binder3sep20

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2006

HARIAN

harian_bhirawa@yahoo.com bhirawa_indragiri@yahoo.com suratkabar_harianbhirawa

IKLAN/ LANGGANAN

Surat Kabar Harian Bhirawa

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

www.harianbhirawa.co.id

Mata Rakyat Mitra Birokrat

Kamis Pahing, 3 SEPTEMBER 2020

Eri Cahyadi-Armuji Akhirnya Maju Pilwali Surabaya, Bhirawa Teka-teki rekomendasi DPP PDI Perjuangan untuk bakal calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya akhirnya terjawab. Partai berlambang kepala banteng moncong putih ini menunjuk Eri CahyadiArmudji untuk berkompetisi melawan Machfud Arifin-Mujiaman pada Pilkada serentak 2020 di Kota Pahlawan.

Pengumuman ini disampaikan Ketua DPP PDIP Bidang Politik, Puan Maharani dalam siaran daring. Seluruh jajaran DPD PDIP Jatim

pun berdiri dari tempat duduknya masing-masing. Suasana tegang terasa di kantor yang bertempat di Jalan Kendangsari, Surabaya. Putri Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekaenoputri ini pun menunjukkan amplop berwarna coklat tersegel.

“Amplop masih tersegel ya. Bismillah, ini baru saya buka nih surat rekomendasinya. Rekomendasi Kota Surabaya diberikan kepada Eri Cahyadi dengan Armuji sebagai Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota Surabaya periode 20202025. Merdeka,” kata Puan Maharani, Rabu (2/9).

Usai diumumkan surat rekomendasi ini, Puan pun meminta kepada seluruh kader PDI Perjuangan

di Kota Surabaya untuk terus semangat. Ia juga meminta untuk segera melakukan koordinasikan dan konsolidasi di seluruh jajaran partai untuk bisa kembali memenangkan kota surabaya untuk PDI Perjuangan.

Sedangkan sekjen DPP PDIP Hasto kristanto mengatakan untuk Ketua Tim Pemenangan di Pilwali Surabaya, telah ditunjuk sebagai ketua tim adalah Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul. “Nanti surat keputusan tersebut akan diserahkan kepasangan di Taman Harmoni, Keputih, Surabaya,” jelasnya.

Di ungkapkan Hasto, Taman Harmoni sangat berarti bagi PDIP. Sebab, taman tersebut sering dikunjungi oleh Ketum Megawati Soekarnoputri. “Dari tempat sampah kemudian dikelola dengan baik oleh bu Risma sehingga menjadi sebuah taman bunga yang indah dan menjadi tempat kesenangan Bu Ketum jika ke Surabaya,” jelasnya.  ke halaman 11 oky abdul sholeh/bhirawa

Bupati Kecewa OPD Tak Dukung Penegakan Perbup Covid-19 Situbondo, Bhirawa Bupati Situbondo, Dadang Wigiarto mengaku sangat kecewa dengan jajaran OPD yang tidak mendukung penegakan perbup yang mengatur tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan. Padahal keberadaan perbup ini sebagai upaya untuk pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Kota Santri Situbondo.

Kekecewaan Bupati Dadang memuncah karena di hari pertama penerapan perbup pada tanggal 1 September 2020 tidak ada aksi dari Satpol PP.

Menurut Bupati Dadang Wigiarto, keengganan penegakan perbup itu ia lihat sendiri karena sebagian besar masyarakat mengabaikan protokol kesehatan dengan tidak menggunakan masker. “Pada hari pertama saya menunggu di lapangan kok tida ada reaksi. Ketika keluar pendopo, saya sedih sekali melihat masyarakat di alun-alun Kota tidak taat menerapkan protokol kesehatan. Mereka tidak memakaimasker,” ujar Dadang Wigiarto Rabu (2/9).  ke halaman 11

Pelamar CPNS Pemprov Diimbau Isolasi Diri 14 Hari

Pasangan bakal calon Wali Kota Surabaya dan Wakil Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi (kiri)-Armuji (kanan) usai mendapat rekom DPP PDIP mencium bendera Merah Putih saat deklarasi di Taman Harmoni, Rabu (2/9).

Sebelum Ikut Tes Seleksi Kompetensi Bidang

Pemprov, Bhirawa Penetapan jadwal pelaksanaan tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) pada formasi CPNS Pemprov Jatim telah ditetapkan pada 28 September hingga 7 Oktober mendatang.

Dalam pelaksanaanya, tes berbasis Computer Assisted Test (CAT) tersebut akan menggunakan protokol kesehatan secara ketat. Bahkan, peserta

tes SKB formasi CPNS 2019 itu diminta melakukan isolasi diri sebelum mengikuti tes.

Ketentuan itu tertuang dalam surat Pengumuman Jadwal Pelaksanaan SKB Penerimaan CPNS Pemprov Jatim Formasi Tahun 2012 Nomor 810/8980/204/2020.

Dalam pengumuman tersebut dijelaskan, peserta tes dianjurkan melakukan isolasi

mandiri sebelum pelaksanaan tes dan tidak diperkenankan mampir ke tempat lain selain tempat tes. Kedua, peserta juga diwajibkan mematuhi physical distancing minimal satu meter dengan orang lain.

Peserta tes juga akan dilakukan pengecekan suhu tubuh sebelum mengijuti ujian. Bagi  ke halaman 11

Enam Hari, Command Center 112 Terima 704 Aduan Iseng

Dukung Program Jargas Rumah Tangga

Sekapuk, Desa Termiskin Berubah Menjadi Desa Miliarder

Pemkot Pasuruan terus berkomitmen mendukung penuh p r o -

Sentil

Eri Cahyadi – Armuji Akhirnya Maju Pilwali - Semoga menang Sekapuk, Desa Termiskin Berubah Menjadi Desa Miliarder - Patut dicontoh desa miskin lainnya Sabtu-Minggu, Wisatawan Serbu Bromo - Mereka kangen tamasya

Ist

BNNP Jatim menunjukkan para tersangka kasus narkoba melibatkan jaringan Lapas di Jatim, Rabu (2/9).

BNNP Jatim, Bhirawa Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jatim memusnahkan sebanyak 98,26 gram sabu yang didapat dari empat tersangka, Rabu (2/9). Selain itu BNNP juga melakukan asset tracing (pelacakan aset) terhadap perkara TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) dari para tersangka.  ke halaman 11

MITRA

gram pemerintah pusat, yakni pembangunan jaringan gas (jargas) bumi untuk rumah tangga di Kota Pasuruan.

Plt Wali Kota Pasuruan, Raharto Teno Prasetyo ST menyampaikan terima kasih dan mengucapkan rasa syukur karena Kota Pasuruan menjadi salah satu dari sembilan daerah di Indonesia yang masuk dalam pelaksanaan Raharto Teno Prasetyo ST  ke halaman 11

BNNP Jatim Lakukan Asset Tracing TPPU Jaringan Narkoba di Lapas Jatim

Layanan Command Center 112 yang memberikan layanan kepada masyarakat dalam situasi kedaruratan selama 24 jam ternyata masih banyak telepon iseng dari masyarakat.

Surabaya, Bhirawa Sangat memperihatinkan, hingga saat ini ternyata masih saja ada masyarakat yang iseng menghubungi layanan Command Center (CC) 112 dengan membuat laporan palsu. Bahkan hanya enam hari, Command Center 112 telah menerima sebanyak 704 telepon iseng.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BPB) Linmas Kota Surabaya Irvan Widyanto, mengatakan melalui Command Center 112, Pemkot Surabaya memberikan layanan kepada masyarakat dalam situasi kedaruratan apapun selama 24 jam non stop. Bahkan, ketika masyarakat menggunakan layanan itu, mereka tidak

dipungut biaya sepeserpun.

“Kami sampaikan kepada seluruh masyarakat, bahwa tidak ada biaya sepersen pun yang dikeluarkan untuk menghubungi layanan 112, jadi kalau ada kejadian kedaruratan apapun, silahkan laporkan, telpon 112,” kata Irvan di kan ke halaman 11

Gresik,Bhirawa Upaya Pemeritahan Desa (Pemdes) Sekapuk, Kecamatan Ujungpangkah menjadikan desa miliader rupanya bukan hanya isapan jempol semata. Terbukti, di bawah kepemimpinan Kepala Desa (Kades) Abdul Halim, desa yang sebelumnya mendapat predikat desa termiskin ini dalam waktu singkat berhasil membuktikan diri

sebagai desa miliader. SeIndonesia mungkin hanya Desa Sekapuk yang mempunyai mobil operasional sekelas Alphard yang belum lama dibeli.

Sebelumnya, Desa Sekapuk yang dulu dipandang sebelah mata, bahkan tak tersentuh bantuan pemerintah, kini justru menjadi desa mandiri dan berhasil menjadi Desa Mil ke halaman 11

Kiat Mendidik Anak saat Pandemi Covid-19

Orang Tua-Guru Harus Berkolaborasi, 69 Persen Wali Murid Setuju PTM Hampir sebagian besar wali murid di Kota Probolinggo setuju diberlakukan pembelajaran tatap muka (PTM). Hal ini berdasarkan hasil polling yang digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Probolinggo, terhadap respons wali murid untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Sebanyak 69 persen setuju dilakukan uji coba tatap muka. Sedangkan sisanya ada yang menolak dan abstain. Kiat mendidik anak saat pandemi, orang tua-guru harus berkolaborasi.

Wiwit Agus Pribadi, Probolinggo

Adapun pengambilan polling dilakukan di 75 SD negeri dan 118 SD swasta serta 10 SMP negeri dan 18 SMP swasta. Hasil rinciannya, untuk jenjang SD ada sekitar 19.233 wali murid yang mengikuti polling. Jumlah yang setuju tatap

muka sebanyak 13.262 wali murid (69 persen), sementara yang tidak setuju ada 5.971 (31 persen).

Sedangkan untuk SMP, ada 8.010 wali murid yang mengikuti polling. Dari jumlah tersebut, sebanyak 5.525 setuju untuk tatap muka (69 persen), dan sebanyak 2.485 yang tidak setuju atau seba-

nyak 31 persen.

“Hasil polling yang telah dilakukan beberapa waktu lalu kepada wali murid SD dan SMP sudah selesai dan telah kami laporkan kepada wali kota. Hasilnya, baik SD dan SMP menunjukkan persentase yang sama yaitu 69 persen setuju dilaksanakan pendidikan tatap muka,” ujar Moch Maskur, kepala Disdikbud Kota Probolinggo Rabu (2/9).

“Tujuan dilakukannya polling ini sesungguhnya ingin melihat sikap masyarakat terhadap pembelajaran tatap muka. Sudah kami sampaikan kepada wali kota untuk menjadi bahan pertimbangan,” tandasnya.  ke halaman 11

wiwit agus pribadi/bhirawa

Salah seorang warga Kademangan, Kota Probolinggo saat mendidik anak belajar di rumah.

EKSEKUTIF

Kamis Pahing, 3 September 2020

Halaman 2

Gelar Forum Kemitraan, Pemkot - BPJS Kesehatan Perkuat Sinergitas Kota Madiun, Bhirawa Pemerintah Kota Madiun bersama BPJS Kesehatan menyelenggarakan forum kemitraan semester II di Ruang 13 Balai Kota Madiun, Rabu (2/9). Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memantapkan sinergitas dan koordinasi antara Pemkot Madiun dan BPJS Kesehatan. Serta, membahas berbagai permasalahan yang dihadapi dan mencari solusi.

Kesempatan itu, Wali Kota Madiun, Maidi, mengimbau agar solidaritas antara Pemkot Madiun dan BPJS Kesehatan tak hanya pada urusan jaminan sosial bagi warga yang sakit saja. Tapi juga turut berpartisipasi memberantas Covid 19 dan mengatasi penyakit yang paling banyak diderita penduduk Kota Madiun. ‘’Maka saya berharap BPJS Kesehatan bisa memberikan data penyakit yang paling banyak diderita warga Kota Madiun. Ini sebagai acuan kita dalam menanggulangi penyakit di Kota Madiun,’’ kata Wali Kota Madiun, Maidi berharap.

Terkait pandemi Covid 19, Wali Kota Maidi juga meminta peran aktif BPJS Kesehatan dalam mensosialisasikan langkah - langkah pencegahan penularan Virus Corona kepada masyarakat. Serta, mengantisipasi penularan di lingkungan kantor dengan melakukan rapid test atau swab test.

Pemerintah Kota Madiun bersama BPJS Kesehatan menyelenggarakan forum kemitraan semester II di Ruang 13 Balai Kota Madiun, Rabu (2/9).

Tampak Wali Kota Madiun, Maidi (tengah), Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kota Madiun, Henri Army Iriawan (kiri) dan Sekda Kota Madiun, Rusdiyanto (kanan).

sudarno/bhirawa

Sementara itu, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kota Madiun, Henri Army Iriawan menyatakan, sejumlah kebijakan diterapkan selama masa pandemi. Yakni, optimalisasi kon-

tak tidak langsung antara dokter dan pasien melalui aplikasi yang telah disediakan BPJS Kesehatan. ‘’Selain itu juga layanan pengambilan obat bagi pasien pe-

nyakit kronis untuk mengurangi kontak langsung dengan dokter dan pasien lain. Serta, pembayaran KBK tanpa kontak langsung,’’ katanya.

BPJS Kesehatan. Serta, memenuhi kebutuhan Pemkot Madiun dalam hal data penyakit terbanyak yang diderita warga masyarakat.[ dar]

Kantor Bupati Sidoarjo Jalankan WFH Selama 10 Hari

KILAS BIROKRASI

Sidoarjo, Bhirawa Selain Kantor Dinas PMD dan Kantor Dinas P3AKB Kabupaten Sidoarjo yang harus melakukan pola kerja Work From Home atau WFH, untuk mencegah penularan Covid 19, di sejumlah Bagian yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah Kantor Bupati Sidoarjo, ternyata telah melakukan pola kerja WFH juga.

hartono/bhirawa

Tampak area Candi Penataran Desa Penataran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar yang kini mulai dibuka dengan standart Protokol Kesehatan.

Pemkab Blitar Buka Destinasi Wisata Situs dan Candi

Kabupaten Blitar, Bhirawa Dengan menerapkan Protokol Kesehatan, Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) Kabupaten Blitar mulai kembali buka destinasi wisata Situs dan Candi di Kabupaten Blitar.

Kepala Disparbudpora Kabupaten Blitar, Suhendro Winarso mengatakan, secara resmi pihaknya telah membuka kembali destinasi wisata situs dan candi sejak awal September ini. Dengan catatan pihak pengelola harus mewajibkan kepada para pengunjung untuk menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes) yang ketat. ‘’Mulai awal bulan September ini telah dibuka destinasi Wisata Situs dan Candi di Kabupaten Blitar yang sebelumnya tertutup untuk umum,’’ kata Suhendro Winarso.

Lanjut Suhendro menjelaskan, dasar pembukaan tempat wisata seperti situs dan candi ini berdasarkan koordinasi dan keputusan resmi dari Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Trowulan Mojokerto. [htn]

Sama dengan Dinas PMD Sidoarjo, sejumlah Bagian yang berada di Setda Kabupaten Sidoarjo ini juga melakukan WFH selama 10 hari.

Terhitung 1 September sampai 10 September 2020 mendatang.

Kasubag Kepegawaian Bagian Organisasi Setda Kab Sidoarjo, Musthofi Al Mahali ST menerangkan, sejumlah Bagian yang berada di lingkungan Setda Kab Sidoarjo itu, diantaranya Bagian Perekonomian, Bagian Protokol dan Rumah Tangga dan Bagian Organisasi sendiri.

‘’WFH ini kita terapkan untuk memutus mata rantai dan mencegah penularan Covid 19 di lingkungan kerja ASN Sidoarjo, supaya tidak semakin meluas,’’ ujar Musthofi, Rabu (2/9) kemarin.

Walau melakukan pola kerja WFH, Musthofi menekankan, kalau pelayanan kerja tidak sampai berhenti. Sebab sesuai Surat Edaran (SE) PLH Bupati Sidoarjo, masih ada pegawai yang piket masuk kerja di kantor. Prosentasenya 50% WFH dan 50% di kantor. ‘’Perlu kami sampaikan pelayanan masih berjalan, walau tidak 100%

normal, sebab kita tahu sendiri saat ini kita semua masih berada dalam masa pandemi Covid 19. Kita harapkan semoga situasinya bisa normal kembali secepatnya,’’ ujar Musthofi.

Di tempatnya sendiri, lanjut Musthofi, tiap hari ada tiga pegawai ASN yang piket masuk kerja di kantor.

Sesuai SE yang terbaru ini, pegawai masuk kerja pukul 08.00 dan berakhir pukul 14.00 WIB. ‘’Meski WFH pegawai tidak libur, misalnya mereka melakukan rapat dan koordinasi bisa lewat google meeting,’’ tambahnya.

Melakukan pola WFH ini dianggap sebagai langkah cepat dalam melindungi ASN Sidoarjo dari penularan Covid-19 yang berada di sekitarnya. Mustofi mengakui hanya tiga Bagian di Setda Sidoarjo yang harus melaksanakan pola kerja WFH ini.

Karena dari hasil tes Swab massal

khusus untuk ASN Sidoarjo di lokasi GOR Sidoarjo, belum lama ini, yang dilakukan Dinkes Kab Sidoarjo, ada ASN yang hasilnya positip Covid 19. ‘’Bagi pegawai yang hasilnya positip, wajib melakukan isolasi mandiri, sampai kondisi kesehatannya sehat kembali,’’ ujarnya.

Secara sekilas dirinya menyebutkan di Bagian Organisasi sendiri ada satu ASN, di Bagian Perekonomian ada satu ASN dan di Bagian Protokol dan Rumah Tangga ada dua ASN. Musthofi menegaskan, semua kalangan bisa saja tertular Covid 19.

Baik ASN maupun masyarakat umum, mka semuanya diimbau harus selalu waspada dan bisa menjaga dirinya sendiri dan keluarganya, dengan selalu mengikuti protokol kesehatan dan melakukan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). [kus]

Wahup Berikan Paparan Perkembangan Pelaksanaan RB dan AKIP Lumajang Bhirawa Terkait pemberian pelayanan kepada masyarakat oleh para para ASN (Aparatur Sipil Negara) di lingkungan Pemkab Lumajang, dipaparkan Wakil Bupati Lumajang, Indah Amperawati, pada agenda perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) kepada Tim Evaluator RB dan AKIP Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara ( Kemenpan RB) melalui video conference yang diselenggarakan di Aula BPKD, Rabu (2/9).

Dalam paparannya Wabup menyampaikan, efektivitas dan efisiensi instansi terutama bidang pelayanan

hartono/bhirawa

Bantu Sektor Pertanian, Wali Kota Blitar Serahkan Bantuan Alsintan Dalam rangka memberikan bantuan di bidang pertanian di Kota Blitar, Wali Kota Blitar, Drs H Santoso MPd menyerahkan bantuan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di Agrowisata Blimbing Karangsari Kota Blitar, Rabu (2/9) kemarin. ‘’Tiap Gapoktan menerima satu unit hand tractor, dimana dengan adanya bantuan Alsintan ini bisa dikelola Gapoktan dengan baik, serta pemakaiannya bisa secara bergilir,’’ jelasnya.

Bahkan pihaknya juga telah meminta Dinas Pertanian Kota Blitar untuk melengkapi bantuan yang belum diterima masing masing Gapoktan, dimana selain hand tractor ada peralatan pertanian yang lainya yang masih belum diterimakan. ‘’Karena untuk pompa air masih baru satu unit, sehingga kurang dua. Kami minta Dinas Pertani untuk koordinasi dengan Kementan,’’ ujarnya.

Selain itu, jelas Wali Kota Santoso, saat ini diakuinya para petani dalam kondisi berat, karena kadang saat musim panen tiba, harga gabah turun karena permainan tengkulak,

pemerintah harus dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan, instansi pemerintahan dituntut mampu memberikan pelayanan yang baik, dimulai pelayanan dari pegawai yang prima. ‘’Saya pastikan setiap pegawai yang dalam kondisi senang dan bahagia pasti akan memberikan pelayanan yang maksimal,’’ ujarnya.

Wabup juga menjelaskan, terdapat tiga isu strategis pada tahun 2020 ini, diantaranya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dengan optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta meningkatkan daya saing daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

Berdasarkan isu strategis ini,menurut Indah Amperawati juga masih dirumuskan tema pembangunan Kabupaten Lumajang tahun 2020, diantaranya peningkatan kapasitas SDM, pertumbuhan yang berkualitas, berdaya saing dan penyelenggaraan pemerintahan serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Sementara itu, Tim Evaluator RB dan AKIP Kemenpan RB, Alfian Lisdias Ismanto dalam keterangannya menjelaskan, evaluasi dari Kemenpan RB tidak hanya menilai kemajuan akuntabilitas instansi pemerintah, namun juga memberikan solusi dalam bentuk pembinaan dan bimbingan teknis kepada instansi pemerintah untuk semakin meningkatkan kualitas manajemen kinerjanya. [dwi]

Lomba Berburu Warga Tak Pakai Masker di Kecamatan Asemrowo Dimenangkan Tim Rowo

Wali Kota Blitar, Drs H Santoso MPd menyerahkan secara simbolis bantuan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Kota Blitar di Agrowisata Blimbing Karangsari Kota Blitar, Rabu (2/9) kemarin.

Menurut Wali Kota Blitar, Drs H Santoso MPd, penyerahan bantuan Alsintan yang berasal dari Kementerian Pertanian (Kementan) kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Kota Blitar untuk membantu produktifitas pertanian di Kota Blitar yang kini masih dalam pandemi Virus Corona (Covid 19). ‘’Dengan diberikannya bantuan ini, diharapkan sektor pertanian yang juga berdampak Pandemi Covid 19 ini bisa berkembang dan terbantu adanya peralatan ini,” kata Wali Kota Santoso.

Lebih lanjut, Wali Kota Santoso menjelaskan, bantuan yang diberikan berupa tiga hand tractor, satu pompa air dan 10 hand dryer yang diberikan kepada Gapoktan di tiga Kecamatan, yakni Kecamatan Kepanjenkidul, Kecamatan Sukorejo dan Kecamatan Sananwetan di Kota Blitar.

Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kota Madiun menjelaskan, ke depan upaya - upaya penanggulangan Covid 19 juga akan semakin digencarkan oleh

bahkan diakuinya kadang juga terjadi kelangkaan pupuk saat musim tanam tiba. ‘’Kami juga telah meminta Dinas Pertanian untuk ikut mengawasi serta membantu para petani di Kota Blitar dalam masa panen, serta tanam jangan sampai terjadi kelangkaan pupuk yang memberatkan petani di Kota Blitar,’’ terangnya.

Wali Kota Santoso menegaskan, pihaknya juga berharap masa Pandemi Covid 19 ini segera berakhir dan ke depan tidak terjadi kelangkaan produk pertanian karena wabah ini. Bahkan pihaknya juga telah menghimbau kalau terjadi kelangkaan, petani bisa menanam berbagai jenis tanaman lain yang dapat disandingkan dengan produk pertanian beras. ‘’Seperti tanaman ketela, pohong, dan ubi jalar, dimana ada 10 jenis tanaman yang disarankan Pemerintah untuk ditanam petani di masa Pandemi Covid-19. Karena kami juga berharap pada saat ada kelangkaan pangan, kita sudah siap. Namun kami juga selalu berdoa agar Kota Blitar tidak terjadi kelangkaan pangan,’’ harapnya. [htn.adv]

Surabaya, Bhirawa Lomba Berburu Warga yang Tak Memakai Masker ketika keluar rumah, terkait pengawalan Perwali Nomor 33 tahun 2020, Tentang Pedoman Tatanan Normal Baru pada Pandemi Virus Corona atau Covid 19 di Kota Surabaya, digelar Kecamatan Asemrowo dimenangkan Tim Rowo yang diketuai Moh Mahfud meraih juara I, sedangkan juara II diraih Tim Gender Asik diketuai Eni Wiji Astuti, dan Juara III Tim Sariroso diketuai Sutrisno.

Juara Harapan I dimenangkan Tim Asro diketuai Sutiaji, Juara Harapan II diraih Tim Asem diketuai Wahyu Kuncoro dan Juara Harapan III diraih Tim Kalianak diketuai Aris Setiawan. Lomba ini awalnya hanya diikuti dua tim yakni Tim Asem dan Tim Rowo, yang semua personilnya anggota Satpol PP Kecamatan Asemrowo dan digelar sejak 14 Juli hingga 1 September kemarin. Namun akhirnya lomba yang setiap Hari Selasa diumumkan tim yang berhasil menindak warga tak mengenakan masker paling banyak diikuti empat tim lagi sebagai peserta tambahan.

Menurut Camat Asemrowo, Bambang Udi Ukoro, tanggal 1 September merupakan puncak digelarnya Lomba Berburu Warga yang Tidak memakai Masker yang diikuti ASN (Aparatur Sipil Negara) Kecamatan Asemrowo, khususnya Satpol PP. Lomba ini untuk memotivasi anggota Satpol PP dalam menegakkan dan mengawal Perwali 33 Tahun 2020, tujuannya mengajak warga masyarakat sekitar untuk patuh dan disiplin saat keluar rumah agar memakai masker. ‘’Mengajak dan memberikan kesadaran kepada warga untuk

trie diana/bhirawa

Camat Asemrowo, Bambang Udi Ukoro menyerahkan hadiah kepada Tim Rowo yang berhasil meraih juara I Lomba Berburu Warga Tidak Mengenakan Masker disaksikan Sekretaris Kecamatan, Solikin.

selalu memakai masker saat keluar rumah tidaklah mudah. Tetapi butuh aktivitas, kegiatan, perhatian kita sekaligus mengingatkan kepada warga dalam bentuk kegiatan yang ada di lapangan, maka setelah dibentuknya Tim Operasi Masker ini kemudian dilombakan supaya bisa menyadarkan, mendisiplinkan dan patuh dengan aturan Perwali 33 tahun 2020. Untuk mencegah penularan Virus Corona maka warga harus memakai masker saat keluar rumah,’’ papar Bambang sapaan akrab Camat Asemrowo.

Bambang menjelaskan, sebenarnya sudah agenda resmi tentang sosialisasi pentingnya penggunaan masker di titik – titik tertentu, tetapi masih banyak warga masyarakat di kampung – kampung, di pasar – pasar, bahkan di kawasan rawan penularan Virus Corona yang tidak peduli dengan pentingnya menggunakan masker saat keluar rumah.

Maka Tim Satpol PP Kecamatan Asemrowo diperintahkan untuk

turun ke lapangan yakni di perkampungan atau pasar, untuk berburu warga yang tidak pakai masker saat keluar rumah. ‘’Jadi saat Tim Satpol PP dan Staf Kecamatan yang ikut lomba berburu warga tidak memakai masker. Dan menemukan warga tidak peduli dengan penggunaan masker langsung didata, dan diberikan peringatan sekaligus ditegur, bahkan disanksi berupa push up, menyanyikan lagu Garuda Pancasila atau menghafalkan Teks Pancasila, sedangkan bagi yang sudah tua disanksi membaca Surat Alfatikah. Hasil berburu warga tidak menggunakan masker ini petugas harus mengisi data – data warga yang terjerat untuk dimasukan aplikasi yang telah disediakan kecamatan. Data warga di aplikasi inilah yang menjadi penilaian. Dan hingga tanggal 1 September, pukul 08.40 WIB terjaring 5.528 warga masyarakat,’’ tandas Bambang. [fen]

LEGISLATIF Survei Fixpoll, Pasangan Yesbro Ungguli Dua Kandidat Lain Kamis Pahing, 3 September 2020

Lamongan, Bhirawa Lembaga Survei Fixpoll Research and Strategic Consulting memaparkan atau merilis peta elektoral Pilkada Kabupaten Lamongan 2020, Rabu (2/9) di hotel Mahkota.

Dari hasil survey yang dilakukan Fixpoll menyebutkan dalam simulasi tiga pasangan kandidat, tingkat elektabilitas pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Yuhronur Effendi dan KH.Abdur Rouf lebih unggul dibandingkan dua kandidat paslon lainnya yakni Kartika Hi-

dayati - Sa’im dan dari jalur independent Suhandoyo - Suudin.

Survei yang dilakukan Fixpol tersebut dilakukan di 27 kecamatan di Lamongan dimulai pada 3 -10 Agustus 2020 dengan metodologi multistage random sampling yang melibatkan 440 responden.

Halaman 3

“Dari hasil survey kami jika disimulasikan tiga pasangan calon, Pasangan Yuhronur Efendi-KH Abdul Rouf lebih unggul, yaitu 26, 7 persen, kemudian disusul pasangan Kartika Hidayati-Saim yaitu 23,6 persen, sedangkan pasangan Suhandoyo-Muhammad Suudin 18 persen,” kata Direktur Eksekutif FixPoll, Anas RA, saat Rillis Survei di Grand Mahkota Lamongan, Rabu (2/9) siang.

Menurutnya dalam survei itu responden yang tidak menjawab

sebanyak 20,1 persen dan yang menyatakan rahasia sebanyak 11, 2 persen, sehingga angka yang masih belum menentukan pilihan (under voters) secara keseluruhan masih tinggi yakni sebanyak 31,3 persen.

Anas melanjutkan, sebanyak 31,3 persen yang belum menentukan pilihan tersebut diantaranya karena menunggu bakal calon tersebut mendaftarkan diri secara resmi ke KPU Lamongan.

“Ini adalah tantangan bagi paslon siapapun untuk merebut suara under voters yang masih tinggi.Tentu kita ketahui bersama, saat ini masih dalam proses pendaftaran ke KPU dengan melengkapi syarat-syarat yang diantaranya di dukung oleh

parpol atau gabungan parpol yang minimal memiliki sebanyak 10 kursi di DPRD Lamongan yang melalui jalur parpol,” paparnya.

Namun, Anas menegaskan, pasangan calon siapapun yang mampu merebut hati responden yang tidak memberi tanggapan atau yang belum menentukan pilihan maka kans untuk menang di Pilkada mendatang sangatlah besar.

Terpisah , Calon Bupati Yuhronur Efendi merespon hasil survey FixPoll tersebut dengan dijadikanya refrensi untuk semakin bersemangat merebut hati rakyat.

“Tentu ini menjadi refrensi kami untuk menentukan langkah dan strategi kami kedepan. Dan kita

ketahui bersama masih ada suara yang belum menentukan pilihan.Meskipun kami unggul, Kita tak cepat puas dan harus lebih kerja keras lagi,” ungkap Yuhronur yang akrab disapa Pak YES. Ia menambahkan, hasil survei FixPoll tersebut juga diharapkan mampu mendorong pendukung dan relawan YesBro semakin bersemangat untuk terus bergerak mensosialisasikan YesBro di tengah-tengah masyakat Lamongan.

“Kita dan pendukung serta relawan YesBro akan terus bekerja keras untuk merebut pemilih yang belum menentukan pilihan sesuai survey Fixpoll tersebut agar mereka dalam Pilkada mendatang menjatuhkan pilihan ke YesBro” tambah Yuhronur. [aha.yit]

Simpatisan Whisnu Sakti Buana ungkapkan kemarahan di depan Kantor DPD PDI Perjuangan Jatim, Rabu (2/9).

gegeh bagus setiadi/bhirawa

Simpatisan Whisnu Sakti Buana Kecewa Surabaya, Bhirawa Keputusan DPP PDI Perjuangan menjatuhkan pada Pilwali Surabaya membuat simpatisan Whisnu Sakti Buana kecewa. Pasalnya, rekomendasi itu ditujukan kepada pasangan Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi-Armuji.

Para simpatisan Whisnu yang didominasi oleh ibu-ibu yang menggunakan kaos bergambar Whisnu, marah. Dengan menitihkan air mata mereka melontarkan teriakan yang berisikan kekecewaan mendalam.

Kekecewaan itu karena calon yang diusung bukanlah kader murni. Diketahui Eri Cahyadi bukanlah kader Banteng, melainkan birokrat di Pemkot Surabaya yang menjabat sebagai

Sebelumnya, berbagai lomba digelar yakni pertandingan bola Voly dan Tenis Meja. Pasalnya kegiatan jalan sehat ini dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawangsa.

Nampak di antara pes-erta jalan sehat, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawangsa ;Kepala BKN Pusat, Bima Haria Wibisana ;Kepala Bakorwil Bojonegoro, Abima-nyu Poncoatmojo Iswinarno ;Wakil Bupati Bojoneg-oro, Budi Irawanto; Dandim 0813 Bojonegoro, Letkol Inf Bamb-ang Jariyanto; Wakapolres Bojonegoro, Kompol Achmad Fauzy; Kepala Bapenda Jatim ; Kepala BUMN/BUMD/Swasta; Perwakilan OPD dan UPT; Bupati Jombang ; Nganjuk dan tamu undangan lainnya ikut membaur sa-at jalan sehat dilaksanakan.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa mengapresiasi acara yang digelar Bakorwil Bojonegoro

terse-but. Bahwa jiwa yang sehat ada pada badan yang sehat. “ Maka sehatkan jiwa kita, sehatkan badan kita,” tutur Khofifah dalam sambutannya sebelum memberangkatkan para peserta jalan sehat.

Pada kesempatan tersebut Gubernur juga mengucapkan terimakasih atas kebersamaan warga masyarakat Jawa Timur.

Ia berharap, seluruh rangkaian Hari Jadi Ke 74 Pemprov Jatim akan memberikan kekuatan pada Jawa Timur.

“Semoga makin hari masyarakatnya makin sejahtera, makin hari masyarakatnya mak-in Makmur,” tutur Khofifah.

Dirinya juga berharap dukungan dari semua pihak untuk mengawal Pemprov Jatim. Gubernur juga menyampaikan bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Jatim Tahun 2020, sebanyak 35 persen diperuntu-kkan bagi pendidikan dan kesehatan.

“ Saya ingin menyam-paikan pada seluruh teman-teman media ya-ng hadir, bahwa 35 persen APBD 2020, akan diperuntukan untuk pendidikan dan kesehatan. Artinya bahwa kita ingin SDM Jawa Timur makin berkemajuan, makin berkeu-nggulan. Semoga manfaat dan barokah,” kata Gubernur Khofifah Indar Parawansa.

Setelah beri sambutan, Gubernur Khofifah Indar Parawansa berangkatkan peserta jalan sehat dalam rangka memperingati Hari Jadi Propinsi Jawa Timur ke-74. Ribuan peserta jalan sehat, berse-mangat ikuti kegiatan tersebut.

Kepala Bakorwil Bojo-negoro Abimanyu Poncoatmojo Iswinarno, menyampaikan, kegiatan ini di apr-esiasi oleh Gubernur Jatim yang luar biasa.

Dimana penyelenggaraan berjalan dengan baik lancar dan sukses. Dan pesertanya luar biasa lebih dari 8.500 peserta.

Yang terdiri mulai dari masyarakat, pelajar, muslimat, fatayat semua tumplek blek di halaman kantor Bakorwil.

Dan ada pasar murah sampai yang sekarang ini pengunjungnya luar biasa, banyak sekali baik ada yang di dalam Bakorwil maupun diluar. “ Kegiatan ini bertujuan, membantu para UKM, IKM untuk berperan pasti dalam rangka mewujudkan dan mensukseskan hari jadi ke - 74 Provinsi Jatim,” terangnya.

Harapan setelah kegiatan ini baik IKM maupun UKM. Kemudian para pedagang yang lain, bisa meningkatkan ekonomi rakyat. Event ini luar biasa, menggangkat ekonomi rakyat. “ Yang biasanya jualannya hanya ya habisnya kan lama, sekarang begitu jualan dievent seperti ini langsung habis. Saya berkeinginan kedepannya Event ini akan menjadi agenda rutin tahunan,” pungkasnya.

“Namun yang pasti, kemeriahan acara ini sungguh sangat luar biasa, bahkan

Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya.

“Sangat kecewa, semua gak sama, aku kader partai, banteng gak dadi celeng. Aku Sudah berusaha,” ungkap seorang simpatisan sembari teriak.

Kejadian tersebut kemudian membuat beberapa petugas dari PDI Perjuangan dan simpatisan lain langsung menenangkan simpatisan yang mengamuk.

Ada sekitar 15 loyalis Whisnu yang berteriak di luar kantor DPD PDIP di Jalan Kendangsari. Mereka mayoritas adalah perempuan yang mengenakan kaos bertuliskan ‘Wayahe Sarinah Bergerak’. Mereka juga mengenakan topi bertulis tagar Whisnu Sakti Buana.

“Eri itu siapa, Eri bukan kader PDIP. Armuji sudah mengundurkan

dapat animo masyarakat juga turut jalan bersama dengan Gubernur,” tambahnya.

Jalan sehat bersama yang mengambil route start dihalaman kantor Bakorwil Jalan Pahlawan, Jalan P. Mas Tumapel, Jalan Mastrip, Jalan MH Thamrin, Jalan Panglima Sudirman, Jalan Pahlawan dan Finish di Kantor Bakorwil.

Acara ini juga dihibur dengan elektone yang ternama.

Pada acara itu ada kegiatan bazar dan layanan umum, yakni stand pasar murah yang menyediakan berbagai kebutuhan pokok oleh Bulog Sub Divre Bojonegoro, UPT Perlindungan Konsumen Bojonegoro. Kuliner/Fashion Dharma Wanita Bakorwil Bojonegoro, Promosi Produk Bank Jatim.

Kemudian Foodtruck Kuliner Komunitas Foodtruck, Promosi Produk IKM Rumah Kreatif Mojodeso, Promosi Produk HP Gori Cell Bojonegoro, Promosi Produk IKM LP NU Bo-

diri, kenapa jadi wakil,” teriak salah satu simpatisan lainnya.

Jalankan Instruksi Partai Sementara Whisnu Sakti Buana ketika dikonfirmasi menegaskan siap mengawal rekomendasi partai di pilkada Surabaya. Sekalipun, PDI Perjuangan tak merekomendasikan namanya melainkan mengusung nama lain, Eri Cahyadi dan Armuji.

“Apa pun, sebagai kader partai harus tegak lurus dengan arahan Ketua Umum. Kita harus memenangkan PDI Perjuangan di Surabaya,” kata Whisnu ditemui Kantor DPD PDI Perjuangan Jatim, Rabu (2/9) kemarin.

Untuk meredam gejolak dari pendukungnya yang mungkin saja kecewa dengan keputusan partai, Whisnu akan menemui mereka. [geh]

jonegoro, Pameran Kerajinan UPT PSBR, Pameran Produk IKM (IWAPI).

Kemudian Layanan cek pemeriksaan kesehatan gratis oleh Jasa Raharja Bojonegoro, Layanan Donor darah oleh PMI Bojonegoro, dan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor oleh UPT Bapenda Provinsi Jatim di Bojonegoro.

Dipenghujung acara panitia memanjakan peserta dengan membagikan beberapa hadiah berupa Tiga Sepeda motor, Sepeda gunung, Kulkas, Televisi, Handphone dan masih banyak hadiah atau doorprize lainnya.

Seperti diketahui pemenang pertandingan bola voly Jura 1 Tim Bank Jatim, Juara II Tim Perhutani, Ju-ara III Tim Bank UMKM Jatim. Untuk Tenis Meja Juara I Pertamina EP Field Sukowati, Jura II Tim Per-tamina Aset 4 Fiel Cepu, Juara III Tim UPT PSDA Jatim di Bojonegoro. [bas.adv]

Kamis Pahing, 3 September 2020

TAJUK

Refocusing P-APBD Jatim DPRD Propinsi Jawa Timur, dalam sepekan ini membahas seksama (namun secepat cepat) Perubahan APBD Jatim tahun 2020. Tak dinyana, APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) murni tahun 2020, mengalami kontraksi drastis. Pengurangan disebabkan refocusing sampai dua kali perubahan.

Kontraksi pagu alokasi rata-rata Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sampai mencapai sepertiga anggaran.

Perubahan APBD Jawa Timur, niscaya harus disesuaikan dengan ancar-ancar pendapatan daerah yang menyusut, selaras wabah pandemi CoViD-19. Terutama PAD (Pendapatan Asli Daerah). Juga kontraksi hasil retribusi, hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta penerimaan Dana Perimbangan.

Juga anggaran lain yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Karena pendapatan menyusut, maka belanja daerah juga mengalami pengurangan.

Pendapatan Daerah yang semula diharapkan mencapai Rp 33,028 trilyun, diperkirakan akan tercapai Rp 29,501 trilyun. Susut 10,67%. Sedangkan pada belanja daerah, yang semula dicanangkan sebesar Rp 35,196 trilyun, susut sebesar 3,86%.

Belanja Daerah menjadi Rp 33,834 trilyun. Penyusutan belanja daerah niscaya berdampak pada pengurangan Belanja Langsung setiap OPD. Termasuk pengurangan dalam program Penyediaan Ketenagalistrikan sampai 69,50%.

Semula program Penyediaan Ketenagalistrikan dialokasikan sebesar Rp 5,8 milyar, menjadi Rp 1,769 milyar. Akan berdampak nyata pada bantuan penyambungan listrik rumahtangga. Rasio elektrifikasi Jawa Timur hingga kini masih sebesar 97,3 persen. Sehingga masih terdapat 2,7% rumahtangga belum terakses listrik, terutama di pedesaan, pada kawasan tertinggal, dan terisolir. Jika jumlah rumahtangga di Jawa Timur sebanyak 10 juta-an, maka jumlah 2,7 persen tersebut meliputi 270 ribu rumahtangga.

Tahun 2019 pemerintah provinsi menggenjot rasio elektrifikasi dengan sasaran sebanyak 10 ribu rumahtangga. Berarti, diperlukan waktu selama 27 tahun untuk menyelesaikan kelistrikan pada tingkat rumahtangga. Tahun (2020) ini program bantuan sambungan listrik rumahtangga, pasti berkurang. Namun pengurangan tidak dapat dihindari karena suasana anggaran pemerintah wajib melakukan realokasi, dan refocusing.

Karena kegentingan, pemerintah menerbitkan Perppu Nomor 1 tahun 2020 mewaspadai pelemahan perekonomian global.

Antara lain dengan ancang-ancang defisit anggaran melebihi 3% PDB (Produk Domestik Bruto) sampai tahun 2023. PDB ditaksir senilai US$ 1,1 trilyun. Berdasar perhitungan APBN 2020, defisit semula diperkirakan sebesar Rp 307,2 trilyun (1,76% nilai PDB, dengan nilai kurs Rp 14.400 per-US%).

Perppu Nomor 1 tahun 2020 dalam Bab II tentang Kebijakan Keuangan Negara, pasal 2 ayat (1) huruf k, dinyatakan, “melakukan penyederhanaan mekanisme dan simplikasi dokumen di bidang keuangan negara.” Sehingga arus (keluar dan masuk) kas negara bisa cepat (dan mudah) dilakukan. Diharapkan penanganan bencana non-alam CoViD-19 bisa direalisasi tanpa kendala dokumen keuangan. Pada pasal 3 ayat (1) juga memberi “ke-leluasa-an” pemerintah daerah propinsi, serta Pemda Kabupaten dan Kota mengelola APBD tahun 2020.

Perppu menjadi pijakan hukum kemudahan realokasi, dan refocusing. Namun patut dihindari pengurangan berlebihan, karena akan berakhir menjadi SilPA (Sisa lebih perhitungan Anggaran). Lebih lagi, serapan anggaran OPD masih rendah, belum mencapai 66% per-Agustus 2020. Serta pengucuran bantuan sosial alokasi pemerintah pusat dan daerah masih sangat lambat. Tidak ada negara yang benar-benar siap menghadapi wabah virus corona. Juga tidak ada pemerintah daerah yang siap menghadapi dampak wabah pandemi. Karena sifat wabah selalu mendadak, masif, dan baru (belum ditemukan obatnya). Terutama dampaknya pada ketahanan kesehatan nasional, perekonomian, dan ketenteraman sosial.

Pijakan hukum pelonggaran pengelolaan keuangan daerah, telah cukup kuat. Namun bukan berarti bisa dilaksanakan semau-gue. Arus kas wajib menjamin akuntabilitas. [*]

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359.

Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Saatnya Melindungi Peternak Ayam Anjloknya harga ayam hidup dipasaran, kini menghadirkan kegelisahan tersendiri bagi para pelaku pertenak ayam tanah air. Pasalnya, harga ayam hidup yang mereka produksi terus melorot kebawah Harga Pokok Produksi (HPP). Situasi yang demikian, jika terbiarkan dipastikan para peternak ayam di seluruh Indonesia bersiap menuju pada jurang kemerosotan. Wajar adanya, jika berbagai upaya dilakukan oleh para peternak untuk mendapat perhatian pemerintah. Mulai dari cara dialogis dengan pemerintah hingga sampai titik puncaknya melalui unjuk rasa.

Sungguh ironi memang, kalau harga ayam harus naik turun dipasaran. Padahal, merujuk Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) nomor 58 tahun 2018 yang menyatakan bahwa harga acuan penjualan ayam ke konsumen adalah Rp. 32.000/kg. Namun, sayang kenyataan tidak demikian. Kini, harga ayam hidup (livebird/LB) di Pulau Jawa mengalami penurunan, per tanggal 29 Agustus 2020 Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Ditjen PKH mencatat informasi harga dari laporan PIP (Petugas Informasi Pasar) menyebutkan di Pulau Jawa rata-rata Rp. 13.357 per kg. Sedangkan, untuk harga LB terendah terjadi di Provinsi Jawa Tengah yaitu Rp. 11.500 per kg, diikuti Provinsi Jawa Timur Rp. 12.000 per kg, Provinsi Jawa Barat Rp. 12.333 per kg, Provinsi Banten Rp. 13.500 per kg dan harga LB tertinggi terjadi di Provinsi DIY yaitu Rp. 13.667 per kg, (tribunnews.com, 2/9).

Sejatinya, jika tercermati pihak Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) terus berupaya menjaga stabilisasi supply dan harga livebird (ayam hidup) di tingkat peternak. Salah satunya, dengan regulasi telah diterbitkannya Surat Edaran (SE) Dirjen PKH No. 09246T/SE/PK/230./F/08/2020 Tentang Pengurangan DOC FS Melalui Cutting HE Umur 18 Hari, Penyesuaian Setting HE dan Afkir Dini PS Tahun 2020. Sedangkan dari segi harga itu merupakan kewenangan Kementerian Perdagangan (Kemendag). Namun sayang, sejauh ini peraturan Permentan dan Permendag belum mampu melindungi bagi para peternak ayam mandiri.

Gumoyo Mumpuni Ningsih Pengajar Universitas Muhammadiyah Malang

OPINI

Halaman 4

Catatan Kritis P-APBD Jatim 2020

P-APBD Jatim 2020 dan Pandemi Covid-19 Pembahasan dan penyusunan PAPBD 2020 ini berada dalam suasana keprihatinan, yakni pandemi Covid-19 yang sampai saat ini belum menunjukkan tanda-tanda melandai.

Secara nasional angka statistik Covid-19 semakin meningkat.

Demikian juga dengan Provinsi Jatim. Sampai saat ini (data per 23 Agustus 2020), ada penambahan sebesar 279 kasus sehingga totoal terkonfirmasi Positif sebanyak 30.315 kasus.

Ada peningkatan signifikan pasien yang sembuh, ada penambahan sebesar 331 orang sehingga total konfirmasi pasien sembuh sebanyak 23.632 orang (77,95%). Ini membawa optimisme bagi kita semua untuk terus berikhtiarr dalam penanganan dan pencegahan pandemi Covid-19. Sedangkan pasien meninggal ada penambahan sebesar 19 orang, sehingga total Pasien meninggal Dunia sebesar 2.172 orang (atau setara 7,16%).

Penambahan 279 kasus, terkonsentrasi ; 95 kasus dari Surabaya, 44 dari Sidoarjo, dna 21 kasus dari Gresik.

Artinya Surabaya Raya masih menjadi episentrum Pandemi Covid-19.

Karena itu, treatment ke wilayah tersebut perlu lebuh extra ordinary action.

Pendami Covid-19 telah menekan perekonomian Jatim, indikaor makro sosial-ekonomi terkoreksi cukup signifikan. Sebut saja misalnya pertubuhan ekonomi terkontraksi pada angka 1,51% atau minus 5,9 persen pada kwratal II 2020 dibandingkan kwartal II 2019. Pertumbuhan ekonomi Jatim sampai akhir tahun 2020 pun diprediksi akan mengalami pelambatan. Tugas pemerintah adalah mendorong dan mempercepat agar gerak ekonomi UMKM kembali pulih dan bahkan bergerak lebih cepat, salah satunya dengan intervensi kebijakan insentif pajak dan lainnya. Karena itu, salah satu proritas kebijakan pembangunan di era adaptasi kebiasaan baru ini adalah bagaimana terus menerus dan secara konsisten memberdayaan UMKM yang memiliki daya tahan (imunitas) ekonomi yang luar biasa di tengah krisis. Dan yang lebih penting dan strategis adalah bagaimana Pemerintah Provinsi Jatim mengelola keuangan daerah melallui P-APBD

Catatan Kritis 2020 ini lebih optimal, Berdasarkan uraian di agar memiliki stimulus atas, ada beberapa catafiskal yang kuat dan protan kritis yang perlu duktif guna mendukung dicermati dan dapat disstabilisasi pertumbuhan ampaikan, sebagai ekonomi daerah yang berkut; Pertama, Sisi lebih inklusif dan memPendapatan : dari tiga perkuat fundamental komponen sumber ekonomi daerah sehingPendapatan daerah, koga dapat meningkatkan mponen yang terpapar kesejahteraan masyaraOLEH : cukup berat adalah kokat. Pendek kata, P-APLilik Hendarwati mponen PAD, padahal BD Jatim 2020 kali ini ini pedopang utama harus perform dan berorientasi pada kebijakan penanganan dan APBD Jatim dan pembiayaan pembangunan daerah. Diikuti dana perimbanpencegahan pandemi Covid-19. gan daerah, meksipun pegurangan tidak terlalu besar dari target yang ditentukan Politik Anggaran Defisit Seperti tahun-tahun sebelumnya, sebelumnya. Hampir semua komponen poltik anggaran Jatim lebih memilih sumber pendapatan mengalami penyepolitik anggaran defisit, laiknya besar suaian-penyesuaian, tetapi khusus unpasak daripada tiang. Pada P-APBD tuk PAD perlu perhatian dan treatment 2020, anggaran belanja daerah dialok- khusus agar tidak terpapar lebih parah. sikan sebesar Rp 33,834 triliun rupi- Ikhtiar apa atau resep stabilitasi dan penah lebih, sementara pendapatan daer- ingkatan pendapatan seperti apa yang ah dialoksikan sebesar Rp 29, 501 tri- dapat dilakukan pemerintah provinsi liun lebih. Sehingga defisit anggaran Jatim dalam menjaga stabilisasi pendasebesar Rp 4,333 trilun rpiah lebih. patan dan bahkan peningkatan pendapFokus belanja daerah akan diarahkan atan di era pandemi Covid-19 ini?

Kedua,. Sumber dana perimbangan: pada: Penyediaan jaring pengaman sosial / social safety nett melalui pem- dana perimbangan mengalami penyeberian bantuan sosial kepada suaian atau berkurang, tetapi tidak termasyarakat miskin / kurang mampu lalu besar. Semoga perangkaan ini yang mengalami penurunan daya beli tidak mengalami perubahan (efek keakibat adanya pandemi Covid-19; dan bijakan pusat) dan dapat dimanfaatPenangan dampak ekonomi terutama kan untuk menopang pembangunan menjaga agar dunia usaha tetap hidup, jatim, termasuk penanganan dan antara lain melalui pemberdayaan us- pencegahan Covid-19 di daerah. Jika aha mikro, kecil dan menengah serta berharap, semoga ada penambahan koperasi dalam rangka memulihkan pasca pembahasan di tingkat komisi, dan menstimulasi kegiatan perekono- tentu dengan kerja advokasi angagran mian di daerah. Terkait dengan ke- ke pusat yang lebih maksimal. Ketibijakan belanja daerah, penulis san- ga, Sumber Lain-lain Pendapatan gat mendukung kebijakan “belanja Daerah Yang Sah : sumber pendapaprogresif” atau kebijakan anggaran tan ini, alhamdulillah tidak “tarpapar”, defisit, dengan cataran progresifitas justru mengalami peningkatan dari belanja berdampak pada output dan yang ditergetkan. Ini adalah sinyal outcome yang jelas dan terukur atau positif untuk kinerja pendapatan 2020.

Keempat, Belanja yang produktif di menghasilkan hasil yang produktif, khususnya dalam penanganan dan era daptasi kebiasaan baru (pandemi pencegahan pandemi Covid-19 sam- Covid-19) ini adalah belanja yang, sepai akhir 2020. Kita berhadap hasil- lain produktif dalam penanganan dan nya dapat kita rasakan pada awal pencegahan pandemi Covid-19, den2021; kondisi sosial-ekonomi dan gan indikator terukur : statistik angka kesehatan masyarakat kembai nor- Covid semakin melandai, juga mammal. Sehingga kita akan memulai pu menggerakan kembali usaha ekotahun 2021 dengan spirit kerja yang nomi masyarakat secara optimal. Meskipun di era adaptasi kebiasaan baru baru dan lebih produktif.

dengan tetap taat pada protokol kesehatan, tetapi tetap produktif. Sehingga perbaikan pendapatan masyarakat akan kelihatan hasil dan wujudnya.

Karena sekali lagi, penulis menegaskan, kebijakan “belanja daerah progresif” atau “kebijakan anggaran defisit”, No Problem, asalkan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat Jatim.

Kelima, berbagai program “bagibagi bantuan” yang sifatnya charity datang dari pusat. Begitu juga “bagibagi bantuan” yang sifatnya charity juga datang dari provinsi dan kab/kota yang ditujukan untuk masyarakat, khususnya masyarakat terdampak periode sebelumnya harus menjadi catatan dan bahan evaluasi serius bagi pemerintah provinsi/kab/kota. Masalah koordinasi dan sinkronisasi, termasuk masalah data penerima manfaat. Mulai agustus sampai Desember 2020 akan ada skema bantuan baru, khususnya untuk pekerja dan UMKM. Penulis mendorong ada koordinasi dan sinkronsiasi yang baik antara pusat dan daerah dalam hal “bagi-bagi bantuan” tersebut agar tidak terulang kembali masalah yang sama.

Keenam, pada aspek penyesuaian belanja daerah. Untuk optimalisasi belanja daerah yang lebih produktif, khususnya untuk penanganan dan pencegahan Pandemi Cois-19, perlu dilakukan penyisiran berbasis SKPD atau program dan kegiatan. Jika ada program dan kegiatan yang tidak urgen atau tidak sejalan dengan penanganan dan pencegahan Covid-19, agar direstrukturisasi, direalokasi dan dialihkan untuk prioritas penanganan dan pencegahan Covid-19.

Akhirnya, meskipun ekonomi Jawa Timur terpapar Covid-19, dan berdampak pada penerimaan daerah, khususnya PAD, akan tetapi kontraksinya tidak terlalu parah sehingga mampu membiayai pembangunan daerah secara optimal. Kita berikhtiar, optimalisasi penerimaan dilakukan, pun demikian optimalisasi belanja juga dilakukan. Sehingga struktur P-APBD 2020 ini lebih perform dan proporsional serta produktif. [*] Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur dari PKS

Bias Teknologi Energi Terbarukan dan Solusinya Krisis energi pokok seperti energi minyak dan batu bara, telah menjadi keresahan bersama, baik itu bagi negara maju dan negara berkembang.

Apa yang diresahkan adalah bagaimana mendapatkan energi yang murah, namun dengan sumber yang melimpah. Berangkat dari hal inilah, kemudian dunia mulai terdorong mencari berbagai energi terbarukan, yang dianggap mampu menjawab persoalan krisis energi.

Dari sini pula, mulai banyak pihak yang tertarik dengan energi terbarukan, termasuk bagaimana implikasinya terhadap aspek teknologi, politik, sosial, dan ekonomi. Akibatnya, energi terbarukan tidak bisa hanya dipandang sebagai produk ekonomi hasil hilirisasi saja. Melainkan ia, harus dipandang secara komprehensif dan holistik. Hal ini mengingat dari hulu ke hilir, terdapat kontestasi yang memperebutkan kendali penuh – atas teknologi, politik, sosial, dan ekonomi – atau ownership terhadap energi terbarukan.

Kendati demikian, kita juga tidak dapat membiarkan kemungkinan adanya intrik konflik energi terbarukan dari segi konsumsi. Apa yang dimaksud dalam hal ini adalah – bias terhadap teknolgi energi terbarukan – yang terjadi antara elite dan masyarakat, wajib diperhitungkan.

Hal ini nyatanya sesuai dengan perkataan Langdon Winner (1977), yang menyebutkan bahwa bahwa kepemilikan, desain, kontrol, otonomi, dan tanggung jawab yang berhubungan dengan teknologi tidak ditentukan dari karakteristik teknologi. Melainkan setting refleksi sosial yang berpen-

teknologi tersebut akan garuh paling besar terditolak keberadaannya hadap pengontrolan hingga tidak terhitung manusia atas teknologi waktunya. energi terbarukan (Bryne, et al., 2006).

Butuh kesadaran yang Dengan demikian, sebenar-benarnya apabila bias ini tidak Dengan demikian, diperhatikan, maka apabila manusia – baik teknologi energi terprodusen di hulu dan barukan, berpotensi konsumen di hilir –menbesar dimalfungsikan OLEH : yadari esensi sejati dari oleh segelintir pihak Habibah Auni teknologi, mereka tidak yang tidak mau berakan tergerus dengan tanggung jawab. Dimana teknologi energi terbarukan, mudah, oleh mesin yang diskursusnakan disalahgunakan sebagai penin- ya masih penuh dengan bias. Dengan das oleh pelaku hulu (secara lang- kesadaran kapital dan buruh terhadap sung), ataupun menciptakan kelas- teknologi, mesin tidak akan memegakelas sosial baru yang merugikan ng kendali atas realitas sosial. Melainpengguna (secara tidak langsung). kan mesin yang merupakan bagian Seperti diagnosa Marx yang menga- dari teknologi, akan menciptakan distakan bahwa alienasi (peminggiran) kursus baru terhadap manusia sedari aspek kolektif dan intelektual bagai smart people yang mampu medalam kerja akan membuat mesin men- megang kendali atas teknologi. guasai segala hal. Mesin yang merupakan pemiliki kapital justru malah Tepat Sasaran memuaskan pemilik mesin itu sendiri Berarti teknologi yang tepat sasadan merugikan buruh yang bekerja leb- ran penggunaannya, dikonstruksi ih banyak (MacKenzie, 1984). dengan melihat kenyataan sosial. Bila Hal ini tentu mengakibatkan tek- realita tidak mendukung penggunaan nologi energi terbarukan tidak dapat teknologi energi terbarukan, maka difungsikan dengan baik. Bagi pihak teknologi tidak diterapkan. Begitu yang sangat dirugikan, yakni mas- juga sebaliknya. yarakat– yang karena setting refleksi Penerapan teknologi energi terbarusosial ini kedudukannya menjadi ter- kan juga harus memerhatikan aspek keadilan terhadap masyarakat yang alienasi – tentu akan marah besar.

Alur pemikiran ini, kemudian terkena dampaknya. Aspek keadilan membuat masyarakat memutuskan tersebut dapat dibangun dengan menuntuk berpijak di kutub negatif, yang jadlin hubungan dan memupuk rasa mana mereka akan menolak total ek- percaya antara pemerintah dengan sistensi teknologi energi terbarukan. masyarakat. Outcome perlu diperhaMalahan kemungkinan terburuknya, tikan agar mengetahui sisi mana yang

adil dan tidak adil bagi masyarakat.

Goals akhirnya agar teknologi energi terbarukan tepat sasaran adalah dengan menginisiasi perubahan kebijakan politik energi. Pandangan politik dan tanggung jawab politik mesti dimasukkan dalam kebijakan politik energi. Apabila kedua komponen ini tidak dapat mendorong perubahan kebijakan politik energi, kelangkaan sumber daya dan harga yang melunjak dapat menjadi pengganti untuk mendorong perubahan kebijakan politik energi.

Langkah politik Oleh karena itu, untuk mereduksi kemungkinan konflik akibat teknologi energi terbarukan, dibutuhkan suatu regulasi yang tepat. Regulasi yang tepat dibuat dengan melibatkan berbagai pihak yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan baik secara langsung dan tidak langsung. Seperti pemerintah, stakeholder, dan aktor non-pemerintah (Pegels, et al., 2017).

Agar tidak timbul bias dan konflik kepentingan, pembuatan kebijakan tidak boleh hanya melibatkan satu pihak, namun harus secara proaktif bergerak dan melibatkan persetujuan banyak stakeholder. Karena kebijakan ataupun keputusan, akan berpengaruh terhadap hajat hidup banyak orang. Hal ini perlu diperhatikan, karena isu fundamental dari teknologi energi adalah diskursus dari pembuatan kebijakan energi. [*] Penulis adalah Mahasiswa Teknik Fisika UGM. Menjabat sebagai Redaktur Gebrak Gorontalo

PELAYANAN PUBLIK PLN Siap Jalankan Keputusan Menteri ESDM Halaman 5

Kamis Pahing, 3 September 2020

Terkait Penurunan Tarif Listrik Golongan Tegangan Rendah Surabaya, Bhirawa PLN mendukung penuh keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait penurunan tarif adjustment untuk pelanggan golongan rendah, seperti yang termuat dalam Surat Menteri ESDM kepada Direktur Utama PT PLN (Persero) tanggal 31 Agustus 2020.

Dengan hal ini maka harga per/ KWh untuk tarif golongan rendah yang sebelumnya 1.467/kWh kini turun menjadi 1.444,70/kWh atau turun 22,5/kWh. Penetapan ini berlaku untuk bulan oktober sampai desember 2020. Keputusan ini diambil Pemerintah dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat akibat terdampat covid-19.

Dan sebagai wujud negara hadir untuk memberikan kemudahan dan solusi bagi para pelanggan listrik.

Executive Vice President Communication and CSR PLN, Agung Murdifi mengungkapkan listrik sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat saat ini. Seluruh aktivitas masyarakat ditopang oleh pasokan listrik. “Dengan adanya penurunan ini, Pemerintah dan PLN ingin memberikan ruang untuk pelanggan golongan rendah agar dapat lebih banyak memanfaatkan listrik untuk menunjang kegiatan ekonominya

dan dalam kegiatan kesehariannya,” jelas Agung.

Dirinya menambahkan bahwa penurunan tarif bagi Golongan rendah ini tidak menyertakan syarat apapun. “Silahkan nikmati penurunan tarif ini. Dan gunakan listrik PLN dengan nyaman dan tentu saja aman,” tambah Agung.

Pelanggan yang mendapatkan penurunan tarif listrik, masingmasing R-1 TR 1300VA, R-1 TR 2200 VA, R-2 TR 3500 VA -5500 VA, R-3 TR 6600 VA, B-2 TR 6600 VA - 200 kVA. Sementara untuk pelanggan Rumah Tangga daya 450 VA mendapatkan diskon 100% (digratiskan) dan pelanggan Rumah Tangga daya 900 VA bersubsidi mendapatkan diskon 50% yang sudah dimulai sejak April 2020. Selain itu, keringanan juga diberikan bagi pelanggan Bisnis kecil daya 450 VA dan Industri kecil daya 450 VA dengan diskon 100%.[ma]

Situbondo Raih Penghargaan MKK

LINTAS PELAYANAN

Adanya Kegiatan HIPPAM Agar Masyarakat Tercukupi Air Bersih Bojonegoro, Bhirawa Air sebagai sumber kehidupan sangat penting bagi masyarakat. Selain mendukung terciptanya lingkungan sehat, juga menopang pengembangan ekonomi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas PKP Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro, kemarin (2/9) mengadakan kegiatan Pembinaan dan Sosialisasi kepada HIPPAM (Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum) tahun 2020 yang bertempat di Balai Desa Bulu Kecamatan Sugihwaras.

Pada kegiatan tersebut dihadiri Bupati Bojonegoro, Dinas PKP Cipta Karya, Camat Sugihwaras berserta Jajaran Forkopimca dan Camat Kedungadem. Sekretaris Dinas PKP Cipta Karya Satito Hadi menyampaikan sosialisasi pada hari ini merupakan kluster yang terakhir dan diikuti oleh kelompok HIPPAM dari Kecamatan Sugihwaras dan Kecamatan Kedungadem. “ Kegiatan ini untuk membentuk dan memberdayakan HIPPAM dalam rangka meningkatkan pelayanan penyediaan air bersih kepada masyarakat terutama masyarakat pedesaan,” katanya.

Sementara itu Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah menyampaikan bagi masyarakat desa yang memerlukan air bersih bisa membuat kelompok HIPPAM kemudian Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagau Pembinanya. Diharapkan kebutuhan air bersih untuk masyarakat tercukupi. “HIPPAM yang sudah sehat akan semakin berkembang, HIPPAM yang kurang sehat dapat segera sehat dan dapat berdaya guna bagi masyarakat,” tandasnya.[bas]

Jumlah Kesembuhan Covid-19 369 Kasus Probolinggo, Bhirawa Kasus-kasus konfirmasi positif yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir ini memang sebagai konsekuensi banyaknya tracing dan test yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Probolinggo. “Di mana kami memberlakukan jika ditemukan 1 saja orang positif Covid -19 dalam suatu instansi, maka 1 instansi tersebut kami lakukan tracing mendalam dan test swab, sehingga logikanya semakin banyak yang ditest akan semakin banyak ditemukan kasus,” kata Juru Bicara Ketua Pelaksana Satgas Penanganan Covid -19 Kabupaten Probolinggo dr Dewi Vironica, Rabu (2/9).

Menurut Dewi, hal ini sejalan dengan 7 kegiatan pokok Satgas Penanganan Covid -19 yang ditetapkan saat rapat terakhir di Pendopo Kabupaten Probolinggo bersama Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE, tim ahli dan beberapa bidang dalam Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Probolinggo.

“Di mana salah satunya adalah peningkatan penyelidikan epidemiologi yang memuat kegiatan tracing and testing serta penganalisaan data Covid -19, sehingga harapan kami, dengan semakin cepat ditemukan kasusnya, maka akan semakin memperpendek rantai penularannya,” jelasnya. [wap]

Menjalankan tugas di bawah bayang bayang maut demi kelancaran penerangan.

Situbondo, Bhirawa Kabupaten Situbondo kembali berhasil mendapatkan penghargaan nasional di tahun 2020 ini. Ya, melalui Bupati Situbondo Dadang Wigiarto menerima penghargaan Manggala Karya Kencana dari BKKBN Pusat Rabu (2/9). Penghargaan ini diberikan BKKBN Pusat sebagai daerah satu satunya di Provinsi Jawa Timur, karena Situbondo dinilai menjadi daerah terbaik dalam bidang pengendalian angka penduduk melalui pemasangan beberapa alat kontrasepsi. Satu di antaranya Situbondo sukses melaksanakan program pemasangan implan kepada warga miskin secara gratis.

Bupati Situbondo Dadang Wigiarto sangat bangga sekaligus mengapresiasi atas perhatian dari pemerintah pusat (BKKPBN) berupa penghargaan Manggala Karya Kencana yang diserahkan Teguh Santoso Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur kemarin.

Ke depan, lanjut Bupati Dadang, ia bersama jajaran OPD terkait akan terus berupaya mempertahankan prestasi nasional tersebut. “Ya kami juga berupaya meraih penghargaan tertinggi dari Presiden RI berupa Satya Lencana Wira Karya,” ujar Bupati Dadang.

Sementara itu Kepala BKKBN Pusat Perwakilan Provinsi Jatim Teguh Santoso mengatakan, Situbondo sudah dua

Sawawi/bhirawa

Bupati Situbondo Dadang Wigiarto saat menerima penghargaan Manggala Karya Kencana dari BKKBN Pusat yang diwakili Kepala BKKBN perwakilan Provinsi Jatim di pendopo kabupaten Rabu (2/9).

periode meraih penghargaan ini. Agar terus berprestasi, pinta Teguh Santoso, ia meminta Kabupaten Situbondo selalu menjaga komitmen pada program KB kedepan. “Kami melihat dari kelembagaan jarang ada OPD tungal di Indonesia. Biasanya dimerger dengan OPD lain. Termasuk SDM-nya di Situbondo itu bagus karena dapat menjaga ketercukupan SDM di lapangan,” ujar Teguh.

Masih kata Teguh, berkurangnya angka petugas PLBK, lanjut Teguh, djanjikan oleh Bupati Dadang akan diambilkan dari PLKB non PNS. Teguh juga mengaku angkat topi dengan keterlibatan kalangan tokoh agama (toga), tokoh masyarakat (tomas) dan tokoh pemuda (toda) sehingga program pengendalian penduduk di Kota Santri Situbondo sangat luar bisa. “Mereka

semua ikut memberikan dukungan untuk suksesnya program DPPKB Kabupaten Situbondo,” terang Teguh.

Teguh kembali menambahkan, kesuksesan ini akan bertahan jika pemimpin pengganti Bupati Dadang Wigiarto mampu menjaga momen secara simultan. Bahkan, kupas Teguh, Situbondo bisa berpeluang meraih penghargaan tertinggi (Satya Lencana Wira Karya) dari Presiden Jokowi karena sudah dua kali meraih penghargaan yang sama. “Bisa diajukan dua-tiga tahun kepada presiden Jokowi dengan persyaratan sudah dua kali meraih Manggala Karya Kencana. Ini bisa dilanjutkan oleh pemimpin yang baru,” jelas Teguh.

Teguh menuturkan, ada dua cara mengendalikan laju pertumbuhan penduduk yakni migrasi dan dan kelahiran alami. Untuk migrasi, lanjutnya, Kabupaten Situbondo sangat kecil peluangnya karena warga justeru banyak yang keluar Situbondo daripada masuk ke Situbondo. “Yang migrasi, angka kelahiran justeru di Situbondo cukup stabil karena program dua anak berjalan bagus. Namun masih ada satu tantangan yang harus diselesaikan yakni ada seperlima persen masyarakat yang melakukan usia kawin dibawah 20 tahun,” pungkas Teguh.[awi]

Tiga Pilar Wiyung Beri Imbauan New Normal di Pasar Krempyeng Tiga Pilar Wiyung normal kepada masyarakat di Pasar Krempyeng Perumahan Babatan Indah, Wiyung Surabaya, Rabu (2/9).

Istimewa

Surabaya, Bhirawa Anggota Koramil 0832/06 Karangpilang, Serda Sulaedy memberi imbauan new normal kepada mas-

yarakat di Pasar Krempyeng Perumahan Babatan Indah, Wiyung Surabaya, Rabu (2/9). Imbauan new normal dan protokol kesehatan ini di-

lakukan bersama Tiga Pilar setempat.

Sulaedy mengatakan, imbauan ini bertujuan untuk menekan angka penyebaran Covid-19 di masyarakat.

Salah satunya dengan new normal, penerapan protokol kesehatan kepada masyarakat yang ada di Pasar Krempyeng. Sehingga masyarakat bisa diarahkan untuk menaatk protokol kesehatan. “Imbauan new normal dan protokol kesehatan ini sesuai dengan Inpres No.6 Tahun 2020 dan Perwali 33 Tahun 2020,” kata Sulaedy.

Sulaedy menjelaskan, penerapan protokol kesehatan ini harus ditaati bersama. Tidak bisa dilakukan hanya dengan segelintir orang saja. Melainkan harus bersama-sama menerapkan protokol kesehatan guna memutus rantai penyebaran Covid-19 di Jatim, khususnya di Surabaya.

Imbauan ini, sambung Sulaedy, diantaranya seperti physical distancing, memakai masker, selalu cuci tangan dengan air mengalir maupun hand sanitizer. Protokol kesehatan itu dapat dilakukan bersama-sama dan satu tujuan, yaitu menekan angka penyebaran Covid-19 di masyarakat.

“Protokol kesehatan ini wajib dan harus diterapkan masyarakat. Tujuannya untuk mencegah dan memutus mata rantai perkembangan Virus Corona (Covid-19),” tegasnya.

Imbauan new normal ini dihadiri oleh Camat Wiyung, Budiono; Lurah Babatan, Bhabinkamtibmas, Kasi Trantib Kecamatan Wiyung, Bidan dan Kasi Pemerintahan serta Kasi Bangtib Kelurahan Babatan, Kasatgas Linmas dan Satpol PP Kecamatan Wiyung.[bed]

PELAKSANA PUBLIK

Enam Pegawai PN Bangil Positif Covid-19, Seluruh Kantor Ditutup Di Nganjuk, Sejumlah 876 Orang Petugas Sensus Penduduk Dirapid Tes

Sebanyak 6 pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri (PN) Bangil, Kabupaten Pasuruan terkonfirmasi Covid-19. Humas PN Bangil, Afif Januarsyah menyatakan enam pegawai PN Bangil terkonfirmasi Covid-19 terdiri dari pimpinan, ketua, wakil ketua, panitera muda hukum dan kasubbag kepegawaian dan panitera pengganti serta seorang tenaga kontrak.

“Ada enam pegawai PN Bangil yang terkonfirmasi Covid-19. Saat ini, semua pegawai PN Bangil menjalani Work From Home (WFH) dari rumah selama sepekan. Termasuk pelayanan ditutup sementara. Seluruh ruangan kantor Pengadilan Negeri Bangil ini diseterilkan serta juga dilakukan penyemprotan disinfektan,” kata Afif Januarsyah, Rabu (2/9).

Menurut Afif, Ketua PN Bangil, Dewantoro, mulanya memiliki riwayat vertigo dan sempat dilarikan ke RSI Masyitoh Bangil.

Usai dilakukan tes swab ternyata hasilnya positif. “Saat ini Pak

Dewantoro sudah menjalani masa isolasi di RSUD Bangil. Perkiraan kami, Kamis kemarin beliau mengeluhkan sakit,” papar Afif Januarsyah yang juga menjabat sebagai Plh Ketua PN Bangil.

Sementara itu, Humas RSUD Bangil, Hayat menyatakan hal yang sama. Bahwa Dewantoro, sebelumnya sempat mengeluhkan sesak nafas. Sehingga, ia menjalani tes swab dan hasilnya positif terkonfirmasi Covid-19.

876 Petugas Sensus Sementara itu, sejumlah 876 or-

ang petugas Sensus Penduduk tahun 2020 dilakukan rapid tes Pemkab Nganjuk untuk mencegah penyebaran covid 19. Langkah ini dilakukan untuk memberikan kepastian kepada warga masyarakat Kabupaten Nganjuk kalau petugas sensus telah memenuhi protokol kesehatan.

Wakil Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi mengatakan, selain melakukan rapid tes kepada seluruh petugas Sensus Penduduk juga dilengkapi dengan alat pelindung diri (APD). Seluruh petugas Sensus Penduduk di Kabupaten Nganjuk harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan Covid19. “Kegiatan Sensus Penduduk tahun ini memang cukup berat ditengah Pandemi Covid-19, dan masyarakat tidak perlu khawatir ketika didatangi petugas Sensus

Kependudukan yang wajib mengikuti protokol kesehatan,” kata Marhaen Djumadi.

Lebih lanjut dijelaskan Marhaen Dumadi, Sensus Penduduk merupakan program Nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Sensus Penduduk tahun 2020 ini sendiri bertujuan untuk menghasilkan satu data kependudukan yang akurat dan terupdate. Ini dikarenakan data penduduk tersebut merupakan data dasar untuk membuat rencana diberbagai bidang.

Tidak hanya bermanfaat untuk membuat perencanaan masa kini, tapi juga membuat peoyeksi sampai tahun 2050 mendatang. “Makanya, Sensus Penduduk itu sangat penting untuk mengetahui data kependudukan terupdate di Kabupaten Nganjuk,” ucap Marhaen Djumadi.[hil,ris]

Hilmi Husain/Bhirawa

Tampak pintu depan kantor PN Bangil, Kabupaten Pasuruan sudah ditutup usai ada enam pegawainya terkonfirmasi Covid-19, Rabu (2/9).

PENDIDIKAN, KEBUDA

Halaman 6

Kamis Pahing, 3

Kebutuhan Kuota Internet Tinggi

Dindik Sambut Baik Program Kemdikbud Kerjasama Dindik Jatim, Bhirawa Dinas Pendidikan Jawa Timur menyambut baik program pemberian kuota internet bagi peserta didik yang disiapkan Kementerian Pendidikan dan Budaya (Kemdikbud) bekerja sama dengan Telkomsel. Rencananya, Kemdikbud akan menyediakan kuota untuk siswa sebesar 35 GB dan guru menerima 42 GB. Menurut Kepala Dindik Jatim, Wahid Wahyudi, Kemdikbud memberikan dukungan terhadap kuota internet bagi peserta didik selama masa Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Dari dindik Jatim, diminta untuk melengkapi Data Pokok Peserta Didik (Dapodik) dengan memasukkan nomor telefon siswa.

"Dan sekarang dalam proses. Paling lambat tanggal 11 September untuk SMA dan 12 September untuk SMK. Tapi kami belum tahu besarannya berapa. Kami masih diminta untuk update Dapodik saja,'' ungkap Wahid, Rabu (2/8).

Meskipun demikian, Wahid menuturkan, jika program yang diberikan Kemdikbud dengan program kerjasama yang dilakukan pihaknya bersama Telkomsel akan saling bersinergi. Mengingat kebutuhan kuota internet bagi siswa dan

guru cukup tinggi.

"Saya rasa tidak (bertabrakan) karena (kuota yang diberikan sebesar) 21 gigabyte tergantung kita mau pakai apa. Kalau video jelas butuh banyak kapasitas. Maka guru harus menyesuaikan ketersediaan kuota yang ada,'' urai dia.

Wahid mencotohkan, penggunaan video, rata - rata per siswa dalam sehari membutuhkan 5 gigabyte. Jika penggunaan selama satu bulan 20 kali maka kebutuhannya mencapai 100 gigabyte. Tetapi jika dikombinasikan dengan media belajar lainnya misalnya menghunakan learning management system maka akan lebih murah. ''Maka kami akan menyesuikan dengan ketersediaan kuota,'' tambah dia.

Sebelumnya, melalui program kerjasama dengan Telkomsel, Dindik Jatim telah menyediakan

kuota internet sebesar 10 gigabyte (GB) per bulan bagi siswa SMA/ SMK dan SLB negeri dan swasta se Jatim. Tak hanya itu, pemberian kuota gratis juga diberikan bagi tenaga pendidik.

"Siswa atau guru bisa menambah 11 GB hanya dengan Rp5 ribu. Sehingga totalnya 21 GB. Begitu juga dengan bulan berikutnya, cukup dengan Rp5 ribu sudah

bisa mendapatkan kuota internet sebesar 21 GB,'' ujarnya.

Terkait jatah kuota internet gratis untuk siswa maupun guru, Wahid memastikan, semuanya mendapatkan besaran yang sama.

Guru harusnya mendapatkan kuota internet yang lebih. Karena kebutuhannya dua kali lebih banyak daripada siswa.

"Maka, kami sudah memerintah-

kan kepada seluruh kepala sekolah untuk mengalokasikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk ini,'' katanya.

Lebih lanjut, Wahid mengatakan, kalau Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa juga sempat mengusulkan agar provider yang memberikan bantuan kepada 1,3 juta siswa ini juga memberikan bantuan kepada siswa Madrasah Aliyah

(MA) baik negeri maupun swasta.

Dan provider itu memberikan respon yang baik. ''Saat ini Kanwil Kemenag menyiapkan data siswa untuk bantuan ini,'' ucap Wahid.

Sementara itu, Kepala UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (TIKP) Dindik Jatim, Alfian Majdie menambahkan, terkait program kuota internet gratis yang diberikan Kemdikbud, saat

Kepala Dindik Jatim, Wahid Wahyudi saat di ruang kerja.

Ratusan Siswa Tulungagung dapat Sepatu Gratis dari Alfamart

BANGKU POJOK

ihsan kholil/bhirawa

Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Hj Haeriyah Yulianti SSos.

Segera Mendaftar, Beasiswa Mahasiswa 2020 Telah Dibuka Bondowoso, Bhirawa Beasiswa tahun 2020 yang diperuntukkan bagi keluarga kurang mampu yang kini sedang menempuh pendidikan di strata D3 maupun S1. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso kembali membuka beasiswanya. Maka bagi masyarakat Bondowoso yang belum mendaftar segera mendaftarkan diri.

Karena pendaftaran beasiswa 2020 sudah dibuka sejak tanggal 20 Agustus dan ditutup pada 4 September besok.

Menurut Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Bondowoso, Hj Haeriyah Yulianti SSos, terhitung sejak 2 September 2020 pendaftar beasiswa ini sudah mencapai 605 orang. Sedangkan untuk kuota yang bakal diterima hanya 150 mahasiswa. "Rata-rata yang mendaftar lebih banyak dari kampus swasta ketimbang kampus negeri,'' ungkapnya saat dikonfirmasi, Rabu (2/9).

Haeriyah menjelaskan, untuk berkas yang sudah masuk akan diseleksi dengan ketat. Kemudian setelah lolos verifikasi, pihaknya akan melakukan survei ke rumah masing - masing.

"Setelah disurvei baru yang terakhir yakni penetapan. Kemungkinan penetapan ini akan diumumkan pada awal Desember sedangkan penyerahan beasiswanya pada pertengahan Desember,'' katanya.

Adapun kriteria yang akan dipilih nantinya yakni mahasiswa yang berdomisili di Kabupaten Bondowoso, dan status mahasiswa aktif baik D3 maupun strata S1 di kampus negeri ataupun swasta. Dan dari keluarga kurang mampu, bahkan juga mahasiswa yang memiliki prestasi di bidang akademik, tidak sedang diajukan sebagai penerima beasiswa lain.

"Pada saat ditetapkan juga tidak sedang menerima beasiswa lain. Adapun finansial yang akan diterima setiap mahasiswa yang sudah ditetapkan sebesar Rp3 juta dalam setahun,'' jelasnya.

Sementara, untuk mahasiswa yang sebelumnya sudah pernah menerima beasiswa dari Pemkab Bondowoso bisa mengajukan kembali sesuai dengan syarat yang sudah ditetapkan.

"Untuk penyerahan berkas bisa langsung ke Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di jalan Santawi Nomor 96 Bondowoso atau melalui Pos,'' tandasnya. [san]

Tulungagung, Bhirawa Sejumlah siswa Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Tulungagung mendapat sepatu gratis dari peritel Alfamart, Rabu (2/9). Mereka yang mendapat sepatu secara Cuma - cuma itu berasal dari SDN 1 Kampungdalem dan SDN 1 Tamanan Kota Tulungagung.

Menurut Regional Corporate Communication Manager PT Sumber Alfaria Trijaya, M Faruq Asrori, program pembagian sepatu gratis ini merupakan bagian dari kegiatan sosial Alfamart selama pandemi Covid 19. ''Tulungagung terpilih dari tiga daerah lainnya di Jatim untuk pembagian sepatu gratis,'' ujarnya.

Dua daerah lainnya di Jatim yang mendapat sepatu gratis, menurut Faruq adalah di Pasuruan dan di daerah Madura. ''Untuk di Tulunggaung kami bagikan di SDN 1 Kampungdalem dan SDN 1 Tamanan. Semuanya 150 pasang,'' paparnya.

Kegiatan sosial bagi - bagi sepatu ini, lanjut Faruq berasal dari donasi masyarakat saat berbelanja di Alfamart. Dari donasi itu dalam sebulan dapat terkumpul dana antara Rp1,2 miliar sampai Rp1,5 miliar.

"Kegiatan bantuan sosial bagi bagi sepatu gratis ini merupakan bagian dari dana itu dan kebetulan di Tulungagung mendapat bantuan

berupa sepatu,'' tuturnya.

Faruq menyebut, selain bantuan berupa sepatu, dalam kegiatan sosial yang menyasar siswa SD sampai SMA ini juga diberupakan seragam sekolah dan peralatan sekolah. ''Kami pun juga ada program untuk kacamata gratis,'' sambungnya.

Rencananya aksi bantuan sosial ini kedepannya akan terus berlangsung di Kabupaten Tulungagung. Kendati sebelumnya, program - program serupa sudah dilakukan di Kota Marmer seperti diantaranya pelatihan UMKM dan bantuan Sembako pada Pemkab Tulungagung.

Sedang Kepala SDN 1 Kampungdalem, Muhadi, merasa bersyukur dan berterima kasih dengan bantuan sepatu gratis bagi sebagian siswanya. Menurut Muhadi, bantuan itu sangat berarti bagi para siswa SDN 1 Kampungdalem yang keluarganya kesulitan ekonomi.

"Sepatu gratis ini kami berikan pada anak - anak yang kurang mampu dan anak yatim piatu yang sudah kelas dua sampai kelas enam,'' ujarnya.

Untuk para siswa kelas satu, menurut Muhadi, sengaja tidak diberikan sepatu gratis karena sudah ada program bantuan sekolah murah dari Pemkab Tulungagung. ''Yang kelas satu nanti mendapat dari Pemkab Tulungagung. Selain mendapat sepatu juga seragam,'' paparnya. [wed]

wiweko/bhirawa

Sebagian siswa SDN 1 Kampungdalem dengan perasaan gembira langsung memakai sepatu gratis yang baru mereka terima, Rabu (2/9).

GALERI

Athiyyah Putri Nararya Wakili J di Ajang Puteri Pendidikan Indo Surabaya, Bhirawa Athiyyah Putri Nararya, siswa SMAN 1 Malang berangkat mewakili Jatim dari kategori remaja di ajang Pemilihan Putera Puteri Pendidikan Indonesia 2020. Nara-sapaan akrabnya akan berjejer dengan puluhan kandidat lainnya se-Indonesia dari masing - masing provinsi.

Kontestasi bergengsi di bidang pendidikan ini digelar pada 8 hingga 10 Oktober 2020 di Bandung, setelah tertunda beberapa bulan karena pandemi Covid 19.

Nara tak sendirian. Partnernya yakni Kandidat Putera Pendidikan Indonesia 2020 asal Bojonegoro akan berjuang bersamanya di Bandung mendatang. Pemilihan ini diselenggarakan Ikatan Pemuda Prestasi Indonesia di bawah PT Madu Nusantara.

"Persiapan materi sudah 80 persen. Saya optimis menang dengan kemampuan dan keterampilan yang saya miliki ini. Semoga bisa membawa nama baik Jawa Timur untuk Indonesia,'' katanya, Rabu (2/9).

Spirit Nara maju di ajang prestisius ini, karena ingin menebarkan energi positif dari apa yang telah dilakukan.

Gagasannya soal Merdeka Belajar menjadi tema yang siap diadu bersama kontestan lainnya.

Menjadi siswa berprestasi, beber Nara, tidak melulu didapat dari perlombaan. Gadis kehadiran Kota Malang ini berharap perjuangannya selama ini mampu memberikan inspirasi

bagi lainnya, bahwa makna berprestasi itu lingkupnya sangat luas.

Peraih Gold Medal National English Olympiad by EEC 2012 ini mengungkapkan, di masa pandemi Covid 19 dirinya tetap berlatih mandiri di rumahnya. Namun, jika kegiatan biasanya harus pelatihan tatap muka, kini dia tidak bisa melakukannya.

Pandemi mendorong dirinya lebih mandiri dan merdeka belajar otodidak dengan fasilitas yang ada.

"Saya menyeimbangkan antara akademik dan non akademik. Kegiatan pelajaran sekolah harus saya tuntaskan, sembari membagi waktu untuk persiapan lomba nasional,'' lugasnya.

Siswi 17 tahun yang pernah menjadi penyiar radio itu mengaku, untuk menjadi perwakilan Jawa Timur, bukan hal mudah. Semudah membalikkan kedua telapak tangan.

Sebab Nara, Duta Pelajar SMP Jawa Timur 2018, harus melalui berbagai tahap seleksi. Ada tiga tahap seleksi yang dia ikuti mulai tahap 1, 2 dan 3. Semuanya langsung digelar se Jawa Timur.

"Alhamdulillah tahap pertama tidak perlu mengikuti karena dapat voting favorit. Semi final saya lolos dan menuju grand final untuk mewakili Jawa Timur,'' aku Nara, aktivis OSIS di sekolahnya.

Nara sebagai kandidat kuat Puteri Pendidikan Indonesia berangkat dari modal kepeduliannya kepada dunia pendidikan. Secara pribadi, Nara

KAMPUS

Dua Mahasiswa Untag Surabaya Buat Mesin Pengaduk Adonan Bermula dari pembuatan kue home industri yang dijumpai di rumahnya, dua mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 (Untag 45) Surabaya, membuat rancang bangun sistem transmisi mesin pengaduk adonan.

Kedua mahasiswa ini Rohmansyah Akhirun Ni'an dan Hendry Ronaldo yang merupakan mahasiswa prodi Teknologi Manufaktur, Fakultas Vokasi.

Oleh: Diana Rahmatus Sholichah, Kota Surabaya

oky abdul sholeh/bhirawa

Mahasiswa Program Studi Teknologi Manufaktur Fakultas Vokasi Untag 45 Surabaya, Rohmansyah Akhirun Ni'an dan Hendry Ronaldo, bersama inovasi alat pengaduk adonan kue di Untag Surabaya, Jawa Timur, Selasa (1/9).

"Dengan adanya alat ini saya ingin memudahkan proses produksi pada industry kue rumahan. Karena banyak industri kecil dan menengah bidang kuliner yang juga semakin meningkat,'' kata dia.

Apalagi, kata Rohmansyah, masih banyak home industri kue yang menggunakan alat manual yang berdampak pada

lamanya proses produksi. ''Jadi kami coba membuat alat serbaguna yang sekiranya dibutuhkan di masyarakat,'' katanya.

Pada rancang bangun mesinnya, kedua mahasiswa ini menggunakan motor listrik sebesar seperempat HP (horsepower) dengan kecepatan 1400 RPM. Sedangkan tangki adonan dibuat

paten agar tidak terjadi pergeseran antara wadah dan poros. Kapasitas mesin ini juga bisa sampai 5 kg.

"Karena ini redesain dan bukan inovasi baru, kami berharap mesin adonan ini mampu memaksimalkan produksi,'' tandasnya.

Sementara itu, Pembimbing program studi D3 Teknologi Manufaktur, Mario Sariski Dwi Ellianto menambahkan, dibanding dengan mesin pengaduk adonan yang sudah ada dipasaran, harga alat yang dibuat mahasiswanya ini lebih terjangkau. Selain itu, alat ini juga mampu membantu pengusaha home industry kue yang membutuhkan kapasistas adonan cukup banyak.

"Ini (mesin adonan) me-

mang sudah banyak dipasaran. Tapi yang diteliti dari redesain, dari segi kerangka mesin dengan menggunakan software,'' ungkap dia.

Untuk kekurangannya, Mario menjelaskan, jika hal ini terkiat dengan safety mesin seperti pulley fan belt yang tidak terkover sehingga berbahaya jika digunakan.

Wadah adonan yang tidak bisa dibongkar pasang juga jadi kekurangan. Kemudian tingkat sterilisasi, ini jadi kelemahan dan belum kami ujicoba,'' jabarnya.

Ke depan, ketiga hal yang menjadi evaluasi pihaknya rencananya akan dilakukan perbaikan agar menjadi mesin pengaduk adonan yang higienis. [*]

cukup te ampilan melukis d "Misal semua b didikan k hur dan pendidik kata Nar senyum Nara s didikan Timur 20 satunya Timur. N kan gag Belajar y bisa dimu saat mem "Saya didapat d san. Adv Belajar in rusan,'' u "Saya pendidik vokasi di ingin me wa pend seperti a bebernya Modal ongan ke kandidat sia 2020 optimisti dilakukan berdoa. [

AYAAN September 2020

& OLAHRAGA

a dengan Telkomsel ini pihaknya masih belum bisa memantau sebelum tanggal 11 September 2020. Meskipun begitu, pihaknya akan memverifikasi melalui aplikasi verval nomor handphone dari Dindik Jatim.

"Data verval Ponsel peserta didik per tanggal 2 September 2020, Dari jumlah 1.298.085 total siswa SMA dan SMK yang sudah terverifikasi sejumlah 917.833 atau 72%. Sedan-

gkan yang belum verifikasi 380.202.

Hal ini karena faktor isian yang kurang Lengkap, nomer tidak aktif, salah isi, dan juga belum mengisi.

Maka Dindik sudah menginstruksikan lewat Dapodik, sehingga sekolah 99% sekolah sudah isi (melakukan update Dapodik). Yang belum biasanya sekolah baru, atau sekolah yang sudah mau tutup,'' pungkas dia. [ina]

Halaman 7

Siswa di Kabupaten Malang dapat Bantuan Kuota Internet Kab Malang, Bhirawa Program Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait bantuan kuota internet khusus untuk siswa sekolah akan diterima Kabupaten Malang, hingga kini masih belum dipastikan. Bantuan kuota internet itu akan diberikan kepada siswa sekolah sebesar 35 Gigabyte (GB) per bulan selama empat bulan.

Sedangkan bantuan kuota internet itu, kata Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, M Saiful Efendi, Rabu (2/9), diharapkan bisa menjadi jawaban atas kecemasan di tengah kesulitan ekonomi masyarakat yang terdampak Pandemi Corona Virus Disease (Covid 19). Terutama pada pembelajaran Dalam Jaringan (Daring) yang mengharuskan para wali murid mengeluarkan kebutuhan lebih untuk pembelian kuota internet.

"Jika jumlahnya masih belum tahu berapa bantuan kuota internet untuk

cahyono/bhirawa

Siswa SD di Kabupaten Malang yang akan menerima bantuan kuota internet dari pemerintah.

Kabupaten Malang, maka pihaknya berusaha untuk mencari tahu jumlah kuota yang diberikan kabupaten ini.

Dan kini pihak sekolah melalui operatornya, diminta melengkapi data

siswanya,'' ujarnya.

Saat ini, jelas Saiful, baik sekolah umum maupun madrasah di Kabupaten Malang, telah diminta untuk melengkapi data siswanya. Hal ini sebagai tindak lanjut atas rencana penyaluran bantuan kuota internet. Dan di Kabupaten Malang sendiri ada sebanyak 184 ribu orang siswa Sekolah Dasar (SD), 58 ribu orang siswa Madrasah Ibtidaiyah, 76 ribu orang siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 27 ribu orang siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs). Sedangkan untuk siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) sekarang di bawah Dinas Pendidikan (Dindik) Provinsi Jawa Timur (Jatim).

"Bantuan kuota internet untuk siswa sekolah di Kabupaten Malang langsung dari pemerintah pusat. Sehingga bantuan ini sangat membantu wali murid untuk mendapatkan kuota internet. Karena selama diterapkan pembelajaran secara Daring, orang

tua siswa terbebani untuk membeli paket data internet,'' paparnya.

Saiful menegaskan, pihaknya sebagai wakil rakyat yang juga mempunyai peran dalam pengawasan, maka wajib mengawal rencana penyaluran bantuan kuota internet dari Pemerintah Pusat itu. Dan sesuai Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi), maka anggota dewan terus mengawasi penyaluran bantuan kuota internet. Tentunya, pihaknya harus koordinasi dengan dinas terkait yang nantinya akan ditinjau di lapangan.

"Mana sekolah yang benar - benar mendapatkan bantuan kuota internet, dan mana yang tidak menerima bantuan. Sehingga jika ada sekolah yang belum menerima bantuan, maka pihaknya langsung memberikan informasi kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, dan juga Pemerintah Provinsi (Pemrov) Jawa Timur,'' pungkasnya. [cyn]

SMK Jombang Berencana Ikuti Pembelajaran Praktek di Sekolah Jombang, Bhirawa Seluruh Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Jombang rencananya mengikuti kegiatan praktek di sekolah dalam waktu dekat ini. Hal ini dikatakan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur (Jatim) Wilayah Kabupaten Jombang, Trisilo Budi Prasetyo, Rabu (2/9) kemarin.

Trisilo menjelaskan, di dalam surat bersama empat Menteri yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, dinyatakan bahwa, siswa boleh melaksanakan pembelajaran praktek di sekolah.

"Untuk itu, saya selaku Kepala Cabang Dinas, mengizinkan bagi sekolah SMK yang melaksanakan praktek di sekolah di era pandemi Covid 19,'' ujar Trisilo.

Trisilo melanjutkan, SMK itu boleh melaksanakan praktek di

Jawa Timur onesia 2020

elaten menekuni keterdi bidang menggambar, dan membatik. nya dari membatik, kita bisa belajar tentang penkarakter. Bahwa, selusedalam itu makna kan kebudayaan kita,'' ra, sembari melepas khasnya. sebagai Puteri PenRemaja Jawa 020 menjadi satuandalan Jawa Nara membawagasan Merdeka yang menurutnya ulai dari diri sendiri milih jurusan. sadar merdeka belajar bisa dari kebebasan memilih juruvokasi diri sendiri Merdeka ni ya dimulai dari memilih juungkapnya. a menyuarakan advokasi kan merdeka belajar. Adri sendiri juga penting. Saya nyadarakan yang lain bahdidikan bisa kita wujudkan apa yang kita harapkan,'' a menguatkan. kekuatan internal dan doreluarga kepada Nara sebagai t Puteri Pendidikan Indone0 membuat dirinya semakin s. Dua langkah yang selalu n Nara, yakni berusaha dan [tam]

sekolah bagi siswanya dengan catatan, sekolah harus dan wajib memenuhi Protokol Kesehatan (Prokes).

Persyaratan Prokes itu, lanjut Trisilo, meliputi praktek tidak boleh diikuti lebih dari 10 orang siswa, siswa juga harus menggunakan masker, sekolah harus menyediakan alat cuci tangan di satu kelas minimal satu alat cuci tangan, dan harus menjaga jarak, serta sebelum melaksanakan praktek, ruangan sudah harus disemprot cairan disinfektan sehari sebelum pelaksanaan praktek.

"Maka di Jombang dalam rapat Kepala SMK kemarin, semuanya sudah siap melaksanakan pembelajaran praktek di sekolah pada tanggal 4 atau 7 September (2020),'' kata Trisilo.

Meski begitu, lanjut Trisilo, dirinya selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jatim Wilayah Kabupaten Jombang membuat surat izin terlebih dahulu kepada Gugus Tugas Penanganan Covid 19

Kabupaten Jombang agar disetujui. ''Kalau memang disetujui, kita jalan terus,'' tandas Trisilo.

Untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Jombang, dikatakan Trisilo, mereka juga akan menggelar pembelajaran teori di sekolah. Pembelajaran di SMA ini kami izinkan per kecamatan. Satu kecamatan maksimal dua atau satu sekolah. Setelah kami tunjuk, kami membuat tim sebanyak 20 orang, setiap hari memantau. Bagi sekolah yang tidak memenuhi syarat pembelajaran sesuai dengan Protokol Kesehatan (Prokes), sekolah itu dilarang melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas,'' papar Trisilo.

Untuk SMK di Kabupaten Jombang yang diberikan izin melaksanakan praktek di sekolah, beber Trisilo, seluruhnya diberikan kesempatan. Sementara untuk SMA, setidaknya ada sekitar 12 sampai 15 SMA diberikan izin melaksanakan pembelajaran teori.

Sedangkan untuk (pembelajaran) teori, SMK belum. Tapi pembelajaran praktek semuanya saya izinkan,'' jelas Trisilo. [rif]

Diknas Jatim Distribusikan Kios ABM untuk Belajar Daring

Athiyyah Putri Nararya

Surabaya, Bhirawa Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan membangun dan mendistribusikan sejumlah kios Anjungan Belajar Mandiri (ABM), untuk memudahkan siswa di Jawa Timur mengikuti proses Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Mesin ABM ini akan diutamakan didistribusikan ke daerah - daerah yang tak terjangkau sinyal telekomunikasi.

Menurut Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Ramliyanto, dengan mesin ABM ini nantinya seluruh siswa dapat mengunduh soal dan materi pembelajaran yang disediakan Diknas.

Ada buku paket, materi pembelajaran hingga materi try out. Siswa tinggal mengunduh di mesin itu lalu mencetaknya dengan printer,'' terang Sekretaris Diknas Ramliyanto, saat menjadi pembicara dalam diskusi webinar 'Simalakama Pembelajaran Tatap Muka di Jawa Timur' yang digelar Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Tulungagung bekerjasama dengan komunitas Jurnalis Sahabat Anak (JSA) dan UNICEF,

Rabu (2/9) di Surabaya.

Ramliyanto menambahkan, salah satu daerah yang akan diprioritaskan mendapat pasokan kios ABM adalah Kepulauan Masalembu, Madura. Ini didasarkan kondisi daerah itu yang tidak terjangkau sinyal telekomunikasi. "Anak - anak sekolah di Masalembu tidak bisa melaksanakan daring. Mereka nanti akan dapat kios ABM ini. Sehingga para siswa bisa mengambil bahan ajar dari alat ini,'' ujar Ramliyanto.

Sementara terkait masih ada kawasan yang tidak terjangkau sinyal internet, Diknas Provinsi Jawa Timur juga telah menyurati PT Telkom untuk segera melakukan perluasan cakupan sinyal internet di daerah - daerah terpencil di Jawa Timur. Pihak Telkom telah dijawab dengan kesanggupan memperluas jaringan internet di daerah.

Selain menyiapkan kios ABM untuk wilayah-wilayah yang tidak terjangkau sinyal internet, Diknas Jatim juga mendorong setiap sekolah agar lebih kreatif melakukan terobosan dalam hal PJJ di

sekolah masing - masing. Diantaranya dengan mengoptimalkan sistem single link, yang dapat diakses secara langsung dengan mudah oleh siswa. ''Bagi kami kebijakan yang diambil cukup jelas. Kesehatan dan keselamatan anak - anak, tenaga pendidik dan pengajar yang paling utama,'' kata Ramliyanto.

Pemprov Jatim saat ini baru memulai uji coba Pembelajaran Tatap

rus atau tidak.

"Kompetisi bisa dan harus digelar tapi Protokol Kesehatan (Prokes) wajib dilakukan.

Nanti ada subsidi yang harus diberikan karena akan ada rapid test kepada pemain setiap tim,''ujar Haris.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadayah Malang (UMM) ini juga berharap, saat kompetisi digelar kembali, suporter masing - masing tim diimbau untuk tidak datang ke lapangan tempat pertandingan.

Karena laga yang perlu diperhatikan dengan kehadiran suporter yakni saat laga - laga final. Makanya diimbau untuk tidak mengerahkan suporter.

"Diharapkan tidak banyak suporter. Selama ini biasanya tidak begitu banyak kecuali saat final. Kalau soal izin kepolisian patokan PSSI pusat

karena kompetisinya akan digelar pada Oktober,'' imbuhnya.

Haris mengaku akan berusaha untuk mencari solusi yang tepat, bagaimana menggelar rapid test. Mengingat klub peserta kompetisi internal juga ada 50 tim dan memiliki banyak pemain.

Opsi kerja sama dengan pihak kesehatan untuk melakukan rapid test ada, tapi masih dibicarakan bersama pengurus.

Kompetisi internal sendiri digelar Askot PSSI Kota Malang untuk mencari bibit atlet yang digunakan untuk Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2021 mendatang. Karena para pemain yang datang dari kompetisi internal memiliki mental bagus yang bisa digunakan Kota Malang untuk bermain di ajang antar kota di seluruh Jawa Timur. [mut]

Muka (PTM) tahap kedua, untuk siswa SMA/SMK sederajat. Uji coba kedua dilaksanakan pada 25% dari seluruh sekolah SMK di Jawa Timur mulai 31 Agustus 2020. Disusul 25% lagi di tingkat SMA mulai 7 September 2020 mendatang. 'Jumlah siswa yang dimasukkan untuk daerah dengan zona kuning sebanyak 50%, sedangkan zona oranye sebanyak 25% dari jumlah siswa. [riq]

Protokol Kesehatan tetap diberlakukan bagi siswa dan guru.

Kompetisi Internal Askot PSSI Kota Malang Segera Digelar Malang, Bhirawa Kompetisi internal segera digulirkan Askot PSSI Kota Malang, dimasa pandemi Covid 19 masih berlangsung. Namun sebelum kompetisi berlangsung akan dilakukan Rapid Test kepada para peserta.

Hal ini tak lain untuk memastikan kompetisi tergelar dengan aman dan terhindar dari penularan Covid-19 yang kini masih banyak di Kota Malang.

Menurut Ketua Umum Askot PSSI Kota Malang, Haris Thofly, di masa peradaban baru ini memang dibutuhkan tes kesehatan untuk memastikan yang mengikuti kompetisi benar - benar aman dari masalah kesehatan. Termasuk masalah Covid 19. Makanya akan digelar rapid test, untuk mengetahui gejala awal terkena vi-

Trisilo Budi Prasetyo

GELANGGANG

Tim Garuda Raih Poin Pertama Lewat Ginting

Ketua Askot PSSI Kota Malang, Haris Tofly

Jakarta, Bhirawa Tunggal putra Anthony Sinisuka Ginting menyumbang poin kemenangan pertama bagi tim Garuda dengan mengalahkan Shesar Hiren Rhustavito dalam ajang Simulasi Piala ThomasUber yang digelar PBSI di Pelatnas Cipayung, Jakarta Timur.

Pada laga kontra tim Banteng, Rabu (2/9) sore, pria yang akrab disapa Ginting itu menaklukkan Shesar dalam tiga gim berdurasi 71 menit dengan skor 21-23, 21-10, 21-14. Persaingan kedua pebulu tangkis itu berjalan sengit di gim pertama.

Ginting dan Shesar saling berkejaran angka sepanjang pertandingan. Namun saat itu kemenangan menjadi milik Shesar. “Di gim pertama, saya masuk ke ritme permainan Shesar. Saya banyak memberi bola netting ke dia, sehingga memberi dia kesempatan untuk menyerang,� ujar Ginting usai pertandingan.

Masuk di gim kedua, Shesar sempat jatuh terpeleset dan setelah kejadian itu penampilannya jadi menurun. Ginting pun memanfaatkan kondisi tersebut hingga gim ketiga untuk terus mengumpulkan poin dan akhirnya mampu merebut kemenangan. “Di gim kedua dan ketiga, saya mencoba untuk mencuri-curi serangan. Puji Tuhan, saya bisa menyelesaikan pertandingan tanpa cedera. Saya tanya Shesar bagaimana kondisi dia karena tadi sempat jatuh, tapi katanya tidak apa-apa,� ujar Ginting. [ant]

JATIM MEMBANGUN Sterilkan Bansos Covid-19 Kota Batu dari KKN Kamsi Pahing, 3 September 2020

Halaman 8

Kota Batu,Bhirawa Pemberian Bantuan Sosial (Bansos) dampak Covid-19 bagi warga Kota Batu perlu dilanjutkan. Karena masih banyak kelompok masyarakat terdampak yang masih belum merasakan bantuan selama menghadapi pandemi Covid-19.

Hal ini terungkap dalam dialog interaktif walikota, DPRD, Dinsos, dan Satgas Pencegahan KPK yang digelar di Pendopo Balaikota Among Tani Kota Batu, Rabu (2/9).

Dalam forum dialog tersebut bersepakat untuk menjauhkan dan mensterilkan distribusi bansos Covid-19 dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

“Apalagi saat ini pemberian bantuan disalurkan melalui program OPD sesuai tupoksinya. Karena seluruh bantuan telah ditutup sejak dihentikannya masa kedaruratan pada tanggal 8 Agustus lalu,”ujar Wakil Ketua I DPRD Batu, Nurrochman yang kemarin hadir sebagai narasumber.

Ia menjelaskan bahwa bansos covid-19 di Kota Batu belum tepat sasaran 100 persen. Persoalan data penerima bansos belum ditindaklanjuti dengan melakukan pemutakhiran data secara kongkrit oleh pemkot. Akibatnya, masih banyak kelompok masyarakat di kota ini yang belum tersentuh bansos.

Nurrochman mencontohkan kelompok masyarakat yang belum tersentuh bansos adalah para sopir

angkot dan para petani sayur yang tidak bisa memasarkan hasil panennya akibat pandemi Covid-19.

“Para sopir angkot ini belum bisa bekerja namun belum mendapatkan bantuan sosial. Demikian juga para petani sayur yang terpaksa membuang hasil panennya akibat tidak bisa memasarkannya. Meskipun kondisi ini sudah mulai berubah di masa kenormalan baru, namun bantuan masih mereka butuhkan,”jelas Nurrochman.

Selain dari Legislatif, narsum juga ada dari Eksekutif. Yaitu, Walikota Batu Drs Hj Dewanti Rumpoko MSi, dan Kepala Dinsos Kota Batu, Ririk Mashuri. Sementara satu narsum lagi terhubung secara virtual, yakni Kepala Satgas Pencegahan Korwil VI KPK RI, Arief Nurcahyo.

Secara virtual, Arief Nurcahyo mengimbau untuk melakukan upaya antispasi KKN, terutama nepotisme. “Untuk itu Pemkot harus Pemda harus mengambil data warganya di BPS secara periodik untuk memastikan penyaluran bansos jauh dari nepotisme, dan jauh dari korupsi,”ujar Arief.

Sementara, Walikota Batu Dew-

KELANA JATIM

TNI Posramil Temayang Bagi-bagi Ribuan Masker Bojonegoro,Bhirawa Berbagai upaya dan imbauan terus dilakukan oleh jajaran TNI Kodim 0813 Bojonegoro, dalam rangka memutus mata rantai penyebaran covid-19.

Seperti halnya yang dilakukan jajaran Bintara Pembina Desa (Babinsa) Posramil 0813-04/Temayang, ditengah pandemi Covid-19 ini mereka membagikan ratusan masker gratis kepada masyarakat di wilayah binaan.

Selain itu melalui para anggota Babinsanya, Posramil 0813-04/ Temayang juga rutin memberikan imbauan tentang protokol kesehatan kepada warga di wilayah teritorialnya masing-masing.

Demikian disampaikan Komandan Posramil 0813-04/Temayang, Peltu Didik Supriyono, melalui pesan tertulisnya, Rabu (2/9).

Menurutnya, pembagian masker secara gratis ini merupakan wujud kepedulian warganya serta sebagai upaya preventif dalam melindungi diri agar aman dari sebaran virus corona sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya berdisiplin protokol kesehatan dalam adaptasi kebiasaan baru (New Normal). [bas]

Dinsos Terus Lakukan Validasi Data Terpadu Sampang, Bhirawa Sedikitnya butuh anggaran sekitar Rp1,2 Miliar tahun 2019, guna melakukan program verifikasi dan validasi (Verval) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sampai sekarang masih belum selesai. Bahkan hingga saat ini program tersebut masih terus berlanjut dan membutuhkan anggaran dalam setiap bulannya.

Program Verval DTKS itu dicanangkan yaitu untuk melakukan perbaikan data yang sempat hilang, selain itu juga sebagai pemadaan data dengan Dispendukcapil Sampang, agar semua penerima bantuan yang berada di Kabupaten Sampang bisa valid seperti sebelumnya.

Seperti yang diungkapkan Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sampang, melalui Kabid Fakir Miskin dan Sosial, M Nashrun, dirinya mengatakan, program verval itu akan terus berjalan, karena proses perubahan data kependudukan perubahan orang miskin dan orang kaya itu masih terus bergerak.[lis]

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG BPKB, Vespa P150X Exclusive,th.1998, Biru Metalik, AG 6868 TH, a/n.

Sukardi, Ds.Buntaran, Rejotangan – T.Agung No. 7298/IMB/BI-III/2020 HILANG STNK, AG 4489 RBP, Yamaha, th.2012, Merah Marun, a/n. Hartatik, Ds. Gesikan, Pakel – T.Agung No. 7299/IMB/BI-III/2020 HILANG STNK, AG 4831 RJ, a/n. Subirman, RT 3/1 Kel. Panggungrejo, Kauman – T.Agung No. 7300/IMB/BI-III/2020

TUBAN HILANG STNK, S-3158-HC. An. Supatmi, Ds Talun RT 006/003, Kec Montong, Kab Tuban No. 7301/IMB/BI-III/2020 HILANG STNK, S-2405-HY. An.Galistyo Widodo, Ds Karangagung RT 018/004, Kec Palang, Kab Tuban No. 7302/IMB/BI-III/2020 HILANG BPKB, S-3141-GQ. An.Tutuk Dwi Daningsih, Ds/kel Perbon RT 001/ 002,Kec Tuban, Kab Tuban, hp 082132493350 No. 7303/IMB/BI-III/2020

Suasana dialog interaktif walikota, DPRD, Dinsos, dan Satgas Pencegahan KPK terkait bansos untuk warga terdampak covid-19 yang digelar di Pendopo Balaikota Kota Batu, Rabu (2/9).

anti Rumpoko mengatakan sejak dihentikannya masa kedaruratan pada tanggal 8 Agustus maka seluruh bansos dampak Covid-19 yang dialokasikan dalam belanja tak terduga (BTT) dialihkan untuk pemulihan ekonomi daerah. Artinya, bansos dampak Covid-19 dihentikan dan dimanfaatkan untuk memberdayakan masyarakat.

Ia mengatakan, untuk anggaran

pemulihan ekonomi daerah akan dialokasikan pada belanja langsung masing-masing OPD sesuai tupoksi yang ditanganinya.

“Misalnya untuk pelaku wisata akan diurus Disparta, sopir angkot diurus Dishub. Adapun sesarannya bervariatif di tiap OPD karena menyangkut kemampuan keuangan daerah,” kata Dewanti.

Ia memaparkan, total bansos yang

disalurkan awal Agustus mencapai Rp16,9 miliar. Rinciannya, bantuan sosial tunai data terpadu kesejahteraan sosial (BST-DTKS) senilai Rp1 juta. Tercatat ada 933 KK penerima manfaat BST DTKS. BSTDTKS terealisasi Rp835 juta dari nilai total Rp933 juta.

Adapun penyebab penyaluran BST DTKS tak terserap optimal karena ada beberapa penerima yang

meninggal maupun pindah domisili. Kemudian untuk BST dari Pemprov Jatim senilai Rp200 ribu.

Pemkot Batu telah memberikan topup senilai Rp800 ribu.

“Adapun penerima bantuan merupakan usulan dari tingkat pemdes/ kelurahan. Ada 4.991 KK yang masuk kategori penerima BST Pemprov Jatim non DTKS dengan nilai total Rp3,99 miliar,” jelas Dewanti. [nas]

DRPM Umsida Lakukan Penelitian Mitigasi Covid-19 Sidoarjo, Bhirawa Dalam memberikan masukan, dan langkah-langkah kebijakan apa yang harus dilakukan oleh Pemkab Sidoarjo terkait dampak penanganan Covid-19. DRPM (Direktorat Riset Pengabdian Masyarakat) Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) telah melakukan penilitian tentang mitigasi dampak Covid-19 non kesehatan.

Proses pembahasan mitigasinya telah dilakukan DRPM Umsida yang diketuai Dr Drs Sriyono MM didampingi dua anggotanya Rohman Dijaya SKom MKom dan Intan Rohma Nurmalasari SP MP. Mereka ditemui langsung oleh Sekretaris Daerah Pemkab Sidoarjo Drs Achmad Zaini selaku Plh Bupati Sidoarjo yang didampingi Kepala BPBD, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Sosial dan BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah), pada (2/9) di Ruang Delta Praja Pemkab Sidoarjo.

Plh Bupati Sidoarjo Achmad Zaini mengatakan kalau mitigasi yang di-

lakukan DRPM Umsida ini sangat baik, karena dalam rangka kolaborasi kira-kira kebijakan yang sudah di lakukan ini menurut mereka berhasil atau tidak.

“Sehingga harapan saya, setelah diadakan diskusi dan penelitian seperti ini nantinya ada feedback kepada Pemda Sidoarjo. Apa yang perlu disempurnakan dari program-program yang telah kami lakukan. “Harapan saya kedepan akan lebih baik lagi.

Makanya saya sangat berharap hasilnya cepat keluar, sehingga kami bisa segera menyesuaikan dengan hasil rekomendasinya,” harap mantan Kepala Bappeda Sidoarjo.

Ketua DRPM Umsida Sriyono mengatakan kalau pihaknya telah bekerjasama dengan DRPM Muhammadiyah Surakarta untuk mengadakan join riset. Mengadakan penelitikan tentang mitigasi dampak Covid-19 di Pemkab Sidoarjo pada sektor non kesehatannya, dengan menggunakan penelitian indepth interview dan

penyebaran kuisioner.

“Sekarang ini sudah masuk pada tahap indepth interview, selanjutnya kita lakukan tabulasi data, terus kita publish ke Pemkab Sidoarjo,” katanya.

Ia katakan, kalau penelitian dan penyebaran kuisionernya sudah berjalan beberapa bulan yang lalu, dan dilakukan secara Daring.

“Oleh karena itu, Insya Alloh pada bulan September 2020 ini sudah bisa kita berikan ke Pemkab Sidoarjo. Jadi semua hasil kajian yang kita buat ini, kita rekomendasikan. Sehingga Pemkab Sidoarjo bisa punya masukan apa yang harus mereka lakukan,” jelas Sriyono yang juga sebagai Ketua Pusat Studi Ekonomi dan Bisnis Umsida.[ach]

achmad suprayogi/bhirawa

Ketua DRPM Umsida Sriyono memberikan penjelasan kepada pimpinan OPD pengisian berkas mitigasi Covid-19.

Pemkab Sumedang Berguru Parkir Berlangganan ke Tuban Tuban, Bhirawa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang Jawa Barat melakukan studi banding, terkait dengan sistem pengelolaan parkir berlangganan Disnas Perhubungan Kabupaten Tuban yang dinilai berhasil dan sukses menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Rombongan Pemkab Sumedang yang dipimpin dipimpin oleh Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumedang Drs. Herman Suyatman M.Si ini diterima oleh Sekda Kabupat-

en Tuban Ir. Budi Wiyana M.Si bersama Disnas Perhubungan setempat di ruang rapat Dandang Wachono Setda Kabupaten Tuban, Rabu (02/09) Dalam sambutannya, Sekda Budi Wiyana menyampaikan terima kasih atas dipilihnya Kabupaten Tuban sebagai acuan studi banding Kabupaten Sumedang untuk sistem pengelolaan dan kontribusi parkir untuk menambah PAD. “Kami mohon maaf, apabila dalam kunjungan saat ini kita tidak bisa

maksimal karena keterbatasan akibat ditetapkannya Tuban sebagai zona merah Covid-19 dan jika dirasa kurang nanti kita bisa lanjutkan melalui daring,” kata Sekda Tuban Budi Wiyana.

Sementara itu Sekda Kabupaten Sumedang Herman mengucapkan banyak terima kasih banyak kepada Kabupaten Tuban masih mau menerima kehadirannya.

“Terima kasih karena dalam keterbatasan Kabupaten Tuban dalam zona merah masih mau menerima kedatan-

Punya 1.500 Titik Wifi, Kota Madiun Jadi Modern Broadband City Kota Madiun, Bhirawa Kota Madiun sebagai kota wifi semakin mantap. Kota Madiun yang juga disebut Kota Pendekar ditetapkan sebagai Modern Broadband City Telkom Regional 5 oleh PT. Telkom.Penandatangan prasasti dilakukan Wali Kota Madiun Maidi dengan petinggi PT. Telkom tersebut di Balai Kota, Rabu (2/9).

Penetapan itu wajar mengingat ada 1.500 titik wifi di Kota Madiun sampai saat ini.Layanan wifi dengan jangkauan sampai di tingkat RT tersebut sudah berjalan hampir dua tahun terakhir. Program wifi itu memang bekerja sama dengan PT. Telkom. ‘’Pada prinsipnya program ini untuk masyarakat.Internet sudah menjadi kebutuhan, makanya kita

dekatkan kebutuhan kepada masyarakat.Kalau kemudian ditetapkan menjadi Modern Broadband City, ya anggap saja itu bonus kerja keras kita,’’ kata Wali Kota Madiun, Maidi.

Selain itu, Wali Kota Maidi mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuan yang diberikan PT Telkom yang telah memberikan bantuan alat pelindung diri hingga kartu seluler paket belajar melalui program corporate social responsibility (CSR).

Rinciannya, 300 baju hazmat,300 sepatu boot, 300 face shield, 320 box masker medis, 200 box masker non medis, dan 80 box, sarung tangan.

Sedang, paket internetnya sebanya 10 ribu kartu telkomsel berisi 1 GB kuo-

ta reguler dan 10 GB kuota merdeka belajar jarak jauh. ‘’Disaat masyarakat membutuhkan, anak-anak membutuhkan untuk pembelajaran daring, PT. Telkom hadir memberikan bantuan.Saya terima kasih sekali.Semoga bantuan ini bermanfaat maksimal bagi masyarakat,’’ Kata Wali Kota Madiun, Maidi.

Kota Madiun, lanjut Wali Kota, memang tengah beperang melawan Covid-19. Tak dipungkiri kasus Covid-19 meningkat.Tenaga medis kewalahan. Bantuan APD tentu akan sangat membantu. Baik membantu tenaga medis dalam penanganan maupun masyarakat dalam rangka memutus penularan.Bantuan bakal segera disalurkan kepada tenaga medis dan masyarakat.[dar]

gan kami dan memberi kami ilmu yang bisa kami bawa terapkan,” jelas herman.

Herman juga menambahkan, Kabupaten Sumedang sebenarnya sudah menjalankan parkir berlangganan sejak tahun 2012 tapi nonaktif dan belum ada peraturan daerah (Perda)-nya .“Di tahun 2012 kami nonaktif, karena itu kami kesini untuk berdiskusi dan tukar pengalaman dengan Kabupaten Tuban yang kami nilai berhasil dan akan bisa kami realisasikan di Kabupaten Sumedang,” imbuhnya Sementara itu ditemui setelah usai acara Plt. Kepala Dinas Perhubungan Gunadi menyampaikan, parkir berlangganan meningkat dimasa pandemi Covid19.

“Alhamdulillah, selama Covid19 pendapatan dari parkir berlangganan justru meningkat yang biasanya 500 juta, tapi untuk bulan juli agustus ini justru mencapai 800 juta,” jelasnya Gunadi juga menyampikan, pendapatan parkir berlangganan Kabupaten Tuban bisa meningkat selama pandemi Covid19 karena pembayarannya tidak bayar langsung tapi nontunai bersamaan melalui pajak.

“Kebetulan Jawa Timur ada kebijakan dari Gubernur yang membebaskan denda dan memberikan keringanan pajak, jadi banyak masyarakat yang memanfaatkan situasi untuk membayarkan pajak kendaraannya,” pungkas Gunadi [hud]

Pemkab Siapkan Fasilitas Tes SKB CPNS di Laboratorium CAT Kab Malang, Bhirawa Peserta Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang akan mengikuti Seleksi Kompentensi Bidang (SKB) di Laboratorium Computer Assisted Test (CAT) Gedung C yang berada di area Pendapa Agung Kabupaten Malang, Jalan KH Agus Salim, Kecamatan Klojen, Kota Malang, asal Kabupaten Malang sebanyak 1.341 orang.

urman Ramdansyah Kepala BKPSDM Kab Malang

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Malang Nurman Ramdansyah, Rabu (2/9), kepada wartawan menjelaskan, dari jumlah CPNS yang akan mengikuti seleksi SKB di Laboraturium CAT di Gedung C area Pendapa Agung Kabupaten

Malang, pada 26 September 2020 mendatang, yakni sebanyak 1.341 orang. Namun, ada sebanyak 50 orang peserta seleksi SKB tidak memilih tes di Laboraturium CAT di Kabupaten Malang, tapi memilih tes seleksi di daerah asalnya.

Misalnya, lanjut dia, peserta seleksi SKB asal Kota Pontianak,

mereka akan memilih tes di daerah asalnya Pontianak, dan itu pun diperbolehkan. Sedangkan hal itu sudah sesuai aturan Badan Kepegawaian Negara (BKN), karena untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19. Dan tidak hanya peserta seleksi SKB asal Pontianak saja yang mengajukan atau ikut tes di daerah asalnya, tapi juga ada dari Yogyakarta, Mataram, dan Palu Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).

“Kami akan melihat data detailnya terlebih dahulu, asal-asal peserta seleksi SKB yang mengikuti tes di daerah asalnya,” paparnya.

Sedangkan, kata Nurman, tes SKB tersebut akan berlangsung selama

17 hari, dan dilaksanakan secera serentak di Indonesia. Dan Kabupaten Malang telah mendapatkan kursi penerimaan CPNS sebanyak 570 orang. Sedangkan peserta seleksi SKB yang akan mengikuti tes di Laboraturium CAT di Kabupaten Malang juga akan diikuti peserta dari empat daerah. Seperti Kabupaten Malang, Kota Malang, Kabupaten Pasuruan, dan Kota Pasuruan.

Disebutkan, peserta seleksi SKB dari empat daerah totalnya berjumlah 4000 orang peserta. Sedangkan dari jumlah peserta CPNS tersebut, sebanyak 50 orang akan mengikuti tes SKB di tempat asalnya, hal ini untuk mengantisipasi penyebaran

Corona Virus Disease (Covid-19).

Dan dengan dipilihnya tes SKB di Laboraturium CAT, karena Kabupaten Malang ini terletak di tengahtengah empat daerah. Sehingga tes SKB di Kabupaten Malang, maka pihaknya telah mempersiapkan fasilitas sarana dan prasarananya. Sedangkan untuk pelaksanaan tes nanti, dari tanggal 26 September-13 Oktober 2020, atau selama 17 hari. ”Fasilitas yang kita siapkan 100 unit computer untuk tes SKB, sehingga setiap sesi akan diikuti 90 orang peserta. Dan dalam pelaksanaan tes, pihaknya telah menerapkan protokol kesehatan Covid-19,” tandas Nurman. [cyn]

Kamis Pahing, 3 September 2020

JATIM MEMBANGUN

Halaman 9

Dewan Sikapi Ponpes Al Izzah Tak Perlu Ditutup Kota Batu,Bhirawa Kabar adanya santri di Pondok Pesantren Al Izzah Kota Batu yang terpapar Covid-19 memancing respon di kalangan anggota Dewan. Legislator PKB di DPRD Kota Batu, Nurrochman mengatakan dalam penyikapi masalah ini tidak perlu harus melakukan penutupan sementara terhadap pesantren. Namun ia memberikan syarat agar manajemen pesantren memperkuat Satgas Covid-19 internal yang telah terbentuk.

Nurrochman menjelaskan bahwa pernyataannya dilatar belakangi fakta di lapangan yang ada di pesantren Al-Izzah. Karena sejak aktif kemba-

li, pesantren ini telah menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Demikian juga saat para santri hendak kembali ke pesantren juga harus melewati

tahapan yang harus dipenuhi.

Adapun tahapan tersebut di antaranya, melakukan rapid test dimana jika hasilnya non reaktif santri dilanjutkan menjalani karantina selama 14 hari.

“Usai karantina dilakukan tes cepat lagi dan jika hasilnya juga non reaktif maka santri tersebut bisa kembali masuk pesantren,”jelas Nurrochman, Rabu (2/9).

Namun demikian, dengan penerapan protokol yang ketat tersebut ternyata masih ada satu santri yang lolos deteksi. Sant-

ri yang terkonfirmasi positif Covid-19 adalah santri kelas 9 yang berasal dari Surabaya.

Padahal santri ini telah membawa hasil tes rapid test yang menunjukkan non reaktif sebelum masuk ke pesantren pada tanggal 11 Agustus 2020.

Namun, empat hari kemudian santri ini jatuh sakit. Dan kepada gurunya, santri tersebut mengaku sakit karena alergi dengan kondisi pilek dan beringus. Kemudian pada 22 Agustus 2020 orangtua dari santri ybs menjemput dan me-

maksa anaknya untuk pulang.

Dan pihak sekolah mengizinkan santri pulang.

Setelah tiba di Surabaya, santri Al Izzah itu dibawa ke sebuah rumah sakit. Di sana, ia menjalani tes swap dan hasilnya positif Covid-19.

“Dengan fakta ini maka diperlukan ketelitian dan kejelian yang lebih baik dari para petugas Satgas Covid-19 di internal Ponpes Al-Izzah. Dengan menambah ketelitian maka hal semacam ini tidak akan terulang lagi,”tegas Nurrochman.

Sebelumnya, dalam megah penularan Covid-19 skala besar, Wali Kota Batu memerintahkan pihak terkait untuk melakukan tracing atau pelacakan di Ponpes Al Izzah. Wali kota tak ingin mengambil resiko jika tidak segera mengambil langkah cepat.

Dewanti mengatakan bahwa pihaknya terus mengingatkan agar lembaga pelayanan publik termasuk lembaga pendidikan untuk menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Hal itu sangat penting untuk mengantisipasi potensi penularan Covid-19.

Sementara Juru Bicara (jubir) Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan Covid-19 Kota Batu, M Chori mengatakan ada 3 santri yang dilakukan tes swab sekaligus dilakukan isolasi kepada ketiganya.

“Kepada tiga santri ini dilakukan tes swab karena memiliki kontak erat serta ada gejala mengarah ke suspect,”ujar Chori.

Adapun untuk melakukan tracing terhadap kontak erat keluarga, pihaknya saat ini sedang mengkoordinasikannya dengan Dinkes Surabaya. [nas]

Antisipasi Karhutla di Musim Kemarau

Pemkab Bentuk Brigade Kendali Karhutla

Bondowoso, Bhirawa Sebagai tindak lanjut antisipasi kebakaran hutan dan lahan yang diinstruksikan melalui surat keputusan Gubernur Jawa Timur dan dalam menghadapi musim kemarau, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso akan membentuk brigade pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Dalam brigade yang dibentuk itu, terdapat lintas sektor yang akan terlibat dalam pengendalian karhutla yakni TNI-Polri, BPBD, Perhutani, Dinas Kehutanan, PUPR dan beberapa instansi lainnya.

“Komandonya Dinas Kehutanan.

Perhutani juga masuk di dalamnya,”kata Kalaksa BPBD Kukuh Triatmoko saat dikonfirmasi via sambungan telepon selular, Rabu (2/9).

Kata Kukuh, berdasarkan pengalaman tahun lalu, beberapa titik yang rawan karhutla selama musim kemarau seperti diantaranya yakni Gunung Argopuro, Gunung Suket, Gunung Raung, Ijen dan Purnama.

Dijelaskannya, bahwa musim kemarau di kota Tape ini sudah terjadi mulai bulan April lalu, dan diperkirakan berakhir sampai bulan Oktober 2020. Selain kekeringan, BPBD Bondowoso juga mewaspadai kebakaran hutan yang sewaktuwaktu bisa terjadi.

“Kita waspadai itu, karena tahun kemarin hutan di Bondowoso cuk-

Hilmi Husain/Bhirawa

Jalan bergelombang di pantura jalan lingkar selatan di Kota Pasuruan kondisinya masih bergelombang perlu dilakukan perbaikan.

BBPJN Percepat Perbaikan Jalan Nasional

Pasuruan, Bhirawa Balai Besar Pemeliharaan Jalan Nasional (BBPJN) VIII terus mempercepat pengerjaan perbaikan jalan nasional di wilayahnya.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BBPJN VIII wilayah Gempol Pasuruan Probolinggo, Rudy Napitu-

pulu menyatakan terdapat 210 ribu meter persegi pada ruas jalan yang dinilai membahayakan yang mendapatkan prioritas perbaikan tahun ini. Ruas jalan yang bergelombang dan berlubang didahulukan.

“Saat ini perbaikannya sudah mencapai 45 ribu meter persegi.

KELANA JATIM

Babinsa Diwek Pantau Perusahaan dan Pasar Jombang, Bhirawa Rasa peduli dengan kesehatan masyarakat ditunjukan oleh Bintara Pembina Desa (Babinsa) Koramil 0814/02 Diwek, Kodim 0814/Jombang, Serma Nurwahyudi sebagai Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di Kecamatan Diwek, Jombang yang melaksanakan pengamanan dan pemantauan sosialisasi New Normal di PT Sumber Graha Sejahtera (SGS), Desa Diwek dan Pasar Tradisional Cukir, Kecamatan Diwek untuk memutus mata rantai penyebaran Virus Covid-19, Rabu (02/09).

Kegiatan pengamanan ini bertujuan untuk pencegahan penyebaran dari Virus Corona (Covid-19) di wilayah Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang.

“Alhamdulillah, warga menyambut positif kegiatan pengamanan dan pemantauan tentang Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 yang kita laksanakan, dan berjalan dengan baik dan lancar,” ucap Serma Nurwahyudi.

Serma Nurwahyudi mengimbau kepada masyarakat agar bersama-sama mencegah penularan Covid-19.

“Dengan cara mengikuti imbauan dan aturan yang disampaikan oleh pemerintah,” tandasnya.

Dia juga menambahkan, pihaknya telah telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mencegah Covid-19.

“Seperti menggunakan masker, jaga jarak (physical distancing), sering cuci tangan dengan sabun dan tidak berkumpul (social distancing). Kita berharap dengan kegiatan pemantauan ini masyarakat menjadi paham dan selalu disiplin mematuhi protokol kesehatan,” tambahnya. [rif]

Jalan bergelombang dan berlubang yang kami dahulukan,” ujar Rudy Napitupulu, Rabu (2/9).

Dalam pengerjaanya, melibatkan empat regu yang bekerja siang dan malam. Empat regu ini disebar mulai dari Gempol, Kabupaten Pasuruan hingga Probolinggo. Untuk alat berat,

menyiapkan empat alat berat yang diperlukan untuk petugas bekerja. Satu alat berat bisa melakukan pengerjaan sebanyak 3.000 meter persegi.

“Semuanya itu agar pengerjaan perbaikan jalan bisa cepat rampung dan tidak sampai mengganggu pengguna jalan,” kata Rudy Napitupulu. [hil]

up banyak yang terbakar,” urainya.

Adapun salah satu antisipasinya Kukuh menerangkan, yakni dengan menggunakan satelit yang dapat mengetahui titik-titik api yang biasanya terjadi.

“Melalui informasi dari satelit, api kecilpun disitu umpama ada orang membakar sampah biasanya terdeteksi, kita dapat informasi dan kita datangi untuk memantau kejadian,” terangnya.

Akan hal itu, Kukuh mengimbau kepada masyarakat, jika terpaksa melakukan aktivitas pembakaran untuk keperluan di sekitar hutan harus dijaga, jangan sampai apinya meluas.

“Apalagi sekarang angin juga kencang, ini juga berpotensi dapat memperluas api. Karena, ketika ada orang yang sedang membakar sampah dari api yang kecil karena angin dan tidak bisa teratasi, kemungkinan besar dapat meluas,” jelasnya.

Tidak cukup karhutla saja lanjut Kukuh, bahwa selama kemarau tahun ini banyak desa yang mengalami kekeringan dan membutuhkan pasokan air bersih. Hingga sampai saat ini, BPBD terus menyuplai kebutuhan air bersih disemua daerah yang alami kekeringan, misalnya di Kecamatan Tegalampel dan Botolinggo.

“Untuk yang Botolinggo, airnya memang masih perlu penjernihan,” tandasnya. [san]

Massa Komat Gak Kum Makamkan Matinya Penegakan Hukum Tulungagung, Bhirawa Puluhan massa yang menamakan diri Komite Penyelamat Penegakan Hukum (Komat Gak Kum) melakukan aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Tulungagung dan Mapolres Tulungagung, Rabu (3/ 9). Mereka secara simbolis mengusung keranda jenasah dan memakamkan penegakan hukum yang mereka anggap sudah mati di kedua kantor tersebut.

Aksi unjuk rasa ini cukup menarik perhatian. Apalagi saat itu di Kantor DPRD Tulunggung, para anggota dewan melalui komisinya masingmasing sedang melakukan hearing dengan sejumlah pejabat OPD lingkup Pemkab Tulungagung terkait pembahasan Raperda Perubahan APBD Tulungagung tahun anggaran 2020.

Pengunjuk rasa saat memasuki halaman Kantor DPRD Tulungagung melakukan layaknya prosesi memakamkan jenasah. Bahkan mereka juga melakukan salat jenasah.

Aksi di kantor wakil rakyat ini berlangsung tidak terlalu lama. Tidak ada permintaan pertemuan dengan pimpinan dan anggota DPRD Tulungagung oleh pengunjuk rasa .Mereka kemudian bergerak mengusung keranda jenasah yang kedua menuju Mapolres Tulungagung dengan berjalan kaki.

Sementara keranda jenasah yang pertama mereka tinggalkan di Kantor DPRD Tulungagung.

Prosesi yang sama seperti halnya di Kantor DPRD Tulungagung juga dilakukan pengunjuk rasa di Mapolres

Pengunjuk rasa melakukan salat jenasah di depan keranda jenasah yang dibawanya di halaman Kantor DPRD Tulungagung, Rabu (2/9).

Tulungagung. Mereka melakukan pemakaman penegakan hukum yang ada di dalam keranda jenasah kedua di kantor polisi tersebut.

Koordinator aksi unjuk rasa, Gus Rob-

ert, menyatakan prosesi pemakaman penegakan hukum yang dilakukan massa Komat Gak Kum beralasan karena beberapa kasus yang diajukan pada polres tidak ditangani secara serius. [wed]

Polisi Kantongi Ciri-ciri Pelaku Penembakan ATM Bank Mandiri Malang, Bhirawa Pelaku penembakan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) milik Bank Mandiri di Jalan Kawi, Kota Malang Senin (31/8) 21.45 WIB, ciri-cirinya sudah mulai ditemukan. Penembakan terjadi saat seorang teknisi Riko, memperbaiki mesin ATM. Sementara rekannya seorang security Indra Kurnia berjaga di luar ATM.

Kasat Reskrim Polresta Malang Kota, Ajun Komisaris Polisi Azi Pratas Guspitu mengatakan polisi telah mengamankan tujuh rekaman CCTV di sekitar lokasi.

“Hasil rekaman sudah dikumpulkan, belum semua di analisa, sudah ada yang di kumpulkan. Kalau (pelaku) yang nembak memiliki ciri-ciri tinggi, kurus, rambut agak panjang sekitar 10

sampai 15 centimeter dan pakai buff,” kata Azi, Rabu, (2/9) kemarin.

Polisi saat ini sudah memeriksa 4 orang saksi dalam insiden penembakan bilik ATM Bank Mandiri. Mereka adalah, teknisi ATM dan Security dari Tunas Arta Gardatama (TAG) selaku vendor Bank Mandiri, kemudian seorang karyawan depan ATM dan seorang pegawai SPBU disekitar lokasi.

“Kita belum bisa simpulkan karena belum semua CCTV kita periksa. Hasil pemeriksaan dari saksi, motornya matic. Si security yang turut mengawal teknisi tanganya terkena tembakan jempol sebelah kanan. Dia sempat membalikan badan security dan berteriak woi sebelum menembak sebanyak tiga kali,” ujar Azi. [mut]

Usai Terbitkan SE Pembatasan Jam Malam

Pemkab Terjunkan Tim Operasi Patuh Protokol Kesehatan Sehari setelah terbit Perbup Tuban Nomor : 65 tahun 2020 tentang Pengendalian Covid-19, dan Surat Edaran tentang Pembatasan Jam Malam, Pemkab Tuban menerjunkan Tim Operasi Patuh Protokol Kesehatan Covid-19, Rabu (02/09).

Pemberangkatan tim di Kantor Pemkab Tuban oleh Sekretaris Daerah Tuban, Dr. Ir. Budi Wiyana, M.Si..

Tim tersebut terdiri dari pegawai Pemkab, tenaga medis, Satpol PP, Polres Tuban, dan Kodim 0811/Tuban.

Mereka melakukan sosialisasi, edukasi, sekaligus penegakan Perbup Tuban tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 . Juga siaran ke sekitar wilayah Kecamatan Tuban.

Tim tersebut bergerak menuju Pasar Baru Tuban, Plaza Ikan kelurahan Karangsari, dan Tempat Pelelangan Ikan Palang.

Di tempat tersebut petugas kesehatan melakukan rapid test kepada warga yang tidak menggunakan masker.

Juga dilakukan penyitaan kartu identitas diri yang selanjutnya diikuti penindakan oleh Satpol PP Tuban.

Sekda Tuban Dr Budi Wiyana menyatakan, penerjunan tim gabungan sebagai bentuk sosialisasi, edukasi, dan penegakan terpadu Perbup tentang Covid-19. Operasi patuh protokol kesehatan juga akan digelar masif, dan menyasar seluruh wilayah kecamatan di Bumi Wali.

Tujuannya untuk membangun kesadaran masyarakat untuk menaati protokol kesehatan. Sehingga me-

maksimalkan upaya menekan penyebaran Covid-19, mengingat saat ini Tuban masih berstatus Zona Merah.

“Sebagai upaya saling menjaga dan melindungi dari bahaya Covid19,” kata Budi Wiyana.

Tim Operasi Patuh Protokol Kesehatan dalam menjalankan tugasnya mengedepankan langkah-langkah persuasive guna menyentuh hati masyarakat. Langkah ini dimaksudkan agar menumbuhkan kepedulian dan kesadaran bersama untuk disiplin taat protokol kesehatan Birokrat karir ini menambahkan, operasi gabungan akan intens diadakan dalam kurun waktu 14 hari kedepan dengan target lokasi rawan kerumunan. Juga dilakukan evaluasi harian untuk mengetahui efektivitas dan metode pelaksanaan operasi patuh.

“Harapannya target yang ditetapkan dapat terpenuhi,” jelasnya.

Terkait diberlakukannya pembatasan jam malam, Budi Wiyana menerangkan, kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mengurangi aktivitas warga pada malam hari yang tidak perlu. Pemberlakuan pembatasan jam malam bersifat situasional menyesuaikan dengan kondisi masyarakat.

Hal tersebut didasarkan asumsi bahwa di Tuban terdapat masyarakat yang bekerja di malam hari. Diantaranya tenaga medis, pegawai perusahaan, maupun pedagang di Pasar Bongkaran Tuban.

Mantan Kepala Bappeda Tuban ini menambahkan, respon warga terhadap pembatasan jam malam cukup baik yang ditunjukkan dengan berkurangnya kerumunan warga di sejumlah lokasi keramaian.

“Kami harap masyarakat dapat terus berdisiplin taat protokol kese-

Tim gabungan Operasi Patuh Protokol Kesehatan Covid-19 saat melakukan rapit tes pada masyarakat yang tidak mengunakan masker saat dialukan operasi.

hatan untuk menjaga diri, keluarga dan orang lain,” sambungnya.

Kegiatan operasi patuh protokol kesehatan kali ini diikuti sejumlah pimpinan OPD, diantaranya Plt. Ke-

pala Diskominfo, Kepala Dinkes, Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Satpol PP, Kepala Kantor Kesbangpol, Direktur RSUD Koesma, dan Kabag Kesra Setda Tuban. [hud]

EKONOMI

Kamis Pahing, 3 September 2020

Halaman 10

Lamongan Jadi Rujukan Riset Digitalisasi Keuangan Lamongan, Bhirawa Sebagai kabupaten yang telah menjalankan digitalisasi dalam pengelolaan keuangan daerah, Lamongan menjadi salah satu tempat tujuan riset penelitian berbasis Soft System Methodology (SSM) Kementrian Dalam Negeri RI untuk menghasilkan digital based business process pengelolaan keuangan daerah, peta infrastruktur digital, dan strategi pengembangan kompetensi digital.

Alimun Hakim/Bhirawa

Melalui video conference bersama Direktur Pelaksana dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Horas Mauritius Panjaitan berdiskusi dan In Depth Interview tentang Presepsi Awal Penerimaan Proses Transformasi Digital Keuangan Daerah yang disambut baik Bupati Fadeli di Ruang Commend Center.

Diskusi dan In Depth Interview tentang Presepsi Awal Penerimaan Proses Transformasi Digital Keuangan Daerah yang dilakukan melalui video conference bersama Direktur Pelaksana dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Horas Mauritius Panjaitan disambut baik Bupati Fadeli di Ruang Commend Center, Rabu (2/9) siang.

Dengan menggandeng tim peneliti dari Universitas Indonesia, Horas berharap efektifitas pengelola keuangan yang saat ini dimiliki Kabupaten Lamongan dapat menjadi acuan Kemendagri dalam proses digitalisasi keuangan nantinya.

“Menghadapi era digital ini harapannya dapat terealisasinya kemudahan dalam pengelolan

keuangan. Sistem digitalisasi yang telah dijalankan oleh pengelola keuangan Kabupaten Lamongan tentu menjadi acuan kami dalam menyediakan satu data di meja,” ungkap Horas.

Bupati Fadeli menjelaskan aplikasi pengelola keuangan yang dimiliki Kabupaten Lamongan sangat memudahkan setiap OPD maupun dinas-dinas lainnya dalam pelaporan keuangannnya masing-masing .

Dimana aplikasi tersebut juga telah didukung dengan e-learning, ebadgeting dan e-controlling .

“Aplikasi keuangan tingkat instansi tidak hanya dapat terintegrasi dengan beberapa aplikasi lain yang dimiliki Inspektorat, Bappeda, dan dinas-dinas lain yang ada di Pemer-

intah Kabupaten Lamongan. Tetapi juga terintegrasi dengan Aplikasi Bank Jatim terkait pencairan SP2D, Belanja Non Tunai khusus GU, serta Aplikasi SIMPADA Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan yang tentu sudah di dukung dengan e-learning, e-badgeting dan e-controlling,” ungkapnya.

Selain itu Fadeli juga berharap adanya integrasi antar pemerintah pusat hingga ke daerah. “digitalisasi yang dilakukan pemerintah daerah perlu dukungan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendagri perlu memberi petunjuk kepada pemerintah daerah agar kebijakan yang diambil tidak sendiri-sendir antara daerah satu dengan yang lain,” ujar Fadeli.[aha,yit]

BURSA EKONOMI

Dengan Gotong Royong Sukses Jalani Resesi Jakarta, Bhirawa Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, optimis, bahwa semangat gotong-royong yang memiliki nilai-nilai kedermawanan, membuat bangsa Indonesia mampu menghadapi dampak pandemi Covid-19. Nilai-nilai Pancasila akan membuat bangsa dan negara Indonesia kuat, menghadapi resesi, sekalipun.

“Tidak diragukan lagi, bahwa Indonesia sebagai bangsa yang memiliki nilai-nilai luhur, salah satunya yakni semangat gotong royong. Ini menjadi modal dasar, bagi bangsa Indonesia untuk menjadi negara yang betul-betul lahir dengan solidaritas sosial nya. Kemudian kesetiakawanannya, itulah yang menjadi pegangan bagi bangsa Indonesia,” ungkap Lestari dalam diskusi 4 Pilar MPR RI ber tema ‘Penguatan Nilai Gotong Royong untuk Antisipasi Resessi’, Rabu sore (2/9).

Nara sumber lain, anggota MPR RI Ace Hasan Syadzily (Golkar), staf ahli Menkop dan UKM Luhur Pradjarto dan Ketua NCBI ( Nation and Character Building Institute) Muliawan Saragih. Lestari lebih jauh mengatakan, modal sosial yang begitu kuat dalam masyarakat Indonesia, sudah terjalin sejak zaman dulu. Karena memang watak negara Indonesia secara geografis, merupakan negara yang bersentuhan dengan nilai dan tradisi dari berbagai peradaban.

Tidak jauh beda, Ace Hasan Syadzily menyebutkan; Indonesia adalah salah satu diantara negara yang memiliki ‘modal sosial’ terbesar di dunia. Modal sosial yang kuat dalam masyarakat Indonesia, sudah sangat terjalin sejak zaman dulu. Karena watak negara Indonesia secara geografi. Indonesia merupakan negara yang banyak bersentuhan dengan nilai dan tradisi dari berbagai macam peradaban.

“Saya percaya, bahwa masyarakat Indonesia memiliki ketahanan sosial yang sangat kuat. Karena memiliki modal sosial yang sangat kuat, yang termasuk didalamnya adalah nilai nilai kegotong royongan. Potensi modal sosial yang sangat kuat termasuk gotong royong, yang terus ditumbuhkan. Baik dari pemerintah, dari pengusaha maupun kelompok strategis lain, akan sangat membantu dalam menghadapi resesi, “ papar Ace Hasan.[ira]

Wakil Bupati Timbul (empat dari kanan) bersama anggota Forkopimda launching Wisata Pundak Lembu (P30).

Sabtu-Minggu, Wisatawan Serbu Bromo Probolinggo, Bhirawa Dibukanya kembali destinasi wisata yang sempat ditutup sejak Maret lalu, membawa angin segar bagi semua kalangan. Termasuk para pelaku usaha jasa wisata. Reaktivasi temat wisata itu juga menjadi salah satu faktor dalam memulihkan ekonomi di tengah pandemi Covid-19.

Ketua Pokdarwis Desa Wonokerso, Kecamatan Sumber, Sudir Supriyadi, Rabu (2/9) mengatakan, dibukanya kembali destinasi wisata menjadi momen yang sangat ditunggu-tunggu. Pihaknya juga telah menyiapkan

sejumlah fasilitas untuk memenuhi protokol kesehatan.

Di antaranya, ada thermo gun, fasilitas hand sanitizer, dan spanduk imbauan untuk mematuhi protokol kesehatan. “Imbauan untuk mematuhi protokol kesehatan juga disosialisasikan sebelum wisatawan naik.

Yakni, melalui tukang ojek yang ada di bawah. Bagi yang tidak bermasker, tidak kami izinkan masuk,” katanya.

Reaktivasi destinasi wisata juga mendapat dukungan penuh dari BPC Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Probolinggo.

Juli 2020, Wisman Jatim Turun

Pemprov, Bhirawa Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (Wisman) ke Jawa Timur bulan Juli 2020 mencapai 76 kunjungan. Angka tersebut turun sebesar 21,65 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang mencapai 97 kunjungan.

Dibandingkan dengan bulan yang sama tahun 2019, jumlah wisman yang datang ke Jawa Timur juga

mengalami penurunan sebesar 99,69 persen, yaitu dari 24.913 kunjungan.

Pada Januari - Juli 2020 jumlah wisman yang masuk Jawa Timur hanya 34.727 kunjungan, merupakan yang terendah lima tahun terakhir.

Meski jumlah kunjungan wisman di Juni 2020 sempat mengalami peningkatan, tetapi jumlah kunjungan wisman secara total tahun 2020, masih jauh dari kondisi normal jum-

lah kunjungan wisman di Jawa Timur. Hal ini dikarenakan pandemi Covid 19, masih menjadikan sektor pariwisata terdampak langsung dan paling terpukul. Apalagi dengan adanya larangan orang asing masuk Wilayah Indonesia, yang diterapkan mulai awal April 2020, sangat mempengaruhi jumlah kunjungan wisman ke Indonesia dan khususnya ke Jawa Timur.[rac]

Dewan Apresiasi Pemasangan Wastafel untuk Cegah Covid-19 Surabaya, Bhirawa Pemasangan wastafel atau tempat cuci tangan oleh Pemkot Surabaya sebagai langkah pencegahan Covid19 diapresiasi kalangan dewan. Saat ini, jumlah wastafel portabel sekitar 2.700 unit yang tersebar seSurabaya.

Di masing-masing cuci tangan ini juga disediakan sabun dan tisu. Pemasangan wastafel portabel itu di tempatkan di sarana publik. Seperti, dibeberapa titik pedestrian, taman, sentra kuliner, pasar, pemerintahan, pendidikan, dan kesehatan.

Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya Buchori Imron mengapresiasi upaya pemkot mengantisipasi penyebaran Covid-19 dengan terus memperbanyak wastafel portabel. Namun, ada beberapa titik pemasangan fasilitas cuci tangan yang kurang tepat.

Ketua DPC PPP Kota Surabaya ini menyebut tempat cuci tangan di sekitar Jalan Kedung Cowek.

Hampir tidak ada masyarakat yang menggunakan cuci tangan tersebut. Atas fakta ini, keberadaan wastafel portbel tersebut tidak efektif.

Menurutnya, seharusnya pemerintah kota memperhatikan dimana letak yang strategis dan memudahkan publik untuk menjangkaunya. Justru, di tempat tertentu yang didatangi banyak orang masih saja kurang optimal.

Seperti di Pasar Kapasan. Sebagai jujukan pengunjung tentu di sana membutuhkan cukup banyak sarana protokol kesehatan.

“Jangan sampai yang komunitasnya banyak hanya ditempatkan

Buchori Imron Anggota Komisi C DPRD Surabaya

Baktiono Ketua Komisi C DPRD Surabaya

satu-dua aja. Itu tentu kurang efektif,” ujarnya, Selasa (1/9).

Ketua Komisi C Baktiono menambahkan, terkait dengan protokoler kesehatan yang saat ini pemkot tengah gencar untuk memberikan wastafel diperkampungan itu adalah merupakan inisiatif yang baik untuk mengatasi Covid-19.

“Warga yang khususnya yang sering bergerombol berkerumun dapat memanfaatkan wastafel tersebut untuk membersihkan tangan,” jelasnya.

Politisi PDI Perjuangan ini menyebut untuk sumber air dan sabun warga setempat bisa bergotong-royong.

“Kalau sekedar air, warga bisa saling membantu untuk menyalurkan air di tangki-tangki,” ucapnya.

Selain itu, kata Baktiono, warga bisa gotong-royong iuran untuk bisa menyiapkan sabun cair. Harganya masih bisa terjangkau jika seluruh warga bisa membantu gotong royong bersama Pemerintah Kota Surabaya.

Sementara itu, Pemkot Surabaya terus menghimbau supaya masyarakat menaati protokol

kesehatan. Seperti rutin mencuci tagan. Apalagi saat ini pemkot terus menambah wastafel portabel di titik-titik tertentu.

“Wastafel portabel yang sudah kita pasang sekitar 2.700 unit,” kata Kepala Bidang Bangunan Gedung, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKPCKTR) Kota Surabaya Iman Krestian.

Menurutnya, secara rutin petugas mengecek wastafel. Baik memastikan air masih tersedia ataupun kondisi tempat itu masih dapat digunakan dengan baik.

“Kalau di wastafel yang ada di jalan pemeliharaannya dari DKRTH. Sementara di masing-masing persil kita upayakan dari sumber airnya dari sekitar,” jelasnya.

Ia menuturkan jumlah pemasangan wastafel portabel ini akan terus bertambah setiap harinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, karena lokasinya di tempat publik fasilitas ini banyak yang rusak. Bahkan hilang. Penggantian secara berkala juga dilakukan. [dre.adv]

Sebab, penutupannya berdampak bagi semua pihak. Khususnya, pelaku usaha jasa wisata, pengelola hotel, dan restoran.

Terpisah Ketua BPC PHRI Kabupaten Probolinggo Digdoyo DP mengatakan, penerapan protokol kesehatan di semua hotel dan restoran terus ditingkatkan. Bahkan, sudah diterapkan sejak jauh-jauh hari sejak ada pandemi Covid-19. Seperti, fasilitas cuci tangan, hand sanitizer, dan thermo gun.

“Physical distancing sudah kami penuhi. Seperti kursi meja makan dari 4 kami kurangi jadi 2 kursi. Ekstra

wiwit agus pribadi/bhirawa

bed di hotel juga kami hapus. Jadi, kami batasi dua orang yang ada di kamar. Termasuk aula untuk meeting room, misalnya kapasitas 200 orang kami batasi 100 orang dan wajib pakai masker,” jelasnya.

Menurutnya, sejauh ini sudah ada 18 hotel dan 7 restoran yang mendapat sertifikat dari Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Probolinggo. Paling banyak berada di kawasan Bromo. “Dengan sertifikat itu, artinya hotel dan restoran tersebut sudah sesuai protokol kesehatan,” jelas Digdoyo.[wap]

SAMBUNGAN

Kamis Pahing, 3 September 2020

Halaman 11

Bupati Kecewa OPD Tak Dukung Penegakan Perbup Covid-19 l

Sambungan hal 1

Bupati Dadang mengaku, penerapan protokol kesehatan Covid-19 di Kabupaten Situbondo masih sangat lemah. Terbukti, lanjut Bupati dua periode itu, mayoritas warga Situbondo masih abai terhadap protokol kesehatan. Jika Satpol PP tidak bergerak, terangnya, maka gaung penegakan disiplin protokol menghilang. “Maka dari itu saya kumpulkan Satpol PP, para camat dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kabupaten Situbondo, agar mulai besok harus melakukan penindakan dengan tegas,” papar Bupati Dadang.

Bupati Dadang sempat menyinggung soal sanksi berupa uang agar ditangguhkan karena sesuai de­ngan arahan dari Kejagung yang juga difasilitasi oleh Kemendagri, kebijakan harus ada pada Peraturan Daerah (Perda). “Itu jika ingin menerapkan sanksi berupa uang. Nah kalau belum ada perda, kebijakan itu kangan diterapkan. Saya rasa sanksi yang lain seperti kerja sosial jika benar-benar ditegakkan sudah sangat memadai,” terang Bupati Dadang.

Sementara itu informasi yang berhasil dihimpun Bhirawa menyebutkan, saat ini banyak masyarakat yang berada di tempat umum, seperti pasar, pusat perbelanjaan dan terminal serta tempat umum yang lain masih tampak sebagian belum menggunakan masker. Uniknya, Satpol PP Kabupaten Situbondo sebagai aparat penegak perbup tidak tampak melakukan penindakan dilapangan. [awi]

BNNP Jatim Lakukan Asset Tracing TPPU Jaringan Narkoba di Lapas Jatim l

Sambungan hal 1

“Dari empat tersangka berinisal JM, ETS, SB dan HDJ kami mengamankan barang bukti 98,26 gram sabu. Satu diantara para pelaku ini mengendalikan narkoba sejak di dalam Lapas yang ada di Jatim.

Kami pun mengaitkan perkara ini dengan unsur TPPU nya,” Kabid Pemberantasan BNNP Jatim, Kombes Pol Arief Darmawan.

Arief menjelaskan, jaringan ini cukup menjadi atensi lantaran cakupannya luas, dari sejak di dalam Lapas sampai pengendalian di luar Lapas. Bahkan hasil-hasil dari kejahatan tersangka ini sudah banyak sekali. Diantaranya seperti rumah, rumah kos dan kontrakan yang nilainya kurang lebih Rp 5 miliar.

Sehingga kita kaitkan dengan TPPU. Semua itu, sambung Arief, merupakan hasil dari penjualan narkoba. Belum lagi aset berupa ken­daraan roda empat dan roda dua. Sehingga jaringan ini menjadi atensi bagi BNNP Jatim. Dan akan kita kembangkan lagi sampai sejauh mana jaringan ini. “Target perkara narkoba dari BNNP saat ini bukan hanya volume dari jumlah barang buktinya saja. Tetapi targetnya yaitu unsur TPPU nya dan memiskinkan pelaku,” tegasnya.

Arief menambahkan, dua diantara empat tersangka ini pernah menjalani hukuman di Lapas Porong Sidoarjo. Keduanya yakni HDJ dan SB. Di dalam Lapas, HDJ memanfaatkan orang-orang terdekatnya, bahkan keluarganya untuk mengendalikan aset-aset yang di luar. Bahkan HDJ pun mengendalikan kejahatan narkoba dari dalam Lapas.

“Hasil-hasil dari penjualan narkoba yang di luar Lapas, diatur HDJ dengan melibatkan pihak-pihak keluarga dan orang-orang terdekatnya, seperti tetangganya,” ungkapnya.

Arief juga mengaku kualitas sabu dari tersangka merupakan kualitas nomor 1. Yakni narkoba jenis sabu dengan kualitas paling bagus, baik dilihat dari warnanya dan kapasitasnya. “Guna mempertanggungjawabkan perbuatanya, tersangka diancam dengan Pasal 114 ayat (2) sub pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009,” pungkasnya. [bed]

Dukung Program Jargas Rumah Tangga l

Sekapuk, Desa Termiskin Berubah Menjadi Desa Miliarder

Sambungan hal 1

kegiatan studi pendahuluan pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga melalui skema kerjasama.

“Kami berterima kasih kepada Kementrian ESDM, karena Kota Pasuruan hingga saat ini sudah menerima jaringan gas rumah tangga sebanyak 6.314 sambungan rumah di Kota Pasuruan. Makanya, Pemkot Pasuruan berkomitmen untuk mendukung penuh program pemasangan jaringan gas bumi untuk rumah tangga,” ujar Raharto Teno Prasetyo ST, Rabu (2/9).

Teno menambahkan Pemkot Pasuruan siap menyukseskan program nasional untuk mewujudkan Kota Pasuruan lebih maju dan sejahtera. Orang nomer satu di Kota Pasuruan ini berharap agar skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) bisa menyeluruh se-Kota Pasuruan, terpasang jaringan gas bumi secara gratis.

“Jargas bumi ini sangat bermanfaat bagi warga, karena dalam penggunaannya jauh lebih hemat bila dibandingkan menggunakan tabung LPG 3 kg dan aman serta ramah lingkungan,” ujar Teno panggilan akrabnya.

Pada 2018, Kota Pasuruan telah mendapatkan bantuan pemasangan sambungan pipa gas resmi rumah tangga dari Direktoral Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM sebanyak 6.314 sambungan rumah. Hanya saja, karena pandemi Covid-19, pemasangan 7.003 sambungan rumah yang seharusnya dilaksanakan 2020, harus ditunda tahun 2021.

“Masyarakat Kota Pasuruan sangat antusias de­ ngan program jaringan gas bumi ini. Dan kita saat ini masih memiliki potensi sebesar 35.213 sambungan rumah yang siap terpasang,” tegas Teno.

Teno juga meminta dukungan dan kerjasama baik dari OPD terkait, camat dan lurah dalam pembangun­ an jaringan gas bumi di Kota Pasuruan.

Sekadar diketahui, Kota Pasuruan menjadi salah satu daerah yang masuk dalam pelaksanaan kegiatan studi pendahuluan pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga. Selanjutnya, Pemkot Pasuruan berkomitmen mendukung penuh terhadap program tersebut.

Komitmen itu ditunjukkan saat Plt Wali Kota Pasuruan, Raharto Teno Prasetyo hadir pada acara konsultasi publik pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga melalui skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) yang digelar Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM). [hil]

Kades Sekapuk, Abdul Hamil tengah membanting kendi menandai sebagai Desa Miliarder.

kerin ikanto/bhirawa

Eri Cahyadi-Armuji Akhirnya Maju Pilwali l

Sambungan hal 1

Sementara itu, Eri Cahyadi saat menghadiri acara jumpa pers di Taman Harmoni menyempatkan diri mencium Bendera Merah Putih. Bersama wakilnya Armudji, Eri terlihat sangat khidmat mencium Bendera Merah Putih.

“Bismillahirrohmanirrohim, kita bersama-sama membuat Surabaya terus menjadi rumah besar yang ramah untuk seluruh warganya, meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan program-program pro wong cilik,” ujar Eri Cahyadi, saat memberikan sambutan perdana, sebelum mencium Bendera Merah Putih.

Menurut Eri Cahyadi, dimasa pandemi Covid-19 ini, Pemkot Surabaya tidak pernah diam dan terus berjuang hingga akhirnya kondisi seperti sekarang ini yang mulai berangsur-angsur membaik. Untuk itu, dalam kepemimpinannya nanti, akan melakukan penanggulangan kesehatan terkait pandemi COvid-19 dan pemulihan ekonomi.

“Jangan sampai di masa pandemi ini yang namanya program dan kegiatan yang pro rakyat berhenti. Program memberi makanan tiap hari kepada puluhan ribu warga yang selama ini telah berjalan tidak akan berhenti.

Program yang memberi kesempatan kerja kepada arek-arek Suroboyo terus kita gembira,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Eri Cahyadi juga mengatakan, jika saat menerima amanah dari Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, sangat kaget dan tidak menyangka jika memberikan kepercayaan tersebut padanya.

“Ini adalah sebuah kehormatan bagi kami. Sehingga kami harus membalas kepercayaan ini dengan bekerja lebih baik lagi nantinya. Be­ kerja dengan hati nurani seperti yang telah dilakukan pemimpin sebelumnya sejak era Wali Kota Pak Bambang DH dan Bu Risma,” ujarnya.

Sedangkan Armuji mengaku bersyukur atas terpilih meneruskan Tri Rismaharini. “Kami akan meneruskan perjuangan Bu Risma bersama Mas Eri Cahyadi,” katanya.

Cak Ji, sapaan akrab Armuji ini yang juga Anggota DPRD Jatim dari Partai PDI Perjuangan ini akan berjuang dan mempertahankan prestasi Wali Kota terbaik dunia ini. “Los gak mbrebet blas,” ucap Cak Ji dengan nada yakin.

Selain kota Surabaya, Puan juga mengumumkan calon jagoannya di 2 provinsi 19 kabupaten kota lain. Pengumuman ini menjadi pengumuman gelombang terakhir pengumuman calon kepala daerah dari PDIP untuk Pilkada 2020. Sebelumnya, PDIP sudah mengumumkan Gelombang I pada 19 Februari, Gelombang II pada 17 Juli, Gelombang III pada 11 Agustus 2020, dan Gelombang IV pada 28 Agustus 2020 lalu.

Sementara itu, menyikapi rekom DPP PDIP yang telah diberikan kepada Eri Cahyadi-Armudji, salah seorang kandidat yang telah mendafatarkan diri sebagai Cawawali di PDIP, Lia Istifhama, mengucapkan selamat kepada Eri-Armuji. Menurutnya, keputusan itu harus dihormati karena menjadi prerogratif ketua umum DPP PDI Perjuangan.

“Saya sudah tahu soal rekom PDIP. Tentu saya legowo. Ini sudah

komitmen dari awal pendaftaran.

Tidak perlu ada sikap protes atau lainnya. Harus menghormati. Hal ini pernah saya sampaikan pada pak Eddy Tarmidi, salah satu pengurus DPD PDIP Jatim yang juga turut mendaftar (Penjaringan Pilwali) saat itu. Saya malah bersyukur atas semua proses ini,” ujar perempuan yang akrab disapa Ning Lia itu.

Ditanya kenapa dia tetap tenang menyikapi rekom PDIP yang tidak diturunkan kepadanya. Lia menilai secara positif semuanya. Sebab dari awal ia memulai proses ini tanpa ambisi, tapi sebagai proses politik. Ini juga yang saya pelajari dari karakter ibu Khofifah, yang menilai berbagai hal adalah sebuah proses.

Pengurus PW Fatayat NU Jawa Timur ini menyadari tak bisa ujugujug meraih sesuatu hal tanpa ikhtiar yang baik sebelumnya. Ia justru sangat bersyukur karena simpatisan PDIP banyak sekali menjadi relawan selama proses Pilwali ini.

Bahkan mereka secara tidak langsung menyatu sebagai keluarga besar.

Kebersamaan ini yang nilainya tidak bisa dibeli dengan apapun. Kalau tidak ada penjaringan PDIP, mungkin ia kesulitan memiliki keluarga sambung seperti mereka, para relawan.

“Jadi saya ucapkan terimakasih, maturnuwun, yo rek. Semua relawan, terkhusus dari simpatisan PDIP yang secara nyata sangat tulus berproses bersama-sama. Bahkan beberapa kali giat relawan secara natural dilakukan bersama relawan pak WSB. Saya berpikir, penting tetap membangun seduluran saklawase,” pungkas Ketua Perempuan Tani HKTI Jatim itu. [geh.iib]

tim kesehatan dan mengikuti tes di ruang khusus dengan diawasi oleh petugas. Namun, jika tim kesehatan tidak merekomendasikan peserta mengikuti ujian, maka dapat dijadwalkan di akhir jadwal seleksi.

Nurkholis mengungkapkan, pelaksanaan SKB mengunakan protokol Covid-19. Baik dalam hal penggunaan kapasitas ruangan maupun penggunaan masker dan penerapan pola hidup bersih dengan mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Karena itu, membutuhkan waktu yang lebih lama. Sebab, dalam sehari tes hanya bisa digelar untuk 100 orang kali tiga gelombang, atau tiga ratus per hari. “Makanya dibuat waktu agak panjang mulai September - Oktober. Lama karena kapasitas tempatnya cuma sedikit,” jelas dia.

Untuk pelamar di Pemprov Jatim, tercatat sebanyak 4.658 peserta yang

telah memilih lokasi SKB. Dari jumlah tersebut, mereka akan mengikuti ujian di 22 titik lokasi se Indonesia.

Namun, dari jumlah tersebut masih terdapat 120 peserta yang tidak menentukan lokasi ujian. Di Jatim sendiri tercatat 4.778 peserta yang berhak mengikuti SKB sesuai hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

Kendati hanya 4.658 yang melakukan menentukan lokasi, 120 peserta lainnya tetap bisa mengikuti ujian.

“Sesuai keputusan Panselnas, peserta yang tidak menentukan lokasi SKB tetap bisa mengikuti tes,” tutur dia.

Mantan Kepala Biro Organisasi Setdaprov Jatim ini menjelaskan, bagi peserta yang tidak menentukan lokasi, akan ditentukan secara otomatis sesuai dengan lokasi SKD sesuai pelaksanaan SKB di masing-masing instansi. Untuk Pemprov Jatim, pelaksanaan SKB akan dilakukan di Kantor Regional II BKN Wilayah Surabaya. [tam]

Pelamar CPNS Pemprov Diimbau Isolasi Diri 14 Hari

l

Sambungan hal 1

peserta yang suhu tubuhnya mencapai minimal 37,3 , maka akan diberikan tanda khusus untuk mengikuti ujian di tempat terpisah. “Apabila peserta dengan suhu tubuh 37,3 berdasarkan hasil pemeriksaan tim kesehatan tidak dapat mengikuti tes, peserta diberikan kesempatan mengikuti tes pada sesi cadangan yaitu satu hari setelah jadwal akhir seleksi,” jelas Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim Nurkholis, Rabu (2/9).

Selain mengatur protokol sebelum mengikuti ujian, panitia seleksi juga menyiapkan informasi hasil nilai secara live melalui chanel Youtube.

Sementara itu, bagi peserta yang terkonfirmasi positif Covid-19, Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mengatur bahwa peserta tetap bisa mengikuti ujian. Hanya saja, peserta tersebut harus mendapat rekomendasi

l Sambungan hal 1 iarder. Sebagai Desa Miliarder, Sekapuk bahkan telah memiliki lima kendaraan operasional, yakni Alphard untuk Pemdes, Grand Livina untuk PKK, Mazda Double Cabin untuk Wisata, Expander untuk BUMDes, dan satu unit mobil Ambulance Standart Covid.

Apa karena memiliki banyak mobil operasional, sehingga Sekapuk menjadi Desa Miliarder? Kades Sekapuk Abdul Halim menjelaskan, bukan persoalan mobil operasionalnya, akan tetapi capaian putaran uang yang bergulir di desa, semisal dari sektor PKK dengan ekonomi kerakyatan yang mentargetkan pertahun berpotensi 1,9 Miliar.

“Apalagi BUMDes dengan target Net profitnya Rp4 miliar pertahun yang secara otomatis berpengaruh besaran PADes jadi Rp1,5 miliar.

Belum lagi lapangan kerja 591 lapangan kerja baru, di tambah jumlah sekitar 400 obligasinya, selama tahun ketiga pengabdian di desa. Semua ini terwujud dengan semangat kebersamaan, terimakasih semuanya,” ungkap Kades.

Untuk itu, lanjut Kades, atas capaian tersebut, Rabu (2/9) tepat pukul 09.00 WIB, dengan senantiasa memohon Ridho Allah SWT, Pemdes Sekapuk menggelar Deklarasi Sekapuk Desa Miliarder di Indonesia.

Selain acara pemotongan tumpeng, Deklarasi Sekapuk Desa Miliarder juga diisi dengan Kirab jajaran Pemdes, BPD, PKK, RT/RW, dan Bumdes. Dengan mengendarai lima mobil operasional dan puluhan sepeda listrik, masyarakat Desa Sekapuk guyup bergerak mulai Balai Desa sampai dengan Wisata Alam Setigi.

“Alhamdulillah, hari ini kami, mendeklarasikan Sekapuk Desa Miliarder di Indonesia.

Semua ini berkat kerja keras dan kebersamaan seluruh warga Desa Sekapuk. Semoga bernilai ibadah, karena tujuan kami bukan untuk kesombongan, namun semata-mata untuk memberikan motivasi dan inspirasi bangkit bersama di tengah pandemi,” pungkas Kades yang dijuluki Ki Begawan Setigi ini. [eri]

Enam Hari, Command Center 112 Terima 704 Aduan Iseng

Sambungan hal 1 tornya, Rabu (2/9).

Meskipun layanan ini untuk kebaikan bersama, tapi masih ada saja oknum yang menggunakan layanan itu hanya sekedar main-main atau iseng. Ia mencontohkan salah satu laporan kebakaran di Jalan Jetis Kulon gang 5 pada 27 Agustus 2020. Saat itu, sekitar pukul 13.49 WIB, ada telpon dari salah satu warga berinisial R yang melaporkan kejadian kebakaran itu.

Begitu menerima laporan tersebut, Command Center langsung meneruskan informasi tersebut ke Dinas PMK dan beberapa unit PMK langsung berangkat ke lokasi. Di tengah menuju lokasi, salah satu personil PMK mencoba menghubungi pelapor lagi untuk mengetahui posisi tepatnya. “Tapi ketika ditelpon, si pelapor ini tidak mengangkat telpon kami, dan bahkan direject,” kata dia.

Menurut Irvan, laporan-laporan atau telpontelpon iseng semacam ini sangat banyak masuk ke Command Center 112 setiap harinya. Berdasarkan data BPB Linmas, penelpon iseng yang masuk ke CC Room 112 periode 27 Agustus sampai dengan 1 September 2020, totalnya mencapai 704 telepon masuk yang iseng.

“Banyak memang, itu hanya 6 hari jumlahnya sudah mencapai 704 telepon masuk yang iseng. Itu kan eman. Sebab, ketika ada telepon iseng masuk, dan kemudian ada telepon juga yang betul-betul membutuhkan, maka telepon itu tidak bisa masuk, sehingga ini kan merugikan warga lainnya,” ujarnya.

Oleh karena itu, ia mengimbau kepada masyarakat apabila tidak ingin menggunakan layanan 112, setidaknya jangan menganggu, atau tidak digunakan hanya untuk sekedar iseng. Sebab, tujuan dibuat layanan 112 ini adalah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang siap on call selama 24 jam. “Jadi, kami mohon dengan hormat kepada seluruh warga untuk tidak menelpon 112 jika itu hanya untuk iseng, karena 112 ini diperuntukan kepada warga yang membutuhkan terutama dalam situasi darurat, sehingga siapapun yang menelpon pasti akan kami layani,” tegasnya. [iib]

l

Orang Tua-Guru Harus Berkolaborasi, 69 Persen Wali Murid Setuju PTM l

Sambungan hal 1

Meskipun sebagian besar wali murid setuju dengan dilakukannya pembelajaran tatap muka, belum dipastikan akan segera dilaksanakan. “Jika pun nanti dilakukan uji coba tatap muka, tentu tidak semua akan dilakukan. Misalnya di 1 kecamatan hanya 1 lembaga saja yang melakukan uji coba. Jadi tidak pasti, meskipun banyak yang menginginkan tatap muka,” terangnya.

Namun, sebelum kebijakan tersebut dilakukan, akan ada petugas dari Gugus Tugas Covid-19 yang akan melakukan persiapan untuk memastikan jika dilakukan pembelajaran tatap muka.

Seperti telah diberitakan sebelumnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan polling kepada wali murid jenjang SD dan SMP pekan lalu. Polling ini untuk memastikan sikap wali murid jika dilaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka.

Menjadi orang tua dan guru di saat pandemi Covid-19, harus mampu meng­

elola emosi dan energi. Jika tidak, maka hubungan antara orang tua dengan anak, guru dengan siswa, akan banyak mene­ mui kendala. Imbasnya, proses belajar mengajar juga akan terganggu.Walupun Polling sudah selesai, namun perlu itu yang harus dilakukan, tuturnya.

“Orang tua dan guru harus berkolaborasi. Guru di sekolah menyiapkan materi. Orang tua di rumah menyiapkan anak agar siap mengikuti proses belajar mengajar,” terang Lucia Aries, Kabid Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak Dinsos PPPA Kota Probolinggo, Rabu (2/9) saat menjadi pemateri dalam acara Webinar Series O1 yang digelar Ikatan Guru Indonesia (IGI) Cabang Kota Probolinggo.

Dalam acara bertema “Menjaga Mood dan Meningkatkan Motivasi Siswa dalam Pembelajaran Daring Selama Masa Pandemi” tersebut, diikuti oleh 1.022 guru TK hingga universitas dari Kota Probolinggo dan kota lain seluruh Indonesia. Pemateri lainnya adalah, Guru BK SMPN 1 Kota Madiun Eko Setyorini dan

Konsultasn Psikologi dan CEO Biometric Indonesia Ganesya Widya.

Menurut Lucia, ketika orang tua punya masalah di rumah, maka harus diselesaikan dulu dan tidak dibawa saat mendampingi anak-anak. Demikian juga guru. Sebelum masuk kelas online atau offline, juga tidak membawa masalah dari rumah.

“Selesaikan dulu, baru mendampingi dan bertemu anak-anak. Jika tidak, anak-anak yang terkena imbasnya. Karena, tidak bisa mengendalikan emosi,” jelasnya.

Orang tua dan guru juga harus paham kondisi psikologis anak. Antara orang dewasa dengan anak-anak memiliki fungsi saraf berbeda. Misalnya, anakanak belum bisa mengelola emosi dengan baik. Suka menantang resiko dan berpikir jangka pendek. “Jangan disamakan dengan menghadapi orang dewasa, yang sudah bisa mengelola emosi,” terangnya.

Selain itu, kadang orang tua pasrah kepada sekolah untuk mendidik anaknya. Sekolah yang harus bertanggung jawab terhadap pendidikan anak.

“Itu adalah pemahaman yang keliru.

Tugas utama mendidik ada di orang tua.

Sementara guru di sekolah hanya sebagai pendidik untuk melakukan transfer ilmu,” jelasnya.

Sementara Eko Setyorini memberi kiat meningkat motivasi belajar di era Pandemi Covid-19. Menurutnya, kondisi siswa saat ini adalah jenuh, bosan, dan mood gampang berubah. Sehingga, siswa tidak mempunyai motivasi untuk belajar.

“Selain memahami karakteristik siswa selama daring. Seorang guru bisa membuat kompetisi dan reward kepada siswa. Sehingga, mereka termotivasi untuk belajar dan memiliki karya selama pandemi,” jelasnya.

Selain itu, motivasi tidak hanya dilakukan oleh guru. Orang tua juga mempunyai tanggung jawab yang sama. Karena, selama daring, siswa banyak berkumpul dengan orang tua dibanding guru. “Keduanya harus sama-sama memberikan motivasi. Sehingga, dalam diri siswa timbul dorongan untk belajar lebih baik selama Pandemi,” tambahnya. [*]

Bhirawa

DERAP NUSANTARA

K A N T O R B E R I TA I N D O N E S I A

Halaman 12

Kamis Pahing, 3 September 2020

Wapres: Literasi Jadi Penentu Pengembangan Ekonomi Syariah Jakarta, (ANTARA) - Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin mengatakan kecakapan masyarakat terhadap pengetahuan tentang ekonomi dan keuangan syariah merupakan penentu bagi pengembangan ekonomi berbasis Islam tersebut.

ANTARA

Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengikuti acara peluncuran Sharia Economic Talk secara virtual dari Istana Wapres RI, Jakarta, Rabu (2-9-2020). ANTARA/HO-Asdep KIP Setwapres.

10 Juta KPM PKH Dapat 30 Kg Beras Jakarta, (ANTARA) - Seba­ nyak 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) segera mendapatkan bantuan sosial beras sebanyak 30 kg untuk alokasi Agustus dan September 2020.

“Program ini satu dari rangkaian program-program jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19,” kata Menteri Sosial Juliari P Batubara pada peluncuran Bantuan Sosial Beras bagi KPM PKH di Perum Bulog Kanwil DKI Jakarta Banten di Jakarta, Rabu.

Mensos mengatakan bansos beras tersebut juga merupakan sinergi Kemensos dengan Perum Bulog dan bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

Ia berharap kerja keras seluruh jajaran Bulog dan Kemensos hingga dinsos agar penyaluran bansos beras berjalan lancar meski tidak mudah karena harus menjangkau 10 juta KPM di seluruh Tanah Air. Terlebih lagi, kondisi lapangan yang kadang tidak sesuai dengan prediksi sehingga dibutuhkan ko-

LINTAS NUSANTARA BPJS Kesehatan Bekasi Dukung info Gratis grafis Vaksin Covid-19 Cikarang, Bekasi, (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mendukung rencana pemerintah memberikan vaksin Covid-19 gratis secara massal menggunakan basis data BPJS Kesehatan.

“Kami tentunya siap mendukung, data kita andal dan terus di ‘update’, validitasnya juga sangat tinggi. Nanti tinggal apa permintaan pemerintah kami akan sediakan,” kata Kepala Kantor BPJS Kesehatan Cabang Cikarang Nurifansyah di Cikarang, Rabu.

Pemerintah berencana memberikan vaksin Covid-19 gratis secara massal di awal tahun 2021 dengan menggunakan alokasi anggaran APBN kepada masyarakat berdasarkan data kepesertaan BPJS Kesehatan.

Hal itu disampaikan Ketua Pelaksana Komite Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Erick Thohir dalam rapat dengar pendapat bersama Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Komisi IX DPR di Jakarta pada Kamis (27/8 2020).

Nurifansyah mengaku tidak kesulitan mendapatkan data terkini kepesertaan mengingat semua data itu ada di dalam database yang biasa digunakan untuk berbagai kepentingan.

“Kita tidak kebingungan mencarinya karena kita punya masternya dan big datanya ada di situ,” katanya. Secara nasional jumlah kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kini sudah mencapai lebih dari 240 juta atau hampir 85 persen dari total penduduk Indonesia.

“Mungkin Pak Erick (Erick Thohir) melihat penduduk Indonesia secara data sudah ada dalam database JKN sehingga memudahkan proses pemberian vaksinnya nanti,” katanya.

Sementara kepesertaan JKN di Kabupaten Bekasi sendiri mencapai 2.626.281 atau 98,18 persen dari total jumlah penduduk Kabupaten Bekasi dengan rincian 607.405 terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD. Kemudian Pekerja Bukan Penerima Upah/Bukan Pekerja (PBPU/ BP) sebanyak 445.878 jiwa, 1.055.984 jiwa katagori Pekerja Pene­ rima Upah (PPU), dan 517.014 peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN.[*]

ASN Jawa Tengah Akan Didenda Jika Melanggar Protokol Kesehatan Semarang, (ANTARA) -Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan mendenda aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti melanggar protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19.

“Kita sekarang membuat komitmen di antara ASN Pemprov Jateng, kita harus memberikan contoh, tidak boleh hanya meng­ hukum rakyat, tapi kita tidak menghukum diri sendiri agar disiplin, makanya saya buat Pergub ini,” kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo​​​​​​​ di Semarang, Rabu, usai acara pemaparan peraturan gubernur mengenai penegakan protokol kesehatan.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah mengenai penegakan protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19 antara lain mengatur soal pengenaan denda hingga Rp500.000 sampai pemotongan tunjangan berupa tambahan penghasilan pegawai (TPP) sebesar 10 persen selama tiga bulan pada ASN yang terbukti melanggar protokol kesehatan. Ganjar mengatakan, peraturan gubernur tersebut diterbitkan menyusul bermunculannya kluster penularan Covid-19 di lingkungan perkantoran.

“Hari ini saya tanda tangani, saya minta semua kepala dinas menyosialisasikan kepada bawahannya sehingga dalam waktu yang sangat pendek, mereka bisa disiplin menata dirinya sekaligus tempat kerja untuk melaksanakan protokol kesehatan,” katanya.

Gubernur meminta warga berpartisipasi dalam penegakan protokol kesehatan di lingkungan ASN dengan melaporkan pelanggaran protokol yang dilakukan oleh pegawai pemerintah di tempat umum dan menyertakan bukti pelanggaran. [*]

munikasi yang baik agar tidak timbul permasalahan di masyarakat.

Dirjen Pemberdayaan Sosial Edi Suharto menjelaskan, bansos beras tersebut merupakan salah satu intervensi dalam menangani Covid-19 untuk mengurangi beban pengeluaran KPM PKH. KPM PKH menerima bansos beras dengan pertimbangan KPM adalah keluarga miskin dan rentan terdampak Covid-19. Dalam keluarga PKH terdapat anak-anak dan lansia yang membutuhkan pemenuhan pangan dengan baik.

“Saya meyakini bahwa pemahaman masyarakat yang baik atas ekonomi dan keuangan syariah akan sangat menentukan seberapa besar penerimaan masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah itu sendiri,” kata Ma’ruf Amin saat mengikuti peluncuran acara Sharia Economic Talk dari Istana Wapres RI, Jakarta, Rabu.

Meskipun Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar, lanjut Ma’ruf, hal itu bukan menjadi jaminan ekonomi dan keuangan syariah akan berkembang pesat dengan sendirinya.

Selain potensi sumber daya manusia (SDM) yang besar, menurut Wapres, kesadaran dan pengetahuan terhadap sistem ekonomi syariah juga harus di­ tingkatkan.

“Kita tidak bisa berasumsi bahwa sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, ekonomi dan keuangan syariah akan berkembang dengan sendirinya,” katanya menegaskan.

Pengembangan sistem ekonomi syariah di Indonesia juga mendapat dukungan dari Pemerintah dengan penerbitan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).

“Sesungguhnya, kita memiliki modal yang baik bagi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. KNEKS secara khusus bertugas untuk mempercepat,

memperluas, dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi nasional,” katanya menjelaskan.

Oleh karena itu, Ma’ruf Amin meminta kepada seluruh pemangku kepentingan untuk mendorong peningkatan literasi ekonomi dan keuangan syariah di kalang­ an masyarakat.

Hingga saat ini, tingkat literasi keuang­ an syariah secara nasional tercatat baru mencapai 8,93 persen, sementara indeks inklusi keuangan syariah nasional sebesar 9,1 persen.

“Indeks ini mencerminkan bahwa kita perlu bekerja keras untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ekonomi dan keuangan syariah di Tanah Air,” katanya.

Wapres juga meminta kepada para pelaku usaha dan perbankan untuk memperluas layanan syariah berbasis teknologi sehingga lebih banyak masyarakat dapat menjangkau layanan kegiatan ekonomi syariah tersebut.

“Dengan indeks inklusi yang masih rendah, itu memberikan kita peluang untuk melakukan perluasan layanan keuang­ an syariah, khususnya menggunakan basis tekonologi digital, utamanya kepada mereka yang sama sekali belum terhubung dengan sistem keuangan formal,” kata Wapres. [*]

info grafis

Pertimbangan lainnya, PKH sudah memiliki struktur SDM yang baik sehingga memudahkan dalam pemantauan, serta KPM PKH bukan penerima bansos khusus Covid-19 yaitu bansos sembako dan bantuan sosial tunai.Bansos beras akan diberikan untuk tiga bulan yaitu Agustus-Oktober sebanyak 15 kilogram setiap KPM per bulan.

Dirut Perum Bulog Budi Waseso menyampaikan terima kasih kepada Kemensos telah dipercaya untuk ikut serta dalam pendistribusian bansos beras ke seluruh Indonesia. [*]

Satpol PP Harapkan Razia Masker Sadarkan Warga Cegah Covid-19

Magelang, (ANTARA) - Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang, Jawa Tengah mengharapkan razia masker yang dilakukan secara intensif makin meng­u atkan kesadaran masyarakat setempat tentang pentingnya mencegah penularan Covid-19.

“Dengan razia yang kami lakukan de­ngan gencar setiap hari semakin menyadarkan masyarakat pentingnya menggunakan masker, khususnya ketika beraktivitas di luar rumah,” kata Kepala Satpol Kota Magelang Singgih Indri Pranggana dalam keterangan tertulis Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemkot Magelang diterima di Magelang, Rabu.

Operasi protokol kesehatan yang dilakukan Satpol PP Kota Magelang didukung personel Dinas Perhubungan, Kesbanglinmas, TNI dan Polri itu, de­ ngan lokasi berbagai tempat keramaian, fasilitas publik, dan pusat perbelanjaan.

Ia menjelaskan tentang pentingnya upaya bersama menanamkan kesadaran bahwa penggunaan masker dan kepatuh­ an warga dalam menerapkan protokol kesehatan sebagai kebutuhan setiap individu agar tidak tertular dan menularkan Covid-19 kepada orang lain.

Pemkot Magelang telah mengeluarkan Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Produktif dan Aman Covid-19 yang antara lain menjadi landasan Satpol PP menggelar razia masker setiap hari.

Hingga saat ini, katanya, operasi masih dalam tahapan nonyustisi yang artinya belum ada pemberian sanksi.

Ia mengharapkan sanksi sosial untuk mereka yang melanggar ketentuan itu efektif dalam memberikan efek jera kepada masyarakat luas. Warga yang terjaring razia karena tidak mengenaANTARA Petugas gabungan Kota Magelang menggelar razia kan masker, tidak menjaga masker di sejumlah titik keramaian untuk mencegah jarak, dan berkerumun, dipenularan Covid-19, belum lama ini. datangi petugas. [*]

sekilas jawa timur

Lapas Surabaya Gunakan PMK Semprotkan Disinfektan

Sidoarjo, (ANTARA) Petugas Lapas Kelas I Surabaya di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur menggunakan mobil pemadam kebakaran (PMK) untuk menyemprotkan cairan disinfektan di sejumlah blok di dalam lapas setempat menyusul adanya narapidana yang positif terpapar Covid-19.

Kasi Pembinaan Lapas Kelas I Surabaya Hero Sulistyono di Sidoarjo, Rabu, mengatakan pihaknya meminta bantuan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya untuk membantu penyemprotan disinfektan tersebut.

“Disinfektan itu disemprotkan dengan mengguna-

Lapas Surabaya gunakan PMK semprotkan disinfektan

kan dua unit mobil pemadam kebakaran di sejumlah blok yang ada di lapas setempat,”

ANTARA

katanya di sela kegiatan penyemprotan di Lapas Kelas I Surabaya.

Ia mengemukakan penyemprotan itu dilakukan menyeluruh di dalam lingkungan lapas, tempat aktivitas warga binaan pemasyarakatan sehari-hari.

“Di antaranya adalah sarana tempat ibadah, lapangan, dan juga selasar di dalam lapas ini,” ucapnya.

Dia menjelaskan langkah itu upaya untuk mensterilkan Lapas Kelas I Surabaya dari penyebaran virus corona jenis baru tersebut yang selama ini ada di lingkungan setempat.

“Selain itu, kami juga menyediakan tempat cuci tangan di sejumlah sudut di dalam lapas dan juga bilik

penyemprotan disinfektan saat hendak masuk ke dalam lapas,” ucapnya.

Pihaknya juga rutin melakukan pemantauan terhadap narapidana yang saat ini masih dikarantina di ruang kesehatan guna menghindari kontak langsung dengan narapidana lainnya yang masih sehat.

“Kami juga rutin memberikan vitamin kepada para narapidana yang sedang menjalani karantina tersebut supaya mereka segera pulih,” katanya.

Para narapidana juga diajak untuk berolahraga bersama setiap hari, sejak pukul 10.00 WIB hingga selesai. [*]