binder5mei21

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2006

HARIAN

harian_bhirawa@yahoo.com bhirawa_indragiri@yahoo.com suratkabar_harianbhirawa

IKLAN/ LANGGANAN

Surat Kabar Harian Bhirawa

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

www.harianbhirawa.co.id

Mata Rakyat Mitra Birokrat

Rabu Legi, 5 MEI 2021

Perkuat Pengawasan Intern Keuangan Kawal Proyek Strategis Nasional di Jatim

Kepala Inspektorat Jatim menandatangani nota kesepahaman terkait penguatan pengawasan internal keuangan dan pembangunan disaksikan oleh Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak.

Mutiara Ramadan: Dari Abu Hurairoh radhiyallahu ‘anhu beliau berkata: Rasululloh shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah bersabda, “Puasa adalah perisai, apabila kamu sedang puasa janganlah berkata jorok, janganlah berteriak-teriak dan janganlah berbuat bodoh. Apabila ada seseorang yang mencacinya atau memeranginya maka katakanlah ‘Sesungguhnya aku sedang puasa’ sebanyak dua kali.” (Muttafaq ‘alaih).

Ramadan dan Compulsive Buying Oleh: Rahmad Hakim Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Malang BULAN Ramadan, masa pandemi, dan maraknya program belanja online secara masif menjadikan diskursus tentang compulsive buying sangat relevan dewasa ini. Tiga moment tersebut seolah berkelindan menuju satu muara, yaitu beli, beli dan beli.

Lapar dan dahaga selama puasa menjadikan segala bentuk

 ke halaman 11

Jadwal Imsakiyah:

Untuk Surabaya dan Sekitarnya, Rabu (05/05)

Imsak : 04.02 Asar : 14.49

Subuh : 04.12 Magrib: 17.23

Zuhur : 11.27 Isyak : 18.34

MITRA

Gagas Layanan Portal ADA banyak nama layanan yang digagas UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Provinsi Jatim Situbondo tahun 2021. Satu diantaranya yang meroket bernama layanan portal.

Menurut Kepala UPT PPD Provinsi Jatim Situbondo Chusnuk Hadi SE MM, setiap bulan jajarannya menjadwal lima titik untuk pelaksanaan layanan portal di Kabupaten Situbondo. Mulai wilayah Kabupaten Situbondo yang ada diwilayah barat hingga wilayah Kabupaten Situbondo timur semuanya  ke halaman 11

Sentil

Pemprov Perketat Pintu Masuk Internasional - Jangan sampai lolos Wabup Ingin Punya Infrastruktur Berkualitas - Ada anggaran ada kualitas Ketersediaan Pangan Jatim Sangat Baik - Tinggal konsumennya bisa beli apa tidak

Pemprov, Bhirawa Pengawasan intern terhadap keuangan dan pembangunan lembaga pemerintah diharapkan dapat terus diperkuat.

Terlebih bagi Jatim yang saat ini tengah mengawal realisasi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tertuang dalam Perpres 18 tahun 2019.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak saat membuka Rapat Koordinasi Pengawasan Intern (Rakorwasin) Keuangan dan Pembangunan yang diselenggarakan di Kantor Gubernur Jatim Jl. Pahlawan No. 110 Surabaya, Selasa (4/5).

Wagub Emil menyampaikan, Rakorwasin Keuangan dan Pembangunan merupakan bentuk upaya untuk membangun kekuatan pengawasan terkait

keuangan dan pembangunan lembaga daerah.

Termasuk bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota. “Kami sebagai pemerintah di Jatim, hingga ke level kabupaten kota, jadi ini khususnya membangun kekuatan pengawasan intern,” kata Emil.

Lebih lanjut ia menjelaskan, bentuk penguatan pengawasan intern terkait keuangan dan pembangunan sangat dibutuhkan untuk mengawal pembangunan di Jatim. Terlebih saat ini Jatim sedang mematangkan Program Strategis Nasional (PSN) yang telah tertuang pada Perpres No.80 Tahun 2019.

“Harus ada akselerasi supaya bisa keras yang ada inovasi kalau berinovasi tentu harus dipasti ke halaman 11

Pemprov Perketat Pintu Masuk Internasional Positif Covid-19, 33 PMI Jalani Isolasi di RSLI

Pemprov, Bhirawa Pemprov Jatim berupaya memperketat pintu masuk kedatangan Internasional setelah ditemukannya mutasi virus varian baru dari India, Inggris, Afrikas Selatan ke Indonesia dan telah diumumkam oleh Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin.

Pengetatan ini dilakukan Pemprov Jatim bekerjasama dengan TNI/Polri, KKP, serta Dinas Perhubungan, Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi dan Dinas Kesehatan Jatim. Salah satunya dengan memastikan semua pekerja migran aman dan dilakukan testing maupun isolasi untuk mencegah masuknya varian India, Inggris dan Afsel.

“Pemprov Jatim saat ini sangat concern dengan adanya mutasi virus varian baru dari India, Inggris dan Afsel dan berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah varian tersebut masuk di Jatim. Karenanya, kami melakukan isolasi bagi para pekerja migran yang baru datang di Jatim,”

terang Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di tengah agenda kerjanya di Jakarta, Selasa (4/5).

Ia menjelaskan, sampai hari ini, terdapat 3.636 pekerja migran yang telah di isolasi di Asrama Haji sejak 28 April 2021. Kesemuanya telah dilakukan PCR dan ditemukan 33 orang yang positif Covid-19.

“Bagi yang positif Covid19 segera kami isolasi di RS Darurat Lapangan Indrapura (RSLI) dan RS Rujukan Covid-19. Sedang ke halaman 11

1. Perbatasan gerbang Tol Ngawi - Solo 2. Perbatasan Ngawi Mantingan - Sragen 3. Perbatasan Tuban - Rembang 4. Perbatasan Bojonegoro - Cepu

5. Perbatasan Magetan - Karanganyar 6. Perbatasan Pacitan Donorejo - Wonogiri 7. Pelabuhan Ketapang Banyuwangi - Gilimanuk Bali 8. Perbatasan Pacitan - Wonogiri 9. Perbatasan Ponorogo - Wonogiri

Chusnul Hadi SE MM

Khusus Perjalanan Mendesak dan Non Mudik Surabaya, Bhirawa Sesuai Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 dan Surat Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor HK.701/1/10/ DJKA/2021 pada 30 April 2021 menjelaskan 6-17 Mei 2021, PT Kereta Api Indonesia (Persero) mengoperasikan Kereta Api (KA) jarak jauh hanya bagi pelaku perjalanan mendesak  ke halaman 11

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa

Tambah Lagi Dua Titik Penyekatan Mudik Antarprovinsi 9 Titik Penyekatan Perbatasan Provinsi Jatim

Perjalanan KA 6- 17 Mei

Surabaya, Bhirawa Aturan larangan mudik Lebaran mulai 6 hingga 17 Mei 2021 kembali diperketat di wilayah Jatim. Titik penyekatan larangan mudik antarprovinsi di Jatim yang semula ada 7 titik, kini bertambah lagi menjadi 9 titik penyekatan.

“Di Jatim yang semula ada tujuh titik penyekatan, sekarang ditambah dua menjadi sembilan titik penyekatan. Yaitu di perbatasan wilayah Jatim, Jawa Tengah hingga Bali,” kata Dirlantas Polda Jatim, Kombes Pol Latif Usman, Selasa (4/5).  ke halaman 11

Petugas saat memeriksa persyaratan penumpang yang menggunakan KA.

Dinsos Jatim Cairkan Santunan Kematian Akibat Covid-19

Pemprov, Bhirawa Dinas Sosial (Dinsos) Jatim mulai mencairkan santunan sebesar Rp 5 juta untuk ahli waris korban meninggal akibat Covid-19 sejak Senin (3/5) dan dilakukan secara bertahap.

“Proses administrasi diselesaikan April 2021.

Santunan masuk ke rekening ahli waris mulai

 ke halaman 11

Kepala Dinsos Jatim Alwi

Menapak Jejak Ojek Offline ala Warga Kota Probolinggo

Bermula dari Iseng, Kencono Mulyo kini Punya Seribu Pelanggan Banyak cara untuk bisa mencari rizki halal. Namun, tidak jarang rizki datang dari aksi iseng. Seperti yang dilakukan Imron Marta Doni, bermula dari iseng, kini sukses merintis usaha ojek offline. Bahkan, ojek offline yang berdiri 2019 lalu dengan nama Kencono Mulyo itu sudah memiliki enam armada dengan seribu pelanggan.

Wiwit Agus P, Kota Probolinggo

Seperti yang dialami Imron Marta Doni, Warga Kebonsari Wetan, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, itu mampu mendapat penghasilan Rp54 juta setahun atau Rp4,5 juta per bulan. Sejak Juli 2019, dia merintis usaha ojek offline. Walaupun sebenarnya, dia hanya iseng saat itu. Imron melihat, ojek online atau ojol bertebaran. Bahkan, tak

jarang berselisih dengan angkutan konvensional lain. Termasuk opal atau ojek pangkalan.

“Jadi, mulanya iseng saja. kebetulan saat itu sedang ramai perselisihan antara ojol dengan opal. Saya ada teman di Banyuwangi yang mengembangkan ojek offline. Akhirnya saya coba di sini (Kota Probolinggo, Red),” kata pria yang juga ketua Probolinggo Cinta Skateboard (PCS) itu.

Saat pertama beroperasi, ternya-

wiwit agus pribadi/bhirawa

Imron Marta Doni dengan salah satu armada ojek offline miliknya. Bermula dari iseng, kini dia sudah memiliki seribu pelanggan setia.

ta banyak konsumen yang suka dengan usahanya. Sebab, tarifnya murah. Hanya Rp5 ribu untuk jarak 1-4 km. Jika lebih dari 4 km, per kilometernya dikenakan tarif Rp2 ribu. “Karena ini ojek offline, jadi mulanya hanya teman-teman saja yang pesan. Cara mengenalkannya lewat medsos mulai FB, IG, WA, dan lainnya,” ujarnya.

Ojek offline yang ia beri nama Kencono Mulyo itu rupanya banyak diminati masyarakat. Awalnya, dia hanya mengantar penumpang. Seiring berjalannya waktu, Imron pun mengantar segala jenis permintaan. Baik barang, belan ke halaman 11

EKSEKUTIF Bupati Sanksi Pecat Bagi ASN Masuk Jaringan Radikalisme Rabu Legi, 5 Mei 2021

Halaman 2

Pemkab Malang, Bhirawa Bupati Malang HM Sanusi telah memberikan ketegasan terhadap aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, jika ada ASN yang terbukti terlibat radikalisme, maka akan dikenakan sanksi pemecatan atau dihentikan dengan cara tidak hormat.

“Saya sudah berpesan kepada semua ASN, agar tidak terlibat gerakan radikalisme. Dan jika ada yang memang terbukti terlibat radikalisme, yang jelas sanksi jelas yaitu akan dilakukan pemecatan dari peklerjaannya,” tegas Sanusi, Selasa (4/5), kepada Bhirawa.

Sedangkan, menurut dia, gerakan radikalisme arahnya ke teroris. Dan radikalisme itu merupakan gerakan anti terhadap ideologi Pancasila dan konstitusi Undang-Undang (UUD) 1945).

Sehingga ajaran radikalisme yang kita jumpai sering melakukan aksi-aksi kekerasan, baik kolektif maupun individual, baik yang mengarah pada terorisme maupun ekstremisme lain.

Dia menuturkan, tidak menutup kemungkinan disetiap lembaga pe-

merintahan ada ASN yang telah tergabung dalam gerakan radikalisme.

Namun tentunya, harus ada bukti kuat jika seorang ASN tergabung dalam gerakan radikalisme. Sehingga dirinya meminta kepada kalangan ASN maupun masyarakat, jika ditemukan ASN yang berkeja dilingkungan Pemkab Malang mengikuti jamaah yang mengarah radikalisme segera melaporkan ke Pemkab Malang maupun ke pihak kepolisian.

“Nantinya laporan yang masuk pada kami, maka akan ditindaklanjuti atas laporan tersebut. Dan jika terbukti masuk dalam jaringan radikalisme, langsung akan kita berikan sanksi berat, termasuk sanksi pemecatan,” papar Sanusi.

cahyono/bhirawa

Bupati Malang HM Sanusi.

Dikatakan, kita ini cari nafkah serta kebutuhan lainnya ada di Indonesia, maka seharusnya mengedepankan ideologi Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan Pancasila tidak pernah mengajarkan

kekerasan, apalagi membunuh orang tanpa kemanusian.

Karena agama apapun juga tidak pernah mengajarkan kekerasan, dan agama sebagai keyakinan kita telah mengajarkan kasih sayang terhadap

siapa pun, bukan kekerasan yang dianut oleh faham radikalisme.

“Dalam kepentingan bangsa, pribadi dan golongan, harus bisa saling menghargai satu sama lain melalui konsep Pluralisme. Dan

sesama bangsa dengan kultur yang beragam itu harus saling mencintai dan saling bergotong royong, khususnya untuk membangun Kabupaten Malang,” tuturnya.

Dari informasi sebelumnya, ada salah satu lembaga pendidikan di wilayah Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang diduga telah memiliki kurikulum pendidikan yang mengarah pada radikalisme.

Sedangkan dalam informasi tersebut para ustadz dan guru telah melakukan doktrinasasi ajaran yang mengarah ke radikalisme. Lembaga pendidikan itu berada di wilayah perumahan elite, dan sangat exclusive.

“Memang tidak mudah orang luar masuk untuk mencari bukti-bukti yang kongkrit. Dan saya meyakini di lembaga pendidikan tersebut siswa telah didoktrinasisai, agar mereka tidak mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” ujar salah satu warga Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, yang tidak mau disebutkan namanya. [cyn]

KILAS BIROKRASI

Wali Kota Paparkan Strategi dan Inovasi Pertahankan Prestasi Pemkot Madiun, Bhirawa Dua tahun masa jabatan Wali Kota Madiun Maidi dan Wakil Wali Kota Madiun Inda Raya Ayu Miko Saputri diwarnai dengan tantangan yang cukup berat. Hal ini tak lepas dari mewabahnya pandemi Covid-19 di Kota Madiun.

Meski begitu, segala daya upaya dikerahkan. Tak hanya untuk menekan angka penularan Covid-19. Tapi juga mempertahankan perekonomian kota dan meningkatkan prestasi.

Beragam upaya inipun seperti dipaparkan oleh Wali Kota Maidi dalam wawancara bersama Majalah Gatra pada Senin (3/5) di Ruang Transit Balai Kota Madiun.

Dalam paparannya, wali kota menyebut bahwa visi misi MaDa untuk mengatur pemerintahan yang sehat, efektif, dan efisien rupanya banyak membantu dalam masa pandemi Covid-19. ‘’Seperti pengadaan laptop gratis. Sudah kami programkan sebelum pandemi. Lalu, setelah pandemi anak-anak disuruh belajar di rumah. Alhamdulillah program ini membantu proses pembelajaran daring,’’ ungkapnya.

Program ini, lanjut wali kota, juga didukung dengan pengadaan WiFi gratis. Saat ini, ada 1.750 titik WiFi yang telah terpasang di seluruh poskamling dan pusat pelayanan masyarakat di Kota Madiun.

Terkait program pemulihan ekonomi, di awal masa pandemi wali kota telah mengeluarkan kebijakan untuk membeli produk lokal. Misalnya, paket sembako untuk warga terdampak diisi dengan produk UMKM asli Kota Madiun.

Tak hanya itu, dana bantuan dari pemerintah pusat juga dimanfaatkan oleh wali kota untuk membangun 27 lapak UMKM kelurahan. Lapak yang unik dan menarik ini menjadi wadah bagi pelaku usaha di Kota Madiun untuk memasarkan produk. Program inipun juga disinergikan dengan program wisata sepeda. Lapak-lapak potensial akan menjadi titik singgah sepeda wisata. [dar]

Tiga Orang Lolos Calon Sekda Kabupaten Blitar Kabupaten Blitar, Bhirawa Dari tujuh orang yang mendaftar sebagai Calon Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Blitar, kini sebanyak tiga orang telah dinyatakan lolos seleksi.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Blitar, Mashudi mengatakan sebelumnya ada tujuh pejabat telah mengikuti seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar, Jumat 30 April 2021 lalu mulai dari pembuatan makalah, wawancara, dan lain-lain.

“Akhirnya muncul tiga terbaik yang lolos seleksi, dan untuk penentuan pengisian Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar menjadi kewenangan Kepala Daerah,” kata Mashudi.

Lanjut Mashudi, ketiga orang tesebut diantaranya Dicky Cobandono kini menjabat sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Eko Susanto kini menjabat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dan Izul Marom yang kini menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Blitar.

“Ketiga orang ini nantinya yang akan dipilih menjadi Sekda Kabupaten Blitar,” ujarnya.

Selain itu dikatakan Mashudi, dasar penentuan tiga terbaik sudah sesuai hasil rapat Panitia Seleksi pengisian Jabatan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar sejak tanggal 1 Mei 2021 lalu, dan saat ini Tim sedang melaporkan hasilnya kepada Gubernur Jawa Timur.

“Sekaligus melalui Gubernur meminta izin jadwal waktu pelantikan kepada Kemendagri, dan siapa yang akan dipilih menjadi kewenangan Bupati Blitar,” jelasnya. [htn]

diskominfo/bhirawa

Wali Kota Madiun, Maidi saat mengikuti Rapat Koordinasi Pengawasan Internal (Rakorwasin) Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur di Gedung Sekretariat Daerah Jawa Timur, Selasa (4/5).

Wali Kota Maidi Ikuti Rakorwasin BPKP Jawa Timur

Pemkot Madiun, Bhirawa Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan oleh pemerintah wajib berjalan optimal. Karenanya, pengawasan terus dilakukan. Salah satunya, datang dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur yang menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan Internal (Rakorwasin) Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur di Gedung Sekretariat Daerah Jawa Timur, Selasa (4/5).

Kegiatan diikuti Kepala Daerah seJawa Timur, tak terkecuali Wali Kota Madiun Maidi. Berbagai materi mengemuka dalam rakor tersebut.

Di antaranya, terkait Monitoring dan Evaluasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan Percepatan Pembangunan Ekonomi

Daerah (Perpres 80 Tahun 2019) yang disampaikan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Jawa Timur.

Juga Strategi Pencegahan Korupsi dalam Pembangunan Kawasan Strategis untuk Percepatan Pembangunan Ekonomi Daerah yang disampaikan Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi, Peran APIP Daerah dalam Pengawasan Intern Proyek-proyek Strategis di Daerah dengan pemateri dari Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri serta dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dengan materi Strategi Pengawalan Akuntabilitas Percepatan Pembangunan Ekonomi Kewilayahan Provinsi Jawa Timur.

Wali Kota Madiun Maidi menyebut pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Madiun sudah cukup

bagus saat ini. Hal itu dibuktikan dengan diraihnya predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) empat tahun terakhir ini.

Menariknya, penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkot Madiun selalu yang tercepat di Jawa Timur dua tahun terakhir. LKPD tahun anggaran 2020 sudah diserahkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jatim pada 12 Januari lalu.

Artinya, penyusunan LKPD Pemkot Madiun tak lebih dari dua minggu.

Padahal, Pemerintah Daerah diberikan batas waktu penyerahan LKPD maksimal tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. ‘’Laporan keuangan kita WTP dan yang tercepat di Jawa Timur serta urutan ketiga nasional. Hal itu tidak akan bisa dicapai kalau pengelolaan

keuangan sudah banyak masalah sejak awal,’’ kata Wali Kota.

Namun, bukan berarti tanpa upaya peningkatan. Karenanya, Wali Kota Maidi mengapresiasi kegiatan Rakor yang digelar BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur tersebut.

Menurutnya, kegiatan penting dan banyak ilmu yang didapat untuk pengelolaan keuangan serta pembangunan yang lebih baik lagi di Kota Madiun. Tak hanya cepat, tepat, dan bermanfaat. Namun, juga bebas dari segala urusan pelanggaran seperti korupsi. ‘’Saya hanya berharap apa yang sudah baik ini untuk terus ditingkatkan. Termasuk sinergitas dengan Dewan, TNI/Polri, masyarakat, dan lainnya. Tanpa sinergitas ini maka sulit ini semua bisa tercapai,’’ pungkasnya. [dar]

Pemkot Minta Pengelola Kendalikan Kapasitas Pengunjung Mal Pemkot Surabaya, Bhirawa Berbagai upaya dilakukan Pemkot Surabaya dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19 di Kota Pahlawan. Terbaru, pemkot mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang antisipasi penyebaran Covid-19 di mal dan pusat perbelanjaan.

SE bernomor 443/5684/436.8.4/2021 itu ditujukan kepada pengelola/penanggung jawab mal atau pusat perbelanjaan. Surat edaran ini ditandatangani oleh Kepala BPB Linmas Surabaya Irvan Widyanto pada 3 Mei 2021.

Kepala Bagian Humas Febriadhitya mengatakan, dalam surat edaran tersebut seluruh pengelola atau penanggung jawab mal atau pusat perbelanjaan di Kota Surabaya diminta untuk menerapkan protokol kesehatan secara konsisten guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kota Surabaya, sebagaimana tertuang pada Peraturan Wali Kota Surabaya No.67 Tahun 2020

yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Surabaya No. 10 Tahun 2021.

“Jadi, untuk mengantisipasi lonjakan pengunjung dan penyebaran Covid-19 di mall, kita keluarkan surat edaran untuk pengelola mall dan pusat perbelanjaan untuk menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan Perwali yang berlaku,” kata Febri, Selasa (4/5).

Pada penerapannya, Febri mengungkapkan bahwa pengelola pusat perbelanjaan diminta untuk dapat mengendalikan kapasitas jumlah orang yang berada di dalam gedung secara keseluruhan. Baik itu gerai, area makan, atrium, dan hall maksimal hanya diperbolehkan untuk menampung 50 persen dari total ruang gerak bebas. “Mereka harus mengendalikan kapasitas pengunjung yang berada di dalam gedung, maksimal hanya 50 persen dari kapasitas,” ungkapnya.

Selain itu, Febri juga menerangkan bahwa pengelola pusat perbelanjaan harus melakukan pembenahan terhadap gerai, area makan, atrium dan hall untuk mengatur jarak antar orang minimal satu meter, dan membuat tanda tulisan pada pintu masuk yang menginformasikan tentang kapasitas maksimal dan jumlah pengunjung yang diperbolehkan berada di area tersebut.

“Nah, jika sudah penuh di dalam, kita harus tegas melarang pengunjung lain untuk tidak masuk dulu,” tegasnya. Tidak hanya itu, Kabag Humas ini mengatakan, untuk melakukan pengawasan penerapan protokol kesehatan dan memperhatikan titik rawan yang berpotensi mengabaikan protokol kesehatan seperti melepas masker, berkerumun, dan lain sebagainya, maka pemkot meminta kepada pengelola wajib untuk mengoptimalkan Satgas Mandiri Covid-19 yang telah terbentuk. [iib]

Sekda Tanggapi Protes ASN Tentang Penghapusan Tunjangan Lauk Pauk

Syaifullah, Sekda Situbondo.

sawawi/bhirawa

Situbondo, Bhirawa Pro kontra penghapusan tunjangan lauk pauk mulai mendapatkan tanggapan serius dari Sekda Kabupaten Situbondo, Syaifullah, Selasa (4/5).

Menurut Syaifullah, ia mempertanyakan protes sejumlah oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) karena tunjangan anggaran lauk pauk tahun 2021 ini dihapus.

Menurut Syaifullah, sebenarnya para ASN tersebut sudah mengetahui tentang penghapusan tunjangan lauk pauk dan diganti dengan pemberian kenaikan TPP (Tunjangan Pegawai Pemerintah).

Menurut Sekda Syaifullah, para ASN yang ada di lingkungan Pemkab Situbondo itu sudah

mengetahui jika tunjangan lauk pauk ditiadakan dan diganti dengan kenaikan TPP. Untuk itu, urai mantan Kepala Bappeda Kabupaten Situbondo itu, protes tentang peniadaan tunjangan lauk pauk tersebut patut dipertanyaka.

“Ya saya heran saja. Mereka para ASN sudah tahu kalau tunjangan lauk pauk sudah ditiadakan dan di ganti dengan kenaikan TPP. Tapi kenapa masih protes,” jelas Syaifullah.

Masih kata Syaifullah, hampir semua Pemerintah Daerah di Jawa Timur kini sudah meniadakan tunjangan lauk pauk. Tiap daerah itu, kupas dia, menggantinya dengan kenaikan TPP bagi semua ASN.

Untuk tahun ini saja, sebut dia, kenaikan TPP di Situbondo naik sebesar 10 persen. “Angka ini untuk menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Sebab dari item kenaikan TPP 10 persen sudah mencapai angka Rp50 miliar,” sebut Syaifullah.

Mantan Asisten II Sekdakab Situbondo itu menambahkan, Bupati Karna Suswandi sudah berkomitmen akan menaikkan TPP, namun masih menunggu keuangan APBD Situbondo berjalan dengan normal.

Untuk tahun ini saja, sebut Syaifullah, para ASN juga tahu jika terjadi pengurangan DAU (Dana Alokasi Umum) di Kabupaten Situbondo.

“Apalagi saat ini ada refocusing anggaran operasional,” tutur

mantan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Situbondo itu. Syaifullah kembali menerangkan, kini selain ada pengurangan DAU sebesar Rp24 miliar juga ada refocusing anggaran operasi Organisasi Perangkat Daerah sekitar Rp135 miliar.

Dengan kemampuan keuangan APBD yang sangat terbatas itu, Bupati Karna Suswandi tetap mengikuti arahan Presiden. “Ini agar supaya anggaran operasional bisa ditekan dengan tetap memprioritaskan anggaran belanja modal dan demi kelangsungan pembangunan di Kabupaten Situbondo kedepan,” pungkas mantan Kabag Perekonomian Pemkab Situbondo itu. [awi]

LEGISLATIF

Rabu Legi, 5 Mei 2021

Halaman 3

Reni Astuti Lakukan Jaring Aspirasi Masyarakat di Wonokromo

Kenalkan Aplikasi ‘Wargaku’ dan Program ‘Wadul Bu Reni’ Surabaya, Bhirawa Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Reni Astuti yang melakukan jaring aspirasi masyarakat, Reses Tahun II Masa Persidangan III Tahun 2021 di Gedung Serba Guna Wonokromo SS, Senin (3/5/2021) petang, banyak menerima keluhan warga soal pemberdayaan masyarakat, utamanya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

“Dari aspirasi yang disampaikan warga tadi, masalah UMKM banyak yang ditanyakan. Utamanya usaha mikro yang jualannya seperti pracangan. Mereka sangat membutuhkan bantuan modal,” ujar Reni Astuti.

Dia mengatakan, sebenarnya dari pusat ada program bantuan produktif atau bantuan langsung tunai (BLT) UMKM sebesar Rp2,4 juta. Dan, bantuan tersebut sempat ditanyakan warga Wonokromo.

Ini karena mereka tidak dapat bantuan tersebut.

Menurut Reni yang juga politisi perempuan PKS ini, selama datadatanya ada dan anggaran dari pusat itu kuotanya terbatas, maka tak ada

salahnya Pemkot Surabaya memberikan bantuan dari APBD untuk pelaku UMKM. Apalagi, di masa pandemi Covid-19, itu dibolehkan untuk pemulihan ekonomi.

“Jadi nanti ada program yang dapat bantuan dari pusat, dibantu pusat Sementara yang tidak terkover oleh pusat dibantu oleh APBD. Itu memang by data dan ketika disurvei benar-benar ada usaha,” jelas Reni.

Soal Jembatan Sawunggaling yang baru diresmikan dan lokasinya berdekatan dengan warga Wonokromo, Reni melihat merasa senang dan bangga. Tapi, Reni lebih mendorong pemanfaatan untuk ekonomi.

“Jika ini bisa optimal, artinya Kebun Binatang Surabaya (KBS) dan terminal intermoda Joyoboyo semakin ramai, maka harapannya UMKM di sana bisa tumbuh. Sehingga nantinya UMKM warga Wonokromo bisa terserap kesitu, “ tandas Reni.

Sementara pada reses kali ini, Reni meluncurkan program ‘Wadul Bu Reni’. Dan program ‘Wadul Bu Reni’ sifatnya adalah mendengar dan melayani rakyat. Karena semangat

dari DPRD itu adalah banyak mendengar dan kemudian melayani.

“Rakyat sangat membutuhkan itu.

Kalau hanya mengandalkan reses yang waktunya cukup singkat, kan tak bisa semua aspirasi tersampaikan, “ ungkap dia.

Lebih jauh, Reni menyatakan jika program ‘Wadul Bu Reni’ akan menjadi program sepanjang waktu yang memberikan kesempatan kepada warga untuk menyampaikan aspirasi atau keluhannya.

Pemkot Surabaya sebenarnya sudah memiliki aplikasi ‘Wargaku’.

Dan program ‘ Wadul Bu Reni’ ini sebenarnya lebih melengkapi.

Kalau warga kesulitan mengadu ke pemkot, mereka bisa menyampaikan ke ‘Wadul Bu Reni’.

Teknisnya? “ Saya sudah bikin hotline. Ini sangat mudah dan sederhana. Warga Surabaya bisa menyampaikan keluhannya lewat whatsApp (WA), “ imbuh dia.

Pada reses di Wonokromo tersebut, Reni sempat mengecek dan menanyakan ke warga, apa ada yang sudah tahu aplikasi ‘ Wargaku’ yang merupakan program Pemkot Surabaya.Tapi jawaban warga sungguh

andre/bhirawa

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Reni Astuti yang melakukan jaring aspirasi masyarakat, Reses Tahun II Masa Persidangan III Tahun 2021 di Gedung Serba Guna Wonokromo SS, Senin (3/5/2021) petang.

sangat mengejutkan Reni, karena mereka tidak tahu aplikasi ‘Wargaku’ itu. Ini artinya program tersebut kurang sosialisasi ke masyarakat.

“Saat saya tanya, yang tahu hanya Pak RW. Sementara warga yang lain tidak mengerti. Sebenarnya ini (aplikasi Wargaku dan Wadul Bu Reni) ini cukup bagus.

Karenaadapilihan-pilihanbagiwargauntuk menyalurkan keluhannya, “ tutur Reni.

Dia mengakui, sebenarnya ‘Wadul Bu Reni’ ini mungkin hanya menguatkan pada sisi judul semata.

Lantaran dari sisi substansi, sebenarnya selama ini Reni sudah sering atau banyak sekali menerima pengaduan maupun usulan -usulan dari warga.

“Yang disampaikan warga itu semua adalah persoalan yang menjadi kewenangan Pemkot Surabaya. Misalnya ada jalan

berlubang, silakan sampaikan ke ‘Wadul Bu Reni’ dan nanti saya akan datangi di mana lokasinya. Karena saya banyak temui kasus pemotor terluka akibat terjatuh di jalan lubang. Tapi sekarang ini jalan berlubang relatif hampir tak ada, “ pungkas dia.

Sementara Ketua LPMK Kelurahan Wonokromo, Moch Unsi Fauzi mengapresiasi Reni Astuti yang intens turun ke Wonokromo. [dre]

Reses Anggota DPRD Tulungagung Dibatasi Jam Malam Tulungagung, Bhirawa Anggota DPRD Tulungagung saat melakukan kegiatan reses saat ini tidak diperbolehkan melebihi jam malam.

Mereka sudah harus menyelesaikan kegiatannya sebelum pukul 21.00 WIB.

andre/bhirawa

Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Arif Fathoni SH saat reses bersama konstituen di Kecamatan Mulyorejo.

DPD Golkar Berharap Ketua RT dan RW Segera Divaksin Surabaya, Bhirawa DPD Golkar Surabaya berharap vaksikasi yang digelar pemerintan untuk menangkal penyebaran Covid-19 terus dilakukan secara gencar dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini dinilai penting lantaran interaksi masyarakat di lingkunganya tidak bisa dipungkiri cukup tinggi.

Ketua DPD Golkar Surabaya, Arif Fathoni SH menilai interaksi antar anggota

masyarakat di lingkungan mereka tinggal, meski tidak diperkenankan bepergian keluar kota tetap tinggi. Hal ini, katanya, harus menjadi perhatian serius pemerintah dalam upaya melakukan vaksinasi.

Toni, sapaan akrabnya, menyoroti juga perihat peranan para Ketua RT dan Ketua RW di Surabaya yang memiliki mobilitas tinggi dalam berhubungan dengan masyarakat. ‘’Ini penting, sebab interaksi mereka cukup tinggi dalam berhubungan dengan

KILAS DEWAN

Pimpinan DPRD Surabaya Sambangi Atlet Wushu Berprestasi yang Sakit Tumor Surabaya, Bhirawa Untuk kali kedua, Reni Astuti Wakil Ketua DPRD Surabaya menjenguk kediaman atlet wushu berprestasi di Sukomanunggal Baru yang tengah sakit bernama Thessa (20) Senin (03/05/2021) kemarin.

Sebelumnya, legislator dari fraksi PKS ini menyambangi Thessa yang didiagnosa mengidap tumor jinak pada Senin (26/04) lalu guna memastikan sejauh mana penanganan medis yang telah dilakukan.

Saat ditemui, kata Reni Astuti, ia tengah terbaring lemas di kamar. Ibundanya, Dwi Andarwati, memberi keterangan bahwa saat ini kondisi anaknya tengah dirawat jalan namun belum terjadwal operasi, sehingga masih menunggu di rumah.

“Beberapa waktu lalu pihak RS sudah melakukan biopsi untuk untuk mengambil sampel jaringan sebagai tindakan diagnostik,” tutur Reni menirukan Dwi Andarwati.

“Keluhan sakitnya kadang tidak tertahankan, sejak November 2019 sudah dilakukan operasi di RS Swasta. Kemudian pada Juni 2020 Thessa mengeluhkan sakit pada kakinya setelah pulang latihan, dan perawatan medis baru dilakukan kembali sejak Januari 2021,” tambah Dwi. Menurutnya, pihak rumah sakit telah memberitahukan bahwa untuk melakukan sejumlah tindakan medis seperti USG, MRI dan lain-lain membutuhkan waktu 2 pekan lamanya hingga proses cek berikutnya sebab banyak pasien yang juga melalui tahapan serupa.

Merespon hal ini, Reni mengaku telah berkoordinasi dengan pihakpihak terkait mengenai penanganan lebih lanjut Thessa. “Saya telah menghubungi wakil ketua komisi E DPRD Provinsi dari PKS agar disampaikan ke pihak RS Dr. Soetomo yang kewenangan pengelolaan di Pemprov Jatim. Saya juga menghubungi Direktur RS Soewandhi sekiranya bisa turut beri perawatan, namun keluarga untuk saat ini mencoba bersabar menunggu kejelasan tindakan operasi dari RS. Soetomo dimana sejak 3 bulan menunggu. Semoga menjadi perhatian bu Gubernur,” ujar Reni. [dre]

tugas dan tanggungjawab mereka sebagai struktur pemerintahan paling bawah yang menyentuh langsung masyarakat,’’ kata Anggota Komisi A DPRD Surabaya saat melakukan Jaring Aspirasi Masyarakat atau Reses Anggota DPRD Surabaya di Kecamatan Mulyorejo, Selasa (4/5).

Dia berharap, Pemkot Surabaya segera merampungkan program vaksinasi untuk seluruh Ketua RT dan RW se Kota Surabaya agar tugas yang mereka lakukan benar-benar maksimal.

‘’Banyak masukan dari masyarakat terutama para ketua RT dan RW agar mereka segara mendapat vaksinasi.

Alasanya, cukup masuk akal, dimana mereka saban hari bertemu dan berinteraksi dengan warga, sehingga apabila sudah divaksin, kerja-kerja yang mereka lakukan dalam menjalankan program pemerintah bisa terlaksana dengan baik, tanpa khawatir terpapar,’’ katanya. [dre]

Sekretaris DPRD Tulungagung, Sudarmaji, Selasa (4/5), mengungkapkan batasan kegiatan reses karena sekarang masih dalam masa pandemi Covid-19. “Karenanya kegiatan reses harus sudah selesai sebelum jam malam berlangsung.

Itu aturan yang berlaku saat ini,” ujarnya.

Selain itu,lanjut dia, semua anggota dewan dan konstituen yang hadir dalam kegiatan atau pertemuan reses harus pula menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Bahkan jumlah yang hadir juga dibatasi. “Semua harus menerapkan prokes dengan ketat,” tandas Sudarmaji.

Mantan Kabag Humas dan Protokol Kabupaten Tulungagung ini juga membeberkan jika semua anggota DPRD Tulungagung mengikuti reses pada masa sidang III tahun sidang II sekarang ini. Tak terkecuali pimpinan dewan.

“Reses sekarang berlangsung selama tiga hari. Dimulai sejak Senin (3/5) kemarin sampai Rabu (5/5),” paparnya.

Kegiatan reses yang hanya selama tiga hari tersebut, menurut Sudarmaji, dimampatkan karena bulan Ramadan. “Sesuai Tatib DPRD Tulungagung kegiatan reses maksimal selama enam hari,” bebernya.

Lebih lanjut Sudarmaji menyatakan seperti reses-reses sebelumnya, semua pimpinan dan anggota dewan saat melakukan reses menyerap aspirasi masyarakat dengan konstituen di daerah pemilihannya masing-masing.

“Pimpinan dan anggota dewan menampung aspirasi masyakarat dan nantinya akan dituangkan dalam pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Tulungagung sebagai acuan dalam Musrenbang,” paparnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi C DPRD Tulungagung, Heru Santoso, mengatakan selama masih pandemi Covid-19 kegiatan reses tetap harus dilaksanakan dengan prokes yang ketat. Ia menyebut jumlah maksimal dalam pertemuan dengan konstituen dibatasi sebanyak 150 orang dengan melihat kapastisas tempat pertemuan.

“Tetapi secara teknis bisa dibagi di beberapa titik atau sekaligus. Yang penting tetap menjaga prokes dengan 3 M,” ucapnya. [wed]

Eksekutif dan Legislatif Samakan Persepsi Perjalanan Dinas Trenggalek, Bhirawa Samakan persepsi terkait penerjemahan Peraturan Presiden republik Indonesia nomor 33 tahun 2020 tentang standart harga satuan regional, Komisi II DPRD Trenggalek minta eksekutif menyikapi penerjemahan perpres 33 tentang perjalanan dinas, di ruang Banmus gedung DPRD Kabupaten Trenggalek, Selasa (4/5).

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Trenggalek Pranoto mengatakan bahwa pihaknya meminta eksekutif menyamakan persepsi terkait perjalanan dinas sesuai perpres 33 tahun 2020.

“Kita rapat dengan eksekutif terkait perjalanan dinas serta menyikapi penerjemaan perpres 33.

Sehingga apa yang dilakukan tementeman sekertariat untuk mendukung

wahyu asmoro/bhirawa

Komisi II DPRD Trenggalek minta eksekutif menyikapi penerjemahan perpres 33 tentang perjalanan dinas, di ruang Banmus gedung DPRD Kabupaten Trenggalek, Selasa (4/5).

perjalanan dinas tersebut sesuai perpres 33,” ungkap Politisi PDI Perjuangan ini.

Pihaknya menyebutkan dengan dilakukan penyamaan persepsi, kedepan bisa memberi dukungan

untuk melaksanakan kebijakan bersama sama.

“Yang kita bahas hanya menyamakan persepsi sehingga banyak hal yang mungkin mendukung untuk menyamakan persepsi agar kita sama sama jalan nantinya,” tuturnya.

Selanjutnya ia mencontohkan seperti dalam perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, karena dapatnya 30 persen dari batas yang paling tinggi dalam perencaan dan pelaksanaan APBD. “Sebenarnya di dalam perpres sudah diatur, misal dalam perjalanan dinas di jawa timur maksimal 1,6 juta mengambil dari 1,6 atau bukti yang dilakukan saat di lapangan. Lha Itu yang menurut kita harus samakan persepsinya,” jelasnya. [wek]

Harga Bahan Pokok Stabil Jelang Lebaran

DPRD Jatim, Bhirawa Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Mochammad Alimin mendesak Pemprov Jatim untuk melakukan antisipasi kenaikan harga bahan pokok pada seminggu terakhir bulan Ramadan 1442 H atau menjelang Lebaran. Sehingga, harga bahan pokok saat ini dipastikan masih dalam posisi stabil.

Meski dipastikan aman dan stabil oleh Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi setelah memantau langsung harga-harga itu di Pasar Wonokromo, Surabaya beberapa hari lalu, Politisi Golkar ini tetap harus waspada.

“Meski sudah dipantau harga bahan pokok dan dinyatakan stabil, Pemprov Jatim jangan

sampai terlena. Jadi harus tetap melakukan sidak ke pasar-pasar di Jawa Timur,” katanya, Selasa (4/5) kemarin.

Hal ini ditegaskan Alimin lantaran masa pandemi Covid-19 masih menghantui warga masyarakat Jawa Timur. Di tengah tingkat kebutuhan masyarakat saat lebaran naik, sebagian besar masyarakat juga mengencangkan ikat pinggang.

“Artinya, angka kemiskinan masih tinggi di Jawa Timur. Jangan sampai harga-harga bahan pokok di pasaran melejit karena tidak ada pengawasan dari pemerintah,” terangnya.

Disampaikan Alimin, pemantauan bahan pokok seperti inspeksi mendadak (Sidak) harus tetap dilakukan. Hal ini sebagai salah satu upaya memastikan kebutuhan dasar masyarakat jelang lebaran 2021 tercukupi.

“Disamping itu juga meminimalisir potensi panic buyying dari masyarakat, sebab pasokan dan harga tetap aman,” ungkapnya. Dari pemantauan tersebut, diketahui rata-rata harga sejumlah bahan pokok seperti beras premium Rp10.200 per kg, beras medium Rp9.000 per kg, gula pasir dalam negeri Rp12.000 per kg, minyak goreng curah Rp 13.500 per kg, dan daging sapi Rp100.000 per kg. [geh]

OPINI

Rabu Legi, 5 Mei 2021

TAJUK

“Rumah” De-radikalisasi SIVITAS akademis (mahasiswa dan dosen). yang terpapar radikalisme (dan intoleran), akan memperoleh pembinaan di kampus. Menjalani program reorientasi penguatan pluralisme berbasis pemahaman kebangsaan, dan moderasi agama.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Kementerian Agama telah mengawali program “Rumah Tampung.” Kampus perguruan tinggi negeri terbesar di Indonesia akan menjadi pilot project pendidikan deradikalisasi sistemik.

Sesuai prinsip dakwah, program deradikalisasi di kampus dilaksanakan dengan soft power. Sehingga bisa diikuti secara sukarela oleh seluruh sivitas akademis. Pelaksananya juga dari kalangan internal. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menduga kampus (negeri) telah terpapar radikalisme. Walau rekrutmen radikalisme bukan di dalam kampus. Namun kawasan kampus ditengarai telah dikunjungi mentor jaringan radikalisme.

Kampung kawasan kos-kosan mahasiswa menjadi incaran penyebaran dakwah radikal, setidaknya berupa olok-olok keagama-an. Berpotensi kegaduhan sosial di sekitar kampus.

Mahasiswa menjadi sasaran dakwah radikal, “menumpangi” emosional pemuda. Juga disebabkan pemahaman ke-agamaan yang dangkal. Beragam kegiatan unit ke-rohani-an dijadikan ladang penyusupan radikalisme. Walau, mayoritas mahasiswa tersadar sebelum menjadi bagian sindikat radikalisme.

Potensi ancaman (radikalisme) ini patut diwaspadai pimpinan perguruan tinggi. Maka diperlukan aksi sistemik Kemendikbud Ristek, menghalau radikalisme dari kampus.

Penanggungjawab kampus (terutama Rektor), tidak perlu risau (dan gusar) dengan rilis BNPT tentang kampus yang terpapar radikalisme. Sebab, analisis BNPT bukan dibuat asalasal-an. Melainkan melalui pengintaian cukup lama, selama bertahun-tahun. Bahkan masyarakat sekitar juga mengetahui keberadaan kelompok radikal di sekitar kampus.

Kalangan kampus sesungguhnya telah bersama-sama turut dalam aksi pencegahan terorisme dan radikalisme. Sejak tahun ajaran baru 2017 lalu telah digaungkan deklarasi de-radikalisasi. Di berbagai kota pusat pendidikan (Jakarta, Bandung, Yogya, Surabaya, Malang, dan Makasar) telah dilaksanakan deklarasi. Berlanjut dengan dengan “pembinaan” dosen dan mahasiswa yang nyata-nyata terpapar radikalisme. Ironisnya, beberapa dosen memilih berhenti mengajar.

“Pembinaan” Kemendikbud terasa belum optimal. Sehingga perlu dijalin kerjasama masif, terutama dengan Kementerian agama, BIN (Badan Intelijen Negara) dan BNPT. Kerjasama lintas Kementerian akan dimulai tahun ajaran baru perkuliahan 2021 (bulan Juli). Program bertema “Rumah Tampung,” akan dimulai di Universitas Indonesia (UI Jakarta), Universitas Padjadjaran (Unpad, Bandung), Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Universitas Gadjahmada (UGM, Yogyakarta). Program serupa juga akan diselenggarakan di PTN Surabaya.

Program “Rumah Tampung” bersifat ekstra kurikuler menggunakan metode modul. Pengajar (mentor) terdiri dari kalangan akademisi. Termasuk anggota BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila). Serta tokoh ulama yang direkomendasikan MUI (Majelis Ulama Indonesia). Modul de-radikalisasi memprioritaskan moderasi pemahaman agama. Termasuk penjejakan organisasi radikalisme dan terorisme berkedok agama. Juga penjejakan radikalisme “kiri” (anti agama).

Penjejakan radikalisme “kiri” tak kalah strategis. Karena sering pula terjadi penistaan terhadap agama-agama, berpotensi besar tawur sosial pada tataran grass-root. Walau sebenarnya, sindikat radikalisme belum berhasil benar membujuk sifitas kampus. Juga belum terdapat kalangan kampus yang menjadi teroris. Tetapi harus diakui, sudah banyak yang “ber-empati” terhadap kelompok radikal, aliran kiri (anti agama) maupun kanan (berlatar agama).

Di seantero pulau Jawa, diperkirakan terdapat 40 lembaga pendidikan agama (berkedok pesantren) di-indikasi radikal.

Sepuluh diantaranya, berada di Jawa Timur. Disusul Jawa Tengah dan Jawa Barat. Di tiga kota pusat pendidikan utama di Jawa Timur (Surabaya, Malang dan Jember) telah terdapat lembaga pendidikan (non-formal) keagamaan berisifat radikal.

Namun di pelosok daerah (pedesaan Gresik dan Banyuwangi) juga telah terdapat pesantren “nyeleneh.” Aksi de-radikalisme, seyogianya diikuti seluruh lapisan masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan dan keprofesian. [*]

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Jaminan dan Penguatan Regulasi Produk Halal INDONESIA sebagai negara mayoritas penduduk muslim tentu memiliki kepentingan besar terhadap kepemilikan aturan jaminan produk halal (JPH). Pasalnya, melalui JPH yang ada diharapkan mampu memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat. Untuk mewujudkan JPH tersebut pun bisa dipastikan membutuhkan cakupan yang sangat luas pada infrastruktur dan ekosistem halal.

Termasuk dari sisi jaminan dan penguatan regulasi.

Dari sisi regulasi JPH sejatinya sudah tertera jelas dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai aturan sapu jagad atau omnibus law. Dilanjutkan, dengan regulasi turunan JPH ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan JPH. Rangkaian atau timeline aturan JPH tersebut jika terperhatikan tidak lepas dari UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Kehadiran UU Cipta Kerja tersebut mengubah berbagai ketentuan yang sebelumnya diatur dalam UU 33/2014 dan aturan turunannya, PP 31/2019 tentang Penyelenggaraan JPH. Sedikitnya, terdapat 22 Pasal dalam UU No. 33 Tahun 2014 yang mengalami perubahan dengan penambahan 2 Pasal baru.

Pokok-pokok perubahan tersebut antara lain proses bisnis sertifikasi Halal yang berkerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), auditor halal, penyelia halal, peran masyarakat, sertifikat halal, label halal, deklarasi mandiri atau self-declare dan sanksi administratif. Sedangkan, perubahan dalam UU Cipta Kerja sektor halal bertujuan untuk mempercepat layanan sertifikasi halal dan penyederhanaannya proses sertifikasi halal secara keseluruhan dipangkas menjadi 21 hari dari sebelumnya 97 hari untuk proses dalam negeri dan 117 hari kerja untuk proses luar negeri.

Melalui regulasi yang ada tersebut, selain memberikan perlindungan pada masyarakat sebagai pengkonsumsi dan menggunakan Produk. Diharapkan pula mampu meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Jadi dengan begitu, kewajiban pelaku usaha untuk menjamin kehalalan produknya ini merupakan suatu bentuk perlindungan hukum bagi konsumen muslim di Indonesia.

Harun Rasyid Dosen FPP Universitas Muhmammadiyah Malang

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said PENASIHAT HUKUM: Poerwanto, SH, MH

Halaman 4

Kesungguhan Penerapan Larangan Mudik Lebaran Pelarangan mudik tahun ini, lebih rumit dan membingungkan dibandingkan dengan pelarangan serupa di musim lebaran tahun kemarin. Bukan saja karena situasi pandemi Covid-19 yang berbeda, tetapi juga pengaturan berikut regulasi yang dibuat juga berbeda. Tahun kemarin, tren pandemi sedang mengalami kenaikan, sehingga publik lebih bisa mengerti dan menerima aturan pelarangan untuk mudik. Bahkan pemerintah pun juga percaya diri untuk membuat aturan pelarangan mudik.

B

erbeda dengan tahun ini, tren perkembangan kasus Covid-19 cenderung melandai serta ada harapan besar kehidupan akan membaik menyusul proses vaksinasi yang secara masif dilakukan pemerintah. Implikasinya, publik menjadi mempertanyakan dan mungkin meragukan apakah pelarangan mudik tersebut dilakukan secara sungguh-sungguh atau sekadar memenuhi kewajiban bahwa seolah pemerintah sudah membuat regulasi untuk menekan angka penyebaran covid-19 dengan melakukan pembatasan mobilitas warga. Bukan saja publik yang mempertanyakan kesungguhan kebijakan tersebut, tetapi juga secara telanjang menunjukkan pemerintah nampak gamang dan ragu-ragu dalam membuat regulasi.

Hal ini terbaca dari aturan pelarangan yang berubah-ubah dan dengan disertai beberapa pengecualian yang akhirnya membuat regulasi menjadi sulit dipahami masyrakat awam.

Kebijakan Anomali Pemerintah memang tidak dalam kondisi yang mudah dalam menyikapi fenomena Lebaran di tengah kepungan ancaman Covid-19 yang tidak mudah dibaca pergerakannya. Awalnya tentu, masyarakat dan pemerintah berharap dengan mulai berlangsungnya proses vaksinasi akan menjadikan Lebaran tahun ini bisa dirayakan lebih meriah dibandingkan tahun kemarin.

Walau tidak bisa seperti sebelum masa pandemi, tentu publik memiliki harapan besar bisa merayakan lebaran di kampung halaman.

Situasi kehidupan masyarakatpun sesungguhnya juga sudah mulai membaik. Aktivitas aktivitas kegiatan masyarakat dan keagamaan mulai menggeliat. Namun ketika situasi membaik, ternyata muncul fenomena ledakan penyebaran Covid-19 khususnya di India yang membuat kepanikan tersendiri. Pemerintah pun menjadi demikian panik meresponnya. Salah satunya kemudian dengan membuat Larangan mudik lebaran. Keputusan tersebut tentu menjadi dilematis ketika dikaitkan dengan mulai membaiknya kehidu-

H

rintahan memberi dispensasi dengan mengizinkan santri untuk mudik jelas mengundang masalah.

Karena semua kebijakan yang berkaitan dengan penanganan covid-19 harus mendapatkan izin dan rekomendasi satgas Covid-19. Lantaran itu, Oleh : kebijakan pemberian Wahyu Kuncoro SN dispensasi tersebut juga pan di berbagai sektor. mengirim pesan kepada Sektor wisata yang mulai kita bahwa : bangkit, perekonomian Pertama, sikap yang yang mulai bergerak pada akhirnya membuat posisi pemerintah berada diambil Gubernur KIP tersebut sesungpada situasi serbai sulit. Harapan akan guhnya mencerminkan ketikdakkonsissegera membaiknya kondisi perekono- tenan pemerintah dalam menjalankan mian di satu sisi, dan kecemasan akan regulasi. Sebelumnya, Khofifah secara terjadinya gelombang balik penyeba- tegas melarang warganya untuk mudik ran Covid-19 yang lebih mengerikan Lebaran 2021. Bagi warga yang nekat, membuat pemerintah pun setengah Khofifah pun mengancam akan menghati dalam melangkah. Imbasnya, karantina mereka dan membebani kebijakan yang diambil menjadi serba biaya karantina ditanggung sendiri dari anomali. Misalnya muncul kebijakan dana pribadi pemudik.

Regulasi itu diatur dalam Instruksi melarang mudik namun melonggarkan sektor wisata atau sekadar berdebat Mendagri (Inmendagri) Nomor 9 Tahun seputar narasi bedanya mudik dan 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pulang kampung dan seterusnya.

Bukan itu saja, ketika kebijakan Mikro dan Mengoptimalkan Posko larangan mudik diputuskan, kemudian Penanganan Covid-19 untuk Pengenpublik merespon dengan mengubah dalian Penyebaran Covid-19. Namun jadwal rencana mudiknya, pemerin- tidak berselang lama, Gubernur yang tah pun kemudian secara tergopoh- berlatarbelakang santri inipun dengan gopoh merevisi aturan mudik dengan begitu gagahnya pula akan memberikan memberlakukan pengetatan mobilitas dispensasi mudik khusus bagi santri.

Kedua, otoritas untuk memberimasyarakat sebelum dan setelah larangan mudik. Hanya sayangnya, kan dispensasi terkait larangan mudik pengetatan aturan itu tidak serta merta harusnya mengacu kepada keputusan bisa dilakukan kerena ketidaksiapan Satgas Covid-19. Sementara secara jajaran pelaksana lapangannya dan faktual Satgas Covid-19 belum memmungkin juga karena kebingungan berikan sikap terhadap wacana tersebut. dalam mengimplementasikan aturan Harusnya sebagai Kepala Daerah, KIP tidak melakukan fait a comply dengan pengetatan mobilitas tersebut. mengambil kebijakan tanpa terlebih dahulu mendengar sikap dari Satgas Polemik Dispensasi Santri Di tengah kebingungan dan ketidak- Covid-19. Kondisi ini akan menjadi pastian implementasi regulasi, publik menggelikan ketika misalnya, di saat sempat dihangatkan dengan polemik bersamaan Gubernur Jawa Tengah Gankarena usulan dari Wakil Presiden KH jar Pranowo menyatakan sikapnya untuk Majruf Amin tentang pemberian dis- tetap tegas menjalankan regulasi yang pensasi kepada santri untuk bisa mudik. dikeluarkan pemerintah yang melarang Menariknya lagi, ketika usulan Wapres mudik termasuk santri. Coba dibayangbelum dsikapi oleh Satgas Covid-19, kan kalau masing- masing kepala daerah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar dengan mempertimbangkan kepentingan Parawansa (KIP) dengan percaya diri masing-masing membuat keputusan memberikan statemen mengizinkan yang berbeda dan saling bertentangan.

Ketiga, hari ini semua pihak separa santri pondok pesantren di Jawa Timur mudik lebaran ke kampung sungguhnya sedang ingin melihat halaman masing-masing. Ketua Umum pemerintah yang direpresentasikan Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul oleh pemerintah pusat dan pemerintah Ulama (PP Muslimat NU) ini bahkan daerah untuk secara konsisten dan dengan percaya diri menjamin santri- sungguh-sungguh melakukan segala santri akan lolos dan diperkenankan le- upaya dalam menahan laju peredasarn wat ke daerah asalnya, meski sejumlah Covid-19. Larangan mudik yang suwilayah di Jatim dilakukan penyekatan dah ditetapkan sesungguhnya adalah untuk memutus mata rantai penyesaat larangan mudik.

Dalam perspektif administrasi peme- baran Covid-19. Ini bukan persoalan

main-main namun butuh keberanian para kepala daerah untuk bisa meyakinkan masyarakatnya agar mematuhi larangan mudik itu. Bahwa ketidakkonsistenan dalam menjalankan regulasi tentu akan semakin membuat bingung publik dalam memahami dan melihat keberadaan regulasi terkait Covid-19 yang selama ini juga sudah sangat membingungkan aturan dan ketentuan-ketentuan di dalamnya.

Pemberian dispensasi kepada kelompok masyarakat tertentu yang notabene dianggap dekat dengan kekuasaan tentu akan melahirkan kecemburuan sosial. Usulan pemberian pengecualian larangan mudik bagi santri ini bisa memberikan kesan kalau pemerintah seolah memberlakukan kebijakan yang setengah-setengah dalam penanganan pandemi. Dalam derajat tertentu, usulan dispensasi mudik khusus santri yang disampaikan Wapres Makruf Amin, dan kebijakan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang memberi keistimewaan kepada kalangan santri sungguh memantik kekhawatiran akan mengarah pada penyalahgunaan wewenang (abuse of power).

Secara definisi, Abuse of Power merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang pejabat publik atau penguasa dengan agenda kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan individu maupun kepentingan kelompok atau korporasi. Latar belakang Wapres Makruf Amin dan Khofifah Indar Parawansa tentu tidak bisa dipisahkan dari lingkup sosial santri. Sehingga dengan sangat telanjang publik akan mengkaitkan usulan dispensasi tersebut karena ada ‘hubungan khusus’ antara pejabat yang punya kekuasaan dengan pihak yang diuntungkan oleh kebijakan yang diambil tersebut. Dengan demikian, sungguh tidak bisa terbantahkan bahwa usulan dan kebijakan yang diambil yakni dispensasi mudik untuk santri bisa disimpulkan menguntungkan kelompok tertentu.

Sungguh diperlukan kesadaran etika dan moral ditingkat pejabat pengambil keputusan agar tidak mengambil kebijakan yang penuh dengan nuansa kepentingan pribadi dan golongan/kelompok. Kalau itu yang terjadi, tanpa disadari bahwa itu merupakan penyalahgunaan wewenang jabatan, yang disebut abuse of power. Perwujudan tindakan penyalahgunaan wewenang jabatan tersebut sebagian besar berdampak pada terjadinya Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN).

jadi negara yang tangsemuanya serba cepat guh jika mereka tumbuh tanpa mempedulikan dan dibesarkan dalam bahwa segala sesuatu dunia yang serba instan? itu perlu proses dan Minim proses dan perbutuh waktu. juangan? Jarang bergerak Contoh resiliensi dan berkeringat? Kurang rendah pada anak usia tantangan dan tekanan? dini yang sering kita Sanggupkah? temui yaitu minimnya Menurut Wulandari keinginan memperbaiki Oleh : (2020), ada dua alasan mainan yang rusak. BiNikmatil Hasanah mengapa resiliensi seasanya dengan segera makin dibutuhkan seiring mereka akan meminta perubahan jaman yaitu, membeli mainan baru.

(1) karena gaya hidup dan Tidak jauh berbeda pada kehidupan para remaja. Mereka sangat pola perilaku individu di masyarakat tergantung pada keadaan yang serba terus berubah, menghadirkan berbagai mudah ini, dan menjadi sangat manja tantangan yang berbeda dan semakin terhadap teknologi. Sebagian remaja kompleks dalam interaksi sosial; dan terbiasa menerima mentah-mentah karena itu jugalah (2) stressors dan informasi yang didapat tanpa diolah adversity dalam lingkungan tumbuh dan dibuat solusi baru yang kreatif. kembang anak pun menjadi semakin Remaja seperti ini akan bermental in- beragam.

Menumbuhkan resiliensi anak di stan, sulit menghadapi tantangan dan permasalahan. Sebagai contoh, dalam tengah perkembangan jaman yang pembuatan makalah. Kemudahan begitu pesat, merupakan tantangan mengakses informasi menyebabkan berat para orang tua. Orangtua sepengerjaan tugas terkesan asal jadi. bagai pendamping utama tumbuh Dengan membuka Google, kemu- kembang anak memiliki peran besar dian mengetik apa yang ingin dicari, dalam menumbuhkan resiliensi melalalu copy-paste dari sumber mana pun lui pengasuhannya sehari-hari. Pola pengasuhan dan lingkungan tumbuh dan tugas selesai.

Menurut Socrates dalam Bloom kembang yang positif sangat diperlu(1991), “Then the man who’s going to kan dalam proses belajar anak untuk be a fine and good guardian of the city menjadi individu resilien, termasuk for us will in nature be philosophic, di dalamnya menyediakan contohspirited, swift, and strong”. Kriteria contoh baik yang setiap saat dapat seorang pemimpin yang baik antara diakses oleh anak sebagai rujukannya lain bersemangat, cepat, dan kuat. dalam berperilaku.

Bila tidak diarahkan secara benar, Pertanyaannya, bagaimana generasi ini akan membangun Indonesia men- masa depan para generasi muda bisa

terancam. Tantangan persaingan antara mereka cukup tinggi. Mereka dituntut untuk memiliki kompetensi yang tinggi. Untuk itu, bekal pengetahuan dan jiwa kreativitas harus mutlak ditanamkan pada generasi milenial tersebut. Di masa depan, Indonesia sangat membutuhkan individu-individu yang kreatif. Tentu saja, pendidikan yang mengedepankan kretivitas butuh proses, tidak bisa instan. Harus dimulai sejak dini, dan memerlukan pembiasaan yang konsisten.

Pengembangan karakter resiliensi adalah sebuah perjalanan individu anak, namun tetap membutuhkan pendampingan keluarga untuk menuntun mereka melalui perjalanan mencapai ketangguhan. Saat anak mengalami masa sulit dan dia memiliki orang dewasa yang bisa membantunya, tentu akan memperkuat ketahanan dan ketangguhannya dalam menghadapi masalah. Semangat resiliensi ini harus dimiliki setiap keluarga untuk membentuk generasi-generasi tangguh dan menjadi landasan untuk membangun negara yang tangguh.

Ketangguhan, kemauan dan tekad yang kuat dari para generasi muda akan menentukan ke mana arah Indonesia di masa depan. Generasi muda bangsa Indonesia harus memiliki kualitas yang prima sehingga dapat menjadi harapan untuk menatap optimisme Indonesia menjadi negara yang disegani oleh bangsa-bangsa lain di dunia.

Wartawan Harian Bhirawa

Semangat Resiliensi untuk Negara Tangguh

ampir semua orang pasti pernah menghadapi situasi yang menantang, frustasi, kekecewaan, kesulitan, dan kegagalan dalam hidupnya. Setiap orang punya cara masing-masing dalam menghadapi hal tersebut.

Sebagian orang terjebak dalam keterpurukan dan meratapi kegagalan, namun sebagian yang lain memilih untuk bangkit, beradaptasi, dan berusaha untuk menciptakan kembali kondisi yang menyenangkan.

Kemampuan adaptasi dan reaksi seseorang terhadap tantangan didasarkan pada sumber daya psikologis, salah satunya adalah resiliensi.

Menurut Ledesma (2014), resiliensi adalah kemampuan untuk bangkit kembali dari kesulitan, frustrasi, dan kemalangan. Seseorang dengan kemampuan resiliensi yang bagus, tidak mudah putus asa, selalu positive thingking, memiliki kematangan emosi, dapat berinteraksi baik dengan orang lain, dan mampu mengelola resiko secara mandiri.

Perubahan jaman dengan segala kondisinya selalu membawa konsekuensi, baik positif maupun negatif. Demikian pula dengan generasi yang tumbuh di tengah pesatnya kemajuan teknologi digital seperti saat ini. Tanpa sadar hal ini sangat mempengaruhi resiliensi mereka. Terbiasa dengan kondisi yang serba cepat, generasi sekarang pun mempunyai kecenderungan untuk mendapatkan segala macam hal yang diinginkan secara langsung.

Tidak mau repot, lelah, dan ingin

Guru SMA Negeri 2 Situbondo

PEMIMPIN UMUM: Nawang Esthi Lestari PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGGUNG JAWAB: Wahyu Kuncoro SN WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : Wawan Triyanto REDAKTUR PELAKSANA: Gatot Suryo Widodo KOORDINATOR LIPUTAN : Bambang WN REDAKTUR: Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendi Dimyati, Andre Endrayana Sasmita, Helmi Supriyatno, Zainal Ibad Reporter : M. Ali, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Adit Hananta Utama, Abed Nego, Gegeh Bagus Setiadi, Diana Rahmatus Sholichah, Achmad Tauriq Imani Fotografer: Trie Diana Indahwati, Oki Abdul Sholeh Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Kediri: Ervan Kholis, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Dwi Wismo Wardono, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Agus Irianto, Samsul Arifin, Bondowoso: Ihsan Khalil, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Ponorogo: Yanuar Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Arif Yulianto Mojokerto: Hasan Amin, Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Trenggalek: Wahyu Asmoro, Jakarta: Tjitjik Rahayu.

Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh, Rendy Agung. Sekuriti: Saiful Hidayat, Akhmad Mukhdor Daniyal, Ucha Torindiansyah Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press, Kawasan Industri SIER, Jl. Rungkut Industri III No.49, Surabaya SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

PELAYANAN PUBLIK Wabup Ingin Punya Infrastruktur Berkualitas Halaman 5

Rabu Legi, 5 Mei 2021

Trenggalek, Bhirawa Bercita-cita menjadikan Trenggalek daerah yang diperhitungkan di Pesisir Selatan Jawa, Wakil Bupati (Wabup) Trenggalek, Syah Muhamad Natanegara berharap dukungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur-Bali di Surabaya. Untuk maju dan berkembang tentunya perlu adanya dukungan infrastruktur yang memadai. Hal ini menjadi kendala penting yang dihadapi oleh Kabupaten yang berada di Pesisir Selatan, Barat Daya, Jawa Timur ini.

Berharap dukungan dari kepanjangan tangan Kementrian PUPR tersebut, Wabup Syah didampingi sejumlah jajaran berkunjung langsung ke Kantor (BBPJN) di Surabaya, Selasa (4/5). Kunjungan Pemerintah Trenggalek ini diterima langsung oleh Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur-Bali, Ir. Achmad Subki, MT. Saat menerima kunjungan kerja Pemkab Trenggalek, Kepala BBPJN menerangkan saat ini Dirjend Binamarga sedang banyak fokus untuk penyelesaian ruas Pansela di sisi

Barat Daya Jawa Timur (TrenggalekTulungagung).

Dalam kunjungannya, Wakil Bupati Trenggalek ini berharap ada perhatian khusus dari BBPJN untuk bisa memberikan dukungan kepada Trenggalek untuk bisa menyelesaikan beberapa pekerjaan rumah utamanya di bidang infrastruktur jalan.

“Kita saat ini memiliki Terminal Tipe A di Trenggalek, namun tidak mendapatkan dukungan jalan nasional atau provinsi. Akses yang ada masih jalan kabupaten yang tentunya kualitas dukungannya berbeda,”

ungkap mantan aktivis kepemudaan ini. Kami berharap ada pertukaran jalan dari jalan kabupaten menjadi jalan nasional. Sehingga fasilitas umum ini mendapatkan dukungan infrastruktur memadai,” imbuhnya.

Hal ini dibenarkan oleh Ramelan ATD, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Trenggalek. Selain akses jalan menuju terminal tipe A, momentum pembangunan jalan Pansela perlu ditangkap cepat untuk menggeliatkan perekonomian di Trenggalek.

Tentunya hal ini perlu mendapatkan dukungaan infrastruktur juga.

Sektor unggulan Trenggalek Pariwisata, namun banyak dikeluhkan Geomatrik jalan yang sangat menanjak dan curam sehingga sering terjadi kecelakaan utamanya jalan nasional arah Panggul. Terus yang ketiga mengenai Jembatan Plengkung Nglembu, jembatan peninggalan Belanda yang diperlukan ada revitalisasi jembatan dan berharap dukungan

Provinsi dan Nasional.

Plt. Kepala BAPPEDA LITBANG Kabupaten Trenggalek, Sudarsono menambahkan, “kerusakan jalan memang menjadi problematika yang terjadi di Trenggalek. Memperbaiki 4 ruas jalan namun kerusakan jalan jumlahnya lebih banyak, sehingga ini seolah tidak pernah tuntas,” imbuhnya.

Lebih lanjut olehnya menambahkan, keberadaan jalan Pansela tentunya akan mendongkrak perekonomian di wilayah Selatan diharapkan bisa berdampak ke Utara. Lagi-lagi problematikanya infrastruktur jalan. Pertumbuhan ekonomi di pesisir selatan jawa juga butuh beberapa infrastruktur dukungan seperti pergudangan.

Karena ada pelabuhan Niaga Prigi.

Selain jembatan Plengkung Nglembu satu lagi jembatan yang diusulkan untuk mendapatkan dukungan dari balai ini, Jembatan Dawung. Karena jembatan ini fungsinya sangat penting sebagai akses ke-

Wabup Trenggalek, Syah Muhammad Natanegara, didampingi sejumlah jajaran berkunjung langsung ke Kantor (BBPJN) di Surabaya, Selasa (4/5).

luar masuk Trenggalek. Bila rusak tentunya akses jalan akan terputus, apalagi sempat ada patahan jembatan beberapa waktu lalu.

Kepala BBPJN, Jawa Timur-Bali, Ir. Achmad Subki, MT., menyambut

baik usulan dukungan dari Kabupaten Trenggalek. Dirinya sepakat, keindahan pantai di Trenggalek memang perlu dukungan, sebagai bentuk syukur atas ciptaan Tuhan yang sangat indah.[wek]

LINTAS PELAYANAN

Faskes Pengobatan Tradisional Bakal Didirikan di Sidoarjo Sidoarjo, Bhirawa Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2022 mendatang akan mempunyai fasilitas layanan kesehatan tradisional, namanya griya sehat. Lokasinya di Desa Pekarungan Kecamatan Sukodono.

Dikatakan oleh Kasi Kesehatan Tradisional Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, Emy Sriwahyuni Amd Farm MSi, sejumlah layanan kesehatan tradisional yang bisa dilayani di sini seperti layanan akupuntur, pijat sehat, akupresure, pijat bayi, spa dan ramuan herbal. “Jenis layanan kesehatan tradisional ini akan dikelola Dinkes Sidoarjo, “ jelas Emi, belum lama ini, dalam dialog kesehatan.

Keberadaan griya sehat ini, kata Emi, bersifat promotip preventip dalam menjaga kesehatan masyarakat Sidoarjo. Keunggulannya, pengobatan bersifat holistik, tanpa tambahan zat kimia, minim efek samping, lebih aman, dan tentunya biaya relatip terjangkau.

Keberadaan griya sehat ini di Indonesia, menurut Emi, masih langka. Karena fasilitas layanan kesehatan ini masih baru. Di Desa Pekarungan Kec Sukodono, nantinya menempati lahan seluas kurang lebih 2000 M2. Konsep grand designnya sudah ditetapkan. “Adanya Faskes khusus ini wujud perhatian Pemprov Jatim, dibawah kepemimpinan Ibu Khofifah,” jelasnya.

Para petugasnya nanti di griya sehat ini, kata Emi, adalah tenaga medis tradisional yang mempunyai ketrampilan tradisional. “Di sini bisa ada layanan pijat, sehingga capek-capek bisa hilang juga pijat-pijat tradisional bagi mereka yang mengalami stroke,” sebut Emi.[kus]

Wali Kota Madiun, Maidi saat salat Tarawih di Masjid Assalam Kelurahan Pandean, Senin (3/5), memberikan santunan kepada anak yatim seperti dalam foto diatas.

sudarno/bhirawa.

Kabar Gembira, Insetif Penggiat Agama di Masjid Segera Cair

Wali Kota Harap Ruang Isolasi Kosong Saat Lebaran

Bojonegoro, Bhirawa Kabar gembira bagi para penggiat agama di masjid semisal guru ngaji, marbot, modin perempuan, dan takmir masjid di Kabupaten Bojonegoro, sebab insentifnya segera cair sebelum Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Jumlah penerimanya sesuai data masjid di Bojonegoro.

Kabag Kesra Pemkab Bojonegoro, Sahari menyampaikan, Pemkab Bojonegoro tahun 2021 ini telah mengalokasikan anggaran untuk insentif bagi guru ngaji, marbot, modin perempuan, dan takmir masjid di Kabupaten Bojonegoro, yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD). ‘’Pemberian insentif ini merupakan salah satu program prioritas Pemkab Bojonegoro, sebagai bentuk apresiasi pemerintah kepada masyarakat, dalam hal ini guru ngaji, marbot, modin perempuan dan takmir masjid,’’ ujarnya, Selasa (4/5) kemarin.

Selain itu, pemberian insetif ini diberikan agar masjid semakin ramai. Terutama untuk kegiatan ibadahnya. Selain itu, kebersihan masjid juga selalu terjaga. Jumlah total 10.062 orang penerima insetif dengan rincian bagi Guru Ngaji sebanyak 4.510 orang, dengan besaran insentif Rp100 ribu per bulan. Untuk Marbot sejumlah 3.261 orang, dengan besaran insentif Rp115 ribu per bulan.

Untuk Modin Perempuan sebanyak 856 orang, dengan besaran insentif Rp125 ribu per bulan. Dan untuk Takmir Masjid sebanyak 1.435 orang, dengan besaran insentif Rp150 ribu per bulan. Insetif ini nantinya akan ditransfer ke rekening masing masing penerima.

Sahari menyampaikan, kini pihaknya masih menyelesaikan proses administrasi agar sebelum Lebaran insentif sudah dapat dicairkan dan bisa digunakan oleh penerima insentif untuk kebutuhan sehari - hari. ‘’Sebelum Lebaran sudah dapat dicairkan. Jadi nanti sebelum Lebaran sudah bisa digunakan oleh penerima untuk kebutuhan sehari - hari,’’ pungkasnya.n [bas]

Memprihatinkan, Sidoarjo Hanya Satu Mobil Operasional PJU

Pemkot Madiun, Bhirawa Safari Salat Tarawih Wali Kota Madiun bukan hanya berangkat dari yang sudah dijadwalkan sebelumnya. Namun, juga mengikuti permintaan dari masyarakat. Seperti yang terlihat saat Salat Tarawih di Masjid Assalam Kelurahan Pandean, Senin (3/5).

Wali Kota Maidi datang sebagai undangan memenuhi permintaan takmir masjid terkait. ‘’Terima kasih saya sudah diundang. Prinsipnya dengan senang hati saya akan datang kalau memang sedang tidak ada

agenda,’’ kata Wali Kota Madiun, Maidi mengawali sambutan saat ramah tamah usai pelaksanaan ibadah Salat Tarawih.

Wali kota menambahkan sengaja berkeliling dari satu masjid ke masjid yang lain untuk sekaligus memeriksa penerapan protokol kesehatan.

Seperti diketahui, kegiatan ibadah di tempat ibadah memang diperbolehkan dalam masa pandemi Covid-19 ini. Hanya, dengan tidak meninggalkan protokol kesehatan. Karenanya, Wali Kota juga tak lupa mengingatkan jamaah tentang bahayanya Cov-

Sidoarjo, Bhirawa Sungguh memprihatinkan, Pemkab Sidoarjo soal perbaikan lampu jalan masih sangat kurang diperhatikan. Terbukti Sky Lift atau mobil operasional pengecekan Penerangan Jalan Umum (PJU) hanya satu mobil saja yang bisa operasional, ada tiga mobil lagi, satunya rusak, yang dua kondisinya sudah tidak bisa terpakai alias pensiun.

Kepala Bidang Pertamanan dan PJU Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo Ir. Moch. Rochjadi H, M.AP menjelaskan kalau secara normal, untuk wilayah Sidoarjo yang cukup luas ini mestinya membutuhkan mobil PJU sebanyak 4 unit, yang akan ditempatkan di eks Kariside-

id-19 dan ajakan untuk disiplin protokol kesehatan. ‘’Masker itu penting. Masker menjadi alat perlindungan kita yang pertama. Saya sudah membuktikan. Ada teman saya yang sering menurunkan masker saat berbincang akhirnya kena. Sebaliknya, yang disiplin tidak kena,’’ jelasnya.

Imbauan protokol kesehatan memang tidak kurang diberikan. Wali Kota selalu menyisipkan pesan itu di setiap kesempatan bertemu masyarakat. Wali Kota berharap tidak ada warga Kota Madiun yang men-

nan Sidoarjo masing-masing 1 unit. Yaitu di Sidoarjo, Porong, Krian dan Taman. “Kalau 4 unit mobil PJU tersebut terlaksana, maka untuk perbaikan lampu penerang jalan akan berjalan sangat maksimal,” jelas Rochjadi, pada (5/4) kemarin.

Ia katakan, kalau dinas membutuhkan pengadaan sky lift baru untuk menunjang kegiatannya dalam melakukan pengecekan dan perawatan PJU di Sidoarjo. “Sudah kami usulkan. Semoga segera terwujud. Karena ini sangat penting,” harapnya.

Terlebih, beberapa titik PJU yang ada di Sidoarjo memang kondisinya sedang membutuhkan perawatan khusus. Dengan satu unit sky lift ini, ujar Roy, tentu kinerja tim PJU DLHK sangat jauh dari

jalani isolasi di saat lebaran nanti.

Lebaran, kata wali kota, merupakan hari yang berbahagia dan jangan sampai menjadi keprihatinan karena ada anggota yang terpisah karena harus menjalani isolasi. ‘’H-2 lebaran, semua tempat isolasi harus kosong. Mulai saat ini harusnya sudah tidak ada lagi yang kena.

Karena lebaran kurang dari sepuluh hari lagi, sedang isolasi karena Covid-19 sekitar 14 hari. Karenanya, saya minta masyarakat untuk disiplin aturan dan tertib melaksanakan anjuran,’’ pungkas Wali Kota.[dar]

maksimal. “Perbaikan dilakukan bergiliran. Sementara kami utamakan pengecekan di jalan protokol. Dan satu unit sky lift ini harus siaga 24 jam,” imbuh Pak Roy sapaan akrabnya.

Kalau kondisi sekarang ini, tim pun juga harus bekerja siang malam 24 jam demi mengejar perbaikan lampu PJU yang tersebar di ribuan titik di seluruh kota Delta. Roy mengharapkan setidaknya seluruh sektor wilayah di Sidoarjo ada satu unit mobil operasional sky lift PJU. Yakni di wilayah Sidoarjo barat, timur, selatan dan kota. “Dengan penambahan sky lift ini diharapkan membuat warga hidup lebih nyaman.

Sebab dengan penerangan yang terang, warga terhindar dari tindak kejahatan,” tandas Rochjadi.[ach]

Ramadan dan Idulfitri, Bank Mandiri Siapkan Uang Tunai Rp1,7 Triliun Mengantisipasi peningkatan nett kebutuhan uang tunai di masyarakat selama 28 hari pada 19 April – 16 Mei 2021 saat ramadan dan Idulfitri 1442 H, Bank Mandiri telah menyiapkan kebutuhan uang tunai sebesar Rp20,8 triliun.

Jumlah tersebut mengalami kenaikan sekitar 9,4 persen dari tahun sebelumnya. Perkiraan kebutuhan uang tunai tersebut telah memperhitungkan proyeksi kenaikan pengisian kas ATM sebesar 11.3 persen atau sebesar Rp1.59 triliun per hari pada periode tersebut.

Sementara untuk kebutuhan uang tunai bagi masyarakat Jawa Timur saja, Bank Mandiri Region VIII / Jawa 3 (Jawa Timur) telah menyiapkan nett sebesar Rp 1,7 triliun atau meningkat sebesar 5 persen dari realisasi tahun 2020. Adapun total proyeksi sebesar Rp6,6 triliun dengan alokasi untuk kebutuhan ATM sebesar Rp4,9 triliun (73.90 persen) dan kebutuhan uang kas operasion-

al cabang sebesar Rp1,7 triliun.

Regional CEO Bank Mandiri Jawa Timur, I Gede Raka Arimbawa mengungkapkan diperkirakan puncak transaksi tunai akan terjadi pada dua pekan terakhir menjelang libur lebaran yang merupakan periode pembayaran gaji dan THR, serta selama libur lebaran (12-16 Mei 2021) terutama untuk kebutuhan pengisian ATM. Dan Gede telah memastikan kesiapan Bank Mandiri dalam melayani kebutuhan transaksi masyarakat Jawa Timur.

“Sebanyak 25.579 unit EDC dan 1.661 unit mandiri ATM yang terhubung dalam jaringan ATM Link, ATM Bersama, ATM Prima dan Visa/Plus sudah siap menjadi sa-

habat masyarakat Jawa Timur selama libur lebaran ini,” terangnya, Selasa (4/5).

Gede menambahkan pihaknya akan terus mengimbau nasabah untuk meningkatkan pemanfaatan jaringan elektronik lainnya seperti layanan mobile banking Livin’ by Mandiri untuk kenyamanan bertransaksi. “Saat ini, hampir seluruh transaksi pembayaran sudah bisa dilakukan secara online melalui aplikasi Livin’ by Mandiri pada smartphone nasabah.

Total ada lebih dari 2.300 merchant yang terhubung ke aplikasi ini. Dari pembayaran tagihan bulanan, termasuk televisi berlangganan, pembelian pulsa dan data, pembelian tiket pesawat dan kereta api, top up Mandiri e-money dengan android atai iOs, top up e wallet, hingga belanja di merchant ataupun ecommerce pilihan,” jelas Gede.

Tak hanya kesiapan mesin ATM

dan EDC Bank Mandiri selama libur lebaran, Gede juga menyampaikan terkait kesiapan Bank Mandiri untuk menyiapkan kantor cabang yang tetap beroperasi pada libur lebaran nanti.

“Sejumlah 26 cabang kami siapkan untuk melayani transaksi terbatas pada Tanggal 12-16 Mei 2021 pada jam operasional 08.30 s.d 15.00 WIB. Transaksi ini terbatas hanya transaksi keuangan antar rekening Bank Mandiri, serta beberapa transaksi customer service. Khususnya terkait pembukaan blokir dan penggantian kartu debit, dimana kedua transaksi ini merupakan transaksi customer service yang paling dibutuhkan saat libur panjang,” ujarnya.

Selain itu Bank Mandiri Region VIII/Jawa 3 juga melakukan sejumlah aktivitas sosial selama bulan suci Ramadan dengan penyaluran pembagian bingkisan ramadan yang berisi paket sembako dan ke-

Regional CEO VIII/ Jawa 3 Bank Mandiri, I Gede Raka Arimbawa didampingi Regional Operation Manager, Firman Wahyudi saat menunjukkan pemanfaatan jaringan elektronik layanan mobile banking Livin’ by Mandiri.

butuhan pokok lainnya, yang dibagikan ke sejumlah panti sosial sebanyak 2.700 sembako dan 2000 pax takjil. “Dalam pelaksanaan kegiatan sosial ini, kami juga tetap

memperhatikan penerapan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran covid-19, baik di kalangan karyawan maupun masyarakat umum,” pungkas Gede.[riq]

Bhir

PENDIDIKAN, KEBUDA

Halaman 6

Rabu Legi,

Poltekbang Surabaya Siapk Formasi Lulusan SMA/SMK/ Fasilitasi Jadi ASN Lewat Sipencatar Surabaya, Bhirawa Politeknik Penerbangan (Poltekbang) Surabaya siapkan 192 kursi dari total 3.210 formasi Calon Taruna/Taruni (Sipencatar) untuk lulusan SMA/SMK di Jawa Timur. Mereka bisa mendaftar melalui Jalur Reguler Pola Pembibitan (Polbit) Tahun Akademik 2021/2022.

Direktur Poltekbang Surabaya, M Andra Aditiyawarma berharap dari jumlah formasi yang disiapkan, sebagian besar akan bisa diisi oleh putra - putri terbaik lulusan SMA/SMK/ MA asal Jawa Timur. Khusus di Jawa Timur disediakan sebanyak 192 kursi dan semoga kuota ini bisa diisi oleh sebagian besar warga Jatim.

Andra mengajak para lulusan sekolah menengah ini berlomba lomba mengikuti Sipencatar ke perguruan tinggi seperti di Poltekbang Surabaya. Sebab setelah lulus lewat jalur ini nantinya akan langsung diterima sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Di Pola Pembibitan ini setelah selesai mengikuti sekolah maka akan langsung menjadi ASN. Silahkan mendaftar, karena pendaftaran diperpanjang sampai Hari Selasa 4 Mei 2021, pukul 23.59 WIB. Ini menjadi suatu kesempatan yang besar buat adik - adik yang ingin menjadi ASN lewat sekolah kedinasan,'' kata Andra, saat dikonfirmasi Selasa (4/5) kemarin.

Dari sebanyak tujuh prodi yang ada di Poltekbang Surabaya, khusus untuk Sipencatar Jalur Reguler Pol-

bit hanya dibuka untuk lima prodi, yaitu DIII Teknik Listrik Bandara (TLB), DIII Manajemen Transportasi Udara (MTU), DIII Teknik Navigasi Udara (TNU), DIII Teknik Pesawat Udara (TPU) dan DIII Teknik Bangunan dan Landasan (TBL).

Bagi calon taruna/taruni yang ingin berhasil lolos saat mendaftar, Andra membagikan beberapa tips.

Yaitu agar jangan memilih prodi yang justru menjadi favorit atau banyak peminatnya. Sebab kesempatannya akan semakin kecil untuk bisa lolos verifikasi.

"Jadi jangan melihat tren pemilih yang terfavorit, justru jangan pilih prodi itu. Karena semakin banyak peminat, maka kesempatan lolos akan semakin kecil. Maka pilihlah prodi yang tidak banyak peminatnya. Kesempatan kalian untuk lolos semakin besar, karena saingan-

nya tidak banyak. Dalam dunia kerja, karir itu tidak dilihat dari prodi terfavorit tapi dari kinerja dan dedikasi saat bekerja,'' paparnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim, Wahid Wahyudi, mengimbau agar putra putri terbaik asal Jatim lulusan SMA/ SMK/MA bisa melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi vokasi, seperti di Poltekbang Surabaya ini. Terlebih,

dalam Sipencatar 2021 Polbit setiap lulusannya akan langsung diterima bekerja menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kemenhub.

"Poltekbang Surabaya ini lembaga pendidikan yang sangat strategis. Karena di Poltekbang inilah akan diproduksi Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan memiliki kompetensi di bidang transportasi udara. Jawa Timur tentunya bang-

ga dengan ini. Bagi kalian putra/ putri terbaik Jawa Timur silahkan mengikuti pendaftaran di Poltekbang Surabaya. Ini kesempatan kalian untuk mendapat ilmu dan langsung dijamin bekerja, diangkat menjadi ASN,'' urai Wahid.

Wahid menyebut total lulusan SMA/SMK/MA tahun 2021 ini mencapai 528.397 siswa. Jika dibandingkan dengan kuota yang

dibutuhkan di Poltekbang Surabaya, yakni 192 formasi, maka prosentasenya hanya sedikit yang bisa diterima masuk di kampus yang terletak di Jalan Jemur Andayani I/73 Surabaya ini.

Sementara itu, Kepala Bidang Informasi Kepegawaian Kantor Regional II BKN Surabaya, Anang Triharjono, mengingatkan para peserta yang telah mendaftarkan diri

Direktur Poltekbang Surabaya, M Andra Aditiyawarma, Kadindik Jatim Wahid Wahyudi dan Kepala Bidang Informasi Kepegawaian Kantor Regional II BKN Surabaya, Anang Triharjono dalam dialog Kiat-kiat Sukses Sipencatar di kampus Poltekbang Surabaya.

BANGKU POJOK

Suasana sosialisasi yang diikuti para guru di Kota Batu beberapa waktu lalu.

Total Kurang Bayar TPG Tri Wulan IV 2020 Capai Rp 1,6 Miliar Kota Batu, Bhirawa Tunjangan Profesi Guru (TPG) atau biasa disebut tunjangan sertifikasi guru diberikan kepada guru yang telah lulus sertifikasi. Ini penghargaan atas profesionalitasnya dalam melaksanakan tugas sebagai tenaga pendidik. Namun di Kota Batu ada sebanyak 175 guru sertifkasi yang hingga kini belum menerima TPG. Sebanyak 175 guru di Kota Batu belum menerima TPG. Karena pencairan TPG triwulan IV 2020 tak kunjung terealisasi hingga kini. Jadi sejak Oktober 2020 hingga Desember 2020 sebanyak 175 guru ini belum menerima TPG. Diketahui, di Kota Batu total ada 855 guru PNS yang telah tersertifikasi. Rinciannya guru TK sebanyak 110, SD sebanyak 495 guru, dan SMP sebanyak 250 guru. Kemudian untuk sertifikasi guru non PNS totalnya ada 267 orang. Rinciannya, guru TK sejumlah 100 orang dan SD sebanyak 81 orang serta SMP 86 orang.

"Dari total guru PNS dan non PNS itu anggaran TGP membutuhkan senilai Rp9 miliar,'' ujar Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso, Minggu (2/5). Namun oleh pemerintah pusat, anggaran TGP yang masuk dalam komponen DAK non fisik mengalami pemotongan. Pemotongan ini didasarkan pada Permenkeu Nomor 35/PMK.07/2020 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2020. Dalam rangka penanganan pandemi Covid 19 dan untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional. [nas]

Pengisian dan Validasi Biodata Siswa PPDB SMPN 2021 Berjalan Lancar Sidoarjo, Bhirawa Proses pengisian biodata dan validasi biodata serta titik koordinat dalam Program PPDB SMPN Sidoarjo 2021, yang dilakukan calon peserta didik baru secara online berjalan aman dan lancar.

Hingga kini belum ditemukan ada kendala saat memasukkan data. Seperti yang dilaksanakan para siswa MINU KH Mukmin Sidoarjo sudah berjalan lancar tanpa kendala. Menurut Kepala MINU KH Mukmin Sidoarjo, Nurul Hamamah MPdI, pengisian yang dilakukan secara mandiri, namun hingga hari ini belum ada siswa yang mengeluh kesulitan memasukkan data, ataupun juga belum ada yang melaporkan adanya gangguan.

"Di sekolah kami terdapat 104 siswa kelas 6, ada sekitar 16 siswa yang mendaftar di SMPN Sidoarjo. Sedangkan lainnya sudah banyak yang diterima di MTs Negeri dan di beberapa Ponpes (Pondok Pesantren),'' ujar Mumin Selasa (4/5) kemarin. Terpisah, Kepala SD Muhammadiyah 2 Sidoarjo, Nana Liesdiana SPd MM juga mengaku proses pengisian dan validasi biodata siswa serta penentuan titik koordinat sudah

berjalan jalan lancar tidak ada kendala.

Bahkan yang Japres (Jalur Prestasi) lebih lancar lagi, karena pihak dari SMPN yang dipilih siswa kami mau datang ke sekolah untuk memandu cara memasukkan data-datanya.

Jadwal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMPN Sidoarjo 2021 yang dikeluarkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sidoarjo. Untuk tahapan pengisian biodata dan titik koordinat dimulai tanggal 3 Mei sampai 10 Mei. Setelah itu, validasi terkait biodata dan koordinat digelar pada 4 Mei hingga 9 Mei. Nantinya, menjelang pendaftaran, juga bakal digelar simulasi pendaftaran pada 18 Mei sampai 20 Mei. Simulasi wajib bagi calon peserta didik baru.

"Jadwal pendaftaran dibagi berdasarkan jenis pendaftaran. Pendaftaran jalur prestasi hasil perlombaan dimulai 19 Mei sampai 20 Mei. Sementara untuk, pendaftaran jalur prestasi hasil penilaian sekolah dan juga jalur perpindahan orang tua dimulai 30 Mei sampai 1 Juni.

Sedangkan, untuk jalur zonasi dan afirmasi, pendaftaran dimulai 7 Juni sampai 9 Juni 2021,'' katanya. [ach]

achmad suprayogi/bhirawa

Kota Probolinggo Siap Jalank Probolinggo, Bhirawa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Probolinggo siap menjalankan konsep Merdeka Belajar, hal ini diungkapkan Senin (3/5) malam, saat menggelar tasyakuran peringatan dua momen sekaligus. Hardiknas tahun 2021 dan Nuzulul Quran diperingati sekaligus di ruang Puri Manggala Bakti, Kantor Pemkot.

Serba putih. Begitulah pemandangan yang tampak di Puri Manggala Bhakti, Kantor Pemkot Probolinggo di Jl Panglima Sudirman. Di gedung ini digelar acara peringatan Hardiknas sekaligus Nuzulul Quran. Dalam acara itu juga dilakukan pemberian santunan kepada puluhan anak yatim.

Kegiatan mengambil tema Serentak Bergerak Wujudkan Merdeka Belajar, dihadiri Wali Kota Hadi Zainal Abdin, Sekda drg Ninik Ira Wibawati, Kepala Disdikbud Moh. Maskur.

Turut hadir jajaran Forkopimda, para kepala PAUD, TK, SD dan SMP / sederajat. Karena masih masa pandemi, tempat duduk berselubung putih ditata agak jauh dan melingkar mengelilingi meja. Semua bertaplak putih. Puluhan undangan yang hadir pun mengenakan atasan dan bawahan putih.

Menurut Kepala Disdikbud, Moh Maskur, maksud dan tujuan digelarnya acara ini untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Allah SWT dengan beribadah, ber-

syukur dan berikhtiar dalam masa pandemi Covid19 ini.

Kedua, menumbuhkan semangat belajar kepada penerus bangsa untuk selalu dan terus belajar. Ketiga, mengajak para pelopor pendidikan, yakni guru dan pengajar ataupun mereka yang berada di struktural untuk selalu memberikan pelayanan yang maksimal kepada anak didik.

Saat ditanya Konsep Merdeka Belajar, Maskur mengatakan, akan mengimplementasikan sesuai konsep pemerintah pusat. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berharap setiap daerah membentuk sekolah penggerak. ''Di sini sudah dibentuk. Untuk TK ada dua, SD ada empat dan untuk SMP ada tiga sekolah peng-

gerak,'' terangn Sekolah peng tinya yang akan tenaga pendidi pala sekolah d ya. Jika nanti gerak yang dim maka akan dik sekolah yang a ya. ''Pelaksanaa gerak ini kam Juli,'' ujarnya.

Sementara i Hadi Zainal Ab Hardiknas dan menjadi pemi pendidikan di Sebagai penduk pendidikan, P Disdikbud telah rana dan prasa ng, diantarany ratorium kompu

Wali Kota Hadi menyerahkan potongan

Regita siswi SDM 2 dipandu pengisian biodata oleh petugas SMPN dari Japres yang menerimanya.

GALERI

SISWA

SMA Al Muslim Bekali Siswa Lulusan Qurani Kondisi lulusan siswa saat ini tidak cukup dibekali dengan pembelajaran akademi saja. Namun harus dibekali dengan kelulusan yang lebih berkualitas, termasuk penguatan tentang keagamaan, khususnya Islam. Seperti SMA Al Muslim Sisdoarjo juga membekali siswanya agar bisa mengaji.

Oleh: Achmad Suprayogi, Kabupaten Sidoarjo

achmad suprayogi/bhirawa

Salas satu siswa SMA Al Muslim Sidoarjo yang mengikuti wisuda mengaji secara virtual.

"Berdasarkan syarat kelulusan, yakni nilai pengetahuan, sikap, dan capaian target program unggulan SMA Al Muslim, Alhamdulillah kami nyatakan lulus semua,'' terang Kepala SMA Al Muslim Sidoarjo, Mahmudah SAg MPd, Senin (3/5) kemarin. Mahmudah menjelaskan, Alumnus SMA Al Muslim tidak hanya sekedar tuntas secara akademik, namun juga harus tuntas secara non akademik. Salah satunya harus sudah wisuda men-

gaji pada jenjang di atasnya.

Keharusan mengikuti wisuda mengaji sebagai kelulusan ini menjadi komitmen SMA Al Muslim untuk membekali siswa - siswi yang Qurani.

Pengumuman kelulusan dilaksanakan secara virtual ini tidak hanya sekedar menyampaikan pengumuman saja, melainkan ada beberapa hal yang telah disiapkan sekolah untuk menjadikan momen spesial ini agar dapat dikenang para siswa kelas XII. Seperti membuat vid-

eo throwback yang menayangkan kenangan kegiatan siswa selama belajar di SMA Al Muslim. Sehingga dapat menjadi media yang mengingatkan para siswa saat belajar di SMA Al Muslim, serta beberapa video menarik yang ditampilkan saat melakukan video conference melalui zoom.

"Kami sengaja menyiapkan momen kelulusan sebagai momen yang spesial bagi siswa kelas XII agar menjadi kenangan tersendiri ketika mereka sudah menjadi alumni nanti,'' ujar Uswatun Khasanah, MPd selaku panitia pengumuman kelulusan SMA Al Muslim.

Uswatun juga dikejutkan oleh video rewind yang dibuat oleh para siswa dengan menampilkan video perjalanan belajar selama di Al Muslim.

Selain itu, kelulusan yang biasanya identik dengan corat coret dan konvoi, kali ini para siswa SMA Al Muslim mewujudkannya sebagai rasa syukur atas kelulusannya, dengan melakukan berbagai hal yang bermanfaat untuk kedua orang tua dan lingkungan sekitar.

Berbagai aksi sebagai wujud terima kasih kepada orang tua atas kelulusan dilakukan beberapa siswa melalui aksi membersihkan sepatu orang tua, membantu membersihkan rumah, mencuci piring hingga menyetrika semua pakaian orang tua.

Aksi kelulusan sebagai wujud terima kasih kepada orang tua ini merupakan bagian dari implementasi nilai - nilai leadership sebagai program unggulan SMA Al Muslim yakni peduli dan berbagi. [*]

rawa

AYAAN 5 Mei 2021

& OLAHRAGA

kan 192 /MA Jatim dalam Sipencatar 2021 di Poltekbang Surabaya untuk lebih meningkatkan kesiapan dalam menghadapi berbagai tes. Seperti tes akademik berbasis sistem Computer Asissted Test (CAT) yang akan dilakukan di Kanreg II BKN Surabaya.

"Jadi harus paham kapan jadwal tesnya, sesi ke berapa. Harus paham betul jangan sampai salah jadwal.

Kemudian memperhatikan durasi

Halaman 7

UB Malang Berhati-hati Terapkan Kuliah Luring Malang, Bhirawa Rektor Universitas Brawijaya (UB) Malang, Prof Dr Nuhfil Hanani, mengaku sangat berhati - hati dalam menerapkan kuliah Luring yang rencana akan diberlakukan pada semester depan. Dipastikan hanya pada angkatan 2020 dan 2021, yakni pada semester I dan semester III. "Untuk tahun ini, untuk semester I dan III dilakukan kuliah dengan Luring.

Namun harus mendapatkan izin dari orang tuanya. Nantinya, dalam pelaksanaannya dilakukan simulasi. Bahkan, mahasiswa yang masuk, dipastikan adalah semester yang ditentukan, ditandai sticker,'' terang Prof Nuhfil.

Pelaksanaan kuliah Luring ini, lanjut Nuhfil, sifatnya boleh (sunnah). Sehingga disesuaikan dengan kondisi dan situasi setempat. Pihaknya mengaku telah melakukan diskusi secara internal dan eksternal untuk menentukan kebijakan Luring.

Nantinya mahasiswa yang boleh kuliah atau datang ke Malang, maksimal 25%. Angka itupun, tidak berarti semua masuk kampus dengan secara bersamaan. Tetapi masih akan dipilah lagi dengan jam kuliah, durasi kuliah dengan berkolaboratif.

"Di dalam kelas nanti, maksimal 50%. Durasi jam kuliah juga 50%.

Semua dilakukan dengan standart UTBK. Pertimbangan yang masuk adalah semester I, semester III karena mereka belum pernah ma-

soal sebab setiap nomor memiliki durasi, ada yang satu nomor hanya diberikan waktu satu menit. Intinya harus teliti, lengkapi semua soal dan paham durasi saat menjawab soal,'' tukas Anang.

Untuk pendaftaran Sipencatar Jalur Reguler Polbit 2021 bisa diakses lewat website https:// sipencatar.dephub.go.id atau https:/ /poltekbangsby.ac.id. [ina]

suk kampus. Nantinya Akan ada juga, surat pesetujuan dari orang tua untuk pelaksanaan luring putra putrinya,'' tambah Nuhfil.

UB telah mempersiapkan segala sesuatunya. Semua harus menjalankan protokol Covid-19 baik selama perkuliahan maupun di luar kuliah atau ditempat pemondokan. UB tetap berkoordinasi dengan Satgas Covid yang ada di kampus maupun di setiap fakultas.

"Saya kira, mahasiswa harus jadi agen perubahan dalam pelaksanaan protokol Covid. Kami juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar kampus termasuk tempat tinggal para mahasiswa. Semua komponen harus bersama melakukan pencegahan Covid,'' terangnya.

Sementara itu, Pakar Kebijakan Publik, Prof Dr Bambang Supriyono MS menerangkan, kebijakan Luring di UB, sudah dimusyawarahkan dengan berbagai pihak. Sehingga bisa berjalan

dengan efektif dan efisien.

"Infastruktur di UB ini, sudah di atas rata - rata. Sistem teknologi digital, sudah tersedia.

Pelaksanaan protokol

kesehatan, sudah didukung sarana yang ada. Tidak saja di kampus, tapi di luar kampus juga dengan Protokol Covid,'' ujar Bambang.

Apa yang dilaksanakan UB, adalah untuk turut dan mewujudkan pencegahan pandemi Covid 19 yang belum usai hingga saat ini. [mut]

Rektor UB, Prof Nuhfil Hanani

Disediakan Tiga Sesi, Siswa yang Tak Masuk Ikuti Secara Virtual

Siswa SD Islam Albror Ikuti PTM dengan Prokes Situbondo, Bhirawa Siswa SD Islam Al-Abror yang terletak di sebelah barat Alun - alun Kota Situbondo sudah cukup lama

menerapkan sistem Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Selain menerapkan aturan Protokol Kesehatan (prokes) juga harus diikuti separuh

kan Konsep Merdeka Belajar

nya. ggerak itu nann membimbing ik maupun kean pengawasnsekolah pengmaksud berjalan, kembangkan ke ada di sekitarnan sekolah pengmi mulai bulan

itu, Wali Kota bidin berharap, Nuzulul Quran icu kemajuan i wilayahnya. kung kemajuan Pemkot melalu h menambah saarana pendukua berupa labouter dan bahasa.

Sebagai tanda keseriusannya terhadap pendidikan, Walikota Hadi juga menyatakan telah menggratiskan sekolah negeri dan pemberian seragam.

Untuk sekolah swasta, pihaknya telah menerapkan pendidikan murah berkualitas.

Maskur menyampaikan, acara ini terselenggara berdasarkan Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan sekaligus merupakan kegiatan rutin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat dalam menyambut Bulan Ramadan 1442 H. "Tujuan acara ini untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan beribadah, bersyukur, dan berikthiar pada saat pandemi seperti ini. Untuk menum-

wiwit agus pribadi/bhirawa

tumpeng kepada Maskur di Hardiknas.

buhkan semangat belajar kepada generasi penerus bangsa untuk selalu belajar meskipun sedang diselimuti permasalahan covid-19. Guru dan pengajar untuk selalu memberikan pelayanan yang maksimal untuk peserta didik pada saat pandemi ini,'' ujar Maskur.

Wali Kota Habib Hadi Zainal Abidin mengungkapkan pendidikan merupakan komponen terpenting dalam meningkatkan sumber daya manusia. Perkembangan karakter, budaya, dan peradaban manusia sangat ditentukan oleh pendidikan.

"Sehingga tidak salah, program prioritas dibawah kepemimpinan saya ialah sektor pendidikan. Karena kita lihat peradaban negara maju dapat dilihat dari sektor pendidikannya, bagaimana cara membentuk karakter penerus bangsa yang kuat, selain itu juga saya berharap pendidikan di Kota Probolinggo dapat mencetak anak bangsa yang bertaqwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, berilmu pengetahuan, memiliki budi pekerti luhur,'' jelas wali kota.

Habib Hadi menambahkan, untuk memajukan Kota Probolinggo melalui sektor pendidikan, maka SD-SMP seluruh Kota Probolinggo telah dilengkapi dengan fasilitas laboratorium komputer, dimana pada zaman sekarang semuanya berbasis IT dan itu merupakan tantangan. [wap]

sawawi/bhirawa

Siswa SD Islam Al Abror Situbondo secara bergantian mengikuti protokol kesehatan saat akan mengikuti pembelajaran tatap muka di kelas.

dari jumlah siswa yang ada. Sedangkan yang tidak mengikuti PTM pembelajaran secara virtual.

Menurut Kepala SD Islam AlAbror Situbondo, Fita Ariyani MPd, separuh dari tiap kelas dijadwalkan masuk sekolah mulai Hari Senin, Rabu dan Jumat. Sedangkan sisanya sampai nomor urut terakhir masuk kadwal sekolah mulai Hari Selasa, Kamis dan Sabtu.

"Ya kami memberlakukan sistem sesion atau secara bergantian.

Artinya setiap harinya sistem pembelajaran dibagi menjadi tiga sesi,'' tutur Fita Ariyani.

Fita menjelaskan, untuk sesi pertama, kelas I dan kelas II pintu gerbang mulai dibuka pada jam 06.45 WIB. Namun saat Bulan Ramadan, pintu gerbang mulai dibuka sejak jam 07.15 WIB. Sebaliknya, tutur Kasek teladan itu, untuk kelas III dan kelas IV pintu gerbang sekolah mulai dibuka pada jam 7.45 WIB dan saat bulan ramadan dibuka pada jam 08.15 WIB. "Sedangkan khusus kelas V dan kelas VI pintu gerbang sekolah dibuka jam 08.45 dan saat ramadan dibuka pada jam 09.15 WIB. Ini se-

Pemkab Pamekasan Gagas Program Hafal dan Tulis Alquran Tanpa Anggaran Pamekasan, Bhirawa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) merancang Program Menghafal dan Menulis Alquran untuk tingkat SD dan SMP di 13 kecamatan.

Menurut Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam, program itu bermaksud menciptakan generasi Qurani yang tidak hanya mampu membaca, dan menghafal Alquran, melainkan juga peserta didik bisa menulis Alquran dengan tepat.

Program itu merupakan langkah strategis untuk membumikan Alquran di Kota Gerbang Salam. Bahkan, program ini tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Salah satu cara yang dilakukan sekolah dalam mensukseskan program itu dengan memberikan tugas kepada peserta didik untuk menghafal Alquan juz 30 yang disetor secara berkala kepada guru berikut tulisan surat yang

dihafal.

"Pemkab tahun ini mengadakan gerakan menghafal dan menulis Alquran, bedanya kalau gerakan tidak ada batasnya, kalau lomba itu kan ada batasanya,'' kata Bupati Bad-

drut Tamam saat memberikan sambutan di acara closing ceremony Lomba Hafidz Alquran Ralita FM. Bupati Baddrut menambahkan, jika ratusan lembaga pendidikan mulai tingkat SD dan SMP di daer-

harus paham dan melek dengan dunia digital terutama dalam pemanfaatan media sosial sebagai media sos-

ahnya sukses melaksanakan program tersebut dan alqur'an menjadi nilai dalam kehidupan sehari - hari, maka Pamekasan dan Indonesia secara umum akan menjadi daerah aman dan tentram. [din]

samsudin/bhirawa

Bupati Pamekasan, Baddrut Taman, didampingi Ketua DPRD Pamekasan, Fathor Rahman, berfoto bersama juara Hafid Alquran juz 30.

Tingkatkan SDM Babinkamtibmas dengan Pelatihan Pemanfaatan Medsos Situbondo, Bhirawa Sebagai salah satu pilar di garda terdepan di lingkungan Kepolisian yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, personil Bhabinkamtibmas harus melek teknologi, terutama menghadapi kemudahan akses informasi melalui smartphone. Untuk itu sebagai bekal pengetahuan dalam berinteraksi dengan masyarakat melalui media sosial, Polres Situbondo menggelar pelatihan dalam pengelolaan medsos dan cyber patrol yang diikuti oleh perwakilan Bhabinkamtibmas dari 17 Polsek se Kabupaten Situbondo, Senin (3/5).

Kegiatan pelatihan yang dilaksanakan diruang Tribrata itu dibuka oleh Wakapolres Kompol Pujiarto SH bersama Kabag Sumda Kompol Nurhadi SH dan Kasubag Pers AKP Sutanto SH. Wakapolres Pujiarto menegaskan maraknya postingan berisi sara, ujaran kebencian dan penghinaan mempengaruhi situasi kamtibmas saat ini.

"Sehingga Bhabinkamtibmas juga

mua diberlakukan sesuai dengan aturan Prokes,'' ujar Fita.

Sedangkan untuk volume pembelajaran setiap hari disediakan selama tiga jam. Khusus bagi siswa yang tidak masuk maka akan mendapat pelajaran secara virtual oleh guru mata pelajaran yang memiliki volume pembelajaran yang sama, selama tiga jam. Setiap hari siswa selalu melalui pemeriksaan termoghun oleh petugas serta pengatur dan penjaga tempat cuci tangan.

"Petugas pengatur masuk lebih dahulu agar dapat menjaga jarak.

Termasuk semua guru yang bertugas juga harus menerapkan dengan disiplin tinggi,'' ungkap Fita.

Saat siswa memasuki jadwal pulang maka siswa yang dijemput baru keluar sekolah setelah dipanggil oleh petugas. Khusus orang tua atau penjemput siswa dilarang masuk ke dalam area sekolah dan cukup menjemput di depan pintu gerbang sekolah. "Kami berharap saat memasuki waktu pulang kepada para orang tua agar bisa lekas pulang ke rumah. Ini semua untuk memutus mata rantai penyebaran Covid 19, di sekolahan,'' tandas Fita. [awi]

ialisasi dan edukasi masyarakat serta upaya preemtif Kepolisian," papar Wakapolres Pujiarto.

sawawi/bhirawa

Pemateri dari Humas Polres Aipda Hendra saat mengupas manfaat media sosial dihadapan personil babinkamtibmas Senin (3/5).

Masih kata Pujiarto, untuk membangun situasi kondisi wilayah desa yang kondusif, Bhabinkamtibmas dituntut harus berinteraksi di medsos, memantau dan merespon informasi dari netizen. Disisi lain, Kabag Sumda Nurhadi menerangkan pemanfaatan media sosial oleh Bhabinkamtibmas sebagai wadah untuk menuangkan kegiatan-kegiatan anggota bersama masyarakat. "Ini diadakan juga dalam rangka menciptakan opini positif Polri ditengah masyarakat," tutur Kompol Nurhadi.

Dengan adanya pelatihan ini, ungkap Nurhadi, diharapkan para Bhabinkamtibmas bisa memposting setiap kegiatan yang diadakan di media sosial sehingga diketahui oleh masyarakat umum bahwa Polri benar benar bekerja, Usai pembukaan dan pemberian arahan, acara dilanjutkan dengan pemberian materi pelatihan yang disampaikan narasumber dari anggota Humas Polres Aipda Hendra dan Kasi Keuangan Aipda Iswahyudi. [awi]

POJOK DAERAH

Tiga Provinsi Sasaran Program Intership Lulusan Dokter FK Unusa Angkatan Pertama Surabaya, Bhirawa Tiga provinsi di Indonesia akan menjadi sasaran Program Internship yang akan dilakukan lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Nahdlatul Ulama (FK-Unusa) angkatan pertama.

Sebanyak 29 orang akan melakukan program ini di RS yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah dan DKI Jakarta.

Menurut Dekan Fakultas Kedokteran (FK) Unusa, Dr dr Handayani MKes, para dokter baru ini akan mulai internship pada bulan Mei 2021, sebagian dokter baru ada yang mulai internship di bulan Juli 2021, tergantung wilayah yang di pilih.

"Untuk pemilihan RS, para dokter baru secara aktif melakukan komunikasi dengan berbagai pihak agar segera bisa mendapat kesempatan mengikuti Program Internship,'' urainya, Selasa (4/5). Program Internship bagi dokter baru, dikatakan Handayani, merupakan kesempatan untuk pemahiran kompetensi. Dengan begitu, merek akan melaksanakan tugas sebagai dokter yang trampil dan profesional. Handayani mengapresiasi para dokter baru lulusan dari FK Unusa yang secara mandiri berinisiatif mencari informasi terkait lokasi internship. "Memang yang paling banyak penempatan RS di Jawa Timur, seperti Kediri, Jombang, Situbondo, Jember dan beberapa daerah lainnya,'' ungkap Handayani. [ina]

JATIM MEMBANGUN Ketersediaan Pangan Jatim Sangat Baik Rabu Legi, 5 Mei 2021

Halaman 8

Pemprov, Bhirawa Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan (Distan KP Jatim) , Hadi Sulistyo menegaskan ketersediaan pangan Jawa Timur dalam kondisi sangat baik, bahkan mampu menjadi tulang punggung nasional. Hal tersebut terlihat dari ketersediaan pangan dalam posisi surplus.

Sampai dengan bulan Mei 2021 berdasarkan prognosa pangan , lanjut Hadi, masih aman dan cukup. Kondisi ketersediaan beras surplus sebesar 2.252.240,8 ton, jagung surplus 1.075.797 ton, bawang merah surplus 109.842 ton, telur surplus 100.385 ton

dan daging ayam surplus 83.830 ton.

"Ketersediaan beras kita tidak hanya surplus tapi juga mampu memenuhi kebutuhan di 16 provinsi lain. Kita hanya defisit pada kedelai dan bawang putih," ujarnya, Selasa(4/5).

Selain itu, lanjutnya, Kehadiran

Toko Tani Indonesia Center /TTIC Jawa Timur, sangat strategis dalam upaya penyediaan pangan murah berkualitas bagi masyarakat. Kegiatan Toko Tani Indonesia (TTI) merupakan salah satu upaya Pemerintah yang dilakukan untuk menjaga stabilitas harga baik di tingkat petani/ produsen dan di tingkat konsumen.

Melalui kegiatan ini, Gapoktan atau Lembaga Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia diberdayakan untuk dapat menjalankan fungsi sebagai lembaga

distribusi dalam suatu rantai distribusi yang lebih efisien, sehingga dapat mengurangi disparitas harga antara produsen dan konsumen.

Terkait ketersediaan dan penanganan pangan di Jawa Timur tersebut, Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan (Distan KP Jatim) dan Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Timur (DWP Jatim) melangsungkan Pangan Murah (GPM) dan Bazaar Romadhan 1442 H, di halaman Distan KP Jatim selama dua hari yaitu Selasa (4/5) dan Rabu (5/5).

Hadi Sulistyo mengatakan, GPM ini merupakan upaya untuk mengendalikan harga pangan di tingkat konsumen, sekaligus menyampaikan bahwa stok pangan dalam jumlah cukup sehingga harga komoditas pangan bisa murah dan tetap menguntungkan petani.

"Artinya petani memperoleh keuntungan, pedagang memperoleh marjin keuntungan yang wajar, dan aksesbilitas masyarakat dalam pemenuhan bahan pangan dapat memperoleh harga yang murah dan ter-

jangkau," katanya, kemarin.

GPM diikuti oleh UKM mitra binaan dari dinas/Instansi terkait, seperti Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan dan Swasta bidang pangan, serta Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Timur.

GPM menyediakan bahan pangan pokok antara lain ; Beras, Daging Sapi/Ayam, Telur, Minyak Goreng dan berbagai macam kebutuhan pangan pokok. [rac]

KELANA JATIM

DPMD Sampang Pastikan BLT-DD Tahap I Rampung Sebelum Hari Raya Idul Fitri Sampang, Bhirawa Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) tahap pertama (Januari) tahun 2021 dipastikan rampung sebelum hari raya Idul Fitri 1442 H. Program bantuan tersebut merupakan program yang dicanangkan pemerintah pusat untuk membantu memulihkan ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19.

Kepala Bidang (Kabid) Bina Pemerintahan Desa, Irham Nurdayanto mengatakan, bahwa sebanyak 180 desa yang ada di Kabupaten Sampang akan menyalurkan BLT-DD tahap pertama.

Mengingat sudah menjelang Hari Raya Idul Fitri yang jatuh pada tanggal (13/5) mendatang, maka pihaknya bersama BAS Sampang terus melakukan percepatan penyaluran.

Bahkan agar bantuan tersebut bisa segera digunakan oleh masyarakat, proses penyalurannya dilakukan hingga 12 desa perhari.

“Kita gas pol untuk BLT, Insyaallah kerja ekstra kami bersama bas bisa terealisasi BLT seluruh desa sebelum hari raya, target per hari 12 desa harus salur, sebelum menuju lebaran,” ujarnya. Selasa (4/5).

Lebih lanjut Irham menjelaskan, pihaknya juga menjadwalkan pada Kamis (6/5) penyaluran BLT-DD sudah mencapai hingga 110 desa.[lis]

Kepala Dinas Kesehatan Bondowoso, dr. Mohammad Imron, M.M.Kes bersama para petugas saat melakukan inspeksi mendadak, guna memeriksa mamin.

Ihsan Kholil/Bhirawa

Awas, ASN Nekad Mudik Akan Diproses

Jelang Idul Fitri, Pemkab Sidak Mamin di Toko dan Pasar

Pasuruan, Bhirawa Pemkab Pasuruan mewarning kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kabupaten Pasuruan supaya tidak mudik di tahun 2021. Sanksi tegas sudah disiapkan untuk mereka yang kedapatan nekat mudik 6-17 Mei 2021.

Bupati Pasuruan, HM Irsyad Yusuf menyatakan larangan mudik berlaku untuk semua orang. Termasuk pula, ASN di Pemkab Pasuruan.

"ASN merupakan abdi negara. Saya meminta agar ribuan pegawai Pemkab Pasuruan menjadi contoh masyarakat untuk tidak mudik tahun ini. Tujuan utama dari aturan larangan mudik adalah menekan laju penyebaran Covid-19. Apabila nekat ketahuan mudik, ada sangsinya yakni pelanggaran disiplin yang nantinya itu bisa diproses oleh inspektorat," ujar Gus Irsyad panggilan akrabnya HM Irsyad Yusuf, Selasa (4/5).

Menurutnya, mobilitas selama larangan mudik, hanya diperbolehkan untuk beberapa tujuan. Seperti bekerja atau perjalanan dinas, berobat karena sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal dan pemeriksaan ibu hamil.

Semua keperluan di luar empat poin tersebut, harus dilengkapi dengan print out Surat Izin Perjalanan Tertulis atau Surat Izin Keluar/Masuk (SIKM) sebagai persyaratan melakukan perjalanan atau surat keterangan dari kepala desa/lurah setempat/ pejabat teratas/pimpinan perusahaan. [hil]

Bondowoso, Bhirawa Menjelang lebaran 2021 atau momen Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriyah, Pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat, melakukan inspeksi mendadak (Sidak) untuk memeriksa makanan dan minuman (mamin) di sejumlah toko dan pasar.

Adapun Sidak dilakukan di sejumlah pasar tradisional dan pasar modern berjaringan atau minimarket seperti Indomaret, Alfamart, Basmalah yang berada di Kota Tape ini.

Kepala Dinas Kesehatan Bondowoso, dr Mohammad Imron, M.M.Kes mengatakan, bahwa sidak tersebut telah dilakukan sejak sepekan lalu. Tentu sidak tak hanya fokus di kota tetapi juga di pinggiran, seperti toko-toko yang ada di Kecama-

tan Grujugan, Maesan dan sejumlah lokasi lainnya.

“Kami juga sidak toko-toko tradisional yang menjual makanan dan minuman, yang dikonsumsi oleh masyarakat,” katanya saat dikonfirmasi awak media, Selasa (4/5).

Imron menjelaskan, bahwasanya hal itu dilakukan tujuannya untuk memastikan bahwa produk makanan dan minuman yang dijual atau yang ada di rak, benar-benar aman dari sisi kesehatannya.

“Sehingga tidak menimbulkan dampak dampak kesehatan pada saat dikonsumsi oleh masyarakat tertentu.

Apalagi jelang lebaran ini, konsumsi masyarakat meningkat,” jelasnya.

Ada beberapa poin yang diperiksa tim dari Dinas Kesehatan, diantaranya apakah sudah terdaftar di BPOM. Selanjutnya untuk UMKM apakah

sudah memiliki PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga), termasuk pencantuman masa kadaluarsanya.

Pihaknya juga melihat kemasan produk, apakah ada kemasan yang rusak, pecah, terbuka ataupun yang penyok.

“Ketiga adalah untuk melihat apakah ada jamur di dalam makanan, contoh di roti dan makanan lainnya,” bebernya.

Imron menerangkan, dari hasil pengecekan di sejumlah lokasi, pihkanya menemukan sejumlah produk yang tak mencantumkan masa kadaluarsanya. Bahkan kata dia, ada juga yang tidak memiliki PIRT. Ada yang memiliki PIRT tetapi sudah masa operasionalnya sudah habis.

“Ada yang memiliki PIRT tapi masa operasional atau izinnya sudah melewati tahun. Seharusnya dilakukan perpanjangan, tetapi tidak diperpanjang,” urainya.

Selain itu, pihaknya juga ditemukan kemasan produknya terbuka, ada juga yang rusak atau penyok. Yang kemudian, pihaknya membawa produk yang tidak memenuhi persyaratan itu, dan ditindaklanjuti untuk pengawasan lebih lanjut.

“Yang tidak memenuhi persyaratan diambil, dan kami harap tidak ditaruh di rak sehingga tidak dibeli masyarakat. Sementara pembinaan ini akan ditindaklanjuti dengan pengawasan. Bahkan juga ada produk dari luar Bondowoso tidak ada ijin PIRT,” terangnya.

Pihaknya berharap masyarakat Bondowoso lebih berhati-hati dalam memilih makanan dan minuman jelang lebaran atau Hari Raya Idul Fitri.

Seperti diantaranya, untuk memperhatikan tanggal kadaluarsa dan Kemasan nya. [san]

Safari Ramadhan,Masyarakat Produktif Ekonomi Pulih

Wisata Kuliner di Tengah Laut

trie diana/bhirawa

Kawasan Wisata Bahari Tambat Labuh Sontoh Laut di Kampung Nelayan Greges , Kel Tambak Sarioso, Kecamatan Asemrowo Surabaya, hampir rampung pembangunannya. Tampak bangunan Gazebo dikelilingi mangrov yang indah dan asri, Selasa (4/5).

Lamongan,Bhirawa Safari Ramadhan 1442 H/2021 M, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi turun ke desa - desa.Selain menggugah masyarakatnya untuk produktif, pihaknya tak henti-hentinya mengingatkan kepada warganya untuk tetap mentaati protokol kesehatan.

Hal itu dilakukanya agar masyarakat tetap mewaspadai Covid-19 dan tidak memberikan kelonggaran prokes meskipun saat beribadah.

"Covid-19 ini masih ada, bahkan semakin bermutasi seperti yang terjadi di negara lain.Saya harap masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan saat melakukan ibadah di dalam masjid atau mushola, jangan beri kelonggaran," himbau Bupati Yes, Selasa(4/5).

Di sisi lain produktifitas masyarakat juga terus dipompa bupati untuk pemulihan ekonomi.Melalui gerakanya soal penguatan UMKM, Bupati meresmikan beberapa tempat sebagai Sentra PKL di setiap kecamatan.

Bersama Wabup Rouf dan Jajaran Forkopimda Lamongan, Yes mengatakan,semakin banyak masyarakat

Bupati Yuhronur Efendi bersama jajaran Forkopimda saat safari Ramadhan.

Lamongan yang produktif akan mempercepat pulihnya perekonomian di Lamongan.

“Tentunya hal tersebut harus diimbangi dengan dukungan dan kerjasama masyarakat Lamongan untuk bangkit dan mensukseskan gerakan 'Ayo Beli Produk Lamongan' yang dicanangkan," terangnya.

Safari Ramadhan menjadi media Forkopimda Lamongan untuk melakukan serap aspirasi masyarakat.

Alimun Hakim/Bhirawa

Selain itu pelayanan dokumen vatatan sipil juga dioptimalkan.Bahkan saat Safari Ramadhan Bupati juga menyerahkan secara simbolis KK, KIA, dan KTP dari Dinas Dukcapil.

Tak hanya itu, penyalurkan Baznas, memberikan santunan kepada anak yatim, serta memberikan sembako kepada masyarakat yang membutuhkan juga digalakkan Forkopimda saat turun menyapa masyarakat.[Aha/Yit]

Warga Gondalegi Diresahkan Praktek Porsititusi, Lokalisasi Girun Bakal Dibongkar Kab Malang, Bhirawa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang bersama dengan Forum Koordinator Pimpinan Daerah (Forkompinda) Kabupaten Malang dan Perseroan Terbatas Kereta Api Indonesia (PT KAI) akan melakukan pembongkaran bangunan permanen lokalisasi Girun, yang berada di wilayah Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang.

Keputusan pembongkaran lokalisasi Girun ini karena masyarakat sekitar merasa resah dengan keberadaan tempat prostotusi yang berada di lahan milik PT KAI tersebut.

Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah (Setda) Pemkab Malang Suwadji, Selasa (4/5), kepada wartawan mengatakan, saat ini Pemkab Malang dbersama Forkopimda dan PT KAI telah melakukan koordinasi terkait rencana pembongka-

ran bangunan di lokalisasi Girun, yang berada di wilayah Kecamatan Gondanglegi.

“Koordinasi yang kita lakukan membahas teknis pembokaran bangunan rumah yang selama ini dijadikan lokalisasi Pekerja Seks Komersial (PSK),” jelasnya.

Menurutnya, pembongkaran bangunan tersebut merupakan solusi yang tepat, agar tidak ada aktivitas prostitusi kembali. Sedangkan lokalisasi Girun sendiri, pada tanggal 24 Mei 2017 sudah dilakukan

penutupan.

Namun, para penghuni masih saja membandel dengan beraktivitas melakukan bisnis porstitusi. Dan ditambah lagi, bangunan lokalisasi Girun tersebut berdiri diatas lahan milik PT KAI. Untuk terkait kapan dilakukan pembongkaran, pihaknya masih belum bisa memberikan jawaban yang pasti, kapan akan dilaksanakan.

“Tapi kami perkirakan pembongkaran lokalisasi Girun sebelum lebaran sudah dilaksanakan. Karena sebelum dibongkar, tentunya harus ada semacam sosialisasi maupun surat peringatan atau semacam pemberitahuan soal penutupan lokalisasi Girun ini, makanya ini sedang dipersiapkan,” papar Suwadji.

Secara terpisah, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Malang Nazaruddin Hasan mengatakan, rumah bekas lokalisasi PSK

Girun itu terbukti tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau ilegal. Sedangkan semua bangunan yang berbeda di bekas lokalisasi Girun

itu merupakan bangunan liar atau tidak berizin, karena berdiri di lahan milik PT KAI Daerah Operasi (Daop) 8 Surabaya.

Petugas Satpol PP Kab Malang ketika melakukan pendataan rumah yang dijadikan porstitusi di lokalisasi Girun, Kec Gondanglegi, Kab Malang

“Kami sudah melakukan pertemuan dengan PT KAI, dan dari hasil pertemuan itu, ternyata pemilik bangunan rumah di bekas lokalisasi Giru tidak memliki IMB. Dan penghuni rumah tersebut hanya menyewa kepada PT KAI,” jelasnya.

Karena mereka sudah menyalahi aturan, masih dia katakan, dirinya hanya menunggu perintah Bupati Malang. Sehingga pihaknya tidak berani untuk memutuskan pembongkaran bangunan rumah bekas lokalisasi Girun tanpa ada perintah dari pimpinan. “ sudah disampaikan kepada Bupati Malang, sehingga tinggal menunggu perintah pembongkaran.

Padahal, lokalisasi Girun itu sudah dilakukan penutupan pada tahun 2017, namun penghuni rumah tersebut membandel,” pungkas Nazaruddin.[cyn]

JATIM MEMBANGUN

Rabu Legi, 5 Mei 2021

Halaman 9

Rawan Covid-19

Sebanyak 13 Kendaraan Dilarang Masuk Kota Batu Kota Batu,Bhirawa Kepolisian Resor (Polres) Kota Batu melalui Satuan Lalu- Lintas (Satlantas) menjaring dan menemukan 13 kendaraan yang dinilai rawan Covid-19.

Akibatnya, kendaraan bersama seluruh pengemudinya tak diizinkan masuk Kota Wisata Batu (KWB) dan diminta untuk putar balik. Hal ini dilakukan dalam giat pengetatan pra mudik di Simpang Tiga Pendem, Jl Raya Ir Soekarno Batu, Selasa (4/5).

Diketahui, untuk Penyekatan Mudik Lebaran di Kota Batu baru dimulai tgl 6- 17 Mei. Namun sebelumnya, Polres Batu telah melakukan Pengetatan Pra Mudik sejak 22 April hingga 5 Mei, kemarin.

“Kita melakukan penjaringan atau pemeriksaan kendaraan dari tol yang akan masuk Kota Batu. Kita memeriksa kelengkapan surat sehat Covid-19 untuk kendaraan dari luar Rayon Malang (selain plat N),”ujar Kanit Turjawali Polres Batu, Iptu

Hariyanto di sela mengawasi giat Pengetatan Pra Mudik di Simpang Tiga Pendem, Selasa (4/5).

Ia menjelaskan dalam giat operasi ini pihaknya menurunkan sepuluh personel. Tercatat ada sekitar kendaraan R4 dari luar kota yang diperiksa. Dan dari jumlah tersebut, 13 di antaranya tidak bisa menunjukkan surat sehat bebas Covid-19.

“Untuk mengantisipasi potensi adanya penularan (Covid-19), maka 13 kendaraan tersebut tidak kita izn-

kan masuk Kota Batu dan kita minta untuk putar balik (pulang ke daerahnya),”jelas Hariyanto.

Kita terapkan penertiban prokes dan kelengkapan surat ketr. Sehat covid. Jika ada pelanggaran, seperti tdk bw surat sehat maka kita minta putar balik.

Diketahui, dalam operasi Penyekatan Mudik Lebaran mulai 617 Mei, Polres Batu menyiagakan lima Pos Penyekatan di titik- titik pintu masuk Kota Batu.

“Kelima pos penyekatan tersebut akan siap action pada tanggal 6 Mei, besok. Adapun saat ini kami tingkatkan operasi yustisi untuk menertibkan masyarakat yang tidak mematuhi prokes dan melaukan sosialisasi masif pelarangan mudik,” ujar Kasat Lantas Polres Batu, AKP Indah Citra Fitriani SIK.

Ia menjelaskan untuk pendirian pos penyekatan antar rayon atau aglomerasi, untuk Polres Batu berada di Kandangan Kediri. Pos ini merupakan pos sekat antar rayon dengan diisi personil gabungan Polres Kediri dan Polres Batu yang bertujuan menyekat pemudik dari arah Kediri dan Jombang.

Kedua, Pos Kambal Ngantang yang bertujuan menyekat pemudik dari arah Blitar dan melakukan filter jika ada yang lolos dari arah Kasembon. Ketiga, Pos Garuda di Bumi Aji untuk menyekat pemudik dari arah Mojokerto melalui jalur Cangar.

“Keempat Pos Pendem untuk sekat pemudik yang dari arah Surabaya dan yang lolos dari Malang.

Terakhir Pos Alun-Alun sebagai Pos pelayanan,”tandas Indah. [nas]

Personel Polres Batu melakukan pemeriksaan kelengkapan surat sehat bebas Covid-19 di Pos Penyekatan Pendem, Selasa (4/5).

KELANA JATIM

Dandim 0814 Jombang Bhakti Sosial di Kecamatan Plandaan Jombang, Bhirawa Komandan Kodim (Dandim) 0814 Jombang, Letkol Inf Triyono melaksanakan bhakti sosial dengan menyerahkan bantuan ke Masjid Baitu Ibarhim di Desa Kampung Baru, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang, Selasa (04/05).

Bantuan diserahkan langsung Letkol Inf Triyono kepada Ketua Takmir Masjid Baitu Ibrahim, Bakrun. Bantuan yang diserahkan berupa Al-Quran dan paket Sembako. Pelaksanaan serah terima bantuan ini juga hadiri oleh Kepala Staf Kodim (Kasdim) 0814 Jombang, Mayor Inf M Run Harjono, Kapolsek Plandaan, AKP Akwan, dan Camat Plandaan, Agus Sholihudin.

Letkol Inf Triyono mengatakan, TNI lahir dari rakyat dan harus bisa memberikan manfaat bagi rakyat.

“Pada pagi ini kami memberikan bantuan sosial. Ke depan, mari kita bersama-sama meramaikan untuk membangun Masjid Baitu Ibrahim. TNI harus bisa memelopori penyelesaian kesulitan di sekitar masyarakat, agar tercipta soliditas dan kemanunggalan TNI dengan rakyat,” kata Letkol Inf Triyono.

Sementara itu, Kepala Desa Kampung Baru, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang, Ardika Apris Susanto serta takmir masjid setempat menyampaikan rasa terima kasihnya mewakili seluruh warga atas bantuan yang diberikan Kodim 0814 Jombang.

“Adanya Al-Quran ini nantinya bisa untuk dipakai oleh warga kami untuk beribadah. Kami dan warga hanya bisa mendo’akan agar bapak-bapak TNI selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan di manapun berada,” ucapnya. [rif] Pangkoarmada II, Laksamana Muda (Laksda) TNI I N.G. Sudihartawan melalukan Fleet Inspection di KRI R.E. Martadinata (REM-331), Selasa (4/5).

Istimewa

Akhiri Masa Jabatan, Pangkoarmada II Gelar Inspeksi Kapal Perang

arif yulianto/bhirawa

Letkol Inf Triyono saat menyerahkan bantuan untuk Masjid Baitu Ibrahim Desa Kampung Baru, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang, Selasa (04/05).

Surabaya, Bhirawa Di akhir masa jabatan sebagai Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) II, Laksamana Muda (Laksda) TNI I N.G. Sudihartawan menggelar Fleet Inspection. Kegiatan inspeksi ini dilakukan terhadap kapal-kapal perang yang bersandar di Pangkalan Koarmada II menggunakan KAL Bawean, Selasa (4/5).

Bersama Laksamana Muda TNI Iwan Isnurwanto (pengganti Pangkoarmada II). Admiral Inspection ini merupakan salah satu tradisi di lingkungan TNI Angkatan Laut. Tujuannuya untuk memeriksa kesiapan

unsur-unsur TNI Angkatan Laut sebelum tongkat komando kepemimpinan diserahterimakan.

“Fleet Inspection ini merupakan tradisi menjelang pergantian jabatan Panglima Komando Armada.

Yakni untuk melihat kesiapan seluruh kapal yang sedang dalam perbaikan, maupun yang standby dipangkalan,” kata Laksda TNI I N.G. Sudihartawan di KRI R.E. Martadinata (REM-331).

Selain itu, lanjut Sudihartawan, kegiatan ini bertujuan untuk mengecek kesiapan KRI. Serta untuk kesiapan digerakkan setiap saat oleh

Kasasi Ditolak, CV Kalimass Jaya Utama Berstatus Pailit Surabaya, Bhirawa CV Kalimass Jaya Utama, beserta Direkturnya Amran resmi berstatus pailit. Itu setelah Pengadilan Niaga Surabaya resmi mengabulkan permohonan pailit yang diajukan oleh PT Intan Baruprana Finance Tbk (IBFN) dan PT Intraco Penta Prima Servis.

Atas putusan tersebut, CV Kalimass Jaya Utama melakukan Kasasi. Alih-alih diterima, Kasasi yang diajukan tersebut ternyata ditolak. Sehingga CV Kalimass Jaya tetap menyandang status pailit.

Humas PN Surabaya, Safri Abdulah menjelaskan, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya menyatakan CV Kalimass Jaya Utama dan H Amran berada dalam pailit. Hal itu disambung Safri, seperti yang disampaikan oleh Panitera, bahwa perkaranya sudah diputus tertanggal 28 Agustus 2019.

“Sudah putus dan turun ke PN tanggal 28 Agustus 2019,” kata Safri Abdullah di konfirmasi Bhirawa, Senin (3/ 5) kemarin.

Ditanyakan terkait pengajuan Kasasi yang dilakukan CV Kalimass Jaya Utama dan H Amran, mengingat sebelumnya kuasa hukum keduanya, yakni Surya Batubara mengajukan Kasasi. Safri menegaskan Kasasi tersebut ditolak.

“Putusan Kasasinya ditolak. Jadi pailitnya lanjut dan proses kepailitannya berjalan. Hakim yang masih ada yakni Pak Sarwedi dan Panitera Pengganti (PP) Suparman,” pungkasnya.

Seperti diketahui, perkara ini terdaftar di Pengadilan Niaga Surabaya dengan nomor Perkara 8/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Niaga SBY sejak 7 Juni 2018 lalu. Amran yang saat itu baru ditetapkan sebagai Wakil Bupati Wajo, Sulawesi Selatan terpilih 2018-2022, turut jadi termohon. Hal itu lantaran pihaknya berposisi sebagai penjamin (personal guarantee) atas utang-utang yang ditagihkan oleh Intan Baruprana dan Intraco Penta.

Nilai Tagian dalam permohonan ini adalah Ontan Baruprana punya tagihan senilai Rp32 miliar terkait pen-

H Amran

yewaan alat berat. Sedangkan Intraco Penta punya piutang atas pembiayaan uang muka kepada Kalimass senilai US4 321.721, dan piutang pembiayaan suku cadang senilai Rp237 juta. [bed]

Panglima baru. Sehingga pada saat serah terima semua sudah clear dan Panglima baru sudah siap melaksanakan tugas ke depan.

Pihaknya juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh prajurit KRI. Baik yang sedang beroperasi di seluruh perairan yurisdiksi nasional Indonesia maupun di luar Negeri. Terlebih atas kinerja dan hasil kerja yang telah ditunjukkan dengan baik dan sukses. Pihaknya juga merasa bangga kepada prajurit jajaran Koarmada II. “Terimakasih karena selama ini telah menunjukkan dedikasi, loyalitas,

dan profesionalisme yang luar biasa.

Saya berharap hal itu bisa diberikan juga kepada Pangkoarmada II yang baru, yakni Laksda TNI Iwan Isnurwanto,” harapnya.

Dukungan itu, sambung Sudihartawan, harus dilalukan dengan tetap mengedepankan profesionalisme.

Serta didukung dedikasi dan loyalitas yang tinggi. Karena semua itu akan berguna bagi kemajuan di Koarmada II..

Pihaknya juga meminta maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan selama kepemimpinannya sebagai Pangkoarmada II. [bed]

Mudik Dilarang, Mobilitas Warga di Malang Raya Tetap Diperbolehkan Malang, Bhirawa Larangan Mudik secara tegas diberikan Pemerintah kepada masyarakat. Hari Raya Idulfitri 1442 H, pengetatan larangan tersebut akan diberlakukan mulai tanggal 6 Mei mendatang.

Meski begitu, warga Malang Raya tetap diperbolehkan melakukan mobilisasi. Artinya, warga Kota Malang tetap bisa bepergian ke Kota Batu maupun Kabupaten Malang, begitu juga sebaliknya.

“Perjalanan selain mudik masih diizinkan di wilayah rayon 2 Malang. Wilayah itu meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota dan Kabupaten Pasuruan, serta Kota dan Kabu-

paten Probolinggo,” kata Kasat Lantas Polresta Malang Kota, Kompol Ramadhan Nasution, Selasa (4/5) kemarin.

“Saya tegaskan yang dilarang adalah mudik. Sementara perjalanan selain mudik silahkan, namun masyarakat tetap harus berperdoman pada protokol kesehatan,” imbuhnya.

Untuk menegakkan aturan larangan mudik pada 6-17 Mei tersebut, Polresta Malang Kota saat ini mulai melakukan penyekatan. Namun di wilayah Kota Malang, penyekatan hanya dilakukan di exit tol Madyopuro saja.

“Penyekatan sudah kita laku-

kan setiap harinya, namun kita tidak melakukan penyekatan secara provinsi, karena wilayah kita berada di tengah-tengah. Titik penyekatana Kota Malang hanya di exit tol Madyopuro,” ujar Rama.

Penyekatan di exit tol dilakukan dengan menyiagakan personel 24 jam. Untuk kendaraan selain plat N akan diperiksa secara random.

“Untuk kendaraan di luar plat N, jika tidak ada surat keterangan perjalanan dinas dari perusahaan dan menyertakan hasil P C R t e s t , m a k a y a n g b e r s angkutan tidak boleh masuk ke wilayah Kota Malang,” tandasnya. [mut]

Warga Penderita Kaki Gajah Diberikan Santunan Beragam aksi sosial mulai digencarkan Anggota Koramil jajaran 3 SD yang juga divonis menKodim 0812 Lamongan di bawah kendali Letkol Inf Sidik Wiyono galami sakit jantung bocor.

Dalam pemberian Baksos ini selaku Komandan Kodim 0812 Lamongan.

Danramil 0812/03 Turi KaAksi sosial tersebut di lakukan Anggota Koramil 0812/03 Turi di momen bulan Suci Ramadhan.

Para anggota TNI memberikan bantuan sembako (Baksos) kepada Rokhim (27), Warga Desa Babang,Kec.Turi,Selasa(4/5).

Rokhim diketahui mengalami sakit kaki gajah selama

empat tahun.Dirinya merupakan tulang punggung keluarga. Dalam kondisi yang seperti itu,Rokhim tetap semangat banting tulang mencari nafkah dengan membuat jaring ikan.

Penghasilanya dibuat untuk biaya berobat adeknya yang masih duduk di bangku kelas

pten Kaf Parman mengungkapkan, bantuan sembako ini merupakan bentuk kepedulian anggota TNI kepada warga yang kurang mampu apalagi pasca Pandemi Covid-19.

“Walau tidak seberapa jumlahmya setidaknya bisa meringankan beban warga yang terdampak,”ujar Danramil.

Lebih lanjut Danramil berpesan kepada warga penerima bantuan untuk selalu mengikuti anjuran pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19. Selalu memperhatikan protokol kesehatan dan mengunakan masker.

Kita berharap semoga Pandemi covid-19 ini segera berakhir dari wilayah kita agar kondisi sosial dan ekonomi masyarakat bisa kembali stabil dan hubungan sosial masyarakat

juga bisa kembali normal seperti sedia kala, imbuh Danramil.

Didatangi anggota TNI,Rokhim mengucapkan terima kasih kepada bapak TNI terutama koramil 0812/03 Turi yang telah memberikan bantuan sembako kepada kepada kami.”Kepada Bapak Dandim 0812 Lamongan yang telah peduli dan memperhatikan kesulitan ekonomi warga dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini,”ungkapnya. [Aha/Yit]

Alimun Hakim/Bhirawa

Anggota TNI Kodim 0812 Lamingan saat menyalurkan bantuan ke warga yang menderita kaki gajah.

EKONOMI Wabup Lepas Ekspor Sarung Wedani ke Manca Negara Rabu Legi, 5 Mei 2021

Halaman 10

Gresik, Bhirawa Dengan bangga Wakil Bupati (Wabup) Gresik, Aminatun Habibah menandai ekspor perdana sarung dari Desa Wedani, Kecamatan Cerme dengan ditandai pemecahan kendi pada kendaraan pengangkut pada Selasa (4/5/2021). Diharapkan ekspor sarung itu bisa mendongkrak perekonomian warga ditengah pandemik saat ini.

Menurut Kepala Kantor Pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai Gresik, Bier Budy Kismulyanto bahwa pengiriman ekspor sarung dari Desa Wedani kali ini bukan yang pertama. Sebelumnya, pada awal Januari 2021 lalu sarung Wedani sudah pernah melakukan ekspor.

"Menurut catatan saya, pada Januari lalu kami sudah pernah memfasilitasi ekspor sarung Wedani ke beberapa negara Timur Tengah.

Kami berharap ekspor kedua kali ini akan semakin membuka pasar ekspor baru dan sarung Wedani semakin di kenal di manca negara,” ucap Bier saat mendampingi Bu Min, panggilan Wabup Gresik.

Saat itu, Bu Min Wabup Gresik, Ketua DPRD Gresik Abdul Qosir, Kepala Bea Cukai Gresik Bier Budy Kismulyanto, Ketua Dekranasda Gresik Nurul Haromaini Ali Akhmad Yani, Kadiskoperindag Agus

Budiyono, Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur.

Pada kesempatan itu salah satu anggota tim assessment dari Jakarta yaitu Ceo PT Kakean Primanda Indonesia juga ikut bersama-sama melepas ekspor Sarung Wedani Cerme ke Dubai, Jeddah, Brunai Darussalam, Ethiophia dan Uni Emirat Arab.

"Semoga dengan ekspor sarung Wedani kali ini dapat membuka kran ekspor semakin besar dan pada akhirnya dapat menyerap banyak tenaga kerja dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Kami sangat mendukung agar ekspor sarung ini bisa mendongkrak perekonomian masyarakat ”. kata Bu Min. Diakui oleh Bu Min, sejak masa pandemi ini perekonomian masyarakat sempat terpuruk. Bu Min

Wabup Gresik saat melepas ekspor sarung Wedani ke luar negeri.

berharap UMKM sarung Desa Wedani bisa mencari terobosan."Kami tahu, kualitas sarung produksi masyarakat

kerin ikanto/bhirawa

Wedani ini sangat berkualitas bagus.

Saya sudah melihat proses pembuatannya. Hasilnya, sungguh sangat luar

biasa.” puji Wabup.

Sebelum pelepasan ekspor, Ceo PT Kakean Primanda Indonesia Achmad Nur Hasyim Hamada saat pemaparan menyatakan bahwa pada jaman dulu Gresik sudah terkenal dengan hasil tenun songket. Padahal kalau bisa membuat tenun songket hasilnya lebih menguntungkan secara ekonomis karena harganya bisa mencapai puluhan juta.

“Hasil tenun songket Gresik kami temukan pada musium di belanda dan tertulis pada sejarah tenun dan tekstil. Tapi sejak seratus tahun terakhir songket Gresik sudah tidak ada lagi. Kami berharap para pengrajin tenun di Gresik untuk meng uri-uri Kembali agar tenun songket Gresik bisa berjaya lagi” katanya.[eri]

BURSA EKONOMI

Kegiatan Usaha Tumbuh Positif Malang, Bhirawa Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia (BI) Malang mengindikasikan bahwa kegiatan usaha tetap tumbuh positif pada triwulan II-2021. Itu tercermin dari SBT prakiraan kegiatan usaha sebesar 11,53% lebih tinggi daripada SBT -29,08% (realisasi SBT triwulan I-2021). Industri pengolahan diperkirakan masih mencatat kinerja usaha positif sebagaimana terindikasi dari SBT prakiraan sebesar 6,10%.

Kepala Perwakilan BI Malang, Azka Subhan Aminurrido, kepada wartawan Selasa (4/5) kemarin mengemukakan, pertumbuhan positif kinerja usaha terutama didorong oleh permintaan yang mulai membaik. "Selain itu, sejalan dengan optimisme pelaku usaha dimana Covid-19 mulai mereda dan perluasan vaksin sebagai game changer yang akan berdampak pada kegiatan usaha," terangnya.

Hal itu, lanjutnya, juga diikuti oleh sektor konstruksi dengan SBT prakiraan sebesar 2,26% sejalan dengan meningkatnya program-program pembangunan yang akan dilanjutkan pada 2021. "Pembangunan infrastruktur dilanjutkan dengan memeperhatikan protokol Kesehatan. Percepatan pembangunan proyek berdasarkan Perpres 80/2019 telah memasuki tahap kontruksi," sambungnya.[mut]

SIG Pabrik Tuban Berikan Taliasih pada Sejumlah Yatim Almarhum Wartawan Tuban, Bhirawa PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) Pabrik Tuban memberikan taliasih kepada anak dari sejumlah almarhum wartawan yang bertugas di Kabupaten Tuban semasa hidupnya, Selasa (4/5). Pemberian taliasih ini, beberapa diberikan langsung oleh Senior Manager Public Relation & CSR Semen Indonesia Pabrik Tuban, Setiawan Prasetyo bersama tim Humas SIG Pabrik Tuban di kediaman masing-masing almarhum wartawan. “Pada kesempatan kali ini kita memberikan taliasih kepada putra (Alm) Bapak Muhlisin, (Alm) Bapak Kartono, (Alm) Bapak Imam Suroso, dan putra (Alm) Bapak Selamet,” terang Setiawan Prasetyo.

Menurutnya, pemberian taliasih kepada anak almarhum wartawan dari perusahaan tersebut merupakan salah satu bentuk kepedulian Semen Indonesia kepada para jurnalis. “Semasa hidupnya, para almarhum telah berhubungan baik dengan perusahaan. Untuk itu, pada moment Bulan Ramadan ini kita ingin meringankan sedikit beban keluarga yang ditinggalkan,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Tuban, Pipit Wibawanto mengapriasai kegiatan yang telah dilakukan oleh Semen Indonesia. Pasalnya, bantuan atau taliasih tersebut yang pasti sangat bermanfaat bagi anak-anak almarhum wartawan. “Semasa hidupnya almarhum ini kan menjadi tulang punggung keluarga. Sehingga, sepeninggalannya kondisi ekonomi keluarga agak terganggu. Untuk itu, bantuan tersebut tentunya sangat bermanfaat,” tuturnya.[hud]

KEHILANGAN

sawawi/bhirawa

Sejumlah stand penjual produk IKM mengalami sepi pembeli di pasar ramadan Kabupaten Situbondo.

Pelaku IKM Minta Diberi Sarana Outlet Pemasaran Situbondo, Bhirawa Masa pandemi Covid-19 kian mengakibatkan pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Situbondo menjerit. Bahkan sebagian para pelaku IKM tersebut kebingungan meski tetap beroperasi dengan nilai omzet yang terus menurun hingga 50 persen. Agar para pelaku IKM itu terus eksis, mereka mendesak Pemkab Situbondo agar secepatnya membangun sarana outlet pemasaran.

Sumartin, salah seorang pelaku IKM di Kota Santri Situbondo, mengatakan masa pandemi Covid-19 yang sudah lebih setahun ini memiliki dampak langsung terhadap prospek pelaku

IKM. Bahkan, aku Sumartin, jumlahnya tak sedikit para pelaku IKM kini mulai sulit berproduksi karena omzet yang dimiliki terus mengalami penurunan. “Ya omzet milik saya saja kini mengalami penurunan sekitar 50 persen,” aku Sumartin.

Meski demikian, Sumartin tetap bersyukur saat ini masih bisa eksis berproduksi. Itu didorong, ucap Sumartin, dengan cara mengubah pola pemasaran melalui media sosial (medsos) atau mengikuti tren pemasaran dengan sistem online.

Wanita yang sudah cukup lama menekuni sektor IKM jenis makanan kue di Kecamatan Besuki itu berharap

agar Pemkab Situbondo ikut turun tangan sehingga dunai IKM bisa lebih bergairah kembali. “Kami minta kepada Pemkab Situbondo agar keluhan kami diperhatikan,” ujar Sumartin.

Maih kata Sumartin, agar pelaku IKM tetap bisa menjalankan usahanya dengan baik, Pemkab Situbondo perlu menyiapkan bantuan modal serta memfasilitasi outlet pemasaran di beberapa titik di Kabupaten Situbondo. Dengan menyiapkan banyak outlet, ungkap Sumartin, maka produk IKM Situbondo bisa tertampung semua. “Endingnya lebih muda dalam memasarkan hasil produk IKM IKM tersebut,” jelas Sumartin.

Sebab, aku Sumartin, selama ini outlet untuk pemasaran IKM jumlahnya masih sangat terbatas. Selain itu, imbuh dia, Pemkab Situbondo juga perlu melatih IKM di sektor pengemasan produk sehingga bisa bersaing di pasaran. Sumartin mengisahkan dirinya saat berjuang beberapa bulan terakhir ini agar tetap eksis menjalankan bisnis makanan di tengah masa pandemi.

Dia mengaku pernah masuk sektor marketplace namun gagal karena sulit membantu peningkat omzet usahanya. ”Akhirnya kami memutuskan untuk memasarkan produk melalui media sosial saja sehingga dagangan ini bisa cepat laku terjual,” pungkas Sumartin.[awi]

Wali Kota Apresiasi Upaya Kimia Farma Bantu Peningkatan Perekonomian Lokal Kota Madiun, Bhirawa Upaya peningkatan perekonomian lokal yang digagas Wali Kota Madiun cukup menarik perhatian berbagai pihak. Dukungan datang dari sejumlah perusahaan melalui anggaran

Corporate Social Responsibility (CSR). Salah satunya dari PT Kimia Farma yang memberikan bantuan lapak berjualan dari kontainer. Penyerahan enam lapak kontainer itu berlangsung di Rumah Pemotongan Corporate Social Responsibility (CSR) dari PT Kimia Farma yang memberikan bantuan lapak berjualan dari kontainer diterima Wali Kota Madiun, Maidi. Penyerahan enam lapak kontainer itu berlangsung di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Kota Madiun Kelurahan Nambangan Kidul, Selasa (4/ 5).

TUBAN HILANG BPKB, S-9416-HD. An.Anton Suhartono, Jl Basuki rahmat no 155 ,Kel Doromukti RT 001/001, Kec Tuban, Kab Tuban, hp 081330682155 No. 8016/IMB/BI-IV/2021 HILANG STNK, S-5388-GK. An.Durahman, Ds Jetak, Dsn Kebonagung RT 018/ 003,Kec Montong, Kab Tuban No. 8017/IMB/BI-IV/2021 HILANG STNK, S-1528-AM. An.Aulia Abdi Wahyu Pratama, alastuwo Ds Banjarjo RT 015/004,Kec Padangan, Kab Bojonegoro No. 8018/IMB/BI-IV/2021

sudarno/bhirawa

Hewan (RPH) Kota Madiun Kelurahan Nambangan Kidul, Selasa (4/5). ‘’CSR menyempurnakan yang sudah ada, melengkapi yang belum ada. Pemerintah sudah memiliki program Lapak UMKM di tiap kelurahan. Terima kasih sekali kepada Kimia Farma yang telah ikut menyempurnakan program ini dengan bantuan lapak kontainer,’’ kata Wali Kota.

Setidaknya terdapat enam lapak kontainer dari CSR PT Kimia Farma itu.

Empat di antaranya akan ditempatkan di RPH di Jalan Mayjend Sungkono tersebut. Dua lainnya akan ditenpatkan di Lapak UMKM Kelurahan Nambangan Lor. RPH memang bukan Lapak UMKM Kelurahan Nambangan Kidul.

Namun, RPH juga telah dimanfaatkan untuk berjualan sebagian Pedagang Kaki Lima (PKL). Nah, lapak kontainer tersebut bisa digunakan PKL agar lebih nyaman berjualan.‘’Nanti RPH juga akan kita renovasi. Bagian depan kita bongkar agar kelihatan dari jalan.

Kalau ini menarik, orang pasti mau datang,’’ jelasnya.

Selain itu, RPH juga bakal dimanfaatkan sebagai sentra jual-beli agro hasil pertanian. Baik buah maupun sayuran. Tidak hanya dari kota, namun juga hasil perkebunan dari berbagai daerah sekitar. Wali Kota menyebut desain renovasi sedang dalam proses. Pihaknya menyebut pembangunan tentu dalam waktu segera.[dar]

Wali Kota Probolinggo Berharap Pasar Murah Bisa Bantu Ekonomi Masyarakat Dalam rangka menyambut Idulfitri 1442 H, Pemerintah Kota Probolinggo, melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) menggelar pasar murah. Kegiatan yang dibuka oleh Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin, Senin (3/5) malam itu digeber di Jalan KH Mas Mansyur atau di sisi utara Alun-Alun Kota Probolinggo, selama 6 hari, mulai tanggal 3 Mei hingga 8 Mei 2021 dengan jam operasional dari jam 8 pagi hingga jam 12 siang.

Kepala DKUPP Fitriawati menyampaikan, pasar murah ini merupakan wujud kepedulian Pemerintah Kota Probolinggo kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dengan harga murah, khususnya bagi yang terdampak Covid 19. Serta sebagai salah satu upaya untuk memperkenalkan produk UMKM lokal ke masyarakat Kota Probolinggo.

Untuk pasar murah tahun 2021 ini sebanyak 39 stand ikut berpartisipasi antara lain berasal dari 14 instansi perangkat daerah di lingkungan Pemkot Probolinggo, 4 perusahaan

swasta, 4 toserba/ritel, 15 UMKM, Bulog, BPR UMKM Jatim dan gerai Dekranasda. Adapun selain sembako juga dijual kue kering, sepatu, busana dan barang kebutuhan Idulfitri.

Masih menurut Fitriawati, pada tahun ini salah satu investor busana muslim di Kota Probolinggo Al Raz, juga turut membuka stand pasar murah. “Di samping menjual produk busana muslim juga menyediakan 600 paket sembako yang dijual selama 6 hari dengan harga 50%, jadi dari harga Rp 50.000 dijual Rp 25.000,” jelasnya.

Wali Kota Probolinggo Habib Hadi

Zainal Abidin berharap dengan adanya pasar murah dapat membantu masyarakat di tengah ekonomi yang belum normal. ”Kita lihat ekonomi masih belum normal seperti dulu, dengan adanya pasar murah ini tentunya antusias dari masyarakat bisa memanfaatkan,” terang wali kota.

Apresiasi juga diberikan wali kota kepada peserta yang membuka stand pasar murah. “Dan tentunya partisipasi dari semua yang terlibat dalam pelaksanaan pasar murah ini saya apresiasi, saya ucapkan terima kasih,” jelas Habib Hadi.

Tak lupa Wali Kota Probolinggo juga mewajibkan kepada masyarakat yang akan berbelanja di pasar murah ini untuk terus menerapkan protokol kesehatan. ”Tentunya, tadi sudah saya sampaikan meskipun kegiatan ini kita laksanakan, pasar murah, saya tetap menekankan protokol kesehatan,” ujarnya.

Juga hadir di Pasar Murah, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Probolinggo Aminah Hadi Zainal Abidin yang

tampak sedang berbelanja. “Iya tadi saya belanja ada masker, ada kue kering juga, jadi ya kan memang kita mau lebaran jadi kue kering sekalian belanja di sini dan bisa membantu mereka juga kan,” jelas Aminah.

Sementara itu, salah satu warga Ketapang yang datang untuk berbelanja sembako, Yana, menyampaikan sangat terbantu dengan adanya operasi pasar murah ini. “Ini sangat membantu ya, dalam kondisi kayak gini, dengan harga barang juga naik sangat membantu,” ungkapnya.

Satu dari belasan perusahaan yang ikut berpartisipasi adalah Jawa Pos Radar Bromo. Perusahaan media lokal ini menjual sembako dengan harga lebih murah dari pasaran. Misalnya, beras merk kepompong 5kg seharga Rp 51.500 dijual hanya Rp 45 ribu; gula pasir 1kg Rp 12.500 menjadi Rp 10 ribu dan minyak goreng 1 liter Rp 27.500 dijual Rp 22 ribu.

“Kami berpartisipasi, sebagai bentuk dukungan kami Jawa Pos Radar Bromo terhadap program pe-

Pasar murah yang digelas pemkot dapat perhatian masyarakat.

merintah yang bermanfaat bagi masyarakat. Nantinya hasil penjualan akan kami berikan untuk anak yatim,” kata Inayah.

Hadir mendampingi wali kota dalam seremonial pagi itu, Sekda

wiwit agus pribadi/bhirawa

Kota Probolinggo drg Ninik Ira Wibawati, perwakilan Forkopimda, para asisten, staf ahli, kepala perangkat daerah serta perwakilan perusahaan swasta di Kota Probolinggo.[wap]

SAMBUNGAN

Rabu Legi, 5 Mei 2021

Dinsos Jatim Cairkan Santunan Kematian Akibat Covid-19 l

Sambungan hal 1

Senin (3/5/),” ujar Kepala Dinsos Jatim Alwi saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (4/5).

Akan tetapi, lanjutnya, proses pencairan dilakukan secara bertahap dan bekerja sama dengan Bank Jatim. Untuk ahli waris yang memiliki rekening Bank Jatim, dana santunan cair lebih dulu. “Pencairan dilakukan secara bertahap karena rekening yang dimiliki ahli waris berbeda-beda. Oleh karena itu, pencairannya butuh waktu,” lanjutnya.

Dari 2.144 jumlah ahli waris yang mengajukan, 2.137 di antaranya memenuhi syarat. Sedangkan sisanya harus melengkapi persyaratan yang di­minta.

“Setiap hari kami jalan terus. Kami targetkan sebelum lebaran sudah cair semua,” tegasnya.

Sebelumnya, santunan tersebut untuk mengobati rasa kekecewaan ahli waris yang semula dijanjikan akan mendapatkan santunan dari Kementerian Sosial dan ternyata pos anggarannya dihapus.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa tidak ingin keluarga korban Covid-19 di Jatim kecewa, maka diberilah santunan dari APBD Jatim. Untuk mendapatkan santunan tersebut, warga bisa mengajukan ke dinas sosial masingmasing kabupaten dan kota dengan melengkapi syarat-syarat administrasi yang ditentukan.

Syarat administrasi dimaksud adalah surat keterangan kematian akibat Covid-19 dari pusat layanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, atau dinas kesehatan daerah setempat, surat keterangan ahli waris, rekening bank aktif atas nama ahli waris, serta surat kependudukan seperti KTP dan Kartu Keluarga.

Selain itu, surat keterangan kematian akibat Covid-19 menjadi bagian paling penting. Dan santunan akan langsung masuk ke rekening ahli waris. [rac]

Tambah Lagi Dua Titik Penyekatan Mudik Antarprovinsi l

Sambungan hal 1

Dijelaskan Latif, tambahan dua titik penyekat­an ini sesuai situasi yang ada. Ternyata, ada jalur perbatasan yang cukup ramai dilalui pemudik. Sehingga penambahan titik penyekatan ini dilakukan agar penyekatan pemudik yang nekat masuk Jatim lebih optimal.

“Penambahan dua titik penyekatan ini dika­ renakan situasi yang cukup ramai dilalui pemudik.

Dua titik ini diperbatasan antara Jawa Tengah dan Jatim ini ada dua penambahan pos yaitu jalur selatan,” jelasnya.

Latif membeberkan, ternyata di Pacitan ada satu jalur yang langsung dari Pacitan. Walaupun lewat dari pinggiran Wonogiri langsung tembus ke Yogyakarta, tetap jalur ini dilakukan penyekatan.

“Kedua, penambahan ada di Ponorogo-Wonogiri, ternyata ada jalur yang cukup ramai sehingga kami pun melakukan penyekatan di situ,” bebernya.

Ditambahkanya, jadi total jalur penyekatan di perbatasan Provinsi Jatim ada sembilan titik. Kemudian jalur penyekatan antarrayon atau antarkabupaten/Kota ada 20 titik. Selanjutnya penyekatan di exit tol ada 45 titik.

“Totalnya saya ini antarprovinsi ada sembilan penyekatan. Sedangkan untuk antarrayon ada 20 titik penyekatan dan 45 exit tol yang ada di Jatim,” pungkasnya. [bed]

Ramadan dan Compulsive Buying l

Sambungan hal 1

produk, apalagi makanan dan minuman, menjadi me­ narik. Dan memang tradisi di Indonesia, bahwa bulan ramadhan menjadikan minat konsumsi masayarakat meningkat. Sekilas aneh, tapi nyata. Padahal puasa adalah menahan diri dari makan dan minum, mengapa justru terjadi peningkatan konsumsi?. Hal ini juga di­ sebabkan banyaknya aktivitas diskon dan promo.

Sementara di masa pandemi, sebagaimana lumrah diketahui, dengan beberapa kebijakan pembatasan so­ sial menjadikan transaksi secara online sebagai solusi.

Mudah, fleksibel dan tidak ribet dan repot. Namun jika tidak dikendalikan akan berbahaya, sebab kemudahan membeli seringkali tidak disertai dengan kemampuan untuk melihat isi kantong. Alhasil, bablas!.

Berdasarkan rilis data Dirjen penyelenggaraan Pos dan Infomatika (PPI) Kemenkominfo, dinyatakan bahwa tren belanja secara online masyarakat Indonesia selama pandemi meningkat sebesar 400%. Artinya semakin akses untuk bergerakterbatas, justru aktivitas belanja masyarakat semakin menggurita.

Compulsive buying adalah perilaku menyimpang yang dilakukan seseorang dalam bentuk tindakan belanja yang berlebihan tanpa kontrol, dan dilakukan berulang-ulang sebagai pelarian untuk menghilangkan kecemasan, stress atau gangguan psikis lainnya (Ekasari, 2019). Bahkan menurut Larence, dkk (2014), perilaku ini sejenis dengan candu seseorang terhadap pesta dan juga judi.

Jika tidak segera diatasi dengan baik, perilaku ini dapat mengakibatkan penderita mengalami gangguan mood, gangguan kecemasan, gangguan makan, dan gangguan pengendalian diri (Black, 2007). Ciri kongkrit dari perilaku ini adalah perilaku belanja yang berlebihan padahal barang atau jasa yang dibeli bukan merupakan kebutuhan.

Puasa sejatinya adalah tindakan biang diniatkan untuk menahan hawa nafsu. Para mufassir terkemuka seperti Imam ar-Razi, az-Zamakhsyarihatta Ali as-Shobuni me­ nyepakati bahwa Puasa merupakan sarana menahan diri dari makan dan dan dahaga mulai dari fajar hingga terbe­ namnya matahari. Ini merupakan definisi sejarah fiqih.

Namun secara esensi puasa sejatinya adalah menahan hawa nafsu dari segala keburukan. Itulah mengapa Imam al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin membagi tingkatan puasa kepada tiga tingkatan. Puasa tingkatan pertama, adalah puasa dengan hanya memenuhi kriteria puasa dalam fiqih, yaitu menahan hawa nafsu dari lapar dan haus, inilah model puasa orang pada umumnya.

Namun jika kita menginginkan naik kelas, maka kita harus memenuhi kriteria puasa tingkat kedua, yang menurut al-Ghazali dengan menahan diri dari hawa nafsu untuk melakukan keburukan secara lebih umum.Diantaranya adalah menahan hawa nafsu untuk memenuhi keinginan yang berlebihan.

Dalam kategori ini ini, maka compulsive buying dimana terjadi tindakan yang berlebihan dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi keinginannya untuk berbelanja ria tanpa mempertimbangkan aspek kebutuhan atas barang atau jasa yang dibeli tersebut.Sehingga dapat menjerumuskan pelaku kepada kerusakan yaitu kebangkrutan, dalam bahasa alQuran disebut sebagai perilaku tabzir.

Padahal perilaku berlebihan dalam berbelanja atau tabzir dalam al-Quran digambarkan sebagai salah satu bentuk dari perilaku syaitan (QS. Al-Isra’[111]: 26-27).

Maka dari itu perilaku compulsif buyingperlu dihindari, terlebihdi masa Ramadan demi terjaganya kualitas dari ibadah puasa.**

Halaman 11

Kota Batu Rawan Pembangunan Tempat Usaha Liar Khusus Perjalanan Kota Batu,Bhirawa DPRD Kota Batu mengklaim bahwa Kota Wisata Batu memiliki kerawanan terhadap banyaknya pembangunan tempat usaha liar. Dalam kajian Komisi A, kondisi ini disebabkan karena hingga saat ini Kota Batu belum memiliki peraturan daerah (Perda) tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

“Selain rawan pembangunan tempat usaha liar, tidak adanya Perda RDTR ini juga akan berdampak semrawutnya penataan kota yang dilaksanakan,”ujar anggota Komisi A DPRD Kota Batu, Ludi Tanarto, Selasa (4/5).

Ia menyatakan bawa keberadaan Perda RDTR ini sangat penting dalam menata pembangunan berkelanjutan di wilayah Kota Batu. Namun demikian, meskipun Kota Batu belum memiliki Perda RDTR, tapi setidaknya kota ini telah memiliki Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dan saat ini Perda RTRW telah dilakukan evaluasi oleh Pemprov Jatim.

Dengan turunnya hasil evaluasi Perda RTRW, setidaknya bisa menjadi acuan pembangunan di Kota Batu.

Mengingat jika menunggu Perda RDTR maka Kota Batu tak akan kunjung melaksanakan pembangunan.

Karena evaluasi Perda RTRW sudah turun bisa jadi acuan, meskipun masih tahap evaluasi. Menurut Ludi, Perda ini sudah bisa jadi acuan dalam

Mendesak dan Non Mudik

l

Dengan adanya Perda RDTR diharapkan tidak akan terjadi kesemrawutan dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Batu.

setiap pembangunan di Kota Batu agar tidak semrawut.

Lebih lajut, Ketua Fraksi PKS Kota Batu ini menegaskan dengan adanya Perda RTRW Pemkot melalui OPD terkait harus lebih tegas dalam penegakan pelanggaran. “Karena itu Komisi A menghimbau agar Pemkot lebih tegas dalam menegakkan aturan yang ada saat ini seperti Perda RTRW,” pinta Ludi.

Ia juga meminta ketika Perda RDTR nanti dibahas akan bisa lebih detail untuk aturan. Misal ketinggian maksimal ketika membangun rumah, atau aturan yang mengatur jarak kawasan sempadan jalan.

Bahkan dengan adanya Perda

RDTR kedepan, lanjut Ludi juga untuk kemudahan perizinan. Selain itu juga bisa membantu investor asing untuk mendapat informasi mana lokasi yang tepat untuk membuka usaha tanpa melanggar aturan.

Sementara itu, Kepala DPMPTSPTK Kota Batu, Muji Dwi Leksono membenarkan bahwa banyaknya bangunan tak berijin dikarenakan Pemkot belum memiliki RDTR. “Kita baru punya Perda RTRW tahun 2011 sehingga gambar tata ruang kota masih global. Sehingga nanti harus segera disusun. Kalau dulu RDTK harus di Perdakan. Sekarang aturan baru cukup pakai Perkada atau Perwali,” ujar Muji. [nas]

Inggris dan Afsel di Jatim,” terang Khofifah.

Sementar itu Ketua Pelaksana Relawan PPKPC-RSLI Radian Jadid menjelaskan PMI yang postif Covid19 berasal dari Sampang, Pamekasan, Bangkalan, Sumenep, Jember, Probolinggo, Ponorogo, Pacitan, Sidoarjo dan Kendal, Jateng. Mereka akan diberikan pelayanan khusus, dimonitoring kondisinya mulai masuk RSLI selama perawatan hingga kepulangan nantinya.

Penanggung Jawab RSLI Laksamana Pertama TNI dr. I Dewa Gede Nalendra Djaya Iswara menjelaskan, RSLI selalu siap siaga dalam menangani penderita Covid-19 yang berasal dari PMI. “Mereka justru menjadi perhatian serius, karena sangat berpotensi terjangkit dan menjadi perantara Covid-19 varian baru. Berkaca pada

kondisi badai tsunami Covid-19 di India, RSLI tidak mau kecolong­ an. Segala langkah antisipasif dan monitoring ketat akan menyertai penanganan penderita Covid-19 yang berasal dari PMI. “Contoh paling jelas adalah kasus di India,” tandasnya.

Ia menambahkan, adanya vaksinasi lebih dari 100 juta warga India telah menjadikan mereka euforia sehingga melupakan protokol kesehatan yang ada. Padahal angka tersebut dibandingkan dengan 1,3 miliar jumlah penduduk India, masih jauh dari syarat herd immunity yang mengharuskan 70 persen dari populasi.

“Untuk itu vaksinasi jangan dijadikan sandaran dan alasan untuk abai terhadap protokol kesehatan, karena prokes adalah nomor satu dan mutlak untuk mengatasi pandemi Covid-19,” terang dr Nalendra. [tam]

Pemprov Perketat Pintu Masuk Internasional l

Sambungan hal 1

kan bagi pasien yang negatif akan dilakukan penjemputan oleh kabupaten dan kota masing,” terangnya.

Terkait deteksi mutasi, lanjut Khofifah, Pemprov Jatim juga telah bekerjasama dengan Institute of Tropi­cal Disease Universitas Airlangga untuk melakukan sequence genetik atau whole genome sequencing sebagai upaya genomic surveilance atau deteksi dini adanya mutasi varian India, Inggris dan Afsel.

“Alhamdulillah, sampai hari ini berdasarkan laporan dari ITD Unair, telah ada 109 sampel dari Jatim yang telah dilakukan sekuensing, dimana 86 sampel telah diunggah kedalam database genome Covid-19 Internasional GISAID. Dan sampai hari ini belum ditemukan mutasi varian India,

Perkuat Pengawasan Intern Keuangan Kawal Proyek Strategis Nasional di Jatim l

Sambungan hal 1

kan inovasi ini tidak menabrak aturan apalagi kemudian menabrak etika-etika good government,” jelas Emil.

Oleh sebab itu, Wagub Jatim menyampaikan perlu adanya sinergi yang baik antara pihak-pihak terkait untuk dapat mengawal proses pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Karena, menurutnya, pengawasan intern juga bagian dari kontrol yang memang harus dilakukan. Baik saat pelaksanaan atau bahkan sejak di perencanaan. “Di sinilah sebenarnya sudah hadir BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), siap

l

Sambungan hal 1

bersinergi dengan seluruh inspektorat di tingkat kabupaten kota bahkan provinsi,” tuturnya.

Sementara itu, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Salamat Simanullang menuturkan, dalam pelaksanaan pembangunan harus dilakukan secara koordinatif. Sehingga harus dilakukan secara kerjasama yang baik antara pusat dan daerah. “Tidak ada pembangunan yang kita kerjakan dengan baik, tanpa koordinasi dan tanpa kerjasama,” tuturnya.

Direktur Koordinasi Supervisi III KPK, Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama menegaskan, KPK sangat

Gagas Layanan Portal

terlayani.

Kata Chusnul Hadi, titik titik yang di jadikan pusat layanan portal meliputi Desa Widoropayung Kecamatan Besuki (tepat depan Puskesmas); depan masjid Baiturrahman Desa/ Kecamatan Bungatan; Balai Desa Semiring Kecamatan Mangaran.

Sisanya, imbuh Chusnul Hadi, di Balai Desa Klampokan Kecamatan Panji serta di Kantor Kecamatan Banyuputih. “Titiknya ada lima. Itu secara bergiliran kami datangi ke lokasi.

Artinya kami memberikan pelayanan jemput bola,” ujar Chusnul Hadi.

Masih kata Chusnul Hadi, layanan portal mirip seperti portabel yang

disertai sarana motor dengan dua petugas dari Kepolisian dan ditambah petugas dari Bapenda. Selain itu, ujar Chusnul, pihaknya juga menyediakan sarana printer serta laptop.

Tak cukup itu, Chusnul juga menyebutkan layanan portal juga bisa menerima panggilan. “Biasanya yang sering memanggil itu antar OPD yang ada di Pemkab Situbondo dan DPRD Situbondo. Mereka memanggil dan tidak perlu datang ke kantor Samsat,” aku Chusnul.

Layanan portabel ini, tutur Chusnul, memiliki jadwal yang tetap dari beberapa OPD yang melakukan pemanggilan. Setelah itu, ungkap Chusnul, pihaknya melayani wajib pajak ditempat dan langsung menuju

mendukung implementasi Perpres 80 tahun 2019 yang mengembangkan beberapa kawasan strategis di Jatim. Termasuk pengawasan internal yang dikembangkan secara penuh di masing-masing Kepala Daerah.

“Salah satu dukungan KPK, supaya Perpres ini berjalan dengan baik, terkoordinasi dengan baik, itu melalui proses pengawasan, yang mana proses pengawasan itu yang paling tepat adalah pengawasan di internal,” ucapnya.

“Adanya peraturan peraturan baru, juga tidak menutup kemungkinan adanya tindak pidana baru. Oleh karenanya, pengawasan sangat diperlukan,” imbuhnya. [tam]

lokasi. Ada sisi kemudahan dalam layanan portabel ini, urai dia, diantaranya wajib pajak tidak perlu susah payah datang ke Kantor Samsat.

“Cukup kami ditelpon untuk dilayani ditempat. Memang harus jemput bolah karena kami mengarah kepada pelayanan prima. Tidak hanya menuju disatu tempat, tetapi lebih dari satu titik. Ini semua dalam rangka untuk mendekatkan kami kepada masyarakat.

Layanan ini sudah lama dikenal luas oleh masyarakat,” pungkas Chusnul.

Khusus program Layanan Portal ini, Chusnul Hadi meminta masyarakat untuk menghubungi call center Suherman dengan nomor hp (0852-37687771) atau Bambang Heru dengan nomor Hp (085233044345). [awi]

Sambungan hal 1

untuk kepentingan non mudik.

“KAI menjalankan kereta api jarak jauh pada periode tersebut bukan untuk melayani masyarakat yang ingin mudik Lebaran. Kami mematuhi aturan dan kebijakan dari pemerintah bahwa mudik tetap dilarang,” terang Manajer Humas PT KAI Daop 8 Surabaya, Luqman Arif, Selasa (4/5).

Luqman menambahkan masyarakat yang diperbolehkan menggunakan KA adalah pelaku perjalanan mendesak untuk kepentingan non mudik yaitu untuk bekerja/perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil yang didampingi oleh satu orang anggota keluarga dan kepentingan non mudik tertentu lainnya yang dilengkapi surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat.

“Bagi pegawai instansi pemerintahan/ASN/ BUMN/BUMD/prajurit TNI/anggota Polri, syaratnya adalah wajib memiliki print out surat izin perjalanan tertulis yang dilengkapi tanda tangan basah atau elektronik pejabat setingkat Eselon II, serta identitas diri calon pelaku perjalanan,” jelasnya.

Adapun bagi pegawai swasta, wajib melampirkan print out surat izin perjalanan tertulis yang dilengkapi tanda tangan basah atau elektronik dari pimpinan perusahaan. Sedangkan bagi pekerja sektor informal dan masyarakat umum nonpekerja, wajib melampirkan print out surat izin perjalanan tertulis yang dilengkapi tanda tangan basah atau elektronik dari Kepala Desa/Lurah setempat.

“Surat izin perjalanan tertulis bagi pelaku perjalanan mendesak untuk kepentingan non mudik berlaku secara individual, untuk 1 kali perjalanan pergi-pulang, serta bersifat wajib bagi pelaku perjalanan yang berusia 17 tahun ke atas,” ujar Luqman.

Selain persyaratan surat izin perjalanan tertulis, para pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak untuk kepentingan non mudik juga tetap diharuskan menunjukkan hasil negatif RTPCR atau Rapid Test Antigen atau pemeriksaan GeNose C19 yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 24 jam sebelum jadwal keberangkatan KA. Bahkan petugas akan melakukan verifikasi berkas-berkas persyaratan saat boarding di stasiun. Jika ditemukan calon penumpang yang berkasnya tidak lengkap atau tidak sesuai, maka penumpang tidak diizinkan untuk naik kereta api dan tiket akan dibatalkan.

“Kami menjamin proses verifikasi berkasberkas syarat perjalanan Kereta Api Jarak Jauh dilakukan dengan teliti, cermat, dan tegas. Karena kita mendukung kebijakan pemerintah agar masyarakat tidak mudik,” tegas Luqman.

Untuk itu KAI Daop 8 Surabaya mengoperasikan 9 KA jarak jauh untuk melayani pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak untuk kepentingan non mudik. Tiket KA tersebut dijual melalui aplikasi KAI Access, web KAI, aplikasi mitra resmi KAI, dan khusus pembelian tiket di loket stasiun dilayani penjualan langsung 3 jam sebelum keberangkatan.

“Jumlah KA yang kami operasikan memang hanya terbatas untuk mengakomodir pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak untuk kepentingan non mudik. KAI tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat sesuai aturan dan hanya menjual tiket sebanyak 70% dari kapasitas tempat duduk yang tersedia,” ungkap Luqman.

Sementara untuk perjalanan KA Lokal, terdapat 4 KA yang dioperasikan dilakukan pembatasan jam operasional yaitu keberangkatan dari stasiun awal maksimal pukul 20.00 dan sudah mendapatkan izin dari Pemerintah.

“KAI selalu mengoperasikan KA sesuai pedoman dari Peraturan Menteri dan Surat Edaran yang dikeluarkan pemerintah. Kami berharap masyarakat dapat tetap membatasi mobilitasnya serta tidak mudik tahun ini,” pungkas Luqman.

Adapun daftar KA yang beroperasi pada masa 6 - 17 Mei 2021 diantaranya untuk KA Jarak Jauh dan Menengah Argo Bromo Anggrek relasi Surabaya Pasar Turi – Gambir, Argo Wilis relasi Surabaya Gubeng – Bandung, Gajayana relasi Malang – Gambir, Bima relasi Surabaya Gubeng – Gambir, Maharani relasi Surabaya Pasar Turi – Semarang, Sri Tanjung relasi Surabaya Gubeng - Lempuyangan & Surabaya Gubeng – Ketapang, Tawang Alun relasi Malang – Ketapang, Probowangi relasi Surabaya Gubeng – Ketapang, Pasundan Lebaran relasi Surabaya Gubeng – Kiaracondong.

KA Lokal, Penataran relasi Surabaya Kota - Malang - Blitar PP, Tumapel relasi Malang - Surabaya Kota, Dhoho relasi Surabaya Kota Kertosono - Blitar PP, Jenggala relasi Mojokerto - Sidoarjo PP. [riq]

Bermula dari Iseng, Kencono Mulyo kini Punya Seribu Pelanggan l

Sambungan hal 1

jaan, servis motor, memperpanjang pajak, dan yang lain.

“Bahkan ada pelanggan yang motornya mogok dan minta bantuan saya untuk menariknya. Ada juga yang minta isikan tabung oksigen sepanjang 2 meter.

Jadi pelanggan itu minta tolong tabung oksigen yang ada di rumahnya untuk diisi ulang ke Samato Dringu,” tuturnya.

Kini, jenis layanan yang diberikan Imron pada konsumennya semakin beragam. Pelanggannya pun telah mencapai seribu orang. Bahkan, lantaran tak sedikit yang sudah percaya, tidak jarang pelanggannya meminta Imron untuk belanja. Biasanya, Imron diberi catatan daftar belanja.

“Karena itu, saat ini saya sudah be­kerja sama dengan sejumlah supermarket. Kalau ada pelanggan yang mau belanja, saya kirim catatan belanjaannya ke supermarket. Lalu barangnya saya antar ke pelanggan,” lanjutnya.

Di awal mendapat pesanan belanja, Imron sempat bingung. Bahkan, waktu­ nya banyak terbuang untuk berbelanja.

Penyebabnya, dia kadang tidak paham barang yang dipesan pelanggan.

Sehingga, harus mencari referensi di internet.

“Awalnya saya sering bingung jenis belanjaan yang diminta pelanggan. Jadi saya harus googling barang yang dimaksud pelanggan seperti apa. Misalnya popok. Akhirnya, waktu saya banyak terbuang untuk belanja,” ungkapnya.

Karena pelanggannya makin banyak, Imron pun tak sanggup melayani permintaan pelanggan seorang dia. Maka, ia mengajak sejumlah teman yang saat itu sedang menganggur untuk ikut membantunya. “Saat ini sudah ada enam armada dengan seribu lebih pelanggan.

Jadi, saya ajak teman-teman yang belum punya pekerjaan dan punya keinginan kuat untuk bekerja. Nanti pembagiannya 20 persen ke saya,” tandasnya.

Bagi Imron, kepercayaan adalah kunci utama dalam menjalankan usahanya. Sebab, cara yang dilakukan bukan online. Berbeda dengan online, pelanggan bisa mendeteksi posisi driver.

“Jadi saya mengenalkan lewat medsos.

Selanjutnya, kalau ada yang berminat ke jasa kami, ada link yang tersambung ke

WA kami. Sehingga, kami langsung bisa ke lokasi yang diminta,” jelasnya.

Saat ini pendapatan bersih yang diperolehnya setiap hari rata-rata Rp150 ribu. Artinya, dalam sebulan ia mampu menghasilkan Rp4,5 juta atau Rp54 juta per tahunnya. “Memang banyak permintaan agar ada mobil atau roda empat. Tapi saat ini kami fokus ke motor. Sebab, aksesnya dan waktunya lebih cepat,” paparnya.

Ia pun berpesan pada para generasi muda bahwa banyak cara bisa dilakukan untuk mendapat rizki halal. Asalkan, telaten dan konsisten. “Setiap usaha pasti ada hasilnya. Jika ingin hasilnya besar, maka usahanya juga harus besar,” tambah alumni SMAN 1 Dringu tahun 2005 itu. [*]

Bhirawa

SOSOK

Rabu Legi, 5 Mei 2021

Halaman 12

Dr Lia Istifhama MEI, Ketua Perempuan Tani HKTI Jatim

Membangun Peran Perempuan dengan Organisasi Sejak Provinsi Jawa Timur dipimpin sosok gubernur perempuan yakni, Khofifah Indar Parawansa, tokoh-tokoh perempuan mulai berani muncul ke permukaan. Eksistensinya bukan sekadar sebagai bumbu penyedap, tapi perannya mampu memberikan warna dan pendongkrak perjuangan perempuan.

Salah satu perempuan itu adalah Dr Lia Istifhama MEI, Ketua DPD Perempuan Tani HKTI Jawa Timur.

Dalam organisasi perempuan, sosok Lia Istifhama bukanlah orang baru.

Dia sudah malang melintang disejumlah organisasi. Beberapa jabatan organisasi yang kini diembannya adalah Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jatim, pengurus PW Fatayat NU Jatim, Ketua III STAI Taruna Surabaya hingga menjabat sebagai Ketua DPD Perempuan Tani Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jatim.

"Membangun kemanfaatan diri bisa melalui banyak hal, diantaranya adalah berorganisasi. Di dalamnya, kita ditempa dengan kegiatan yang positif tanpa ikatan materi karena sifatnya yang sangat sosial. Namun ingat, komunitas sosial tidak harus terjebak dalam 'sosialita'. Melainkan, bagaimana kita harus tampil out of the box untuk menunjukkan bahwa kita ada untuk ada. Ada disini adalah bagaimana kita membangun peran dan manfaat bagi banyak orang. Lakukan yang paling mudah, murah, dan paling mampu dilakukan dalam membangun peran," ungkap Ning Lia. Menurut dia, menjaga kebersamaan dalam organisasi tidaklah mudah. Harus telaten dan memahami perbedaan pemikiran dari masing-masing pengurus. Bagi Ning Lia, setiap berorganisasi dia tidak ingin terjebak dalam rumitnya persoalan internal. Melainkan selalu out of the box melihat apa yang bisa dilakukan untuk aspek yang lebih luas dalam organisasi tersebut.

Ning Lia tak menampik bahwa menjaga keharmonisan dalam sebuah or-

ganisasi merupakan hal yang tidak mudah. Perbedaan sudut pandang dan karakter sangat rentan menimbulkan potensi perselisihan dalam mengambil sebuah kebijakan. Oleh sebab itu Ning Lia sering mengutamakan pandangan out of the box dalam bersikap.

"Kita harus memiliki banyak peran.

Kecil, sederhana dan tidak perlu muluk-muluk, yang penting bisa dilakukan.

Kita pun tidak harus memiliki kesamaan dengan organisasi lain dalam segala aspek, karena kita tidak sedang berkompetisi apapun. Yang terpenting bagaimana kita dalam berorganisasi adalah membangun peran, membangun manfaat bagi orang lain," ujarnya.

Peran itu pula yang dilakukannya dalam memimpin organisasi, seperti di Perempuan Tani HKTI Jatim. Hasilnya, Perempuan Tani HKTI Jatim berhasil meraih penghargaan sebagai organisasi penggerak pertanian oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jatim dan peraih Perempuan Tani HKTI Terbaik se-Indonesia. "Alhamdulillah kami di Perempuan Tani HKTI Jatim memang kompak, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/ kota. Sejauh ini, terbentuk di Gresik, Kabupaten dan Kota Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten dan Kota Malang, Kota Batu, Situbondo, Sidoarjo dan Lumajang," jelasnya.

Saat ini, lanjut Ning Lia, Perempuan Tani HKTI di Jawa Timur memang masih terbentuk di 10 kabupaten/kota. Sebab dia tidak ingin hanya sekadar membentuk, tapi tidak memikirkan ke depannya seperti apa. "Alhamdulillah saya sangat

TENTANG NING LIA

Nama Nama suami Nama anak

Ciptakan Politik Kebersamaan Berbicara perempuan dalam kepemimpinan, yang cukup menyita perhatian publik adalah hadirnya sosok perempuan millenial, Dr Lia Istifhama MEI. Besar di lingkungan keluarga Nahdliyyin Wonocolo, Surabaya, Ning Lia menjadi perhatian saat masuk dalam kandidat Pilwali Surabaya 2020 lalu. Meski kemudian tidak mengantongi rekom partai untuk maju sebagai calon walikota maupun calon wakil walikota saat itu, nyatanya putri alm KH Masykur Hasyim-Hj Aisyah tersebut masih mampu menunjukkan eksistensinya di hadapan publik.

Sedari awal, Ning Lia mengaku sadar bahwa running dalam Pilwali Surabaya peluangnya maju bukan berada di tangannya. Mengingat persyaratan maju adalah rekomendasi partai dengan ketentuan minimal 20 persen kursi di DPRD. Tapi saat itu tetap dihadapi dengan segala macam riuhnya politik bersama relawan, karena memang dirinya berkarakter bonek. Sekali layar terkembang pantang mundur ke belakang.

"Alhamdulillah, momen saat itu berhasil menjadi potret bangunan kebersamaan saya bersama relawan. Saya kira ini hubungan kekeluargaan dan kebersamaan yang kami bentuk, sangat identik dengan kami dan sepertinya susah ditiru yang lain," ujarnya.

Istri dari M Arief Fauzi tersebut me-

mang cukup piawai dalam berkomunikasi dan interaksi sosial. Terbukti, hubungannya dengan relawan yang terjaring sejak Pilgub dan Pilpres, masih terjalin.

"Selama interaksi dengan relawan, saya bangun mindset bahwa saya sama dengan mereka, yaitu sama-sama relawan. Istilahnya, lungguh ngadhek bareng (duduk dan berdiri bersama-sama). Hal ini penting agar kita tidak terjebak karakter angkuh. Karena kalau kita terlanjur angkuh lantas kemudian kita harus

mendunduk, pasti susah melakukannya.

Padahal dalam interaksi sosial apapun, kebersamaan harus dibangun tanpa beban," jelasnya.

Dosen yang pernah menempuh pendidikan S1 di tiga tempat sekaligus, yaitu Universitas Airlangga, IAIN Sunan Ampel, dan STID Taruna tersebut, berpesan pentingnya membangun karakter politik kebersamaan. Menurutnya, di era saat ini perselisihan dan perdebatan sangat mudah terjadi.

Sikap menghujat karena persaingan, terutama dalam politik, sangat mudah dilontar-

kan. Oleh sebab itu, sangat penting jika semua pihak, terutama para kader atau loyalis partai apapun, berikhtiar menciptakan politik kebersamaan.

"Jangan karena beda kepentingan, lantas membuat brainstorming untuk membenci lawan politik. Padahal ujung-ujungnya, karakter makhluk sosial akan muncul yaitu kelak ternyata saling membutuhkan. Istilah Suroboyonya 'ojok mangkel nemen nek ujung-ujunge yo butuh'. Jangan sampai politik menjadikan sombong dan arogan," tandasnya. [iib]

bersyukur, semua kepengurusan yang telah terbentuk aktif melakukan beragam kegiatan sosial di wilayahnya. Terutama berkaitan dengan pertanian, kehutanan, peternakan, perkebunan, dan perikanan," katanya.

Selama menjadi Ketua Perempuan Tani HKTI Jatim, Ning Lia sudah beberapa kali mengikuti acara panen raya dibeberapa daerah. Diantaranya di wilayah Mojokerto, Malang, dan Lamongan. Dari kegiatan tersebut, Ning Lia juga menyempatkan berdialog dengan petani.

"Saya sering berdialog dengan para petani. Baik petani padi, cabai, maupun lainnya. Kami sering diskusi, terutama soal pemasaran hingga kebijakan impor.

Jika kita turun ke masyarakat, tidak dalam konteks membangun tendensi provokasi dalam hal apapun. Tapi kita membangun empati dan menjaring pemahaman yang detail. Inilah identitasnya organisasi perempuan, dimana-mana membangun peran untuk peduli," jelasnya.

Tak lupa, bungsu dari enam bersaudara; H Fery Azhar, Hj Fentin Istifaiyah, Hj Riesdyah Fitriyah, Hj Uzlifatul Fuaidah, dan H Fahmi Hudaya tersebut, menjelaskan dua tagline yang sering didengungkannya saat melakukan kegiatan.

"Selain bersama-sama kita angkat semangat Ibu Gubernur untuk membangun Jatim Bangkit, kami di Perempuan Tani HKTI juga menyampaikan dua spirit.

Spirit tersebut, yaitu 'Selamatkan Petani, Selamatkan Pangan' dan 'Selamatkan Hutan, Selamatkan Kehidupan'. Ini sangat penting karena kita jangan sampai egois tidak memikirkan bagaimana kelangsungan pangan dan alam pada generasi mendatang," pungkasnya. [iib]

: Dr Lia Istifhama MEI : M Arief Fauzi SE : Heydar Aflazahir Rahman Fachri Akmal Syahmi

PENDIDIKAN - S1 STID Taruna Surabaya 2006 - S1 Unair Surabaya 2007 - S1 IAIN Sunan Ampel Surabaya 2007 - Akta IV IAIN Sunan Ampel Surabaya 2008 - S2 IAIN Sunan Ampel Surabaya 2013 - S3 UIN Sunan Ampel Surabaya 2020 RIWAYAT ORGANISASI - PW Fatayat Jatim 2013-sekarang - PW LTN NU Jatim 2013-sekarang - PW Lembaga Bantuan Hukum NU PWNU Jatim 2018-sekarang - PW LPPNU PWNU Jatim 2019-sekarang - Ketua Perempuan Tani HKTI Jatim 2019-sekarang - Sekretaris MUI Jatim 2020-sekarang RIWAYAT KARIR - Call Center Telkomsel Surabaya 2007-2008 - Dosen Tetap STAI Taruna Surabaya 2008-sekarang - Pembina Ponpes Raudlatul Banin wal Banat Surabaya 2010-sekarang - Dosen Luar Biasa UIN Sunan Ampel Surabaya 2013-2014 - Ketua Prodi Perbankan Syariah STAI Taruna Surabaya 2016-2018 - Ketua III STAI Taruna Surabaya 2019-sekarang - Deputy General Manager Marketing Bersatu Sukses Group 2020-sekarang PENGHARGAAN - 100 Tokoh Muda Nasional 2020 dari APN - 22 Tokoh Muda Inspirasi Jatim 2020 dari Forum Jurnalis Nahdliyin - Best Achievement Penganugerahan Provinsi Terbaik dari HKTI (Perempuan Tani HKTI Jatim) Tahun 2020 - Penggerak Perempuan Bidang Pertanian dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (Perempuan Tani HKTI Jatim) Tahun 2020 - Tokoh Jatim Peduli Covid-19 dari ARCI Tahun 2020 - Tokoh Perempuan Pengusaha Inspiratif dari KAHMI Preneur, Bangkalan Tahun 2021 MEDIA SOSIAL - Facebook : lia istifhama - Instagram : lia_istifhama - Twitter : liaistifhama

Cintai Literasi Demi Kelangsungan Pendidikan Generasi Mendatang Di era digital saat ini, ketokohan sangat ditunjang faktor kepiawaian seseorang memanfaatkan digital secara positif, yaitu membangun personal branding sesuai yang diharapkan.

Sebab sekarang saatnya berani tampil.

Berani membangun potensi dan menampilkan di publik.

Menurut Dr Lia Istifhama MEI, jika kita enggan menjadi pribadi yang maju dan progresif, maka bagaimana dengan generasi mendatang?. Sedangkan kita adalah teladan bagi anak-anak agar Indonesia selalu memiliki banyak anak bangsa yang berpotensi memajukan peradaban negeri.

Ibu dari Zahir dan Akmal tersebut, memang cukup sering menyampaikan motivasi dalam berbagai kesempatan.

Setiap menjadi narasumber, selalu

menyelipkan motivasi dan semangat disetiap paparannya.

"Terlebih jika di hadapan perempuan, saya selalu menekankan bahwa apapun kita, bagaimanapun kita, dimanapun kita, kita adalah kaum perempuan yang menjadi tonggak perbuatan baik. Lakukan kebaikan sesederhana mungkin semampu kita asalkan ikhlas dan berkah," katanya.

Ning Lia juga berharap anak-anak Indonesia memiliki rasa cinta pada literasi. Yakni membaca, menulis, menggambar dan perilaku lainnya yang sangat penting bagi keilmuan dan aspek kognitif anak-anak. Agar hal itu bisa tercapai, dukungan seorang ibu sangat diperlukan khususnya dalam memberikan semangat mereka belajar.

Selama ini, Ning Lia memang cukup

sering mewarnai media massa, terutama dalam bentuk opini dan tulisantulisan yang identik dengan pendidikan. Bahkan dia membuat sebuah indikator pemimpin sejati dari unsur kata P-E-R-E-M-P-U-A-N, yaitu Personality, Empathy, Responsibility, Equity, Motivation, Positivity, Universal, Analytical, dan Negotiating. Keaktifannya dalam dunia literasi, diakuinya sebagai upaya membangun stimulus orang lain untuk berkarya.

"Saya sering sampaikan pada siapapun, ayo berkarya. Dimulai dari yang sederhana dan sekarang juga, jangan nunggu kaya baru berkarya. Yang pasti, tidak perlu rendah diri untuk menampilkan kebaikan diri. Semisal kita dalam sebuah ruang dan tidak ada orang yang ingin memperhatikan apa yang ingin kita

sampaikan, maka it doesn't matter. Karena banyak ruang lainnya yang bisa kita isi dengan karya," ungkapnya.

Jika ingin berkarya, lanjutnya, jangan pernah berfikir harus sama dengan yang lain. Biar yang lain lari kea rah lurus, kanan atau kiri, kita fokus saja mengikuti kata hati dan sesuai dengan karakter diri.

"Meski kemudian tampil beda dan kadang kurang pragmatis karena idealisme kita, maka itu tak jadi soal. Kita berkarya kan tidak harus mencari benefit materi, melainkan mencoba mendapatkan benefit sosial dan berkah.

Kalau niat kita baik, apapun itu insya Allah ada berkahnya," tegas perempuan yang menempuh pendidikan di TK Muslimat, SD Taquma, SMPN 13, dan SMAN 16 Surabaya tersebut. [iib]