kategori miskin, dipastikan akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok, termasuk soal persiapan paska maupun pra kelahiran,” ujarnya.

Dijelaskan, kondisi keluarga tersebut mengalami atau masuk dalam kategori miskin, di antaranya adalah pemenuhan kebutuhan pokok, kemudian sarana juga kebersihan, dan itu hampir sama dengan indikator yang ada pada stunting. Pelaksanaan Percepatan Pencegahan Stunting sudah berdasarkan Surat Keputusan (SK) 050/8102/KEP/35.07.202/2020 tentang Penetapan Desa Prioritas Percepatan Pencegahan Stunting di Kabupaten Malang Tahun 2021. Dan SK tersebut sudah kita tandatangani.

Tomie menyebutkan, dari 32 desa yang memdapatkan prioritas dari Pemkab Malang terkait Percepatan Pencegahan Stunting Tahun 2021. Di antaranya, Desa Madiredo, Wiyurejo, Tawangsari, dan Pandesari, Kecamatan Pujon. Selanjutnya, Desa Pandanrejo, Pandanlandung, Dalisodo, Kecamatan Wagir. Dan Desa Sumbermanjing Kulon, Pandanrejo, Sumberkerto, Kecamatan Pagak. Dari desa-desa yang masuk prioritas pencegahan stunting terdapat di 16 kecamatan, yang tersebar di 33 kecamatan.[cyn]

sawawi/bhirawa

Tim Satgas Aman Nusa Polres Situbondo saat membagi-bagikan masker secara gratis kepada para pengendara roda dua di jalan protokol Kota Santri Senin malam (1/2).

Sidoarjo, Bhirawa Beragam cara OPD di Kabupaten Sidoarjo untuk ikut memperingati HUT Kabupaten Sidoarjo ke-162 tahun 2021 ini. Seperti yang dilakukan dari Badan Pelayanan Pajak Daerah ( BPPD) Kabupaten Sidoarjo ini.

OPD yang mengurusi 9 pajak daerah ini, Senin (1/2) kemarin, telah membagi-bagikan souvenir berupa kaca mata face shield kepada warga yang mengurus pelayanan pajak, di ruang pelayanan OPD yang berada di jalan Pahlawan No. 56 Sidoarjo itu.

Dalam waktu tiga jam, mulai pukul 08.00 sampai 11.00 WIB, sebanyak 50 kotak face shield yang dibagikan petugas, langsung habis. Bahkan sempat ada pengunjung yang mengira petugas pelayanan BPPD Sidoarjo itu seorang salesman.

Kepala BPPD Kabupaten Sidoarjo, Drs Joko Santosa MSi, mengutarakan pembagian souvenir tersebut selain untuk ikut

memperingati HUT Kabupaten Sidoarjo, juga sebagai upaya ikut membantu Pemkab Sidoarjo dalam mencegah penularan pandemi Covid-19 yang masih berlangsung. “Kita berharap pandemi Covid-19 ini cepat berakhir. Sehingga juga tidak sampai mempengaruhi kewajiban masyarakat dalam membayar kewajiban pajaknya,” terang Joko.

Dirinya sedikit memberikan contoh misalnya sejumlah pendapatan dari sektor hotel dan restoran, dinilai merosot lantaran sepinya industri tersebut di tengah pandemi Covid-19. Di ruang pelayanan BPPD Sidoarjo itu, OPD ini melayani urusan administrasi dan pembayaran dari 9 pajak daerah di Kab Sidoarjo itu. Di antaranya pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.[kus]

alikus/bhirawa

Petugas di ruang pelayanan Kantor BPPD Sidoarjo membagi-bagikan souvenir faceahield gratis.

Pelayan Publik Divaksin Pertengahan Bulan

Vaksinasi covid-19 di Kabupaten Tulungagung saat ini masih diperuntukkan bagi tenaga SDM kesehatan dan dua hari lagi diharapkan sudah tuntas.

Tulungagung, Bhirawa Rencananya pelayan publik di Kabupaten Tulungagung bakal divaksin Covid-19 pada pertengahan

bulan Februari ini. Jumlah pelayan publik yang akan disuntik vaksin tersebut sekitar 32.000 orang. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Peny-

akit Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tulungagung, Didik Eka, Selasa (2/2), mengungkapkan setelah vaksinasi Covid-19 pada tenaga sumber daya manusia (SDM) kesehatan tuntas akan dilanjutkan dengan vaksinasi serupa pada pelayan publik. “Insya Allah untuk vaksinasi pelayan publik itu pertengahan Februari,” ujarnya.

Kategori di sektor pelayanan publik ini, menurut dia, di antaranya adalah aparat TNI/Polri, guru, petugas terminal dan petugas stasiun KA. “Itu vaksinnya tanggal 15 Februari sudah datang. Sasarannya unti 32.000 sekian,” bebernya.

Didik Eka menyebut sebelum dilakukan vaksinasi Covid-19 pada tenaga pelayan publik tersebut, mereka juga akan

menerima SMS untuk vaksinasi. Sama prosedurnya dengan tenaga SDM kesehatan. “Tidak ada perbedaan. Prosedur vaksinasi sama,” tuturnya.

Saat ini di Kabupaten Tulungagung masih berlangsung vaksinasi Covid-19 pada tenaga SDM kesehatan. Vaksinasi dilakukan di 40 fasilitas kesehatan, yakni di 32 puskesmas dan delapan rumah sakit.

Menurut Didik Eka sampai hari kelima vaksinasi, Selasa (2/2), jumlah tenaga SDM kesehatan yang sudah divaksin Covid-19 mencapai 70,52 persen. “Dari total tenaga SDM kesehatan sejumlah 5.458 orang yang daftar ulang sebanyak 5.418 orang.

Dan saat ini yang sudah divaksin sebanyak 3.821 orang,” paparnya. [wed]

PELAKSANA PUBLIK

Air PDAM ke Gili Ketapang Terputus Tersangkut Jangkar, Warga Andalkan Air Hujan Putusnya pipa PDAM Kabupaten Probolinggo sebagai penyuplai air ke Desa Gili Ketapang, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo benar-benar membuat warga kelimpungan untuk memenuhi air bersih.

Syukur masih hujan, sehingga mereka bisa mengandalkan air hujan.

Putusnya pipa PDAM tersebut diduga akibat tersangkut jangkar kapal.

Kepala Desa Gili Ketapang Suparyono Membahana, Selasa (2/2) mengatakan putusnya pipa PDAM ini jadi musibah bagi warganya.

Sebab, membuat warganya krisis air bersih. Karena saluran pipa PDAM itu satu-satunya penyuplai air bersih ke Desa Gili Ketapang. “Untungnya masih musim hujan, warga bisa menggunakan air hujan untuk mandi dan minum. Namun untuk masuk, terlebih dahulu. Selain itu, warga juga memanfaatkan air mineral untuk minum,” ujarnya.

Hal senada Proposal Kaur Kesra Desa Gili Ketapang Solehudin, 46.

Pihaknya berharap PDAM segera memperbaiki sambungan pipanya.

Sebab, saluran air bersih itu dibutuhkan oleh sekitar 9.000 warganya.

“Jika perbaikannya makan waktu satu minggu, kemudian masih menunggu pembuatan beton serta cuaca buruk, bisa jadi sampai tiga pekan. Jika sampai tiga minggu, saya rasa terlalu lama. Soalnya air bersih di sini sangat dibutuhkan warga,” katanya.

Meski mandi bisa menggunakan air laut, menurut Solehudin, selama ini warga masih membilasnya menggunakan air tawar. Sementara ini, warga memanfaatkan air hujan dan kemasan untuk kebutuhan mandi dan minum. “Untungnya hujan, jadi sementara waktu kami memanfaatkan air hujan untuk mandi serta minum. Juga air kemasan untuk minum. Semoga segera persiapkan agar kami dapat segera segera teraliri air bersih,” tuturnya.

PDAM Kabupaten Probolinggo terus berusaha segera menyambung putusnya pipa penyuplai air ke Pulau Gili. Salah satunya dengan siapkan dua klem. Dengan adanya dua klem itu perbaikan bisa segera dilaksanakan. Namun, proses perbaikanitu diperkirakan butuh waktu sepakan dengan catatan kondisi cuaca baik. Ungkap Direktur PDAM Kabupaten Probolinggo Ghandi Hartoyo, Selasa (2/2).

Pihaknya sudah mendapatkan klem untuk menyambunng pipa yang putus itu. Kini, pekerja masih mem-

wiwit agus pribadi/bhirawa

Pipa air PDAM yang menuju ke Gili Ketapang dalam perbaikan paska terputus.

buat beton benahan pipa di bawah laut. “Beton penahan pipa agar tetap berada di dasar laut itu tidak ada di toko. Kami harus membuat sendiri.

Juga masih menunggu beton itu kering. Setidaknya membutuhkan 80 buah beton penahan pipa agar tetap berada di dasar laut,” jelasnya.

Untuk memperbaikinya, Ghandi mengaku akan melibatkan pihak ketiga yang sudah biasa bekerja sama dengan PDAM untuk pemasangan pipa di dasar laut. “Untuk pemasanganya sendiri ditaksir

makan waktu sepekan. Dengan catatan kondisi cuaca baik,” lanjutnya.

Ghandi mengaku, kini pihaknya masih terus mengkaji pipa putusnya yang berukuran 8 dim ini. Apalagi, sejauh ini belum dilihat langsung ke dasar laut untuk melihat apa pun kerusakannya. “Masalah teknisnya masih belum. Termasuk berapa panjang pipa yang rusak. Namun yang jelas untuk perbaikanya akan dilakukan dari PDAM sendiri,” ungkapnya.

“Kami berkordinasi dengan pihak

Polres. Sebab, jika laporan, kami juga harus punya bukti dan bukti. Termasuk siapa atau kapal mana yang dilaporkan. Sementara kami belum tahu. Kami hanya mendapatkan informasi jika ada kapal tanker batu bara yang terseret ombak. Sehingga mulanya berada di tengah bergeser ke tetpian. Pada saat ada kesalahan yang diduga jangkar kapal tersebut mengenai pipa,” jelasnya.

Awalnya, kata Ghandi, sambungan pipa itu sudah ada tandanya.

Namun, seiring berjalanya waktu hilang. “Kami tidak tahu dicuri atau bagaimana. Yang jelas dulu ada penandanya. Ke depan kami akan pasang lagi penanda jika di dasar laut ada saluran pipa PDAM. Meski kapal besar biasanya juga telah memiliki sensor,” tegasnya.

Warga Pulau Gili Ketapang, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo andalkan air hujan untuk kebutuhan air bersih. Pipa putus membuat air bersih ke daerah ini tak lagi dapat dinikmati. Pipa air bersih ke Pulau Gili Ketapang berukuran 8 dim terpendam di dasar laut tersebut diketahui putus pada Jumat, (29/1) lalu.

Akibatnya pasokan air bersih bagi ribuan warga di pulau terluar Kabupaten Probolinggo itu terganggu.

“Warga kami sebagian mengandal-

kan air hujan untuk ditandon. Untungnya masih musim hujan, sehingga pasokan air bersih tak terlalu menjadi persoalan,” kata dia.

Warga yang mengandalkan air hujan, kata Suparyono, berada di kawasan utara pulau. Sementara di sisi selatan masih memanfaatkan sisa air dari pipa besar. “Warga memang terdampak sejak pipa PDAM terputus, namun tidak semua,” kilahnya.

Lebih lanjut Gandi Hartoyo menegas adanya pipa yang putus. Ketika menerima laporan itu, pihaknya langsung mengecek masalah pada Jumat sore. Di mulai dari saluran di darat, termasuk dari sumbernya yang berada di Ranu Agung. Ternyata jaringan pipa 8 dim yang mengalir ke Pulau Gili itu, tak ada kendala.

“Malamnya, kami curiga jika ada kebocoran di dasar laut. Sehingga melakukan pengecekan ke saluran bawah laut. Sekarang masih dalam proses perbaikan,” tutur dia.

PDAM, kata Gandhi, masih berkonsentrasi dengan perbaikan pipa.

Tetapi kondisi cuaca yang kurang baik, pekerja kesulitan untuk menemukan pipa yang terputus. “Kalau pemenuhan kelengkapan alat sudah tersedia, di antaranya alat penyambung pipa, pembuatan pemberat beton 40 pasang. Kita target besok selesai,” tambah Gandhi Hartoyo.[wap]

Bhir

PENDIDIKAN, KEBUDA

Halaman 6

Rabu Kliwon, 3

Ubaya Terapkan Hybrid Learning untuk Pendidikan P Surabaya, Bhirawa Fakultas Kedokteran Universitas Surabaya (Ubaya) terapkan metode hybrid learning untuk pendidikan tahap profesi di masa pandemi.

Metode gabungan antara kegiatan belajar mengajar secara Luring dan Daring ini diterapkan guna mengoptimalkan pembelajaran dokter muda, dalam kegiatan pelayanan kesehatan dan aktivitas pelayanan klinis di RS maupun masyarakat di masa pandemi.

Menurut Dekan Fakultas Kedokteran Ubaya, dr Irwin MEpid MMed Ed, ada bebeberapa tahap dan jenjang pendidikan yang perlu dijalani mahasiswa untuk mencapai gelar profesi. Namun, merebaknya wabah

Ubaya terapkan metode hybrid learning untuk pendidikan profesi.

Covid 19 membuat aktivitas pendidikan tahap profesi perlu dilakukan penyesuaian agar kompetensi kurikulum pendidikan kedokteran tetap bisa diperoleh mahasiswa. Sementara proses pembelajaran pen-

SMK YPM 7 Tarik Sidoarjo Sediakan Tiga Kompetensi Keahlian Sidoarjo, Bhirawa Meskipun jauh dari pusat kota, namun prestasi para siswa ini tak kalah mentereng dengan sekolah favorit lainnya. Itulah SMK YPM 7 Tarik Sidoarjo yang berhasil mengukir berbagai macam prestasi membanggakan.

Selain itu, di sekolah ini terdapat tiga kompetensi keahlian, yakni mulai Jurusan Teknik Pemesinan, Teknik Komputer dan Jaringan serta Teknik Kendaraan Ringan. Masing-masing jurusan dibimbing dengan tenaga pendidik yang sudah mumpuni di bidangnya.

"Selain itu dilengkapi dengan fasilitas penunjang lainnya. Sehingga membuat para peserta didik

merasa nyaman dalam memahami materi pembelajaran,'' tutur Kepala SMK YPM 7 Tarik Sidoarjo, Drs

Sukendro Syahlil MM, pada Senin (1/2) kemarin.

Sukendro menjelaskan, para

Siswi SMK YPM 7 Tarik Sidoarjo sedang mendalami pelajaran keahlian yang digemarinya. achmad suprayogi/ bhirawa

siswa banyak yang sudah meraih prestasi bidang akademik maupun non akademik. Semenjak Covid 19 melanda seluruh dunia khususnya Indonesia, pembelajaran dilakukan melalui jarak jauh. sistem Daring digunakan sebagai pengganti Pembelajaran Tatap Muka.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap negeri ini, YPM Pusat Sidoarjo bersama lembaga di bawahnya mengadakan pembacaan rotibul haddad dan khotmil Quran serentak yang dilaksanakan selama 30 hari berturut-turut. Seluruh keluarga besar SMK YPM 7 Tarik ikut andil mengikutinya. Kegiatan ini berlangsung melalui aplikasi live zoom. [ach]

didikan tahap profesi sudah berjalan sejak 4 Januari 2021.

"Karena ini masih ada wabah Covid 19, jadi mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti tes PCR (Polymerase Chain Reaction) terlebih dahulu. Untuk biaya tes PCR dan karantina, kami telah menjalin kerjasama dengan RSUD Ibnu Sina, Gresik sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama,'' ujar dia, Selasa (2/1).

Dr Irwin menjelaskan, sebelum masuk pendidikan profesi kedokteran, Fakultas Ubaya menyiapkan beberapa hal bagi mahasiswa. Pertama, memberikan Alat Pelindung Diri (APD) sekaligus wawasan kepada mahasiswa mengenai alat atau benda yang termasuk dalam personal needs atau kebutuhan masing masing individu sebagai dokter.

"Kita tahu pendidikan kedokteran pada tahap profesi harus membawa mahasiswa ke lingkungan pelayanan kesehatan RS atau Puskesmas. Tapi karena saat ini kondisinya berbeda, kami telah mendesain sedemikian rupa agar kompetensi kurikulum tetap diperoleh,'' jelas dia.

Tak hanya itu, waktu pembelajaran dokter muda ketika bertugas selama di RS dan masyarakat juga disesuaikan dan dibatasi. Selain menyesuaikan waktu pembelajaran, Fakultas Kedokteran Ubaya juga mengubah proses pembelajaran dengan menggunakan metode hybrid learning.

"Pembelajaran Luring dilakukan di RS. Setelah mereka menyelesaikan tugasnya bertemu dengan pasien (bukan pasien Covid 19), mereka akan menemui dosen pembimbing yang bertugas sebagai dokter di RS tersebut untuk melakukan bimbingan atau laporan. Kegiatan ini dilakukan setiap Hari Senin sampai Kamis. Sedangkan pembelajaran secara daring atau online dapat dilakukan dari rumah masing - masing setiap Jumat dan Sabtu, jelas dr Irwin. dr Irwin juga menilai pandemi Covid 19 sebagai kesempatan emas bagi dokter muda untuk belajar banyak hal, mengenai pentingnya penanganan masalah kesehatan yang dapat berimbas ke berbagai sektor bidang. Di mana dokter muda bisa

Lindungi Nakes dan Karyawan Klinik, UB Berikan Vaksin Covid-19

BANGKU POJOK

achmad suprayogi/bhirawa

Sosialisasi kepada orang tua siswa untuk penerapan Program Dual Track di SMAN 4 Sidoarjo.

SMAN 4 Rintis Program Dual Track Sidoarjo, Bhirawa Solusi membantu para siswanya yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. SMAN 4 Sidoarjo mulai menerapkan program terbarunya, yakni Program Dual Track. Siswanya nanti mendapatkan pembelajaran secara akademik, juga mendapatkan keahlian keterampilan bersertifikat.

Menurut guru yang ditunjuk untuk mendampingi penerapan Program Dual Track, Deni Agustin Suliantini ST MPd, ada tiga program jurusan dalam penerapan rintisan Dual Track ini, pertama adalah Jurusan Foto Grafi, Koding/pemrograman dan ketiganya adalah Jurusan Bisnis Online. "Saya salah satu guru mendapatkan tugas melakukan pembinaan, utamanya dalam jurusan Koding/pemrograman dan Bisnis Online, karena sesuasi dengan basic saya S1 Informatika dan S2 Teknologi Pendidikan yang bakal diterapkan dalam waktu dekat,'' tutur Deni, Deni menjelaskan, program ini bukan untuk bersaing dengan sekolah kejuruan, tapi dengan cara ini agar para siswa bisa mendapatkan dua kompeten, yaitu secara akademisi dan secara keterampilan. Mereka para siswa dalam sehari - harinya mendapatkan pembelajaran secara regular, seperti IPA, IPS, Bahasa dan Ekonomi dan lainnya, tetapi mereka juga mendapatkan keterampilan, bisa menciptakan keterampilan baru.

Dalam penerapannya nanti, para siswa mendapatkan angket/ selebaran terlebih dahulu, bagi tidak bisa meneruskan ke perguruan tinggi, harapannya mereka bisa memfokuskan kompeten keterampilannya. Mereka nantinya juga mendapatkan sertifikat keterampilan dari lembaga yang telah membidanginya.

"Harapannya setelah lulus para siswa bisa diterima di Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Itulah langkah kami membantu, mencarikan solusi bagi para siswa yang tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi,'' jelas Deni.

Untuk pelaksanaanya, tentunya tidak mengurangi waktu pembelajaran para siswa karena ini keterampilan, jadi harus dilakukan secara tatap muka. Namun harus menerapkan Protokol Kesehatan secara ketat. Termasuk pengawasannya akan dilakukan pemantauan secara ketat pula oleh petugasnya. [ach]

Malang, Bhirawa Klinik Universitas Brawijaya (UB) Malang memulai vaksinasi kepada Tenaga Kesehatan (Nakes) dan karyawannya.

Sebanyak 51 vial Vaksin Sinovac telah disediakan Klinik UB untuk disuntikkan kepada tenaga kesehatan dan karyawan pada Senin dan Selasa kemarin.

Menurut Direktur Klinik UB, dr Fida Rahmayanti MMRS, pengajuan layanan vaksin Covid 19 ini dilakukan sejak pertengahan Januari lalu. Rumah sakit dan Puskesmas diutamakan dalam pemberian vaksin kepada tenaga kesehatan.

Namun untuk Klinik, jika sudah memenuhi sarana dan prasarana yang dibutuhkan maka bisa mengajukan pemberian vaksin.

Proses pengajuan kurang lebih di minggu dan vaksinnya diambil di Dinas Kesehatan Kota Malang. Sebelum di suntik, Nakes dan karyawan akan mengikuti skrining dasar meliputi saturasi, laju napas, tekanan darah dan suhu tubuh.

Tidak hanya itu, penerima vaksin harus menjawab pertanyaan lain meliputi kondisi kesehatan, riwayat penyakit penyerta hingga observasi untuk memastikan kondisi fisik dengan baik. ''Jika hanya mengandalkan skrining data, bisa ada yang terlewat, maka harus dibarengi dengan melihat kondisi fisik penerima vaksin juga,'' imbuh alumni FK UB ini.

Kesiapan yang dilakukan Klinik UB antara lain menyediakan ruangan khusus untuk vaksin, lemari pendingin khusus, hingga termometer. Sebelum pemberian vaksin, telah dilakukan pen-

dampingan oleh Puskesmas Dinoyo.

Vaksinator di Klinik UB juga telah mengikuti pelatihan pendampingan.

"Sebelum memvaksin orang lain, yang diutamakan Nakes yang ada di RS, Puskesmas atau klinik kesehatan, sesuai arahan dari Puskesmas Dinoyo. Untuk di Klinik sendiri, vaksin diberikan oleh dokter dan perawat dibantu bidan untuk penyiapan vaksin,'' jelasnya.

Setelah pemberian vaksin bagi Nakes dan karyawan Klinik UB selesai, Fida berharap, bisa segera memberikan vaksin kepada Nakes lain seperti dokter pribadi, analis kesehatan, apoteker diinstansi dan telah terdaftar di sistem. ''Bagi sejawat yang Surat Tanda Registrasi atau Surat Ijin Praktek yang kadaluarsa, dapat mengikuti vaksin setelah melengkapi berkas, hingga Maret 2021,'' tambahnya.

Setelah menerima vaksin, dokter dan perawat akan melakukan observasi akhir hingga 30 menit pasca injeksi diberikan. Observasi ini untuk melihat apakah ada kejadian ikutan pasca imunisasi seperti alergi, mual, muntah dan lainnya. Ia juga mengapresiasi semua pihak yang telah berpartisipasi dalam gerakan vaksinasi ini.

Terima kasih kepada Nakes dan karyawan Klinik UB karena tanpa dukungan mereka, pelaksanaan vaksin tidak akan terlaksana dengan baik. Terima kasih juga kepada seluruh jajaran pimpinan yang telah mendukung kebutuhan sarana dan prasarana yang kami butuhkan. [mut]

m taufik/bhirawa

Kondisi SDN Gentong, Kota Pasuruan mulai direbab oleh Kementerian PUPR melalui BPPW sudah dibersihkan hingga rata den

Rehabilitasi SDN Gentong K Pasuruan, Bhirawa Pemerintah pusat mulai merehabilitasi ruang kelas di SDN Gentong, Kota Pasuruan.

Adapun target rehab tersebut akan rampung Mei 2021.

"Saat ini mulai proses dibersihkan yang ruang kelas di belakang. Rehab SDN Gentong ini sepenuhnya dari Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Timur," ujar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan, Mualif Arief, Selasa (2/2).

Empat ruang kelas yang ambruk pada bulan November 2019 lalu sudah dibersihkan hingga rata dengan tanah oleh Pemkot Pasuruan. Pembersihan tersebut untuk memper-

mudah jalan keluar masuknya kendaraan proyek.

Sesuai rencananya, empat ru-

ang kelas SDN ambruk itu ak kembali di sisi

Para Nakes dan Karyawan UB mendapat vaksin Covid-19.

GALERI

SISWA

Miss dan Mister Kebudayaan 2021 Keliling Promosikan Budaya dan Sejarah Setelah mendapatkan amanah sebagai Miss Sidoarjo 2021 dan Miss Kebudayaan 2021, Stefannya Imelda, siswi SMAN 1 Sidoarjo melakukan keliling memperkenalkan, mempromosikan budaya dan sejarah Sidoarjo.

Didampingi Mister Kedudayaan 2021, Syaifuddin, serta Regional Director Mister Sidoarjo, Mister Efendi.

Oleh: Achmad Suprayogi, Kabupaten Sidoarjo

achmad suprayogi/bhirawa

Miss Sidoarjo 2021 dan Mister Sidoarjo 2021 sedang menari Tari Kupang khas Sidoarjo.

Siswa kelas XI IPS ini mengaku, kunjungannya ke tempat - tempat budaya dan sejarah ini untuk memperkenalkan sekaligus mempromosikan budaya dan sejarah yang ada di wilayah Sidoarjo. Diantaranya mengunjungi Museum Kreweng. Situs bersejarah berupa bangunan batu bata yang tersusun rapi kebawah dengan bagian atas membentuk huruf L. "Situs ini ditemukan tahun

2012 di Sidoarjo, Jawa Timur.

Situs batu itu ditemukan Mashuri, warga Desa Terung, Kecamatan Krian, Sidoarjo dengan koordinat 7°23'42"S 112°37'12"E,'' jelas Stefanny, pada Selasa (2/2) kemarin.

Menurut Stefanny yang bercita - cita ingin masuk IPDN ini, saat melihat kontur dan bentuk Batu Bata yang besar itu, diduga kuat situs ini diperkirakan peninggalan ja-

man Kerajaan Mojopahit. Karena kebanyakan situs peninggalan Kerajaan Mojopahit terbuat dari batu bata sejenis.

"Konon, Desa Terung Wetan merupakan bekas Kadipaten Terung yang menjadi daerah kekuasaan Kerajaan Mojopahit. Kadipaten Terung ini diperintah Raden Husein, adik Raden Patah yang menjadi raja di Demak,'' ungkapnya.

Stefanny menjelaskan, Kadipaten Terung diperkirakan musnah setelah terkena aliran lahar dingin letusan gunung ratusan tahun silam. Hal itu terlihat dari pasir yang menutupi dan berada di sekitar situs.

"Selain belajar sejarah, disana kami juga belajar membuat karya seni batik tulis, yang dibimbing Bapak Gik, yang merupakan salah satu pendiri

Batik Tulis Sidoarjo yang berlokasi di Wage. Keindahan batik tulis ini diaplikasikan dengan sebuah tarian yang dibawakan, yaitu Tari Kupang khas Sidoarjo," jelas putri kelahiran Sidoarjo, 23 September 2003.

Stefanny juga berkunjung ke Candi Dermo, salah satu peninggalan sejarah dari Kerajaan Majapahit. Candi bercorak Hindu itu dibangun pada 1.353 di bawah kepemimpinan Adipati Terung yang makamnya sekarang berada di utara Masjid Trowulan. Candi itu terletak di Dusun Candi Santren, Desa Candi Negoro, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo. "Sebenarnya candi itu adalah sebuah Gapura atau Pintu Gerbang, yaitu Gapura ke bangunan suci,'' ujar peraih Juara 1 Musikalisasi Puisi Jawa Timur. [*]

rawa

& OLAHRAGA Profesi Kedokteran

AYAAN

3 Februari 2021

Halaman 7

Minat dan Bakat Jadi Pertimbangan Matang Pemilihan Jurusan

belajar multi disiplin ilmu dari penanganan kasus Covid 19.

Dekan sekaligus Ketua Laboratorium Pendidikan Kedokteran dan Bioetika Ubaya pendidikan profesi wajib dijalani mahasiswa jika ingin menjadi dokter dan memiliki izin praktik. Pendidikan kedokteran ini menggabungkan pendidikan akademik dan profesi.

Ia contoh seperti mahasiswa Fakultas Kedokteran Ubaya yang harus menempuh pendidikan tahap akademik selama delapan semester atau empat tahun. Kemudian dilanjutkan masuk ke tahap berikutnya yaitu pendidikan tahap profesi selama empat semester atau dua tahun.

"Tahap pertama yaitu pendidikan tahap akademik, mahasiswa diberi bekal berupa wawasan atau pengetahuan terkait dunia medis.

Setelah lulus dari tahap ini, mahasiswa akan memperoleh gelar sebagai Sarjana Kedokteran (SKed).

Selanjutnya masuk ke tahap kedua yaitu pendidikan tahap profesi yang kental dengan aktivitas - aktivitas di RS dan masyarakat dalam bentuk belajar sambil bekerja. Bi-

Surabaya, Bhirawa Pemilihan program studi (prodi) atau jurusan menjadi aspek penting yang harus diperhatikan mahasiswa baru dalam mendaftar Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) serta Seleksi Bersama Masuk PTN (SBMPTN) 2021.

Minat dan bakat jadi

asanya kita menyebut mereka dokter muda,'' paparnya Ia juga menambahkan, mahasiswa harus terlibat langsung dalam kegiatan pelayanan kesehatan dan aktivitas pelayanan klinis di RS maupun komunitas. Hal ini bertujuan agar dokter muda lebih memahami SOP (Standard Operating Procedure) dan kegiatan yang lazim dilakukan di rumah sakit. dr Irwin memberikan pesan kepada mahasiswa yang kini sedang menjalani pendidikan kedokteran profesi di Ubaya maupun tempat lain, agar untuk selalu semangat dan memperbanyak pengalaman belajar di masa sekarang. Sebab ini kesempatan yang baik untuk melakukan kolaborasi, inovasi, dan tentu harus kreatif sehingga kebutuhan pembelajaran bisa terpenuhi.

"Betul jika saat ini kita mempunyai banyak keterbatasan. Tetapi keterbatasan itu bukan menjadi alasan untuk tidak melakukan apa - apa.

Meskipun dididik di masa Covid 19, tentu tidak akan kalah dengan dokter yang dihasilkan diluar masa pandemi,'' pungkasnya. [ina]

Dr Wiwin Hendriani SPsi MSi

pertombangan matang dalam memilih jurusan perkualiahan. Halnm itu diungkapkan Dosen Fakultas Psikologi (FPsi) Universitas Airlangga (Unair), Dr Wiwin Hendriani SPsi MSi. Menurut dia, ketika berbicara mengenai proyeksi sukses, komposisi minat dan bakat sedapat mungkin perlu diupayakan seimbang. Sebab, potensi kemampuan tanpa diiringi minat, hasilnya tidak akan optimal untuk meraih sukses.

"Sebelumnya perlu dipahami bahwa minat dan bakat adalah dua hal yang sangat berbeda. Bakat diartikan sebagai potensi atau kemampuan yang bersifat spesial.

Yaitu faktor bawaan yang menjadi kekuatan dan

ciri khas individu," ungkap dia, Selasa (2/2).

Sedangkan minat berhubungan dengan sesuatu yang bersifat passion. Yaitu hal-hal yang disukai atau membuat antusias. Minat tak jarang juga diidentikkan dengan hobi, meski sebenarnya berbeda.

Begitu pun sebaliknya. Minat yang besar tanpa bakat yang memadai akan menyulitkan seseorang ketika menghadapi tantangan yang besar.

"Jadi, bakat aja tanpa minat, nggak optimal orang mencapai sukses karir. Minat aja tanpa ada bakat yang cukup, itu juga tidak akan optimal," urainya.

Karenanya, dosen yang akrab disapa Wiwin itu mengungkapkan proses identifikasi minat dan bakat harus dilakukan sedini mungkin.

Setidaknya terdapat beberapa cara yang dapat ditempuh untuk mengetahui minat dan bakat.

"Pertama, bakat dapat diidentifikasi dengan mencermati berbagai aktivitas yang dilakukan sehari-hari.

Dari sekian banyak yang dikerjakan, area aktivitas mana yang hasilnya konsisten baik dari waktu ke waktu.

Ketika seseorang bagus melakukan suatu hal secara konsisten dari waktu ke waktu, itu adalah petunjuk ada bakat di situ," jelasnya.

Potensi diri tersebut, sambungnya, dapat dikuatkan dengan meminta pendapat dari teman yang mengenalnya dengan baik. Sedang-

kan minat ditunjukkan dengan beberapa reaksi yang lebih mudah disadari. Misalnya ketika merasa betah berlama-lama melakukan sesuatu, menikmati setiap prosesnya, atau memiliki inisiatif untuk terus menggali maupun mencari informasi mengenai hal tersebut.

"Jika minat dan bakat sudah disadari, selanjutnya tentu perlu dipupuk," lanjutnya.

Dalam hal ini, Wiwin mengungkapkan langkah sederhana dengan membuat catatan harian mengenai kemampuan yang dimiliki. Hal itu dinilainya akan sangat membantu.

Selain itu, yang paling penting bakat perlu dilatih terus-menerus.

"Nah, untuk selalu menyadari setiap detail potensi yang dimiliki, bakat-bakat ini ada perlunya dituliskan. Karena kemampuan memori seseorang, termasuk mengingat kondisi diri sendiri itu ada kalanya terbatas," jelasnya.

Wiwin menekankan kesadaran akan minat maupun bakat, akan berperan besar bagi persiapan karier. Selain itu, rencana untuk masa depan menjadi lebih terarah.

"Selama masih berada di jenjang pendidikan, tidak ada kata terlambat untuk mengenali diri sendiri. Mulai dari sekarang refleksikan hal-hal yang membuat nyaman, disukai, dan di area mana saja menunjukkan kemampuan yang bagus setiap harinya," pungkasnya. [ina]

STIE Perbanas Resmikan Gedung Berkonsep Ramah Lingkungan Surabaya, Bhirawa STIE Perbanas Surabaya meresmikan Gedung Baru di Kampus Wonorejo dengan konsep Ramah Lingkungan di Jl Wonorejo Utara 16 Rungkut, Selasa (2/2). Peresmian Gedung C tinggi 10 lantai ini akan dimanfaatkan untuk perkuliahan dengan sejumlah ruangan. Diantaranya Perpustakaan, Laboratorium, Ruang kelas, hingga Auditorium berbentuk teater.

Menurut Ketua Yayasan Pendidikan Perhimpunan Bank Nasional Swasta Jawa Timur, Herman Halim, melalui peresmian ini kampus yang dinaungi semakin maju dan akan menjadi lebih baik, khususnya menyambut perubahan bentuk perguruan tinggi dari Sekolah Tinggi menjadi Universitas.

"Kini masih menunggu waktu visitasi dari tim evaluator. Maka kami harapkan doa dan dukungan dari seluruh civitas akademika STIE Perbanas Surabaya untuk kelancaran proses ini. Pada bulan Maret mendatang surat keputusan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah kami terima,'' ujar dia.

Tak hanya itu, pihaknya juga berharap universitas bisa menceHilmi Husain/bhirawa

Jawa Timur, Selasa (2/2). Empat ruang kelas yang ambruk pada bulan November 2019 lalu ngan tanah oleh Pemkot Pasuruan.

ota Pasuruan Mulai Digarap

N Gentong yang kan dibangun i utara sekolah

ditambah empat ruang kelas lama juga akan direhab. Sehingga totalnya nanti, ada de-

lapan ruang kelas baru.

Adapun anggaran rehabilitasi pembangunan SDN Gentong Rp 2 miliar. Besaran anggaran itu sudah disediakan dari Kementerian PUPR melalui BPPW Jawa Timur.

"Seluruh proses lelang hingga pembangunan dilaksanakan di bawah wewenang BPPW Jawa Timur. Targetnya selesai rehabilitasi itu pada bulan Mei 2021," jelas Mualif Arief.

Pasca insiden ambruknya empat ruang kelas SDN Gentong hingga menelan dua korban jiwa dan beberapa siswasiswi terluka, seluruh proses kegiatan belajar mengajar dipindahkan ke sekolah darurat yang berada tak jauh dari SDN Gentong. [hil]

tak mahasiswa yang berkualitas, siap pakai, bekerja dan berkarya dengan adanya perubahan bentuk institusi mendatang.

"Kami tekankan untuk peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan perkembangan dunia. Karena SDM menjadi komponen penting bagi suatu bangsa,'' katanya.

Sementara itu, Rektor STIE Perbanas, Yudi Sutarso menambahkan,

konsep ramah lingkungan yang dimaksud yakni dengan menggunakan teknologi solar cell di atap gedung yang mampu memproduksi listrik tenaga surya dan ikut mendukung dalam menekan pemanasan global.

"Setelah SK (universitas) dikeluarkan kita bisa menerima untuk prodi baru. Dan ini akan menjadi kampus induk,'' kata dia.

Tiga Prodi baru itu ada di fakul-

Ketua Yayasan Pendidikan Perhimpunan Bank Nasional Swasta Jawa Timur, Herman Halim dan Rektor STIE Perbanas, Yudi Sutarso meninjau gedung berkonsep ramah lingkungan.

Tingkatkan Mutu Pendidikan, Mendikbud Luncurkan PSP Kota Madiun, Bhirawa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar episode ke tujuh, Senin (1/2) kemarin. Program ini diberi nama Program Sekolah Penggerak (PSP).

Peluncuran PSP berlangsung secara virtual dan diikuti oleh gubernur, bupati, serta wali kota di daer-

ah masing-masing melalui aplikasi Zoom Meeting. Untuk itu, Wali Kota Madiun, Maidi hadir bersama perwakilan Dinas Pendidikan Kota Madiun mengikuti prosesi ini di Balai Kota Madiun.

Dalam sambutannya, Mendikbud menuturkan, PSP telah dirumuskan sejak satu tahun terakhir. Melalui program ini diharapkan dapat mempercepat sekolah dalam membentuk

profil pelajar yang berkepribadian Pancasila.

Setidaknya, ada enam profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai melalui program ini. Yaitu, keimanan kepada Tuhan dan berakhlak mulia, kebhinekaan global dan kemampuan bergotong-royong. Selain itu, juga kemampuan berpikir kreatif, bernalar kritis, dan memiliki kemandirian untuk mampu menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar episode ke tujuh, Senin (1/2).

Untuk itu, Wali Kota Madiun Maidi bersama perwakilan Dinas Pendidikan Kota Madiun mengikuti prosesi tersebut di Balai Kota Madiun secara virtual. sudarno/bhirawa

UM Borong Empat Piala MSQ di Pekan Tafsir Hadist se-Jatim Malang, Bhirawa Mahasiswa Universitas Negeri Malang (UM) yang tergabung pada Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Alquran Study Club (ASC) berhasil memborong prestasi membanggakan, di ajang Pekan Tafsir Hadist tingkat Jawa Timur yang digelar STIU Darus Salam Bangkalan Madura.

Perlombaan yang diadakan pada 26 Januari hingga 30 Januari itu, diikuti puluhan tim yang berasal dari berbagai daerah di Jawa Timur, seperti Malang, Probolinggo, Kediri, Jombang dan beberapa daerah lainnya. Sementara UKM ASC berhasil memborong empat piala sekaligus dalam cabang lomba Musabaqah Syarhil Qur'an (MSQ). Empat piala merupakan Juara I, Juara II, Juara III dan Juara Harapan I. Menurut Pembina MSQ ASC UM, Muhammad Syaiful Bahri, pencapaian ini diraih berkat usaha maksimal yang telah dilakukan mahasiswa selama pembinaan. Bahkan, Tim

tas teknik, yaitu Prodi Sarjana Ilmu Komputer , Sarjana Sistem Informasi (SI), dan Sarjana Desain Komunikasi Visual (DKV). Sedangkan enam program studi (prodi) lainnya yang sudah buka pendaftaran, yaitu, Magister Manajemen, Sarjana Akuntansi, Sarjana Manajemen, Sarjana Ekonomi Syariah, Diploma 3 Akuntansi, dan Diploma 3 Perbankan dan Keuangan. [ina]

MSQ UM masih menyempatkan diri ke kampus untuk latihan meskipun di masa pandemi.

"Bukan hanya usaha dzohir (yang tampak) saja yang diperlukan, usaha

batin juga diperlukan dengan tirakat, seperti puasa, dzikir, dan sholawat dengan harapan semua hajat dikabulkan Allah SWT,'' ungkap mahasiswa Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia ini,

m taufiq/bhirawa

Para mahasiswa UM berhasil meraih MSQ pada pekan Tafsir Hadis se Jatim.

Selasa (2/2) kemarin. Syaiful mengungkapkan, perlombaan MSQ sendiri, dinilai melalui tiga bidang, yaitu 40 poin untuk pensyarah, 30 poin untuk tilawah, dan 30 poin untuk sari tilawah. ''Alhamdulillah nilai Tim UM diatas rata - rata,'' katanya.

Dalam perlombaan ini, UM mengirmkan tujuh tim yang terdiri dari tim putra dan putri. Bahri merasa bersyukur karena semangat tim MSQ UM terbayarkan dengan hasil yang maksimal. ''Tentunya kami bahagia karena bisa membawa nama baik ASC UM untuk syiar Alquran,'' tuturnya.

Sementara itu, Moh Ikhwan Faidur Ruhman, salah satu peserta menilai perlombaan ini paling mengesankan baginya. Sebab, selama menjadi delegasi UM, baru kali ini mendapatkan piala paling banyak. ''Saya berterima kasih pada teman teman yang telah berjuang bersama, terutama kepada pembina dan kakak tingkat yang selalu menemani kami dalam berlatih,'' tandasnya. [mut]

pembelajar sepanjang hayat.

"Sekolah Penggerak adalah yang lebih dulu maju melakukan transformasi mewujudkan generasi berkepribadian Pancasila seperti yang kita harapkan melalui program ini,'' ujarnya. Meski demikian, Mendikbud menuturkan, program ini tidak dapat dilakukan secara serentak di Indonesia. Akan ada beberapa sekolah percontohan untuk melaksanakannya lebih dulu. Namun, ke depannya dia berharap semua sekolah di Indonesia mampu menjadi Sekolah Penggerak.

Kesempatan itu, Mendikbud juga berharap program ini dapat berjalan lancar. Hingga akhirnya dalam 10 hingga 15 tahun yang akan datang seluruh sekolah telah melakukan transformasi pendidikan yang lebih baik untuk memajukan siswa. "Jadi, ini awal dari perjalanan 10 sampai 15 tahun ke depan untuk mencapai semua sekolah menjadi sekolah penggerak dan ini adalah transformasi,'' tandas Mendikbud. [dar]

GALERI DAERAH

Dispendikbud Klaim Ada 80 Persen SD-SMP Siap Terapkan PTM Situbondo, Bhirawa Sejak Pembelajaran Tatap Muka (PTM) resmi direkomendasi Plt Bupati Situbondo, Yoyok Mulyadi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Kabupaten Situbondo mengaku ada 80% SD dan SMP yang siap menerapkan PTM. Ini terungkap saat jajaran Dispendikbud Kabupaten Situbondo melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) di sejumlah Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Situbondo Selasa (2/2).

Menurut Sekretaris Dispendikbud Kabupaten Situbondo, M Nurhidayat, sedikitnya ada 80% SD dan SMP yang siap menerapkan PTM sejak awal Pebruari. Sekolah ini sudah melakukan aktifitas PTM. Nurhidayat menjelaskan, sekolah itu baru bisa dikatakan siap menerapkan PTM setelah bisa mengisi laman di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI. Setelah siap, pihak pengawas melakukan pemeriksaan langsung ke lapangan.

"Nanti akan diuji kebenarannya di setiap masing - masing Kecamatan. Ini karena terkait dengan penerapan prokes yang ketat disetiap sekolah,'' kupas Nurhidayat. [awi]

JATIM MEMBANGUN Sampang Anggarkan 10 Miliar Pembebasan Normalisasi Kali Kamoning Rabu Kliwon, 3 Februari 2021

Halaman 8

Sampang, Bhirawa Tahun 2021 ini Pemkab Sampang menganggarkan Rp. 10 Miliar untuk pembebasan lahan milik warga terdampak normalisasi Kali Kamoning di 3 Desa dan 6 Kelurahan, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang.

Penetapan anggaran ini berdasarkan turunnya Pemetaan lokasi (Penlok) 2020 lalu, dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, terkait daerah terdampak normalisasi Kali Kamoning Kabupaten Sampang.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun pemilik lahan terdampak normalisasi kali Kamoning, totalnya

kurang lebih 600 pemilik yang tersebar di 3 Desa dan 6 Kelurahan. Bahkan tahun 2019 baru 43 pemilik lahan yang sudah dibebaskan lahannya, yakni di Desa Pasean 42 pemilik lahan, dan 1 pemilik lahan di Desa Panggung, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang dengan total anggaran yang terserap kurang lebih Rp.1.5 miliar.

Menurut Dwi Eko Harijanto, Kasi Perlindungan dan Pemanfaatan Sungai, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Sampang ,tahun ini Pemkab Sampang menganggarkan Rp 10 miliar untuk pembebasan lahan, namun hal itu masih menunggu tim penilaian aset, (appraisal), karena saat ini masih masuk tahapan pembentukan tim satgas. Selasa (2/2).

“Meski Penlok dari Provinsi sudah turun, namun kita masih ada tahapan selanjutnya, yakni penlok tersebut diteruskan pada BPN Provinsi, diteruskan BPN kabupaten Sampang,

diteruskan tim satgas Sampang, baru kemudian tim appraisal nanti yang akan menaksir harga tanah warga, sebab hasil harga tim appraisal yang direalisasikan tahun 2019 banyak ditolak warga karena dianggap terlalu murah, kami berharap nanti tim appraisal yang baru ini benar benar bisa menjelaskan pada warga terkait penentuan harga tanah tersebut”, jelas Dwi Eko. Lanjut Dwi Eko, adapun pemilik lahan terdampak kali Kamoning tersebut berada di 3 Desa yakni, Desa Pasean, Panggung, Tanggumung, dan 6 Kelurahan yakni, Kelurahan, Gunung Sekar,

Dalpenang, Karang Dalam, Polagan, Rongtengah, Banyuanyar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang dengan total keseluruhan kurang lebih 600-san pemilik lahan.

Sekedar diketahui tahun 2019 lalu, harga tanah terdampak kegiatan Sheet Pile, normalisasi Sungai Kali Kamoning yang banyak ditolak warga karena terlalu murah, ditetapkan oleh tim penilai appraisal independen dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), yakni antara Desa dan Kelurahan mulai dari harga terendah Rp.175 ribu dan harga tertinggi Rp.225 ribu per meter.[lis]

Dwi Eko Harijanto kasi perlindungan dan pemanfaatan sungai, Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (DPUPR) Kabupaten Sampang

KELANA JATIM

KA Pasuruan-Probolinggo Tambah Kecepatan, Warga Diminta Waspada Pasuruan, Bhirawa Mulai 10 Februari 2021 nanti, PT Kereta Api Indonesia (KAI) memberlakukan perubahan kecepatan maksimal perjalanan KA Pasuruan-Probolinggo.

Adanya pemberlakuan perubahan kecepatan itu, masyarakat sekitar yang melintasi perlintasan KA diimbau berhati-hati.

Humas PT KAI Daops 9, Radhitya Mardika Putra menyatakan perubahan kecepatan maksimal perjalanan KA antara Stasiun Pasuruan hingga Stasiun Bayeman yang semula 60 kilometer/ jam menjadi 90 kilometer/jam. Untuk lintas antara Stasiun Bayeman hingga Stasiun Probolinggo yang semula kecepatan perjalanan kereta api 80 kilometer/jam menjadi 90 kilometer/jam.

“Mulai tanggal 10 Februari 2021 akan diberlakukan perubahan itu. Atas perubahan kecepatan ini, kami meminta masyarakat untuk lebih berhati-hati. Terlebih, masyarakat kami mohon mendahulukan perjalanan kereta api,” ujar Radhitya Mardika Putra, Selasa (2/2).[hil]

Yuhronur Salurkan Bantuan Banjir Lamongan,Bhirawa Ratusan paket sembako terus terdistribusi ke warga terdampak banjir di daerah Bengawan Njero Kabupaten Lamongan. Tidak hanya Pemkab yang telah menyalurkan sejumlah paket sembako, Wakil Rakyat DPRD beserta Calon Bupati terpilih Yuhronur Efendi dan para pendukungnyapun turun ke masyarakat.

Yuhronur bersama rombongan dan Wakil Rakyat DPRD Lamongan saat menyalurkan paket sembako melewati jalur aliran Sungai Bengawan Solo dengan menggunakan transportasi perahu.

“Ya, kami turun bersama - sama dengan Pak YES (Sapaan akrab Yuhronur,red) menggelar bakti sosial kepada para korban bencana banjir yang berada di daerah bengawan njero yakni Desa Ketapang telu dan Desa Waruk Karangbinangun Lamongan,” ujar Ketua Ikatan Alumni SMA Satu Lamongan H Joni,Selasa(2/2).

Tak hanya menggelar bakti sosial berupa penyaluran ratusan paket sembako.Pihaknya juga mendirikan pos pelayanan pengobatan gratis di daerah warga terdampak banjir. “Selain bantuan sembako ada juga pemeriksaan kesehatan dan pengobatan Gratis.Mudah - mudahan penyaluran sembako berjumlah 300 paket beserta pelayanan pengobatan gratis semoga biermanfaat dan mamou meringankan beban warga yang terdampak. “ ujar H. Joni dari Ika Smasa.

Sementara dalam rombongan Wakil Rakyat DPRD Lamongan melalui Fraksi Partai Gerindra menyalurkan paket sembako kepada masyarakat yang tidak mampu dan terdampak bencana banjir di 5 kecamatan.

Anggota DPRD Lamongan dari Fraksi Gerindra, Anshori, menjelaskan,penyakuran paket sembako ini kita laksanakan di lima kecamatan, yang terdampak banjir.Yakni, Kecamatan Deket ,Glagah Karangbinangun, Kalitengah dan Kecamatan Turi,”jelasnya. [Aha/Yit]

Bersama Warga, Koramil 0814/16 Bareng Bersihkan Sampah dan Lumpur Pasca Banjir Jombang, Bhirawa Pasca kejadian banjir bandang yang menimpa Desa Banjaragung dan Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, personel Koramil 0814/16 Bareng, Jombang yang dipimpin Pjs Komandan Koramil (Danramil), Letda Inf Hadi Suhartoyo pada Selasa (02/01) pukul 06.00 WIB bersama warga dan BPBD Kabupaten Jombang bahu membahu bergotong royong membersihkan sampah-sampah dan lumpur di jalan-jalan desa dan Fasilitas Umum (Fasum).

“Kegiatan karya bakti pembersihan lumpur dan sampah pasca banjir yang dilakukan anggotanya diharapkan bisa memberikan semangat dan meringankan beban penderitaan warga yang terkena musibah,” kata Pjs Danramil 0814/16 Bareng, Jombang, Letda Hadi Suhartoyo.

Kegiatan karya bakti tersebut disambut baik oleh Kepala Desa Banjaragung, Hasan Sulaiman yang menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Komandan Koramil Bareng serta anggotanya yang telah membantu warganya yang terkena musibah.

Sekadar diketahui, ntensitas hujan yang sangat tinggi dan disertai angin telah melanda wilayah Kabupaten Jombang.

Salah satunya seperti yang terjadi di wilayah Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Senin (01/02) yang terjadi hujan disertai angin kencang selama hampir 8 jam.[rif]

wiwit agus pribadi/bhirawa

Wali kota Hadi potong pita pertanda dibukanya kembali alun-alun.

Terpidana Korupsi GIC Probolinggo Serahkan Uang Kerugian Negara Probolinggo, Bhirawa Mantan Wakil Wali Kota (Wawali) Probolinggo Suhadak, terpidana kasus korupsi pembangunan Gedung Islamic Center (GIC) mengembalikan uang kerugian negara sebesar Rp 775.446.730,75.

Pengembalian uang kerugian negara dilakukan di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Probolinggo.

Kepala Kejari Kota Probolinggo, Yeni Puspita, Selasa (2/1) menguraikan kasus korupsi mantan Wawali Suhadak itu soal proyek pembangunan fisik Gedung Islamic Center.

“Bahwa ada tiga kategori pidana.

Pidana pokok dengan pidana lima tahun, pidana senilai Rp 200 juta atau kurungan enam bulan dan uang kerugian negara senilai Rp 775 juta subsider penjara dua tahun,” ungkapnya.

Menurut Yeni, karena terpidana sudah menyerahkan uang kehilangan kerugian negara, maka ia tidak lagi memilih subsider selama dua tahun.

“Kalau tidak melakukan pembayaran, maka secara otomatis harus mejalani

doa selama dua tahun,” tegasnya.

Namun, lanjut Yeni, terpidana masih memiliki tanggungan untuk membayar denda Rp 200 juta sebagai pidana denda. “Jika tidak maka ia harus memilih kurugan 6 bulan. Saat ini yang andalkan hanya kerugian negara saja,” tandasnya.

Penyerahan uang kerugian negara itu diserahkan langsung oleh Devis Rince Suhadak, istri Suhadak. Penyerahan disaksikan Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin dan Sekda Ninik Irawibawati.

“Uang kerugian negara tersebut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Jika tidak maka semua aset kami akan dilelang oleh negara,” sambung Devis.

Menurut Devis, dengan membayar kerugian kerugian negara, maka secara langsung dapat diberlakukan hukum yang menimpa suaminya atas kasus GIC. “Semoga penjaranya bisa hilang setelah membayar uang ini,” harapnya.

Untuk diketahui, saat ini Suhadak

masih aktif dalam kasus kasus Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2009.

Karena Suhadak masih menjalani hukuman, penyerahan duit pengganti itu diwakili oleh istrinya, Devi Rincemetavolis..

Kajari Kota Probolinggo Yeni Puspita memastikan uang itu merupakan pengganti dalam pelaksanaan eksekusi atas putusan MA nomor 1771 K/ PID-SUS/2020 tertanggal 13 Juli 2020. “Uang pengganti ini wajib dibayarkan karena ini merupakan putusan dari MA. Jika tidak dibayarkan, pihak Kejaksaan bisa menyita aset-asetnya untuk dilelang,” lanjutnya.

Dari sejumlah pembayaran itu, ia menambahkan, uang penggati yang telah disetor ke Kas Daerah, maka akan dihitung sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Pemerintah Kota Probolinggo, yang nantinya bisa digunakan untuk pembangunan di wilayah Kota Seribu Taman, sekaligus termasuk hasil dinas kejaksaan.

Sementara itu, Wali Kota Habib

Hadi Zainal Abidin menyambut baik pelaksanaan eksekusi tersebut. Ia pun mengapresiasi langkah yang telah dilakukan Kejari terhadap dukungannya selama ini, terutama terkait proses pengawasan pengalihan Plaza Probolinggo yang 33 tahun lamanya ngambang, kini menjadi aset Pemkot Probolinggo. Dalam hal ini, Pemkot Probolinggo bahkan tidak memberikan ganti rugi pada pihak ketiga dalam proses peralihan itu.

Sebagai bentuk dari keterbukaan informasi publik, Wali Kota Habib Hadi juga mendukung pernyataan Kajari terkait maraknya penyebaran berita palsu atau hoax yang masih saja sering ditemukan. Dalam kesempatan itu, ia menghimbau masyarakat untuk lebih selektif dalam menerima berbagai informasi dengan mengecek sumber informasi yang didapat sebelum ikut menyebarkan. “Budayakan saring dulu sebelum sharing (informasi yang didapat). Jangan sampai kita ikut menyebarkan hoax,” pesannya. [wap]

Anggota Dewan Apresiasi Pembentukan Destana di Kabupaten Lumajang BPBD Jatim, Bhirawa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim menggelorakan peran Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana) di Jatim, sebagai upaya meningkatkan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Pembentukan Destana kembali dilakukan di Desa Selok Anyar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Selasa (2/2).

Pembentukan Destana ini kian spesial dengan hadirnya tiga anggota DPRD Jatim, yakni Wakil Ketua Komisi E, Ir H. Artono MM dan dua anggota komisi E, Hari Putri Lestari dan Hj Umi Zahro.

Hadir juga Plt Kalaksa BPBD Jatim yang diwakili Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jatim, Gatot Soebroto; Kalaksa BPBD Kabupaten Lumajang, Indra Wibowo Leksana; Camat Pasirian, Trikondo Cahjono

dan Kades Selok Anyar, Nur Hasim.

Acara pembentukan Destana dilakukan Wakil Ketua Komisi E, Artono. Dan ditandai dengan penyerahan simbolis bantuan masker oleh anggota Komisi E, Hj Umi Zahro dan penyerahan bibit pohon oleh Hari Putri Lestari kepada Kades Nur Hasyim.

Serta penanaman bibit pohon mangga dan srikaya di area Balai Desa

Selok Anyar oleh ketiga anggota Komisi E DPRD Jatim.

“Apa yang dilakukan BPBD Jatim ini sangat bagus dan tepat. Terutama mengedukasi masyarakat tentang kesiapsigaan bencana, mengingat Jatim memiliki kerentanan bencana yang tinggi,” kata Wakil Ketua Komisi E, Artono.

Pembentukan Destana ini, samPembentukan Destana di Desa Selok Anyar, Kabupaten Lumajang dihadiri tiga anggota DPRD Jatim, Selasa (2/2). istimewa

bung Artono, sangat berkesan dengan hadirnya Mobil Edukasi Penanggulangan Bencana (Mosipena). Mobil yang diperkenalkan di Balai Desa setempat, diakui Artono bisa mengedukasi masyarakat mengenai apa itu bencana alam dan upaya penanggulangannya.

Senada dengan Artono, dua anggota Komisi E lainnya, Hari Putri Lestari, politisi PDIP dan Umi Zahro, politisi PKB setuju mengusulkan tambahan jumlah Mosipena yang dikelola BPBD Jatim. Itu dikarenakan fungsi dari Mosipena ini sangatlah penting bagi masyarakat umum.

“Di 38 Kabupaten/Kota yang semuanya memiliki kerentanan bencana, jumlah satu unit Mosipena tentu masih kurang. Idealnya, setiap daerah memiliki satu Mosipena. Hanya tentu, prosesnya harus bertahap,” ucap Hari Putri Lestari.[bed]

Alarm Detektor Longsor Terus Berbunyi, Warga Dusun Brau Enggan Dievakuasi Kota Batu,Bhirawa Senin (1/2) malam, alarm dari alat detektor longsor atau Early Warning System (EWS) yang ada di Dusun Brau, Desa Gunungsari Kota Batu berbunyi hingga 15 kali. Hal ini mengindikasikan telah terjadi pergerakan tanah di lokasi tersebut sehingga berpotensi lerjadi tanah longsor. Namun 14 KK belum bersedia dievakuasi dan memilih bertahan di tempat tinggalnya. Selasa (2/2),

Petugas BPBD Batu bersama tim gabungan melakukan langkah antisipasi longsor dan membuat tenda evakuasi bagi warga Dusun Brau, Desa Gunungsari, Selasa (2/2).

BPBD Kota Batu membuatkan tenda- tenda darurat yang bisa digunakan warga untuk mengungsi ketika terjadi longsor. “Pada Senin (1/2) siang, EWS sempat berbunyi dua kali. Dan pada malam harinya EWS kembali berbunyi 15 kali.

Kemudian setelah pukul 22.00 WIB alarm EWS tidak berbunyi,”ujar Kepala BPBD Batu, Agung Sedayu, Selasa (2/2).

Ia menjelaskan bahwa dugaan awal hasil kaji cepat kemungkinkan terjadi pergerakan tanah pada lokasi sekitar EWS di Dusun Brau.

Namun saat itu petugas kesulitan melakukan pengamatan di lokasi karena terkendala malam hari.

Adapun di lokasi sekitar tanah bergerak terdapat 15 Kepala Keluarga (KK). Saat ini 1 KK (3 orang) telah melakukan evakuasi mandiri dengan

mengungsi ke rumah orangtuanya.

Sementara 14 KK belum bersedia dievakuasi dan masih bertahan tinggal di rumah masing-masing.

“Warga bersedia disediakan tempat evakuasi sementara yang lokasinya dipandang aman dan tidak jauh dari rumahnya. Tempat evakuasi ini akan digunakan warga saat terjadi cuaca hujan, alarm EWS berbunyi, atau adanya kebijakan perintah dari Sistem Komando Siaga Darurat Bencana untuk melakukan evakuasi,” jelas Agung.

Kemarin (2/2), BPBD Kota Batu bersama Kecamatan Bumiaji mulai menyiapkan tempat relokasi sementara untuk 14 KK yang memilih untuk bertahan di rumahnya.

Mereka membangun tenda-tenda keluarga yang bisa dipergunakan

sebagai tempat mengungsi sementara ketika hujan turun atau saat alarm EWS berbunyi.

Tenda keluarga ini dibangun di lahan milik Ngateno seluas 2700 meter yang lokasinya masih dekat lokasi dengan rumah warga terdampak.

“Kita siapkan relokasi untuk 15 KK. Dari jumlah tersebut yang betulbetul resiko tinggi ada 11 KK. Kondisi saat dalam kesiapsiagaan mengantisipasi kejadian yang tidak kita inginkan bersama,” tambah Agung.

Adapun sebagai langkah preventif terhadap longsor, BPBD bersama relawan menutup lima titik tebing rawan longsor di Dusun Brau dengan terpal. Penutupan dilakukan agar tanah jenuh akibat intensitas hujan yang tinggi tidak sampai mengakibatkan longsor.[nas]

JATIM MEMBANGUN

Rabu Kliwon, 3 Februari 2021

Halaman 9

Pemkot Pasuruan Ajukan Tambahan Vaksin Tahap II Pasuruan, Bhirawa Pemkot Pasuruan kembali mengajukan vaksin Sinovak Covid19 tahap ke II ke pemerintah pusat. Hal itu karena tenaga kesehatan (nakes) masih belum terpenuhi.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Pasuruan, Shierly Marlena menyampaikan jumlah vaksin yang diterima Pemkot Pasuruan sebanyak 1.680 dosis yang akan digunakan untuk tahap dua.

Namun, ribuan vaksin itu masih kurang.

“Vaksin Covid-19 untuk Kota Pasuruan tahap II sudah didistribusikan pada Sabtu (30/1) lalu, ke Gudang Farmasi di Jalan Trunojoyo, Kota Pasuruan. Vaksin itu peruntukannya untuk nakes. Tapi jumlah itu masih kurang dan ada kekurangannya sekitar 360 vaksin. Saat ini kami masih mengajukan ke pusat dan masih menunggu,” terang Shierly Marlena, Selasa (2/2).

Vaksinasi Covid-19 pada nakes di Kota Pasuruan dimulai 29 Januari 2021.

Hingga saat ini vaksinasi sudah mencapai 50 persen.

Vaksinasi pertama untuk

nakes dijadwalkan selesai di bulan Februari.

“Hari ini vaksinasi masih berjalan. Dari 1.544 nakes, vaksinasi sampai 50 persen. Minggu ini kami jadwalkan selesai,” urai Shierly Marlena.

Dari 1.544 nakes yang terdaftar vaksinasi, kata Shierly, sebanyak 67 orang harus ditunda. Hipertensi, gula darah tinggi, hamil dan menyusui menjadi penyebabnya. Mereka yang tertunda akan divaksin saat kondisi stabil.

“Vaksinator siap sewaktu vaksinasi bagi mereka yang tertunda. Mereka akan dihubungi dan diminta datang ke pos vaksinasi,” jelas Shierly Marlena.

Pihaknya menjelaskan vaksinasi tahap kedua akan dilakukan pada 12 Februari nanti. Berjarak 14 hari dari vaksinasi tahap pertama. [hil]

KELANA JATIM

Pastikan Okupansi Shelter dan RS Covid-19 Kota Batu Aman Kota Batu,Bhirawa Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko memastikan keadaan okupansi shelter dan rumah sakit (RS) Covid-19 Kota Batu masih aman.

“Kesiapan dan okupansi shelter dan rumah sakit (untuk menerima pasien Covid-19) masih aman. Namun saya tetap berharap ketersediaan tempat untuk pasien Covid-19 ini jangan sampai penuh,”ujar Dewanti, Selasa (2/2).

Ia menjelaskan bahwa pasca pelaksanaan PPKM jilid I pihaknya telah memeriksa tingkat okupansi shelter dan RS Covid-19.

Untuk rumah sakit, tempat yang disediakan untuk penanganan pasien Covid-19 baru terisi 60 persen. Artinya, masih tersedia 40 persen ruangan yang siap menangani pasien Covid-19.

“Sementara di shelter Covid-19 Kota Batu tempat yang telah terisi tidak sampai 40 persen. Namun sekali lagi saya berharap semua tempat yang disediakan itu jangan sampai terisi penuh,”jelas Dewanti.

Iapun memastikan kesiapan petugas dalam menerima pasien Covid-19 tidak perlu dikhawatirkan.

Adapun menyikapi inefektif PPKM pertama secara nasional, bukan berarti Kota Batu tidak akan melaksanakan PPKM jilid II ini. Menurut Dewanti, inefektif PPKM pertama ini terjadi akibat kesadaran masyarakat yang rendah. Sementara PPKM bisa efektif jika masyarakat memiliki kesadaran bahwa ini untuk kepentingan dan kesehatan mereka. [nas]

Petugas vaksinator pejabat publik dan tokoh masyarakat pada vaksinasi tahap tahap pertama.

Baru 9990 Orang Tenaga Kesehatan Sidoarjo Divaksinasi Sidoarjo, Bhirawa Dari data sistim informasi SDM kesehatan atau SISMDK, total tenaga kesehatan di Kab Sidoarjo berjumlah 11.200 orang. Namun mereka yang siap untuk dilakukan vaksinasi Covid-19, hanya sebanyak 9.990 orang. Sedangkan sebanyak 1.210 orang yang belum siap.

Kepala Dinas Kesehatan Kab Sidoarjo, drg Syaf Satriawarman, mengungkapkan pertimbangan tenaga kesehatan yang masih menolak itu bermacammacam. Sehingga pihaknya tidak bisa memaksa untuk divaksinasi.

“Ada yang pikirannya tidak siap, pokoknya macam-macamlah,” ucap Syaf Satriawarman, Selasa (2/2) kemarin, disela-sela kegiatan vaksinasi bagi tenaga kesehatan Kab Sidoarjo, yang ditempatkan di ruangan stadion Gelora Delta Sidoarjo.

Menurut drg Syaf, tempat untuk memvaksinasi tersebut akan berbeda -beda. Selain saat ini di kawasan GOR Sidoarjo, nantinya juga di fasilitas kesehatan seperti Puskesmas.

“Untuk vaksinasi Covid ini, kita dahulukan dulu tenaga kesehatan, kemudian aparat hukum, baru kemudian giliran kepada masyarakat,” jelasnya.

Dijelaskan oleh drg Syaf, dari 9.990 orang tenaga kesehatan yang rencananya akan divaksin tersebut, sampai saat ini yang sudah divaksinasi sekitar 62% . Ditargetkan sampai Minggu ketiga Bulan Pebruari nanti, bisa tercapai 100%.

Meski demikian, sesuai data dasboard, dari 9.990 orang tenaga kesehatan yang siap itu, yang sudah masuk usulan masih sebanyak 8.781 orang.

“Sisanya ini akan segera kita daftarkan. Begitu sudah masuk. Akan langsung kita vaksin dalam Bulan Pebruari ini,” lanjut mantan Wakil Direktur RSUD Sidoarjo itu.

Kegiatan vaksinasi bagi tenaga kesehatan di kawasan stadion GOR Sidoarjo, kemarin, ditargetkan untuk memvaksin sebanyak 200 orang.

Kegiatan dimulai pukul 08.00 sampai pukul 12.00 WIB . [kus]

Kota Blitar, Bhirawa Rencana dilaksanakannya Vaksinasi Covid-19 pada tahap kedua, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Blitar telah mendapat tambahan 3.880 vaksin Covid-19 dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

Kabid Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Dinkes Kota Blitar, Didik Djumianto mengatakan pada tahap pertama lalu, Dinkes Kota Blitar mendapat jatah 1.240 dosis vaksin Covid-19, dan pada pengiriman tahap kedua ini mendapatkan tambahan 3.880 dosis vaksin. Sehingga Dinkes Kota Blitar telah menerima total 5.120 dosis vaksin Covid-19 dari Dinkes Provinsi Jatim.

“Mulai hari ini (kemarin red) vaksin sudah mulai kami kirim ke sejumlah fasilitas kesehatan di Kota Blitar, dan penerimaan vaksin kloter kedua ini kami terima pada hari Sabtu lalu,” kata Didik Djumianto, Selasa (2/2).

Selain itu diakui Didik, dari pengiriman vaksin kloter pertama lalu, proses vaksinasi terhadap Tenaga Kesehatan (Nakes) di Kota Blitar baru tervaksin 5 persen yang sampai saat ini masih berjalan, sehingga pihaknya juga berharap sebelum dilaksanakannya vaksin tahap kedua ini semuanya sudah selesai.

Sedangkan pelaksanaan vaksinasi dikatakan Didik juga sudah mulai berjalan di sejumlah fasilitas keseha-

tan, duimana Dinkes menunjuk 11 fasilitas kesehatan sebagai tempat pelayanan vaksinasi, dimana 11 fasilitas kesehatan itu terdiri atas lima rumah sakit, tiga puskesmas, dan tiga klinik.

“Vaksin yang sudah diterima itu akan digunakan untuk dua tahap, dimana sasaran pertama vaksin yaitu para nakes dan tenaga di fasilitas kesehatan,” ujarnya.

Tambah Didik, sesuai data pemerintah pusat, jumlah tenaga kesehatan dan tenaga di fasilitas kesehatan yang akan menerima vaksin di Kota Blitar sebanyak 2.440 orang, dan pada pelaksanaan vaksin tahap kedua ini akan diberikan setelah 14 hari pemberian vaksin tahap pertama. [htn]

Petugas Dinkes Kab Sidoarjo menyuntik vaksin Covid19 kepada tenaga kesehatan di GOR Sidoarjo.

alikus/Bhirawa

Vaksinasi Kloter Kedua, Kota Blitar Dapat Tambahan 3.880 Vaksin

Kodim 0818 Kendalikan Penyebaran Covid-19 Intensifkan Operasi Masker Kab Malang, Bhirawa Komando Distrik Militer (Kodim) 0818 Kabupaten Malang/ Kota Batu terus melakukan operasi masker kepada masyarakat Kabupaten Malang selama diberlakukan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Corona Virus Disease (Covid-19), agar menekan penyebaran Covid-19 dan menegakkan disiplin protokol kesehatan di Kabupaten Malang.

Komandan Kodim (Dandim) 0818/Kabupaten Malang/Kota Batu Letkol (Inf) Yusub Dody Sandra, Selasa (2/2), kepada wartawan mengatakan, kegiatan operasi masker yang kita gelar di wilayah Kabupaten Malang, hal ini merupakan realisasi anggota TNI khususnya Kodim 0818 dalam upaya peningkatan kedisiplinan dan penegakan protokol kesehatan, yakni untuk mencegah penyebaran Covid-19 di wilayah Kabupaten Malang. ”Kami berharap pada seluruh warga Kabupaten Malang untuk selalu menggunakan masker dalam melaksanakan aktifitas di luar rumah, karena penerapan protokol kesehatan itu bisa memutus mata rantai penyebaran Covid-19,” ungkapnya.

Sehingga, lanjut Yusub, dengan adanya operasi masker ini, diharapkan masyarakat dapat lebih tertib lagi dalam mengenakan masker dan mematuhi protokol kesehatan. Sedangkan dalam operasi masker tersebut, pihaknya masih banyak menemukan beberapa warga yang belum mematuhi protokol kesehatan, terutama dalam hal penggunaan masker saat berada tempat umum.

Sebab, penerapan protokol kesehatan itu merupakan salah satu dalam penyebaran virus Covid-19, namun masyarakat masih ada yang belum menyadari tentang bahayanya Covid-19. [cyn]

Hilmi Husain/Bhirawa

Hartono/Bhirawa

Didik Djumianto

Forkopimda Situbondo Pantau Warga Pendatang di Perbatasan Situbondo, Bhirawa Jajaran Forkopimda Situbondo mulai dari Sekda Syaifullah, Kapolres Situbondo AKBP Ach Imam Rifai, Dandim Situbondo Letkol Inf Neggy Kuntagina kompak melakukan penegakan PPKM di perbatasan Situbondo-Probolinggo Selasa (2/2).

Tak hanya itu, jajaran Forkopimda Situbondo juga memeriksa surat rapid test antigen yang wajib dimiliki pendatang dari luar daerah yang kebetulan melintas di wilayah Situbondo.

Pengamatan Bhirawa menyebutkan, pelaksanaan pemeriksaan para pendatang tersebut dilakukan diantaranya di pos cek point rest area Utama Raya Kecamatan Banyuglugur.

Para personel gabungan yang terdiri dari TNI/Pol-

ri, Satpol PP, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Situbondo berikut personel dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas Banyuglugur.

Selain jajaran Forkopimda, tampak hadir pula dalam kegiatan tersebut diantaranya Kasi Intel Kajari Laovika Nanta, Plt Kaepala Dinkes Imam Hidayat, Plt Kadinsos Edy Wiyono, Direktur RSUD Abdoer Rahem Situbondo, dr Tony Wahyudi, Kasatpol PP Abdur Rasyid, Kabag Humas dan Protokol Pemkab Agung Wintoro serta Kepala BPBD Kabupaten Situbondo Prio Andoko.

Menurut Kapolres Situbondo AKBP Achmad Imam Rifai, kegiatan pemeriksaan di cek point perbatasan Situbondo – Probolinggo bertujuan untuk mengimbangi PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan

Masyarakat) yang akan berakhir pada 8 Februari 2021 mendatang. “Sasaran pemeriksaan terutama pada lokasi yang sering dikunjungi masyarakat. Misalnya saja rest area Utama Raya di Kecamatan Banyuglugur,” tegas Kapolres Imam kemarin.

Khusus kepada pendatang dari luar kota yang singgah di rest area Utama Raya, jelas Kapolres Imam, akan dilakukan pemeriksaan swab antigen oleh petugas kesehatan di cek poin. Jika hasilnya negatif, ulas dia, Satgas akan mempersilahkan pendatang dari luar daerah Situbondo melanjutkan perjalanan.

“Sebaliknya jika mereka positif atau reaktif akan kami lakukan upaya tindak lanjut dengan melibatkan tim dari Dinas Kesehatan,” pungkas Kapolres Imam. [awi]

Bupati Baddrut Tamam, Pimpin Pemusnahan Miras Hasil Kerja Polres Pamekasan Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam menegaskan pentingnya kebersamaan dan kerjasama antar elemen dan stakeholder terkait untuk melakukan pencegahan agar masyarakat tidak lagi mengkonsumsi narkoba dan minuman keras (miras). Karenanya, Miras beredar di Pamekasan disebabkan banyak masyarakat yang mengunakan.

Penegasan Bupati ini usai memimpin pemusnahan barang bukti sekitar 2.670 botol miras berbagai merek, di Lapangan Nagara Bhakti depan Mandhepa Agung Ronggosukowati Pamekasan, Selasa (2/2).

Pemusnahan, menggilas botol miras dengan kendaraan Selinder, dihadiri Ketua DPRD Fathorrahman, anggota Forkopimda, Sekdakab Pamekasan, Ketua MUI Pamekasan KH Ali Rahbini, Ketua PD Muhamadiyah Pamekasan Daeng Ali Taufiq, Ketua PD Persis KH Mursalin dan Wakil Ketua PCNU Pamekasan.

Selanjutnya, Bupati mengatakan

pemusnahan miras ini hasil kerja luar biasa dari pihak Polres Pamekasan beserta jajarannya, dan dibantu semua stakeholder untuk pemberantaasan hilirnya miras di Pamekasan.

Dia mengucapkan terima kasih kepada semua pihak terkait. ”Tugas bersama antara ulama, Ormas Islam dan pemerintahan adalah memperbaiki moralitas masyarakat agar tidak muncul permintaan miras.

Kalau tidak ada permintaan maka masyarakat tidak akan menggunakan miras, termasuk narkoba dan jenis maksiat lainnya yang dilarang oleh agama dan undang un-

dang. Tugas berat, disamping kuratifnya juga harus diutamakan menjaga moralitas ummat,” terangnya.

Untuk itu, pinta Bupati, perlu ada sudut pandang yang sama tentang edukasi dan transformasi bahaya narkoba, bahaya miras serta bahaya tindakan amoral lainnya. Karena itu dia mengajak semua elemen bergandengan tangan mendukung langkah Polres Pamekasan dan Forkopimda melakukan tindakan pencegahan terhadap masyarakat yang masih menggunakan miras.

Tindakan itu, kata Badrut Tamam, bersama sama melakukan edukasi dan pendidikan yang baik bagi masyarakat untuk menjauhi tindakan yang tidak bermoral. Yakni, tindakan mengkonsumsi miras dalam sudut pandang kesehatan, agama maupun regulasi negara, tegas dilarang.

“UU melarang, agama melarang,

maka tidak ada alasan bagi kita untuk menggunakan miras, tinggal kemudian kesadaran kolektif ini ditumbuhkan di tengah-tengah masyarakat untuk merubah perilaku, membangun kesadaran baru meningkatkan moralitas dan iman masyarakat agar tidak menggunakan miras,” jelasnya.

Kapolres Pamekasan, AKBP Apip Ginanjar dalam laporannya mengungkapkan 2.670 botol miras dari berbagai merek, hasil operasi jajarannya selama dua bulan terakhir.

Operasa itu untuk menjaga Kamtibmas dan mencegah terjadinya tindakan kriminalitas. Dia berterima kasih karena dalam operasi ini banyak dukungan Pemkab, Forkopimda, alim ulama dan ormas Islam.

Ketua MUI Pamekasan KH Ali Rahbini mendukung penuh langkah Polres berantas Miras. Karena Miras merupakan bagian dari penyakit

Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam saat mengamati minuman beralkohol ditunjukan Kapolres Pamekasan, AKBP Apip Ginanjar.

masyarakat yang memiliki dampak luas timbulnya tindak kriminalitas dan kejahatan lainnya.

Dukungan disampaikan pengurus NU, Muhammdiyah dan Persis Ka-

bupaten Pamerkasan. Mereka juga berterima kasih kepada Polres Pamekasan yang serius lakukan operasi miras dalam upaya menjaga moralitas dan Kamtibmas. [din]

EKONOMI SKK Migas Jabanusa Monitoring PPM PEP Asset 4 Rabu Kliwon, 3 Februari 2021

Halaman 10

Bojonegoro, Bhirawa Pertamina EP Asset 4 Sukowati Field dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Perwakilan Jawa Bali dan Nusa Tenggara (SKK Migas Jabanusa) melakukan monitoring dan evaluasi pada Program Pengembangan Masyarakat Pertamina EP (PPM PEP) Asset 4 Sukowati Field yang telah dilaksanakan selama tahun 2020 di Kabupaten Bojonegoro.

Dalam monitoring tersebut, sesuai dengan siaran pers yang diterima Selasa 2 Februari 2021, perwakilan SKK Migas Jabanusa diwakili Wahyu Dono (Spesialis Pratama Dukungan Bisnis), Dimas Ario Rudhy Pear (Spesialis Dukungan Bisnis), dan Cindy Koeshardini (Staf Humas).

Tim monitoring SKK Migas Jabanusa itu mengunjungi beberapa desa program PPM PEP Asset 4 Sukowati Field. Diawali dengan menin-

jau Desa Ngampel, Kecamatan Kapas yang tersentuh program Sahabat Pertamina. Program ini telah berjalan sejak 2018 hingga akhirnya pada 2020 dan telah memberikan manfaat yang dinilai baik oleh Kepala Desa Ngampel, Purwanto (45).

“Dari awal Pertamina EP masuk ke desa kami dengan Sahabat Pertamina, kami merasa sangat terbantu dengan kesiap-siagaannya, kami harap program ini terus berlanjut ke desa

Tim monitoring SKK Migas Jabanusa itu mengunjungi beberapa desa program PPM PEP Asset 4 Sukowati Field. Diawali dengan meninjau Desa Ngampel, Kecamatan Kapas yang tersentuh program Sahabat Pertamina.

lain sehingga lebih luas manfaatnya,” ucap Kades Ngampel, kemarin (2/2).

Jumlah warga binaan yang telah dicapai Sahabat Pertamina hingga tahun 2020 adalah 720 KK di 6 desa

dengan data Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) meningkat hingga 74 persen. Paimen (64) sebagai penerima manfaat yang dulunya mempunyai penyakit pernapasan,

setelah monitoring kesehatan oleh Tim Sahabat Pertamina yang dilakukan satu minggu sekali dengan edukasi kepada keluarganya, beliau berhasil sembuh dari penyakitnya.

Program tersebut telah menunjukkan hasil yang baik dari adanya PPM terutama di bidang kesehatan, karena memiliki manfaat yang langsung terasa bagi masyarakat. Selain itu, Tim Monitoring dan Evaluasi sekaligus didampingi oleh Tim Sahabat Pertamina juga meninjau Sarana Pendukung Lingkungan Pot dan Tempat Sampah yang juga berada di sepanjang jalan Desa Ngampel.

Berpindah ke Desa Sambiroto, Kecamatan Kapas terdapat Sarana Pendukung Lingkungan Pembangunan TPS. Sebelumnya, desa tidak memiliki tempat penampungan sampah dan masih menggunakan cara

lama antara lain dibakar atau ditimbun dalam tanah pekarangan rumah.

“Ini masih perlu diperhatikan antara sampah organik dan anorganiknya, karena percuma kalau sampahnya sudah dipilah tapi dibuang di TPS dicampur lagi,” ucap Asisstant Manager Legal Relations Pertamina EP Asset 4 Sukowati Field, Victorio.

Beralih ke bidang Pendidikan, Tim Monitoring dan Evaluasi menuju MI Manbaul Ulum, Desa Campurejo, Kecamatan Bojonegoro. Pertamina EP Asset 4 Sukowati Field memberikan bantuan pembangunan ruang kelas.

Langkah ini dirasa bagus bagi Wahyu meskipun masih banyak yang harus dilanjutkan proses pengerjaannya.Program terakhir yang dikunjungi adalah Pembangunan Embung di Lahan Pembibitan Desa Sukowati, Kecamatan Bojonegoro.[bas,riq]

BURSA EKONOMI

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU, Deswin Nur.

Putusan KPPU Atas PT SFU Dikuatkan MA Surabaya, Bhirawa Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dimenangkan Mahkamah Agung dalam Kasasi yang dilakukan oleh PT. Sarana Farmindo Utama (SFU) atas Putusan KPPU yang memutuskan perilaku keterlambatan pemberitahuan transaksi pengambilalihan saham (akuisisi) yang dilaksanakan perusahaan tersebut.

Informasi tersebut diperoleh dari relaas pemberitahuan isi Putusan Mahkamah Agung RI yang diterima KPPU kemarin (1/ 2) dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dengan Putusan MA tersebut, maka SFU wajib membayarkan denda sebesar Rp 2.250.000.000 dalam 30 (tiga puluh) hari ke depan, sebagaimana dimuat dalam Putusan KPPU. Menurit Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama; KPPU Deswin Nur. Kasus ini berawal dari pemberitahuan (notifikasi) pengambilalihan saham yang dilakukan PT Sarana Farmindo Utama atas sebagian besar saham PT. Prospek Karyatama yang transaksinya efektif pada 7 Januari 2016.

Namun notifikasi yang seharusnya disampaikan sebelum 18 Februari 2016, baru disampaikan ke KPPU pada 24 Juli 2019.

Sehingga SFU yang juga merupakan anak usaha PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN) dan bergerak di bidang peternakan unggas tersebut, terlambat lebih dari 3 (tiga) tahun dalam menyampaikan pemberitahuannya.

Berdasarkan hasil Sidang Majelis Komisi, KPPU menjatuhkan Putusan atas perkara dengan Nomor 28/KPPU-M/2019 tersebut pada 14 April 2020 dan memutuskan bahwa SFU telah melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. Atas perilaku tersebut, KPPU menjatuhkan sanksi denda sebesar Rp2.250.000.000 kepada SFU. SFU tidak puas atas Putusan KPPU tersebut dan melakukan Keberatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut). PN Jakut menolak permohonan Keberatan oleh SFU pada 24 Juni 2020. Kemudian, SFU kembali melakukan upaya lanjutan melalui Kasasi ke Mahkamah Agung RI. Akhirnya pada 6 Oktober 2020, Mahkamah Agung RI memutuskan untuk menolak permohonan Kasasi oleh SFU. Dengan demikian, Putusan KPPU telah berkekuatan hukum tetap dan wajib dilaksanakan oleh SFU.[ma]

Petugas BPJS Kesehatan saat mendampingi petugas vaksinasi dalam penggunaan P- Care

BPJS Kesehatan Siapkan P-Care Dalam Program Vaksinasi Kota Kediri, Bhirawa BPJS Kesehatan turut andil dalam program Vaksinasi Covid-19 melalui penyediaan aplikasi pendataan penerima vaksin, Primary Care (P-Care) Vaksinasi. Aplikasi besutan BPJS Kesehatan ini dimanfaatkan oleh petugas vaksin di keempat loket (meja) pelaksanaan vaksinasi, mulai dari Meja Pendaftaran hingga Meja Pencetakan Kartu Vaksinasi. Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kediri Hernina Agustin Arifin menyampaikan bahwa aplikasi ini terus mengalami pembaharuan guna memudahkan penggunanya (petugas vaksin).

“Saya beserta tim hadir di kegiatan pencanangan baik di Kediri, Ngan-

juk dan Blitar. Alhamdulillah selama ini berjalan lancar tanpa kendala.

Aplikasi ini baru saja mengalami penyesuaian untuk mengakomodir masukan Kementerian Kesehatan.

Kami juga mencurahkan perhatian pada grup daring yang berisi petugas vaksinasi guna memastikan penggunaan aplikasi berjalan lancar,” pungkas Hernina.

Ditambahkan oleh Hernina, melalui P-Care Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) dapat memonitor data penerima vaksin secara real-time.

Sistem ini juga memudahkan petugas loket agar tidak perlu meng-input data calon penerima vaksin se-

cara manual, bahkan didalamnya juga terdapat panduan pertanyaan yang perlu diajukan oleh petugas skrining di loket vaksinasi kedua.

“Petugas loket pertama cukup menginput NIK, maka identitas sisanya otomatis muncul di aplikasi. Di loket kedua, petugas mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan kondisi kesehatan calon penerima vaksin guna keperluan screening. Pertanyaan itu sudah muncul di aplikasi, petugas cukup inputkan hasilnya saja. Dari hasil skrining tadi kemudian muncul rekomendasi apakah dapat divaksinasi, ditunda, atau tidak dapat divaksinasi. Jadi aplikasi ini alat bantu juga,” ungkap Hernina.

Selain dimanfaatkan oleh petugas pra-

penyuntikan vaksin, aplikasi P-Care juga diakses oleh petugas pada loket (meja) pasca vaksinasi. Petugas loket keempat juga memanfaatkan P-Care untuk menginput hasil pantauan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI). Pada proses terakhir, P-Care akan menampilkan lembar Kartu Vaksinasi yang dicetak dan disimpan untuk vaksinasi selanjutnya.

Hingga saat ini penyuntikan vaksin Covid-19 masih dilaksanakan di fasilitas kesehatan yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan masing-masing Kota maupun Kabupaten. Penerima vaksin pada tahap I ini adalah tenaga kesehatan. Untuk Kota Kediri, vaksin yang telah diterima Dinas Kesehatan adalah sebanyak 3.680 dosis.[van]

Tahun 2021, Pamekasan Dapat Jatah Program PTSL 52 Ribu Bidang Tanah

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, AG 5866 RBU, a/n. Christin Rosallina Dewi, RT 1/2 Ds. Nyawangan, Sendang – T.Agung No. 7836/IMB/BI-IV/2021

Hamim Mudayana Kepala Seksi Survei dan Pemetaan

Pamekasan, Bhirawa Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memberi jatah sebanyak 52.000 kepada Kabupaten Pamekasan untuk Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2021. Program kementerian melalui kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Pamekasan mengalami peningkatan dari Tahun 2020. yakni 45.000 bidang tanah.

Dari 52.000, akan tersebar di 23 Desa dalam 9 (sembilan) Kecamatan.

Kepala BPN Pamekasan, melalui

Kepala Seksi Survei dan Pemetaan, Hamim Mudayana menjelaskan, pihaknya tahun ini menargetkan Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) sebanyak 52 ribu lahan sedangkan untuk pengukuran Peta Bidang Tanah (PBT) sebanyak 23 ribu.

Dikatakan, program itu supaya bisa sukses pihak Kantor Pertanahan setempat, kini sedang gencar melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat yang menjadi lokasi sasaran dengan menggandeng pihak Kepolisian, Kejaksaan, Bagian Pemerintahan Setda Pamekasan, Camat dan Kepala Desa.

“Untuk program PTSL tahun ini kita sekarang sudah mulai melakukan penyuluhan yang bekerjasama dengan stakeholder terkait seperti Kejaksaan, Polres dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab),” ujarnya.

Hamim berharap, pola kerjasama itu progam pemerintah dapat berjalan dengan baik dan lancar seperti tahun-tahun sebelumnya yang tanpa hambatan. “Ya tentu, pola kerjasama yang baik dan partisipasi masyarakat juga baik, mudah-mudahan program ini lancar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah,” ungkapnya.[din]

SELAYANG PANDANG

Pulihkan Ekonomi di Masa Pandemi, Setigi Bagikan Ribuan SHU Warga Sekapuk Gresik Untuk memulihkan ekonomi ditengah pandemi covid-19, Kepala Desa ( Kades) Sekapuk, Kecamatan Ujungpangkah, Abdul Halim bagikan ribuan lembar Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada warganya atas bagi hasil dari Wisata Setigi (Selo Tirto Giri). Satu surat saham mendapatkan SHU atau deviden sebesar Rp 503 ribu.

Dana tersebut secara simbolis diserahterimakan oleh Kepala Desa Sekapuk Abdul Halim bersama pengelola BUMDes kepada sembilan warga yang merupakan investor atau pengusaha wisata di balai Desa Sekapuk.

Pada awal tahun pembangunan wisata, para warga desa diajak menjadi investor melalui Program Tabungan Plus Investasi (Taplus Invest).

Program ini menjadi aset pendapatan warga dari hasil pembagian omset wisata yang dikelola BUMDes. Program Taplus ini salah satu solusi bagi pemdes untuk mengangkat perekonomian warga, sebab nantinya tabungan ini akan menjadi aset pendapatan warga dari hasil pembagian omset wisata yang

dikelola BUMDes tersebut.

Salah satu warga yang juga investor Wisata Setigi, Iwan menceritakan awalnya ia mengikuti tabungan masyarakat yang merupakan program untuk membangun wisata dan ekonomi desa. Melalui gerakan ini dia menerangkan, pemdes mengajak warga untuk ikut serta dalam pembangunan wisata.

Dari uang yang sudah diinvestasikan yakni Rp2,4 Juta, untuk tahun pertama ia mendapatkan dana bagi hasil Rp 503 ribu yang langsung masuk ke rekening.

“Tentu keuntungannya, berlipat.

Baru tahun pertama kita sudah mendapatkan laba. Untuk mendapatkan surat saham ini, saya me-

nabung setiap hari. Alhamdulillah sekarang mendapat keuntungan.

Harapan ke depan, lebih ditingkatkan lagi, sehingga semakin meningkatkan ekonomi warga. Apalagi di masa pandemi seperti ini,” ungkapnya dengan nada girang.

Kepala Desa (Kades) Sekapuk Abdul Halim menjelaskan, dalam penyerahan SHU ini sementara dilakukan secara simbolis. Untuk tahun pertama ini, para investor wisata yang merupakan penduduk asli desa sudah mendapatkan hasil.

“Untuk sementara, SHU dibagi secara simbolis hasil investasi warga dari wisata desa. Lebih jelasnya, warga Sekapuk yang merasa jadi pengusaha wisata Setigi bisa tanya ke Ketua RT masing-masing dan atau ke kantor BUMDes,” terang Abdul Halim, Selasa (2/2).

Dikatakan, SHU itu diterimakan dengan nominal dalam taplus yang disertai ATM agar memudahkan warga transaksi, atau bisa dilanjutkan menabung dana pribadinya. “Peny-

erahan perdana kepada warga pemilik saham di wisata Setigi, tentu merupakan suatu kebahagiaan, apalagi di tengah ekonomi menurun saat pandemi Covid-19. Alhamdulillah, para warga yang berinvestasi di wisata medapatkan hasil,” ungkapnya.

Saat penyerahan pihaknya bekerja sama dengan lembaga perbankan milik BUMN (Badan Usaha Milik Negara) untuk menyalurkan laba tabungan hasil investasi warga. Kades nyentrik dan fenomenal ini menegaskan, selain pembagian dana, yang paling penting adalah membangun maindset positif warga agar mau menabung serta investasi dengan tujuan membangun desa bersama-sama.

“Ini adalah upaya Pemdes untuk bangun maindset positif, dan Sekapuk berhasil. Adanya program pembangunan model ini dicontoh sejumlah daerah. Karena pandemi, kita harus tangguh, masyarakat tangguh dan ekonomi juga tangguh,” tandas Kades yang dijuluki Ki Begawan Setigi ini.

Sementara itu, Petinggi BUMDes

Kades Sekapuk Abdul Halim saat membagikan SHU Setigi secara simbolis.

Sekapuk Purwadi menambahkan, untuk pembagian dana SHU perdana ini dibagikan kepada pemegang saham dengan total 1.019 lembar, dengan pola yang telah disepakati.

“Jadi, untuk sementara, hanya kami bagikan simbolis saja. Dan dalam

kerin ikanto/bhirawa

seminggu ke depan,seluruh pemegang saham sudah mendapatkan haknya, yakni SHU dari Wisata Setigi. Semoga bermanfaat memulihkan ekonomi warga desa di masa pandemi panjang ini,” jelas Manajer Wisata Alam Setigi ini.[eri]

SAMBUNGAN

Rabu Kliwon, 3 Februari 2021

Banjir dan Longsor Landa Sejumlah Wilayah di Kabupaten Jombang l

Sambungan hal 1

mulai terjadi pada Senin malam (1/2) sekitar pukul 19.30 WIB. “Air mulai datang, ketinggian air sempat 2 meteran pada pukul 05.00 WIB (Selasa dinihari),” ucap Hariono.

Di lokasi, sejumlah warga mulai membersihkan rumah setelah air mulai surut. Akibat banjir ini, beberapa anggota keluarga Hariono juga sempat mengungsi ke daerah Sumberboto. Warga juga menyelamatkan barang-barang berharga agar tidak terkena air banjir.

“Banyak warga yang mengungsi, termasuk keluarga saya ada empat orang yang mengungsi, ke daerah Sumberboto, sejak kemarin malam,” tutur Hariono.

Banjir yang terjadi kali juga diperparah adanya dam yang jebol di daerah Pakel, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang.

Salah satu perangkat desa, Sunaryo, mengatakan, dam jebol akibat curah hujan yang cukup tinggi di daerah Bareng dan Wonosalam, Jombang. “Sehingga kemarin, air yang datang ini luar biasa, seketika besar sekali, damnya nggak bisa ‘nampung’, ‘nggak’ muat, akhirnya larinya ke arah timur, jadi tangkis (tanggul) nya itu juga jebol, dan dam yang baru dibangun itu juga hanyut semua,” kata Sunaryo.

Banjir bandang ini juga mengakibatkan jembatan di Desa Banjaragung, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang putus. “Pas lampu padam, terus tiba-tiba airnya besar. Tadinya ada sampah dan ada bambu-bambu yang hanyut, tersangkut di tiang jembatan, sehingga menyebabkan airnya menjadi naik.

Sehingga mengakibatkan jembatan yang sebelah barat jatuh, putus,” terang Prasetyanto.

Camat Wonosalam, Haris Aminudin menjelaskan, longsor terjadi di beberapa titik di wilayahnya seperti di Dusun Wates, Desa Galengdowo, kemudian di Hutan Carang Wulung, kemudian di Dusun Sumber, Desa Wonosalam, kemudian di depan SDN Wonosalam 3, serta beberapa titik di di Desa Jarak, Kecamatan Wonosalam.

“Untuk Dusun Wates, tindak lanjut besok pagi dilaksanakan kerja bakti pembersihan material, yang di Hutan Carangwulung sudah dibuka dan dibersihkan, dilanjutkan besok pagi. Di Dusun Sumber, Desa Wonosalam dilaksanakan kerja bakti besok pagi, dan yang di depan SDN Wonosalam 3 dilaksanakan kerja bakti yang pagar roboh dan saluran air longsor,” beber Haris Aminudin.(rif) Pantau Lokasi Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab memantau lokasi bencana banjir bandang dan melihat dam yang jebol di Desa Banjaragung, Kecamatan Bareng. Bupati Mundjidah mengatakan, pihaknya melakukan identifikasi terkait korban banjir, baik itu terkait rumah warga, maupun Fasilitas Umum (Fasum) yang mengalami kerusakan.

“Ini jembatan yang tanahnya tergerus oleh air, karena sungainya wewenang BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) Brantas, jadi kita harus koordinasi dengan Balai (BBWS Brantas). Walaupun jembatannya wewenang Pemkab, namun sungainya dari hulunya sana, itu nanti dari BBWS,” ungkap Bupati Jombang.

Untuk itu sambung Bupati, pihaknya melakukan identifikasi terkait korban bencana banjir bandang ini. “Insya Allah nanti malam PUPR (Jombang) nanti malam ada rapat di BBWS,” ujar Bupati Jombang.

Disinggung lebih lanjut terkait ‘nasib’ rumah warga yang rusak akibat banjir bandang ini, Bupati menjelaskan, akan dibantu oleh Pemkab Jombang. “Ya nanti kita bantu, dari BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Jombang tadi sudah mengidentifikasi kerugian-kerugiannya,” tandas Bupati Jombang.

Kemudian lanjut Bupati, BPBD Jombang bersama-sama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Jombang serta Dinas Pekerjaan Umum (PU) Perumahan dan Pemukiman (Perkim), akan memberikan bantuan.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Jombang, Hari Purnomo menjelaskan, untuk korban banjir yang terjadi di Desa Kademangan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, pihaknya telah memberikan bantuan dengan mendirikan dapur umum. “Mulai malam sampai dengan sore ini memberikan nasi bungkus 3 kali, masing ma­ sing 2000 bungkus,” kata Hari Purnomo.

Untuk korban banjir bandang di Desa Banjaragung, pihaknya menyerahkan bantuan Paket Sembako untuk 9 rumah warga yang mengalami kerusakan. “3 rumah rusak berat masing-masing 2 paket Sembako. 6 rusak ringan masing-masing mendapatkan 1 paket Sembako. Total 12 paket Sembako,” tutup Hari Purnomo. [rif]

Ajak Ngobrol PMKS l

Sambungan hal 1

“Karena mengajak ngobrol, komunikasi bagi mereka itu bisa sebagai obat dan terapi bagi PMKS. Apabila tidak diajak berkomunikasi, pikiran mereka akan bisa kemana-mana. Jangan sampai mereka hanya melamun saja pekerjaannya.

Harus ada yang mengajak ngobrol,” tuturnya.

Disampaikan Budi, hingga Januari 2021, jumlah PMKS yang dalam pembinaan UPT ini ada sebanyak 150 orang. Kondisi mereka beragam. Ada yang ringan, sedang, parah dan parah sekali.

Selama ini, menurut pria yang sebelumnya bertugas di Kabupaten Magetan itu, para klien disana selain diberikan obat penenang, untuk kesembuhannya juga diberikan sejumlah terapi.

Diantaranya, selain diajak berkomunikasi, juga diberikan aktivitas ketrampilan. “Harus ada kegiatan, dari pada hanya melamun,” lanjutnya.

Aktivitas ketrampilan yang diberikan diantaranya bercocok tanam, membuat paving dan membuat sulam pita. Hasil sulam pita, kata Budi, banyak dibeli oleh ibu-ibu Dharma Wanita Provinsi Jatim.

Sedangkan hasil pertanian, tiap Minggu dibeli oleh Dinas Pertanian Kab Sidoarjo.

“Kalau hasil produksi paving, masih kita pakai sendiri, sebab khawatirnya kualitasnya masih kurang bagus,” kata Budi, yang setiap harinya membawahi sebanyak 47 petugas itu. [kus]

Halaman 11

Parkiran Motor Sekretariatan Pemkot Pasuruan Ambruk

Pasuruan, Bhirawa Tempat parkiran motor di kantor Sekretariatan Pemkot Pasuruan di Jalan Pahlawan ambruk, Selasa (2/2). Ambruknya tempat parkiran yang terbuat dari rangka besi sepanjang 24x5 meter dengan tinggi sekitar 2,5 meter beratap fiber itu rusak usai diterjang angin kencang.

Beruntung akibat kejadian itu, puluhan motor yang ada di bawah atap parkiran tidak rusak. Hal itu dikarenakan atap yang roboh jatuh mengerucut. “Kejadian tadi, sekitar pukul 11.00. Mendadak roboh dan saat itu tidak ada orang yang lewat.

Hanya ada belasan motor pegawai Pemkot Pasuruan,” ujar Buolan, salah satu pemilik kantin Pemkot Pasuruan.

Buolan menjelaskan tanda-tanda perubahan tempat parkiran terlihat jelas mulai Senin (1/2). Ketika ada angin kencang, tempat parkiran bergoyang, layaknya akan roboh.

“Sebelumnya memang doyong karena angin kencang yang bergoyanggoyang,” kata Buolan.

Selanjutnya, sejumlah petugas dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Pasuruan sudah berada di lokasi. Namun, petugas tidak berse-

Satgas Covid-19 Surabaya Tetap Sita KTP-el l

Hilmi Husain/Bhirawa

Kondisi tempat parkiran motor di kantor Sekretariatan Pemkot Pasuruan yang ambruk usai diterjang angin kencang, Selasa (2/2).

dia berkomentar. Pantauan dilokasi, ambruknya atap parkiran itu diduga tiang besi penyangga bagian bawah patah. Patahan tiang besi tersebut juga terlihat sudah berkarat.

Terpisah, Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Kota Pasuruan, Kokoh Arie Hidayat menyatakan bahwa robohnya atap parkiran itu murni

akibat angin kencang. Adapun total motor yang saat itu parkir di TKP sebanyak 30-40 unit.

“Kontruksinya masih kuat. Penyebabnya adalah angin kencang.

Perbaikan pengerjaan akan dilakukan pada besok (hari ini, Rabu, 3/2). Sehingga parkiran bisa kembali berfungsi,” kata Kokoh Arie Hidayat. [hil]

fah mengajak untuk Bangun Indonesia dan Jatim, untuk tetap guyup rukun dan penuh damai. “Saya rasa keyword-nya adalah bagaimana Kerukunan dan Kedamaian itu tetap bisa kita sinergikan, kita bangun dan kita ikhtiarkan bersama,” tandasnya.

Sementara itu, Peni Suryawati, salah satu korban menuturkan, dana kompensasi yang diberikan terse-

but, nantinya akan digunakan untuk melanjutkan pengobatan. Ia menjadi salah satu korban Bom di Gereja Pantekosta Surabaya.

“Kalau dari saya untuk bantuan ini kedepannya untuk operasi gendang telinga saya, kemudian masih ada kondisi kulitnya masih menempel di area Payudara bagian bawah, itu sangat menganggu,” tuturnya. [tam]

pemilik kos dan penghuni yang mencurigakan harus lapor kepada aparat penegak hukum. “Dampak pandemi, banyak warga kesulitan ekonomi, akhirnya mencari jalan pintas,” imbuhnya. “Kota Mojokerto tidak hanya marak prostitusi online, tapi juga narkoba,” pungkasnya.

Sebelumnya, Wakapolda Jatim, Brigjen Pol Slamet Hadi Supraptoyo mengatakan, petugas menangkap tersangka OS (38) di daerah Kranggan, Kota Mojokerto. Pria asal Sidoarjo itu berperan sebagai mucikari yang membuka layanan sewa kos harian untuk

melancarkan bisnis prostitusi daring dengan korban anak di bawah umur.

“Korbannya adalah 36 anak berusia 14 hingga 16 tahun. Korban juga masih duduk di bangku SMP dan SMA,” kata Brigjen Pol Slamet Hadi, Senin (1/2).

Pihaknya menjelaskan, tersangka OS ini tidak bekerja sendirian. Melainkan dibantu sejumlah anak dibawah umur yang bertindak sebagai reseller mencari korban untuk ditawarkan melalui media sosial Facebook dan Whatsapp. Bisnis nakal ini sudah beroperasi selama dua tahun. [geh]

bisa menyebarkan virus inovasi dan produktivitas, bagaimana mereka bisa menjawab dengan kinerja yang inovatif dan produktif,” tutur Khofifah.

Dirinya menambahkan, guna meningkatan Coorporate Culture dan digitalisasi dalam bekerja, Pemprov Jatim telah menandatangai MoU bersama Kemenpan RB dan LAN terkait penyelenggaraan Corporate University (CorpU) di lingkungan ASN Pemprov Jatim.

Format CorpU ini diharapkan bisa meningkatkan kemampuan dan daya saing ASN Jatim. “CorpU ini memberikan lebih banyak kesempatan kepada yang didiklat untuk melakukan magang. Jadi antara teori dan magang akan lebih banyak magangnya,” jelas orang nomor satu Jatim ini.

Selain meminta para CPNS baru untuk bekerja keras bagi masyarakat, melalui CorpU ini diharapkan bisa jadi jawaban atas kebutuhan inovasi ASN Pemprov Jatim yang penuh di-

namika dan terus berkembang seiring dengan tag line Jatim Bangkit pada tahun 2021. “Tidak mungkin ada kebangkitan tanpa produktifitas dan inovasi. Oleh sebab itu kita semua harus bekerja lebih keras dan lebih cerdas lagi,” pesan Gubernur Khofifah.

Istilah Corporate University sendiri disebut Gubernur Khofifah belum familiar di ranah Birokrasi.

Oleh sebab itu, Jatim patut berbangga karena Pemprov Jatim bersama Jabar, dipilih sebagai wilayah pertama yang menginisiasi program tersebut.

Lebih lanjut, dirinya menekankan bahwa CorpU tak hanya diperuntukkan bagi ASN Pemprov Jatim, melainkan juga seluruh ASN di bawah naungan Kabupaten/Kota di seluruh Jatim. “Ini untuk menjadi media kediklatan tak hanya bagi CPNS Provinsi namun juga Kab/Kota di Jatim bahkan provinsi lainnya,” pungkas Gubernur Khofifah dalam wawancaranya. [tam]

Korban Bom Surabaya Dapat Perawatan Lanjutan Gratis

Sambungan hal 1 “Misalnya ada yang mungkin punya keinginan melakukan penguatan di bidang ekonomi karena mereka sekarang punya modal, saya rasa Pemprov memberikan support dan untuk bisa membangun sinergitas itu,” tambahnya.

Yang paling penting adalah, Khofil

DPRD Jatim Prihatin Pelajar Terlibat Prostitusi Online l

Sambungan hal 1

dalam hal ini Satpol PP harus sering merazia kos-kosan,” terangnya.

Hidayat yang juga Ketua Komisi C DPRD Jatim juga mendesak pemerintah kota Mojokerto intensifkan operasi yustisi akan keberadaan indekos sesuai perda yang berlaku. “Karena kos-kosan di kota Mojokerto sangat banyak dan sebagian belum mengurus izin usahanya. Penghuni juga harus dicek syarat oleh RT/RW setempat,” pintanya.

Disamping itu, lanjut Hidayat, masyarakat harus proaktif jika ada

Singgung Rotasi dan Promosi Sebagai Dinamika Birokrasi l

Sambungan hal 1

linier dengan tempat di mana pasion seorang CPNS . Maka Khofifah berpesan agar mereka segera beradaptasi.

“Suatu saat saudara akan mengalami perjalanan atau dinamika di birokrasi seperti itu,” ujar gubernur perempuan pertama di Jatim tersebut.

Kepada 150 CPNS yang hadir, Gubernur Khofifah juga menekankan betapa pentingnya pelaksanaan Corporate culture dan digitalisaai sistem Jatim Connect dalam menjalankan tugas. Hal ini juga berseiring dengan tuntutan CPNS baru untuk bisa segera beradaptasi di lingkungan kerjanya masing-masing, dimana dirinya menaruh harapan besar agar CPNS Formasi 2019 ini bisa menyebarkan virus inovasi dan produktifitas bagi kemajuan di Jatim.

“Mereka ini adalah CPNS yang tersaring di tengah pandemi Covid19. Maka dari itu mereka harus

Sambungan hal 1

lik lain, sehingga KTP-el adalah hak konstitusional warga negara.

Wakil Sekretaris Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya, Irvan Widyanto menuturkan, sanksi penyitaan KTP-el selama ini sangat efektif untuk menekan pelanggar prokes dibandingkan dengan sanksi sosial lainnya. “Ketika kita menerapkan sanksi administrasi sanksi sosial seperti push up, nyanyi, menyapu dan lainnya, pelanggaran prokes masih terus meningkat,” kata Irvan, dikonfirmasi, Selasa (2/2).

Menurut Irvan, penyitaan KTP-el merupakan salah satu macam sanksi administratif paksaan pemerintahan, yang diatur di dalam Peraturan Wali Kota Surabaya No 67 Tahun 2020 dan perubahanya.

Penyitaan KTP-el dilakukan dan dimaksudkan dengan tujuan sebagai tindakan nyata yang dilakukan pemerintah untuk mengakhiri Irvan Widyanto pelanggaran norma hukum di masyarakat.

Dikatakan Irvan, di dalam pelaksanaan pe­ nerapan prokes pada masa pendemi Covid-19, yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional non alam berdasarkan Keputusan Presiden No 12 Tahun 2020, dan seiring dengan hasil evaluasi masih di dapati banyaknya masyarakat yang abai terhadap penerapan prokes meskipun hal tersebut telah berjalan hampir satu tahun.

“Contohnya tidak menggunakan atau tidak menggunakan dengan benar masker. Berdasarkan hal tersebut kebijakan penyitaan KTP-el sebagai bagian dari sanksi administratif paksaan pemerintahan diperlukan sebagai instruman agar masyarakat patuh dan melaksanakan protokol kesehatan,” ujar Irvan yang saat ini juga menjabat sebagai Kepala BPB dan Linmas Kota Surabaya.

Pemkot Surabaya, lanjutnya, sangat memahami akan fungsi KTP-el dan sebagai hak dasar masyarakat.

Oleh sebab itu, diatur juga mekanisme pengambilan KTP-el yang disita. Yaitu selain pembayaran denda administratif juga dapat dilakukan dengan dilampiri oleh Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya.

Lebih lanjut, Irvan menjelaskan, berdasarkan diktum menimbang huruf b Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu, yang merupakan dasar dalam pembentukan Peraturan Wali Kota Nomor 67 Tahun 2020, bahwa pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan terkait dengan sanksi penyitaan KTP-el sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 67 Tahun 2020. Bahwa sanksi administratif merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk menghentikan pelanggaran terhadap prokes.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanguulangan Bencana, kata Irvan, yang juga merupakan dasar pembentukan Peraturan Wali Kota Nomor 67 Tahun 2020, pada Pasal 8 dijelaskan mengenai tanggung jawab pemerintah daerah dengan melakukan pengurangan risiko terhadap bencana.

“Dalam hal ini penerapan sanksi penyitaan KTP-el merupakan upaya pemerintah daerah dalam mengurangi risiko dalam penyebaran Covid19. Upaya pemerintah dalam memutus mata rantai Covid-19 ini juga diatur dalam UndangUndang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, yang dijelaskan pada Pasal 5 bahwa Pemerintah melakukan upaya pencegahan serta upaya lainnya dalam penanganan wabah tersebut,” katanya.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta perubahannya, katanya, tidak terdapat pasal yang mengatur mengenai pelarangan penyitaan KTP. Pada dasarnya, pemberian KTP merupakan hak konstitusional dasar yang telah diatur pada Undang-undang dasar 1945 yang digunakan sebagai bentuk pelayanan publik dasar, untuk layanan publik lainnya.

“Maka terkait dengan Peraturan Wali Kota Nomor 67 Tahun 2020 telah mengatur mekanisme bagaimana pengambilan KTP-el yang telah disita selain melakukan pembayaran denda administratif yang ditetapkan, yaitu dengan membawa surat keterangan tidak mampu yang diterbitkan oleh dinas sosial,” tandasnya. [iib]

Usai Dilantik Langsung Lakukan Penataan Internal, Ajak Staf Tolak Pemberian Uang l

Sambungan hal 1

menjabat ditempat yang lama dan diberi amanah baru ditempat lain.

“Ada lagi kepala madrasah karena faktor kesehatan. Dia ingin menjaga tubuhnya agar sehat sehingga harus mengangkat kepala madrasah yang baru.

Selain itu ada kepala madrasah yang meninggal dan harus segera diisi,” beber pria yang pernah berdinas di Kantor Kemenag Provinsi Jatim itu.

Disunggung soal ajakan menolak pemberian uang, Misbah bersepakat dengan semua staf dan pejabat yang ada di lingkungan Kemenag Kabupaten Situbondo agar menolak pemberian uang dari mana pun. Sebab, memberi suap dan menerima suapa sama sama diganjar api neraka.

“Kalau kita berbicara kebutuhan dan seberapa banyak uang yang kita punya pasti akan selalu merasa kurang. Nah, kami sebagai ASN sebenarnya sudah ada garisnya. Kebutuhan berapa dan tunjangan berapa, semua itu sudah ada rinciannya,” jelasnya.

Misbah kembali menambahkan, melihat kebutuhan manusia itu tergantung dari mana menilainya. Bisa dibilang cukup dan juga sebaliknya, tegasnya, bisa kurang, dari mana memandangnya. Misbah lalu mencontohkan, usai melakukan pelantikan dan mutasi enam Kepala Madrasah, jauh hari secara tegas menolak jika ada yang memberi uang.

“Jika dititipkan pun akan saya tolak.

Itu semua merupakan komitmen saya,” paparnya.

Ajakan penolakan menerima uang itu dikobarkan Misbah kepada semua staf Kantor Kemenag Kabupaten Situbondo, satu diantaranya disampaikan saat berdiskusi. Dia beralasan, kebaikan untuk akhirat harus segera dimulai sehingga hidup bisa lebih berkah. Agar ajakan itu mempunya ikatan, ujar dia, pihaknya menindaklanjuti secara resmi dengan mengajak semua Kepala madrasah baik negeri maupun swasta serta Kepala KUA serta pengawas.

“Kami menyampaikan jika ada surat keluar, maka Kemenag tidak boleh

menerima atau meminta upah dari setiap layanan. Semua harus lewat PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Semuanya nol rupiah. Kecuali untuk layanan haji yang notebene membeli kursi untuk ke Tanah Suci,” beber Misbah.

Lebih jauh Misbah menuturkan, jika dahulu ada guru yang membutuhkan tandatangan harus memberi sesuatu.

Sejak Misbah menjabat antara kedua belah pihak tidak harus ketemu atau bertatap muka.

Sebaliknya, jelas Misbah, semua berkas cukup dititipkan di ruang PTSP dan diambil kembali di ruang PTSP Kemenag Situbondo. “Sehingga ada pelayanan yang berkelanjutan dengan baik. Komitmen ini saya akui dalam perjalanannya ada rintangan. Namun saya terus berkomitmen harus belajar merubah dari kurang baik menjadi baik,” ungkap Misbah.

Ternyata, ujar Misbah, buah dari gagasan yang ia rintis kini berbuah dengan baik. Semua elemen di lingkungan Kemenag Situbondo sepakat dengan

keputusan tersebut. Misbah mencontohkan, saat dirinya berkunjung ke salah satu madrasah dan Kantor KUA, gagasannya langsung diapresiasi. “Sejak saya menjabat dan berkunjung ke KUA atau madrasah tidak perlu repot lagi karena melayani dengan apa adanya.

Kalau adanya cuma air putih yang tidak masalah,” pungkas Misbah seraya berharap gagasannya bisa terus dilanjutkan oleh penggantinya kelak.

Kolega Misbahul Munir semasa awal berkarir menjadi ASN yang kini menjabat Kepala KUA Kecamatan Kota Situbondo bernama Kaspon membenarkan jika Kepala Kemenag Kabupaten Situbondo memiliki sikap dan prilaku yang sederhana.

Sejak Kepala Kemenag Situbondo dijabat Misbahul Munir, dirinya tidak pernah mengeluarkan uang untuk hal yang tidak jelas. “Beliau akan menolak kalau dikasih uang yang tidak jelas peruntukan dan asalnya. Beliau mau menerima uang kalau memang itu haknya,” tandasnya. [*]

Bhirawa

UTAMA

Rabu Kliwon, 3 Februari 2021

Halaman 12

Gagal Turunkan NPL Malah Minta Modal Rp500 M Tak hanya itu, Yudha juga mencermati kinerja Bank UMKM Jatim selama ini. Untuk ukuran Asia Tenggara, BOPO itu ada pada kisaran 50-60 persen. "Angka ini kan berarti masih tinggi," tambahnya. "Kalau dilihat dari itu, dana yang relatif kecil tapi belum bisa memenuhi standar OJK. Ini yang menjadi konsen kami ketika membahas apakah sebaiknya ada penambahan modal atau tidak," tambahnya.

Pada hearing sebelumnya, Yudha juga sempat mempertanyakan kepada Kabiro perekonomian untuk Dana Bergulir (dagulir). Dimana, kata dia, dagulir ini mestinya tersedia di 8 OPD Pemprov Jatim.

"Saya tanya lagi, apakah semua OPD itu ada MOU dengan Bank UMKM, ternyata hanya 5 OPD dari 8 OPD. Yang 3 OPD belum diper-

Anggota Komisi C Kritik Bank UMKM Jatim DPRD Jatim, Bhirawa Bank UMKM Jatim dinilai masih belum mampu menurunkan Non Performing Loan (NPL) dan biaya operasional pendapatan operasional (BOPO) masih cukup tinggi. Ditambah lagi, bank berplat merah ini meminta tambahan modal sebesar Rp500 miliar.

Hal ini disampaikan Anggota Komisi C DPRD Jatim, Pranaya Yudha Mahardhika, Selasa (2/2).

Pihaknya meragukan kesiapan Bank UMKM Jatim untuk mengelola tambahan modal. Pasalnya, banyak ditemukan angka-angka yang diluar ekspektasi. "Saya melihat beberapa angka yang perlu kita cermati seperti NPL, BOPO itu memang lebih tinggi daripada standar. Se-

Pranaya Yudha Mahardhika

bagai contoh, saat melihat perjalanan lalu, awal tahun 2020 itu memang sempat ada hearing yang sama dan itu disepakati untuk NPL itu bisa turun di angka 5 persen," katanya.

Menurut Politisi Golkar ini, memang NPL khusus untuk kredit pertanian sangat rendah. Namun, NPL secara keseluruhan dinilai masih cukup tinggi. Jadi, kata dia, dari tahun lalu yang diminta Komisi C

KILAS DAERAH

KPRI Delta Makmur Sidoarjo Menjadi Koperasi Sehat Sidoarjo, Bhirawa Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab Sidoarjo, Ir Edi Kurniadi, berpendapat KPRI Delta Makmur Kab Sidoarjo, koperasi dari para ASN di Kab Sidoarjo ini termasuk dalam kategori koperasi yang sehat. Salah satu tolak ukurnya adalah tiap tahun KPRI itu selalu rutin menggelar kegiatan rapat anggota tahunan ( RAT). "Menggelar RAT bagi sebuah koperasi itu suatu kewajiban. Karena kegiatan RAT merupakan bentuk pertanggung jawaban dan transparansi pengurus kepada para anggotanya," kata Edi, disela-sela kegiatan RAT KPRI Delta Makmur, belum lama ini.

Dikatakan Edi, di Kab Sidoarjo dari ribuan koperasi yang ada, ada sekitar 460 an koperasi yang dinilai kondisinya sehat.

Diantaranya, karena menggelar RAT tiap tahunnya dan menjadi koperasi yang mandiri. Yakni tidak ada modal dari pihak ketiga. Namun semuanya dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota koperasi itu sendiri. Edi juga menilai KPRI Delta Makmur Sidoarjo itu, saat ini kondisinya berada dalam zona yang aman. Karena tidak sampai terjadinya kredit macet. Namun demikian dirinya berharap, kedepan supaya terus membesarkan diri lagi. Karena kedepan tantangan dan persaingannya bisa lebih berat, besar dan banyak lagi.

"Tidak hanya pengurus saja yang membesarkan koperasi, tetapi anggota KPRI Delta Makmur, dari para ASN Sidoarjo ini, juga harus ikut dalam membesarkannya," katanya.

Ketua KPRI Delta Makmur, Sri Witarsih, mengutarakan saat ini jumlah anggota KPRI Delta Makmur tersebut ada sebanyak 3.082 anggota, yang berasal dari kalangan ASN dan Non ASN di Pemkab Sidoarjo.

"Untuk menjadi anggota KPRI Delta Makmur, tidak ada paksaan, tetapi sukarela," kata Sri Witarsih, kembali. [kus]

diangka 5 persen ternyata sampai 31 Desember 2020 belum tercapai.

"Untuk angka NPL masih diangka 7,52 persen yang itu mengalami penurunan dari Desember 2019 sebesar sekitar 0,6 persen," bebernya.

Selain itu, Yudha yang juga Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Jatim ini juga mencermati rasio BOPO yang masih tinggi. Memang mengalami penurunan dari tahun 2019 itu diangka 91,82 persen dan per Desember 2020 itu menjadi 91,08 persen. Dari angka tersebut hanya mengalami penurunan 0,7 persen. "Penurunan BOPO dan NPL yang kita lihat itu sama sekali masih jauh dari harapan," jelasnya.

panjang. Artinya, untuk dagulir pun Bank UMKM masih belum bisa disebut serius," terangnya.

Pihaknya juga mengetahui bahwa untuk program PKPJ dengan plafon Rp 200 miliar masih ada Rp 9 miliar yang belum terserap di tahun 2020. Kesimpulannya, lanjut Yudha, dana yang sudah ada pun belum terkelola dengan baik.

"Nah, sekarang mau minta tambah lagi. Saya merasa ragu, apakah betul siap untuk mengelola dana yang lebih besar lagi. Saran saya seharusnya diadakan penambahan SDM yang lebih tinggi, baik kuantitas ataupun kualitasnya. Selain itu, Bank UMKM Jatim harus gencar lagi sosialisasi ke masyarakat. Nah, ini pertanyaan yang akan kita gali di rapat-rapat berikutnya," pungkasnya. [geh]

Hancur Terkena Angin

Dua Kakek di Sumenep Tidur di Reruntuhan Rumah Sumenep, Bhirawa Sungguh malang nasib dua kakek bersaudara di Kabupaten Sumenep.

Dua kakek itu yakni Sumawi (56) dan Sunab (54). Mereka kehilangan tempat tinggal setelah dihantam angin kencang beberapa waktu lalu, Senin (25/ 1/2021). Akibatnya, mereka harus tinggal dibawah terpal dengan alas tikar yang sengaja dipasang di tengah puing-puing bangunan rumahnya.

Kedua kakek yang sama-sama ditinggal istrinya meninggal dunia beberapa waktu lalu itu merupakan warga Desa Pakondang, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep. Mereka harus menahan dinginnya angin malam saat tidur, bahkan jika saat terjadi hujan, kakek tersebut tidak bisa tidur sepanjang malam. Beruntung banyak tetangga yang baik membantunya untuk sekedar berteduh saat terjadi hujan deras.

Pasca terkena musibah, mereka hanya mendapatkan sekali bantuan sembako dari Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Itupun hanya mencukupi kebutuhan hidupnya selama beberapa hari. Namun, mereka tidak bisa berbuat banyak, kecuali menanti uluran tangan tetangga yang dermawan. Mereka tidak bisa membangun rumahnya kembali lantaran tidak memiliki harta yang cukup. "Saya bingung bagaimana caranya bisa membangun rumah ini lagi. Karena tidak ada uang yang cukup," kata Samawi, saat ditemui Harian Bhirawa, Selasa (2/2).

Ia yang kesehariannya sebagai petani

Dua kakek Sumawi (56) dan Sunab (54). Mereka kehilangan tempat tinggal setelah dihantam angin kencang beberapa waktu lalu, Senin (25/1/2021).

itu hanya pasrah dan berharap ada orang yang bisa membangunkan rumahnya meski sekedar dari bambu. Jika tetap dibiarkan tinggal di bawah terpal, dengan kondisi kesehatan yang sudah rentan penyakit, dipastikan akan menambah kondisi tubuh mereka semakin memburuh. "Semoga pemerintah bisa memaha-

mi kami agar bisa kembali hidup normal.

Setiap waktu saya berdoa kepada Allah, agar diberi kesehatan," jelasnya.

Ditempat terpisah, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumenep, Abd Rahman Riadi mengaku telah mendatangi lokasi bencana alam yang menimpa kedua

kakek tersebut. Sembako dan terpal untuk berteduh sudah disalurkan pasca kejadian. "Itu untuk penanganan sementara. Selebihnya, kami sudah sampaikan kepada pihak Pemdes (Pemerintah Desa) agar diurus surat permohonan sebagai penerima bantuan," ungkap Abd. Rahman Riadi. [sul]

Sinergi di Bidang Kesehatan dan Sosial

Korem 084/BJ Peroleh Mobil Ambulance dari BRI Surabaya, Bhirawa Masaa pandemi sangatlah penting dalam menjaga kesehatan tubuh. Selain dengan menerapkan pola hidup sehat dan menaati protokol kesehatan. Salah satu penunjang kesehatan ini adalah dukungan ketersediaan fasilitas medis.

Ketersediaan fasilitas medis maupun kesehatan ini yang diharapkan Korem 084/Bhaskara Jaya (BJ). Melalui sinergi dibidang kesehatan, Korem 084/BJ mendapat fasilitas medis berupa hibah 1 unit mobil Ambulance jenis Toyota Hiace dari BRI Surabaya.

Penyerahan mobil Ambulance ini dilakukan oleh Wakil Pimpinan PT BRI (Persero), Asep Nurdin dan diberikan kepada Komandan Korem (Danrem) 084/BJ, Brigjen TNI Herman Hidayat Eko Atmojo, Selasa (2/2). Serta disaksikan para Perwira di lingkungan Korem.

"Terima kasih dan apresiasi kami ucapkan atas dukungan dari BRI kepada kami (Korem, red). Bantuan ini sangat berguna untuk mendukung kesehatan. Apalagi dimasa pandemi Covid-19 yang merajalela," kata Danrem 084/Bhaskara Jaya, Brigjen TNI Herman Hidayat Eko Atmojo.

Herman menjelaskan, bantuan

Ambulance sangat bermanfaat dalam mendukung proses evakuasi pasien. Sebab, salah satu persyaratan dalam rangka penanganan kesehatan, terutama saat pandemi Covid-19 ini adalah mobil Ambulance.

"Mobil Ambulance ini sangat penting dan sangat dibutuhkan guna pertolongan pertama," jelasnya. [bed]

Seremoni penyerahan mobil Ambulance yang dilakukan BRI Surabaya kepada Korem 084/ Bhaskara Jaya, Selasa (2/2).

Whisnu Dorong Gerakan Donor Plasma Konvalesen Secara Masif Surabaya, Bhirawa Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana dan Kapolrestabes Surabaya serta jajaran Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya blusukan ke PT SIER dan PMI Surabaya, Selasa (2/2). Awalnya, rombongan ini ke PT Sier untuk meninjau proses screening donor plasma konvalesen, kemudian dilanjutkan dengan mengunjungi PMI Surabaya untuk melihat langsung proses donor plasma konvalesen.

Pada kesempatan itu, Plt Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana men-

gaku setelah mendengar adanya screening donor plasma konvalesen di PT SIER, ia langsung mengajak Kapolrestabes Surabaya dan jajaran Satgas Covid-19 Surabaya untuk blusukan dan mengunjungi langsung PT Sier. Sebab, ia ingin terus mendorong gerakan donor plasma konvalesen di Kota Pahlawan.

"Kita ingin mengedukasi masyarakat Surabaya, kepada semua penyintas Covid-19 yang sudah sembuh, mari kita berbagi bersama buat saudara kita yang masih dalam perawatan Covid-19 dengan cara mendonorkan plasma konvalesen-

Plt Wali Kota Surabaya, Whisnu Sakti Buana didampingi Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Johny Eddizon Isir dan Direktur Operasi PT SIER Didik Prasetiyono saat meninjau screening donor plasma konvalesen di PT SIER.

nya," kata Whisnu saat di PT SIER. Whisnu juga memastikan bahwa donor plasma di Surabaya terbaik dan terbanyak di Indonesia. Namun begitu, ia memastikan masih akan terus menggalakkan donor plasma konvalesen ini demi membantu warga yang masih dirawat di rumah sakit karena Covid-19. "Semua warga Surabaya yang katanya arek Suroboyo Wani, ayo kita tunjukkan keberanian kita untuk berbagi membantu saudara-saudara kita yang sampai sekarang masih dirawat karena Covid-19," ujarnya.

Ia juga berharap gerakan donor plasma konvalesen ini bisa semakin masif ke depannya dan semakin banyak lagi para penyintas yang mendonorkan plasma konvalesennya, sehingga Surabaya bisa lebih cepat lagi memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

"Makanya, kami juga berkunjung ke PMI untuk melihat langsung kesiapan teman-teman PMI, karena saya dengar bahwa PMI Surabaya ini terbanyak se-Indonesia tentang pendonor plasma konvalesen dan ini bisa menjadi pilot project secara nasional. Saya bersama Kapolrestabes Surabaya dan Forkopimda akan terus mendorong para penyintas untuk mendonorkan plasma konvalesen ini," imbuhnya. [iib]

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR Dinas Sosial Pemprov Jawa Timur

Dinsos Jatim Bekali Klien UPT Keterampilan Budidaya Cacing Tanah Pemprov, Bhirawa Dinas Sosial Provinsi Jatim (Dinsos Jatim) akan membekali klien Unit Pelaksana Teknis (UPT) dengan keterampilan budidaya cacing tanah. Hal itu sesuai dengan petunjuk dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, agar para klien juga dilakukan pemberdayaan. Sebagai langkah awal, Dinsos Jatim menggelar sosialisasi budidaya cacing tanah dengan mengundang seluruh Kepala UPT beserta staf, yang berlangsung di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (RSBD) Pasuruan, Selasa (2/2). Kepala Dinsos Provinsi Jatim Dr Alwi MHum mengatakan, Dinsos memiliki kewajiban melakukan pemberdayaan kepada klien UPT. Selama ini Dinsos Jatim membina dua macam klien. Yakni, klien yang bisa diberdayakan dan tidak bisa diberdayakan karena faktor alamiah.

"Klien yang bisa diberdayakan, maka kami berdayakan. Sesuai petunjuk ibu Gubernur Jatim, kami akan melakukan pemberdayaan yang marketable (dapat dipasarkan). Salah satunya, pemberdayaan melalui budidaya cacing tanah yang saat ini sedang tren," jelas Alwi. Untuk memberikan gambaran terkait budidaya, Dinsos Jatim mengundang Abdul Aziz Adam, pemilik CV RAJ Organik, yang bergerak dalam budidaya cacing tanah dari hulu ke hilir. "Kami kumpulkan semua kepala UPT beserta stafnya. Nanti ini akan dikembangkan di UPT dan diajarkan kepada klien," katanya.

Pejabat asal Sumenep ini menegaskan, pembinaan keterampilan yang sebelumnya rutin diberikan akan tetap dilakukan, seperti menjahit, servis elektronik, dan sebagainya. Sedangkan budidaya cacing ini merupakan kegiatan tambahan untuk klien. Menurut Alwi, pembinaan dan kegiatan tambahan akan menjadi bekal klien saat kembali ke daerah masing-masing.

Kepala Dinsos Jatim, Dr H Alwi MHum berfotobersama dengan seluruh jajaran termasuk kepala UPT dalam Sosialisasi Budidaya Cacing, di UPT RSBD Bangil Pasuruan, Selasa (2/2).

Dengan memiliki beragam keterampilan, klien memiliki banyak pilihan untuk berkarya di tengah masyarakat.

"Kami berharap klien kami mandiri, termasuk dari sisi ekonomi. Sehingga mereka tidak bergantung kepada orang lain dan kesejahteraan mereka benar-benar terwujud," harap Alwi.

Setelah mendapat sosialisasi, kata Alwi, 90 persen UPT siap menerapkan budidaya cacing. Dinsos Jatim membagi pusat pelatihan dan budidaya di dua lokasi. Yakni, di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya (RSBK) Madiun untuk wilayah Mataraman, sementara UPT lain berpusat di UPT RSBD Pasuruan.

Selanjutnya, pengembangan kegiatan diserahkan kepada masing-masing UPT. "Ini mudah dan menjanjikan.

Tidak terlalu ribet serta tidak membutuhkan modal besar. Saya yakin Insha Allah banyak diminati," ujarnya.

Alwi menegaskan, dalam seminggu ke depan, pihaknya akan menindaklanjuti sosialisasi ini dengan penandatanganan nota kesepahaman dengan CV RAJ Organik. Menanggapi arahan Kepala Dinsos Jatim, para kepala UPT Dinsos Jatim pun siap melakukan tin-

Dinsos Jatim menggandeng CV RAJ Organik dalam pemberdayaan budidaya cacing.

Pemilik CV RAJ Organik, Abdul Aziz Adam memaparkan terkait budidaya cacing.

dak lanjut budidaya cacing tanah. Hal ini disampaikan Koordinator Kepala UPT Dinsos Jatim, Pitono.

Menurut Kepala UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra (PRSMP) ini, dia bersama kepala UPT lain siap menindaklanjuti harapan Gubernur Jatim \dan Kepala Dinsos Jatim secepat mungkin. "Sesuai arahan bapak Kadinsos, dalam minggu ini kami harus siap. Jadi, kami jemput bola," katanya sembari berharap produk cacing dari UPT Dinsos Jatim ini nantinya bisa memenuhi permintaan pasar.

Komitmen serupa juga disampaikan Kepala UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Pasuruan (RSBK) Pasuruan Saroni.DI UPT tersebut memiliki lahan yang siap dimanfaatkan untuk budidaya cacing tanah. Klien pun telah siap diberdayakan. "Kami sudah ada bayangan untuk penerapan tindak lanjut kegiatan budidaya cacing tanah. Saat ini kami memiliki ternak bebek, mentok, dan lebah madu," ujarnya. Di hari yang sama, Kepala Dinsos Jatim juga melangsungkan rapat internal beserta seluruh Kepala UPT untuk program revitalisasi UPT tahun 2021. [rac*]

Dalam sosialisasi, peserta juga aktif bertanya untuk mengetahui budidaya cacing.