binder4des20

HARIAN Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2006

harian_bhirawa@yahoo.com bhirawa_indragiri@yahoo.com suratkabar_harianbhirawa

IKLAN/ LANGGANAN

Surat Kabar Harian Bhirawa

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

www.harianbhirawa.co.id

Mata Rakyat Mitra Birokrat

Jumat Wage, 4 DESEMBER 2020

Gubernur Khofifah Tinjau Lokasi Erupsi Gunung Semeru

Peringatan Dini dan Keruk Timbunan Lahar

Pemprov, Bhirawa Dampak erupsi Gunung Semeru disikapi secara simultan dan sinergis oleh Pemprov Jatim, Pemkab Lumajang dan juga Pemerintah Pusat. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, Pangdam V Brawijaya Mayjend TNI Suharyanto, Kapolda Jatim Irjenpol Nico Afinta, Sekdaprov Jatim serta bupati Lumajang meninjau lokasi dampak bencana erupsi Gunung Semeru, Kamis (3/12).

Beberapa perencanaan strategis pun diambil. Mulai dari penambahan sistem peringatan dini bencana erupsi untuk masyarakat sekitar, memperbanyak panduan jalur evakuasi bencana, hingga rencana mengeruk sedimentasi material di jalur aliran lahar erupsi Gunung Semeru.

Ada dua lokasi di kawasan Gunung Semeru yang dikunjungi Gubernur Khofifah bersama Kepala BNPB Doni Monardo hari ini untuk menginventarisir permasalahan dampak erupsi. Lokasi pertama yang ditinjau adalah Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Pos Pengamatan Gunung Api Semeru di Dusun Kajar, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang.  ke halaman 11 ist

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo saat meninjau lokasi dampak bencana erupsi Gunung Semeru, Kamis (3/12).

Sempat Diancam Orang Tak Dikenal

Rumah Ahli Narkoba Dinkes Tulungagung Terbakar

Tulungagung, Bhirawa Rumah kediaman Kasi Perbekalan dan Farmasi Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tulungagung, Masduki, di Jl MT Haryono 158 B Kota Tulungagung terbakar, Kamis (3/12) sekitar pukul 02.15 WIB. Kebakaran tersebut meludeskan dua mobil dan satu sepeda motor dinas yang terparkir di area depan rumah.

Menurut sejumlah tetangga korban, api mulai terlihat pada pukul 02.15 WIB. Namun mereka tidak bisa langsung menghubungi Pemadam Kebakaran Kabupaten Tulungagung, meski telah membantu pemadaman dengan penyemprotan air lewat selang.

LTSA UPT P2MI Jatim Jadi Pilot Project BP2MI Pemprov, Bhirawa Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Kemenaker RI menjadikan LTSA UPT P2MI Disnakertrans Jatim sebagai salah satu pilot project bagi provinsi dan daerah lainnya dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk pekerja migran.

Kepala BP2MI, Benny Rhamdani mengatakan, respon Jatim cepat dalam menyikapi

perubahan UU No 39 Tahun 2004 ke UU No 18 Tahun 2017. Diantaranya, dalam pasal 40-41 UU itu disebutkan baik pemerintah provinsi maupun daerah diberikan mandat berupa pendidikan dan pelatihan.

Dalam UPT P2MI Disnakertrans Jatim, nantinya tidak hanya memberikan pelayanan saja pada PMI, namun nantinya memiliki program yang terencana dengan baik mulai

adanya big data, pelatihan kerja, sertifikasi, dan bursa kerja.

“Jatim ini unik dan menarik, semoga bisa menginsipirasi daerah lainnya. Respon Pemprov Jatim cepat sesuai dengan mandat UU, apalagi telah menganggarkan sebesar Rp 7,9 miliar. Belum ada daerah yang seperti Jatim yang mengganggarkan sebesar itu,” kata Benny saat berada di  ke halaman 11 Kepala Disnakertrans Jatim Himawan Estu Bagijo saat menjelaskan program dari UPT P2MI Disnakertrans Jatim pada Kepala BP2MI, Benny Rhamdani, di LTSA P2MI, Bendul Merisi, Surabaya, Kamis (3/12).

 ke halaman 11

MITRA

Rajin Memberi Reward

K A P O L R E S Situbondo AKBP Ach Imam Rifai punya perhatian tinggi bagi semua personil kepolisian yang punya nilai lebih, termasuk jajaran babinkamtibmas. Ini dibuktikan Kapolres Imam saat memberikan reward atau penghargaan, kepada delapan personil babinkamtibmas yang berprestasi Senin (30/11).

Mereka dalam pandangan Kapolres AKBP Ach Imam Rifai SH SIK MPICT MISS

Sentil

Pupuk Langka, Petani akan Datangi Bupati Nganjuk - Produksi bakal langka juga Rumah Ahli Narkoba Ludes Terbakar - Harus diselidiki lebih serius Peringatan Dini dan Keruk Timbuhan Lahar - Dampak vulkanik juga menyuburkan tanah

 ke halaman 11

Pupuk Langka, Petani akan Datangi Bupati Nganjuk Nganjuk, Bhirawa Sejumlah gabungan kelompok tani (gapoktan) di Kabupaten Nganjuk berencana mendatangi Kantor Bupati Nganjuk, jika pemerintah tidak mampu menjaga ketersediaan pupuk. Memasuki musim tanam padi periode Oktober 2020-Maret 2021, kebutuhan pupuk bersubsidi bagi para petani

meningkat, namun pupuk bersubsidi justru langka.

Ketua Gapoktan Desa Mancon Kecamatan Wilangan, Soim Rohani menuturkan, sejak Juli 2020 pupuk bersubsidi memang mulai mengalami kelangkaan.

Menurutnya, kelangkaan itu murni disebabkan dari stok yang memang langka dari ting-

kat distributor. “Awalnya akibat distribusi yang terhambat, salah satunya karena efek virus corona, tapi nyatanya setelah distribusi dilakukan kembali, masih tetap langka,” kata Soim kepada Bhirawa.

Soim juga mengatakan, petani  ke halaman 11

Gubernur Dorong Penyandang Disabilitas Aktif di Ekonomi Digital Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mendorong para penyandang disabilitas memanfaatkan dan terlibat aktif dalam ekonomi digital. Terlebih, peluang tersebut semakin besar ditengah pandemi Covid-19.

Menurut Khofifah, ekonomi digital bersifat inklusif bagi setiap orang dan tidak memiliki batasan apapun. Sehingga, kata dia, semua orang punya kesempatan yang sama untuk memanfaatkannya dan berkembang didalamnya.  ke halaman 11

sawawi/bhirawa

Semua ruangan di Pemkab Situbondo disemprot cairan disinfektan oleh tim Satgas Covid-19, termasuk ruang IR dilantai II ikut disemprot.

Sejak Pandemi, 150 Nakes Terpapar Covid-19

Situbondo, Bhirawa Sejak virus corona menjadi pandemi mulai Maret 2020 lalu hingga awal Desember 2020 ini, sedikitnya ada 150 tenaga kesehatan (nakes) di Kabupaten Situbondo terpapar Covid-19. Jum ke halaman 11

Kiprah Tim Tracing Dinkes Tulungagung

Tanpa Hari Libur dan Cuti, Tetap Semangat Lacak Covid-19 Selama masa pandemi virus corona atau Covid-19, tracing atau pelacakan merupakan ujung tombak, dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Dari tracing inilah akan terdeteksi orang-orang yang berpotensi tinggi tertular virus dari pasien positif Covid-19.

Wiwieko Dh, Kab Tulungagung

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tulungagung termasuk instansi yang sejak awal munculnya pandemi Covid-19 telah menyiapkan tim tracing.

Tim tracing ini bergerak tak kenal lelah ke seluruh penjuru Kabupaten Tulungagung, dalam melakukan pelacakan terhadap warga yang terindikasi kontak erat dengan pasien Covid-19.

Sampai-sampai semua anggota Tim Tracing Dinkes Tulungagung selama bertugas tidak lagi mengenal tanggal merah ataupun cuti.

“Tetap bekerja. Minggu sekalipun kalau ada yang harus ditracing mau tak mau harus langsung ke lokasi,” ujar Saiful Anwar, salah seorang anggota Tim Tracing Dinkes Tulungagung baru-baru ini.

Sebagai ASN, ia juga tidak

bisa mengambil cuti tahunan akibat pandemi Covid-19 seperti sekarang ini. Sebagai tenaga tracing diharuskan siap sewaktuwaktu melaksanakan tugas.

Saiful mengaku sebelum munculnya masa wabah Covid19, ia merupakan tenaga kesehatan di Puskesmas Bangunjaya, Kecamatan Pakel. Karena memiliki keahian surveillance kemudian ditarik menjadi Tim Tracing Dinkes KabupatenTulungagung. “Saya kebetulan punya sertifikat surveillance akhirnya diminta masuk tim tracing, ya saya jalani,” tuturnya.

Pria kelahiran Jombang ini  ke halaman 11

Tim Tracing Dinkes Tulungagung saat akan berangkat melakukan tracing ke pelosok Tulungagung dengan menggunakan motor trail.

EKSEKUTIF

Jumat Wage, 4 Desember 2020

Halaman 2

KILAS BIROKRASI

Dikelola Pusat, Terminal di Tuban Mangkrak DPRD Jatim, Bhirawa Kondisi terminal baru di kabupaten Tuban saat ini memprihatinkan.

Pasalnya, meski terminal tersebut masuk tipe A dan dikelola pemerintah pusat namun kondisinya mangkrak dan mati suri.

Menurut anggota Komisi D DPRD Jatim Nur Azis, pihaknya prihatin atas mati surinya terminal baru tersebut. “Kami minta Pemprov Jatim untuk membantu menyelesaikan masalah terminal tersebut. Sekarang ini kondisinya tak bertuan,” jelasnya saat dikonfirmasi, Kamis selasa (3/12) kemarin.

Mantan wakil ketua DPRD Tuban ini mengatakan bahwa pihaknya berharap Pemprov Jatim turun tangan untuk menyelesaikan masalah administrasinya.

“Bayangkan saja, terminal yang masuk tipe B mendapat anggaran dari Pemprov sedangkan tipe C juga dapat anggaran dari kabupaten/ kota. Sedangkan untuk tipe A di Tuban sama sekali tak diurus oleh pemerintah pusat. Ini sangat memprihatinkan dan kami berharap Pemprov membantunya,” jelas politisi asal PKB ini.

Aset senilai kurang lebih Rp31 miliyar milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban berupa terminal tipe A yang berada di jalur pantura tepatnya di Desa Sugihwaras, Kecamatan Jenu diambil alih pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan (Kemhub) sejak Februari 2017 lalu. [geh]

Ketua KPU Kabupaten Jombang Positif Covid-19 Jombang, Bhirawa Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPUD) Kabupaten Jombang, Athoillah dinyatakan positif Covid-19 setelah ia mengikuti tes swab atau uji usap. Saat ini, Athoillah tengah menjalani isolasi mandiri. Setelah mengetahui dirinya positif Covid-19, pria yang akrab disapa Atok itupun tertawa.

“Ya, saya tertawa. Dalam keseharian, saya memang suka tertawa,” kata Atok melalui tulisan testimoninya secara tertulis, Kamis (03/12). Atok pun mengirimkan kode bahwa dirinya positif Covid-19 dengan gambar salah satu jenis USB berupa OTG (On The Go) dan isolasi plastik bening berbentuk bulat.

“Saya OTG. Bukan On The Go, salah satu jenis USB itu, tapi Orang Tanpa Gejala, suatu istilah populer untuk menyebut orang dengan Virus Covid-19 dalam tubuhnya namun tidak merasakan gejala apapun,” tambah Ketua KPUD Jombang.

Terkait tertawa ketika pertama kali mengetahu dirinya positif, Atok mengatakan hal tersebut menjadi kebiasaannya. ”Bagi sebagian orang, tertawa Saya kadang terdengar cukup keras.

Dan Saya tak mampu mengurangi volumenya. Entah kenapa.

Tertawa keras itu keluar begitu saja,” sambung dia. [rif]

Disaksikan Eko Mardiana (Kepala BPS Tuban), Bupati Tuban H Fathul Huda saat menandatangani Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Kantor BPS Tuban.

khoirul huda/ bhirawa

BPS Deklarasi Zona Integritas Bebas Korupsi Tuban, Bhirawa Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tuban, mendeklarasikan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di wilayah kerjanya, Kamis (03/12/2020).

Prosesi yang digelar di Kantor BPS Jalan Manunggal, Tuban itu disaksikan langsung oleh Bupati Tuban H Fathul Huda. Tampak pula Kapolres Tuban AKBP Ruruh Wicaksono, Kepala Kantor Pelayanan Pembendaraan Negara Juli Kristiyanti, perwakilan dari Kejaksaan Negeri Tuban, Pengadilan Negeri Tuban, Rektor Unirow, BAPPEDA Tuban, Dukcapil Tuban, serta OPD Pemkab Tuban terkait.

Bupati Huda menyatakan, pihaknya memberi apresiasinya kepada BPS Tuban dalam pencanangan Zona Integritas WBK karena sudah sesuai dengan perintah dari pusat. Sekaligus juga sama dengan visi misi Pemkab Tuban dalam menjalankan program pembangunan.

“Alhamdulillah ini sudah sama dengan visi misi pemerintah Kabupaten Tuban yaitu pemerintahan yang bersih,” kata Bupati Huda saat ditemui usai acara.

Orang nomor satu di jajaran Pemkab Tuban ini berharap, setelah deklarasi harus ditindaklanjuti dengan tindakan nyata. Artinya setelah melakukan deklarasi harus ada tindakan riil sehingga tercipta pemerintahan yang bersih.

“Saya yakin sejak dulu di BPS adalah orang-orang yang ahli statistik, dan lurus-lurus semuanya jadi deklarasi ini benar-benar bisa diterapkan,” terang ulama asal Montong.

Sementara itu Kepala BPS Tuban, Eko Mardiana, mengatakan, pencanangan Zona Integritas itu wajib karena BPS berkomitmen sebagai aparatur negara dalam pelayanan

publik. Selain bebas dari korupsi, juga bekomitmen menjadi birokrasi bersih dan melayani.

“Apalagi yang kita sajikan adalah satu-satunya lembaga yang menghasilkan data terkait kebijakan Pemerintah non Kementrian,” jelas Eko Mardiana.

Ia menambahkan, BPS Tuban telah meraih sejumlah prestasi, diantaranya, audit BPK dengan zero temuan. Hal ini membuktikan jika lembaga yang dipimpinnya benarbenar bersih.

“Semua itu karena komitmen kami untuk melayani masyarakat sebaikbaiknya,” imbuhnya. [hud]

Liburan Akhir Tahun 2020, ASN di Imbau Tidak Berwisata ke Luar Kota Sidoarjo, Bhirawa Pemkab Sidoarjo akan mengeluarkan surat edaran (SE) imbauan kepada para ASN, supaya dalam menikmati cuti bersama dan libur akhir tahun 2020 ini, hendaknya tidak hura-hura sampai berwisata pergi keluar kota. Dikarenakan, sampai saat ini masa pandemi Covid -19 masih belum berakhir.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, Drs Ahmad Zaini MM, mengaku sangat mendukung sekali adanya kebijakan Nasional dari Pemerintah Pusat terkait pengurangan libur bersama akhir tahun 2020.

Yang semula libur dan cuti bersama mulai tanggal 24,25, 28,29 dan 30 Desember. Akhirnya dengan pertimbangan masih ada pandemi Covid-19, dipangkas hanya libur pada tanggal 24 dan 25 Desember saja. Sedangkan tanggal 28, 29 dan 30 Desember, ASN tetap masuk kerja.

Menurut Zaini, karena di Kabupaten Sidoarjo saat ini kondisi status penyebaran Covid-19 secara berangsur-angsur telah terjadi penurunan. Saat ini kondisinya sudah zona kuning hampir 61%.

Dikarenakan, sudah ada 11 wilayah Kecamatan yang zonanya turun dari zona orange menjadi zona kuning dan 7 wilayah kecamatan lainnya masih zona orange.

“Kondisi zona ini tentu saja harus kita pertahankan, bahkan harus kita turunkan semua menjadi kuning, kemudian harus terus kita turunkan lagi menjadi hijau atau zona aman,” komentar Ahmad Zaini, Kamis (3/12) kemarin, di kantornya.

Menurut Ahmad Zaini, para ASN di Kab Sidoarjo maupun masyarakat umum,

PKK dan DKPP Kota Kediri Suplai Gizi Balita Melalui Gerakan Gemar Ikan Pertumbuhan bayi pada 2 tahun pertama merupakan masa yang penting khususnya dalam perkembangan kecerdasan. Jika pada masa itu kekurangan gizi, maka nutrisi otak berkurang sehingga pertumbuhan bayi kurang optimal.

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Kediri bersama dengan PKK Kota Kediri memberikan 40 paket menu ikan untuk Posyandu di Kelurahan Balowerti, Kecamatan Kota, Rabu (2/12).

“Karena kehidupan 2 tahun pertama itu dahsyat sekali. Prinsipnya _use it or lose it_. Kalau sudah terlanjur buruk sudah tidak bisa dikejar. PKK ingin ambil bagian dalam peningkatan kualitas gizi balita, agar anakanak di Kota Kediri tumbuh sehat berkualitas,” kata Ferry Silviana Feronica, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Kediri ketika membagikan paket menu ikan didampingi Kepala DKPP Mohamad Ridwan, Camat Kota Kediri, dan Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Balowerti.

Paket itu berisi nasi dan rolade salmon

untuk menu balita. Pembagiannya pun diwakili oleh 5 orang perwakilan balita agar tidak menimbulkan kerumunan.

Menurut Ferry Silviana yang juga Ketua FORIKAN (Forum Peningkatan Konsumsi Ikan), Kota Kediri pernah menempati ranking terbawah dalam angka konsumsi ikan.

Kini sudah jauh melesat ke atas dengan berbagai program, termasuk pembagian menu ikan di Posyandu seperti yang dilakukan saat ini. Posyandu juga merupakan bagian dari ranah kerja PKK Pokja II. Pembagian paket menu ikan di Posyandu ini sudah ke-3 kalinya. Sejumlah 9 Posyandu sudah menerima paket serupa dengan total 330 paket.

Tim memberikan paket setiap hari Rabu dan Sabtu.

“Selama pandemi tidak ada kegiatan Posyandu, maka tim melakukan kunjungan

dari rumah ke rumah,” kata Ismi, kader kesehatan. Paket ini diharapkan bisa menambah gizi balita dan juga menginspirasi para ibu untuk menambahkan menu ikan dalam asupan gizi balita. Variasi olah ikan yang tak hanya digoreng, misalnya dibikin rolade dan masakan lain sehinggga balita tertarik untuk makan.

Asri Andaryati, Sekretaris DKPP Kota Kediri mengatakan bahwa sejak pandemi, penyerapan hasil ikan di Kota Kediri menurun termasuk penyerapan restoran dan hotel.

“Sekarang untuk mendapatkan ikan-ikan yang bagus lebih mudah, maka ayo konsumsi ikan,” kata Asri. Menurut pantauan DKPP Kota Kediri, masyakat Kota Kediri masih belum memprioritaskan ikan sebagai konsumsi utama. Apalagi pada saat pandemi, menu ikan semakin tidak menjadi prioritas padahal dalam ikan terkandung nutrisi yang bagus, khususnya untuk balita. [van.adv.hms]

hendaknya tidak hanya mementingkan diri sendiri pada akhir tahun 2020 ini untuk berlibur dan berwisata ke luar kota. Namun juga harus memikirkan kondisi secara umum, karena saat ini masih dalam masa pandemi Covid-19.

“Jangan sampai, sehabis bepergian ke luar kota, pulang ke Sidoarjo malah membawa penularan Covid-19, ini yang tidak kita inginkan, harus kita cegah,” ujar Zaini.

ASN maupun masyarakat umum di Kab Sidoarjo, diingatkan Zaini, juga harus

waspada dalam penularan Covid-19, sebab saat ini sudah ada 4 daerah di Provinsi Jawa Timur, yang kondisinya kembali menjadi naik menjadi zona merah. Diantaranya, Kab Situbondo, Kab Jember, Kab Jombang dan Kota Batu.

“Ini tantangan berat juga bagi Kabupaten Sidoarjo, karena daerah sekeliling kita ada yang sampai zona merah. Maka perlu kesadaran kita bersama dalam menjalankan aturan protokol kesehatan yang ketat,” katanya. [kus]

hartono/bhirawa

Pjs Wali Kota Blitar, Jumadi saat memimpin Apel Gelar Pasukan Pilkada Kota Blitar tahun 2020 di halaman Pemkot Blitar, Kamis (3/12).

Pjs Wali Kota Blitar Jumadi Pimpin Apel Pilkada 2020 Menjelang persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Blitar, Pjs Wali Kota Blitar, Jumadi memimpin Apel Gelar Pasukan dan Penandatangan Berita Acara serah terima Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di halaman Kantor Wali Kota Blitar, Kamis (3/12).

Pjs. Wali Kota Blitar, Jumadi mengatakan Satlimas ini akan bertugas untuk mengamankan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Blitar tahun 2020.

“Diharapkan Satlinmas bisa ikut mengamankan Pilkada di Kota Blitar aman dan lancar,” kata Pjs. Wali Kota Blitar, Jumadi usai penyerahan Satlinmas dari Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar ke Polresta Blitar dalam Apel Bersama yang diikuti perwakilan Linmas, Pol PP, Polri, TNI dan Wali Kota Bersama Kapolresta, Dandim

0808/Blitar dan Ketua KPU Kota Blitar bersama Komisioner.

Lanjut Pjs Wali Kota Jumadi, kedepan tugasnya Satlinmas bukan hanya menjaga ketertiban, akan tetapi juga menjaga penegakkan Protokol Kesehatan saat pemungutan suara 9 Desember 2020 mendatang.

“Selain menjaga keamanan Pilkada, juga wajib menegakkan Prokes di TPS,” ujarnya. Selain itu dikatakan Pjs Wali Kota Jumadi, dalam penerapan Prokes, Linmas juga perlu mengatur tempat duduk bagi warga yang datang

ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk mencoblos pilihannya.

“Agar jangan ada yang bergerombol pada saat di TPS, kalau Pilkada sebelumnya tidak masalah sekarang ada Protokol Kesehatan, dan itu bagian juga dari tugas Linmas,” jelasnya.

Tambah Pjs Wali Kota Jumadi, dari 684 personil, nantinya Linmas akan ditempatkan disetiap TPS sebanyak 2 orang, akelurahan 5 orang, Kecamatan 10 orang dan di Pemkot 1 pleton atau sebanyak 31 orang.

“Semoga semua bisa berjalan lancar dan secara resmi Satlimas Kota Blitar berada dibawah komando Polresta Blitar,” imbuhnya. [htn.adv]

Jumat Wage, 4 Desember 2020

Halaman 3

Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur

Untuk Memperoleh Sertifikasi Kekayaan Intelektual

Balitbang Jatim Fasilitasi Pendaftaran HKI

Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Provinsi Jatim memberikan fasilitasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Fasilitasi ini merupakan bentuk perhatian Pemprov Jatim kepada pencipta inovasi di Jatim, yang terkenal gudangnya inovasi di Indonesia.

Kepala Balitbang Provinsi Jatim, Anom Surahno SH MSi menuturkan, Jatim sering mendapat penghargaan nasional saat ada lomba inovasi. Sebab setiap OPD (organisasi perangkat daerah) di pemprov maupun di pemerintah kabupaten/kota pasti memiliki inovasi. Namun sayangnya, inovasi-inovasi tersebut jarang yang didaftarkan HKI-nya.

“Selama ini kita kurang peka untuk memberikan perhatian terhadap karya-karya inovasi di kabupaten/ kota maupun di OPD pemprov. Sebab budaya mencatat inovasi masih kurang. Sekarang kita mau catat dan daftarkan inovasi itu,” kata Anom, saat membuka acara Workshop, Fasilitasi dan Pendampingan Proses HaKI Hasil Kelitbangan dan Inovasi Masyarakat, di Hotel Aria Gajayana, Kota Malang, Rabu (2/12).

Balitbang Jatim, kata Anom, tidak bisa melakukan verifikasi sehingga sifatnya hanya fasilitasi pengurusan HKI. Meski begitu, Anom memastikan jika pengurusan itu akan dibantu hingga sertifikasi HKI diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM).

Menurut Anom, pada 2019 Balitbang Jatim telah mendirikan Klinik HKI. Pada 2020 program tersebut dilanjutkan kembali, namun karena ada pandemi dan anggaran mengalami refocusing, maka anggaran untuk program Klinik HKI belum bisa dilaksanakan maksimal.

Kepala Balitbang Provinsi Jatim, Anom Surahno SH MSi memberikan pengarahan saat membuka acara Workshop, Fasilitasi dan Pendampingan Proses HaKI Hasil Kelitbangan dan Inovasi Masyarakat, di Hotel Aria Gajayana, Kota Malang.

Pada PAPBD 2020 ini, lanjutnya, masih dilaksanakan workshop, pelatihan dan pendampingan proses HKI, agar semua unsur ASN dapat memahami, mempunyai wawasan dan meningkatkan pengetahuan terkait HKI. Sehingga pada 2021 Klinik HKI berjalan sesuai harapan dalam rangka memberikan konseling, fasilitasi dan pendampingan proses penyusunan drafting maupun pendaftaran HKI khususnya hasil kelitbangan dan inovasi. ”Saya berharap kepada seluruh peserta yang hadir betul-betul menyimak, dan memberikan masukan agar pemahaman dan proses HKI maupun pembentukan Klinik HKI di Balitbang Jatim berjalan dengan baik. Sehingga di Provinsi Jawa Timur akan semakin banyak yang

diproses, pendaftaran HKI sampai keluar sertifikat,” tuturnya.

Anom mengatakan, Provinsi Jatim memiliki potensi kekayaan intelektual yang tinggi, yang perlu digali lebih dalam kepemilikan komunalnya. Seperti ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, indikasi geografis atau indikasi asal, serta sumber daya genetik perlu dikelola dan dimanfaatkan seoptimal mungkin, sebab merupakan bagian dalam inovasi daerah demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Oleh karena itu, dibutuhkan ASN yang handal yang memiliki wawasan yang luas terkait dengan HKI. Karena dengan peningkatan kepedulian ASN terhadap sumber-sumber KIK (kekayaan intelektual komunal) daerah akan berujung pada pe-

Dari kiri; Kabid Inotek, Balitbang Provinsi Jatim, Suwanto SH MH, Kepala Balitbang Provinsi Jatim, Anom Surahno SH MSi, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Hukum dan HAM Jatim Dr Subianta Mandala SH LLM dan Pemeriksa Utama HKI Ditjen KI Kemenkum dan HAM Ir Muhammad Zainuddin MEng.

manfaatan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Mekanisme pengajuan HKI, potensi-potensi HKI diharapkan dapat meningkatkan praktek-praktek inovasi di daerah, guna peningkatan kesejahteraan masyarakat,” paparnya.

Lebih lanjut Anom mengatakan, di era revolusi digital saat ini, salah satu kunci utama peningkatan daya saing di tingkat global adalah memadukan proses kreatif dan inovatif dengan manajemen kekayaan intelektual (KI). Manajemen kekayaan intelektual membutuhkan adanya kolaborasi dari stakeholder KI melalui skema quattro helix yang terdiri dari berbagai pihak.

Seperti dari universitas, lembaga keuangan, pemerintah, serta industri. Pelindungan dan pemanfaatan

sistem kekayaan intelektual yang baik akan memungkinkan setiap orang maupun kelompok masyarakat untuk menghasilkan suatu karya untuk mendapatkan pengakuan dan sekaligus keuntungan finansial dari karya yang dihasilkannya.

“Untuk itu HKI sangatlah penting untuk kemajuan suatu bangsa dan negara. Semakin maju suatu negara, semakin bergantung negara tersebut pada modal intelektualnya, karena modal intelektual bersifat renewable dan sustainable,” jelasnya.

Aset kekayaan intelektual, lanjut Anom, sangat bernilai karena memiliki kelebihan-kelebihan. Yaitu memiliki perlindungan hukum, memiliki nilai dalam bisnis, menciptakan penghasilan, mendatangkan investor serta mendorong riset dan teknologi.

“Secara ekonomi kekayaan intelektual merupakan aset yang bersifat skalable atau mengakomodasi perubahan, tidak mengalami depresiasi (penyusutan),” jelasnya.

Sesuai UU RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan UU Ri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, bahwa kekayaan intelektual sendiri terdiri dari dua jenis. Pertama; kekayaan intelektual industri dan hak cipta yang bersifat privat-personel seperti hak cipta, merek, paten, rahasia dagang, desain tata letak sirkuti terpadu, dan rahasia dagang. Kedua; kekayaan intelektual komunal yang sifatnya kolektif-komunal yang terdiri dari; ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, sumber daya genetik, serta indikasi geografis. [iib*]

Acara Workshop, Fasilitasi dan Pendampingan Proses HaKI Hasil Kelitbangan dan Inovasi Masyarakat berlangsung lancar dan baik. Antara narasumber dan peserta terjadi komunikasi dua arah membuktikan acara ini sangat diminati para peserta. Peserta banyak yang bertanya seputar pengurusan HKI dan paten kepada narasumber. Acara ini juga tetap menerapkan protokol kesehatan ketat seperti wajib memakai masker dan jaga jarak selama acara berlangsung.

Negara Berbasis Kekayaan Intelektual Lebih Makmur PEMERIKSA Utama HKI Ditjen KI Kemenkum dan HAM, Ir Muhammad Zainuddin MEng mengatakan, Negara-negara yang memiliki sumber daya manusia berbasis kekayaan intelektual (KI), jauh lebih makmur atau kaya dibanding negara-negara yang memiliki sumber daya alam, tetapi sedikit sekali kepemilikan sumber daya manusia berbasis KI. “Singapura adalah contoh negara yang tidak memiliki sumber daya alam, tapi menjadi negara kaya dan sejahtera karena memiliki sumber daya manusia berbasis kekayaan intelektual. Jika disana tidak mempunyai hutan, mereka bisa membuat hutan buatan yang sangat indah,” Zainuddin.

Untuk itu, Zainuddin berharap, masyarakat mau membuat inovasi dan dipatenkan. Sebab paten memiliki banyak manfaat seperti adanya hak eksekutif, kepastian hukum, kunci sukses memulai bisnis, meningkatkan daya saing, kesempatan lisensi, mendorong investasi dan strategi perencanaan perdagangan dan industri.

“Ada beberapa risiko bagi perguruan tinggi atau litbang yang tidak memiliki paten. Seperti teknologi yang dihasilkan atau digunakan ketinggalan zaman atau konvensional, teknologi yang dihasilkan ada kemungkinan melanggar HKI pihak lain, sehingga tidak aman dalam pengembangannya dan ada proses hukumnya baik secara perdata maupun pidana,” ungkapnya.

Tak hanya itu, lanjut Zainuddin, teknologi yang dihasilkan juga lemah dalam kompetisi perdagangan baik tingkat nasional maupun global, teknologi yang dihasilkan lemah dalam mempertahankan keunggulannya. “Selain itu, teknologi yang dihasilkan akan menghadapi entry barrier pada proses bea cukai di negara tujuan ekspor,” jelasnya. [iib*]

Pemeriksa Utama HKI Ditjen KI Kemenkum dan HAM Ir Muhammad Zainuddin MEng saat memberikan paparannya.

E-Klinik HKI, Jembatan, Pendaftaran, Fasilitator dan Pendampingan HKI

di Hotel Aria Gajayana, Kota INOVASI tak pernah berhenti Malang ini mengundang dua dilakukan Badan Penelitian dan narasumber. Pertama; Ir MuPengembangan (Balitbang) Provinsi hammad Zainuddin MEng, Jatim. Contohnya adalah dengan pemeriksa utama HKI Ditjen membangun aplikasi E-Klinik HKI KI Kemenkum dan HAM. Kedyang sementara diberi nama “Enik ua Dr Subianta Mandala SH Kidung Dasada (EKD)”, kepanjangan LLM, Kepala Divisi Pelayanan dari E-Klinik Ki Dukung Daya Saing Hukum dan HAM Kanwil HuDaerah. kum dan HAM Jatim.

Kepala Bidang Inovasi dan Untuk tenaga ahli proses Teknologi, Balitbang Provinsi Jatim, HKI, Balitbang Jatim menSuwanto SH MH, mengatakan, makdatangkan Dr Muhammad sud dan tujuan dibangunnya E-Klinik Alfian Mizar MP, Ketua Sentra tersebut adalah sebagai jembatan, HKI UM Malang, Dr Ir Rosida fasilitator dan pendampingan proses Priyadarsini MP, Sentra HKI sampai pendaftaran HKI hasil kelitUPN Veteran Jawa Timur bangan dan inovasi, baik dari internal dan Dr Djulaeka SH MHum, Balitbang Jatim, perangkat daerah Sentra HKI UTM Bangkalan.

Provinsi Jatim, kabupaten/kota seSedangkan tenaga ahli pemJatim maupun dari masyarakat, agar bangunan E-Klinik HKI adalah proses HKI hasil kelitbangan dan Muchammad Hamdi SKom inovasi yang ada di Jatim berjalan dan Saleh Abdullah Attamimi lancar dan sesuai harapan.

SKom. “E-Klinik tersebut untuk semen”Acara ini diikuti sebantara sudah terisi delapan judul hasil kelitbangan dan inovasi hasil pe- Kabid Inotek, Balitbang Provinsi Jatim, Suwanto SH MH membacakan laporan acara Workshop, Fasilitasi yak 110 peserta terdiri dari balitbang, bappeda, bappenyusunan drafting paten dan cipta, dan Pendampingan Proses HaKI Hasil Kelitbangan dan Inovasi Masyarakat. litbangda, perangkat daerah pada waktu bimtek proses HKI 2019. pelatihan dan pendampingan proses di Jatim, dengan harapan untuk peryang menjalankan fungsi Pada 2020 ini proses itu tersendat karena adanya pandemi Covid-19,” dan pendaftaran HKI hasil kelitbangan lindungan dan pengakuan kekayaan kelitbangan kabupaten/kota se-Jadan inovasi bagi peneliti, perekayasa, intelektual. tim, pejabat struktural dan pejabat jelas Suwanto.

Acara yang dilaksanakan selama fungsional peneliti Balitbang Jatim,” Sementara itu untuk acara ini, perangkat daerah yang menjalankan Suwanto mengatakan, workshop, fungsi kelitbangan kabupaten/kota dua hari mulai 2-3 Desember 2020 tandasnya. [iib*]

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Hukum dan HAM Jatim Dr Subianta Mandala SH LLM saat memberikan paparan kepada peserta.

Kepala Balitbang Provinsi Jatim, Anom Surahno SH MSi bersama para narasumber dan sebagian peserta foto bersama usai pembukaan acara Workshop, Fasilitasi dan Pendampingan Proses HaKI Hasil Kelitbangan dan Inovasi Masyarakat.

PILKADA SERENTAK

Jumat Wage, 4 Desember 2020

Halaman 4

Fraksi Demokrat Turun Gunung Menangkan Nyawiji Sumrambah di Pacitan Surabaya, Bhirawa Seluruh anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim turun gunung demi menangkan Pilkada Pacitan. Pasangan calon yang diusung partai berlambang Bintang Mercy ini adalah Indrata Nur Bayuaji dan Sumrambah (Nyawiji Sumrambah) nomor urut 1.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim, Sri Subianti, mengatakan turunnya seluruh anggota fraksi ke Pacitan merupakan tindaklanjut dari perintah DPD Partai Demokrat Jatim untuk memenangkan

calon yang diusung Demokrat di Pacitan.

“Semua pasti tahu, kalau disana merupakan basis Partai Demokrat terlebih pendiri Partai Demokrat Pak SBY juga kelahiran Pacitan,” katanya disela ikut mendampingi Presiden RI ke 6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam lawatannya ke Pacitan, Kamis (3/12).

Jadi, lanjut dia, untuk menjaga marwah dan prestise Pacitan sebagai basis dari Demokrat, seluruh anggota fraksi Partai Demokrat DPRD

Jatim turun ke Pacitan untuk mendukung pemenangan paslon nomor 1.

Dikatakan oleh Sri Subianti, Demokrat jelas akan all out untuk memenangkan pasangan Nyawiji Sumrambah di pilkada Pacitan. “Kami kawal penuh dukungan untuk pasangan Nyawiji Sumrambah,” jelasnya.

Sementara itu, sekretaris DPD Demokrat Jatim Bayu Airlangga saat dikonfirmasi membenarkan adanya instruksi Demokrat Jatim untuk seluruh fraksi Demokrat

DPRD Jatim turun ke Pacitan. “Kami ingin menjaga kemenangan di Pacitan sehingga seluruh mesin turun ke sana,” ujarnya.

Ditambahkan oleh pria yang juga Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim ini, dengan turunnya seluruh mesin di Partai berlambang Mercy tersebut calon yang diusung oleh Demokrat akan memenangi pilkada.

“Kami optimis menang dan pasangan no 1 harus menang telak dan tebal dipilkada Pacitan,” pungkasnya. [geh]

Tampak baliho Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim saat mendukung Indrata Nur Bayuaji dan Sumrambah di Pilkada Pacitan.

gegeh bagus setiadi/bhirawa

Wakil Ketua Dewan Ingatkan Netralitas ASN Pemkot Surabaya Kadinkes Sebar Piagam Penghargaan DPRD Surabaya, Bhirawa Keterlibatan Kepala Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Surabaya dalam dinamika Politik Piwali 2020 ini kian nampak. Lewat kegiatan-kegiatan yang secara tidak langsung memanfaatkan anggaran negara untuk mendukung salah satu calon kandidat Pilwali Surabaya.

achmad suprayogi/bhirawa

BHS ketika bersalaman dengan keluarga Rubai.

BHS Blusukan Kampung Dekati Warga Sidoarjo, Bhirawa Mendekati pelaksanaan pemungutan suara dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sidoarjo 2020, Calon Bupati (Cabup) Bambang Haryo Soekartono (BHS) semakin intens melakukan sosialisasi. Termasuk dengan blusukan ke kampung-kampung mendekati waega.

Seperti pada Kamis (3/12) siang, Vabup nomer 1 itu berkunjung ke kampung di Desa Sepande, Kecamatan Candi, Sidoarjo. Di sana, BHS bertemu dan berdialog langsung masyarakat setempat. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan para pemuda di sana.

Selain berbincang dengan Pilkada Sidoarjo, BHS bersama puluhan warga juga ngobrol terkait kondisi UMKM tempe, kemajuan Sidoarjo, dan sebagainya. Ya, kampung itu mayoritas warganya memang merupakan pelaku UMKM perajin tempe.

“Orangnya ternyata sopan dan baik banget. Selama ini hanya lihat di gambar-gambar dan televise, sekarang bisa langsung bertemu,” kata Siti, seorang ibu usai berbincang dengan BHS. Hal serupa disampaikan beberapa warga lain. Mereka mengaku senang bisa bertemu dengan dengan calon kepala daerahnya. Bisa berbincang

dan mendengar langsung program kerja serta visi-misi calon bupati.

“Salah satu program saya ketika nanti jadi Bupati Sidoarjo adalah bermalam di rumah warga. Nanti saya gilir. Saya pilih rumah yang paling sederhana. Saya akan menginap, untuk menyerap langsung aspirasi masyarakat,” ujar Bambang Haryo disambut gemuruh tepuk tangan warga.

Ketika di Sepande, BHS melihat sebuah rumah sangat sederhana.

Dindingnya hanya dari bambu atau gedhek, beratap esbes dan lantainya masih tanah.

“Ini rumah siapa? Nanti jika terpilih jadi Bupati saya akan menginap

di rumah ini,” kata BHS sambil menunjuk sebuah rumah sangat sederhana di sana.

Warga kemudian menunjuk sorang laki-laki dan perempuan tua yang berada tak jauh dari posisi BHS. Dia bernama Rubai dan istrinya, pasangan yang selama ini tinggal di rumah tersebut.

Sesaat kemudian, BHS mendekat kemudian mencium tangan Rubai.

“Boleh ya pak, nanti saya menginap di rumah bapak. Tidak perlu disediakan apa-apa, cukup beralas tikar saja. Saya akan tidur seadanya di rumah bapak,” ujar Bambang Haryo kepada Rubai. [ach]

Seperti yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Surabaya, dalam situasi Politik pilwali Kepala Dinas Kesehatan kota Surabaya, Febria Rachmanita mengirim surat pemberitahuan kepada kepala puskesmas seSurabaya untuk mengambil piagam penghargaan yang akan diberikan kepada kaderkader kesehatan seperti Posyandu, bumantik oleh Wali Kota Surabaya.

Yang dilakukan Kepala Dinkes ini menimbulkan pertanyaan dari berbagai kalangan masyarakat. Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti mengaku menerima keluhan dari salah satu Pansiunan Kepala Puskesmas di Surabaya terkait pemberian penghargaan kepada kader kesehatan tersebut.

“Ada WA salah satu purna PNS yang memberikan informasi kepala dinas mengirim surat pemberitahuan kepada kepala puskesmas untuk mengambil piagam penghargaan yang akan diberikan kepada kader kesehatan, Posyandu, bumantik,” katanya, Kamis (3/12).

Reni mengatakan, masyarakat menanyakan dalam rangka apa pemberian penghargaan tersebut. “Ia mengaku selama umur hidupnya menjadi Kepala Puskemas hingga purna, tidak pernah ada penghargaan seperti itu, saya tidak ada penghargaan seperti ini kok ada ini dalam rangka apa?” kata Reni, menerangkan WA dari salah satu purna PNS Pemkot Surabaya.

Menurut Reni, sebenarnya penghargaan itu bagus untuk kader kesehatan yang selama ini sangat membatu warga Surabaya. Tapi kenapa kok di moment Pilwali ini diberikan, kenapa tidak dulu sebelum Pilwali atau nanti pasca Pilwali, apalagi jabatan walikota sampai Febuari.

“Saya sangat menghargai kerja-kerja mereka para kader dalam bidang kesehatan banyak membantu, balita ibu hamil. Cuma memang menjadi pertanyaan besar ketika itu diberikan saat ini, di tengah dinamika politik pilwali, di Injury time pencoblosan, ini menimbulkan tanda tanya besar,” katanya.

Apalagi, lanjut Reni, masa berakhirnya masa jabatan Risma sebagai walikota Surabaya masih 17 Februari. “Masih ada waktu lah, kenapa tidak diberikan pada bulan Februari nanti, ketika masa pengabdiannya mau selesai,” katanya.

Reni mengingatkan, Kepala Dinas atau Kepala OPD Pemkot Surabaya untuk fokus pada pelayanan masyarakat dan target-target kinerja, karena menurut Politisi PKS ini posisi penyerapan anggaran masih rendah pada november belum mencapai 65 persen.

“Kami minta kepada para pimpinan perangkat daerah di pemkot surabaha fokus kepada pelayanan masyarakat dan peningkatan kinerja apalagi pada masa pandemi ini. Dan tidak ikut terlibat pada dinamika politik, jaga netralitas,” katanya. [dre]

Wali Kota Risma, DKRTH, Dinsos Dilaporkan ke Kejati dan Mabes Polri Surabaya, Bhirawa Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) dan Dinas Sosial (Dinsos) K o t a S u r a b a y a d i l a p o r k a n k e K ejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur, Kamis (3/12). Laporan itu karena dugaan tidak netral dalam Pilwali Surabaya 2020.

Tim kuasa hukum paslon nomor urut 2 Machfud Arifin-Mujiaman, Sahid mengatakan, laporan itu memperkuat laporan ke Bawaslu Surabaya beberapa waktu lalu. Sebab, di Bawaslu ada sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang terdiri dari unsur kejaksaan dan kepolisian.

“Laporan kami di Bawaslu tidak ditindak lanjuti, maka kami bergerak ke Kejati dan Kejari, hari ini juga kami lapor ke Mabes Polri,” ujarnya.

Sahid mengatakan, laporan kepada Risma karena diduga kampanye pada acara “Roadshow Online Surabaya Berenerji” tanpa izin cuti dari Gubernur Jawa Timur.

Hal itu bertentangan dengan pasa 71 ayat 1, 2, dan 3 undang-undang Pilkada, dan PKPU 4 pasal 24, 29, dan 33.

“Kepala daerah tidak boleh membuat kebijakan atau keputusan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon peserta pilkada,” ujarnya.

Sementara untuk ASN DKRTH dan Dinsos karena diduga menggunakan program yang berasal dari APBD untuk memenangkan paslon Eri Cahyadi-Armuji.

Penggunaan program untuk kepentingan pemenangan melanggar aturan ASN. Sahid mengatakan, dugaan pelanggaran yang dilakukan adalah pemasangan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) oleh DKRTH di Asem rowo, Menur, dan Bangungsari. Pemasangan lampu itu diduga

tidak sesuai dengan prosedur, tata cara, mekanisme pengajuan bantuan sebagaimana di atur di dalam regulasi.

Pemasangan lampu oleh ASN DKRTH bertentangan dengan undang undang nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, dan Peraturan Pemerintah nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS. [dre]

Komisi 1 DPRD Fokus Benahi Adminduk Bisa Diurus di Tingkat Kecamatan Pembenahan terhadap sistem administrasi kependudukan (Adminduk), terus dilakukan oleh DPRD dengan melakukan study banding. Dan di pilih kabupaten Blora, sebab penerapan pelayanan dilakukan seluruh kecamatan dan desa.

Menurut Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Gresik Jumanto SH memgayakan, bahwa dewan sedang fokus pembenahan sistem adminduk. Pelayanan masyarakat dilakukan di tingkat desa dan kecamatan, supaya masyarakat tidak perlu ke kota.

Selama ini sistem adminduk di Gresik, dinilai masih rumit dan sulit. Sebab baru bisa di akses beberapa kecamatan. Kondisinya juga belum maksimal sesuai harapan, padahal pelayanan dasar kuwajiban adalah masyarakat yang di utamakan.

“Kita berharap pada tahun 2021, adminduk lebih mudah. Di selesaikan di kecamatan tidak perlu ke kota, seperti di blora. Dengan anggaran sebesar Rp650 juta, saya kira cukup untuk pembenahan pelayanan,” ujarnya.

Senada disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Gresik Syaichu Busyiri, bahwa sampai 2020

Study Banding Komisi 1 di Kabupaten Blora. ini. Baru tiga kecamatan yang bisa Dengan pelayanan adminduk melayani adminduk, sedangkan di yang menyebar di kecamatan dan Blora sudah seluruh kecamatan. desa, diharapkan bisa memper-

rokim/bhirawa

mudah masyarakat. Utamanya, masyarakat di wilayah yang jauh dari kota.

Ketua Komisi 1 DPRD Gresik Jumanto SH “Dewan sedang berusaha mendorong OPD terkait, adminduk bisa di selesaikan tingkat kecamatan.

Masyarakat selama ini, harus mengeluarkan ongkos tinggi hanya untuk mengurus adminduk. Ke depan, kami harapkan semunya bisa lebih mudah dan efisien.”imbuhnya. [kim.adv]

Jumat Wage, 4 Desember 2020

PELAYANAN PUBLIK

Halaman 5

Uji Coba Mal Pelayanan Publik

Bupati Luncurkan Anjungan Dukcapil Mandiri Tuban, Bhirawa Bupati Tuban, H. Fathul Huda didampingi Wabup Tuban, Ir. H. Noor Nahar Hussein, M.Si., melakukan uji coba pembukaan Mall Pelayanan Publik (MPP) sekaligus meluncurkan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) Disdukcapil Tuban, di Jalan Wahidin Sudiro Husodo, (03/12).

Pada kesempatan itu, Bupati mengungkapkan kalau pembangunan MPP dimaksudkan untuk melengkapi berbagai pelayanan masyarakat. Konsep pelayanan masyarakat yang diusung mengintegrasikan 18 unit pelayanan dari kedinasan Pemkab Tuban dan instansi vertikal lainnya. Karena pelayanan terpadu akan mempercepat dan mempermudah pelayanan masyarakat. “Jadi tidak perlu kesana kemari dan bisa memangkas waktu,” kata Bupati Huda.

Keberadaan MPP ini nantinya akan mempercepat dan mempermudah proses perijinan, diantara pengurusan SIUP, penertiban Kartu Pencari Kerja, dan ijin usaha lainnya, dengan harapan akan meningkatkan minat berinvestasi di kabupaten Tuban.

Meningkatnya investasi akan membawa dampak positif peningkatan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat Bumi Wali.

Bupati Tuban menargetkan MPP dapat dioperasikan secara umum pada Mei 2021. Pembangunan MPP dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung dan mempertimbangkan kenyamanan pengunjung.

Petugas pelayanan akan dilatih agar mampu memberi pelayanan yang prima dan ramah.

Terkait dengan peluncuran ADM, Bupati Huda menerangkan layanan tersebut akan mempermudah pengu-

rusan dokumen kependudukan, seperti KTP, Kartu Keluarga, maupun akta lahir. Masyarakat dapat mengurus dokumen kependudukannya dengan lebih cepat karena pemohon tidak perlu lagi menunggu kurir dari dinas. “Ini merupakan peningkatan pelayanan administrasi kependudukan yang sering dikeluhkan masyarakat,” jelasnya.

Bupati yang juga Mustasyara PCNU Tuban ini menginstruksikan Dinas PMPTSP dan Naker Tuban selaku pengelola MPP agar memelihara bangunan MPP yang memiliki luas 3.414 meter persegi. Perawatan tersebut juga mencakup pemeliharaan alat dan kebersihan lingkungan.

Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi Setda Tuban, Drs. M. Mahmud, M.Si., dalam laporannya menyampikan kalau pembagunan MPP dilaksanakan pada 2 tahun anggaran. Pertama, pada tahun anggaran 2020 sebesar 25 miliar untuk pembangunan MPP mulai lantai 1 sampai lantai 3 ditambah focus pada lantai 1 secara keseluruhan.

Kedua, pada tahun anggaran 2021 sebesar 28 miliar untuk penyelesaian dan penyempurnaan pada lantai 2 dan 3 serta sarana pendukung lainnya.

Adapun unit layanan dari 18 dinas dan instansi vertical yang terdapat di MPP diantaranya Disdukcapil, Dinas PMPTSP dan Neker, BPPKAD, Din-

LINTAS PELAYANAN

Bupati Tuban H Fathul Huda saat mencoba Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)di Mall Pelayanan Publik (MPP) Pemkab Tuban.

kes, Polres, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, Kemenag, dan KPP Pratama dan Perbankan. “Rencananya, akan mulai beroperasi Mei 2021 dan akan dikelola Dinas PMPTSP dan Naker,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Dukcapil Tuban, Drs. Rohman Ubaid menerangkan Kabupaten Tuban telah mendapat bantuan dari Pemprov

1 unit mesin ADM dan 1 unit ADM berasal dari PAPBD 2020. Tidak hanya itu, pada Tribulan 1 tahun 2021 telah dialokasikan penambahan 1 unit lagi dari APBD. “Tahun berikutnya tentu akan disesuaikan dengan kemampuan APBD,” ujarnya.

Dengan adanya mesin ADM tersebut, lanjut Rohman Ubaid, masyarakat bisa cetak sendiri dokumen

Petugas Pertamina EP Asset 4 Cepu Field saat melakukan penanganan gas yang muncul di sumur air milik warga Desa Ngraho.

tor Dukcapil di Jalan Teuku Umar,” sambung mantan Kabag Humas dan Protokol Setda Tuban ini.

Tampak hadir pula Forkopimda Tuban, Sekda Tuban, Dr. Ir. Budi Wiyana, Kepala Kantor Kemenag Tuban, Sahid, sejumlah pimpinan OPD, Camat serta perwakilan instansi vertical dan perbankan di Kabupaten Tuban.[hud]

Dewan Sidak Dua Lokasi Proyek Peningkatan Jalan

Pertamina EP Bantu Tangani Semburan Gas di Sumur Air Warga Surabaya, Bhirawa Pertamina EP Asset 4 Cepu Field berupaya membantu penanganan terhadap gas yang muncul di sumur air milik Sumiran, warga Desa Ngraho, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Untuk itu Pertamina EP telah memasang rangkaian pipa guna menyalurkan gas ke halaman belakang rumah Sumiran yang kemudian akan di pembakaran (flaring).

Cepu Field Manager, Afwan Daroni mengungkapkan langkah yang dilakukan tim Pertamina EP sudah atas seizin dinas terkait. “Sebelum melakukan penanganan tersebut, kami sudah berkoordinasi dengan pihak berwenang, yakni Dinas ESDM Kendeng Selatan. Artinya, kami tidak melangkah sendiri,” terangnya, Kamis (3/12).

Sementara itu kejadian semburan gas bermula saat tukang sumur melakukan pengeboran di samping rumah untuk membuat sumur air, pada Jumat (27/11). Kemudian pada Minggu (29/11) pekerjaan dihentikan pada kedalaman sumur 48 meter.

Setelah itu pompa submersible dipasang dan dicoba dinyalakan, tetapi tidak mengeluarkan air. [riq]

kependudukan. Pemohon juga bisa meminta bantuan Petugas Opsi Kecamatan, setelah diverifikasi dan mendapatkan PIN yang dikirimkan Dinas Dukcapil Tuban kepada setiap pemohon melalui nomor telefon pemohon. “Untuk masyarakat Kecamatan Kota dan sekitarnya bisa mengoptimalkan ADM. Bagi yang mendesak tetap bisa langsung ke Kan-

Sidak Komisi III DPRD Sampang

Sampang, Bhirawa Sebagai fungsi pengawasan komisi III DPRD Sampang mulai ketua komisi III dan anggota, langsung sidak dua lokasi pekerjaan peningkatan

struktur jalan Kabupater Sampang, di antaranya Jalan Robatal - Karangpenang. Kabupaten Sampang. Kegiatan tersebut menggunakan anggaran DHBCT, APBD Sampang tahun

2020 dengan nilai Rp.1.9 miliar.

Kemudian lokasi kedua pekerjaan peningkatan struktur jalan Kabupater Sampang, diantaranya Jalan Karangpenang.

Sokobanah, Kabupaten Sampang, dengan anggaran DHBCT, APBD Sampang tahun 2020 dengan nilai Rp.1.9 miliar.

Sidak anggota komisi III DPRD Sampang, langsung didampingi PPTK Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (DPUPR Sampang dan sejumlah pelaksana kegiatan yang berada di lokasi, Kamis (3/12).

H. Abdus Salam anggota komisi III DPRD Sampang saat ditemui di lokasi sidak, menjelaskan ada beberapa catatan setelah pihaknya melihat pekerjaan terkait kegiatan peningkatan struktur jalan Robatal-Karangpenang.

Di antaranya pemeliharan sisi pinggir japan yang berpotensi mudah long-

sor tidak muncul dalam perencanaan, hal itu sangat dibutuhkan agar kegiatan tersebut tidak mudah rusak.

“Kemudian terkait U Ditch saluran yang dipasang harus benar-benar memperhatikan kwalitas yang SNI, kemudian pemasangannyapun harus sesuai teknis yang ada,” terang H. Abdus Salam politisi Partai Demokrat.

Hal senada juga diungkapkan H. Moh Fauzan saat sidak dilokasi, kami komisi III DPRD Sampang hari ini turun ke dua lokasi yakni, peningkatan struktur jalan Robatal- Karangpenang dan peningkatan struktur jalan Karangpenang - Sokobanah, Kabupaten Sampang, selain ini fungsi pengawasan ini karena DPUPR Sampang bagian dari mitra kerja komisi III DPRD Sampang. [lis]

Realisasi PBB-P2 di Atas Target Tembus Rp 69 M Pasuruan, Bhirawa Capaian realisasi penarikan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Pasuruan tahun 2020 terbilang memuaskan. Ada pun target PBB tahun ini awalnya Rp 52,7 miliar, lalu dinaikkan menjadi Rp 67,63 miliar saat PAK. Meski dinaikkan, ternyata realisasi penerimaan pajak daerah dari sektor PBB P2 hingga minggu ke tiga di bulan November sudah menembus di angka Rp 69 miliar.

“Targetnya sudah tercapai, alhamdulillah. Ming-

gu ke dua bulan November sudah tembus di angka Rp 69 miliar,” ujar Kabid Pengendalian, Penagihan dan Pengembangan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Pasuruan, Fathurrahman, Kamis (3/12).

Meski sudah mencapai target, penagihan pembayaran PBB P2 terus dilakukan. Karena jumlah wajib pajak yang belum melunasi PBB P2 masih sekitar 15% dari 780.000 SPPT yang diedarkan.

“Kami terus melakukan penagihan dengan petugas pemungut yang kita kerahkan setiap hari kerja,” urai Fathurrahman.

Dari capaian itu, ada tiga Kecamatan di Kabupaten Pasuruan dinyatakan sebagai wilayah dengan realisasi pembayaran PBB P2 100 persen. Yakni, Kecamatan Winongan, Tosari dan Kecamatan Lekok. “Kami sangat mengapresiasi kepada para camat, kepala desa hingga seluruh petugas pemungut PBB P2 yang bahu membahu dalam hal capaian realisasi ini. Bagi para wajib pajak yang belum melunasi PBB P2 untuk segera membayarnya. Sebab, pajak daerah itu kembali ke daerah untuk masyarakat,” jelas Fathurrahman.[hil]

Cegah Pelanggaran, Petugas Tambah Papan Tarif Parkir dan Bina Jukir Dalam rangka upaya penegakan aturan tarif parkir di Kota Madiun terus dilakukan.

Petugas gabungan kembali turun untuk memberikan pembinaan kepada juru parkir (jukir). Tak hanya itu, petugas juga memasang papan tarif parkir di lokasi-lokasi parkir. ‘’Petugas kami bersama Satpol PP, kepolisian, hingga polisi militer turun untuk memberikan sosialisasi kepada juru parkir. Harapan kami sudah tidak ada lagi juru parkir yang tak menaati aturan dalam hal ini tarif sesuai perda,’’ kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Madiun, Harum Kusumawati, Kamis (3/12).

Sosialisasi dilakukan menyeluruh. Juru parkir didatangi langsung untuk dilakukan pembinaan. Pun, sanksi disiapkan bagi yang kedapatan melanggar. Salah satunya skorsing dari pihak pengelola.

Seperti diketahui parkir tepi jalan memang dikelola pihak ketiga.

Yakni, PT Jatimongal. Rekanan tersebut juga sudah diberikan peringatan. Harum menyebut pihak rekanan siap memberikan skorsing bagi jukirnya yang membandel. ‘’Karena ini dikelola pihak ketiga, terkait teknis sanksinya menjadi urusan intern mereka. Yang jelas pihak Pemkot dalam hal ini Dishub sudah memberikan peringatan,’’ tegas Harum. Kusumawati meyakinkan.

Harum menambahkan papan pengumuman terkait tarif parkir sesuai perda juga dipasang disejumlah titik. Hal itu diharap semakin meminimalkan kecurangan juru parkir. Masyarakat yang merasa dirugikan bisa langsung menunjuk besaran tarif sesuai papan pengumunan yang dipasang.

Tarif parkir, kata Harum, diatur dalam Perda nomor Kota Madiun nomor 22 tahun 2017 tentang retribusi pelayanan parkir di jalan umum. Perda tersebut merupakan perubahan dari perda sebelumnya dan mulai diberlakukan sejak 1 Januari 2018 silam.

Besaran tarif parkir untuk bus besar dan truk gandeng serta kendaraan sejenis sebesar Rp 8 ribu, kendaraan bus sedang, truk, dan kendaraan sejenis sebesar Rp 4 ribu, mobil ukuran sedan, pikap, dan kendaraan sejenis sebesar Rp 2 ribu, tarif parkir kendaraan roda tiga sebesar Rp 1.500, sedang untuk sepeda motor Rp 1.000 dan sepeda Rp 500. ‘’Prinsipnya sesuai arahan bapak wali kota, penarikan tarif parkir harus sesuai aturan dalam hal ini Perda nomor 22 tahun 2017. Kalau ada yang melanggar, siap-siap kena sanksi,’’ pungkasnya.

Diberitakan Harian Bhirawa edisi Selasa (1/12) tarikan uang parkir di Kota Madiun dikeluhkan, naik 100 – 200 prosen diatas Perda, Wali Kota Madiun, Maidi menegaskan, juru parkir tidak boleh

meminta tarif parkir di atas perda yang telah ditentukan Pemkot Madiun.

Wali Kota akan menerjunkan petugas yang menyamar ke depan. Jukir yang kedapatan membandel siap-siap berurusan dengan petugas. ‘’Kalau parkir ya parkir saja, harus sesuai aturan. Jangan menaikkan tarif. Warga tidak boleh dirugikan. Akan ada petugas yang keliling. Kalau ada yang masih nakal, saya akan ambil langkah hukum,’’ tegasnya.

Dikatakan oleh Wali Kota, dalam masalah ini, pihaknya (Wali Kota.red) juga akan mengevaluasi kinerja juru parkir di kota madiun. Hal itu penting untuk peningkatan kinerja ke depan.

Jukir, lanjutnya, harus bekerja sesuai aturan. Artinya, tidak boleh pakai aturan sendiri. “Aturannya sudah jelas, ya harus dipatuhi. Jangan buat aturan sendiri. Ini jelas tidak diperbolehkan. Saya harap jukir bekerja dengan jujur dan baik ke depan,” tegas Wali Kota.[dar]

sudarno/bhirawa

Upaya penegakan aturan tarif parkir di Kota Madiun terus dilakukan. Petugas gabungan diturun untuk memberikan pembinaan kepada juru parkir. Petugas Dishub bersama Satpol PP, kepolisian, hingga polisi militer turun untuk memberikan sosialisasi kepada juru parkir.

Bhir

PENDIDIKAN, KEBUDA

Halaman 6

Jumat Wage, 4

Sejumlah Guru Positif Covid-19, Kacabdindik Tutu

Masuk Zona Merah, Semua Sek

Raih Medali, Empat Guru Terima Piagam Penghargaan Probolinggo, Bhirawa Empat orang guru di Kabupaten Probolinggo berhasil meraih medali emas, perak dan perunggu dalam Olimpiade Gurulympics PGRI 2020 (Olah Ilmu/Olah Karya) Tingkat Nasional yang digelar PB PGRI dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke 75 PGRI dan Hari Guru Nasional (HGN) tahun 2020 Keempat guru ini Lutfiah Hasanah (guru Biologi SMAN 1 Kraksaan) meraih tiga medali perunggu, Novilia Gita N (guru Bahasa Inggris SMAN 1 Kraksaan) meraih satu medali perak dan dua medali perunggu, Rizkiyatusnaini (guru Matematika SMAN 1 Kraksaan) meraih satu medali emas, satu medali perak dan satu medali perunggu, serta Babun dari SDN Ngepung Kecamatan Sukapura meraih tiga medali perunggu.

Sebagai bentuk apreasiasi atas diraihnya prestasi itu, keempat orang guru yang merupakan anggota PGRI Kabupaten Probolinggo ini menerima piagam penghargaan dan uang pembinaan dari Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Andi Suryanto Wibowo dan PGRI Kabupaten Probolinggo. Penyerahan piagam penghargaan dan uang pembinaan ini dilaksanakan di ruang pertemuan SMAN 1 Kraksaan.

Penyerahan piagam penghargaan ini dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Andi Suryanto Wibowo, Ketua PGRI Kabupaten Probolinggo Purnomo, Sekretaris Dewan Pendidikan Kabupaten Probolinggo Ach Arief Hermawan, serta Kepala SMAN 1

Situbondo, Bhirawa Setelah sebelumnya menerapkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM), akhirnya Kantor Cabang Dinas Pendidikan (Candindik) Provinsi Jatim Wilayah Bondowoso menutup semua SMA/SMK seKabupaten Situbondo sejak Rabu (2/12) lalu.

wiwit agus pribadi/bhirawa

Raih medali empat guru usai penerima piagam penghargaan DPRD.

Kraksaan Bambang Sudiarto.

Ketua PGRI Kabupaten Probolinggo, Purnomo menyatakan, pihaknya bersyukur dan merasa bangga karena apa yang diraih empat orang guru anggota PGRI ini merupakan prestasi yang luar biasa di tengah tengah pandemi Covid 19.

"Meskipun dalam masa pandemi Covid 19, anggota PGRI Kabupaten Probolinggo masih tetap menunjukkan eksistensinya untuk melayani anak anaknya, baik Daring maupun Luring.

Bahkan ikut kompetisi yang diselenggarakan PB PGRI mewakili Jawa Timur dan berprestasi di tingkat nasional. Kami mengucapkan terima kasih sekali kepada teman - teman anggota PGRI terutama SMAN 1 Krak-

saan dan SDN Ngepung Kecamatan Sukapura,'' ungkapnya.

Purnomo mengharapkan, agar prestasi yang telah diraih oleh anggota PGRI Kabupaten Probolinggo di tingkat nasional bisa menjadi motivasi bagi guru - guru yang lain. ''Setidaknya bisa ditiru guru yang lain untuk kemudian selalu ikut berkompetisi di even - even berikutnya. Jadi tidak berhenti sampai disini saja, tetapi menjadi bekal dari teman - teman PGRI untuk meraih prestasi lagi,'' harapnya.

Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Andi Suryanto Wibowo menyampaikan, dengan adanya prestasi guru guru di masa pandemi Covid 19 ini tentunya menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi semuanya.

"Saya memberikan apresiasi khusus kepada keempat guru peserta Olimpiade Gululympics PGRI 2020 ini karena di masa pandemi Covid 19 mereka tidak meninggalkan prestasi,'' katanya.

Andi berharap, semoga prestasi yang diraih dari empat orang guru ini menjadi suri tauladan buat guru - guru yang lain. Jadi sesulit apapun keadaan, tapi seorang guru tidak boleh lepas untuk selalu update sehingga bisa mencapai prestasi.

"Harapannya untuk kinerja guru agar selalu tetap semangat. Badai ini pasti akan berlalu. Pandemi Covid 19 jangan dijadikan alasan untuk bermalas malasan. Jadi guru ini harus tetap semangat untuk mentransformasi ilmu kepada siswanya,'' tambahnya. [wap]

Hal ini dilakukan setelah sejumlah guru di beberapa sekolah terpapar positif Covid 19. Selain itu, penutupan ini karena Kabupaten Situbondo ditetapkan sebagai salah satu dari empat daerah di Jawa Timur yang masuk dalam katagori zona merah.

Menurut Kacabdindik Wilayah Bondowoso, Sugiono Eksantoso, seluruh jenjang pendidikan SMA dan SMK baik Negeri atau Swasta ditutup sementara dari pelaksanaan PTM karena sejumlah guru terconfirmasi psoitif Covid-19. Solusinya, semua sekolah menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh atau Daring (dalam jaringan). "Ya sudah saya edarkan pemberitahuan untuk penutupan semua sekolah mulai Rabu (2/12) kemarin, setelah ada guru yang terpapar Covid 19,'' jelas Sugiono Kamis (3/12).

Masih, kata Sugiono, langkah penutupan semua sekolah itu un-

tuk memutus mata rantai penularan Covid 19 di lingkungan pendidikan. Pasalnya, kondisi Situbondo saat ini sangat memprihatinkan dari sebaran Virus Corona.

Kacabdindik Wilayah Bondowoso, Sugiono Eksantoso saat m

Pengabdian Dosen Untag Surabaya

BANGKU POJOK

Kembangkan Wisata, Budaya dan Ekonomi di Desa Plunturan, Ponorogo

achmad suprayogi/bhirawa

Banner peringatan penerapan prokes secara ketat ditempatkan di halaman sekolah.

SMA-SMK Negeri Sidoarjo Persiapkan PTM Sidoarjo, Bhirawa Pembelajaran Tatap Muka (PTM) digulirkan Mendikbud, Nadiem Makarim, dan mengizinkan para siswa untuk masuk sekolah pada Januari 2021 mendatang. Untuk mengantisipasi kondisi ini beberapa sekolah SMA Negeri dan SMK Negeri Sidoarjo sudah mempersiapkan diri secara matang. Harapannya, bila PTM diberlakukan tidak sampai terjadi klaster baru.

Menurut Kepala SMAN 3 Sidoarjo, Dr Ristiwi Peni MPd, diantara persiapan yang dilakukan dengan sosialisasi kepada orang tua siswa dan sekalian meminta izin untuk ikut PTM. Juga membentuk Tim Sekolah Tangguh Cegah Covid 19, dengan menyiapkan sarana dan prasarana. Dan tidak kalah pentingnya menghimbau siswa untuk wajib pakai masker/face shielf, membawa handsanitizer, membawa bekal, membawa alat shalat pribadi, diantar orang tua atau berkendaraan sendiri. Juga mendata kesehatan guru, pegawai, siswa dan orang tua.

"Kini jumlah siswa yang masuk dalam kelas Cepat Belajar (Akselerasi) sebanyak 70 siswa. Sedangkan kelas regular baik siswa kelas X, XI, dan XII yang berjumlah 1.198 pembelajarannya dilakukan dengan cara Daring,'' kata Bu Peni--sapaan akrabnya, pada Kamis (3/12) kemarin.

Bu Peni menegaskan, jumlah peserta didik yang diperbolehkan mengikuti PTM maksimal sebanyak 30% terbagi dalam beberapa shift dengan waktu pembelajaran maksimal selama tiga jam. Syarat lainnya yang harus dipenuhi ada persetujuan dari komite sekolah dan Gugus Tugas Penanganan Covid 19 Kabupaten Sidoarjo, sekolah juga diwajibkan menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes) yang ketat.

"Semua yang berada di lingkungan sekolah harus bermasker.

Sarana cuci tangan juga telah disiapkan di beberapa sudut.

Tempat duduk di dalam kelas juga telah diatur agar berjarak.

Selain penerapan 3M, SMAN 3 Sidoarjo juga telah memesan sekat acrylic yang akan digunakan di meja peserta didik, saat PTM dimulai pada Januari 2021 mendatang,'' katanya. [ach]

Surabaya, Bhirawa Kabupaten Ponorogo, Jatim memiliki kawasan wisata dan budaya yang bisa dikembangkan. Salah satunya destiniasi wisata andalannya adalah Telaga Ngebel dan Kesenian Reog Ponorogo. Sebenarnya masih ada potensi wisata maupun budaya yang bisa dikembangkan di kabupaten yang memiliki luas 1.371,78 km², terutama di daerah pedesaan yang tentunya memiliki produk unggulan.

Untuk menggali potensi itulah, dosen Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya melakukan kegiatan pengabdian masyarakat hibah Perguruan Tinggi (PT) Untag 45 tahun 2020 ke Desa Plunturan, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo untuk mengembangkan desa wisata budaya berbasis potensi lokal.

Desa Plunturan ini memiliki banyak potensi lokal yang layak untuk dikembangkan dan diperkenalkan kepada warga masyarakat di luar Kabupaten Ponorogo, khususnya di bidang kesenian seperti Reog, Gajah - gajahan, Jathilan, Ganongan, Tledekan, Karawitan, Coke'an, dan masih banyak lagi.

Ada dua kegiatan wisata budaya di desa ini, yakni setiap tanggal 25 setiap bulannya dan tanggal 11 Januari digelar pagelaran Seni Tari Reog. ''Kegiatan ini bisa menjadi agenda wisata

budaya sekaligus promosi bagi Desa Plunturan,'' kata Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Untag 45 Surabaya, Anggraeny Puspaningtyas SAP MAP saat dihubungi melalui telepon genggamnya, Kamis (3/12).

Untuk mengembangkan potensi di Desa Plunturan Anggraeny Puspaningtyas bekerja sama dengan Dosen Fakultas Ilmu Budaya Dr Tri Pramesti MS bersama dua mahasiswa Untag 45 Ingesti Lady Rara Prastiwi dan Mita Octaviani untuk terjun dalam pengabdian ini.

Lebih lanjut, Anggraeny menjelaskan, setidaknya diperlukan tujuh program untuk mengembangkan wisata dan budaya di Desa Plunturan, yakni penciptaan brand atau merk pada kerajinan, makanan, oleh-oleh khas Desa Plunturan, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan BUMDes untuk menggerakkan kembali UMKM yang sempat tak terkelola dengan baik, pengembangan produk unggulan lokal seperti singkong, jagung, dan ubi jalar. Penyusunan calendar of event, pelaksanaan pelatihan guide tour dan bahasa asing, pembuatan paket wisata budaya, kuliner, dan perancangan aktivitas bersama masyarakat. "Kemudian pelaksanaan publikasi atau promosi melalui media sosial maupun secara langsung,'' katanya. [wwn]

Kegiatan Workshop yang dilakukan Dosen Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya untuk mengembangkan potensi wisata, budaya dan ekonomi di Desa Plunturan, Ponorogo.

Kasie Kesra Kecamatan Asemrowo (Ir Yayuk Sukartiningsih), Camat Asemrowo (Bambang Udi Ukoro Pembina Kampung Pendidikan Kampung'e Arek Suroboyo (Nurhayati Naslam) dan Wakil Ketua RW

Pemkot Surabaya Berikan Awarding Kampu Surabaya, Bhirawa Pemkot Surabaya memberikan penghargaan Kampung Pendidikan Kampung'e Arek Suroboyo (KP KAS) Tatanan Normal Baru tahun 2020. Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini menyerahkan piagam penghargaan kepada para camat dan para Ketua RW yang memenangkan berbagai lomba di Balaikota Surabaya, Kamis (3/12) kemarin.

Menurut Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP5A), Antik .... ‌ KP KAS (Kampung Pendidik Kampung'e Arek Suroboyo) merupakan Program Pemkot Surabaya yang ingin menggerakan kampung - kampung di Surabaya, bagaimana mereka bisa lebih memperhatikan kampungnya dengan masyarakatnya, serta pengurus kampung baik di tingkat RT maupun RW, agar mereka bisa membuat kampungnya menjadi kampung pendidikan, kampung sehat, kampung asuh dan kampung aman.

"Untuk kampung pendidikan, para pengelolah kampung harus memperhatikan jam belajar anak -

anak dan pendidikan anak - anak, peduli lingkungannya, menjadikan kampung aman buat anak - anak, menjaga kesehatan dan keselamatan warga kampung. Dan kami berharapkan kampung yang sudah dikelolah dengan baik dan menjadi juara terus ditingkatkan, sehingga bisa menjadi percontohan bagi kampung lainnya agar juga bisa dikelolah dengan baik pula. Karena saat ini masih pandemi maka kami menyebut Kampung Pendidikan Kampung'e Arek Suroboyo tatanan normal baru,'' jelas Antik.

Sementara itu, Camat Asemrowo, Bambang Udi Ukoro, yang wilayahnya yakni RW II, Kelurahan Tambaksari Oso meraih juara II Kampung Aman menyatakan rasa syukurnya, karena Kecamatan Asemrowo yang diwakili RW II yang dipimpin Ketua RW Eko Prasetyo berhasil meraih Juara II Kampung Aman. Sebab di wilayah RW II, Kelurahan Tambaksari Oso ini juga telah merintis program - program terkait pendidikan, pemberdayaan masyarakat, pembinaan anak anak dan karang taruna.

Menurut Bambang-sapaan akrab Camat Asemrowo, pihaknya

memberikan pend binaan, motivasi u agar bisa terayom tivitas terlebih d Covid 19 ini. Sehi rahan Tambaksa nal dengan Kamp aman dari penye "Hal ini karen Guyuk sudah ter rian untuk selalu Pokak dan warg raktivitas olah r Jadi anak - ana selalu berkolab anak - anak diliba jagaan kampung mendapatkan po amping juga me pung Tanggu Suroboyo yang mua pihak,'' jela Bambang men kecamatan jug memberikan pe pada Ketua RW I nya sangat be aranya, telah me wasan ramah an nya tempat berm bahkan kini Ketu cari ruang untuk

GALERI SEKOLAH

Guru Penggandol Pick Up Sayur Mendapat Penghargaan dari Bupati Dedikasi Lestari Rahayu sebagai guru honorer SMP 5 Satu atap Sumber mendapat apresiasi dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo, karena dengan semangatnya mengajar walaupun harus menggandol Pick Up sayur dari rumah menuju sekolah. Guru dengan status PNS pun diminta mencontoh pengabdian wanita berjilbab itu.

Oleh: Wiwit Agus Pribadi, Kabupaten Probolinggo

wiwit agus pribadi/bhirawa

Lestari Rahayu terima penghargaan dari pemerintah kabupaten Probolinggo yang diserahkan Sekretaris Daerah Soeparwiyono.

Apresiasi kepada guru 'menggandol' pick up itu diketahui dalam upacara gabungan untuk memperingati HUT ke-49 Korpri, HUT ke-75 PGRI dan Hari Guru Nasional, serta Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-56 di Halaman Mall Pelayanan Publik (MPP) Dringu, Kamis (3/12) kemarin. "Pengabdiannya sangat berkontribusi pada dunia pendidikan di Kabupaten Probolinggo. Berkenan menjadi

guru sebagai profesi yang mulia dan terhormat menjadi pelukis masa depan dan peradaban Indonesia,'' sebut Sekda Kabupaten Probolinggo, Soeparwiyono usai memberikan tali asih kepada Bu Yayuk-sapaan akrab Lestari Rahayu ini.

Kepala Dinas Pendidikan setempat, Fathurrozi juga memberikan puja puji terhadap perjuangan Bu Yayuk yang dinilainya sangat luar biasa. Kin-

erja tak kenal lelah, merupakan sebuah contoh mental pantang menyerah dalam memajukan dunia pendidikan. Memberikan contoh baik bagi anak didiknya yang berada di wilayah sulit.

"Dedikasinya tentu memberikan contoh bagus bagi anak didiknya. Pantang menyerah dalam segala kondisi. Semangat luar biasa itu, patut ditiru oleh sejawatnya. Tentunya nanti akan menghasilkan generasi gold (emas), menghasilkan SDM unggul untuk Indonesia maju,'' timpal Rozi.

Ketua PGRI Kabupaten Probolinggo, Purnomo mengajak semua guru mencontoh pengabdian Bu Yayuk. Baik sesama guru honorer, terlebih guru ASN. Meski upah sebagai guru masih di bawah upah minimum kabupaten (UMK)."Selayaknya para

guru yang lain, terutama guru PNS. Dia dengan upah yang minim mampu menginspirasi semua orang. Tanpa kenal lelah, mengajar di tempat sulit.

Sehingga tak ada alasan bagi guru lainnya untuk berinovasi dan berkontribusi dalam dunia pendidikan di Kabupaten Probolinggo,'' katanya.

Bu Yayuk sendiri mengaku terharu dengan perhatian dari Pemkab Probolinggo. Di mana ia mendapat hadiah laptop. ''Terima kasih kepada ibu Bupati Probolinggo dan semua pihak yang mendukung saya.

Saya sendiri tak menyangka,'' ungkapnya. Lestari Rahayu menempuh puluhan kilometer dan medan berat agar bisa mengajar di SMP 5 Satu atap Sumber di Desa Ledokombo, Kec Sumber, Kab Probolinggo. [*]

rawa

& OLAHRAGA up Semua Sekolah

AYAAN Desember 2020

Halaman 7 S O S O K

Ajak Masyarakat Waspadai Peningkatan Covid-19

kolah Harus Menerapkan Daring Padahal sebelumnya, banyak sekolah menerapkan PTM. "Ya harus di lockdown karena jika dibiarkan kondisinya semakin mengkawatirkan,'' ulas mantan Kacabdindik Wilayah Sumenep itu.

Sugiono memastikan, jika kondisi Kabupaten Situbondo sudah membaik, dirinya akan mengizinkan semua sekolah untuk membuka PTM kembali. Sebelumnya, Sugiono memperbolehkan semua

sawawi/bhirawa

menjalani rapid test di ruang auditorium SMAN 2 Situbondo.

sekolah untuk menerapkan sistem PTM, karena kondisi resiko sebaran Covid 19 di Kabupaten Situbondo rendah.

"Kami menerapkan PTM karena para orang tua dan Satgas Covid 19 Kabupaten Situbondo telah mengizinkan. Bahkan jumlah orang tua siswa yang mendukung PTM cukup banyak mengingat sistem Daring banyak kelemahannya,'' tutur mantan guru SMADA Situbondo itu.

Sugiono juga menerangkan, dalam PTM kemarin pihaknya sudah menginstruksikan kepada semua sekolah untuk menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes) sesuai dengan rekomendasi Satgas Covid 19 Kabupaten Situbondo. Seperti, sekolah harus menyediakan tempat mencuci tangan, hand sanitizer, menata jarak fasilitas belajar siswa serta mewajibkan siswa untuk selalu memakai masker.

"Kami tetap berharap Situbondo akan kembali ke zona yang baik sehingga siswa dapat kembali mengikuti PTM. Sebab sistem Daring kelemahannya ada pada jaringan internet yang kerapkali tersendat,'' tandas Sugiono. [awi]

Ahli Epidemiologi Fakultas sangat merugikan dalam pengambiKesehatan Masyarakat (FKM) lan keputusan. Harus diingat kalau Universitas Airlangga (Unair), Dr M keputusan yang tepat datang dari Atoillah Isfandi dr MKes, mengajak data yang tepat dan valid,'' paparnya masyarakat dan pemerintah untuk dalam Kajian Ilmiah Nasional waspada dalam peningkatan jumlah Fakultas Kedokteran Hewan Unair kasus Covid 19. Di akhir Novembeberapa waktu yang lalu. ber, Indonesia mengalami tren Perbedaan data antara daerah dan peningkatan jumlah kasus harian pusat juga sering terjadi akibat yang begitu signifikan. perdebatan asal kasus positif.

Rekor tertinggi tercatat pada Hari Menurutnya, hal itut umumnya terjadi Minggu (29/11), yakni 6.267 kasus saat pasien positif memiliki domisili, positif baru. Kendati begitu, hal ini daerah asal, atau tempat perawatan bukan penanda utama puncak yang berbeda -beda. pandemi di Indonesia. Masyarakat "Makanya kadang sulit menentusendiri akan segera menghadapi kan kasus itu akan masuk daerah jadwal liburan akhir tahun, cuti mana. Ini juga berpotensi pada bersama, serta Pilkada serentak tumpang tindih data antar daerah dan yang berpotensi besar menimbulkan akhirnya mengganggu akumulasi kerumunan dan penyebaran virus. data pusat,'' jelasnya.

"Data atau akumulasi kasus harian Maka Dr Atoillah meyakini, meski Indonesia ini tidak real time dan data menunjukkan rekor tertinggi, kurang valid. Karena laporan harian namun hal itu tidak dapat menjadi yang diumumkan harusnya saat acuan kapan puncak pandemi kasus yang dilaporkan dan bertamterjadi di Indonesia. Karena selain bah pada hari itu. Sementara di data yang non-realtime, bisa jadi Indonesia, data yang dihimpun data yang dilaporkan pada hari mengikuti arus laporan daerah yang tertentu merupakan komponen seringkali mekanismenya berbeda yang sudah diperiksa bulan datu sama lain,'' ujar dia. lalu namun baru dilaporkan Lebih lanjut, Wakil Dekan II FKM pada hari itu. Tetapi meski Universitas Airlangga (Unair) ini menyebut Jawa Timur sering mengalami tarik ulur data yang mengganggu akumulasi data nasional. Seringkali data yang dihimpun dalam bentuk 'cicilan' yang tidak setiap hari disetor.

"Ada banyak Dr M Atoillah Isfandi dr MKes alasan, agar terlihat stabil. Tapi hal ini akan

tidak dapat dijadikan acuan, harus diakui terjadi peningkatan angka positif khususnya pasca jadwal cuti bersama di awal November lalu.

"Apabila mengikuti timeline agenda liburan atau jadwal weekend ternyata akan cenderung diikuti dengan peningkatan kasus. Fakta ini juga didukung dengan banyaknya transmisi virus yang terjadi melalui keluarga atau kerabat. Maka dari itu jadwal liburan dan kumpul keluarga masih

berpotensi besar meningkatkan jumlah kasus baru,'' imbuhnya.

Terkait hal itu, menurut Atoillah, baik masyarakat atua pemerintah bersikap secara bijak dalam bertindak terkait jadwal libur akhir tahun serta pilkada serentak yang akan segera digelar mendatang.

"Pandemi akan cepat selesai di negara atau daerah yang disiplin, seperti halnya Australia, New Zealand, atau China. Oleh karenanya jika ingin kasus segera melambat, sistem dan kebijakan harus lebih tertata rapi dengan tingkat disiplin yang tinggi,'' pungkasnya. [ina]

Gedung Tenis Indoor Jombang Digunakan Sidang Operasi Yustisi Prokes Jombang, Bhirawa Gedung Tenis Indoor Jombang yang berada di Jl Kusuma Bangsa, Jombang, akan digunakan untuk tempat sidang Operasi Yustisi Penerapan Protokol Kesehatan (Prokes) di Kabupaten Jombang. Hal ini dikatakan Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Jombang, Akhmad Jazuli saat meninjau kesiapan tempat itu, Kamis (3/12) kemarin.

Sekdakab Jombang mengatakan, pihaknya bersama unsur dari TNI -

Polri, Kejaksaan Negeri Jombang, dan Pengadilan Negeri (PN) Jombang, ingin memanfaatkan Gedung Tenis Indoor untuk jangka waktu tertentu yakni setiap Hari Selasa dan Kamis untuk persidangan kasus kasus Tipiring (Tindak Pidana Ringan). Baik itu pelanggaran lalu lintas maupun Covid 19.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Ketertiban Umum (Tibum), Satpol PP Pemkab Jombang, Abdul

Haris mengatakan, karena Kabupaten Jombang berstatus Zona Merah dalam kasus Covid 19, kemudian Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Jombang melakukan rapat dan memutuskan untuk dilaksanakan kegiatan operasi maupun patroli secara intensif, simultan, mulai tingkat kabupaten hingga tingkat kecamatan.

"Sidangnya akan dilakukan di Lapangan Tenis Indoor karena me-

mang dianggap representatif dan bisa memuat banyak personil dalam pelaksanaan sidang nantinya,'' kata Abdul Haris. Selain itu, berdasarkan hasil rapat, pihaknya juga telah melakukan razia penerapan Prokes yang dilakukan tiga kali dalam sehari. Periode pertama dilaksanakan jam 09.00 WIB, yang kedua dilaksanakan jam 14.00 WIB, kemudian selanjutnya kita laksanakan pada malam hari,'' urai Abdul Haris. [rif]

Tiga Pekan PTM Berjalan, Dindik Belum Temukan Pelanggaran Prokes trie diana/bhirawa

o), RW 02, Kelurahan Tambaksari Oso (Eko Prasetyo), Lurah Tambaksari Oso (M Sholeh Moedzakir), 02 (Andre), berfoto bersama usai menerima penghargaan dari Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini.

ung Pendidikan Kampung'e Arek Suroboyo

dampingan, pemuntuk anak - anak mi dan bisa beraki masa pandemi ngga RW II, Keluri Oso yang terkeung Guyuk ini juga baran Covid 19. na di Kampung rtanam kemandiu minum Wedang ganya selalu beraga setiap hari. ak dan ibu - ibu borasi. Bahkan atkan dalam peng sehingga hal ini oin tertinggi. Disembangun Kamh Wani Jogo melibatkan ses Bambang. negaskan, pihak a bersemangat ndampingan keII karena Pak RW rinovasi. Diantencanangkan kanak, disediakanmain anak - anak, ua RW juga menk literasi atau ge-

dung untuk perpustakaan sehingga anak - anak terus tetap bisa belajar. ''Kami terus melaksanakan Program Pemerintah Kota Surabaya terutama dalam mencerdaskan anak - anak,'' tandas Bambang.

Lurah Tambaksari Oso, M Sholeh menambahkan, Ketua RW II, Eko Prasetyo dan warga masyarakat ini mempunyai kepedulian yang tinggi dalam memajukan kampungnya dan memperhatikan pendidikan anak - anak di lingkungannya. Jadi semua warga di RW II ini bahu membahu dalam membangun lingkungannya, dibantu beberapa perusahaan sekitarnya yang memberikan bantuan berupa CSR (Coorporate Social Responsibility).

"Saya salut dengan Ketua RW II, Kelurahan Tambaksari Oso dan warga yang kompak Terutama dalam memperhatikan pendidikan anak - anak di lingkungannya.

Mereka lebih bersemangat ketika ada pihak swasta yakni ada yang memberikan CSR yang dibutuhkan warga, dan Pak Camat Asemrowo yang selalu memberikan pendampingan dan pembinaan,

sehingga bisa meraih juara II Kampung Aman dalam Kampung Pendidikan Kampung'e Arek Suroboyo ini,'' ujar Sholeh.

Dalam awarding ini, pemenang KP KAS Tatanan Normal Baru Tahun 2020 untuk Katagori Pendidikan, juara I dimenangkan RW 04, Kelurahan Prada Kali Kendal.

Juara II diraih RW 05 Kelurahan Babatan, dan juara III diraih RW 10, Kelurahan Gading. Untuk Katagori Kampung Asuh, juara I dimenangkan RW 05, Kelurahan Sidotopo, juara II dimenangkan RW 05, Kelurahan Babatan, sedangkan juara III diraih RW 10, Kelurahan Pegirian. Untuk Kampung Sehat, juara I dimenangkan RW 05, Kelurahan Babatan, juara II diraih RW 04, Kelurahan Menanggal, juara III dimenangkan RW 01, Kelurahan Margorejo. Dan untuk Katagori Kampung Aman, juara I dimenangkan RW 01, Kelurahan Margorejo, Juara II dimenangkan RW 02, Kelurahan Tambaksari Oso, dan juara III dimenangkan RW 04, Kelurahan Menanggal.

Serta Best of The Best diraih RW 05, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung. [fen]

UMM Kembali Juara Kontes Mobil Hemat Energi Malang, Bhirawa Tim Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) berhasil meraih dua penghargaan sekaligus pada Kontes Mobil Hemat Energi (KMHE) 2020. Ajang ini digelar pada 8 Oktober hingga 30 November 2020, bertempat di Univesitas Indonesia (UI). Dalam kompetisi ini, Tim Mekatronik dan Srikandi berhasil mengharumkan nama UMM dengan meraih juara III dalam kategori urban concept (city car) listrik dan urban concept (city car) gasoline.

Annisa Widya Nurmalitasari, anggota Tim Srikandi menuturkan, mereka sudah merancang desain mobil sejak jauh - jauh hari. Hal itu dilakukan agar desain yang disusun bisa maksimal dan mendapatkan hasil yang terbaik. Meski begitu, masih ada beberapa kendala yang muncul, baik dari segi prak-

tik maupun teori.

"Meski sudah dipersiapkan sejak tiga bulan lalu, kami sempat kesulitan utuk merancang desain ideal untuk kompetisi ini. Apalagi tahun ini kami hanya bisa membayangkan tanpa menyentuh dan menyusun prototipe. Selain itu kami juga membutuhkan lebih banyak teori untuk menjelaskan desain mobil yang dibuat,'' ungkapnya.

Berbeda dengan tahun lalu, tahun ini UMM hanya bisa mendelegasikan dua tim untuk mengikuti KMHE, yakni Tim Mekatronik dan Tim Srikandi dari tenik mesin. Padahal, sebelumnya UMM bisa mengirimkan empat tim sekaligus. Hal itu dikarenakan adanya peraturan baru yang membatasi jumlah delegasi dari tiap universitas. Panitia hanya memperbolehkan tiap perguruan tinggi mengirimkan maksimal dua tim. [mut]

Kota Madiun, Bhirawa Sudah berjalan sekitar tiga pekan terakhir ini, Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di kelas berjalan lancar. Bahkan, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Madiun, Slamet Hariyadi menyebut pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) PTM cukup berjalan baik.

"Dari pemantauan kami, SOP sudah dijalankan dengan baik di sekolah. Kami belum menemukan pelanggaran terkait pelaksanaan Protokol Kesehatan (Prokes),'' kata Hariyadi, Kamis (3/12).

Menurut Hariyadi, pihaknya tak menemukan siswa yang tak memakai masker. Sebelum dan sesudah belajar juga melakukan cuci tangan.

Tempat duduk di dalam kelas juga sudah diatur sedemikian rupa untuk memberikan jarak satu dengan yang lain. Kegiatan PTM juga tidak ada istirahat. Hal itu untuk meminimalkan pelajar berkerumun.

"Ada sekolah yang menerapkan sistem shif. Separuh masuk duluan.

Sisanya masuk setelah PTM yang pertama selesai. Tetapi di beberapa

sekolah yang memiliki tenaga pengajar yang cukup, PTM dilaksanakan dalam satu shif tetapi dibagi dalam beberapa kelas,'' jelasnya.

Hal itu memungkinkan karena PTM yang saat ini berjalan baru untuk kelas I, VI, dan IX. Artinya,

ada banyak ruang kelas kosong karena tingkatan yang lain masih memberlakukan pembelajaran secara Daring.

Hariyadi menambahkan, permasalahan mengemuka terkait durasi PTM untuk SD hanya berlang-

sudarno/bhirawa

Sudah berjalan sekitar tiga minggu terakhir ini PTM di kelas itu cukup berjalan lancar sejauh ini. Murid tetap memakai masker, mencuci tangan memakai sabun dan dengan air mengalir sepeti foto diatas.

sung dua jam. Sedang, SMP berlangsung tiga jam. Artinya, tenaga pendidik harus memberikan materi dengan komplek mengingat waktu PTM yang singkat.

"Jadi materi saat PTM sifatnya sangat komplek agar efektif efisien mengingat waktunya yang pendek. Untuk tugas - tugas diberikan secara Daring.

Artinya, yang PTM tetap juga melaksanakan Daring,'' jelasnya.

Hariyadi juga menjelaskan, diberlakukannya PTM kembali memberikan beragam dampak. Salah satunya terkait psikis anak. Hasil pemantauannya, anak - anak lebih semangat dan termotivasi belajar secara tatap muka di kelas. Sebab, ada beberapa materi yang tak bisa maksimal jika dilakukan secara Daring.

PTM juga disambut baik orang tua.

Bahkan, wali murid untuk tingkat lain juga meminta untuk segera bisa masuk seperti kelas I, VI, dan IX. Dari sejumlah masukan wali murid, banyak yang mempertanyakan, kenapa hanya tiga kelas itu yang masuk. Tetapi tentu kami tidak boleh gegabah. [dar]

Usai Direhab, Sekdakab Jombang Tinjau GOR Merdeka Jombang dan Tenis Indoor Jombang, Bhirawa Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Jombang, Akhmad Jazuli didampingi Plt Kepala Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Jombang, Hari Purnomo meninjau Gelanggang Olah Raga (GOR) Merdeka, Jombang di Jl Raya Gus Dur dan Gedung Tenis Indoor Jombang yang ada di Jl Kusuma Bangsa, Jombang, Kamis (3/12) kemarin. Peninjauan dilakukan karena kedua gedung telah

selesai proses renovasinya.

Sekdakab Jombang, Akhmad Jazuli mengatakan, dirinya bersyukur karena renovasi GOR Merdeka Jombang dan Gedung Tenis Indoor Jombang berjalan dengan lancar dan tepat waktu. Bahkan di awal Desember (2020) ini sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Disporapar,'' kata Sekda Akhmad Jazuli.

"Dengan telah selesainya renovasi kedua gedung ini, Sekda Akhmad Jazuli berharap, baik GOR Merdeka

Jombang maupun Gedung Tenis Indoor bisa menjadi sarana olahraga yang representatif dan bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Semua komponen saya minta merasa memiliki, sehingga ikut merawat, ikut memperindah, menggunakan dan memanfaatkannya,'' ujar Sekdakab Jombang.

Plt Kepala Disporapar Kabupaten Jombang, Hari Purnomo memaparkan, dari anggaran P-APBD Kabupaten Jombang tahun 2020 ini, pihaknya mendapatkan amanah dari tim anggaran un-

Sekdakab Jombang, Akhmad Jazuli didampingi Plt Kadisporapar Kabupaten Jombang, Hari Purnomo, saat meninjau GOR Merdeka Jombang yang telah selesai dilakukan renovasi, Kamis pagi (03/12). arif yulianto/bhirawa

tuk perbaikan beberapa sarana dan prasarana olahraga, khususnya di dua tempat yakni, di Lapangan Tenis Indoor dan GOR Merdeka Jombang.

"Untuk lapangan Lapangan Tenis Indoor ini kita perbaiki terkait dengan pengecatan, baik tembok maupun lantai karena selama ini mulai dibangun pertama, tahun 2013 atau 2014 belum ada perbaikan, khususnya pengecatan, dan ada beberapa bocor di atas juga kita perbaiki,'' papar Hari Purnomo.

Kemudian untuk GOR Merdeka Jombang, ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan yakni, terkait dengan perbaikan lantai GOR yang selama ini memang dikeluhkan para pengguna GOR, khususnya beberapa Cabang Olah Raga (Cabor) yang sering mengadakan latihan di GOR Merdeka Jombang.

Maka, sambung Hari Purnomo, pihaknya tahun 2020 ini diberikan amanah untuk perbaikan lantai GOR, sehingga bisa dimanfaatkan tahun depan untuk tiga Cabor yakni, Basket, Bulutangkis, dan Volley Ball.

"Kalau di Tenis Indoor ini hanya pengecatan karena lantainya masih bagus, kalau yang di GOR Merdeka Jombang, perbaikan lantai dari lantai kayu yang sudah berusia puluhan tahun yang dikeluhkan teman - teman Cabor, kita ubah menjadi lantai cor yang lebih representatif,'' terang Hari Purnomo. [rif.adv]

JATIM MEMBANGUN Berstatus Zona Merah, Resiko Sebaran Virus Corona di Situbondo Tinggi Jumat Wage, 4 Desember 2020

Halaman 8

Situbondo, Bhirawa Kabupaten Situbondo ditetapkan kembali sebagai daerah zona merah penyebaran Covid-19 oleh Provinsi Jawa Timur. Penetapan ini terjadi setelah ada lonjakan pasien positif Covid-19 maupun pasien meninggal dunia dalam beberapa hari ini.

Meski sudah masuk zona merah yang notabene memiliki risiko tinggi penyebaran virus Corona, tidak ada satu pun fasilitas umum di Kabupaten Situbondo yang di lockdown.

Informasi Bhirawa menyebutkan, selain Kabupaten Situbondo yang masuk katagori zona merah dalam resiko tinggi sebaran virus corona, juga ada tiga Kabupaten lain berstatus sama.

Diantaranya, Jombang, Jember dan Kota Batu. Hingga saat ini, un-

Namun, urai Dadang, status zona oranye ini tidak berlangsung lama karena sejak awal bulan Desember ini Situbondo kembali berstatus zona merah.

“Ini karena terjadi lonjakan pasien yang jumlahnya cukup tinggi,” jelas Dadang.

Untuk itu, Dadang mengimbau agar masyarakat Kabupaten Situbondo selalu mematuhi protokol kesehatan Covid-19, karena Situbondo berstatus zona merah.

Kata Dadang, hanya dengan cara disiplin masyarakat yang tinggi akan dapat mencegah penularan virus Corona tidak semakin bertambah.

“Mari kita bersama sama disiplin memakai masker, menjaga jarak selalu mencuci tangan,” ajak pria yang kini menjabat Kepala Dinas Komu-

tuk mencegah sebaran virus mematikan itu agar tidak semakin meluas, Satgas Covid Kabupaten Situbondo melakukan 3-T (Testing, Tracing dan Treatmen) serta melakukan operasi yustisi.

Juru Bicara Satgas Covid-19 Kabupaten Situbondo, Dadang Aries Bintoro mengatakan, sejak pertengahan November 2020 lalu penyebaran Covid di Situbondo sudah mulai turun sehingga Situbondo masuk zona oranye atau risiko sedang.

nikasi Informasi dan Persandian (Kominfosan) Kabupaten Situbondo itu.

Saat ini, terang dia, jumlah total pasien Covid di Kabupaten Situbondo sudah mencapai 1.098 orang. Ada enam Kecamatan di Situbondo yang masuk dalam katagori zona merah, diantaranya Kecamatan Kota Situbondo, Panji, Kapongan, Asembagus, Panarukan dan Besuki. Hingga kemarin ada tambahan tujuh pasien baru yang terkonfirmasi positif.

“Total pasien yang sudah meninggal sebanyak 92 orang dan pasien sembuh sebanyak 894 orang. Selain itu ada 112 pasien dalam perawatan medis. Sebanyak 60 pasien menjalani isolasi mandiri, 15 pasien isolasi di gedung observasi dan 37 pasien di rawat di rumah sakit,” pungkasnya. [awi]

sawawi/bhirawa

Jubir Satgas Covid-19 merangkap Kadiskominfosan Kabupaten Situbondo Dadang Aries Bintoro ikut menjalani tes swab di lantai II Pemkab Situbondo.

KELANA JATIM

Damkar Butuh Sarpras Evakuasi Binatang Kab Malang, Bhirawa Musim penghujan seperti sekarang ini, Unit Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Malang tidak disibukan terjadinya kebakaran seperti sebelumnya, namun kini disibukan dengan adanya laporan untuk mengevakuasi binatang liar yang masuk ke rumah warga.

Sebab, kata Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan Penanggulangan Kebakaran (PPK) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Malang Goly Karyanto, Kamis (3/12), kepada wartawan, masyarakat Kabupaten Malang selama ini jika rumahnya dimasuki binatang liar seperti ular berbiasa dan lebah selalu meminta bantuan Damkar untuk mengevakuasi. Sedangkan untuk laporan terjadinya kebakaran saat ini masih landai.

“Laporan yang masuk pada kami, rata-rata rumah warga di masuki ular berbisa dan lebah. Sehingga dengan laporan warga itu, maka pihaknya langsung melakukan evakuasi, agar binatang tersebut tidak melukai penghuni rumah,” ujarnya.

Menurut Goly, tipologi masyarakat Kabupaten Malang dan Kota Malang berbeda dalam mengahadapi binatang liar. Seperti warga Kota Malang dalam mengahadapi binatang liar yang masuk ke rumah mereka panik. Tapi untuk masyarakat Kabupaten Malang tidak terlalu panik, bahkan jika rumahnya di masuki ular berbiasa kadang ditangani sendiri dengan alat seadanya, kecuali ular itu besar baru mereka meminta bantuan Damkar. [cyn]

Luncurkan Tim Covid Hunter, Untuk Tekan Penyebaran Covid-19 Kabupaten Madiun, Bhirawa Kapolres Madiun, AKBP. R. Bagoes Wibisono menyatakan, pembentukan ‘Tim Covid Hunter Polres Madiun’ ini bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan dan pengetatan protokol kesehatan di berbagai tempat keramaian seperti tempat wisata, pasar, pertokoan dan tempat umum yang menimbulkan keramaian masyarakat.

“Saya harapkan Tim agar selalu berkoordinasi dengan Gugus Tugas untuk melaksanakan deteksi serta 3T (Test, Tracking dan Treatmen) masyarakat yang terindikasi Covid-19 untuk menekan penularan Covid-19 di Kabupaten Madiun,”kata Kapolres Madiun, AKBP R. Bagoes Wibisono saat melaunching ‘Tim Covid Hunter’ di Lapangan Tribrata Polres Madiun, Kamis (3/12.

Kapolres Madiun menekanan kepada anggota tim apabila terdapat pasien yang terindikasi Covid 19, namun isolasi secara mandiri agar dilaksanakan penjemputan oleh anggota Tim Covid Hunter.[dar]

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG S TNK, Honda, Hitam, th.2011, AG 6860 R, a/n. Markini, Link 08 RT 02/ STNK, 04 Ngunut – T.Agung No. 7579/IMB/BI-IV/2020 HILANG S TNK, AG 5408 RH, Honda, a/n. Yatimin, Ds. Mojoarum, Gondang – STNK, T.Agung No. 7580/IMB/BI-IV/2020

Kapolres Batu, AKBP Catur C Wibowo menunjukkan barang bukti narkoba yang berhasil disita dan 13 tersangka yang telah diamankan di Mapolres Batu, Kamis(3/12)

Berbisnis Narkoba di Tengah Pandemi, 13 Orang Diamankan Kota Batu,Bhirawa Di tengah situasi sulit yang dihadapi masyarakat akibat pandemi covid19, ternyata dimanfaatkan kelompok tertentu untuk berbisnis narkoba.

Akibatnya, sebanyak 13 orang ditangkap dan dinyatakan sebagai tersangka oleh Polres Kota Batu. Dan dari tersangka tersebut, lima di antaranya berstatus pengedar.

Kapolres Batu, AKBP Catur C Wibowo mengatakan bahwa para tersangka ini dikumpulkan dari hasil pengungkapan 12 kasus penyalah gunaan

SURABAYA HILANG BPKB, Mitsubishi FE74S 4x2 MT, Nopol : AG 9268 UT, Noka : MHMFE74P4FK082110, Nosin : 4D34TL94552, A/n. Maizir Muqtafi, Alamat : Dsn. Purwodadi Rt. 02, Rw. 08, Ds. Tanen, Kec. Rejotangan, Kab. Tulungagung No. 7582/IMB/BI-IV/2020 HILANG BPKB, Mitsubishi FE74S 4x2 MT, Nopol : AG 9268 UT, Noka : MHMFE74P4FK082110, Nosin : 4D34TL94552, A/n. Maizir Muqtafi, Alamat : Dsn. Purwodadi Rt. 02, Rw. 08, Ds. Tanen, Kec. Rejotangan, Kab. Tulungagung No. 7583/IMB/BI-IV/2020 HILANG BPKB, Mitsubishi FE74S 4x2 MT, Nopol : AG 9268 UT, Noka : MHMFE74P4FK082110, Nosin : 4D34TL94552, A/n. Maizir Muqtafi, Alamat : Dsn. Purwodadi Rt. 02, Rw. 08, Ds. Tanen, Kec. Rejotangan, Kab. Tulungagung No. 7584/IMB/BI-IV/2020

ba. Dan jika diuangkan dari keuntungan transaksi bisa mencapai Rp 40 juta.

“Kami sangat mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran. Apalagi bahaya peredaran narkoba sudah sampai ke lini paling bawah RT, RW dan desa,” tambah Catur.

Diketahui, dari 13 tersangka yang diamankan, dua di antaranya adalah residivis dalam kasus yang sama.

Mereka masing- masing berinisial YS, 22th, dan W, 23th, dimana keduanya warga Desa Oro-Oro Ombo Kota Batu.

Keduanya pernah tertangkap dalam

kasus narkoba jenis ganja. Mereka diringkus polisi saat akan bertransaksi, namun sebelum poket ganja diberikan mereka keburu dibekuk oleh Satresnarkoba Polres Batu.

Dan kepada 13 tersangka yang telah diamankan akan dijerat pasal 116 UU No.35 Tahun 2009 dengan ancaman kurungan penjara di atas sepuluh tahun. “Saya berharap kepada masyarakat untuk berani menolak ketika ada tawaran untuk menggunakan narkoba ataupun berbisnis narkoba,”pesan Kapolres.[nas]

Kapolres Bojonegoro Terjun Langsung Pimpin Operasi Yustisi Bojonegoro,Bhirawa Update sebaran Covid-19 di Kabupaten Bojonegoro Per Tanggal 2 Desember 2020, untuk kasus suspect sebanyak 176 orang masih belum ada penurunan, sehingga Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 gabungan dari TNI-Polri, Satpol PP terus melakukan Operasi Yustisi dengan melakukan penindakkan terhadap masyarakat saat beraktivitas di luar tidak menggunakan masker.

Kamis, (3/12) Kapolres Bojone-

goro, AKBP EG Pandia, SIK, MM, MH turun langsung memimpin Operasi Yustisi Gabungan Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 dalam rangka mengingatkan dan menyadarkan masyarakat tentang bahaya dari penyebaran Covid-19.

Kegiatan yang merupakan implementasi Inpres nomor 6 tahun 2020 tentang pendisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan dan Peraturan Bupati (Perbup) Bojonegoro Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penera-

pan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Covid 19 di Kabupaten Bojonegoro. “ Saat ini angka Positif Covid-19 di Indonesia masih mengalami kenaikan, juga pada Kabupaten Bojonegoro Virus ini masih mengintai kita, beberapa hari ini pun terjadi kenaikan kasus terkonfirmasi kasus suspect sehingga kita gencarkan untuk Operasi Yustisi guna menindak para pelanggar protokol kesehatan,” ujar

Guna Hindari Kerumunan

SITUBONDO HILANG S TNK, a/n Fathorrozi Billah, Kp Tanjung RT 002/RW 002, Ds jetis Kec STNK, Besuki Situbondo No. 7581/IMB/BI-IV/2020

narkotika. Dan pengungkapan ini membawa keprihatinan tersendiri karena para pelaku rata- rata masih berusia produktif antara 20-30 tahun.

“Adapun total barang bukti (BB) yang diamankan dari tangan pelaku yaitu, ganja seberat 2 ons, biji ganja 20 gram, sabu 15,74 gram, pil koplo 11 ribu, beberapa alat hisap dan timbangan elektrik,”ujar Catur C Wibowo, Kamis (3/12).

Dengan terungkapnya 12 kasus ini, diamsumsikan sebanyak 3.700 jiwa telah diselamatkan dari bahaya narko-

Satgas Covid-19 Lakukan Konferensi Pers Secara Daring Bondowoso, Bhirawa Guna menghindari terjadinya kerumunan dan untuk mengurangi terjadinya kontak seseorang dengan yang lainnya, Satuan Gugus Tugas (Satgas) Percepatan Penanggulangan Covid-19 Kabupaten Bondowoso melakukan konferensi pers secara daring, Kamis (3/12).

Adapun saat ini penyebaran Covid-19 di Bondowoso ada pada zona oranye atau dalam resiko sedang.

Yang semula telah masuk zona kuning namun kembali ke zona oranye

setelah ada penyebaran Covid-19 dari klaster perkantoran.

Pantauan Bhirawa, tampak para awak media, Kepala Puskesmas di Kabupaten Bondowoso mengikuti konferensi pers melalui smartphone masing-masing.

Juru bicara (Jubir) Satgas Covid-19 Bondowoso, dr. M. Imron menyebut, konferensi pers dilakukan secara daring sebagai upaya preventif ini perlu dilakukan guna meminimalisir kemungkinan terjadinya penyebaran Covid-19.

“Kita pun rapat-rapat Dinas juga dibatalkan semua untuk mengurasi, meminimalisir penyebaran. Semua daring,” kata Kepala Dinkes Bondowoso itu.

Untuk kedepan kegiatan serupa yakni konferensi pers akan tetap atau tidak kata dia, bahwa akan melihat kondisi perkembangan Covid-19.

Jika tingkat penyebaran dinilai rendah, tidak menutup kemungkinan konferensi pers akan dilakukan secara tatap muka seperti biasanya.[san]

Kapolres saat dikonfirmasi awak media ini di lokasi.

Dengan adanya Operasi Yustisi ini, menurut Kapolres Bojonegoro diharapkan masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker saat beraktivitas di luar.

Selanjutnya, patroli Operasi Yustisi menyisir kawasan perempatan jalan Teuku Umar dan di jalan Sawunggaling untuk melakukan penegakan hukum kepada pelanggar protokol kesehatan cegah Covid 19 berupa teguran lisan maupun tertulis dan sanksi administratif.

Kapolres Bojonegoro melanjutkan, guna menekan penyebaran Covid-19 di wilayah Kabupaten Bojonegoro, Kami akan akan terus melakukan Operasi Yustisi secara masif dan tetap mensosialisasikan kepada masyarakat agar tetap mengikuti protokol kesehatan saat beraktivitas di luar rumah dengan menggunakan masker guna mencegah penyebaran covid-19.

“Kepada masyarakat yang sedang melakukan aktivitas di luar agar selalu mematuhi protokol kesehatan. Ingat Covid-19 masih ada disekitaran kita,” pungkas Pria asli suku Batak Karo ini.[bas]

Mitigasi Bencana, Koramil 16/Pacet Bersama BKPH Bersih – bersih Sungai Dawuhan Mojokerto. Bhirawa Sungai Dawuhan yang ada di Desa Padusan Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto, adalah sungai yang sering membawa petaka warga di kawasan wisata Banyu Panas, akibat banjir yang ditimbulkannya.

Tampak dalam foto segenap anggota Koramil Pacet bersama berbagai elemen masyarakat serta Forpimka sedang melakukan mitigasi pembersihan aliran sungai dawuhan.

Menyikapi hal ini Koramil 0815/16 Pacet Kodim 0815/Mojokerto bersama BKPH Perhutani Pacet melakukan kegiatan mitigasi bencana dengan mengerahkan sedikitnya 65 orang melakukan pembersihan di sepanjang aliran Sungai Dawuhan, Desa Padusan Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto.

Dengan rincian, anggota Koramil 0815/16 Pacet, Polsek Pacet, Disparpora dan Dishub Kabupaten Mojokerto, Asper BKPH Perhutani Pacet, Asmen Pariwisata KBM Perhutani Jatim, Sofi’i, anggota Tahura R. Soerjo Pacet, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Desa Padusan, Relawan Welirang Pacet dan warga masyarakat Desa Padusan.

Mewakili Danramil 0815/16 Pacet Bati Tuud Serma Eko Roso, bersama Kabid Pariwisata Disparpora Kabupaten Mojokerto, Saadilah, kamis 3/12/20. Mengatakan, pada intinya kegiatan ini dilakujan untuk mengantisipasi bencana banjir, melalui kegiatan mitigasi di sepanjang aliran sungai Dawuhan Wana Wisata Air Panas.

“Kita bersama-sama melaksanakan mitigasi pembersihan aliran Sungai Dawuhan dari kotoran dan peyumbatan sehingga aliran sungai bisa berjalan lancar, terlebih wilayah Pacet termasuk salah satu kawasan rawan bencana,” ungkapnya.

Sementara Asmen Pariwisata

KBM Perhutani Jatim, Sopi’i, menyampaikan, kegiatan mitigasi pembersihan aliran Sungai Dawuhan di sekitar lokasi Wana Wisata Air Panas Pacet ini, dilakukan untuk membersihkan aliran sungai dari hambatan batang pohon, dan kotoran yang menyumbat sehingga aliran air sungai mengalir dengan lancar dan mampu mencegah terjadinya banjir maupun longsor di saat musim penghujan, seperti saat ini.

“Pembersihan aliran Sungai Dawuhan kita bagi dua sektor, dari atas hulu aliran sungai dan dari bawah aliran sungai yang berada di sekitar Wana Wisata Air Panas Padusan, Pacet,” ujarnya.[min]

Jumat Wage, 4 Desember 2020

JATIM MEMBANGUN

Halaman 9

Masyarakat Diimbau Hati-hati Beraktifitas di Musim Penghujan

KELANA JATIM

Pasuruan, Bhirawa Pemkab Pasuruan melalui BPBD Kabupaten Pasuruan menghimbau masyarakat berhati-hati saat keluar di musim hujan saat ini. Terutama saat terjadi hujan deras sampai angin kencang. sudarno/bhirawa

Tampak Wali Kota Madiun, Maidi menjadi nara sumber FGD itu, di Bima Ballroom Aston Hotel, Madiun, Kamis (3/12).

Korupsi Sudah Ada Sejak Zaman Kerajaan di Indonesia, Harus Dicegah dan Ditindak

Karena cuaca ini bisa berpotensi terjadi puting beliung, hingga pohon tumbang yang juga membayakan pengendara.

“Kami menghimbau pada ma-

syarakat untuk lebih meningkatkan kewaspadaaanya saat keluar di musim penghujan,” ujar Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pasuruan, Tectona Jati, Kamis (3/12).

Meski masih awal musim hujan, namun sejumlah bencana seperti banjir, longsor hingga angin puting beliung juga pohon tumbang sudah beberapa kali terjadi di wilayah Kabupaten Pasuruan.

“Banjir sudah terjadi awal November kemarin. Longsor kecil sudah beberapa kali terjadi di Tosari. Angin puting beliung juga terjadi di Purwosari,” jelas Tectona Jati.

Disinggung pendistribusian air ber-

sih, pihaknya menyatakan distribusi air bersih sudah dihentikan 28 November lalu. Penghentian itu dilakukan seiring datangnya penghujan.

“Saat musim kemarau, kami rutin mendistribusian air bersih di 23 desa dari 7 kecamatan di Kabupaten Pasuruan. Saat musim penghujan, pendistribusian air bersih dihentikan. Karena air sumber sudah mulai terbentuk,” kata Tectona Jati. [hil]

Kota Madiun, Bhirawa Korupsi sudah ada sejak zaman kerajaan di Indonesia. Kebiasaan ini seolah menjadi budaya karena terus ada hingga saat ini. Namun, bukan berarti harus dipelihara. Justru, korupsi harus dicegah dan ditindak.

Untuk membiasakan budaya antikorupsi, Pemerintah Kota Madiun melalui Inspektorat menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD) dengan tema Membangun Kesadaran Seluruh Elemen Bangsa dalam Budaya Antikorupsi di Bima Ballroom Aston Hotel, Madiun, Kamis (3/12). ‘’Korupsi itu tidak boleh. Jadi betul-betul tidak boleh. Saya harap semua bekerja sesuai aturan. Bekerja maksimal dan tidak ada korupsi,’’kata Wali Kota Madiun, Maidi saat menjadi narasumber dalam kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia itu.

Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota mengatakan bahwa sistem penyelenggaraan pemerintahan saat ini sudah lebih baik. Namun, masih ada celah yang bisa dimanfaatkan oknum untuk melakukan tindakan korupsi. Apalagi, di saat pandemi Covid19 ini. Misalnya, penyerahan bantuan yang tidak sesuai dengan penerimanya, mengurangi jumlah bantuan, hingga markup pengadaan barang dan jasa. [dar]

Kejaksaan Tahan Tersangka Kasus Korupsi PT Bondowoso Gemilang Bondowoso, Bhirawa Kejaksaan Negeri Bondowoso melakukan penahanan terhadap tersangka kasus korupsi PT Bondowoso Gemilang (Bogem) yang bergerak dalam bidang perkopian yakni, tersangka adalah Rudi H mantan Direktur PT Bogem, hal ini setelah melalui proses yang cukup panjang.

Rudi H (43) merupakan warga Mangli Jember, dia menjabat sebagai Dirut PT BOGEM mulai tahun 2019 dan mengundurkan diri pada November 2020 dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Bondowoso pada, Kamis (2/12).

Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso Azis Widarto membenarkan terkait penahanan tersangka korupsi PT Bogem Rudi H yang diduga menelan kerugian negera senilai 400 juta atas pembelanjaan Kopi di perusahaan tersebut.

“Tersangka RH hari ini langsung dilakukan penahanan dan titipkan di Lapas 2B Bondowoso, sampai 20 hari ke depan,” paparnya saat dikonfirmasi sejumlah wartawan.

Menurutnya, penahanan dilakukan karena dikhawatirkan tersangka melarikan diri, dan menghilang barang bukti. Dan juga dikhawatirkan mengulangi perbuatannya kembali.

Dijelaskannya bahwa tersangka Rudi H dinilai sudah menyalahgunakan wewenangnya sebagai Direktur PT Bogem dengan memperkaya diri. Maka tersangka di jerat dengan undang undang Tipikor pasal 2 dan pasal 3. [san]

Sebelas Ormas Kota Batu Deklarasi Lawan Intoleransi Kota Batu,Bhirawa Sebanyak sebelas organsasi massa (Ormas) yang ada di Kota Batu menyatakan komitmennya untuk menentang adanya gerakan yang mengarah pada intoleransi dalam beragama dan bernegara. Hal ini mereka wujudkan dengan melaksanakan aksi damai ‘Deklarasi Kota Batu Anti Gerakan Intoleransi’ yang digelar di alun- alun kota setempat, Kamis (3/12).

Ada puluhan aktivis yang ikut dalam delarasi damai kemarin.

Mereka berasal dari perwakilan sebelas ormas di Kota Batu. Antara lain, FKPPI, Ansor dan Banser, FKUB, PGN, SBN, Gusdurian Batu, FPK Batu, Pagar Nusa Batu, Bela Negara Batu, dan BKSG Batu.

“Kami Aliansi Ormas Kota Batu bertekad siap berkorban untuk menjaga Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, UUD 1945. Untuk itu kami mendukung penuh pemerintahan NKRI yang sah,”ujar kordinator Aliansi Ormas Kota Batu, Agung Shinta, Kamis (3/12).

Ditambahkan kordinator aksi, M Dadi bahwa phaknya siap menghadang semua bentuk gerakan intoleran, raikalisme, terorisme, serta semua gerakan khilafah yang bernat merongrong Pancasila dan NKRI. “Untuk itu kami juga meminta kepada Pemerintah RI dan aparat keamanan untuk menindak tegas semua semua ormas intoleran dan radikal yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa tersebut,”ujar Dadi. [nas]

Kondisi jalan rusak dikeluhkan warga karena lambatnya Pemkab Sidoarjo melakukan perbaikan. Jalan

Kecewa Jalan Rusak Warga Tanam Pohon Pisang di Jalan Sidoarjo, Bhirawa Kondisi jalan rusak di Dusun Bantengan, Desa Barengkrajan. Kecamatan Krian, dikeluhkan warga karena lambatnya Pemkab Sidoarjo melakukan perbaikan. Jalan penuh dengan lubang itu vital merupakan jalan penghubung Desa Barengkrajan - Sidorejo - Tempel itu tak kunjung ada perbaikan.

Jalan desa itu cukup tinggi volume kendaraan yang lewat. Armada truk dengan material sirtu untuk menguruk kawasan perumahan memperparah keadaan. Kerusakan bertambah parah.

Menurut Amrizal, warga Tempel, kerusakan jalan itu warga sangat mengkuatirkan. “Jadi takut jatuh saking banyaknya lubang. apalagi jika lubang lubang tersebut tertutup oleh genangan air hujan,” ujarnya.

Warga yang geram, merespon dengan menanam

pohon pisang di tengah tengah jalan tersebut sebagai bentuk protes kepada pihak terkait.

Di konfirmasi Kepala Desa setempat, Asmono mengatakan “selama ini kami sudah melakukan usulan kepada pihak Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBMSDA) agar segera melakukan perbaikan, mengingat sangat tingginya aktifitas warga yang melintasi jalan tersebut”, kata Asmono.

Kondisi jalan tersebut, di jelaskan oleh Asmono tidak memiliki saluran yang memadai. Selain itu di wilayah tersebut elevasi jalan memang paling rendah, sehingga bila musim hujan terjadi genangan air yang dapat merusak jalan.

Pada tahun anggaran 2019 kata Kades Barengkrajan dirinya sudah di panggil Dinas, terkait peningkatan

ruas jalan Sidorejo - Barengkrajan yang akan segera di realisasi. Namun dengan adanya Pademi Covid-19 proyek tersebut belum dapat terealisasi.

“Kami meminta agar Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang terkait menangani permasalahan jalan, untuk segera memperioritaskan rencana sebelumnya. Mengingat kondisi warga yang sangat membutuhkan akses jalan tersebut. Menurutnya jalan itu bukan hanya tanggung jawab Pemerintahan Desa Barengkerajan saja, karena merupakan jalan ruas penghubung ke beberapa Desa.

Karena peningkatan jalan belum terealisasi di tahun 2020 ini, maka dilakukan penanganan darurat berupa pengurukan yang dilakukan secara swadaya sebanyak tiga kali. Karena faktor hujan, maka urukan tersebut terkikis oleh genangan. [hds]

Peningkatan Infrastruktur Publik Rampung, Warga Lancar Beraktifitas Bojonegoro,Bhirawa Kini warga Desa Bandungrejo dapat melakukan aktivitas secara lancar setelah Program Peningkatan Infrastruktur Publik dari PT Pertamina EP Cepu (PEPC) rampung dan diserahterimakan dari Tim Pelaksana kepada Kepala Desa Bandungrejo.

Serah terima dilakukan di Balai Desa Bandungrejo, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro, kemarin (2/ 12). Program infrastruktur desa tersebut diserahterimakan langsung dari tim pelaksana kepada Kepala Desa Bandungrejo dan disaksikan oleh perwakilan PEPC. Program ini berupa pembangunan tembok penahan tanah (TPT) jalan desa Bandungrejo - Kliteh. Program ini bertujuan untuk mendukung infrastruktur jalan yang kuat dan kokoh lantaran selama ini jalan tersebut sering mengalami rusak dan amblas jika terjadi hujan.

Program yang dimulai sejak September 2020 lalu ini dikerjakan oleh

achmad suprayogi/bhirawa

Pj Bupati Sidoarjo Hudiyono sedang membuka Bintek peningkatan SDM bagi serikat buruh.

warga masyarakat sendiri, sehingga dalam program ini juga memberdayakan masyarakat setempat untuk ikut terlibat langsung dalam pembangunan desanya.

Dalam acara serah terima tersebut, perwakilan PEPC, Endra Mugi menyampaikan kepada warga yang hadir, bahwasanya PEPC memiliki ko-

mitmen yang tinggi akan kemajuan warga desa Bandungrejo. Salah satu bentuk dari komitmen tersebut ialah melaksanakan peningkatan infrastruktur publik ini.

Menurut Mugi, majunya aktivitas sosial, perekonomian, pendidikan, hingga kesehatan masyarakat desa tergantung dari kualitas infrastruktur

akses jalan desa . Karena jalan sebagai sarana merupakan fasilitas penting untuk menunjang mobilitas warga desa serta berperan untuk meningkatkan kelancaran perekonomian dalam aktifitas sehari-hari. ”Tujuan program pembangunan jalan ini adalah untuk memperlancar jalannya perekonomian di Desa Bandungrejo. Untuk itu kami juga ucapkan terima kasih untuk Pemerintah Desa dan masyarakat Bandungrejo, serta Timlak yang mensukseskan kegiatan pembangunan jalan ini,” tambah Mugi.

Sementara itu, Kepala Desa Bandungrejo Sapani menyampaikan ucapan terima kasih kepada PEPC yang aktif dalam memberikan dukungan fasilitas publik di desa nya. Sapani menceritakan bahwa lokasi jalan yang dibangun tersebut selama ini sering rusak akibat longsor dan amblas jika musim hujan. Dengan adanya program ini tentu dapat dengan aman dilalui oleh warga untuk aktivitas sehari-harinya. [bas]

Ketua DPW NU Jatim Terima Kontrak Politik Paslon SanDi Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Malang 2020, pada 9 Desember 2020 mendatang, ketiga Pasangan Calon (Paslon) Bupati Malang yakni Paslon Nomor Urut 1 HM Sanusi-Didik Gatot Subroto (SanDi), Nomor Urut 2 Lathifah Shohib (LaDub), dan Nomor Urut 3 Heri Cahyono-Gunadi Handoko, saling mencari simpati dukungan kepada para ulama.

Seperti Paslon Sanusi-Didik telah menandatangani kontrak politik dihadapan Ketua Dewan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (DPW NU) Jawa Timur KH Marzuki Mustamar, yang juga Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Sabilur Rosyad Malang.

Yang mana, kata Ketua Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Malang dr H Usman Umar, Kamis (3/12), usai menyaksikan pendatanganan surat pernyataan yang ditandatangani Calon Bupati (Cabup) Malang HM Sanusi dan Calon Wakil Bupati (Cawabup) Malang Gatot Didik Gatot Subroto, dihadapan Ketua DPW NU Jatim KH

Marzuki Mustamar, di Ponpes Sabilur Rosyad, Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang, jika terpilih menjadi Bupati Malang, maka Sanusi akan tetap setia kepada ajaran Islam Ahlussunnah Waljamaah An Nahdliyin, senantiasa taat dan merujuk kepada Kiai NU dalam membuat keputusan strategis selama memimpin Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, dan tetap membela kepentingan ajaran NU, dakwah NU, kesejahteraan NU serta pendikan NU. ”Surat pernyataan itu sebagai kontrak politik ketika nanti Paslon SanDi terpilih menjadi Bupati Ma-

cahyono/Bhirawa

Cabup Malang HM Sanusi saat menunjukkan surat pernyataan kontrak politik yang disaksikan Ketua DPW NU Jatim KH Marzuki Mustamar (kiri), di Ponpes Sabilur Rosyad, Kelurahan Karangbesuki, Kec Sukun, Kota Malang

lang di Pilkada Kabupaten Malang 2020. Karena Ketua DPW NU Jatim sudah menerima kontrak politik Paslon SanDi, tentunya semua kader NU di Kabupaten Malang di-

harapkan mengerti maksud dan tujuannya,” paparnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kabupaten Malang Muhamad Anam,

jika Paslon SanDi menandatangani kontrak politik dengan PCNU Kabupaten Malang, yang disaksikan Ketua DPW NU Jatim KH Marzuki Mustamar, hal ini sebagai isyarat bahwa Sanusi-Didik mendapatkan restu untuk meduduki kursi N1. “Partai NasDem di Pilkada Kabupaten Malang 2020 telah mendukung Paslon SanDi untuk menang, dan menduduki kursi N1,” tegasnya.

Hal yang sama juga dikatakan, Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Malang Jasua Sebayang, posisi Paslon Bupati Malang Nomor Urut 1 HM Sanusi-Didik Gatot Subroto lebih kokoh dalam memenangkan Pilbup Malang 2020. Sebab, Paslon SanDi sudah mendapatkan restu dari Ketua DPW NU Jatim KH Marzuki Mustamar. Sehingga restu itu mengisyaratkan bahwa Sanusi-Didik akan memenangkan Pilbup Malang. “Untuk itu, Nahdliyin di Kabupaten Malang lebih cerdas dalam

memilih paslon, karena Sanusi juga Ahlussunnah Waljamaah An Nahdliyin,” ujarnya.

Disi lain, dia juga menyampaikan, dalam pelaksanaan pencoblosan di Pilkada Kabupaten Malang ini, masyarakat harus menjaga desa dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) masing-masing, waspada aksi provokatif dan propaganda dengan menyebarkan isu-isu yang menjurus keperpecahan. Dan yang lebih penting lagi waspadai money politic atau politik uang. Karena sudah muncul isu ada paslon lain yang telah mempersiapkan uang untuk membeli suara. ”Saat ini kita sedang menyaksikan sebuah kehamilan di bumi Arema, yang sesaat lagi pada 9 Desember 2019 nanti akan melahirkan sebuah pemimpin baru. Untuk itu mari kita jaga Kabupaten Malang agar kondusif dan aman saat pencoblosan Paslon Bupati Malang dan Wakil Bupati Malang,” tandasnya. [cyn]

EKONOMI

Jumat Wage, 4 Desember 2020

Halaman 10

Krisis Pandemi Covid-19 Berdampak pada UMKM Probolinggo, Bhirawa Berada di tengah kondisi pandemi wabah Covid-19, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kota Probolinggo melihat fase normal baru sebagai peluang baru dan tantangan untuk kembali bangkit. Seperti apa strategi yang harus dipersiapkan, hal ini dibahas secara terbuka dalam Sosialisasi Strategi Pemasaran Mikro Kota Probolinggo Dalam Menghadapi Era New Normal pada Kegiatan Pengembangan Kerjasama Promosi dan Pemasaran Produk Usaha Mikro Tahun 2020.

Kegiatan yang digagas Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Kota

Probolinggo, Kamis (3/12), digelar gedung Puri Manggala Bhakti, kantor Wali Kota Probolinggo. Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM, mengamanatkan penumbuhan UMKM dalam rangka membangun perekonomian nasional, berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan, pada kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan secara luas pada masyarakat, yang berperan dan berproses pada pemerataan dan pen-

ingkatan masyarakat. Serta mendorong pertumbuhan ekonomi serta berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.

Sebagai upaya meningkatkan peran serta kelembagaan UMKM dalam perekonomian nasional, Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Asekbang) Setyorini Sayekti saat membuka seminar pagi Perekaman menyampaikan bahwa pemberdayaan tersebut

Raih 322 Penghargaan

Bukti Kepemimpinan Wali Kota Risma Diakui Dunia Surabaya berubah drastis di masa kepemimpinan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

Menjelma menjadi kota yang diperhitungkan dunia, dan sejajar dengan kota-kota besar di dunia. Sebanyak 322 penghargaan nasional dan internasional, menjadi bukti nyata keberhasilan Wali Kota Risma, dan menjadi bukti bahwa kepemimpinan Wali Kota Risma sudah diakui dunia.

Usaha dan kerja keras memang tidak pernah mengkhianati hasil. Cara dan waktunya bekerja memang sulit ditiru. Kalau sudah kadung bekerja, ia nyaris lupa waktu. Bahkan, waktu 24 jam, seakan kurang baginya. Yang dipikirkan hanyalah Kota Surabaya beserta kesejahteraan warganya. Ia tidak mau setengah-setengah dalam membangun Surabaya. Apalagi, jika sudah berbicara keindahan, kebersihan dan tata kota, jangan coba-coba menawarkan konsep ala kadarnya kepada Wali Kota Risma. Dia ingin yang terbaik untuk Surabaya!

Kerja keras dan dedikasinya selama 10 tahun memimpin Surabaya, akhirnya berbuah manis. Berbagai penghargaan nasional hingga internasional disapu bersih. Sejak 2010 hingga 3 November 2020, ia telah meraih 322 penghargaan nasional dan internasional, baik untuk penghargaan individu maupun instansi. Tak heran jika ruang kerjanya penuh dengan berbagai trophy dan piagam penghargaan.

Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya Febriadhitya Prajatara merinci 322 penghargaan itu. Pada tahun 2010, pemkot mendapatkan 12 penghargaan, 2011 mendapatkan 20 penghargaan, 2012 mendapatkan 47 penghargaan,

2013 mendapatkan 36 penghargaan, 2014 mendapatkan 32 penghargaan, 2015 mendapatkan 22 penghargaan. Kemudian pada periode keduanya, tahun 2016 17 penghargaan, 2017 mendapatkan 57 penghargaan, 2018 mendapatkan 22 penghargaan, 2019 mendapatkan 44 penghargaan, dan 2020 pemkot mendapatkan 13 penghargaan. “Jika ditotal sejak 2010 hingga 3 November 2020, pemkot sudah mendapatkan 30 penghargaan internasional dan 292 penghargaan nasional, dan total semuanya sebanyak 322 penghargaan,” tegasnya.

Sedangkan beberapa penghargaan internasional yang sangat fenomenal adalah Wali Kota Risma mendapatkan penghargaan wali kota terbaik dunia pada Bulan Februari 2015 dari Citymayors.com. Di bulan yang sama, ia juga mendapatkan penghargaan World Mayor Commendation atau wali kota terbaik ketiga di dunia dari World Mayor Project. Kemudian di Bulan Maret 2015, Wali Kota Risma masuk 50 tokoh besar dunia di peringkat 24 dari media terkemuka Amerika Serikat, Fortune.

Selain itu, ia juga meraih penghargaan HIS Alumni Internasional Awards atau alumni internasional terbaik dari Institute for Housing and Urban Development Studies (IHS) pada 18 Oktober 2016. Mendapatkan penghargaan Govinsider Innovation Awards 2017

kategori Inspirational Leader dari UNDP dan Lembaga Innovation Labs World, Singapura, pada 27 September 2017. Kemudian penghargaan yang langka juga pernah diterima Wali Kota Risma, yaitu penghargaan UN Habitat Scroll of Honour dari UN Habitat di Nairobi-Kenya pada 1 Oktober 2018.

“Bu Wali juga mendapatkan penghargaan the 100 Most Influential People in Climate Policy kategori politics and government dari Apolitical pada Maret 2019, dan Women Empowerement Award dari Her Times pada 22 Juni 2019, serta berbagai penghargaan lainnya baik nasional maupun internasional,” ujarnya.

Atas kerja kerasnya membangun Surabaya dan berbagai penghargaan yang telah diraihnya, akhirnya Wali Kota Risma menduduki beberapa posisi penting di level Internasional, yaitu Board Member of Global Covenant of Mayors for Climate and Energy (GCoM) sejak tahun2017, Honorary President of Belt and Road Local Cooperation Committee (BRLC) sejak tahun 2018, dan President of UCLG ASPAC sejak 2018-2020, dan Vice President of UCLG World sejak 20192020. “Ini semua menjadi bukti bahwa kepemimpinan Ibu Wali Kota sudah diakui dunia,” tegasnya.

Sementara itu, Wali Kota Risma mengatakan tujuan utama pembangunan Kota

Surabaya ini bukan penghargaan, melainkan kesejahteraan warga Surabaya. Bagi dia, yang penting adalah bekerja dan terus bekerja demi perbaikan Kota Surabaya.

“Saya pastikan berkali-kali tujuannya bukan untuk penghargaan, tapi tujuan pembangunan Surabaya untuk kesejahteraan warga, itu saja,” kata dia.

Menurutnya, berbagai penghargaan yang didapatkan selama ini, dijadikan sebagai penyemangat untuk mendorong dirinya dan jajarannya untuk lebih bekerja keras. Bahkan, ia terus berkomitmen untuk tidak henti-henti meningkatkan kesejahteraan warga Kota Surabaya hingga akhir masa jabatannya. “Terima kasih, mudah-mudahan apresiasi yang terus kami dapat menjadikan kami bekerja lebih keras lagi dalam memberikan kesejahteraan warga kota,” katanya.

Wali Kota Risma yang juga menjabat Presiden United Cities and Local Goverment (UCLG) Asia Pasific (Aspac) ini menjelaskan penghargaan yang diperoleh tersebut akan menjadikan Kota Pahlawan tidak hanya dikenal di dalam negeri saja. Ia berharap mata dunia mampu melihat keindahan kota ini sebagai kota wisata kelas dunia. “Mudah-mudahan Kota Surabaya bisa lebih dikenal bukan hanya di Indonesia. Tapi dikenal seluruh penjuru dunia,” pungkasnya. (ADV)

perlu dilaksanakan oleh Pemkot.

Hal ini DKUPP yang bekerja sama dengan pemerintah pusat dan dunia usaha serta masyarakat secara menyeluruh, dengan cara bersinergi dan berkesinambungan. “Tentu saja (didalamnya) ada peran juga dan dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur,” katanya.

Krisis pandemi Covid-19 ini, ia menambahkan, berdampak pada

perubahan bisnis secara global.

Mode komunikasi, pola kerja, hingga pola perilaku konsumenpun berubah bahkan bergeser. Pemerintah meminta para pelaku UMKM untuk mulai beralih dari produk mereka ke jalur digital yang kian digemari. “Kondisi tersebut pelaku pelaku UMKM untuk cepat tanggap dalam merespons segala perubahannya,” tandasnya.[wap]

SAMBUNGAN

Jumat Wage, 4 Desember 2020

Gubernur Dorong Penyandang Disabilitas Aktif di Ekonomi Digital Sambungan hal 1 “Pandemi Covid-19 memaksa hampir semua orang untuk mentransformasi segala kegiatannya ke platform digital. Kesempatan dan peluang ini harus bisa dimanfaatkan dengan baik,” ungkap Khofifah saat ditemui di tengah-tengah kunjungan ke Lumajang memantau dampak guguran awan panas dan lahar dingin yang membawa material pasir dan batu serta debu vulkanik. Khofifah menjelaakan bahwa tanggal 3 Desember adalah Hari Disabilitas Internasional.

Khofifah menyebut akselerasi ekonomi digital akibat Pandemi Covid-19 dapat menjadi solusi untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan ekonomi yang kerap dirasakan penyandang disibilitas.

“Akses pasar untuk memasarkan produk, kreasi, dan jasa semakin terbuka luas dengan makin pesatnya perkembangan ekonomi digital. Disabilitas bukanlah batasan dan halangan bagi seseorang untuk maju dan berusaha,” imbuhnya.

Khofifah mencontohkan, bila dulu setiap orang yang mau berwirausaha harus memiliki toko fisik, maka saat ini setiap orang dapat memiliki toko secara virtual hanya bermodalkan smartphone.

“Produk yang dihasilkan bisa langsung dijual kepada konsumen tanpa repot-repot harus membangun toko fisik, tanpa perlu modal yang besar. Dan yang membahagiakan adalah itu semua dapat dikerjakan tanpa harus keluar rumah,” ujarnya.

“Untuk teman-teman disabilitas, jangan pernah menyerah. Saya yakin dengan kreativitas dan inisiatif batasan yang menghalangi bisa terlewati.

Poinnya, jangan menyerah dan tetap produktif. Selamat Hari Disabilitas Internasional 2020,” tambah Khofifah. [tam]

l

Sejak Pandemi, 150 Nakes Terpapar Covid-19 l Sambungan hal 1

lah itu tersebar luas di beberapa titik Kecamatan di Kabupaten Situbondo dan menimpa bidan sebanyak 30 orang; coas dokter gigi sebanyak 1 orang; dokter gigi sebanyak 5 orang; dokter internship sebanyak 2 orang; dokter sebanyak 15 orang dan fisioterapi sebanyak 1 orang.

Edy Suprapto, Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo memaparkan, sejumlah nakes lain juga ikut terpapar virus corona sepanjang bulan Maret-Desember 2020. Diantaranya, sebut Edi Suprapto, tenaga gizi sebanyak 1 orang; perawat sebanyak 70 orang; promosi kesehatan (promkes) sebanyak 2 orang; analis kesehatan (PNS) sebanyak 1 orang; bidan (PNS) sebanyak 10 orang; dokter (PNS) sebanyak 1 orang. “Sisanya ada perawat gigi (PNS) sebanyak 1 orang dan perawat (PNS) sebanyak 8 orang. Jadi total keseluruhan ada 150 orang nakes yang terpapar Covid-19,” jelas Edy Siprapto.

Disisi lain, Juru Bicara Satgas Covid-19 Kabupaten Situbondo Dadang Aries Bintoro mengatakan, belakangan ini ada peningkatan pasien Covid-19 di Situbondo. Sebagian pasien positif Covid-19 itu diketahui berasal dari tenaga kesehatan di sejumlah rumah sakit dan puskesmas. Dadang Aries Bintoro menegaskan, saat ini bahkan muncul klaster kesehatan di Kabupaten Situbondo. “Ya ada banyak tenaga kesehatan terpapar Covid. Mereka ada yang bekerja di Rumah Sakit Besuki, Asembagus dan rumah sakit rujukan seperti Rumah Sakit Umum Daerah Abdoer Rahem dan Rumah Sakit Elizabeth,” beber Dadang.

Pria yang kini menjabat Kadis Kominfosan Kabupaten Situbondo itu menerangkan, secara persis hingga Kamis (3/12) jumlah detail belum dilihat, namun yang jelas ada tenaga kesehatan terpapar Covid-19 yang bekerja di beberapa Puskesmas. Dadang kembali menambahkan, bertambahnya pasien Covid saat ini, karena Satgas meningkatkan gerakan 3-T yaitu Testing, Tracing dan Treatment. “Disisi lain petugas juga intens memeriksa pasien yang tidak memiliki gejala. Misalnya saja pasien ISPA,” tandas Dadang.

Dadang menerangkan, dari seluruh tambahan pasien baru yang terkonfirmasi Covid-19, sebagian besar merupakan kluster keluarga. Oleh karena itu, pinta Dadang, ia berharap masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan (prokes). “Hingga kini kami terus intensif menggalakan sosialisasi 3M (memakai masker, menjaga Jarak dan mencuci tangan).

Kami minta masyarakat ikut berperan aktif mensukseskan program ini,” pungkas Dadang. [awi]

Rajin Memberi Reward Sambungan hal 1 Imam dinilai aktif dan berhasil melaksanakan tugas sebagai garda terdepan keamanan di lingkungan masyarakat Kota Santri.

Dia mengatakan, pemberian reward ini sebagai bentuk apresiasi dari pimpinan kepada anggota yang berprestasi. Selain untuk memberikan dukungan agar tetap produktif, jelas mantan penyidik KPK RI itu, reward untuk memberikan dorongan bagi personil polisi yang lain agar dapat melaksanakan tugas dengan baik. “Kami dorong personil polisi yang lain agar juga meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” jelas pria dengan dua melati dipundaknya tersebut.

Lebih lanjut Kapolres Imam menjelaskan, ada tiga kategori dalam penilaian reward bhabinkamtibmas kemarin. Diantaranya, ulas Kapolres Imam, para personil polisi itu berhasil dalam pembentukan Kampung Tangguh Semeru (KTS). Keda, urainya, mereka cepat dalam mengatasi masalah di tengah masyarakat (problem solving) serta ketiga dikenal dekat dengan masyarakat di desa binaannya.

“Kami berharap dengan pemberian reward ini bisa mendorong personil polisi lain agar lebih berprestasi. Selain itu kami minta mereka pandai membuat inovasi dalam melayani masyarakat,” pungkas Kapolres Imam. [awi] l

Halaman 11

Peringatan Dini dan Keruk Timbunan Lahar Sambungan hal 1 Di pos pemantauan tersebut, baik Gubernur Khofifah maupun Kepala BNPB Doni Monardo sama-sama ber­ upaya untuk menginventarisir dampak bencana yang harus diantisipasi ke depan, hingga kondisi terkini aktivitas vulkanik Gunung Semeru.

“Kedatangan kami ke sini ingin update dari seluruh proses mulai terjadinya erupsi hingga mitigasi yang harus kita lakukan terkait upaya perlindungan masyarakat di area kondisi rawan bencana ( KRB) , proses evakuasinya, dan detail mitigasi dan dampak erupsi Gunung Semeru dengan mengunjungi pos pantau ini. Semua harus termitigasi secara detail terutama yang terkait dengan potensi kebencanaannya sehingga dapat diantisipasi secara komprehensif baik titik kumpul dan pengungsian, jalur evakuasi, saluran lahar dan sebagainya sehingga masyarakat terlindungi ,” papar Gubernur Khofifah.

Di pos tersebut diketahui terkait jangkauan awan panas dan dampaknya akan mengarah kemana saja. Berapa jauh titik aman, dan juga kawasan pemukiman warga mana yang harus dievakuasi kembali.

Gubernur Khofifah menyebutkan, saat ini yang dibutuhkan adalah sistem peringatan dini atau early warning l

system yang benar dan cepat bagi masyarakat kawasan lereng Semeru.

Sehingga menurut Khofifah dibutuhkan lebih banyak pihak yang mampu menyebarluaskan tentang peringatan dini erupsi. Tetapi sumber informasi harus satu pintu agar tidak terjadi dispute.

Gubernur yang pernah menjabat sebagai Menteri Sosial ini meminta agar radio komunitas dan ORARI (Organisasi Amatir Radio Indonesia) turut berperan aktif dalam penyebaran informasi terkait erupsi Gunung Semeru.

Titik kedua yang juga ditinjau Gubernur Khofifah bersama Kepala BNPB adalah kawasan jalur aliran lahar erupsi Gunung Semeru di Dusun Curah Kobokan Desa Supiturang Kecamatan Pronojiwo.

Di sana tampak bahwa sedimentasi material luapan erupsi Gunung Semeru sudah sangat menebal. Bahkan timbun­ an material di jalur aliran lahar tersebut sudah mencapai lebih 15 meter dari kondisi sebelum erupsi.

Padahal saat ini, potensi erupsi masih belum berhenti dan guguran awan panas masih terus berlangsung. Karena sudah terpetakan, maka dikatakan Gubernur Khofifah dibutuhkan adanya pengerukan di lokasi tersebut agar jalur ini tetap bisa menjadi jalur aman untuk aliran lahar. Dan tidak sampai meluber ke perkampungan rumah warga.

“Untuk jalur aliran lahar di dusun Curah Kobokan ini ketebalan sedimentasi sudah mencapai lebih 15 meter, jadi harus dikeruk. Agar jika ada material dari erupsi gunung, tidak ada yang meluber ke perkampungan warga.

Bapak Kepala BNPB tadi langsung kordinasi dengan Menteri PUPR dan tim TNI akan siap mendukung proses pengerukan. Tetapi harus sangat waspada mengingat sedimentasi material gunung Semeru. Pengerukan ini penting supaya kanal saluran lahar tetap bisa mengalir,” kata Khofifah.

Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala BNPB Doni Monardo. Ia mengatakan bahaa pengerukan dibutuhkan untuk mengurangi volume lahar panas di kawasan Curah Kobokan. “Karena kalau material tidak segera dikurangi maka jika terjadi hujan lebat di hulu akan bisa terbawa ke pemukiman warga dan ini yang harus kita hindari,” kata Doni.

Kepala BNPB Doni Monardo juga menyampaikan bahwa keselamatan masyarakat adalah point penting yang ditekankan Presiden RI Joko Widodo saat terjadi bencana. Oleh sebab itu dirinya hadir sebagai bentuk perhatian support Pemerintah Pusat kepada daerah dan masyarakat yang mengalami bencana alam seperti saat ini erupsi gunung Semeru di Kabupaten Lumajang.

“Kita hadir adalah untuk memastikan

bahwa pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat bisa berlangsung dengan maksimal artinya dalam kondisi ada bencana alam letusan gunung Semeru kita juga menghadapi persoalan pandemi sehingga kita berharap manajemen untuk penanganan pengungsian harus betul- betul terlaksana dengan baik” kata Ka.BNPB Doni Monardo.

Sehari sebelumnya Rabu (2/12), Pemerintah Provinsi Jatim telah mengirimkan bantuan peralatan dan logistik untuk penanganan warga terdampak erupsi gunung Semeru. Bantuan yang diberikan antara lain dua tenda pengungsian yang dilengkapi light tower sebagai penerang saat malam, pengungsian darurat hingga dapur umum.

Bantuan yang diberikan berupa sembako satu ton beras, 500 kardus mi instan, 200 liter minyak goreng, penambah gizi 120 paket serta lauk pauk 120 paket.

Selain memberikan bantuan logistik, Pemprov Jatim melalui BPBD Jatim dan Dinas Sosial juga mengirimkan bantuan tenaga ke lokasi pengungsian di lapangan Kamarkajang Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang.

Pemprov Jatim juga mengirimkan bantuan berupa cairan pembersih tangan 20 liter, cairan disinfektan 20 liter, masker 5000 pcs, mobil rescue satu unit dan mobil serbaguna dua unit. [tam]

Rumah Ahli Narkoba Dinkes Tulungagung Terbakar Pupuk Langka, Petani akan l

Sambungan hal 1

“Kami waktu itu kesulitan saat melakukan telepon dengan pemadam. Nomernya keliru-keliru terus.

Namun akhirnya bisa juga dan kemudian pemadam datang ke sini,” ujar salah seorang di antaranya.

Masduki yang tampak shock usai mengalami kejadian yang tak terduga tersebut mengakui pula jika kebakaran terjadi sekitar pukul 02.15 WIB. Saat itu karena api sudah mulai membesar, ia dan istrinya langsung menyelamatkan diri melalui lantai dua rumahnya.

“Saya menyelematkan diri bersama istri membawa tas dan HP lewat lantai atas dan menuju rumah tetangga dengan pertolongan tangga. Di depan rumah kaca-kaca sudah meledak semua,” ujarnya.

Beruntung kebakaran tersebut tidak sampai merembet lebih dalam ke rumah tetangga. Namun demikian, dua mobil milik Masduki

Petugas Inafis Polres Tulungagung melakukan olah TKP paska kejadian kebakaran di rumah Masduki, Kamis (3/12).

yakni Mitsubhishi Xpander Cross dan Honda Jazz serta sepeda motor dinas plat merah Honda Revo ikut terbakar. Keadaan tiga kendaraan bermotor tersebut hangus dan tinggal rangkanya saja.

Masduki menduga kebakaran terjadi akibat risiko pekerjaannya. “Saya kan ahli narkoba dan kosmetik (sering menjadi saksi ahli),” bebernya.

Ia lantas mengungkapkan sebulan lalu pernah ada orang yang mengancamnya. Orang yang tak dikenal tersebut menyebut jika Masduki akan celaka.

“Saat itu saya sengaja tidak membukan pintu pagar karena mereka datang pada jam 12 malam. Saya khawatir kalau dibuka akses pintu semua masuk rumah,” paparnya.

Menjawab pertanyaan,

Masduki menyatakan belum sempat memasang kamera CCTV di area rumahnya meski sudah diingatkan oleh kedua putranya yang kini tinggal di Surabaya.

“Jadi saat kebarakaran tidak ada CCTV. Sebenarnya ada CCTV tapi saya belum sempat memasangnya,” ucapnya.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Tulungagung, AKP Ardyan Yudo Setyantono, menyatakan bakal mendatangkan Labfor Polda Jatim terkait kebakaran tersebut. “Mau panggil labfor,” ujarnya.

AKP Yudo tidak memberi pernyaatan lebih lanjut apakah dalam kejadian kebakaran di rumah Masduki itu terindikasi adanya kejanggalan atau kesengajaan pembakaran.

Sebelumnya, sejumlah personel Inafis Polres Tulungagung melakukan olah TKP di tempat kejadian paska kebakaran. Mereka mencari penyebab kebakaran tersebut. [wed]

LTSA UPT P2MI Jatim Jadi Pilot Project BP2MI

l

Sambungan hal 1

LTSA P2MI Jatim, Jl Bendul Merisi, Surabaya, Kamis (3/12).

Dalam UU tersebut, lanjut Benny, semangatnya adalah pihaknya ingin menekan setiap tahun penempatan pekerja sektor informal, karena banyak yang kena masalah. Maka kini lebih fokus pada penguatan kapasitas kompetensi keahlian para PMI, dan menempatkan pada sektor formal.

“Jatim sudah memulai dari penganggarannya, hingga mengcover pndidikan pelatihan. Kami di BP2MI sangat terbantu. Jadi terimakasih pada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan seluruh kebijakan di Pemprov juga DPRD-nya,” tambahnya.

Dikatakannya juga, ke depan yang perlu didorong lagi adanya perlunya peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota terhadap perlindungan pada PMI. “Selanjutnya, harus ada shelter agar pekerja sebelum berangkat ke negara penempatan, tidak lagi menginap di hotel. Begitupula yang tiba pulang ke kampung halaman.

“Ingat PMI merupakan penyumbang devisa dalam bentuk remitten yang sangat besar, yaitu 159,6 T beda

tipis dengan sektor primadona migas.

Artinya negara menyebut PMI penyumbang devisa, itu benar. Tetapi apakah berbanding lurus dengan penghormatan negara dalam memberikan pelayanan dan menghormati PMI serta memberikan fasilitas pada mereka,” ujarnya.

Sedangkan Kepala Disnakertrans Jatim, Himawan Estu Bagijo menyampaikan, LTSA banyak dikenal pekerja migran dalam memberikan pelayanan yang baik. “Namun kedepan LTSA tidak hanya bekisar pada pelayanan, namun juga memberikan pelatihan pada pekerja migran,” katanya.

Nantinya program yang akan dilakukan UPT P2MI Disnakertrans Jatim yaitu mulai dari big data, bantuan pelatihan kerja, pemberian sertifikasi, dan ada juga bursa kerja. “Sehingga dalam bursa kerja nantinya, semua pekerja yang sudah tersertifikasi,” katanya didampingi Kepala UPT P2MI Disnakertrans Jatim, Budi Raharjo.

Untuk big data, lanjutnya, ke depan akan diketahui jumlah pekerja migran di Jatim, lokasi tempat tinggal, hingga ketrampilan yang dimiliki. “Sehingga jika ada kebutuhan yang ada di bursa kerja, maka dengan big data kami bisa mengetahui dan

melingkari siapa saja pekerja yang memang sudah terlatih, melindungi pekerja yang sah, dan mengetahui alamat pekerja,” paparnya.

Selain itu, LTSA UPT P2MI Disnakertrans Jatim juga mendapatkan hadiah dari Pemprov Jatim, dan dirupakan dalam bentuk satu MTU (mobile training unit) yang memberikan pelayanan langsung hingga ke daerah-daerah yang ada di Jatim.”Jadi adanya MTU ini tujuannya memang untuk menjemput bola dan untuk melayani pekerja migran dengan pelayanan prima,” ujarnya.

Ia berharap, keberadaan mobil layanan UPT P2MI maka pelayanan akan menjadi lebih cepat, baik itu informasi, bursa kerja, pemotretan, hingga sosialisasi. “Adanya mobil ini bisa dibawa kemana mana, utamanya di kantong wilayah migran yang jauh dan sulit ditempuh. Maka nantinya juga bekerjasama dengan disnaker terkait dan camat juga kepala desa,” katanya.

Melibatkan camat dan kepala desa, lanjutnya, agar mereka mengerti bahwa PMI tersebut merupakan bagian dari warganya. “Kami hadir mewakili negara dan negara harus hadir dalam memberikan perlindungan pada warganya, khususnya PMI,” katanya. [rac]

Datangi Bupati Nganjuk

l

Sambungan hal 1

yang memperoleh pupuk subsidi harus terdaftar dalam data elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok atau e-RDKK dengan maksimal kepemilikan luasan lahan 2 hektare. Penyusunan e-RDKK dilakukan oleh kelompok petani dan dibantu oleh penyuluh. Pemasukan data, kata Soim, sudah dilakukan secara rapi dan terstruktur dari tingkat kecamatan hingga kabupaten. “Tapi, setelah sudah dimasukkan angka rekomendasi kebutuhan pupuk, alokasi pemerintah tidak sesuai.

Misal dibutuhkan 150 kg per hektare, ini hanya 50 kg,” kata Soim.

Jatah pupuk untuk Gapoktan yang diketuainya, dikatakan Soim, dengan luasan lahan 210 hektar untuk tanaman padi dan 150 hektar ladang hutan adalah 75 ton. Namun untuk musin tanam akhir tahun 2020 ini hanya menerima distribusi sekitar 36 ton. Akibatnya petani harus membeli pupuk non subsidi yang harganya tiga kali lipat dari harga pupuk subsidi.

Kondisi tersebut dibenarkan oleh petani Desa Mancon Suwardi, yang terpaksa membeli pupuk urea non subsidi seharga Rp 330 ribu per sak dengan berat 50 kilogram. Padahal jika dirinya mendapat pupuk urea subsidi harganya hanya Rp 90 ribu/50 Kg. Sedangkan untuk pupuk ZA harga non subsidi Rp 220 ribu/50 Kg, sementara jika menggunakan non subsidi hanya Rp 70 ribu/50 Kg. Belum lagi untuk pupuk phonska yang non subsidi harganya mencapai Rp 320/50 Kg, sementara yang subsidi Rp Rp 115 ribu/50 Kg. “B Menanggapi kelanggakan pupuk, Burhanudin El Arif Sag justru menuding Pemkab Nganjuk selalu gagal mengatasi permasalahan klasik petani ini. Politisi PKB ini meminta Pemkab Nganjuk segera mengatasi masalah kelangkaan pupuk subsidi karena meresahkan petani. “Masalah pupuk langka sudah lama dan selalu berulang-ulang.

Tapi seperti tak ada solusi. Seolah diremehkan.

Keluhannya di mana-mana. Pupuk semakin langka, petani jangan terus diremehkan,” kata Burhanudin, saat ditanya Bhirawa.

Pemerintah harus mengambil tindakan cepat.

Tidak lagi berkutat pada persoalan data dan sejenisnya. Karena ini bagian terpenting untuk menjaga stabilitas pangan nasional. Persoalan data, kata Burhanudin, pemerintah desa sudah memilikinya secara lengkap. Pemerintah desa memiliki data lengkap tentang kepemilikan hak tanah, siapa yang layak dan tak layak mendapat subsidi pupuk.

Burhanudin mendorong Bupati Nganjuk dan jajarannya untuk serius menangani masalah ini.

Kelangkaan pupuk subsidi sudah tidak bisa ditolerir lagi. Bupati diminta segera melakukan tindakan cepat. Jangan sampai ada kesan bahwa pemerintah meremehkan petani dengan membiarkan masalah kelangkaan pupuk berlarut-larut.

“Maksud diremehkan itu, ya pemerintah tidak sigap melayani petani, tidak seperti melayani kelompok-kelompok politik lainnya. Karena mungkin petani tak punya daya tekan,” pungkas Burhanudin. [ris]

Tanpa Hari Libur dan Cuti, Tetap Semangat Lacak Covid-19 l

Sambungan hal 1

masuk Tim Tracing Dinkes Kabupaten Tulungagung bersama tujuh orang lainnya dan tergabung dalam Kelompok Beruang. Tim Tracing Dinkes Kabupaten Tulungagung dibagi dua kelompok. Yakni Kelompok Beruang dan Kelompok Rajawali.

“Saya bersyukur juga masuk tim tracing sebab bisa melihat Tulungagung lebih luas lagi, ketimbang di puskesmas yang hanya berkutat di sekitar puskesmas saja,” sambungnya.

Namun demikian tidak berarti selama menjalankan tugas di seluruh wilayah Kabupaten Tulungagung tidak menemui hambatan dan tantangan.

Menurut Saiful beberapa kendala harus

pula dihadapi dengan kesabaran ekstra saat menjalankan tugas. Seperti pernah berjalan kaki hampir sejauh satu kilometer di daerah pegunungan akibat kendaraan yang dikendarai tidak bisa masuk ke lokasi target tracing.

“Jalan kaki itu terjadi sebelum kami diberi fasilitas motor trail. Saat ini dengan motor trail kami bisa menjalankan tugas lebih leluasa lagi, termasuk di daerah yang sulit ditembus dengan kendaraan roda empat atau motor biasa,” paparnya.

Bahkan,lanjut dia, tim tracing pernah pula mengalami kejadian lucu karena disangka sebagai badut yang sedang mengamen saat melakukan tracing.

“Gara-garanya ada salah seorang anggota tim yang pakai baju hazmat saat melakukan tracing di daerah Kecama-

tan Kota Tulungagung. Ketika mau melakukan tracing malah diberi uang.

Dikira badut yang suka ngamen itu.

Kami jadi tertawa semua,” terangnya lantas terkekeh membayangkan lagi kejadian tersebut.

Sebelumnya, pada akhir Oktober 2020 lalu, Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, meluncurkan kendaraan motor trail untuk mengatasi sulitnya medan di pelosok Kabupaten Tulungagung dalam penanggulangan Covid-19. Ada lima motor trail yang diluncurkan, selain tiga motor jenis matik dan tiga mobil.

“Kendaraan lima motor trail ini diharapkan memberi pelayanan yang lebih efektif dan cepat untuk warga yang ada di pelosok desa. Sedang yang jenis matik untuk daerah perkotaan,”

ujar Bupati Maryoto Birowo saat peluncuran di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso.

Sementara itu, Kabid P2P Dinkes Kabupaten Tulungagung yang juga Ketua Posko Covid-19 Dinkes Kabupaten Tulungagung, Didik Eka, mengungkapkan untuk memastikan kesehatan dan kondisi tim tracing, Dinkes Kabupaten Tulungagung rutin memeriksa kesehatan mereka.

Disamping Pemkab Tulungagung juga memberikan suplemen vitamin agar terus merasa aman saat bekerja.

“Pemberian suplemen vitamin ini bisa meningkatkan imunitas tubuh. Tim tracing dan semua tenaga kesehatan di Dinkes semuanya diberi suplemen vitamin sehingga membuat tenang dalam bekerja,” paparnya. [*]

R L

Jumat Wage, 4 Desember 2020

Bhirawa

Halaman 12