binder5jul21

Senin Pahing, 5 JULI 2021

Khofifah Indar Parawansa

Terpilih Ketua IKA Unair

Optimalkan Potensi Alumni Penggerak Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa melenggang di Kongres X IKA Universitas Airlangga (Unair) nyaris tanpa perlawanan berarti. Dengan mengantongi 69 suara dari total 91 suara, Khofifah terpilih sebagai Ketua PP IKA Unair periode 2021 - 2025, Jum'at (2/7).

Dengan penuh keyakinan, Khofifah pun menyatakan siap mengemban Amanah tersebut.

Khofifah merupakan lulusan Program Studi Ilmu Politik (sekarang FISIP) angkatan 1984. Dia mengawali pengabdiannya di dunia politik. Yakni menjadi anggota DPR RI sejak 1992 hingga 2009 di antarai dengan menjadi menteri pemberdayaan perempuan dan kepala BKKBN. Perempuan tersebut sempat menyandang ''Singa Podium'' saat Sidang Umum MPR Tahun 1998 karena kebe ke halaman 11

Sekda Kabupaten Malang Wahyu Hidayat

Hindari Kegiatan Malam, Sepakat Matikan PJU Kabupaten Malang, Bhirawa Sejak tanggal 3 Juli 2021 secara serentak di wilayah Jawa-Bali dilakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Sehingga keluar masuk masyarakat dibatasi, agar menekan penyebaran Covid-19. Meninggat pada beberapa Minggu terakhir ini, jumlah pasien yang terinveksi Covid-19 semakin hari semakin bertambah, bahkan berdampak juga pada peningkatan angka kematian.

Untuk menekan penyebaran Covid-19, maka Pemkab Malang juga berupaya agar masyarakat tidak keluar rumah jika tidak terlau penting. Dan salah satu agar masyarakat tidak keluar rumah pada malam hari, pemerintah setempat mematikan penerangan Lampu Jalan Umum ke halaman 11

Wagub Jatim akan Tambah Mesin Donor Plasma Konvalesen

Sidoarjo, Bhirawa Kebutuhan darah plasma konvalesen masa pandemi Covid-19 di Jatim sangat tinggi. Emil Elestianto Dardak didamping Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor) langsung meninjau Fasilitas Unit Transfusi Darah (UTD) PMI Kabupaten Sidoarjo, Minggu (4/7) kemarin.

Wagub Emil Dardak melihat langsung tiga pendonor penyintas Covid-19 saat melakukan donor plasma konvalesen di unit transfusi darah PMI Sidoarjo, yang saat ini memiliki tiga mesin untuk mengcover 30 orang pendonor setiap harinya.

"Kebetulan saya datang, ada tiga pendo-

Wagub Jatim didampingi Bupati Sidoarjo saat meninjau pendonor plasma konvalesen.

ke halaman 11

Saatnya Tarik Rem dengan PPKM Darurat Gubernur Dorong Kepala Daerah Segera Alokasikan Jaring Pengaman Sosial Pemprov, Bhirawa Pandemi Covid-19 dalam seminggu terakhir berkembang sangat cepat karena varian baru. Hal ini mendorong dilaksanakannya PPKM Darurat sebagai bentuk menarik rem untuk keselamatan seluruh masyarakat.

Berdasarkan data Satgas Covid-19, per hari Sabtu (3/7), penambahan kasus terkonfirmasi positif sebanyak

1.439 orang. Sehingga kumulatif konfirmasi positif di Jatim mencapai 177.257 orang. Penambahan kasus hari-

an ini merupakan rekor tertinggi di Jatim sejak awal covid tahun lalu. Penambahan ini bahkan lebih tinggi dari puncak kedua yang terjadi pada 15 Januari 2021 yaitu sebanyak 1.198 orang.

Saat ini, jumlah pasien yang terkonfirmasi aktif mencapai 9.698 orang atau 5,5%. Penambahan pasien sembuh 760 orang, sehingga total pasien sembuh

mencapai 154.487 orang atau 87,2%.

Sementara kasus mingguan Jatim mulai naik sejak 8 Juni 2021 atau minggu kedua Juni secara eksponensial, mendekati puncak Januari. Kasus Mingguan awal Mei 2021 sebanyak 1.346, sementara pada akhir Juni 2021 mencapai 6.129.

Artinya jumlah kasus naik 455%. ke halaman 11

MITRA

Gemar Memancing Sejak remaja, Salugu muda sudah lekat dengan hobinya memancing ikan. Bahkan, setelah diterima sebagai ASN hingga kini menjabat sebagai Kepala Sub Seksi (Kasubsi) Pengelolaan Rutan Kelas II-B Situbondo, kegemarannya memancing ikan semakin intes.

Setiap akhir pekan, Salugu bisa dipastikan akan menaiki perahu untuk memancing ikan ke tengah laut Situbondo. Tentunya, tidak sendirian, Salugu selalu bersama sejumlah teman akrabnya sesama penyuka pemancing ikan.

Menurut Salugu, kecintaannya memancing ikan dilaut sulit untuk dihindari, meski memerlukan biaya sewa perahu plus driver. Selain dapat menambah tubuh kembali fresh, dengan memancing

ke halaman 11

Jalan seputaran Alun-Alun Kota Tulungagung mulai Sabtu (3/7) malam ditutup saat jam malam berlangsung karena pemberlakuan PPKM Darurat.

Kabaharkam Polri, Komjen Pol Arief Sulistyanto meninjau pelaksanaan PPKM Darurat di Surabaya, Minggu (4/7).

Ist

Pantau Pelaksanaan PPKM Darurat di Jatim

Kabaharkam Polri Imbau Masyarakat Batasi Kegiatan Luar Rumah

Salugu SH

Polda Jatim, Bhirawa Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Pol Arief Sulistyanto memantau pos penyekatan di Bundaran Waru, Minggu (4/7) siang. Bersama personel Polda Jatim dan Polrestabes Surabaya, Kabaharkam Polri memantau pelaksanaan kegiatan PPKM Darurat.

"Kami ingin mengetahui kondisi pelaksanaan Operasi Aman Nusa dan penerapan PPKM Darurat di wilayah Jatim. Pemantauan ini kami lakukan karena ingin tahu bagaimana kondisi wilayah penyangga Surabaya," kata Komjen Pol Arief Sulistyanto.

Selain pemantauan PPKM, Arief mengaku hal ini dilakukan untuk mengetahui kondisi selama pelak-

sanaan Operasi Aman Nusa. Pihaknya juga akan memantau sejumlah titik di Jatim. Pada titik penyekatan antara Sidoarjo dengan Surabaya, pihaknya melihat pemeriksaan sejumlah penumpang yang masuk ke Surabaya.

Pihaknya pun mengimbau masyarakat agar benar-benar menyadari ke halaman 11

Bupati Tulungagung Tutup Tempat Wisata Tulungagung, Bhirawa Tempat wisata di Tulungagung yang selama ini buka, mulai saat ini ditutup untuk sementara. Penutupan akibat pemberlakuan PPKM Darurat yang dimulai Sabtu (2/7) sampai Selasa (20/7) mendatang.

"Tempat hiburan dan wisata harus tutup. Begitupun dengan rencana pembelajaran tatap muka (PTM) ditunda dulu. Dan jam malam kini berlakunya juga mulai pukul 20.00 WIB atau pukul delapan malam," ujar Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, Minggu (4/7).

Ia menegaskan dengan pemberlakuan PPKM Darurat level 4 di Tulungagung maka imbasnya sejumlah kegiatan masyarakat dibatasi. ke halaman 11

Nasib Warga Wonoasih Setelah Jembatan Hanyut Diterjang Banjir Bandang

Wagub akan Tambah Mesin Donor Plasma Konvalesen - Semoga animo masyarakat untuk donor tinggi Saatnya Tarik Rem dengan PPKM Darurat - Kini tinggal kesadaran masyarakat Temukan Pelanggar PPKM, Diajak Keliling ke Makam Covid-19 - Sekalian diajak mengubur jenazah

Seberangi Sungai Pakai Rakit Batang Pisang, 566 Kepala Keluarga Terisolir Malang nian nasib warga Dusun Dawuhan, Kelurahan Kedung Asem, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo ini. Mereka terpaksa naik rakit dari batang pohon pisang untuk menyeberangi Sungai Kedung Dalem.

Hal itu terpaksa mereka lakukan karena jembatan darurat hanyut terbawa banjir.

Oleh: Wiwit Agus Pribadi, Kota Probolinggo

Warga menggunakan rakit darurat tersebut untuk berbagai aktivitas. Seperti berbelanja ke pasar, berangkat kerja hingga sekolah. "Pakai getek (rakit) ini sejak dua hari lalu karena jembatan yang ada hilang, disapu banjir sekitar empat hari lalu," kata Sipon, warga setem-

pat, saat ditemui Bhirawa, Minggu (4/7).

Sejak jembatan darurat ini rusak, dia tidak tega melihat anak-anak dan ibu-ibu yang hendak beraktivitas. Sebab, bila melewati jalan, warga harus memutar jauh karena jembatan utama Kedung Asem masih dalam pembangunan. Hingga akhirnya dia berkooridinasi dengan warga dan sepakat membuat getek darurat.

"Saya merasa kasihan, akhirnya kita berinisiatif membuat getek untuk mempermudah aktivitas mereka. Bila nantinya ada bantuan ke halaman 11 Warga Dusun Dawuhan, Kelurahan Kedung Asem, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo menyeberangi sungai pakai rakit yang dibuat dari pohon pisang. wiwit agus pribadi/bhirawa

EKSEKUTIF

Senin Pahing, 5 Juli 2021

Halaman 2

Pemerintah Gelar Rakor Evaluasi PPKM Darurat Secara Virtual se-Jatim

sudarno/bhirawa

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa tampak memberikan arahan saat evaluiasi secara virtual bersama Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali, Gubernur Jawa Timur, Pangdam V Brawijaya dan Kapolda Jatim yang diikuti Wakil Wali Kota Madiun, Inda Raya AMS, Sabtu (3/7).

Kota Madiun, Bhirawa Baru berjalan sehari Pelaksanaan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat wajib optimal.

Evaluasi langsung dipimpin Koordinator PPKM Darurat JawaBali, Luhut Binsar Pandjaitan yang diikuti Wakil Wali Kota Madiun Inda Raya AMS secara virtual bersama Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali, Gubernur Jawa Timur, hingga Pangdam V Brawijaya, Sabtu (3/7).

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut peningkatan kasus konfirmasi diperkirakan masih akan terjadi dalam sepekan ke depan.

Karenanya, gubernur berpesan kepada semua kepala daerah dan stake holder terkait untuk mempersiapkan segala sesuatunya.

Mulai terkait langkah sosialisasi, ruang isolasi, hingga kemampuan petugas kesehatan.

Dalam hal ini, Gubernur berharap semua sumber daya untuk dikerahkan dalam penanganan Covid-19 khususnya untuk wilayah Jawa Timur.

“Seperti arahan dari bapak Luhut tadi, bahwa sepertinya masih akan ada peningkatan kasus.

Ini harus kita waspadai bersama,’’ kata Gubernur Jawa Timur.

Penanganan Covid-19 juga dioptimalkan melalui vak-

sinasi. Target 300 ribu vaksin mengemuka. Artinya, bakal ada vaksinasi massal di Jawa Timur dalam waktu dekat. Vaksinasi massal memang sudah berjalan beberapa waktu lalu. Tidak hanya di Kota Madiun. Namun, juga daerah lain. Vaksinasi di Kota Madiun sudah menyentuh 26 persen saat ini.

Dikatakan oleh Gubernur, Pemkot Madiun menargetkan capaian vaksinasi mencapai 50 persen hingga akhir tahun nanti. ‘’Koordinasi dan sinergitas harus terus kita tingkatkan untuk percepatan penanganan Covid-19 khususnya di Jawa Timur,’’ ujarnya.

Wakil Wali Kota Madiun Inda Raya AMS mendukung penuh langkah pemerintah dalam penanganan Covid-19.

Wawali berharap masyarakat turut berperan dalam penanganan dan pengendalian Covid19. Paling tidak dengan mematuhi aturan dan mengikuti anjuran pemerintah. ‘’Protokol kesehatan tidak boleh ditinggalkan. Sebaliknya harus terus ditingkatkan. Pemerintah terus berupaya memberikan yang terbaik. Masyarakat harus berpartisipasi. Ini demi kebaikan kita bersama,’’ pungkasnya. [dar]

Wali Kota Sutiaji Pantau Penerapan PPKM Darurat Minta Masyarakat Patuh Agar Tak Diperpanjang Pemkot Malang, Bhirawa Wali Kota Malang, H. Sutiaji, akhir pekan kemarin melaksanakan Sidak Pemantauan Penerapan PPKM Darurat di beberapa wilayah Kota Malang, bersama Kapolresta Malang Kota, Bhudi Hermanto dan Dandim 0833 Kota Malang, Ferdian Primadhona.

Bupati Jember Ir. H. Hendy Siswanto saat memberikan pengertian kepada pemilik warung yang masih melakukan aktifitasnya di saat penerapan PPKM darurat, Sabtu (3/7).

effendy/bhirawa

Bupati Bubarkan Kerumunan di Cafe dan Warung Jember, Bhirawa Hari pertama penerapan PPKM Darurat, Bupati Jember Ir. H. Hendy Siswanto masih mendapati masyarakat yang berkerumun di cafe, rumah makan dan tempat fasilitas umumnya.

Atas dasar temuan itu, Bupati bersama Forkopimda meminta mereka membubarkan diri dan menutup cafe dan warung yang masih beroperasi.

“Saya masih mendapati warung dan cafe yang masih melayani pem-

beli dan makan ditempat diatas pukul 20.00 itu tidak boleh. Warung, kafe dan restoran diperbolehkan tetap buka dengan hanya melayani pemesanan makanan dengan dibawa pulang atau take away dan juga dengan sistem pesan antar atau delivery order,” ujar Bupati Hendy yang juga Ketua Satgas Covid-19 berkeliling memantau penerapan PPKM Darurat di hari pertama, Sabtu (3/7).

KILAS BIROKRASI

Pemkot Ajukan Vaksin untuk Anak Usia 12-17 Tahun Pemkot Surabaya, Bhirawa Pemkot Surabaya telah mengajukan vaksin kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk percepatan program vaksinasi pada anak.

Hal ini sebagaimana menindaklanjuti Surat Edaran Kemenkes Nomor HK.02.02/I/1727/2021 tentang vaksinasi tahap 3 bagi masyarakat rentan serta masyarakat umum dan vaksinasi anak usia 12-17 tahun.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan, bahwa vaksinasi pada anak usia 12-17 tahun di Kota Pahlawan saat ini belum bisa dilakukan. Sebab, pemkot masih menunggu datangnya vaksin. Namun, apabila vaksin tersebut sudah datang, dia memastikan langsung menggunakannya.

“Kita belum dapat, tapi kita sudah minta (mengajukan). Kalau sudah dapat ya kita langsung gunakan. Surat sudah diminta ke sana (pemerintah pusat), tapi (vaksin) belum dikirimkan,” kata Wali Kota Eri, Minggu (4/7).

Dia menjelaskan, vaksin yang diajukan pemkot kepada Kementerian Kesehatan ini sejumlah anak seSurabaya. Jumlah tersebut berdasarkan data yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya.

“Pengajuan sejumlah anak se-Surabaya. Seperti minta vaksin kan sebanyak-banyaknya. Tapi tergantung juga dari sana (pemerintah pusat) turunnya berapa,” ujarnya.

Sementara untuk pendaftarannya nanti, sistemnya akan berbeda dengan vaksinasi usia di atas usia 18 tahun.

Sebab, Dispendukcapil Surabaya telah memiliki data anak usia 12-17 tahun. Mulai dari nama, jumlah, hingga alamat rumah tinggalnya.

Wali Kota Eri menyatakan, apabila vaksin untuk anak usia 12-17 tahun sudah datang, maka pemkot akan menyebar ke seluruh kelurahan di Surabaya. Di samping itu, kelurahan akan membuat satuan tugas menjadi vaksinator.

“Nanti disebar ke kelurahan. Kelurahan yang membentuk kayak satgas untuk disuntik vaksin. Tapi sambil menunggu vaksin ada dulu,” pungkasnya. [iib]

Oleh karena itu, Hendy kembali mengajak warganya untuk senantiasa kompak untuk mematuhi dan menjalankan regulasi yang ada, demi keselamatan bersama. Dia menyampaikan kekompakan warga dalam mematuhi regulasi Mendagri tersebut merupakan kunci kesuksesan PPKM darurat ini.

“Saya tidak ingin kasus Covid-19 meningkat di Jember, warga Jember ayo patuhi regulasi Intruksi Mendagri ini, mohon kesadaran serta kerjasamanya

semua warga agar kita semua terhindar dari Covid-19 ini,” tegasnya.

Dalam peraturan PPKM darurat tersebut semua tempat baik tempat umum, warung, restoran, kafe, supermarket, pasar tradisional, tempat hiburan wajib tutup sebelum pukul 20.00 WIB.”Apabila masyarakat tidak mematuhi intruksi Mendagri terkait PPKM darurat ini, maka mereka harus siap menerima sanksi,” tandas Hendy kemarin. [efi]

Para pemangku wilayah di Kota Malang ini, berkeliling Kota Malang memantau dan melihat situasi yang ada sekaligus melakukan sosialisasi.

Rombongan menyempatkan mengunjungi pasar Blimbing, beberapa resto di wilayah Suhat serta kawasan Sudimoro untuk melihat giat masyarakat.

“Kali ini kami baru melakukan tahap sosialisasi; sifatnya baru memberi tahu pada masyarakat dan sore nanti akan kami evaluasi bagaimana kesiapannya,” ujar Sutiaji.

Intinya, lanjut Sutiaji, jangan ada banyak pergerakan orang yang rawan terjadi penularan Covid-19. PPKM yang berskala besar ini bersifat darurat sehingga benarbenar harus menjadi perhatian bersama dan membutuhkan ketaatan masyarakat.

“Para pelaku usaha yang melanggar aturan juga akan segera diberi sanksi dengan kita cabut ijinnya dan tidak boleh buka kembali” tegasnya.

Pemkot Malang juga akan mematikan PJU di beberapa titik guna mengurangi mobilitas orang. “Saya sudah perintahkan Pak Sekda untuk mengecek lebih dulu jalanjalan yang sudah ditentukan.

Jangan sampaik nanti lampu dimatikan namun jalannya masih berlubang. Tentu ini akan membahayakan pengguna jalan” tutur Sutiaji.

Pihaknya juga resmi menandatangani Surat Edaran (SE) nomer 35 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 tadi malam pukul 22.01 setelah kegiatan

Rakor bersama Gubernur Jawa Timur perihal PPKM Darurat di Jawa Timur di Ruang NCC Balai Kota. SE Walikota no 35 ini mulai berlaku mulai hari ini tanggal 3 Juli.

“Tugas kita adalah mengamankan bagaimana terlaksananya inmendagri karena motivasi dari mendagri maupun SE Gubernur itu adalah menyelamatkan nyawa masyarakat, menyelamatkan nyawa warga Indonesia dan warga kota Malang pada khususnya” ujarnya.

“Kita akan mematikan lampu, penyekatan jalan tertentu itu akan menjadi kearifan lokal, goalnya sebetulnya bagaimana kita bisa menekan angka penyebaran covid19 itu aja,” tambah Sutiaji. Wali Kota Sutiaji menyampaikan bahwa penerapan PPKM Darurat ini menindaklanjuti instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No. 15 tahun 2021 tentang penerapan PPKM Darurat dan Keputusan Gubernur Jatim nomor 188/ 379 /KPTS/013/2021 tentang PPKM Darurat di Jawa Timur.

Baik Inmendagri maupun Keputusan Gubernur maupun SE Walikota Malang ini di keluarkan pada tanggal 2 Juli 2021.

Ini menunjukkan respon cepat pemerintah dalam menanggulangi pandemi covid yang angka penyebarannya tinggi di Pulau Jawa dan Bali saat ini.

Wali Kota Malang juga menginstruksikan kepada camat, lurah beserta instansi terkait untuk berkeliling mensosialisasikan kepada masyarakat. “Kami minta masyarakat patuh agar PPKM darurat ini tidak diperpanjang,” pungkasnya. [mut]

Kejar Herd Immunity, Pemkot Kebut Vaksinasi Pemkot Kediri, Bhirawa Setiap harinya, Dinas Kesehatan Kota Kediri suntikkan ribuan dosis vaksin Covid-19 kepada masyarakat Kota Kediri. Hal tersebut sengaja dikebut untuk memenuhi target nasional.

Ditargetkan sebanyak total 70% masyarakat telah tervaksin di bulan Agustus 2021 untuk mencapai kekebalan komunitas atau herd immunity.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri Fauzan Adima menyebutkan bahwa vaksinasi di Kota Kediri sudah berjalan sesuai harapan. Menurutnya, saat ini penyuntikan vaksin sudah mencapai 3500-4000 dosis perhari.

“Itu sudah kita tambah, dari yang awalnya cuma 1000 dosis perhari,” ujarnya, Minggu, (4/7). Dijelaskan olehnya, angka tersebut masih akan ditambah lagi menjadi 5000-6000 dosis vaksin perhari demi penuhi target kekebalan komunitas.

“Kami upayakan semaksimal mungkin untuk capai target, mulai dari menjalin kerjasama dengan institusi kesehatan hingga pendirian pos layanan vaksinasi oleh Dinas Kesehatan,” tandasnya.

irvan cholis/bhirawa

Setiap harinya, Dinas Kesehatan Kota Kediri suntikkan ribuan dosis vaksin Covid-19 kepada masyarakat Kota Kediri. Hal tersebut sengaja dikebut untuk memenuhi target nasional.

Sementara Alfan Sugiyanto, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Kota Kediri menuturkan bahwa fasilitas layanan kesehatan yang telah ditunjuk hampir setiap hari terus melakukan penyuntikkan.

“Senin sampai Sabtu, kegiatan vaksinasi terus bergulir, tidak hanya di Puskesmas, di rumah sakit pun juga dilakukan vaksinasi mulai hari Senin hingga Jum’at,” jelas Alfan, Minggu, (4/7).

Hingga Sabtu, (3/7), capaian vaksin di Kota Kediri telah mencapai peringkat

5 terbanyak di Provinsi Jawa Timur.

Capaian vaksin tersebut meliputi SDM kesehatan, sasaran vaksinasi untuk 4730 orang, telah tervaksin 5.627 orang (dosis pertama) dan 5127 orang (dosis kedua); pelayan publik, sasaran vaksinasi 23.377 orang, telah tervaksin 70.811 orang (dosis pertama) dan 19.801 orang (dosis kedua); lansia dan pra lansia, sasaran vaksinasi 27.749, telah tervaksin 13.565 orang (dosis pertama) dan 4.034 orang (dosis kedua).

Sejumlah total 16 fasilitas kesehatan yang melayani vaksinasi di Kota Kediri meliputi Puskesmas dan Rumah Sakit.

Fasilitas kesehatan tersebut diantaranya RSUD Gambiran, RS Bhayangkara, RS DKT, RS Dhaha Husada, RS Muhamadiyah Ahmad Dahlan, RS Baptis, RS Lirboyo Kota Kediri.

Sementara itu lainnya adalah Puskesmas Balowerti, Puskesmas Kota Wilayah Selatan, Puskesmas Kota Wilayah Utara, Puskesmas Sukorame, Puskesmas Mrican, Puskesmas Campurejo, Puskesmas Pesantren I, Puskesmas Pesantren II, dan Puskesmas Ngletih, Kota Kediri. [van]

Pemkab Buka Pendaftaran 2.545 Formasi Jabatan

Pemkab Sidoarjo, Bhirawa Pemkab Sidoarjo membuka pendaftaran pegawai untuk tahun 2021, sebanyak 2.545 formasi jabatan.

Pengumuman dengan nomor 810/5650/438.6.4/2021 ini, dibuka mulai 30 Juni - 14 Juli 2021. Sedangkan pendafataran dimulai 30 Juni - 21 Juli 2021.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab Sidoarjo, Ridho Ptasetyo SSTP MAP, mengatakan dari 2.545 formasi jabatan itu, terdiri dari formasi CPNS dan formasi PPPK atau pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja.

Untuk formasi CPNS sebanyak 286 yang terdiri dari rincian, CPNS tenaga kesehatan sebanyak 199 dan CPNS tenaga teknis sebanyak 87.

Sedangkan untuk formasi jabatan PPPK sebanyak 2.259, yang merupakan formasi tenaga pengajar atau guru. “Seluruh proses pendaftaran pegawai 2021 ini gratis. Jangan percaya bila ada pihak-pihak yang menawarkan diri bisa membantu kelulusan,” kata Ridho, saat dihubungi, Minggu (4/7) kemarin.

Sesuai jadwal, pengumuman hasil seleksi administrasi akan disampaikan pada 28 - 29 Juli 2021. Kemudian pelaksanaan seleksi kemampuan dasar (SKD) pada 25 Agustus - 4 Oktober. Untuk pelaksanaan seleksi kemampuan bidang (SKB) pada 8 Nov- 29 Nov.

Sedangkan pengumuman kelulusan pada 18 Desember - 19 Desember 2021.

“Hasil keputusan panitia pendaftaran pegawai ini tidak bisa diganggu gugat. Bersifat mutlak,” tegas Ridho. Untuk keperluan selama proses penerimaan pegawai tahun 2021 ini, menurut Ridho, panitia pengadaan pegawai Pemkab Sidoarjo membuka helpdesk dengan nomor 0877 7000 0909.

Yang hanya bisa dilayani dengan chat WA pada hari kerja pada pukul 09. 00 - 16.00 WIB. “Semoga dalam masa pandemi Covid-19 ini, proses pendaftaran pegawai tetap bisa berjalan lancarlancar saja,” katanya. [kus]

LEGISLATIF PKS Jatim Siap Sukseskan Vaksinasi dan PPKM Darurat Senin Pahing, 5 Juli 2021

Halaman 3

PKS Jatim, Bhirawa Penyebaran Covid-19 yang semakin tidak terkendali, membuat semua pihak harus berperan aktif untuk melawan. Karenanya, PKS Jawa Timur, melakukan rapat koordinasi online Gugus Tugas penanganan Covid19 PKS se-Jawa Timur, Sabtu (3/7/2021).

Ketua DPW PKS Jatim Irwan Setiawan mengajak seluruh Anggota PKS dan masyarakat di Jatim untuk turut menyukseskan program Vaksinasi dari pemerintah dan turut mensukseskan pelaksanaan PPKM Darurat.

Irwan menyampaikan bahwa ajakannya kepada seluruh anggota PKS Jatim dan masyarakat itu berdasarkan atas instruksi Presiden PKS nomor 08/int/ PRES-PKS/2021 tentang Kesiapsiagaan struktur dan Anggota Partai keadilan Sejahtera dalam menghadapi Covid-19.

“Karenanya saya meminta kepada sekitar seluruh anggota PKS, simpatisan serta masyarakat yang ada di Jatim, agar berperan aktif supaya program vaksinasi dari pemerintah ini sukses,” kata kang Irwan tegas.

Kang Irwan mendorong anggota PKS di Jatim melakukan vaksinasi.

Pihaknya juga meminta kepada anggota Dewan dari PKS dan struktur partai, agar dapat memfasilitasi ketersediaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi kepada seluruh masyarakat.

Hal ini, ia menambahkan, demi meningkatkan imunitas pribadi dan mempercepat terbentuknya imunitas kelompok. Ia menghimbau kepada pengurus, anggota PKS dan masyarakat umum untuk melaksanakan vaksinasi Covid 19.

Tak hanya menghimbau, Irwan juga meminta kepada para pengurus dan anggota PKS di seluruh Jawa Timur ini untuk aktif menggelar berbagai layanan yang membantu masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19.

“Khusus untuk vaksinasi, anggota PKS harus taat himbauan atau

aturan pemerintah khususnya Satgas Covid-19,” jelasnya. Selain itu, Irwan juga mendorong agar anggota PKS di seluruh Jatim membantu pemerintah dalam memperketat pergerakan warga dan penerapan disiplin protokol kesehatan.

Pihaknya mengajak untuk meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan serta konsisten dalam pelaksanaan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi aktivitas dan mobilitas keluar rumah.

“Ini penting, karena inilah inti dari kebijakan pemerintah tentang PPKM Darurat,” kata Irwan. Ia juga meminta kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten di Jawa Timur agar juga memperhatikan dampak ekonomi yang bisa ditimbulkan akibat PPKM Darurat.

“Jika masyarakat diminta untuk patuh, pemerintah juga sebaiknya menyiapkan berbagai rencana untuk mengantisipasi dampak ekonomi yang mengikuti PPKM Darurat,” imbuhnya.

Menanggapi banyaknya informasi yang tidak benar (hoax) dan berita palsu (fake news) yang bertebaran di masyarakat, mantan anggota dewan 2 periode ini meminta agar anggota PKS harus merujuk dan membagikan informasi yang valid dan kredibel terkait informasi Covid-19 dari sumbersumber yang resmi dan otoritatif.

Info yang resmi itu, seperti dari Satuan Tugas Nasional COVID-19, Kementerian Kesehatan, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Para Ahli dan Tenaga Kesehatan.

Untuk memberi pelayanan kepada masyarakat, Irwan meminta agar pengurus menyiapkan rencana tanggap darurat dan melakukan upaya maksimal untuk membantu anggota, termasuk menjadikan kantor partai, rumah dan fasilitas umum lainnya yg bisa digunakan sebagai tempat perawatan atau sebagai Rumah Sakit modular/darurat pasien COVID-19 gejala ringan dan sedang.

Seluruh bidang di struktur PKS, ia menjelaskan sedang mengupa-

yakan memberi pelayanan tanggap darurat untuk masyarakat, mulai dari tingkat DPW di propinsi, DPD di tingkat kabupaten/ kota, tingkat DPC di kecamatan bahkan DPRa di tingkat desa. In syaa Allah semuanya bergerak, membantu masyarakat.

Ketua Bidang Kesos DPW PKS Jatim dr Jojok Santoso SpPD FINASIM dalam Rakor itu menyapaikan kesiapannya. ”In syaa Allah, anggota PKS Jatim akan memberikan yang mereka bisa untuk masyarakat. Saya juga terus mengingatkan agar teman-teman terus melakukan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat yang terkait, agar penangannya bisa lebih tertata dengan baik,” katanya.

Khusus kepada anggota PKS, Irwan meminta untuk selalu waspada dan memperketat protokol kesehatan. Apabila anggota atau anggota keluarga PKS dan juga masyarakat yang memiliki gejala demam dan gejala Covid-19 la-

innya, ia meminta agar menjalankan isolasi mandiri dengan ketat sesuai SOP, menjaga stamina dengan memperbanyak kualitas istirahat dan pola makan.

Juga memantau kondisi kesehatan terutama pada penderita bergejala dan terdapat komorbid dan segera menghubungi gugus tugas Covid untuk mendapatkan penanganan dan arahan yang tepat.

“Ikatan tali persaudaraan juga sangat penting untuk dikuatkan, agar bisa terus saling bantu, saling perhatian untuk memnerikan dukungan moral, mental maupun spiritual,” ujar Irwan.

Terakhir, Irwan meminta agar semuanya terus mendekatkan diri kepada Allah dengan banyak melakukan kebaikan dan selalu berdoa agar Allah segera menghilangkan musibah virus Covid-19.

“Istighosah bisa dilakukan. Semoga Allah menjaga kita semua, menolong masyarakat Jatim dan bangsa Indonesia pada umumnya,” harap pria 45 tahun ini. [geh]

KILAS DEWAN

anas bachtiar/bhirawa

Sebelum melaksanakan penertiban terhadap pelaksanaan PPKM Darurat, para petugas gabungan mendapatkan pengarahan dari Kapolres Batu, AKBP Catur C Wibowo.

Lapang Dada Bisa Turunkan Penularan Covid-19

Kota Batu, Bhirawa Berlapang dada dalam melaksanakan kebijakan PPKM Darurat akan menjadi senjata ampuh dalam upaya menurunkan angka penularan Covid-19.

Hal ini disampaikan Wali Kota Batu Dra Dewanti Rumpoko MSi saat melakukan pantauan ke sejumlah tempat wisata dan fasilitas umum bersama Forkompimda Batu, Sabtu (3/7).

Ia meminta agar masyarakat bisa berlapang dada dan menyadari akan diberlakukannya kebijakan ini. Dengan demikian maka kenaikan penularan Covid-19 bisa dihentikan bahkan diturunkan.

“Dalam tiga minggu ke depan saya harap warga Batu bisa melaksanakan PPKM Darurat dengan lapang dada supaya penyebaran Covidw9 bisa segera dikendalikan,” ujar Dewanti, Sabtu (3/7).

Dalam pelaksanaan PPKM Darurat hari pertama, Forkompimda Kota Batu meninjau Jatim Park 2 yang merupakan salah satu destinasi wisata besar menjadi andalan Kota Batu.

Selain itu mereka juga meninjau Alun- Alun Kota Batu yang selama ini tidak pernah sepi dari pengunjung. [nas]

Selama PPKM Darurat, Aktivitas DPRD Surabaya Via Daring DPRD Surabaya, Bhirawa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang mulai berlaku sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli mendatang, disikapi serius Pimpinan DPRD Surabaya.

Untuk mendukung kebijakan pemerintah dengan target penurunan angka penuluaran Covid-19 tersebut, pimpinan dewan sepakat untuk menerapkan sistem bekarja dari rumah (work from home) semua lintas kerja yang ada di gedung dewan.

Wakil Ketua DPRD Surabaya, Reni Astuti mengatakan, baik anggota DPRD Surabaya serta staf dan karyawan Sekretariat DPRD Surabaya, akan bekerja dari rumah mulai Senin (5/7) sampai PPKM Darurat berakhir.

Menurutnya, langkah tersebut diambil lantaran kasus penyebaran Covid-19 di Surabaya naik cukup signifikan, sementara ketersediaan bed di rumah sakit serta tenaga kesehatan (nakes) sudah over kapasitas. ‘’Banyak yang melaporkan, rumah sakit yang ada di Surabaya sudah tidak menampung, demikian juga dengan jumlah nakes yang tidak memadai dengan banyaknya pasien, sehingga kasus kematian kian hari kian bertambah,’’ katanya, Minggu (4/7). [dre]

Suasana Konfercab PCNU Situbondo saat melakukan pemilihan Ketua Rois Suriah dan Ketua Tanfidz masa bakti 2021-2026.

sawawi/bhirawa

Pengesahan Kepengurusan PCNU Nunggu SK PBNU Situbondo, Bhirawa Stuktur kepengurusan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Situbondo hasil konfercab di pesantren Wali Songo pada 6 Juni 2021 lalu resmi terbentuk.

Namun demikian, keputusan pengesahan tersebut masih menunggu surat keputusan (SK) dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Pusat Jakarta. Kepastian itu disampaikan oleh Ketua PCNU Situbondo terpilih, Ustad Muhyidin Khatib, Jumat malam (2/7).

Menurut Muhyidin, susunan kepengurusan belum memiliki legalitas karena belum menerima SK dari PBNU. Untuk itu, aku Muhyidin, pihaknya masih menunggu.

Kata dia, pihaknya enggan membocorkan nama-nama yang akan

mendampingi dirinya dalam nakhoda baru PCNU Situbondo pada lima tahun mendatang. “Rasanya tidak elok kalau saya menyebutkan namanamanya saat ini. Sebab belum memiliki legalitas,” tegasnya.

Masih kata Muhyidin, jika SK dari PBNU Pusat Jakarta sudah turun, ia akan segera melakukan langkah lanjutan. Pria asli Desa Sumberejo, Kecamatan Banyuputih menegaskan, setidaknya ada tiga pendekatan yang akan dilakukan dalam menyusun kepengurusan PCNU Kabupaten Situbondo.

“Yang pertama adalah pendekatan profesionalitas. Ini tentang kemampuan dengan dasar kompetensi dan itu diposisikan dengan jobnya. Istilahnya the right man in the right place,” kupas Muhyidin.

Pendekatan kedua adalah loyalitas.

Dalam pandangan Muhyidin, loyalitas merupakan kunci suksestidaknya sebuah organisasi berjalan.

Ketiga, lanjut Muhyidin, perwakilan zona dari timur, tengah dan barat.

Bagi Ustad Muhyidin, SDM pengurus NU saat ini sudah cukup merata.

“Untuk itu sangat penting untuk dilakukan perwakilan menurut zona.

Nantinya tidak hanya dikuasai oleh zona tengah saja,” papar Muhyidin.

Setelah menerima SK, ia akan segera melakukan pelantikan oleh pengurus PBNU yang akan di tempatkan di Kabupaten Situbondo.

Namun, semua itu masih menyesuaikan dengan kondisi pandemi Covid19 yang hingga kini belum mereda.

“Kalau melihat urutan kegiatan yang di inginkan PW-NU Jatim, begitu SK diterima, maka akan dilanjutkan dengan penyusunan dan penentuan lembaga lembaga termasuk nama nama pengurus. Saat ini semuanya sedang kami proses,” ungkap Muhyidin.

Terakhir, lanjut Muhyidin, ia akan melakukan kegiatan pelaksanaan Madrasah Kader Nahdlatul Ulama (MKNU). Baru setelah itu akan dilakukan pelantikan oleh PBNU. “Kami menduga kemungkinan besar suasana pandemi Covid 19 ini yang membuat prosesnya agak terlambat,” pungkas pria yang biasa di sapa Ustad Muhyi itu. [awi]

Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Dukung PPKM Darurat Sidoarjo, Bhirawa Sebelum menandatangi Surat Edaran Bupati Sidoarjo nomor : 440/5720/438.1.1.3/2021 tertanggal 3 Juli 2021 tentang PPKM Darura Covid 19.

Bupati Sidoarjo telah melakukan pertemuan, rapat koordinasi terlebih dahulu dengan para tokoh agama dan tokoh masyarakat Sidoarjo, pada Sabtu, (3/7) malam.

Mereka para pengurus organisasi kemasyarakatan keagamaan yang ada di Kabupaten Sidoarjo diundang di Pendopo Delta Wibawa untuk ikut mendukung kebijakan yang menganut pemerintah pusat tersebut.

Seperti PC NU, PD Muhammadiyah, DPD LDII, MUI, DMI, FKUB, Kemenag Sidoarjo serta PGIS Sidoarjo yang menunjukkan dukungannya terhadap penerapan PPKM Darurat Covid-19 tersebut.

Hasi pertemuan disepakati penandatanganan himbauan bersama pelaksanaan PPKM Darurat Covid-19 dilakukan masing-masing organisasi bersama Forkopimda Sidoarjo yang hadir.

Diantaranya bupati Sidoarjo, ketua DPRD Sidoarjo, Kapolresta Sidoarjo serta Dandim 0816 Sidoarjo.

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali S.IP mengatakan penerapan PPKM Darurat Covid-19

se Jawa Bali telah disetujui oleh organisasi besar keagamaan yang ada dipusat. PBNU, Pimpinan Pusat Muhamaddiyah, MUI pusat serta DMI pusat yang diketuai oleh Yusuf Kalla ikut mendukung kebijakan tersebut.

Oleh karena itu menurutnya tidak ada alasan bagi organisasi dibawahnya berpolemik terhadap penerapan PPKM Darurat Covid-19.

Untuk itu dimintanya seluruh organisasi kemasyarakatan keagamaan yang ada dapat ikut mensosialisasikan penerapan PPKM Darurat Covid-19 kali ini. [ach]

Golkar Surabaya Instruksikan Fraksi Sebar Masker dan Sembako Surabaya, Bhirawa Pemberlakuan PPKM Darurat tang mulai diterapkan di Indonesia dan Kota Surabaya disikapi serius jajaran DPD Partai Golkar Kota Surabaya.

Pasalnya, sektor ekonomi dinilai paling terpukul terkait dengan kebijakan tersebut.

Untuk itu, DPD Partai Golkar menugaskan semua anggota Fraksi Golkar DPRD Kota Surabaya untuk melakukan bhakti sosial dengan membagikan masker dan ribuan paket sembako di daerah pemilihan (Dapil) masing-masing.

Ketua DPD Partai Golkar Surabaya, Arif Fathoni SH tak memungkiri, PPKM Darurat bakal efektif mencegah penyebaran Covid-19 apabila semua elemen terlibat. Namun, kata dia, ada sektor-sektor tertentu yang perlu mendapat penanganan serius, salah satunya sektor ekonomi. ‘’Ini membutuhkan peran semua elemen, untuk itu Golkar Surabaya menugaskan, wajib bagi anggota fraksi di

DPRD Surabaya untuk menyalurkan bantuan,’’ katanya saat membagikan sembako kepada para karyawan dan pemilik warung kopi (Warkop), Sabtu (3/7).

Toni, sapaan akrabnya mengatakan, pihaknya mendukung penuh kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat, meskipun kebijakan tersebut memunculkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, namun pihaknya meyakini bahwa kebijakan tersebut bermanfaat untuk kepentingan jangka Panjang penanganan pandemic Covid di Pulau Jawa dan Bali khususnya di Kota Surabaya.

“Tentu akan ada kerugian ekonomi yang ditimbulkan,namun ditengah wabah yang melonjak secara drastis dan membuat fasilitas tenaga Kesehatan kita kewalahan, kebijakan ini harus diterima dengan lapang dada,” ujarnya.

Fakta tersebut, lanjut dia, kemudian disikapi DPD Golkar Surabaya dengan menugaskan Fraksi Partai Golkar

andre/bhirawa

Anggota Fraksi Golkar DPRD Kota Surabaya melakukan bhakti sosial dengan membagikan masker dan ribuan paket sembako di daerah pemilihan (Dapil) masing-masing.

DPRD Kota Surabaya untuk menyisihkan rejekinya guna membantu warga Surabaya yang bekerja di warung kopi dan masyarakat yang tidak bisa melakukan usaha karena dampak pembatasan-pembatasan tersebut.

“Paket sembako yang kami berikan kepada pekerja warung kopi meski tidak semua

warung kopi, karena Surabaya ini juga dikenal sebagai kota warung sejuta kopi, mudahmudahan bisa sedikit meringankan beban hidup mereka dalam menghadapi masa PPKM Darurat ini, “ terangnya.

Dia menambahkan, kader Partai Golkar tidak ingin terjebak pada wacana pro dan kontra setuju atau tidak setuju

pelaksanaan PPKM Darurat, karena kader Partai Golkar lebih senang berkarya untuk masyarakat dalam segala suasana, apalagi dalam suasana keprihatinan seperti saat ini.

Sejak awal kami di doktrin, dari pada mengutuk kegelapan, lebih baik kita menyalakan lilin sebagai lentera kehidupan,” paparnya. De-

ngan kegiatan bakti sosial ini, jelas pria yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Surabaya ini, bisa menjadi lecutan semangat kembali semua stake holder di kota Surabaya untuk menunjukkan nilai-nilai keindonesiaan dengan bergotong royong bergandengan tangan menangani pandemik ini secara bersamasama, baik menjadi relawan satgas Covid 19 di Kota Surabaya, maupun mendonasikan sedikit hartanya untuk meringankan warga Surabaya yang terdampak pandemi.

“Kami juga mendorong Pemkot Surabaya untuk mengalokasikan anggaran bantuan sosial tunai tidak hanya kepada warga kategori MBR, namun juga warga Surabaya yang terdampak pandemi, namun kami juga mengetuk hati para pengusaha distributor alat Kesehatan di Kota Surabaya untuk menyisihkan sedikit keuntungannya untuk warga Surabaya,” kata dia.

Menurutnya, distributor alat kesehatan harus memiliki em-

pati dengan kondisi seperti ini.

Sebab, kata dia, anggaran pembelian dari Pemkot Surabaya untuk kepentingan alat Kesehatan guna penanganan Covid tiap tahun mengalami kenaikan, tentu harga yang dibeli oleh Pemkot Surabaya memberikan keuntungan finansial terhadap pelaku industri tersebut.

Namun, sambung dia, bukan berarti jenis industri yang lain tidak wajib bergotong royong untuk menangani wabah ini beserta dampak yang ditimbulkan.

“Awal-awal Covid melanda Surabaya banyak pelaku usaha yang memberikan donasinya ke Pemkot Surabaya, saya berharap kali ini meski ekonomi sedang tidak bagus, para pengusaha juga membantu Pemkot meminimalisir beban hidup masyarakat yang terdampak Covid, ayo bantu Mas Eri Cahyadi berjuang untuk masyarakat Surabaya,’’ katanya. [dre]

Senin Pahing, 5 Juli 2021

TAJUK

PPKM Darurat Jawa-Bali Penambahan kasus baru (pecah rekor tertinggi tiap hari), wajib di-respons lebih bijak pemerintah dan masyarakat. Terutama pelaksanaan PPKM skala mikro, patut diperkuat. Termasuk konsekuensi bantuan sosial (Bansos) suplai makanan tiap hari, dan tunjangan hidup lainnya (pengganti nafkah). Masyarakat wajib melaksanakan protokol kesehatan (Prokes). Sedangkan pemerintah wajib segera mengobati yang sakit, sekaligus memperkuat imun kelompok melalui vaksinasi.

Pemerintah juga perlu mengelola isu pandemi. Informasi ancaman CoViD-19 yang dijejalkan terlalu banyak bisa menurunkan imun masyarakat.. Bahkan kecemasan terhadap ancaman wabah yang sistemik, terstruktur, dan masif bisa menimbulkan respons negatif.

Lebih baik memperbanyak informasi negara yang masyarakatnya sukses mengendalikan pandemi setelah kukuh melaksanakan Prokes 3M. Misalnya negara bagian California (Amerika Serikat, AS) telah mengendurkan Prokes.

Sudah banyak negara mengizinkan warganya tidak mengenakan masker di tempat umum. Selain Amerika Serikat, juga Italia.

Padahal AS, dan Italia, masing-masing pernah menjadi “juara” CoViD-19 sedunia, tahun (2020) lalu. Bahkan sumber asal CoViD19 utama, RRC, juga sudah bebas pandemi. Masyarakatnya boleh tidak menggunakan masker di tempat umum. Tiongkok sudah membuka tempat wisata, dan tempat hiburan.

Kunci utama negara-negara yang sukses mengendalikan pandemi, adalah pelaksanaan vaksinasi meliputi mayoritas (sekitar 70%) rakyat. Begitu pula Singapura yang telah memberikan vaksinasi komplet (dua dosis) kepada rakyatnya. Kementerian Kesehatan Singapura meng-anggap CoViD-19 seperti flu biasa. Tidak beda dengan mengobati (dan diagnosa) penyakit endemi lainnya. Rakyat ceria, tidak tegang, tidak cemas. Bisa meningkatkan imun.

Saat ini sekitar 41 juta penduduk Indonesia telah disuntik vaksin (27 juta diantaranya masih suntikan pertama). Jumlahnya masih sekitar 11,29% dari total target 363 suntikan (untuk 181,5 juta rakyat). Masih tersisa 322 juta suntikan lagi. Maka diperlukan percepatan imunisasi. Andai ditarget 2 juta suntik per-hari, maka diperlukan 161 hari kerja non-stop. Jika dimulai awal bulan Juli, bisa selesai pada 11 Desember 2021. Setelah itu, seluruh rakyat Indonesia, bisa jadi, boleh melepas masker.

Imunisasi merupakan mandatory, kewajiban pemerintah yang diamanatkan UU (undang-undang). Vaksinasi sebagai cara imunisasi tertuang dalam UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Pada pasal 153, dinyatakan, “Pemerintah menjamin ketersediaan bahan imunisasi yang aman, bermutu, efektif, terjangkau, dan merata … untuk pengendalian penyakit menular ….” Terdapat frasa kata “aman, bermutu,” berarti wajib memenuhi berbagai peraturan. Termasuk UU Nomor 33 tahun 2014, tentang Jaminan Produk Halal.

Namun sebelum vaksinasi tuntas, masyarakat masih harus kukuh melaksanakan Prokes 3M (mengenakan masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak), menjadi “harga mati..” UU Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, mewajibkan setiap orang mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan. Pada pasal, 9 ayat (2) dinyatakan, “Setiap orang berkewajiban ikut serta dalam penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan.”

UU Kekarantinaan Kesehatan juga memberi wewenang pemerintah melaksanakan pembatasan. Dalam pasal 11 ayat (1) dinyatakan, “Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan pada Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat secara cepat dan tepat berdasarkan besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, dan teknik operasional dengan mempertimbangkan kedaulatan negara, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya.”

Ke-karantina-an kesehatan, antara lain melalui PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) “Darurat” di seantero pulau Jawa dan Bali. Dimulai 3 Juli hingga 20 Juli, meliputi 45 kabupaten dan kota. Termasuk 10 di Jawa Timur. Tetapi Bangkalan, dan Ponorogo, tidak masuk PPKM Darurat. Tanggungjawab pemerintah meng-efektif-kan PPKM lebih nyaman, dan dipatuhi masyarakat secara suka rela. [*]

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359.

Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Wacana Presiden Tiga Periode Belakangan ini, polemik isu perpanjangan masa jabatan Presiden dari dua periode menjadi tiga periode terus menyeruak ke permukaan publik, tidak sedikit pula isu perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode inipun mampu mengundang perhatian dan polemik di tengah-tengah publik. Pasalnya, terkhawatirkan jabatan presiden tiga periode akan berpotensi menghambat sirkulasi kepemimpinan nasional yang adil, dan sehat.

Sejatinya, memang ada mekanisme cara perubahaan UndangUndang Dasar (UUD) Tahun 1945 pada Pasal 37, namun kendati demikian perlu diingat keinginan luhur perjuangan reformasi yakni diantaranya memberikan pembatasan masa jabatan Presiden yang kemudian dilakukan Perubahan UUD NRI Tahun 1945. Terlebih, perlu terpahami bahwa merubah UUD Tahun 1945 bukan hanya sebatas prosedural tapi harus ada asas filosofi dan/atau substansi makna yang terkandung di dalamnya, maka menjadi logis jika kita perlu komitmen kembali ke khitah semangat reformasi dengan segala nilai luhur reformasi 98.

Merujuk hasil Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menyatakan, 74 persen responden menilai masa jabatan presiden maksimal hanya dua kali periode sesuai ketentuan UUD 1945 harus dipertahankan. Hanya 13 persen masyarakat menyatakan ketentuan tersebut harus diubah, dan sisanya tidak menjawab. Begitupun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan menolak wacana masa jabatan presiden tiga periode. Selain itu, Jokowi juga menginginkan agar presiden tetap dipilih oleh rakyat, sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Tepatnya, di pasal 7 UUD 1945 yang mengatur tentang masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, (Republika, 28/6/2021).

Itu artinya, wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode rupanya banyak mendapat respon penolakan dan jikalau tetap dipaksakan dengan tiga periode terkhawatirkan berpotensi menjadi preseden buruk dan bisa melemahkan citra partai politik.

Sedangkan, Bapak Presiden Jokowi sebagai salah satu tokoh besar yang lahir berkat reformasi, membuktikan sangat tunduk pada konstitusi. Beliau sangat mengapresiasif segala ketentuan dan amanat Pasal 7 UUD 1945 tentang Masa Jabatan Presiden & Wapres.

Ani Sri Rahayu Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah Malang

OPINI

Halaman 4

Covid-19 dan Pesta Pora Elit Politik Tidak ada makan siang gratis, istilah ini sudah mafhum dalam realitas politik negeri ini. Demokrasi liberal berimplikasi terhadap ongkos politik yang sangat mahal.

Dan pada giliranya, elit politik tidak sedikitpun ada ruang dalam pikirannya untuk mensejahterakan rakyat, yang terjadi adalah bagaimana mengembalikan dana saat proses kontestasi politik dalam perebutan kekuasaan.

Fakta itu membenarkan analisisnya Firmanzah dalam bukunya Marketing Politik (2012) Firmanzah menjelaskan bahwa untuk memenangkan pertarungan kontestasi politik kekuasaan, rakyat tidak bertanya tentang visi misi para kontestan, atau bertanya tentang apa yang akan dilakukan setelah menjadi anggota legislative atau kepala daerah bahkan pemimpin nasional.

Rakyat bertanya berapa gizi atau uang yang dimikili oleh kontestan tersebut.

Rendahnya nalar dan daya kritis masyarakat diakibatkan karena mandulnya bahkan tidak berfungsinya partai politik. Pendidikan politik yang sejatinya melakukan edukasi, penyadaran tentang hak dan kewajiban rakyat mengenai pentingnya partisipasi politik dalam momentum rotasi kekuasaan dan kepemimpinan nyaris tidak dilakukan oleh partai politik. Tragisnya, hal itu sengaja dibiarkan oleh partai politik agar rakyat mudah dimobilisasi untuk kepentingan politik jangka pendek Politik kekuasaan identik dengan gizi politik, jika tidak memiliki sumber daya dan gizi politik jangan berharap akan memenangkan pertarungan dalam perebutan kursi empuk kekuasaan. Jika ada politisi atau baru menjadi politisi bermimpi untuk

imâmah maudhá’atun meruntuhkan mitos bahlikhilafati al- nubuwwa integritas politik wah fi %irasati alakan mengalahkan polidin wa siyasati altik isi tas atau gizi polidunya, kepemimpinan tik, sungguh memiliki politik dilembagakan cita-cita mulya dan halusebagai pengganti pesinasi di luar mainstream ran kenabian untuk tentang wabah pragmamelindungi agama dan tisme politik yang mengmengatur urusan dungerogoti negeri ini. ia (Syafie Maarif: 2).

Pragmatisme politik OLEH : Cita-cita mulya itu telah menjadi perilaku Abdus Salam saat disandingkan elit politik negeri ini. Hal dengan realitas politik ini terjadi lantaran rakyat budaya politiknya masih rendah. dewasa ini dalam tataran praksisnMeminjam Bahasa Gabriel A. Al- ya politik telah menjlema seperti mond dan Sidney Verba bahwa bu- vampir yang sadis, bengis dan medaya politik rakyat terjerembab ke mangsa uang rakyat untuk kepentdalam tiga hal. Pertama Budaya poli- ingan diri dan kelompoknya Politik sudah mengalami pergesetik parokial, yaitu tingkat partisipasi politiknya sangat rendah, yang dis- ran makna dan cita-cita. Regulasi ebabkan faktor kognitif (misaln- yang memihak rakyat tidak lagi menya tingkat pendidikan relatif jadi orientasi dan gerak langkah polirendah). Kedua Budaya politik kau- tisi kita. Politik kekuasaan telah la atau subyek, yaitu masyarakat menumpulkan bahkan membutakan bersangkutan sudah relatif maju teta- nuraninya sebagai manusia. Dan pada pi masih bersifat pasif. Ketiga Bu- gilirannya, menempatkan politik sedaya politik partisipan, yaitu bu- bagai ajang pesta pora untuk menumdaya politik yang ditandai dengan puk uang dilakukan dengan ragam cara.tidak perduli uang rakyat, tidak kesadaran politik sangat tinggi.

Selama partai politik itu sakit, maka berpikir perilakunya akan menambah budaya politik yang partisipan tidak kesengsaraan rakyat akan menjadi pilihan politik rakta.

Rakyat hanya menjadi korban bagi elit Covid-19 Dalam Lingkaran Korupsi Satu tahun lebih negara dalam politik dan partai politik yang mengalami disfungsi dan disorientasi. Par- keadaan darurat pandemi. Ribuan tai politik yang memiliki tugas utama orang meninggal lantaran terpapar dalam melakukan pendidikan politik corona virus disease (covid) 19. tidak pernah dilakukan. Keberadaan- Sampai detik ini jumlah orang yang ya hanya bisa dilihat setiap momen- terpapar covid-19 semakin mentum konstestasi politik kekuasaan sep- ingkat. Jika dirinci yakni yang Positif 2.053.995 orang yang sembuh erti Pilkada, Pileg dan Piplres.

Cita-cita politik sebagaimana yang 1.826.504 orang dan yang meningdidambakan oleh pemikir politik gal mencapai 55.949 orang (24/6/ klasik Abu al-Hasan Ali bin Habib 21) https://covid19.go.id Duka publik tak bisa ditolak. Tidak al-Mawardi (974 -1058 M) atau yang lebih dikenal dengan Al- hanya kehilangan sanak family dan Mawardi bahwa politik adalah Al- handai tolan. Lebih dari itu, ratapan

orang miskin lantaran kehilangan pekerjaan akibat terkena PHK tidak bisa dielakan. Lonjakan kemiskinan secara nasional akibat covid-19 sampai saat ini mencapai 27,55 Juta.

Bencana kemanusiaan yang mengakibatkan tatanan sosial menjadi morat marit dan ekonomi nasional roktok direspon oleh pemerintah.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menaikkan anggaran covid-19 dan pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada tahun 2021. Anggaran yang awalnya senilai Rp.619 Triliun naik menjadi Rp.627,9 triliun. (7/2/21) Komitmen pemerintah untuk memulihkan perekonomian nasional tentu perlu diapresiasi. Akan tetapi di sisi lain bantuan sosial untuk orang miskin justru dikorupsi oleh pemerintah itu sendiri. Terbukti keterlibatan eks Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara yang menilap Bansos tak bisa dimungkiri.

Peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menduga bansos yang dikorupsi mencapai Rp.2.7 triliun ((15/6/ 21)sementara penyidik senior KPK Novel Baswedan dana bansos yang dikorupsi mencapai 100 triliun.

Politisi tuna moral dan miskin nurani tak sedikitpun bergeming dan memiliki empati terhadap penderitaan orang miskin. Di tengah-tengah duka publik dan derita orang miskin masih ada ruang untuk berbuat busuk seperti melakukan korupsi dana bansos. Syahwat politiknya untuk meraup keuntungan dari dana bansos telah melumuri nurani kemanusiannya. [*] Penulis adalah Direktur Kedai Jambu Institute dan Sedang menempuh S3 Sosiologi Universitas Brawijaya Malang

Urgensi Literasi Tentang Haji Genap dua tahun masyarakat di negeri ini tak bisa berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji.

Melalui Keputusan Menteri Agama RI Nomor 660 Tahun 2021 (3/6), pemerintah mengambil sikap dengan tidak memberangkatkan jamaah haji ke Arab Saudi pada tahun ini. Beragam alasan disampaikan oleh pemerintah, diantaranya: 1) Mengutamakan keselamatan jiwa jamaah haji di tengah tingginya transmisi dan mutasi baru Covid-19; 2) Menjalankan amanah kewajiban pemerintah memberikan perlindungan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah; hingga 3) Ketiadaan informasi resmi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dari Pemerintah Arab Saudi, baik itu berkaitan dengan nota kesepahaman, jumlah kuota jamaah haji tiap negara maupun syarat teknis lainnya.

Terlepas dari alasan yang disampaikan oleh pemerintah tersebut, pembatalan pemberangkatan jamaah haji tahun ini kemudian bergulir menjadi bola panas di tengah masyarakat. Banyak isu miring yang berkembang, seperti ketiadaan dana haji hingga larangan memasuki Arab Saudi karena beda jenis vaksin yang digunakan di Indonesia. Agar tidak berlarut-larut, perlu kiranya masyarakat mendapatkan edukasi yang benar terkait dilema penyelenggaraan ibadah haji di tengah pandemi Covid-19 kali ini.

Kedudukan Hukum Pembatalan keberangkatan jamaah haji Indonesia tahun ini tertuang dalam bentuk Keputusan Menteri Agama. Dalam hukum, Keputusan atau beschikking selalu bersifat individual, konkrit dan sekali selesai (Jimly; 2010). Sehingga, secara kaidah ilmu perundang-undangan, tindakan pemerintah dalam menuangkan produk hukum berupa beschikking tersebut sudah benar.

pa Pengecualian (WTP).

Apabila ada masyaraTingginya gelombang kat yang ingin mengpermintaan masyarakat gugat beschikking teruntuk meminta audit sebut, maka bisa mendana haji, kemungkinan gajukan ke Pengadilan besar disebabkan oleh Tata Usaha Negara (Prendahnya literasi haji TUN). Hakim PTUN yang mereka miliki. nantinya akan memutus, Meskipun demikian, apakah sebuah beschiktidak ada salahnya jika king tersebut sudah bepemerintah, baik Kemenar sesuai kebutuhan OLEH : nag maupun BPKH dan kaidahnya atau jusSholahuddin Al-Fatih melakukan konferensi tru bertentangan. pers untuk menjelaskan Sementara itu, hukum juga menjadi landasan bagi pemerin- hasil audit dana haji tersebut.

Masyarakat berhak memperoleh tah untuk memberikan perlindungan, seperti diamanatkan dalam Undang- informasi terkait dana haji yang Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang sudah mereka setorkan. Setali tiga Penyelenggaraan Ibadah Haji dan uang, konferensi pers terkait hasil auUmrah. Melalui regulasi tersebut, pe- dit dana haji juga bisa menjadi momerintah mempunyai kewajiban men silaturahmi antara BPKH denmemberikan perlindungan hukum gan masyarakat selaku penyetor dan bagi masyarakat (Hadjon; 1987). Up- pemilik dana haji. Melalui momen aya preventif yang dilakukan oleh pe- konferensi pers tersebut pula, pemermerintah dengan membatalkan ke- intah bisa menyampaikan hasil inberangkatan jamaah haji Indonesia di vestasi yang dilakukan menggunakan tahun ini, tentu juga bisa memberikan dana haji dan membuktikan kepada jaminan kepastian hukum. Hal ini juga masyarakat bahwa dana haji telah selaras dengan kaidah dalam hukum dikelola secara profesional, transpaIslam, yaitu Maqashid Syariah atau ran dan akuntabel. Hal ini bisa lima hukum dasar, salah satunya ad- menumbuhkan public trust di tengah alah hifdzun-nafs atau menjaga kese- masyarakat, di saat kekhawatiran relamatan jiwa. Setidaknya, pemerintah sesi akibat beban hutang yang ditangberikhtiar agar transmisi Covid-19 gung oleh beberapa BUMN seperti bisa dikendalikan, salah satunya mela- Garuda Indonesia hingga PLN. lui pembatalan keberangkatan jamaah Optimalisasi Peran haji tahun ini.

Dua tahun Indonesia tidak mengirimkan jamaah haji ke tanah suci kareAudit Dana Haji Selain dari aspek perlindungan hu- na faktor pandemi. Artinya, dua tahun kum tersebut, pembatalan keberangka- pula dana haji milik masyarakat mentan haji tahun ini juga memicu gelom- gendap. Sehingga, wajar jika bang permintaan audit dana haji. Pada- masyarakat bertanya, digunakan unhal, Badan Pengelola Keuangan Haji tuk apa dana haji yang sudah mereka (BPKH) telah mengeluarkan pernyataan setorkan selama ini. Saat awal pembahwa dana haji telah di audit oleh bentukan BPKH, pemerintah optimis Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) se- bisa meniru negara tetangga Malayjak tahun 2017 hingga sekarang. Bah- sia, dalam pengelolaan dana haji. Nakan, status hasil audit dana haji oleh mun, sejauh ini belum ada laporan BPK mendapatkan predikat Wajar Tan- resmi dari pemerintah mengenai ke-

berhasilan investasi dana haji yang dikelola oleh BPKH. Sehingga, pemerintah perlu mendorong BPKH agar bisa mengoptimalkan peran sentral yang dimilikinya.

Padahal, per Maret 2021 lalu, BPKH mengelola dana haji sebesar Rp. 149,15 Triliun (BPKH, 2021).

Sayangnya, dana haji yang begitu besar, tidak di dukung dengan mekanisme pengawasna yang cukup baik.

Bahkan, pemerintah membubarkan Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) pada tahun 2020 lalu dan mengalihkan fungsi pengawasan ke Kemenag. Oleh karenanya, perlu di munculkan LSM yang tupoksinya mengawasi penyelenggaraan haji dan umroh, misalnya saja dengan nama Indonesia Hajj Watch atau Indonesia Umrah Watch dan sejenisnya. Sebab dana yang besar dan kekuasaan yang mutlak, memang berpotensi menghadirkan dugaan korupsi (termasuk kolusi dan nepotisme). Seperti yang populer di dalilkan oleh Lord Acton, power tend to corrupt, absolute power corrupt absolutely.

Oleh karena itu, pemerintah, masyarakat dan stakeholders terkait perlu melakukan sinergi untuk mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji yang mabrur. Tanpa adanya sinergi, penyelenggaraan ibadah haji hanya akan menimbulkan prasangka buruk di sana-sini. Lebih lagi jika dibumbui dengan kritik tanpa adanya tawaran solusi. Sehingga, menyuarakan literasi haji di masa pandemi seperti ini, menjadi hal yang sangat mendesak untuk segera direalisasikan. Agar tidak ada lagi masyarakat yang kecewa karena ibadah hajinya tertunda, terlepas bahwa sesungguhnya haji bagi umat Islam adalah panggilan dari Tuhan. Bagian dari rukun Islam kelima yang membutuhkan perjuangan dan pengorbanan yang luar biasa. [*] Dosen Fakultas Hukum UMM

PELAYANAN PUBLIK Pemkot Ubah Lapangan Tembak Jadi RS Lapangan Halaman 5

Senin Pahing, 5 Juli 2021

Surabaya, Bhirawa Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama jajaran Pemkot Surabaya terus melakukan berbagai upaya untuk menangani lonjakan kasus Covid-19.

Terbaru, Wali Kota Eri menyiapkan lapangan tembak di Kedung Cowek, Kecamatan Bulak, menjadi rumah sakit lapangan untuk merawat warga yang akan isolasi mandiri.

Untuk memastikan lapangan tembak bisa dijadikan RS Lapangan, Wali Kota Eri menyempatkan diri untuk meninjau lokasi tersebut.

Didampingi sejumlah kepala perangkat daerah, mereka meninjau beberapa ruangan di gedung yang tampak megah itu. Ternyata, bany-

ak ruangan yang sangat luas dan sangat cocok untuk dijadikan ruang isolasi pasien Covid-19.

Tanpa berfikir panjang, Wali Kota Eri memastikan bahwa lapangan tembak yang direncanakan bertaraf internasional itu sangat cocok untuk dijadikan rumah sakit lapangan

menampung pasien Covid-19, terutama yang masih gejala ringan.

Ia pun langsung menghubungi sejumlah kepala perangkat daerah untuk menerjunkan semua satgasnya demi membersihkan dan menyiapkan fasilitas isolasi mandiri di gedung tersebut. Tak lama kemudian, satgas dari DKRTH, DPRKPCKTR, dan satgas dari Dinas PU Bina Marga dan Pematusan, ditambah satgas dari Dinas Pemuda dan Olahraga, dan beberapa satgas lainnya berdatangan untuk menyiapkan lapangan tembak itu menjadi rumah sakit lapangan penanganan Covid-19.

Setelah memberikan berbagai ara-

han kepada stafnya, Wali Kota Eri menyampaikan, di Surabaya banyak warga yang melakukan isolasi mandiri. Bahkan, ia juga memastikan banyak yang ingin masuk ke Hotel Asrama Haji ketika sudah terpapar Covid19, untuk melindungi keluarganya masing-masing. “Di Asrama haji yang antri sudah 700 orang, sehingga hari ini kita membuat tempat untuk rumah sakit lapangan isolasi mandiri, seperti di Asrama Haji itu,” katanya.

Nantinya, di tempat itu juga akan ada perawatnya dan lapangan tembak di Kedung Cowek itu terus ditata untuk mempersiapkan rumah sakit lapanga itu. Setidaknya, ada

empat tempat yang sangat lebar dan luas yang bisa dijadikan tempat perawatan pasien Covid-19 itu.

“Jadi, dari depan pintu masuk, dari bawah itu akan ada tempat IGD, setelah itu baru dimasukkan ke kamarkamar. Insyallah hari ini kita siapkan semuanya dengan mengerahkan semua satgas, kita siapkan tempat tidurnya dan semuanya. Senin insyallah sudah bisa dioperasionalkan rumah sakit lapangan di lapangan tembak ini, semoga bisa bermanfaat,” tegas dia.

Ia juga memastikan bahwa yang akan dirawat di rumah sakit lapangan itu adalah pasien OTG atau ge-

jala ringan, karena khusus yang sudah sesak nafas dan sudah parah akan langsung dirawat di rumah sakit. Sedangkan yang masih gejala ringan bisa dirawat di tempat tersebut.

Wali Kota Eri juga memastikan bahwa kapasitas rumah sakit yang sedang disiapkan itu sekitar 500 lebih. Namun, jumlah itu masih dihitung kembali, karena prosesnya masih terus dilakukan penataan, apalagi masih ada beberapa ruangan yang bisa dipergunakan juga. “Tapi nanti kita pastikan lagi dengan bed jumlahnya berapa, nanti insyallah kita pastikan, tapi daya tampungnya sekitar 500 lebih,” pungkasnya.[iib]

LINTAS PELAYANAN

Kota Madiun Masuk Zona Merah RSUD Sogaten Tambah Tempat Tidur Kota Madiun, Bhirawa Tingginya angka kasus persebaran Covid-19 di Kota Madiun membuat kota itu kembali menyandang status zona merah.

Pemerintah Kota Madiun kini melakukan penambahan tempat tidur (TT) di rumah sakit setempat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Madiun, Rusdiyanto mengatakan, penambahan TT dilakukan di RSUD Sogaten Kota Madiun untuk mengendalikan tingginya Bed Occupancy Ratio (BOR) dan menangani pasien yang terpapar Covid-19. “Kita maksimalkan tindakan, terkait dengan membuka bangsal rumah sakit Sogaten untuk pasien non covid kita alihkan menjadi isolasi covid, kemungkinan 2-3 bangsal. Targetnya dalam waktu dekat,” katanya, Sabtu (3/7).

Kendati begitu, Kota Madiun tidak mendirikan rumah sakit lapangan seperti daerah lain. Dengan mempertimbangkan efisiensi dan memilih membuka bangsal yang ada, daripada membuka rumah sakit lapangan karena sarana prasarana (sapras), jarak dan sumber daya manusia (SDM) akan lebih efektif jika memanfaatkan yang ada. “Pilihan ini menjadi suatu harus kita ambil melihat efisiensi, daripada membuka rumah sakit lapangan baik di asrama haji maupun tenda,”kata Sekda Kota Madiun memberikan penjelasan. [dar]

Dinkes Tulugagung Fokus Vaksinasi di Puskesmas Selama PPKM Darurat Tulungagung, Bhirawa Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tulungagung dalam masa penerapan PPKM Darurat tetap akan melakukan vaksinasi Covid-19 pada masyarakat. Pelaksanaan vaksinasi tersebut akan lebih difokuskan di PuskesmasPuskesmas untuk menghindari kerumunan. “Meski ada pembatasan mobilitas vaksinasi tetap dilakukan. Terus dipercepat,” ujar Kepala Dinkes Tulungagung, dr Kasil Rohmad, Minggu (4/7).

Menurut dia, vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat akan dilakukan di banyak tempat di masing-masing Puskesmas. Tidak mengandalkan pelaksanaan dengan gebyar seperti drive thru.

“Capaian harian tidak terlalu banyak berbeda meski kemarin juga dilakukan secara drive thru. Ini karena di lain tempat vaksinasi masih tetap berjalan,” imbuhnya.

Soal vaksinasi Covid-19 bagi anak usia di atas 12 tahun, dr Kasil Rohmad mengungkapkan masih belum dilakukan di Tulungagung. Masalahnya, belum ada kebijakan dari Kementerian Kesehatan. “Kebijakan dari kementerian belum ada. Kami bisa menjalan (vaksinasi Covid-19 bagi anak) setelah ada kebijakan. Tetapi dimungkinkan kebijakan tersebut tidak akan lama lagi sudah ada,” paparnya. [wed]

Kesiapan personil PLN dukung program pemerintah PPKM Darurat

PLN Siagakan 5.439 Personel Jaga Pasokan Listrik Supply Produsen Oksigen dan RS Rujukan Covid-19 di Jatim

Surabaya, Bhirawa Dukung upaya pemerintah dalam penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang berlaku mulai 3-20 Juli 2021, PLN pastikan kecukupan pasokan listrik. Dalam kondisi PPKM darurat masyarakat dituntut untuk tetap berada di rumah, sehingga kehadiran listrik sangat penting.

Menjamin keandalan pasokan listrik, PLN Grup Jawa Timur siagakan 5439 personel untuk suplai Rumah Sakit Rujukan Covid-19 dan Produs-

en Oksigen di Jawa Timur. 5493 personel berasal dari PLN UID Jawa Timur, PLN UIT JBM, PLN UP2B Jawa Timur, dan PT PJB. Saat ini total produsen oksigen di Jawa Timur berjumlah 8 pelanggan dengan total daya 61,345 MVA sementara RS Rujukan Covid berjumlah 113 yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Timur. “Melonjaknya kasus Covid-19 berpengaruh signifikan terhadap permintaan oksigen untuk suplai Rumah Sakit Rujukan Covid-19, oleh karena itu peran penting PLN disini sangat dibutuhkan demi kelancaran produksi

agar penanganan dan perawatan pasien Covid-19 tidak terkendala,” terang General Manager PLN UID Jawa Timur, Adi Priyanto.

Adi menambahkan, selain RS Rujukan Covid-19 dan produsen oksigen, PLN juga mensiagakan personel untuk menjaga keandalan di lokasi isolasi se-Jawa Timur diantaranya YPPII Malang, Rusun UB Dieng, Badan Diklat Malang.

Di sisi distribusi, PLN UID Jawa Timur gelar apel serentak 2281 personel di seluruh Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan se-Jawa Timur,

Sabtu (3/7). 2281 personel ini terdiri dari 136 personel Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan (PDKB), 1338 personel di 114 Unit Layanan Pelanggan, 561 personel mitra kerja, dan 246 personel Harprev Borderless. Personel dilengkapi dengan peralatan pendukung siaga berupa 16 unit Genset Mobile, 131 unit UGB, 4 unit UPS Portabel, 3 unit UPS Mobile, 369 Mobil yantek, 52 unit truk, 684 unit Sepeda ULC, 8 Unit Mobil PDKB SL, 13 Unit Mobil PDKB Berjarak, 12 unit mobil skylift, dan 11 unit mobil crane. [ma]

Sejumlah Perjalanan KA Dibatalkan Selama PPKM Darurat Surabaya, Bhirawa Mendukung kebijakan diberlakukannya PPKM Darurat pada 320 Juli 2021, PT KAI Daop 8 Surabaya mengajak masyarakat untuk sama-sama mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tersebut. Manajer Humas Daop 8 Surabaya, Luqman Arif mengungkapkan selama masa PPKM Darurat PT KAI Daop 8 Surabaya telah membatalkan beberapa perjalanan KA Jarak Jauh dan lokal.

“Bagi calon penumpang KA Jarak Jauh/Lokal yang sudah memiliki tiket tersebut, dapat melakukan proses pembatalan tiket di seluruh stasiun online penjualan tiket atau layanan Contact Center 121. Bea tiket akan dikembalikan penuh atau 100 persen diluar bea pesan oleh KAI,” terangnya, Minggu (4/7).

Luqman menambahkan proses pembatalan tiket di dapat dilakukan hingga maksimal 30 hari setelah jadwal keberangkatan KA (H+30 dari tanggal yang tertera pada tiket).

Adapun informasi terkait proses pembatalan dapat menghubungi Contact Center KAI 121 untuk mendapat panduan lebih lanjut.

Untuk itu PT KAI Daop 8 Surabaya menyampaikan permohonan maaf kepada penumpang yang perjalanannya dibatalkan selama masa PPKM darurat. Langkah ini dilakukan guna menekan penyebaran Covid-19. “Seluruh layanan KAI Group akan tegas menerapkan aturan protokol kesehatan pada masa PPKM Darurat yang telah ditetapkan oleh Mendagri dan Kementerian Perhubungan RI,” pungkasnya.

Enam KA Lokal Sementara itu, Kereta api (KA) lokal di Stasiun Bojonegoro berhenti beroperasi, selama masa pem-

Dukung PPKM Darurat PT KAI Daop 8 Surabaya betalkan sejumlah perjalanan.

berlakuan PPKM darurat. Setidaknya ada enam KA lokal di Stasiun Bojonegoro selama PPKM Darurat Covid-19 di wilayah JawaBali tidak beroperasi.

Adapun KA lokal tersebut yakni KA 396 relasi cepu-surabaya, KA 395 surabaya-cepu, KA 398, KA 397, kemudian KA 405 SurabayaBojonegoro dan KA 406 Bojonegoro-surabaya. Nama kereta api tersebut semua ekonomi local.

Kepala Stasiun Bojonegoro Totok Kushendarto mengatakan, selain enam KA lokal yang tidak beroperasi selama PPKM, pembatalan pemberangkatan penumpang juga dilakukan bagi penumpang telah memesan tiket. Pembatalan ini bagi penumpang yang telah memesan tiket jauh-jauh hari. “Bagi calon penumpang KA Lokal yang sudah memiliki tiket tersebut, dapat melakukan proses pembatalan tiket melalui online maupun manual,” kata Totok, kemarin (4/7).

Menurutnya, KA lokal jurusan

Bojonegoro-Surabaya mulai 3 hingga 20 Juli 2021 sudah tidak beroperasi. “ Hal ini karena pemberlakuan PPKM untuk menekan Covid-19,” ujarnya.

Sementara itu bagi KA jarak jauh yang masih beroperasi, selama PPKM darurat KAI memberlakukan sejumlah persyaratan. Persyaratan ini dimulai dari menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR maksimal 2x24 jam, atau rapid test antigen maksimal 1x24 jam sebelum keberangkatan. Selain itu, juga diharuskan menunjukkan kartu vaksin minimal vaksinasi Covid-19 dosis pertama. “Juga surat negatif rapid test antigen maksimal 1x24 jam sebelum keberangkatan. Bagi penumpang di bawah 5 tahun tidak diharuskan menujukkan hasil PCR atau rapid test antigen,” jelasnya.

Sedangkan, penumpang di dalam KA juga dibatasi hingga 70 persen. Sebab, hal ini untuk mematuhi protokol kesehatan yang berlaku.[riq,bas]

PENDIDIKAN, KEBUDA

Halaman 6

Senin Pahing

Dindik Keluarkan Kebijakan WFO 25 Dindik Jatim, Bhirawa Sejumlah OPD di lingkungn Pemprov Jatim mengeluarkan kebijakan WFO (Work From Office) maksimal 25%. Tak terkecuali di lingkungn Dinas Pendidikan (Dindik) Jawa Timur. Kebijakan ini menindaklanjuti instruksi Plh Sekretaris Daerah Provinsi Jatim yang tertuang dalam nota Dinas.

Terkait hal itu, Kepala Dindik Jatim, Wahid Wahyudi mengatakan, instruksi Itu menindaklanjuti Surat Plh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan surat nomor 800/3945/204.3/2021 tanggal 3

Juli 2021, tentang Sistem Kerja Selama Masa PPKM Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Dinas Pen-

BANGKU POJOK

Tour Gowes Wisata Nasional Batal Digelar Kota Batu, Bhirawa Minggu (4/7) kemarin merupaan jadwal diselenggarakan Tour Gowes Wisata Nasional (TGWN). Giat Lomba sepeda hasil kerja sama Disparta Kota Batu dan Polres Batu ini akhirnya batal digelar. Hal ini menyusul Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang resmi diberlakukan mulai 3 Juli lalu. Selan itu even berkuda bertajuk The Next Trip SS White Horse di Kota Batu juga ikut tertunda pelaksanaannya. ‘’Rencana ini harus ditunda karena munculnya kebijakan PPKM Darurat. Kemungkinan acara akan ditunda selama satu bulan melihat perkembangan situasi ke depan,’’ ujar Kepala Disparta Kota Batu, Arief As Siddiq saat dikonfirmasi, Minggu (4/7).

Pihak panitia akhirnya menunda TGWN setelah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menurunkan teknis pelaksanaan PPKM Darurat dalam Inmendagri Nomor 15 tahun 2021. Tanggal pembatalan acara ini sangat dekat dengan waktu pelaksanaan yang direncanakan. Artinya, semua persiapan yang dilakukan telah mencapai 90%. ‘’Persiapan menuju even ini sudah sangat matang. Tinggal menunggu waktu saja. Tetapi ketika waktu penyelenggaraan sudah dekat, kasus Covid 19 sedang tinggi - tingginya, lalu diberlakukan PPKM Darurat,’’ jelas Arief.

Arief menjelaskan, olah raga dengan latar berwisata ini baru akan digelar jika resiko penularan Covid 19 bisa dikendalikan. Karena itu pihaknya akan berkordinasi dengan Satgas Covid 19 terkait rekomendasi untuk bisa melanjutkan penyelenggaraan giat ini.

Diketahui, sejak pendaftaran dibuka Juni lalu, terhitung sekitar 500 peserta yang telah mendaftar kegiatan kolaborasi Disparta dan Polres Batu ini. Namun para peserta juga memaklumi dengan adanya penundaan ini. Karena kepentingan dan keselamatan bersama harus diutamakan. ‘’Kami juga telah berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait, seperti para sponsor dan pihak-pihak yang bersangkutan dalam acara ini,’’ tambah Arief.[nas]

didikan (Dindik) Jatim termasuk sebagai perangkat daerah sektor esensial yang menangani pelayanan publik. Karenanya, ada penyesuaian dalam sistem kerja.

Isi surat itu diantaranya Pejabat Adiministrator (Eselon III) dan Pengawas (Eselon IV) pada Sekretariat, Bidang, UPT dan Cabang Dinas bekerja di kantor (WFO) setiap hari. Tak hanya itu, baik staf, ASN maupun Pegawai tidak tetap (PTT) menerapkan sistem kerja secara bergantian, dengan ketentuan 25% bekerja di

kantor (WFO) dan 75% bekerja dari rumah (WFH) setiap harinya.

Disinggung terkait adanya jumlah staf yang terapar Covid-19 di lingkungan Dindik Jatim, Wahid menyebut, hingga saat ini pihaknya masih belum menerima laporan adanya hal itu. ‘’Belum ada laporan (positif Covid 19) ke saya. Insya Allah tidak ada,’’ jawab Wahid saat dikonfirmasi, Minggu (4/7).

Kebijakan yang dikeluarkan juga berlaku bagi kepala sekolah, guru

bersangkutan kecuali untuk tugas kedinasan,’’ jabar Wahid.

Wahid menegaskan, setiap pegawai tetap melakukan pengisian daftar hadir kedatangan dan kepulangan secara manual dan melalui aplikasi online Jatim Presensi. Selama jam kerja, pegawai mengenakan pakaian bebas, rapi dan sopan, baik yang sedang WFO maupun WFH. Wahid juga meminta seluruh pegawai agar melakukan pengecekan kondisi kesehatannya secara rutin dan

LIPUTAN

Siswa Baru Smamita Sidoarjo Dites Ge Nose C19 Sidoarjo, Bhirawa Mendukung program pemerintah pusat, gencar mengingatkan agar pelaksanaan vaksinasi Covid 19 harus ditunjang kemampuan 3T (Testing, Tracing, Treatment) yang mumpuni dan penerapan Protokol Kesehatan (Prokes) 6M (Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak, Membatasi Mobilitas dan Interaksi dan Menjauhi Kerumunan, serta tidak Makan – makan bersama) yang ketat.

Menurut Kepala SMA Muhammadiyah 1 Taman Sidoarjo, Drs Zainal Arif Fakhrudi MM, Untuk mendukung pemerintah dalam pelaksanaan 3T, SMA Muhammadiyah 1 Taman (Smamita) Sidoarjo, Jumat (2/7) lalu telah menggelar Tes Ge Nose C19 sebagai langkah awal deteksi dini virus pada anak - anak.

Setelah guru dan karyawan melaksanakan vaksin, kali ini menggelar Ge Nose C19 untuk semua siswa. ‘’Insya Allah, sekolah akan menjadwalkan Tes Ge Nose C19 secara bertahap, untuk menghindari kerumunan.

Sehingga, sekolah bisa memetakan dan mempunyai data terkait kesehatan para siswa,’’ tuturnya.

Tes Ge Nose C19 dilaksanakan di sekolahan, tepatnya di Jl Raya Ketegan 35 Taman Sidoarjo, pada 2 Juli mulai jam 06.30 hingga 07.30 WIB.

‘’Diberlakukan bagi siswa baru agar terdeteksi kondisi tubuh. Disamping itu juga untuk persiapan PTM (Pembelajaran Tatap Muka) sewaktu - waktu, jika sudah ditetapkan oleh pemerintah,’’ tandas Zainal Arif Fakhrudi.

Sementara itu, Waka Kesiswaan Smamita Sidoarjo, Edwin Yogi Laayrananta menegaskan, jika Ge Nose C19 untuk membuat klasifikasi sekaligus untuk menjaga kesehatan siswa maupun guru. Apalagi, penyakit Covid 19 tidak mudah dideteksi, makanya harus diantisipasi. ‘’Kami kerjasama dengan Muhammadiyah dan RSI Siti Khotijah untuk proses Ge Nose bisa berjalan sampai tanggal 11 Juli mendatang. Karena harus bertahap dan agar tidak ada kerumunan,’’ tegasnya.

Kini, lanjut Waka yang akrab dipanggil Yogi ini, yang mengikuti Ge Nose ada total 670 siswa kelas 10, 11 dan 12.

Selain itu, guru, staf dan karyawan sebanyak 85 orang. ‘’Ini bagian rasa kepedulian kami terhadap guru dan siswa. Kalau ada yang positif Covid 19 maka akan dipisahkan hingga di Test PCR, serta diberitahukan ke keluarganya agar melaksanakan isolasi mandiri. Karena itu bagian dari deteksi dini. Terutama dari 185 siswa baru tahun ajaran 2021 ini,’’ tandasnya. [ach]

Kampung Tematik Kota Malang Tutup Selama PKPM Malang, Bhirawa Berdasarkan Surat Edaran (SE) Walikita Malang Nomor 35 tahun 2021 tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKPM) Darurat Corona Virus Disease 2019, sebagaimana angka 1 seluruh masyarakat, pelaku usaha, pengelola tempat ibadah dan perkantoran, serta pengelola pendidikan wajib melaksanakan Protokol Kesehatan (Prokes) dan mematuhi ketentuan dalam Intruksi Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021, tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.

Pada angka 2 berdasarkan Intruksi Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019, di Wilayah Jawa dan Bali sebagiamana dimaksud angka 1 bahwa point h. Wali Kota Malang, Sutiaji menyampaikan, Fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata, tempat wisata umum dan area publik lainnya) tutup sementara.

Forum Komunikasi Kelompok Sadar Wisata Kampung Tematik Kota Malang sebanyak 22 Kampung Tematik Kota Malang yang di kelolah Pokdawis (Kelompok Sadar Wisata) untuk kunjungan wisata dinyatakan tutup sementara.

Sebanyak 22 Kampung Tematik Kota Malang, yang ditutup, Kampung Budaya Polowijen, Kampung Kajoetangan Heritage, Kampung Topeng Baran. Kampung Tridi, Kampung Gribig Religi (tutup untuk wisata buka untuk ziarah terbatas). Kampung Terapi Hijau, kampung Putih,Kampung Biru Arema, Koeboeran Londo Kampung Grabah Penanggungan. Kampung Kramat Kasin, Kampung Nila Slilir (Buka untuk belanja ikan). Kampung Satrio Turonggo Jati (tutup untuk wisata buka untuk latihan).

Selain itu, juga ada Kampung Tempe sanan (tutup untuk wisata buka untuk belanja) kampung Keramik Dinoyo (Tutup untuk wisata buka untuk belanja), Kampung Bambu Mewek Park (tutup sementara) Kampung Lampion Wangi (tutup sementara) Kampung Rolak Indahku, Kampung Glintung Water Street. Kampung Wisata Aeng Hamid Rusdi, Kampung Warna Wani Jodipan, serta Kawasan Wisata Panawijen. [mut]

dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan SMA/SMK/PK-PLK yang menerapkan sistem kerja secara bergantian, dengan ketentuan 25% bekerja di sekolah (WFO) dan 75% bekerja dari rumah (WFH) setiap harinya. ‘’Bagi pegawai atau guru yang dijadwalkan bekerja dari rumah, apabila diperlukan untuk hadir di kantor atau sekolah, maka yang bersangkutan wajib hadir di sekolah dan tidak diperkenankan meninggalkan kediaman atau tempat tinggal yang

achmad suprayogi/bhirawa

Siswa baru SMA Muhammadiyah 1 Taman Sidoarjo yang mengikuti Tes Ge Nose C19.

Wawali Minta SMP Swasta Tak Tarik Biaya Siswa Jalur Mitra Warga Surabaya, Bhirawa Program Penerimaan Peserta Didik Baru Jalur Afirmasi atau Mitra Warga SMP Swasta yang diselenggarakan beberapa waktu melibatkan 146 sekolah swasta, agar dapat menampung Siswa Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sesuai dengan pagu yang telah ditentukan Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya.

Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji menegaskan, program ini merupakan upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk memberikan pemerataan akses pendidikan bagi warga Kota Surabaya. ‘’Jadi bagi warga kota Surabaya yang tidak tertampung di SMP Negeri bisa mendaftar melalui Jalur Afirmasi SMP Swasta, itu Khusus mereka yang masuk database Masyarakat Berpenghasilan Rendah,’’ kata

GALERI

Cak Ji sapaan lekatnya, Minggu (4/7).

Cak JI menerangkan, bagi MBR yang diterima di SMP Swasta berhak mendapat jaminan pendidikan berupa pembebasan biaya operasional, seperti uang gedung, daftar ulang, uang kegiatan dan SPP. ‘’Kami minta SMP Swasta tidak membebani biaya mereka yang diterima jalur afirmasi. Ini juga sudah diatur jelas di Peraturan Walikota 49 Tahun 2020, penerima hibah biaya pendidikan daerah harus membebaskan biaya pendidikan bagi MBR,’’ tegasnya.

Cak Ji menambahkan, komitmen Eri Armuji untuk Warga MBR adalah memberikan akses pendidikan seluas - luasnya baik di sekolah Negeri maupun Swasta. Serta menjadikan SMP Swasta sebagai mitra pemerintah kota untuk mensukseskan program wajib belajar.[iib]

Siap berlomba ke tingkat Nasional, atlet paralympic Cabang Olah Raga Boccia, yaitu Sholahudin Al Faru Kota Madiun, Inda Raya A

Atlet Paralympic Kota Madiu

Minta Doa Restu kep Kota Madiun, Bhirawa Pemkot Madiun dengan tangan terbuka memberi kesempatan bagi warganya untuk berdialog menyampaikan usulan, kritikan, hingga ide -ide. Terbaru, Pemkot setempat menerima audiensi dari salah seorang atlet paralympic Cabang Olah Raga (Cabor) Boccia, yaitu Sholahudin Al Faruqi, Sabtu (3/7).

Kedatangan atlet paralimpiade atau sebuah pertandingan olah raga dengan berbagai nomor untuk atlet yang mengalami cacat fisik, mental dan sensoral itu bukan tanpa sebab, dirinya bersama sang ibunda datang menghadap Wakil Wali Kota Madiun, Inda Raya AMS SE MIB untuk memohon

doa restu. ‘’Mas Faruq ini, salah satu atlet Boccia Kota Madiun, rencananya besok akan mulai pemusatan pelatihan di Sura-

baya. Bulan Ok pekan paralym ungkap Wawal Wawali menj semangat yang

UB Malang Pastikan Kulia Malang, Bhirawa Keinginan mahasiswa Universitas Brawijaya ( UB) Malang untuk menjalankan kuliah secara Luring, tampaknya harus dipendam dalam - dalam. Pasalnya pihak kampus belum akan melakukan Perkuliahan Tatap Muka (PTM).

Kebijakan ini diambil mempertimbangkan masih tingginya kasus Covid 19 di Kota Malang, UB memutuskan untuk melakukan sistem perkuliahan secara Daring. Keputusan itu dituangkan dalam Surat Edaran (SE) Re-

ktor Nomor 6237/UN10/TU/ 2021, tentang Perkuliahan Tahun Akademik 2021/2022.

Dalam SE itu menyebutkan, Perkuliahan Tahun Akademik 2021/2022 dilakukan secara Daring meliputi proses belajar mengajar, bimbingan, kuliah kerja/ praktik lapangan, magang, ujian Tugas Akhir, dan/atau bentuk kegiatan terkait perkuliahan lainnya, praktikum dapat diselenggarakan secara Luring dengan mematuhi Protokol Kesehatan (Prokes) secara ketat dan wajib

diawasi Satuan T masing-masing fa Wakil Rekto demik, Prof Dr A DES megemuka PTM harus ditu lihat tingginya yang ada di Ind suk di Kota Ma ‘’Jadi denga Satgas Covid da sus, sehingga di da untuk PTM. disosialisasikan siswa melalui de

PRESTASI

Tiga Tim FLS2N SMP PGRI 1 Buduran Lolos Ketingkat Nasional Sidoarjo, Bhirawa Tiga Tim FLS2N (Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional) SMP PGRI 1 Buduran Sidoarjo lolos maju ketingkat nasional. Kepastian ini diperoleh dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo yang mengumumkan Pemenang FLS2N Tingkat SMP Kabupaten Sidoarjo 2021, Jumat (2/7) lalu.

Salah satu Tim FLS2N SMP PGRI 1 Buduran yang lolos ketingkat nasional.

dok

Ada lima cabang seni yang dilombakan, mulai kreasi musik tradisional, desain poster, gitar duet, kreativitas tari, dan menyanyi solo. Tiga besar (juara I, juara II, dan juara III) FLS2N setiap cabang lomba tingkat kabupaten berhak maju ke tingkat nasional.

Tiga Tim SMP PGRI 1 Buduran yang lolos maju ke tingkat nasional yaitu kreativ-

itas tari (Kridho Siswo) menjadi juara I tingkat kabupaten, desain poster (Fara Wiji Arianti) menjadi juara II tingkat kabupaten, dan kreativitas musik tradisional (Pagebluk Calon Arang) menjadi juara III tingkat kabupaten.

Menurut Kepala SMP PGRI 1 Buduran, Indrajayanti Ratnaningsih SSi MPd, pihak sekolah bersyukur dengan

prestasi para siswanya. ‘’Alhamdulillah, pada masa pandemi ini masih bisa berprestasi. Terlebih lagi, setelah beberapa tahun tidak mengikuti FLS2N. Kali ini bisa meraih juara di tiga cabang lomba. Selamat dan sukses selalu untuk anak - anak sekaligus untuk pembinanya,’’ ujarnya.

Koordinator Kesenian SMP PGRI 1 Buduran, Dra Luluk Koerniati dan para guru SMP PGRI 1 Buduran juga mengungkapkan rasa syukurnya. Mengingat persiapan yang dilakukan hanya sekitar satu pekan. ‘’Selamat dan sukses untuk Tim FLS2N SMP PGRI 1 Buduran. Semoga bisa menang dan menjadi juara di tingkat nasional,’’ ungkapnya.

Dari empat cabang FLS2N yang diikuti, hanya cabang lomba menyanyi solo yang tidak lolos maju ke tingkat nasional.

Semoga menjadi kesuksesan yang tertunda. Bisa sukses pada FLS2N tahun depan,’’ harapnya.

Apreasi juga datang dari Ketua PGRI Kabupaten Sidoarjo, Drs H Edy Wuryanto MPd MM. ‘’Selamat dan sukses untuk teman - teman yang telah membimbing putra - putri SMP PGRI 1 Buduran,’’ katanya.

Hal senada juga ditegaskan Ketua YPLP Dasmen PGRI Jawa Timur Cabang Sidoarjo, H Suprapto SPd MPd. Yang mengucapkan selamat dan sukses untuk SMP PGRI 1 Buduran, yang terus mengukir prestasi.[ach]

AYAAN

g, 5 Juli 2021

&

OLAHRAGA

5 Persen

Halaman 7

Jadikan SMPN 1 Dringu sebagai Rumah Isolasi Bupati Ajak DPRD Edukasi Masyarakat dalam Penerapan Prokes

melaporkan kepada pimpinan unit kerjanya masing - masing tetang kondisi kesehatannya. Serta harus selalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat serta menerapkan Protokol Kesehatan secara disiplin di kantor, rumah dan di lingkungannya.

Agar setiap pimpinan unit kerja melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap kinerja di unit kerjanya masing – masing, serta meyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. [ina]

Probolinggo, Bhirawa Jumlah warga terkonfirmasi positif Covid 19 di Kabupaten Probolinggo terus bertambah.

Bahkan per 1 Juli terjadi penambahan kasus baru sebanyak 23 orang sehingga total kasus aktifnya mencapai 143 orang. Bertambahnya kasus Covid 19 berdampak kepada ketersediaan rumah isolasi bagi warga terkonfirmasi positif Covid 19 dengan kategori Orang Tanpa Gejala (OTG). Sebagian besar rumah isolasi yang disediakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) 100% terisi.

Maka Pemkab Probolinggo mengambil opsi menjadikan lembaga pendidikan sebagai rumah isolasi bagi para OTG. Diantaranya, SMP Negeri 1 Dringu. Kamis (1/7) sore, Bupati Probolinggo, Hj P Tantriana Sari SE didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo, H Soeparwiyono, Kepala Dinkes Kabupaten Probolinggo, dr Shodiq Tjahjono dan Forkopimka Dringu meninjau SMPN 1 Dringu. ‘’SMPN 1 Dringu kami pilih karena rumah isolasi yang ada di Kabupaten Probolinggo sudah terisi 100%. Semalam kami hanya mempunyai sisa 21 Tempat Tidur (TT). Padahal setiap rilis ada pasien positif sekitar 20 orang,’’ kata Sek-

Wahid Wahyudi Kepala Dindik Jatim

KHUSUS

wiwit agus pribadi/bhirawa

Bupati Tantri tinjau SMPN 1 Dringu sebagai rumah isolasi.

retaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Probolinggo, dr Dyah Kuncarawati, Minggu (4/7).

Koordinator Kuratif Satgas Covid 19 Kabupaten Probolinggo ini menerangkan nantinya ada lima ruangan yang akan digunakan sebagai ruang isolasi yang masing - masing berisi enam kasus, sehingga totalnya tersedia 30 tempat tidur. ‘’Mulai malam ini, SMPN 1 Dringu akan digunakan sebagai rumah isolasi bagi masyarakat yang terkonfirmasi positif Covid 19 dengan katagori OTG. Kami memohon kerja sama kepada masyarakat untuk membantu tugas Pemerintah Daerah dengan tetap

menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes) 6M dalam kehidupan sehari - hari, tegasnya.

Sementara itu, Bupati Probolinggo, Hj P Tantriana Sari SE menyampaikan, penyediaan lembaga pendidikan sebagai salah satu opsi rumah isolasi terpaksa dilakukan Pemkab Probolinggo sebagai langkah strategis untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid 19. ‘’Saya mengimbau kepada Satgas Covid-19 kecamatan supaya mempersiapkan rumah - rumah isolasi baru,’’ katanya.

Melihat perkembangan kasus Covid 19 di Jawa Timur, Kabupaten Probolinggo masuk dalam zona kuning atau resiko rendah.

Meskipun demikian, selama daer-

ah sekitar atau daerah Kabupaten Probolinggo masih ada penambahan kasus yang sifnifikan berarti kondisi masyarakat belum bisa dikatakan aman.

Bupati menegaskan, sejak beberapa minggu terakhir ada kecenderungan lonjakan kenaikan kasus Covid 19 di Kabupaten Probolinggo. Hingga tanggal 30 Juni, kasus aktif Covid 19 sudah mencapai 139 orang. Kondisi ini merupakan tugas berat semua pihak. Maka kepada segenap Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Probolinggo untuk bisa bekerja sama mengedukasi masyarakat tentang penerapan Prokes.

Bupati berharap, para Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Probolinggo ini tentunya sudah menjadi tokoh di wilayahnya masing – masing, sehingga diharapkan akan mampu menjadi agent of change atau agen perubahan, khususnya dalam penerapan Prokes.

Bupati Tantri menegaskan, memang dari awal pandemi Covid 19 pihaknya tidak memberikan Opsi melakukan isolasi mandiri bagi masyarakat yang terkonfirmasi positif Covid 19. Hal ini dilakukan dengan berbagai pertimbangan, salah satunya berkaitan dengan kedisiplinan masyarakat yang sangat rendah. [wap]

Teknik Elektro Ubaya Jabarkan Manfaat PLTS bagi Rumah Tangga

sudarno/bhirawa

uqi asal Kota Madiun dengan diantar Ibundanya minta doa restu ke Balaikota Madiun diterima Wakil Wali AMS SE MIB, Sabtu (3/7).

un Melaju ke Tingkat Nasional

pada Wakil Wali Kota

ktober akan ikut mpic di Papua,’’ li. njelaskan, berkat g luar biasa itu-

lah, Wawali Inda Raya secara pribadi memberikan apresiasinya berupa dukungan moril.

Terlebih, lanjutnya, dirinya juga mengatakan akan ada Atlet paralympic cabang olahraga boccia, yaitu Sholahudin Al Faruqi asal Kota Madiun di Balaikota Madiun memperagaan keahliannya main boccia disaksikan Wakil Wali Kota Madiun, Inda Raya AMS, SE. MIB, Sabtu (3/7).

bantuan dari dinas terkait untuk mensupport salah satu warga berprestasi Kota Madiun. ‘’Semangat luar biasa, semangat itu saya apresiasi dengan dinas terkait untuk membantu pelaksanaan selama disana dan membantu akomodasi,’’ katanya.

Menyikapi penegasan Wawali diatas, Mimin Andarini selaku orang tua Faruq mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan kepada anaknya. Dirinya mengatakan bantuan apapun yang diberikan sangat berarti untuk memotivasi anaknya dalam melaju ke pekan paralympic ke 16 di Papua dan juga sekaligus menjadi wakil Jawa Timur di ajang tersebut.[dar]

ah Daring Semester Depan

Tugas Covid 19 akultas/program. or Bidang AkaAulanni’am drh akan, keputusan unda karena mea kasus Covid donesia , termaalang. an catatan dari an beberapa kaiputuskan ditun. SE, ini sudah n kepada mahaekan di masing-

masing fakultas’’ katanya.

Beberapa dekan ada yang ditelepon orang tua mahasiswa untuk menunda PTM. Begitupula dengan rektor banyak ditelepon dan dikirimi pesan elektronik agar kuliah tetap dilakukan secara Daring,’’ katanya.

Prof Aul menambahkan, sebelum kasus Covid yang semakim tinggi jumlahnya, UB sebenarnya sudah menyiapkan semua hal yang berkaitan dengan PTM. ‘’Tapi karena kondisinya semakin tinggi akhirnya diputus-

kan Daring kembali,’’ tegasnya.

Sementara terkait kegiatan praktikum yang mendesak dan tidak bisa dilakukan secara Daring, Satgas Covid masing - masing fakultas sudah mempunyai Prokes sendiri.

Fakultas Kedokteran (FK) misalnya, untuk kegiatan praktikum hanya dilakukan bagi mahasiswa pendidikan profesi.

Sedangkan bagi mahasiswa strata satu dan magister semua perkuliahan dilakukan secara Daring.[mut]

Surabaya, Bhirawa Program Studi Teknik Elektro Universitas Surabaya (Ubaya) mensosialisasikan pemanfaatkan sinar matahari sebagai pembangkit listrik tenaga surya kepada masyaralat luas. Tujuannya, untuk meningkatkan pengetahuan sikap dan ketrampilan mas yarakat yang sesuai dengan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki Ubaya.

Menurut Ketua Prodi Teknik Elektro, Susilo Wibowo, sekaligus pembicara webinar, melalui webinar ini masyarakat dapat mengetahui PLTS dapat dipasang pada rumah tangga.

Sebab, pandangan masyarakat selama ini PLTS hanya digunakan di gedung besar, pabrik hingga perkantoran. ‘’Tapi PLTS juga bisa dipasang di rumah. Penggunaan PLTS dapat menghemat pengeluaran rumah tangga. Selain itu PLTS juga ramah lingkungan.

Kegiatan ini sebagai bentuk dalam

mendukung program pemerintah untuk meningkatkan prosentasi pemanfaatan energi terbarukan sebagaimana ditargetkan pada rencana umum energi nasional,’’ jabarnya.

Susilo menjelaskan, pemasangan PLTS memang memerlukan investasi awal, sehingga terkesan cukup mahal. Tapi secara hitungan ekonomi akan menguntungkan. Ibaratnya kalau orang beli rumah cash maka akan terasa mahal, namun jika di cicil maka bisa terjangkau. Sistem PLTS juga demikian.

Terdapat tiga jenis sistem PLTS. Pertama, sistem on-grid yang artinya PLTS dipasang menyatu dengan jaringan PLN yang sudah ada dan tidak membutuhkan sistem penyimpan energi seperti baterai. Kedua, sistem offgrid yang artinya sistem PLTS berdiri sendiri dan tidak terkoneksi dengan sistem PLN. Sistem ini mengunakan baterai penyimpan energi untuk pe-

Teknik Elektro Ubaya Jabarkan Manfaat PLTS bagi Rumah Tangga.

makaian di malam hari. Ketiga, sistem hybrid, yakni gabungan antara offgrid dan on-grid.

Pembicara lainnya, Elieser Tarigan, yang juga dosen Teknik Elektro Ubaya menguraikan, permasalahan energi fosil saat ini terbatas dan tidak ramah lingkungan. Maka perlu adanya alternatif sumber energi yang dapat terjadi secara alami, cepat, dan

BPCB Jawa Timur Lakukan Kunjungan Ke Kabupaten Trenggalek Trenggalek, Bhirawa Menindaklanjuti rencana untuk membawa kembali Prasasti Kamulan ke Kabupaten Trenggalek, Tim Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Provinsi Jawa Timur melakukan kunjungan ke Kabupaten Trenggalek. Tim BPCP diterima Wakil Bupati, Trenggalek Syah Muhamad Natanegara, kunjungan untuk berkoordinasi terkait kesiapan rencana itu. ‘’Kemarin kami sudah sepakat dengan Kabupaten Tulungagung, karena prasasti ini letaknya di Tulungagung, kami sudah meminta izin dan alhamdulillah pada prinsipnya Pemkab Tulungagung bersedia untuk prasasti Kamulan ke Trenggalek,’’ ungkap Wabup Syah usai menerima kunjungan di Rumah Dinas Wakil Bupati Trenggalek, Jumat (2/7).

Sebelumnya, Wabup Syah bersama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Trenggalek melalukan kunjungan ke Kabupaten Tulungagung beberapa waktu lalu, untuk menyampaikan maksud membawa kembali Prasasti Kamulan ke Kabupaten Trenggalek. Nilai sejarah Prasasti Kamulan, diantaranya se-

bagai dasar penetapan hari jadi Trenggalek, menjadi alasan untuk membawa memindahkan prasasti itu.

Wakil Bupati Trenggalek menyambut baik kunjungan dari BCPB Jatim untuk melakukan koordinasi terkait rencana itu. Menurutnya, Pemkab Trenggalek menyadari betul BPCB Jatim sebagai pelestari benda cagar budaya lebih memahami segala sesuatunya, terlebih dalam rencana pemindahan prasasti itu. ‘’Kita bersyukur sekali BPCB bersedia untuk memfasilitasi keperluan kita dari A sampai Z,’’ ucap Wabup Syah.

Rencananya, Prasasti Kamulan akan diletakkan di sekitar Pendhapa Manggala Praja Nugraha. Selain Prasasti Kamulan, Pemkab Trenggalek juga akan berupaya mengumpulkan peninggalan - peninggalan cagar budaya yang saat ini masih tersebar. ‘’Kita tadi ke pondok pesantren di Baruharjo, di sini juga ada beberapa benda cagar budaya yang nanti akan kita kumpulkan sebagai salah satu peninggalan cagar budaya, nanti akan kita jadikan satu karena semua sama - sama berasal dari wilayah sekitar Kamulan,’’ terang Wabup Syah. [wek]

diana/bhirawa

terus menerus berkelanjutan. ‘’Sumber ini banyak tersedia di Indonesia, seperti angin, air, gelombang laut, dan juga cahaya dan panas matahari,’’ jelas dia.

Elieser mengungkapkan, Prodi Teknik Elektro Ubaya bersama PusLET (Pusat studi Lingkungan dan Energi Terbarukan) banyak melakukan penelitian terkait PLTS. [ina]

GELANGGANG

Satgas Covid 19 Tertibkan Olah Raga di Alun - alun Bojonegoro Bojonegoro, Bhirawa Menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Bupati Bojonegoro Nomor 800/2862/412.202/202, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021, Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Covid 19 di Wilayah Jawa dan Bali, mulai 3 Juli hingga 20 Juli, Pemkab Bojonegoro melalui Tim Satgas Covid 19 gencar mensosialisasi dan penertiban kegiatan masyarakat di tempat - tempat potensi kerumunan.

Minggu (4/7) kemarin Tim Satgas Covid 19 Kabupaten Bojonegoro yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Perhubungan (Dishub), dan Satpol PP laksanakan kegiatan penertiban kegiatan perdagangan dan olah raga pagi warga di seputaran alun - alun. Langkah blokade jalan oleh Dishub juga dilakukan di titik persimpangan guna meminimalisir akses pergerakan lalu lintas warga yang akan melakukan aktifitas olah raga di alun-alun.

Menurut Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bojonegoro, Agus Purnomo, saat memimpin penertiban, penertiban dan pengetatan aktifitas warga yang menimbulkan kerumunan rutin dilaksanakan sejak diberlakukannya PPKM Darurat Jawa - Bali Oleh Pemerintah Pusat.

Agus menegaskan, penyisiran dilakukan di dalam maupun di luar alun - alun, tak hanya warga yang berolah raga, namun pedagang pun juga dihimbau untuk menghentikan aktifitasnya karena berpotensi mengundang kerumunan.[bas]

Wisuda Terakhir STIE Perbanas dengan Bentuk Sekolah Tinggi Surabaya, Bhirawa Universitas Hayam Wuruk Perbanas (UHW) yang semula bernama STIE Perbanas Surabaya menggelar wisuda secara Daring. Kegiatan yang digelar, Sabtu (4/7) ini menerapkan Protokol Kesehatan ketat mulai memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.

Sebanyak 398 lulusan diwisuda mulai dari jenjang Magister, Sarjana, dan Diploma 3.

Adapun rincian wisudawannya, yaitu, 21 lulusan Magister Manajemen, 185 Lulusan Sarjana Manajemen, 145 Lulusan Sarjana Akuntansi, 46 Lulusan Sarjana Ekonomi Syariah, dan satu lulusan dari Diploma 3 Perbankan dan Keuangan.

Menurut Rektor UHW Perbanas, Dr Yudi Sutarso, wisuda sekarang terbilang istimewa.

Maksudnya, ini menjadi wisu-

da terakhir bagi lulusan sarjana dengan bentuk Sekolah Tinggi. Mereka telah lulus pada semester lalu sebelum transformasi menjadi universitas. ‘’Mereka yang diwisuda hari ini dinyatakan lulus sebelum kami menerima SK (Surat Keputusan) perubahan bentuk Perguruan Tinggi (PT) tanggal 9 April lalu. Jadi, istimewanya kini menjadi wisudawan terakhir bentuk Sekolah Tinggi dan wisuda yang pertama diadakan oleh Universitas Hayam Wuruk

Perbanas,’’ papar Yudi.

Yudi berpesan, di tengah pademi Covid 19 menjadi tantangan para lulusan untuk terserap di dunia kerja. Dirinya pun berharap bekal ilmu dan pengalaman selama berkuliah dapat segera di implementasikan di dunia kerja untuk meraih karir yang semakin baik.

Wisudawan terbaik institusi Karima Fatmawati SAk dari Sarjana Akuntansi, merupakan salah satu penerima beasiswa penuh. Artinya, wanita berhijab ini bebas biaya pendidikan alias gratis selama berkuliah.

Putri pasangan Abdul Karim dan Sumarni ini mengaku bahagia bisa meraih predikat terbaik. Bahkan, dirinya pun saat ini sudah bekerja sebulan usai sidang skripsi. ‘’Sekarang saya sudah beker-

ja di salah satu perusahaan ekspor impor rempah - rempah yaitu Surya Mas sebagai Staff Akuntansi dan Pajak,’’ ungkapnya.

Selama kuliah, Karima aktif berorganisasi dan meraih banyak prestasi membanggakan.

Adapun deretan prestasi yang diraihnya, Juara I Internasional Accounting Week UMY, Juara I Pekan Ilmiah Akuntansi UNSOED, Juara I Accounting Competition UNMUL, Juara II Sriwijaya Accounting Olympiad, Juara III Battle Of Accounting UMJ, Juara III Accounting Fair UPN Veteran Jakarta, Juara III Accounting Competition UII, Juara III Accounting Olympiad STIE YKPN, Juara Harapan I Atmajaya Accounting Competition, dan Juara Harapan II Perbanas Accounting Compettion. [ina]

Dilaksanakan dengan prokes ketat, Rektor UHW Perbanas, Dr. Yudi Sutarso menyerahkan ijazah kepada perwakilan salah satu wisudawan terbaik.

JATIM MEMBANGUN

Senin Pahing, 5 Juli 2021

Halaman 8

Jamin 15.500 Ketua RT dan RW dengan BPJS Ketenagakerjaan

KELANA JATIM

Istimewa

Koordinasi antara Satgas TMMD 111 dengan Pemdes setempat, Minggu (4/7).

Koordinasi Satgas TMMD dan Pemdes Berjalan Baik Surabaya, Bhirawa Komunikasi antara Satgas TMMD 111 Kodim 0817/Gresik dengan Pemerintah Desa (Pemdes) Siwalan berjalan dengan baik, Minggu (4/7). Koordinasi ini dilakukan agar TMMD 111 berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan.

Sertu Didik dengan perangkat Desa Siwalan mengaku sering komunikasi. Koordinasi terkait pekerjaan TMMD atau pun hambatan-hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan disasaran terus dilakukan.

“Komunikasi ini dilakukan agar hasilnya bisa maksimal. Kami pihak Kodim sering melakukan koordinasi dengan Pemdes setempat terkait teknik pekerjaan disasaran TMMD,” kata Sertu Didik.

Menurutnya, koordinasi ini juga untuk mengatasi setiap permasalahan yang ada. Serta untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dilapangan. Sehingga proses pengerjaan TMMD dapat berjalan dengan lancar.

“Koordinasi selalu kami lakukan disetiap kesempatan. Terutama untuk mengatasi setiap permasalahan yang ada maupun mencegah terjadinya permasalahan serta hambatan dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan,” pungkasnya. [bed]

Jember, Bhirawa Sekitar 15.500 Ketua RT dan Ketua RW se Kabupaten Jember diikutsertakan program BPJS Ketenagakerjaan oleh Bupati Jember Ir. H. Hendy Siswanto.

Program ini tertuang dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani Bupati Jember Hendy Siswanto dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Jember R. Edy Suryono, kemarin “Ini merupakan wujud kepedulian Pemkab Jember dalam memberikan kepastian kepada para Ketua RT dan RW sebagai garda terdepan pemerintah kepada rakyat,” kata Bupati Hendy usai penandatanganan nota kesepakatan, kemarin Bupati Hendy mengatakan, setelah

masuk dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, para Ketua RT maupun Ketua RW akan mendapat manfaat berupa jaminan perlindungan kecelakaan kerja serta santunan kematian. “ Do’akan agar juga diberikan kekuatan untuk mengikutsertakan seluruh ASN, staf honorer ke depannya.

Tentunya menyesuaikan dengan kondisi anggaran yang tersedia.

Kami juga mengimbau seluruh masyarakat Kabupaten Jember supaya juga ikut BPJS Ketenagakerjaan ini,” sambung Bupati Hendy.

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Jember R. Edy Suryono menyampaikan Jember menjadi Kabupaten pertama yang menjamin Ketua RT dan RW di Jawa Timur.

“Target kami seluruh pekerja formal maupun informal ikut serta dalam BPJS Ketenagakerjaan ini dan kami sampaikan Jember ini yang pertama menjamin RT/RW nya di Provinsi Jawa Timur,” pungkas Edy.

Sementara, salah seorang Ketua RT dilingkungan Sumber dandang Kelurahan Kebonsari M.Samsudi mengaku bersyukur karena dirinya di ikut sertakan dalam BPJS Ketenagakerjaan oleh Bupati Jember. Ini merupakan suatu penghargaan yang luar biasa, sehingga para RT dan RW tenang dalam menjalankan tugas dalam membantu program pemerintah. “ Alhamdulillah, terima kasih kepada pemerintah (Pak Bupati) yang memberikan perhatian lebih kepada perangkat yang ada di tingkat bawah (RT/RW). Sehingga memberikan rasa aman dan nyaman dalam melaksanakan aktifitasnya,” syukurnya. [efi]

Jalan Rusak, Warga Desa Tambak Ukir Desak Tambang Sirtu Ditutup Situbondo, Bhirawa Sejumlah warga Desa Tambak Ukir Kecamatan Kendit Situbondo mendatangi balai desa setempat Sabtu (3/7). Kedatangan puluhan warga tersebut untuk mengikuti proses mediasi bersama jajaran Forpmika Kendit dan Pemdes Tambak Ukir.

Dalam pertemuan tersebut, warga mendesak agar kegiatan tambang sirtu di desa setempat untuk sementara waktu ditutup karena berdampak serius bagi rusaknya jalan desa.

Pengamatan dari lokasi menyebutkan, di hadapan jajaran Forpimka warga meminta tambang sirtu untuk dihentikan sementara waktu sampai jalan yang dilalui truck pengangkut sirtu kembali bagus seperti sediakala. Salah satu warga menginginkan pihak penambang segera mengembalikan kondisi jalan seperti semula. “Konflik ini tak kunjung ada titik temu. Bahkan memicu keinginan sejumlah warga untuk melakukan aksi turun ke jalan,” ujarnya.

Untuk menghindari hal tak di inginkan, jajaran Forpimka Kendit turun ke lokasi usai melakukan mediasi dengan perwakilan warga setempat di balai desa Tambak Ukir. Sementara itu, Camat Kendit Sigit Susetyo Raharjo, menegaskan, pada 7 Maret 2021 lalu pernah diadakan mediasi yang sama antara pihak penambang; Forpimka Kendit, Pemdes Kendit, Pemdes Tambak Ukir serta perwakilan masyarakat.

“Ya sebenarnya warga tidak menolak aktifitas tambang, asalkan saja jalan yang dilalui armada dump truck segera diperbaiki,” kupas Sigit. [awi]

Pemkab Pamekasan Bersama Desa Bangun TPS 3R di Pesisir Branta Pamekasan, Bhirawa Pemkab Pamekasan bekerjasama dengan Pemerintah Desa membangun tempat pembuangan sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R). Rencana ini, mengingat kondisi sampah di pesisir pantai Kecamatan Tlanakan, sudah sangat memprihatinkan.

Tebaran sampah yang dapat mengganggu kesehatan dan ekosistem itu, sempat dilihat langsung oleh Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam, saat kegiatan sambang Desa di Branta Tinggi, Tlanakan, Pamekasan, Madura, Jawa Timur.

“Targetnya, akhir tahun 2021 pembersihan sampah rampung, sehingga area itu bisa dipermak agar lingkungannya terlihat lebih indah,” kata Bupati akrab Mas Tamam, usai memberikan bantuan motor roda tiga untuk pengangkut sampah.

Di lokasi itu, nantinya disterilkan dari sampah-sampah warga yang bertumpukan lantaran tidak terkelola secara baik. Ia berharap, nantinya tidak lagi kotor dengan beberapa inovasi oleh pemerintah desa bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

“Sampah ini sudah bersih, bisa saja nanti ada sentuhan lain dari pak kKades. Pak kades inikan seniman untuk mempercantik lingkungan sekitar. Komitmen pak kades dan komitmen pemkab sudah ketemu untuk menjadikan tempat ini bersih,” tutur Bupati.

Mas Tamam mantan anggota DPRD Jatim, didampingi Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setdakab Pamekasan, Sigit Priyono dan Kabid Pengelolaan Media Komunikasi Publik Diskominfo Pamekasan, Arif Rachmansyah, memantau lahan yang akan dibangun tempat pengeringan ikan oleh masyarakat sekitar yang pekerjaannya sebagai besar nelayan. [din]

Didampingi Wakapolda Jatim, Brigjen Pol Slamet Hadi Supraptoyo, Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, SE., Wabup Tuban, H. Riyadi, SH., Dandim 0811/Tuban, Letkol Inf Viliala Romadhon, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak saat berdialog dengan warga yang lagi antri mengikuti Vaksin.

Targetkan Dua Ratus Ribu Vaksin Per Hari

Wagub Jatim Tinjau Vaksinasi di Tuban Tuban,Bhirawa Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak bersama Wakapolda Jatim, Brigjen Pol Slamet Hadi Supraptoyo didampingi Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, SE., Wabup Tuban, H. Riyadi, SH., Dandim 0811/Tuban, Letkol Inf Viliala Romadhon meninjau pelaksanaan vaksinasi di Makodim 0811/Tuban dan Balai Desa Plumpang (03/7).

Dalam kunjungan Wagub Jatim juga dilakukan pemantauan pelaksanaan PPKM Darurat di desa Plumpang, diantaranya di salah satu rumah makan dan kesiapan Rumah Isolasi Desa Plumpang.

Wagub Jatim, Emil Elestianto Dardak mengungkapkan vaksinasi massal bermanfaat untuk mendukung upaya penanggulangan pandemi Covid-19. Vaksin menjadi elemen penting, karenanya Pemkab Tuban, TNI dan Polri gencar melaksanakan vaksinasi kepada masyarakat.

Jajaran Pemkab Tuban bersama TNI dan Polri melakukan akselerasi guna mendukung percepatan proses vaksinasi. Personil TNI dan Polri dilatih untuk melakukan input data, sedangkan proses skrining, tensi darah, dan vaksinasi dilakukan tenaga medis.

Hasilnya, ribuan dosis vaksin disuntikkan kepada masyarakat tiap

harinya.

“Atas berbagai upaya tersebut, kami sampaikan apresiasi kepada Pemkab Tuban bersama jajaran Polres dan Kodim Tuban,” ungkapnya.

Pemprov Jatim akan berupaya menjamin ketersediaan stok vaksin untuk seluruh masyarakat Jatim.

Pemprov Jatim menargetkan 200 ribu vaksinasi setiap harinya. Meski demikian, jumlah tersebut akan terus ditingkatkan dengan memperbanyak lokasi vaksinasi.

Tidak hanya di Rumah Sakit, tetapi juga di Puskesmas, Balai Desa, Markas Polisi dan TNI setempat. Juga akan diimbangi dengan penambah-

an alat pendukung vaksinasi dan tenaga kesehatan terlatih.

Emil Dardak mengatakan vaksinasi bermanfaat meningkatkan imunitas warga. Semakin banyak warga yang divaksin akan membentuk kekebalan, pertahanan diri komunitas dan masyarakat dari penyebaran virus Corona. Kendati demikian, masyarakat yang telah divaksin diwajibkan tetap mematuhi protokol Kesehatan.

Menyoal PPKM Darurat, Emil Dardak menjelaskan kebijakan tersebut dimaksudkan untuk menekan faktor pemicu penyebaran Covid-19.

Karenanya, sosialisasi dan edukasi masyarakat perlu dimasifkan. [Hud]

Pembangunan PJU Masuki Tahap Pemasangan Instalasi Listrik Surabaya, Bhirawa Pembangunan PJU (Penerangan Jalan Umum) pada TMMD 111 Kodim 0817/Gresik menunjukkan progres yang bagus. Pemasangan instalasi listrik pun mulai dikerjakan dalam pembangunan PJU, Minggu (4/7).

Serda Heru Babinsa 0817/14 Panceng melalukan pemasangan instalasi PJU di Desa Siwalan, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik. Dengan bantuan warga, Satgas TMMD cekatan dalam merangkai instalasi listrik PJU. “Rangkaian instalasi listrik PJU ini harus dikerjakan secara hati-hati. Jika

tidak hari-hati ditakutkan akan timbul korsleting listrik,” kata Serda Heru.

Rakitan kabel ini, sambel Heru, merupakan tindak lanjut dari pemasangan tiang PJU. Dengan pemasang instalasi listrik ini diharapkan PJU dapat segera digunakan untuk penerangan bagi masyarakat. Sehingga jalan di Dusun Selodingin ini nampak terang.

“PJU bagi masyarakat Desa Siwalan sangatlah penting. Sehingga dapat bermanfaat untuk menerangi jalan dan mempermudah mobilitas maupun aktivitas warga dimalam hari,” pungkasnya. [bed]

Istimewa

Perangkaian instalasi listrik penerangan jalan umum, Minggu (4/7).

Nurul Hayat Salurkan Bantuan untuk Tiga Bersaudara di Gresik Hidup dalam Kemiskinan Potret kemiskinan hidup tak layak masih saja ditemukan di Kabupaten Gresik. Ironisnya, itu terjadi di tengah perkotaan padat penduduk, tepatnya di Kelurahan Pekelingan, Kecamatan Gresik. Rumah kumuh berukuran kecil tanpa kamar itu bahkan ditempati oleh tiga orang bersaudara, satunya buta juga cacat kaki.

Mungkin ini sudah menjadi suratan tandir, Waras bersama dua saudaranya harus hidup menderita. Untuk makan dan kebutuhan lain, selama ini hanya berharap belas kasihan dari para tetangga.

Sementara, pemerintah daerah sang pemangku kebijakan yang selalu mengupdate data kemiskinan di Gresik terus berkurang, tak pernah hadir ke sana.

“Dalam satu rumah berukuran kecil tanpa kamar itu ditempati tiga orang bersaudara. Dua laki-laki dan satu perempuan. Satunya buta juga cacat.

Keadaan dalam rumah terlihat kumuh,” ungkap Sholihul Amin, Koordinator Layanan Sosial Yayasan Nurul Hayat (NH) Gresik saat berkunjung ke rumah mereka, Jumat (2/7).

Lebih lanjut alumni Ponpes Maskumambang Dukun ini dengan nada prihatin kasihan melihat Waras bersama dua saudaranya. Di usainya yang semakin tua, ketiganya tak mampu lagi bekerja. Lebih menyedihkan lagi, untuk biaya hidup sehari-hari, mereka hanya mengandalkan belas kasihan tetangga.

Sementara itu, aktivis HAM

kerin ikanto/bhirawa

Yayasan Nurul Hayat Gresik saat salurkan bantuan untuk warga miskin Gresik.

sekaligus Ketua DKR (Dewan Kesehatan Rakyat) Gresik, Hari Susilo yang turut mendampingi Nurul Hayat saat menyerahkan bantuan

mengatakan, Waras sekeluarga memang tinggal di Kelurahan Pekelingan Kecamatan Gresik.

Dijelaskan Hari, Lurah Pekelin-

gan Muslik, sudah mendata dan mengajukan data keluarga Waras, masuk PKH (Program Keluarga Harapan). Namun karena aturan sampai saat ini masih belum berubah secara signifikan, terkait kriteria dan aturan-aturan Keluarga Penerima Manfaat/KPM PKH. “Sehingga, Pak Waras sekeluarga yang belum menikah dan masih lajang hingga usianya saat ini sudah 71 tahun, belum masuk data penerima PKH. Sebab, sebelumnya Pak Waras sekeluarga di bawah tahun 2020, belum bisa masuk kategori Lansia yang minimal 70 tahun untuk masuk kategori tersebut,” beber suami pegiat sosial kemanusiaan Rina Damayanti ini.

Seharusnya, lanjut Hari, Kemensos bisa mengubah aturan-aturan jadul dan gak update lagi itu dalam

menentukan Warga Miskin yang bisa mendapatkan PKH. “Semoga Pak Presiden Jokowi dan Kemensos Bu Menteri Tri Risma H dapat segera merespon serta mengubah kebijakan PKH dan atau Bansos Reguler maupun Bansos Covid-19 menjadi Update dan sesuai kearifan lokal,” tandasnya serius.

Ditambahkan Hari, untuk Kabupaten Gresik, saat ini Wakil Bupati (Wabup) Gresik Aminatun Habibah (Bu Min) telah membuat kebijakan-kebijakan baru untuk pendataan warga miskin dan belum punya rumah atau tempat tinggal. “Semoga jaminan dan perlindungan hak-hak si miskin segera terwujud di Gresik, secara bertahap. Aamiin,” pungkas Hari. [eri]

JATIM MEMBANGUN

Senin Pahing, 5 Juli 2021

Halaman 9

Lamongan Terapkan PPKM dengan Pendekatan Persuasif dan Humanis Lamongan,Bhirawa Sehari setelah mengeluarkan Instruksi Bupati Nomor 4 Tahun 2021 Tentang PPKM Darurat di Wilayah Kabupaten Lamongan sebagai tindaklanjut Instruksi Mendagri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang PPKM Darurat Wilayah Jawa dan Bali, Bupati Yuhronur Efendi bersama Dandim 0812 Letkol Infantri Sidik Wiyono dan Kapolres AKBP Miko Indrayana menekankan untuk melakukan pendekatan persuasif ke masyarakat.

Bahkan,Bupati terjun langsung ke pasar dan pedagang kaki lima memberikab pemagaman bahwa PPKM Darurat ini tidak dimaksudkan untuk membatasi masyarakat namun secara substansial lebih pada untuk menyelamatkan masyarakat.

“PPKM Darurat ini lebih untuk melakukan penyelamatan masyarakat agar penularan Covid 19 tidak semakin luas bahkan semakin menurun serta mengatasi dampaknya sesegera mungkin dengan baik,” ungkap Bupati Yuhronur,Minggu (4/7).

Didampingi Dandim 0812 Letkol Infantri Sidik Wiyono dan Kapolres AKBP Miko Indrayana turun gunung melakukan sosialisasi ke tempattempat essensial serta beberapa pasar

tradisional seperti Pasar Sidoarjo, Pasar Burung dan Pasar Buah.

Secara umum, Bupati Yuhronur mengatakan jika para pedagang dan pengunjung pasar sudah taat protokol kesehatan dengan memakai masker dan menjaga jarak. Beliau berharap hal ini tetap terus dilakukan.

“Kami keliling-keliling pasar mensosialisasikan PPKM Darurat kepada masyrakat, pedagangpedagang di pasar serta warung atau tempat makan agar hanya melayani take away. Tempat ibadah yang sudah didahului oleh Masjid Agung Lamongan telah mengumumkan selama PPKM Darurat menghentikan sementara kegiatan keagamaannya. Begitu

Alimun Hakim/Bhirawa

Bupati Yuhronur Efendi didampingi Dandim 0812 Letkol Inf Sidik Wiyono dan Kapolres Lamongan AKBP Miko Indrayana saat sosialisasi PPKM Darurat di Kab.Lamongan.

pula Alun-Alun Lamongan juga ditutup sementara,” jelas Bupati yang akrab disapa Pak YES ini.

Menurutnya, sosialisasi yang persuasif harus dilakukan secara humanis kepada masyarakat untuk menyamakan persepsi. “Tujuan PPKM Darurat ini akan tercapai dengan dukungan masyarakat Lamongan,”imbuhnya.

Tak berhenti di blusukan sosialisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di berbagai sasaran tempat.

Forkopimda setempat juga melanjutkan dengan menjalin sinergi bersama seluruh stakeholder dan tokoh agama di tingkat paling grasroot.

Dialog dengan Camat se - Kab.Lamongan,Tokoh agama juga telah

dilakukanya.

Setelah dialog, Bupati memaparkan langkah-langkah dan upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam menindaklanjuti instruksi Menteri Dalam Negeri dan Keputusan Gubernur terkait PPKM darurat sebagaimana tertuang dalam Instruksi Bupati Lamongan.

Diantara upaya yang telah dilakukan yakni Kabupaten Lamongan saat ini tengah gencar pelaksanaan vaksinasi. Vaksinasi sudah dapat dilakukan melalui Puskesmas yang tersebar di Kabupaten Lamongan sebanyak 700 hingga 1000 orang perhari.

“Pelayanan pasien di Kabupaten Lamongan, masyarakat dihimbau untuk melakukan pemeriksaan awal di Puskemas.Itu tidak lain agar tidak terpusat semua di RSUD.Kemudian mengenai vaksinasi, di Kabupaten Lamongan telah mencapai 12% dari jumlah total penduduk yang wajib vaksin. Kami akan terus berupaya melakukan vaksinasi namun yang menjadi kendalanya adalah vaksinator dan jumlah vaksinnya,” Papar

Bupati Yes. Sementara itu, Kapolres Miko Indrayana meminta tokoh agama untuk mengajak dan menghimbau masyarakat mematuhi protokol kesehatan. “ Kondisi saat ini perlu kita sadari bersama bahwa angka penularan covid benar-benar sangat mengkhawatirkan, begitu juga dengan penularannya. Saya minta tokoh agama untuk menyampaikan kepada jamaahnya untuk memakai masker meski sudah divaksin,” kata Kapolres Miko Indrayana.

Senada dengan itu Dandim 0812 Letkol Inf Sidik Wiyono meminta tokoh agama untuk bersama-sama pemerintah mendisiplinkan masyarakat. “ Mari kita sama-sama mengikuti aturan pemerintah. Aturan ini tentu dibuat dengan berbagai pertimbangan untuk kebaikan bersama. Kalau kita memang sudah disiplin benar 1 sampai 2 minggu, dan ternyata sudah baik, bisa kita lakukan sholat Idul Adha. Yang penting saat ini kita fokus mengurangi kegiatan masyarakat,” tambah Dandim Sidik Wiyono.[Aha/Yit]

Pamekasan Sukseskan PPKM Darurat Hingga Tingkat Desa Pamekasan, Bhirawa Pemerintah Kabupaten Pamekasan berkomitmen mensukseskan penerapan PPKM darurat sesuai instruksi pemerintah pusat untuk memutus penyebaran covid-19 dengan menerapkan prokes secara ketat dan tidak melaksanakan kegiatan mengundang kerumunan.

“Dari instruksi itu ada beberapa item penting yang harus kita laksanakan bersama. Pertama, penguatan kembali tentang protokol kesehatan. Kedua, pembatasan kegiatan masyarakat secara umum dan kegiatan-kegiatan yang bersifat kerumunan,” kata Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam Bahkan, Bupati yang usai menghadiri Apel Gelar Pasukan kegiatan PPKM Darurat di Lapangan Multifungsi Polres Pamekasan, menegas-

trie diana/bhirawa

Sosialisasi Jam Buka Usaha

Pelaksanaan aturan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Darurat di wilayah Surabaya, Sabtu (3/7) malam. Sejumlah pelanggaran masih didapati diantaranya warung makan dan warkop yang masih membuka lapaknya sampai diatas pukul 20.00 wib. Kegiatan ini dipimpin Camat Asemrowo Surabaya, Drs Bambang Udi Ukoro SH MSi bersama tiga pilar Kec Asemrowo Surabaya dan OPD Kota Surabaya menggelar sosialisasi jam buka usaha di wilayah Asemrowo Kali, Minggu (4/7).

KELANA JATIM

Langgar PPKM Darurat, Kapolresta Blitar Siap Tindak Tegas Kota Blitar, Bhirawa Kapolres Blitar Kota siap tindak tegas kepada para pelanggar Polres Blitar Kota akan kepada semua yang melanggar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro Darurat pada tanggal 3 sampai 20 Juli mendatang.

Kapolres Blitar Kota, AKBP Yudhi Hery Setiawan mengatakan pihaknya langsung akan menindak dengan tegas kepada semua yang melanggar aturan dalam penerapan PPKM Hartono/Bhirawa AKBP Yudhi Hery Setiawan Mikro Darurat di wilayah hukumnya baik di Kota BLitar dan sebagian Kabupaten Blitar Barat.

“Kami akan tindak semua pelanggar pada penerapan PPKM Mikro Darurat ini,” kata AKBP Yudhi Hery Setiawan.

Lanjut AKBP Yudhi Hery Setiawan, juga mengatakan Kota Blitar yang masuk masuk asesmen level 4, dimana mulai tanggal 3 sampai 20 Juli kedepan PPKM Mikro Darurat sudah diterapkan.

“Sehingga masyarakat diminta patuh dan disiplin terhadap aturan yang sudah ditetapkan Pemerintah,” ujarnya.

Selain itu dikatakan AKBP Yudhi Hery Setiawan, agar peraturan tersebut berjalan maksimal maka Polres Blitar Kota juga menyiagakan posko gabungan yang tersebar di tiga titik, yakni di Stasiun, Pusat Informasi Pariwisata dan Perdagangan (PIPP), dan Terminal.

“Ketiga titik ini diyakini menjadi gerbang utama masuknya warga lain ke Kota Blitar jadi harus diwaspadai,” jelasnya.

Bahkan ditegaskan Kapolres AKBP Yudhi, pihaknya juga menginstruksikan kepada personil agar meningkatkan Operasi Yustisi di wilayah Kota Blitar, apabila ditemui pelanggar protokol kesehatan, langsung diberikan sanksi berupa tindak pidana ringan.

“Agar semuanya bisa tertib dan melaksanakan aturan yang telah ditetapkan,” tegasnya.

Tambah Kapolres AKBP Yudhi, salah sata kunci utama keberhasilan pemberlakuan PPKM Mikro Darurat ini menurutnya partisipasi masyarakat, sehingga mulai dari sekarang pihaknya juga berharap masyarakat harus lebih memperhatikan aktivitas kesehariannya.

“Supaya pengendalian laju virus corona berjalan optimal, dan juga selalu menerapkan protokol kesehatan disemua aktivitasnya dan semua tempat,” imbuhnya. [htn]

kan akan mengawal penerapan PPKM darurat hingga tingkat desa dengan menggerakkan seluruh sumber daya manusia (SDM) yang ada.

Kemudian, Bupati bersama Forkopimda memantau lokasi penyekatan di Terminal Barang Jalan Raya Desa Larangan Tokol, Tlanakan dan posko isolasi di RSUD Smart Pamekasan sembari memberikan semangat untuk para tenaga kesehatan yang sedang berjuang melawan covid-19.

Dengan mobil water canon milik Polres Pamekasan di sepanjang jalan dari Mapolres menuju sejumlah tempat tersebut. Di atas mobil, mas Tamam menghimbau kepada masyarakat agar senantiasa mematuhi protokol kesehatan (prokes) covid-19 dengan menggunakan pengeras suara. [din]

Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam, didampingi Kapolres Pamekasan, AKBP Apip Ginanjar, Dandim 0826 Pamekasan, Letkol Inf Tedjo Baskoro dan Kasatpol PP Pamekasan, Ach Kusairi, meninjau kegiatan PPKM Darurat.

Gresik Jaman Now PPKM Darurat Diberlakukan Gresik, Bhirawa.

Hari pertama penerapan pemberlakukan kegiatan masyarakat (PPKM), Darurat Jawa Bali. Polres melakukan patroli gabungan dan operasi yustisi, petugas gabungan tiga pilar sengaja menyasar sejumlah

warkop, kafe tempat favorit kawula muda berkumpul.

Dipimpin langsung Kapolres Gresik AKBP Arief Fitrianto, Dandim 0817 LETKOL Inf. Taufik Ismail dan Kasat Pol PP Pemkab Gresik Abu Hasan. Mengimbau bahwa pemerin-

tah dalam ikhtiyar penanggulangan sebaran virus Covid-19, yang semakin liar menerapkan kebijakan PPKM darurat.

“Kami mempelopori gerakan “Gresik Jaman Now,” Gresik JANgan keMANa-mana Nang Omah Wae.

Gerakan ini untuk mengurangi mobilitas masyarakat, sehingga harapannya tidak terjadi kerumunan dan mencegah penyebaran Covid-19.”ujar Kapolres Gresik AKBP Arief Fitrianto. [kim]

Ketelitian Satgas dalam Pemasangan Bronjong TPT Sungai Istimewa

Pemasangan bronjong pada TPT Sungai Tretek, Minggu (4/7).

Surabaya, Bhirawa Keterampilan dan ketelitian Satgas TMMD 111 Kodim 0817/Gresik ditunjukkan dalam pemasangan bron-

jong TPT (Tembok Penahan Tanah) Sungai Tretek, Minggu (4/7). Bronjong TPT dipasang di sepanjang Sungai Tretek atau sepanjang 150 meter.

“Terbukti, pengerjaan sasaran fisik TMMD 111 ini tidak asal-asalan.

Melainkan dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan penuh ketelitian dalam pengerjaannya,” kata Kepala Desa (Kades) Suhartono.

Kerja keras Satgas dan warga, sambung Suhartono, terbayar dengan ketelitian dan kerapian pengerjaan bronjong TPT Sungai Tretek. Tanpa mengenal lelah, Satgas maupun warga saling bergotong-royong dalam mensukseskan TMMD 111 ini.

“Semoga apa yang diberikan pada TMMD 111 ini dapat bermanfaat lebih bagi warga Dess Siwalan. Teruta-

ma dalam kesejahteraan warga setempat,” ungkapnya.

Sementara Serda Azis mengaku pengerjaan bronjong ini bukan suatu hal yang sulit. Dengan ketepatan dan keakuratan, maka pemasangan bronjong dapat terlihat rapi. Seain itu aspek ketahanan pemasangan bronjong menjadi fokus utama agar penahan TPT ini dapat bertahan lama dan tidak ambrol.

“Ketepatan dan keakuratan harus ada dalam pemasangan bronjong.

Salah sedikit saja akan berimbas pada kualitas TPT itu sendiri,” pungkasnya. [bed]

Serda Endra Bantu Panen Telur Ayam Warga Program TMMD 111 Kodim 0817/Gresik dirasakan manfaatnya disegala lini.

Tak hanya sasaran fisik, sasaran non fisik pun memberikan manfaat bagi Warga Desa Siwalan, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, Minggu (4/7).

Serda Endra, salah satu anggota Satgas memanfaatkan waktunya untuk membantu peternakan ayam petelur milik warga. Peternakan Shokip (45) menjadi sasaran non fisik bagi Serda Endra. Tanpa sekat, pihaknya membantu Shokip dalam memanen telur ayam hasil dari peternakannya.

“Apa yang kami lakukan ini, selain untuk TMMD 111. Juga untuk menjalin silaturahmi dengan warga Desa sasaran TMMD, yani warga Desa Siwalan,” kata Serda Endra.

Panen telur ayam petelor ini, sambung Endra, merupakan sarana bagi anggota Satgas dan warga dalam bersilaturahmi. Dengan harapan rasa keleluargaan dan saling tolong me-

nolong dapat tercipta antara TNI dengan masyarakat.

TNI, diakui Endra berasal dari rakyat.

Jadi apabila rakyat membutuhkan bantuan, maka TNI dengan siap sedia akan membantu. Begitu juga terhadap program TMMD 111 ini tujuannya untuk mensejahterahkan masyarakat.

Serta mensuport masyarakat Desa Siwalan untuk dapat lebih maju lagi.

“Tantangan ke depan ini semakin sulit. Apabila tidak diimbangi dengan inovasi dan kemampuan, maka daya saing kita akan semakin ketinggalan. Untuk itulah TMMD 111 menjawab hal itu, dan mensuport masyarakat untuk memiliki daya saing yang tinggi,” pungkasnya. [bed]

Istimewa

Satgas TMMD 111, Serda Endra membantu panen telur ayam dipeternakan warga, Minggu (4/7).

EKONOMI

Senin Pahing, 5 Juli 2021

Halaman 10

Dukung Perekonomian Jatim

Jalan Tol Gempol-Pasuruan Terhubung Kawasan PIER Surabaya, Bhirawa Mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa Timur dan memperlancar distribusi barang dan jasa antar wilayah, Jalan Tol Gempol-Pasuruan yang dikelola oleh PT Jasamarga Gempol Pasuruan (JGP) kini mempunyai akses yang terhubung langsung dengan Kawasan Industri Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER).

Direktur Utama PT JGP, Widiyatmiko Nursejati mengungkapkan manfaat dari adanya GT Rembang sebagai penopang Kawasan Industri terbesar di Jawa Timur seluas 356 hektar dengan tenant bertaraf internasional dan mendukung transaksi ekspor-impor.

“Kehadiran GT Rembang yang langsung menghubungkan kotakota sekitar Pasuruan dengan Kawasan Industri PIER, diharapkan dapat membantu kelancaran kegiatan industri dan mobilitas logistik berskala domestik dan internasion-

al sehingga dapat menjadi motor penggerak perekonomian, khususnya di daerah Pasuruan dan sekitarnya,” terangnya, Minggu (4/7).

Widiyatmiko menambahkan benefit keberadaan Jalan Tol GempolPasuruan bagi sektor mikro, kecil dan menengah. “Jalan Tol Gempol - Pasuruan juga menjadi salah satu jalur alternatif dalam memperlancar roda perekonomian bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), terutama di Kawasan Mebel Bukir, Pasuruan yang berjarak sekitar 1 Km

dari Exit GT Pasuruan,” ujarnya.

Jalan Tol Gempol - Pasuruan yang membentang sepanjang 34,15 Km dari daerah Gempol hingga Pasuruan di Jawa Timur memiliki empat buah gerbang tol pelayanan transaksi yaitu Gerbang Tol (GT) Bangil, GT Rembang, GT Pasuruan, dan GT Grati. Salah satu gerbang tol yang bersinggungan lansung dengan Kawasan Industri PIER yaitu GT Rembang di KM 789+000.

Sementara itu GT Rembang mempunyai tiga gardu layanan transaksi Entrance dan tiga gardu Exit yang dilengkapi dengan Gardu Tol Otomatis (GTO) Multi sebanyak empat unit untuk memberikan pelayanan khusus bagi kendaraan Golongan II hingga Golongan V seperti truk container dan trailer.

Adapun komposisi gardu di gerbang ini sengaja dirancang untuk

Jalan Tol Gempol-Pasuruan yang dikelola oleh PT Jasamarga Gempol Pasuruan (JGP).

mendukung kenyamanan transaksi jenis kendaraan besar yang berlalu lalang keluar masuk kawasan industri melalui gerbang tol PIER tersebut. Untuk kawasan Bukir merupakan Kawasan sentra industri UMKM yang memproduksi berbagai macam

jenis mebel dengan bahan baku terbuat dari kayu jati di daerah Pasuruan, Jawa Timur.

Sebagai gambaran dalam mempersingkat waktu tempuh, Widiyatmiko menjelaskan perjalanan dari Pasuruan menuju Pelabuhan Tanjung Perak

via jalan tol dapat ditempuh selama kurang lebih satu jam jika dibandingkan dengan via jalan non tol yaitu selama dua jam atau dapat menghemat waktu sekitar 50 persen. “Tentunya diharapkan efisiensi waktu ini dapat dirasakan oleh semua pihak, baik pelaku industri besar, menengah, maupun bagi pengguna jalan lainnya,” pungkas Widiyatmiko.

Dengan keberadaan Jalan Tol Gempol-Pasuruan di Jawa Timur sebagai bagian sistem jaringan jalan dan transportasi nasional yang sekaligus memiliki peranan penting di jaringan Jalan Tol Trans Jawa, mendukung pengembangan wilayah dan meningkatkan pemerataan hasil pembangunan, memperlancar kegiatan industri dan logistik antar daerah antar wilayah, serta mempercepat mobilisasi orang, barang dan jasa dengan memangkas waktu tempuh perjalanan.[riq]

BURSA EKONOMI

Capacity Building TPID Jatim dan Kabupaten/Kota Se-Jatim Surabaya, Bhirawa Dalam rangka merumuskan rekomendasi kebijakan perdagangan antar daerah, pada tanggal 1 Juli 2021 Bank Indonesia menyelenggarakan Capacity Building kepada 150 peserta anggota TPID Provinsi Jawa Timur dan 38 Kabupaten/Kota SeJawa Timur. Tema yang diangkat dalam diskusi tersebut adalah Korporatisasi BUMD Mendorong Kerja sama Perdagangan Antar Daerah.

Kegiatan yang dilaksanakan rutin setiap triwulan tersebut dibuka oleh sambutan Jumadi selaku Asisten II Perekonomian Provinsi Jawa Timur dan Harmanta selaku Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur. Sedangkan narasumber yang diundang mengisi sesi diskusi adalah Ferry Irawan (Asisten Deputi Kemenko Perekonomian) dan Pamrihadi Wiraryo (Direktur PT Foodstation).

Dalam paparannya, Ferry Irawan menyampaikan bahwa deflasi Jawa Timur dan nasional diperkirakan disebabkan oleh normalisasi harga pasca HBKN dan memasuki periode masa panen komoditas hortikultura. Ferry juga memberikan rekomendasi program yang bisa dilaksanakan TPID Jatim untuk mengatasi permasalahan pasokan melimpah, khususnya cabai rawit.

“Jatim dapat melakukan perdagangan daerah dengan daerah defisit cabai merah seperti DKI Jakarta, Banten, Riau, Sumsel, Lampung dengan memanfaatkan fasilitas dari Kementerian terkait seperti tol laut maupun subsidi biaya kirim. Tentu saja melalui peran BUMD”, jelas Ferry dalam presentasinya.[ma]

Makanan dan Minuman Dorong Kota Malang Kembali Inflasi Malang, Bhirawa Badan Pusat Statistik (BPS) Malang, mencatat inflasi Kota Malang selama Bulan Juni, sebesar 0,08% (mtm) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 104,49 atau secara tahun kalender tercatat sebesar 0,44% (ytd) sehingga inflasi tahunannya tercatat sebesar 0,99% (yoy).

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI), Azka Subhan Aminurrido, mengemukakan secara nasional pada bulan Juni 2021 tercatat mengalami deflasi -0,16% (mtm) begitu juga dengan Jawa Timur yang mencatatkan deflasi sebesar -0,14% (mtm).

“Pada umumnya seluruh kelompok pengeluaran pada periode kali ini mencatatkan inflasi. Tiga kelompok pengeluaran yang mencatatkan inflasi tertinggi, yaitu kelompok penyediaan makanan dan minuman, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, serta kelompok transportasi,” tutur Azka, akhir pekan kemarin.

Namun demikian, lanjut dia, kenaikan kelompok pengeluaran tersebut masih dalam kisaran normal dan sedikit tertahan oleh penurunan kelompok komoditas lainnya. Adapun komoditas yang menjadi penyumbang utama inflasi di Kota Malang bulan ini, kata dia antara lain mobil, rokok kretek filter, pisang, mangga dan telur ayam ras dengan andil sekitar 0,03%0,02%.[mut]

Vaksinasi Covid-19 keluarga dan karyawan Semen Indonesia di Graha Sandiya Tuban.

Bantu Pemerintah, SIG Gelar Vaksin Bersama TNI Tuban, Bhirawa Untuk membantu menyukseskan program pemerintah dalam pengendalian Covid-19, yakni dengan menargetkan vaksinasi 1 juta perhari, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) Pabrik Tuban menggelar vaksin bersama yang bekerja sama dengan Korem 082/CPYJ Kodim 0811 Tuban (03/07).

Vaksin yang diikuti keluarga dan karyawan Semen Indonesia tersebut dilaksanakan di Graha Sandiya, Komplek Perumahan Dinas Semen Indonesia, Desa Bogorejo, Kecamatan Merakurak, Tuban. HC Management Of-

ficer Semen Indonesia, Danang Jatmiko mengatakan bahwa kegiatan vaksinasi tersebut bertujuan untuk mencegah penyebaran Covid-19 dilingkungan karyawan SIG dan keluarga.

Sehingga, dengan ikhtiar ini diharapkan penyebaran virus yang telah menyebar sekitar dua tahun menyerang hampir dibelahan dunia tersebut dapat ditekan, terutama diwilayah sekitar operasional perusahaan. “Kegiatan vaksin ini juga untuk membantu menyukseskan program pemerintah yang menargetkan 1 juta vaksin perhari,” kata Danang Jatmiko.

Danang menambahkan, vaksinisasi yang digelar bareng TNI tersebut telah diikuti sebanyak 410 karyawan dan keluarga. Targetnya, 1.500 keluarga dan karyawan Semen Indonesia yang berada di Kabupaten Tuban secepatnya dapat diberikan vaksin.

Dokter Perusahaan Muhammad Sholahudin, berharap dengan kegiatan vaksin tersebut dapat mempercepat prores vaksinasi yang telah dicanangkan pemerintah. Sehingga, dapat menekan angka penularan Covid-19.

“Vaksin ini juga sangat penting sekali, karena orang yang telah di

vaksin resiko tertular 3 kali lebih kecil jika dibandingkan yang belum.

Selain itu, efeknya juga berbeda. Orang yang sudah divaksin akan lebih ringan jika terpapar Covid-19,” Muhammad Sholahudin.

Pada kesempatan tersebut dokter perusahaan juga berpesan kepada seluruh karyawan dan keluarga untuk tetap mematuhi protokol kesehatan (Prokes).

Selain itu, juga hindari makan bersama atau nongkrong-nongkrong. “Jika tidak ada keperluan mendesak sebaiknya kita berada di rumah saja. Dan kurangi mobilitas di luar,” pesannya.[hud]

Pengusaha Tempat Wisata Siap Tutup Sementara Gresik, Bhirawa Para pemilik tempat wisata di Kabupaten Gresik siap menjalankan PPKM Darurat yang dijalankan oleh Pemkab Gresik terkait melonjaknya kembali kasus Covid -19 di Gresik.

Mereka semua siap menutup tempat wisatanya sementara sampai ada perkembangan lebih lanjut.

Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani (Gus Yani) memberi apresiasi terhadap pemilik tempat wisata yang turut beker-

ja sama membantu Pemkab dalam mengatasi covid-19. Menyikapi perkembangan kasus Covid-19 di Gresik yang semakin meningkat, Forkompimda Gresik telah menggelar rapat kerja dengan pemilik tempat wisata se Kabupaten Gresik.

Rapat kerja itu dipimpin oleh Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, dan dihadiri Kapolres Gresik AKBP Arief Fitrianto, SH, SIK, MM, Dandim 0817 LETKOL Inf. Taufik Ismail, S.Sos, Mi.Pol. Selain itu, hadir juga Kadis

Pariwisata Agustin Halumuan, Kasi Pidum Kejari Gresik Firdaus, SH, Kadinkes drg. Ghozali dan Kasat Pol PP Abu Hasan serta para pemilik tempat wisata se Kabupaten Gresik.

Gus Yani optimis Gresik bisa melewati masa pandemi Covid-19 ini. Seiring adanya peningkatan kasus dan varian baru, pihaknya mengajak pemilik tempat wisata untuk urun rembuk.

Pemkab Gresik telah melakukan berbagai upaya mencegah penyebaran vi-

rus ini agar tidak semakin meluas. Diantaranya, menerapkan kebijakan PPKM darurat, maski berdampak pada sektor perekonomian secara langsung.

Diantaranya, adalah sektor wisata.

Tempat wisata yang namanya mulai dikenal seperti Setigi di Desa Sekapuk, Kecamatan Ujungpangkah misalnya, bahkan mendukung langkah Pemkab Gresik. Pihak pengelola mengaku telah melewati masa-masa sulit akibat pandemi l.[eri]

Petani Kopi Mengeluh Harga Murah, Terpaksa Gudangkan Hasil Panen Kopinya Kabupaten Probolinggo adalah salah satu daerah penghasil kopi.

Terutama di daerah dataran tinggi. Beberapa tahun belakangan para petani kopi mengeluhkan harga murah. Pemasaran juga sulit. Keluhan salah satunya diungkapkan Taufiqur Rohman, salah satu petani kopi asal Desa Watu Panjang, Kecamatan Krucil.

Menurutnya, harga kopi saat ini di tingkat petani sangat murah. Rata-rata Rp 8.000-9.000 perkilogram untuk kopi yang baru dipanen. “Di kalangan petani Rp 3.000 per kilogram.

Harga ini pada kopi gelondongan,” ujarnya. Musim panen di Krucil biasanya April, Mei dan Juni. Ada sekitar 70 hektare perkebunan kopi yang dibudidayakan petani di desanya. “Sebenarnya harga murah ini juga terjadi pada tahun sebelumnya,” katanya.

Selain murah, pemasaran kopi juga kian sulit. Hal itu lantaran para pengepul kopi di wilayah setempat juga kesulitan modal sehingga hal tersebut juga mempengaruhi harga kopi. Agar lahan usahanya tetap untung, kata Taufik, dirinya mencari pembeli keluar daerah. Bahkan hasil panen, diproses sendiri untuk dijadikan kopi siap saji. Kemudian dijajakan ke warung warung kopi yang ada di Kabupaten Probolinggo.

“Ada yang dijual ke Bondowoso, juga ada yang diolah sendiri. Setelah itu ditawarkan ke cafe-cafe,” tandasnya. Sementara sulitnya pemasaran, utamanya terjadi pada kopi organik.

Kopi organik yang sudah melalui sertifikasi, sejatinya sudah mendapat subsidi dari pemerintah terhadap biaya administratif pada sertifikasinya.

Namun begitu ia menuturkan pemerintah kurang memberikan solusi untuk pemasarannya.

“Sejatinya pada 2016 silam, sudah ada perjanjian ekspor kopi dalam daerah ke Jerman. Namun lantaran pasokan yang tidak mencukupi dari bahan baku, yakni 17 ton, menyebabkan kopi gagal untuk diekspor. Sehingga kopi organik hanya terjual di dalam daerah saja. Ini yang juga menyebabkan harga murah,” lanjutnya.

Sementara itu, Endang Kabid Perdagangan Disperindag Kabupaten Probolinggo mengatakan, soal har-

ga kopi pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pihak lain. Terutama untuk menaikkan mutu barang.

Sebab selain kondisi alam saat panen dilakukan, mutu juga mempengaruhi harga barang. “Tidak hanya Disperindag saja, untuk menaikan penjualan kita juga harus koordinasi dengan pihak lain,” tandasnya.

Panen raya kopi tak dinikmati petani di Kabupaten Probolinggo. Harga biji kopi jenis robusta sangat murah hingga menggerus pendapatan petani, menjadi penyebabnya. Saat ini harga biji kopi (green bean) di kawasan Kecamatan Tiris dan Krucil dihargai Rp21 ribu per kilogram.

Harga ini, turun signifikan dibandingkan tahun lalu maupun sebelum panen raya saat ini, yang berkisar Rp27-Rp30 ribu. “Mode satiyah argenah kopi, cong. Tak pokok bik lakonah. Biasanah èjuel è pasar Tiris. (Murah harga kopi sekarang, Cong. Tidak setara dengan kerjanya. Biasanya dijual di pasar Tiris),” kata Sulima, warga Desa Segaran, Kecamatan Tiris.

Fakta ini, membuat petani di dua kecamatan penghasil kopi tersebut, kelimpungan. Sebab, di satu sisi mereka tetap membutuhkan dana

Petani kopi di sukapura panen raya dengan haraga murah.

untuk menutupi biaya produksi, pada sisi lain tetap menjual meski dengan harga rendah. Kondisi itu disebutnya tak menguntungkan.

“Kita kan tahu kopi itu panen cuma setahun. Jadi kita harus mengatur supaya panenan itu cukup untuk setahun. Ketika harga kopi jatuh padahal kita butuh dana. Kita jual. Ya sudahlah. Makanya posisi tawar kita lemah,” kata Agus Subiyanto, petani kopi lainnya.

Bagi petani besar, rendahnya har-

ga kopi, dituturkan Agus, tidak terlalu berpengaruh. Mereka menjual biji kopi sesuai kebutuhan saja. Sisanya digudangkan alias ditimbun sebagai cadangan. Biji kopi ini, kemudian dijual kembali di lain waktu, tatkala harga sudah naik.

“Simpan saja dulu dengan harapan harga naik. Tapi ini juga berisiko, sebab banyak juga petani yang menyimpan biji kopinya. Kalau mereka melepas ke pasar bersamaan, ya sama saja kondisinya dengan saat

wiwit agus pribadi/bhirawa

ini. Tetap murah,” ungkap pria asal Desa Andungbiru ini.

Selain itu, salah satu langkah untuk mengatasi penurunan harga kopi yakni dengan meningkatkan nilai tambah kopi, di antaranya dengan memproduksi kopi dalam bentuk bubuk. Namun, produksi belum dapat dilakukan secara masif, karena permintaan kopi bubuk masih rendah.

“Selain disimpan di gudang, kita buat dalam bentuk bubuk, kita buat kopi siap minum,” tanbahnya.[wap]

Senin Pahing, 5 Juli 2021

PPKM Darurat Covid-19 Diberlakukan di Jombang Jombang, Bhirawa Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab telah mengeluarkan Surat Edaran Bupati Jombang Nomor: 100/415/ 415.10.1.3/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Kabupaten Jombang tertanggal 2 Juli 2021.

Bupati Mundjidah Wahab bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Jombang di Ruang Jombang Command Center (JCC) pada Jumat malam (02/07) kembali mengikuti rapat secara virtual (Video Conference) dengan Pemerintah Pusat yang dilanjutkan dengan Pemprov Jatim. Usai Vidcon tersebut, Pemkab Jombang dalam hal ini Bupati bersama Forkopimda dan Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Jombang langsung menggelar Vidcon dengan Tiga Pilar Kecamatan dan memerintahkan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang, Camat se-Kabupaten Jombang, Direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemkab Jombang, Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Jombang, dan para pelaku usaha di wilayah Kabupaten Jombang untuk menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali. [rif]

Hindari Kegiatan Malam, Sepakat Matikan PJU G Sambungan hal 1

(PJU) dibeberapa jalur protokol yang dimulai pada pukul 20.00 WIB. "Mematikan PJU disejumlah tempat jalan protokol di Kabupaten Malang, hal ini untuk menunjang PPKM Darurat agar masyarakat tidak keluar malam jika tidak penting," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang Wahyu Hidayat, Minggu (4/7), kepada wartawan.

Menurut dia, dengan dimatikannya PJU di jalan protokol tersebut, sudah ada kesepakatan tiga Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Malang Raya, yakni Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu. Dan selain PJU yang diamtikan, juga fasilitas umum (Fasum) serta tempat wisata ditutup. Sedangkan dalam kesepakatan bersama itu, pukul 20.00 WIB PJU sudah harus dimatikan. Sehingg dengan begitu untuk mengurangi aktifitas masyarakat di malam hari, dan otomatis kegiatan masyarakat harus berhenti.

"Pemberlakuan mematikan PJU itu hingga PPKM Darurat Jawa-Bali berakhir. Namun jika Pemerintah Pusat akan kembali berlakukan PPKM Darurat jilid berikutnya, tentunya Pemkab Malang mengikuti aturan pemerintah," tegas Wahyu. Dijelaskan, dalam PPKM Darurat yang dilaksanakan di wilayah Jatim, hal ini juga berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jatim Nomor 188/379/KPTS/ 013/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Jatim, yang mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.

Dalam SK tersebut, lanjut Wahyu, PPKM Darurat berlaku di 38 Kota/Kabupaten di Jatim dengan daerah level 3 dan 4. Sedangkan untuk daerah level tiga berdasarkan Inmendagri, diantaranya perkantoran atau tempat kerja atau sektor non esensial, yang mana 100 persen Work From Home (WFH), kegiatan belajar mengajar 100 persen online atau melalui daring, kegiatan di pusat perbelanjaan, mal, pasar dan pusat perdagangan ditutup, dan sektor esensial 50 persen Work From Office (WFO) dengan protokol kesehatamn (prokes) ketat. "Kami meminta kepada masyarakat Kabupaten Malang agar mengikuti peraturan pemerintah dalam masa Pandemi Covid-19 ini. Karena jika masyarakat tidak disiplin dalam melakukan prokes, maka pandemi ini akan lama berakhir," tandasnya. [cyn]

Optimalkan Potensi Alumni Penggerak G Sambungan hal 1

raniannya mengkritisi kebijakan rezim Orde Baru dengan mengusung pemikiran reformasi politik.

Sebagai Gubernur Jatim, beragam pekerjaan rumah sedang dia kerjakan. Sesuai cita-cita dan harapannya, Khofifah ingin mengajak semua elemen IKA UA untuk berkolaborasi menyelesaikan pekerjaan tersebut. Mulai penanganan Pandemi Covid-19 hingga pemulihan ekonomi Jawa Timur mupun nasional.

Perempuan yang pernah menjabat Menteri Sosial itu menyampaikan Terima kasih kepada semua jajaran alumni IKA UA. Ucapan itu disampaikan setelah hasil Kongres X IKA UA menetapkan dirinya sebagai yang terpilih. Menurut dia, pencalonan menuju siapa yang akan menjadi ketua sudah selesai. ''Yang ada saat ini mari ber- fastabiqul khoirot (berlomba menuju kebaikan) untuk bersama-sama makin memajukan IKA UA dan Universitas Airlangga,'' ucapnya.

Dia juga mengungkapkan IKA UA memiliki potensi yang luar biasa. Alumni UA yang sudah mewarnai pembangunan skala regional , nasional maupun internasional tentu merupakan potensi yang besar untuk terus di tumbuhkembangkan. Karena itu, Khofifah memiliki komitmen mengoptimalkan potensi yang dimiliki IKA UA. ''Ini bentuk ihtiar bersama untuk makin membesarkan lembaga dan anggota IKA UA,'' ucap perempuan yang pernah mendapat penghargaan dari rektor Unair sebagai alumnus berprestasi oleh Rektor Prof. Dr. Puruhito. Terpilihnya Khofifah mendapat sambutan positif dari beberapa kepala daerah yang juga alumni Universitas Airlangga.

Salah satunya Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari yang sekaligus alumnus FE Unair. Perempuan yang akrab disapa Ning Ita itu menilai Khofifah sebagai sosok yang humanis, cerdas dan penuh dedikasi. ''Sangat tepat jika akhirnya beliau memimpin IKA UA,'' ucapnya. [tam]

Gemar Memancing G Sambungan hal 1 ikan bisa sekaligus rekreasi menyelami keindahan pesona laut Situbondo. Salugu juga mengaku sudah cukup lama mengarungi indahnya laut Situbondo dengan menaiki perahu motor. "Bahkan saya pernah memancing sampai ke Pulau Masalebu Kabupaten Sumenep Madura," ujar pria kalem itu.

Salugu menambahkan, untuk menambah keakraban dengan sesama penyuka pemancing ikan, Salugu kadang mengajak patungan biaya sewa perahu dan driver. Saat ini, sekali sewa perahu plus driver membutuhkan dana sebesar Rp 500 ribu.

Ada banyak jenis ikan yang didapat, saat Salugu berkelana memancing ikan di laut. Yang terbanyak jenis ikan putihan, yang memiliki tekstur daging tebal.

"Saya juga pernah sampai ke laut Vander Vick Situbondo. Sehari, rata rata mendapatkan ikan dengan bobot 20 kg. Itu hasilnya nanti kami bagi rata dengan teman yang ikut memancing ikan," pungkasnya. [awi]

SAMBUNGAN

Halaman 11

Saatnya Tarik Rem dengan PPKM Darurat Bupati Tulungagung Tutup Tempat Wisata G Sambungan hal 1

Untuk mengatasi lonjakan kasus Covid-19 tersebut, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengajak semua pihak untuk mematuhi kebijakan Presiden Jokowi berupa pengetatan aktivitas masyarakat yang disebut PPKM Darurat mulai 3 -20 Juli mendatang untuk mencegah perluasan penyebaran Covid19. PPKM. Khofifah menjelaskan, berdasarkan data yang ada kasus Covid-19 di Jatim mengalami peningkatan signifikan. Bahkan, di bulan Juni Jatim telah melakukan ekspansi besar-besaran ICU Isolasi dari 850 bed menjadi 1.219 bed, dan Isolasi dari 7.110 bed menjadi 12.515 bed.

Meskipun demikian, menurut Khofifah dalam mengatasi lonjakan kasus Covid-19 ini menangani hilirnya saja tidak akan pernah cukup. Untuk itu, perlu ditarik rem darurat untuk menghentikan penyebaran kasus Covid-19 melalui pembatasan mobilitas sosial.

"PPKM Darurat sesuai instruksi Presiden Jokowi ini menjadi harapan besar bagi kita untuk menekan penyebaran kasus Covid-19 di Jatim.

Karenanya, koordinasi dan sinergi terkait pelaksanaan PPKM Darurat dengan berbagai pihak terkait harus terus dilakukan," urai mantan Menteri Sosial RI ini.

Untuk mendukung pelaksanaan PPKM darurat tersebut, Pemprov telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jatim Nomor 188/379/KPTS/ 013/2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Covid-19 di Jatim. SK Gubernur tersebut merupakan tindak lanjut dari kebijakan Presiden Jokowi sekaligus atas adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat di wilayah Jawa dan Bali yang juga telah terbit di hari yang sama.

Atas pemberlakuan PPKM Darurat ini, Gubernur Khofifah meyakinkan masyarakat bahwa langkah PPKM Darurat merupakan upaya penyelamatan dan perlindungan bagi masyarakat. Untuk itu, ia meminta masyarakat agar tidak panik maupun khawatir dengan adanya PPKM Darurat.

"Saya ingin menyampaikan bahwa ini bukan pembatasan semata, tapi ini penyelamatan dan perlindungan warga," ungkap Gubernur Khofifah.

Orang nomor satu di Jatim ini menekankan bahwa kata pembatasan yang terkesan restriktif, sesungguhnya adalah dari regulasinya. Karenanya, pihaknya menegaskan bahwa macro policy yang diambil baik oleh Pemerintah Pusat hingga daerah adalah dalam rangka penyelamatan dan perlindungan masyarakat. Dengan memahami tujuan dari pelaksanaan PPKM Darurat ini, diharapkan masyarakat bisa mendukung dan bekerja sama penuh atas upaya pencegahan penyebaran Virus Covid-19 di wilayahnya.

"Untuk membantu kelancaran semua tugas ini maka mulai tanggal 3 sampai 20 Juli setiap hari jam 10.00 - 11.00 WIB dilaksanakan do'a bersama. Selain untuk kelancaran pelaksanaan PPKM Darurat juga mendo'akan para nakes, anggota TNI- POLRI yang bertugas di lapangan serta do'a untuk masyarakat yang terpapar covid-19 serta almarhumin . Mereka bisa nendaftarkan di web masjid nasional Al- Akbar begitu pula keluarga almarhumin," lanjut khofifah menjelaskan.

Lebih lanjut, kepada para Bupati/Wali Kota, Polres dan Dandim di daerah, Gubernur Khofifah meminta adanya breakdown terhadap regulasi yang ada. Para Forkopimda Kab/Kota, sebagai ujung tombak, diharapkan bisa memaksimalkan pelaksanaan PPKM Darurat di wilayahnya.

"Dengan diterbitkannya Inmendagri dan SK Gubernur tentang PPKM Darurat, mohon regulasi-regulasi ini bisa di breakdown di masing-masing lini. Bupati/Wali Kota, Dandim, Kapolres ini adalah ujung tombak dalam memaksimalkan pelaksanaan PPKM Darurat," pesan Gubernur perempuan pertama di Jatim ini.

"Karena yang punya kewenangan mengatur Mall, Pasar, tempat wisata dan lainnya serta berkomunikasi langsung dengan pengelola adalah para Bupati/Wali Kota. Mari kita maksimalkan pelaksanaan di lapangan, karena payung

hukumnya sudah turun," imbuhnya.

Terkait Bantuan Sosial (Bansos), Gubernur Khofifah meminta para Bupati/Wali Kota agar bisa segera melakukan persiapan pengalokasian dananya sesuai regulasi yang berlaku dalam waktu sedapatnya tiga hari ke depan. Hal ini tak lain sebagai bentuk perlindungan sosial masyarakat tak hanya dari sisi kesehatan namun juga pengaman kelangsungan hidup masyarakat terdampak.

"Mudah-mudahan paling telat dalam waktu tiga hari ini masing-masing sudah bisa mengalokasikan anggaran untuk Bansos atau Jaring Pengaman Sosial yang bisa memberi penguatan bantalan social bagi masyarakat terdampak," pesan Gubernur Khofifah.

Khofifah menambahkan, tiap daerah di Jatim diharapkan mampu melakukan percepatan proses vaksinasi. Dimana, berdasarkan kalkulasi dan breakdown yang mendetail target Vaksinasi yang diharapkan Presiden Jokowi maupun Menkes bisa tercapai target 2 juta orang divaksin perhari.

"Kami dapatkan bahwa satu Kabupaten/kota di Jatim memiliki target rentang antara 10-50 ribu vaksinasi per hari. Mohon para Bupati/ Walikota memperhatikan dan berusaha semaksimal mungkin mencapai breakdown target per kabupaten/ kota ini," pinta orang nomor satu di Pemprov Jatim ini.

Senada dengan Gubernur Khofifah, Pakar Epidemiologi dari Universitas Airlangga, Dr dr Windhu Purnomo menyampaikan bahwa kasus Covid-19 di Jatim ini sudah mencapai third wave. Bila ada banjir bandang kasus Covid-19 dari atas mengalir ke bawah, bagaimanapun meski ada bak penampungan (rumah sakit), sebesar apa pun bak penampungan tersebut akan selalu kurang.

Sehingga yang perlu kita lakukan adalah, bagaimana membuat hulu itu terbendung.

Oleh karena itu, perlu adanya pembatasan tegas yang membuat orang tetap stay at home. Sembari kita melakukan pencegahan yang sifatnya promotif, preventif, kuratif maupun percepatan vaksinasi. [tam]

G Sambungan hal 1

Termasuk tempat wisata yang sebelumnya sudah dibuka harus di tutup kembali. Saat ini pun sudah terbit SK Bupati Tulungagung Nomor 188.45/270/ 013/2021 tentang pemberlakuan PPKM Darurat di Kabupaten Tulungagung yang isinya tidak jauh beda dengan Intruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 15 Tahun 2021.

Menurut Bupati Maryoto, jam kerja ASN Pemkab Tulungagung sesuai penerapan PPKM Darurat juga sudah diatur secara shift. 50 persen WFH dan 50 persennya lagi WFO. "Untuk ASN masuk 50 persen dan masuk secara shift (bergantian)," terangnya.

Mantan Sekda Tulungagung ini berharap semua warga Tulungagung dapat mematuhi pemberlakuan PPKM Darurat tersebut. Apalagi jumlah warga yang terkonfirmasi positif Covid-19 sekarang cukup tinggi. Sebelumnya, Bupati Maryoto Birowo, menandaskan akan memberi sanksi bagi warga yang melanggar PPKM Darurat. Terlebih Tulungagung telah mendapat bantuan 75 personel TNI dari Yon Zipur 5 dan 50 personel Bri-

mob untuk membantu mendisplinkan masyarakat selama PPKM Darurat.

"Sanksi nanti ada teknisnya sesuai tahapannya. Tapi, yang jelas apapun itu (aturan PPKM Darurat) harus betul dilaksanakan dengan baik. Ini sudah masuk kedaruratan yang menyangkut satu keselataman anak bangsa, warga masyarakat kita," paparnya.

Sementara itu, Ketua Forkom Pokdarwis Tulungagung, Karsi Nerro Soetamrin, menyatakan akan tetap mengikuti aturan pemerintah. Termasuk dalam penutupan tempat wisata selama PPKM Darurat.

Ia memastikan seluruh tempat wisata di Tulungagung akan tutup pada Minggu (3/ 7). "Ini semua demi kesehatan masyarakat. Lebih bijak ikut aturan pemerintah. Saat ini sudah banyak warga yang kena (Covid-19)," ujarnya. Jika sampai ada pengelola tempat wisata yang tetap bandel buka selama pemberlakuan PPKM Darurat, menurut Karsi, itu sudah menjadi ranah aparat penegak hukum. "Aturannya nanti yang bertindak adalah aparat," ucapnya. [wed]

Wagub Jatim akan Tambah Mesin Donor Plasma Konvalesen G Sambungan hal 1 nor penyintas Covid-19 melakukan donor darah plasma konvalesen, dengan tiga mesin yang dimiliki, dapat mencapai 30 pendonor setiap harinya. Jadi akan ada penambahan 1 mesin agar dapat mencapai 40 pendonor setiap harinya, "ungkap Wagub Emil.

UTD PMI Kabupaten Sidoarjo berkontribusi penuh dalam penangan kebutuhan Darah Plasma konvalesen di Jatim, pada hari ini tecatat antrian sebanyak 251 pasien Covid-19 menunggu donor plasma konvalesen.

"Kebutuhan donor darah plasma konvalesen yang datang ke Sidoarjo, bukan hanya di Sidoarjo saja, hampir 60% lebih membantu pasien-pasien di luar Sidoarjo, oleh karena itu pendonor-pendonor dari luar sidoarjo kita harap untuk datang, hari ini pendonor yang datang berasal dari Jombang, Pasuruan, "terangnya wagub.

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor mengatakan bahwa Unit Trans-

fusi Darah (UTD) PMI Sidoarjo lebih banyak menyalurkan kantong darah ke daerah lain, di Sidoarjo hanya 33% kantong darah. " UTD PMI Sidoarjo lebih banyak menyalurkan lebih banyak di nikmati ke daerah lain, Sidoarjo hanya 33% saja, selebihnya mengcover jaringan PMI ke daerah lain, "terangnya.

Gus Muhdlor memastikan pendonor di Sidoarjo mencukupi, pada dua minggu yang lalu sudah melakukan MOU dengan beberapa industrial besar, ormas untuk membantu mendonorkan darahnya.

Wagub Jatim Emil Dardak dan Bupati Sidoarjo Gus muhdlor menyerukan untuk mendorong dan menggalakan minat masyarakat dari seluruh penjuru Jatim, khususnya warga Sidoarjo untuk menjadi pendonor darah Plasma Konvalensen bagi para penyintas Covid-19 untuk kesembuhan pasein yang berjuang melawan Covid-19. [ach]

Kabaharkam Polri Imbau Masyarakat Batasi Kegiatan Luar Rumah G Sambungan hal 1

bahwa program PPKM Darurat bertujuan untuk mencegah penularan Covid-19. Sedangkan di Sidoarjo, seluruh sektor terkait sudah mengikuti regulasi atau kebijakan dari Pemerintah. Lokasi atau objek yang esensial maupun non esensial sudah mengikuti ketentuan PPKM Darurat.

"Bukan penyekatannya, intinya bagaimana masyarakat sadar kalau tidak perlu (penting), tidak usah keluar rumah.

Jadi, penyekatan, pembatasan gerak, pembatasan interaksi, tujuannya bukan untuk menyengsarakan masyarakat. Tapi untuk menjaga mereka jangan sampai terkena Covid-19 pada dirinya sendiri. Karena kalau sudah terkena bisa menular ke orang lain," jelasnya.

Ditambahkannya, pelaksana tugas di lapangan terdiri dari unsur Polri, TNI, Linmas, Satpol PP hingga Dishub Kabupaten/Kota. Petugas tak hanya menyaring warga luar daerah, tapi juga mengimbau penerapan protokol kesehatan (prokes). Akan ada sanksi terkait pelanggar kebijakan atau regulasi Pemerintah.

"Secara simultan, upaya edukasi dilakukan, upaya prevensi juga kami lakukan, sekaligus upaya penindakan atau penegakan hukum berbagai macam pelanggaran ketentuan. Seperti rumah makan sudah ada larangan tidak boleh makan di tempat atau Dine in, yang boleh take away atau online.

Kalau tetap nekat, pengusaha rumah makan akan diberikan

tindakan tegas. Ini untuk melindungi masyarakat, jadi perlu kesadaran semuanya," pungkasnya. Polda Jatim beserta jajaran melakukan pengendelaian mobilitas masyarakat selama pelaksanaan PPKM Darurat. Pengendalian mobilitas masyarakat dilakukan pada 7 titik perbatasan antar Provinsi, serta terdapat 82 titik pengendalian antar rayon dan Kabupaten.

"Jika seseorang tidak bisa menunjukkan hasil antigen 1 x 24 jam dan surat keterangan keperluan. Maka petugas akan meminta masyarakat dikembalikan ke tempat asal," kata Dirlantas Polda Jatim, Kombes Pol Latif Usman, Minggu (4/7).

Dijelaskan Latif, pengecekan ini juga dilakukan di perbatasan

antar Provinsi yang masuk ke wilayah Jatim. Ada 7 rayon, yaitu Surabaya Raya, Malang Raya, Madiun Raya, Madura Raya, Tapal Kuda Raya, Tuban Raya dan Bojonegoro Raya.

Kemudian ada 75 titik pembatasan mobilitas yang tersebar di 38 Kabupaten/ Kota dan 86 pos pengendalian. "Selain 7 (tujuh) rayon, ada peraturan Perwali dan Perbup yang mengharuskan orang masuk ke Kabupaten harus dilakukan pengecekan," tegasnya.

Pelaksanaan PKKM Darurat, sambung Latif, seluruh tempat wisata di Surabaya dan wilayah Jatim lainnya sementara waktu ditutup. Selain itu tempat ziarah juga ditangguhkan selama pembelakukan PPKM Darurat di Jatim. An-

gkutan umum, sesuai intruksi Mentri Dalam Negeri, penumpang bus maksimal 70% dan penumpang wajib membawa hasil hasil rapid antigen.

Sementara itu, setiap batas Kota didirikan pos pembatasan mobilitas. Petugas akan melakukan rekayasa jalan maupun penutupan jalan. Kemudian melakukan patroli pada tempat yang menjadi konsentrasi masyarakat berkumpul.

Sehingga harus dilakukan penutupan selama pelaksanaan PPKM Darurat. "Patroli dilakukan seperti di Alun-alun, Taman Bungkul, Jalan Darmo, Tunjungan, Tugu Pahlawan.

Serta tempat lain seperti pasar maupun mal dan restoran harus sesuai dengan PPKM Mikro Darurat," pungkasnya. [bed]

Seberangi Sungai Pakai Rakit Batang Pisang, 566 Kepala Keluarga Terisolir G Sambungan hal 1

dari pemerintah saya pasrahkan bagaimana baiknya," lanjutnya.

Jembatan yang hanyut ini, lanjut Sipon, merupakan jembatan darurat yang dibangunkan pelaksana proyek jembatan Kedung Asem. Jembatan darurat dibuat dengan harapan membantu aktivitas warga selama jembatan utama Kedung Asem dalam perbaikan. Namun sayang jembatan darurat ini hanyut terseret banjir.

Warga yang beraktivitas dengan memanfaatkan rakit dari pohon pisang ini, tambah Sipon , merasa terbantu dan biasanya warga yang memanfaatkan jasa ini membayar seiklasnya sebagai ganti uang lelah.

"Tidak menarget, seikhlasnya kok.

Uang tersebut juga buat tambahan melengkapi peralatan rakit dari pohon pisang ini. Bila anak-anak sekolah yang menyebrang terkadang tidak membayar," tuturnya.

Sementara itu, Napik pedagang di pasar Dungmiri, menjelaskan, rakit sangat membantunya. "Pelanggan saya kembali membeli kebutuhan sehari-hari di pasar ini. Sebelumnya sejak jembatan darurat ini hanyut pembeli sepi karena beralih ke pasar lainnya," katanya. Jembatan alterantif antara Blok Debuen dengan Blok Kedungmiri, Kelurahan Kedungasem, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo, belum dibangun lagi. Karenanya, warga berupaya menyeberangi Sungai Kedunggaleng, menggunakan getek.

Tak hanya warga yang hendak ke Pasar Kedungmiri, rakit ini juga diman-

faatkan sejumlah pelajar. Terutama sejumlah santri Taman Pendidikan Alquran (TPQ) di Blok Kedungmiri.

Dengan tidak adanya jembatan itu, jika melintasi jalan lain, warga harus berputar lebih dari 5 kilometer untuk menuju Pasar Kedungmiri. Begitu juga dengan sejumlah bocah yang hendak belajar membaca Alquran.

Sejatinya sejumlah bocah itu mengaku takut ketika menyeberang sungai menggunakan rakit. Namun, karena jaraknya lebih dekat, mereka pun memberanikan diri. "Agak takut. Tapi, seru juga. Selain itu, dekat juga seperti biasanya," ujar Nabila, 10, diamini rekannya Naily.

Keduanya merupakan santri asal Blok Debuen yang belajar Alquran di Blok Kedungmiri. Biasanya, mereka setiap hari menyeberang sungai menggunakan jembatan. Namun, karena jembatannya putus karena terseret arus sungai, kini mereka harus memberanikan diri naik getek.

"Jika tidak ada itu (getek), diantar (orang tua) memutar," ujarnya.

Warga Blok Debuen Kelurahan Kedungasem, Sipon, mengatakan, jembatan alternatif yang dibuat pelaksana proyek Jembatan Kedungasem, terbawa arus. Padahal, adanya jembatan ini sangat penting. Karena, menjadi akses warga menuju Pasar Kedungmiri. Begitu juga dengan pelajar TPQ. "Kami berinisiatif membuat getek, paling tidak sementara masyarakat terbantu. Bahkan, setiap hari ada 30 orang lebih yang memanfaatkan getek

ini untuk penyeberangan," tuturnya.

Karena merasa dimudahkan, tak jarang warga memberikan uang sukarela sebagai pengganti warga yang menarik getek. "Kami tidak menarik biaya, jika ada yang ngasih seiklasnya," kata Sipon.

Adanya getek yang digunakan sejak tiga hari lalu itu, mendapatkan respons positif dari warga. Karena, dinilai sangat bermanfaat. "Setelah jembatanya putus, saya kan harus memutar. Selain memutar, tidak ada pembeli. Biasanya dalam sehari dapat Rp400 ribu, kini hanya dapat Rp100 ribu.

Makanya saya bersyukur sekali ada getek ini," lanjut Apik salah seorang pedagang di Pasar Kedungmiri.

Akibat banjir bandang yang menerjang empat Desa di Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, membuat tujuh jembatan penghubung antardesa setempat terputus, dan mirisnya lagi sebanyak 566 KK (kepala keluarga) terisolir. Terjangan banjir bandang tak hanya memporak-porandakan rumah warga, tetapi juga merusak tujuh jembatan yang ada di wilayah Kecamatan Tiris. Yaitu empat jembatan di Desa Andung Biru dan 3 jembatan di Desa Tiris.

"Jembatan-jembatan ini dilewati oleh sungai Sungai Lawang Kedaton yang bersatu dengan sungai Sumber Kapong," ungkap Roby Siswanto, Camat Tiris. Roby mengungkapkan, pihaknya akan terus melakukan bersih-bersih. Sedangkan untuk akses ke dua Dusun di Andung Biru, hanya

bisa dilewati roda dua dengan menerobos sawah warga atau jalan kaki saja. Kendaraan roda empat sama sekali tidak bisa lewat.

"Selain merusak rumah dan menghancurkan jembatan, bencana alam tersebut juga memutus jalan antar kabupaten. Yakni di jalan penghubung Kabupaten Probolinggo dengan Kabupaten Jember di Desa Tlogo Argo akibat tertimba longsor," turunya.

Kerusakan paling parah terjadi di Desa Andung Biru, dimana ada 63 rumah dan bangunan yang rusak. Di Dusun Lawang Kedaton ada 29 unit, Dusun Kedaton 24 unit dan Dusun Campoan 10 unit. Sedang sisanya, yakni 2 rumah rusak tertimpa longsor di Desa Tlogo Argo. Sementara dikatakan Essam, Kades Andungbiru, sebanyak 566 KK warganya terisolir, karena jalan akses tertimbun longsor.

"Data terbaru yang dihimpun oleh Pemerintah BPBD (Desa dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Probolinggo, mencatat dua korban meninggal dunia tertimbun longsor. Untuk 566 KK yang terisolir, terdapat di dua Dusun," jelas Essam.

Denga rinciannya kata Essam, 334 KK berada di Dusun Lawang Kedaton dan 232 KK di Dusun Kedaton.

Dipastikan ribuan warga di dua Dusun tersebut terisolir. Sebab akses jalannya kena longsor di 3 titik. Jalan desa tertimbun tamah bebatuan dan pohon setinggi 2 meter lebih. Kendaraan roda 4 dan roda 2 tidak bisa melintas, tambahnya. [*]

Bhirawa

UTAMA

Senin Pahing, 5 Juli 2021

Halaman 12

Temukan Pelanggar PPKM, Diajak Keliling ke Makam Covid-19 Surabaya, Bhirawa Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Forkopimda Surabaya keliling Kota Pahlawan untuk meninjau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, Sabtu (3/7) malam.

Mereka keliling Surabaya hingga larut malam.

Saat keliling itu, Wali Kota Eri menemukan beberapa warung yang masih dibuka di atas pukul 20.00 WIB. Akhirnya, ia pun berhenti dan langsung meminta warung-warung itu untuk tutup.

Bahkan, ada sebuah warung yang buka dan ternyata pengunjungnya minum miras.

Seketika pengunjung itu langsung diminta KTP dan langsung dibawa. Beberapa warung yang diketahui masih buka, pada saat itu langsung diminta tutup, dan para pengunjungnya yang melanggar protokol kesehatan langsung diminta KTP dan di bawa untuk ikut tour of duty ke makam.

Seusai keliling Surabaya, Wali Kota Eri mengatakan memang ada beberapa warung kopi dan warung makanan yang masih buka di atas pukul 20.00 WIB, akhirnya mereka pun dilakukan pembinaan, yaitu dengan diambil KTP-nya lalu dibawa menggunakan bus.

zainal ibad/bhirawa

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat meninjau pemberlakuan PPKM Darurat disejumlah wilayah di Kota Pahlawan.

“Mereka kita ajak tour of duty.

Kemana? Ke Makam Keputih. Bisa dilihat nanti bahwa sampai 24 jam saudara-saudara kita masih melakukan pemakaman jenazah, dipikir bohong mungkin. Biar dilihat

sendiri, ini lho dampaknya kalau tidak menjaga kesehatan, kalau melebihi jam malam. Ini lho perjuangannya petugas yang menggali kubur, ini lho perjuangan nakes,” tegasnya.

Menurut Wali Kota Eri, ini penting untuk membuat sadar mereka.

Ia juga berharap mereka sadar dari hatinya bahwa saat ini Surabaya kondisinya mengkhawatirkan, jangan malah abai terhadap prokes.

Gus Ipul Berharap ASN Harus Berkontribusi Memajukan Kota Pasuruan Lantik Ratusan Eselon III dan IV Pasuruan, Bhirawa Wali Kota Pasuruan, H Saifullah Yusuf melantik ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Pasuruan eselon III dan IV, Jumat (2/7) malam. Pelantikan itu untuk mengisi kekosongan jabatan selama ini menjadi penghambat kemajuan dan perkembangan Kota Pasuruan.

Dalam arahanya Gus Ipul panggilan akrabnya H Saifullah Yusuf berpesan kepada ratusan ASN yang baru dilantik supaya bisa kerja tim. Terlebih harus membuat tim yang kompak.

“Harapan saya dengan dilantiknya ratusan pejabat ini, tentu kerja Pemerintah Kota Pasuruan dalam melayani masyarakat bisa lebih cepat serta lebih maksimal.

Seluruh ASN di Pemkot Pasuruan harus kerja tim. Mari sama-sama gandeng

tangan, jalan ke depan bareng mewujudkan Kota Madinah (Maju ekonominya, Indah Kotanya, dan Harmoni warganya),” ujar Gus Ipul.

Pejabat nomer satu di Kota Pasuruan ini mengajak ASN untuk berjuang sekuat tenaga mewujudkan Kota Pasuruan menjadi Kota Madinah.

“Kota Madinah ini semacam menjadi pegangan. ASN harus bisa berkontribusi memajukan Kota Pasuruan.

Karenanya, mari kita hadirkan suatu pemerintahan yang bisa merespon perkembangan yang sangat cepat di luar sana, kompleks dan tidak terduga,” kata Gus Ipul.

Saat ini, kata Gus Ipul, pemerintahan harus bisa menghadapi tantangan zaman yang sangat dinamis. Ada masalah,

segera lakukan percepatan untuk menyelesaikan masalah.

“Tiga bulan saya dan Mas Adi saling belajar, saling mengerti dan mencoba mengisi jabatan kosong eselon II, III, dan IV dengan berpedoman aturan yang ada.

Saya tekankan, semangat kerjasama antar tim harus dimunculkan. Kurangi ego sektoral dan saya ingin semua ASN kompak satu tujuan untuk Kota Pasuruan,” kata Gus Ipul.

Mantan Wakil Gubernur Jawa Timur ini menyatakan bahwa ASN yang dilantik merupakan hasil dari penjaringan tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). ASN yang dilantik tersebut adalah ASN yang memenuhi ketentuan dan sesuai dengan kebutuhan yang ada.

“Proses penjaringannya melalui proses yang sehat. Semuanya track sesuai dengan lin-

“Jadi, kita sentuh hatinya supaya mereka sadar, sehingga bersamasama menjaga prokes,” ujarnya.

Setelah mereka touf of duty, lalu mereka akan dibawa ke Liponsos dan keesokan harinya baru dila-

kukan tes swab. Bahkan, ia juga memastikan bahwa kemungkinan besar mereka juga akan kerja sosial selama lima hari sesuai Perda, namun kepastiannya saat ini masih digodok ulang oleh Satgas Covid19 Surabaya. “Yang pasti mereka langsung dibawa tour of duty ke makam Keputih,” tegasnya.

Di sisi yang lain, tim dari Satpol PP bersama jajaran tiga pilar di seluruh kecamatan se Surabaya juga gencar melakukan operasi malam ini. Bahkan, hingga pukul 23.00 WIB, petugas sudah menjaring sebanyak 137 orang pelanggar protokol kesehatan pada saat PPKM Darurat ini.

“Total ada 137 orang yang kami bawa hingga pukul 23.00 WIB, itu berasal dari semua kecamatan se Surabaya. Mereka kami bawa dengan bus dan langsung mengikuti tour of duty di tempat pemulasaran jenazah, lalu ke makam keputih, supaya mereka tahu pemakamannya,” kata Kasatpol PP Surabaya Eddy Christijanto.

Setelah mengikuti tour of duty ke makam, keesokan harinya mereka akan kerja bakti dan akan dilakukan tes swab. Bahkan, mereka nanti juga akan diperlihatkan proses pemandian jenazah dan juga akan diminta memberikan makan ODGJ di Liponsos. “Ini untuk menumbuhkan kesadaran mereka, sehingga kami berharap mereka bisa menjaga protokol kesehatan bagi diri dan keluarganya,” pungkasnya. [iib]

hilmi husain/bhirawa

Wali Kota Pasuruan, H Saifullah Yusuf melantik ratusan ASN Pemkot Pasuruan eselon eselon III dan IV di halaman rumah dinas Wali Kota Pasuruan, Jumat (2/7) malam.

tasannya. Selain tercukupi kriterianya, yakni jenjang karir, pengalaman dan kompetensinya, kami sudah melakukan mekanisme sehat, transparan dan objektif. Kepada ratusan

pejabat, tetap saya sampaikan jangan abaikan protokol kesehatan, hal ini dikarenakan perkembangan kasus Covid-19 terus meningkat,” urai Gus Ipul. [hil]

Bupati Launching Wis Wayahe Gampang Bayar Pajak Daerah Libatkan Perbankan dan Non Perbankan Dalam Layanan Pembayaran Pajak Daerah Bupati Jember Ir H.Hendy Siswanto secara virtual melaunching program Wis Wayahe Gampang Bayar Pajak Daerah, Sabtu (3/7) malam. Program yang diinisiasi oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Jember ini, hadir secara luring 5 Pimpinan Cabang (Pincab) Perbankan, PT.Pos Indonesia, PT. Magna Karsa Mulia, PT.Indomarco dan Ketua Ikatan PPAT Jember.

Disaksikan Bupati, Wakil Bupati H.Balya Firjaun Barlaman dan Sekkab Jember Ir. Mirfano secara virtual, mereka (Perbankan dan Non Perbankan) menandatangani kesepakatan bersama secara luring Pelayanan Pembayaran Pajak Daerah. Yakni Pimpinan Cabang (Pincab) Bank Mandiri, BRI, BNI, BCA, Bank Jatim, PT.Pos Indonesia, PT. Magna Karsa Mulia (penyedia jasa Swiching biller dan biller aggregator). PT.Indomarco Jember.

Bupati Jember Ir.H.Hendy Siswanto dalam sambutannya mengatakan, saat ini pemerintah terus berupaya meningkatkan pelayanan publik, salah satunya melakukan pelayanan perpajakan daerah secara digital. Hal ini mempermudah para wajib pajak dalam bertransaksi. “ e-SPPD atau elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah sebagai sarana laporan pajak daerah tiap bulan oleh wajib pajak, sudah berbasis

online, baik pajak hotel, restoran, parkir, tempat hiburan, parkir, reklame, BPHTB, PBB, pajak air tanah, pajak MBLB, PPJ. Ini salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah yang terus memberikan layanan terbaik kepada wajib pajak yang terus menerus seiring dengan perkembangan teknologi informasi,” kata Bupati Hendy kemarin.

Menurutnya, Inovasi manajemen pajak daerah, harus diimbangi dengan pengembangan layanan jaringan pembayaran berbasis online baik digital maupun semi digital. “Lebih-lebih saat ini kita sedang berjalan bersama-sama dengan covid 19. Covid ada disekitar kita, dengan sistem pembayaran secara online akan memudahkan kita dan ini bagian memutuskan mata rantai penyebaran virus,” katanya.

Inovasi yang dilakukan oleh Bapenda Jember, dengan menggandeng perbankan

Bupati Jember Ir.H.Hendy Siswanto saat melaunching Wis Wayahe Gampang Bayar Pajak Daerah secara virtual, Sabtu (3/7) kemarin. dan lembaga lain dalam perluasan layanan jibannya sebagai wajib pajak.” Ini salah satu bagi wajib pajak, dinilai sangat efektif. Karena cara mempermudah layanan kepada mafitur atau aplikasi yang tersedia di perbankan syarakat dan sistem perpajakan yang dan retail berjaringan (Indomaret) memutransparan di Kab Jember. Kami (pemerintah dahkan mereka dalam memenuhi kewadaerah) akan memperluas jaringan dalam

Bapenda Kab. Jember Targetkan Rp.222 M Dari Sektor Perpajakan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kab. Jember targetkan perolehan pajak daerah tahun 2021 sebesar Rp.222 milyar. Perolehan pajak daerah ini, bersumber dari 10 jenis pajak daerah yang ada di Kabupaten Jember, yakni pajak perhotelan, restoran, hiburan, reklame, parkir, pajak air tanah, pajak MBLB, pajak PPJ, BPHTB dan PBB. Hal ini disampaikan Plt. Kepala Bapenda Kab. Jember Suyanto, SH usai launching program Wes Wayahe Gampang Bayar Pajak Daerah, Sabtu (3/7) malam. Menurut Suyanto, perolehan pajak daerah yang telah ditargetkan, telah disesuaikan dengan kondisi saat ini (pandemi covid 19).

“Target Rp.222 milyar ini sudah menyesuaikan dengan kondisi saat, dan hingga semester pertama, baru 30 persen perolehan pajak daerah secara real time,’ ujar Suyanto kemarin.

Suyanto mengaku optimis capaian target perolehan pajak daerah tahun 2021 bisa terealisasi. Bapenda melakukan terobosan dengan membuka jaringan pelayanan pembayaran pajak dengan menggandeng perbankan dan non perbankan.

“Selama ini, pembayaran pajak daerah terfokus pada satu bank, kini semua bank pemerintah dan swasta serta non perbankan kita libatkan. Ini dibuktikan dengan penandatanganan bersama dengan mereka (perbankan dan non perbankan). Ini merupakan sebuah komitmen bersama, untuk mengoptimalkan pendapatan pajak daerah,” tandasnya.

Dengan memperluas jaringan layanan pembayaran kata Suyanto, dapat mendekatkan

pelayanan pembayaran pajak daerah kepada wajib pajak, baik yang berdomisili di Jember maupun luar Jember. Memberikan alternatif pilihan wajib pajak yang beragam. Mengurangi kontak langsung antara wajib pajak dan petugas. Memberikan kemudahan dan percepatan pelayanan dimasa pandemi. Peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD), dan mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi.

“Dengan perluasan jaringan, masyarakat tidak perlu mengantri, mereka membayar pajak ditempat yang diinginkan. Masyarakat tinggal membuka aplikasi atau fitur yang tersedia, dan membayar dari rumah. Masyarakat tidak perlu susah mengantri, apalagi disaat pandemi saat ini,” harapnya pula.

Suyanto juga menjelaskan fasilitas yang disediakan oleh pihak perbankan maupun non perbankan dalam memudahkan layanan pembayaran pajak daerah. Yakni fasilitas loket/ teller 118, 209 mesin ATM titik, Mobile Banking 18.756 jaringan, Gerai Indomaret 140 titik, Loket Griya Bayat 472 jaringan, Fintech Pospay 7500 pengguna, Bumdes 110 titik, Agen Post lainnya 7066 titik dan Gopay dan Tokopedia 50.000 pengguna.

“Fasilitas ini disediakan oleh pihak perbankan dan non perbankan untuk memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran,” tandasnya pula.

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim. Politisi dari Gerindra

Para Pimcab Perbankan dan Non Perbankan saat menandatangani kesepakatan bersama Wis Wayahe Gampang Bayar Pajak Daerah, Sabtu (3/7). cara pembayaran pajak lainnya, sehingga Perluasan jaringan dalam elektroniksasi masyarakat tidak perlu lagi datang jauh-jauh transaksi perpajakan daerah merupakan dari rumah ke kota. Mereka tinggal download integrasi sistem yang dapat memantau secara aplikasi yang tersedia, melalui gadget real time penerimaan pajak daerah. “ Jadi didalam rumah ,” terangnya. setiap saat kita bisa ngecek berapa nominal pajak yang sudah diterima, dan penerimaan akan lebih cepat transparasi dan akuntabilitas.

Meminimalisasi penyalahgunaan pajak oleh petugas. Dengan digitalisasi ini, akan lebih aman, dapat diawasi secara mudah dan dapat mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)” terang Bupati Hendy kemarin.

Selain itu, kata Hendy, pajak daerah dengan sistem digital salah satu solusi dalam kondisi kedaruratan seperti saat ini (pandemi covid 19). “ Kita saat ini berjalan seiring dengan wabah covid, covid ada disekitar kita.

Meski demikian, kita berharap ekonomi harus tetap berjalan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Sehingga, pembayaran pajak bisa berjalan. Hanya pajak dari masyarakat yang bisa bersinergi dan berkolaborasi seiring berjalannya pemerintahan ini,” ujar Hendy mengingatkan.

Dalam kesempatan itu, Bupati Hendy juga mengingatkan bahwa penyebaran covid akhirakhir ini di Jember ada peningkatan. Ia berharap agar seluruh masyarakat Jember untuk bersama-sama menerapkan prokes yang telah ditetapkan oleh pemerintah.” Dengan disiplin mematuhi prokes dengan menerapkan Plt. Kepala Bapenda Kab. Jember Suyanto, SH, saat launching Wis Wayahe Gampang Bayar Pajak Daerah, Sabtu (3/7).

5 M, Insya Allah penyebaran covid di Jember ini mengaku optimasi capaian target yang Halim juga menyarankan pemerintah daerah, dapat ditekan, ekonomi berjalan, pertumbuhan akan naik,” harap Hendy. ditargetkan oleh Bapenda dapat terpenuhi. agar penerimaan pajak daerah bukan hanya Sementara, Wakil Ketua DPRD Jember Apalagi dengan perluasan jaringan layanan yang terfokus pada 10 jenis pajak daerah yang telah Ahmad Halim yang hadir secara luring, sangat sudah di launching oleh Bupati Jember.” Kalau ditetapkan. Karena menurut Halim, masih banyak mengapreasi langkah pemkab Jember sekarang masih 30 persen, itu sudah wajar. sumber lain yang bisa dieksploitasi dan utamanya Bapenda dalam peningkatan Biasanya semester awal, capaiannya rata-tata berpotensi menambah sumber pendapatan pelayanan.” Ini sebuah terobosan dalam segitu (30 persen), apalagi APBD Jember baru daerah.” Seperti pertambangan galian C dan peningkatan layanan, ini sebuah kreasi yang bulan Maret disahkan dan masa pendemi lagi, pertambangan lainnya di Jember. Kalau itu memudahkan masyarakat dalam menertibkan dan kita akui ada penurunan daya beli dan dioptimalkan, akan menjadi sumber pendapatan pembayaran pajak daerah,” katanya.

Selain itu, layanan pajak daerah secara pertumbuhan ekonomi. daerah baru. Kalau kita hanya mengintensifkan online ini dapat mengintensifkan pendapatan Nanti pada triwulan ke tiga dalam PAK akan PBB, Perhotelan dan Restoran sangat sulit daerah.” Dengan pembayaran pajak secara ketemu, berapa persen yang belum terealisasi,” apalagi sektor pariwisata juga terpukul akibat online, seperti pajak perhotelan maupun pajak ujar Halim yang juga Ketua DPC Partai Gerindra. pandemi,” sarannya. [**] restoran bisa terpantau, sehingga pendapatan daerah (PAD) akan optimal,” pungkasnya. [**]