binder3nov20

Page 1

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2006

HARIAN

harian_bhirawa@yahoo.com bhirawa_indragiri@yahoo.com suratkabar_harianbhirawa

IKLAN/ LANGGANAN

Surat Kabar Harian Bhirawa

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

www.harianbhirawa.co.id

Mata Rakyat Mitra Birokrat

Selasa Pon, 3 NOVEMBER 2020

BPBD Jatim Pastikan Logistik Aman di Daerah Terdampak Bencana

BPBD Jatim, Bhirawa Memasuki perubahan kondisi iklim bulan OktoberDesember 2020, beberapa daerah di Jatim terkena dampak bencana hidrometereologi. Diantaranya seperti di Kabupaten Situbondo terjadi longsor, kemudian di Kabupaten Probolinggo dan di Kabupaten Pasuruan terendam banjir. Dampak dari bencana hidrometereologi itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jatim memastikan pemenuhan logistik di jajaran BPBD Kabupaten/Kota aman. Sehingga Kabupaten/Kota yang terimbas bencana seperti longsor dan banjir bisa secepatnya teratasi.  ke halaman 11

Ist

Petugas BPBD membagikan logistik makanan kepada warga terdampak banjir di Kabupaten Pasuruan.

Pemutihan PKB Berikan Pendapatan Daerah Rp 179,160 Miliar Pemprov, bhirawa Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berhasil memberikan pendapatan daerah Rp 179,160 Miliar. Catatan PAD ini diperoleh dari kebijakan Pemutihan PKB dan Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ke 2 dan seterusnya seluruh Jatim dari tanggal 1 September S/D 31 Oktober 2020. “Animo masyarakat untuk memanfaatkan program pemutihan pajak sangat tinggi, baik untuk PKB dan BBNKB kendaraan roda 2 maupun roda 4, “ terang Plt Kepala Bapenda, M.Yasin, Senin (2/11). Selama pelaksanaan Pemutihan Pajak kendaraan Bermotor jumlah obyek pajak yang tercatat ada 330.182 unit kendaraan.”Dari jumlah ini Pemprov Jatim telah memberikan insentif pembebasan denda pajak sebesar Rp. 61.573.381.210, dan penerimaan pajak mencapai Rp 179.160.492.850,” terangnya. Penerimaan sektor PKB dan BBNKB ini, lanjut Yasin diprediksi akan terus naik seiring dengan pertambahan jumlah tambahan kendaraan yang baru masuk ke wilayah Jatim . Pejabat muda yang juga duduk di kursi Kepala Dinas PMD ini menyebut data kendaraan yang masuk ke Jatim per tanggal 1 September sampai dengan 31 Oktober 2020  ke halaman 11

MITRA

Pelanggaran Netralitas ASN Pemprov Selesai Ditangani Pemkab Kediri Tertinggi di Jatim Pemprov, Bhirawa Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) memastikan seluruh rekomendasi terhadap pelanggaran netralitas ASN di Pemprov Jatim telah ditindaklanjuti oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) terkait. Dari tiga rekomendasi yang dikeluarkan, ketiganya telah diproses dan dilaporkan kepada KASN.

Anggota Komisioner KASN Dr Rudiarto Sumarwono menjelaskan, pelanggaran netralitas bukan dilakukan oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Tetapi, pelanggaran dilakukan oleh PNS di bawah naungan Pemprov Jatim. Ketiganya ialah mantan Kepala Dinas ESDM Jatim, mantan Kepala Bakorwil Pamekasan dan mantan Kasie SMA di Dinas Pendidikan Jatim.

“Sebenarnya Pemprov Jatim sudah melakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi KASN. Termasuk dua nama yang direkomendasikan sudah mengundurkan diri dan satu lagi sudah meminta maaf secara terbuka,” tutur Rudiarto saat dikonfirmasi kemarin, Senin (2/11). Namun, ada kemungkinan surat tindak lanjutnya belum sampai ke KASN atau ke Ke-

mendagri sehingga muncul surat teguran tersebut. Jadi sebetulnya Pemprov Jatim sudah tidak ada lagi tanggungan terhadap seluruh rekomendasi KASN. Rudiarto memaklumi, proses tindak lanjut tidak bisa serta merta dilakukan oleh PPK setempat. Karena kemungkinan ada sejumlah faktor yang membuat tindak lanjut belum bisa dilakukan. “Mungkin PPK sedang sibuk persiapan Pilkada atau menangani Covid-19. Kami sangat memahami itu,” tandasnya. Rudiarto menegaskan, KASN akan terus berupaya melindun ke halaman 11

Buruh Jatim Tolak Omnibus Law dan UMP

Kemudahan untuk IKM

Gegeh bagus/ bhirawa

PARA kepala daerah kini tengah berlomba-lomba mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi Covid-19. Salah satunya seperti yang dilakukan Bupati Pamekasan, Badrut Ta m a m y a n g memberikan seluas-luasnya bagi industri kecil menengah (IKM) untuk berinovasi dan berkreativitas. “Dana untuk UMKM sudah disahkan Dewan.  ke halaman 11

Sentil

Badrut Tamam

Wali Kota Risma Tiga Kali Mangkir Panggilan Bawaslu - Mungkin perlu dipanggil lagi Buruh Jatim Tolak Omnibus Law dan UMP - Mungkin masih belum puas Pengumuman Seleksi CPNS Nganjuk Lambat - Pesertanya harap-harap cemas

Ratusan buruh dari berbagai serikat menggelar aksi demo di gedung DPRD Jatim, Senin (2/11).

Surabaya, Bhirawa Ratusan buruh dari berbagai serikat menggelar aksi demo di gedung DPRD Jatim, Senin (2/11) kemarin. Mereka menuntut Upah Minimum Provinsi (UMP) yang ditetapkan Gubernur Jatim, dan meminta Presiden

Jokowi menerbitkan Perppu untuk membatalkan Omnibus Law. Pantauan Bhirawa di lokasi, massa buruh mulai berdatangan sekitar pukul 13.00 WIB. Mereka datang dengan menggunakan kendaraan roda 2 dan sebuah mobil komando dari

Surabaya, Sidoarjo, Gresik dan Mojokerto. Dalam demo ini, massa buruh menggelar orasi bergantian dari masing-masing perwakilan. Tak hanya itu, berbagai spanduk tuntutan dan bendera dikibar ke halaman 11

Wali Kota Risma Tiga Kali Mangkir Panggilan Bawaslu

Surabaya, Bhirawa Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegur 67 kepala daerah di Indonesia. Salah satunya adalah Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang gencar mengkampanyekan salah satu paslon di Surabaya belakangan ini. Para kepala daerah ini diduga melanggar netralitas aparatur sipil negara untuk Pilkada 2020. Terkait kota Surabaya, selain ditegur Kemendagri, Wali Kota Risma juga diketahui mangkir dari panggilan Bawaslu Surabaya sebanyak tiga kali. “Tanpa ada konfirmasi dan tidak mengirimkan perwakilan,” terang Komisioner Bawaslu Surabaya Divisi Penindakan dan Pelanggaran Usman Senin (2/10/2020). Dalam hal ini Usman berharap sebenarnya Risma menjadi contoh yang baik kepada masyarakat. “Bahwa kami merupakan lembaga. Jadi kalau ada masalah kami memohon kehadiran,” terangnya. Jika Risma memilih hadir maka akan lebih bisa memberikan ruang klarifikasi. “Ini sudah tiga kali dan  ke halaman 11

Dewan Minta Wali Kota Risma Patuhi Teguran Mendagri DPRD Surabaya, Bhirawa Teguran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di sejumlah wilayah termasuk Surabaya, menjadi bukti kuat bahwa sebenarnya ada ASN yang bersikap tidak netral dalam Pilkada 2020. Seperti diketahui, Mendagri menegur 67 Wakil Ketua kepala daerah terkait neDPRD Surabaya, tralitas ASN di Pilkada, Laila Mufidah termasuk di dalamnya Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini. Mendagri bahkan meminta para Kepala Daerah melaksanakan  ke halaman 11

Cerita Tenaga Medis di Poli Covid-19 RSUD dr Iskak Tulungagung

Sadar akan Risiko, Setengah Tahun Tetap Semangat Layani Rapid Tes dan Swab Sudah setengah tahun tenaga medis dan paramedis di Poli Covid-19 RSUD dr Iskak Tulungagung, terus berjibaku memberi pelayanan pemeriksaan rapid diagnostic test (RDT) dan polymerase chain reaction (PCR) atau swab. Mereka tetap tidak surut semangat, meski dihadapkan pada tingginya risiko terpapar virus SARS-COV2. Wiwieko Dh, Kab Tulungagung

Berjibaku dengan virus mematikan bukan tanpa rasa khawatir. Namun semua itu dilakukan hanya semata membantu antar sesama. “Kalau ada rasa khawatir itu sudah manusiawi. Tapi kalau saya, tugas ini saya anggap sebagai ibadah dalam membantu sesama. Dan dari

rumah sakit sendiri juga mengapresiasi dengan memberikan reward kepada kami,” ujar penanggungjawab Poli Covid-19 RSUD dr Iskak Tulungagung, Sri Purwati, baru-baru ini. Ia pun mengaku justu beruntung ditugaskan di Poli Covid19. Sebab dia dapat melayani masyarakat. Apalagi, program pelayanan ini tidak berbiaya atau

gratis bagi warga Tulungagung baik yang melakukan pemeriksaan rapid test maupun swab. “Kami tahu risikonya bekerja di Poli Covid-19. Makanya kami juga protect diri dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Saat bekerja juga harus memakai APD lengkap. Itu prosedur di sini,” paparnya. Selain itu, menurut dia, ketika akan pulang ke rumah, semua yang bekerja di Poli Covid-19 diharuskan mandi dengan sabun anti-virus dan pakaian kerja langsung dicuci  ke halaman 11

Salah seorang santriwati yang akan kembali belajar di pondok pesanten menangis ketika diambil darahnya saat pemeriksaan rapid test di Poli Covid-19 RSUD dr Iskak Tulungagung.


EKSEKUTIF Pengumuman Seleksi CPNS Nganjuk Lambat Selasa Pon, 3 November 2020

Halaman 2

DPRD Nganjuk, Bhirawa Berbeda dengan daerah lain yang telah mengumumkan seleksi akhir calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada Jumat (30/10). Pemerintah Kabupaten Nganjuk terkesan lambat dan baru mengumumkan formasi 644 peserta lulus CPNS tahun 2019 pada Sabtu (31/10) dinihari. “Lambatnya pengumuman formasi CPNS Kabupaten Nganjuk menunjukkan bahwa kinerja birokrasi belum optimal,” ujar anggota Komisi I DPRD Nganjuk, Suprapto SH. MH. Menurut Suprapto, masyarakat terutama peserta seleksi CPNS telah berupaya mencari informasi tentang hasil tes yang diikutinya sejak Sabtu pagi. Namun hingga malam pengumuman seleksi CPNS yang seharusnya telah dipublikasikan belum juga nampak. Bahkan hingga Minggu pagi website milik Pemkab Nganjuk http://nganjukkab.go.id juga belum menayangkan pengu-

muman seleksi CPNS. “Saat ini, birokrasi di Pemkab Nganjuk sepertinya menerapkan sistem kerja biar lambat asal selamat,” kelakar Suprapto, Pola kerja seperti bukan prestasi, tetapi justru memalukan karena fasilitas untuk menunjang kinerja sudah dipenuhi oleh negara. Namun demikian Suprapto sendiri tidak ingin berspekulasi, apakah yang lambat bupati atau stafnya. “Kalau kinerja brokrasi lambat, yang paling bertanggungjawab adalah top manajernya dalam hal ini adalah bupati,” ujar Suprapto kepada Bhirawa. Sementara itu pengumuman

Bupati Nganjuk nomor 800/ 37/411.404/2020 tentang pengumuman hasil akhir integrasi nilai SKD-SKB dan proses pengusulan pemberkasan penetapan nomor induk pegawai (NIP) seleksi pengadaan CPNS formasi tahun 2019 Pemkab Nganjuk muncul di website kabupaten Nganjuk pada Sabtu sekitar pukul 22.00. Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidhayat dalam SK menyebutkan, peserta yang dinyatakan lulus seleksi akhir CPNS Pemkab Nganjuk formasi tahun 2019 adalah peserta sebagaimana terlampir dalam pengumuman. Bagi peserta yang tidak lulus diberikan kesempatan untuk melakukan sanggahan mulai tanggal 1 November hingga 3 November 2020 melalui website http://sscn.bkn.go.id. "Masa sanggah bisa dilakukan dengan memenuhi ketentuan dan persyaratan yang te-

lah ditetapkan BKN," kata Novi Rahman Hidhayat. Bagi peserta yang dinyatakan lulus, menurut Novi Rahman Hidhayat, akan dilakukan proses penentapan NIK CPNS formasi 2019 secara elektronik (Paperless). Untuk persyaratan kelengkapan dokumen usul penetapan NIP sebagaimana telah diatur dalam peraturan BKN. "Untuk proses dan ketentuan detail bagi peserta yang dinyatakan lulus dalam seleksi akhir CPNS Pemkab Nganjuk formasi tahun 2019 bisa mengakses di website resmi Pemkab Nganjuk dengan alamat http://nganjukkab.go.id," ucap Novi Rahman Hidhayat. Yang pasti, tambah Novi Raman Hidhayat, hanya peserta yang lulus seleksi akhir yang memenuhi seluruh kelengkapan persyaratan administrasi dapat diusulkan dan diproses untuk mendapatkan penetapan NIP. [ris]

ristika/bhirawa

Peserta seleksi CPNS yang mendatangi Kantor Pemkab Nganjuk di Jl. Basuki Rahmad, tetapi tidak ada pengumuman.

KILAS BIROKRASI

Kepala BKPSDM Kabupaten Blitar, Mashudi.

hartono/bhirawa

13 Formasi CPNS Kabupaten Blitar 2019 Tak Terisi Kabupaten Blitar, Bhirawa Sebanyak 13 Formasi CPNS di Kabupaten Blitar tahun 2019 tidak terisi. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembeangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Blitar, Mashudi mengatakan akhir seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Blitar formasi tahun 2019 telah keluar, dimana ini berdasarkan surat Kepala BKN selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CPNS 2019 tanggal 28 Oktober 2020 perihal penyampaian hasil integrasi nilai SKD - SKB CPNS Pemkab Blitar tahun 2019. “Dari 541 formasi yang tersedia, hasilnya masih ada 13 formasi yang tidak terisi,” kata Mashudi. Lanjut Marhudi, belasan formasi yanh tak terisi itu berasal dari beberapa bidang, seperti kesehatan, pendidikan, maupun teknis lainnya. Selanjutnya dikatakan Mashudi bagi peserta yang dinyatakan lulus dan memilih melanjutkan tahap pemberkasan, dan wajib melengkapi dokumen persyaratan pemberkasan CPNS yang dilakukan secara online dengan mengunggah melalui alamat tautan yang disediakan sebelum 15 November 2020. “Jika sesuai batas waktu yang ditentukan, peserta tidak memenuhi persyaratan atau melengkapi data dan dokumen sesuai persayarayan, maka peserta tersebut dinyatakan gugur atau mengundurkan diri dan peringkat berikutnya dinyatakan sebagai pengganti,” ujarnya. Selain itu dikatakan Mashudi, bagi pelamar yang tidak lulus dan tidak bisa menerima hasil akhir, dapat mengajukan sanggahan dengan mengisikan perihal sanggahan. “Dan mengunggah bukti sanggahan ditautan yang disediakan mulai 1 - 3 November 2020,” imbuhnya. [htn]

wiwit agus pribadi/bhirawa

Wali Kota Hadi tanyai penerima RTLH.

Wali Kota Hadi Pastikan Penerima Bantuan RTLH Tepat Sasaran Turun ke Lapangan Wawancarai Warga Penerima RTLH

Probolinggo, Bhirawa Ketika awal menjabat sebagai Wali Kota Probolinggo, Hadi Zainal Abidin telah menegaskan bahwa secara bertahap, kota ini harus zero RTLH (rumah tidak layak huni). Untuk itu, di tahun 2020 ia meminta seluruh camat untuk mendata rumah warga yang butuh bantuan pemerintah agar lebih layak untuk ditinggali. Maka dalam perubahan APBD tahun anggaran 2020 melalui lima kecamatan, Pemerintah Kota Probolinggo menyediakan anggaran rehab RTLH sebesar Rp 1 Miliar. Setiap kecamatan di Kota Probolinggo mendapat jatah 10 rumah, tiap rumah anggaran rehab senilai Rp 20 juta.

Untuk memastikan bantuan rehab RTLH itu tepat sasaran khususnya di wilayah Kecamatan Mayangan. Wali Kota Habib Hadi mengecek langsung ke lapangan bersama Camat Mayangan M Abas dengan mengendarai sepeda motor. Mereka berkeliling ke enam calon penerima bantuan rehab RTLH secara sampling di Kelurahan Jati, Wiroborang dan Mangunharjo. Lokasi pertama adalah rumah Sumini, warga Jalan Sunan Kalijogo, Kelurahan Jati. Sumini menderita stroke, ia tinggal bersama anak dan cucunya. Kondisi rumahnya memang memprihatinkan. Tidak hanya rumah Sumini sebenarnya, di lingkungan tersebut banyak rumah yang harus diperbaiki. Namun tidak

semua status tanahnya sudah bersertifikat atas nama sendiri. Yang bisa dibantu oleh pemerintah adalah rumah yang berdiri di atas tanahnya sendiri dan bersertifikat resmi. Saat bertemu Sumini, Habib Hadi, Senin (2/11) menegaskan kesehatan Sumini harus diperhatikan dan mendapat perawatan serius. Ia pun meminta anak dan cucunya menghubungi call center 112 jika mengalami kesulitan membawa Sumini ke fasilitas layanan kesehatan terdekat. “Insyaallah akhir bulan ini atau awal bulan November sudah mulai pembangunan rumahnya ya,” kata Habib Hadi kepada Sumini. Kepada calon penerima bantuan lainnya, wali

kota berharap mereka bisa mempersiapkan tempat untuk tinggal sementara saat rumah mereka diperbaiki. Mayoritas mereka sudah siap boyongan ke rumah saudara, tinggal di bagian belakang rumah hingga akan mendirikan tenda. Terkait model atau desainnya, semua sudah ditangani oleh konsultan. Rehab RTLH, lanjut Habib Hadi, merupakan program yang membuktikan kehadiran Pemerintah Kota Probolinggo untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Karena banyaknya masyarakat yang harus dibantu maka ia mengajak semua pihak untuk saling bahu membahu untuk membantu sesama. [wap]

Belasan Pejabat Ikut Lelang Jabatan Eselon II

Pasuruan, Bhirawa Belasan peserta mengikuti seleksi jabatan eselon dua di lingkungan Pemkot Pasuruan. Sebanyak 23 peserta mengikuti assessment test di BKD Provinsi Jawa Timur. Plt Kepala BKD Kota Pasuruan, Yudi Andie menyampaikan usai seleksi itu, tim pansel akan menentukan tiga nama untuk masing-masing jabatan yang sedang dilelang. Ketiga nama itu sekaligus menjadi nominasi terbaik berdasarkan hasil seleksi. “Seluruh peserta yang masuk dalam nominasi terbaik harus menjalani tes kesehatan. Tim pansel lalu menyampaikan hasil seleksi secara keseluruhan

pada 13 November 2020 kepada pejabat pembina kepegawaian,” ujar Yudi Andie, Senin (2/11). Sekadar diketahui, ada 10 jabatan yang saat ini sedang dilelang. Antara lain asisten pemerintahan, Kepala Disparpora, Disdukcapil, Dinas PUPR, Disperindag, BKD, Bakesbangpol, DPMPTST, Dinas Perpustakaan dan Arsip, serta Satpol PP. “Ada kekosongan jabatan karena pejabat definitifnya memasuki purna tugas maupun dimutasi ke dinas lain. Makanya, seleksi jabatan ini dilakukan guna mengisi kekosongan pada 10 jabatan,” terang Yudi Andie. [hil]

Bupati Tulungagung Tinjau Labkes Penunjang Pemeriksaan Covid-19

Pemkab Hibahkan Tanah ke Kejari Kabupaten Kediri Bupati Kediri Haryanti Sutrisno didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri Dede Sujana melakukan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Berita Acara Serah Terima Tanah kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kediri, Senin (2/11) Kepala Kejari Kabupaten Kediri Sri Kuncoro menerima langsung penyerahan hibah tanah dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri tersebut di Pendopo Kabupaten Kediri di timur Alun-alun Kota Kediri. “Penyerahan hibah ini kita harapkan dapat bermanfaat dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi jajaran Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah agar semakin baik,” kata Bupati Haryanti. “Saya menyampaikan terima kasih kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri yang selama ini menjadi mitra

kerja pemerintah daerah dalam memberikan penerangan maupun pendampingan hukum,” sambungnya. Bupati Haryanti berharap, kerjasama dan kebersamaan yang telah dibangun selama ini dapat terus ditingkatkan dan terjalin dengan lebih baik. “Kami atas nama dari Kejaksaan di Kabupaten Kediri mengucapkan terima kasih bahwa tanah yang kami tempati sekarang sudah mempunyai alas hak yang kuat,” urai Kajari Kabupaten Kediri, Sri Kuncoro atas tanah seluas sekitar 894 meter persegi yang kini telah menjadi Kantor Kejari di wilayah Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri.

“Sehingga tidak ada hal lagi yang mungkin bisa bermasalah terhadap tanah tersebut, kami menempatinya mungkin sebagai tempat yang layak dan tenang lah disitu, harapan kami seperti itu,” tutur Sri Kuncoro. “Karena bahwa tanah itu memang permasalahan yang pelik kalau kita ngomong, tapi nyatanya kita sudah bisa mempunyai alas hak yang kuat terhadap kantor kita, Kejaksaan di Kabupaten Kediri,” lanjutnya. Dede Sujana, Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri menambahkan, hibah tanah milik Pemkab Kediri ke Kejaksaan tersebut telah melewati proses administrasi cukup lama hingga akhirnya terselesaikan pada tahun ini dan kini dilakukan acara penyerahan secara formal. “Kalau dulu statusnya pinjam pakai, sekarang sudah dihibahkan menjadi milik Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri,” kata Dede. [van.adv]

Tulungagung, Bhirawa Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, meninjau pembangunan gedung laboratorium kesehatan (labkes) di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, Senin (2/ 11). Pembangunan labkes yang sudah hampir jadi tersebut diharapkan dapat menunjang pemeriksaan Covid-19. “Dengan adanya gedung yang representatif diharapkan juga akan sebagai penujang dalam pemeriksaan Covid19,” ujar Bupati Maryoto Birowo disela peninjuaan gedung tersebut. Menurut dia, pembangunan gedung laboratorium tersebut menelan biaya Rp 1,2 miliar. Sumber pembiayaannya berasal dari dana alokasi khusus (DAK). “Per 1 Januari 2021 mendatang sudah siap untuk operasional,” sambungnya. Mantan Sekda Tulungagung ini selanjutnya memaparkan Dinas Kesehatan sudah seharusnya memiliki laboratorium yang memadai dan representatif. Apalagi Dinas Kesehatan punya peranan yang besar dalam bidang kesehatan sebagaimana PP No. 27 tahun 2018.

wiwieko/bhirawa

Bupati Maryoto Birowo melihat ruangan di labkes Dinkes Tulungagung yang sudah memasuki tahap akhir pembangunan, Senin (2/11).

“Di PP No. 27 tahun 2018 disebutkan bagaimana pun tata kelola bidang kesehatan yang punya peranan induknya di Dinas Kesehatan,” terangnya. Bupati Maryoto Birowo juga menyebut Dinas Kesehatan di Kabupaten Tulungagung juga membawahi 32 Puskesmas yang tersebar di seluruh wilayah Kabu-

paten Tulungagung. “Jadi punya cakupan lebih besar,” ucapnya. Selain melakukan peninjauan labkes di Dinas Kesehatan Kabupaten Tulunaggung, Bupati Maryoto Birowo juga melakukan peninjauan pembangunan gedung baru untuk rawat inap kelas tiga di RSUD dr Iskak Tulungagung. Gedung rawat inap baru tersebut berlantai empat. [wed]


LEGISLATIF

Selasa Pon, 3 November 2020

Halaman 3

KILAS DEWAN

KPU Ajak Warga Sidoarjo Saksikan Debat Publik Sidoarjo, Bhirawa Warga Sidoarjo diminta memanfaatkan even debat publik pasangan calon Pilkada sebagai referensi untuk menentukan pilihan di hari pemungutan suara pada Rabu, 9 Desember 2020 mendatang. “Saya menghimbau pada masyarakat kota delta untuk menyaksikan acara itu yang rencananya akan disiarkan secara langsung melalui JTV,” kata Ketua KPU Sidoarjo, Mukhamad Iskak ketika ditemui di ruang kerjanya, Senin (02/11) siang tadi. Sedangkan bagi Paslon sendiri, tambahnya, even tersebut bisa menggunakan momentum tersebut semaksimal mungkin untuk memaparkan visi,misi, dan program mereka dalam membangun Kabupaten Sidoarjo di periode kepemimpinan kedepan. Rencananya KPU Sidoarjo akan menggelar kegiatan tersebut sebanyak tiga kali. Yakni pada Selasa (03/11) besok pada pukul pukul 19.00 wib dengan tema Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pelayanan Pada Masyarakat. Selanjutnya, ketiga pasangan calon Pilkada yakni Bambang Haryo Sukartono-Taufiqulbar, Muhdlor Ali-Subandi dan Kelana Aprilianto-Dwi Astutik akan kembali dihadirkan untuk beradu konsep pada 17 November dan yang terakhir pada 1 Desember mendatang. Untuk momen pertama besok, KPU akan menghadirkan lima orang panelis dari kalangan akademisi yang semuanya tercatat sebagai warga Sidoarjo sehingga mengenal betul karakteristik dan budaya lokal masyarakat kota delta. Diantaranya Prof Mas’ud Said dari Unisma, Prof Gempur dan Prof Zainuri. Akan dihadirkan juga Rektor Universitas Maarif Hasyim Latif (UMAHA), Dr Fathony Rodhi dan Dr Syifa Indana dari Universitas Surabaya (Unesa). “Konsepnya masih sama dengan debat publik sebelumnya. Jadi nanti para paslon akan diminta menjawab pertanyaan yang diajukan oleh para panelis, selanjutnya diantara mereka saling melempar pertanyaan,” terang Iskak lagi. Dan demi menjaga pelaksanaan protokol kesehatan dalam tahapan ini, setiap Paslon hanya diberi jatah membawa 4 orang pendukung atau anggota tim pemenangannya untuk masuk ke studio stasiun TV yang berada di Graha Pena Surabaya tersebut. “Ini kesempatan besar bagi warga Sidoarjo untuk mengetahui kapasitas masing-masing paslon karena ketiganya adalah orang-orang baru dalam Pilkada. Jadi harus nonton acara debat publik itu,” ujar Iskak lagi setengah berpromosi. [hds]

Komisi B menggelar dengar pendapat (hearing) menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penarikan kendaraan diduga dilakukan oleh oknum debt collector.

andre/bhirawa

Komisi B Gelar Hearing dengan TAF Terkait Penarikan Kendaraan DPRD Surabaya, Bhirawa Komisi B menggelar dengar pendapat (hearing) menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penarikan kendaraan diduga dilakukan oleh oknum debt collector salah satu perusahaan pembiayaan ditengah pandemi. Hearing mengundang OJK Regional 4 Jatim, Polrestabes Surabaya, Bagian Hukum Pemkot, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) dan sejumlah debitur yang mengalami masalah dengan pihak Toyota Astra Finance (TAF). Salah satu perwakilan debitur zainuddin mengatakan penarikan

kendaraan dinilai sangat memberatkan masyarakat gara gara hanya telat membayar dua bulan sehingga ada penegasan dari pusat (leasing) “Ini tentunya tidak bisa diterima oleh debitur yaitu salah satu anggota dewan yang ingin melunasi secara penuh dengan berbagai denda,” ujar Zainuddin SH selalu kuasa hukum. Senin (02/11/2020) kepada wartawan usai ditemui hearing. Karena itu, pihaknya menindaklanjut dengan cara hearing dengan komisi B, dan berharap dalam hearing bisa memberikan solusi yang solutif untuk bisa menghapus segala

denda agar tidak memberatkan terhadap debitur. “Saya berharap ada solusi yang solutif untuk bisa menghapus segala denda agar tidak memberatkan debitur,” katanya. Lanjut ia menambahkan, pihaknya selaku kuasa hukum debitur akan menindaklanjuti mengupayakan dengan cara langkah seringan ringannya untuk kliennya karena selama pandemi tidak ada penarikan kendaraan debitur. “Ditengah pandemi saat ini pihak leasing tidak boleh ada penarikan kendaraan debitur meskipun tanpa diketahui debitur,” tegasnya.

Perwakilan perusahaan pembiayaan recovery PT Toyota Astra Finance (TAF) Frendy mengatakan, debitur memang ada tunggakan pembayaran beberapa bulan tapi susah di hubungi. “Kita sudah sampaikan SP 1 dan 1 sesuai dengan SOP, tapi debitur (Sulistyo Tri Nugraha) ini tidak koorporatif,” kata Frendy. Saat penarikan, Frendy menceritakan, posisi kendaraan dikendarai oleh anak Debitur pada jam 7 malam lalu digiring ke kantor sambil menghubungi atas nama STNK tersebut lalu datang. [dre]

M Soheb Gelar Reses dan Edukasi Prokes DPRD Bondowoso, Bhirawa Anggota DPRD Dapil IV, dari fraksi PKB H.M Soheb SH, melakukan serap aspirasi dalam pelaksanaan reses masa sidang I Tahun 20202021 DPRD Bondowoso, Jawa Timur di Kediamannya Desa Pakuniran Kecamatan Maesan dengan mematuhi protokol kesehatan pada, Minggu malam (1/11). Dalam kesempatan tersebut, kegiatan reses itu dipantau langsung oleh Kepala Puskesmas Maesan. Sekaligus dengan memberikan edukasi kepada warga yang hadir akan pentingnya terapkan protokol kesehatan 3M (Memakai masker, Menjaga jarak dan Mencuci tangan dengan sabun) di masa pandemi Covid-19 ini. Bersamaan dengan Bulan Rabiul Awal, anggota dewan ini memanfaatkan reses ini sekaligus untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang diawali dengan shalawat bilqiyam dan doa. Kemudian dilanjutkan de-

ngan penyampaian aspirasi oleh beberapa warga. Berbagai aspirasi pun disampaikan langsung oleh masyarakat yang hadir. Yakni diantaranya terkait penerangan jalan, pemberdayaan, infrastruktur, dan lain sebagainya. H.M Soheb menjelaskan, bahwa semua aspirasi dari warga, akan ditampung dan disampaikan dalam rapat di DPRD nanti. “Aspirasi ini tentu melalui pembahasan, dan diseleksi di DPRD. Baru nanti bisa direalisasikan di tahun berikutnya 2021. Bukan bulan ini. Takutnya warga salah paham,” katanya saat dikonfirmasi, Senin (2/11).

ihsan kholil/bhirawa

Anggota DPRD Bondowoso, H.M Soheb SH, saat gelar reses, serap aspirasi yang diawali dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dikediamannya.

Menurutnya, bahwa memang pembangunan di tahun ini terkendala karena pandemi Covid-19. Namun kata dia, sebagai wakil rakyat, akan mengusahakan semaksimal mungkin apa yang menjadi keinginan warga.

PU Fraksi-Fraksi Terhadap Raperda APBD TA 2021 Ketujuh Fraksi DPRD Kota Madiun Berikan Saran dan Pendapat ke Wali Kota Tampak dari kanan, Wali Kota Madiun, Drs. H. Maidi, SH. MM.M.Pd, Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya Bagus Miko Saputra, SH, Wakil Ketua DPRD, Drs. Istono, M.Pd dan Drs. H. Armaya.

Pemandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi DPRD Kota Madiun terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Madiun tentang APBD Tahun Angaran (TA) 2012, ketujuh Fraksi (Fraksi PDIP, Fraksi Demokrat, Fraksi Perindo, Fraksi Madiun Bermartabat, Fraksi PKB, Fraksi Gerindra dan Fraksi PKS-PAN di DPRD Kota Madiun.red), memberikan saran, pendapat dan masalah lainnya ke Wali Kota Madiun. Sidang Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Madiun terhadap Raperda Kota Madiun tentang APBD TA 2021 itu, dipimdin oleh Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya BMS, SH, didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Madiun, Drs. Istono, M.Pd dan Drs. H. Armaya, di gedung DPRD setempat Senin (2/11). Kesempatan ini, Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Madiun dengan juru bicara Drs. Sugeng, SH. M.Hum menyatakan dapat dilihat dari data 4 tahun terakhir banyak ASN di Kota Madiun banyak yang memasuki masa pensiun, sementara rekrutmen tahun ini belum mencukupi, sehingga masih banyak dijumpai banyaknya OPD yang kekurangan staf. Mohon penjelasan ?. Demikian halnya hasil servey dari Fraksi Demokrat pada awal 2020 ini jumlah toko modern (waralaba) dan toko-toko sejenisnya di Kota Madiun berjumlah 60 unit. Disisi lain keberadaaan UMKM butuh perhatian serius dari Pemkot Madiun, khususnya pada masa pandemi covid19 ini. Mohon penjelasan program dan strategi yang dilakukan Pemkot Madiun ?. Berdasarkan hasil angket terhadap rencana pelajaran tatap muka (PTM) dimana respondennya 80 prosen orang tua murid menghendaki PTM dan 20 prosen berharap menunggu situasi normal. Memperhatian hal itu, konsep dan strategi apa yang dipersiapkan oleh Pemkot Madiun dalam hal ini Dinas Pendidikan. Mohon penjelasan. Fraksi Perindo DPRD Kota Madiun melalui jubirnya Yuliana menyatakan, Pendapatan Pemda Kota Madiun TA 2021 sebesar Rp 1,003 triliun mengalami kenaikan Rp 13,247 miliar lebih dibandingan dengan anggaran perubahan tahun sebelumnya. Mohon penjelasan terkait langkah-langkah strategi apa yang ditempuh Pemkot Madiun. Mengingat saat ini kita berada disituasi pendemic covid19 yang belum pasti kapan berakhir. Terkait programm pengadaan laptop yang diadakan Dinas Pendidikan TA 2020. Apakah sudah dilakukan evaluasi dan monitoring terkait keefektifan penggunaan laptop untuk anak Satu satu juru bicara dari Fraksi Demokrat DPRD Kota Madiun, Drs. Sugeng, SH. M.Hum membacakan pemandang umumnya terhadap Raperda APBD TA 2021 pada sidang paripurna DPRD Kota Madiun, Senin (2/11). sudarno/bhirawa

sudarno/bhirawa

sekolah. Mohon penjelasan. Juga berkaitan dengan rencana kegiatan pembinaann dan pengendalian pengelolaan saran distribusi perdagangan pada Dinas Perdagangan, uang mana akan melakukan kajian potensi di Pasar Sleko dan Pasar Besar Madiun. Apakah telah dipertimbangkan secara matang. Mohon penjelasan. Fraksi Gerindra DPRD Kota Madiun dengan jubir Slamet Hariyadi mempertanyakan mengapa belanja pegawai lebih besar nilainya dibandingkan dengan belanja barang dan njasa ?. Bagaimanakah Pemkot Madiun menjelaskan hal ini jika dihadapkan pada situasi pandemik covid-19 yang seharusnya melakukan efisiensi anggaran dengan mengedepankan prioritas pembangunan seperti yang tertuang dei RPJMD kota Madiun terutama pemulihan di sektor ekonomi. Bagaimanakah Pemkot Madiun menjelaskan hal ini ?. Apa dasar kebijikannya. Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Madiun melalui jubirnya, Gandi Hadmoko menyatakan, Atas PAD Kota Madiun yang turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya (sebelum pandemi covid-19). Fraksi PDI Perjuangan menyadarin hal itu. Namun demikian, hendaknya hal ini tidak menurunkan semangat Pemkot Madiun untuk senantiasa meningkatkan PAD seiring telah dilakukannya berbagain upaya responsif terhadap dampak pendemik covid-19, seerti pelonggaran kegiatan usaha pedagang kaki lima (PKL) yang diperbolehkan buka hingga jam 12 malam atau jam 24 dan nkegiatan perekonomian yang lain. Berkaitan dengan informasi yang berkembang saat ini, Pemkot Madiun akan memulai kembali kegiatan belajar mengajar (KBM) dengan sistem tatap muka. Apakah hal ini sudah direncanakan dengan matang ?. Dan sudah sejauh mana persiapannya ?. Mengingat dengan kondisi pandemi covid-19 yang masih hingga saat ini, perlu adanya perencanaan

yang matang terkait hal tersebut. Agar nantinya tidak menimbulkan cluster baru di lingkup sekolah dalam upaya pencegahan covid-19. Mohon penjelasannya. Fraksi PKB DPRD Kota Madiun dengan jubir H. Ngedi Trisno Yhusianto, SH. M.Hum. Menanyakan sektor ekonomi apa yang paling sulit terpuruk oleh pandemi covid-19 di Kota Madiun ?. Dan bagaimana strategi pemulihannya?. Hasil analisis yang dilakukan Fraksi PKB DPRD Kota Madiun atas Draft KUA-PPAS 2021, dimana penelusuran atas target indikator kinerja penyelenggaraan npemerintah pada program prioritas tahun20-21,padasetiaptargetsasaranpadadokumen RKPD 2021. Jika dibandingkan dengan capaian 2019 (LKPJ Walikota 2019), masih terdapat indikator yang status targetnya minus (target indikator tahun 2021 lebih rendah dari capaian 2019 dalam LKPJ Walikota). Apakah terget kinerja yang minus terswebut telah dilakukan revisi dalam KUA PPAS 2021 ? Fraksi PKS-PAN DPRD Kota Madiun dengan jubir drg. Indah S Rachmaniati menyatakan, apa yang menjadi kendala dalam penyusunan RAPBD TA 2021 serta langkah-langkah apa yang dilakukan untuk mengurangi atau menyelesaikan permasalahnya. Mohon penjelasannya. Juga dalam mencegah permasalah terkait SILPA serta peningkatan pendapatan lain, agar tidak terjadi defisit diakhir tahun 2021. Mohon tanggapannya. Dampak pandemi covid-19 mengharuskan sebuah penyesuaian, selain juga apa strategi Pemkot Madiun dalam mmeningkatkan pendapatan serta alternatif pembiayaan apa yang disiapkan Pemkot Madiun guna mengantisipasi terjadi anggaran belanja lebih besar dari anggaran pendapatan di kemudian hari. Mohon penjelasannya. Selain itu, Fraksi PKS-PAN mengapresiasi Pemkot Madiun yang telah meningkatkan pagu anggaran RTLH Rp10 juta menjadi Rp15 juta per unit rumah dan jambanisasidariRp5jutamenjadiRp7juta.Diharapkan dengan anggaran tersebut Pemkot Madiun segera menuntaskan program RTLH dan jambanisasi. Karena di lapangan masih ditemukan sebagian rumah warga yang tidak layak huni. Padah apabila dicermati program RTLH ini seharusnya sudah dituntaskan di TA 2019. Mohon tanggapannya. Langkah apa yang akan dilakukan oleh Dinas tenaga Kerja dalam meningkatkan kwalitas pelatihan bagi masyarakat, utamanya untuk membantu mengatasi pengangguran yang disebakan dari dampak adanya pandemo covid-19 ini ?. Mohon tanggapannya. [dar.adv]

Soheb pun menerangkan, bahwa pada kesempatan tersebut, semua warga dipersilahkan menyampaikan aspirasinya. Namun bagi mereka yang malu untuk menyampaikan langsung, pihaknya menyediakan

kertas kosong yang kemudian menuliskan aspirasinya. “Kami sediakan kertas kosong. Kemudian kami tampung untuk dijadikan pertimbangan nanti,” jelasnya Politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu.

Diakuinya, reses kali dilaksanakan dalam situasi pandemi Covid-19. Maka pihaknya memberlakukan protokol kesehatan dengan ketat. Misalnya, dengan mewajibkan menggunakan masker, mencuci tangan pakai sabun. Serta peserta dibatasi hanya 25 orang saja. Tak hanya itu, pada kesempatan itu konstituennya juga mengedukasi pentingnya mematuhi protokol Covid-19. “Corona ini masih ada. Mari bergotong royong dalam pencegahan. Waspada tapi jangan takut berlebihan,” imbaunya. Informasi dihimpun, reses masa sidang I Anggota DPRD Bondowoso telah berlangsung selama empat hari. Yakni mulai 31 Oktober hingga 3 November 2020 ini. Yang mana dalam pelaksanaannya bersamaan dengan momentum Maulid Nabi Muhammad SAW. [san]

Pilkada Desember 2020 Terkendala Sulit Akses Internet Jakarta, Bhirawa Sebanyak 541 kecamatan di pelosok Indonesia, terkendala akses untuk Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dalam Pilkada 2020 ini. Seperti di Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara dan sejumlah provinsi lainnya. “Mengatasi kendala tersebut, KPU dan KPUD provinsi, kabupaten/kota, hendaknya memeta kan titik koordinat Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tidak memiliki akses internet. Guna menyusun mitigasi dan mencari solusi terbaik. Seperti bekerjasama

dengan KemenKominfo, untuk melakukan quality of service di beberapa titik pelaksanaan Pilkada. Sehingga dapat dibantu/ dibangun penguatan jaringan internet,” kata Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Senin (2/11) dalam upaya mengatasi kendala Pilkada Desember 2020, mendatang. Ketua MPR RI mendorong KPU untuk menyusun aturan pengecualian dan sistem cadangan dalam proses Rekapitulasi. Jika aplikasi Sirekap tiba-tiba tidak dapat berfungsi, khususnya didaerah minim akses jaringan internet. [ira]

Paslon MA – Mujiaman Unggul 51.7% dari Paslon Er-Ji

andre/bhirawa

Manajer Riset Poltracking Indonesia Masduri, Senin (2/11) ketika menjelaskan hasil survey.

Surabaya, Bhirawa Poltracking Indonesia baru saja menyelenggarakan survei pada 19 – 23 Oktober 2020 dengan menggunakan metode stratified multistage random sampling di Surabaya. Jumlah sampel dalam survei ini adalah 1.200 responden dengan margin of error kurang lebih 2.8% pada tingkat kepercayaan 95%. Klaster survei ini menjangkau 31 kecamatan di seluruh Kota Surabaya secara proporsional berdasarkan data jumlah populasi pemilih terakhir. “Pertama, survei ini menunjukkan bahwa berdasarkan pertanyaan dengan simulasi surat suara, elektabilitas pasangan Machfud Arifin– Mujiaman Sukirno

(51.7%), unggul dari pasangan Eri Cahyadi – Armuji (34.1%). Dengan pemilih merahasiakan jawaban (5.0%) dan yang belum menentukan pilihan atau undecided voters (9.2%),” terang Manajer Riset Poltracking Indonesia Masduri, Senin (2/11). Lebih lanjut menurut dia survei ini menemukan bahwa dalam pertanyaan kandidat tunggal Walikota (tidak berpasangan), Machfud Arifin (51.9%) juga lebih unggul dari Eri Cahyadi (34.3%), dengan pemilih merahasiakan jawaban (6.0%) dan undecided voters (7.8%). Pun demikian dengan elektabilitas kandidat tunggal Wakil Walikota, tingkat elektabilitas Mujiaman (47.5%), lebih unggul dari Armuji (30.7%), dengan pemilih

merahasiakan jawaban (10.4%) dan undecided voters (11.4%). Selain itu Poltracking juga melakukan penelitian berdasarkan kelompok suku. Machfud Arifin – Mujiaman unggul dibandingkan Eri Cahyadi –Armuji di kalangan pemilih suku Jawa (53.4%) dan Madura (53.7%). Sementara, Eri Cahyadi –Armuji unggul dibandingkan dengan Machfud Arifin – Mujiaman pada pemilih etnis Tionghoa (55.6%). Kemudian berdasarkan basis kultur dan politik pemilih, dari (57.4%) pemilih yang terafiliasi dengan Nahdlatul Ulama, sebanyak (57.8%) memilih Machfud Arifin – Mujiaman sebagai Walikota – Wakil Walikota Surabaya. Di sisi lain, (33.2%) warga Nahdlatul Ulama (NU) memilih Eri Cahyadi – Armuji. Sedangkan pada pemilih yang terafiliasi dengan Muhammadiyah (7.4%), sebanyak (47.6%) memilih Eri Cahyadi – Armuji sebagai Walikota – Wakil Walikota Surabaya. Di sisi lain, (43.9%.) warga Muhammadiyah memilih Machfud Arifin—Mujiaman. “Dalam survei ini menunjukkan konsistensi peta persebaran suara pemilih berdasarkan basis politiknya. Pasangan Machfud Arifin – Mujiaman yang diusung oleh banyak partai memiliki soliditas pemilih yang tinggi,” jelas Masduri. [dre]


OPINI

Selasa Pon, 3 November 2020

TAJUK

Test-case Libur Panjang CUTI bersama libur panjang lima hari akhir bulan Oktober, bagai menjadi ujicoba pelaksanaan protokol kesehatan (Prokes). Hasilnya membanggakan, karena 90% masyarakat telah melaksanakan Prokes. Sekaligus menjadi pengharapan bakal padam-nya isu pandemi Covid-19. Petugas gabungan cek poin yang ditebar pemerintah daerah di sepanjang jalan tidak menemukan banyak pelanggaran. Tak lama, seluruh kegiatan akan pulih dengan kukuh melaksanakan Prokes. Sebagian masyarakat memanfaatkan libur panjang sebagai kesempatan pengganti mudik yang tertunda karena PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) ketat. Kini telah “terbayar.” Seluruh simpul lalulintas terpantau padat. Bandara, terminal bus, stasiun, dan pelabuhan dijejali penumpang. Serta pintu tol Cikampek, dan Cileunyi Nampak antrean panjang, di-dominasi kendaraan MPV (mobil keluarga). Berbagai tujuan wisata dipadati pengunjung. Bagai kata pepatah, “Seperti anak panah lepas dari busurnya,” mundur untuk melesat lebih cepat. Peningkatan arus libur panjang akhir Oktober (2020) ini mencapai 500% persen dibanding akhir bulan sebelumnya (September). Libur panjang akhir bulan ini bagai penglipur masa PSBB yang ketat selama 6 bulan sebelumnya. Bagai dikurung, seluruh simpul penumpang moda transportasi darat, laut, dan udara, ditutup. Ribuan kendaraan (mobil, dan motor) harus putar balik, gagal melanjutkan perjalanan mudik. Begitu pula ratusan perjalanan melalui kereta-api, dan ratusan jadwal penerbangan dibatalkan. Pada jalan-jalan (protokol, arteri, sampai “jalan tikus”) dilakukan check point petugas gabungan TNI, Polri, dan Dinas Perhubungan. Di pintu masuk tol juga dilakukan pemeriksaan, mencegat setiap mobil. Begitu pula ratusan perjalanan melalui kereta-api, dan ratusan jadwal penerbangan dibatalkan. Maka libur panjang cuti bersama (yang bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW), menjadi pelampiasan “keluar rumah.” Arus lalulintas nampak sangat padat di jalur pantura (pantai utara Jawa), antara lain, di Palimanan, dan Plered, Cirebon (Jawa Barat), serta di Sedayu (Gresik), dan Tuban (Jawa Timur). Juga di jembatan Suramadu (yang menghubungkan Surabaya dengan Madura). Selain dipadati mobil, juga kendaraan roda dua, berbaur dengan mobil pengangkut hewan kurban. Petugas gabungan tetap menghimbau kepatuhan Prokes, dengan cara persuasif, dan humanis. Tiada kendaraan yang diminta putar balik. Bahkan difasilitasi dengan berbagai layanan informasi, sampai foto selfie. Walau sebenarnya PSBB belum berakhir. Tetapi berbagai daerah merespons “batas kesabaran” masyarakat dengan cara membuka seluruh kegiatan diiringi operasi yustisi masif. Masyarakat juga merespons dengan disiplin melaksanakan Prokes. Dalam UU Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, telah diatur keterkaitan kesehatan, ke-ekonomi-an, dan budaya. Pada pasal 11 ayat (1) dinyatakan, “Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan … dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat secara cepat dan tepat berdasarkan besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, dan teknik operasional dengan mempertimbangkan kedaulatan negara, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya.” Walau libur panjang patut dikhawatirkan menyebarkan wabah virus corona. Namun keinginan masyarakat memulai keguyuban sosial bagai tak terbendung. Begitu pula akses roda ekonomi juga perlu dijalankan kembali. Terutama pada kawasan produksi pangan di pedesaan. Tidak mudah hidup (sekeluarga) dalam kekangan PSBB, lengang, dan tidak berpenghasilan. Disiplin Prokes (terutama menggunakan masker secara benar) menjadi kunci pengendalian pewabahan CoViD-19. Jawa Timur telah menunjukkan “buah” disiplin Prokes masyarakat, sudah bebas “zona merah.” Separuh (19 kabupaten dan kota) telah berstatus zona kuning (berisiko rendah). Sisanya (juga 19 kabupaten dan kota) tergolong zona oranye (berisiko sedang). Keriangan sosial, dan roda ekonomi, harus bisa berlaku bersama ketahanan kesehatan. Mencegah pandemi, bukan hanya dengan diam termenung. [*]

Halaman 4

Aktualisasi Nilai Kenabian untuk Masyarakat Digital Banyak cara mengekspresikan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Tradisi dan ritual digelar oleh rata-rata masyarakat kita. Bagi Masyarakat Jawa khususnya dan warga Indonesia pada umumnya, peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW sesungguhnya telah menjadi “bagian” hidup yang melekat pada jantung masyarakat dimana penyelenggaraan berlangsung secara meriah.

K

eadaan ini seperti yang dinyatakan sosiolog, Robert K Merton sebagai indispensable atau kondisi melekat dalam sistem sosial. Sekalipun tradisi tetap diperlukan tetapi memikirkan substansi jauh lebih penting karena mengharuskan praktik-praktik amal spiritual di lapang. Namun praktik ini tidak mudah. Kita menghadapi karakter masyarakat yang tidak sama dengan karakter masyarakat sebelumnya. Kemanusiaan terombang-ambing, kekacauan, kontradiksi dan ambigu mewarnai masyarakat hari ini. Pertama, masyarakat integratif, tetapi juga fragmentaris. Perkumpulan dan kerumunan medsos mempermudah pertemuan, tetapi tidak selamanya saling tolong, melainkan berkonflik didasari kepentingan dan ego masing-masing. Kedua, kekayaan informasi, tetapi kondisi ini membuat masyarakat berfikir dangkal. Demikian pula ciri yang ketiga, kreativitas masyarakat tampak meningkat, tetapi tidak mengerti arah yang dituju. Keempat, masyarakat terlihat spiritual. Dimana-mana digelar pengajian dan taklim, tetapi praktik religius ini dibungkus dengan suasana material. Sedangkan yang kelima, individu terperdaya, tetapi sekaligus diberdaya (Sugiharto, 2019). Tantangan Masyarakat Digital Jagat digital sudah mengendalikan hidup. Kita memasuki masyarakat yang ditandai dengan determinasi teknologi. Ia tidak sekedar menjanjikan kepraktisan tetapi juga menyertakan masalahmasalah yang mengikut. Salah satu contoh aplikasi dan media sosial yang sudah melekat pada keseharian kita. Aplikasi tidak sekedar menawarkan kemudahan dalam memenuhi

hari ini. Hal ini karena di masyarakat Indonesia, agama masih menjadi lembaga sosial yang melekat erat. Nilai-nilai agama itu universal yang artinya berlaku dimanapun dan kapanpun, maka spirit Islam mampu sebagai basis untuk kebutuhan, tetapi menyelesaikan persoalan juga memuaskan kesOleh: individual dan kolektif pada enangan. Misalnya, Rachmad K. Dwi Susilo masyarakat digital. belanja dipermudah Islam bukan sekedar nilai yang akhirnya menundan sistem agama tetapi tut kita berperilaku cara hidup (millah) yang konsumtif. Demikian pula media tidak hanya mengatur urusan-urusan sosial dikonsumsi untuk memenuhi ritual, maka sebagai panduan hidup kebutuhan praktis, tetapi memenuhi ia menyelesaikan masalah sosial dan kesenangan. Berkali-kali kita membuat dampak negatif dari perkembangan video tik tok dan posting ke youtube. dan perubahan masyarakat digital Kita banyak membuang waktu hanya tersebut. untuk urusan yang tidak penting. Lebih jauh, Islam bukan saja sebagai Alienasi mendandai masyarakat kita. instrumen untuk mengatasi persoalan, Panggung semu menjadi simulakrum tetapi juga rasionalitas nilai yang yang tidak bisa dikendalikan individu. memandu status sebagai peran-peran Masyarakat dikendalikan oleh mayori- Tuhan di muka bumi. Dalam ungkaptas semu yang tidak memikirkan hal an Jawa dikenal memayu hayuning substansial.Kali ini diproduksi pemain- bawana dan dalam Islam dikenal istilah pemain industri media massa. Kon- khalifah. Kedanya memiliki kesamaan sekuensinya, hakekat atau eksistensi ke- arti yaitu kewajiban untuk membuat manusiaan dipertaruhkan. Sama seperti bumi menjadi makmur dan lestari. logika algoritma yang memiliki kaitan Maka, bukanlah manusia Jawa atau atau tali temali. Internet bukan hanya muslim yang baik jika selalu mempersoalan teknologi tetapi juga terkait produksi kerusakan di bumi. erat dengan cara dan proses kekuasaan Nah, aktualisasi nilai-nilai Kenabian ekonomi dan politik dijalankan (Agus merupakan upaya menjalankan status Sudibyo, 2019) tersebut. Aktualisasi menunjuk pada Kondisi ini yang menyebabkan ak- upaya mengongkretkan nilai-nilai tualisasi nilai-nilai agama bertabrakan agama pada kehidupan sehari-hari. dengan nilai-nilai yang dipromosikan Ia tidak hanya berhenti pada konmasyarakat digital. Ingatlah, banyak pe- sepsi yang diyakini individu melainkan rubahan yang tidak bisa dikendalikan. mengejawantah pada karya-karya Begitu kuatnya determinasi teknologi yang dinikmati banyak orang. Kondisi maka dibandingkan dengan masyarakat agama seperti ini yang dinyatakan oleh sebelumnya mempromosikan nilai- sosiolog Amerika, Peter L.Berger nilai agama hari jauh lebih sulit. Manu- sebagai mengobjektivasi. sia digital kadang menang dan kadang Berangkat dari hal ini kita perlu kalah. Kondisi ini tidak mengherankan menentukan eksternalisasi nilai-nilai karena tidak ada realitas linier. tersebut. Untuk itu, agama dikontekstualisasikan untuk menjawab persoalanAktualisasi Nilai Kenabian persoalan publik yang mengejawanUntuk menghadapi kompleksi- tahkan pesan rahmatal lil alamin. Efek tas masyarakat digital, reaktualisasi tindakan ini tidak hanya pada individu nilai-nilai agama merupakan solusi saja tetapi juga masyakat banyak.

Langkah-langkah berikut bisa ditempuh. Sebagai insan kita perlu menyadari bahwa tanggung jawab kita adalah pribadi dan sosial. Tanggung Jawab pribadi melekat kepada upaya menjadikan agama sebagai nilai-nilai yang memandu semua aspek kehidupan baik ketika sendirian maupun pada saat berinteraksi dengan orang lain. Tanggung jawab bersama menjelaskan bahwa aktivitas sosial kita berada pada sebuah kelompok sosial yang tidak hanya melekat urusan individual tetapi juga urusan kelompok. Watak toleransi dan kolaborasi menjadi tanggung jawab sosial. Toleransi yakni siap menghormati perbedaan dan kolaborasi yakni kesediaan untuk memaksimalkan potensi dalam kerja sama. Baik tanggung jawab pribadi maupun kelompok saling terkait dan saling mempengaruhi. Karena sumber persoalan dan sekaligus, penyelesaian sosial berasal dari keduanya. Sosialisasi protokol kesehatan misalnya merupakan persoalan keduaduanya. Sekalipun kita sudah menjaga sikap dengan baik dan selalu mengikuti isi protokol tetapi kalau tinggal di masyarakat yang “abai” pada pencegahan persebaran corona atau mereka yang rata-rata tidak menerapkan protokol kesehatan, pasti kita akan terpengaruh. Akhirnya, aktualisasi nilai kenabian pada masyarakat digital menuntut dialog internalisasi dan eksternalisasi individual/sosial. Seperti logika keimanan, kadang naik dan kadang turun. Kadang dalam menjalankan nilai-nilai kenabian kita menang, tetapi pada kesempatan lain kita kalah. Menurut penulis, kondisi ini tidak menjadi soal, asalkan kita mempraktikkan dialektika tersebut terus menerus. Keadaan ini sesungguhnya produktik karena akan membimbing kita menjadi manusia yang benar baik secara individual maupun sosial. Ketua Program Studi Sosiologi FISIP Universitas Muhammadiyah Malang, Alumni Hosei University, Tokyo

Berkah Tranformasi Digital Pelaku UMKM

Mampu Bertahan di Masa Pandemi, Pemain Tangguh di Era Digital Economy Kerja keras pemerintah melakukan transformasi digital pelaku UMKM terbukti membawa berkah. Bukan saja mampu mendongkrak kontribusi sektor digital economy, digitalisasi ekonomi juga menjadikan UMKM tersebut mampu bertahan dan bahkan menjadi penggerak perekonomian di masa pandemik sekarang ini.

belum terlatih menjadi wirausaha yang mumpuni. Jadi ini masa-masa pembelajaran yang momennya pas sekali untuk lebih serius mendalami kewirausahaan,” ujarnya.

Wahyu Kuncoro SN, Wartawan Bhirawa

Pemain Tangguh di Era Digital Economy Pemerintah terus berupaya mendorong pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk bisa naik kelas. Bahkan, Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah menyiapkan langkah transformasi digital yang kini kian cepat dengan adanya pandemi Covid-19. “ Adanya pandemi Covid-19 ini, Presiden Jokowi secara khusus memerintahkan untuk melakukan percepatan prosesnya,” jelas Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Semuel A. Pangerapan saat dikonfirmasi Bhirawa Jumat (30/10). Percepatan transformasi digital, menurut Semuel dilakukan dengan penggelaran ataupun penyediaan infrastruktur. “Karena pada saat ini baru 60% orang Indonesia dapat mengakses internet. Tidak bisa dimungkiri masih banyak pelaku UMKM yang tidak memiliki smartphone. Jadi, memang kita perlu kembangkan namanya sarana infrastruktur digital,” ucapnya. Setelah adanya percepatan infrastruktur di mana semua masyarakat nantinya bisa mengakses koneksi internet ini, langkah selanjutnya kata semuel adalah menyiapkan masyarakat juga dapat memanfaatkan keuntungan ataupun kaidah daripada transformasi digital. “Sejak tahun 2016, Kominfo sudah memulai mengajak bagaimana meng-on boarding-kan yang namanya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kita memperkenalkan apa itu teknologi digital? Bagaimana berjualan secara online,” paparnya. Menurut Semuel ada empat tahapan program yang dirancang oleh Kementerian Kominfo. “Pertama melalui On Boarding, kemudian Active Selling (Increase Transaction Traffic), lalu Scale Up Business, serta Go International Market-Export,” jelasnya. Kementerian Komunikasi dan In-

“Kita beruntung, sebelum pandemik Covid-19 terjadi, pemerintah sigap melakukan digitalisasi pelaku UMKM sehingga saat musibah ini terjadi, UMKM yang sudah masuk platform digital mampu bertahan dan ikut menggerakkan perekonomian nasional,” kata peneliti keuangan dan perbankan dari Universitas Airlangga (Unair) Dr Wisnu Wibowo, Jumat (30/10). Menurut Wisnu, di massa pandemik banyak pelaku usaha yang merugi bahkan gulung tikar akibat pembatasan akses sosial. Namun pada sisi lain tren belanja yang lebih banyak berbasis digital membuat UMKM yang sudah bertransformasi ke platform digital menggeliat bangkit. “Terbukti, pada beberapa bulan belakangan terdapat peningkatan secara drastis transaksi dari dagang daring melalui platform pasar digital,” jelas Wisnu. Berdasarkan data, sebanyak 93 persen masyarakat mencari barang yang dibutuhkan melalui medium ruang digital, 90 persen masyarakat mengunjungi situs belanja daring, 88 persen membeli produk yang dijajakan melalui daring. “Bisnis kalau tidak beralih ke digital pelan-pelan bisnis tersebut akan bisa tutup, karena masyarakat sekarang ini mencari barang-barang melalui platform e-commerce,” ujar Wisnu lagi. Penggunaan teknologi internet bagi pelaku UMKM, lanjut Wisnu akan membawa dampak signifikan terhadap perkembangan usaha pelaku UMKM. Karena dengan menggunakan teknologi internet bisa meningkatkan daya jangkau promosi setiap produk yang telah dihasilkan. Dampaknya, akan membuat produk yang telah dihasilkan oleh pelaku UMKM dapat diketahui oleh masyarakat lintas daerah hingga HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said PENASIHAT HUKUM: Poerwanto, SH, MH

negara lain. Faktor inilah yang berpotensi membuka kesempatan besar para pelaku usaha di atas, untuk berkembang secara signifikan. Perkembangan teknologi membawa banyak perubahan dunia usaha. “Berbagai macam UMKM lebih mudah dan efektif berkat penggunaan teknologi digital,” tuturnya. Di sisi lain, pemanfaatan teknologi internet saat ini dapat membuka peluang bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk terjun dalam dunia UMKM. Setiap individu memiliki peluang yang sama besar dalam melakukan kegiatan dagang daring pada ruang digital. Karena, berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh penggunaan teknologi ini saat ini. “Siapa saja dari mulai kaum ibu bahkan anak muda dapat menggunakan teknologi ini untuk melakukan usaha baik itu mikro, kecil, maupun menengah,” imbuhnya. Momentum UMKM Beralih ke Digital Pandemik virus corona atau Covid-19 menjadi momentum penting bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk mengubah perilaku mereka dalam berusaha, yakni dari konvensional menjadi virtual. Direktur Utama PT Tata Kreasi Indonesia, H.M. Supriyadi mengatakan, merebaknya pandemik Covid-19 telah berdampak pada perubahan segmentasi pasar. Pasalnya, konsumen kini mulai membiasakan diri dengan apapun yang berbau digital atau teknologi. Selain itu, kata Supriyadi, Covid-19 memberi pelajaran berharga bagi UMKM, bahwa ternyata melemahnya aktivitas ekonomi selama masa pandemi ini hanya bisa disiasati dengan teknologi.

Transformasi digital terbukti membuat pelaku UMKM mampu bertahan di masa pandemik Covid-19. Salah seorang pelaku UMKM kuliner di DTC Mall Surabaya yang melayani pembelian konsumen secara online.

“Tanpa teknologi, pelaku UMKM seperti tidak berkutik. Hanya perusahaan yang sudah menerapkan sistem digitalisasi yang mampu bertahan. Sebaliknya, mereka yang tidak menerapkan sistem digital siap-siap saja gulung tikar,” kata Supriyadi yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Tetap Kadin Jatim Bidang Telekomunikasi. Namun sejauh ini, kata Supriyadi, UMKM yang telah menggunakan teknologi digital baru sekitar 10 persen. Padahal, dengan jumlahnya yang begitu besar di Indonesia, hingga mencapai 90 juta UMKM, dimana 9,7 juta ada di Jatim, menjadi penggerak utama ekonomi Indonesia. “Jadi mari kita bersama-sama membimbing mereka, mengajari mereka agar mereka mau berubah, bisa memulai menerapkan teknologi dalam bisnisnya,” tegasnya. Supriyadi juga mengatakan, di tengah ketidakjelasan kapan pembatasan aktifitas sosial akan berakhir. Terlebih WHO juga telah mengumumkan bahwa Covid-19 tidak akan hilang dari dunia sampai vaksin ditemukan. “Pilihannya hanya dua, kesehatan atau perut. Kalau kesehatan yang akan off seterusnya tetapi kalau yang dilihat sisi perut, pasti sebentar lagi

ada kelonggaran, akan ada banyak orang yang nekat keluar beraktivitas untuk menyelamatkan perutnya, “ pungkas Supriyadi. Ketua Bidang UMKM Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Ronald Walla mengingatkan keberhasilan UMKM dalam melakukan digitalisasi bergantung pada sektor usaha. Menurut Ronald, UMKM yang bergerak di bidang makanan, consumer goods, dan kesehatan memiliki peluang lebih besar untuk menaikkan pendapatan melalui platform belanja daring. Hal sebaliknya menimpa sektor usaha seperti perdagangan dan jasa. Namun demikian, Ronald belum bisa merinci perihal keberhasilan UMKM yang telah melakukan digitalisasi. “Menurut saya variatif. Ada yang bilang 80 persen sudah dari online pendapatannya. Ada juga yang masih belasan persen,” kata Ronald kepada Bhirawa. Menurut Ronald, ada sejumlah tantangan bagi UMKM yang hendak melakukan digitalisasi. Di antaranya, pengetahuan teknis terkait penggunaan internet untuk promosi misalnya foto produk, harga dan kualitas produk, serta pangsa pasar. “Masalah (digitalisasi) memang agak kompleks. Karena UMKM kita

formatika (Kominfo) jelas Semuel juga telah meluncurkan program pelatihan digital untuk UMKM Indonesia. “Program ini merupakan perluasan program pelatihan UMKM digital sebagai wujud dan komitmen pemerintah dalam memajukan, memperkuat dan memberdayakan mitra UMKM dan ultra mikro di Tanah Air,” ujar Semuel. Program UMKM digital BAKTI merupakan program pendampingan bagi UMKM untuk melakukan on boarding, khususnya yang berada di luar pulau Jawa terutama di wilayah Tertinggal, Terluar dan Terdepan (3T). Daerah lain, seperti daerah pariwisata super prioritas juga ikut dalam program digital BAKTI. Program ini juga memberikan perhatian pada kondisi UMKM ultra mikro yang beragam. Bagi UMKM ultra mikro yang masih dalam tahap awal akan diarahkan ke dalam program prioritas lokal untuk dapat siap bersaing di wilayah setempat. Sedangkan UMKM ultra mikro lokal yang sudah dinilai kuat akan diarahkan dalam program prioritas nasional agar dapat semakin melebarkan sayapnya di level nasional bahkan internasional. Lebih lanjut menurut Semuel, Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) juga terus meningkatkan infrastruktur telekomunikasi nasional guna mendukung digitalisasi UMKM nasional. “Dalam rangka meningkatkan dan memanfaatkan teknologi digital kegiatan ekonomi masyarakat dan UMKM pemerintah terus membangun dan mendorong optimalisasi pemanfaatan infrastruktur telekomunikasi nasional yang lebih berkualitas dan merata,” jelasnya. Saat ini, jelas Semuel baru 70.760 desa dan kelurahan di Indonesia dari total sekitar 83.000 yang sudah tersedia fasilitas jaringan sinyal 4G. Berdasarkan roadmap Kemkominfo tegas Semuel, maka pada 2022 seluruh wilayah Indonesia ditargetkan harus sudah terbangun infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK). [*]

PEMIMPIN UMUM/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari PEMIMPIN REDAKSI : Wahyu Kuncoro SN WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : Wawan Triyanto REDAKTUR PELAKSANA: Gatot Suryo Widodo KOORDINATOR LIPUTAN : Bambang WN REDAKTUR: Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendi Dimyati, Andre Endrayana Sasmita, Helmi Supriyatno, Zainal Ibad Reporter : M. Ali, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Adit Hananta Utama, Abed Nego, Gegeh Bagus Setiadi, Diana Rahmatus Sholichah, Achmad Tauriq Imani Fotografer: Trie Diana Indahwati, Oki Abdul Sholeh Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Kediri: Ervan Kholis, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Dwi Wismo Wardono, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Agus Irianto, Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Ponorogo: Yanuar Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Arif Yulianto Mojokerto: Hasan Amin, Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Trenggalek: Wahyu Asmoro, Jakarta: Tjitjik Rahayu. Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh, Rendy Agung. Sekuriti: Saiful Hidayat, Akhmad Mukhdor Daniyal, Ucha Torindiansyah Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press, Kawasan Industri SIER, Jl. Rungkut Industri III No.49, Surabaya SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.


Selasa Pon, 3 November 2020

PELAYANAN PUBLIK

Halaman 5

Jelang Pengukuran Tanah

Bupati Gresik Minta Kades Siapkan Persyaratan Gresik, Bhirawa Seiring pogram Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gresik untuk melaksanakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di seluruh wilayah Kecamatan Dukun dan Sidayu, Bupati Gresik Sambari Halim Radianto meminta Seluruh Kepala Desa dan perangkat desa serta panitia yang terlibat untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya.

kerin ikanto/bhirawa

Pemantapan desa binaan dalam aksi Trijuang di Kantor Pemkab.

“Silahkan dipersiapkan syaratsyaratnya, dimusyawarahkan batas tanahnya dengan tertangga kanan kiri sebelum diukur oleh BPN untuk pemasangan patoknya. Dimusyawarahkan juga apabila ada dimensi tanah yang tidak bagus. Pokoknya jangan sampai ada yang merasa dirugikan setelah diterbitkan sertifikat oleh BPN.” kata Bupati. Peringatan Bupati ini disampaikan Ketika memberi sambutan saat

pemantapan desa binaan dalam aksi Trijuang yang berlangsung di Ruang Mandala Bakti Praja Kantor Bupati Gresik pada Senin (2/11).Bupati menegaskan, kegiatan PTSL ini adalah kegiatan yang sangat bermanfaat untuk para pemilih tanah. Menurut Sambari, dengan kegiatan PTSL ini nantinya tidak akan ada lagi tanah yang hilang. Setelah mendengar kesiapan masyarakat atas penjelasan Bupati, Ke-

pala BPN Gresik Asep Heri menantang camat, perangkat desa dan panitia pelaksana PTSL di tingkat desa. “Mulai besok sampai akhir bulan kita mulai start pengukuran. Anda harus sudah menyiapkan segala persyaratannya. Kalau belum siap, silahkan tuntaskan hari ini. Untuk tahap awal pemasangan tanda batas perorangan. Selanjutnya dilaksanakan pemasangan tanda batas wilayah desa. Saya akan hadir sendiri untuk pemasangan tanda batas wilayah” tandas Asep yang disepakati oleh para kepala desa yang hadir. Tentang program PTSL ini, Asep Heri menyatakan bahwa pihaknya menyiapkan 50 ribu sertifikat untuk 47 desa di kecamatan Dukun dan Sidayu. “Kalau nantinya surat pen-

gajuan yang masuk lebih dari 50 ribu, saya terpaksa mencari tambahan kelebihannya. Tapi kalau kurang, kami akan limpahkan ke wilayah lain,” tandasnya. Yang penting lanjutnya, masyarakat peserta program PTSL ini menyiapkan segala persyaratannya yaitu KTP, KSK, Bukti kepemilikan, SPPT PBB dan Surat pernyataan. “Kita berharap agar semua pihak yaitu Pemkab Gresik, Pemerintah Desa dan BPN yang tergabung dalam trijuan, untuk saling mendukung untuk kesuksesan program strategis Nasional pensertifikatan tanah secara sistematis lengkap. Kalau salah satu mereka tidak mendukung, niscaya program ini tidak bisa terlaksana “ jelas Asep.[eri]

LINTAS PELAYANAN

Satu Nakes RSUD Meninggal Dunia Usai Terpapar Covid-19 Jombang, Bhirawa Satu orang Tenaga Kesehatan (Nakes) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jombang meninggal dunia, Minggu (01/11) usai terpapar Virus Corona (Covid-19). Nakes RSUD Jombang bernama Kasiyanto tersebut merupakan seorang asisten operator di kamar operasi IGD (Instalasi Gawat Darurat) RSUD Jombang. Menurut penjelasan Direktur RSUD Jombang, dr Pudji Umbaran, Senin (02/11), sebelum meninggal dunia, Nakes tersebut sempat dirawat di ruang isolasi sekitar 10 hari. Pada sekitar tanggal 22 Oktober (2020) kemarin, kata Pudji Umbaran, yang bersangkutan panas mendadak tinggi, kemudian dilakukan perawatan dan pemeriksaan dengan salah satu metode ‘screening’. “Tapi nilainya masih kecil. Kemudian kami coba ulangan hari berikutnya, ada peningkatan. Hari berikutnya ada peningkatan lagi. Sehingga kami curiga langsung kami lakukan swab. Hasil swab ternyata positif (Covid-19), dan kemudian kami lakukan penanganan secara intensif di ruang isolasi khusus, karena saat itu panas tinggi disertai sesak nafas. Setelah radiologi kami ambil, ada perburukan di paru-parunya,” kata Pudji Umbaran. Setelah dilakukan serial pemeriksaan radiologi, lanjut Pudji Umbaran, kondisi yang bersangkutan juga terjadi perburukan. ”Inilah kemudian menyebabkan yang bersangkutan tidak tertolong. Jadi, kalau kita melihat usianya juga masih muda, sementara Komorbid juga kami belum menemukan, kami betulbetul ingin mencari seperti apa,” lanjut Pudji Umbaran.[rif]

sawawi/bhirawa

Kapolres Situbondo AKBP Achmad Imam Rifai didampingi Kasat Lantas AKP Indah Citra Fitriyani saat melaunching aplikasi E-SIM Santri dan Satpas Sick Care serta Tajin Palappa, Senin (2/11).

Polres Launching Aplikasi E-SIM Santri

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Jombang, Senin (02/11).

Memasuki Musim Penghujan Dinkes Berupaya Cegah DBD Bondowoso, Bhirawa Memasuki musim penghujan, ancaman penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di lingkungan masyarakat kian meningkat. Yang mana di Kabupaten Bondowoso penyakit tersebut menyebabkan endemis di hampir seluruh kecamatan. Meski di masa pandemi Covid-19, Dinas Kesehatan (Dinkes) Bondowoso tetap berupaya untuk melakukan pengendalian dan pencegahan DBD. Dengan mengefektifkan program Gebrak Meja (Gerakan Bersama Masyarakat dan Karyawan Mengendalikan Jentik Aedes) di masing-masing tingkat kecamatan dan desa. “Puskesmas Kecamatanpun sudah mulai melakukan Gerebek Jentik. Kita memotivasi kepada warga bahwa di lingkungan sekitarnya harus diwaspadai adanya jentik,”kata Haris Ahmadi, Programer Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik (P2PTVZ) Dinkes Bondowoso saat dikonfirmasi, Senin (2/11). Akan hal tersebut, masyarakat dihimbau untuk tetap menjaga kebersihan di lingkungan masing-masing. Tidak hanya di selokan yang menjadi sarang nyamuk, namun juga di kamar mandi, tempat penampungan air, bak-bak kosong dan lain sebagainya. Haris Ahmadi menjelaskan, bahwa berdasarkan data tahun 2017 hingga 2019, terdapat 76 desa dari 219 desa. Artinya 34 persen dinyatakan endemis. “Untuk tahun 2020, karena belum tutup tahun definisi endemis kita di strata di desa atau wilayah itu namanya endemis DBD, sporadis DBD, ada potensial DBD atau daerah bebas DBD,” jelasnya.[san]

Situbondo, Bhirawa Guna untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, Satlantas Polres Situbondo melaunching aplikasi E-SIM Santri dan Satpas Sick Care serta Tajin Palappa Senin (2/11). Prosesi peresmian dipimpin langsung Kapolres Situbondo AKBP Achmad Imam Rifai bersama Wakapolres Kompol Zein Mawardi dan jajaran PJU (Pejabat Utama) Mapolres Situbondo. Partner kerjasama dari Bank BRI Ca-

bang Situbondo ikut serta dalam kegiatan tersebut. Menurut Kapolres Imam, aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah pelayanan kepada mayarakat Situbondo. Artinya, sebut Kapolres Imam, pihaknya siap memberikan kepuasan layanan kepada masyarakat dalam pembuatan SIM maupun perpanjangan SIM. Selain itu, lanjut Kapolres Imam, aplikasi ini untuk mengurangi terjadinya kerumunan di Kantor Satpas Situ-

bondo. “Nanti warga akan mendapatkan nomor antrian yang disesuaikan dengan jam kehadiran yang bersangkutan,” jelas Kapolres Imam. Masih kata Kapolres Imam, program ini merupakan salah satu bagian untuk menghindari kerumuman yang menjadi penyebab timbulnya penyebaran virus korona. Selain itu, ujar Kapolres Imam, langkah Ini merupakan bukti dukungan dari Polres Situbondo kepada Pemkab dan Pempov

Jatim dalam hal pencegahan sebaran Covid-19. “Ya ini salah satu sasarannya untuk mencegah Covid-19 di Kabupaten Situbondo,” jelas Kapolres Imam. Karena sudah diluncurkan, terang Kapolres Imam, aplikasi tersebut sejak saat ini sudah bisa diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Jika nanti ada yang perlu diperbaiki, akunya, pihaknya siap menerima masukan dan kritikan dari masyarakat. [awi]

Pelanggar Prokes di Tulungagung Menurun Tulungagung, Bhirawa Masyarakat yang melakukan pelanggaran protokol (prokes) di Kabupaten Tulungagung cenderung menurun. Buktinya,dalam setiap operasi yustisi sidang ditempat yang diselenggarakan tiga pilar akhir-akhir ini jumlah pelanggarnya semakin menurun dan bahkan sempat pula ada yang nihil pelanggar. “Sempat empat kali melakukan operasi yustisi hasilnya nihil pelanggar. Ini artinya kepatuhan masyarakat Tulungagung semakin tinggi dalam pelaksanaan prokes,” ujar Kabid Penegakan Perda dan Perbup Satpol PP Kabupaten Tulungagung, Artista Anindya Putra, di sela operasi yustisi sidang di tempat dalam rangka penerapan Pergub Jatim No. 53 Tahun 2020 dan Perbup Tulungagung No. 57 Tahun 2020 di Supriyadi Kota Tulungagung, Senin (2/11). Dalam operasi kemarin pun, menu-

Warga yang terjaring operasi yustisi sidang ditempat akibat tidak memakai masker semakin menurun di Tulungagung, Senin (2/11).

rut Artista, hanya dapat menjaring tujuh orang pelanggar saja.Mereka semua diganjar dengan sanksi membayar denda masing-masing Rp 25

ribu. “Rata-rata dalam beberapa hari terakhir jumlah pelanggar hanya empat atau lima orang saja. Bandingkan dengan yang sebelum-sebelum-

nya yang bisa mencapai 70 pelanggar setiap harinya dengan tiga kali giat,” paparnya. Artista selanjutnya membeberkan sejak pemberlakukan operasi yustisi prokes kesehatan pada 18 September 2020 sampai tanggal 31 Oktober 2020, jumlah pelanggar yang berhasil disanksi sebanyak 631 orang. 584 pelanggar di antaranya disanksi membayar dendan dan selebihnya sanksi sosial. “Untuk uang pembayaran denda yang masuk kas daerah sudah Rp 12,788 juta. Dengan rincian 520 pelanggar yang membayar dan 64 pelanggar belum membayar denda,” tuturnya. Pelanggar prokes yang belum membayar denda, menurut pria yang berpenampilan klimis ini sudah diperingatkan untuk segera melakukan pembayaran. “Sebenarnya waktu pembayaran denda itu selambatnya tujuh hari dari saat terkena sanksi,” ucapnya. [wed]

PELAKSANA PUBLIK

Diprotes Sopir Angdes, Disparbud Ganti Titik Penjemputan Bus Damri Bus Dinas Angkutan Motor Republik Indonesia (Damri) yang beroperasi di jalur tempat wisata di Kabupaten Malang memicu protes sopir angkutan pedesaaan (angdes). Karena dengan beroperasinya bus Damri tersebut, merugikan sopir angdes, karena tidak mendapatkan penumpang. Sebelum dioperasikan bus Damri, Angdes sebagai angkutan utama para wisatawan yang akan berwisata di wilayah Kabupaten Malang, khususnya di wilayah Malang Selatan. Bus Damri tersebut berangkat dari Terminal Arjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, mengangkut penumpang yang akan menuju wisata di wilayah Malang Selatan. Atas protes para sopir angdes itu, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

(Disparbud) Kabupaten Malang akan mengganti titik penjemputan di wilayah Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Kepala Disparbud Kabupaten Malang Made Arya Wedhantara, Senin (2/11), kepada wartawan menjelaskan, pihaknya mendapatkan protes dari sopir angdes yang biasanya mengangkut wisatawan yang akan berwisata di wilayah Malang Selatan. Dengan adanya rotes dari sopir angdes tersebut, maka bus Damri

yang melayani jalur wisata Pantai Sendangbiru, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, diberhentikan sementara sejak kemarin. “Untuk itu, pihaknya akan berencana memindahkan titik jemput bus Damri di wilayah Kecamatan Kepanjen. Karena sebelumnya, wisatawan yang akan berwisata ke wilayah Malang Selatan naik dari Terminal Arjosari, tapi nantinya wisatawan naiknya dari Kepanjen,” terangnya. Lanjut Made, untuk memindahkan titik jemput bus Damri di wilayah Kepanjen, maka pihaknya akan membicarakan terlebih dahulu kepada Direktur Bus Damri. Kenapa dirinya mengalihkan titik penjempu-

tan di wilayah Kepanjen, karena selain di wilayah Kabupaten Malang sendiri, hal ini juga untuk memberikan kesempatan pada para sopir angdes untuk mengangkut wisatawan. Dengan memindahkan titik jemput bus Damri di wilayah Kota Kepanjen, kata dia, para sopir angdes juga bisa mendapatkan rezeki. Karena selama ini, angdes sebagai angkutan masal masyarakat Kabupaten Malang. Bagi masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi, maka angdes sebagai pilihan utama untuk menuju tempat wisata pantai di wilayah Malang Selatan. “Seperti wisata Pantai Sendangbiru, Tamban, Ngudel, dan Pantai Ungkapan, karena pantai-pantai terse-

but satu pesisir,” jelasnya. Perlu diketahui, bus Damri mulai beroperasi sejaka tanggal 15 Oktober 2020, dan yang dioperasikannya masih satu unit bus. Sedangkan bus tersebut merupakan sumbangan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Dan bus Damri berisi 30 orang penumpang, untuk biayanya sendiri sekali berangkat Rp 25 ribu per orang, dari Terminal Arjosari menuju Pantai Sendangbiru melalui Jalur Lintas Selatan (JLS) yang diawali dari wilayah Kecamatan Bantur. Sedangkan untuk jadwal pemberangkatannya dari Terminal Arjosari pukul 08.00 WIB, dan kembali ke Malang dari Pantai Sendangbiru pukul 16.00 WIB.[cyn]

cahyono/Bhirawa

Kepala Disparbud Kabupaten Malang Made Arya Wedhantara


Bhir

PENDIDIKAN, KEBUDA

Halaman 6

Selasa Pon, 3 N

Prosedur Perpanjangan Izin Opera Satuan Pendidikan Dipermud Surabaya, Bhirawa Pemkot Surabaya berupaya untuk memberi kemudahan dalam setiap layanan pendidikan. Salah satunya terkait perpanjangan izin operasional lembaga pendidikan yang diselenggarakan masyarakat di bawah naungan Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, mulai dari jenjang KB/TK/PAUD, SD, SMP, LKP, hingga PKBM. Menurut Kepala Dispendik Kota Surabaya, Supomo, sesuai dengan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Di Kota Surabaya, satuan pendidikan formal atau nonformal

yang diselenggarakan masyarakat wajib memiliki izin penyelenggaraan pendidikan dari wali kota. Sesuai dengan Perwali ini, lanjut Supomo, Wali Kota Surabaya melimpahkan kewenangan pemberian izin penyelenggaran pendidikan

kepada Kepala Dispendik. ''Izin penyelenggaraan pendidikan ini meliputi izin prinsip penyelenggaraan pendidikan dan izin operasional penyelenggaraan pendidikan. Selama proses pendidikan berlangsung, satuan pendidikan harus melakukan daftar ulang untuk izin operasional,'' terangnya, Senin (2/11). Mantan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya ini menyatakan, satuan pendidikan yang belum terakreditasi harus melakukan daftar ulang setiap enam bulan. Kemudian satuan pendidikan yang terakred-

itasi C harus melakukan daftar ulang setiap satu tahun, lembaga berkareditasi B tiap dua tahun, dan satuan pendidikan terakreditas A tiap tiga tahun. Hal ini sesuai dengan Perwali Nomor 47 tahun 2013. Supomo mengungkapkan, berdasarkan hasil evaluasi yang sudah dilakukan dan masukan dari satuan pendidikan, maka proses daftar ulang izin operasional satuan pendidikan dipermudah. Pada proses sebelumnya, ketika satuan pendidikan melakukan daftar ulang, diminta untuk unggah ulang file yang

sama saat proses pengajuan izin operasional. ''Sekarang kami permudah dengan tidak banyak data yang di-upload,'' tegasnya. Kasubag Penyusunan Program dan Pelaporan Dispendik Kota Surabaya, Tri Aji Nugroho menambahkan, saat ini, satuan pendidikan yang akan melakukan daftar ulang izin operasional cukup melihat berkas - berkas sebelumnya pada aplikasi perizinan online. Bila tidak ada perubahan pada berkas ini, satuan pendidikan tinggal daftar ulang menggunakan

akun masing - masing dan mencetak sendiri bukti daftar ulang itu. ''Namun, jika ada perubahan berkas, satuan pendidikan harus upload berkas perubahan,'' ujarnya. Meskipun demikian, lanjut Aji, pihaknya juga membuka Posko Pelayanan di Dispendik Kota Surabaya bila ada masyarakat yang masih kebingungan soal mengurus izin. Masyarakat bisa tanya jawab langsung kepada petugas yang kompeten. Sementara itu, Kepala Taman Kanak-Kanak (TK) Tunas Harapan, Siti Romlah menjelaskan, selama ini

Tahun ini Lima SDN di Trenggalek Bakal Digabung Trenggalek, Bhirawa Tahun 2020 ada lima SD Negeri di Kabupaten Trenggalek dilakukan regruping atau digabung dengan sekolah lain, pasalnya jumlah siswanya kurang dari 60 anak. Selain itu upaya ini ditempuh guna efektivitas, serta efisiensi karena keterbatasan anggaran pada Kegiatan Belajar Mengajar (KMB) Menurut Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), Totok Rudijanto melalui Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan pendidikan Sekolah Dasar (SD) Disdikpora Kabupaten Trenggalek, Siti Zaenab ada sekitar lima SD Negeri yang di regruping, sebelumnya sudah melalui kajian oleh tim kabupaten sebelum diajukan SK Bupati. "Ada lima SD yang diregruping

diantaranya SDN 3 Pandean, Dongko, SDN 3 Sumberingin, SDN 1 Ngantru, SDN 1 Paraan, SDN 1 Sumberdadi,'' ungkap dia. Dijelaskan Siti, rata - rata sekolah yang dilakukan regruping memiliki siswa kurang dari 60 anak, hal itu sesuai dengan Surat Edaran (SE) Nomor 0993/D/PR/2019 tentang kualitas data pokok pendidikan dasar dan menengah. "Di dalam SE itu disebutkan dalam hal sekolah jika dalam kurun waktu tiga tahun berturut - turut memiliki siswa kurang dari 60 maka dapat dilakukan penggabungan dengan sekolah sederajat terdekat,'' urainya. Meskipun demikian jika ada sekolah yang memiliki murid dibawah 60 dan hanya ada satu - satunya sekolah di daerah itu, maka hal

BANGKU POJOK

Kepala UPT BLK Surabaya, Siswanto

Pelatihan Instruktur BLK Komunitas Ponpes Pemprov, Bhirawa Balai Latihan Kerja (BLK) Surabaya menjadi tempat pelatihan pendidikan dasar instruktur BLK Komunitas Pondok Pesanten (Ponpes) yang merupakan program antara Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Agama dengan membentuk Seribu BLK Komunitas. Kepala UPT BLK Surabaya, Siswanto mengatakan, pelatihan pendidikan dasar itu kebanyakan diikuti peserta dari BLK Komunitas yang ada di Jawa Timur. ''Kami membantu Menaker untuk peningkatan SDM di daerah, utamanya di pondok,'' katanya. Pelatihan yang diberikan yaitu terkait dengan pelatihan informasi teknologi design grafis, Mereka yang mengikuti pelatihan hingga Desember 2020 ini sebanyak 32 orang atau dua paket pelatihan dimana setiap paket ada 16 orang. "Tempatnya di BLK Surabaya ini, karena sudah ada jurusan untuk informasi teknologi. Peserta pelatihan selain diberikan secara teknis berupa praktek juga metodologi cara belajar mengajar,'' katanya. Dengan diberikan pelatihan ini, maka diharapkan peserta bisa menerapkan ilmu yang telah didapat selama di BLK Surabaya. Apalagi Kemenaker telah membantu banyak dalam membangun BLK Komunitas. "Sehingga bantuan tidak hanya sekedar gedung dan sarana prasarana, namun kini Kemenaker juga membantu meningkatkan SDM dengan memberikan pelatihan. Salah satunya melalui di BLK Surabaya ini,'' ujarnya. Menurutnya, di BLK Komunitas juga memerlukan instruktur yang kompeten. Di BLK Surabaya, peserta juga diberikan materi softskill berupa sikap mental dan disiplin dan program lainnya yang bisa berguna di BLK Komunitas. [rac]

itu tidak bisa dilakukan regruping. Selain itu terkait jarak siswa dengan tujuan regruping yang terlalu jauh juga menjadi pertimbangan. "Prosesnya panjang, seperti halnya sebelum melakukan regruping dilakukan diantaranya minta izin ke perangkat desa setelah itu tim kecil kami dengan melakukan wawancara ke pihak sekolah, selain itu juga melakukan sosialisasi dengan orang tua wali yang dihadiri tokoh masyarakat dan perangkat desa,'' katanya Disisi lain, wanita berhijab ini menjelaskan, faktor lain yang menjadi sasaran penggabungan sebagai solusinya, mengingat ada tempat yang lebih refresentatif, serta harapan kedepan SD Negeri yang diregruping bisa dikembangkan. [wek]

Kabid Pembinaan pendidikan Sekolah Dasar (SD) Disdikpora Kabupaten Trenggalek, Siti Zaenab

Jumlah Guru WNI Kurang dan Rangkap Guru Mapel Menjadi Sebab

Tetapkan Sasaran Visitasi SPK, Lima Lembaga Tak Lolos BAN S/M Jatim, Bhirawa Badan Akreditasi Nasional Sekolah / Madrasah (BAN S/M) Provinsi Jatim menentapkan sasaran visitasi untuk Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) secara Daring. Dari 26 lembaga jenjang SD, SMP dan SMA, lima diantaranya tidak lolos karena tak memenuhi syarat yang diajukan. Menurut Ketua BAN S/M Jatim, Prof Maria Veronika Roesminingsih, dari 26 lembaga SPK yang menjadi kuota Jatim, lima lembaga diantaranya tidak lolos untuk divisitasi karena berbagai faktor. Diantaranya ada persyaratan yang tidak dipenuhi seperti banyak guru yang belum mengikuti uji kompetensi. Selain itu, rangkap guru mata pelajaran juga menjadi catatan bagi BAN S/M dalam tinjauan penetapan visitasi SPK secara daring beberapa waktu lalu. "Harusnya untuk setiap guru Mapel (Mata Pelajaran) itu satu. Tapi banyak ditemukan ini dirangkap. Misalnya Guru Bahasa Indonesia dan PKN ini dirangkap satu orang. Ada juga persyaratan guru WNI yang jumlahnya

kurang,'' ujar perempuan yang akrab disapa Prof Roes, Senin (2/11). Di samping itu, setidaknya ada 15 point yang dilihat lebih dulu untuk menentukan layak tidaknya suatu lembaga divisitasi. Poin itu diantaranya terkait kelengkapan dokumen bagi tenaga kependidikan WNI dan WNA, dokumen kepala sekolah yang ditunjukan melalui ijazah atau sertifikat minimal setara Strata 2, pengalaman di bidang pendidikan, serta dokumen RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) Mapel Bahasa Indonesia, dan PKN dalam Bahasa Indonesia. "Bagi yang tidak lolos ini bisa (mengajukan visitasi) tapi tahun depan. Tergantung dari direktorat yang akan menetapkan divisitasi atau belum. Asalkan, semua persyaratan atau yang mrnjadi catatan sebelumnya harus dilengkapi terlebih dulu,'' katanya. Namun, bagi 21 lembaga yang dinyatakan lolos, akan mengikuti visitasi secara Daring mulai tanggal 2 hingga 13 Nopember mendatang, dengan masing - masing dua asesor untuk setiap lembaga. [ina]

Tampak kerangka ruangan TK Dharma Rini VIII yang atapnya jatuh ke sisi l

Mendadak Dua Ruangan TK Pasuruan, Bhirawa Dua atap ruangan TK Dharma Rini VIII yang ada di dalam komplek bangunan SDN Gentong, Kelurahan Gentong, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan mendadak ambruk. Runtuhnya atap dua TK ini berjarak sekitar 30 meter dari empat kelas SDN Gentong yang pernah ambruk di tahun 2019 lalu. Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Kota Pasuruan, Mualif Arif, peristiwa ruang kelas yang ambruk itu terjadi pada Kamis (29/10) sore. Terdapat dua ruang kelas yang terletak di sisi utara sekolahan. Kerangka atapnya jatuh ke sisi luar ruang kelas dan puing puing gentengnya berserakan. "Yang ambruk ini sebagian atap dua ruangan kelas TK. Kondisinya memang sudah rapuh,'' ujar Mualif Arif

di lokasi TK Dharma Rini VIII, Senin (2/11) sore. Menurutnya, saat atap ambruk kondisi cuaca diketahui dalam keadaan cerah. Tak ada

hujan dan an Kondisi dua rua juga tak dipa atap empat ruan Gentong runtu

Bupati Madiun, H Ahmad Dawami dan Rektor UN berita acara yang te

Ketua BAN S/M Jatim, Prof Maria Veronika Roesminingsih

GALERI

SISWA

SMK Krian 1 Sidoarjo Raih Juara Pertama Lomba Geguritan Setelah seleksi penyisihan pada pertengahan bulan lalu, hingga menentukan para finalisnya. Lomba Geguritan Virtual tingkat Kabupaten Sidoarjo yang diikuti siswa mulai tingkat SD, SMP dan SMA dengan Kategori Anak-anak, Remaja dan Favorid, telah mengumumkan para penenangnya. Oleh: Achmad Suprayogi, Kabupaten Sidoarjo

achmad suprayogi/bhirawa

Ketua Dewan Kesenian Sidoarjo bersama-sama para pemenang Lomba Geguritan usai penyerahan penghargaan.

Untuk pemenang Kategori Anak - anak sebagai Juara I Ariana Eilin Sofia Putro SD Hang Tuah 10 Juanda, Juara II Anindya Widya Pramesti dari SMPN 5 Sidoarjo, Juara III Alda Azzahra da Costa SD Kramat Jegu Taman, Juara VI Bella Larla da Costa SMPN 3 Krian dan Juara V Qanaya Qeenar Prameswara, SMP Pembangunan Jaya 2 Sidoarjo.

Untuk katagori remaja Jauar I Wahyu Winata SMK Krian 1 Sidoarjo, Juara II Navisha Hanty Amalia Putri SMPN 3 Sidoarjo, Juara III Aprilia Puspa Ningrum SMPN 5 Sidoarjo, Juara IV Syarofina Fajri Andiasari SMAN 2 Sidoarjo dan Juara V Lintang Maulina Arahmah SMAN 1 Porong. Sedangkan Juara Favorit I Rania Sapta Langit dari SDN

Kebonagung 1 Porong, Juara Favorit II Anargya Danendra SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo dan Juara III Fadhli Ismatullah SDN Sidoklumpuk Sidoarjo. Menurut Kepala SMK Krian 1 Sidoarjo, Dini Mekarsari SPd MPd, di sekolahnya memang ada ektrakurikuler paduan suara dan ektrakurikuler tari, serta program kerja skarisa fiesta yang rutin dilaksanakan setiap akhir semester. Yaitu dengan menampilkan berbagai macam seni dan kreasi bakat siswa semuanya. "Semoga dengan kemenangan ini bisa menambah semangat siswa kami untuk meraih prestasi yang lebih tinggi lagi. Juga bisa memotivasi kepada para siswa yang

lainnya untuk terus belajar dengan baik, walupun di masa pandemi Covid 19, tetap belajar dengan penuh semangat,'' tutur Dini Mekarsari, pada Senin (2/11) kemarin. Kegiatan yang bertemakan Geguritan Sebagai Cambuk Melawan Pandemi Covid 19 diselenggarakan Paguyuban Jenggolo Manik disupport Dewan Kesenian Sidoarjo Museum Negeri Mpu Tantular Jatim ini dalam rangka menghidupkan budaya Jawa, atau menguri-uri budaya jawi agar budaya kita tidak punah. "Jadi siapa lagi yang melestarikan Budaya Jawa, kalau bukan para generasi mudanya,'' ungkap Ketua Dewan Kesenian Sidoarjo, Ali Aspandi SH. [*]


rawa

AYAAN

November 2020

& OLAHRAGA

asional ah mengalami kendala IT dalam mengurus perpanjangan izin operasional. Setelah dipelajari terus, proses itu menjadi ringan. Dengan adanya tidak perlu upload berkas kembali, maka proses perpanjangan izin operasional lembaga jadi mudah. ''Alhamdulillah sudah mudah sekarang,'' katanya saat ditemui di Posko pelayanan Dispendik Kota Surabaya. Sekretaris Paguyuban Bunda Pos PAUD Terpadu (PPT) Srikandi Kecamatan Semampir, Dian Anwari mengungkapkan, saat mendatangi Posko, dirinya menanyakan izin ope-

Halaman 7

ITS Sukses Gelar Kompetisi Geoteknik Nasional

Gandeng Hatti dan PT Teknindo Geosistem Unggul Surabaya, Bhirawa Bekerjasama dengan PT Teknindo Geosistem Unggul dan Himpunan Ahli Teknik Tanah Indonesia (HATTI), Teknik Sipil Institute Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) sukses menggelar kompetisi Geoteknik Mahasiswa Tingkat Nasional 2020, Minggu (1/11). Kompetisi yang bertajuk Geotechnical Engineering Competition (GEC) ini diikuti 69 tim yang berasal dari 28 perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Menurut Koordinator Panitia Lomba, Ifarrel Rachmanda Hariyanto, tim finalis saling berkompetisi untuk menjadi yang terbaik. Selama empat hari, mulai tanggal 28 Oktober 2020, 10 tim finalis terbaik harus mengikuti rangkaian babak final secara virtual. Kemudian, sehari setelahnya selama 12,5 jam mereka harus berkompetisi melakukan perancangan pekerjaan perbaikan tanah lunak untuk perpanjangan landas pacu suatu bandar udara. "Di sesi terakhir para finalis mempresentasikan hasil perancangannya di hadapan lima orang anggota Dewan Juri, yang semuanya merupakan ahli geoteknik dari HATTI. Alhamdulillah, kegiatan lomba ini telah berlangsung dengan sukses,'' kata mahasiswa Semester VII Departemen Teknik Sipil ITS. Pada sesi penilaian, Ketua Dewan Juri, Wahyu P Kuswanda menjelaskan, para juara pada Lomba Geoteknik ini memiliki kemampuan yang sangat mengagumkan. Dalam waktu yang relatif singkat, hanya selama 12,5 jam, mereka mampu menyelesaikan laporan perancangan pekerjaan perbaikan tanah lunak dengan tingkat permasala-

Kepala Dispendik Kota Surabaya, Supomo

rasional lembaga yang belum keluar-keluar. ''Ternyata memang tidak ada masalah dan sudah keluar. Kami jadi lega,'' pungkasnya. [iib]

han geoteknik yang sangat kompleks. Apalagi beberapa tim memiliki rekan anggota tim yang lokasinya berjauhan, bahkan hinggaa berlainan pulau. "Walaupun mereka masih mahasiswa teknik sipil Semester VII, bahkan ada yang masih Semester V, namun mereka dengan sangat bagus mampu mempresentasikan hasil perancangannya dan dengan tangkas menjawab pertanyaan Dewan Juri yang telah berpengalaman sebagai ahli geoteknik,'' ujar Wahyu. Terkait bobot lomba, Wahyu menambahkan, tidak perlu diragukan lagi. Karena selain diikuti peserta dari tim -

tim perguruan tinggi di Indonesia, juga dilibatkannya HATTI sebagai anggota Dewan Juri. "Semoga dengan penyelenggaraan lomba ini, para mahasiswa teknik sipil di Indonesia lebih mengenal aplikasi ilmu geoteknik sehingga setelah lulus nanti mau terjun berprofesi sebagai ahli geoteknik yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia,'' jabarnya. Sementara itu, Ketua Umum HATTI, Prof Ir Widjojo Adi Prakoso, berharap Lomba Geoteknik Mahasiswa Tingkat Nasional Tahun 2020 ini akan membuka dan memperluas wawasan para mahasiswa tentang apa itu bidang geoteknik

dan apa itu profesi ahli geoteknik. "Kami berharap lomba ini juga meningkatkan sejumlah soft skill para mahasiswa yang akan menjadi bekal setelah lulus dari Perguruan Tinggi mereka masing-masing. Diharapkan para mahasiswa ini akan menjadi generasi penerus dari ahli geoteknik di Indonesia dan juga tentu generasi penerus dari kepengurusan HATTI,'' tandasnya. Pada kompetisi Geoteknik Tingkat Nasional 2020 ini, Tim Kuya Ab1naya dari Institut Teknologi Bandung (ITB) berhasil berada di peringkat kedua, dan Juara II diraih Tim Graha Manusa dari Universitas Gadjah Mada (UGM). [ina]

Ketua Dewan Juri Wahyu P Kuswanda menyerahkan hadiah kepada para juara kompetisi Geoteknik Nasional 2020 secara virtual.

Wabup Timbul Pantau Uji Coba Pelaksanaan PTM Probolinggo, Bhirawa Pelaksanaan uji coba Pembelajaran Tatap Muka pada satuan pendidikan di tengah pandemi Covid 19 dilaksanakan mulai 26 Oktober 2020, pada enam kecamatan di Kabupaten Probolinggo yang secara konsisten ada pada zona hijau dan kuning. Di masing - masing kecamatan itu ada dua jenjang pendidikan, yakni SD dan SMP. Yakni, Kecamatan Lumbang di SDN Lumbang II dan SMPN 1 Lumbang, Kecamatan Sumber di SDN

Sumber I dan SMPN 1 Sumber, Kecamatan Kuripan di SDN Kedawung II dan SMPN 1 Kuripan, Kecamatan Wonomerto di SDN Sepuhgembol II dan SMPN 1 Wonomerto, Kecamatan Tiris di SDN Segaran dan SMPN 1 Tiris serta Kecamatan Krucil di SDN Bremi II dan SMPN 1 Krucil. Wakil Bupati Probolinggo, Drs HA Timbul Prihanjoko, Senin (2/11) kemarin melaksanakan kunjungan uji coba PTM di SMPN 1 Krucil dan SDN Bermi 1 Kecamatan Krucil. Turut Mendampingi Kepala Dinas

hilmi husain/bhirawa

uar ruang kelas dan puing-puing gentengnya berserakan, Senin (2/11) sore.

K di Kota Pasuruan Ambruk

ngin kencang. angan kelas TK akai semenjak ngan kelas SDN uh.

"Sejak SDN Gentong runtuh, lokasi ini tidak dipakai belajar mengajar,'' kata Mualif Arif. Pihaknya masih belum mengetahui penyebab ambruknya

NS Prof Dr Jamal Wiwoho SH MHum menunjukan elah ditandatangani.

atap dua ruang kelas TK itu. Rencananya Dispendikbud akan berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU). Sekadar diketahui, dua ruangan kelas TK Dharma Rini VIII menjadi satu bagian komplek bangunan SDN Gentong yang direkomendasikan harus dibongkar oleh Dinas PU Provinsi Jawa Timur, pasca ambruk Tahun 2019 lalu. Pasalnya, kondisi bangunannya sudah tidak layak. "Rencananya yang akan dibongkar adalah empat ruangan kelas SDN Gentong yang ambruk, dua ruangan kelas TK yang juga akan dibongkar,'' urai Mualif Arif. Sedangkan anggaran rehab ruang kelas itu sudah disediakan dari Kementerian PUPR melalui BPPW Jawa Timur sebesar Rp2 miliar. Proses lelang akan dilaksanakan oleh BPPW Jawa Timur. [hil]

wiwit agus pribadi/bhirawa

Wabup Timbul tinjau pembelajaran tatap muka di SMPN 1 Krucil.

Pendidikan Kabupaten Probolinggo, Fathur Rozi, Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Probolinggo, Hari Kriswanto, serta Camat Krucil Febry Ilham Hidayat. Sesuai pantauan di lapangan, sebelum memasuki ruang kelas, para siswa rawat suhu tubuhnya. Selanjutnya, dengan tetap menjaga jarak menuju tempat cuci tangan secara bergantian untuk kemudian masuk ruang kelas. Wabup Timbul terlihat memberi semangat para siswa di SMPN 1 Krucil dan SDN Bermi 1 Kecamatan Krucil yang baru satu minggu pertama masuk sekolah, setelah lama mengikuti pembelajaran yang berani dan memikat karena pandemi Covid 19. Wabup Timbul menyampaikan, PTM ini merupakan sebuah tantangan di tengah pandemi Covid 19. Maka para siswa harus tetap semangat belajar dengan segala hal yang ada. Sudah tidak ada alasan untuk bermalas - malasan. "Kalian adalah Duta Kesehatan, setidaknya di lingkungannya masing - masing dengan memberikan contoh disiplin pada Protokol Kese-

Peserta Seleksi PPLP Atletik Lampaui Target Surabaya, Bhirawa Animo atlet atletik pelajar Jatim untuk bisa mengasah kemampuan di Pusat Pembinaan dan Latihan Olah Raga Pelajar (PPLP) Jatim sangat tinggi, terbukti sebanyak 58 peserta mengikuti seleksi yang digelar di Stadion Brawijaya Kediri 31 Oktober hingga 1 November. Sebenarnya pihak panitia hanya mentargetkan 30 atlet, namun karena banyak atlet yang antusias mengikuti sehingga jumlahnya membengkak menjadi 58 atlet yang semuanya memiliki prestasi di Kejuaraan Daerah (Kejurda) maupun kejuaraan lainnya. Maka proses seleksi berlangsung sangat ketat karena seluruh peserta menunjukkan kemampuann agar bisa masuk PPLP. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Jatim, Supratomo menjelaskan, semua proses seleksi diawasi secara ketat oleh para pelatih dan peserta seleksi merupakan atlet pelajar yang sudah berprestasi.

"Jadi intinya kita menseleksi atlet berprestasi namun yang terbaik akan bergabung di PPLP atletik dan nantinya bisa menghasilkan output yang bagus,'' kata Supratomo saat dihubungi melalui telepon genggamnya, Senin (2/11). Lebih lanjut, Supratomo menjelaskan, sebelum dilakukan seleksi para pelatih PPLP Atletik sudah

memantau prestasi atlet pelajar Jatim. ''Pelatih memiliki kewajiban untuk memantau atlet di daerah dan memberikan informasi begitu ada seleksi PPLP. Dan Seluruh proses seleksi menerapkan protokol kesehatan,'' tandasnya Sementara itu Kepala Seksi Olahraga Pendidikan dan prestasi Bidang Keolahragaan Dispora Jatim, Nurul

Atlet Anggar Jatim Berpeluang Raih Emas di Popnas yang digelar di SWK Kapas Krampung Surabaya 31 Oktober hingga 1 November menujukkan kemampuan

90 atlet mengikuti Kejuaraan Anggar Gasta Mini Competition di SWK Kapas Krampung Surabaya.

Anshori menjelaskan, dari 58 atlet yang ikut seleksi nantinya hanya diambil 4 orang untuk menggantikan atlet PPLP atletik yang saat ini sudah kelas XII. "Di PPLP atletik saat ini ada 12 atlet dan empat atlet terdegradasi karena sudah kelas XII, sehingga mereka tidak mungkin diturunkan di Popnas 2021,'' kata Anshori. [wwn]

Kepala Seksi Olahraga Pendidikan dan Prestasi Dispora Jatim, Nurul Anshori memberikan pengarahan kepada peserta yang mengikuti seleksi PPLP atletik.

Gasta Mini Competition 2020

Surabaya, Bhirawa Hasil Kejuaraan Anggar Gasta Mini Gasta Mini Competition 2020

hatan sebagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran Covid 19,'' katanya. Kepala Dispendik Kabupaten Probolinggo, Fathur Rozi menambahkan pelaksanaan uji coba PTM ini dilaksanakan dengan sistem shift learning (belajar bergantian) dan rombongan belajar maksimal 15 peserta didik. Selain itu seluruh warga sekolah wajib mematuhi protokol kesehatan dan SOP pelaksanaan pembelajaran. "Peserta didik harus mendapat izin orang tua dan diharuskan membawa bekal sendiri dari rumah serta tidak bergantian tempat makanan dan minuman dengan orang lain. Waktu pembelajaran selama tiga jam mulai pukul 07.00 hingga 10.00 WIB,'' ungkapnya. Menurut Rozi, uji coba PTM ini akan dilaksanakan selama dua minggu. Bila selama dua minggu hasilnya baik, maka akan dilakukan persebaran atau peningkatan jumlah satuan pendidikan yang akan melaksanakan uji coba PTM. Tetapi juga tetap harus di zona hijau atau kuning yang konsisten dalam satu bulan terakhir. [wap]

atlet pelajar Jatim masih memiliki peluang meraih medali emas di ajang Pekan Olah Raga Pelajar Nasional (Popnas) di Palembang 2021. Menurut Sekretaris Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (Ikasi) Jatim, M Chamim, selama masa pandemi Covid 19 kejuaraan anggar baik tingkat daerah maupun nasional jarang sekali digelar. Selain itu selama pandemi kegiatan latihan anggar baik di klub juga ikut terganggu, sehingga berimbas pada kemampuan atlet. Untuk melihat kemampuan atlet, Klub Anggar Gasta Fencing Club menggelar kejuaraan yang diikuti 90 peserta dan dibagi dalam tiga kelas, yakni kelompok usia U12 dan U16 yang diikuti oleh 93 peserta dan kelas senior 27 peserta. Tidak hanya dari Surabaya, peserta juga datang dari Banyuwangi, Jember, Lumajang, Kabupaten Malang dan Surakarta Solo Jateng.

"Dari hasil pertandingan kita bisa melihat mana atlet yang masih rajin berlatih maupun tidak. Mereka yang tetap berlatih selama masa pandemi bisa meraih juara,'' kata Chamim saat dihubungi melalui telepon genggamnya, Senin (2/11). Chamim juga melihat kemampuan para atlet pelajar Jatim masih terjaga. Bahkan ia melihat skill pelajar Jatim bisa bersaing dengan atelt provinsi lain saat turun di Popnas. ''Bahkan kemungkinan atlet pelajar Jatim bisa meraih medali emas di Popnas,'' katanya. Namun ia mengakui masih ada kelemahan di nomor floret. ''Untuk nomor floret kita masih kekurangan atlet bertalenta,'' kata Chamim yang juga pemilik Gasta Fencing Club itu. Chamim juga menjelaskan, selama kegiatan berlangsung diawasi oleh Satgas Covid 19 dan tim medis dari Kelurahan Ploso Surabaya. [wwn]

GELANGGANG

ATP Finals Tetap Dilangsungkan Tanpa Penonton Jakarta, Bhirawa Panitia turnamen tenis putra akhir tahun ATP Finals tetap melanjutkan persiapan untuk pelaksanaan di London minggu depan, yang akan digelar tanpa penonton, mengikuti keputusan masa karantina wilayah selama satu bulan penuh. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengatakan karantina wilayah akan dimulai pada hari Kamis dan berlangsung hingga 2 Desember untuk menahan penyebaran virus corona, sebagai respon terhadap jumlah penderita yang mencapai satu juta lebih di Inggris. ATP Finals edisi ke-50, yang menampilkan delapan petenis tunggal dan ganda putra teratas, akan diadakan di arena "The O2" di London untuk terakhir kalinya pada 15-22 November. Mulai tahun depan gelaran bergengsi ATP ini akan pindah ke Turin, Italia selama lima tahun ke depan. "Kami akan terus bekerja dengan semua otoritas terkait, baik di tingkat nasional dan lokal, untuk memastikan bahwa semua tindakan yang diperlukan bisa dilakukan guna memastikan keamanan semua orang yang terlibat dalam turnamen," ATP menyebutkan dalam sebuah pernyataan di laman resminya. [ant]


JATIM MEMBANGUN KHL Rendah, UMK Kota Batu Tak Bergeming Selasa Pon, 3 Nopember 2020

Halaman 8

Kota Batu,Bhirawa Pemprov Jawa Timur telah menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021 sebesar 5,5 persen atau naik sebesar Rp 100 ribu. Namun UMK Kota Batu tetap tak bergeming atau tetap bertahan di angka yang sama seperti tahun lalu. Hal ini dilatarbelakangi dengan perhitungan angka KHL Kota Batu tahun ini yang masih lebih rendah dibanding UMK yang berlaku.

Saat ini hasil perhitungan kebutuhan hidup layak (KHL) Kota Batu masih jauh berada di bawah UMK yang berlaku di kota ini.

Dari survey 64 indikator Kebutuhan Hidup Layak (KHL) ditemukan nilai KHL Kota Batu berada di angka Rp 2,2 juta. Padahal Upah Minimum Kota (UMK) yang berlaku di Kota Batu sebesar Rp 2,7 juta. Artinya, seharusnya UMK Kota Batu justru harus turun untuk menyesuaikan dengan KHL. “Tapi setelah dilakukan pem-

bahasan bersama, dari pada turun dan membuat gejolak pada masyarakat akhirnya UMK Kota Batu diputuskan tidak ada perubahan atau sama dengan tahun sebelumnya,” ujar Kabid Hubungan Industrial dan Tenaga Kerja DPMPTSP-TK Kota Batu, Adiek Imam Santoso, Senin (2/11). Lebih lanjut ia menjelaskan bah-

wa langkah yang diambil Pemkot Batu ini mengacu pada ketentuan yang diberlakukan oleh Pemerintah Pusat. Sesuai Permenaker No 18 tahun 2020 menyebutkan, ada 64 indikator untuk perhitungan KHL. Dan hasil penghitungan KHL di Kota Batu Rp 2,2 juta. Sedangkan untuk UMK Kota Batu tahun 2019 Rp 2,7 juta. Artinya UMK yang berlaku saat ini masih lebih tinggi dari perhitungan KHL. “Pada tahun 2018 lalu, UMK Kota Batu sebesar Rp2.384.168. Kemudian pada tahun 2019 naik menjadi Rp 2.575.616, dan tahun 2020 naik lagi menjadi Rp 2.794.801. Dan di tahun 2021 angka UMK tetap pada Rp 2.794.801,”jelas Adiek. Ia juga menerangkan bahwa

Bidang Ketenagakerjaan bertugas sebagai fasilitator yang membantu Dewan Pengupahan dalam menentukan besaran upah. Iapun berharap bahwa serikat pekerja dan Apindo bisa sama-sama mencapai kesepakatan terkait besaran UMK ini. Terpisah, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Batu tetap akan meminta kenaikan UMK pada tahun 2021. Ketua SPSI Kota Batu, Purtomo menyatakan telah mengajukan kenaikan UMK Kota Batu tahun 2021 sebesar Rp 600 ribu kepada Pemerintah Pusat. “Pengajuan kenaikan UMK ini kita lakukan untuk memenuhi hak para pekerja. Sekarang kami masih menunggu jawaban secara tertulis atas pengajuan kami,” ujar Purtomo.[nas]

KELANA JATIM

Tinjau Pos Ramil Temayang dan Kedewan Sebelum Diresmikan Pangdam Mojokerto. Bhirawa Danrem 082/ CPYJ, Mojokerto. Kolonel Inf M. Dariyanto meninjau Pos Ramil yang akan dijadikan Koramil di Desa Temayang Kecamatan Temayang dan Pos Ramil di Desa Kedewan Kecamatan Kedewan Kab. Bojonegoro dengan didampingi oleh Komandan Kodim 0813/ Bojonegoro Letkol Inf Bambang Hariyanto, Minggu (02/11). Peninjauan tersebut dilaksanakan untuk melihat sejauh mana kesiapan bangunan serta sarana dan prasarana penunjang lain yang ada di kedua Pos Ramil tersebut, mulai dari ruang Piket, Ruangan Danramil, Ruang Persit, dan Ruangan Staf. “Setelah saya lihat kondisi nyata kedua Pos Ramil, saya menilai kedua Pos Ramil tersebut sudah layak untuk dijadikan sebagai Koramil. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Bojonegoro yang sudah sangat membantu dalam penyiapan Koramil Temayang dan Koramil Kedewan ini,” jelas Danrem. Lebih lanjut Danrem menambahkan,, rencana peresmian kedua Koramil tersebut akan dilakukan oleh Pangdam V/Brw yang rencananya pada bulan November ini. Tentunya “Dengan adanya Koramil di 2 Kecamatan tersebut diharapkan akan dapat membantu masyarakat dalam mengatasi permasalahan yang ada di wilayahnya dan membantu pemerintah daerah menjamin terlaksananya pembangunan di wilayah tersebut yang tujuan akhirnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat di kedua Kecamatan tersebut,” ungkap Danrem. Pada kunjungan kali ini Komandan Korem 082/CPYJ tersebut mengikut sertakan pula Kepala Penerangan Korem, Mayor Caj Supranoto, Pasi Wanwil Mayor Inf Suko Edi dan Wadan Timintel Lettu Cpl Slamet Mulyanto.[min]

Implementasikan Binter,Kodim 0812 Lamongan Tingkatkan Kemampuan Apkowil Lamongan,Bhirawa Meskipun masih dalam keadaan pandemi Covid-19 dan menjalani tatanan kehidupan normal baru,Kodim 0812 Lamongan menyiapkan kekuatan wilayah pertahanan aspek darat yang tangguh yaitu peningkatan kemampuan Apkowil Tahun 2020. Melalui Kegiatan Peningkatan Kemampuan Apkowil Tersebar itu dengan sebuah tujuan besar untuk mampu meningkatkan profesionalisme Apkowil dalam mengimplementasikan bina teritorial. Dandim 0812 Lamongan Letkol Inf Sidik Wiyono, S.H., M.Tr.Han. mengatakan,tujuan diselenggarakanya inj untuk membekali personel Apkowil sebagai ujung tombak Binter di wilayah. “Dengan harapan Babinsa bisa mengaplikasikan seluruh materi yang diberikan.”ujar Letkol Sidik di Aula Kadet Suwoko, Jalan Panglima Sudirman No.113 Makodim, Senin (2/11). Tak hanya itu,lanjutnya, peserta agar serius mendalami materinya supaya dapat mengaplikasikanya di lapangan. “Kuasai seluruh materi yang diberikan, sehingga kegiatan program ini benar-benar bemakna, untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagai Babinsa,” pesannya. Lebih jauh Dandim 0812 membeberkan, kegiatan ini dilaksanakan untuk mempertajam kemampuan sebagai aparat Satkowil khususnya yang menjabat Babinsa. “Kesamaan persepsi, pola pikir dan kemampuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna mewujudkan kekuatan wilayah pertahanan aspek darat yang tangguh dan kokoh sangatlah perlu. Sehingga, dapat membentuk kemanunggalan TNI - Rakyat yang merupakan tugas pokok TNI AD,”bebernya. Sementara itu Kasi Wanwil Korem 082/CPYJ Mayor Inf Suko Edi W., S.Sos menerangkan, kepada penyelenggara agar tetap pedomani direktif dalam pelaksanaan kegiatan teritorial.Karena kemampuan adalah kecakapan, keahlian dan kemahiran seperti 5 kemampuan territorial untuk temu cepat,lapor cepat dan dapatkan informasi yang tepa untuk laporan ke komando atas. “Kita harus mengetahui demografi dan kondisi wilayah serta ketahanan wilayah dan harus kita kuasai serta pandai dalam bergaul.”terangnya.[Aha/Yit]

TPA Bandungrejo diresmikan Bupati Bojonegoro Anna Muawanah, kemarin (1/11)

Serius Tangani Sampah, Bangun TPA Berkapasitas 70 Ribu Ton Bojonegoro,Bhirawa Keseriusan Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menangani sampah di Bojonegoro, kini telah membangun tempat pembuangan akhir (TPA) baru di Desa Bandungrejo, Kecamatan Ngasem. TPA itu dibangun di lahan seluas 3,8 hektar dengan daya tampung 70 ribu ton sampah, atau sekitar 250 ribu meter kubik. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bojonegoro, Hanafi menyebut-

kan bahwa pembangunan TPA baru di Desa Bandungrejo ini untuk menampung sampah rumah tangga di 11 kecamatan di wilayah barat Bojonegoro. Ke 11 Kecamatan, yakni Ngasem, Gayam, Purwosari, Ngambon, Tambakrejo, Ngraho, Margomulyo, Malo, Kasiman, Kedewan, dan Padangan dengan asumsi jumlah sampah yang masuk dapat mencapai 35 ton per hari. “ Hal ini bertujuan untuk mengurai penumpukan di TPA Banjarsari dan mem-

inimalisir persoalan sampah di Bojonegoro,” terang Hanafi, kemarin (2/11). Hanafi berharap masyarakat meningkatkan kesadarannya dalam membuang sampah untuk menjaga kebersihan lingkungan, terutama desanya yang sudah ada TPS. “ Ini harus dikelola dengan baik, warga harus bisa memaksimalkan fasilitas pengelolaan sampah ini, bank sampah yang ada ditiap desa dapat dijadikan TPS untuk menyortir atau

memilah sampah ,” pungkasnya. TPA Bandungrejo diresmikan Bupati Bojonegoro Anna Muawanah, kemarin (1/11). TPA ini untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. Data yang dihimpun, Bojonegoro sekarang ini memiliki 87 TPS, dan lebih dari 100 kontainer untuk menampung sampah yang tersebar di desa-desa di 28 kecamatan. [bas]

Pemkab-TNBTS MoU Pemeliharaan Jalan Ngadisari-Laut Pasir Bromo Probolinggo, Bhirawa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB TNBTS) melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama tentang pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan berupa pemeliharaan dan peningkatan jalan eksiting di dalam kawasan TNBTS Kabupaten Probolinggo. Perjanjian kerja sama dilakukan oleh Kepala DPUPR Kabupaten Probolinggo Rachmad Waluyo dan Kepala BB TNBTS Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLHK RI John Kenedie di Kantor Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Malang, Senin (2/11). Kepala Balai Besar TNBTS John Kenedie mengatakan kerja sama ini bertujuan untuk optimalisasi fungsi kawasan TNBTS melalui pemeliharaan dan peningkatan jalan eksisting di wilayah kerja Resort Pengelolaan Taman Nasional (PTN) Tengger Laut Pasir, Seksi PTN Wilayah I, Bidang PTN Wilayah I, Balai Besar TNBTS. “Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini termasuk perlindungan dan

pengamanan kawasan, pemeliharaan dan rehabilitasi ruas jalan NgadisariLaut Pasir serta perencanaan, pemantauan dan evaluasi,” katanya. Menurut John Kenedie, jalan eksisiting yang melindungi kawasan TNBTS dengan panjang ± 0,723 Km lebar ± 3 m, telah dibangun sejak kawasan TNBTS ditetapkan dan digunakan sebagai jalan akses masyarakat sekitar kawasan serta sebagai prasarana pendukung aktivitas wisata alam di TNBTS sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional ( KSPN), peningkatan ekonomi dan program pemberdayaan masyarakat sekitar TNBTS. Areal kerja sama peningkatan dan peningkatan jalan dengan total panjang ± 0,723 Km lebar ± 3 meter, tegasnya. Kepala DPUPR Kabupaten Probolinggo Rachmad Waluyo mengungkapkan perjanjian kerja sama ini termasuk mempersembahkan ijin untuk melaksanakan Pemeliharaan jalan di ruas jalan Ngadisari-Laut Pasir yang berada di area TNBTS sepanjang kurang lebih 750 meter mulai dari gerbang tiket masuk ke Laut Pasir Bromo. “Ruas jalan tersebut berstatus sebagai Jalan Kabupaten berdasarkan Keputusan Bupati Probolinggo Nomor: 630/353 / 426.12 / 2015 tentang

Status Ruas-Ruas Jalan Kabupaten (K1) dan Jalan Kota Kecamatan di Kabupaten Probolinggo,” ungkapnya. Menurut Rachmad, jangka waktu perjanjian kerja sama ini selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi Tim Lingkup Direktorat Jenderal atau Tim Unit Pengelola dan persetujuan Direktur Jenderal KSDAE. “Seluruh biaya pemeliharaan jalan Ngadisari-Laut Pasir Bromo ini berasal dari APBD Kabupaten Probolinggo dan sumber lain yang tidak mengikat dan tidak bertentangan den-

Pemkab-TNBTS teken perjanjian kerjasama.

gan ketentuan peraturan perundangundangan. Perencanaan dan penggunaan biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kerja sama berdasarkan asas dan prinsip yang efisien, efisiensi dan transparansi, “jelasnya. Rachmad harapan berjanji kerja sama Pemeliharaan Jalan Ngadisari-Laut Pasir Bromo ini membuat jalan di kawasan TNBTS ini semakin bagus dan memberikan kenyamanan bagi pengunjung. “Semoga kerja sama ini bisa berjalan dengan baik dan memberikan manfaat dalam kemajuan wisata di kawasan TNBTS,” tambahnya.[wap]

wiwit agus pribadi/bhirawa

Singa Afrika Yang Terancam Punah Lahir di Taman Safari Prigen Taman Safari Prigen (TSP) Kabupaten Pasuruan berhasil mengembang biakan singa Afrika dengan kelahiran tiga ekor singa, Senin (2/11). hilmi husain/ bhirawa

Taman Safari Prigen (TSP) Kabupaten Pasuruan berhasil mengembangbiakan singa Afrika dengan kelahiran tiga ekor singa. Satwa langkah Afrika yang terancam punah tersebut lahir secara normal pada 10 Juni 2020 lalu. Bayi singa lahir dari indukan betina bernama Fina dan pejantan bernama Frans. Tiga bayi singa yang sebelumnya diberi nama Abra, Caga dan Ahmad kini berganti menjadi Alfa, Beta dan Gamma. General Manager Taman Safari Prigen, Diaz Yonadie menyampaikan tiga bayi singa yang lucu itu diharapkan dapat membawa se-

mangat baru seperti filosofi sinar radioaktif yakni Alfa, Beta dan Gamma. “Bertambahnya koleksi satwa langka dengan kelahiran tiga ekor singa, diharapkan menjadi penyemangat kami untuk melakukan kegiatan konservasi satwa-satwa yang terancam punah. Total jumlah singa Afrika di Taman Safari

Prigen bertambah menjadi 22 ekor,” ujar Diaz Yonadie di Taman Safari Prigen, Senin (2/11). Saat ini, ketiga anak singa itu sudah memasuki usia 5 bulan. Dari hasil pemeriksaan oleh tim medis Taman Safari Prigen, kesehatan mereka sangat baik. Terlebih segala kebutuhan pakan dipenuhi dengan baik. “Proses kelahirannya ditangani secara langsung oleh tim medis dan perawat satwa secara normal. Saat kelahiran, indukan betinanya, Fina sangat dijaga kesehatannya,” kata Diaz Yonadie.

Sekadar diketahui, pada International Union for Conservation of Nature (IUCN), singa termasuk dalam kategori rentan. Artinya, populasi singa rentan punah akibat berkurangnya habitat dan sumber makanan. Kelahiran Alfa, Beta, dan Gamma di Taman Safari Prigen akan sangat membantu pertambahan populasi singa Afrika di dunia. Pada sulitnya kondisi akibat pandemi Covid-19, kelahiran tiga bayi singa ini menjadi kabar yang membahagiakan. Taman Safari Prigen tetap berkomitmen untuk terus melakukan konservasi satwa. [hil]


JATIM MEMBANGUN

Selasa Pon, 3 November 2020

Halaman 9

Didominasi Perawat dan Bidan, 82 Nakes Terpapar Corona Situbondo, Bhirawa Mengutip data dari Satgas Covid-19 Situbondo, saat ini sedikitnya ada 82 orang Tenaga Kesehatan (Nakes) terpapar positif Covid-19. Dari jumlah tersebut paling banyak berasal dari kalangan Perawat dan Bidan. Namun demikian sebagian besar Nakes tersebut yang terkena virus Corona sudah dinyatakan sembuh. Terbaru kalangan Nakes yang terkonfirmasi positif Covid adalah dokter Puskesmas Mlandingan. Satgas Covid-19 bahkan menutup operasional Puskes-

mas ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) hingga 30 Oktober 2020 lalu. Juru bicara Satgas Dadang Aries Bintoro mengatakan, sesuai data yang ada di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Situbondo, dari 82 Nakes terkonfirmasi Covid-19 sebagian besar adalah perawat

dan bidan. Semuanya, lanjutnya, berjumlah sebanyak 61 orang. “Untuk nakes lain ada 14 orang dokter yang juga terkonfirmasi Covid-19,” ujar pria yang juga menjabat Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian (Kominfosan) Kabupaten Situbondo itu. Dadang kembali menuturkan, kini sebagian besar nakes yang terpapar Covid adalah OTG (Orang Dengan Tanpa Gejala). Selama proses penyembuhan, urainya,

sebagian besar dari mereka melakukan isolasi mandiri atau di isolasi di gedung observasi yang disiapkan Pemerintah. “Untuk pasien Covid OTG sudah ada protapnya. Kalau rumahnya layak bisa di isolasi mandiri atau dikirim ke gedung observasi,” ujar mantan Camat Sumbermalang itu. Dadang menegaskan, banyaknya Nakes terkonfirmasi Covid di Situbondo bukan karena dipicu kekurangan APD atau Alat Pe-

lindung Diri. Sejauh ini, terang Dadang, Satgas telah melakukan penguatan APD bagi nakes yang berada digarda terdepan penanganan Covid-19. “Mereka para Nakes itu terkena Covid tidak berasal dari satu instansi, melainkan ada yang terkena dari rumah sakit umum dan rumah sakit swasta. Bahkan ada pula yang terpapar dari Puskesmas dan dari lingkungan rumahnya sendiri,” ujar Dadang. Mantan Sekcam Panarukan itu kembali menyebut-

kan, kini jumlah total pasien Covid-19 di Situbondo mencapai 698 orang. Jumlah itu terdiri dari 587 pasien sudah sembuh serta 63 pasien meninggal dunia. Saat ini pula, urai dia, masih ada 48 pasien sedang dalam perawatan. “Dari jumlah tersebut ada yang di rawat di rumah sakit sebanyak 28 orang pasien. Sisanya ada 19 pasien isolasi mandiri serta satu orang pasien di isolasi di gedung observasi,” pungkas Dadang. [awi]

Dadang Aries Bintoro

Danrem 082/ CPYJ Ikuti Pelatihan Kehumasan

Saat dilakukannya pembagian sembako kepada warga kurang mampu dan yang terdampak pandemi Covid-19.

Ihsan Kholil/Bhirawa

Kodim 0822 Bagikan Sembako Warga Terdampak Covid-19 Bondowoso, Bhirawa Kodim 0822 Bondowoso membagikan sebanyak 500 paket sembako kepada warga yang kurang mampu bahkan juga yang terdampak Covid-19, Senin (2/11), di 10 Kecamatan yang tersebar di Kota Tape ini. Dimana dimasing-masing kecamatann menerima sebanyak 50 paket sembako. Dandim 0822 Bondowoso, Letkol Inf. Jadi, S.I.P menyampaikan, bah-

wa penyaluran bantuan tersebut juga mengajak para pemuda untuk lebih peduli. Menurutnya, pemuda harus memiliki rasa terhadap sesama terutama di masa pandemi Covid-19 ini. “Kita mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan. Terutama ikhtiar, pemberian masker. Kita sosialisasi itu,” terangnya. Menurutnya, bantuan tersebut sangat selektif dan tepat sasaran. Yang

KELANA JATIM

mana dalam penyalurannya, Kodim melibatkan Polres Bondowoso, dan para donatur serta Camat setempat. Sementara itu, Camat Curahdami Dodik Siregar menjelaskan bahwa bantuan sembako tersebut sebagian juga disalurkan di Kecamatan Binakal. “Curahdami 30, yang 20 di Binakal,”lanjutnya. Akan hal itu, Dodik mengaku bahwa pihaknya sangat terbantu dalam upaya mengurangi beban masyarakat

akibat pandemi Covid-19. Ia pun berharap pandemi tersebut segera berakhir agar perekonomian masyarakat kembali pulih. “Kami berharap, pandemi wabah Covid-19 ini segera berakhir,” pungkasnya. Pantauan di lapangan, tampak dalam bakti sosial pemberian sembako kepada warga tersebut, dengan menerapkan protokol kesehatan yakni semua warga menggunakan masker. [san]

Lebih lanjut Sigit Pranowo menyampaikan , pengelolaan informasi yang transparan, cepat dan bertanggung jawab ini diharapkan dapat membangun citra dan reputasi positif terhadap institusi TIN AD . Selain itu seiring dengan adanya komitmen menghadirkan kembali pembinaan teritorial di hadapan masyarakat, maka segala keluhan dan harapan masyarakat akan dapat sesegera mungkin ditindaklanjuti. Di samping itu keterbukaan informasi publik ini akan dapat mendorong masyarakat untuk turut serta berpartisipasi secara aktif dalam pengawasan pada setiap kebijakan publik yang nantinya akan berkorelasi pada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.jelasnya Sementara itu Komandan korem 082/ CPYJ Kolonel Inf M.Dariyanto menyampaikan , maksud dan tujuan pelaksanaan pelatihan ini bahwa dengan adanya keterbukaan sekarang ini memberikan sebuah perubahan besar dalam hal penyediaan informasi bagi publik. Semakin mudahnya memperoleh informasi belakangan ini telah merubah paradigma dan sudut pandang masyarakat dalam berbagai hal. Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pembinaan teritorial yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbukanya penyelenggaraan pembinaan tetitorial untuk diawasi publik, penyelenggaraan pembinaan teritorial tersebut akan makin dapat dipertanggung jawabkan. [min]

Rusaknya Jalan Perumahan Barisan Dikeluhkan Warga

Kurang 0,4 Poin, Kabupaten Mojokerto bakal Menjadi Zona Kuning Mojokerto. Bhirawa. Pjs Bupati Mojokerto Himawan Estu Bagijo, mengapresiasi kegiatan Hypnotherapy Tangguh Semeru, yang telah digelar oleh Polres Mojokerto di Hotel Ayola hari Sabtu 24 Oktober 2020 pekan lalu. Pasalnya Hypnotherapy secara daring tersebut, diikuti oleh kurang lebih 10 ribu peserta yang tersebar di 248 titik sewilayah Mojokerto. Ternyata membawa pengaruh baik dalam mendukung upaya menekan persebaran Covid-19 di tengah masyarakat.demikian dilaporkan Wakapolres Mojokerto. Kompol David Tp.kepada Pjs. Bupati Himawan EB. Di Peringgitan Pemda. Senin 2/11/20 Untuk itu Pjs Bupati Himawan Estu Bagijo, menyatakan apresiasinya atas inovasi tersebut. Menurutnya, hypnotherapy adalah salah satu upaya dalam menegakkan protokol kesehatan dalam pencegahan Covid-19, selain operasi yustisi maupun rapid test di tempat. “Ini suatu inovasi yang baik. Selama ini biasanya dengan operasi yustisi, rapid on the spot, tapi kali ini kita dengan menyentuh pikiran orang untuk bisa patuh. Karena kita yakin tiap orang punya pikiran lembut, dengan demikian bisa mudah diarahkan”, ujar Pjs Bupati Himawan [min]

Mojokerto. Bhirawa Danrem 082/CPYJ. Mojokerto. Kolonel. Inf. M. Dariyanto, bersama 185 pimpinan TNI AD. Secara virtual telah mengikuti pembukaan pelatihan kehumasan yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia. Dan acara ini dibuka oleh Direktur pendidikan Vokasi Universitas Indonesia Prof.Dr.Ir. Sigit Pranowo Hadiwardoyo, Senin (02/11). Ke 185 pimpinan TNI AD.yang menjadi peserta mengikuti pembukaan pelatihan kehumasan terdiri, para Danrem. Para Kapendam dan para Dandim type A. Prof .Dr . Ir. Sigit Pronowo Hadiwardoyo dalam sambutannya , menyampaikan, tata kelola TNI AD yang baik tidak dapat dilepas dari prinsip-prinsip umum penyelenggaraan Pembinaan Teritorial yaitu transparansi, partisipatif dan akuntabel. Tata kelola yang baik (good governance) merupakan toll atau alat yang merupakan elemen penting guna menjamin terwujudnya kinerja di Jajaran TNI AD dalam Mensejahterakan Masyarakat . Kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan penyelenggaraan pembinaan teritorial akan dapat terwujud salah satunya melalui pelayanan publik yang baik dan berkualitas. Guna terwujudnya tujuan TNI AD di daerah maka penerapan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas merupakan keharusan dan wajib dilaksanakan. Terlebih di era keterbukaan informasi saat ini, di mana satuan Teritorial TNI AD dituntut untuk memberikan pelayanan penyediaan informasi yang transparan dan bertanggung jawab.jelas prof. Sigit.

Kondisi Jalan Perumahan Barisan Indah, RT 06, RW 08, Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang.

Sampang,Bhirawa Hampir sepuluh tahun jalan Perumahan Barisan di mulai blok S hingga blok AB, kurang lebih sepanjang 1 kilo meter, belum tersentuh perbaikan jalan, akibatnya kondisi jalan

tersebut penuh lubang dan menyisakan genangan air setiap turun hujan dan dikeluhkan warga. Berdasarkan pantauan di lokasi kondisi jalan yang rusak tersebut, berada di RT 06, RW 08, Kelurahan

Gunung Sekar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang. Kondisi jalan yang sudah padat rumah tersebut membuat para pengguna jalan harus berhati-hati saat melintas. H. Syamsul Arifin salah satu warga setempat saat ditemui di lokasi, ia mengatakan kondisi jalan yang rusak parah di lingkungan perumahan Barisan Indah ini sudan berlangsung 8 tahunan, kami sebagai warga berharap ada dinas terkait yang benar-benar turun langsung kebawah, agar setiap program perbaikan jalan sesuai metetaan lokasi riil.Senin (2/11). “Kondisi jalan yang rusak parah ini kurang lebih 1 km, termasuk jalan poros di perumahan yang menghubungkan antar blok yang ada, jadi sangat prioritas untuk dilakukan perbaikan, malah saat ini yang dilakukan perbaikan beton itu blok X akses masuk kedalam perumahan barisan, sementara jalan poros penghubungnya tidak diperbaiki, tak jarang saat ada pengendara yang melintas jatuh

dikubangan lumpur yang penuh genangan air saat turun hujan.”Ucapnya. Lanjut H. Syamsul Arifin, kondisi jalan poros Perumahan Barisan Indah ini, seperti jalan yang berada di Desa terpencil di Kabupaten Sampang, jadi siapapun yang melintas harus ekstra hati-hati dan penuh perjuangan, jadi sekali lagi kami berharap pada dinas terkait untuk melihat langsung kondisi jalan yang penuh lubang dan genangan air saat turun hujan seperti saat ini. Sementara Kepala Bidang (Kabid) Perumahan dan Pertanahan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP), Kabupaten Sampang, Roy Abdul Rokib, saat ditanya terkait jalan perumahan yang rusak parah tersebut, ia mengatakan dananya untuk jalan porosnya di Perumahan Barisan Indah tersebut, kena refocusing (pemotongan) akibat pandemi corona, dan pihaknya masih melakukan koordinasi terkait kondisi tersebut. [lis]

Anggota Koramil 0814/09 Kudu Kembali Awasi Penggunaan Masker di Bank Sejumlah anggota Koramil 0814/09 Kudu, Jombang, Serma Yuwono, Serma Anton dan Koptu Yoyok melaksanakan pemantauan dan pengawasan warga tentang penggunaan masker di salah satu bank di Desa Keboan, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang, Senin (02/11). Pengawasan yang sama juga pernah dilakukan anggota Koramil setempat di bank di Desa Tapen, Kecamatan Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang beberapa waktu yang lalu. Mereka memberikan im-

bauan yang ditujukan kepada warga yang sedang melakukan transaksi agar selalu menjaga dirinya dengan menggunakan masker saat keluar dari rumah. Selain itu, mereka juga menyampaikan agar warga tetap mematuhi

protokol kesehatan dengan cara melakukan kebersihan lingkungan serta mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. “Kegiatan ini merupakan salah satu upaya dalam menghentikan laju perkembangan Covid 19. Tiada hari tanpa henti melakukan pencegahan keliling ke wilayah binaan agar warga selalu mematuhi protokol kesehatan dan terhindar dari wabah tersebut,” ungkap

Serma Yuwono. Serka Anton Marsudi menambahkan, beberapa hal sudah disampaikan pihaknya kepada warga terkait Virus Covid-19. “Yang sudah meresahkan warga di dunia, khususnya kecamatan Kudu yang merupakan pertanggung jawaban kewilayahan oleh Koramil 0814/09 Kudu,” tambah Serka Anton Marsudi. Sementara itu, Komandan Koramil (Danramil) 0814/

09 Kudu, Jombang, Kapten Inf Ngatari menyampaikan agar anggotanya tetap melaksanakan tugas dengan tulus dan ikhlas. “Para Babinsa dalam melakukan imbauan ke warga untuk memutus rantai penyebaran virus tersebut. Namun tetap waspada jangan mengabaikan protokol kesehatan pada diri sendiri, selalu jaga diri selama pelaksanaan di lapangan,” tandas Kapten Inf Ngatari. [rif]

arif yulianto/bhirawa

Sejumlah anggota Koramil 0814/09 Kudu, Jombang tengah mengawasi penggunaan masker di salah satu bank, Senin (02/11).


EKONOMI Oktober, Jawa Timur Deflasi 0,02 Persen Selasa Pon, 3 Nopember 2020

Halaman 10

Pemprov, Bhirawa Pemantauan terhadap perubahan harga selama bulan Oktober 2020 di delapan kota IHK Jawa Timur, terjadi penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK) atau deflasi sebesar 0,02 persen yaitu dari 103,96 pada bulan September 2020 menjadi 103,94 pada bulan Oktober 2020. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, Dadang Hardiwan mengatakan, penghitungan angka inflasi di delapan kota IHK di Jawa Timur selama Oktober 2020, empat kota mengalami inflasi dan empat kota mengalami deflasi. Kota yang mengalami inflasi yaitu Probolinggo sebesar 0,15 persen, kemudian diikuti Madiun sebesar 0,11 persen, Banyuwangi sebesar 0,07 persen, dan Jember sebesar 0,01 persen. Sedangkan kota yang mengalami deflasi yaitu Sumenep sebesar 0,07 persen, kemudian di-

ikuti Malang sebesar 0,06 persen, Kediri sebesar 0,05 persen, dan Surabaya sebesar 0,02 persen. Dikatakannya, jika dibandingkan tingkat inflasi tahun kalender (Januari - Oktober) 2020 di 8 kota IHK Jawa Timur, sampai dengan bulan Oktober 2020 Jember merupakan kota dengan inflasi tahun kalender tertinggi yaitu mencapai 1,27 persen. “Sedangkan kota yang mengalami inflasi tahun kalender terendah adalah Surabaya yang mengalami inflasi sebesar 0,62 persen,” tambahnya. Apabila dilakukan pengamatan

Dadang Hardiwan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur

terhadap sepuluh komoditas yang menjadi penyumbang utama terjadinya deflasi di masing-masing kota IHK di Jawa Timur, maka dapat dilihat dari komoditas emas perhiasan menjadi penyumbang utama terjadinya deflasi di semua kota IHK di Jawa Timur. “Selanjutnya untuk

komoditas mangga dan komoditas daging ayam ras juga menjadi penyumbang utama terjadinya deflasi yang berada di Jember, Malang, dan Surabaya,” ujarnya. Sedangkan apabila dilakukan pengamatan terhadap sepuluh komoditas yang menjadi penghambat utama terjadinya deflasi di masingmasing kota IHK Jawa Timur, maka dapat dilihat dari komoditas bawang merah dan cabai merah menjadi penghambat utama terjadinya deflasi di semua kota IHK di Jawa Timur. Komoditas minyak goreng menjadi penghambat utama terjadinya deflasi di hampirseluruh kota di Jawa Timur kecuali di Banyuwangi, Komoditas cabai rawit menjadi penghambat utama terjadinya deflasi di hampir seluruh kota di Jawa Timur kecuali di Madiun dan Surabaya.

Harga Buah Anjlok Sementara itu, Kota Malang juga kembali mengalami deflasi di bulan Oktober 2020, yakni sebesar 0,06 persen. Penurunan harga komoditas buah menjadi penyebab utama deflasi di kota pendidikan. Dari 10 komoditas penyumbang deflasi, enam komoditas diantaranya penurunan harga buah. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang, Sunaryo mengungkapkan, 10 komoditas penyumbang deflasi yakni penurunan harga buah mangga sebesar 14,16 persen, daging ayam ras turun sebesar 1,89 persen, alpukat 14,46 persen, emas 1,38 persen, buah pir 14,81 persen, gula pasir 4,16 persen, buah naga 9,89 persen, telur ayam ras 1,79 persen, dan penurunan harga buah anggur sebesar 10,79 persen.

Kepala BPS Malang,kata Sunaryo, Senin (2/11) kemarin mengutarakan, Berdasarkan kelompok pengeluaran, makanan, minuman dan tembakau menyumbang deflasi Kota Malang dengan andil -042 persen, andil terbanyak harga turunnya harga buah-buahan dan daging ayam ras. “Kelompok ini yang paling tinggi dibandingkan kelompok yang lainnya,” kata Sunaryo. Sementara untuk komoditas penghambat deflasi atau turut andil dalam angka inflasi meliputi kenaikan tarif angkutan udara sebesar 2,49 persen, cabai merah 41.71 persen, bawang merah 9,68 persen, cabai rawit 11,53 persen, tarif kendaraan roda dua online 4,71 persen, kelengkeng 11,95 persen, pisang 1,64 persen, parfum 1,42 persen, minuman ringan 4,76 persen, dan minyak goreng 6,53 persen.[rac,mut]

BURSA EKONOMI Penandata nganan Kerja Sama Amatil X Yummy Corp.

Amatil X Berinvestasi pada StartUp Cloud Kitchen Yummy Corp Surabaya, Bhirawa Coca-Cola Amatil telah mengumumkan investasi terbaru platform modal ventura Amatil X kepada start-up Indonesia, Yummy Corp sebagai bagian dari penggalangan modal Seri B senilai 12 juta dollar AS. Presiden Direktur Coca-Cola Amatil Indonesia, Kadir Gunduz mengungkapkan investasi Amatil X di Yummy Corp akan mendukung strategi bisnis CocaCola Amatil Indonesia yang lebih luas sebagai pemasok minuman terdepan di kanal pengiriman makanan yang sedang berkembang pesat di Indonesia. “Kebiasaan konsumen telah berubah dengan cepat sejak tindakan darurat diterapkan pada pertengahan Maret untuk memperlambat penyebaran COVID-19, hal ini mendorong peritel untuk memperkenalkan cara baru berinteraksi dengan pelanggan,” terangnya, Senin (2/11). Kadir Gunduz menambahkan saat ini konsumen semakin beralih ke layanan pengiriman makanan dan minuman di Indonesia, mendorong pertumbuhan yang cepat dalam pasar ini. Dan Gunduz pertama kali bertemu Yummy Corp pada Oktober tahun lalu dan terkesan dengan pertumbuhan perusahaan yang begitu cepat. “Kami senang dapat mendukung Yummy Corp dalam meningkatkan skala bisnisnya dengan memanfaatkan setiap peluang di pasar,” katanya. “Dengan lebih seringnya konsumen mengakses makanan dan minuman secara online, tim kami akan bekerja sama untuk menyediakan minuman yang tepat dengan pesanan makanan konsumen,” jelasnya.[riq]

KEHILANGAN TUBAN HILANG STNK, S-6594-FD.An.Ramelan, Kel Sukolilo RT 001/003,Kec Tuban, Kab Tuban No. 7507/IMB/BI-IV/2020

TULUNGAGUNG HILANG STNK, AG 6276 RCO, Honda, th. 2014, Hitam, a/n. Sri Wulandari, Dsn. Sadar RT 03/02, Ds. Bendiljati Wetan, Sumbergempol – T.Agung No. 7508/IMB/BI-IV/2020 HILANG STNK, AG 2795 RAG, Honda, th. 2013, Merah, a/n. FarchatuRachmawati, Dsn. Darungan RT 03/06 Ds. Kepuhrejo, Ngantru – T.Agung No. 7509/IMB/BI-IV/2020 HILANG STNK, AG 6215 RDL, a/n. Sarju, RT 5/2 Ds. Rejoagung Kedungwaru – T.Agung No. 7510/IMB/BI-IV/2020 HILANG STNK, AG 2064 RDQ, a/n. Wiwi Wijanarsih SP.d, RT 6/1 Ds. Bungur, Karangrejo – T.Agung No. 7511/IMB/BI-IV/2020 HILANG STNK, AG 6878 RBJ, a/n. Agus Setiawan, Lk 6 RT 03 RW 09, Ds. Gilang, Ngunut – T.Agung No. 7512/IMB/BI-IV/2020 BOJONEGORO HILANG STNK, nopol S 2520 BX, a/n Berlian Dwi Cahaya Akbar, Perumda Blok F-8 RT 25/07, Ds Sumbang, Kec/Kab Bojonegoro No. 7513/IMB/BI-IV/2020

sawawi/bhirawa

Bupati Dadang Wigiarto didampingi Plt Kepala DKP Kabupaten Situbondo Sentot Sugiyono saat melaunching program gerakan makan dan tanam sayur sehat di kawasan wisata Karang Kenik.

DKP Gencarkan Gerakan Tanam dan Konsumsi Sayur Situbondo, Bhirawa Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Situbondo melaunching program Diversifikasi Pangan dan Gerakan Makan dan Tanam Sayur kemarin. Pencanangan program tersebut dipimpin langsung Bupati Situbondo Dadang Wigiarto dengan didampingi Plt Kepala DKP Kabupaten Situbondo Sentot Sugiyono. Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Situbondo dan seluruh karyawan DKP ikut ambil bagian dalam kegiatan mengkonsumsi makanan sehat tersebut.

Menurut Bupati Situbondo Dadang Wigiarto, gerakan program ini sejatinya sudah cukup lama di gencarkan di Kota Santri Situbondo. Namun tingkat keberhasilan yang ingin dicapai belum sepenuhnya tercapai dengan baik. Melihat kondisi itu, lanjut Bupati Dadang, ia bersama seluruh elemen mengajak masyarakat untuk mensukseskan gerakan makan dan tanam sayur. “Ya gerakan membiasakan masyarakat memakan dan menanam sayur harus terus digenjot sejak saat ini,” ujar Bupati Dadang. Masih kata Bupati Dadang, agar pro-

gram tersebut berhasil dengan sukses Pemkab Situbondo melalui DKP akan memulai dengan cara mendorong masyarakat untuk menanam aneka jenis tanaman sayuran. Bahkan, Bupati Dadang bersama DKP Kabupaten Situbondo terus mengajak masyarakat untuk menghindari jenis makanan instan dan kembali makanan sayuran sebagai bahan konsumsi rumah tangga. “Konsumsilah makanan sehat dan alami seperti sayuran,” ulas Bupati dua periode itu. Bupati Dadang Wigiarto kembali menegaskan, agar program tepat sasaran pemerintah akan meminta dukun-

Prudential Indonesia Wujudkan Masyarakat yang Lebih Sehat dan Sejahtera Surabaya, Bhirawa Selama 25 tahun, PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) setia mendampingi sekaligus melindungi masyarakat Indonesia di setiap tahap kehidupan mereka melalui berbagai inovasi. Di puncak perayaan ulang tahun ‘Selebrasi Sepenuh Hati PRU25’, Prudential Indonesia memaparkan perjalanan serta berbagai kontribusinya dalam membantu membangun bangsa. “Selama 25 tahun, Prudential Indonesia senantiasa fokus mendengarkan, memahami dan menjawab kebutuhan masyarakat melalui solusi perlindungan asuransi jiwa yang komprehensif. Kami juga terus berakselerasi

mengikuti kemajuan teknologi untuk menghadirkan pengalaman terbaik bagi nasabah melalui layanan inovatif bernilai tambah,” mengungkapkan President Director Prudential Indonesia, Jens Reisch, Senin (2/11). Prudential Indonesia mengawali perjalanannya hanya dengan 48 staf, sekitar 250 tenaga pemasar dan lebih dari 2.500 nasabah. Pada 1998 hingga 2000, Prudential Indonesia menjadi salah satu pionir produk asuransi jiwa yang meluncurkan produk unit link dan menawarkan manfaat ganda berupa perlindungan asuransi sekaligus investasi kepada masyarakat Indonesia melalui produk legendarisn-

ya, PRULink Investor Account dan PRULink Assurance Account. PRULink Assurance Account menjadi produk asuransi jiwa yang paling banyak dimiliki oleh nasabah Prudential Indonesia hingga kini, dan kemudian bertransformasi menjadi PRULink Generasi Baru dan PRULink Generasi Baru Syariah di 2018, menawarkan lebih banyak manfaat bagi nasabah. Prudential Indonesia juga terus berkontribusi mendorong perekonomian nasional dengan proaktif mengembangkan bisnis, termasuk upaya meningkatkan ekonomi syariah Indonesia dengan meluncurkan PRUSyariah pada 2007.[riq]

gan pihak kultur sehingga kebiasaan keanekaragaman pangan menjadi prilaku.”Kami sebenarnya sangat prihatin, karena kini anak anak tidak suka dengan makan sayur. Justeru mereka lebih suka dengan makanan instan yang tidak sehat. Namun mereka tidak bisa disalahkan, karena dalam rumah tangga, orang mencari yang paling sederhana,” katanya. Sementara itu Plt Kepala DKP Kabupaten Situbondo Sentot Sugiyono menimpali dalam kegiatan kampanye diversifikasi pangan serta pencanangan gerakan makan dan tanam sayur mengangkat tema, “Membangun kemandirian pangan di masa pandemi Covid-19”. Untuk itu, Sentot ingin melalui kegiatan tersebut, bisa terbentuk kesadaran masyarakat untuk gemar dengan menu sayuran. “Terutama di dalam lingkungan rumah tangga sendiri,” ujarnya. Sentot menuturkan, gerakan makan dan tanam sayur, ditargetkan dapat terwujud dengan baik dalam waktu dekat ini. Untuk itu, Dinas Ketahanan Pangan akan bersinergi dengan jajaran terkait. Sentot yakin dengan menjalin sinergi dengan OPD terkait seperti dengan Dinas Sosial (Dinsos) guna mendukung bantuan pangan non-tunai, akan membantu suksesnya program tersebut. “Kami juga membutuhkan adanya dukungan pasar. Selain itu masyarakat bisa menanam di setiap pekarangan dirumah. Bisa menanam aneka sayuran sehingga dapat memenuhi kebutuhan sendiri,” pungkas Sentot.[awi]

Pemkot Beri Fasilitas Penyelamatan Hasil Panen Petani Buah dan Sayur Sebagai salah satu sentra pertanian sayur dan buah, tak jarang Kota Batu memiliki hasil panen melimpah ketika terjadi panen raya. Untuk itu dibutuhkan tempat khusus untuk menampung hasil panen ini agar bisa bertahan lebih lama dan tidak mudah membusuk. Dan penyediaan fasilitas ini akan dilaksanakan dalam program pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19. Oleh : Anas Bachtiar, Kota Batu

Dalam upaya pemulihan ekonomi ini Pemkot Batu melalui Dinas Pertanian (Dispertan) akan menyediakan dua tempat penyimpanan hasil panen petani dalam bentuk cold storage. Satu tempat akan ditempatkan di Desa Sumber Brantas, dan satu tempat lagi di Desa Pendem. “Cold storage ini merupakan tempat yang dirancang khusus dengan ukuran suhu dingin sehingga dapat membuat ha-

sil panen pertanian bisa bertahan lama. Pengadaan tempat ini bertujuan untuk mempertahankan kesegaran hasil pertanian,” ujar Kepala Dispertan Kota Batu, Sugeng Pramono, Senin (2/11). Dengan pembangunan dua cold storage ini juga bertujuan untuk menyimpan hasil produk pertanian petani ketika harga rendah akibat panen raya. Ketika harga berangsur normal, hasil panen ini masih bisa dijual

dalam keadaan masih segar. Untuk pengadaan ini, Pemkot telah menyediakan anggaran sebesar Rp 10 miliar pada APBD 2021. Diharapkan program ini bisa dimasukkan dalam program pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19. Jika hal ini bisa dilakukan maka dengan otomatis pembangunan cold storage bisa direalisasikan lebih cepat. Terkait penentuan tempat, Sugeng menjelaskan bahwa pihaknya membuat metode ketersediaan tempat di bagian hulu dan bagian hilr. Desa Sumber Brantas merupakan bagian hulu Kota Batu yang sekaligus menjadi sentra pertanian di kota ini. Berbagai hasil pertanian dipanen di desa yang berada di ujung utara Kota Batu itu. Kemudian Desa Pendem Kecamatan Junrejo merupakan bagian hilir Kota Batu yang wilayahnya berada

dekat dengan pasar sekaligus berbatasan dengan Kabupaten Malang dan Kota Malang,” jelas Sugeng. Di sisi lain, saat ini ada 10 program prioritas lain yang dicanangkan Walikota Batu, Dewanti Rumpoko dalam lima tahun masa kepemimpinannya. Antara lain, revitalisasi pasar tradisional, revitalisasi GOR Ganesha, peningkatan pengembangan infrastruktur jalan, penataan kawasan paralayang berstandar internasional. “Selain itu juga ada program pembangunan SDN Sumberbrantas dan SMPN 7 di Kecamatan Junrejo,”ujar Kepala Bappelitbangda Kota Batu, Susetya Herawan. Namun 10 program prioritas ini mayoritas belum bisa di wujudkan di tahun anggaran 2020. Karena pada tahun depan program ini baru masuk tahap perencanaan detail engineering atau DED.[nas]

Dengan adanya fasilitas cold storage para petani sayur tidak perlu khawatir lagi saat hasil panennya berada dalam kondisi harga anjlok.


SAMBUNGAN

Selasa Pon, 3 November 2020

Halaman 11

BPBD Jatim Pastikan Logistik Aman di Daerah Terdampak Bencana

Sambungan hal 1 “Logistik yang ada di Provinsi sudah kita distribusikan ke BPBD Kabupaten/Kota, supaya langsung menyasar ke lokasi sasaran. Sehingga apabila terjadi bencana di daerah, maka Provinsi tidak perlu lagi harus segera melakukan dan membawa logistik. Tapi dicukupi dulu oleh Kabupaten/Kota yang sudah kita siapkan logistik di gudang-gudang logistik di BPBD setempat,” kata Plt Kalaksa BPBD Jatim, Yanuar Rachmadi melalui Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Jatim, Sriyono, Senin (2/11). Pihaknya menjelaskan, pembagian logistik ini dengan rincian 70% logistik berada di Kabupaten dan 30% ada di Provinsi. Diakuinya memang terdapat longsor di Kabupaten Situbondo dan banjir di Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Pasuruan. Namun dari tiga Kabupaten itu belum ada yang mengajukan penambahan logistik, dan bisa dikatakan logistik terpenuhi (aman). Sistem dari BPBD Provinsi, sambung Sriyono, yakni mendekatkan logistik ke titik terjadinya bencana. Karena bila terjadi bencana pasti akan dita­ ngani secara langsung oleh BPBD Kabupaten/Kota. Sehingga logistik pun sudah kita siapkan di BPBD Kabupaten/Kota se Jatim. Apabila kekurangan logistik, Kabupaten akan mengajukan lagi ke Provinsi. “Semua logistik di Kabupaten/Kota masih aman tercukupi. Karena logistik baru kita kirim (distribusikan) dan saat ini baru sebagian digunakan. Sebab saat kekeringan, kemungkinan logistik tidak begitu diserap dan tidak begitu dipakai, karena kekeringan sifatnya hanya membutuhkan air bersih saja dan logistik yang lainnya belum,” jelasnya. Terkait banjir di Kabupaten Pasuruan, Sriyono menegaskan, Tim TRC BPBD Kabupaten Pasuruan sudah dilokasi untuk asesment awal. Dan melakukan koordinasi dengan perangkat Desa setempat. Begitu juga untuk logistik, pihaknya mengaku ketersediaan logistik di Kabupaten pasuruan sudah terpenuhi. “Alhamdulillah, untuk Kabupaten Pasuruan sudah berangsur-angsur mulai surut. Meski masih ada genangan di Kecematan Gempol dan Kecamatan Beji, dengan ketinggian 30 sampai 40 cm. Tim TRC BPBD terus melakukan pengurasan genangan dengan pompa yang sudah stand by sejak awal genangan. Bahkan hari ini (kemarin) didatangkan kembali pompa dan perahu karet,” pungkasnya. Berdasarkan data dari BPBD, hingga Senin (2/11) genangan masih terjadi di Kecamatan Gempol dan Kecamatan Beji. Untuk Kecamatan Gempol terdapat 5 Desa yang masih terjadi genangan dengan ketinggian air 30-40 cm. Kemudian di Kecamatan Beji terdapat 3 Desa yang masih terjadi genangan dengan ketinggian air 50-70 cm. [bed]

Dewan Minta Wali Kota Risma Patuhi Teguran Mendagri

l

Kendaraan menerobos banjir akibat hujan deras di kawasan jalan raya Gempol, Pasuruan, Jatim, Senin (2/11).

antara

6.379 KK di Pasuruan Terdampak Banjir

Surabaya, Bhirawa Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 6.379 kepala keluarga di Kabupaten Pasuruan Provinsi Jatim terdampak banjir akibat hujan deras yang terjadi pada Minggu (1/11) malam. “Bahkan, korban yang mengungsi di rumah kerabat masih dalam pendataan oleh Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasuruan,” ujar Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Raditya Jati dalam siaran pers yang diterima ANTARA di Surabaya, Senin (2/11). Disebutkan terdapat dua kecamatan terdampak, yakni Ke-

camatan Beji tepatnya di Desa Kedungringin, Desa Kedung Boto dan Desa Cangkring Malang serta Kecamatan Gempol tepatnya di Desa Gempol dan Desa Legok. “Rata-rata genangan air berkisar antara 20 sentimeter sampai 120 sentimeter,” ucapnya. Sesuai informasi yang dihimpun oleh Pusdalops BNPB, kejadian ini dipicu hujan dengan intensitas tinggi pada Minggu malam. Kondisi mutakhir di lokasi pada siang tadi pukul 11.30 WIB, kata dia, kendati cuaca masih mendung, namun banjir berangsur surut di beberapa titik dengan tinggi muka air sekitar 10 cm hingga 70 cm. Selain itu, TRC BPBD Kabupaten Pasuruan juga telah melakukan

upaya dengan kaji cepat dan berkoordinasi terhadap instansi terkait bersama tim gabungan untuk mengevakuasi korban. “Bersama instansi terkait juga telah mendistribusikan bantuan logistik kepada korban yang terdampak dari peristiwa banjir tersebut,” katanya. Sementara itu, melalui kajian InaRISK BNPB, wilayah Kabupaten Pasuruan memang memiliki kajian bahaya sedang hingga tinggi untuk bencana banjir dengan luas bahaya lebih dari 32 ribu hektare. Sedangkan melalui kajian risikonya, lanjut dia, sebanyak 597 ribu jiwa yang tersebar di 21 kecamatan terpapar bencana banjir di wilayah administrasi Kabupaten Pasuruan. [ant]

Pemutihan PKB Berikan Pendapatan Daerah Rp 179,160 Miliar

Pelanggaran Netralitas ASN Pemprov Selesai Ditangani

l

gan PNS agar tidak terkooptasi dengan berbagai kepentingan politik calon kepala daerah, termasuk melindungi kepala daerah agar tidak melanggar hukum. Rudiarto mengakui, tindak lanjut rekomendasi KASN memang belum optimal. Hal tersebut berdasarkan data pelanggaran ASN sebanyak 737orang yang dilaporak dan 523 di antaranya telah mendapat rekomendasi KASN. Namun, proses tindak lanjut rekomendasi tersebut baru mencapai 273 ASN. Di Jatim sendiri tercatat ada 42 pelanggaran netralitas ASN yang tersebar di 14 instansi Pemkab, Pemkot dan Pemprov. Dari 14 daerah tersebut, Kabupaten Kediri

Sambungan hal 1 adalah 12.448 unit terdiri atas kendaraan roda dua (R2) 2.749 Kendaraan dan kendaraan roda empat (R4) 9.699 Kendaraan. “Kendaraan yang masuk ke Jatim ini menjadi potensi baru PAD sektor PKB, akan kita gali terus hingga bisa menambah target PAD, “ jelasnya. Potensi ini, lanjut Yasin terpantau dari jumlah sementara kendaraan masuk yang melakukan daftar ulang melalui Marketplace dan PPOB. Dari tanggal 1 September s/31 Oktober 2020 terpantau jumlah Obyek yang melakukan daftar ulang 128.147 Kendaraan, hingga Potensi pajak mencapai Rp. 61.454.264.600. [gat,tam]

Kemudahan untuk IKM

Sambungan hal 1 Sudah kita tandatangani bersama. Tahun ini kita siapkan Rp5 miliar, tahun 2021 akan diusulkan Rp10 miliar,” kata Bupati Badrut, saat membuka pelatihan bagi UMKM di Hotel Berlian, Pamekasan. Dijelaskannya, anggaran sebesar Rp5 miliar akan dipinjamkan kepada UMKM cukup bayar bunga satu persen. Bunga lima persen akan ditanggung pemerintah (Pemkab Pamekasan, red). “Ini, nanti kita kerjasamakan dengan perbankan. UMKM cukup bayar Rp100.000 sebulan,” tuturnya. Langkah lainnya, lanjutnya, Pemkab Pamekasan juga melatih sekitar 2 ribu calon wirausaha baru. Pelatihan ini bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan dan Balai Latihan Kerja (BLK). “Pada 2021 nanti kami akan melatih sebanyak 2.500 wirausaha baru,” katanya. Menurut dia, para calon wirausaha muda setelah dibekali ilmu dan mereka menguasai, pemerintah akan bantu perizinan agar bisa mengakses modal dan akan bantu peralatan. Pembangun ekonomi, katanya, mendorong pertumbuhan UMKM dan pelatihan bagi wirausaha baru merupakan janji politik pasangan Baddrut Tamam dan Raja’e di pilkada 2018. Pasangan muda yang punya cita-cita mencerdaskan dan mensejahterakan masyarakat Pamekasan, berkeinginan produk kerajinan ada di setiap desa melalui program Desa Tematik. “Alhamdulillah, sekarang perajin songkol (kopiah, red), sandal, sepatu dan produk lainnya. Ini mejadi harapan saya dengan Pak Raja’e, agar kebutuhan anak sekolahan dan warga Pamekasan dari karya lokal,” tegasnya. Bupati Badrut mengajak kepada peserta supaya bersungguh-sungguh mengikuti pelatihan diselenggarakan BPWS. Bagaimana mengkemas dan memasarkan produk-produk yang dihasilkan. “Pada 2021 nanti kami akan membangun Miramall, semacam supermarket yang akan menjual produk lokal Pamekasan,” jelasnya. “Kami akan bekerjasama dengan toko modern yang sudah ada. Untuk mendukung 20 persen produk lokal masuk supermarket. Pemkab sudah tidak memberi izin toko modern, apabila ada 20 persen produk IKM. Ya, itu syarat baru kita beri izin,” ungkapnya. Mendukung produk olahan, Pemkab Pamekasan juga akan membuatkan sertifikat halal dengan bekerjasama BPOM dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). “Saya ingin daya beli bagus, kesehatan bagus, kesejahteraan keluarga bagus, realisasi pendidikan pasti bagus. Sudah makmur maka kualitas hidup semakin bagus,” ujar mantan anggota DPRD Jatim ini. [din]

l

l

Sambungan hal 1

menempati posisi tertinggi di Jatim dan ketiga secara nasional tingkat pelanggaran netralitas tertinggi sebanyak 21 kasus. Sebelumnya, Kepala BKD Jatim Nurkholis juga menegaskan, Gubernur Khofifah telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi KASN terkait pelanggaran netralitas PNS. Pertama ialah pelanggaran mantan Kepala Bakorwil Pamekasan Fattah Jasin yang kini maju sebagai Calon Bupati Sumenep. Kedua, pelanggaran netralitas oleh mantan Kepala Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jatim Setiajit yang kini maju sebagai Calon Bupati Tuban. “Keduanya kita proses untuk dijatuhi sanksi. Namun pada saat proses pemeriksaan terhadap yang

bersangkutan, keduanya kemudian mengajukan pengunduran diri dari statusnya sebagai ASN,” jelas Nurkholis, Minggu (1/11). Selanjutnya untuk rekomendasi ketiga ialah mantan Kasie SMA Caband di Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim di Bangkalan Firmansyah Ali. Dia diduga telah melakukan pelanggaran netralitas ASN dalam kontestasi di Pilwali Kota Surabaya. Karena itu, KASN memberikan rekomendasi agar yang bersangkutan dijatuhi sanksi hukuman. “Kita sudah menjatuhkan sanksi disiplin terhadap yang bersangkutan dengan meminta maaf secara terbuka. Yaitu lewat media sosial selama 14 hari berturut-turut,” pungkas Nurkholis.[tam]

Wali Kota Risma Tiga Kali Mangkir Panggilan Bawaslu l

Sambungan hal 1

akan kami konsultasikan. Karena kami kan tidak ada upaya yang lain, kami mengundang secara patut,” jelasnya. Usman juga menambahkan meskipun Bawaslu Surabaya merupakan lembaga Ad Hoc seharusnya bisa saling menghormati. “Sebenarnya persoalan di sini kalau beliau tidak hadir harus konfirmasi. Yang kedua, meskipun beliau ada kesibukan tugas dan fungsi sebagai kepala daerah, bisa diwakilkan kuasa hukum atau perwakilan dari manapun,” imbuh dia. Diberitakan sebelumnya Wali Kota Risma diduga memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan partai. Dia diketahui membolos sebagai wali kota demi memberi dukungan kepada paslon Eri

Cahyadi dan Armuji. Sementara itu Pemkot Surabaya melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menindaklanjuti surat rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Surat tertanggal 15 April 2020 itu, tentang rekomendasi penjatuhan sanksi disiplin kepada salah satu ASN yang diduga melakukan pelanggaran netralitas dalam Pilkada yang terjadi di luar wilayah Surabaya. Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya, Febriadhitya Prajatara mengatakan, surat dari KASN tertanggal 15 April 2020 itu diterima pemkot tanggal 8 Mei 2020. Kemudian, ditindaklanjuti pada tanggal 19 Juni 2020 dengan mengirimkan surat balasan kepada KASN terkait permohonan laporan data-data bukti pendukung terkait adanya dugaan pelanggaran

ASN. “Sejak menerima surat dari KASN, kita langsung menindaklanjuti dan mengajukan surat permohonan balasan kepada KSAN tanggal 19 Juni 2020 sebagai dasar pertimbangan kami untuk melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi,” kata Febriadhitya di kantornya, Senin (2/11). Namun, kata Febriadhitya, hingga hari ini pihaknya mengaku belum menerima surat balasan dari KASN terkait pengajuan data laporan bukti pendukung adanya dugaan pelanggaran itu. Karena, untuk menjatuhkan sanksi disiplin kepada ASN harus dilakukan dengan prinsip keberimbangan serta mengutamakan azas kehatihatian. Hal itu telah diatur dalam PP (Peraturan Pemerintah) 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai. [dre,iib]

l Sambungan hal 1 rekomendasi untuk menertibkan para ASN tersebut. Wakil Ketua DPRD Surabaya, Laila Mufidah mengatakan, sudah bukan rahasia lagi bahwa banyak ASN yang terlibat politik praktis. Untuk itu, kata dia, Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini hendaknya jangan berpura-pura tidak tahu dan segera melaksanakan rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). “Pemkot punya waktu tiga hari, segera laksanakan rekom KASN, jangan sampai teguran Mendagri berlanjut jadi sanksi yang tambah merugikan jajaran ASN dan tentunya menggangu layanan publik,” tegas Wakil Ketua DPRD Surabaya, Laila Mufidah, Senin (2/11). Memang, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melayangkan teguran pada 67 kepala daerah di Indonesia karena tidak melaksanakan rekomendasi KASN terkait netralitas ASN dalam Pilkada 2020. Teguran Mendagri Tito Karnavian ini, lanjut Laila menjadi tanda bahwa memang ada ASN Pemkot Surabaya yang telah mendapatkan penetapan melanggar azas netralitas ASN dalam pilkada. “Teguran Mendagri dan rekomendasi KASN itu bukti adanya pegawai Pemkot Surabaya telah melanggar sikap netral dalam Pilkada. Harusnya Wali kota segera menjatuhkan sanksi tanpa pandang siapa,” kata legislator asal PKB ini. Laila juga mengambil perbandingan dengan sikap Pemerintah Provinsi Jatim yang segera melaksanakan rekom KASN beberapa jam setelah teguran Mendagri. “Wali kota bisa berkaca pada tindakan Gubernur Jatim yang segera melaksanakan rekom KASN yang bahkan menimpa dua eks pejabat eselon 2 dan satu pejabat eselon 3, masak Surabaya tidak bisa ,” tuturnya. Kritik tajam juga dilontarkan Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Pratiwi Ayu Kresna. Dia memprediksi teguran Mendagri tidak akan mempan. Bahkan cenderung dihiraukan Wali kota Risma. ‘’Mungkin merasa dirinya penguasa jadi ya gak akan dihiraukan panggilan siapapun kecuali Bu Mega yang panggil,’’ ujar Ayu. Menyikapi ketidakhadiran Risma tiap kali dipanggil Bawaslu untuk dimintai klarifikasi. Ayu mengatakan, hal itu menjadi contoh buruk seorang pimpinan yang tidak menghargai lembaga lain. ‘’Seharusnya ya hadirlah, jangan sombong nanti takabur dan Allah SWT yang akan memberi teguran lebih dahsyat loh,’’ ujar Ayu ketika dimintai tanggap­ annya. Menurutnya, dengan gaya kepemimpinan Risma yang kerap meremehkan aturan, bertentangan dengan slogan kampanye pasangan calon yang didukungnya. ‘’Kalau gaya dan sifat beliau seperti itu, apa mungkin akan slogan meneruskan kebaikan yang dibuat taglonnya dapat diterima masyarakat, kebaikan yang mana yang akan dilanjutkan ya. Sebab penerusnya juga pasti akan bersikap seperti ini,’’ ujar dia. Ayu dan sejumlah anggota dewan bahkan merasa heran dengan sikap Wali Kota yang seperti itu. Bahkan hal ini juga sudah menjangkiti ASN di bawahnya. ‘’Anehnya sampai ke bawah pun kalau kami tegur atas hal-hal tersebut (ketidak netralan ASN dalam Pilkada) malah nengadukan ke Ketua Dewan kan aneh banget, sudah bagus kami menegurnya melalui telephone tidak kami hearingkan, lah kok malah kami-kami harus disalahkan atas teguran tersebut, lucu banget,’’ ujarnya. [dre]

Buruh Jatim Tolak Omnibus Law dan UMP l

Sambungan hal 1

kan selama aksi. “Kami menuntut Khofifah (Gubernur Jatim) untuk menaikkan upah buruh Jatim yang masih rendah. Kami juga menuntut Presiden Jokowi segera menerbitkan Perppu membatalkan Omnibus Law. Sebab 2 periode, Jokowi hanya membuat sengsara rakyat dan buruh,” teriak salah seorang orator buruh. Usai sekitar 1 jam berorasi, massa buruh melalui sejumlah perwakilannya diterima dan dipersilakan masuk ke gedung DPRD Jatim. Rencananya, mereka akan beraudiensi dengan sejumlah anggota dewan, mengenai UMP dan Perppu Omnibus Law. Meski ada buruh demo, arus lalu lintas di Jalan Indrapura tampak relatif lancar. Sebab, massa buruh yang tidak terlalu banyak hanya menempati setengah badan jalan, yang dipisah dengan water barrier. Demo mendapat pengawalan yang ketat dari ratusan aparat kepolisian. Sementara area gedung DPRD Jatim dilingkari dengan kawat berduri. Sementara, Sekretaris KSPI Jatim, Jazuli mengatakan aksi demonstrasi KSPI di Jatim kali ini selain untuk menyuarakan penolakan terhadap Omnibus Law, juga untuk merespon penetapan UMP tahun 2021 yang dituangkan dalam Keputusan Gubernur Jatim yang hanya naik Rp100 ribu. Ia menegaskan DPRD Provinsi Jatim agar dapat memfasilitasi audiensi dengan Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian terkait SE Menaker tentang Penetapan Upah Minimum dan terkait penolakan buruh terhadap UU (Omnibus Law) tentang Cipta Kerja. “Kami meminta DPRD Jatim agar mendesak Gubernur untuk melakukan review terhadap Keputusan Gubernur Jatim nomor : 188/498/KPTS/013/2020 tentang Upah Minimum Provinsi Jatim Tahun 2021, karena keputusan Gubernur tersebut tidak memenuhi azaz kemanfaatan,” pungkasnya. [geh]

Sadar akan Risiko, Setengah Tahun Tetap Semangat Layani Rapid Tes dan Swab l

Sambungan hal 1

di laundry RSUD dr Iskak. Purwati membeberkan pula dalam kesehariannya di Poli Covid-19 dibantu tiga perawat lainnya untuk memaksimalkan pelayanan pemeriksaan rapid test. Sedangkan untuk swab, dibantu tim dari mikrobiologi. Sejak dibuka enam bulan lalu, lanjut Purwati, permintaan layanan pemeriksaan rapid test dan swab di Poli Covid-19 RSUD dr Iskak Tulungagung semakin tinggi. Terlebih saat ini permintaan tersebut sebagai syarat siswa

atau santri masuk sekolah (pondok pesantren) atau warga yang melakukan perjalanan ke luar kota. “Jadi sejak dibuka pada bulan Mei lalu permintaan terus meningkat. Bahkan sampai sekarang mencapai 100 orang perhari. Itu separuh yang memeriksa rapid test dan separuhnya lagi swab,” tuturnya. Soal tingkah pemohon saat menjalani rapid test, ia menyatakan masih dalam bentuk kewajaran. Semisal ada sebagian pemohon yang takut dengan jarum suntik. “Kalau ada yang takut jarum suntik

harus dibujuk agar tidak takut dan pemeriksaan dapat berjalan lancar. Sedang bagi yang saat pemeriksaan hasilnya reaktif akan dilanjutkan dengan di swab dan jika positif maka kami harus memberikan edukasi kepada keluarga serta pemohon itu untuk menjalani isolasi di Rusunawa IAIN Tulungagung,” terangnya. Hal yang sama dikatakan Kasi Pemasaran dan Informasi RSUD dr Iskak, Moh Rifai. Ia pun menyebut mayoritas pengguna layanan tes Covid-19 di rumah sakit milik Pemkab Tulungagung itu adalah mereka yang membutuhkan

keterangan sehat untuk syarat bekerja atau melamar pekerjaan, untuk kepentingan sekolah, kembali ke pondok pesantren maupun keperluan bepergian ke luar kota atau luar negeri. “Tak sedikit pula yang periksa di RSUD dr Iskak kemudian ditemukan kasus baru, sehingga pasien yang ada keluhan panas dan batuk saat di screning di fastrak langsung dibawa ke Poli Covid-19. Bagi masyarakat yang merasakan gejala sakit seperti merasa ada gejala covid bisa berinisiatif memeriksakan diri ke Poli Covid-19 di RSUD dr Iskak,” pungkasnya. [*]


Selasa Pon, 3 November 2020

PILKADA SERENTAK

Halaman 12

Langgar Zona Kampanye

Bupati Lumajang Terancam Sanksi UU Pemilu Kab Malang, Bhirawa Bupati Lumajang Thoriqul Haq yang mana telah membagi-bagikan uang kepada masyarakat diperbatasan Kabupaten Malang dengan Kabupaten Lumajang, agar mencoblos Pasangan Calon (Paslon) Bupati Malang dan Wakil Bupati Malang Nomor Urut 2 Lathifah Shohib-Didik Budi Muljono (LaDub) yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa (PK), telah mendapatkan reaksi keras dari Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Malang. Koordinator Divisi (Kordiv) Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Malang George Da Silva, Senin (2/11), kepada Bhirawa mengatakan, dukungan kepada Paslon Bupati Malang di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Malang 2020, siapa saja boleh melakukan dukungan. Karena setiap orang telah mempunyai akses dan pilihan priba-

di, dan pilihan itu tidak bisa dilarang atau itu sebagai hak azasi. "Tapi, apa yang dilakukan Bupati Lumajang Thoriqul Haq telah melanggar Undang-Undang (UU) Pemilu, karena telah melanggar zona kampanye, dan Kabupaten Malang bukan wilayahnya, yang apalagi mengajak masyarakat di wilayah perbatasan Kabupaten Malang den-

gan Kabupaten Lumajang, agar mencoblos Paslon Bupati Malang Nomor Urut 2 Lathifah-Didik," ungkapnya. Sebenarnya, tegas George, Bupati Lumajang tersebut harus tunduk dan patuh pada UU Nomor 10 Tahun

2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, serta ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang terkait dengan Pilkada. Seh-

Bupati Lumajang Thoriqul Haq (tengah) telah menyatakan dukungan pada Paslon LaDub di Pilkada Kab Malang 2020, di Kantor DPC PKB, Kec Kepanjen, Kab Malang.

ingga dirinya mengingatkan kepada Bupati Lumajang agar tidak melakukan kampanye di wilayah perbatasan antara Kabupaten Malang-Kabupaten Lumajang, seperti di wilayah Kecamatan Ampelgading, Tirtoyudo, Dampit, dan Turen. "Jika masuk pada zona kampanye di wilayah Kabupaten Malang, Bupati Lumajang harus terdaftar sebagai tim kampanye di KPU Kabupaten Malang, dan harus ada izin cuti. Dan tentunya seorang bupati sudah memahami dan mengerti larangan dalam Pilkada berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan," paparnya. George juga menyampaikan, jika pihaknya telah membatalkan kegiatan pertandingan sepak bola yang digelar Bupati Lumajang Thoriqul

Haq di wilayah Kecamatan Ampelgading. Karena dalam pertandingan antara club sepak bola Kabupaten Lumajang dengan club sepak bola Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang. Selain itu juga, Bawaslu mempermasalahkan Bupati Lumajang menghadiri Sosialisasi Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Hotel Cakra Turen, Kecamatan Turen, kabupaten setempat, pada Minggu (1/11) kemarin. "Kami akan melakukan pemanggilan kepada panitia Sosialisasi Pengawas TPS, karena telah menghadirkan Bupati Lumajang yang mana telah melanggar zona kampanye. Dan Bupati Lumajang tersebut terancam sanksi sesuai pasal 187 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016," tegasnya. [cyn]

PANGGUNG DAERAH

alimun hakim/bhirawa

Serikat Sopir Indonesia dukung Paslon Pilkada 2020 nomer urut 2 Yuhronur Efendi - KH.Abdul Rouf.

Serikat Sopir Indonesia (SSI) Siap Menangkan YES BRO Lamongan, Bhirawa Dukungan terus mengalir dari para relawan yang mempunyai ketulusan hati untuk mendukung sekaligus memenangkan Pasangan Calon nomer urut dua Yuhronur Efendi - KH.Abdul Rouf (YES BRO). Beberapa anggota yang tergabung di Serikat Supir Indonesia secara tegas mendeklarasikan diri mendukung penuh paslon YES BRO di rumah kita Jln Lamongrejo No.40, Jetis, Kec. Lamongan,Senin(2/11). Para sopir meyakini Paslon YesBro nantinya mampu menyejahterahkan kaum sopir melalui peningkatan koperasi milik mereka. "Dalam kepengurusan kami dari SSI Supir Driver jasa angkuran Margomulyo. Kami sepakat bulat untuk mendukung paslon YES BRO dalam Pilkada Lamongan. Karena Sekda turun temurun jadi Bupati. Dan insyaallah nanti yang jadi bupati adalah paslon YES BRO".ungkap Ketua SSI Mashudi. Menurut Mashudi,Keberpihakan yang sudah ditentukan itu melalui pertimbangan yang matang."Kami memilih YES BRO karena pasangan ini selaras dan bisa membawa koperasi menjadi lebih maju dan berdaya saing sehingga anggota mereka sejahtera. "kami memiliki badan hukum yang nantinya bisa koordinasi langsung sama pemerintahan Kabupaten Lamongan dalam mewujudkan kesejahteraan sopir melalui koperasi". ungkapnya. Mendapatkan dukungan yang terus mengalir tersebut, Yuhronur Efendi mengaku senang dan berkomitmen untuk memenuhi apa yang mereka harapkan. Tentu saya senang sekali atas dukungan SSI ini (serikat supir indonesia).Terima kasih atas dukungannya.Kami telah mendengarkan dan berdiskusi dengan titik temu agar nantinya anggota SSI ini mendapatkan perhatian khususnya dalam pengembangan koperasi. [aha.yit]

trie diana/bhirawa

Paslon nomer 1, Eri Cahyadi-Armudji saat membagikan makanan gratis untuk warga wilayah Surabaya selatan. Tim paslon nomer 1 ini telah menyediakan 250 porsi nasi, sayur dan lauk pauk yang diberikan kepada warga Pulo Wonokromo Surabaya, Senin (2/11). Tampak warga sangat antusias rela mengantri dan membawa piring sendiri.

Komunitas Jeep Suroboyo Kotrek Siap Menangkan Eri-Armudji Surabaya, Bhirawa Perwakilan Komunitas Jeep Suroboyo Kotrek Club (SKC) mendatangi posko pemenangan paslon nonor urut 1 Eri Cahyadi-Armuji di Jalan Indragiri 25, Sura-

baya, Senin (2/11). Mereka sepakat memberi dukungan terhadap pasangan yang diusung oleh PDI Perjuangan ini untuk melanjutkan kepemimpinan Tri Rismaharini yang sebentar lagi berakhir.

Perwakilan Komunitas Jeep Suroboyo Kotrek Club (SKC) mendatangi posko pemenangan paslon nonor urut 1 Eri Cahyadi-Armuji untuk memberikan dukungan.

"Komunitas kami ini komunitas keluarga, bukan komunitas perorangan semisal bapak-bapak saja. Tetapi kita ada istri, anak, menantu dan saudara. Makanya, kedatangan kami ke posko ini solid untuk memenangkan Pak Eri dan Pak Armuji menjadi pemimpin Kota Surabaya," ujar Abdul Majid, Ketua SKC di posko Er-Ji. Menurut Majid, tidak saja berkoordinasi dengan ratusan anggota komunitas jeep untuk bergerak dengan menjatuhkan pilihan kepada pasangan Er-Ji. Tetapi sosok Eri Cahyadi dan Armuji ini dikenal sudah cukup banyak berbuat untuk Kota Pahlawan ini. "Kota Pahlawan yang sudah baik dan maju ini, akan lebih baik lagi jika dipegang beliau-beiau. Karena apa, Pak Eri dan Pak Armuji sudah cukup berpengalaman," sambung Andreas, pembina komunitas jeep SKC ini. Ia sangat berharap, ke depannya bisa terus bersinergi untuk bisa mewadahi club jeep di Surabaya. Sebab, selama ini ia melihat sosok Armuji dikenal sangat peduli den-

gan para komunitas dari berbagai hobi. "Kami ingin terus bersinergi agar komunitas kami terwadahi. Kegiatan apapun bisa terlaksana. Makanya bentuk dukungan ini, untuk sentra kami akan menggerakkan seluruh komunitas jeep yang ada di Surabaya Barat, Timur, Utara dan Selatan untuk mendukung Pak Eri dan Pak Armuji," pungkas Abdul Majid. Terpisah, Armuji mengaku sangat berterimakasih dengan adanya dukungan dari komunitas jeep. Ke depan, ia akan lebih mengembangkan komunitas Itu yang tidak hanya sebatas hobi. Tapi lebih pada sisi kemanusiaan. "Sejak dari dulu, saya ini sudah banyak bergabung dengan berbagai komunitas dari segala hobi. Pasti nanti, komunitas ini akan kami kembangkan, dengan sasaran lebih pada kepedulian sosial. Tidak saja sebagai hobi, tapi juga membantu masyarakat yang membutuhkan," pungkas mantan Ketua DPRD Kota Surabaya ini. [iib]

Persiapkan Penyelenggaraan Pilkada Serentak di Rutan/Lapas

Kemenkumham Jatim Perjuangkan Hak Suara Warga Binaan

Kakanwil Kemenkumham Jatim, Krismono.

Surabaya, Bhirawa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Jatim memperjuangkan hak suara Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) pada Pilkada serentak 2020 Jatim. Kepala Kanwil (Kakanwil) Kemenkumham Jatim, Krismono memerintahkan jajaran Lapas dan Rutan di 19 daerah se Jatim bekerjasama dengan stakeholder terkait, dalam hal Pilkada. Hal itu diungkapkan Krismono dalam evaluasi kiner-

ja di jajarannya via teleconference, Senin (2/11). Pihaknya mengatakan bahwa Jawa Timur menjadi salah satu daerah dengan hajatan paling besar tahun ini. Sebanyak 19 dari 38 Kabupaten/Kota akan menyelenggarakan Pilkada serentak 2020. "Hak suara warha binaan sangat berarti dalam Pilkada serentak 2020 di Jatim. Saya mengimbau jajaran Rutan dan Lapas berkoordinasi dengan KPU maupun stakeholder dalam penyelengga-

raan Pilkada. Kami juga selalu menegaskan untuk menjunjung tinggi netralitas," kata Kakanwil Kemenkumham Jatim, Krismono. Krismono menjelaskan, peserta Pilkda di Jatim samgat banyak dan angka itu relatif besar. Begitu juga potensi konflik yang kemungkinan bisa terjadi. Tak heran jika aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian, TNI dan jajarannya akan all out mengamankan gelaran Pilkada serentak 2020 Jawa Timur. [bed]

GALERI KAMPANYE

Demokrat Bentuk Satgas Kawal Kemenangan Pilkada di Jatim DPP Partai Demokrat bakal menyeriusi Pilkada serentak tahun 2020. Hal ini dibuktikan dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pilkada. Mulai kemarin, Minggu (1/11/2020) Satgas Pilkada Partai berlambang Bintang Mercy ini sudah melakukan sosialisasi dan ikut turun dalam kegiatan kampanye pemenangan pasangan calon di Jawa Timur. Oleh: Gegeh Bagus Setiadi, Kota Surabaya

Irawan S Leksono, Koordinator Zona Wilayah Jawa III Satgas Pilkada Partai Demokrat mengatakan Satgas pilkada ini dibentuk ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harymurti Yudhoyono (AHY). Dalam rangka keseriusan Partai Demokrat untuk membantu monitoring sinkronisasi dan evalusasi antara struktur partai dengan pasangan calon yang diusung. Struktur itu melibatkan DPD, DPC hingga PAC termasuk Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI, DPRD Provin-

si dan DPRD Kota/kabupaten setempat. "Jadi kita ingin semuanya sinkron. Dalam satugaris untuk memenangkan paslon yang kita usung di pilkada serentak seluruh Jawa Timur tahun 2020 ini," terang Irawan, Senin (2/11/2020). Seperti diketahui, untuk Provinsi Jawa Timur tahun 2020 melaksanakan 19 pilkada. Partai Demokrat mengusung pasangan calon di 18 Pilkada dan mendukung 1 pasangan calon di Pilkada Kota Pasuruan. Maka di 18 pilkada tersebut, Satgas Pilka-

da turun melakukan sosialisasi mulai tingkat DPD hingga DPC. "Mulai kemarin (Minggu 1/11/2020, red) hingga pilkada selesai anggota Satgas menyebar ke seluruh daerah yang menggelar pilkada di Jatim," terangnya. Irawan bersama anggota Satgas Pilkada sejak hari Minggu sudah memulai menjalankan programnya. Yakni sosialisasi ke seluruh pengurus DPD Demokrat Jatim beserta anggo-

ta Fraksi Demokrat DPR dan DPRD provinsi asal Jatim. Kemudian pada Minggu malam juga ikut turun mendampingi pasangan calon Walikota Surabaya Mahfud Arifin kampanye di Kelurahan Menanggal Surabaya. "Termasuk saya turun langsung ke Surabaya bersama Cawali Mahfud Arifin dan dilanjut ke Sidoarjo dan seterusnya," tegas Irawan yang juga Sekretaris Direktur Eksekutif DPP Partai Demokrat ini. [*]

Satgas Pilkada Partai Demokrat sudah melakukan sosialisasi dan ikut turun dalam kegiatan kampanye pemenangan pasangan calon di Jawa Timur.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.