binder5jan21

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2006

HARIAN

harian_bhirawa@yahoo.com bhirawa_indragiri@yahoo.com suratkabar_harianbhirawa

IKLAN/ LANGGANAN

Surat Kabar Harian Bhirawa

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

www.harianbhirawa.co.id

Mata Rakyat Mitra Birokrat

Selasa Legi, 5 JANUARI 2021

38 Ribu Orang Siap Divaksin, Prioritaskan SDM Kesehatan Distribusi Tunggu Rekomendasi BPOM

Pemprov, Bhirawa Distribusi vaksin Covid-19 tahap pertama tahun 2021 mulai tiba di Jatim, Senin (4/1).

Total sebanyak 77.760 vaksin Covid-19 yang rencananya diperuntukkan bagi 38.880 orang dengan frekuensi satu orang dua kali vaksin.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyatakan, vaksin Covid-19 tersebut siap digunakan dan akan diprioritaskan bagi tenaga kesehatan di rumah sakit, puskesmas, klinik, atau dinas kesehatan. Sementara jumlah SDM Kesehatan di Jatim saat ini berjumlah 196.459 orang. Artinya tahap pertama ini baru cukup untuk 19,79 persen SDM Kesehatan di Jatim. Khofifah berharap vaksin ini bisa menjadi langkah untuk segera mengakhiri pandemi Covid-19.

“Alhamdulillah pagi ini vaksin Covid-19 sudah sampai. Untuk distribusinya, prioritas tahap pertama ini adalah untuk SDM kesehatan. Nah tahap pertama ini, cukup untuk 38.880 orang, karena setiap orang divaksin sebanyak dua kali,” kata Khofifah, Senin (4/1).

Ditegaskan Khofifah bahwa SDM kesehatan menjadi sasaran prioritas dalam distribusi vaksin tahap pertama ini. Sebab, tenaga kesehatan menjadi garda terdepan dalam pelayanan, penanganan dan penanggulangan Covid-19.  ke halaman 11 Oky abdul sholeh/bhirawa

Petugas menurunkan vaksin Covid-19 sinovac dengan dikawal ketat anggota Brimob di Kantor Dinkes Jatim, Surabaya, Senin (4/1). Sebanyak 77.760 Vaksin sinovac sementara disimpan di cold room dan akan didistribusikan jika sudah ada surat izin pendistribusian dari BPOM.

Anggaran Distribusi Vaksin Rp 30 Miliar ‘Hilang’ DPRD Jatim, Bhirawa Vaksin Sinovac untuk periode pertama bagi masyarakat sudah sampai di Jatim, Senin (4/1) kemarin. Namun, pembagian Vaksin ini diperkirakan tersendat bahkan bisa amburadul. Hal ini setelah anggaran untuk mendistribusikan sebesar Rp 30 miliar hilang dari pos APBD Jatim.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Hikmah Bafaqih. Ia menyampaikan raibnya anggaran untuk distribusi Vaksin yang sudah di poskan sebesar Rp 30 miliar  ke halaman 11

Keluar Masuk Surat Harus Lewati Sinar UV

Pemprov, Bhirawa Roda pemerintahan di lingkungan Pemprov Jatim tetap berjalan kendati Gubernur Khofifah Indar Parawansa tengah menjalani isolasi mandiri akibat terpapar Covid-19. Seperti saat hari pertama masuk kantor di awal tahun 2021, Gubernur Khofifah langsung disuguhi dengan sejumlah rangkaian agenda. Di antaranya

memimpin rapat virtual bersama jajaran OPD, Senin (4/1).

Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono menjelaskan, kondisi Gubernur Khofifah sangat baik dan tidak ada gejala klinis yang menyertai. Karena itu, aktifitas perkantoran berjalan seperti biasa. Bahkan, gubernur bisa langsung memimpin rapat dan sejumlah kegiatan lain secara virtual. Sementara untuk ber-

kas surat menyurat juga akan tetap berjalan seperti biasa dengan pengamanan khusus.

“Surat menyurat tetap bisa ditandatangani. Surat yang akan masuk ke gubernur akan melewati sinar UV (Ultra violet), begitu juga surat yang keluar juga akan melewati sinar UV. Jadi surat-surat itu  ke halaman 11

Biaya Besar, Petani Pilih Bertanam Padi dan Jagung

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Hikmah Bafaqih

Pemprov, Bhirawa Produksi kedelai di Jatim pada tahun 2020 diperkirakan 57.235 ton. Produksi kedelai selalu minus dikarenakan merupakan tanaman sub tropis, sehingga jika menanam maka membutuhkan biaya yang lumayan besar.Sehingga akhirnya petani beralih ke tanaman komoditi lain seperti padi dan jagung.

Terinspirasi Drakor ‘Start Up’

pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singasari, Malang.

Hal itu cukup beralasan, lantaran dalam film tersebut banyak mengandung motivasi b a g i anak-

Khofifah Indar Parawansa

Sentil

Anggaran Distribusi Vaksin Rp 30 Miliar ‘Hilang’ - Semoga tidak dihilangkan Harga Kedelai Naik, Produsen Tempe Perkecil Ukuran - Tempe jadi makanan mewah Tak Ada Anggaran BBM, Puluhan Truk Sampah ‘Dikandangkan’ - Ini lupa atau dilupakan ?

DPD RI, Bhirawa Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta pemerintah segera menstabilkan harga kedelai di pasaran agar masyarakat tidak kesulitan mencari dua bahan pokok masyarakat itu. Sedangkan Pj Bupati Sidoarjo Hudiyono menjamin stok kedelai aman hingga Bulan Agustus.  ke halaman 11

Penyebab Produksi Kedelai Minus

MITRA DI sela-sela waktunya menjalankan tugas selama masa isolasi mandiri ini, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyempatkan diri untuk menyaksikan serial drama korea (Drakor) ‘Start Up’.

Film berdurasi 16 episode tersebut diakuinya cukup inspiratif, khususnya terkait

DPD RI Minta Harga Stabil, Pj Bupati Sidoarjo Jamin Stok Kedelai Aman

 ke halaman 11

Foto : Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono saat mengikuti rapat virtual bersama Gubernur Khofifah Indar Parawansa didampingi sejumlah kepala OPD.

 ke halaman 11

Kelahiran Ternak Sapi di Jatim Tahun 2020 Tembus 1.089.589 Ekor Pemprov, Bhirawa Kebanggaan tersendiri bagi Provinsi Jawa Timur ditengah pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid 19), ternyata masih bisa memproduksi ternak sapi melebihi dari target yang ditentukan nasional. Kelahiran ternak sapi di Jawa Timur Tahun 2020, berhasil tembus sebanyak 1.089.589 ekor sapi atau 104 persen, dari yang ditargetkan sebelumnya sebanyak 1.050.000 ekor sapi.

Untuk melebihi target, tentunya berbagai intervensi diupayakan seperti kawin suntik

gratis, pemeriksa kebuntingan (PKB) gratis, dan pelaporan kawin suntik, PKB, dan kelahiran secara realtime melalui aplikasi Ishiknas (Integrasi Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional).

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur (Disnak Provinsi Jatim), drh Wemmi Niamawati MMA yang didampingi Kepala UPT Inseminasi Buatan Disnak Jatim DR. Drh. Iswahyudi, MP, terkait  ke halaman 11

dok disnakjatim

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa saat melangsungkan peninjauan inseminasi buatan di salah satu daerah di Jawa Timur.

Mengikuti Aksi ‘New Man’ Keliling Ingatkan Protokol Kesehatan

Ide Mantan Wali Kota Risma, ke Pasar Tradisional dengan Gunakan Bahasa Madura

Ikon ‘New Man, Biasakan yang Tidak Biasa’ yang diciptakan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, atau Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya terus beraksi mengingatkan protokol kesehatan. Setelah sebelumnya keliling di Kebun Binatang Surabaya (KBS) dan Mal Tunjungan Plaza (TP), kini ikon unik yang terkenal dengan kepala plontos dan perut buncit itu keliling ke Pasar Kapasan dan dilanjutkan ke Pasar Pabean.

Zainal Ibad, Kota Surabaya

Tiba di Pasar Kapasan pada, Senin (4/1), ikon yang diperankan oleh Camat Sawahan M Yunus itu langsung menyita perhatian para pengunjung dan pedagang Pasar Kapasan. Bahkan, mereka langsung mengabadikan momen datangnya sosok New

Man yang memakai pakaian hijau dengan kaos tangan dan sepatu orange serta memakai masker itu.

Dengan memakai pengeras suara, ia langsung mensosialisasikan protokol kesehatan dengan menggunakan Bahasa Madura, karena di pasar tersebut mayoritas pedagang dan pembeli

berasal dari Madura. Sambil keliling ke dalam pasar pakaian itu, ia tak henti-henti mengimbau supaya warga tetap patuh menerapkan protokol kesehatan.

“Minta tolong gih, angguy maskerra, jek bukka. Jek apolkompol, jeghe jarakna, ben abecco ngangguy sabun.

Tore padhe ajege ben disiplin, sopaje corona atau Covid19 paneka bisa cepat elang.

(Minta tolong ya, ayo pakai maskernya, jangan dibuka.

Jangan kumpul-kumpul, dijaga jaraknya, dan jangan lupa cuci tangan pakai sabun. Mari kita Camat Sawahan M Yunus sebagai pemeran ‘New Man’ saat keliling pasar di Surabaya mengingatkan warga agar menerapkan protokol kesehatan.

 ke halaman 11

EKSEKUTIF BPBD Sterilisasi Pegawai Pemkot Probolinggo Selasa Legi, 5 Januari 2021

Halaman 2

Pemkot Probolinggo, Bhirawa BPBD dibantu Pol PP dan Diskominfo mengawali tugas dinas di hari pertama tahun 2021, melakukan yang pertama adalah pengecekan suhu tubuh pada seluruh karyawan/ karyawati yang masuk kantor pemkot, Senin (4/1 ) di pintu masuk sebelah timur kantor pemkot, Jalan Panglima Sudirman Nomor 19 itu.

Pagi itu suasana hujan gerimis mengguyur selama berlangsung.

Namun tim BPBD tetap melakukan tugas dengan sigap. Kali ini, petugas BPBD terbagi dalam tiga kelompok.

Tim pertama dan kedua mereka memperbaiki di pintu masuk sebelah barat dan timur kantor pemkot.

Tim ketiga, mereka berada di bilik disinfektan depan kantor eks Humas, belakang kantor pemkot.

Ketiga tim BPBD ini melakukan cek suhu tubuh, penyemprotan pada bagian larangan kendaraan dan meneteskan hand sanitizer di tangan sejumlah pegawai yang masuk ke kantor pemkot.

Sejauh pantauan kami di lapangan, para pegawai pemkot memberikan respon yang bagus terutama dalam penerapan prokes, yakni memakai masker. Masih menurut Gito-sapaan akrabnya, giat itu dilakukan dalam upaya meminimialisir dan mencegah COVID 19, apalagi usai liburan.

Selain itu, BPBD juga melakukan penyemprotan pada titik-titik kantor yang lain. “Cuma hari ini kami awali di kantor pemkot (Bagian Pemerintahan dan Bagian Pembangunan).

Setelah itu kami lakukan penyemprotan disinfektan di Kantor Pol PP dan Kantor Bakesbangpol, “ hal ini diungkapkan Sugito Prasetyo Kalaksa BPBD kota Probolinggo.

Tidak hanya itu, tugas BPBD adalah melakukan sterilisasi baik

Hari pertama masuk BPBD lakukan stirilisasi Pemkot Probolinggo.

di daerah terpapar, perkantoran, fasum maupun fasilitas-fasilitas masyarakat lainnya, misalnya tempat peribadatan.

Sehingga BPBD bekerja sama dengan tim penegakan disiplin kerja dari Satpol PP, Bakesbangpol dan instansi terkait. Apabila BPBD menemukan pelanggar prokes, maka BPBD akan bekerja sama dengan Satpol PP agar dilakukan penindakan sesuai dengan aturan yang berlaku, jelasnya.

“Hal ini kami tunjukkan pada masyarakat, bahwa pada tahun 2021

KILAS BIROKRASI

Gaji ASN Sidoarjo Diupayakan Cair Secepatnya Pemkab Sidoarjo, Bhirawa ASN di Kabupaten Sidoarjo awal tahun 2021 ini masih belum menerima gaji. Sekdakab Sidoarjo, Drs Ahmad Zaini MSi, menegaskan dalam waktu yang tidak terlalu lama pembayaran gaji Bulan Januari 2021 ini akan diupayakan bisa segera dicairkan.

“Kami mohon agar ASN bisa paham dengan kondisi yang ada,” jelas Ahmad Zaini, Senin (4/1) kemarin. Dirinya menjelaskan masalah gaji ASN Kab Sidoarjo yang mengalami keterlambatan cair ini juga sempat dialami di sejumlah daerah.

Misalnya saja di Kab Tulungagung dan Kab Situbondo.

Pencairan gaji di awal tahun 2021 ini terlambat, tutur Zaini, diantaranya dikarenakan, ada peralihan atau transisi dari Sistem penatausahaan Keuangan pemerintah Daerah atau SIKSDA ke SIPD atau Sistim Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.

SIPD sebagai sistem dari Pusat yang efektif berlaku di tahun 2021 ini untuk penatausahaan keuangan daerah, kata Zaini, saat ini sudah dalam proses.

Kondisi lain yang mengakibatkan pencairan gaji di awal tahun 2021 ini terlambat, menurut Zaini, penanda tanganan Perda APBD tahun 2021 Kab Sidoarjo beserta Perbup lainnya, karena masih dalam proses.

“Namun kami berusaha agar dalam waktu yang tidak terlalu lama, pembayaran gaji ini bisa segera dicairkan,” ujar Zaini.

Data dari Bendahara Umum Daerah (BUD) atau Kasda yang ada di Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kab Sidoarjo, jumlah ASN yang ada di Kab Sidoarjo kurang lebih ada sebelas ribuan.

Terbanyak dari kalangan pendidik atau guru. Sejumlah ASN Sidoarjo yang ditemui di lingkungan Sekretariat Daerah Pemkab Sidoarjo banyak mengatakan gaji yang diterima biasanya banyak digunakan untuk keperluan sekolah anak-anaknya. [kus]

Lima Jabatan Eselon II Kosong Pemkot Pilih Tunjuk Plt Pemkot Malang, Bhirawa Pemerintah Kota Malang, di tahun 2021 ini, belun juga mengisi kekosongan jabatan pada lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hingga saat ini jabatan tersebut dipercayakan kepada Plt. Di tahun 2020, tiga jabatan kosong dibiarkan, yakni kepala Dinas Kominfo, di Pltkan kepada Ir. Erik Setyo Santoso (Kepala DTKPMPTSP), Kepala Dinas Kesehatan di Pltkan kepada Sri Winarni SH, (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan) dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan di Pltkan kepada Ir. Diah Ayu Kusuma Dewi (Asisten Perekonomian dan Pembangunan).

Diantara kepala OPD yang kosong itu, Dinas Kesehatan sudah setahun tidak juga ditujuk pejabat devinitif. Meskipun sebelum Sekda Kota Malang pernah menyampaikan bahwa prosea pengisian jabatan itu tengah diajukan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Terkait dengan kekosongan dua jabatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSM) yang purna tugas di awal Januari 2021, Wasto menyampaikan, bahwa dua jabatan itu diisi oleh pejabat sementara atau Plt. Plt dua jabatan yang kosong diberikan kepada Sekretaris dua OPD tersebut. “Jabatan yang kosong, dipegang oleh Plt, sekretaris masing-masing OPD,”terang Wasto disela-sela launching, e-parking di Stadion Gajayana Senin (4/1) kemarin.

Dengan adanya kekosongan itu, maka tahun 2021 ini ada lima jabatan yang kosong. “Termasuk yang dari tahun 2020 itu eksekusinya bisa saja dimulai pada awal tahun 2021, itu nanti terserah pak wali. Karena sekarang masih proses pengusulan,” terangnya. [mut]

wiwit agus pribadi/bhirawa

ini kita masih dalam kondisi pandemi. Dengan kami melakukan kegiatan ini, Pemkot khususnya BPBD tetap melaksanakan dan menunjukkan kepada masyarakat untuk terus mengedukasi pandemi masih ada dan kita semua tidak boleh lengah,” terang Gito.

Kendati demikian, Gito berharap masyarakat tidak menganggap sudah melewati tahun 2020 dan memasuki tahun 2021 bebas dari pandemi. Giat pagi itu juga diisi dengan bagi-bagi masker sebanyak 400 buah, diberikan kepada ma-

syarakat pengguna jalan yang melintas di depan kantor Wali Kota Probolinggo, tandasnya.

Wali Kota Habib Hadi Zainal Abidin, mengungkapkan bahwa masyarakat sudah disiplin mematuhi imbauan dari pemerintah.

“Kami melihat di lapangan tentang aturan di malam pergantian tahun baru hingga saat ini untuk tidak keluar rumah dengan bergerombol lewat pukul 20.00 WIB, cukup di rumah saja karena pandemi. Masyarakat sudah disiplin mentaati imbauan, mudah-mudahan bisa

ada 2 orang yang di tes, di Kanigaran ada sekitar 7 dan semua hasilnya non reaktif. Tentunya, kami akan menunggu info terus,” jelas Habib Hadi.

AKBP RM Jauhari menambahkan, pihaknya bersama dandim dan wali kota sudah menyiapkan pos pelayanan dan keamanan, penyekatan masuk Kota Probolinggo, pos keramaian, patroli berskala besar, penyemprotan disinfektan, imbauan keputusan bersama dari Provinsi Jawa Timur atau wali kota hingga operasi di sejumlah titik. [wap]

menurunkan Covid 19 di area Kota Probolinggo,” kata wali kota.

Operasi yustisi semalam berhasil mengamankan 6 orang masyarakat yang melanggar protokol kesehatan (prokes). Mereka langsung di rapid antigen dan hasilnya non reaktif.

“Kami memantau di sejumlah titik-titik, termasuk di kelurahan dan kecamatan untuk mengantisipasi aktivitas masyarakat yang keluar rumah. Kami juga menyediakan rapid tes antigen hingga pukul 01.00. Untuk sementara (hingga pukul 22.00), di Wonoasih

Sekda Pamekasan Bersama ASN Doakan Wakil Bupati Raja’e Pemkab Pamekasan, Bhirawa Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pamekasan, Totok Hartono memimpin apel awal bulan mengajak Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mendoakan Wakil Bupati Pamekasann almarhum H. Raja’e, S.H.I. “Semoga Allah, SWT menerima semua amal baiknya, mengampuni semua khilaf dan dosanya, menempatkan almarhum di tempat terbaik di sisi Allah, SWT, serta keluarga yang ditinggalkan, diberi kekuatan dan kesabaran, Alfatihah,’’ ucap Sekda Totok Hartono, didahapan pimpinan OPD pada apel virtual di Phandapa Ronggosukowati, Senin (4/1).

Dikatakan, Pemerintah dan masyarakat Pamekasan kehilangan, seorang tokoh sederhana, santun dan memiliki komitmen kuat memajukan Pamekasan. Sejarah Pamekasan pasca reformasi baru pertama kali, seorang wakil bupati Pamekasan meninggal dalam masa jabatannya.

“Karena ajal kita tidak ada yang tahu, marilah kita jadikan sisa hidup kita ini untuk bekerja keras, dalam posisi dan jabatan kita untuk memajukan Pamekasan, sebagai jariyah kita untuk generasi yang akan datang, semoga menjadi pahala yang terus mengalir,” pintanya.

Informasi Bhirawa, Wakil Bupati Pamekasan, Raja’e meninggal dunia di RSUD Dr Soetomo Surabaya, Kamis (31/ 12-2020) pukul 1430 wibb. Ia meninggal pasca sembuh dari Covid 19.

Lebih lanjut, Sekda menyatakan, Tahun 2020 penuh berbagai dina-

Sekda kabupaten Pamekasan, Ir. Totok Hartomo, M.T, saat membacakan sambuatan Bupati Pamekasan.

mika aktifitas pemerintahan, pembangunan serta pelayanan masyarakat.

Maka menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat dan seluruh ASN di lingkungan pemerintah kabupaten Pamekasan.

Karena atas berbagai aktivitas itu berbagai prestasi telah mengharum nama Pamekasan, baik tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional, antara lain: 1.

Kabupaten Layak Pemuda 2019; 2. Opini WTP LKPD dari PBK 6 tahun berturut-turut; 3. Kepa-

tuhan Tertinggi Dalam Pelayanan Publik.

Keempat, Kabupaten terbaik sejatim dalam anugrah Keterbukaan Informasi Publik dari Ombusman; 5.

TOP 25 Kopetensi Inovasi Pelayanan Publik; 6. Bupati Enterprener Award 2019 kategori Perdagangan; 7. Capaian Maturitas penyelenggaraan SPIP level 3 dari BPKP. Delapan, The Best Communication dalam ajang Indonesia Visionary Leader (IVL) angkatan 5 dan 6 Tahun 2020 dari Sindo Media; 9. IGA 2020

syamsuddin/bhirawa

Kabupaten sangat Inovatif dari Mendagri; 10. Kabupaten dengan pelayanan baik dan menginspirasi di masa Pandemi pada ajang anugerah “Indonesia Award 2020” diselenggarakan INews TV. Sedang program Pemerintah kabupaten terealisasi pada 2020, yakni Mobil Sigap untuk 178 Desa dengan PCC sebagai pengendali, 40,65 Km peningkatan jalan, 640 unit pembangunan rumah tidak layak huni, 161.000 sanitasi dan air bersih serta program beasiswa kepada 1.560 santri. [din]

Ratusan CPNS Terima SK di Pendopo Bupati Sampang

Prosesi penyerahan petikan SK CPNS di Pendopo Bupati Sampang.

Pemkab Sampang, Bhirawa Ratusan CPNS Petikan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi Tahun 2019 dari Bupati Sampang H.

Slamet Junaidi di Pendopo Trunojoyo, Senin (4/1/2021).

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Wakil Bupati Sampang H. Abdullah Hidayat, Sekretaris Daerah Kabupaten

nurkholis/bhirawa

Sampang H. Yuliadi Setiawan, Asisten Pemkab Sampang H. Hannan.

Plt. Kepala BKPSDM Arif Lukman Hidayat menyampaikan ada sebanyak 282 orang CPNS Formasi Tahun

2019 yang diberikan Petikan Surat oleh Bupati Sampang.

“Rinciannya ada sebanyak 165 guru kemudian 56 tenaga kesehatan dan 61 tenaga teknis,” ungkapnya. Berdasarkan surat keputusan pengangkatan CPNS dan surat penugasan yang telah diterima, pihaknya menyampaikan jika peserta dapat melapor ke masing-masing SOPD/unit satuan kerja untuk mendapatkan arahan lebih lanjut terkait tugas yang akan diterima.

Bupati Sampang H. Slamet Junaidi saat memberikan sambutan berpesan kepada para Calon Pegawai Negeri Sipil yang diberikan Petikan SK agar meniatkan untuk ibadah.

Pihaknya berpesan agar tidak selalu berorientasi pada profit ketika bekerja dan mengutamakan amanah yang telah diterima. “Saya lihat banyak yang masih muda, pasti energik untuk bekerja cukup tinggi, saya tegaskan bahwa kita tidak ada sogok menyogok, tunjukkan prestasi ketika bekerja,” pesannya.

Orang nomor satu di Kabupaten Sampang itu, berpesan kepada para CPNS sebagai aparatur pemerintah harus siap melakukan apa saja yang terbaik untuk kemajuan bangsa umumnya dan khususnya kemajuan Kabupaten Sampang. [lis]

LEGISLATIF

Selasa Legi, 5 Januari 2021

Halaman 3

Sri Untari Ajak Masyarakat Sambut Vaksin Sinovac dengan Optimisme DPRD Jatim, Bhirawa Anggota Komisi E DPRD Jatim, Sri Untari Bisowarno mengajak masyarakat untuk menyambut dengan penuh optimistis akan hadirnya Vaksin Sinovac di Surabaya, Senin (4/1).

“Mari kita sambut dan kita dukung, karena ini bukan main-main. Ini bukan pekerjaan yang sifatnya nasional saja, tetapi internasional. Sehingga upaya yang sudah dilakukan pemerintah ini kita menyambutnya di daerah dengan optimisme bahwa apa yang sekarang terjadi dan seluruh rumah sakit sudah penuh, artinya virus ini tidak

Anggota Komisi E DPRD Jatim, Sri Untari Bisowarno mengajak masyarakat untuk menyambut dengan penuh optimistis akan hadirnya Vaksin Sinovac di Surabaya, Senin (4/1). gegeh bagus setiadi/bhirawa

main-main karena sudah merajalela,” katanya.

Diberitakan sebelumnya bahwa sebanyak 77.760 Vaksin Sinovac tahap satu untuk vaksinasi Covid-19 telah tiba di Dinas Kesehatan (Dinkes) Jawa Timur. Meski demikian, jumlah tersebut lebih kecil dibanding perencanaan awal 316.000 vaksin yang akan didistribusikan.

Untari yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim ini menyampaikan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah harus didukung.

Sebab, pemerintah sudah berusaha kuat untuk bisa membuat masyarakat memiliki

kekebalan tubuh dengan adanya vaksin. “Kita sangat berharap, dengan adanya vaksin agar kekebalan semakin meningkat,” ujarnya.

Sementara, Kepala Dinkes Jatim, dr. Herlin Ferliana mengatakan, pendistribusian vaksin ini akan dilakukan secara bertahap. Sebab, kebijakan pemerintah, semua provinsi akan mendapatkan vaksin tersebut.

Ia menyebut, pihaknya baru mendapat pemberitahuan pendistribusian vaksin Sinovac pada H-2. Untuk pendistribusian tahap selanjutnya, ia mengaku belum mengetahuinya.

Lalu kapan vaksin tersebut akan didistribusikan ke Kabu-

paten/Kota di Jatim, Herlin menyebut hal itu baru akan dilakukan jika vaksin telah mendapat rekomendasi Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM), serta adanya petunjuk teknis lanjutan dari Kementrian Kesehatan.

“Kami masih menunggu instruksi dari BPOM untuk penggunaan vaksin, jadi ada pernyataan resmi tentang keamanan vaksin ini,” ujarnya.

Selama belum ada instruksi BPOM dan Kementrian Kesehatan, vaksin akan disimpan dan dijaga di ruangan dingin Dinkes Jatim yang suhunya 23 derajat. [geh]

Pemkab-DPRD Terancam Digugat Mantan Anggota Dewan Situbondo, Bhirawa Belum jelasnya nasib pengesahan KUAPPAS APBD Situbondo tahun 2021 menuai sejumlah protes dari berbagai elemen di Kota Santri Situbondo Senin (4/1).

Hearing di Komisi A DPRD Surabaya yang membahas pengaduan warga Kertajaya Indah terhadap jeberadaan rumah wallet milik Bing Harianto.

andre/bhirawa

Warga Kertajaya Indah Protes Keberadaan Rumah Walet Bing Harianto DPRD Surabaya, Bhirawa Ketiga kali hearing DPRD Kota Surabaya terkait pengaduan warga Kertajaya Indah tentang rumah walet berjalan alot.

Pasalnya warga meminta agar difungsikan kembali peruntukan perumahan, namun tidak diindahkan oleh Bin selaku owner rumah walet.

Abu Abdul Hadi kuasa hukum Agus Hartono warga Kertajaya Indah mengatakan, bahwa DPRD Kota Surabaya masih menindaklanjuti izin-izin rumah walet yang diterbitkan dinas terkait.

“Apakah hasilnya sesuai teknis dilapangan atau seperti apa temuamnya.

Intinya kami menginginkan difungsikan

kembali seperti semula perumahan,” katanya, Senin (4/1/2021).

Soal usaha rumah walet termasuk UMKM atau home industri, lanjutnya, Pemkot Surabaya yang mempunyai kewenangan menjawab tersebut.

Sedangkan kriteria dan aturan home industri seperti apa itu sudah dijelaskan oleh Komisi A DPRD Kota Surabaya secara gamblang. Sebaliknya pemilik usaha rumah walet tidak bisa menjelaskan secara gamblang.

“Padahal aturan home industri tidak boleh mengerjakan lebih dari 10 orang, tapi karyawan di rumah walet ada 20 orang. Jadi kami minta tidak ada

KILAS DEWAN

Sanksi Perwali 67/2020 Jadi Sorotan DPRD Surabaya, Bhirawa Polemik baru muncul ketika terbit Peraturan Wali Kota (Perwali) No. 67 Tahun 2020 sebagai revisi atas Perwali No. 28 dan Perwali No. 33 Tahun 2020 terkait protokol kesehatan Covid-19.

Dalam Perwali No. 67 Tahun 2020 tersebut, tertuang sanksi administrasi bagi sejumlah pelanggar protokol kesehatan Covid-19, baik perseorang maupun pelaku usaha.

Menurut Wakil Ketua Fraksi PKB DPRD Surabaya, Mahfudz menilai sejatinya tidak ada perubahan sama sekali atas kedua Perwali sebelumnya. Hanya perbedaan terletak dengan adanya sanksi.

“Perwali ini justru menyusahkan warga Kota Surabaya.

Karena di pasal 38 (Perwali No. 67 2020 red) setiap warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan maka disanksi administrasi Rp150 ribu,” kata Mahfudz kepada wartawan di DPRD Surabaya, Senin (4/1/2021).

Di satu sisi, Mahfudz menganggap bahwa warga Kota Surabaya membutuhkan stimulus untuk bangkit. “Bukan malah ditakut-takuti dengan sanksi,” imbuhnya.

Ia kembali menyinggung soal penutupan beberapa tempat hiburan atau wisata atas regulasi Perwali, yang justru dampak kerugiannya ada pada warga Kota Surabaya.

“Kalau mau tutup ya tutup aja. Kalau perlu ya tutup sak lawasnya (selamanya). Fraksi PKB setuju Pub, Diskotek, Karaoke Bar macam-macam itu setuju selamanya. Jangan cuma masa pandemi,” tegas Mahfudz.

Menurutnya, dalam mencegah penyebaran Covid19 alangkah baiknya Pemkot Surabaya tidak perlu memberlakukan sanksi kepada masyarakat yang melanggar.

“Adanya pemerintah itu adalah spiritnya untuk melayani warganya. Bukan menjadi tuan bagi warganya. Perwali ini spiritnya juga harus melayani,” tuturnya.

Diketahui, pelanggar perseorangan akan disanksi sebanyak Rp150 ribu dan usaha mikro yang melanggar harus membayar denda administrasi Rp500 ribu. Sementara bagi usaha kecil, dikenai sanksi Rp1 juta. [dre]

kegiatan industri dan nyaman untuk dihuni,” terangnya.

Mediasi berikutnya, kata Abu, pihaknya tetap kepada prinsip menginginkan kawasan pemukiman dikembalikan seperti semula. ”Intinya keluhan kami mengacu kepada Perwali 9/2007 terkait kebisingan, kepadatan, keramaian di rumah walet tersebut,” tandasnya.

Sementara itu, James Kuasa Hukum owner rumah walet Bing Harianto mengatakan, pengaduan warga Kertajaya Indah hanya persoalan antar tetangga yang harus dipahami dan tidak seharusnya di bawah ke DPRD Kota Surabaya.

“Kami minta mediasi ini segera berakhir. Padahal keluhan-keluhan yang disampaikan pengadu tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Apalagi terkait keluhan kebisingan masalah yang tidak bisa diukur, tidak ada alat ukurnya,” ucapnya.

Namun kali ini, James berharap DPRD Kota Surabaya sangat berfungsi seperti sediakala tidak berpihak kepada siapapun. ”Kami berharap ada solusi secara mufakat kedua belah pihak dari wakil rakyat. Jika tetap tidak menemui titik terang. Tentunya kami siap menghadapi jalur hukum dari pihak pengadu tersebut,” imbuhnya. [dre]

Yang terbaru muncul sorotan miring dari mantan anggota DPRD Situbondo, Narwiyoto. Dia menilai lambannya pengesahan APBD tahun 2021 menjadi catatan buruk di akhir masa jabatan Plt Bupati Situbondo Yoyok Mulyadi. Sebab dalam pandangan mantan Ketua DPC PDIP Kabupaten Situbondo itu, baru kali ini terjadi kejadian dimaksud.

Menurut Narwiyoto, Pemkab Situbondo sangat abai dan kurang respek dalam memikirkan nasib masyarakat Kabupaten Situbondo. Terbukti, kata dia, Pemkab Situbondo melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak mengikuti pedoman penyusunan APBD. Padahal, ulas Totok-panggilan akrab Narwiyoto-saat ini sudah ada ketentuan penyusunan APBD. “Sudah jelas ada kelalaian dari pemerintah terkait pengesahan APBD tahun 2021 sehingga terlambat seperti saat ini,” jelas Totok.

Masih kata Totok, sesuai ketentuan dalam KUA PPAS seharusnya sudah masuk DPRD pada Juli 2020 dan disahkan pada Agustus 2020. Namun faktanya, sambung Totok, Pemkab Situbondo baru mengirimkan dokumen KUA PPAS pada 20 November 2020.

“Padahal, setelah KUA PPAS disahkan masih ada lagi tahapan berikutnya yakni pembahasan RAPBD 2021 antara DPRD dan Pemkab Situbondo,” jelas Totok.

Mantan anggota dewan dua periode itu menuturkan, sesuai ketentuan APBD 2021 harus sudah disahkan pada akhir November 2020. Jadi kondisi saat ini, ulasnya, sangat tidak masuk akal jika hanya ada waktu 10 hari untuk membahas KUA PPAS yang berlanjut dengan pembahasan RAPBD. “Untuk apa ada musrembang Desa sampai Kabupaten kalau penyusunan APBD amburadul seperti ini. Padahal sudah jelas ada pedoman penyusunannya,” ungkap Totok.

Masih kata Totok, tidak jelasnya draf APBD 2021 dipicu oleh kelalaian Pemkab Situbondo. Untuk itu, jelas Totok, sebagai masyarakat Situbondo dirinya merasa sangat dirugikan dan berencana melakukan gugatan publik terhadap Pemkab dan DPRD. “Sudah jelas persoalan APBD itu setiap tahun dibahas. Lalu kenapa baru tahun ini terjadi seperti ini. Untuk itulah saya berencana mengajukan gugatan,” pungkas Totok. [awi]

Pimpinan Pertimbangkan DPRD Tulungagung Lockdown Tulungagung, Bhirawa Wakil Ketua DPRD Tulungagung, H Asmungi, mempertimbangkan kemungkinan Kantor DPRD Tulungagung tutup sementara atau lockdown. Masalahnya, saat ini sudah ada beberapa staf sekretariat dewan dan bahkan anggota dewan yang terkonfirmasi positif Covid-19.

“Pimpinan dewan akan mempertimbangkan apakah akan lockdown atau tidak. Kami akan rapatkan dulu dengan pimpinan dewan lainnya,” ujarnya saat di Kantor DPRD Tulungagung, Senin (4/1).

Ia mengaku belum mendengar jika ada salah seorang anggota DPRD Tulungagung yang saat ini dikabarkan tengah dirawat di RSUD dr Iskak akibat terpapar virus Covid19. Begitu pun dengan sejumlah ASN staf Sekretariat DPRD Tulungagung.”Nanti kami ambil kepu-

tusan yang disinkronkan dengan langkah Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tulungagung,” tuturnya.

Politisi asal Partai Golkar ini selanjutnya menyatakan jika memang Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tulungagung meminta untuk dilakukan tracing di Kantor DPRD Tulungagung akibat ada beberapa staf ASN atau anggota dewan yang terkonfirmasi Covid-19 ia mempersilakannya. “Daripada nanti melebar atau meluas kemanamana,” ucapnya.

Asmungi juga tidak mempermasalahkan jika memang ada staf ASN atau anggota dewan yang terkonfirmasi positif Covid-19 untuk diekspos. “Memang ada segi positif dan negatifnya kalau diberitakan. Tetapi satu sisi untuk antisipasi bagi yang

lainnya. Masyarakat agar berhatihati,” jelasnya.

Sementara itu, Wajubir Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tulungagung, Galih Nusantoro, ketika dikonfirmasi membenarkan salah seorang anggota dewan terpapar Covid-19 dan saat ini sedang dirawat di RSUD dr Iskak Tulungagung. Satgas Percepatan Penanganan Covid-19, lanjut dia, telah melakukan tracing terhadap keluarga dan kontak erat yang bersangkutan. “Kami juga mengimbau bagi yang punya kontak erat di Kantor DPRD untuk melakukan swab untuk deteksi dini,” katanya.

Informasi yang diperoleh Bhirawa menyebutkan ada tujuh orang yang bekerja di Kantor DPRD Tulungagung terkonfirmasi positif Covid-19. Empat orang di antaranya saat ini sudah dinyatakan

H Asmungi

sembuh. Sedang tiga lainnya masih belum sembuh, yakni dua orang ASN Setwan dan satu anggota dewan. [wed]

Tjujuk Sunario Masuk Bursa Ketua Gerindra Jatim

Gerindra Jatim, Bhirawa Calon Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur mulai bermunculan. Ada tiga nama yang menguat dan bakal memimpin partai berlambang Burung Garuda ini. Mulai Anwar Sadad (wakil ketua DPRD Jatim/Plt Ketua DPD Gerindra Jatim), Hadi Dediansyah (wakil ketua Komisi A DPRD Jatim dan Tjujuk Sunaryo (Wakil Bupati terpilih kota Blitar).

Menurut Ketua Mahkamah partai DPP Gerindra, Habiburokhman, saat ini nama tersebut sedang dilakukan penggodokan di internal Mahkamah Partai.

“Kami menginginkan sosok calon ketua Gerindra Jatim yang bersih dan bebas dari korupsi dan masalah hukum,” jelas pria yang juga anggota Komisi III DPR RI ini saat dikonfirmasi, Senin (4/1/2021).

Dikatakan Habiburokhman, calon ketua Gerindra Jatim adalah harus orang yang bisa

diterima semua kalangan di Gerindra Jatim.

“Selain diterima seluruh kalangan Gerindra Jatim, juga punya energi untuk keliling di DPC Gerindra Jatim. Calon ketua Gerindra Jatim harus bisa ngemong masing-masing DPC Gerindra di Jatim,” jelasnya.

Dibeberkan oleh Habiburokhman, bagi DPP Gerindra, Jatim adalah provinsi super prioritas.

“Harus bersih secara umum calon ketua definitif Gerindra Jatim,” sambungnya.

Mahkamah partai, kata dia, akan melakukan evaluasi khusus terhadap calon-calon tersebut.

“Saya adalah ketua mahkamah partai sehingga akan melakukan evaluasi khusus terhadap namanama tersebut sebelum dibuatkan SK-nya dan rekomendasi ke ketua umum,” tandasnya.

Sementara itu Tjujuk Sunario yang disebut masuk salah satu nama ketika dikonfirmasi merasa

tidak tahu menahu terkait namanya muncul sebagai kandidat ketua DPD Partai Gerindra Jatim.

Menurut Wakil Wali Kota Blitar terpilih di pilkada Kota Blitar 9 Desember kemarin, sebagai kader partai, dirinya siap bila memang di percaya nantinya.

“Tapi saya tidak akan meminta. Sebab bagi kader Gerindra tidak ada kata meminta. Kalau di perintah semua kader harus siap,” ungkapnya.

Untuk itu, kata mantan Wakil Ketua DPRD Jatim ini, dirinya meminta saat ini semua kader Gerindra harus tetap menjalankan tugasnya sebagai kader partai baik yang di eksekutif dan legislatif.

“Yang terpenting saat ini mari kita jalankan amanat Partai untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat dimanapun kita berada. Baik yang duduk di legislatif maupun eksekutif,” pungkasnya. [geh]

OPINI

Selasa Legi, 5 Januari 2021

TAJUK

Prokes Pergantian Tahun SELURUH dunia tak hendak melepas hambar malam pergantian tahun baru 2020 – 2021. Lontaran kembang api terbaik dunia tetap menghiasi langit, walau hanya dinikmati secara virtual, di rumah saja. Tontonan live streaming televisi, menjad pilihan tunggal. Sepanjang jalan di kota-kota mega-politan dunia terasa senyap tanpa lalulintas. Juga tiada kerumunan orang di tempat hiburan. Seluruh pemerintah kota di dunia aktif mengendalikan ke-senyap-an komunitas menghindari penyebaran CoViD-19.

Kota-kota mega-politan dunia, seperti New York, London, Paris, Tokyo, dan Dubai (di Uni Emirat Arab, TimurTengah) tetap menggelar pesta kembang api. Tetapi diselenggarakan pada area “steril” tanpa penonton langsung di tempat. Kecuali di kota Auckland (Selandia Baru). Realitanya, Auckland satusatunya kota besar di dunia yang berhasil mengendalikan penyebaran pandemi CoViD-19 paling cepat. Selandia Baru mencatat hanya terdapat 25 kematian akibat CoViD-19. Pernah mencatat 100 hari tanpa wabah kasus lokal.

Selandia Baru (New Zealand), negeri kecil di ujung tenggara bumi, memperoleh pujian masyarakat internasional.

Penduduknya cuma sebanyak warga kota Surabaya, sehingga mudah diatur. Dengan bekal itu pemerintah kota Auckland bekerjasama dengan perusahaan kembang api kelas dunia. Meng-konstruksi “cerita” nyala virus corona yang bisa dipadamkan, dengan kegigihan protokol kesehatan (Prokes) ketat.

Selandia Baru pantas merayakan kebahagiaan pergantian tahun, karena tahun (2019) diguncang terorisme di kota Christchurch. Terorisme ber-altar intoleran. menembaki muslim yang sedang melaksanakan shalat Jumat (15 Maret).

Dua tempat ibadah yang disasar, adalah masjid Al-Noor, area Linwood Avenue, dan masjid kawasan Dean Avenue, di kota Christchurch. Seketika bergelimpangan sebanyak 49 korban jiwa, dan puluhan lain dirawat di rumah sakit setempat. Termasuk dua dari Indonesia (satu korban jiwa, dan satu terluka serius).

Ironisnya, karena penembakan menggunakan senjata otomatis milik militer. Pelakunya ultra-kanan nasionalis. Dipastikan bukan kalangan muslim, bukan pula berkebangsaan Arab, juga bukan suku asli Selandia Baru (Aborigin). Melainkan warga Australia dari ras Eropa. Dunia semakin yakin, bahwa terorisme tidak ber-visi agama. Saat ini, seluruh dunia lebih mewaspadai CoViD-19 dibanding terorisme.

Sehingga negara-negara di seluruh dunia menutup akses tempat hiburan kolosal pada periode libur panjang “ritual” malam pergantian tahun. Begitu pula dalam lingkup nasional, seluruh pemerintah daerah telah menutup area wisata pada saat libur panjang Natal dan tahun baru. Ke-riuh-an malam pergantian tahun hanya terjadi di televisi live streaming, tanpa penontong di depan panggung. Tiada arak-arakan malam tahun baru, dan tiada kembang-api yang disulut menghiasi langit.

Kerumunan dilarang, karena bisa menjadi ancaman wabah pandemi. Terutama pada area sibuk transportasi. Seluruh perjalanan bersyarat wajib tes antigen CoViD-19, berlaku di setiap lokasi pemberangkatan penumpang di stasiun, pelabuhan, dan bandara. Juga di pintu tol. Tetapi syarat wajib tes antigen CoViD-19 tidak menyurutkan hasrat libur panjang.

Terompet masih dibunyikan di kereta-api, dan di rest area.

Diperkirkan sebanyak 2 juta mobil keluar dari Jakarta.

Selama periode Nataru (mulai 23 Desember), empat pintu tol utama (Cikupa, Ciawi, Cikampek, dan Kalihurip) dilintasi 1,2 juta mobil. Hal yang sama juga terjadi di pintu tol utama Waru Surabaya. Terjadi lonjakan aliran mobil ke arah barat (Madiun), timur (Probolinggo) dan selatan (Malang).

Data Jasa Marga mencatat kenaikan sebesar 18,5% dibanding periode normal. Hal yang sama juga terjadi di pintu tol utama Waru Surabaya. Pemerintah Daerah (terutama seantero Jawa) masih harus mewaspadai kluster libur panjang, berkait kerumunan di rest area.[*]

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

ASN Dilarang Ikut Organisasi Terlarang AKHIR-akhir ini, regulasi yang mengatur tentang larangan kertelibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) semakin dipertegas oleh pemerintah. Tepatnya, melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang menyatakan bahwa seluruh ASN tidak boleh terlibat dalam keanggotaan maupun aktivitas organisasi terlarang. Pasalnya, keterlibatan dalam organisasi yang dilarang pemerintah masuk dalam kategori pelanggaran berat, sehingga sanksinya bisa berupa pemecatan.

Organisasi terlarang yang dimaksudkan disini, diantaranya seperti Partai Komunis Indonesia (PKI), Hizb ut-Tahrir (HTI), dan Front Pembela Islam (FPI). Ketiga organisasi tersebut dinyatakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Tjahjo Kumolo sebagai organisasi terlarang di wilayah hukum Indonesia, (Kontan.co.id, 2/1).

Adapun, regulasi yang mengatur larangan keterlibatan ASN pada organisasi terlarang tertera dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 3, mengatur kewajiban PNS untuk setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI dan Pemerintah. Sementara di Pasal 4 PP tersebut, PNS diwajibkan menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai ketentuan Pasal 10 angka 1 PP Nomor 53 Tahun 2010, pelanggaran terhadap Pasal 3 PP tersebut, apabila berdampak negatif pada Pemerintah dan/ atau Negara dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat berat.

Mengingat begitu berat saksi yang diberikan pada ASN yang terlibat pada organisasi terlarang, sehingga saatnya ASN dianjurkan untuk mengindahkan aturan yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS. Detailnya, di Pasal 7 disebutkan PNS wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, penyelenggaraan Pemerintahan, berorganisasi, bermasyarakat serta terhadap diri sendiri dan sesama PNS. Etika yang wajib dipatuhi ASN dalam bernegara di antaranya meliputi melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan UUD 1945, mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara, menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam NKRI serta mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas.

Harun Rasyid Dosen FPP Universitas Muhmammadiyah Malang

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said PENASIHAT HUKUM: Poerwanto, SH, MH

Halaman 4

Maklumat Kapolri Vs Kebebasan Pers

tentu sangat mengundang Larangan bagi masyarakat untuk mengakses, mengunggah kecurigaan dan bahkan dan menyebarluaskan konten terkait Front Pembela Islam mungkin mempertanya(FPI) yang tertuang dalam Maklumat Kapolri Jenderal Pol kan profesionalitas Polri.

Idham Azis telah menghadirkan kegaduhan yang tidak perlu Sayangnya, ketika profeterjadi. Maklumat ini merujuk surat keputusan bersama sionalitas sedang dipertanyakan, justru semakin (SKB) nomor 220-4780 Tahun 2020, Nomor M.HH-14. diperparah dengan terbitnya HH.05.05 Tahun 2020, Nomor 690 Tahun 2020, Nomor 264 maklumat Kapolri yang Tahun 2020, Nomor KB/3/XII/2020, dan Nomor 320 Tahun semakin membuat ragu akan 2020 tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan profesionalitas Polri.

Oleh : Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI. Pemerintah tidak boleh Wahyu Kuncoro SN terlalu berlebihan untuk engan mengacu SKB itu, dalam sejumlah peraturan menyikapi. Karena sikap Kapolri mengingatkan perundang-undangan sepyang berlebiha pada gilmasyarakat tidak terlibat baik erti Pasal 14 UU Nomor secara langsung maupun tidak 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Ma- irannya akan menimbulkan kecurigaan langsung dalam mendukung dan memnusia. Oleh karena itu, bahwa dalam publik dan akan kontraproduktif dengan fasilitasi kegiatan serta menggunakan melakukan setiap tindakan pembatasan semangat membangun harmoni sosial. simbol dan atribut FPI, Bhirawa (2/1). terhadap hak-hak tersebut, harus seKegaduhan akibat terbitnya maklupenuhnya tunduk pada prinsip dan Membaca Fenomena FPI Studi yang dilakukan Mahmudin mat Kapolri memang sepatutnya tidak kaidah pembatasan sebagaimana diatur (2013) mengungkap Front Pembela Isperlu terjadi. Hal tersebut hanya akan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. membuat perbincangan terkait FPI kian Langkah komunitas pers yang terdiri lam (FPI) merupakan ormas Islam yang menggelinding bak bola salju yang bisa dari yang terdiri dari Aliansi Jurnalis In- dikenal cukup luas di masyarakat. Hal saja membuat FPI akan dikesankan dependen (AJI), Persatuan Wartawan ini disebabkan oleh tindakan-tindakansebagai ormas yang teraniaya dan terus Indonesia (PWI), Ikatan Jurnalis Televisi nya yang mengesankan kekerasan seterintimidasi oleh kekuasaan. Dan itu Indonesia (IJTI), Pewarta Foto Indonesia perti dalam memberantas kemaksiatan artinya kontraproduktif dengan sema(PFI), Forum Pemimpin Redaksi, dan atau merazia tempat-tempat hiburan.

FPI didirikan sebagai respon terngat menerbitkan maklumat tersebut.

Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) hadap kondisi sosial-politik Indonesia, Bukan itu saja, terbitnya maklumat yang meminta Kepala Kepolisian RepubKapolri ternyata juga membuat masalah lik Indonesia Jenderal Pol Idham Azis yang tidak berpihak kepada kepentingbaru karena secara sadar atau tidak makmencabut Pasal 2d dari Maklumat Ka- an umat Islam. Strategi yang dipilih lumat tersebut menyinggung wilayah polri Nomor: Mak/1/I/2021 tentu harus FPI adalah melalui penegakan amar rumah tangga media (pers) yang paling disikapi secara bijak. Apa yang dilakukan ma’ruf nahi munkar, dan mencegah sensitif yakni menyangkut kemerdekaan para pegiat pers tentu mengindiksikan umat Islam agar tidak terjerumus pada pers. Implikasinya tentu akan semakin bahwa maklumat itu mengancam tugas kegiatan-kegiatan yang merusak moral membuat energi kepolisian tersita jurnalis dan media, yang karena pro- dan akidah Islamnya. Publik tentu untuk mendinginkan suasana dan juga fesinya melakukan fungsi mencari dan masih ingat betul awal- awal kehadiran pasti akan kerepotan untuk memberikan menyebarkan informasi kepada publik, FPI yang lebih dikenal sebagai ormas yang keras terhadap keberadaan tempat jawaban pembenarannya. termasuk soal FPI. Maklumat yang dibuat Kapolri Hak wartawan untuk mencari informasi hiburan malam dan tempat tempat yang secara tersurat jelas menimbulkan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor dianggap sebagai sumber kemaksiatan. kekhawatiran dan kecemasan karena 40 Tahun 1999 tentang Pers. Maklumat Bahkan ormas ini sering melakukan mengancam kebebasan berekspresi, tersebut juga dengan terang benderang razia terhadap tempat hiburan malam, termasuk di dalamnya kebebasan telah mencampuri rumah tangganya pers perjudian, lokalisasi dan sebagainya. pers. Logikanya, kalau kebebasan nasional. Kapolri mungkin masih berang- Sayangnya, perilaku tersebut tidak berekspresi saja berpotensi dilanggar gapan bahwa pers Indonesia masih kanak mendapatkan respon yang memadai dan dengan adanya maklumat ini, apalagi kanak sehingga harus perlu diatur atur cenderung terjadi pembiaran.

Perlahan gerakan dan manuver kebebasan pers sebagai rumpun dari dalam menggali dan menyebarkan inforFPI mulai berubah, tidak lagi sibuk hak kebebasan berekspresi. masi. Kalau ini yang terjadi tentu sungguh merazia tempat hiburan tetapi juga Salah satu hal yang paling kontrosangat memprihatinkan. versial dari Maklumat tersebut yaitu Bahwa disadari atau tidak apa yang merangsek melibatkan diri dalam larangan mengakses, mengunggah, dan dilakukan pemerintah dalam meng- transaksi kepentingan politik. Gayung menyebarluaskan konten terkait FPI hadapi FPI sungguh terkesan berlebihan pun kemudian bersambut, FPI berbaur baik melalui situs maupun media sodan serampangan. Terbitnya maklumat dengan kelompok kepentingan lain sial. Sebagaimana diatur oleh Poin 2d, tersebut kian menumbuhkan dugaan ketika menyuarakan aspirasinya. FPI yang disertai ancaman tindakan hukum, kalau pemerintah melalui Kapolri terlalu tidak sendirian lagi, beberapa elit politik mulai bisa menyesuaikan dengan idiom padahal akses terhadap konten internet bernafsu untuk menghabisi FPI. merupakan bagian dari hak atas inforBukankah publik masih menunggu idiom yang sebelumnya disuarakan FPI masi yang dilindungi Undang-Undang tersingkapnya misteri terkaiat penem- sendirian. Imbasnya, politik identiDasar (UUD) 1945, khususnya dalam bagan 6 laskar anggota FPI di jalan tol taspun kian menemukan panggungnya. ketentuan Pasal 28F. oleh aparat kepolisian? Bagaimanapun Karpet merah bagi panggung politik Akses konten internet juga diatur memperlakukan FPI bak pelaku teroris FPI berimbas menggeliatnya kembali

D

P

ada masa pandemi covid-19 ini, pers kita menghadapi masalah pelik untuk kali kedua. Pertama, pandemi telah memberikan peluang pengetatan anggaran dan memangkas sejumlah karyawan. Berdasarkan data dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta dan LBH Pers, hingga November 2020, ada 133 pengaduan. 46 diantaranya tentang pemutusan hubungan kerja.

Kedua, pers kita dihadapkan – atau sering tertuduh – menyebarkan berita bohong. Meskipun berita-berita bohong tersebut ulah oknum media tertentu. Berdasar data dari Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) yang dipublikasikan 21 November 2020, setidaknya ada berita hoaks kesehatan mencapai 519 (56%) dari total 926 kasus pada 6 bulan pertama tahun 2020. Angka persentasi itu meningkat sekitar 49 persen dibandingkan tahun 2019. Dari 519 hoaks soal kesehatan di atas, 94,8 diantaranya informasi tentang covid-19.

Kenyataan di atas tentu menjadi pukulan telak bagi pers. Hanya ulah oknum media tertentu semua media dipukul rata memberitakan hoaks kesehatan.

Mengapa itu semua terjadi? Era online telah memberikan peluang besar akses informasi, apalagi saat pandemi ini.

Bagaimana potret akses media masyarakat saat pandemi covid-19?

Berdasar data Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), sejak Maret 2020 kunjungan ke situs meningkat tajam 50-60 persen. Pada pertengahan Maret 2020 penonton televisi meningkat sekitar 25 persen berdasar data dari Nielsen Indonesia. Data ini menunjukkan “kehausan” masyarakat akan informasi sedemikian tinggi. Itu menjadi indikator meningkatnya konsumsi berita pada masyarakat.

Masalah Lalu apa yang menjadi masalah dengan kecenderungan di atas?

Pers Penguat Optimisme

Masalah utama kita adaresmi ini tentu akan memlah konsumsi masyarakat buat pers dituduh sebagai akan informasi meluap “corong” pemerintah saja. tajam. Sebut saja terjadi Ini bukan berarti kita tidak banjir informasi. Menjadi percaya pada pemerintah, lebih bermasalah karena tetapi pemerintah tentu konsumsi itu berkaitan mempunyai kepentindengan kuantitas dan bugan tertentu terkait ini. kan kualitas. Oleh karena Misalnya, apakah pers itu, peredaran informamembabi buta memberiOleh : si hoaks sebagaimana takan pernyataan manNurudin dikemukakan Mafindo tan Menteri Kesehatan berbanding lurus dengan Terawan saat mengatakan banjir informasi ini. di Indonesia virus covidKenyataan di atas tentu 19 belum masuk di awal menjadi tantangan berat bagi pers kita. tahun 2020? Di sinilah pentingnya pers Bukan menuduh bahwa pers kita menyatak hanya memberitakan dari satu sudut jikan hoaks, tetapi tuduhan bahwa pers pandang semata. menyebar hoaks tak kalah pentingnya Kalau mau jujur sebenarnya, kasus untuk dianalisis. Ini penting kiranya kayang sudah terjangkit covid-19 dua rena menyangkut jati diri dan kredibiitas atau tiga kali lipat yang kita bisa baca pers di masa datang. di media. Coba saja pemerintah sigap Sejelek apapun pers, harus tetap dan cepat mengantisipasi. Misalnya hidup dan pemerintah yang demokratis dengan menyediakan alat deteksi virus punya kewajiban untuk mendukungdengan mudah didapat dan cepat. Maka nya. Pentingnya pers dalam kehidupan hasilnya tentu akan mencengangkan demokrasi pernah secara vulgar dikatadengan jumlah yang berlipat. kan oleh Thomas Jefferson, “Jika saya Jumlah yang terpapar sedikit karharus memilih antara ada pers tanpa ena yang diperiksa memang orangnya ada pemerintah dengan ada pemerintah sedikit. Coba masing-masing pemerintah tanpa ada ada pers, saya tidak ragu-ragu daerah secara masif melakukan tes swab. lagi akan memilih yang pertama”.

Apakah berani? Tentu itu berkaitan denNamun harus diakui bahwa tuduhan gan citra pemerintah. Pemerintah daerah pers yang masih asal memberitakan tak mau dituduh bahwa wilayahnya bansoal covid-19 masih terjadi. Misalnya, yak yang terjangkit. Padahal jika wabah beberapa media hanya fokus memini mau segera diselesaikan maka harus beritakan angka kematian mereka yang dibuka lebar-lebar pemeriksaan. Perkara terkena virus covid-19. Berita ini bukan ada tuduhan-tuduhan miring tidak perlu tidak penting, tetapi bisa membuat diurusi karena ini menyangkut kemamasyarakat semakin ketakutan. Infornusiaan. masi keamtian memang penting untuk Hal demikian juga terjadi pada pemembuat bahwa mereka sadar dan lebih merintah pusat. Sejak awal pandemi hati-hati. Namun sekadar menyebarkan ini pemerintah tidak sigap dan cepat informasi satu pihak bisa membuat mengantisipasinya. Sehingga wabah pers sebagai pihak yang tertuduh memsudah mulai menjalar kemana-mana. perkeruh suasana.

Setelah mewabah dengan peningkatan Kemudian, berita pers juga masih ditinggi pemerintah menyalahkan rakyatdominasi sumber-sumber resmi pemerinya yang tidak patuh pada kebijakan tah dan aparat lain. Bukan tidak boleh seperti menjaga jarak, memakai masker tetapi kutipan hanya dari satu sumber dan menghindari kerumunan. Pada-

politik identitas di tanah air.

Fenomena aksi ‘menghabisi’ Ahok (Basuki Cahaya Purnama) yang dinilai menistakan agama, ataupun berbagai kegiatan konsolidasi kelompok Islam melalui Aksi Bela Ulama, Aksi 212, aksi reuni 212 dan aksi-aksi lain yang bertujuan mengkonsolidasi kekuatan Islam tidak bisa dipisahkan dari peran FPI. Konstelasi politik semacam itu membuat FPI pun kian percaya diri untuk mengartikulasikan visi gerakan dan sikap politiknya.

Keberadaan FPI kian banyak mewarnai politik nasional ketika tidak ada lagi kekuatan yang berani bersuara keras kepada pemerintahan.

Tergodanya Prabowo Subianto dalam pemerintahan Jokowi kian memberi peluang bagi FPI untuk menjadi motor gerakan kritis kepada kekuasaan.

Masuknya Prabowo juga membuat akar dukungan politik yang berbasis Islam kehilangan induknya. Pun demikian juga dengan kelompok kritis lainnya kehilangan tokoh yang bisa dijadikan simbol untuk perlawanan kritis pada pemerintah. Imbasnya, kelompok yang berhaluan kanan plus kelompok di luar kekuasaan pun menjadikan Habieb Rizieq Shihab (HRS) dengan massa FPI sebagai simbol perlawanan. Imbasnya, FPI pun kian terkesan menjadi kelompok penantang satu satunya dan menjadikan HRS sebagai tokoh sentral yang berdiri di luar kekuasaan.

Pimpinan ormas yang awalnya tak lebih dari pimpinan ormas ‘jalanan’ pun kian berani terang-terangan menelanjangi kekuasaan. Dalam setiap tabliq akbar yang digelarnya selalu diisi dengan orasi orasi kritis bahkan provokatif yang menantang penguasa. Mungkin itu bagian dari strategi untuk mengkonsolisasi segenap kekuasaan di luar kekuasaan. Hanya, harga yang harus dibayarpun sebegitu mahal. Bukan saja HRS yang dijadikan tersangka setelah melalui berbagai drama yang panjang, tetapi juga pembubaran ormas FPI oleh pemerintah.

FPI terlalu percaya diri sehingga akhirnya harus tumbang sebelum kekuatan itu terbangun nyata. Dan FPI pun harus menghadapinya sendirian, karena sesungguhnya selama ini memang sendirian. Kalaupun sebelumnya terkesan banyak yang mendukung, tapi percayalah semuanya tak lebih dari penggembira yang ikut menari bersama dan akan segera pergi ketika gamelan yang dimainkan berhenti.

Wallahu’alam bhis-shawwab Wartawan Harian Bhirawa

hal sumber utama awalnya bisa jadi ketidaktegasan pemerintah. Jika pers hanya memberitakan dari satu sumber pemerintah maka itu sama saja tidak ikut mengatasi masalah dasarnya. Kita tidak berharap pada pers seperti itu, meskipun tidak bisa dipukul rata.

Lalu Apa? Pertama, pers perlu perlu lebih banyak membangkitkan optimisme bahwa pandemi covid-19 ini bisa diatasi. Hal demikian bisa dilakukan dengan pemberitaan-pemberitaan alternatif yang mengarahkan pada usaha pencegahan dan mengatasi.

Pers tidak usah terlalu banyak berkaca pada informasi resmi pemerintah dengan beberapa pertimbangan kepentingannya. Jika terjadi berita yang justru mengarah pada kepentingan pemerintah semata, maka media harus mengiritisi.

Selama ini media tengah euforia dengan datangnya vaksin. Padahal pro kontra vaksin masih terjadi dan bagaimana pendistribusiannya, siapa yang mendapat terlebih dahulu, dan siapa yang dijadikan prioritas vaksin jarang disoroti. Tentu saja tetap dengan memberitakan kasus-kasus yang terus meningkat beserta pencegahannya sebagaimana selama ini telah dilakukan.

Kedua, pers menjadi harapan besar sumber informasi untuk menciptakan optimisme masyarakat. Karena selama ini berita pers masih diminati untuk dikonsumsi masyarakat. Tanpa bantuan berita media pemerintah bisa apa? Meskipun saat terjadi kemelut kebijakan sementara pers berusaha mengkritisinya, pers berada dalam ancaman. Berita pers adalah gerakan kemanusian di tengah kepentingan politik negara yang kian absurb.

Penulis adalah dosen Ilmu Komunikasi, Fisip, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).

PEMIMPIN UMUM: Nawang Esthi Lestari PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGGUNG JAWAB: Wahyu Kuncoro SN WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : Wawan Triyanto REDAKTUR PELAKSANA: Gatot Suryo Widodo KOORDINATOR LIPUTAN : Bambang WN REDAKTUR: Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendi Dimyati, Andre Endrayana Sasmita, Helmi Supriyatno, Zainal Ibad Reporter : M. Ali, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Adit Hananta Utama, Abed Nego, Gegeh Bagus Setiadi, Diana Rahmatus Sholichah, Achmad Tauriq Imani Fotografer: Trie Diana Indahwati, Oki Abdul Sholeh Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Kediri: Ervan Kholis, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Dwi Wismo Wardono, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Agus Irianto, Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Ponorogo: Yanuar Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Arif Yulianto Mojokerto: Hasan Amin, Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Trenggalek: Wahyu Asmoro, Jakarta: Tjitjik Rahayu.

Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh, Rendy Agung. Sekuriti: Saiful Hidayat, Akhmad Mukhdor Daniyal, Ucha Torindiansyah Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press, Kawasan Industri SIER, Jl. Rungkut Industri III No.49, Surabaya SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Selasa Legi, 5 Januari 2021

PELAYANAN PUBLIK

Halaman 5

Antisipasi Lonjakan Arus Balik

KAI Daop 8 Operasikan Dua Rangkaian KA Tambahan Surabaya, Bhirawa Mengantisipasi terjadinya lonjakan penumpang dalam arus balik Liburan Nataru 2021, PT KAI telah menambah operasional KA tambahan sebanyak 2 KA. Manager Humas PT KAI Daop 8 Surabaya, Suprapto mengungkapkan diprediksi jumlah penumpang pada hari ini bisa mencapai 17 ribu penumpang/hari. Adapun tujuan untuk penumpang KA jarak jauh yang terbanyak pada hari ini adalah ke arah Jakarta dan Bandung.

“Guna mengantisipasi.lonjakan penumpang arus balik liburan Nataru ini, pihak PT KAI Daop 8 Surabaya telah mengoperasikan 2 perjalanan KA jarak jauh menuju Jakarta. Selain itu, PT KAI Daop 8 Surabaya terus memperketat agar para penumpang KA tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditentukan,” terangnya, Senin (4/1).

Suprapto menambahkan selama periode masa liburan Nataru dari tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan 2 Januari 2021, total jumlah penumpang yang naik di wilayah PT KAI Daop 8 Surabaya mencapai 222.236 penumpang. “Dengan tanggal tertinggi dalam jumlah penump-

ang yang naik terjadi pada tanggal 23 Desember 2020 dengan jumlah penumpang 16.546 orang,” ujarnya.

Adapun perjalanan KA tambahan tersebut di antaranya adalah, KA Gajayana Fakultatif (KA 91F) relasi Malang - Gambir/Jakarta. Berangkat Malang jam 19:30 Wib, tiba di Gambir jam 11:15 Wib. Serta KA SembraninTambahan (KA 7007A) relasi Surabaya Pasar Turi - Gambir / Jakarta. Berangkat Surabaya Pasar Turi jam 18:50 wib , dan tiba di Gambir jam 05:06 wib.

Total pada tanggal 3 Januari 2021, PT KAI Daop 8 Surabaya mengoperasionalkan 46 KA Lokal dan 30 KA Jarak Jauh Reguler serta 2 KA

PT KAI Daop 8 Surabaya telah mempersiapkan dua rangkaian KA tambahan untuk mengantisipasi terjadinya arus balik penumpang.

Jarak Jauh tambahan. Dengan armada sarana yang dikerahkan diantaranya 64 unit lokomotif dan 389 unit gerbong kereta.

Untuk tujuan dari perjalanan KA jarak Menengah/Jauh tersebut diantaranya tujuan Jakarta : 15 KA, tujuan Bandung : 5 KA, tujuan Jem-

ber/ Banyuwangi : 7 KA, tujuan Cirebon, Lempuyangan, Semarang Poncol, Cilacap dan Purwokerto masing-masing 1 KA. Sementara untuk stasiun keberangkatan di pusatkan di tiga Stasiun kelas besar yakni, Stasiun Surabaya Pasar Turi : 9 KA, Stasiun Surabaya Gubeng :

16 KA, Stasiun Malang : 7 KA. Berikut aturan yang wajib diperhatikan bagi calon penumpang KA jarak Jauh di Pulau Jawa pada Masa Angkutan Nataru 2020/2021, sesuai aturan terbaru pada Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 23 tahun 2020 dan Nomor 3 Gugus Tugas Covid 19.

Menunjukkan surat keterangan rapid test antigen dengan hasil negatif paling lambat 3 x 24 jam atau H-3 sebelum keberangkatan (anak dibawah usia 12 tahun tidak diwajibkan), memiliki kondisi sehat tidak menderita flu, pilek, batuk, hilang daya penciuman, diare dan demam dengan suhu badan tidak lebih dari 37,3 derajat celcius, wajib menggunakan masker kain 3 ( tiga ) lapis atau masker medis menutupi hidung dan mulut serta menggunakan face shield dari stasiun keberangkatan, dalam perjalanan sampai stasiun tujuan dan menggunakan pakaian pelindung ( jaket atau lengan panjang ).

“Dengan adanya aturan syarat naik

KA Jarak Jauh harus menunjukkan hasil rapid test antigen, KAI memberikan kebijakan bahwa penumpang bisa membatalkan dan mengubah jadwal dengan tenggang waktu tiga bulan dan tidak akan dikenakan bea.

Karena adanya kemudahan ini, pelanggan tidak takut tiketnya akan hangus dalam waktu dekat, karena masih bisa diubah jadwal atau dibatalkan sampai tiga bulan setelah tanggal keberangkatan,” jelas Suprapto.

Untuk data pembatalan dan perubahan jadwal tiket pada masa Natal dan Tahun Baru 2021 belum dapat terlihat pergerakannya, karena kami masih memberikan kelonggaran hingga 3 bulan kedepan bagi pelanggan untuk membatalkan atau merubah jadwalnya.

Jika dalam jangka waktu paling lambat tiga bulan dari tanggal yang tertera pada tiket, calon penumpang tidak memilih alternatif yang diberikan, maka tiket tersebut dinyatakan tidak berlaku dan tidak dapat ditukarkan kembali baik cash maupun tiket yang baru.[riq]

LINTAS PELAYANAN

Pejabat yang Baru Dilantik Agar Tak Memperkaya Diri Pasuruan, Bhirawa Bupati Pasuruan, HM Irsyad Yusuf melantik sepuluh pejabat pimpinan tinggi pratama lingkungan Pemkab Pasuruan di Gedung Serbaguna, Pemkab Pasuruan, Senin (4/1) sore. Di hadapan 10 pejabat yang baru dilantik, Gus Irsyad panggilan akrabnya berpesan agar tidak melakukan hal-hal yang sewenangwenang dalam jabatan yang baru diembannya. Pihaknya juga berharap agar seluruh pejabat dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab pemerintah secara maksimal.

“Para pejabat yang baru dilantik harus mengedepankan loyalitas, dedikasi dan kinerja yang tinggi. Dan saya menginginkan agar para pejabat tidak menggunakan jabatan ini untuk kepentingan sendirinya atau memperkaya diri,” ujar Gus Irsyad.

Gus Irsyad menambahkan pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama sudah sesuai dengan tahapan dan proses pengadaan hingga pengisian jabatan yang diatur Undang-undang. Terutama berdasarkan rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

“Tahapan proses pengadaan dan pengisian jabatan yang kosong pada level pratama dilakukan dengan tahapan dan sesuai ketentuan maupun peraturan perundangan yang berlaku. Atas rekomendasi KASN yang mempunyai kewenangan untuk mengevaluasi prosesnya benar atau tidak,” jelas Gus Irsyad.[hil]

Wali Kota Malang Sutiaji saat mencoba e-parking di Stadion Gajayana Malang Senin (4/1) kemarin.

e-Parking Dilaunching

Pemkot Angkat Tukang Parkir Jadi Tenaga Kontrak Hilmi Husain/Bhirawa

Bupati Pasuruan, HM Irsyad Yusuf saat melantik sepuluh pejabat pimpinan tinggi pratama lingkungan Pemkab Pasuruan di Gedung Serbaguna, Pemkab Pasuruan, Senin (4/1) sore.

Malang, Bhirawa e-Parking, menjadi salah satu upaya untuk menekan kebocoron di parkir di Kota Malang. Karena itu tata kelola parkir dengan sistem elektronik akan meningkatkan pendapat di sektor parkir. Namun demikian para juru parkir (jukir), akan tetap

difungsikan dengan cara direkrut menjadi tenaga kontrak. Dalam penerapan e-parking ini, namun sebelumnya seluruh jukir akan diberikan pelatihan khusus. Serta, diberi gaji setara Upah Minimum Kota (UMK), yakni sekitar Rp 2,9 Juta.

Dr. Handi Priyanto Kepala Dinas

Perhubungan (Dishub) Kota Malang, di sela-sela launching e-Parking Stadion Gajayana Senin (4/1) kemarin mengutarakan, meski diterapkan sistem parkir elektronik, pihaknya akan tetap memfungsikan tukang parkir.

“Jadi, jukir yang ada selama ini

Terhindar Covid-19 Tanggung Jawab Semua Lapisan Masyarakat Bojonegoro, Bhirawa Kapolres Bojonegoro, AKBP EG Pandia, menghadiri acara yang diselenggarakan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bojonegoro dalam rangka Tasyakuran Tahun Baru 2021 dan Komitmen Protokol Kesehatan Menuju Bojonegoro Sehat yang bertempat di kantor FKUB Kabupaten Bojonegoro jalan Trunojoyo, kemarin (4/1).

Dalam acara tersebut juga dihadiri Kajari Bojonegoro, Sutikno, ketua FKUB Kabupaten Bojonegoro, KH. Alamul Huda, para pejabat utama Polres Bojonegoro, Kemenag Kabupaten Bojonegoro Drs. Suhaji, perwakilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bangkespol) Kabupaten Bojonegoro, Ketua Badan Musyawarah Antar Gereja (BAMAG) Bojonegoro, para pendeta, Ketua Paguyuban Hindu Bojone-

goro dan para tamu undangan lainnya.

Dalam sambutan Ketua FKUB Kabupaten Bojonegoro, KH. Alamul Huda menjelaskan bahwa selama berdirinya FKUB di Kabupaten Bojonegoro sudah berjalan cukup lama dan saling bersinergi, guyub rukun dengan lintas agama lainnya, adanya perbedaan sehingga menjadikan kerukunan antar umat Bergama.

Selain itu juga, ditengah pandemi Covid 19 masyarakat sudah merasa sangat resah, karena peningkatan adanya masyarakat dan pasien yang terpapar Covid-19, sehingga FKUB yang terdiri dari Kiyai, Pendeta, Pastur dan lainnya berkomitmen bersama harus menjadi tauladan contoh masyarakat untuk mentaati Protokol kesehatan.

“Di tengah pandemi ini, upaya Polres Bojonegoro dan jajaran-

nya serta Tim Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 memang luar biasa untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Kita beri tepuk tangan buat pak Kapolres dan jajarannya,” kata Gus Huda panggilan akrabnya.

Sementara itu, KH. Alamul Huda atau Gus Huda memimpin yel-yel dan ditirukan seluruh tamu undangan yang hadir yaitu “Bojonegoro Astuti Jos, Rukun Agawe Santoso, Congkrah Agawe Bubrah, Bojonegoro Sehat”, dengan harapan masyarakat akan tetap sehat dengan mematuhi Protokol kesehatan.

Selanjutnya dalam sekapur sirihnya, Kapolres Bojonegoro, AKBP EG Pandia, mengapresiasi dengan adanya kerukunan dan kebersamaan para tokoh dan pelaku agama yang ada di Bojonegoro, sehingga patut

menjadi contoh yang baik bagi masyarakat lainnya.

“Saling bantu membantu, menjaga toleransi, kebersamaan antar perbedaan agama sehingga tampaklah Indonesia di Bojonegoro yang luar biasa.

Jangan dijadikan perbedaan menjadi perpecahan atau permasalahan yang besar,” kata Kapolres Bojonegoro.

Kapolres juga mengingatkan jangan sampai kerukunan, kebersamaan ini diciderai dan terus jaga perbedaan untuk sebuah persatuan, sehingga dengan persatuan akan mampu mengantar suasana Kamtibmas dengan kondusif. “Saya juga mengingatkan adanya Covid-19, kami menghimbau agar masyarakat saat kegiatan maupun saat ibadah agar mematuhi protokol kesehatan agar tetap sehat, aman dan lancar,” terang AKBP EG Pandia.

Kapolres Bojonegoro, AKBP EG Pandia, menghadiri acara yang diselenggarakan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bojonegoro dalam rangka Tasyakuran Tahun Baru 2021 dan Komitmen Protokol Kesehatan Menuju Bojonegoro Sehat yang bertempat di kantor FKUB Kabupaten Bojonegoro jalan Trunojoyo, kemarin (4/1).

Kapolres juga mengingatkan bahwa menjaga dan mengingatkan masyarakat agar terhindar Covid-19 adalah tanggung jawab

semua masyarakat dan bukan tanggung jawab pemerintah saja. Semua demi kebaikkan bersama.[bas]

akan kami rekrut menjadi tenaga kontrak Dishub Kota Malang. Jika, biasanya, mereka pendapatannya sekitar Rp 20 ribu sampai Rp 50 ribu per hari, diganti per bulan, jadi Rp 2,9 Juta,” tuturnya.

Handi menjelaskan, dalam penerapan e-parking tersebut, jukir juga akan diberikan pelatihan atau pembekalan khusus secara bertahap.

“Kami akan kumpulkan. Setiap hari, maksimal 50 orang. Nanti akan kami sosialisasikan tugas-tugas mereka,” papar dia.

Sementara itu, Wali Kota Malang, Sutiaji meminta, terkait proses rekrutmen jukir yang dilakukan oleh Dishub, pihaknya memberi catatan khusus. “Jukir yang direkrut usianya harus sesuai aturan. Jika ada jukir yang sudah tua, dan usianya melampaui, kami akan meminta anggota keluarganya yang sesuai dengan aturan umur yang direkrut,” ujar Sutiaji.

Dia menambahkan, upaya rekrutmen tersebut untuk mengupayakan keamanan dan kepercayaan masyarakat, kepada Pemkot Malang, bahwa upaya penataan parkir tidak akan menyianyiakan petugas parkir. “Hal ini sematamata dilakukan untuk memberikan pelayanan dan fasilitas terbaik bagi masyarakat. Sehingga, bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,” tandas dia.[mut]

PELAKSANA PUBLIK

Mantan Kadinkes Berbagi Tips Atasi Penyebaran Covid-19 Ada yang berbeda pagi kemarin di halaman Mapolres Tuban dalam apel pagi, di atas mimbar biasanya hanya ada pimpinan upacara, tapi kali ini ada Direktur RSUD dr. R. Koesma Tuban, dr. H. Saiful Hadi diundang oleh Kapolres Tuban, AKBP Ruruh Wicaksono, Senin (4/1) di Mapolres Tuban.

Direktur RSUD dr. R. Koesma Tuban yang sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) ini diundang oleh Kapolres Tuban untuk berbagai pengalaman menangani pasien Covid-19 kepada seluruh anggota Polres, serta alternatif pengobatannya.

“Pintu masuk Covid-19 itu melalui hidung dan mulut, dan penularannya yang pertama melalui droplet,” kata dr. Saiful Hadi (4/1).

Dokter Saiful Hadi yang juga Ketua Persatuan Dokter Nahdlatul Ulama (PDNU) Cabang Tuban ini mejelaskan, jika berhadapan langsung atau bicara dengan orang yang tidak pakai masker, dengan jarak 1,5 meter langsung terpapar. Kalau yang bersangkutan batuk bisa sampai 3 meter dan kalau bersin bisa sampai 5-6 meter. Selain droplet, penularannya virus ini juga bisa melalui Aerosol dan jangkauannya bisa sampai

10 meter. Khususnya tempat-tempat yang tertutup dan ber-AC di samping droplet juga melalui aerosol.

Untuk pencegahannya tidak cukup dengan memakai masker, karena masker kemungkinan masih bisa tembus. Tak kalah penting juga harus menjaga Imunitas. Virus ini walaupun cepat menular akan tetapi juga cepat mati, jangan takut tapi harus waspada.

“Selain obat-obatan khusus dan vitamin C, cara alternatif untuk mematikan saat virus sudah ada di dalam dengan minum air hangat di campur madu dikasih minyak kayu putih serta bawang putih sehari tiga kali, sebelum di minum agar uapnya dihirup

untuk mematikan virus yang ada di saluran pernapasan” terang Dirut RSUD dr.Koesma Tuban ini.

Sementara itu, Kapolres Tuban AKBP Ruruh Wicaksono menyampaikan bahwa kedatangan Direktur RSUD Koesma saat apel pagi sengaja diundang untuk menyampaikan pengalamannya saat menangani pasien Covid-19. “Sengaja saya undang Kepala RSUD untuk berbagi pengalaman tentang Covid-19 kepada rekanrekan,” kata Kapolres Ruruh.

Mantan Kapolres Madiun meminta apa yang di sampaikan oleh dr.

Saiful rekan-rekan sampaikan kepada keluarga dan orang-orang disekitar rekan-rekan untuk mencegah

Didampingi Kapolres Tuban AKBP Ruruh Wicaksono, Direktur RSUD dr. R. Koesma Tuban, dr.

H. Saiful Hadi memebrikan tips pada anggota Polres Tuban.

penularan covid-19. Diketahui, sebelumnya dokter Saiful juga telah berbagi pengalaman dan mengenali corona secara mandiri dalam sebuah

video di akun media sosial. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat menjalankan protokol kesehatan.[hud]

Bhir

PENDIDIKAN, KEBUDA

Halaman 6

Selasa Legi, 5

Tentukan Kuota SNMPTN Se Sekolah Diminta Siapkan Sisw Ada Beberapa Perubahan, LTMPT Rilis Mekanisme SNMPTN-SBMPTN 2021 Surabaya, Bhirawa Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) merilis mekanisme SNMPTN - SBMPTN tahun 2021 secara virtual melalui siaran Youtube, Senin (4/1). Berbeda dengan tahun sebelumnya, tahun ini penentuan kuota siswa eligible (yang boleh) mendaftar SNMPTN bisa diketahui sejak awal.

Maka diharapkan sekolah bisa menyiapkan berapa siswa yang eligible.

"Ini perbedaaan dasar SNMPTN di tahun ini. Kalau tahun - tahun sebelumnya, semua (data) siswa dimasukkan lebih dulu. Pada proses berikutnya kami harus cut berdasarkan akreditasinya dan sebagainya.

Tapi tanggal 28 Desember 2020

lalu kami sudah mengumumkan kuota setiap SMA dan jumlah kuota setiap juruasan di setiap sekolah.

Sehingga kami hanya mengolah data siswa yang eligible saja untuk tahun ini. Sedangkan jumlah selebihnya akan ditunggu di

pendaftaran UTBK-SBMPTN,'' ujar Ketua LTMPT, Prof Moh Nasih.

Tekait kuota SNMPTN 2021, bisa dilihat di www.ltmpt.ac.id. Kuota itu didasarkan pada data yang diambil dari Pusdatin Kemendikbud per tanggal 23 Desember 2020. Iapun merinci mengenai kuota di tiap sekolah, dapat dilihat ke laman LTMPT.ac.id, kemudian pilih SNMPTN kemudian pilih kuota sekolah, pilih provinsi dan kabupaten atau kota wilayah sekolah berada. Selanjutnya akan muncul jumlah kuota yang tersedia.

"Untuk cara sanggah dan perbaikan bisa diakses melalui vervalsp.data.kemdikbud.go.id menggunakan akun operator sekolah masing - masing hingga 15 Januari 2021 mendatang,'' katanya.

Jika pemutakhiran data sekolah sudah benar, maka sekolah akan diminta login ke laman portal.ltmpt.ac.id menggunakan akun sekolah mulai 4 Januari 2021.

Perbedaan lainnya dalam

JADWAL UTBK-SBMPTN Registrasi Akun LTMPT Pendaftaran UTBK-SBMPTN Pelaksanaan UTBK Gelombang I Pelaksanaan UTBK Gelombang II Pengumuman Hasil Seleksi SBMPTN

(7 Februari-12 Maret 2021) (15 Maret-1 April 2021) (12-18 April 2021) (30 April-2 Mei 2021) (14 Juni 2021 pukul 15.00 WIB)

pendaftaran SNMPTN - SBMPTN, dikatakan Prof Nasih yakni adanya integrasi Politeknik, D4 dengan PTN. Di mana Politeknik dan D4 di beberapa perguruan tinggi akan mengikuti SNMPTN dan SBMPTN. Siswa juga bisa memilih jurusan di institute, D4 atau Politeknik secara bersamaan.

"Bagi lulusan SMK yang memilih Politeknik dengan jurusan yang serumpun maka akan diberikan bobot lebih di indeks sekolah untuk, Sehingga peluang masuknya lebih tinggi,'' jelasnya.

Integrasi SNMPTN-SBMPTN juga berlaku bagi Perguruan Ting-

Resiko Penyebaran Covid-19 Tinggi

POJOK JATIM

Sekolah dan Kuliah di Kediri Tetap Daring

Peta penyebaran Covid 19 di Kabupaten Sampang.

KBM di Sampang Kembali Terapkan Sistem BDR Sampang, Bhirawa Rencana Pembelajaran Tatap Muka (PTM) jenjang sekolah, TK, SD, SMP, dan SMA di Kabupaten Sampang, Kembali ditunda. Alasan penundaan PTM karena masih tingginya angka penyebaran Covid 19 di Kabupaten Sampang. Berdasarkan data Gugus Tugas Covid 19 Kabupaten Sampang, per tanggal 3 Januari 2021, peta penyebaran wabah Corona Virus Desease (Covid 19) di Kabupaten Sampang yang tercomfirm mencapai 544 orang, dan dari 14 Kecamatan angka terbesar berada di Kecamatan Sampang Kota mencapai 324 orang.

Mska untuk mengantisipasi penyebaran wabah Covid 19 ini, Pemkab Sampang, melalui Dinas Pendidikan mengimbau kepada semua lembaga pendidikan untuk kegiatan KBM tetap menggunakan BDR. Mengingat kini Kabupaten Sampang kembali menyandang Zona Oranye, sebelumnya dari Zona hijau.

Menurut Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Sampang, Nor Alam, penundaan kegiatan PTM untuk lembaga pendidikan sekolah dilakukan karena masih tingginya kasus penularan Covid 19.

"Kegiatan belajar semester genap tahun ajaran 2021 di mulai pada hari ini, 4 Januari 2021,'' ungkapnya. Senin (4/1).

Kembalinya penangguhan proses belajar BDR ini untuk mengurangi penularan Covid19. Nor Alam juga mengatakan, penundaan PTM ini sudah sesuai dengan keputusan bersama dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri.

"Penundaan PTM sesuai dengan SKB 4 menteri yang kami terima pada beberapa waktu lalu,'' jelasnya.

Kendati demikian, pihaknya juga mengimbau kepada seluruh orang tua siswa untuk tetap mengawasi anak-anaknya selama proses pembelajaran (BDR). Karena peran pengawasan orang tua selama proses BDR sangat penting untuk menekan penularan Covid 19. "Kami berharap selama proses pembelajaran BDR, orang tua terus mengawasi anaknya dan tetap di rumah demi kebaikan dan kesehatan anaknya,'' pungkasnya. [lis]

Kota Kediri, Bhirawa Wali Kota Kediri, Abdullah Abu Bakar mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 423/10928/419.033/ 2020, tentang Pelaksanaan Pembelajaran dan Perkuliahan Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Wilayah Kota Kediri, tertanggal 30 Desember 2020.

SE Wali Kota intinya menyampaikan proses pembelajaran sekolah, kuliah, dan lembaga pendidikan yang setara pada TA 2020/2021 mulai 4 Januari 2020 masih tetap Daring (Dalam Jaringan). Hal ini mempertimbangkan tingkat risiko penyebaran Covid 19 di Kota Kediri yang belum berhenti.

SE Wali Kota ini menindaklanjuti SE Mendagri Nomor 420/6546/SJ dan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama (Menag), Menteri Kesehatan (Menkes), dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19, serta mencermati kondisi pandemi Covid-19 di Kota Kediri.

Dalam SKB menyebutkan tentang pemberian kewenangan penuh kepada pemerintah daerah dalam menentukan izin Pembelajaran Tatap Muka (PTM) mulai semester genap tahun ajaran dan tahun akademik 2020/2021, pada bulan Januari 2021. Hal ini berdasarkan pertimbangan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sudah terlaksana dengan baik, tetapi terlalu lama tidak melakukan PTM akan berdampak negatif bagi anak didik. Kendala tumbuh kembang anak serta tekanan psikososial, dan kekerasan terhadap anak yang tidak terdeteksi juga turut menjadi pertimbangan.

Hanya saja, Pemkot Kediri perlu mempertimbangkan faktor - faktor lain yaitu tingkat risiko penyebaran Covid 19 di wilayahnya, kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan, kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka sesuai daftar periksa. Selanjutnya, akses terhadap sumber belajar/kemudahan belajar dari rumah, dan kondisi psikososial peserta didik.

Maka dalam SE Wali Kota menyebutkan kegiatan pembelajaran dan perkuliahan di Kota Kediri pada semua jenjang pendidikan (PAUD, TK, SD, SMP, SMA/SMK, perguruan tinggi, dan yang setara dengan sebutan lain dilaksanakan) secara dalam jaringan (Daring) atau tetap melakukan Belajar Dari Rumah (BDR). Kebijakan itu dibuat karena lebih mengedepankan keselamatan dan kesehatan semua peserta didik dan penyelenggara pendidikan.

Selain itu, camat selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Diseases 2019 (Covid 19) tingkat kecamatan tidak mengeluarkan rekomendasi atau izin penyelenggaraan pembelajaran tatap muka di wilayahnya. Meskipun demikian, agar pembelajaran tetap optimal maka perlu pengawasan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kacab Dinas Pendidikan Jawa Timur di Kediri, bahwa pendidikan sesuai standar nasional pendidikan, serta melakukan pembinaan dan pengawasan kepada satuan yang menjadi kewenangannya.

Dalam SE Wali Kota juga menyebutkan, sekolah atau lembaga pendidikan dan perguruan tinggi yang akan melaksanakan kegiatan lain dalam bentuk apapun harus mengajukan izin kepada Satuan Tugas Penanganan Covid 19 Kota Kediri. [van]

Ijtihad Kontemporer Muhammadiyah Dar Al-Ahd Wa al-Syahadah, Elaborasi Syiar dan Pancasila. Gelaran ini d

PSIF UMM Bahas Ijtihad Ko Malang, Bhirawa Ijtihad Kontemporer Muhammadiyah Dar Al-Ahd Wa alSyahadah, Elaborasi Syiar dan Pancasila. Gelaran ini diadakan Pusat Studi Islam dan Filsafat (PSIF) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) pada Rabu (30/12), melalui kanal Youtube PSIF Official.

Bedah buku ini menghadirkan dua pembicara utama. Pertama, Hasnan Bachtiar, MIMWAdv selaku penulis buku.

Selain itu turut hadir pula Gonda Yumitro MA yang akan membedah buku lebih detail serta Dr Faridi MSi, selaku kepala PSIF UMM. Dalam sambutannya, Faridi mengungkapkan, Muhammadiyah harus berperan aktif dalam pergeseran struktural masyarakat. Khususnya dalam tingkat global. ''Tugas Muhammadiyah ke depan memberi penyadaran kepada

masyarakat. Utamanya mengenai pergeseran nilai - nilai kultural di masyarakat global dan hal - hal yang mengangkat nilai - nilai kemanusiaan,'' Ujar Faridi lebih lanjut.

Sementara itu, dalam pemaparannya Hasnan banyak menjelaskan latar belakang men-

gapa ia begitu gagasan Ijtihad jelaskan, konse diaplikasikan cara. Pertama, i yaitu kaitan an dengan yang la alah interkonte berarti memper

Wali Kota Kediri, Abdullah Abu Bakar.

GALERI SEKOLAH

Menunggu Pelantikan Bupati, Enam Kasek SDN Dijabat Plt Hingga kini di Korwil (Koordinator Wilayah) Pendidikan Kecamatan Kota Situbondo terdapat enam jabatan Kepala Sekolah (Kasek) SD masih kosong dan dijabat seorang pelaksana tugas (Plt).

Oleh: Sawawi, Kabupaten Situbondo

Korwil Pendidikan Kecamatan Kota Situbondo, Hj Ririn

Kepala Bidang Pengembangan Mutasi (Bangsi), Moh Hasan

Keenam SD Negeri ini, SDN 1 Dawuhan, SDN 5 Patokan, SDN 1 Kalibagor, SDN 3 Talkandang dan SDN 6 Dawuhan.

Kapan bisa terisi ? Kabarnya masih menunggu pelantikan Bupati - Wakil Bupati Situbondo terpilih, Karna Suswandi - Khoirani.

Menurut Korwil Pendidikan Kecamatan Kota Situbondo, Hj Ririn, kosongnya enam jabatan Kasek di wilayahnya sudah cukup lama belum terisi. Karena masih menunggu proses pelantikan Bupati Situbondo ter-

pilih. Dan belum diketahui kapan persisnya pengisian kekosongan jabatan enam Kasek SD itu. ''Ya kami masih menunggu kebijakan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo. Untuk sementara ini masih dijabat Plt,'' ujar Hj Ririn.

Selain itu, hingga kini masih banyak jabatan Kepala Seksi (Kasi) dan Kepala Bidang (Kabid) di sejumlah OPD Pemkab Situbondo mengalami kekosongan. Selain karena dipicu oleh banyaknya pejabat yang

purna tugas, sebagian ada pejabat yang memilih untuk menduduki jabatan fungsional.

Misalnya saja Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Masyarakat (Dikmas) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Kabupaten Situbondo, H Abdurahman yang memilih menjadi Pamong Belajar mulai tahun 2021.

Kepala Badan Kepegawaian Pembinaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Situbondo, Fathor Rakhman melalui Kepala Bidang Pengembangan Mutasi (Bangsi), Moh Hasan mengakui, kini banyak jabatan Kasi dan Kabid di sejumlah OPD mengalami kekosongan. Hal ini dipicu untuk mengisi jabatan itu Pemkab Situbondo harus mendapatkan rekomendasi

(izin) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Ya sesuai aturan yang ada untuk melakukan mutasi dan pelantikan harus mendapatkan rekomendasi dari Kemendagri,'' jelas Hasan.

Kebijakan ini berlaku, karena untuk melaksanakan pelantikan atau mutasi bagi daerah yang sedang menyelenggarakan Pilkada harus mendapatkan izin dari Mendagri. Sedangkan bagi pimpinan daerah yang sudah masa jabatannya habis, maka jabat itu akan diisi oleh PLt yang dipilih gubernur di daerah itu. ''Memang benar bagi daerah yang melaksanakan Pilkada, untuk bisa menggelar pelantikan atau mutasi lebih dahulu mengajukan izin kepada Mendagri,'' kupas Hasan. [*]

rawa

AYAAN

5 Januari 2021

& OLAHRAGA

Halaman 7

ejak Awal, wa Eligible gi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dibawah Kemenag. Prof Nasih menjelaskan, jika PTKIN sepenuhnya mengikuti mekanisme SNMPTN, maka di SBMPTN dan jalur Mandiri harus mengikutsertakan jurusan yang ada. "Misalnya di jurusan Ekonomi Islam, SNMPTN 10% dan SBMPTN 20% dan mandiri dilakukan sendiri kita (LTMPT) tidak mau. Jadi integrasinya harus konsisten,'' jabarnya.

Sementara itu, lanjut Prof Nasih, nilai rata - rata TPS tahun 2020 juga akan masuk point penting indeks sekolah untuk menentukan peluang siswa masuk di perguruan

tinggi yang dituju. Pasalnya, di tahun sebelumnya jalur SNMPTN banyak menggunakan prestasi dari siswa. Jika begitu, maka peluang akan lebih banyak bagi sekolah yang mempunyai siswa yang ada di perguruan tinggi tersebut.

"Maka kita inisiasi salah satu point penting indeks sekolah di nilai ratarata TPS kemarin. Meskipun ada SMA belum masuk Unair misalnya, atau PTN lain tapi nilai TPS nya berada di 10 terbaik di tahun sebelumnya maka punya peluang yang sama.

Tentu mempertimbangkan faktor lain, seperti afirmasi atau kondisi wilayah siswa,'' jelasnya. [ina]

wiwit agus pribadi/bhirawa

Tawin, kasek MTsN kota Probolinggo bersama para siswa berprestasinya.

Di Tengah Pandemi, MTsN Kota Probolinggo Bergelimang Prestasi Probolinggo, Bhirawa Beragam prestasi diraih MTs Negeri Kota Probolinggo sepanjang 2020. Prestasi yang diukir para siswa ini membuktikan, kualitas pendidikan di Madrasah Tsanawiyah tak kalah dengan sekolah lain. Hal ini diungkapkan Drs Tawin MPdI, Kasek MTsN Kota Probolinggo. Menurut Drs Tawin, Prestasi ini tak hanya diraih di tingkat kota. Ada prestasi yang diraih di tingkat provinsi, bahkan di tingkat nasional. Bahkan, didominasi prestasi dari Kompetisi Sains Nasional (KSN) maupun Kompetisi Sains Madrasah Online (KSMO).

Maklum, mata pelajaran sains khususnya dari kelas olimpiade menjadi salah satu program kelas unggulan yang dimiliki MTs Negeri Kota Probolinggo. Selain kelas olimpiade, program kelas unggulan lainnya yang digagas madrasah ini adalah kelas Tahfidz, kelas IT, dan kelas reguler.

Penyerahan tropi juara I KSN IPS tingkat Kota Probolinggo diserahkan di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo. Selain prestasi akademik, keberhasilan siswa MTsN juga terlihat dari prestasi nonakademik melalui beragam kegiatan ekstrakulikuler. Tahun 2020 lalu, meraih juara I dalam ajang Kompetisi Robotik Tingkat

Nasional. Tahun ini, keberhasilan di tingkat nasional diukir dalam Kompetisi Pencak Silat putra maupun putri di VII kelas yang berbeda. Yakni, kelas D, E, F, I, J, K, dan kelas N. "MTs Negeri Kota Probolinggo, berupaya mewujudkan madrasah yang cerdas, inovatif, bertakwa, dan berakhlaqul karimah, sekaligus berwawasan lingkungan. Madrazah ini akan menjadi besar jika mendapat dukungan penuh dari para orang tua. Sebab, di tingkat tsanawiyah itu berbeda dengan tingkat aliyah,'' tuturnya.

Di dampingi Waka Kesiswaan, Abdul Manaf, Drs Tawin menyebutkan, para siswa di tingkat tsanawiyah belum bisa mandiri. ''Misalnya, pembinaan karakter di madrasah di mulai saat anak masuk wilayah madrasah membudayakan salam, salat dhuha berjamaah, membaca Alquran bersama, dan berdoa bersama. Meski dengan berbagai macam karakter anak, komitmen kami bagaimana agar anakanak MTs ini memiliki karakter yang bagus,'' lanjutnya.

Gelaran KSMO 2020 membawa nama harum nama MTs Negeri Kota Probolinggo. Salah satu siswa terbaiknya meraih juara I tingkat Jawa Timur. Namun, setelah anak - anak di rumah, juga diharapkan melakukan

kebiasaan seperti dilakukan di madrasah. Maka perhatian orang tua sangat dibutuhkan. Begitu juga dengan beragam prestasi yang berhasil diraih.

Baik pembinaan karakter, peningkatan potensi pengetahuan, membutuhkan kolaborasi yang baik antara sekolah, guru, siswa, dan orang tua.

Ketika ditanya rencana pemerintah membuka Pembelajaran Tatap Muka (PTM) saat kondisi sudah memungkinkan pada 2021, Tawin menyatakan kesiapan madrasahnya.

Yakni, untuk mengikuti kebijakan pemerintah menyelenggarakan pembelajaran dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat sebagai bagian dari era normal baru.

Kurikulum yang diberlakukan juga sudah disiapkan sesuai Keputusan Dirjen Pendis Nomor 2791/2020 tentang Kurikulum Darurat Masa Covid 19 per 18 Mei 2020. Kepala madrasah yang bercita-cita menjadikan MTs Negeri Kota Probolinggo, sebagai satu-satunya madrasah berbasis IT ini terus berupaya menjadikan tantangan sebagai peluang dalam mewujudkan visi misi madrasah.

Sejak 18 Maret lalu, pemerintah memutuskan seluruh aktivitas PTM ditiadakan dan diganti Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) akibat pandemi

Covid-19. Kebijakan ini langsung direspons MTsN 1 Probolinggo dengan beradaptasi menggunakan e-learning untuk menunjang pembelajaran secara Daring.

"Memang tidak mudah dilakukan, namun semangat siswa-siswi MTsN 1 Probolinggo ini patut menjadi teladan.

Betapa tidak, pandemi ternyata tak menyurutkan semangat mereka untuk tetap berprestasi. Di tahun 2020 ini, MTs Negeri 1 Probolinggo berhasil mempertahankan gelar Juara 1 dalam Lomba Detekftif Kecil Sungai Memantau Bersama (Diksun Mama) yang digelar Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Probolinggo, Juni lalu. Vlog yang disajikan siswa MTsN 1 Probolinggo dengan meneliti pencemaran kali Banger Kota Probolinggo, ternyata menjadi poin tersendiri bagi panitia.

Selain berhasil menjadi terbaik dalam lomba Diksun Mama, prestasi gemilang juga didulang dari lomba akademik. Dalam Lomba Kompetisi Nasional (KSN) tingkat kota yang digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo Agustus lalu misalnya. Dari tiga bidang studi yang dilombakan yakni IPA, IPS dan Matematika, gelar juara 1 untuk IPA dan IPS berhasil diborong oleh siswa-siswi MTs Negeri 1 Probolinggo. [wap]

Kemenag Sumenep Larang Sekolah Terapkan PTM Sumenep, Bhirawa Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Sumenep melarang sekolah menerapkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) mulai Senin (4/1) dan diganti dengan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Kebija-

kan ini diambil lantaran kasus Virus Corona atau Covid 19 di Kota Keris ini semakin meningkat.

Kepala Pelaksana Tugas (Plt) Kasi Pendidikan Madrasah, Kemenag Sumenep, H Zainorrosi mengatakan, berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan pi-

m taufik/bhirawa

diadakan Pusat Studi Islam dan Filsafat (PSIF) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) pada Rabu (30/12).

ontemporer Muhammadiyah

tertarik dengan d. Ia juga menep Ijtihad dapat n melalui dua intertekstualitas ntara teks satu ain. Kedua adekstualitas yang rtimbangkan se-

jarah terbentuknya teks dan sejarah masa kini.

"Pancasila berisi terkait musyawarah dan demokrasi kerakyatan. Sementara jelas kita ketahui dalam Agama Islam juga banyak membahas tentang konsep musyawarah.

Jadi Islam mengandung kon-

sep - konsep ideal sebagaimana yang dikandung dalam Pancasila. Bisa dikatakan keduanya saling berhubungan satu sama lain,'' terang dosen Fakultas Agama Islam (FAI) UMM tersebut.

Di lain sisi, Gonda sangat mengapresiasi hadirnya buku tersebut. Ia menjelaskan bahwa kebanyakan orang hanya membicarakan Islam, negara, atau Pancasila saja tanpa mengaitkan satu sama lain. Lain halnya dengan buku karangan Hasnan Bachtar ini yang membawa pembaharuan besar bagi bangsa dan negara melalui konsep Islam serta Pancasila.

"Melalui konsep Ijtihad, saya melihat bahwa buku ini menawarkan banyak solusi terhadap pelbagai permasalahan yang sekarang sedang terjadi di Indonesia. Terutama masalah radikalisme,'' ujar Gonda di akhir sesi. [mut]

Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Sumenep

hak terkait, pendidikan di bawah naungan Kemenag terhitung sejak hari ini (kemarin, red) dilaksanakan dengan pembelajaran jarak jauh (PJJ).

"Ini diambil untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan kasus Covid 19, sebab hingga kini, kasus Covid 19 di Sumenep terus menanjak,'' kata H Zainorrosi, Senin (4/1).

Keputusan itu melalui surat edaran Nomor B-4692/kk.13.23/2/ PP.00/12/2020 tentang Pemberitahuan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Berdasarkan data dari Satgas Covid 19 di Kabupaten Sumenep hingga kini dari 1.256 kasus Covid-19, sebanyak 927 sembuh, 76 meninggal, dan 329 pasien masih dalam perawatan. "Kami tidak ingin proses KBM berjalan normal, tapi masyarakat menjadi korban ganasnya Virus Corona. Makanya, lebih baik kami laksanakan proses KBM jarak jauh aja,'' ucapnya.

Menurutnya, jumlah lembaga pendidikan di bawah naungan Kemenag Sumenep berjumlah 1.457 lembaga. Penerapan PJJ akan dilakukan mulai Senin hingga 21 hari ke depan, sambil menunggu ketentuan lebih lanjut. ''Kalau misalnya nanti kasus Covid 19 masih tinggi, bisa jadi ditambah. Kita lihat situasi dan kondisinya,'' terangnya.

Zainorrosi menyarankan, para guru dan tenaga kependidikan baik PNS maupun Non PNS, Pengawas Madrasah untuk melaksanakan Work From Home (WFH) sampai dengan adanya pemberitahuan lebih lanjut. Soal kendala jaringan, Zainor menjelaskan bahwa guru sudah lebih paham karena di Kemenag sudah ada sistem e-learning. ''Artinya guru bisa membedakan mana murid yang terkendala dengan sinyal. Bisa saja tugasnya melalui Whatsaap,'' tukasnya. [sul]

Sekolah Sudah Mengajukan Permohonan PTM Sidoarjo, Bhirawa Bulan Januari 2021 dimulai pembelajaran semester genap, dan telah dicanangkan sekolah - sekolah di Sidoarjo untuk Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dengan protokol kesehatan ketat di tengah pandemi Covid 19 saat ini. Namun karena situasi yang belum membaik, membuat Dinas Pendidikan dan Kabudayaan (Dikbud) Sidoarjo akhirnya menunda rencana PTM. Menurut Kepala Bidang Pendidikan SMP Dikbud Sidoarjo, Rudi Pujiantoro, sudah banyak sekolah yang mengajukan permohonan menyelenggarakan PTM pada Dikbud. Tapi tidak disetujui dengan alasan Pandemi Covid 19 masih sangat mengkawatirkan.

"Untuk menyelenggarakan PTM, sekolah harus mengajukan izin ke Dikbud dan pada tahap akhir, Satu-

an Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 akan mengeluarkan kebijakan boleh atau tidak. Sebelum sampai ke Satgas, sudah kami larang untuk menggelar. Ditunda dulu rencana PTM nya karena pandemi Covid 19 masih sangat mengkawatirkan,'' tegas Rudi, Senin (4/1) kemarin.

Sehingga pembelajaran dari rumah dengan metode Daring masih terus berlanjut hingga pandemi Covid 19 betul - betul hilang. Agar para guru dan para siswa terhindar dari penularan Virus Corona. ''Apa yang sudah dilakukan di semester ganjil, dilanjutkan di semester genap. Jadi PTM ditunda dulu hingga ada pengumuman lebih lanjut,'' ungkapnya.

Rudi juga menghimbau pada sekolah agar memfasilitasi bantuan pembelian paket data internet bagi siswa dengan memanfaatkan dana

BOS. Sehingga para siswa bisa belajar dengan sistem Daring tanpa ada kendala dengan kuota internet. Sementara itu, meskipun belum dipastikan

kapan PTM bisa terealisasi di Sidoarjo pihak Dikbud tetap meminta sekolah agar menambah fasilitas Protokol Kesehatan (Prokes). [ach]

Kabid Pendidikan SMP Dikbud Sidoarjo, Rudi Pujiantoro

Wall Climbing Dorong Prestasi Atlet Panjat Tebing di Kota Batu Kota Batu, Bhirawa Para atlet panjat tebing Kota Batu dituntut memiliki prestasi lebih baik di tahun 2021 ini. Hal ini setelah Cabang Olah Raga (Cabor) ini dibuatkan pra sarana latihan berupa Wall Climbing di area GOR Gajah Mada Kota Batu. Dengan pra sarana ini para atlet tak perlu lagi ke Kota Malang untuk melakukan latihan.

Pra sarana wall climbing ini dibangun KONI Kota Batu di akhir tahun 2020 kemarin. Wall climbing setinggi 15 meter dengan lebar 3 meter ini sudah selesai pembangunannya menjelang pergantian tahun. Dan memasuki tahun baru 2021, para atlet sudah bisa memanfaatkannya sebaai tempat latihan.

"Alhamdulillah kita berhasil menyelesaikan pembangunan wall climbing sesuai dengan rencana tahun 2020, semoga para atlet panjat tebing semakin rajin berlatih,'' ujar Wakil Ketua KONI Kota Batu, Sentot Ary Wahyudi, Senin (4/1).

Permintaan untuk lebih rajin berlatih bagi para atlet panjat tebing Kota Batu bukanlah sebuah tuntutan yang berlebihan. Karena selama ini ketika mereka menjalani lati-

han harus pergi ke kota tetangga, Malang. Otomatis mereka memiliki lebih banyak waktu dan tenaga untuk berlatih.

Satu lagi yang menjadi penye-

mangat para atlet panjat tebing Kota Batu. Yaitu, wall climbing baru yang mereka miliki ini didesain istimewa. Pra sarana latihan ini memiliki kontur dan point

model terbaru. Hal ini bisa menjadi tantangan tersendiri bagi para atlet panjat tebing Kota Batu untuk mengasah skill dan kemampuan mereka.

anas bahtiar/bhirawa

Dengan pra sarana wall climbing baru yang dibangun di area GOR Gajah Mada diharapkan bisa memacu pencapaian prestasi atlet panjat tebing Kota Batu.

Sementara, Ketua Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Kota Batu, Apendigo Fiago mengucapkan terima kasih kepada KONI Kota Batu yang telah membangunkan wall climbing. Ia bersama rekan - rekannya bertekad untuk menghadiahkan prestasi di kejuaraan tingkat provinsi, termasuk memberi hadiah juara Porprov.

"Kita sangat berterima kasih kepada Ketua KONI Kota Batu, Drs Mahfud atas fasilitas yang diberikan. Hal ini membuat atlet lebih giat lagi untuk berlatih. Untuk itu sebagai imbal baliknya kita akan memberi hadiah prestasi berupa juara di kejuaraan,'' ujar Apendiago.

Saat ini, lanjutnya, FPTI Kota Batu tengah fokus pada latihan fisik. Bila selama ini latihan fisik harus ke Kota Malang yang dilakukan seminggu dua kali, kini latihan bisa dilakukan sewaktu waktu di Kota Batu. [nas]

JATIM MEMBANGUN Lantik 314 Pejabat, Berharap Miliki Inovasi dan Tingkatkan Pelayanan Selasa Legi, 5 Januari 2021

Halaman 8

Kota Madiun, Bhirawa Pemkot Madiun membuka awal tahun 2021 dengan menggelar pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, dan fungsional di lingkungan Pemerintahan Kota Madiun.

Total sebanyak 314 orang yang mengikuti pelantikan.

Dengan rincian, pejabat pimpinan tinggi 13 orang, pejabat administrator 72 orang, pejabat pengawas 205, pejabat fungsional 18 orang, dan pejabat kepala puskesmas 6 orang. Sumpah jabatan dan pelantikan tersebut digelar secara daring, pada Senin (4/1).

Dalam kesempatan tersebut dapat diketahui beberapa posisi pimpinan kepala organisasi daerah yang selama ini kosong telah terisi. Di antaranya, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah saat ini dipimpin oleh Agus Mursidi yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Pemerintahan.

Sedangkan Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana dikepalai oleh dr Denik Wuryani, Kepala Dinas Pendidikan diemban oleh Lismawati, Kesbangpol dipimpin

sudarno/bhirawa

Wali Kota Madiun, Maidi usai melantik pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, dan fungsional di lingkungan Pemerintahan Kota Madiun, total sebanyak 314 orang yang mengikuti pelantikan.

Tampak dealam fotodiatas Wali Kota menandatangi berita acara pelantikan, Senin (4/1).

oleh Tjatoer Wahjoedianto, dan BPKAD dikomandoi oleh Satriyo Priyo Handoko.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota

berpesan kepada seluruh pejabat yang dilantik agar menjadi contoh bagi masyarakat, terutama terkait penerapan pola hidup baru di ten-

untuk menympurnakan kehidupan di masyarakat.

“Harus penuh Pemkot Madiun membuka awal tahun 2021 dengan

Ratusan Kepala Keluarga Terdampak Banjir Kesamben Jombang

KELANA JATIM

Diguyur Hujan Deras, Dua Jembatan di Wilayah Kabupaten Malang Ambrol Kab Malang, Bhirawa Hujan deras di wilayah Kabupaten Malang dalam seminggu terakhir ini, hal ini telah merusakkan dua jembatan penghubung antar desa, yakni jembatan yang berada di wilayah Desa Jabung, Kecamatan Jabung, dan Jembatan Kali Putih di Desa Sidodadi, Kecamatan Gedangan, kabupaten setempat. Sehingga dengan rusaknya jembatan tersebut, maka warga kedua tersebut terganggu aktivitasnya.

Hal ini dibenarkan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (DPUBM) Kabupaten Malang Romdhoni, Senin (4/ 1), kepada sejumlah wartawan, di Ruang Anosopati Kantor Pemkab Malang, jika ada dua jembatan ambrol di wilayah Kecamatan Jabung dan Gedangan akibat curah hujan dalam satu Minggu terakhir ini cukup tinggi. Dan tidak hanya terdapat jembatan ambrol saja, tapi hujan deras juga merusakkan beberapa jalan desa.

“Musim penghujan saat ini memang cukup ekstrim atau hujannya cukup deras,” paparnya.

Menurutnya, kerusakan dua jembatan dan jalan karena hal itu akibat faktor alam, yakni akibat guyuran hujan deras dan banjir. Sehingga untuk tahun anggaran ini, DPUBM akan banyak melakukan perbaikan, baik itu pada beberapa jembatan dan jalan. [cyn]

Jombang, Bhirawa Banjir tahunan kembali menerjang Dusun Beluk, Desa Jombok dan Dusun Kedondong, Desa Blimbing, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, Senin pagi (04/01). Ratusan Kepala Keluarga (KK) di 2 desa di Kecamatan Kesamben, Jombang ini terdampak banjir tahunan dari Kali Avoer yang melintas di wilayah tersebut.

Jalan alternatif menuju Mojokerto yang ada di daerah tersebut pun ‘lumpuh’. Ketinggian air terpantau bervariatif. Banjir terdalam terpantau sekitar di atas lutut orang dewasa.

Menurut warga setempat bernama Susmawati (50), banjir terjadi sejak Sabtu (02/01) kemarin.

“Makin hari makin tinggi mas.

Penyebabnya ya dari kali, hujan, kiriman sudah ‘tumpek blek’. Sampah juga ‘nggak’ diambil ambil hampir satu tahun. Kalau sudah ada kejadian ‘gini’, baru ada tindakan, itupun ‘nggak’ tuntas,” ujar Susmawati.

Susmawati menambahkan, perubahan ukuran gorong-gorong di Sipon juga mengakibatkan banjir di daerahnya kembali terjadi.

“Gorong-gorongnya kecil, dulu besar, sekarang dibangun gorong-gor-

Sekkota Blitar Pensiun, Pemkot Blitar Ajukan Tiga Nama Pengganti Kota Blitar, Bhirawa Sekretaris Daerah Kota (Sekkota) Blitar, Rudi Wijonarko mulai masuk pensiun, Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar ajukan tiga nama calon Pjs Sekkota.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Blitar, Suyoto mengatakan Pemkot Blitar telah mengajukan tiga nama ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur untuk sementara menggantikan Rudi Wijanarko sebagai Sekkota Blitar yang mulai saat ini sudah masuk pensiun.

“Ketiga nama tersebut telah kami ajukan ke Provinsi, karena per tanggal 1 Januari 2020 kemarin Sekkota Blitar Rudi Wijanarko pensiun,” kata Suyoto.

Lanjut Suyoto, usulan tiga nama yang telah diajukan ke Gubernur ini pihaknya tidak berani menyebutkan untuk sementara ini, dan di sisi lain dikatakannya Pemkot Blitar juga sedang menunggu pelaksanaan seleksi terbuka untuk pengganti secara definitif Sekkota Blitar kedepan.

“Informasinya yang kami dari pemprov Jatim, pada pekan awal Januari ini untuk siapa Pjs Sekda akan segera diumumkan,” jelasnya.

Selain itu dikatakan Suyoto, untuk Pjs Sekda nantinya akan bertugas selama tiga bulan, na-

gah berdampingan dengan pandemi Covid-19. Lebih dari itu, wali kota juga menginginkan agar para pejabat harus penuh inovasi baru

menggelar pelantikan pejabat pimpinan inovasi, jangan hanya neriman ing pandum. Pejabat sekarang harus punya inovasi baru yang bisa menyempurnakan kehidupan masyarkat. Agar makin sempurna pejabat harus melayani bukan dilayani.

Amanah yang diberikan akan jadi prioritas,” tegasnya.

Tak hanya itu, Wali Kota Maidi juga mengucapkan terima kasih atas kinerja yang selama ini ditunjukkan oleh para ASN yang dipimpinnya.

Menurutnya, selama ini connecting yang terjalin dalam menyelesaikan program kerja sudah berjalan dengan baik. Hal itu dibuktikan dengan apresiasi yang diberikan kepada Kota Madiun yang didapat baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Connecting antar opd bagus, indikatornya semua program kerja dan kegiatan berjalan bagus semua on schedule, tepat waktu. Hasil yang kita lakukan cepat, tepat, dan bermanfaat bagi masyarakat. Tandanya banyak penghargaan yang kita terima dalam satu tahun ada 35 penghargaan, menandakan Kota Madiun bisa menjalankan aturan yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun Jatim,”tegas Wali Kota. [dar]

Suyoto

ongnya jadi kecil,” ujarnya.

Masih kata Susmawati, ada sekitar 200 rumah warga setempat terdampak banjir kali ini. Susmawati mengaku akan mengungsi karena banjir ini. Dia berharap kepada pemerintah agar menindaklanjuti kejadian banjir ini agar ke ke depan tidak terjadi lagi banjir tahunan dari Kali Avoer.

“Agar tuntas, ‘nggak’ setengah-setengah pekerjaannya. Biar tidak banjir lagi,” harapnya.

Disinggung lebih lanjut, saat ini kebutuhan mendasar apa yang dibutuhkan warga terdampak banjir seperti dirinya, dia menjawab, bantuan Sembako merupakan kebutuhan yang dibutuhkan karena warga tidak bisa berbelanja akibat jalan tergenang air, dan sebagian air juga sudah masuk ke rumah-rumah warga.

“Kalau (bantuan) air bersih sudah ada, tadi malam dikirim. Terus perahu karetnya belum ada, tadi saya pinjam kasur tetangga untuk mengevakuasi bapak dan ibu saya,” ungkap Susmawati.

Sementara itu, Kepala Dusun (Kasun) Beluk, Jombok, Kesamben, Jombang, Sis Setyo Budiyanto mengatakan, banjir terjadi akibat filter sam-

arif yulianto/ bhirawa

Banjir yang terjadi di Dusun Beluk, Desa Jombok, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, Senin pagi (04/01).

Volume Sampah Selama 2020 Capai 42 Ton per Hari Bondowoso, Bhirawa Seiring peningkatan jumlah penduduk, volume sampah di Kabupaten Bondowoso, selama tahun 2020 mencapai 42 ton per hari.

Sementara itu, jumlah armada pengangkut sampah milik pemerintah Kabupaten Bondowoso sangat minim dan telah berusia tua. Akibatnya, keberadaan sampah-sampah tidak tertangani dengan baik dan menyebabkan kelebihan kapasitas (overload) di Tem-

pat Pembuangan Akhir (TPA).

Kondisi tersebut diakui oleh Kasi Pengelolaan Sampah Dan Limbah, Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Bondowoso (DLHP), Abdul Asis.

Untuk itu, pihaknya telah mengusulkan semua kekurangan tersebut kepada pemerintah.

“Usianya sudah tua jadi perbaikannya lumayan tinggi. Terus untuk alat beratnya kita sudah tahun 2006 untuk di TPA nya,” katanya saat dikonfirma-

Hartono/Bhirawa

mun bila selama itu masih belum ada yang menjabat sebagai Sekda definitif, maka Pemprov Jatim yang akan kembali menentukan.

“Sehingga kami sampai saat ini juga masih menunggu keputusan dari Pemprov Jatim sambil mempersiapkannya,” ujarnya.[htn]

timeter) lah,” kata Muslik.

Dia berharap agar segera ada bantuan air bersih kepada warganya yang terdampak banjir. Ia juga berharap agar air segera surut sehingga tidak berdampak terjadinya penyakit.

“Belum ada bantuan sama sekali selama 3 hari ini,” ucap dia.

Sementara itu, lewat pesan What’s App (WA) Telepon Seluler (Ponsel) nya, Kasi Kesiapsiagaan Badan Pengendalian Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jombang, Gunadi menjelaskan, terkait banjir ini, pihaknya sudah mengirimkan bantuan 2 tandon air berkapasitas 4000 liter ke lokasi beserta bantuan air bersih.[rif]

pah yang tersumbat di Sipon.

“Kemarin 2 kali sudah dibersihkan tapi secara manual. Dan itu ‘nggak’ bisa dibersihkan secara manual harusnya,” katanya.

Dikatakan Kasun Beluk, ada sekitar 200 Kepala Keluarga (KK) terdampak banjir tahunan yang terjadi kali ini, dan ada sekitar 80 rumah yang tergenang banjir, dalam arti, air sudah masuk ke sekitar 80 rumah warga.

Ketua RW di Dusun Kedondong, Desa Blimbing, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, Muslik mengatakan, ada sekitar 50 rumah terendam banjir di dusunnya.

“Ketinggian air 40 sampai 50 (Sen-

Suasana tumpukan sampah yang telah menggunung di TPA setempat.

Ihsan Kholil/Bhirawa

si wartawan, Senin (4/1).

Tak hanya itu, akan keberadaan bank-bank sampah juga sudah tidak layak dan membutuhkan lokasi yang representatif. Akan tetapi hingga saat, belum ada lokasi yang baru dan layak untuk dibangun.

“Rencananya ke depan itu, di sana 9bank sampah,red) nanti ada proses pilah olah,” katanya.

Akan kondisi yang demikian, saat ini pihak penanganan sampah telah dibantu oleh sejumlah komunitas peduli lingkungan. Yang mana mereka membantu dalam pengolahan sampah yang telah bergerak hingga di tingkat kecamatan.

“Yang penting penanganan sampah sistem pilah olahnya harus tertangani dari sumbernya. Sehingga sampah yang masuk di TPA tinggal residu,” urainya.

Untuk tahun ini kata Abdul Asis, bahwa DLHP telah menyiapkan anggaran untuk sosialisasi intensif pembuangan sampah kepada masyarakat.

Penekanannya adalah pilah olah sampah di tingkat rumah tangga, yakni sampah organik dan anorganik.[san]

Petani di Kabupaten Malang Budidaya Padi dan Ikan Lele Gunakan Teknologi Hydroganik Di tengah masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) saat ini, tidak menyurutkan orang untuk berkreasi maupun berinovasi dalam menciptakan sesuatu. Seperti yang dilakukan Basiri, salah satu petani asal Desa Kanigoro, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, yang mana telah menciptakan teknologi Hydroganik atau sistem budidaya yang memadukan sistem hidroponik tanpa bahan kimia (organik).

Sedangkan teknologi Hydroganik yang dicipatkan itu, dia gunakan untuk membudidayakan tanaman padi dan ikan lele. Dan bahkan Basiri juga memproduksi sendiri pupuk organik, yang dalam sehari bisa menghasilkan 1 ton pupuk organik. Dan nama Hydroganik yang dia ciptakan merupakan gabungan kata Hydroponik dan Organik.

Teknologi Hydroganik yang saya ciptakan, kata Basiri, Senin (4/1), saat dikonfirmasi dikediamannya, Desa Sidodadi, Kecmatan Pagelaran, Kabupaten Malang.

“Pertama saya budidayakan pada

tanaman padi bukan di lahan persawahan, tapi tanaman padi saya tanam di pot dengan botol plastik, lalu saya letakkan di atas instalasi paralon.”Lalu airnya saya alirkan melalui paralon yang dipompa dari kolam ikan lele. Sehingga satu kolam juga bisa menghidupi padi sekaligus iken lele,” ungkapnya.

Dijelaskan, ada 15 instalasi paralon yang sekaligus dibawahnya terdapat kolam ikan lele. Sedangkan jumlah ikan lele yang berada di masing-masing kolam tersebut mencapai kurang lebih 20 ribu ekor. Dan untuk padi dalam 3-4 bulan sudah panen, kalau

ikan lele panennya dua Minggu.

“Untuk setiap panen padi telah menghasilkan padi seberat 400 kilogram, dan dijual Rp 20 ribu per kilogram. Sehingga dari penjualan hasil produksi padi dengan teknologi Hydroganik, dirinya telah mendapatkan uang mencapai Rp 8 juta.

“Dan untuk budidaya ikan lele sekali panen, dirinya mampu menjual seberat 1 ton ikan lele dalam sebulan, yang per kilogram saya jual Rp 16 ribu, dan total dari hasil penjualan ikan lele tersebut mencapai Rp 16 juta per bulan,” terang Basiri.

Menurutnya, budidaya padi dengan menggunakan teknologi Hydroganik, sangat minim resikonya, namun hal itu juga tergantung cuaca.

Sementara untuk budidaya ikan lele resikonya pada penyakit. Tapi itu bisa diatasi asal kita rajin memperhatikan ikan lele, jika mengalami sakit maka segera diobati. Sedangkan cara pengobatannya yakni ting-

gal memberi obat antibiotik selama dua hari, dan biasanya lgs sembuh.

“Jika ingin mencoba budidaya padi dan ikan lele, siapkan instalasi paralon untuk tempat padi, lalu di aliri air dari kolam lele menggunakan pompa aquarium. Dan kolamnya tidak perlu mengganti air setiap hari. Sebab, kotoran yang ada di air akan hilang dan tersaring dengan sendirinya ketika dialirkan ke padi,” jelasnya.

Basiri saat disinggung terkait prduksi pupuk organiknya, dirinya per hari mampu memproduksi pupuk organik mencapai 8 ton, dan per kilogramnya saya jual Rp 280. Jadi kalau 8 ton saya sudah mendapatkan keuntungan Rp 280 ribu per hari, kalau total selama satu bulamn dirinya mendapatkan keuntungan sebesar Rp 6 juta. Sedangkan bahan dasar pembuatan pupuk organik yakni dari kotoran ayam, dan harga kotoran ayam Rp 10 ribu per 20 kilogram.

cahyono/bhirawa

Basiri petani asal Desa Kanigoro, Kec Pagelaran, Kab Malang, ciptakan inovasi budidaya padi dan ikan lele gunakan teknologi Hydroganik.

“Kami membuat pupuk organik sejak tahun 2007 silam, awalnya hanya menggunakan untuk memupuk tanaman miliknya. Tapi lama

kelamaan banyak orang yang minat dengan pupuk organik produksi saya ini, yang akhirnya saya jual,” pungkas Basiri.[cyn]

JATIM MEMBANGUN

Selasa Legi, 5 Januari 2021

Halaman 9

Sidoarjo Siap Terima 9.300 Vaksin Sinovac Tahap Pertama Sidoarjo, Bhirawa Kementerian Kesehatan RI telah mendistribusikan Vaksin Sinovac ke beberapa provinsi di Indonesia, termasuk Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Sidoarjo sendiri juga telah mempersiapkan tempat penyimpanannya, dan untuk tahap pertama bakal diterima sebanyak 9.300 Vaksin Sinovac.

Kesiapan tempat penyimpanan tersebut, ditinjau langsung oleh Pj Bupati Sidoarjo Hudiyono di salah satu ruangan di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, pada Senin (4/1/21) kemarin.

Pj Bupati Sidoarjo Hudiyono didampingi Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo Syaf Satriyawarman mengatakan kalau Vaksin Sinovac itu datang, secara teknis untuk Kabupaten Sidoarjo sudah sangat siap. Baik dari kesiapan kelistrikannya, tempatnya dan ukurannya serta sertifikatnya sudah dipersiapkan.

“Jadi secara legalitas kesiapan kita sudah memenuhi syarat. Mudahmudahan kiriman tahap pertama sebanyak 9.300 ke Sidoarjo bisa didistribusikan dengan baik,” katanya.

Hudiyono juga menegaskan tempat-tempat penyimpanan yang ada di Puskesmas juga dipastikan aman.

Agar kondisinya lebih terjaga aman, setiap Puskesmas yang ada di Sidoarjo akan kita belikan alat penyimpanannya, yakni Box Medical System.

“Kebetulan kita sudah mendapatkan bantuan dari Provinsi Jatim sebanyak 9 Box Medical System, ting-

gal menambah sekitar 17 Box Medical System lagi,” tegasnya.

Lebih jauh Hudiyono menjelaskan kalau Vaksin Sinovac itu nantinya diperuntukan oleh para Nakes (Tenaga Kesehatan) yang ada di Sidoarjo ini, baik itu yang sudah ASN maupun yang non ASN. “Bahkan saya sendiri siap untuk divaksin yang pertama kali,” pungkas Hudiyono.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Syaf Satriyawarman mengatakan kalau Sidaorjo bakal menerima Vaksin Sinovac tahap pertama, tepatnya sebanyak 9.291 unit.

Nantinya akan digunakan untuk para Nakes yang ada di Sidoarjo, baik ASN maupun non ASN yang telah terdaftar di SDMK (Sumber Daya Manusia Kesehatan).

“Jadi mereka yang betul-betul di SDMK dengan kriteria sama, yakni tidak boleh dari 59 tahun atau kurang dari 18 tahun tanpa Komorbit/penyakit penyerta,” katanya.

“Jika ada Nakes ASN maupun non ASN terdapat Komorbid, maka akan ditunda pemberian vaksinya untuk tahap berikutnya,” tegas Syaf Satriyawarman. [ach]

KELANA JATIM

Segera Siapkan Perda Lindungi Cagar Budaya dan ODCB di Kota Batu Kota Batu,Bhirawa Tahun lalu Pemerintah Kota Batu telah melakukan ekskavasi terhadap tahap IV terhadap situs Pendem. Ekskavasi lanjutan masih dibutuhkan untuk mengetahui wujud utuh situs Pendem yang hampir dipastikan berupa candi. Untuk lebih menjamin kelestarian cagar budaya, Kota Batu membutuhkan adanya Perda tentang Perlindunan Cagar Budaya.

Kebutuhan Perda Perlindungan Cagar Budaya semakin mendesak, setelah diketahui saat ini di Kota Batu masih ada puluhan tempat yang mendapat status Obyek Diduga Cagar Budaya (ODCB). Data di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Kota Batu tercatat ada 37 ODCB yang memerlukan adanya tindak lanjut penanganan.

“Bangunan cagar budaya di Kota Batu penting untuk dirawat dan dijaga keasliannya. Dan untuk ODCB di Kota Batu, letaknya terpisah-pisah dan tidak seperti kawasan khusus heritage di Kayu Tangan, Kota Malang,” ujar Anggota Komisi C DPRD Kota Batu, Didik Mahmud, Senin (3/1).

Banyaknya ODCB yang merupakan bagian dari puing sejarah, baik peninggalan zaman kolonial hingga kerajaan perlu mendapat rawat dan dilindungi. Hal ini mengacu UU No 11 tahun 2020 tentang Cagar Budaya. Namun disayangnya, untuk Kota Batu belum memiliki aturan hukum atau Perda Cagar Budaya sebagai turunan dari UU untuk menjaga dan merawat ODCB. Dengan latar belakang ini maka Komisi C akan segera mengusulkan adanya Perda Cagar Budaya agar ODCB di Kota Batu bisa dirawat, dijaga dan menjadi destinasi edukasi sejarah bagi wisatawan.

“Dengan begitu, ke depan akan semakin banyak pilihan destinasi wisata di Kota Batu untuk dikunjungi,”tambah Didik.

Ia menjelaskan, sebenarnya pada tahun ini dewan tidak memasukkan Perda Cagar Budaya dalam Propemperda. Namun karena cagar budaya dirasa sangat penting maka dewan akan mengajukan perubahan untuk Propemperda tahun 2021. [nas]

Koramil 0815/12 Ngoro Bersama Warga Cor Masjid At-Taqwa Mojokerto. Bhirawa Koramil 0815/12 Ngoro Kodim 0815/Mojokerto bersama warga bergotong royong melakukan karya bakti pengecoran Masjid At-Taqwa Dusun Sukorejo Desa Srigading Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto.

Danramil 0815/12 Ngoro Kapten Inf Heru Widodo senin 4/1/ 21. mengungkapkan, karya bakti pengecoran lantai 2 Masjid At-Taqwa dengan luas 13 x 13 meter dengan ketebalan cor sekitar 12 centimeter.

“Pengecoran ini dilakukan secara manual di tiga titik dengan bantuan 3 unit mesin molen cor dan dalam waktu sehari sudah tuntas” terang kapten Heru.

Masjid milik Dusun ini awalnya satu lantai karena tidak mampu menampung jamaah maka oleh pihak desa dinaikan menjadi dua lantai. Sebenarnya bila tidak terbentur luas lahan yang terbatas, lebih mudahnya diperluas.

Harapannya dengan dinaikkannya Masjid ini menjadi dua lantai, ke depan mampu menampung Jama’ah dari Dusun Sukorejo.

“Tentunya dengan adanya renovasi ini maka warga akan lebih nyaman dalam menunaikan ibadah keagamaan,” harapnya.

Menurut Danramil, melalui karya bakti kerja sama antara Koramil dan Desa Srigading ini, diharapkan mampu memotivasi semangat kebersamaan dan menggerakan kembali budaya gotong royong sekaligus memperkokoh kemanunggalan TNI dan Rakyat.

Pantauan di lapangan, tampak gabungan aparat TNI, Polri dan warga bahu membahu mengerjakan pengecoran lantai 2 Masjid At-Taqwa, sesuai pembagian tugas masing-masing, ada yang mengayak pasir, membuat adonan cor dan meratakan adonan cor. [min]

Tampak dalam foto segenap anggota koramil ngoro bersama warga telah bergotong royong melslukan pengecoran Masjid Desa Srigading.

Pj Bupati Hudiyono dan Kadinkes Syaf Satriyawarman melihat langsung Box Medical System.

achmad suprayogi/bhirawa

Siap Terima Vaksin, Sasaran Ditentukan Pusat Lamongan,Bhirawa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan memastikan telah siap menerima berapapun jumlah vaksin Covid-19 tahap pertama yang diberikan oleh pemerintah pusat .

Sebab,hingga saat ini Pemkab belum tau berapa jatah vaksin yang nantinya didapat.

Belum mengetahuinya soal jatah berapa vaksin yang didiatribusikan dari pemerintah pusat itu dikarenakan husus Kab.Lamongan yang menentukan secara langsung soal vaksin adalah pemerintah pusat.

“Untuk kebutuhan vaksin Covid-19 di Lamongan sendiri masih belum dihitung berapa kebut uhannya.Awal memang kita diminta mendata,tapi ada perubahan tidak perlu mendata,karena sasaran langsung ditentukan oleh pusat,”ujar Kepala Dinas Keseha-

tan Taufik Hidayat saat di konfirmasi,Senin(4/1) petang.

Namun,Pemkab Lamongan melalui Dinas Kesehatan setempat mengaku telah siap menerima vaksin Covid-19.

“Kita menerima saja kok mas dan berapapun jumlah kebutuhan vaksin untuk Lamongan.Intinya, Pemkab Lamongan sendiri hingga kini masih menunggu kapan vaksin Covid-19 tersebut tiba di Lamongan,”terangnya.

Meski belum jelas, namun segala persiapan pun sudah dilakukan secara matang, di antaranya menyiapkan gudang penyimpanan vaksin Covid-19 dan alat pendistribusian vaksin beserta petugasnya ke sejumlah puskesmas di Lamongan.

“Untuk kapan tibanya di Lamongan kami masih belum tahu mas, tapi informasi dari pusat vaksin itu direncanakan Januari 2021 ini sudah didistribusikan, ya mudah-mudahan itu

terlaksana,” harapnya.

Untuk penyimpanan vaksin Cvod19 sendiri, Taufik mengaku tidak perlu menyimpannya di tempat yang memiliki suhu khusus. Vaksin yang siap diedarkan itu sama dengan vaksin pada umumnya.

Sambil menunggu vaksin COVID-19 itu tiba di Lamongan, Taufik meminta kepada masyarakat Lamongan agar terus mematuhi protokol kesehatan.

Saat ini jumlah kasus COVID-19 di Lamongan per 3 Januari 2021 total sudah ada 1.797 orang yang positif, dengan rincian 1.583 dinyatakan sembuh dan 117 orang meninggal dunia.

“Paling penting itu bagaimana orang yang positif COVID-19 bisa sembuh dan kita minta masyarakat yang mempunyai keluhan penyakit agar jangan lupa memeriksakan diri ke puskesmas terdekat,” pungkasnya.[Aha/Yit]

Alimun Hakim/Bhirawa

Taufik Hidayat Kepala Dinas Kesehatan Lamongan

Melanggar SE Pemkab, Wisatawan Bandel Diminta Kembali Pulang Tim gabungan meminta para pengunjung wisata Situbondo untuk kembali pulang karena melanggar SE Pemkab Situbondo yang berlaku hingga Senin (4/1).

sawawi/bhirawa

Situbondo, Bhirawa Hingga hari terakhir pemberlakukan SE Pemkab Situbondo pada Senin (4/ 1) kemarin masih saja ada pengunjung yang mokong melakukan kegiatan

wisata di sejumlah pantai Kota Santri.

Melihat kondisi itu, tim gabungan (timgab) Satgas Operasi Lilin Semeru 2020 Polres Situbondo melaksanakan tindakan tegas di lokasi wisata

yang ada di wilayah Situbondo. Kegiatan ini dalam rangka penegakan disiplin protokol kesehatan.

Patroli kawasan wisata kemarin dipimpin Kasat Lantas AKP Indah Citra Fitriani bersama Kapolsek setempat.

Timgab ini melaksanakan patroli serentak dengan sasaran tempat wisata yang tersebar di Kabupaten Situbondo.

Timgab juga memberikan imbauan kepada masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19.

“Kami terus melakukan imbauan agar menghindari kerumunan ditempat wisata,” ujar Indah kemarin.

Kasat Lantas Indah, mengatakan, dalam patroli tersebut berhasil ditemukan sejumlah pengunjung yang jumlahnya cukup banyak berada ditempat

wisata pantai dengan berkerumun. Timgab, urai Indah, juga memberikan tindakan tegas dengan memberikan peringatan agar selalu mematuhi protokol kesehatan (prokes).

“Mereka selain diminta untuk kembali pulang juga diwajibkan memakai masker dan menjaga jarak serta mencuci tangan dengan sabun,” kupas Indah.

Masih kata Indah, selain itu timgab Kabupaten Situbondo juga diminta melakukan tindakan dengan humanis melalui imbauan dan teguran kepada pengelola wisata dan kepada warga yang masih mokong melakukan kunjungan wisata. Bagi yang bandel dan tidak mematuhi protokol kesehatan serta imbauan pemerintah, jelas Kasat Lantas Indah, akan diberi sanksi tegas. [awi]

Surabaya Damai karena Kelompok Intoleran Tak Berkembang Surabaya, Bhirawa Kota Surabaya bisa dibilang menjadi kota metropolitan paling damai dan nyaman dibanding kota lainnya di Indonesia, khususnya terkait konflik horizontal yang berbasis pemahaman agama.

Hampir tidak pernah terjadi kekerasan atau konflik berbasis agama di Kota Pahlawan.

Menurut Ketua Tanfidiziyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Surabaya, Dr KH Muhibbin Zuhri, ada beberapa alasan kenapa Surabaya menjadi kota paling damai dan nyaman di Indonesia. Di antaranya, karena lembaga-lembaga lintas agama saling

mengedepankan toleransi dan saling bekerja sama.

“Di Surabaya, kelompok-kelompok intoleran seperti yang ada di Jakarta tidak bisa berkembang.

Kalaupun ada, itu secepatnya bisa diselesaikan sehingga tidak sampai meresahkan. Forkopimda bersama organisasi-organisasi keagaman saling melakukan koordinasi dan komunikasi,” tutur Muhibbdin Zuhri, saat dikonfirmasi, Senin (4/1).

Dia mengatakan, selama ini lembaga-lembaga yang bergerak dalam kerukunan beragama seperti FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama), organisasi masyarakat (ormas) keagamaan atau forum

lintas agama sering bekerja sama dan membangun komunikasi yang baik.

“Selama ini ormas agama seperti Banser, Ansor, pemuda gereja atau ormas agama lain biasa saling bekerjasama dalam hubungan lintas agama. Apalagi selama pandemi Covid-19 ini, saling bekerjasama untuk memutus mata rantai penyebarannya.

Hal seperti ini yang membuat Surabaya damai,” ungkapnya.

Begitu pula yang dilakukan pemerintah, lanjutnya, baik Pemkot Surabaya maupun DPRD Surabaya telah mendukung suasana kondusif dan damai tersebut. [iib]

Bahan Baku Naik, Pembuat Tempe Perkecil Ukuran Sejumlah pembuat tempe dan tahu di wilayah Kabupaten Pasuruan mengeluhkan kenaikan harga bahan baku utama pembuat tahu tempe.

Pembuat tempe di Desa Pacarkeling, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Fadilah menyatakan kenaikan harga sudah terjadi dalam dua bulan terakhir. Sehingga membuat omzetnya menurun drastis.

“Tak mungkin kami menaikkan harga jual tempe. Apabila harga tempe naik, sangat beresiko kehilangan pelanggan,” ujar Fadilah kepada sejumlah wartawan, Senin (4/1).

Agar tetap bisa memproduksi tempe, pihaknya mengurangi produksi dan memperkecil ukuran. Konsekuensinya pada keuntungan yang merosot hingga 50 persen.

Biasanya per pekan butuh kedelai mencapai 1 ton, saat kedelai naik

hanya membeli setengah ton untuk kebutuhan seminggu. Harga kedelai saat ini di pasaran Rp 9.500, naik Rp 3.000.

“Terpaksa saya kurangi produksi dan ukuran, supaya bisa tetap produksi. Normalnya sehari bisa dapat Rp 400.000 dan saat ini hanya Rp 250.000,” terang Fadilah.

Sedangkan pengrajin tahu, Khoirur Rozikin memilih menaikkan harga dari pada mengurangi ukuran. Untuk produksi ia kurangi.

“Produksi saya kurangi, bisanya satu kotak saya jual Rp 18.000 sekarang jadi Rp 20.000. Biasanya habis 1 ton kedelai, saat ini separuhnya,” jelas Khoirur Rozikin. [hil]

Hilmi Husain/Bhirawa

Pembuat tempe di Desa Pacarkeling, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan saat memproduksi tempe miliknya, Senin (4/1).

EKONOMI

Selasa Legi, 5 Januari 2021

Halaman 10

Di Bondo woso, Produsen TTahu ahu Naikkan Harga Rp 1 .000 Bondow 1.000

Harga Kedelai Naik, Produsen Tempe Perkecil Ukuran Lamongan, Bhirawa Pelaku Usaha Kecil Menengah yang bergelut di bidang produksi tempe mengungkapkan keresahanya akibat terjadinya lonjakan harga kedelai. Hal itu membuat para produsen tempe harus menggunakan strategi demi tetap mempertahankan usahanya di tengah pandemi global Covid-19.

Keluhan itu diungkapkan oleh salah satu produsen tempe di Kab.Lamongan, Abdul Rokhim.

Diakuinya jika harga kedelai mengalami kenaikan kurang lebih Rp 2.000 per kilogram. “Sebelumnya satu kilo Rp 7 ribu, sekarang sampai Rp 9.100 per kilogram,” kata Rokhim, saat ditemui di tempat usahanya, di Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan Lamongan, Senin (4/1).

Meski mengalami kenaikan, namun menurut Rokhim, stok kedelai tidak sampai mengalami kelangkaan.

Di tengah mahalnya harga bahan baku tersebut, Rokhim memilih strategi memperkecil ukuran tempe demi menghindari kerugian. “Kita kurangi kira-kira ya sekitar satu senti dari ukuran sebelumnya,” tuturnya.

Rokhim mengaku tidak berani menaikkan harga tempe, lantaran khawatir daya beli masyarakat akan menurun.”Kalau kita naikkan harga pembeli nantinya pasti keberatan. Di samping itu persaingan pasar juga jadi sulit. Jadi ukurannya saja kita kecilkan, biar bisa bertahan sampai harga normal,” ujar Rokhim.

Namun meski harga kedelai naik para produsen tempe di Lamongan tidak sampai menghentikan kegiatan

produksinya. Mereka bahkan setiap harinya masih mampu memproduksi hingga 2 kuintal tempe.”Kita tetap produksi seperti biasa, alhamdulillah tidak ada penurunan produksi. Kalau saya setiap hari produksi 2 kuintal,”beber Rokhim.

Naikkan Rp 1.000 Sementara itu, harga kedelai di Kabupaten Bondowoso naik sampai 30 persen, yang mana sebelumnya Rp. 6.400 per kilogram dan saat ini kini mencapai Rp. 19.000. Kabupaten Bondowoso juga seperti di daerah yang lain yakni darurat tahu dan tempe. Akan tetapi, dengan naiknya harga kedelai tak membuatnya hilang di pasaran.

Namun meski tak sampai menghilang di pasaran, khususnya harga tahu naik. Seperti yang disampaikan salah satu pemilik perusahaan tahu kurma di Bondowoso, Liliana Subrata bahwa dirinya menaikkan harga tahu Rp 1.000 dari harga jual Rp 19.000 per kotaknya.

Keputusan ia ambil agar bisa bertahan di tengah naiknya harga kedelai hingga 30 persen. Dari sebelumnya Rp 6.400 menjadi Rp 9.300 per kilogram itu. Menurut pemilik pe-

BURSA EKONOMI Kepala DPMPTSP Kabupaten Tulungagung, Maryaji, menjelaskan keberadaan 16 toko swalayan berjaringan dekat pasar rakyat saat hearing dengan Komisi C DPRD Tulungagung, Senin (4/1).

Swalayan Dekat Pasar Rakyat Harus Tutup Tujuh Hari lagi Tulungagung, Bhirawa Toko Swalayan berjaringan yang berada di dekat pasar rakyat di Kabupaten Tulungagung diberi waktu tujuh hari kedepan untuk menutup usahanya. Penutupan ini merupakan hasil hearing antara Komisi C DPRD Tulungagung bersama DPMPTSP, Disperindag, Satpol PP dan Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Tulungagung di Ruang Aspirasi Kantor DPRD Tulungagung, Senin (4/1).

“Dari hasil hearing sudah disepakati bahwa toko swalayan berjaringan yang berada di dekat pasar rakyat harus direlokasi dengan batas waktu tujuh hari kedepan. Apalagi DPMPTSP Kabupaten Tulungagung sebelumnya sudah memberi surat peringatan hal itu dilakukan sampai batas tanggal 31 Desember kemarin,” ujar Ketua Komisi C DPRD Tulungagung, Asrori, usai hearing.

Menurut dia, toko swalayan berjaringan yang berada di dekat pasar rakyat jelas-jelas melanggar Perda No. 1 Tahun 2018 dan jumlahnya di seluruh Kabupaten Tulungagung sebanyak 16 toko swalayan. “Kami minta dalam tujuh hari sudah direlokasi dari dekat pasar rakyat, jika tidak diindahkan akan ditutup paksa atau disegel oleh Satpol PP,” tandasnya.

Sesuai Perda No. 1 tahun 2018, keberadaan swalayan berjaringan atau toko modern minimal harus berjarak 1.000 meter atau 1 km dari pasar rakyat. Aturan ini untuk melindungi keberadaan pedagang pasar rakyat atau pasar tradisional.[wed]

KEHILANGAN TUBAN HILANG STNK, S-6455-ER. An.Gandis Kurnia Sari, Ds Jln Merik Gg Sadik RT 001/003,Kel Sidorejo, Kec Tuban, Kab Tuban No. 7729/IMB/BI-IV/2021 HILANG STNK, S-3577-HN. An.Rini Latifah, Jl panglima Sudirman, Kel Karangsari RT 003/003,Kec Tuban, Kab Tuban No. 7730/IMB/BI-IV/2021 HILANG STNK, S-6717-FT. An.Kaerudin, Jl panglima Sudirman, Kel Karangsari RT 003/003,Kec Tuban, Kab Tuban No. 7731/IMB/BI-IV/2021

Ihsan Kholil/Bhirawa

Suasana produksi tahu di perusahaan tahu kurma di Bondowoso milik Liliana Subrata.

rusahaan tahu yang telah berdiri sejak 1983 ini, pihaknya selama sebulan terakhir ini mengalami rugi.

Karena harga kedelai yang melambung. ”Selama satu bulan ini kita gilingnya rugi. Kedelai naiknya 30 persen. Sedangkan kita naikkan per papan ini Rp. 1.000. Itu sudah mereka teriak-teriak, pelanggannya,” katanya saat dikonfirmasi, Senin (4/1).

Ia mengaku, bahwa semula ada rencana mogok produksi tahu di

antara para produsen Bondowoso.

Namun, karena memang masih ada banyak hal yang dipertimbangkan.

Seperti nasib karyawan, dan para pelanggan. Akhirnya, diputuskan untuk menaikkan harga saja. ”Naik Rp 1.000 saja, jadi per papanya kita jual Rp. 20ribu,” katanya.

Liliana Subrata memaparkan, bahwa kedelai yang digunakan sendiri merupakan kedelai import yang dibelinya dari luar kota. Pi-

haknya, tak bisa menggunakan kedelai lokal karena mempengaruhi kualitas tahu. Adapun, jika dicampur pihaknya masih pikir-pikir dulu. Karena khawatir justru membuat tahu tak bisa mengembang.

Kondisi ini justru ditakutkan semakin membuat rugi, mengingat dalam sehari pihaknya memproduksi hingga 1 ton kedelai.

“Kita tak bisa pakai kedelai lokal ya, tahunya itu cepat busuk. Kalau

dulu bisa, sekarang tidak bisa. Tidak tahu kenapa. Saya pikir hanya saya yang tidak bisa, ternyata perusahaan lain juga tak bisa,” jelas wanita yang memiliki pekerja hingga 40 orang.

Wanita usia 53 tahun ini pun berharap agar pemerintah bisa segera mengambil kebijakan. Agar makan rakyat ini bisa tetap bisa dinikmati. ”Kita menunggu pemerintah agar ada penurunan harga kedelai,” harapnya.[aha,san]

Meski Musim Pengujan

Petani Garam dan Diskannak Mampu Produksi Garam Tuban, Bhirawa Meski musim penghujan, petani garam di Kabupaten Tuban yang masuk dalam binaan Dinas Perikanan dan Peternakan (Diskannak) setempat, akan selalu bisa memproduksi dan memanen garam dengan kadar Natrium Klorida (NaCL) atau standar garam industri.

Trobosan baru ini dengan memanfaatkan metode Greenhouse Salt Tunnel, yakni dengan memanfaatkan teknologi rumah kaca kristalisasi garam. Penerapan metode ini memungkinkan produksi garam dilakukan sepanjang tahun, termasuk dalam musim penghujan. Metode produksi garam dengan Greenhouse Salt Tunnel merupakan metode yang diadopsi dan penelitian hasil kersasama beberapa lembaga dengan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban.

Beberapa lembaga yang terlibat diantaranya Pusat Studi Pesisir dan Kelautan Universitas Brawijaya (PSPK UB), Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Timur, PT. Kencana Tiara Gumilang dan Kel-

ompok Petambak Garam di wilayah Kecamatan Palang.

Direktur Pusat Studi Pesisir dan Kelautan Universitas Brawijaya, Andi Kurniawan, menjelaskan metode ini bertujuan mengubah pandangan masyarakat bahwa meski musim hujan tetap dapat produksi garam. ”Produksi garam dengan metode Greenhouse Salt Tunnel memiliki kualitas 90% Nacl atau setara dengan kualitas garam industri,” kata Andi Kurniawan.

Setiap area produksi mencapai 0,5 hektar dapat dibangun 14 tunel lahan produksi dengan ukuran 44 meter persegi. Dari 14 tunel tersebut dapat dibagi enam tunel peminihan, empat tunel tandon, empat tunel kristalisasi. Dari empat tunel kristalisasi, masing-masing tunel mampu memproduksi 300 kg garam (0,3 ton). Yang lebih menarik lagi, penerapan metode tunel dapat dilakukan panen dua kali dalam satu bulan dengan asumsi produksi enam bulan musim kemarau dan enam bulan musim hujan.

Setelah melewati proses kristalisasi

maksimal 15 hari dapat dilakukan panen garam. Sehingga total produksi garam dengan menggunakan metode Greenhouse Salt Tunnel dapat mencapai 164,4 ton/tahun dengan rincian 150 ton produksi 6 bulan di musin kemarau dan 14,4 ton produksi 6 bulan di musim penghujan. “Lebih banyak sekitar 64 ton dibanding metode konvensional, dimana dengan metode kon-

vensional hanya menghasilkan 100 ton/musim,” tamabah Andi Kurniawan.

Sementara itu, Dr.Ir. M. Amenan, MT Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban dan penggagas penerapan teknologi Greenhouse Salt Tunnel di menyampaikan bahwa pihaknya akan terus mendukung pengembangan dan penerapan teknologi ini.[hud]

Dr.Ir. M. Amenan, MT Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban saat melihat lokasi pembuatan garam dengan metode Greenhouse Salt Tunnel, memanfaatkan teknologi rumah kaca kristalisasi garam.

Harga Cabe Rawit Tembus Rp 80 Ribu Jombang, Bhirawa Harga Cabe Rawit di Pasar Sumobito, Kabupaten Jombang saat ini menembus angka 80 Ribu Rupiah per Kilogram. Sebelumnya, sekitar 5 hari yang lalu, harga Cabe Rawit di pasar tersebut masih di harga 65 Ribu Rupiah per Kilogram.

Pedagang sayur mayur di Pasar Sumobito, Jombang, Umar (51) mengungkapkan, terjadinya kenaikan harga cabe rawit yang signifikan selama 5 hari terakhir ini ditengarai karena pasokan berkurang akibat hujan yang menyebabkan petani tidak bisa memanen cabenya. ”Mudah-mudahan (ndak naik lagi) mas, kalau naik

lagi pasarnya sepi,” ungkap Umar, Senin (04/01).

Kenaikan harga cabe rawit yang signifikan ini kata Umar, berdampak terhadap turunnya daya beli warga.

Biasanya kata dia, pembeli mampu membeli cabe rawit 1 Kilogram, saat ini hanya mampu membeli sekitar 3/ 4 Kilogram saja. ”Kadang juga seperempat (Kilogram), mengurangi jumlah pembeli,” ungkap Umar lagi.

Dia berharap agar harga Cabe Rawit ini bisa segera turun. Selain Cabe Rawit, harga sayur mayur seperti Wortel, Buncis, Kubis, di tempatnya juga mengalami kenaikan harga. ”Bungkul 30 Ribu Rupiah per Kilogram, sebelum-

nya 20 Ribu Rupiah. Wortel sebelumnya cuma 6 Ribu Rupiah, sekarang 10 Ribu Rupiah, kalau Tomat sekarang harganya agak turun mas, cuma 6 Ribu Rupiah, sebelumnya 10 Ribu Rupiah,” rinci Umar.

Sementara harga Kentang juga mengalami kenaikan dari 8 Ribu Rupiah menjadi 10 Ribu Rupiah per Kilogram. Bawang Putih juga naik dari 17 Ribu Rupiah menjadi 20 Ribu Rupiah per Kilogram. ”Bawang Merah sebelumnya 30 Ribu Rupiah, sekarang turun 25 Ribu Rupiah (per Kilogram), Kubis sekarang 10 Ribu Rupiah, sebelumnya 7 Ribu Rupiah.

Wortel 10 Ribu Rupiah, sebelumn-

ya cuma 6 Ribu,” rinci dia lagi.

Salah seorang pembeli bernama Sulasi (50)mengaku, dari sekian jenis sayuran, cabe rawitlah yang paling mengalami kenaikan harga yang signifikan. Sulasi terpaksa mengurangi jatah membeli cabe rawit karena keuangan yang terbatas.

Terlebih, saat ini, sekolah-sekolah tempatnya berjualan masih belum dibuka untuk proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tatap muka. ”Sedih sekali pak, sekolahan juga tutup semua, ini (jualan) keliling, sepi sekali,” ungkap Sulasi yang berprofesi sebagai penjual makanan dan es ini.[rif]

SELAYANG PANDANG

Harga Kedelai Naik, Produsen Tempe dan Tahu Probolinggo Waswas Di masa pandemi Covid 19 ini ternyata berdampak pada harga kedelai impor. Jika sebelumnya harga kedelai berada di kisaran Rp 6.300 per kilogram, kini naik menjadi Rp 9.200 per kilogram. Kenaikan ini dirasakan industri tahu dan tempe rumahan.

Karti Ningsih, pemilik industri rumahan pembuatan tahu di Desa Jabung Candi, Kecamatan Paiton, mengaku mengalami penurunan omzet. “Karena harga kedelai naik, nilai omzet tiap harinya turun sampai 30 persen. Jika ini terus-terusan terjadi, bisa-bisa gulung tikar. Karena modal membeli bahan baku tahu terus naik,” katanya.

Meski begitu, pengusaha enggan menaikkan harga atau mengurangi besaran tahu dan tempe. Karena khawatir pelanggannya lari. Maklum, ia mengaku banyak saingan. “Jika ukuran tahu diperkecil, pelanggan akan lari ke tempat lain.

Apalagi sampai harganya dinaikkan. Pasti pelanggan akan pergi semua,” ungkapnya.

Karena itu, Karti berharap harga kedelai kembali pada semula. Pemerintah diharapkan segera mengambil tindakan untuk menekan harga kedelai agar kembali seperti semula. “Modal kami juga pas-pasan. Jadi, kalau bahan baku naik, modal tidak cukup, sedangkan harga jual tetap. Semoga saja, harga kedelai bisa turun lagi,” harapnya.

Sementara itu, Plt Kepala Disperindag Kabupaten Probolinggo Taufik Alami mengatakan, kenaikan harga kedelai itu menjadi isu nasional. Kedelai yang selama ini impor, harganya ikut naik. “Kami akan koordinasi dengan Dinas Pertanian, untuk mendongkrak produksi hasil panen kedelai di kabupaten,” terangnya.

Pabrik tahu di Paiton waswas naiknya harga kedelai.

Jika di kabupaten harga bahan baku kedelai memiliki dampak, demikian pula di kota Probolinggo. Harga kedelai impor di Kota Probolinggo berada pada hargaRp 9.000 per kilogramnya. Nilainya jauh lebih mahal dengan kabupaten. Bah-

kan, dengan harga kenaikannya.

Halim, pedagang Pasar Gotong Royong, kenaikan dolar tidak ada dampak pada komoditas kedelai dagangannya. Harga kedelai masih stabil sekitar Rp 9.000 per kilonya. “Tidak berdampak. Masih tetap sama

wiwit agus pribadi/bhirawa

seperti sebelumnya. Kalau di televisi memang ramai katanya kedelai terdampak kenaikan.

Tetapi yang saya rayakan tidak, malah sama saja,” ujarnya.

Masih menurut Halim, pembeli yang datang ke lapaknya masih cukup ramai. Hal itu lan-

taran tidak ada kenaikan terhadap harga kedelai. Setiap harinya, ia mampu menjual sekitar 2 ton kedelai kepada para langganannya. “Kedelai yang saya jual ini saya ambil langsung dari Surabaya. Ini barang impor. Tetapi, harganya masih sama saja,” tandasnya.

Hal senada juga disampaikan Solihin, salah seorang pembuat tempe asal Kelurahan/Kecamatan Kademangan. Menurutnya, harga kedelai masih tetap sama seperti sebelumnya. Jika pun ada kenaikan, hanya sekitar seratus rupiah. Sehingga, para pembuat tempe tidak khawatir terhadap hal itu.

“Baru kalau harganya di atas Rp 10.000, kami para pembuat tempe bisa gulung tikar. Sebab, harganya tidak sebanding dengan harga tempenya. Jadi, solusi jika sudah mencapai harga segitu, maka kami otomatis menaikan harga jual tempe,” katanya.

Sama dengan Solihin, Ahmad, salah seorang pedagang tempe

di Pasar Baru menjelaskan, untuk harga satu tempe lonjoran sekitar Rp 20.000. Harga itu ditetapkan oleh pedagang sudah lama. “Harganya tetap tidak berubah. Baik kedelainya ada juga tempenya. Tetapi, untuk saat ini ada yang jual sekitar Rp 8.500 sampai Rp 9.000 an. Itu masih aman cuma mengurangi keuntungan saja,” katanya. Normalnya harga kedelai di Kota Probolinggo yang lokal sekitar Rp 9 ribu per kilo sedangkan yang impor sekitar Rp 7 ribu sampai Rp 7.500.

Berdasarkan pantauan tim Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (DKUPP), di beberapa pasar harga kedelai lokal berkisar Rp 10 ribu per kilogram. Turun dibandingkan pada bulan Agustus yang mencapai Rp 10.500 per kilogram. Sementara kedelai impor naik hingga ke angka Rp 9.000 ribu per kilogram, turun dari bulan lalu yang mencapai Rp 9.500 per kilogram.[wap]

SAMBUNGAN

Selasa Legi, 5 Januari 2021

Biaya Besar, Petani Pilih Bertanam Padi dan Jagung l

Sambungan hal 1

Untuk lokasi sentra kedelai di Jatim , berada di wilayah Banyuwangi, Jember, Lamongan, Nganjuk, Bojonegoro, Blitar, Trenggalek, Pasuruan, dan Nganjuk. Untuk luas panen kedelai tahun 2020 diperkirakan 37.378 Ha (hektar are), sedangkan proyeksi 2021 luas panen 75.539 Ha. “Untuk produksi kedelai di Jatim pada tahun 2020, masih mengalami defisit dengan diperkirakan sekitar 390 ribu ton dalam tahun 2020. Saat ini untuk kedelai masih cukup besar ketergantungan terhadap impor,´kata Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim, Hadi Sulistyo, Senin (4/1).

Dijelaskannya, ada beberapa dugaan penyebab kedelai di pasaran diduga menghilang, diantaranya kedelai untuk kebutuhan Jatim masih impor.

Kemudian, dari catatan Bloomberg, kondisi cuaca kering di Amerika sebagai produsen kedelai telah menjadi faktor utama proyeksi kenaikan harga kedelai.

Selanjutnya, kondisi kekeringan yang dapat memberi tekanan produksi dan pasokan. Selain itu, adanya second wave Covid 19 di banyak negara proHadi Sulistyo dusen dan di Indonesia menyebabkan terhambatnya pasokan dan keluar masuknya ekspor impor. Begitupula dengan distribusi antar wilayah di Indonesia mulai tersendat karena mulai ada pembatasan. Dan akhirnya daya beli turun, harga terkontraksi.

Selain itu, kata Hadi, ada beberapa kendala dalam upaya meningkatkan produksi kedelai di dalam negeri, salah satunya adalah sejumlah petani beralih fungsi lahan dan menahan laju produksi.

“Secara nyata dari sisi petani, menanam tanaman padi dan jagung masih lebih menguntungkan ditingkat biaya usaha tani dari pada kedelai yang kurang mendapatkan intensif dari pemerintah,” katanya Selain permasalahan kedelai diatas, kata Hadi, ada permasalahan kedelai secara umum yang terjadi di Jatim, seperti terjadi penurunan luas panen yang disebabkan oleh adanya peralihan fungsi lahan dari lahan pertanian ke non pertanian seiring dengan pertambahan jumlah penduduk.

Disamping itu, tahun 2019 dan awal 2020 terjadi kemarau panjang merupakan penyebab turunnya luas panen kedelai. Kemudian, respons petani terhadap usaha tani kedelai tergolong lemah karena persepsi petani secara ekonomi usahatani kedelai kurang menguntungkan dibandingkan dengan komoditas lainnya seperti padi dan jagung.

Ditambahkannya, dengan banyaknya kedelai impor yang harganya lebih murah, maka petani memilih untuk tidak menanam kedelai. Meskipun harga acuan berdasarkan Permendag Noor 27/MDAG/PER/5/2017 tentang penetapan harga acuan pembelian di petani untuk kedelai Rp. 8.500/kg, tetapi pada awalnya harga jual kedelai di lapangan sekitar Rp.6.500 s/d Rp.7.000/kg.

Dikatakannya, harga ini salah satunya dipengaruhi oleh mutu yang kurang baik, ukuran biji kedelai yang beragam dan tercampur varietas lain, disamping produktivitas kedelai di lahan kering sangat rendah baru berkisar antara 1-1,5 t/ha. Tetapi nantinya, untuk tahun 2021 ada proyeksi potensi pertumbuhan. [rac]

Terinspirasi Drakor ‘Start Up’ l

Sambungan hal 1

anak muda untuk mengejar kesuksesan di era digital ekonomi. Khofifah menyebut, saat ini Pemprov Jatim tengah berupaya membangun sebuah kawasan yang mirip Sandbox, yang dalam drakor “Start Up” disebut sebagai Silicon Valleynya Korea Selatan. Sandbox digambarkan sebagai wadah untuk para calon pengusaha mendapat bimbingan dari senior, investor, dan kantor untuk mengembangkan usaha rintisan.

“Saat ini ada private sector di Jatim yang tengah membangun KEK Singhasari. Saya berharap besar bahwa KEK Singhasari ini mampu menjadi katalis pertumbuhan perekonomian digital di Indonesia melalui pendekatan integrated digital ecosystem (ekosistem digital yang terintegrasi),” jelas dia, Senin (4/1).

Untuk diketahui, Start-Up adalah drama Korea yang menceritakan lika-liku kehidupan anak muda dalam merintis bisnis. Dibintangi Nam Joo Hyuk, Suzy, dan Kim Seon Ho, Start Up memiliki plot cerita yang menarik dan sangat cocok ditonton berbagai generasi terutama anak muda.

“Saya sempat nonton. Banyak pelajaran yang bisa diambil dari film itu. Mulai dari soal kegigihan dalam berjuang, kerja keras dan kejujuran, kerja sama, berani ambil risiko, pentingnya investasi, dan lain sebagainya,” ungkap Khofifah.

Khofifah menyebut, KEK Singhasari adalah KEK pertama di Indonesia yang mengintegrasikan potensi wisata budaya, ekonomi digital dan ekonomi kreatif. Keberadaan Techno Park di kawasan tersebut nantinya akan menjadi inkubator bagi pelaku UMKM dan masyarakat supaya bisa memanfaatkan teknologi informasi dalam pemasaran produknya melalui start up sehingga bisa bersaing di era industri 4.0 bahkan 5.0. “Semoga nantinya dari KEK Singhasari ini akan lahir unicorn-unicorn baru Indonesia dari Jawa Timur, yakni startup yang memiliki valuasi sebesar USD1 miliar,” paparnya.

Kendati cukup detail bercerita tentang drakor Start UP, Khofifah mengaku jarang sekali nonton film termasuk drakor. Namun, di sela kesibukannya dia menyempatkan diri untuk menonton film dengan konten yang menginspirasi. Termasuk saat Khofifah dalam menjalani isolasi mandiri usai divonis terinfeksi Covid-19 per 1 Januari 2021 lalu.

Drakor dengan tema tertentu, kata Khofifah, menjadi salah satu referensi menuju kemajuan Jawa Timur. Inspirasi Start Up misalnya sangat signifikan untuk mendorong milenial Jatim terus berusaha dengan kerja keras dan profesinal. “Drakor tidak melulu soal cinta dan romansa. Banyak genre lain yang juga punya cerita dan pesan moral yang kuat. Salah satunya ya ini, Start Up,” pungkasnya. [tam]

38 Ribu Orang Siap Divaksin, Prioritaskan SDM Kesehatan l

Sambungan hal 1

Di Jatim, saat ini sudah ada sebanyak 2.404 tenaga vaksinator yang siap melakukan imunisasi vaksin Covid-19. Bahkan mulai pagi ini, jumlah tenaga vaksinator juga akan ditambah dengan melakukan pelatihan untuk 73 angkatan. Dimana setiap angkatan terdiri dari 100 orang calon vaksinator.

Sedangkan untuk cold chain atau rantai dingin distribusi vaksin ditegaskan Khofifah bahwa cool room, lemari es, vaccine carrier, dan pengukur suhu telah siap se Jatim dan per kabupaten kota. Saya masih minta Kadinkes memastikan bahwa kondisi almari pendingin dan termos pembawa vaksin dalam keadaan baik , jika dalam seminggu ini ada yang rusak maka harus segera diganti agat vaksin aman.

Sejauh ini, inventarisasi sarana rantai dingin vaksin seperti lemari es di Jatim telah ada sejumlah 1.308 unit dan dipastikan dalam

kondisi baik. Dan untuk vaccine carrier telah disiapkan sejumlah 12.903 unit dan juga telah dipastikan dalam kondisi baik.

“Untuk tim vaksinator dan cold chain serta vaccine car­ rier tadi saat rakor virtual hari ini sudah saya sampaikan dan siang ini kami akan kembali melakukan rakor khusus terkait distribusi dan pelaksanaan vaksinasi,” tegas Khofifah.

Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono menambahkan, secara keseluruhan data-data mulai dari vaksinator hingga sasaran yang akan divaksin sudah disiapkan Dinkes Jatim. Setelah menerima vaksin, Heru menegaskan proses penyimpanan akan benar-benar diperhatikan. “Sampai urusan kabel pun colokan pun harus dicek. Jangan sampai karena dinginnya tidak sesuai standar kemudian berpengaruh terhadap vaksin,” tutur Heru.

Disinggung terkait rencana vaksin oleh Gubernur Khofifah, Sekdaprov Heru mengaku akan dikonsultasikan dengan

dokter diperbolehkan atau tidak secara. Sebab, saat ini Gubernur Khofifah telah terpapar Covid-19. “Tapi yang akan dilakukan Gubernur Khofifah setelah selesai masa isolasi akan melakukan donor plasma darah,” pungkas Heru.

Sementara itu Kepala Dinkes Jatim, Herlin Ferliana menjelaskan untuk distribusi vaksin sinovac ke kabupaten/kota akan dilakukan jika vaksin telah mendapat rekomendasi BPOM. Serta adanya petunjuk teknis lanjutan dari Kementrian Kesehatan. “Kami masih menunggu instruksi dari BPOM untuk penggunaan vaksin, jadi ada pernyataan resmi tentang keamanan vaksin ini,” katanya.

Selama belum ada instruksi BPOM dan kementrian kesehatan, vaksin akan disimpan dan dijaga di ruangan dingin Dinkes Jatim yang suhunya 2-3 derajat. “Dengan tiga ruangan yang kami miliki, kami masih bisa menyimpan vaksin Covid ini khusus di satu ruangan,” tuturnya. [tam,geh]

Begitupula dengan target peningkatan SDM (petugas kawin suntik/insemintor, red) bersertifikat juga mengalami peningkatan dari 250 orang menjadi 350 orang atau 140 persen. Sedangkan SDM yang ber SIPP (Surat Izin Pelayanan Paramedik) juga mengalami kenaikan dari 200 orang menjadi 300 orang atau 150 persen.

Capaian kelahiran ternak sapi di Jawa Timur yang menembus 1.089.589 ekor sapi itu, lanjut Wemmi, merupakan sinergi yang baik antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta para pelaku pembangunan peternakan di Jawa Timur.

Selain itu, juga berkat bantuan dari seluruh petugas lapangan sebagai ujung tombak pelaksanaan Sikomandan menuju Intan Selaksa di Jawa Timur yakni dokter hewan, sarjana peternakan, petugas inseminator dan petugas pemeriksa kebuntingan.

“Berkat kerja keras semua­nya, maka Jawa Timur mampu swasembada daging sapi pada khususnya dan protein hewani pada umumnya,” kata Wemmi, Senin (4/1).

Disisi lain, Wemmi juga menyampaikan, potensi sumber daya alam peternakan dan produksinya di Jawa Timur untuk ternak sapi potong mencapai 4,7 juta ekor yang berkontribusi 27% terhadap populasi sapi Nasional dan menempati peringkat I Nasional.

Dan ternak sapi perah sebanyak 287.197 ekor yang berkontribusi 51 % terhadap populasi Nasional, dengan produksi susu segar sebanyak 517.985 ton dan menempati peringkat I

Nasional; Ia menambahkan, saat ini Jawa Timur telah mampu mencukupi kebutuhan daging sapi dalam provinsi. Kebutuhan daging sapi masyarakat Jawa Timur kisaran 95.283 ton sedangkan produksi mencapai 99.340 ton, maka Jawa Timur surplus daging sapi sebanyak 4.060 ton.

Selain itu Jawa Timur juga memasok sapi siap potong ke luar provinsi yang merupakan bagian dari surplus ternak di Jawa Timur.

Namun, secara umum Indonesia sampai saat ini masih mengalami defisit pasokan daging sapi, oleh karena itu peran serta Jawa Timur sebagai daerah penyangga kebutuhan daging sapi Nasional harus tetap dipertahankan.

Penyebab terjadinya kesenjangan antara supplay dan demand daging sapi Nasional adalah kurangnya pasokan. Hal ini terlihat dari konsumsi perkapita daging sapi tahun 2019 mencapai 2,6 kg/ kapita/tahun atau setara dengan 742.000 ton.

Sedangkan kemampuan produksi daging sapi dalam negeri hanya 496.300 ton. Sehingga terdapat kekurangan supplay daging sapi nasional sebesar 245.700 ton atau setara dengan 1.4 juta ekor sapi hidup.

Adanya kesenjangan yang cukup tinggi antara supplay dan demand inilah yang memicu terjadinya lonjakan harga jual da­ging di tingkat pasar. Oleh karena itu, upaya peningkatan populasi ternak sapi secara cepat sebagai upaya untuk menurunkan kesenjangan antara supply dan demand harus menjadi prioritas utama. [rac]

Kelahiran Ternak Sapi di Jatim Tahun 2020 Tembus 1.089.589 Ekor l

Sambungan hal 1

dengan keberhasilan Jawa Timur dalam inovasi Intan Selaksa (Inseminasi Buatan Sejuta Lebih Anakan Sapi) mendukung Nawa Bhakti Satya.

Wemmi mengatakan, dengan Inseminasi Buatan (kawin suntik) program Sikomandan mendukung Intan Selaksa ini, maka setiap tahunnya Jatim akan mendapatkan revenue berupa pedet (anak sapi) umur 6 bulan - 1 tahun sebanyak 1.089.589 ekor atau setara 8,7 triliun rupiah/tahun.

Jumlah itu juga setara dengan 34,8 triliun rupiah selama 4 tahun pelaksanaan Upsus Siwab dan Sikomandan di Jawa Timur. Nilai ini merupakan bagian dari nilai tambah yang akan diterima oleh peternak, sehingga Upsus Siwab dan Sikomandan dapat meningkatkan kesejahteraan peternak dan secara nyata akan menurunkan angka kemiskinan masyarakat.

Kelahiran pedet hasil inseminasi buatan 1.089.589 ekor sapi juga menjadikan Jawa Timur sebagai sentra pelaksanaan Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (Upsus Siwab) mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dan dilanjutkan program Sikomandan tahun 2020.

Untuk meraih kelahiran sebanyak 1.089.589 ekor sapi, lanjut Wemmi, pada tahun 2020 Provinsi Jatim telah melakukan kawin suntik pada 1.793.000 akseptor dari target sebelumnya 1.600.000 akseptor. Begitupula pendistribusian semen juga telah direalisasikan dari dari 1.850.000 semen, menjadi sebanyak 2 186 600 semen atau 118 persen.

Keluar Masuk Surat Harus Lewati Sinar UV l

Sambungan hal 1

aman dan birokrasi tetap jalan,” jelas Sekdaprov Heru Tidak ada alasan, lanjut Heru, karena isolasi mandiri Gubernur Khofifah sehingga kinerja di Pemprov Jatim menurun.

Mantan Bupati Tulungagung dua periode tersebut menjelaskan, dalam rapat tersebut Gubernur Khofifah memberi motivasi kepada seluruh OPD agar bekerja maksimal menyongsong semangat Jatim bangkit di tahun 2021. Selain itu, Gubernur Khofifah juga melakukan evaluasi kinerja selama 2020.

“Seperti disiplin pegawai, tata kelola pemerintahan dan evaluasi program,” jelas Heru

yang juga akrab disapa Pak Carik tersebut. Selain kinerja pemerintahan, Heru juga menjelaskan terkait perhatian gubernur terhadap suplai bahan pangan dan ketahanan pangan di Jatim. “Termasuk sektor infrastruktur yang kemarin sempat tertunda, seperti pelabuhan dan jembatan akan digarap lagi,” sambung Heru.

Disinggung terkait hasil tracing, Sekdaprov Heru mengaku belum menerima hasilnya secara detail. Namun, beberapa hasil swab orang-orang yang kontak erat dengan Gubernur Khofifah telah dinyatakan negatif. “Waktu di Jember ibu (Gubernur) satu meja dengan saya, Pak Arum Sabil (Ketua Kwarda Pramuka),

dan Pak Difi (Kepala KAnwil BI Jatim) semuanya sudah diswab negatif,” jelas Heru.

Sementara itu, Direktur RS Jiwa Menur dr M Hafidin Ilham yang ditunjuk untuk melakukan tracing di lingkungan Pemprov Jatim mengaku telah melakukan swab terhadap 60 jajaran kepala OPD. Selain kepala OPD, orang-orang yang melakukan kontak erat sejak tanggal 27 Desember juga menjalani tes swab.

“Ibu sendiri sudah menyampaikan agar yang kontak erat dengan beliau untuk melakukan swab. Beberapa kegiatan mulai dari acara di Jember dan Bangil, Pasuruan dilakukan tracing,” pungkas dr Ilham. [tam]

Halaman 11

DPD RI Minta Harga Stabil, Pj Bupati Sidoarjo Jamin Stok Kedelai Aman l

Sambungan hal 1

“Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag) kami harapkan segera mencari solusi untuk menstabilkan harga kedelai. Pemerintah juga harus memastikan ketersediaan stok kedelai sebagai bahan dasar tahu dan tempe,” ujar LaNyalla, Senin (4/1) kemarin.

Untuk diketahui, kebutuhan kedelai di Indonesia masih mengandalkan kedelai impor yang harganya mengikuti pasar global.

Saat ini harga kedelai impor sedang tinggi disebabkan menurunnya produksi kedelai di negara produsen kedelai dunia sejak pandemi Covid-19, sementara permintaan impor justru naik tajam, khususnya dari Tiongkok.

Harga kedelai global pun mengalami kenaikan 35% hingga menjadi Rp 9.500 per kilogramnya. Belum lagi ongkos angkut kedelai dengan kapal laut pun naik karena waktu tempuh impor dari negara asal ke tujuan menjadi lebih lama akibat pembatasan yang dilakukan karena pandemi Corona.

“Kondisi ini harus disiasati sehingga tidak berdampak pada menurunnya stok kedelai di Indonesia. Sejak pandemi kedelai impor turun 11,5% sehingga hanya 2,3 ton kedelai impor yang masuk Indonesia. Akhirnya harga kedelai naik,” kata LaNyalla.

Mahalnya harga kedelai bahkan membuat para pengrajin tahu dan tempe mogok produksi selama beberapa hari pada pekan lalu. LaNyalla berharap mogok produksi tidak lagi terjadi karena membuat tempe dan tahu hilang di pasaran.

Kembali Produksi Pasca mogok nasional mulai tanggal 1-3 Januari 2021, kini produsen tahu dan tempe di Sidoarjo, khususnya di Desa Sepande Candi, mulai berproduksi. Hal tersebut terlihat ketika Pj Bupati Sidoarjo Hudiyono bersama Dinas Perindag Sidoarjo meninjau gudang penyimpanan kedelai impor milik Primer Koperasi Produsen Tahu dan Tempe Indonesia (Primkopti) Karya Mulya.

Para produsen mogok akibat kelangkaan dan melonjaknya harga bahan baku kedelai sejak akhir bulan Desember 2020.

Harga bahan baku kedelai Rp 7.000 per/kg menjadi Rp 9.300 per/kg. Sementara mereka kesulitan menaikkan harga jual di pasaran. Pj Bupati Sidoarjo Hudiyono menyampaikan stok kedelai di Jatim tersedia 450 ribu ton.

“Saya kira di Sidoarjo ini bisa terpenuhi, karena tiap bulannya yang dibutuhkan sekitar 15 ribu ton dan kita pastikan tidak ada kelangkaan kedelai. Saat ini Pemkab Sidoarjo bersama dengan Pemprov Jatim berupaya menekan harga bahan baku kedelai bersama dengan pemerintah pusat,” kata Hudiyono, kemarin.

Kepala Disperindag Drs Ec Carda juga menambahkan kalau kelangkaan bahan baku kedelai disebabkan karena impor dalam jumlah besar yang dilakukan oleh negara AS dan Tiongkok sehingga stok kedelai dipasar internasional mengalami kekurangan. Mayotitas perodusen tahu dan tempe di Indonesia menggantungkan kedelai impor termasuk produsen dari Sidoarjo.

“Kelangkaan kedelai kemarin bukan hanya terjadi di Sidoarjo saja tetapi juga terjadi secara nasional,” tambahnya.

Ketua Primkopti Karya Mulya, Sukari mengaku terpaksa menaikkan 10 persen dari harga biasanya. Jumlah produksi tahu dan tempe sekarang dikurangi dari biasanya karena takut rugi. “Harga dipasar kita naikkan sekitar 10 persen, sedangkan harga bahan baku kedelai di pasaran naiknya 25 persen. Supaya tidak rugi jumlah produksi dikurangi karena khawatir tidak semua habis terjual,” katanya.

Sementara itu pengusaha tahu di Jombang terpaksa memperkecil ukuran produksi karena mahalnya harga kedelai yang mencapai Rp9 ribu per kg.

“Sekarang Rp9 Ribu per kilogram. Jadi sekarang labanya sedikit. Kalau dinaikkan ndak jalan, ya naik sedikit, ukurannya dikurangi (diperkecil),” ungkap Siti Aminah (71), pengusaha tahu dari Desa Plandi, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Senin siang (4/1). Dikatakannya, sejak kedelai impor menyentuh harga 9 Ribu Rupiah ini, pihaknya mensiasati potongan tahu menjadi 48 irisan yang semula 45 irisan. Dan yang semula 40 potongan menjadi 42 irisan.

“Sekarang 1.000 Rupiah per potong. Biasanya 1.000 Rupiah tapi agak besar,” kata perempuan yang menjadi pengusaha tahu sejak tahun 1970 silam tersebut. [geh, ach,rif]

Anggaran Distribusi Vaksin Rp 30 Miliar ‘Hilang’ l

Sambungan hal 1

yang ternyata tak tercantum di APBD 2021.

“Kami minta vaksin ini bisa sampai kabupaten kota, dan segera sampai ke masyarakat yang akan di vaksin. Anggaran sudah kita lobikan di Banggar sebesar Rp 30 miliar. Namun ini tadi saya cek ternyata tidak ada. Kalau kita ambilkan dari BTT (bantuan tak terduga, red) ternyata anggarannya juga mengecil. Katanya sih lebih fokus ke rumah sakit lapangan,” ungkap politisi PKB ini, Senin (4/1).

Bagi komisi E, lanjut Hikmah, ini bisa mengganggu upaya pemerintah untuk membagikan vaksin secepatnya. Menurutnya, harus segera dicarikan solusi agar vaksin segera bisa sampai ke masyarakat.

“Intinya, komisi E meminta disegerakan vaksin ini sampai ke kabupaten kota, dan seterusnya segera di sampaikan ke pe­nerima vaksin itu. Kalau pengiriman dan operasional dilapangan butuh biaya, ya kami minta pemprov harus menyediakan,” pungkasnya.

Sementara, Anggota Komisi E DPRD Jatim Sri Untari Bisowarno mengaku kaget dengan hilangnya anggaran untuk distribusi vaksin sebesar Rp 30 miliar ini. “Apa hilang? Saya cek dulu ya, karena bicara data. Saya tidak berani menyatakan itu ada apa hilang, dan akan saya kroscek ke Dinas Kesehatan juga,” katanya. [geh]

Ide Mantan Wali Kota Risma, ke Pasar Tradisional dengan Gunakan Bahasa Madura l

Sambungan hal 1

bersama-sama menjaga dan disiplin, supaya Covid-19 ini bisa cepat hilang, red),” kata ‘New Man’ nyaris tiada henti di dalam pasar.

Selain mensosialisasikan protokol kesehatan, ia juga tak lupa membagibagikan masker kepada para pedagang dan pengunjung pasar yang tidak memakai masker atau pakai masker scuba.

Sejumlah pedagang dan pengunjung itu pun terlihat girang ketika mendapatkan masker dari New Man atau pun personil Linmas yang mengikuti di belakangnya.

Setelah puas keliling di Pasar Kapasan, ‘New Man’ pun bergeser ke Pasar Pabean yang merupakan pasar ikan.

Tiba di pasar tersebut, ia pun langsung sosialisasi protokol kesehatan. Lagi-lagi dia menggunakan Bahasa Madura karena

di pasar tersebut banyak orang Madura.

Ia pun tak sungkan-sungkan masuk ke dalam pasar untuk mensosialisasikan protokol kesehatan itu.

“Tore jek loppae, angguy mas­ kerra. Lastari ade’er langsung angguy maskerra. Tore Pak, Bu, kaule minta tolong. (Ayo jangan lupa, dipakai maskernya. Setelah makan langsung dipakai maskernya. Ayo Pak, Bu, saya minta tolong),” ujarnya.

Seusai sosialisasi, Sang ‘New Man’ yang sekaligus Camat Sawahan M Yunus mengatakan, dirinya terus berupaya mensosialisasikan protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19 ini. Tujuannya, supaya masyarakat terus ingat dan tidak kendor dalam menerapkan protokol kesehatan.

“Saya berharap dengan kostum seperti ini dapat membekas diingat­ an masyarakat, yang paling penting pula warga bisa menjadi New Man di

keluarga dan lingkungannya masingmasing. Ketika ingat New Man, saya harap mereka ingat dan patuh terhadap protokol kesehatan,” kata Yunus.

Ia juga memastikan bahwa ikon New Man itu merupakan ide Bu Risma yang diterjemahkan oleh Wakil Sekretaris IV Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya yang sekaligus Kepala BPB Linmas, Irvan Widyanto.

Karenanya, Yunus memastikan bahwa dirinya akan terus keliling ke berbagai lokasi di Surabaya demi mensosialisasikan protokol kesehatan. “Jadi, tidak hanya di tengah kota saja yang akan menjadi sasaran, tapi juga berbagai lokasi lainnya yang kami kira perlu untuk didatangi,” tegasnya.

Sementara itu, salah satu pedagang Pasar Kapasan Hadi Susilo (45 tahun) mengatakan, sebagai warga Kota Surabaya dan sebagai pedagang di Pasar

Kapasan, ia mengaku bangga dengan adanya ikon New Man yang lahir di Kota Pahlawan ini. Ia mengaku awalnya ikon New Man itu adalah tokoh kartun, tapi ternyata benar ada orangnya dan yang pa­ ling mengagetkan ternyata yang jadi ikon New Man itu adalah seorang camat.

“Antara orangnya dan kartunnya yang beredar selama ini persis, ternyata perutnya beneran buncit. Saya bangga sekali tokoh New Man buatan Pemkot Surabaya ini sangat kreatif. Mungkin ini satu-satunya di Indonesia,” kata Hadi.

Menurutnya, ikon New Man semacam ini sangat efektif untuk menyampaikan pesan supaya warga selalu patuh protokol kesehatan. Bahkan, ia mengaku tokoh ini sangat mengena dan sangat membekas di benak masyarakat Surabaya. “Semoga warga selalu ingat New Man, ingat New Man tentu ingat protokol kesehatan,” pungkasnya. [*]

Bhirawa

UTAMA

Selasa Legi, 5 Januari 2021

Seluruh Kecamatan di Tulungagung Berwarna Merah Tulungagung, Bhirawa Untuk pertama kalinya seluruh kecamatan di Kabupaten Tulungagung masuk zona merah dalam penyebaran Covid-19. Satu kecamatan terakhir, yakni Kecamatan Pucanglaban yang sebelumnya tidak pernah berwarna oranye sekalipun, kini sudah berubah warna menjadi merah.

Wakil Jubir Satgas Percepatan Penangan Covid-19 Kabupaten Tulungagung, Galih Nusantoro, Senin (4/1), menagkui jika 19 kecamatan di Kabupaten Tulungagung sudah berwarna merah. "Per tanggal 3 Januari kemarin seluruh kecamatan di Tulungagung masuk zona merah penyebaran Covid-19," ujarnya.

Menurut dia, Kecamatan Pucanglaban yang merupakan kecamatan satu-satunya di wilayah Kabupaten Tulungagung berwarna kuning tibatiba langsung berubah berwarna merah. Hal ini karena ada kasus ke-

matian akibat Covid-19. "Di sana (Pucanglaban) ada yang terkonfirmasi positif Covid-19 dan kemudian meninggal dunia, ini yang menjadikan merah," jelasnya.

Memerahnya seluruh kecamatan di Kabupaten Tulungagung, lanjut Galih Nusantoro, membuat Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tulungagung terus mengefektifkan pencegahan penularan virus Covid-19 yang meluas.

Salah satu di antaranya dengan membatasi kegiatan masyarakat.

"Jika dulu jam malam dimulai pada pukul 23.00 WIB sampai 04.00 WIB, kemudian disempitkan lagi dimulai pukul 22.00 WIB, sekarang jam malam dimulai pukul 20.00 WIB sampai pukul 04.00 WIB. Ini semua dimaksudkan untuk mengurangi interaksi masyarakat," paparnya.

Ditandaskan pula, saat ini tidak hanya memperketat pemberlakuan protokol kesehatan (prokes) dengan 3 M atau memakai masker, menjaga

Halaman 12

Dukung Wujudkan Jatim Bangkit 2021

BPBD Jatim Fokuskan Penurunan IRB dan Penanganan Kebencanaan

Galih Nusantoro

jarak dan mencuci tangan dengan sabun, tetapi juga mengharuskan masyakarat untuk mengurangi aktifitas berkumpul. Dari bebeberapa kejadian warga terkonfirmasi positif Covid-19 didapat dari kerumunan.

"Kami pun belum mengaktifkan kembali relaksasi untuk tempat wisata. Sampai sekarang tempat wisata di Tulungagung masih ditutup. Begitu pun dengan pembelajaran siswa sekolah tetap menggunakan daring," tandasnya. Galih menyebut tren peningkatan kasus positif Covid-19 di Kota Marmer masih tinggi. Kendati tingkat kesembuhan juga tinggi tetapi belum mengimbangi kasus yang positif.

"Rata-rata yang positif Covid-19 per hari mencapai 30-an orang. Saat ini ketersediaan tempat perawatan di fasilitas kesehatan sudah mendekati penuh. Sedang untuk tempat karantina masih ada. Di RSUD dr Iskak Tulungagung saja hampir 100 persen penuh," bebernya.

Menjawab pertanyaan, Galih Nusantoro yang juga menjabat sebagai Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Tulungagung ini menyatakan saat ini di Tulungagung masih didominasi klaster kelurga dan perkantoran. "Karena itu di Kantor Pemkab Tulungagung kami juga sampaikan ke OPD-OPD untuk melakukan skrining pada stafnya. Jika sakit tidak usah masuk kantir dulu. Ini untuk antisipasi klaster kantor," pungkasnya. [wed]

BPBD Jatim, Bhirawa Mengawali tahun 2021, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jatim berkomitem dalam menurunkan Indek Resiko Bencana (IRB) dan penanganan kebencanaan di Jatim. Komitmen ini merupakan bentuk dukungan BPBD Jatim terhadap visi Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa mewujudkan Jatim Bangkit 2021.

Komitmen itu disampaikan Sekretaris BPBD Jatim, Erwin Indra Widjaja mewakili Plt Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Jatim, Yanuar Rachmadi dalam apel jajaran, Senin (4/1) di Kantor BPBD Jatim.

Erwin mengatakan, 2021 ini BPBD Jatim mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 68,7 miliar. Anggaran tersebut akan dioptimalkan dalam setiap unit kerja atau bidang-bidang yang ada di BPBD Jatim.

"BPBD Jatim turut mendukung visi Gubernur Jatim mewujudkan Jatim

Bangkit 2021. Untuk itu tahun ini ada tiga program prioritas yang dilakukan BPBD Jatim," kata Sekretaris BPBD Jatim, Erwin Indra Widjaja selaku pimpinan apel.

Tiga program prioritas itu, sambung Erwin, yang pertama adalah menurunkan Indeks Resiko Bencana (IRB) di Jatim. Kedua, penanganan darurat bencana dan yang ketiga adalah percepatan pemulihan pasca bencana, plus 11 kegiatan prioritas BPBD Jatim. "Seluruh pegawai BPBD Jatim diharapkan melakukan optimalisasi anggaran. Serta melakukan inovasi, khususnya dalam pelayanan kebencanaan guna mendukung visi Gubernur Jatim, yakni Jatim Bangkit 2021," pintanya.

Di tengah pandemi Covid-19, pihaknya juga mengingatkan agar semua pegawai BPBD menjaga kondisi tubuh dengan mengatur jam kerja dan waktu istirahat. Serta terus melakukan pola hidup sehat, seperti rajin berolahr-

aga dan menjaga pola makan. Sehingga tugas-tugas yang menjadi priortias dapat diemban dengan baik.

Ditambahkannya, saat kegiatan padat seperti ini, seluruh jajaran BPBD Jatim diimbau untuk tetap menaati protokol kesehatan. Dan tetap menjaga kesehatan serta mengatur waktu istirahat. Sebab, kurangnya waktu istirahat juga berpengaruh terhadap kondisi imun tubuh.

"Segenap karyawan BPBD diimbau untuk meningkatkan imunitas, iman dan terus menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Sebab, tugas penanganan bencana sangat berisiko tertular," harapnya.

Erwin juga meminta jajaran BPBD Jatim untuk memperkaya ilmu pengetahuan dan pemahaman akan Covid-19. Dengan harapan mencegah penularan Covid-19, sehingga turut serta dalam program Pemerintah dan demi keselamatan diri sendiri dan orang lain. [bed]

Bupati Arifin Sidak Kehadiran ASN Pasca Libur

KILAS DAERAH

Tak Ada Anggaran BBM, Puluhan Truk Sampah 'Dikandangkan' Jember, Bhirawa Puluhan sopir truk pengangkut sampah kandangkan kendaraannya di depan kantor Pemkab Jember dan pendopo wahyawibawa graha, Senin (4/1). Mereka mengaku tidak mampu lagi menanggung beban biaya operasional dan BBM yang hingga saat ini belum terbayarkan.

Akibatnya sejumlah tempat pembuangan sampah sementara (TPS) dan sudut alon-alon kota Jember terjadi penumpukan sampah. Koodinator sopir truk sampah Sunidar mengaku, sejak dua bulan terakhir keuangan untuk mengganti bahan bakar tersendat-sendat pembayarannya. Bahkan per Januari 2021 sudah tidak ada anggaran.

"Sudah dua bulan anggaran pengganti BBM belum turun.

Selama ini, kami menggunakan anggaran pribadi untuk mengatasi BBM, baik dari gaji maupun dana TPP. Dengan harapan nanti akan diganti dengan anggaran APBD. Namun selama dua bulan terakhir anggaran pengganti BBM tersendat-sendat, dan per Januari sudah tidak ada anggaran," ungkap Sunindar.

Dengan alasan tersebut, pihaknya dan puluhan truk lainnya memutuskan untuk melakukan mogok bekerja, untuk menuntut kejelasan dari Pemerintah Daerah. [efi]

Trenggalek,Bhirawa Lepas libur panjang jelang tahun baru 2021, Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin lakukan sidak kehadiran ASN. Sekretariat Daerah Trenggalek menjadi tempat pertama yang dilakukan inspeksi mendadak oleh pemimpin muda ini, selanjutnya beberapa perangkat daerah lainnya.

Selain disiplin kehadiran ASN, pria yang terpilih kembali menahkodai

Kabupaten Trenggalek hingga tahun 2024 nanti ini juga meninjau penerapan protokol kesehatan di lingkup perangkat daerah.

Pria yang akrab disapa Gus Ipin ini ingin memastikan langsung jajarannya bekerja dengan aman dimasa Pandemi Covid 19, pasalnya sudah ada cluster tempat kerja. Dan Bupati Arifin tidak ingin kluster ini meluas.

"Hari ini pertama masuk kerja dan

sebenarnya banyak teman yang lembur juga. Cuma kita ingin pantau, dimulai dari Sekretariat Daerah (Sekda), kemudian Badan Keuangan Daerah (Bakeuda). Siapa tahu masih ada SPJ-SPJ yang masih perlu diselesaikan cepat," ujarnya.

Kemudian, imbuh suami Novita Hardini tersebut, "kita lihat teman-teman SOPnya protokol kesehatan seperti apa, karena bukan banyak tapi

Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin lakukan sidak kehadiran ASN. Sekretariat Daerah Trenggalek menjadi tempat pertama yang dilakukan inspeksi mendadak oleh pemimpin muda ini, selanjutnya beberapa perangkat daerah lainnya.

kluster tempat kerja ini ada. Kemudian di Setda ada 4 orang yang terpapar, jadi kita ingatkan mengenai protokol kesehatan," imbuhnya. Hasilnya alhamdulillah untuk protokol kesehatan berjalan, bahkan tadi di Bagian ULP, kita ada lelang awal ruas Jalan Nglongsor-Karangan, Bangunsari Prapatan.

Artinya baru tahun ini ada lelang di awal tahun seperti ini. Biasanya dilaksanakan Bulan April, baru lelang dan Juni baru ada pemenang, sehingga pekerjaannya cepat-cepatan sehingga kualitasnya kurang bagus.

Ini bentuk tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dan saya rasa koordinasi antar dinas juga semakin baik seperti antara PU dengan Sekretariat Daerah (LPSE) cukup baik, sehingga masyarakat dapat manfaat.

"Hari pertama rasanya semua masuk, karena diberlakukan finger print.

Kelihatannya semua disiplin, hanya satu masalah teman-teman belum gajian karena sistem di pusat masih terganggu SIPD nya," tutupnya. [wek]

GALERI PANDEMI

Rapid Test Antigen Massal bagi Tujuh Kecamatan Zona Merah

Kecamatan Dringu Sumbang Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi Pelaksanaan rapid swab antigen massal di 7 kecamatan zona merah yang direncanakan serentak 11 Januari 2021, ternyata masih menunggu kesiapan masing-masing puskesmas. "Ke-7 kecamatan yang masuk dalam kategori zona merah tersebut diantaranya Kecamatan Paiton, Kraksaan, Pajarakan, Gending, Dringu, Sumberasih dan Kecamatan Leces".

Oleh: Wiwit Agus Pribadi, Kabupaten Probolinggo

wiwit agus pribadi/bhirawa

Operasi Yustisi jam malam gencar dilakukan, pelanggar langsung jalani Rapid Test Antigen.

Hal ini diungkapkan Juru Bicara Ketua Pelaksana Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Probolinggo dr. Dewi Vironica, Senin (4/1).

Menurut Dewi, ternyata beberapa puskesmas sudah ada yang melaksanakan lebih dahulu. Tiap-tiap puskesmas melakukan tahapan-tahapan dengan lintas sektor untuk pelaksanaan rapid swab antigen. "Tahapan tersebut mulai dari identifikasi sasaran, koordinasi, sosialisasi, pelaksanaan sampai evaluasi kegiatan, sehingga

puskesmas yang sudah melalui tahap awal sudah bisa melakukan. Sarana dan prasarana dan tenaga tracer sudah didrop oleh Dinas Kesejhatan Kabupaten Probolinggo," jelasnya.

Lebih lanjut Dewi menerangkan saat ini semua puskesmas sudah menerima alat rapid test antigen yang sudah disediakan Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Dimana, masingmasing puskesmas di zona merah itu sudah tersedia 1000 rapid tes antigen.

"Sedangkan puskemas lainnya, mas-

ing-masing puskesmas sudah tersedia 100 rapid tes antigen," terangnya.

Untuk teknis pelaksanaan tambah Dewi, sasaran rapid swab antigen ini adalah kontak erat, orang yang bergejala, risiko tinggi, kelompok rawan, perumahan padat penduduk dan pelanggar protokol kesehatan. "Jika hasil swab antigen tersebut positif, maka wajib dilakukan swab evaluasi dengan PCR. Jika hasil PCR positif, isolasi di rumah karantina Kabupaten Probolinggo selama 14 hari," tuturnya.

Untuk sebaran kasus Covid-19 terjadi di 24 kecamatan di Kabupaten Probolinggo. Lima besar kecamatan dengan jumlah kasus aktif tertinggi konfirmasi positif Covid-19 di Kabupaten Probolinggo diantaranya Kecamatan Dringu sebanyak 38 kasus, Kecamatan Leces sebanyak 35 kasus, Kecamatan Kraksaan sebanyak 31 kasus, Kecamatan Sumberasih se-

banyak 26 kasus dan Kecamatan Gending sebanyak 18 kasus.

"Kasus pasien yang masih menjalani perawatan dan isolasi tersebar di 18 kecamatan, sehingga ada 6 kecamatan yang sudah tidak ada kasus Covid-19 meliputi Kecamatan Kotaanyar, Bantaran, Krucil, Lumbang, Kuripan dan Sumber," kata dr Dewi Vironica. Saat ini di Kabupaten Probolinggo orang terkonfirmasi positif Covid-19 sebanyak 2.251 kasus dengan keterangan 214 kasus masih dirawat dan menjalani isolasi, 1.920 kasus sembuh dan 117 kasus meninggal dunia. "Total pasien sembuh dari Covid-19 berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo hingga 03 Januari 2021 sudah mencapai 1.920 kasus dari total kasus 2.251 kasus. Per hari ini angka kesembuhan bertambah sebanyak 12 kasus," jelasnya. [*]