binder3jun21

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2006

HARIAN

harian_bhirawa@yahoo.com bhirawa_indragiri@yahoo.com suratkabar_harianbhirawa

IKLAN/ LANGGANAN

Surat Kabar Harian Bhirawa

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

www.harianbhirawa.co.id

Mata Rakyat Mitra Birokrat

Kamis Kliwon, 3 JUNI 2021

DPR Minta Pemberangkatan Haji 2021 Ditunda

Jakarta, Bhirawa Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan meminta pemerintah melalui Kementerian Agama RI, untuk realistis melihat pelaksanaan ibadah Haji tahun 2021.

Ia menyarankan sebaiknya pemerintah menunda atau meniadakan keberangkatan Haji untuk kali kedua.

Trie diana/bhirawa

Akibat pandemi Covid-19, pemerintah membatalkan pemberangkatan haji pada tahun 2020, tidak menutup kemungkinan keputusan yang sama juga terjadi di tahun ini. Foto iliustrasi kedatangan jamaah ibadah haji Jatim.

Tunggu Keputusan dari Pemerintah Pusat

Pasuruan, Bhirawa Pemerintah Arab Saudi secara resmi mengizinkan Ibadah Haji di tahun 2021. Meski demikian, Kemenag Kota Pasuruan masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat terkait kuota haji.

Plt Kepala Kemenag Kota Pa-

Dugaan Pelecehan dan Kekerasan Terhadap Anak

Pemkot Batu akan Bentuk Posko Pengaduan Kota Batu,Bhirawa Pemerintah Kota Batu berkomitmen untuk segera membentuk Posko Pengaduan Korban Kekerasan. Hal ini menyusul dugaan kasus pelecehan seksual dan kekerasan di SMA Selamat Pagi Indonesia (SPI) Kota Batu. Untuk merealisasikan hal tersebut pemkot segera melakukan kordinasi dengan Polres Batu.

Keputusan untuk membentuk Posko Pengaduan Korban Kekerasan ini dibuat Pemkot Batu melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) setelah mendatangi Polda Jatim.  ke halaman 11

MITRA

Sentil

Pemkab Malang Ikuti Keputusan Pemerintah Pusat - ASN deg degan DPR Minta Pemberangkatan Haji 2021 Ditunda - CJH menunggu kepastian Piutang PBB Pemkab Situbondo Tembus Rp 45 Miliar - Efek nunggak pajak

calon berangkat haji yang berangkat di tahun 2021. Untuk kuota tahun ini, sudah kami serahkan,” ujar Munif Armuza, Rabu (2/6).

Adapun kreteria tambahan CJH yang kemungkinan bisa berangkat,  ke halaman 11

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan

Sementara itu, terkait WHO (Organisasi kesehatan dunia) yang telah menyetujui pemakaian vaksin Sinovac untuk digunakan secara darurat. Ace Hasan memandang hal ini merupakan kabar gembira. Sebab, diketahui, rab Saudi hanya membolehkan masuk jemaah yang sudah divaksin dengan sertifikat WHO. “Terbitnya persetujuan WHO erhadap vaksin Sinovac, melegakan kita semua.

Dengan demikian maka seharusnya kita tidak ragu lagi bahwa Sinovac vaksin yang dapat digunakan dalam keadaan darurat. Vaksin Sinovac memang sebagian besar sudah digunakan masyarakat Indonesia,” tutur Ace Hasan. [ira]

Antisipasi Peningkatan Kasus Covid-19

Dorong Kepala Daerah Terus Pantau Perkembangan Kasus Harian Pemprov, Bhirawa Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin memprediksi peningkatan kasus Covid-19 akan mencapai puncak pada 5-7 minggu usai libur Lebaran atau pada akhir Juni 2021. Prediksi tersebut berdasar pada pengalaman empiris setiap periode libur panjang.

Berdasarkan data yang ada, usai libur Lebaran kasus aktif Covid-19 telah mengalami peningkatan. Angkanya kini sudah kembali melebihi 100.000 kasus. Padahal, sebelumnya, kasus aktif sempat berada di titik terendah pada 90.000 kasus.

Sementara itu, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mencatat

hingga 31 Mei 2021, jumlah kasus aktif Covid-19 di Indonesia mencapai 102.006 kasus, dengan 56.125 kasus suspek Covid-19.

Untuk mengantisipasi terjadinya peningkatan kasus Covid-19, Gubernur Jatim  ke halaman 11

Rencana Menkeu Potong Gaji ASN

Pemkab Malang Ikuti Keputusan Pemerintah Pusat Kab Malang, Bhirawa Rencama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengeluarkan kebijakan pemotongan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), maka Pemkab Malang akan mengikuti keputusan Pemerintah Pusat. Sehingga dengan rencana Menkeu tersebut, hal ini juga akan mempengaruhi gaji ke 13, dan akan terjadi pemotongan.

Namun, kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Malang Wahyu Kurniati, Rabu (2/6), kepada wartawan, hingga saat ini masih belum ada informasi tentang pemotongan gaji ASN tersebut. “Tapi pada prinsipnya, pihaknya akan tetap

Bersama Cegah Stunting

STUNTING masih menjadi salah satu masalah yang harus dituntaskan di Jatim. Peduli akan masalah ini, Ketua TP PKK Provinsi Jatim, Arumi Bachsin Emil Elestianto Dardak, mengajak semua pihak untuk ikut bersama-sama mencegah stunting atau kekurangan gizi kronis pada balita.

Istri Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak itu berharap agar angka stunting di Jatim bisa segera turun, mengingat pemerintah saat ini tengah mempersiapkan generasi  ke halaman 11

suruan, Munif Armuza menyampaikan pihaknya sudah mengajukan 204 calon jamaah haji (CJH) di tahun 2021 ke pusat. Saat ini, Kemenag Kota Pasuruan masih menunggu keputusan pusat terkait kuota haji di tahun ini.

“Hingga saat ini, dari pusat belum ada keputusan terkait jumlah kuota

Tahun 2020 lalu, lanjut Ace Hasan, Indonesia telah meniadakan keberangkatan Haji. Keputusan itu, bahkan diambil pada H+10 dari Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah.

Sementara tahun 2021 ini, sudah H+21, pemerintah belum juga memutuskan soal ibadah Haji. Padahal Arab Saudi tidak juga memberikan kepastian.

“Dilandasi hal hal tersebut, hendaknya pemerintah pusat fokus saja pada prioritas kesehatan rakyat.

Dengan menunda dulu keberangkatan haj tahun 2021 ini. Artinya, jika saya merekomendasikan, lebih baik pemerintah realistis saja.

Mengutamakan keselamatan jemaah haji,” tandas Ace Hasan di komplek ParlemenSenayan, Rabu (2/6).

Ia meminta pemerintah tidak perlu memaksakan terlebih sampai memberikan harapan kepada calon jemaah haji. Mengingat kepastian yang tidak ada hingga tenggat waktu yang makin mendekat. Daripada memberikan harapan, sebetulnya kita juga tidak bisa memberikan jaminan pada mereka, Lebih baik kita tegas, menunda pemberangkatan.

Arumi Bachsin Emil Elestianto Dardak

 ke halaman 11

cahyono/Bhirawa

Terkait pemotongan gaji ASN, pihak Pemkab Malang menunggu keputusan pemerintah pusat.

Ahli waris korban meninggal terpapar Covid-19 di Kabupaten Sampang menerima santunan dari Pemprov Jatim.

Santunan di Putus, Ahli Waris Korban Covid-19 Sampang Terima dari Pemprov Jatim

Sampang,Bhirawa Keluarga atau Ahli Waris korban meninggal karena terpapar Covid-19 di Kabupaten Sampang akhirnya menerima santunan. Santunan tersebut diberikan oleh Pemprov Jatim sebesar Rp. 5 juta rupiah.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sampang, Fadeli mengatakan, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan dari Dinsos Jatim, ada sebanyak 11 ahli waris korban yang telah menerima santunan tersebut.

Namun, dari 11 ahli waris itu ada 1 ahli yang belum bisa menerima santunan tersebut lantaran nomor rekeningnya bermasalah. Sehingga data tersebut harus diperbaiki terlebih dahulu, agar santunan yang diharapkan bisa membantu keluarga korban meninggal terpapar Covid-19 bisa dicairkan.

“Sementara yang Satu orang ahli waris belum bisa menerima, namun sudah kami koordinasikan untuk segera diperbaiki,” ungkapnya, Rabu (2/5).

Selain itu, Ia juga menjelaskan bahwa dengan adanya santunan dari Pemprov Jatim untuk ahli waris korban meninggal terpapar Covid-19 sangat  ke halaman 11

Inovasi Baru Pemkot Surabaya Bantu Warga yang Sakit

Terima CSR Motor, Siapkan Layanan Antar Obat Bagi Pasien Rawat Jalan

Bermula dari rasa keprihatinannya saat melihat banyaknya antrian di instalasi farmasi RSUD dr Mohamad Soewandhie, membuat Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya Febria Rachmanita memiliki inovasi baru. Yakni memberikan layanan pengiriman obat ke rumah pasien rawat jalan.

Zainal Ibad, Kota Surabaya

Gayung bersambut, keinginan Feny-sapaan akrab Febria Rachmanita untuk memberikan layanan antar obat ini mendapat kemudahan. Salah satu perusahaan memberikan coorparate sosial responsibility (CSR) dari PT MPM Honda berupa lima unit motor.

Lima unit motor tersebut, rencananya akan digunakan Dinkes

mengantarkan obat bagi pasien rawat jalan yang berobat di RSUD dr Mohamad Soewandhie. Melalui program itu, diharapkan pasien rawat jalan tidak lagi perlu antre terlalu lama hingga menyebabkan kerumunan di lingkup rumah sakit.

Feny mengatakan, sebenarnya penyerahan lima unit kendaran roda dua tersebut, bersamaan dengan penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding) oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahy-

adi, seusai upacara Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-728 kemarin, Senin (31/5) lalu. “Alhamdulillah kita mendapatkan CSR kendaraan untuk mempercepat pelayanan kesehatan masyarakat. Terutama bagi pasien rawat jalan,” kata Febria Rachmanita, Rabu (2/6).

Feny menceritakan, awal mula ide pengiriman obat ke rumah pasien rawat jalan muncul, ketika dirinya melihat pasien mengantre obat di instalasi farmasi RSUD Dr. Mohamad Soewandhie. Tidak sedikit setiap harinya, pasien dari berbagai penyakit itu menunggu obat yang sedang dipersiapkan oleh petugas. Bahkan, dia juga  ke halaman 11

Kepala Dinkes Kota Surabaya Febria Rachmanita saat menerima secara simbolis bantuan CSR berupa lima sepeda motor yang nantinya akan diperuntukkan layanan antar obar pasien rawat jalan.

EKSEKUTIF Awasi Proyek Pemerintah, Bupati Tanda Tangani Kesepakatan TP4D Kamis Kliwon, 3 Juni 2021

Halaman 2

Pemkab Tuban, Bhirawa Bupati Tuban, H. Fathul Huda dan Kepala Kejaksaan Negeri Tuban, Suhendri melakukan penandatanganan kesepakatan bersama terkait Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Rabu (02/06/2021) di rumah dinas Bupati Tuban Kompleks Pendopo Krido Manunggal Tuban.

khoirul huda/bhirawa

Bupati Tuban, H Fathul Huda bersama Kepala Kejaksaan Negeri Tuban, Suhendri saat menandatangani kerjasama Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).

Penandatanganan kerjasama juga diikuti Sekda Tuban, Dr. Ir. Budi Wiyana, sejumlah pimpinan OPD Pemkab Tuban dan pejabat Kejari Tuban.

Pada kesempatan itu, Bupati Tuban, H. Fathul Huda menyampaikan sampaikan terima kasih atas kerja sama yang telah terjalin, antara Pemkab Tuban dan Kejari yang telah mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Bumi Wali Tuban.

“Kerjasama menjadi keharusan sebagai upaya pence-

gahan, apabila dikemudian hari muncul perkara hukum yang melibatkan Pemkab Tuban,” kata Bupati.

Dilibatkannya Kejari Tuban sebagai pengawas proyek pembangunan, lanjut Bupati, mengantarkan proyek di kabupaten Tuban berjalan dengan baik, mulai dari tahap administrasi, pembangunan proyek, hingga pelaporan.

Tidak hanya itu, Kejari Tuban beberapa kali membantu Pemkab Tuban untuk menyelesaikan permasalahan hukum.

Diantaranya penyelesaian ka-

sus Bulog maupun kasus sengketa lahan pada salah satu sekolah di Bumi Wali.

“Pendampingan ini sangat membantu Pemkab Tuban,” tutur Bupati Huda. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Tuban, Suhendri menjelaskan penandatanganan kerjasama menjadi payung hukum bagi Pemkab Tuban dan OPD untuk berkoordinasi dengan Kejari Tuban.

Langkah ini selaras dengan tugas Kejari Tuban yang tidak hanya represif maupun penindakan, tetapi juga upaya pencegahan terkait penanganan masalah hukum.

Upaya pencegahan menjadi titik poin penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan kabupaten Tuban.

Upaya pencegahan yang dimaksud mencakup edukasi, sosialisasi, dan pendampingan

bagi Pemkab Tuban. Terdapat sejumlah kegiatan di Kejari Tuban yang dapat dioptimalkan. Selain untuk merawat hubungan baik, juga saling bertukar informasi baru.

“Tujuannya, untuk saling menunjang kinerja masing-masing,” jelasnya. Suhendri menyatakan Kejari Tuban dilibatkan sebagai Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) untuk mengawasi berbagai proyek pembangunan di kabupaten Tuban.

Selain itu, Kejari Tuban juga akan mengadakan kegiatan sosialisasi perihal penanganan hukum pada ranah penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kejari Tuban juga menyediakan pelayanan hukum bagi masyarakat umum. Harapannya, dapat memberikan informasi serta pendampingan hukum bagi masyarakat yang masih awam. [hud]

Gus Ipul Inginkan Petugas Masuk Kampung Sadarkan Wajib Pajak Pemkot Pasuruan, Bhirawa Pemkot Pasuruan mengharapkan pendapatkan pajak di Kota Pasuruan bisa meningkat, agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih banyak.

Wali Kota Pasuruan, H Saifullah Yusuf menyampaikan PAD dari sektor pendapatan pajak tahun lalu hanya Rp 134 miliar.

Besaran nominal itu dinilai minim. Hal itu menjadi salah satu penyebab, pembangunan di Kota Pasuruan tidak maksimal.

“Kami menginginkan tahun ini, dari sektor pajak bisa meningkat. Kalau bisa meningkat Rp 200 miliar,” ujar Gus Ipul saat memberikan pembekalan pelayanan pajak daerah Tebar Pesona (Terampil, Sabar, Profesional dan Amanah) kepada semua pegawai Bapenda di Hotel Horison Kota Pasuruan, Rabu (2/6).

Menurut Gus Ipul, ada tiga tahapan untuk bisa meningkatkan pendapatan pajak Kota Pasuruan. Pertama, meningkatkan kemampuan di Sumber Daya Manusia (SDM).

Kemudian, memanfaatkan teknologi untuk memaksimalkan pendapatan pajak.

Terakhir, meningkatkan kesadaran wajib pajak dan wajib pungut untuk membayarkan pajak ke pemerintah.

APBD meningkat ditandai dengan uang keluar dan uang yang masuk secara seimbang. Uang yang masuk itu salah satunya adalah PAD, yang salah satunya didapatkan dari sektor pendapatan pajak.

“Kalau uang yang masuk banyak, maka uang yang keluar untuk pembangunan, peningkatkan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat Kota Pasuruan bisa merata dan meningkat. Ini juga bagian dari maju ekonominya, sesuai dengan visi misi saya dan Mas Adi untuk membawa Kota Pasuruan menuju Kota Madinah. Indikator maju ekonominya, adalah APBD terus meningkat,” tandas Gus Ipul.

Gus Ipul menambahkan, meningkatan kualitas SDM bisa dimulai dengan Tebar Pesona yakni Terampil, Sabar, Profesional dan Amanah.

“Saat ini harus jemput bola. Yaitu petugas bisa masuk ke kampung-kampung

Wali Kota Pasuruan, H Saifullah Yusuf memberikan pembekalan pelayanan pajak daerah Tebar Pesona kepada semua pegawai Bapenda di Hotel Horison Kota Pasuruan, Rabu (2/6).

mengingatkan serta menyadarkan masyarakat yang wajib pajak. Sehingga dengan cara demikian, otomatis mereka tergugah untuk membayar pajak ke pemerintah,” kata Gus Ipul.

Selain itu, saat ini Pemkot Pasuruan menyiapkan penambahan Sinkron Box di

KILAS BIROKRASI

Bupati Minta APSAI Wujudkan Sidoarjo Kota Layak Anak Pemkab Sidoarjo, Bhirawa Dihadapan pengurus APSAI (Asosiasi Pengusaha Sahabat Anak Indonesia) Kabupaten Sidoarjo, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor menargetkan dalam kepemimpinannya Sidoarjo menyandang Kota Layak Anak.

Oleh karena itu, pihaknya mendorong organisasi APSAI Kabupaten Sidoarjo yang baru saja dilantik untuk ambil bagian, berperan aktif, melakukan aksi nyata bersama pemerintah mewujudkan Sidoarjo menyandang Kota Layak Anak (KLA).

Yaitu, memenuhi hak-hak anak, agar bertumbuh kembang dengan baik serta memberikan perlidungan adalah tanggung jawab kita bersama khususnya pemerintah.

“Termasuk mencegah kasus kekerasan yang dialami anak menjadi prioritas kita bersama,” terang Muhdlor, Rabu (2/6) kemarin. Sejak dibentuknya Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA) di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo (DP3AKB).

Keberadaan PPPA menjadi penting seiring dengan meningkatkan jumlah anak di Sidoarjo. Data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) tahun 2020 mencatat jumlah anak usia rentang 0-18 tahun mencapai 508.838 anak.

“Jumlah tersebut tidak sedikit, dibutuhkan keterlibatan berbagai pihak baik itu lembaga pemerintah maupun non pemerintah untuk ikut ambil bagian dalam memenuhi hakhak anak, utamanya mewujukdkan Sidoarjo kota yang ramah anak dan layak anak,” jelasnya.

“Jadi, kehadiran lembaga non pemerintah seperti APSAI membawa harapan dan kekuatan baru dalam memenuhi itu semua. APSAI bisa menjadi mitra pemerintah mewujudkan Sidoarjo kota ramah anak,” harap Gus Muhdlor_sapaan akrab Bupati Sidoarjo.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo, Ainun Amalia mengatakan tujuan dibentuknya APSAI adalah untuk mengajak dunia usaha, baik perusahaan besar maupun kecil bersama-sama melindungi, memenuhi kebutuhan dan hak anak.

Dengan dibentuknya APSAI Cabang Sidoarjo yang semua anggotanya adalah perusahaan tersebut, harapannya APSAI memiliki komitmen dan bisa sinergi dengan pemerintah dalam mewujudkan Sidoarjo kota layak anak. [ach]

beberapa restoran, hotel dan lainnya. Ini adalah fasilitas lapor pajak daerah online harian di Kota Pasuruan.

“Sejauh ini, kami sudah memasang 12 titik sinkron box fi restoran. Adanya fasilitas ini, pajak restoran akan terlaporkan secara online dan harian kepada Pemkot Pasuruan,” jelas Gus Ipul.

Ia mengajak semua masyarakat untuk sadar pajak. Karena hasilnya nanti itu untuk pembangunan Kota Pasuruan.

Kepala Bapenda Kota Pasuruan, Siti Zuniati menambahkan bahwa pihaknya akan mengikuti arahan dari pimpinan, yakni Wali Kota Pasuruan. Yaitu memak-

hilmi husain/bhirawa

simalkan sektor-sektor pajak untuk meningkatkan PAD. “Ada piutang disejumlah sektor pajak dan intinya akan kami maksimalkan untuk bisa tertagih. Sehingga, upaya itu agar pajak bisa menyumbang PAD lebih besar dibandingkan tahun lalu,” kata Siti Zuniati. [hil]

Vaksinasi Massal di Surabaya Sasar 1.771 Pekerja RHU Pemkot Surabaya, Bhirawa Pemkot Surabaya melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) menggelar vaksinasi massal kepada 1.771 karyawan atau pekerja Rekreasi Hiburan Umum (RHU). Karyawan yang mengikuti vaksinasi ini adalah para pekerja di RHU yang telah beroperasi usai menandatangani pakta integritas.

Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya, Febriadhitya Prajatara mengatakan, vaksinasi bagi karyawan RHU di Kota Pahlawan telah berjalan sejak seminggu yang lalu.

Mereka yang menerima vaksin adalah para pekerja RHU yang telah beroperasi dan negatif Covid-19.

“Alhamdulillah sudah dimulai dari seminggu yang lalu vaksinasi bagi karyawan RHU. Tentunya bagi RHU yang sudah lolos asesmen, protokol kesehatannya sudah benar dan untuk karyawannya yang negatif (Covid19),” kata Febri, Rabu (2/6).

Febri menjelaskan, bahwa pelaksanaan vaksinasi massal bagi karyawan RHU ini terjadwal di masing-masing puskesmas

zainal ibad/bhirawa

Pemkot Surabaya bakal menggelar vaksinasi massal kepada 1.771 karyawan atau pekerja Rekreasi Hiburan Umum (RHU).

di wilayah tempat kerja. Berdasarkan data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Surabaya, ada total 1.771 karyawan RHU penerima vaksin.

“Untuk jumlah data yang disampaikan dari Disbudpar, sekitar 1.771

karyawan RHU. Vaksinasi sudah berlangsung dari seminggu yang lalu dan berjalan secara bertahap,” jelas dia.

Di waktu terpisah, Wakil Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya, Irvan Wi-

dyanto kembali mengingatkan pengelola atau pemilik RHU agar konsisten menjalankan protokol kesehatan. Ini sesuai dengan pakta integritas yang telah mereka tandatangani sebelum RHU itu beroperasi.

“Di sini betul-betul memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Nah, harapan kita, terutama di sini kepada para pelaku usaha untuk betul-betul menerima kepercayaan itu dengan penuh rasa tanggung jawab,” kata Irvan.

Oleh karena itu, Irvan menegaskan, bahwa kepercayaan yang telah diberikan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi melalui relaksasi usaha ini harus dijaga betul. Jangan sampai kepercayaan yang telah diberikan kemudian dilanggar oleh pengelola atau pengunjung RHU. “Ada sekitar 100 RHU yang sudah menandatangani pakta integritas.

Nah, ketika mereka sudah menandatangani itu, dan di situ ada pelanggaran, maka Pak Wali Kota meminta agar langsung dilakukan penutupan,” tegas Irvan. [iib]

573 Formasi di Pemkot Probolinggo Didominasi PPPK Pemkot Probolinggo, Bhirawa Harapan para pencari kerja yang hendak menjadi pegawai di lingkungan Pemkot Probolinggo, mulai terbuka. Pemerintah Pusat mengizinkan Pemkot Probolinggo membuka pendaftaran calon pegawai anyar dengan 573 formasi.

Namun, dari 573 formasi itu didominasi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). PPPK berbeda dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Menurut PP 11/2017 tentang Manajemen PNS, PNS merupakan warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya.

Sedangkan PPPK dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49/2018 tentang Manajemen PPPK, merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi

syarat tertentu. Diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas jabatan pemerintahan.

Perbedaan mencolok antara PNS dan PPPK terletak pada ada tidaknya jaminan pensiun. PNS berhak mendapat jaminan pensiun, sementara PPPK tidak mendapatkannya.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Probolinggo, Wahono Rabu (2/6) mengatakan, tahun ini Pemkot Probolinggo diberi kesempatan merekrut 573 pegawai baru. Jumlah itu terbagi menjadi 131 calon PNS dan 422 PPPK. Sejumlah 131 calon PNS itu terdiri atas 92 formasi tenaga kesehatan dan 39 formasi tenaga teknis. “Jika diperinci kembali, dari 422 PPPK, 322 formasi guru, 94 formasi tenaga kesehatan, dan 26 formasi tenaga teknis,” jelasnya.

Dengan dibukanya pendaftaran ini, Wahono berharap masyarakat bisa memanfaatkannya

dengan baik. “Sesuai dengan arahan menteri, jumlah PPPK diperbanyak, sehingga saat ini mendominasi,” katanya.

Ia juga menegaskan terkait perekrutan ini sudah ada link informasi resmi dan gratis. Pihaknya meminta bagi para calon untuk tidak mudah percaya jika ada oknum yang memasang badan agar bisa diterima sebagai PNS atau PPPK. Apalagi, harus mengeluarkan sejumlah duit.

Mengenai info resminya akan disampaikan secara langsung melalui website BKPSDM dan media sosialnya. “Ada IG, FB, dan website resmi kami ada,” tutur Wahono.

Masih ada GTT di Kabupaten Probolinggo yang belum berijazah Strata 1 (S-1). Hanya berijazah Diploma 2 (D-2). Akibatnya, mereka tidak bisa mendaftar dalam rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun ini. [wap]

LEGISLATIF

Kamis Kliwon, 3 Juni 2021

Halaman 3

andre/bhirawa

Komisi A DPRD Kota Surabaya menggelar rapat koordinasi bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil), Rabu (2/6/2021) menindaklanjuti rapat bersama KPU Kota Surabaya

Dewan Optimis DKB Pileg 2024 Terpenuhi DPRD Surabaya, Bhirawa DPRD Kota Surabaya menyambut positif wacana pemekaran daerah pemilihan (dapil) dan penambahan jumlah anggota DPRD Kota Surabaya menjadi 55 kursi pada Pileg 2024.

Komisi A DPRD Kota Surabaya menggelar rapat koordinasi bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil), Rabu (2/6/2021) menindaklanjuti rapat bersama KPU Kota Surabaya kemarin terkait permintaan perkembangan jumlah penduduk Kota Surabaya.

Wakil Ketua Komisi A Camelia Habiba mengatakan, berdasarkan

Data Konsolidasi Bersih (DKB) yang sudah terverifikasi tahun 2020 oleh Mendagri sejumlah 2.970.000 penduduk.

“Nah, data update Dispendukcapil Surabaya Bulan Mei 2021sudah mencapai 3.170.000 penduduk. Meskipun secara resmi belum dirilis oleh Mendagri karena update DKB keluarnya setahun dua kali. Yaitu

KILAS DEWAN

di bulan Juli dan Desember,” kata Camelia Habiba.

Menurutnya, jadi masih ada tiga kali data yang akan kita terima dari Mendagri sebelum final jumlah penduduk berapa yang ditentukan jumlah kursi tersebut.

“Kalau aturan pileg di KPUnya H-16 bulan sebelum diselenggarakan pada bulan Agustus-September 2022. Jadi kita masih ada tiga kali, semester hingga Agustus 2022,” terang legislator PKB Surabaya ini.

Oleh karena itu, pihaknya optimis bahwa Surabaya sesuai dengan update terakhir jumlah pen-

duduk DKB tahun 2024 memdatang bisa memenuhi 55 kursi tersebut perwakilan anggota DPRD Kota Surabaya.

Apakah ada pengurangan data penduduk dampak pandemi Covid19. Habiba menyampaikan bahwa pengurangan penduduk kemungkinan bisa terjadi.

“Tapi melihat kesimpulan Dispendukcapil, jika pun ada pengurangan itu tidak terlalu signifikan. Karena data setiap tahunnya sudah terverifikasi, jadi yang data ganda sudah semakin berkurang. Kami optimis bahwa jumlah penduduk kita sudah di angka lebih dari 3 juta jiwa,” ungkap Habiba.

Terkait permintaan KPU Kota Surabaya tentang data kependudukan. Kadispendukcapil Agus Imam Sonhaji menjelaskan, bahwa data kependudukan yang diakui sebagai dasar kebijakan dan program adalah Data Kementrian Bersih (DKB) disahkan Mendagri setiap 6 bulan sekali.

“Jadi yang dimiliki kita sekarang adalah DKB semester dua yang terbit akhir Desember 2020. Jadi permintaan data kependudukan dari KPU Surabaya memang semester pertama tahun 2021 belum keluar, mungkin bulan Juli-Agustus nunggu diterbitkan oleh Mendagri.

Perampingan OPD Ditarget Juni 2021

Reklamasi Pantai Watu Dodol-Banyuwangi Jangan Mematikan Kehidupan Nelayan Jakarta, Bhirawa Para Nelayan dan pemerhati lingkungan hidup di Banyuwangi menolak rencana reklamasi pantai Watu Dodol di desa Ketapang, Kalipuro, kabupataen Banyuwangi.

Dalam protesnya ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) provinsi Jawa Timur, mereka menduga ada rekayasa pada Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), pada reklamasi tersebut.

“Rekomendasi klamasi tidak selalu buruk. Namun, reklamasi perlu memperhatikan dampak yang dapat berakibat pada ekosistem lautm Juga terhadap lingkungan di sekitar pantai,” ujar Ketua DPD RI La Nyalla Matalitti, menanggapi protes nelayan dan pemerhati lingkungan hidup Banyuwangi, Rabu (2/6).

Senator Dapil Jawa Timur ini mengingatkan, pihak yang melasanakan reklamasi, wajib memilki izin lokasi reklamasi dan izin pelaksanaan reklamasi. Hal tersebut diatur dalam Perpres nomor 122 tahun 2012 tentang Reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

“Apalagi reklamasi yang dilakukan untuk membuat pelebaran lahan, digunakan untuk membagun atau tempat wisata. Perlu kajian yang lebih mendalam terhadap dampak jangka panjang nya,” tambah La Nyalla. [ira]

Hari Lahir Pancasila Momentum Jaga Surabaya yang Multikultur Surabaya, Bhirawa Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono menyampaikan selamat Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 2021. Adi mengikuti upacara secara virtual dari Balai Kota Surabaya, dengan mengenakan pakaian adat Jawa.

Adi mengatakan, Hari Lahir Pancasila menjadi momentum untuk memperkuat nilai-nilai gotong royong yang diaktualkan dalam tindakan nyata, di masa pandemi Covid dan pemulihan ekonomi Kota Surabaya.

“Selamat memperingati Hari Lahir Pancasila. Ini momentum tepat mengaktualkan Pancasila dalam tindakan, menyatukan seluruh kekuatan untuk Indonesia tangguh, untuk Surabaya tangguh, untuk kampung-kampung tangguh,” ujar Adi Sutarwijono, Selasa (1/6/ 2021), usia mengikuti upacara di Balai Kota.

Upacara di Balai Kota Surabaya diikuti Wali Kota Eri Cahyadi, Wakil Wali Kota Armuji, Ketua DPRD Adi Sutarwijono, jajaran Forkompida, kalangan pejabat Pemkot, dengan mengenakan pakaian adat.

Adi menambahkan, Hari Lahir Pancasila menjadi momentum untuk memperkuat dan mengawal kebijakan Kota Surabaya yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila.

“Kebijakan Jaminan Kesehatan Semesta alias berobat cukup dengan KTP, pemberdayaan UMKM, menjaga keberagaman mengingat Surabaya adalah kota multikultur, dan berbagai program sosial untuk wong cilik menegaskan eksisnya kebijakan berbasis nilai-nilai Pancasila di Surabaya. Itu dikawal dan didukung DPRD Surabaya,” ujar Adi yang juga ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya. [dre]

Lebih jauh, kata Sonhaji update data kependudukan DKB setiap tahunnya ada tren kenaikan jumlah penduduk Kota Surabaya. ”Berdasarkan data DKB tahun 2015 sejumlah 2,8 jiwa. Sedangkan tahun 2020 mencapai berkisar 2,9 juta penduduk yang diakui oleh Mendagri. Jadi ada tren kenaikan jumlah penduduk di DKB setiap tahunnya,” ujarnya Sementara itu, Sonhaji mengungkapkan, untuk update data kependudukan Dispendukcapil Surabaya hingga bulan Mei 2021 sudah mencapai 3,1 juta penduduk. [dre]

andre/bhirawa

Ketua Pansus Perangkat Daerah DPRD Kota Surabaya, Herlina Harsono Njoto.

DPRD Surabaya, Bhirawa Realisasi perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Surabaya ditargetkan Bulan Juni 2021. Namun, Panitia Khusus (Pansus) Perangkat Daerah DPRD Kota Surabaya masih mencari formula yang tepat, tujuannya antara satu OPD yang dirampingkan bisa Mix and match.

“Dengan perampingan OPD, Pansus meminta agar tercipta mix and match diantara OPD-OPD yang ada di

Pemkot Surabaya,” ujar Ketua Pansus Perangkat Daerah DPRD Kota Surabaya, Herlina Harsono Njoto saat hearing dengan Sekda Kota Surabaya di gedung DPRD Kota Surabaya, Senin (31/05/21).

Ia menjelaskan, pembahasan perampingan OPD dengan Pemkot Surabaya sifatnya dinamis. Misalnya, ada usulan dibentuk Badan Riset Daerah Kota Surabaya, Pansus menilai tidak perlu karena sudah ada Kasubdit.

Karena, kata Herlina jika Badan Riset Daerah dibentuk dengan format kecil sepertinya tidak layak untuk ukuran Kota Surabaya, sehingga saya berharap untuk Bagian BidangBidang saja yang menempel di Bappeda dan sejenisnya.

Kemudian, jelas Herlina, penggabungan Dinas Pemuda Olahraga (Dispora) dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disparta) yang akan dilebur menjadi satu, nah ini ada pendapat dari anggota Pansus untuk

lebih baik Dinas Pendidikan yang dimerger dengan Dinas Kebudayaan.

“Sementara Dinas Pariwisata bisa digabung dengan Dispora, yang lainya tinggal proses mix and match nya saja.”terang Ketua Pansus yang juga anggota Komisi D ini.

Sementara itu Sekretaris Daerah Kota Surabaya, Hendro Gunawan mengatakan, kita sampaikan ke Pansus Perangkat Daerah draft Raperda perampingan OPD, termasuk usulan bagaimana kita melakukan beberapa merger OPD. “Dasarnya adalah, agar Pemkot Surabaya bisa inline dengan pemerintah pusat, dan kinerja OPD bisa efisien dan efektif. Dasar inilah nantinya akan menjadi kajian di Pansus Perangkat Daerah Kota Surabaya yaitu, dan sudah kita sampaikan tugas masing-masing OPD,” kata Hendro Gunawan.

Dirinya berharap, saat proses bekerja Pansus Perangkat Daerah DPRD Kota Surabaya soal peramping OPD, bisa dibahas langsung dengan masing-masing OPD dan nanti akan merucut pada tahap finalisasi.

Hendro Gunawan menambahkan, soal ada usulan-usulan baru tentu Pemkot Surabaya akan diskusi bersama dengan Pansus Perangkat Daerah.

“Pemkot Surabaya menargetkan perampingan OPD kelar bulan Juni, lebih cepat lebih baik,” ungkapnya. [dre]

LKKP Apresiasi Positif Wali Kota Eri Rajin Hadir Rapat Paripurna Surabaya, Bhirawa Sejak awal menjabat sebagai Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi tidak pernah absen setiap rapat paripurna DPRD Kota Surabaya. Direktur Lembaga Kajian Kebijakan Straregis (LKKS), Vinsensius Awey mengatakan, kehadiran Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi langsung dalam setiap rapat paripurna memang patut diapresiasi, tentu hal ini berbeda dengan Wali Kota Surabaya sebelumnya.

Vinsensius Awey menambahkan, memang tidak ada keharusan kepala daerah hadir dalam setiap rapat paripurna. ”Ketika kepala daerah tidak bisa hadir dalam rapat paripurna dewan, hal ini bisa menugaskan pejabat terkait untuk mewakilinya,” ujarnya di Surabaya, Rabu (02/05/21).

Direktur Lembaga Kajian Kebijakan Straregis (LKKS), Vinsensius Awey.

Vinsensius Awey menerangkan, kehadiran beliau dalam setiap rapat paripurna yang digelar, menunjukan

andre/bhirawa

beliau paham bahwa rapat paripurna DPRD merupakan forum rapat tertinggi anggota DPRD dalam pe-

ngambilan keputusan, yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD langsung.

Oleh karena itu, tambah Bang Awey-sapaan akrab Vinsensius Awet, dalam catatan kami, kinerja Wali Kota selama 100 hari ini, salah satu point plus Eri Cahyadi adalah kebanyakan hadir tanpa mau diwakilkan untuk duduk bersama para legislator mitra kerjanya.

“Itu bentuk penghormatan beliau kepada forum rapat tertinggi anggota DPRD, dan keseriusan beliau untuk duduk bersama para legislator menyelesaikan problem yang ada di daerah kepemimpinannya, serta membangunnya secara bertahap menuju perbaikan dari berbagai sektor,” jelas mantan Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya ini. [dre]

OPINI

Kamis Kliwon, 3 Juni 2021

TAJUK

Haji Tertunda (lagi) PELAKSANAAN wukuf haji tahun 1442 Hijriyah akan tetap dilaksanakan, dengan kuota 60 ribu jamaah. Sebanyak 45 ribu diantaranya sebagai “jatah” muslim di luar Arab Saudi.

Walau telah ditingkatkan 600%, namun terasa sangat terbatas.

Hanya sekitar 2,5% dari kuota normal sebelum pandemi. Calon jamaah haji hanya khusus warga Arab Saudi, ditambah warga negara asing yang dikirim dari seluruh dunia. Seluruhnya harus lolos tes kesehatan, dan karantina, yang berlaku sebelum dan sesudah ibadah haji.

Pembatasan jumlah calon jamaah haji berkait wabah pandemi CoViD-19. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi (KSA) mengumumkan pelaksanaan ibadah haji dengan persyaratan protokol kesehatan (Prokes) sangat ketat. Tidak sembarang negara bisa mengirim delegasi haji. Melainkan yang telah mampu mengendalikan pandemi. Tak terkecuali negara-negara anggota OKI (Organisasi Konferensi Islam) yang belum bisa mengendalikan wabah CoViD-19.

Pemerintah Kerajaan Arab Saudi (KSA) telah merilis daftar 11 negara yang warganya boleh memasuki Arab Saudi. Ironisnya, hanya terdapat satu negara anggota OKI (yakni, Uni Emirat Arab). Sedangkan negara-negara mayoritas muslim belum diperkenankan. Termasuk Mesir, Turki, Lebanon, Pakistan, dan Indonesia, juga masih ditolak memasuki Arab Saudi. Termasuk untuk kepentingan umroh, dan haji. Sebelumnya, sejak 3 Pebruari 2021 Pemerintah KSA telah merilis “daftar merah” terdiri dari 20 negara.

Namun 11 negara telah dinyatakan boleh mengunjungi Arab Saudi. Didominasi Eropa (termasuk Italia), Amerika, dan Jepang. Seluruhnya hanya memiliki kuota haji sangat terbatas.

Sedangkan negara yang masih terlarang memasuki Arab Saudi (Indonesia, Pakistan, Turki, dan Mesir) merupakan 4 negara dengan kuota haji terbesar di dunia. Juga mengirim jutaan jamaah yang biasa melaksanakan umroh setiap bulan.

“Daftar merah” bisa berubah setiap saat. Bisa bertambah, bisa berkurang. Misalnya, konon Malaysia, dan India, telah masuk “daftar merah” yang terbaru. Sesuai informasi yang diterima otoritas Kesehatan, dan Komite Haji pemerintah KSA. Tetapi perubahan sangat berbatasan dengan waktu persiapan haji. Terutama urusan akomodasi, khususnya pemondokan (dan katering), serta penerbangan (rute Indonesia – Arab Saudi, pergi dan pulang).

Akomodasi selama di Arab Saudi, juga terbagi dalam dua tempat, Makkah dan Madinah. Khusus di Makkah, selain pemondokan, juga diperlukan tenda besar (dalam jumlah banyak) untuk pelaksanaan Wukuf di padang Arafah. Namun persiapan paling penting, adalah perlindungan keamanan dan keselamatan JCHI selama di Arab Saudi. Persyaratan Prokes sesuai standar WHO (World Health Organization) untuk perjalanan luar negeri, juga tidak mudah. Diperlukan karantina 2 kali (masing-masing 14 hari).

Perlu karantina di tempat embarkasi, serta pada kota tujuan di luar negeri. (sekitar bandara di Riyadh, dan Madinah). Sehingga diperlukan waktu lebih panjang untuk melaksanakan haji tahun (1442 H) ini. Namun mirip seperti tahun (1441 H) lalu, sampai awal Juni 2020, pemerintah KSA belum memberi kepastian. Indonesia secara resmi tidak memberangkatkan jamaah calon haji (JCH). Karena keterbatasan waktu.

Indonesia secara lex specialist, memiliki payung hukum ke-haji-an, berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Secara khusus disebutkan pembinaan aspek kesehatan. Dalam pasal 32 ayat (2), dinyatakan, “Menteri bertanggung jawab terhadap pembinaan kesehatan Jemaah Haji sebelum, selama, dan setelah melaksanakan Ibadah Haji.”

Aspek keselamatan jiwa, menjadi syarat utama “kewajiban” haji. Selain kemampuan fisik. Berdasar ajaran agama, ibadah haji menjadi “tidak wajib,” manakala keselamatan dan keamanan jiwa tidak terjamin. Dalam sejarah ke-haji-an, beberapa kali ibadah haji tidak diselenggarakan, karena wabah penyakit. [*]

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Potensi Sektor Industri Halal di Indonesia INDONESIA sebagai negara yang memiliki populasi penduduk mayoritas muslim bisa dipastikan memiliki potensi menjadi pemain utama produk halal. Terlebih saat ini halal telah menjadi trending topic tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Halal menjadi jembatan emas untuk mendukung peningkatan ekonomi, perdagangan, dan industri. Oleh karena itu, dengan sertifikasi halal, produk halal tumbuh dan memperkuat pangsa pasar nasional, regional dan internasional. Itu artinya, pasar produk halal secara global terbilang menggiurkan bagi Indonesia.

Merujuk dari Chairman Indonesia Halal Lifestyle Center, industri produk halal Indonesia mencatatkan kinerja positif di tengah kondisi pandemi Covid-19. Pertumbuhan industri ini mencapai 3,2 persen sepanjang 2020 atau lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi dunia 2019 yang sebesar 2,3 persen.

Bahkan Indonesia tercatat sebagai pengekspor produk ekonomi halal terbesar di antara negara lain yang mayoritas penduduknya muslim dengan nilai USD7,6 miliar pada 2017. Realitas tersebut tentu dapat memperkuat posisi dasar Indonesia sebagai mesin ekonomi halal dunia, (Kompas, 31/5/2021).

Peluang tersebut, semakin besar setelah Indonesia memiliki regulasi produk halal, yang diantaranya didasarkan atas Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan yang terbaru Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Melalui Pasal 118 disebutkan bahwa kerja sama BPJPH dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dilakukan dalam hal penetapan kehalalan produk, yang diterbitkan MUI dalam bentuk keputusan penetapan kehalalan produk. Melalui amanat regulasi tersebut, maka produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Untuk itu, pemerintah Indonesia melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama harus turut bertanggung jawab atas Jaminan Produk Halal. Itu artinya, potensi pasar dan jaminan kehalalannya sudah dilindungi dan sudah barang tentu regulasi tersebut harus ditaati tidak hanya produk dalam negeri, tetapi juga produk luar negeri.

Dyah Titi Muhardini Dosen FPP Universitas Muhmammadiyah Malang

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said PENASIHAT HUKUM: Poerwanto, SH, MH

Halaman 4

Pancasila dan Keadilan Sosial dari Desa Mewujudkan Keadilan sosial yang paling esensial mesti berawal dari desa. Tolok ukur keadilan itu dilihat dari kualitas SDM di pedesaan dan sejauh mana proses nilai tambah l’homme. terhadap sumber daya Globalisasi telah alam (SDA) yang tersemelahirkan korporasi Oleh : dia di masing-masing raksasa dengan model Meithiana Indrasari daerah bisa terwujud bisnis yang transforlewat wirausaha rakyat. matif dan disruptif.

Ideologi Pancasila Sayangnya globalisasi sering kali melindas etika bisnis atau sangat penting dalam pembangunan usaha yang sesuai dengan nilai-nilai desa ke depan. Dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, Pancasila.

Dalam teori mekanisme keadilan diharapkan mampu untuk terus meekonomi dilandasi tiga prinsip dasar, ningkatkan kesejahteraan di desa.

BPIP memiliki langkah terobosan yaitu partisipasi, distribusi, dan harmoni. Ketiganya bisa membentuk dalam rangka menyosialisasikan bangunan keadilan ekonomi dalam Pancasila ke segala lini kehidupan, masyarakat. Jika satu di antaranya ter- termasuk dengan menggandeng Keganggu atau hilang, niscaya bangunan mendes PDTT. Misalnya, lewat kerja sama peluncuran Desa Pancasila. menjadi runtuh.

Namun, predikat Desa PancasiUntuk itu dibutuhkan sikap tegas dan cerdas para penyelenggara negara la hendaknya tidak sekedar jarsebagai pengendali, karena distorsi gon, melainkan harus ada gerakan dalam sistem pasar yang bebas bisa konkrit yang menyentuh langsung menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat desa.

Keadilan sosial dari desa bisa cedirinya sendiri. Seperti teori peraih Nobel Joseph Stieglitz, yakni selalu pat terwujud apabila SDM pedesaan ada faktor asymetrical information mampu mewujudkan proses bisnis dalam mekanisme kerja pasar bebas. Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Yang menyebabkan kebebasan itu yang mengandung nilai tambah yang sendiri menjadi tidak adil dalam di- signifikan.

Bumdes merupakan usaha desa rinya sendiri.

Salah satu sisi wajah keadilan yang dikelola oleh Pemerintah Desa, sosial di Indonesia kini tergambar dan berbadan hukum. Dari 74.953 di desa. BPIP mesti bisa menempat- desa yang ada di tanah air, telah terkan proporsi dan reposisi kebijakan bentuk sekitar 51.000 Bumdes.

Sebelum pandemi Covid-19 terekonomi yang bertumpu ke desa denjadi, sekitar 37.000 Bumdes telah gan berlandaskan iptek.

Arah kebijakan pembangunan yang menjalankan usaha dan melakukan dilakukan oleh pemerintah harusnya transaksi ekonomi secara normal. Data searah dengan esensi nilai keadilan so- menunjukkan ada 10.026 Bumdes yang sial yang telah digariskan oleh pendiri tahan pandemi covid-19 dan usahanya bangsa. Dimana paham keadilan sosial justru terus tumbuh. Kategori badan yang terkandung dalam Pancasila pada usaha yang kuat bertahan ternyata yang hakekatnya adalah sosialisme yang berdiri atas dasar inisiatif masyarakat mampu mengendalikan kapitalisme yang telah melalui kajian bisnis dan berbasis lokalitas. tanpa menghancurkannya.

Saatnya membangkitkan SDM di pedesaan, khususnya daerah terpencil atau kabupaten yang masih terbelakang dengan cara yang lebih progresif. Selama ini di persada Indonesia terjadi pengerukan SDA secara besar-besaran tanpa menimbulkan proses nilai tambah yang berarti karena hanya dilakukan sebatas mengekspor bahan mentah minus proses pengolahan.

Ragam profesi yang berakar di desa kini sedang dalam kondisi krisis. Saat ini ada fenomena yang menyedihkan terkait sempitnya lapangan kerja yang tidak mampu lagi menyerap jumlah penduduk angkatan kerja di desa.

Transformasi profesi di desa, terutama terkait dengan profesi pertanian kini dalam kondisi yang memilukan.

Karena sebagian besar generasi muda di desa tidak sudi menggeluti profesi sebagai petani. Perlu berpikir keras menghadapi krisis petani muda yang kini terjadi di Indonesia. Butuh inovasi sosial untuk melancarkan proses regenerasi petani. Krisis petani muda yang ditandai dengan kecilnya minat anak-anak petani untuk menggeluti profesi pertanian. Penyebab terjadinya krisis petani muda sangat kompleks dan multidimensional. Sehingga perlu solusi yang mendasar.

Krisis petani muda tergambar dalam survei LIPI dimana hanya 4 persen anak petani berusia 15-35 tahun yang bersedia menggeluti profesi petani. Yang lebih menyedihkan lagi angkatan kerja sektor pertanian saat ini semakin menua dan renta, 65 persen telah berusia di atas 45 tahun.

Kondisi diatas tentunya akan memperpuruk produktivitas pertanian.

Pancasila harga mati nya dalam kehidupan Eksistensi Pancasila sehari-hari, maka keberpada saat ini sedang samaan dan persatuan benar-benar diuji, yang akan tetap terjaga. Terdimana sekarang balebih, di masa pandemi nyak terjadi kasus-kasus ini, setiap individu dipelanggaran hukum di harapkan terus menaNegara Indonesia. Hal namkan nilai-nilai Pantersebut terjadi karena casila. Misalnya dengan sudah lunturnya nilaimembantu sesama yang Oleh : nilai Pancasila di setiap terdampak Covid-19, Mohammad Yusuf pikiran warga Indonesia. maupun mengingatkan Realitas tersebut, tidak untuk selalu menjaga seperti saat-saat masa protokol kesehatan.

Jujur harus kita akui nilai-nilai awal kemerdekaan, dimana setiap Pancasila di era digital saat ini san- warga negaranya menjunjung rasa gat menyimpan banyak tantangan. persatuan dan kesatuan yang berlanOleh sebab itu, kini saatnya generasi daskan sila-sila Pancasila.

Berbeda dengan kondisi saat ini, milenial dan kita semua tanpa terkecuali memiliki kemampun digital potret yang terjadi sekarang justru literasi sehingga bisa menekan mempertontonkan kepentingan pribasisi negatif dari benturan-benturan dilah yang menyebabkan terjadinya digital yang memproduksi hoaks dan kasus-kasus pelanggaran hukum. fake news. Semua itu tidak terlepas Mulai dari korupsi, kolusi, nepotisme, dari kebaikan dan manfaat yamg terorisme dan masih banyak lagi. Sifat diberikan oleh era digital. Jadi kita individual yang tinggi inilah yang memelihat dari satu sisi dia bermanfaat nyebabkan orang tidak mau mengerti untuk kemajuan tetapi dari sisi lain kepentingan umum, dan hanya ingin dia menjadi instrumen yang salah meningkatkan taraf hidup pribadi degunakan untuk menyebarkan ujaran ngan berbagai cara yang ada, termasuk kebencian hoaks dan fake news yang merampas hak-hak yang dimiliki menyebabkan disorintasi bahkan masyarakat lain.

Terlebih diikuti dengan semakin perpecahan diantara kita.

Melalui moment diperingatinya canggihnya teknologi informasi hari lahirnya Pancasila saat inilah kita membuat kita semakin nyata mengiharapkan mampu mengembalikan kuti ‘perongrongan’ melalui bernilai dasar berbangsa dan bernegara. bagai bentuk media sosial dan media Tentu kita perlu mengembalikan jalan cetak. Pergumulan wacana dalam yang benar yaitu orintasi pada nilai- perseteruan bahkan cernderung mulai nilai dasar yang terkandung dalam menyimpang dari tata adab wacana Pancasila sebagai ideologi, falsafah yang baik. Namun, kendati demikian sekaligus dasar negara, tentunya kita perlu tetap berkeyakinan bahwa dengan tindakan nyata yang terim- Pancasila ‘adalah harga mati’, namun plementasi dalam kehidupan sehari- andai kita lengah ini sangat mengacam hari baik bermasyarakat, berbangsa bangsa dan negeri ini. Nah, berikut dan bernegara. Pemahaman nilai- ini penulis berusaha mengeksplorasi nilai Pancasila begitu penting. Sebab, urgensi Pancasila sebagai bintang Pancasila merupakan dasar filosofi penuntut bagi bangsa ini.

Pertama, Pancasila sebagai pebangsa Indonesia. Ketika mereka sudah memahami dan mengimple- nyaring dari arus globalisasi. Perlunya mentasikannya dalam kehidupan pembudayaan nilai-nilai Pancasila sehari-hari, maka kebersamaan dan tidak sekedar memahami saja, namun harus dihayati dan diwujudkan dalam persatuan akan tetap terjaga.

pengalamannya oleh setiap diri pribadi dan seluruh masyarakat sehingga menumbuhkan kesadaran dan kebutuhan untuk melaksanakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila.

Kedua, Pancasila sebagai bintang penuntun bagaimana Indonesia bisa inovatif dan kreatif, sehingga menjadi bangsa yang berdaulat. Selebihnya, Pancasila tidak sekedar dipahami sebagai alat pemersatu bangsa yang sarat dengan nilai nilai toleransi tetapi juga nilai nilai progresif yang bisa membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, adil dan makmur dengan mempelajari dan mengelola IPTEKS secara kreatif dan inovatif.

Ketiga, Pancasila sebagai ideologi negara haruslah dijaga dengan membangun kesadaran tentang saling menjaga dan melindungi; membangun kepercayaan dengan tindakan, bukan dengan retorika kosong. Terutama yang paling penting ialah tegaknya keadilan dan hukum yang berdiri di atas semua golongan, bukan pada segelintir golongan. Ketegasan dan tindakan konkret yang konsisten serta komitmen mengimplementasikan nilainilai Pancasila inilah yang perlu kita sungguhkan bukan sekedar kata dan retorika tapi bukti nyata demi kebaikan kehidupan bersama.

Melalui ketiga poin dari urgensi Pancasila diataslah sekiranya diterapkan dengan baik mampu menjadi bintang penuntut bagi bangsa ini.

Selain itu, melalui peringatan Hari lahirnya (Harlah) Pancasila inilah penting adanya untuk menegaskan kembali bahwa bangsa Indonesia memiliki landasan bernegara dan Pancasila sebagai cerminan karakter bangsa, yang acap kali kita diingatkan kembali untuk berpijak dan berpedoman pada nilai-nilai Pancasila.

Peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni hendaknya disesuaikan dengan perkembangan zaman. Pancasila yang ditetapkan sebagai dasar negara merupakan visi besar yang sudah mendunia. Sila kelima Pancasila adalah bagian paling penting dari filosofi kenegaraan Indonesia.

M

engutip potongan pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945. Beliau dengan tegas mengatakan Indonesia Merdeka tidak hanya mengejar demokrasi politik saja, tetapi juga harus mewujudkan keadilan sosial.

Namun, tidak ada jalan pintas untuk menuju keadilan sosial. Faktor etos kerja bangsa, daya kreativitas dan kekuatan inovasi segenap bangsa secara alamiah bisa mempercepat terwujudnya keadilan sosial.

Bertolak dari itulah Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Salah satu hal yang diatur dalam Perpres tersebut terkait Dewan Pengarah BRIN. Dalam aturan ini tertulis pejabat Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) merangkap jabatan di lembaga baru ini.

Rangkap jabatan pejabat BPIP dengan BRIN menandakan betapa pentingnya iptek untuk merumuskan keadilan sosial yang relevan pada saat ini. Keadilan sosial adalah konsepsi atau teori yang sudah sangat tua tetapi terus berkembang sesuai dengan semangat zaman.

Menarik sekali konsepsi keadilan sosial model Soekarno. Hal tersebut pernah beliau ditegaskan dalam sebuah pidato kuliah umum tentang Pancasila yang diselenggarakan Liga Pancasila di Istana Negara.

Menurut Bung Karno arti dari kata keadilan sosial ialah suatu masyarakat adil dan makmur, berbahagia buat semua orang, tidak ada penghinaan, tidak ada penindasan, tidak ada penghisapan. Tidak ada exploitation de l’homme par

S

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dr Seotomo Surabaya, Ketua Umum Ikatan Cendikiawan Muslim (ICMI) Muda Jawa Timur, Direktur Regional Indonesia Council for Small Business (ICSB) Jawa Timur.

Komitmen Membumikan Nilai-nilai Pancasila

etiap 1 Juni ingatan bangsa Indonesia secara kolektif selalu diingatkan akan sejarah hadir dan urgensinya sebuah ideologi bagi suatu bangsa, yakni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila, yang menjadi ideologi sekaligus dasar negara yang mampu mempersatukan bangsa dari Sabang sampai Merauke. Momen terciptanya Pancasila saat inipun sekiranya bisa menjadi renungan bagi rakyat Indonesia dalam hidup berbangsa dan bernegara.

Mengingat Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, maka sudah semestinya dalam berpikir dan bertindak bangsa Indonesia harusnya dipengaruhi oleh ideologi Pancasila, atau sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan begitu pancasila seharusnya menjadi weltanchau bagi kehidupan bernegara, yakni suatu ideologi yang memiliki ciri atau pembeda dengan ideologi yang lainnya (ideology Prismatik).

Pancasila di tengah benturan digital Pancasila adalah jiwa dari bangsa Indonesia. Untuk menjaga keutuhan Pancasila, dibutuhkan peranan para pemuda bangsa. Oleh karena itu diperlukan pengetahuan tentang nilai-nilai pancasila. Tetapi kenyataannya nilai-nilai Pancasila kini mulai terkikis oleh perkembangan teknologi di era digital. Era saat ini generasi muda mengalami benturan-benturan di media digital.

Oleh sebab itu, penanaman nilainilai Pancasila penting untuk meningkatkan kepedulian masyarakat, khususnya generasi milenial terhadap sesama. Sebab, pesatnya perkembangan teknologi di era digital ini kerap membuat generasi milenial kehilangan kepekaan terhadap lingkungan sekitar.

Pemahaman nilai-nilai Pancasila begitu penting. Sebab, Pancasila merupakan dasar filosofi bangsa Indonesia. Ketika mereka sudah memahami dan mengimplementasikan-

Dosen PPKn, Universitas Muhammadiyah Malang

PEMIMPIN UMUM: Nawang Esthi Lestari PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGGUNG JAWAB: Wahyu Kuncoro SN WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : Wawan Triyanto REDAKTUR PELAKSANA: Gatot Suryo Widodo KOORDINATOR LIPUTAN : Bambang WN REDAKTUR: Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendi Dimyati, Andre Endrayana Sasmita, Helmi Supriyatno, Zainal Ibad Reporter : M. Ali, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Adit Hananta Utama, Abed Nego, Gegeh Bagus Setiadi, Diana Rahmatus Sholichah, Achmad Tauriq Imani Fotografer: Trie Diana Indahwati, Oki Abdul Sholeh Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Kediri: Ervan Kholis, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Dwi Wismo Wardono, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Agus Irianto, Samsul Arifin, Bondowoso: Ihsan Khalil, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Ponorogo: Yanuar Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Arif Yulianto Mojokerto: Hasan Amin, Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Trenggalek: Wahyu Asmoro, Jakarta: Tjitjik Rahayu.

Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh, Rendy Agung. Sekuriti: Saiful Hidayat, Akhmad Mukhdor Daniyal, Ucha Torindiansyah Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press, Kawasan Industri SIER, Jl. Rungkut Industri III No.49, Surabaya SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

PELAYANAN PUBLIK Bupati Canangkan Pembangunan Masjid Baiturrahman Pemkab Jombang Halaman 5

Kamis Kliwon, 3 Juni 2021

Jombang, Bhirawa Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab mencanangkan pembangunan Masjid Baiturrahman yang berada di Sekretariat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang, Rabu (02/06). Pencanangan dilakukan setelah Bupati Mundjidah Wahab memimpin apel kerja pegawai di lingkup Sekretariat Pemerintah Kabupaten Jombang.

istimewa

Bupati Mundjidah Wahab saat mencanangkan pembangunan Masjid Baiturrahman, Pemkab Jombang, Rabu (02/06).

Rehab masjid Pemkab Jombang ini berasal dari dana Swadaya seluruh ASN dan para donatur yang diperkirakan akan menghabiskan anggaran sekitar Rp 5 Miliar Rupiah. Pencanangan ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Bupati Jombang Hj Mundjidah Wahab, dan selanjutnya diserahkan kepada para tukang yang akan bekerja.

Bupati Jombang juga mengajak para ASN Pemkab Jombang untuk berlomba lomba beramal jariyah,

bersedekah, berinfaq dan melaksanakan amal kebaikan.

Ini disampaikan Bupati Mundjidah Wahab yang juga sekaligus pada kesempatan tersebut mencanangkan Rehab Pembangunan Masjid Baiturrahman yang ada di kantor Sekretariat Pemkab Jombang.

“Terimakasih kepada para donatur, semoga amal jariyah kita ini akan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT. Amal jariyah inilah yang kelak akan menolong kita di

akhirat,” tutur Bupati Jombang.

Sementara sebelumnya, apel kerja yang digelar di halaman Kantor Pemkab Jombang tersebut tetap mengedepankan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid 19. Seluruh karyawan dan karyawati berbaris berjarak dan bermasker. Apel diawali dengan pembacaan Sholawat Tibbil Qulub yang dipimpin langsung oleh Bupati Mundjidah Wahab.

Selain memberikan arahan kepada para karyawan dan karyawati di lingkup Pemkab Jombang, apel pagi dirangkai dengan penyerahan tali asih kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Jombang yang purna tugas.

Atas nama Pemerintah Kabupaten Jombang, saya sampaikan uca-

pan terimakasih kepada seluruh ASN yang telah mematuhi dan menaati Protokol Kesehatan,” kata Bupati Jombang.

Bupati Mundjidah Wahab menuturkan, dimanapun dan kapanpun ASN harus menjadi contoh, teladan dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya melakukan pencegahan penyebaran Covid-19 demi kesehatan bagi diri sendiri dan orang lain.

“Oleh karenanya, ayo setiap apel pagi kita bacakan sholawat, agar Pemerintah Kabupaten Jombang dan masyarakatnya senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah SWT, diberikan kesehatan yang baik, serta keselamatan dalam melaksanakan tugas kita sebagai abdi negara, abdi masyarakat,” ucap Bupati Jombang. [rif]

LINTAS PELAYANAN

OJK Barsama Anggota DPR RI Ajak Masyarakat Waspadai Investasi Bodong Surabaya,Bhirawa Pinjaman online atau investasi bodong kini semakin diminati masyarakat. Seiring dengan perkembangan teknologi ditambah lagi dengan masa Pandemi, permintaan masyarakat terkait pinjaman online semakin meningkat. Pada sebagian masyarakat pinjaman online ini menjadi solusi bagi yang membutuhkan.

Indah Kurnia anggota DPR RI mengajak masyarakat untuk Waspada terhadap Investasi bodong.

Ajakan ini disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi bertajuk Waspada Investasi Bodong, di Surabaya.

“Masyarakat Indonesia harus cerdas menghadapi ajakan-ajakan Investasi yang terkesan menggiurkan, namun pada akhirnya menjerumuskan”.

Rata-rata bunga tabungan perbankan itu tidak sampai 3%, maka logikanya kalo ada tawaran investasi yang menjanjikan bunga sampai jauh diatas itu, berarti patut diwaspadai”, demikian penjelasan anggota DPR-Ri Fraksi PDI Perjuangan ini.

Selain Indah Kurnia, hadir pula dalam kesempatan Sosialisasi yang digelar sebagai rangkaian HUT Kota Surabaya ke 728 itu adalah Budi Susetyo Deputi direktur pengawasan Bank OJK Jatim serta Inggit Mawarsih Kabag Edukasi Pembinaan Konsumen.

Dalam paparannya, Inggit memyampaikan bahwa masyarakat diminta waspada san mengenali ciri-ciri Investasi bodong atau ilegal. Ciri-ciri itu antara lain: Menjanjikan imbal hasil tinggi dalam waktu singkat dengan minim resiko [ma]

IKK Bulan Mei Lebih Rendah Perbaikan Keyakinan Konsumen Tertahan Malang, Bhirawa Survei Bank Indonesia (BI) terhadap konsumen dilakukan secara periodik untuk mengetahui keyakinan konsumen mengenai kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi terhadap kondisi perekonomian pada 6 (enam) bulan mendatang.

Kepala BI Malang Azka Subhan Aminurrido, Rabu (2/6) kemarin, mengemukakan Nilai indeks yang lebih dari 100 mengindikasikan bahwa konsumen optimis terhadap kondisi maupun ekspektasi ekonomi.

Menurut Azka, Survei Konsumen BI Malang mengindikasikan perbaikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi tertahan pada Mei 2021. Hal tersebut tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Mei 2021 sebesar 98,58, lebih rendah dibandingkan dengan capaian pada bulan April 2021 sebesar 103,50. “Perbaikan keyakinan konsumen yang tertahan terjadi pada seluruh kategori tingkat pengeluaran dan mayoritas kelompok usia,”tuturnya.

Azka menyampaikan, perbaikan keyakinan konsumen yang tertahan pada Mei 2021 terutama disebabkan oleh menurunnya persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini maupun ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi pada 6 bulan yang akan datang.

Pada Mei 2021, persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini melemah dari bulan sebelumnya. Hal ini diindikasi karena kembali diberlakukannya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam skala mikro dan pelarangan mudik pada saat momen Idul Fitri 1442H yang menyebabkan kembali menurunnya aktivitas ekonomi masyarakat. [mut]

Wali Kota Pasuruan, H Saifullah Yusuf secara simbolis menyerahkan bantuan RTLH kepada sejumlah warga di Gedung Gradika Bakti Praja Kota Pasuruan, Rabu (2/6).

Hilmi Husain/Bhirawa

Tahun Ini, Pemkot Pasuruan Rehab Ratusan RTLH Pasuruan, Bhirawa Pemkot Pasuruan terus memperhatikan Rumah Tak Layak Huni (RTLH) di Kota Pasuruan. Tahun ini, sebanyak 172 keluarga menerima bantuan dari 1.700 keluarga di Kota Pasuruan yang butuh bantuan.

Wali Kota Pasuruan, H Saifullah Yusuf menyampaikan ratusan penerima bantuan bantuan berasal dari 33 kelurahan dan 4 kecamatan. Bantuan itu merupakam bagian dari warga yang memiliki rumah belum layak

dan masuk kategori tak sehat.

“Karena keterbatasan anggaran, tahun ini baru 172 keluarga yang mendapatkan bantuan. Ditahun berikutnya, tentu kami berjanji akan menambah banyak lagi untuk penerima bantuannya,” ujar Gus Ipul saat menyerahkan bantuan RTLH secara simbolis di Gedung Gradika Bakti Praja Kota Pasuruan, Rabu (2/6).

Sebelumnya, para penerima bantuan harus melewati proses verifikasi yang dilakukan Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Kriteria utama penerima bantuan yaitu mereka yang memiliki rumah yang tidak sehat dan tidak menunjang keselamatan keluarga.

“Para penerima bantuan harus benar-benar menggunakan uangnya untuk renovasi rumah. Jangan dipakai untuk hal lainnya,” kata Gus Ipul.

Pejabat nomer satu di Kota Pasuruan ini mengharapkan renovasi yang diutamakan adalah pembangunan

toilet. Itu karena di Kota Pasuruan saat ini masih ada 2.500 keluarga yang tak memiliki jamban.

“Dahulu, ruang tamu harus baik.

Kini, toilet dan dapurnya harus bersih. Makanya, saat ini pola pikirnya itu harus di balik,” imbuh Gus Ipul.

Para menerima bantuan sebesar Rp 17.500.000 per keluarga. Bantuan diberikan dan harus digunakan untuk proses renovasi rumah agar lebih bersih dan layak huni. [hil]

Akibat Pandemi dan Gempa Bumi, Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Malang Berubah Kab Malang, Bhirawa Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Malang tidak bisa kerjakan secara maksimal. Karena hal ini disebabkan adanya Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan bencana gempa bumi di Kabupaten Malang pada bulan April-Mei 2021.

Sehingga alokasi anggaran untuk perencanaan pembangunan ada perubahan untuk penanganan Pandemi Covid-19 dan penanganan gempa bumi.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang Tomie Herawanto, Rabu (2/6), kepada wartawan mengatakan, akibat Pandemi Covid-19 dan bencana gempa bumi,

hal ini telah membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang merubah alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 4,2 triliun. Meski memiliki anggaran sebesar itu, namun dari sisi perencanaan pembangunan berubah-ubah. Sehingga apa yang sudah kita rencanakan selalu berubah, karena terjadi faktor diluar dugaan kita, seperti penanggulangan penyakit dan bencana alam.

“Jadi adanya faktor itu, maka perencanaan pembangunan yang sudah tersusun menjadi berubah.

Tentunya telah berpengaruh pada anggaran, dan anggaran dibagi untuk penanganan Pandemi Cov-

id-19, penanganan gempa bumi, dan anggaran untuk pelaksanaan pembangunan,” tuturnya.

Artinya, lanjut Tomie, anggaran yang ada disesuaikan kebutuhan, sehingga perlu refocusing dan realokasi. Sedangkan APBD Kabupaten Malang tahun 2021 ini sebesar Rp 4,2 triliun, dan secara akumulasi terbesar untuk sektor pendidikan, yang disusul sektor kesehatan, dan infrastruktur. Sedangkan dari besarnya APBD itu, diantarnya Rp 715 miliar sebagai APBD murni. Sementara, besaran refocusing itu dilakukan pada anggaran untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Malang sebesar 33 persen. [cyn]

Si Ting Ting dari Probolinggo untuk Indonesia

Informasikan Tracing-Testing Covid-19 Cepat dengan Si Ting-Ting Pemerintah Kabupaten Probolinggo kini memiliki aplikasi khusus penyedia update informasi tracing dan testing Covid-19. Adanya aplikasi ini diharapkan menjadi sarana penyedia informasi yang cepat, tepat, akurat, dan berkelanjutan bagi jajaran Satgas Penanganan Covid-19.

Si Ting–Ting, begitu aplikasi baru itu diberi nama. Nama itu merupakan singkatan dari Sistem Informasi Tracing dan Testing. Aplikasi ini telah di-launching oleh Bupati Probolinggo P. Tantriana Sari, di Pendapa Prasaja Ngesti Wibawa Kabupaten Probolinggo, Rabu (2/6).

Bupati mengemukakan, Si TingTing awalnya adalah ide bersama yang tercetus pada awal Februari lalu.

Dalam Penanganan Covid-19, Pemkab Probolinggo sangat membutuhkan sebuah aplikasi cerdas yang mampu menyajikan informasi awal terkait Covid-19 kepada seluruh pemangku level kebijakan. “Pada tingkat kabupaten dan kecamatan secara real-time dan rutin,” katanya.

Menurutnya, Si Ting-Ting dibuat khusus bagi para stakeholder Satgas Penanganan dan Pencegahan Covid-19 Kabupaten Probolinggo.

Selanjutnya, segera diaplikasikan dengan baik agar manfaat dan tujuan pembangunan aplikasi ini seg-

era dirasakan stakeholder Satgas Penanganan Covid-19 dan masyarakat Kabupaten Probolinggo.

“Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada jajaran Diskominfo yang telah menerjemahkan hal ini dengan baik.

Semoga ikhtiar ini mampu menjadi salah satu aplikasi dan tools yang memudahkan kita dalam proses pengambilan kebijakan dan tindak lanjut penanganan Covid-19 di Kabupaten Probolinggo, yang lebih cepat, tepat, dan akurat,” ujar Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Probolinggo itu.

Bupati berharap, dengan tag line awal “Dari Probolinggo untuk Indonesia,” inovasi Si Ting-Ting ini diharapkan bisa menjadi salah satu inovasi daerah yang berkualitas. Serta, mampu menginspirasi daerah lain pada level regional maupun nasional.

“Karena saya pribadi belum pernah mendengar dan melihat sistem terintegrasi seperti ini di Indonesia.

Dengan semangat bersama, kita awali inovasi ini di Kabupaten Probolinggo. Bukan untuk prestige, namun karena fungsi dan manfaatnya untuk melayani masyarakat dengan lebih baik, serta selalu berupaya menjadi pemerintah daerah dengan tata kelola SPBE yang lebih baik dari tahun ke tahun,” jelasnya.

Untuk memperkuat hal tersebut Kepala Diskominfo Kabupaten Probolinggo Yulius Christian memberikan bimtek kepada seluruh operator puskesmas terkait aplikasi Si Ting-Ting di Ruang Madakaripura Lantai V. Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik, dan Persandian (Diskominfo) Kabupaten Probolinggo Yulius Christian menerangkan, kunci kerja aplikasi yang dibangunnya itu, ada pada entri data atau update info data di setiap saat dan secepat mungkin secara real-time.

Kecepatan ini, kata Yulius, tentu diawali dari Laboratorium RSUD Waluyo Jati Kraksaan, yang berwenang memberikan info awal terkait kasus Covid-19 di Kabupaten Probolinggo. “Yang kemudian akan tersampaikan kepada seluruh pemangku level kebijakan di tingkat kabupaten dan kecamatan secara

real-time dan rutin,” katanya.

Mantan Camat Sukapura ini menjabarkan, Si Ting-Ting membutuhkan operator dari rumah sakit, dinas kesehatan, kecamatan, dan puskesmas.

Setiap operator wajib selalu memonitor dan meng-update info terkait penanganan kasus Covid-19. Baik tentang perkembangan dan tindak lanjut yang sudah dilakukan sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

“Kami bertanggung jawab atas data dan informasi baik yang belum dientri maupun yang sudah dientri menjadi data agar tetap bersifat rahasia dan tidak disampaikan kepada publik. Yang terpenting adalah tindak lanjut dan penanganannya,” tutur Yulius.

Ia berharap, kehadiran Si TingTing mampu menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh stakeholder Satgas Penanganan Covid-19 untuk mempercepat proses pencegahan, tindak lanjut, dan penanganan Covid-19 di Kabupaten Probolinggo.

“Saat ini masih untuk level kecamatan, namun setelah evaluasi dan pengembangan, mudah-mudahan aplikasi ini bisa sampai pada level desa dan RT/RW,” tandasnya.

Launching Si Ting-Ting sebel-

wiwit agus pribadi/bhirawa

Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, S.E., Wabup Drs. HA. Timbul Prihanjoko, Sekda H. Soeparwiyono, Kepala Dinkes dr. Shodiq Tjahjono, dan Kepala Diskominfo Yulius Christian, menekan tombol launching Si Ting-Ting.

umnya disaksikan langsung oleh Wakil Bupati Probolinggo Drs. H.A. Timbul Prihanjoko, Sekretaris Daerah H. Soeparwiyono, beserta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Probolinggo. Sementara, untuk kepala puskesmas se-Kabupaten Probolinggo, mengikuti momentum

itu secara virtual melalui zoom meeting sehubungan dengan upaya pencegahan penularan Covid-19.

Pencanangan aplikasi ini juga ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama yang diwakili oleh kepala Diskominfo, kepala Dinkes, perwakilan camat, dan perwakilan kepala puskesmas. [Wap]

Bhir

PENDIDIKAN, KEBUDA

Halaman 6

Kamis Kliwon

Guru Agama Islam Wadul Dewan Soal Minimny Tulungagung, Bhirawa Puluhan Guru Agama Islam yang tergabung dalam DPD Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII) Kabupaten Tulungagung, Rabu (2/6) siang, mengadu ke DPRD Tulungagung karena minimnya formasi guru pendidikan agama Islam (PAI) dalam rekrutmen tenaga PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) tahun 2021 ini. Mereka kecewa dalam rekrutmen CASN ini, Pemkab Tulungagung hanya kebagian 14 formasi.

Guru PAI saat mengadu minimnya formasi Guru Agama Islam dalam rekrutmen CASN 2021 kepada pimpinan DPRD Tulungagung, Rabu (2/6) siang.

Menurut Ketua DPD AGPAII Kabupaten Tulungagung, Mujiono, putusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi yang hanya menetapkan kebutuhan formasi guru PAI sebanyak 14 formasi mem-

buat resah ratusan guru PAI honorer di Tulungagung. "Apalagi 14 formasi itu hanya untuk guru PAI SMP. Tidak ada yang untuk guru PAI tingkat SD,'' tandasnya.

Mujiono menyebut, jumlah formasi untuk guru PAI di Tulungagung

yang minim itu berbading terbalik dengan formasi serupa di wilayah sekitar Tulungagung. Seperti di Trenggalek dan Kediri. ''Di Kediri saja untuk formasi tenaga guru PAI sejumlah 185 formasi. Itu pun untuk SD dan SMP,'' bebernya.

Selanjutnya, Mujiono mengungkapkan, dari 636 jumlah lembaga SD negeri dan SD swasta di Kabupaten Tulungagung, kini yang tercatat sebagai guru PAI berstatus PNS hanya 265 orang saja. ''Jadi masih banyak guru pendidikan agama Islam di Tulungagung yang belum berstatus ASN,'' terangnya.

Mujiono menegaskan, DPD AGPAII Kabupaten Tulungagung

Pimpinan UIN KHAS Ziarah ke Makam Pendiri Kampus Jember, Bhirawa Setelah melaksanakan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila, Pimpinan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember, melakukan ziarah ke makam pendiri dan pimpinan kampus, Selasa (1/6). Ziarah dimulai dari makam KH Muhammad Siddiq, kemudian dilanjutkan ke makam KH Muchit Muzadi, KH Sahilun Nasir, KH Shodiq Mahmud, KH Dhofir Salam, KH Ilyas Bakri, KH Mahmud, KH Nizar, KH Yusuf Muhammad, KH Nadzir Muhammad, dan Prof Mahjuddin. Ziarah ini juga akan dilanjutkan ke Kediri, untuk berziarah ke Makam KH Achmad Siddiq.

Rektor UIN KHAS Jember, Prof Babun Suharto menjelaskan, ziarah makam pendiri kampus merupakan napak tilas perjuangan para pendiri

dan pimpinan kampus. ''Beliau - beliau inilah yang memiliki andil besar dalam berdirinya kampus ini, maka kita tidak boleh melupakan

jasa - jasa besar beliau,'' ungkapnya.

Prof Babun berharap, dengan ziarah yang telah dilakukan akan menimbulkan spirit atau semangat

Rektor UIN KHAS, Prof Babun Suharto bersama pimpinan lainnya saat lakukan kegiatan ritual ziarah ke makam - makam pendidiri Kampus UIN KHAS Jember, Selasa (1/6).

para pendiri dalam meneruskan perjuangan di dunia pendidikan. ''Kami berharap agar spirit para pendiri dan pimpinan yang telah mendahului kami, tetap diteruskan agar kampus ini semakin baik,'' tandasnya.

Seperti diketahui, setelah Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2021 ditandatangani Presiden Joko Widodo, maka Kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember telah bertransformasi menjadi UIN Jember.

Saat ini, Pimpinan UIN KHAS akan mengajukan pembukaan fakultas dan program studi baru. Seperti Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kehutan dan Lingkungan Hidup dan Fakultas Teknik. Diharapkan, dengan adanya pembukaan fakultas dan program studi umum tersebut, akan semakin mendapatkan kepercayaan masyarakat. [efi]

Semangat Kurangi Pengangguran di Masa Pandemi

BANGKU POJOK

SMKN 1 Rejotangan Gelar Bursa Kerja

hilmi husain/bhirawa

Sekolah di wilayah Kabupaten Pasuruan saat melakasanakan PTM.

Masih Banyak Sekolah Belum Bisa Menggelar PTM Pasuruan, Bhirawa Belasan sekolah di Kabupaten Pasuruan belum bisa menggelar uji coba Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Penyebabnya adalah vaksinasi untuk tenaga pendidik atau guru di sekolah belum tuntas. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, Ninuk Ida Suryani melalui Kasi Kurikulum Pendidikan Dasar, M Syafii, mengakui vaksinasi di sekolah masih belum tuntas. Guru baru mendapatkan satu kali vaksin. Totalnya ada 11 sekolah yang belum bisa melaksanakan PTM. "Berdasarkan petunjuk Satgas Penanganan Covid 19, syarat simulasi PTM adalah sudah selesainya vaksinasi guru dan tenaga kependidikan sebanyak dua kali. Sedangkan untuk satu kali, masih belum diperbolehkan,'' ujar M Syafiii, Minggu (1/6).

Sebanyak 11 sekolah itu terdiri dari 10 SD (Sekolah Dasar) dan 1 SMP Negeri. Semuanya tak bisa mengikuti PTM yang sedianya dimulai sejak Jumat (28/5) lalu. Ke 11 sekolah itu antara lain dari SMP Negeri 2 Bangil, SDN Manaruwi 1 dan SDN Manaruwi 2, SDN Masangan, SDN Raci 1 dan SDN Raci 2, SDN Gempeng 1 dan SDN Gempeng 2, SDN kalirejo, SDN Kalianyar 1 dan 2 serta SDN tambakan.

"Vaksin kedua baru dilakukan tanggal 2 Juni besok. Hal itu dikarenakan antara vaksin satu pertama dengan kedua harus ada jarak dua minggu atau 14 hari,'' papar Syafii.

Berdasarkan pantauan Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, uji coba PTM di wilayah Kabupaten Pasuruan berjalan lancar tanpa ada hambatan. Semua bisa melaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat.

Sementara itu, untuk sekolah swasta hingga saat ini vaksinasi masih belum merata. Pasalnya, di Kabupaten Pasuruan ada 717 lembaga Pendidikan SD Negeri maupun swasta. Di tingkat SMP totalnya mencapai 158 sekolah. [hil]

Tulungagung, Bhirawa Guna mengurangi pengangguran di masa Pandemi Covid 19, SMKN 1 Rejotangan menyelenggarakan Pekan Recruitment Bursa Kerja Khusus (BKK).

BKK dimulai Rabu (2/6) ini berlangsung secara offline dan online.

Menurut Kepala SMKN 1 Rejotangan, Masrur Hanafi, Rabu (2/6), acara bursa kerja diikuti 500 siswa dan alumni SMKN 1 Rejotangan dan akan berlangsung selama seminggu. ''Ada 21 perusahaan yang ambil bagian dalam bursa kerja,'' ujarnya.

Karena dalam masa pandemi Covid 19, menurut Hanafi, semua kegiatan perekrutan calon karyawan diharuskan menerapkan Protokol Kesehatan (Prorkes) dengan ketat. Utamanya, yang dilakukan dengan offline dan bertempat di SMKN 1 Rejotangan.

"Sesuai izin dari Satgas Covid 19 yang melakukan recruitment di sekolah menerapkan Prokes ketat. Ada pembatasan jumlah setiap gelombang, selain juga menjaga jaga jarak, cuci tangan dan pengukuran suhu tubuh serta memakai masker,'' paparnya.

Selanjutnya, ia menyebut bursa kerja di SMKN 1 Rejotangan sudah sesuai dengan Program Dirjen Pendidi-

kan Vokasi (Diksi) Kemendikbud.

Apalagi pada tahun 2022 mendatang bakal dimulai program baru, yakni pengembangan karier siswa dimulai sejak mereka masuk SMK. "Kami semingguan lalu bersama 30 kepala sekolah se-Indonesia diundang oleh Ditjen Diksi untuk mengevaluasi pedoman pusat pengembangan karier siswa,'' sambungnya. Sebelumnya, Ketua BKK SMKN 1 Rejotangan, Dedy Subagio mengungkapkan, dari 21 perisahaan yang berpartisipasi dalam acara bursa kerja hanya tiga perusahaan yang melakukan recruitmen secara offline. Sedang 18 perusahaan lainnya menggunakan virtual.

"Yang melakukan recruitment di sekolah berlangsung selama tiga hari.

Dan itu pun di bagi di tiga ruang besar dan setiap hari dibatasi jumlah peserta (recruitment) nya dengan dua gelombang,'' paparnya.

Dedy berharap, semua peserta recruitment yang berasal dari siswa kelas XII dan alumni SMKN 1 Rejotangan dapat diterima di perusahaan yang dikehendaki. Apalagi bagi alumni SMKN 1 Rejotangan yang dulunya sudah bekerja namun terkena PHK akibat pandemi Covid 19. [wed]

Pelantikan Dr. Siti Marwiyah yang terpilih menjadi Rektor perempuan pertama di kampus Universitas D

Unitomo Lantik Rektor Wanita Surabaya, Bhirawa Universitas Dr Soetomo (Unitomo) Surabaya melatik Rektor Periode 2021 - 2025.

Dr Siti Marwiyah terpilih menjadi perempuan pertama sekaligus rektor ke-9 yang menggantikan Dr Bachrul Amiq yang telah menjabat selama dua periode.

Tak hanya pelantikan rektor, dalam kesempatan ini juga dilalukan pelantikan Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, Amirul Mustofa, Wakil Rektor 2 Bidang Keungan Suyanto, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan, dan Wakil Rektor 4 Bidang Kerjasama dan Promosi Nur Sayidah. Pelantikan rektor dan wakil rektor ini berhasil memenangi proses pemilihan dengan meraih 18 dari 27 suara anggota senat.

Menurut Rektor Unitomo, Dr Siti Marwiyah, komitmennya untuk menjalankam kepemimpinan transformatif dalam memimpin Unitomo empat tahun kedepan.

"Kami akan banyak mem-

beri dorongan motivasi dan melakukan fungsi enabling terhadap seluruh elemen civitas akademika guna merangsang munculnya ide - ide baru untuk mengatasi setiap persoalan yang muncul baik lingkungan Unitomo dan masyarakat,'' ujarnya wanita kelahiran Pamekasan, 28 April 1968.

Usai dilantik ta jajaran akan beberapa progr dirancang sebe erti menggand industri dan p tuk mewujud Belajar Kam (MBKM). ''K juga untuk me Unitomo,'' ura

Dr. Siti Marwiyah yang terpilih menjadi Rektor perempuan per

Peserta recruitmen mengerjakan soal tes psikologi dalam pekan bursa kerja di SMKN 1 Rejotangan, Rabu (2/6).

GALERI

SISWA

Ma'had Aly Sunan Bejagung Resmi Berdiri di Bumi Wali Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Dr Drs H Abdul Halim Iskandar MPd didampingi Bupati Tuban, H Fathul Huda dan Wakil Bupati Tuban, H Noor Nahar Hussein MSi menghadiri launching Ma'had Aly Sunan Bejagung, serta Harlah ke 23 Ponpes Sunan Bejagung Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, Minggu (30/5).

Oleh: Khoirul Huda, Kabupaten Tuban

khoirul huda/bhirawa

Rais Am PBNU KH Miftahul Akhyar PBNU yang juga Ketua MUI Pusat penandatanganan prasasti Ma'had Aly Sunan Bejagung.

Ponpes yang diasuh KH Abdul Matin Djawahir kali ini semakin maju, setelah lolos menjalani berbagai macam survei dari Kemenag Tuban dan Kemenag Jawa Timur. Kini, Ponpes sudah resmi ada Ma'had Aly yakni kampusnya pesantren yang mahasiswanya para santri yang fokus mendalami kajian Islam berbasis Kitab Kuning.

Dalam sambutannya, Bupati Tuban, H Fathul Huda menyam-

paikan, setiap kali hadir ke Ponpes Sunan Bejagung selalu meresmikan dan bukan peletakan batu pertama, termasuk launching yang menandakan KH Abdul Matin tidak pernah minta bantuan, bahkan bupati tidak pernah menerima proposal dari Ponpes Sunan Bejagung.

"Pelajaran yang saya peroleh dari beliau adalah barang siapa yang mau mengabdi kepada Nahdhatul Ulama dengan

penuh keikhlasan, ternyata hal yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin,'' ungkapnya Bupati Huda berharap launching Ma'had Aly ini bisa diteruskan oleh dzuriyahnya, karena idealnya pendidikan santri bisa menjadi mahasantri.

Sementara itu, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, H Abdul Halim Iskandar menyampaikan, dalam rangka launching Ma'had Aly satu tujuan yang ingin dicapai bagaimana santri Ma'had Aly bisa membaca kitab.

"Dari situ saya ingin lulusan atau peserta perkuliahan adalah santri yang siap dan mampu menjawab perkembangan zaman,'' harapnya Lebih lanjut, Abdul Halim juga meminta doa dan restu

kepada para kiai agar amanah yang diemban kepadanya bisa berupaya semaksimal mungkin menurunkan kemiskinan di tingkat desa bisa dilalui dengan baik. "Kami sudah melakukan pendataan tingkat desa mencapai 60% dan sudah bisa melihat secara lebih detail kemiskinan di desa yang sebelumnya datanya masih tumpang tindah, karena setiap sektor mempunyai data sendiri yang berbeda jadi kali ini kami turun sendiri,'' ujarnya Dalam acara ini juga diisi tausiyah oleh KH Agus Ali Mashuri Wakil Ketua PBNU Jatim dan KH Miftahul Akhyar Ketua PBNU sekaligus Ketua MUI, serta penandatanganan prasasti Ma'had Aly secara virtual oleh Prof Dr H Muhammad Ali Ramdani. [*]

rawa

& OLAHRAGA ya Formasi PPPK

AYAAN

n, 3 Juni 2021

Halaman 7

Rektor UHW Perbanas Lantik Wakil Rektor, Dekan dan Wakil Dekan

memohon pada DPRD Tulungagung dan Bupati Tulungagung untuk mengusulkan tambahan formasi guru PAI dalam pengadaan CASN tahun 2021 kepada BKN dan Menpan RB. Hal itu untuk memenuhi prinsip kebutuhan, keadilan dan kebijkasanaan. "Kami mengimbau pada guru PAI yang sedang memperjuangkan nasibnya untuk tetap solid memperjuangkan haknya ke pemerintah dan tidak mengorbankan tugas mengajar,'' tuturnya.

Dilain pihak, menanggapi keluhan para guru PAI ini, Ketua Komisi A DPRD Tulungagung, Gunawan, menyatakan belum bisa menjawab keluhan para guru PAI itu. Namun,

Surabaya, Bhirawa Setelah resmi berubah bentuk menjadi perguruan tinggi, Universitas Hayam Wuruk (UHW) Perbanas melantik Wakil Rektor, Dekan dan Wakil Dekan, Rabu (2/6). Pelantikan untuk jabatan baru UHWuruk Perbanas ini diikuti delapan orang. Pelantikan dipimpin Rektor UHW Perbanas, Dr Yudi Sutarso.

Menurut Rektor UHW Perbanas, Dr

ia berjanji akan segera melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mencari solusinya.

"Nanti akan diagendakan untuk duduk bersama dengan BKPSDM, Dindikpora dan Kantor Kementerian Agama Tulungagung. Kami segerakan,'' ujarnya.

Hal yang sama dikatakan Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, yang juga ikut hadir bersama pimpinan dewan lainnya saat menerima kedatangan para guru PAI. Marsono berjanji akan menindaklanjuti keluhan para guru PAI dengan memanggil beberapa instansi terkait. ''Termasuk nanti juga Sekda Tulungagung,'' ucapnya. [wed]

Yudi Sutarso, pelantikan ini berdasarka Surat Keputusan Pimpinan UHW Perbanas Nomor 3818/Kp.20003/05/ 2021 tertanggal 25 Mei 2021. Untuk Wakil Rekto 1 Bidang Akademik, Dr Drs Emanuel Kristijadi, Wakil Rektor 2 Bidang Sumber Daya, Dra Gunasti Hudiwinarsih, dan Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr Drs Soni Harsono MSi.

Sementara itu, untuk Dekan dan Wakil Dekan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan UHW Perbanas Nomor 3822/Kp.20003/05/2021 tanggal 25 Mei 2021. Jabatan baru (dekan dan wakil dekan) akan mengisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), yang meliputi dekan 1 FEB Bidang Akademik, Penelitian dan Pengabdian, wakil dekan 2 FEB Bidang Kemahasiswaan dan Ker-

Rektor UHW Perbanas, Yudi Sutarso beserta jajaran usai melantik Warek, Dekan dan WaDek di kampus setempat, Rabu (2/6).

jasama, serta dekan Fakultas Teknik dan Desain. Selain itu, wakil dekan Fakultas Teknik dan Desain Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Penelitian, Pengabdian, dan Kerjasama.

Nantinya, lanjut Yudi, Faktultas Ekonomi dan Bisnis UHW Perbanas menaungi sejumlah program studi, antara lain Magister Manajemen, Sarjana Akuntansi, Sarjana Manajemen, Sarjana Ekonomi Syariah, Diploma 3 Akuntansi dan Diploma 3 Perbankan dan Keuangan. "Untuk Fakultas Teknik dan Desain akan diperuntukkan bagi program studi baru, yakni Sarjana Sistem Informasi, Sarjana Teknik Informatika, dan Sarjana Desain Komunikasi Visual (DKV),'' tambahnya.

Yudi mengatakan, pelatikan jabatan baru ini tentunya menyesuaikan dengan bentuk perguruan tinggi yang saat ini sudah menjadi universitas. Ke depan, pihaknya segera beradaptasi dengan struktur organisasi yang baru.

Dengan begitu diharapkan dapat memudahkan dalam manajerial untuk mencapai visi dan misi institusi.

"Di awal usai pelantikan sekarang untuk memperkenalkan tiga Prodi baru Fakultas Teknik dan Desain. Karena saat ini kita mulai beralih dari School of Banking menjadi Universitas Bisnis berbasis Fitech (Financial Technology, red),'' tandasnya. [ina]

Rekrut Alumnus Vokasi Keperawatan Unair untuk Program Home Care Service Lamongan, Bhirawa Pemerintah Kabupaten Lamongan saat ini tengah merumuskan kerjasama dengan Vokasi Keperawatan Universitas Airlangga (Unair) Surabaya. Kerjasama ini akan mendukung Program Pelayanan Kesehatan Home Care Service yang dilaunching Kamis (3/6) hari ini oleh Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi.

Bupati Yuhronur saat menerima silaturrahmi dan audiensi dari Fakultas Vokasi Universitas Airlangga yang dipimpin Dr Anwar Ma'ruf selaku Dekan Fakultas Vokasi Unair, di ruang kerjanya, Rabu (2/6).

Menurut Bupat, Pemerintah Kabupaten Lamongan akan meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat melalui Home Care Service yang rencananya akan di-

launching besok (hari ini, rred). Di sini masih membutuhkan banyak tenaga kesehatan yang kompeten.

Kepala Dinas Kesehatan dr Taufik Hidayat yang turut hadir dalam audiensi juga membenarkan terkait kebutuhan tenaga kesehatan itu.

"Nantinya tiap desa akan ada tenaga kesehatan yang siap melakukan home care service, minimal ada 474 desa/kelurahan sehingga dibutuhkan sebanyak itu,'' jelas dr Taufik Hidayat.

Bupati berharap agar nantinya tidak hanya program studi vokasi keperawatan saja yang ada di Kabupaten Lamongan. Apalagi Pemerintah Kabupaten Lamongan telah menghibahkan tanah kepada Unair.

"Agar tanah itu bisa dimanfaatkan sebaik - baiknya. Program studi yang disediakan juga harus dita-

mbah tidak hanya keperawatan saja tetapi program studi bidang kesehatan yang dibutuhkan Kabupat-

en Lamongan, misalnya radiologi, fisioterapi, rekam medis dan K3,'' harap bupati. [aha.yit]

Alimun Hakim/bhirawa

Peningkatan pelayanan kesehatan digagas Pemkab Lamongan yang bekerjasama dengan Alumnus Vokasi Keperawatan UNAIR.

Kemahasiswaan Filkom Meluncurkan Portal Informasi Layanan Kemahasiswaan oky abdul sholeh/bhirawa

Dr Soetomo (Unitomo) Surabaya periode 2021-2025, yang menggantikan Dr Bachrul Amiq. Rabu (2/6).

a Pertama Periode 2021-2025

k, Dr Siti besermelaksanakan ram yang telah elummya. Sepdeng beberapa pemerintah undkan Merdeka pus Merdeka Kerjasama ini engembangkan ainya usai pel-

antikan, Rabu (2/6).

Kedua, Dr Siti berencana membuat sebuah terobosan dengan mendirikan Prodi Diploma yang berkaitan dengan kebencanaan.

"Karena Indonesia rawan bencana kami akan membuka Prodi Diploma tentang kebencanaan ini yang saya kira masyarakat akan tertarik, kare-

rtama di kampus Universitas Dr Soetomo (Unitomo) Surabaya

na akan langsung praktek pada alam,'' papar dia.

Dr Siti melanjutkan, banyak program yang nantinya akan difokuskan selain terkait kebencanaan. Termasuk tentang unit kepariwisataan Unitomo. ''Kami sudah siapkan perangkat dan dinotariskan. Sudah banyak yang membantu ini untuk menggerakkan ini. Dari luar Unitomo juga. Kalau di luar kami mempunyai Basarnas dan selanjutnya akan mempunyai Dapuma,'' pungkas dia.

Sementara itu, Menkopolhukam, Prof Machfud MD yang hadir dalam pelantikan Rektor Unitomo menitipkan pesan amanah untuk Marwiyah dalam memimpin Unitomo. Pasalnya, Marwiyah sendiri merupakan adik kandungnya.

"Dalam keluarga saya, selalu dikatakan bahwa jabatan itu amanah. Karena itu jangan merasa memiliki. Sehingga jika masa jabatan sudah selesai harus diserahkan kembali,'' katanya. [ina]

Malang, Bhirawa Bagian kemahasiswaan Fakuktas Ilmu Komunikasi (Filkom) menciptakan Portal Informasi Layanan Kemahasiswaan (Porski), laman ini berbasis web yang diintegrasikan dengan fitur Google Form.

Ide pembuatan Porski ini berasal dari Hermawan Dwi Putra SH MH dan Dyah Anggraeni SE, keduanya merupakan bagian Bimbingan Kemahasiswaan dan Koordinator Tata Usaha Filkom Porski sangat membantu dalam bidang layanan kema-

hasiswaan, apalagi di masa pandemi saat ini sehingga memudahkan mahasiswa dalam pengurusan berkas administrasi yang berkaitan dengan kemahasiswaan.

Porski ini dari sisi bagian kemahasiswaan menciptakan sistem untuk merekap data pengajuan dari mahasiswa sesuai standar yang ditetapkan fakultas. Data tersimpan dengan rapi pada Google Drive Sistem Informasi Manajemen Pemeringkatan Kemahasiswaan (Simkatmawa), Sistem Akuntabili-

tas Kinerja Instansi Pemerintahan (Sakip), dan Indeks Kinerja Utama (IKU), serta akreditasi. Selain itu dari sisi pegawai kemahasiswaan akan mempermudah dalam membuat laporan capaian kinerja pegawai serta menciptakan efisiensi waktu dalam proses pengajuan sampai selesai.

"Dari sisi mahasiswa adalah terciptanya proses manajemen pengajuan berkas kemahasiswaan dalam mendaftar dan mengetahui antrian wisuda sehingga mahasiswa dapat setiap waktu mengetahui dan me-

Lulusan SMK Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo Siap Kerja Sidoarjo, Bhirawa Siswa lulusan SMK Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo yang telah dipersiapkan untuk terjun langsung ke dunia kerja atau siap kerja. Sebagai penunjang, para siswa dibekali enam sertifikasi kompetensi sebelum menjalani PKL. Terdiri dari sertifikat Rating (Juru Mudi Kapal), sertifikat BST (Keselamatan Diri), sertifikat AFF (Keselamatan Saat Kebakaran Kapal), sertifikat CCM 1 dan 2 (Keselamatan Kapal Penumpang).

Menurut Kepala SMK Mitra Sehat Mandiri, Apt Andri Priyoherianto S Farm MSi, diakhir semester para taruna akan menjalani ujian untuk mendapatkan sertifikat Cargo Handling dan Food Handling. SMK Mitra Sehat Mandiri sangat terbuka kepada lulusan SMK Pelayaran dari sekolah lainnya, yang belum bekerja untuk bisa difasilitasi pekerjaan.

Andri menjelaskan, seperti halnya sekolah - sekolah vokasi lain

yang menjanjikan kemandirian ekonomi bagi peserta didiknya.

Makanya, SMK Mitra Sehat Mandiri memiliki kebijakan memastikan masa depan para siswa. Dengan membuat standarisasi tertentu, tidak hanya standarisasi secara nasional tetapi juga internasional.

"Tentunya mengacu pada lemba-

ga sertifikasi resmi yang dipakai dunia kerja dan dunia industri. Hal ini sudah kami buktikan dengan adanya sertifikat kompetensi yang dijadikan penunjang ijazah kelulusan. Sertifikat kompetensi tersebut minimal yang dimiliki ada enam sertifikat,'' kata Andri, Rabu (2/6) kemarin.

Andri menegaskan, di masa lam-

Salah satu siswa SMK Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo sedang praktek di pelayaran.

DP3AP2KB Kota Batu Beri Pendampingan ke Sekolah dan Korban Kekerasan Anak Kota Batu, Bhirawa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Batu memberikan pendampingan dalam pengusutan kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap para siswi di sebuah sekolah swasta Kota Batu berinisial SPI. Pendampingan akan diberikan baik terhadap sekolah maupun para siswi yang menjadi korban.

Diketahui, kasus kekerasan dan pelecehan seksual ini sudah dalam penanganan Polda Jatim. Hal ini menyusul sudah dilaporkannya kasus ini oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) ke Polda beberapa waktu lalu. Menurut Kepala DP3AP2KB, MD Furqan, kasus ini tidak terkait dengan kegiatan belajar mengajar di SMA SPI. Karena dalam pengaduan yang menjadi terlapor adalah foundernya yang berinsial JE. "Lembaga sekolah SPI tetap bisa melakukan kegiatan seperti biasa.

monitor perkembangan status antrian wisudanya,'' tutur Hermawan.

Hermawan menjelaskan, Porski juga memberikan kepastian atau informasi yang valid mengenai info wisuda melalui website resmi fakultas. Ide untuk menciptakan Porski ini berasal dari kurangnya pengumuman secara informatif kepada mahasiwa tentang pendaftaran dan proses serta info antrian wisuda di lingkup fakultas, sehingga mahasiswa tidak dapat memantau pengajuan wisudanya. [mut]

Karena ini bukan tentang kegiatan belajar mengajar, tapi foundernya. Dan kalau kepala sekolah membantah, itu haknya,'' ujar Forqan, Selasa (1/6) Forqan menjelaskan, SPI merupakan sekolah favorit dengan pendidikan terbaik serta terakreditasi A. Para siswa SPI diorientasikan dalam pengembangan entrepreneurship atau kewirausahaan.

Para siswanya banyak yang berprestasi meskipun mereka dari anak - anak kurang mampu. "Anak-anak ini berasal dari enam agama yang ada di seluruh Indonesia, mereka kebanyakan anak yatim piatu yang ditolong SPI,'' jelas Furqon, Selasa (1/6). Dengan catatan yang apik ini, beberapa waktu lalu ada sineas yang membuat film khusus sekolah ini.

Perlindungan terhadap anak harus terus ditegakkan agar psikis mereka dapat berkembang normal.

Karena berorientasi entrepreunership maka sekolah SPI didesain sedemkian rupa dimana dalam komplek sekolah dibangun obyek wisata, perhotelan, serta berbagai wahana edukasi. "Karena sekolah ini berjenjang SMA, sekolah ini di bawah naungan Provinsi Jatim. Namun karena ada fungsi perlindungan anak kita datang ke Surabaya untuk melakukan pendampingan,'' terang Furqan.

Pemberitaan terkait kasus di SPI ini akhirnya mengusik Wali Kota Batu, Dra Hj Dewanti Rumpoko MSi. Ia mengaku shock atau kaget saat mendengar Sekolah SPI Kota Batu dilaporkan Komnas PA ke Polda Jatim.

"Saya shock mendengar pemberitaan ini. Saya belum tahu sejauh mana kebenarannya, karena saya belum bertemu secara langsung dengan siapa pun, baik dengan korban maupun dengan pihak sekolah, sehingga saya belum bisa berkomentar apa apa selain berdoa agar permasalahan ini bisa selesai dengan baik,'' ujar Dewanti. [nas]

pau, banyak orang yang berpikir mengenyam pendidikan di SMK adalah pilihan terakhir. Bahkan, sempat dipandang sebelah mata bagi orang banyak. Tapi kini, sekolah di SMK sudah sangat baik, tidak sama seperti dulu. "Karena, sekolah SMK sudah banyak mengalami perbaikan, dari hulu ke hilir,'' katanya.

Perbaikan tampak terlihat dari banyaknya dunia industri atau dunia kerja yang bekerjasama dengan SMK. Sehingga kemampuan lulusan SMK semakin bertambah, dengan menyerap ilmu yang telah diserap dari dunia kerja dan industri. Siswa SMK bisa magang di dunia industri dan kerja.

"Jadi, ilmu yang mereka serap sangat banyak dari dunia kerja dan industri.

Bila perusahaan atau dunia industri membutuhkan karyawan, biasanya didapat dari lulusan SMK. Karena, lulusan SMK memang dipersiapkan untuk terjun langsung di dunia kerja,'' terangnya. [ach]

GELANGGANG

Temui Atlet Paralympic Berprestasi, Wali Kota Hadi Belikan Sepatu untuk Rohman Probolinggo, Bhirawa Abdul Rohman Wahid, pemuda asal Kelurahan Jrebeng Wetan, Kecamatan Kedopok. Pelajar SMALB kelas II itu bertemu dengan orang nomor satu di Kota Probolinggo, Wali Kota Habib Hadi Zainal Abidin di rumah dinas. Rohman- panggilannya, datang tak sendiri. Ia didampingi pelatihnya yang juga Ketua Umum NPCI Nasser Aunurrofiq, Kepala Dispopar Budi Krisyanto. Rohman meraih juara II pada ajang Pekan Paralympic Provinsi Jawa Timur 2021 (Perpraprov) yang diselenggarakan tanggal 20 hingga 24 Mei waktu lalu. Ia berhasil meraih medali perak Cabor atletik lari 100 meter.

Rohman tergabung dalam Nasional Paralympic Committee Indonesia (NPCI), sebuah organisasi pembina atlet penyandang disabilitas. Sebelumnya, NPCI berada dalam nanungan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Namun pada tahun ini, merupakan tahun pertama secara resmi NPCI menjadi organisasi di luar naungan KONI setempat. Hari ini saya perintahkan (pelatih dan atlet Rohman) untuk ke toko sepatu. Kami belikan sepatu untuk digunakan berlatih dan persiapan tahun depannya.

Mudah - mudahan dari pemerintah bisa hadir di semua kegiatan yang ada dalam naungan KONI maupun di luar KONI. [wap]

JATIM MEMBANGUN Program Smart City Diharap Membangun Sinergitas Pembangunan Sumenep Kamis Kliwon, 3 Juni 2021

Halaman 8

Sumenep, Bhirawa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep Gelar Fasilitasi Tinjauan Lapangan Implementasi Smart City (Field Evaluation) Secara Daring.

Terdapat 6 dimensi utama dalam membangun Kota Cerdas (Smart City), yaitu smart governance, smart society, smart living, smart economy, smart environment, dan smart branding.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumenep, Edy Rasyadi mengatakan, upaya mewujudkan Kota Cerdas di Kabupaten Sumenep diperlukan program smart city tersebut sebagai alat sinkronisasi dan sinergi perencanaan program pemerintah daerah, sehingga akan lebih cepat mendorong proses pengembangan yang efisien dan efektif.

“Program Smart city ini diharapkan bisa menjadi alat singkronisasi program antar organisasi perangkat daerah” kata Edy Rasyadi, Rabu (2/6).

Sekda mengingatkan bahwa smart city ini bukan hanya program dinas komunikasi dan informatika, tapi program seluruh OPD yang ada di Kabupaten Sumenep untuk bekerja sama dengan masyarakat dalam rangka menciptakan solusi cerdas

Sekda Sumenep, Edy Rasyadi dalam acara Fasilitasi Tinjauan Lapangan Implementasi Smart City (Field Evaluation) Secara Daring

dengan kondisi komponen yang ada di daerahnya sesuai buku masterplan smart city kabupaten sumenep 2019-2028.

“Untuk mewujudkan smart city di kabupaten Sumenep, tentu membutuhkan dukungan dari segenap elemen, baik itu pemerintah, DPRD,

KELANA JATIM

Wabup Blitar Minta Sekda Baru Tingkatkan Kinerja Kabupaten Blitar, Bhirawa Dilantiknya Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Blitar yang baru, Izul Marom, Wakil Bupati (Wabup) Blitar, Rahmat Santoso berharap kinerja Pemerintahan menjadi lebih baik lagi kedepannya.

Wakil Bupati Blitar, Rahmat Santoso mengatakan dengan adanya Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Blitar secara definitif dapat membawa aura perubahan terutama meningkatkan kinerja roda Pemerintahan Kabupaten Blitar menjadi yang lebih baik.

“Dengan telah dilantiknya Sekda yabg baru, kedepan diharapkan akan lebih baik lagi kinerjanya,” kata Wabup Rahmat Santoso.

Lanjut Wabup Rahmat Santoso, dengan kehadiran Sekretaris Daerah baru ini juga bisa membantu merealisasikan programprogram ataupun Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Blitar serta dapat menjembatani koordinasi antara pemerintah daerah dengan anggota DPRD. “Sehingga jika kedua hal tersebut terlaksana dengan baik, maka Kabupaten Blitar bisa maju bersama dan sejahtera bersama,” ujarnya.

Selain dikatakan Wabup Rahmat Santoso, dalam waktu dekat dirinya juga berencana membuat gebrakan di sektor kesehatan dan juga berupaya untuk mensejahterakan masyarakat sesuai Visi Misinya.[htn]

Penghentian Proyek Pipanisasi di Sembayat Tanggungjawab Pelaksana Proyek Gresik,Bhirawa Pelaksana proyek pipanisasi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Giri Tirta Kabupaten Gresik, PT Gemilang Karunia Tama (GKT) harus bertanggung jawab penuh terkait dihentikannya proyek tersebut oleh warga Desa Sembayat, Kecamatan Manyar pada Senin (31/5).

Hal itu ditegaskan Siti Aminatus Zariyah, Dirut Perumda Giri Tirta menyikapi penghentian proyek pipanisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dari Bendung Gerak Sembayat (BGS) tersebut.

Menurut Riza, sapaan akrapnya, proyek pipanisasi tersebut sepenuhnya tanggung jawab kontraktor pelaksana, yakni PT GKT, termasuk dampak yang ditimbulkan.”Mulai sosialisasi dan dampak yang timbul dari kegiatan semua menjadi tanggung jawab pelaksana proyek,” katanya Rabu , (2/6).

Dijelaskan Riza, sesuai dengan rencana awal, proyek pipanisasi SPAM BGS dikebut demi memenuhi target commisioning test pada awal tahun 2021. Sehingga cakupan layanan air bersih yang didistribusikan oleh Perumda Giri Tirta Gresik bisa semakin luas dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Gresik.

Saat ini kata Riza, pihak kontraktor pelaksana telah mengerjakan pemancangan tiang untuk pondasi pompa air baku atau intake di BGS. Sesuai masterplan, intake yang dibangun mampu menampung air dari Bengawan Solo di BGS hingga 1.200 m3.[eri]

dunia usaha hingga masyarakat kabupaten sumenep” ungkapnya.

Sementara Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep, Ferdiansyah Tetrajaya menyampaikan bahwa dalam upaya menuju ke arah kota cerdas (smart city) pemerintah Kabupaten Sume-

nep telah melakukan berbagai rangkaian kegiatan diantaranya kegiatan bimbingan teknis manajemen resiko terhadap 6 dimensi smart city.

Ia juga mengungkapkan bahwa Implementasi program dan kegiatan yang menuju ke arah pembangunan kota cerdas (smart city) di Kabupaten

Sumenep telah dimulai pada tahun 2019. Berdasarkan realisasi program kegiatan tersebut dengan enam pilarnya, pada tahun 2019 dari 30 kegiatan terealisasi 23 kegiatan dengan ratadata target terpenuhi 77 persen.

“Sedangkan pada tahun 2020 dari 38 kegiatan terealisasi 32 kegiatan

dengan rata-data target terpenuhi 84 persen” ucapnya.

Kota cerdas (smart city) merupakan sebuah konsep kota pintar yang membantu masyarakat dengan mengelola sumber daya yang ada secara efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat dalam melakukan kegiatannya atau pun mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya. Kota cerdas ini cenderung mengintegrasikan informasi di dalam kehidupan masyarakat kota.

“Kota cerdas (smart city) juga dapat dikatakan sebagai kota yang mampu menggunakan SDM, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi, dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat,” tegasnya.

Konsep kota cerdas (smart city) pada umumnya meliputi sebuah kota berkinerja baik dengan berpandangan ke depan dalam urusan ekonomi, penduduk, pemerintahan, mobilitas, dan lingkungan hidup.

Selain itu juga sebuah kota yang mengontrol dan mengintegrasi semua infrastruktur.

“Serta dapat menghubungkan infrastuktur fisik, infrastruktur it, infrastruktur sosial, dan infrastruktur bisnis untuk meningkatkan kecerdasan kota. Dan juga dapat membuat kota lebih efisien dan layak huni,” tukasnya. [sul]

Fatayat NU Komitmen Bantu Pemprov Tangani Stunting di Jatim Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menerima Pimpinan Wilayah Fatayat NU Jatim di Gedung Negara Grahadi Rabu (2/6). Berbagai isu strategis menjadi bagian dalam diskusi tersebut, termasuk tantangan Jatim menyelesaikan stunting di Jatim.

Ketua Fatayat NU Jatim Dewi Winarti mengatakan bahwa pertemuan dengan Gubernur Jatim ini merupakan silaturahmi sekaigus membicarakan program-progra. Fatayat NU Jatim selama satu setengah tahun belakangan ini.

“Karena kita perlu support dari mitra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jatim yang berkenaan dengan program kami secara langsung baik dari bidang kesehatan, bidang ekonomi, bidang dakwah dan bidang pendidikan kader,” jelas Dewi Winarti.

Ia mencontohkan di bidang kesehatan dia menyoroti tingginya angka stunting di Jatim. “Stunting ini kana sangat erat kaitannya dengan perempuan dimana ini menjadi

amanat Fatayat NU Jatim untuk ikut berkomitmen di dalam penanganannya,” lanjut Dewi.

Fatayat NU perlu mendapatkan arahan dari Gubernur Khofifah apa sebenarnya yang bisa dilakukan Fatayat NU Jatim sebagai organisasi masyarakat dan OPD sebagai pemerintah bisa berkolaborasi dengan baik.

Termasuk dengan pengembangan UMKM karena Fatayat NU Jatim cukup banyak dan masih butuh support dari pemerintah provinsi Jatim.

“Sekaligus juga dengan penguatannya apakah itu dari skill manajemennya atau pada proses pemasarannya, jadi program kami bisa dikolaborasikan dengan OPD yang ada atau yang terkait,” ujar Dewi lagi.

Khusus untuk stunting Dewi menjelaskan lagi bahwa Fatayat NU Jatim melihat penting pendampingan di 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK) di mana hal tersebut berbasis kecamatan atau desa. “Nah di sini kami punya supporting kader yang berbasis desa yang perlu dioptimalisasi peranannya

dalam pendampingan ibu-ibu hamil dalam 1000 HPK,” kata Dewi.

Dewi juga mengatakan bahwa amanah penurunan stunting di Jatim adalah 14 persen. “Bahkan tahun depan 17 persen yang harus dicapai karena Jatim stuntingnya tinggi di atasa rata-rata nasional yaitu 26,8 persen,” papar Dewi.

Kemudian Dewi juga menjelaskan

bahwa Gubernur Khofifah meminta Fatayat NU Jatim berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Jawtim unutk penanganan masalah stunting ini. “Kalau di sektor secara nasional harus berkoordinasi dengan BKKBN tapi di Provinsi Jatim kita harus berkoordinasi dengan Dinkes,” pungkas Dewi.[tam]

Luncurkan Call Center 110, Polres Bojonegoro Siap Menerima Informasi dari Masyarakat Bojonegoro,Bhirawa Dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih cepat kepada masyarakat, Markas Berkas Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) meluncurkan layanan Call Center 110.

Layanan tersebut sebagai emergency call yang berlaku secara nasional di seluruh wilayah Indonesia. Call Center 110 semula disalurkan secara terpusat di Jakarta. Saat ini, disalurkan ke Polda dan Polres. Termasuk Polres Bojonegoro, meluncurkan layanan Call Center 110.

Kapolres Bojonegoro AKBP EG Pandia, mengatakan, layanan tersebut sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meminta informasi, membuat laporan, dan atau membuat pengaduan, seperti informasi kecelakaan, bencana alam hingga tindak pidana.

“Kehadiran layanan Call Center

110 Polri ini, ditujukan untuk memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat terhadap terselenggaranya layanan keamanan publik,” kata Kapolres Bojonegoro, kemarin (2/6) kepada awak media di Mapolres Bojonegoro.

AKBP EG Pandia menambahkan,

layanan kepolisian itu sendiri merupakan program prioritas Kapolri Presisi atau Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan dari Kapolri. Layanan call center disiapkan sistem aplikasi yang dapat memungkinkan pencatatan atau perekaman setiap interaksi kepolisian dengan

masyarakat. Sehingga, dimungkinkan pengendalian response kebutuhan masyarakat terhadap kepolisian.

“Ini merupakan wujud dari program Presisi Kapolri. Yakni, meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat yang mudah dan berbasis IT sekaligus dalam rangka membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap kamtibmas,” ujar AKBP EG Pandia.

Sistem itu, lanjut EG Pandia, didukung oleh jaringan telephone yang bebas pulsa sehingga layanan tersebut bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Bojonegoro.

“Tujuannya untuk memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat terhadap terselenggaranya layanan keamanan publik, di mana nantinya masyarakat yang melakukan panggilan 110 akan terhubung dengan Polda atau Polres terdekat, dan bebas pulsa,” ucap AKBP EG Pandia. [bas]

Kolaborasi IKM dan Industri Swasta Tembus Pasar Korea Kab.Mojokerto, Bhirawa Sebuah perjuangan yang tak kenal lelah di tengah pandemi Covid-19. antara Industri Kecil Menengah ( IKM ) Kabupaten Mojokerto yang berkolaburasi dengan pihak swasta yakni PT. Wangsa Adi Guna Contraktor and forniture akhirnya berhasil mengekpor perdana Forniture ke Negara Korea.

Tampak dalam foto bupati mojokerto saat memberangkatkan ekport perdana forniture IKM, kabupaten Mojokerto yang berkolaburasi dengan swasta

Eric owner PT. Wangsa Adi Guna, Rabu (2/6) menerangkan bahwa nilai ekspor kali ini ditaksir lebih dari Rp200 juta. Untuk itu pihaknya berharap agar kolaborasinya dengan para pelaku IKM di Kabupaten Mojokerto, bisa terus berkelanjutan.

“Nilai ekspor hari ini sekitar Rp200 juta per kontainer. Pasar Korea Selatan sangat bersaing, karena diserbu eksportir negara lain juga. Langkah kami untuk mengawali ekspor ini adalah fokus pada kualitas, kuantitas,

dan ketepatan waktu pengiriman. Sebulan lalu kami bertemu penyuluh Disperindag. Kami berencana meningkatkan omset, hingga diarahkan untuk berimitra dengan cor kuningan Trowulan (penyedia handle furniture kami) dan IKM furniture untuk pembuatan bagian kaki meubel. Semoga kemitraan ini, membantu pendapatan IKM yang terpuruk akibat pandemi Covid-19,” terang Eric.

Bupati Ikfina Fahmawati, selanjutnya pada sambutan arahan

menyampaikan permasalah besar yang dirasakan para pelaku IKM, yakni ketersediaan pasar. Bupati Ikfina menilai kolaborasi ini, menjadi salah satu solusi pemecahan masalah bagi para pelaku IKM, khusunya dalam masa sulit pandemi Covid-19.

“Pandemi membuat IKM kesulitan mencari sasaran pasar.

Belum lagi ditambah masalah modal. Kerjasama ini sangat baik, dan bisa jadi salah satu solusi. Kita mengakui memang persaingan pasar ekspor sangat ketat. Apalagi dengan Negara China, yang mampu produksi barang sama dengan harga lebih murah. Karena apa? Ongkos tenaga kerja mereka lebih murah,”jabarnya .

Pada kesempatan itu , Bupati menyatakan setuju dengan Pak Eric untuk menekankan tiga hal,

yakni kualitas, kuantitas dan tepat waktu pengiriman. Saya mohon jangan sampai berubah.

“Saya juga berharap PT yang lain, bisa mengikuti langkah Pak Eric dengan melibatkan IKM,” jabar Bupati.

Lebih lanjut bupati menambahkan, dalam closing statement, saat ini perdagangan barang di Jawa Timur mengalami surplus meski dalam pandemi Covid-19.

Ini adalah kabar yang baik, sebagai sinyal pertumbuhan ekonomi kembali bangkit.

Ekspor barang ke luar negeri memang ada penurunan. Namun, sayap perdagangan ekspor ke antarprovinsi malah naik dan meningkat atau surplus. Ke depan untuk Kabupaten Mojokerto, saya berharap agar Disperindag bisa memfasilitasi,” tandas bupati.[min]

JATIM MEMBANGUN

Kamis Kliwon, 3 Juni 2021

Halaman 9

Tingkatkan Angka Cakupan Vaksin

PKK Gandeng Kader di Kecamatan Kota Probolinggo, Bhirawa Menyikapi rendahnya angka cakupan vaksin Covid 19 di beberapa kecamatan di wilayah Kota Probolinggo, Tim Penggerak PKK setempat ikut menggerakan kadernya agar mendukung program pemerintah dalam mengendalikan penyebaran Covid 19 tersebut.

Ditemani Plt Kepala Dinkes P2KB dr NH Hidayati, Ketua Tim Penggerak PKK Aminah Hadi Zainal Abidin melihat langsung kegiatan vaksinasi untuk kader PKK di Kecamatan Wonoasih, Rabu (2/6) pagi.

“Saya mengecek langsung ke Puskesmas Wonoasih, karena tempo hari, tanggal 4 Mei saya sudah sosialisasi ke kader PKK karena hampir semuanya tidak mau divaksin. Jadi, saya kesini melihat komitmen mereka untuk mau vaksin,” ujar Aminah Hadi.

Kader di tingkat kelurahan dan kecamatan Wonoasih diketahui sejumlah 143 orang, yang sudah vaksin 82 orang. Sedangkan yang menjalani vaksin hari ini (2/6) ada 61 kader ditambah 21 pelaku UMKM. “Vaksinasi lansia di Wonoasih masih rendah sekitar 43 persen,” imbuhnya.

Sesampainya di Puskesmas Wonoasih, istri Wali Kota Habib Hadi Zainal Abidin itu menyapa masyarakat serta kader PKK yang sedang mengantre atau yang sudah divaksin.

“Sudah sarapan ya, Bu? Kondisinya sehat ya? Silahkan untuk vaksin, jangan takut,” sapa Aminah ke salah seorang kader.

“Tidak, Bu. Saya sehat. Bismillah sehat selalu,” sahut kader yang kemudian minta foto bareng dengan Aminah Hadi. Usai disuntik, kader PKK di kelurahan itu mengatakan kalau tidak merasakan apa-apa dan rasa takutnya tidak seperti dibayangkan. “Jangan termakan hoax ya,

vaksin ini aman dan halal,” imbuh Aminah Hadi lagi.

Menurut Aminah Hadi, program vaksinasi Covid 19 dari pemerintah sejak dimulai Februari hingga saat ini sudah terlaksana. Namun dari data yang ia terima, cakupan penerima vaksin lansia di wilayah Mayangan dan Kanigaran cukup tinggi.

Sementara wilayah Kedopok, Kademangan dan Wonoasih masih sangat rendah.

Dengan rampungnya vaksinasi para kader PKK di Wonoasih ini, lanjut Aminah Hadi, semoga dapat meningkatkan semangat mereka sebagai ujung tombak dalam mensosialisasikan program pemerintah.

“Karena kader-kader inilah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Selanjutnya, kader dapat membantu pemerintah sosialisasi ke masyarakat bahwa vaksin ini aman.

Namun setelah vaksin harus tetap menjaga protokol kesehatan,” jelasnya.

Usai dari Puskesmas Wonoasih, Ketua Tim Penggerak PKK bergeser ke Puskesmas Kanigaran. Aminah Hadi sengaja ingin melihat proses vaksinasi di puskesmas yang terletak di Jalan Cokroaminoto, karena di daerah tersebut cakupan vaksin khusus lansianya sangat tinggi.

“Setelah vaksin, tetap menjaga kesehatannya ya. Selalu memakai masker dan protokol kesehatan diterapkan,” pesan Aminah Hadi kepada warga yang antre vaksin di Puskesmas Kanigaran.

KELANA JATIM

Ketua Tim Penggerak PKK Aminah Hadi temui warga sedang antri Vaksin.

Plt Kepala Dinkes P2KB dr NH Hidayati membenarkan, bahwa cakupan rendah di tiga wilayah selatan Kota Probolinggo dikarenakan beberapa hal seperti rasa takut dan pola pikir masyarakat. Saat ini, dari 14.411 sasaran vaksin lansia, cakupan mencapai 4.030. Target vaksinasi ini harus rampung hingga Desember 2021 mendatang.

“Untuk meningkatkan jumlah cak-

upan, salah satu upayanya melalui kader PKK yang menjadi sasaran vaksinasi, dengan harapan (kader PKK) memberikan contoh dan sosialisasi ke masyarakat agar yang awalnya takut jadi tidak takut. Dengan turunnya (memantau vaksinasi) Bu Wali Kota merupakan tauladan karena beliau ikut merangkul masyarakat,” dr Ida, sapaan Plt Kepala Dinkes P2KB. dr Ida mengimbau agar masyarakat

Terus Melandai, Tulungagung Masuk Zona Kuning Penyebaran Covid-19 Tulungagung, Bhirawa Terus melandainya kasus penularan Covid-19 di Kota Marmer membuat Kabupaten Tulungagung kini masuk zona kuning atau risiko rendah penyebaran Covid-19. Kabupaten Tulungagung menjadi satu-satunya di daerah Mataraman Jawa Timur yang saat ini masuk zona kuning.

Juru Bicara Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tulungagung, Ahmad Mugiyono, Rabu (2/6), mengakui jika Kabupaten Tulungagung sekarang suda masuk dalam zona kuning penyebaran Covid-19.

“Namun meski sudah masuk zona kuning kami tetap waspada dan tidak mengendorkan upaya pemberantasan penularan Covid-19,” ujarnya.

Apalagi, lanjut dia, daerah sekitar Kabupaten Tulungagung masih masuk dalam zona oranye. Karenanya perlu tetap waspada agar kasus Covid-19 tidak melonjak.

“Harapan kami mudah-mudahan Covid-19 di Tulungagung semakin terkendali dan Tulungagung bisa segera masuk zona hijau,” sambungnya. [wed]

sat, peruntukannya masih untuk masyarakat publik dan lansia. Sehingga sasarannya yakni masyarakat yang bekerja di publik. Mulai dari pedagang pasar, pekerja di pelayanan publik dan lainnya. “Apa yang dilakukan sesuai dengan petunjuk dari pusat ataupun provinsi. Sehingga yang dilakukan vaksinasi sesuai dengan data yang dilaporkan,” tambahnya. [Wap]

Wabup Dukung Deteksi Dini Kesehatan Masyarakat dengan Harmonis Mantab

100 Orang Pelaku Usaha Pariwisata Mojokerto Terima Vaksin Tahap Pertama Mojokerto. Bhirawa Sebanyak 100 orang pelaku usaha sektor pariwisata di Kabupaten Mojokerto, mulai menerima vaksinasi Covid-19. Proses skrining hingga penyuntikan vaksin, dipantau langsung oleh Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati, didampingi Kepala Dinas Kesehatan Sujatmiko dan Kepala Disparpora Amat Susilo,di Hotel PCP Trawas, Rabu (2/6).

Kadispora Kab. Mojokerto Amat Susilo dalam laporan merinci, vaksinasi kali ini diberikan pada 100 orang terdiri dari 60 anggota Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Mojokerto, dan 40 orang lainnya merupakan pelaku usaha pariwisata swasta. Amat Susilo tak lupa melaporkan gambaran geliat pariwisata, pasca libur lebaran 1442 H lalu.

“Situasi pariwisata pasca libur lebaran, mulai bergeliat dengan tetap penerapan prokes. Perekonomian juga demikian, terutama libur weekend kemarin sudah terlihat, mengalami kenaikan.

Untuk menunjang hal ini, untuk Vaksinasi hari ini kita berikan 100 dulu. Nanti akan menyusul yang lain, menunggu petunjuk selanjutnya,” terang Amat Susilo. [min]

tidak takut vaksinasi. “Karena ini adalah upaya pemerintah kepada masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan mengendalikan Covid 19. Masyarakat harus tetap mematuhi protokol kesehatan termasuk yang sudah vaksin,” tandasnya.

Hingga kini untuk vaksinasi yang menyasar masyarakat umum belum dilakukan. Mengingat jumlah vaksinasi yang digelontorkan oleh pu-

wiwit agus pribadi/bhirawa

Wakil Bupati Trenggalek, Syah Muhamad Natanegata dukung program deteksi dini dini kesehatan masyarakat melalui program tersebu

Trenggalek,Bhirawa Meninjau pelaksanaan program Harapan Masyarakat Optimis Untuk Hidup Sehat (Harmonis) Mantap‘di Desa Gondang, Kecamatan Tugu, Wakil Bupati Trenggalek,

Syah Muhamad Natanegata dukung program deteksi dini dini kesehatan masyarakat melalui program tersebut .

Program sinergis antara Polres Trenggalek bersama dengan Pemkab Treng-

galek ini dibutuhkan masyarakat. Utamanya dalam menjaga kesehatan warga di tengah Pandemi Covid 19.

Mengedepankan sisi promotif preventif kesehatan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat ini nantinya akan dilaksanakan secara berkelanjutan, utamanya bagi warga lansia yang berumur 50 tahun ke atas.

Bersama dengan Kapolres Trenggalek, AKBP Dony Satria Sembiring, Komandan Kodim 0806 Trenggalek, Letkol Arh. Uun Samson Sugiarto meninjau layanan Harmonis Mantab, di Desa Gondang, Kecamatan Tugu, Rabu (2/6).

Selain pemeriksaan kesehatan, kurang lebih sebanyak 80 lansia yang menjadi sasaran program ini juga mendapatkan layanan vaksinasi Covid 19. Lansia dipilih karena di usia ini sangat beresiko bila terjadi penularan Covid 19.

Pemberian vaksinasi Covid ini diharapkan mampu membentuk kekebalan komunal pada kalangan lan-

sia menekan angka kematian akibat Covid 19.

Kapolres Trenggalek, AKBP Dony Satria Sembiring menyebut Harmonis Mantab ini ditujukan untuk menyadarkan masyarakat untuk melaksanakan pola hidup sehat.

“Utamanya bagi para lansia, karena pada usia ini lebih cenderung adanya komorbit yang beresiko menyebabkan terjadinya kematian bila terpapar Covid” tandasnya.

Wakil Bupati Syah Natanegara, usai kegiatan ini menuturkan, “banyak sekali gagasan, ide dan inovasi yang dilahirkan oleh Kapolres Trenggalek. Tidak hany bersifat intern saja melainkan juga bermanfaat bagi masyarakat luas,” tuturnya.

“Jika kemarin kita diajak untuk peresmian INCAR, Simetik (layanan SIM berbasis digital), hari ini kita diajak melihat program Harmonis Mantab,” lanjut wakil bupati muda ini. [Wek]

Sejumlah PJU dan Kapolres Jajaran Polda Jatim Dimutasi Polda Jatim, Bhirawa Gerbong mutasi kembali terjadi di lingkup Polri. Kali ini terjadi di lingkup Polda Jatim, yaitu sejumlah jajaran Kapolres hingga PJU di Polda Jawa Timur dimutasi. Serta mendapat promosi pada jabatan baru yang akan diemban.

“Mutasi jabatan di lingkup Polda Jatim ini sesuai dengan dengan Telegram Kapolri Nomor: ST/1129/VI/Kepl/2021 tertanggal 1 Juni 2021,” kata Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Gatot Repli Handoko, Rabu (2/6).

Dijelaskannya, sesuai Telegram Kapolri, sejumlah PJU dan Kapolres jajaran Polda Jatim dimutasi. Mutasi jabatan ini, sambung Gatot, dilakukan sebagai bentuk penyegaran di organisasi. Khususnya diorganisasi Polri, dalam hal ini lingkup Polda Jatim.

“Mutasi jabatan di tubuh Polri

merupakan hal yang biasa. Sekaligus untuk penyegaran dalam organisasi Polri,” jelasnya.

Adapun jabatan Kapolres jajaran Polda Jatim yang dimutasi. Diantaranya, Kapolresta Banyuwangi, Kombes Arman Asmara Syarifuddin menduduki jabatan baru Kabag Produk Kreatif Romulmed Divhumas Polri. Sedangkan Kapolresta Banyuwangi dijabat AKBP Nasrun Pasaribu, yang sebelumnya menjabat Wadir Reskrimum Polda Jatim.

Selanjutnya, Koorspripim Kapolda Jatim, AKBP Wahyudi menduduki jabatan baru sebagai Kapolres Kediri Kota menggantikan AKBP Eko Prasetyo yang kini menduduki jabatan baru Kapolres Klaten Polda Jateng.

Kasubbag Lekdikbangum Bagledik Rodalpers SSDM Polri, AKBP

Adewira Negara Siregar menduduki jabatan baru sebagai Kabid TIK Polda Jatim menggantikan Kombes Puji Riyanto dalam rangka Pensiun.

Kapolres Probolinggo, AKBP Ferdy Irawan mengemban tugas baru sebagai Waka Polresta Bogor Kota. Sedangkan Kapolres Probolinggo Kota dijabat AKBP Teuku Arsya Khadafi, yang sebelumnya menjadi Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat Polda Metro Jaya.

Kapolres Tuban, AKBP Ruruh Wicaksono bergeser menduduki jabatan Kasubbag Lekdikkangum Bagledik Rodalpers SSDM Polri. Posisi Kapolres Tuban dijabat oleh AKBP Darman yang sebelumnya Kapolres Sumenep. Jabatan Kapolres Sumenep diemban oleh AKBP Rahman Wijaya yang sebelumnya Kasubdit III Ditreskrimsus Polda Jatim.

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Gatot Repli Handoko

Kapolresta Malang Kota, Kombes Leonardus Simarmata Permata menjadi pemeriksa Utama Puslabfor Bareskrim Polri. Kapolresta Malang Kota dijabat AKBP Budi Hedrmanto yang sebelumnya menjabat Wadir Reskrimsus Polda Kalsel. [bed]

Tim Wasev Bakti TNI Sterad Tinjau Rumah Warga Mojoanyar Tim Pengawasan dan Evaluasi (Wasev) Bakti TNI Staf Teritorial TNI AD (Sterad) meninjau rumah warga Mojoanyar Kabupaten Mojokerto, Rabu (2/6).

Tim Wasev Sterad dipimpin Pabandya-4/Bin Baksos dan Gulben Spaban V/Bakti TNI Sterad, Letkol Inf Timmy Prasetya H, S.Sos. Sebelum peninjauan lapangan, Katim Wasev Bakti TNI Sterad beserta Tim, transit di Makodim 0815 Jalan Majapahit Nomor 1 Kota Mojokerto, dan diterima Dandim 0815/ Mojokerto Letkol Inf Dwi Mawan Sutanto, S.H., yang diwakili Perwira Penghubung Kodim 0815 Mayor Inf Nuriman Siswandi beserta segenap Perwira Staf.

Pada kesempatan tersebut, Mayor Inf Nuriman Siswandi mewakili Dandim 0815, menyampaikan ucapaan selamat datang kepada Katim Wasev Bakti TNI Sterad dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan dan evaluasi kegiatan Bakti TNI di wilayah Kodim 0815/Mojokerto.

Usai transit di Ruang Lobby Makodim 0815, Katim Wasev Bakti TNI Sterad dengan didampingi Perwira Seksi Teritorial (Pasiter) Kodim 0815 Kapten Inf Herman Hidayat melaksanakan pengecekan produk Staf Teritorial bidang Bakti TNI dilanjutkan peninjauan sasaran Karya Bakti TNI Satkowil Kodim 0815/ Mojokerto Semester I Tahun Anggaran 2021 di wilayah Mojoanyar.

Pantauan di lapangan, tampak Katim Wasev Bakti TNI Sterad beserta rombongan dengan didampingi Pasiter Kodim 0815, Danpos Ramil Mojoanyar Letda Inf Sutopo, Babinsa dan Perangkat Desa setempat, meninjau dua unit rumah warga di wilayah RT 14 RW 03 Dusun Selorejo Desa Sadartengah, yakni rumah milik Samdi (40) dan Juwandriyo (35).

Saat di lokasi, Katim Wasev Bak-

Tampak dalam foto Katim wasev sterad saat meninjau rumah warga yg direnovasi oleh Kodim mojokerto

ti TNI Sterad sempat berbincang santai dengan pemilik rumah yang menjadi sasaran Karya Bakti TNI. Katim Wasev juga berpesan agar rumah yang telah diperbaiki dirawat sehingga usia pakainya lebih panjang.

Saat kedatangan Katim Wasev be-

serta rombongan, Juwandriyo (35), warga penerima bantuan, yang seharihari bekerja sebagai buruh harian lepas, menyampaikan ucapan terima kasih kepada TNI AD, Kodim 0815/ Mojokerto, Pos Ramil Mojoanyar dan Babinsa yang telah memberikan ban-

tuan dan pengerjaan renovasi rumah miliknya yang rusak akibat diterjang angin puting beliung.

“Terima kasih Pak, berkat bantuan panjenengan semuanya, rumah kami sudah bisa dihuni kembali”, ungkapnya Hal senada juga diungkapkan Samdi (40), warga yang kurang beruntung secara ekonomi dan sehari-hari bekerja sebagai buruh, rumahnya juga telah diperbaiki melalui program Karya Bakti TNI Satkowil Kodim 0815/Mojokerto.

Sementara Perwira Seksi Teritorial (Pasiter) Kodim 0815/Mojokerto Kapten Inf Herman Hidayat yang turut mendampingi Tim Wasev, mengatakan, kedua rumah warga Dusun Selerejo, Desa Sadartengah tersebut, merupakan sasaran Karya Bakti TNI Satkowil Kodim 0815 Semester I TA. 2021, yang dikerjakan pada minggu keempat bulan Maret hingga awal April 2021 lalu.

Masih lanjut Pasiter, untuk rumah

Pak Juwandriyo, itu korban bencana puting beliung yang terjadi pada tanggal 21 Maret lalu, saat itu di Desa Sadartengah ada enam unit rumah yang rusak berat, salah satunya rumah Pak Juwandriyo. Sedangkan rumah Pak Samdi, menjadi sasaran perbaikan, dengan pertimbangan supaya rumahnya lebih layak huni.

“Dalam Karya Bakti TNI ini, beberapa bagian rumah menjadi sasaran perbaikan, diantaranya atap rumah diganti dengan asbes, plester dinding, pasang keramik, perbaikan teras dan pengecatan rumah”, terang Perwira Pertama yang pernah menjabat Danramil 0815/02 Trowulan.

“Alhamdulillah, dalam peninjauan tadi, Katim Wasev Bakti TNI Sterad, memberikan apresiasi positif sekaligus mengucapkan terima kasih atas pelaksanaan Karya Bakti TNI Satkowil Kodim 0815/Mojokerto Semester I TA. 2021 di wilayah Mojoanyar yang berlangsung optimal dan hasilnya sangat baik”, tutupnya. [min]

EKONOMI

Kamis Kliwon, 3 Juni 2021

Halaman 10

Toko Modern Wajib Sediakan 10 Persen Produk Lokal

Bupati Huda Cabut Perbup Tak Berpihak UMKM Tuban, Bhirawa Bupati Tuban H Fathul Huda mencabut Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Perlindungan dan Pembinaan Pasar Tradisional, serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, dan menerbitkan Peraturan Bupati nomor 20 tahun 2021.

Hal ini setelah melihat data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Perekonomian Kabupaten Tuban Tahun 2020 yang tercermin melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar berlaku mencapai Rp. 62,32 triliun. Sedangkan berdasarkan PDRB atas dasar konstan sebesar Rp. 42,70 triliun.

Pertumbuhan Ekonomi Tuban tahun 2020 terkontraksi

sebesar 5,85 persen hal ini dipicu oleh melemahnya pilar utama perekonomian Tuban akibat pandemic Covid-19 diantaranya sektor Industri pengolahan -11,44 persen, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor -9,69 persen dan Penyedia Akomodasi dan Makan Minum -9,34 persen.

Perbub yang dirasa sangat ber-

pihak pada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Tuban, karena terhitung sejak bulan Februari 2021, toko modern harus menyiapkan kuota 10 persen di rak swalayan atau toko Moderen.

Saat dikonfirmasi Tjatoer Enggar Poespito, Kepala Bidang Usaha Perdagangan, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Tuban, mengatakan, kebijakan tersebut diambil agar keberadaan toko modern dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan menstimulasi perekonomian masyarakat di Bumi Wali.

“Pengusaha toko modern kami wajibkan menyediakan 10 persen rak untuk produk

Agus Wijaya Kepala Diskoperindag Kab Tuban

UMKM, agar ekonomi di Tuban terus tumbuh sehingga perlu diimbangi dengan toko modern, “ kata Tjatoer, Rabu

(2/6/2021).

Sementar itu, Kepala Diskoperindag Tuban, Agus Wijaya saat dikonfirmasi mengunkapkan, kalau dari sisi lapangan usaha, perekonomian Tuban didominasi oleh empat kategori lapangan usaha.

Keempat lapangan usaha dominan tersebut adalah Industri Pengolahan (27,70 %), Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (20,25%), Perdagangan, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (13,43%), serta kategori Konstruksi sebesar 12,26 persen.

“Nanti akan bertahap terkait kuota 10 persen produk UMKM di toko modern. Saat ini berlaku bagi toko modern baru, sedangkan yang toko

modern lama akan menyesuaikan,” kata Agus Wijaya.

Lebihlanjut diterangkan, produk UMKM yang bisa masuk di rak dua suprrmarket besar di Tuban adalah yang telah memenuhi ijin dari Dinas Kesehatan kemudian rekomendasi ada di Diskoperindag.

Hal ini sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tuban nomor 11 tahun 2020 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Bab IV menyebutkan 10 persen ruang rak toko modern harus diperuntukan bagi UKM. “Aturan ini pun juga terikat dalam lembar rekomendasi. Jika pemohon tidak bisa menyediakan atau memenuhi sesuai den-

gan aturan, maka pihaknya tidak akan mengeluarkan izin rekomendasi, yang pada akhirnya akan mempersulit dalam proses pengajuan perizinan di DPM PTSP,” sambung mantan Kabang Humas Pemkab Tuban ini.

Dalam Peraturan Bupati nomor 20 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Perlindungan dan Pembinaan Pasar Tradisional , serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Koperindag bisa merekomendasikan UKM yang boleh berjualan di depan toko modern tersebut, dengan syarat yang sudah ditentukan. [hud]

BURSA EKONOMI

Dorong Pemulihan Ekonomi, SDM Koperasi Harus Semakin Unggul Malang, Bhirawa Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Erik Setyo Santoso, usai dilantik Rabu (2/6) kemarin, langsung menghadiri sekaligus membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Manajemen Koperasi Tahun 2021 yang digelar oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang, di Hotel Montana Malang. Dalam kesempatan tersebut Erik menyampaikan arahan Walikota Malang Sutiaji, akan perlunya mewujudkan sumber daya manusia (SDM) koperasi yang unggul.

Bimtek ini digelar sebagai upaya pembinaan untuk meningkatkan pemahaman juga pengetahuan perkoperasian bagi para pengurus dan pengawas koperasi. Peserta bimtek tersebut teridiri dari Koperasi Karyawan, KPRI, Koperasi Simpan Pinjam serta Koperasi Serba Usaha, dan Koperasi Wanita yang ada di Kota Malang.

Erik mengingatkan di masa pandemi koperasi memiliki andil penting menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat.Karena koperasi dianggap mampu menyentuh masyarakat secara langsung.[mut]

PG Wringin Anom Targetkan Giling Tebu 137 Ratus Ribu Ton Situbondo, Bhirawa PG Wringin Anom Kabupaten Situbondo secara resmi melaksanakan giling perdana tahun 2021 Selasa (1/6). Pabrik Gula yang masuk dalam lingkungan PTPN XI itu menargetkan produksi tebu dengan proyeksi ada peningkatan dibanding giling tahun 2020 silam.

Kegiatan giling perdana kemarin diawali dengan doa bersama yang di ikuti seluruh karyawan di PG Wringin Anom Situbondo.

GM PG Wringin Anom, Mulyono mengatakan, selama proses giling perdana para pekerja berharap mendapatkan keselamatan serta kelancaran sehingga target kinerja tercapai sesuai dengan sasaran. Adapun target sasaran giling PG Wringin Anom tahun 2021 ini, aku Mulyono, berjumlah 137.829 ton dengan rendemen 7,41. “Kami yakin target giling tahun ini bisa berdampak kepada pendapatan petani tebu Situbondo kedepan,” ujar Mulyono.

Agar upaya tersebut terealisasi, imbuh Mulyono, para petani tebu memiliki slogan yang berbunyi “Pabriknya lancar, Petaninya makmur”. Kata dia, untuk target per hari PG Wringin Anom akan menggiling tebu sebesar 1.200 ton dengan produksi gula kisaran 75 sampai 80 ton. “Kami berharap target giling tebu tahun 2021 tercapai dengan baik. Meski demikian kami terus melakukan evaluasi setiap periode sehingga proses giling tebu bisa lancar dan memiliki dampak positif bagi peningkatan ekonomian warga Kabupaten Situbondo,” ulas Mulyono.[awi]

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG BPKB, Honda, Th.2018, Putih, AG 3728 RCH, a/n. Rani Wibowo, A.Md, Dsn. Contong RT/RW:05/02, Ds/Kec.Bandung - T.Agung No. 8081/IMB/BI-IV/2021

TUBAN HILANG BPKB, S-3289-E. An.Sri Marfuah, Ds Sokogunung Dsn Gading RT 004/ 005, Kec Kenduruan,Kab Tuban hp 082302478858 No. 8082/IMB/BI-IV/2021 HILANG STNK, S-3704-EX. An.Basuki, Ds Sugiharjo, Dsn Mawot RT 002/001, Kec Tuban, Kab Tuban No. 8083/IMB/BI-IV/2021

Bupati Yuhronur Efendi saat meninjau pengembangab Sapi Belhmgian Blue di Desa Puter,Kec.Kembangbahu,Lamongan.

Alimun Hakim/Bhirawa

Sapi Jenis Baru Mulai Dikembangkan di Lamongan Miliki 51 ribu Akseptor Lamongan,Bhirawa Sapi jenis rumpun baru mulai dikembangkan di Kab.Lamongan. Pengembangan Sapi Belgian Blue tersblebut dikunjugi langsung oleh Bupati Lamongan Yuhronur Efendi bersama Wakil Bupati KH.Abdul Rouf di Desa Puter Kecamatan Kembangbahu, Rabu (2/6).

Dengan adanya pngenbangan sapi jenis rumpun baru,diharapkan dapat meningkatkan jumlah produksi daging sapi di Lamongan.

Bahkan,Bupati YES memperagakan inseminasi buatan semen beku (sperma) Sapi Belgian Blue yang diberikan pada sapi peranakan jenis Limosin, dan menyerahkan bantuan protein hewani serta memberikan santunan kepada anak yatim.

Diungkapkan Kepala UPT Inseminasi Buatan Dinas Peternakan Provinsi Jatim, Iswahyudi, Lamongan dipilih menjadi salah satu tempat pengembangbiakan sapi jenis Belgian Blue ini karena Lamongan dianggap sebagai salah satu kabupat-

en yang berkomitmen dalam pengembangan peternakan.

Iswahyudi juga mengungkapkan bahwa untuk mendapatkan peranakan Belgian Blue murni dibutuhkan proses sekitar 4 hingga 5 tahun. “Kalau 9 bulan lagi yang lahir ini jantan akan sama seperti Limosin Semintal, jika betina nanti dipelihara dan dikawinkan lagi dengan Belgian Blue lagi 3 sampai 4 kali proses, baru akan lahir Belgian Blue murni. Jadi sekitar 4 sampai 5 tahun perjuangan,” terang Iswahyudi.

Iswahyudi menambahkan sekitar 51 ribu akseptor (sapi siap kawin) di Lamongan, oleh Pemprov Jatim akan difasilitasi inseminasi buatan gratis.

“Mudah-mudahan dengan adanya kawin suntik gratis ini, 2026 Indonesia akan mandiri pangan di sektor daging sapi,” tambahnya.

Menyambut program inseminasi gratis dari provinsi dalam pengembangan Sapi Belgian Blue, Bupati Yuhronur Efendi siap membantu memenuhi beberapa sarana yang diper-

lukan, seperti bank sperma guna penyimpanan semen beku agar tidak terjadi kerusakan. Selain itu, bupati yang biasa dipanggil Pak YES ini juga mengusahakan kedepannya Puskeswan (Pusat Kesehatan Hewan) akan seimbang dengan Puskesmas yang ada di Lamongan.

“Industri peternakan Lamongan siap menjadi tulang punggung peternakan di Jatim. Pemerintah Daerah akan terus mempermantab support untuk terus memperbaiki peternakan di Lamongan. Belgian Blue ini sapi bermasa depan baik, tinggi besar, struktur tulang kuat, daging bertumpuk-tumpuk. Ini akan sangat menjanjikan bagi kita semua,” ujar Pak YES. Bupati YES juga menyerahkan penghargaan kepada petugas inseminasi buatan berprestasi, petugas puskeswan berprestasi, petugas pelapor terbanyak kasus penyakit hewan melalui iSIKHNAS (Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional), petugas wilayah dengan capaian polis terban-

yak, serta penyerahan polis AUTSK (Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau).

Disampaikan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Sukriyah, untuk saat ini kebutuhan daging sapi di Indonesia masih sekitar 65 persen yang tercukupi, kekurangannya masih impor.

Sedangkan Provinsi Jatim sendiri masih bisa memberikan pasokan daging nasional sebanyak 35 persen.

“Lamongan merupakan salah satu tulang punggung bantu pemasokan daging provinsi dan nasional. Harapannya dengan dikembangkannya Belgian Blue ini dapat meningkatkan populasi, sehingga produksi daging sapi juga dapat meningkat,” ucap Sukriyah.

Sapi Belgian Blue dikembangkan di Indonesia sejak awal tahun 2016.

Belgian Blue sendiri merupakan jenis rumpun sapi baru di Indonesia yang berasal dari Belgia Tengah. Sapi ini memiliki karakteristik unggul yakni memiliki otot ganda (double muscle), tempramen jinak dan mudah dalam penanganannya.[aha/yit]

12 Kelompok Tani Terima Bantuan Knapsack Sprayer Elektrik Minim Petani Tembakau di Probolinggo yang Minati Pelatihan Probolinggo, Bhirawa Sebanyak 12 kelompok tani (poktan) tembakau di Kabupaten Probolinggo menerima bantuan berupa knapsack sprayer elektrik dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Probolinggo. Anggaran pengadaan bantuan tersebut berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2021 program peningkatan kualitas bahan baku dengan kegiatan dukungan sarana dan prasarana usaha tani tembakau. Dimana masing-masing poktan mendapatkan 16 unit, sehingga total bantuan knapsack sprayer elektrik untuk 12 poktan mencapai 192 unit.

Ke-12 kelompok tani (poktan) tersebut diantaranya Poktan Timur Subur Desa Tambak Ukir Kecamatan Kotaanyar, Poktan Pagar Bata Makmur Desa Sidorejo Kecamatan Kotaanyar, Poktan Usaha Tani Desa Wringin Anom Kecamatan Kuripan, Poktan Sri Rejeki Lima Resongo Desa Resongo Kecamatan Kuripan, Poktan Suka Maju III Desa Wonorejo Kecamatan Wonomerto dan Poktan Sumber Tani III Desa Jrebeng Desa Jrebeng Kecamatan Wonomerto.

Selanjutnya, Poktan Bumi Indah Desa Seboro Kecamatan Krejengan, Poktan Sumber Pangan Opo-Opo Desa Opo-Opo Kecamatan Krejengan, Poktan Sinar Pelita Desa Alaskandang Kecamatan Besuk, Poktan Tani Jaya Bimo Desa Bimo Kecamatan Pakuni-

ran, Poktan Dirgajaya Tani Kecik Desa Kecik Kecamatan Besuk serta Poktan Harapan Tani II Kelurahan Kraksaan Wetan Kecamatan Kraksaan.

“Fungsi dari knapsack sprayer elektrik ini adalah untuk menyemprot tanaman tembakau. Ketika masih pembibitan digunakan untuk Trichoderma dan pupuk daun. Setelah ditanam untuk menyemprotkan obat-obat pestisida alami untuk membasmi hama dan penyakit,” kata Kepala DKPP Kabupaten Probolinggo Mahbub Zunaidi melalui Kasi Tanaman Perkebunan Semusim Evi Rosellawati.

Selain menyerahkan bantuan, DKPP juga mendatangkan teknisi yang direkomendasikan oleh Kementerian Pertanian (Kementan) RI. Sebab untuk pengadaan knapsack sprayer elektrik melalui e-katalog tersebut juga direko-

mendasikan oleh Kementan RI. “Setelah menerima bantuan ini, para anggota kelompok tani tahu cara penggunaannya. Mereka juga diajari tentang penggantian spare part dan daya baterai. Kami juga mengundang PPL dengan harapan nantinya ketua kelompok tani dan PPL memberikan sosialisasi kepada anggotanya agar alat tersebut difungsikan dengan baik,” jelasnya.

Menurut Evi, pemberian bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas bahan baku supaya bisa lebih efisien dalam penggunaan tenaga kerja sehingga petani bisa mengaplikasikannya ke tanaman tembakau lebih semangat.

“Dengan adanya pemberian bantuan ini diharapkan petani tembakau bisa melek teknologi dan tidak hanya kepada sistem pertanian tradisional. Disamping itu yang paling penting lagi, petani bisa merawat dengan baik bantuan tersebut agar bisa dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama,” tuturnya.

Edangkan petani yang meminati pelatihan tembakau bisa disebut sangat minim. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Probolinggo mencatat, sampai Mei ini hanya ada belasan Kelompok tani (Poktan) yang mengajukan untuk mengikuti pelatihan

yang dikemas dengan program Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) Tembakau.

Kabid Perkebunan pada DKPP Kabupaten Probolinggo Nurul Komaril Asri mengatakan, pihaknya mencatat baru ada 14 Poktan yang bersedia mengikuti program tersebut. Padahal, di Kabupaten Probolinggo, petani tembakau terbilang cukup banyak. Terlebih di 7 kecamatan yang selama ini menjadi sentra area tanam tembakau.

“Padahal SLPHT kami kemas dengan konsep sekolah lapang. Jadi, kami yang turun ke lapangan, dan petani tidak perlu datang ke kantor,” ujarnya.

Nurul menerangkan, keempat belas poktan tersebut berasal dari 14 desa yang berbeda. Yakni Desa Sindetlami dan Alasnyiur Kecamatan Besuk; Desa Dawuhan dan Opo-opo di Kecamatan Krejengan; Desa Tambakukir dan Talkandang di Kecamatan Kotaanyar; Desa Rondokuning Kecamatan Kraksaan; dan Desa Sumberrejo Kecamatan Paiton.

Kemudian ada Desa Kertosono Kecamatan Gading; Desa Sumberkembar Kecamatan Pakuniran; Desa Karanganyar Kecamatan Bantaran; Desa Sumberkare Kecamatan Wonomerto; Desa Palangbesi Kecamatan Lumbang; dan Desa Menyono Kecamatan Kuripan.

Ia berharap, ke depannya akan

wiwit agus pribadi/bhirawa

Kelompok tani terima bantuan Knapsack Sprayer Elektrik.

semakin banyak poktan yang ikut dalam program kegiatan tersebut.

Pasalnya, SLPHT pembakau menurutnya sangatlah penting. Sebab, di dalam SLPHT, para petani tembakau akan diberikan materi dan praktik tentang pembuatan pupuk cair.

Selain itu, dalam pelatihan tersebut, para petani juga dibekali dengan cara memberantas hama, utamanya ulat yang memang menjadi hama utama tanaman tembakau.

“Kadang petani itu keliru dalam penanganan ulat, semprot menggunakan pertisida pada bagian daun atas, padahal ulatnya ada di bawah

daun. Jadi selain salah sasaran, obatnya terbuang percuma,” lanjutnya.

Adanya SLPHT tembakau, menurut Nurul, dapat mengurangi beban petani tembakau dalam mengeluarkan biaya perawatan. Misalnya, untuk penanganan telur ulat yang berada di daun tembakau. Cukup dengan tangan dan tidak perlu menggunakan pestisida. “Kalau telur tidak perlu pestisida, cukup cap jempol selesai. Dan gudang permintaannya juga mengurangi penggunaan pestisida, biar menghasilkan tembakau yang bagus,” tambahnya.[wap]

SAMBUNGAN

Kamis Kliwon, 3 Juni 2021

Pemkab Malang Ikuti Keputusan Pemerintah Pusat l

Sambungan hal 1

mengikuti keputusan Pemerintah Pusat. Sehingga apa yang diputuskan Pemerintah Pusat kita akan mengikuti. Dan saat ini kita menunggu regulasi yang dikeluarkan Pemerintah Pusat melalui Menkeu,” tuturnya.

Menurutnya, jika berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 tersebut, Pemerintah diharuskan memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 kepada ASN, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.

“Dan jika berdasarkan PP 63 Tahun 2021 itu tidak mengatur pemotongan baik tunjangan hari raya maupun gaji ke 13. Namun, untuk pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) memang dilakukan rutin dalam setiap bulannya. Hal itu, sesuai dengan peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015,” tegas Wahyu.

Dijelaskan, jika pemotongan PPH 21 itu adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri.

Sehingga dengan regulasi yang dikeluarkan Pemerintah Pusat, yang jelas kita akan mengikuti aturan. Dan jika mengacu Pasal 3 ayat (5) Per­ aturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 disebut penghasilan ASN/ TNI/ Polri tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Meski demikian, Pemkab Malang akan tunduk kepada kebijakan Pemerintah Pusat. Namun, hingga saat ini masih belum ada informasi tentang pemotongan tunjangan ASN,” tandas Wahyu. [cyn]

Santunan di Putus, Ahli Waris Korban Covid-19 Sampang Terima dari Pemprov Jatim l

Sambungan hal 1

berterima kasih.

Sebab, sebelumnya para ahli waris merasa kecewa lantaran santunan yang dijanjikan oleh Pemerintah Pusat sebesar Rp.15 juta rupiah diputus secara sepihak. “Kami juga kecewa karena sebelumnya diminta untuk mengajukan santunan tersebut, namun diputus,” jelasnya.

“Maka dengan adanya santunan yang dari pemprov Jatim ini kami bisa mengobati kekecewaan para ahli waris korban meninggal korban Covid-19,” tambahnya. [lis]

Bersama Cegah Stunting l

Sambungan hal 1

emas Indonesia 2045. “Tujuannya agar generasi penerus Indonesia tidak mengalami masalah seputar potensi sumber daya manusia dan tingkat kesehatan,” ujar Arumi, saat menjadi pembicara dalam Podcast Serasa : Jatim Cegah Stunting, yang diselenggarakan di Studio MPC BKKBN Jatim.

Lebih lanjut, Arumi mengatakan, data World Bank menjelaskan, 54 persen dari usia angkatan kerja saat ini mengalami stunting di masa bayinya. “Artinya, sebanyak 54 persen angkatan kerja saat ini adalah penyintas stunting. Ini yang membuat stunting menjadi perhatian serius pemerintah,” ungkapnya.

Menurutnya, prevalensi stunting adalah masalah perkembangan yang krusial untuk segera dientaskan. Pasalnya, kekurangan gizi kronis pada balita diperkirakan akan menghambat momentum generasi emas Indonesia 2045.

Apalagi masalah stunting bukan hanya mempengaruhi tumbuh kembang di masa balita saja, tetapi juga saat menginjak dewasa.

Melihat persoalan itu, selaku Ketua TP PKK Provinsi Jatim, Arumi menekankan bahwa PKK memiliki peran yang sangat signifikan dalam upaya menurunkan stunting. “Di Jatim ini, banyak sekali desa dan kelurahan yang jumlahnya mencapai 8.501. Masing-masing punya ke­ lompok PKK yang diurus 10-15 orang. Nah ini akan sangat membantu kita untuk menurunkan prevalensi stunting di Jatim,” ungkap Arumi.

Selain itu, sebagai upaya menurunkan angka stunting, TP PKK Prov. Jatim terus berkolaborasi dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Jatim.

Dari kerja sama itu, muncul beberapa program yang ditargetkan untuk para ibu dan ayah, serta calon orang tua.

Bentuk kolaborasi tersebut diwujudkan melalui pemberian edukasi bagi orang tua yang memiliki balita. Sebagian besar balita terkena stunting disebabkan minimnya pengetahuan ibu dan ayah dalam merawat balita nya.

“Salah satu akar masalah ini adalah ketidaktahuan orang tua. Semua orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Mereka selalu memberi makan, tetapi tidak semua orang tua menerima paparan soal apa itu gizi yang seimbang. Ada juga anak-anak yang diasuh oleh nenek kakek mereka, yang hanya memberi makanan yang diinginkan cucunya karena tidak tega,” tandasnya. [tam]

Halaman 11

Ajak Remaja Pahami Dampak Pernikahan Dini Pemprov, Bhirawa Pemprov Jatim terus berupaya untuk mengurangi berbagai dampak negatif perkawinan di bawah umur ideal. Sebab, praktik pernikahan dini tersebut sangat berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi remaja (KRR) dan perkembangannya.

Hal itu ia sampaikan Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Jatim Arumi Bachsin Emil Dardak saat mengikuti Workshop Bunda GenRe (Generasi Berencana) yang digelar di Kantor Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Prov. Jatim, Jl. Airlangga Surabaya, Rabu (2/6).

Arumi, yang juga menyandang Bunda GenRe Jatim itu terus menekankan pentingnya penurunan angka pernikahan dini. Pasalnya, menurut Arumi, dinilai sangat vital. Perkawinan di bawah umur menjadi triad permasalahan KRR

Ketua TP PKK Jatim Arumi Bachsin Emil Dardak memberikan sambutan pada acara Workshop Bunda GenRe yang digelar di Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Jatim, Jl. Airlangga Surabaya, Rabu (2/6).

meliputi pernikahan di bawah usia ideal sesuai program keluarga berencana (KB) yakni 20 tahun, seks pra nikah, serta Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA).

“Usia minimal menikah untuk perempuan itu adalah 21 tahun.

Sedangkan laki-laki idealnya 25

tahun. Mereka yang menikah di bawah usia itu, biasanya akan menghadapi permasalahanpermasalahan terutama untuk aspek sosial,” terang Arumi.

Dalam paparannya, istri Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak itu juga menjelaskan soal dampak sebuah pernikahan dini.

Dorong Kepala Daerah Terus Pantau Perkembangan Kasus Harian l

Sambungan hal 1

Khofifah Indar Parawansa bersama Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto, Wakapolda Jatim Brigjen Pol. Slamet Hadi Supraptoyo menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) virtual dengan para Bupati/Walikota, serta Forkopimda Kabupaten/Kota se-Jatim.

Rakor tersebut dilaksanakan di Ruang Bina Yudha, Makodam V/ Brawijaya, Rabu (2/6).

Turut menghadiri rakor tersebut secara langsung, antara lain, Plh. Sekdaprov Jatim Heru Thahjono, beberapa Kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim, serta PJU di lingkungan Kodam V/Brawijaya dan Polda Jatim.

Dalam Rakor tersebut, Gubernur Jatim yang lekat disapa Khofifah ini meminta bupati/wali kota se-Jatim terus melakukan monitoring dan pemantauan perkembangan kasus harian Covid-19 di wilayahnya masing-masing. Ini penting, untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya peningkatan kasus Covid-19 dampak libur lebaran 1 Syawal 1442 H. “Kalau Pak Menteri Kesehatan wanti-wantinya sampai dengan Akhir Juni bahkan Juli 2021. Karenanya, semua kepala daerah tiap hari harus memonitor perkembangan kasus Covid-19. Saat ini misalnya ada kenaikan BOR dari 22% menjadi 24%,” ujar Mantan Mensos RI ini.

Khofifah menjelaskan, pasca libur lebaran ini, masih banyak masyarakat yang melakukan silaturahmi syawalan dengan berkeliling ke satu tempat ke tempat lain.

Untuk itu, diperlukan pengawalan pemantauan pengendalian secara komprehensif.

“Jangan pernah menganggap sepele jika terdapat kasus yang dianggap melandai, basis RTnya 95% hijau. Tetapi perlu diantisipasi bahwa silaturahmi

syawalan masih berlangsung.

Mereka berkelompok masih melakukan silaturahmi keliling,” terang Khofifah.

Selain itu, gubernur perempuan pertama di Jatim ini juga mengharapkan seluruh bupati/walikota melakukan antisipasi khususnya yang BOR ICU dan BOR Isolasi Covid-19 nya mencapai 60% dan di atasnya. Meskipun WHO memberikan standar maksimum kapasitas BOR 60 persen.

Berdasarkan data Dinkes Jatim, Kabupaten Bojonegoro BOR ICU di atas 80%. BOR ICU 60-79% terdiri dari Kota Madiun, Kota Blitar, Kab. Ponorogo, dan Kab. Tuban.

Sementara BOR Isolasi Covid-19 di atas 80% yaitu Kab. Madiun, BOR Isolasi Covid-19 60-79% yaitu Kab. Bangkalan, Kota Madiun, Kab. Ngawi, Kab. Ponorogo, dan Kab. Tulungagung.

“Artinya bahwa harus ada pengendalian yang harus lebih intensif dilakukan karena data kuratifnya seperti itu. Dalam hal seperti ini, saya mohon kita semua yang sudah melakukan pemantauan pengendalian harian itu akan terus melakukan identifikasi. Apa yang kemungkinan menimbulkan dan memicu sebaran atau sebaliknya menurunkan itu yang diidentifikasikan,” tegas Khofifah.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasi dan komitmen kepada seluruh jajaran TNI-Polri hingga Bhabinsa dan Bhabinkamtibmas. Menurutnya, kekompakan TNI-Polri membangun soliditas dan solidaritas di Jatim inilah yang menjadi kekuatan luar biasa.

“Tolong terus dijaga pelaksanaan PPKM Mikro supaya proses pengawasan, pemantauan di lini paling bawah bisa termonitor hari per hari. Sehingga semua capaiannya bisa terukur,” pinta Khofifah.

Terkait Pekerja Migran Indonesia (PMI), Khofifah menjelaskan

Salah satunya yakin perubahan pada tingkah laku, perubahan kestabilan emosi, dan kerusakan serius pada organ tubuh.

Selain itu, efek terbesar penyebabnya adalah aspek kematian. Apalagi, sebut Arumi, remaja perempuan merupakan yang paling berisiko mengalaminya.

Berdasarkan data yang diterima, ibu hamil dan melahirkan dengan rentang usia 10-14 tahun memiliki 5 kali probabilitas kematian lebih tinggi dibanding wanita berusia 20-25 tahun. “Sedangkan yang berumur 15 sampai 19 tahun, memiliki 2 kali risiko kematian lebih tinggi dibandingkan umur ideal,” jelasnya.

Untuk itu, PKK dan BKKBN telah mendesain kegiatan mendukung program gerakan GenRe melalui edukasi penundaan usia perkawinan dini, pendidikan sebaya untuk remaja putri, edukasi calon pengantin (catin), serta pencegahan

dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Program ini, lanjut Arumi, masuk pada Kelompok Kerja (Pokja) PKK III yang membidangi pangan, sandang, papan dan tata laksana rumah tangga.

Namun, program ini akan tetap didukung Pokja lainnya di beberapa aspek krusial.

“Pokja I itu membidangi pembinaan mental, spiritual, budi pekerti dan moral, serta gotong royong. Pokja II membidangi pendidikan dan keterampilan serta pengembangan kehidupan berkoperasi. Pokja III membidangi pangan, sandang, papan dan tata laksana rumah tangga, serta Pokja IV membidangi kesehatan, kelestarian lingkungan hidup dan perencanaan sehat. Jadi semuanya akan saling bersinergi untuk mewujudkan GenRe yang lebih baik,” ujarnya. [tam]

Tunggu Keputusan dari Pemerintah Pusat

perlu adanya kewaspadaan dari masing-masing daerah yang warganya pulang dari berbagai negara.

Bagi yang pulang dari luar negeri kami pastikan diswab PCR di asrama haji Surabaya. Setelah swab PCR dengan CT 25 ke bawah akan dilakukan sequencing.

Kewaspadaan tersebut, lanjut Khofifah, bisa dilakukan dengan mengantisipasi mobilitas mereka, kemungkinan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di masing-masing daerah. Terutama di daerah yang PMI jumlah cukup besar Kab Bangkalan, Kab. Pamekasan, Kab. Bangkalan, Kab. Jember, Kab. Malang, Kab. Tulungagung dan Kab. Blitar.

“Secara spesifik TPT akan dikhawatirkan menimbulkan dampak sosial ekonomi. Kalau tidak dilakukan koordinasi dengan baik terutama di daerah yang PMI jumlah cukup besar seperti Sampang, Bangkalan, Pamekasan, Jember, Kab. Malang, Tulungagung dan Kab. Blitar,” pungkas Khofifah.

Pada kesempatan yang sama, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto menjelaskan, mekanisme kedatangan PMI sesuai dengan kesepakatan dan protap yang berlaku. Diterima mulai dari Bandara Juanda, kemudian diangkut ke Asrama Haji Sukolilo Surabaya.

Di Asrama tersebut dilaksanakan karantina selama 2 hari.

“Pada hari kedua setelah dinyatakan negatif Covid-19 akan dijemput oleh bupati/walikota, Kapolres, Dandim dan dibawa ke daerah masing-masing. Kemudian di daerah juga dilaksanakan karantina selama 3 hari. Diswab PCR setelah 3 hari karantina di daerah. Jika dipastikan negatif, akan dimasukkan ke desa masingmasing. Di desa ada PPKM Mikro, disitu dipastikan kembali positif Covid-19 atau negatif. Setelah negatif akan bisa bertemu dengan keluarga,” pungkasnya. [tam]

l

Sambungan hal 1

antara lain tidak lebih dari 60 tahun serta memiliki kesehatan yang prima. Sedangkan untuk CJH yang berusia diatas 60 tahun dengan kesehatan prima bisa diajukan untuk berangkat. “Kesehatan yang prima menjadi prioritas untuk saat ini. Lalu, bagi usia tua tetap bisa berangkat, dengan syarat masih sehat,” kata Munif Armuza.

Munif menambahkan seluruh CJH asal Kota Pasuruan yang masuk kuota tahun ini sudah menandatangani surat pernyataan terkait pemberangkatan haji. Surat pernyataan itu berisikan kesiapan CJH berangkat ke tanah suci Mekah.

Di Kabuptaen Bondowoso sebanyak 636 CJH menunggu kepastian dari Pemerintah Indonesia terkait pemberangkatan haji tahun ini karena hingga kini belum ada haji untuk pemberangkatannya. Sedangkan ratusan CJH tersebut telah melakukan pelunasan.

Kasi Pemberangkatan Haji dan Umroh (PHU) Kemenag Bondowoso, H. Mudassir menerangkan, ratusan jemaah tersebut merupakan CJH yang telah telah melakukan pelunasan di tahun 2020.

“Dokumen para jemaah sudah lengkap. Diantaranya adalah paspor dan sudah divaksin.

Tinggal nunggu kepastian,” katanya saat dikonfirmasi di kantornya, Rabu (2/6).

Mudassir mengungkapkan, jika mendapat lampu hijau dari pemerintah maka Bondowoso siap memberangkatkan para CJH, berapapun jumlah yang ditentukan. Namun, jika kedua negara tidak menemukan kesepakatan

atau terpaksa membatalkan keberangkatan, pihaknya akan memberitahu CJH bahwa tahun ini kembali ditunda.

“Hari ini umpamanya dari Presiden sesuai dengan hasil komunikasi Pak Menteri, disuruh berangkat ya berangkat walau berapapun,” jelasnya.

Sementara itu Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Kabupaten Jombang, Moh. Salim Basawad mengatakan keberangkatan CJH 1.051 asal Jombang masih menunggu kepastian. Proses persiapan keberangkatan CJH ini sudah dilaksanakan dan saat ini tinggal pelaksanaan manasik haji yang berjenjang dari Kantor KUA sampai ke kabupaten.

“Terkait masalah Pasport misalnya, semuanya sudah kita kirimkan,” ungkap Salim Basawad.

Selain itu lanjut Salim Basawad, seluruh CJH juga sudah menjalani vaksinasi Covid-19, karena pihaknya bekerjasama dengan Dinas Kesehatan setempat. “Jadi langsung lewat Puskesmas masing-masing, di mana CJH itu berdomisili,” jelasnya.

Salim Basawad pun memberikan imbauan kepada para CJH dari Kabupaten Jombang karena haji merupakan panggilan Allah SWT, kepastian berangkat atau tidak berangkat memiliki sisi positif bagi para jama’ah.

“Berangkat misalnya, berarti kita sudah bisa menunaikan dengan cara yang baik, dan Insya Allah di sana itu aman, tapi kalau nanti nasibnya sama seperti tahun 2020, itu artinya bahwa kita ini dijaga oleh Allah SWT,” tutur Salim Basawad. [hil,rif,san]

Pemkot Batu akan Bentuk Posko Pengaduan Sambungan hal 1 Hal ini diperkuat setelah DP3AP2KB dan Dindik Pemkot Batu mendampingi Komisi E DPRD Jatim berkunjung ke SMA SPI, Rabu (2/6). “Besok (hari ini) kita akan mendatangi dan berkordinasi dengan Polres Batu untuk membahas pembentukan Posko Pengaduan Korban Kekerasan ini. Memang di Kota Batu masih belum memiliki posko ini,”ujar Kepala DP3AP2KB, MD Furqon saat berkunjung ke SMA SPI Batu.

Untuk memberikan pendampingan kepada para korban pada kasus ini, pemkot akan menggerakkan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

Apalagi saat ini jumlah korban kekerasan sudah bertambah

l

Gegeh Bagus Setiadi/Bhirawa

Rombongan Komisi E DPRD Jatim mengunjungi Sekolah Selamat Pagi Indonesia (SPI) di Kota Batu, Rabu (2/6/2021).

menjadi 21 orang.

Diketahui, Pada laporan awal ada 12 orang yang dilaporkan sebagai korban kekerasan.

Kemarin korban bertambah lagi 9 orang sehingga jumlah total

korban kekerasan pada kasus ini menjadi 21 orang.

“Untuk mengetahui apa yang terjadi pada 9 korban ini, saya hari ini (kemarin) akan berangkat lagi ke Polda Jatim. Termasuk

untuk mengetahui apa yang perlu dilakukan/ diberikan kepada para korban,”jelas Furqan.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Hikmah Bafaqih menegaskan terkait kasus tersebut penegakan hukum harus tetap dijalankan sambil menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

“Kita meminta pihak sekolah untuk terbuka membantu aparat penegak hukum. Mereka tidak perlu takut sekalipun secara relasi kuasa pihak sekolah ini mungkin berada jauh dibawah yang sekarang menjadi terduga atau tersangka,” katanya.

Pihaknya juga sudah meminta kepada Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko segera berkomunikasi dengan para pengelola sekolah selain tersangka.

Hal itu untuk memikirkan masa

depan SPI. “Karena sekolah ini dikelola dengan biaya yang tidak murah dan semuanya murni gratis,” terangnya.

Karenanya, Politisi PKB menambahkan, perlu ada skema penyelamatan agar sekolahnya dan anak didiknya terselamatkan agar tetap belajar dengan tenang. “Itu kepentingan kami kesini (SPI, red), kami berupaya melindungi mereka sebaikbaiknya,” ulasnya.

Dalam konteks mempercepat pembuktian, lanjut Hikmah, pihaknya menyarankan kepada alumni SPI yang pernah mengalami peristiwa tersebut jangan takut untuk melapor. “Agar proses penindakannya berjalan dengan cepat. Dan membantu aparat penegak hukum untuk menyelesaikannya,” papar Hikmah. [nas,geh]

Terima CSR Motor, Siapkan Layanan Antar Obat Bagi Pasien Rawat Jalan l

Sambungan hal 1

kerap kali melihat pasien menunggu dengan kondisi dinilai cukup rentan.

“Apalagi dalam masa pandemi Covid19 ini, saya bercita-cita agar pasien rawat jalan setelah periksa langsung bisa pulang dan obatnya diantarkan petugas ke rumah masing-masing. Supaya dapat mencegah penularan penyakit,” ungkapnya.

Akhirnya, dia mulai mencari CSR yang memungkinkan dapat merealisasikan program itu. Seperti gayung

bersambut, Feny pun mendapati kabar gembira ketika PT MPM Honda bersedia mengambil peran membantu mewujudkan program pengiriman obat ke rumah pasien. “Mereka mendukung kami karena PT MPM Honda juga ingin memberikan manfaat kepada warga Surabaya. Alhasil Honda menyumbangkan lima motor lengkap dengan kotak obatnya,”urai Feny.

Rencananya, setelah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) diterbitkan, Feny akan segera mengoperasikan ken-

daraan itu, dengan keliling mengantar obat ke rumah pasien rawat jalan. Dia menyebut, untuk kriteria layanan antar obat, akan dibuatkan Standar Operasional (SOP) sehingga dapat diketahui pasien rawat jalan mana saja yang tergolong mendapat fasilitas pelayanan pengiriman obat itu.

“Secepatnya akan kita operasikan.

Yang paling penting STNK nya jadi dahulu mungkin sekitar satu bulan. Kita juga sudah siapkan driver (sopir) untuk pengantaran obat. Bismillah semoga

lancar,” papar dia.

Dia berharap, dari program ini masyarakat tidak perlu menunggu antrean obat terlalu lama. Terutama, bagi pasien yang kondisinya rentan dan harus segera dibawa pulang. Sebab, ketika pasien itu berada di rumah sakit terlalu lama maka akan mudah tertular penyakit lain. “Sehingga yang paling penting buat kami adalah warga nyaman berobat di rumah sakit dan dapat segera sembuh.

Itu yang paling penting untuk kami,” pungkasnya. [*]

Bhirawa

UTAMA

Kamis Kliwon, 3 Juni 2021

Halaman 12

Sebagai Indikator Pengurangan IRB

BPBD Jatim Support Pengukuhan FPRB Kota Probolinggo BPBD Jatim, Bhirawa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jatim mendukung pengukuhan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) di beberapa wilayah Jatim. Pekan ini, BPBD Jatim turut hadir dalam pengukuhan pengurus FPRB sebagai lanjutan dari rangkaian Mubes FPRB Kota Probolinggo.

Pengukuhan pengurus yang diadakan pada Senin (31/5) ini menetapkan beberapa pengurus terpilih. Berdasarkan hasil mubes, terpilih Munawan Hasim sebagai Ketua FPRB Kota Probolinggo; Wakil Ketua 1, Eko Yudha dan Wakil Ketua 2, Syaifudin Jufri. Asisten 1 Pemerintahan Kota Probolinggo, Gogol Sujarwo menyampaikan hal ini sesuai dengan UU No 24 Tahun 2007 ten-

tang penanggulangan bencana. Serta perlindungan masyarakat terhadap dampak bencana merupakan program pembangunan yang tepat untuk peringatan dini berbasis masyarakat dan mekanisme kesiapsiagaan dan tanggung jawab sebagai wadah yang berbentuk independen.

"Pengurus FPRB yang telah terbentuk supaya segera rapatkan barisan dan konsolidasi di internal

maupun ekternal. Saya ucapkan selamat kepada pengurus terpilih, semoga amanah menjalankan tugas dan semoga terlihat kinerjanya," kata Gogol Sujarwo.

Sementara itu, Sekretaris BPBD Jatim, Erwin Indra Widjaja menambahkan, pengurus Forum PRB Kota Probolinggo harus selalu menjalin komunikasi agar tidak terputus.

Dengan terbentuknya terbentuknya FPRB di suatu wilayah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota merupakan suatu indikasi adanya kolaborasi yang baik antar stakeholder pelaku penanganan bencana.

"FPRB merupakan bagian dari pengurangan Indeks Risiko Bencana (IRB) dan juga sebagi pengung-

kit Indeks Ketahanan Daerah (IKD).

Hal ini juga mewakili unsur pentahelix yang baik di suatu wilayah," jelas Erwin, Rabu (2/6).

Dengan pengukuhan FPRB dibeberapa wilayah, Erwin berharap Kabupaten/Kota yang belum mempunyai FPRB, segeralah dibentuk. Saat ini di Provinsi Jatim baru ada 24 FPRB yang aktif dalam keikutsertaan pengurangan risiko bencana. Hal itu dibuktikan dari aktifnya FPRB mulai dari Pra Bencana, Darurat Bencana maupun Pasca Bencana.

"Saya ucapkan selamat, sukses selalu dan selalu menyala dalam keikutsertaan dalam pengurangan risiko bencana," pungkasnya. Pengukuhan FPRB ini diwarnai juga

dengan penanaman mangrove di Pantai Permata Kota Probolinggo.

Penanaman mangrove ini bantuan dari PT Kutai Timber Indonesia dengan 1.000 pohon; Bank Jatim sebanyak 500 pohon dan 500 pohon dari komunitas UMKM Rumah Komunitas Pecinta Alam Se-Nusantara.

Penanaman mangrove di pimpin langsung oleh Asisten 1 Pemerintahan, Gogol Sujarwo serta Direktur Kesiapsiagaan, Eny Supatini dan Perencana Ahli Madya BNPB, Pangarso Suryotomo. Hadir dalam kegiatan PT Kutai Timber Indonesia, Pramuka, Senkom Mitra Polri, Persaudaraan Muslimah, Tagana Kota Probolinggo, GMBK, PMI Kota Probolinggo, dan sejumlah relawan lainnya. [bed]

Penanaman mangrove mewarnai pengukuhan pengurus FPRB Kota Probolinggo.

Piutang PBB Pemkab Situbondo Tembus Rp 45 Miliar

Lantik Sekda dan Pejabat Eselon III

Wali Kota Sutiaji Pesan Pejabat Harus Kuatkan Literasi, Kompetensi dan Loyalitas Malang, Bhirawa Wali Kota Malang, H. Sutiaji pada saat Pengambilan Sumpah Jabatan Dan Pelantikan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemkot Malang di Ruang Sidang Balaikota Malang (2/6), kemarin meminta para perjabat baru harus menguatkan literasi, kompetensi dan loyalitas kepada bangsa dan negara.

Pesan tersebut disampaikan kepada 39 orang dilantik dan diambil sumpah jabatannya untuk dapat segera menjalankan tugas di tempat yang baru.

Salah satunya adalah pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kota Malang oleh Erik Setyo Santoso. "Mutasi kali ini bukan karena kinerjanya yang jelek namun kami memberikan apresiasi atas apa yang telah dilakukan untuk Pemkot Malang, sehingga kinerjanya diperlukan untuk mengembangkan tempat yang lain" ujar Sutiaji.

Sutiaji menyampaikan bahwa peningkatan moral dan etika juga harus dikedepankan oleh para ASN utamanya bagi para pejabat. Hal tersebut pent-

Situbondo, Bhirawa Gara-gara banyaknya desa yang belum melunasi pajak bumi dan bangunan (PBB) sejak tahun 2016-2020, membuat piutang pajak Pemkab Situbondo tembus Rp 45 miliar. Menyikapi kondisi ini Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKD) Kabupaten Situbondo, meminta kepada para Kepala Desa dan Camat untuk tertib menagih PBB. Piutang PBB ini menyebabkan piutang pajak meningkat hingga mencapai angka 45 miliar rupiah.

Kepala BPPKAD Kabupaten Situbondo, Hariyadi Tedjo Laksono mengatakan, sejak 2016 hingga 2020 banyak desa tidak melunasi PBB. Selama lima tahun berjalan ini, imbuhnya, setidaknya ada 17 desa yang membayar PBB di bawah 1 persen. Bahkan, urai Hariyadi, Desa Tepos Kecamatan Banyuglugur tidak pernah membayar PBB selama lima tahun belakangan ini. "Ya dari catatan sejak 2016 hingga 2020, Desa Tepos tidak pernah membayar PBB. Ini sangat ironis sekali. Padahal uang pajak itu akan kembali lagi kepada masing masing desa yang ada di Kabupaten Bondowoso," ungkap mantan Kepala Bappeda Kabu-

Kepala BPPKAD Kabupaten Situbondo, Hariyadi Tedjo Laksono bersama Kabid saat berada di Unit Pelayanan Pajak Pemkab Situbondo.

paten Situbondo itu.

Menurut Hariyadi, banyaknya desa yang tidak mampu melunasi PBB, menyebabkan piutang PBB belakangan ini terus meningkat. Oleh karena itu, imbuh Hariyadi, Kades dan Camat sebagai ujung tombak penarikan PBB harus benar benar serius menarik PBB kepada masyarakat se-

hingga retrebusi PBB meningkat.

"Ini (PBB) merupakan wujud partisipasi masyarakat Kabupaten Situbondo. Yang jelas pajak itu nanti akan kembali kepada masyarakat. Kalau sampai tahun 2021 ini tidak lunas, maka ini akan tercatat piutang yang besar," beber mantan Kabag Keuangan Pemkab Stubondo itu. [awi]

KPK Temukan dan Sita Lahan Bukti Kasus TPK Gratifikasi Pemkot Batu 2011- 2017 ing sebagai bentuk pengabdian ASN pada masyarakat dan negara.

"Sebagai bagian dari roda kepemerintahan di lingkup Kota Malang; wajib bagi para ASN dan pejabat untuk patuh serta loyal pada dirijennya; yang dalam hal ini adalah Sekda Kota Malang. Sehingga niscaya kedepan koordinasi

antar perangkat daerah dapat berjalan dengan baik" imbuhnya.

Berdasarkan data yang ada, tercatat bahwa selain Erik Setyo Santoso yang dilantik, juga nampak Dr. Suparno, SH, M.Hum yang sekarang menempati jabatan baru yaitu Kabag Hukum. Sementara itu, Donny Sandito, S.STP, M.Si sebagai Kabag Humas.

Sedangkan Arif Tri Sastyawan, S.STP, M.Si sebagai Kabag Umum Sekretaris Daerah Kota Malang.

Jabatan Camat Klojen yang semula kosong diisi oleh Drs. Heri Sunarko, M.Si dan Camat Kedungkandang diisi oleh Drs. Prayitno, M.Si. Tampak hadir pada acara tersebut adalah Forkopimda Kota Malang, Wakil Walikota Malang, Sofyan Edi Jarwoko, Ketua TP PKK Kota Malang, Widayati Sutiaji, Wakil Ketua I TP PKK Kota Malang, Elly Sofyan Edi dan jajaran Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemkot Malang serta hadir pula sebagai saksi yaitu Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Timur sekaligus Sekretaris Pansel Sekda Kota Malang Nur Kholis dan Sekda Kota Batu Zadim Efisiensi. [mut.adv.humas]

Kota Batu, Bhirawa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan proses penyidikan terhadap kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) penerimaan gratifikasi di Pemkot Batu yang terjadi tahun 2011-2017.

Penyidik menemukan sebidang tanah yang berlokasi di Jl.Sultan

Dengan jelas masyarakat bisa membaca papan pengumuman jika lahan di Jl Sultan Agung Kota Batu ini telah disita KPK.

Agung Kota Batu yang diduga TPK gratifikasi. Untuk itu KPK melakukan penyitaan dengan memasang papan pengumuman sita di lahan yang berdekatan dengan Kantor KPU Batu tersebut.

Juru Bicara (Jubir) KPK, Ali Fikri membenarkan bahwa papan pengumuman sita itu dipasang oleh petugas KPK. Hal ini merupakan temuan terbaru dari proses penyidikan yang dilakukan dalam dugaan TPK penerimaan gratifikasi di Pemkot Batu tahun 2011-2017.

"Pada Selasa (1/6) Tim Penyidik KPK telah melakukan pemasangan plang penyitaan pada 1 lokasi tanah yang beralamat di Jalan Sultan Agung no.7 Kota Batu yang diduga terkait dengan perkara TPK penerimaan gratifikasi," ujar Ali Fikri saat dikonfirmasi via watchapp (WA), Rabu (2/6).

Dia menjelaskan bahwa kasus dugaan gratifikasi di Pemkot Batu ini hingga saat ini masih berlanjut. Sebab, proses penyidikan

masih terus berjalan.

"KPK melakukan pemanggilan dan pemeriksaan saksi- saksi yang diduga mengetahui perbuatan korupsi yang dilakukan oleh pihak yang terkait dengan perkara ini," jelas Ali Fikri.

Sementara pada papan pengumuman sita oleh KPK itu disampaikan informasi untuk masyarakat. Yaitu, Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor Sprint.Sita/176/DIK/ 01.05/20-23/05/2021 pertanggal 21 Mei 2021. Pertama SHM nomor 1698/Sisir dan kedua SHM nomor 1744/Sisir Telah Disita Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasal 12B (Gratifikasi) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan tersangka Eddy Rumpoko'.

Bersamaan dengan adanya papan penyitaan tersebut, juga ada penegasan larangan memperjualbelikan, menduduki, mempergunakan, menguasai, atau melakukan tindakan hukum lain atas obyek hukum tanpa seizin KPK atau keputusan pengadilan. [nas]

Rapat Teknis Penyelamatan dan Pelaporan Arsip Terjaga

Lembaga Pencipta Arsip Terjaga Wajib Serahkan Salinan Arsip Otentik ke ANRI Surabaya, Bhirawa Lembaga pencipta arsip bertanggung jawab memberkaskan, membuat daftar arsip terjaga dan melaporkan arsip terjaganya ke Arsip Nasional RI. Selanjutnya wajib menyampaikan salinan autentik arsip terjaga selambatnya 1 tahun setelah laporan daftar arsip terjaga dilaporkan ke Arsip Naional RI. Bagi yang lalai maka bisa terancam sanksi pidana.

Penegasan ini disampaikan Direktur Akuisisi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Rudi Anton, SH, MH saat menjadi narasumber dalam Rapat Teknis Penyelamatan Dan Pelaporan Arsip Terjaga yang diselenggarakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur.

Arsip terjaga yang dimaksud jelas Rudi adalah arsip yang menyangkut eksistensi bangsa dan negara yang bisa berupa arsip kependudukan, kontrak karya, kewilayahan, kepulauan, perjanjian internasional, perbatasan dan masalah pemerintahan yang strategis. Kewajiban tersebut

Plt Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jatim Drs Supratomo, Msi didampingi Direktur Akuisisi ANRI Rudi Anton, SH, MH dan Ketua Panitia Drs Tidor Arif T Djati menyerahkan buku kepada salah satu peserta Rapat Teknis Penyelamatan dan Pelaporan Arsip Terjaga, Rabu (2/6).

Para peserta Rapat Teknis Penyelamatan dan Pelaporan Arsip Terjaga yang diselenggarakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur (foto atas). Plt Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jatim Drs Supratomo, Msi (foto kanan).

Direktur Akuisisi ANRI Rudi Anton, SH, MH saat menyampaikan materi di hadapan peserta Rapat Teknis Penyelamatan dan Pelaporan Arsip Terjaga, Rabu (2/6).

jelas Rudi, merupakan amanah dari UndangUndang No 43 tahun 2009 tentang Kearsipan.

Dalam kesempatan tersebut, Rudi juga menceritakan pengalaman sejarah lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan dari NKRI karena kelemahan arsip yang dimiliki ketika terjadi sengketa kepemilikan dengan Malaysia. Bukan itu saja, pentingnya mengelola arsip terjaga juga berangkat dari keluhan kalangan legislatif (DPR) ketika kesulitan mengakses kontrak karya PT Freeport di Papua. "Kita tidak ingin pengalaman buruk itu akan terjadi lagi di masa-masa mendatang," tegas Rudi lagi.

Di tempat yang sama Plt Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur Drs. Supratomo, Msi mengungkapkan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menjalankan amanah Undang Undang Kearsi-

pan. Komitmen Pemprov Jatim telah diwujudkan dengan adanya Perda atau kebijakan lain dalam bentuk peraturan-peraturan pelaksanaannya. Meskipun saat ini di Jawa Timur masih terdapat sekitar 15 pemerintah Kabupaten/Kota yang belum memiliki peraturan daerah tentang penyelenggaraan kearsipan.

"Sudah saatnya lembaga kearsipan daerah kabupaten mendorong percepatan pengelolaan arsip terjaga," kata Supratomo. Secara khusus, Supratomo juga berharap ada sinergi dan kerjasama semua lembaga pencipta arsip untuk segera melakukan langkah strategis dan taktis dalam menghimpun arsip terjaga Provinsi Jawa Timur dan segera melaporkannya ke Arsip Nasional RI. Kegiatan rapat teknis dilangsungkan secara tatap muka dan juga secara daring melalui aplikasi zoom meeting. Kegiatan yang berlang-

sung secara tatap muka dihadiri beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jatim penghasil arsip terjaga dan juga Lembaga Kearsipan Kab/Kota se Jawa Timur, sementara kegiatan yang berlangsung secara online melalui aplikasi zoom meeting diikuti berbagai stakeholders di bidang kearsipan.

Kegiatan menghadirkan dua narasumber yakni Direktur Akuisisi ANRI Rudi Anton,SH MH dan Arsiparis Madya ANRI Drs Widoyoko.

Di sela-sela acara juga dilakukan launching Aplikasi e-Waras berbasis android, 3 (tiga) buka buku naskah sumber arsip dan sejarah yakni (1). Profil Pahlawan Jawa Timur jilid ke-2. (2).

Profil Gubernur Jawa Timur (1945-2019) dan (3) Dua Dasawarsa Penyelenggaraan Kearsipan Jawa Timur. Selain itu juga dilaunching 11 (sebelas) inventaris Arsip statis. [why*]