binder5nov20

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2006

HARIAN

harian_bhirawa@yahoo.com bhirawa_indragiri@yahoo.com suratkabar_harianbhirawa

IKLAN/ LANGGANAN

Surat Kabar Harian Bhirawa

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

www.harianbhirawa.co.id

Mata Rakyat Mitra Birokrat

Kamis Kliwon, 5 NOVEMBER 2020

Kapolda Lepas Mayjen TNI Widodo Iryansyah dengan Kereta Kencana Polda Jatim, Bhirawa Setelah prosesi serah terima jabatan (Sertijab) Pangdam V/Brawijaya digelar di Lantai Dasar Gedung E Mabesad, Jakarta, Selasa (3/11). Kini giliran Kapolda Jatim, M Fadil Imran melaksanakan proses farewell (pelepasan) mantan Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Widodo Iryansyah dengan prosesi pedang pora dan menaiki kereta kencana.

Farewell mantan orang nomor satu di Kodam V/Brawijaya itu digelar di Mapolda Jatim, Rabu (4/11) dan di-

hadiri diantaranya Kapolda Jatim Irjen Pol M Fadil Imran, Wakapolda Jatim, Pejabat Utama (PJU) Polda Jatim dan Kabidhumas Polda Jatim.

Prosesi diawali dengan pengalungan bunga oleh Kapolda Jatim. Dengan suasana haru Kapolda Jatim melepas Mayjen TNI Widodo Iryansyah dengan tradisi pedang pora dan menaiki  ke halaman 11

Ist

Prosesi Farewell yang dilakukan Kapolda Jatim kepada Mayjen TNI Widodo Iryansyah, Rabu (4/11) di Mapolda Jatim.

Jabatan Kosong Kepala OPD Terlalu Lama andre/bhirawa

Para ketua RT/RW di Kelurahan Warugunung di Kelurahan Warugunung, Kecamatan Karang Pilang, untuk meminta jawaban dari Lurah, yang dihadiri oleh Camat.

Tolak Perwali Covid-19

Ketua RT/RW di Warugunung Mundur

Surabaya, Bhirawa Kasus mundurnya ketua RT/RW di Kota Surabaya kembali terjadi. Setelah beberapa ketua RT/RW di Kelurahan Jeruk beberapa waktu lalu. Kini kembali terjadi di Kelurahan Warugunung, Kecamatan Karang Pilang, Surabaya.

Mundurnya mereka bukan tanpa sebab, mereka beralasan bahwa mereka lelah setelah dituntut oleh warga. Jika adanya warga mereka yang meninggal selalu positif Covid-19 dan  ke halaman 11

Pemprov, Bhirawa Belasan jabatan kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim telah mengalami kekosongan cukup lama. Di antaranya bahkan telah lebih dari tujuh bulan, yakni Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jatim. Sementara kekosongan jabatan yang diisi Pelaksana tugas (Plt) paling lambat hanya boleh dilakukan selama enam bulan.

Anggota Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Dr Rudiarto Sumarwono mengatakan, jabatan kosong yang diisi Plt hanya boleh maksimal dua kali tiga bulan. Setelah itu seharusnya sudah bisa ditentukan pejabat definitif baik melalui

rotasi, mutasi atau seleksi terbuka. “Tapi banyak dari kasus tersebut tidak dijalankan sesuai ketentuan. Sehingga kekosongan bisa lebih dari enam bulan,” jelas Rudiarto, Rabu (4/11).

Seperti diketahui, hingga November ini tercatat ada sepu-

luh kepala OPD memasuki masa pensiun. Di antaranya ialah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dr Diah Susilowati yang pensiun mulai Maret 2020, Wadir Penunjang Pendidikan dan Penelitian dr Dita Artiningtyas, Kepala Dinas Kehutanan Dewi J Putriatni, Kepala Bakorwil Madiun Dr Gatot Gunarso, Kepala Dinas PU Bina Marga Gatot Sulistyo.

Selain itu, pejabat yang juga pensiun ialah Kepala BPBD Jatim Suban Wahyudiono, Kepala  ke halaman 11

Pj Bupati Sidoarjo Terima Penghargaan KASN atas Penerapan Sistem Merit Masuk Kategori Terbaik Kedua Tingkat Nasional

MITRA

Pj Bupati Sidoarjo Dr Hudiyono menerima piagam penghargaan dari Ketua KASN Prof Dr Agus Pramusinto atas prestasinya dalam penerapan Sistem Merit di Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo, Selasa (3/11).

Perketat Pengawasan Pupuk Bersubsidi PEMERINTAH begitu perhatian kepada para petani. Salah satunya dengan memberikan subsidi harga pupuk kepada petani. Agar subsidi ini tepat guna, harus ada pengawasan terkait pola dan sistem penyalurannya kepada petani.

Hal itu rupanya menjadi perhatian serius salah seorang anggota Komisi IV  ke halaman 11 Ema Umiyyatul Chusnah

Sentil

Ketua RT/RW di Warugunung Mundur - Jabatan ini susah cari penggantinya Jabatan Kosong Kepala OPD Terlalu Lama - Yang mengharap kudu sabar Bupati Tulungagung Sementara Kosongkan Kadis PUPR - Tumben tidak ada yang minat

Pemprov, Bhirawa Penerapan Sistem Merit di Kabupaten Sidoarjo mendapat apresiasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Apresiasi tersebut tersebut diterima melalui penghargaan yang diberikan

langsung oleh Ketua KASN, Prof Dr Agus Pramusinto kepada Pj Bupati Sidoarjo Dr Hudiyono,MSi di Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo, Selasa (3/11).

“Alhamdulillah hari ini Kabu-

paten Sidoarjo menerima penghargaan dari KASN sebagai peringkat kedua Kabupaten/Kota terbaik di Indonesia yang meraih prestasi dalam penerapan Sistem  ke halaman 11

Aparat Amankan Baiat 287 Pengikut Ajaran Tajul Muluk Sampang,Bhirawa Gladi persiapan pelaksanaan baiat 287 pengikut aliran syiah Ali Murtadho alias Tajul Muluk agar kembali ke ajaran ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja), mulai terlihat di pendopo Bupati Sampang, jalan Wijaya Kusuma, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang. Sejumlah aparat TNI, Polri, jajaran OPD dan tim gabungan mulai mempersiapkan sterilisasi di lokasi, Rabu (4/11).

Pantauan di lokasi, beberapa mobil aparat mulai standby di depan pendopo agung Bupati Sampang dan arus mulai sterill dari masyarakat umum.

Humas Kementerian agama (Kemenag) Sampang Faisol Ramdani saat ditemui di lokasi gladi persiapan pembaiatan pengikut Tajul Muluk mengatakan, pembaiatan Tajul Muluk dan pengikutnya akan dilaksanakan tanggal 5 November 2020, kegiatan itu akan diikuti tim gabungan mulai aparat dan beberapa OPD dan Kemenag Sampang.

“Ikrar yang akan disaksikan 55 kiai se-Kabupaten Sampang, 40 kyai se-Madura, dan pejabat Forkopimda Provinsi Jatim serta pemerintah pusat. dilakukan terhadap 287 orang pengikut Tajul Muluk yang saat ini mengungsi di Rusunawa Sidoarjo, pembacaan ikrar tersebut akan dibagi menjadi dua tahap, tahap pertama itu khusus para pengikut Tajul Muluk, tahap kedua khusus Tajul Muluk beserta istrinya”Terang  ke halaman 11

Sejumlah anggota TNI/Polri saat mengamankan Pendopo Sampang untuk persiapan baiat ratusan pengikut Tajul Muluk.

Melongok Kerja Keras Pemkab Probolinggo Bebas Desa Tertinggal

Tersisa Satu Desa, Sebagian Belum Nikmati Listrik dan Akses Transportasi Target Pemkab Probolinggo agar tahun ini bebas dari desa tertinggal masih belum tercapai. Sejauh ini, masih ada satu desa yang belum berhasil menanggalkan statusnya sebagai desa tertinggal. Yakni, Desa Tambak Ukir, Kecamatan Kotaanyar.

Wiwit Agus P, Kab Probolinggo Sebelumnya, Pemkab Probolinggo menargetkan tahun 2020 ini bebas desa tertinggal. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Probolinggo, tahun ini jumlah desa tertinggal terus berkurang. Sebelumnya masih ada sembilan desa, kini tersisa satu desa. Sejumlah desa tertinggal itu levelnya naik men-

jadi desa berkembang.

Sedangkan, jumlah desa berkembang juga terus berkurang dari sebelumnya 228 desa menjadi 197 desa. Sebab, banyak desa berkembang levelnya naik menjadi desa maju. Karenanya, jumlah desa maju terus bertambah.

Sebelumnya hanya 84 desa, kini ada 120 desa. Begitu juga dengan desa mandiri. Ada tiga desa yang naik tingkat, sehingga kini ada 7 desa mandiri.

Sekretaris Dinas PMD Kabupaten Probolinggo Tatok Krismahento mengatakan, sejumlah desa mandiri adalah Desa Ngadisari dan Desa Sukapura. Keduanya, masuk Kecamatan Sukapura.

Selanjutnya, Desa/Kecamatan Kotaanyar; Desa Krejengan dan Desa Kedungcaluk, Kecamatan Krejengan. Kemudian, ada Desa Klaseman dan Desa Sebaung, Kecamatan Gending “Semuanya ada tambahan. Jadi, kami pada 2019 lalu tingkat 200 se-Indonesia.

Sekarang naik tingkat menjadi 73 se-Indonesia,” ujarnya.

Tatok tidak menampik jika tar ke halaman 11

wiwit agus pribadi/bhirawa

Situasi Desa Tambak Ukir, Kecamatan Kotaanyar, Kabupaten Probolinggo masih masuk dalam desa tertinggal. Pemkab Probolinggo sudah bekerja keras untuk membebaskan desa tertinggal hingga kini masih ada satu desa yang harus dientaskan.

EKSEKUTIF

Kamis Kliwon, 5 November 2020

Halaman 2

KILAS BIROKRASI

Pra Audit BPK RI, Wali Kota Minta Masukan dan Solusi Pemkot Madiun, Bhirawa Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kembali berkunjung ke Kota Madiun. Tujuan kedatangan mereka kali ini adalah sebagai pra audit BPK terhadap keuangan dan kinerja pemerintah daerah. Dalam hal ini Pemkot Madiun.

Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Madiun Maidi. Kepada perwakilan BPK, Wali Kota mengharap masukan dan solusi terhadap temuan-temuan BPK selama melakukan pemeriksaan di Kota Madiun.

“Karena ini masih pra. Harapannya semua permasalahan sudah bisa diselesaikan sebelum awal tahun. Sehingga pada penilaian yang sesungguhnya nanti bisa mendapatkan hasil yang terbaik,” kata Wali Kota Madiun, Maidi usai sidang Pengambilan Keputusan yang didahului Pendapat Fraksi-Frasi DPRD Kota Madiun atas Raperda Tentang APBD TA 2021 kepada wartawan, Rabu (4/11).

Menurut Wali Kota, penilaian yang dilakukan oleh BPK sangat penting. Sebab, berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan daerah dan kualitas kinerja pemkot.

Dengan hasil penilaian yang baik dari BPK, diharapkan nilai SAKIP Pemkot Madiun ke depannya juga akan semakin meningkat.

Sesuai jadwal, tim BPK akan melaksanakan pemeriksaan di Kota Madiun selama 35 hari. Kota Madiun sebagai daerah yang tercepat melaporkan keuangan daerah diharapkan tidak hanya cepat saja. Tapi juga siap. Sehingga, dalam pemeriksaan nanti tidak ada kendala yang berarti.

Selama ini, hasil penilaian BPK terhadap Kota Madiun sudah cukup baik. Namun, itu saja belum cukup. Maka dari itu, perlu ditingkatkan agar semakin maksimal.

“Saya harap Kota Madiun bisa jadi contoh. Tidak hanya cepat, tapi juga siap dan mendapatkan hasil yang terbaik,” tegas Wali Kota.

Jadi dalam hal ini, lanjut Wali Kota, kedatangan BPK RI ke Kota Madiun adalah sebagai pra audit BPK terhadap keuangan dan kinerja pemerintah daerah.

Dalam hal ini Pemkot Madiun. Dan nanti tepat saatnya pemeriksaan BPK RI, yang biasanya pada awal Januari tiap tahunnya, pada pemeriksaan BPK RI sudah bisa berjalan lancar. “Ingat lho ya, kedatangan BPK RI ke Kota Madiun kali ini, adalah sebagai pra audit BPK,” jelas Wali Kota. [dar]

Masyarakat saat mengikuti tes swab yang digelar Tim Swab Hunter Pemkot Surabaya di wilayah perbatasan.

zainal ibad/ bhirawa

Operasi di Perbatasan, Pemkot Tes Swab 396 Warga Pemkot Surabaya, Bhirawa Pemkot Surabaya menggelar operasi Swab Hunter Perbatasan untuk mencegah dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19, Rabu (4/11). Operasi yang digelar serentak di sembilan kecamatan itu dilakukan pasca libur panjang dan cuti bersama 2020.

Saat operasi itu, warga kawasan perbatasan Surabaya nampak semangat mengikuti tes swab gratis itu.

Bahkan, ketika ada pengendara yang melanggar protokol kesehatan seperti tidak memakai masker, jajaran TNI/Polri dan jajaran Pemkot Surabaya langsung menghentikan mereka dan langsung dites swab.

“Jadi, tadi yang diswab adalah warga yang melanggar protokol kesehatan atau tidak bermasker dan ada yang memang diundang oleh pihak kelurahan atau kecamatan

karena mereka tinggal di wilayah perbatasan Surabaya,” kata Wakil Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya yang sekaligus Kepala BPB Linmas Surabaya Irvan Widyanto.

Ia pun merinci hasil operasi tadi pagi yang digelar di sembilan kecamatan itu. Untuk di Kecamatan Gunung Anyar yang lokasi diletakkan di Jalan Wiguna berhasil melakukan tes swab sebanyak 81 orang.

Sedangkan di Kecamatan Pakal yang diletakkan di Kantor Kelurahan

Benowo melakukan tes swab sebanyak 40 orang, dan di Kecamatan Jambangan yang diletakkan di Masjid Darussalam melakukan tes swab kepada 39 orang.

Selanjutnya, di Kecamatan Gayungan yang diletakkan di Balai RW 04 Jalan Dukuh Menanggal XI No. 21 melakukan tes swab kepada 35 orang. Lalu di Kecamatan Karang Pilang diletakkan di Pasar Karang Pilang dan berhasil melakukan tes swab sebanyak 63 orang. Kemudian di Kecamatan Bulak disatukan dengan Kecamatan Kenjeran yang diletakkan di depan kantor BPWS dan berhasil melakukan tes swab sebanyak 67 orang.

Lalu di Kecamatan Lakarsantri yang diletakkan di kantor Kelurahan Lidah Kulon berhasil melakukan tes

sebanyak 51 orang, dan di Kecamatan Benowo yang diletakkan di kantor Kelurahan Romokalisari melakukan tes 20 orang.

“Jadi, khusus tadi pagi saja, operasi Swab Hunter Perbatasan itu sudah melakukan tes swab kepada 396 orang. Operasi ini akan dilanjutkan nanti sore hingga malam hari di beberapa tempat, sehingga jumlahnya pasti akan bertambah lagi,” tegasnya.

Mantan Kasatpol PP Surabaya ini juga menjelaskan bahwa operasi ini digelar karena Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini ingin memastikan tidak ada transminis penyebaran virus Covid-19 di Kota Surabaya. Di samping itu, operasi ini untuk mencegah dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di kawasan perbatasan. [iib]

Bupati Tulungagung Sementara Kosongkan Kepala Dinas PUPR Tulungagung, Bhirawa Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, sengaja mengosongkan jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulungagung. Masalahnya, sampai saat ini belum ada ASN setempat yang berminat untuk mengisi kekosongan pejabat tersebut.

“Sementara ini setelah diadakan suatu evaluasi, memang belum ada yang mau (menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR),” ujar Bupati Maryoto Birowo, Rabu (4/11).

Menurut dia, tawaran bagi ASN untuk menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR

sudah disampaikannya dalam rapat pembinaan kepegawaian sebelum pembukaan pendafataran lelang jabatan eselon II. Hasilnya, belum ada yang minat.

“Jadi nanti untuk jabatan Kepala Dinas PUPR akan dilelang setelah lelang jabatan yang sekarang. Pasti (jabatan Kepala Dinas PUPR) dilelang pada saatnya,” paparnya.

Bupati Maryoto menambahkan dengan belum adanya pejabat definitif Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung, maka untuk sementara tetap akan dijabat oleh pejabat pelaksana

tugas (plt). “Plt itu bisa enam bulan sampai satu tahun,” ucapnya.

Sedang mengenai pelantikan tujuh pejabat eselon II yang saat ini sedang berproses lelang jabatannya, mantan Sekda Tulungagung ini membeberkan akan dilakukan pada bulan Desember 2020 mendatang.

Diberitakan sebelumnya, Pemkab Tulungagung saat ini sedang membuka seleksi terbuka tujuh jabatan pimpinan tinggi pratama. Lelang jabatan tersebut dilakukan karena selama ini ketujuh

jabatan tersebut kosong tanpa ada pejabat definitif.

Ada pun tujuh jabatan eselon II itu masing-masing adalah Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala Satpol PP dan Sekretaris DPRD Tulungagung.

Saat ini dari empat jabatan tersebut termasuk jabatan Kepala Dinas PUPR untuk

sementara telah diisi oleh pejabat pelaksana tugas (plt), yakni masing-masing sekretaris di OPD yang bersangkutan. Kecuali Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagai Plt-nya adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Tulungagung, Arief Boediono, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai Plt-nya adalah Asisten III Sekda, Tri Hariadi dan Sekretaris DPRD Tulungagung, plt-nya adalah Kabag Program dan Keuangan Sekretariat DPRD Tulungagung, Yuwono Pramudianto. [wed]

Tangani Dampak Covid 19 Kota Probolinggo Gelar Pasar Murah 2020 Upaya pemerintah daerah kota Probolinggo dalam penanganan dampak Covid 19, terus dilakukan, kali ini melalui Dinas Koperasi, usaha mikro, perindustrian dan perdagangan (DKUPP) menggelar pasar murah tahap kedua dan tahap ke 3 tahun 2020 di kelurahan Triwung Kidul, Kecamatan Kademangan, di buka oleh wakil wali kota Mochammad Soufis Subri, Rabu (4/11).

Kepala DKUPP kota Probolinggo, Fitriawati, mengatakan pasar murah bersubsidi, tahap kedua dan ke 3 ini sebagai kelanjutan pasar muarah tahap 1 pada Juni lalu. Pasar murah diadakan mulai 4 Nopember hingga 24 Nopember 2020 dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan Covid-19.

Protokol kesehatan yang dimaksud meliputi, setiap pembeli dicek suhu tubuh dengan menggunakan thermo gun, wajib memakai masker, cuci tangan dengan cairan pembersih tangan, dan pengaturan antrean sehingga tidak menimbulkan kerumunan, ujarnya.

Untuk bisa berbelanja dalam pasar murah bersubsidi, masyarakat diberi kupon yang diserahkan oleh Kasi Perekonomian Kecamatan melalui kelurahan hingga RT/RW. Warga bisa mendapatkan gula dua kilogram dengan harga Rp 20.000 dan beras lima kilogram dengan harga Rp 50.000, Minyak goreng 2 liter Rp 25.000 sehingga setiap paket bernilai Rp 89.700. Namun karena di subsidi maka warga hanya membelinya dengan harga Rp 50.000,- per paket.

Maksud dan tujuannya penanganan dampak Covid 19, Merupakan wujud kepedulian pemerintah kota Probolinggo dalam rangka menjamin ketersediaan bahan pokok masyarakat kota probolinggo dalam situasi pandemi Covid 19. ‘’Membantu masyarakat untuk mempermudah mendapatkan bahan pokok dengan harga murah,’’ katanya. Menjaga kestabilan harga dalam situasi Covid 19, salah satu upaya perekonomian ma syarakat kota Probolinggo yang terdampak pandemi Covis 19. ‘’Penerima manfaat dalam pasar murah yang kami gelar ini sebanyak, 15.000 KK se kota probolinggo yang dibagi dua tahap.

Tahap pertama sebanyak 7500 KK, pada 1500 KK di setiap kecamatan, demikian pada tahab ke 3 nantinya. Pelaksanaan selama 10 hari kerja, mulai 4 nopember hingga 17 nopember 2020. Pukul 08.00 hingga pukul 13.30 WIB. Tahap ke tiga mulai 26 Nopember sampai 9 Desember 2020, di seluruh kelurahan kota Probolinggo. Sumber dana

wiwit agus pribadi/bhirawa

Wawali Subri menyerahkan secara simbolis paket sembako di pasar murah Triwung Lor. menggunakan APBD kota Probolinggo pada pos anggaran DKUPP tahun 2020,’’ tuturnya.

Wakil Wali kota Probolinggo, Mochammad Soufis Subri mengatakan, pada sulitnya angfgaran di tengah-tengah pandemi Covid 19 ini, kota probolinggo masih fokus dan konsen memberikan bantuan kepada warganya dalam bentuk pasar murah.

Harus di syukuri, karena kita masih mampu berfikir untuk pemberian bantuan ini dan ini memerlukan waktu yang panjang.

Karna semua pihak ikut megawasi pelaksanakan pasar murah ini. Jadi kalau ada yang tidak benar akab bermasalah kepada semua pihak. Karena itu momen ini dimanfaatkan betul agar dapat meringankan warga masyarakat dalam penanganan dampak pandemi covid 19.

Adanya jeda penerimaan bantuan berbentuk pasar murah ini, disebabkan panjangnya evaluasi yang kamilakukan, pelaksanaan tahap pertama itu sudah betul apa belum, jika sudah kami lanjutkan jika tidak maka kami perbaiki. Agar tidak terjadi permasalahan di belakang hari, tandasnya.

Jadi tidaklah gampang pelaksanaan pasar murah bersubsidi ini. Apa bila di tahap pertama tidak dapat maka tapah kedua akan dapat dan di tahap ke 3 akan terus bergiliran, karena itulah setiap tahapnya orangnya yang memperoleh bantuan pasti lain. ‘’Karena itulah pelaksanaan dilakukan dengan sistim kupon. Itu semua dilakukan

agar tepat sasaran, kami tegaskan selama ini kepada camat dan lurah yang ada di kota Probolinggo,’’ tegasnya.

Untuk itulah diupayakan yang tidak beruntung akan dapat lebih dulu, kalau sudah cukup maka bisa membeli di GM maupun di Sinarterang, KDS dan yang lainnya. ‘’Untuk itulah kalau tidak tahu jangan saling ngomong di metsos. Langsung saja lapor ke pak camat dan pak Lurah.

Karena proses ini panjang dan tidak mudah,’’ paparnya.

Tidak ada cerita di kota probolinggo ini, selama adanya bantuan, apa lagi pada pelaksanaan pasar murah sampai berasnya kapangen, minnyaknya curah, hal itu tidak terjadi. Itu semua kami lakukan agar mayarakat merata merasakan dampaknya. ‘’Seluruh warga kota Probolinggo yang sesuai syarat-syaratnya maka wajib mendapatkan bantuan,’’ ungkapnya.

Saya tekankan kepada masyarakat penerima manfaat ini, dengan harga yang murah justru beralih tempat, beras dijual di belikan yang lainnya.

Atau jangan sampai ada orang yang mengepulnya memanfaatkan situasi dan kondisi yang ada. Jika itu terjadi maka akan kami coret dan bantuan apapun tidak kami kasih, berarti tidak perlu bantuan, mari kita syukuri pasar mura ini dan jangan sampai di salah gunakan, tambah wawali Subri. [wap.adv]

Komisi 1 DPRD Kabupaten Nganjuk menggelar rapat dengar pendapat dengan pengurus DPC ABPEDNAS.

ristika/bhirawa

DPRD Nganjuk Respon Inisiatif Asosiasi BPD DPRD Kabupaten Nganjuk menggelar rapat dengar pendapat dengan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) DPC Kabupaten Nganjuk. Hal itu dilaksanakan dalam upaya mengurai dan mencari solusi atas berbagai persoalan yang sering muncul antara Pemerintah Desa dengan BPD di Desa-desa di Kabupaten Nganjuk.

Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Nganjuk, Mashudi menjelaskan, pada umumnya anggota BPD menginginkan peran lebih aktif dalam Pemerintahan Desa. Terutama untuk mendorong Pemerinahan Desa lebih transparan, maju, dan semakin memberi manfaat bagi masyarakat.

Disamping itu, pemikiran dari anggota BPD bisa lebih diakomodir Pemerintah Desa dalam APBDes demi kemajuan pembangunan berbagai bidang di Desa.

“Sampai saat ini masih ada Pemerintah Desa yang mengabaikan inisiatif dari BPD dalam penyusunan APBDes dan pembangunan. Untuk itu kami mengharapkan Pemerintah Desa bisa mengakomodir inisiatif dari BPD demi kemajuan Desa,” kata Mashudi saat dengar pendapat Komisi 1 DPRD dengan ABPEDNAS DPC Kabupaten Nganjuk.

Sementara terkait usulan peningkatan insentif bagi anggota BPD, dikatakan

Mashudi, hal itu dinilai wajar terkait dengan kinerja dari anggota BPD. Hanya saja, untuk besaran dari nilai insentif yang diambilkan dari APBDes bisa dilakukan melalui pembicaraan bersama antara Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tokoh masyarakat serta lembaga Desa.

Sebenarnya, menurut Mashudi, terkait insentif bagi BPD tidaklah sulit pe ngalokasianya. Namun untuk besaranya bisa disesuaikan berdasar kemampuan APBDes masing-masing Desa. Artinya, pemberian insentif terhadap anggota BPD tidak berlebihan yang justru bisa membebani APBDes itu sendiri.

“Makanya, dalam pembahasan dan penyusunan APBDes itu silahkan dicantumkan secara jelan nilai insentif untuk BPD. Bila sekrang ini nilai insentif BPD sekitar Rp 300 ribu perbulan

nantinya bisa ditambah sesuai persetujuan dalam pembicaraan (rembuk) desa,” tandas Mashudi.

Sedangkan Ketua ABPEDNAS DPC Kabupaten Nganjuk, Jarot Cahyadi mengatakan, anggota BPD sekarang ini berupaya mendorong Pemerintah Desa lebih transparan untuk kemajuan dalam pembangunan yang memberi manfaat lebih besar bagi masyarakat Desa.

“Untuk itulah, anggota BPD disetiap Desa saat ini berupaya mendorong transparansi lebih terbuka demi kemajuan Desa,” kata Jarot Cahyadi.

Dan untuk kenaikan insentif anggota BPD, menurut Jarot Cahyadi, dirasa sudah saatnya diberikan mengingat beban tugas dari anggota BPD sekarang ini juga semakin berat. Mulai dari keterlibatan dalam penyusunan APBDes dan mengawasi pelaksanaan serta lainya.

“Kami menilai wajar saja saat ini bila insentif anggota BPD dinaikkan nilainya sehingga BPD lebih termotivasi dalam bekerja membantu Pemerintah Desa,” tutur Jarot Cahyadi. [advertorial]

Bhirawa

Kamis Kliwon, 5 November 2020

Halaman 3

Buktikan Kolaborasi Harmonis Pramuka dan Pemerintah

Sukses EJGSI Terdorong Semangat Nawa Bhakti Satya

Para pemenang EJGSI Challenge menerima penghargaan berupa beasiswa stimulus pendidikan dari Kwarda Pramuka atas inovasi mereka dalam mewujudkan produk-produk usaha berbasis kearifan lokal.

Pasuruan, Bhirawa Ajang East Java Green Scout Inovation (EJGSI) 2020 yang digelar Kwarda Pramuka Jatim berakhir dengan mengesankan. Meski sejumlah program sempat berubah lantaran Pandemi Covid-19, hasilnya justru melebih ekspektasi. Keberhasilan ini tak lepas dari semangat Nawa Bhakti Satya sebagai landasan EJGSI 2020.

Deretan produk inovasi dan kreatifitas terpajang di antara kemeriahan penutupan EJGSI di lokasi wisata Ngopi Bareng Pintu Langit, Kabupaten Pasuruan. Produk-produk tersebut merupakan buah karya anak-anak Pramuka Penegak Pandega yang telah dibina dalam ajang EJGSI selama kurang lebih dua bulan terakhir.

Semakin berkesan ketika sejumlah peserta

PEMENANG EJGSI CHALLENGE 2020

dipanggil sebagai finalis untuk menerima penghargaan dari Kwarda Pramuka Jatim.

Plt Ketua Kwarda Pramuka Jatim AR Purmadi menjelaskan, EJGSI telah berhasil dilaksanakan dengan dukungan kuat dari berbagai pihak. Khususnya kolaborasi yang harmonis antara Kwarda Pramuka, Pemprov Jatim, DPRD Jatim dan Kwarcab Pramuka se Jatim. Melalui ajang ini, Pramuka berupaya terus mendukung cita-cita luhur yang tertuang dalam Nawa Bhakti Satya.

“Setidaknya ada tiga program prioritas dalam Nawa Bhakti Satya yang kita usung dalam ajang EJGSI tahun ini. Di antaranya ialah Jatim Sejahtera, Jatim Kerja serta Jatim Sehat dan Cerdas. Ketiganya memberi energi bagi Pramuka untuk totalitas memberikan manfaat kepada masyarakat di Jatim,” tutur AR Purmadi dalam sambutan penutupan EJGSI, Selasa (3/11).

AR Purmadi menjelaskan, implementasi Jatim Sejahtera dalam EJGSI diwujudkan dalam program pemugaran rumah tidak layak huni yang semula ditarget 77 rumah menjadi 83 rumah. Selain itu, Pramuka dari 11 zona juga membagikan 1.650 paket bahan pangan kepada masyarakat yang terdampak pandemic Covid-19. “Pramuka terus berupya melakukan kegiatan yang inovatif dan kretif dan bermanfaat untuk masyarakat Jatim. Warga masyarakat yang rumahnya kita pugar dan

SUKSES EJGSI 2020 KWARDA PRAMUKA JATIM - Renovasi 83 rumah tidak layak huni di 11 Zona - Bagikan 1.650 paket bahan pangan - 76 beasiswa untuk pemenang EJGSI Challenge

dibantu semua puas,” tutur AR Purmadi. intah daerah, khususnya Pemkab ProbolingEJGSI juga mengusung semangat Jatim go. “Kami ingin semakin banyak Kwarcab Kerja melalui East Java Scout Challenge. yang mereplikasi ajang ini sehingga lebih banMelalui ajang tersebut, Kwarda Peamuka Ja- yak masyarakat yang terbantu dan kader tim mengedukasi 830 Pramuka penegak pan- Pramuka yang berkesempatan mengembangdega untuk diberikan wawasan wirausaha kan diri,” agar dapat merintis kegiatan perekonomian pungkas dia. secara mandiri. Mereka didorong untuk men- [tam*] ciptakan produk ekonomis dengan mengedepankan kearifan lokal. “Harapan kami agar setelah program ini dilaksanakan mereka bisa usaha secara mandiri dan itu perlu didorong untuk dikembangkan,” lanjut dia.

Selanjutnya semangat Jatim Cerdas dan sehat yang diwujudkan dalam pemberian penghargaan kepada 76 finalis. Penghargaan yang diberikan stimulus bantuan beasiswa penduduk mendukung jatim cerdas sekaligus bhakti mereka dalam bentuk bersih lingkungan. “Mereka kita dorong untuk membaktikan dirinya dalam mewujudkan lingkungan yang sehat di masing-masing Kwarcab,” tandasnya.

Purmadi berharap, EJGSI ini akan memperbanyak alat pembelajaran sekaligus menarik minat kaum muda terhadap gerakan Pramuka.

Selanjutnya, keberhasilan EJGSI juga diharapkan dapat direplikasi oleh kwarcab di kabupaten/ kota se Jatim. Antusiasme tersebut mulai diPlt. Ketua Kwarda Jatim tunjukkan oleh pemerDrs. H. AR Purmadi

Mimpi Kejatuhan Bulan Sebelum Rumah Dipugar

Plt. Ketua Kwarda Jatim Drs. H. AR Purmadi melihat hasil karya Pramuka Penegak Pandega yang dipamerkan sebagai produk inovasi dalam EJGSI Challenge 2020.

Replikasi EJGSI ke Kabupaten Probolinggo Keberhasilan EJGSI tingkat Jawa Timur menarik minat pemerintah kabupaten untuk mereplikasi program tersebut di daerahnya. Semangat itu ditunjukkan Kwarcab Pramuka Kabupaten Probolinggo yang berkomitmen akan mereplikasi program tersebut di tahun 2021.

“Dukungan ibu bupati sebagai Kamabicab sangat mendukung setiap program Pramuka. Tidak hanya dalam memberikan pendanaan, tetapi juga terjun langsung bersama Pramuka,” tutur Ketua Kwarcab Pramuka Kabupaten Probolinggo Timbul Prihanjoko.

Timbul yang juga Wakil Bupati Probolinggo tersebut mengaku, ajang ini mampu mendorong Pramuka untuk bisa memaknai berbagai program sebagai sebuah pembelajaran sekaligus pengabdian terhadap masyarakat sebagai implementasi dasa dharma.

Di sisi lain, Pramuka dinilai memiliki potensi yang kuat dalam mendukung kesuksesan program pemerintah. “Karena itu, program EJGSI yang bagus ini akan dilanjutkan di Kabupaten Probolinggo dan tahun depan akan dilakukan replikasi,” tandasnya.

Dalam EJGSI 2020, Kwarcab Kabupaten Probolinggo menjadi Kwarcab terbaik dan berhasil meraih penghargaan yang diserahkan langsung oleh Plt Ketua Kwarda Pramuka Jatim AR Purmadi. [tam*]

Plt. Ketua Kwarda Jatim Drs. H. AR Purmadi menyerahkan hadiah sepeda motor kepada Ketua Kwarcab Probolinggo.

Kesan mendalam dirasakan masyarakat setelah merasakan langsung manfaat dari berbagai program EJGSI tahun ini. Oleh Ketua Panitia EJGSI Prof Dr Suyatno diakui, banyak cerita telah didengarnya hingga membuat hati terenyuh. “Pelaksanaan EJGSI ini sudah disayangkan oleh masyarakat.

Disayangkan kalau hanya digelar tahun ini saja,” kata Prof Suyatno.

Prof Suyatno kemudian menceritakan seorang ibu bernama Sri Wahyuni yang seharihari berdagang di sebuah warung kecil. Dia bercerita telah bermimpi bertemu bulan dan didatangi oleh seorang dewi. Lalu diceritakan dalam mimpi tersebut Sri Wahyuni akan segera kejatuhan bulan sebentar lagi. “Selang dua hari setelah mimpi itu, Ibu Sri Wahyuni kedatangan pengurus Kwarcab dan membangun rumahnya dari dindik gedhek menjadi tembok,” tutur Prof Suyatno.

Selain Sri Wahyuni, ada juga tukang cukur rambut di Bangkalan yang sedang menabung untuk merenovasi rumanya yang mulai terlihat

akan ambruk. Bapak itu nyelengi uang di bawah bantal untuk tapi uangnya tidak lekas cukup untuk membangun rumah. “Sampai kemudian setiap malam bapak itu berdoa dalam salatnya agar bisa lepas dari masalah ini. Tiba-tiba ada orang Kwarcab yang membangun rumahnya.

Kami terharu sekali dengan perjuangan temanteman Kwarcab,” jelas dia.

Prof Suyatno mengaku, pelaksanaan EJGSI tahun ini sebetulnya terjadi perubahan rencana. Sebelum pandemic, EJGSI direncanakan hanya akan membangun sebelas rumah dengan sejumlah kegiatan-kegiatan besar yang mengiringinya. Namun, lantaran pandemi ini dilakukan efisiensi dari berbagai kegiatan dan dialihkan pada hal yang sangat positif yakni membangun 83 rumah layak huni. “Jadi setiap kwarcab yang semula hanya satu menjadi 7 – 8 rumah yang dibangun,” tutur Prof Suyatno yang juga Humas Kwarda Pramuka Jatim tersebut.

Prof Suyatno mengatakan, EJGSI harus dilakukan secara bermakna, berkesan dan ber-

dampak. Bermakna agar ajang ini berjalan sesuai perencanaan dan itu telah berjalan dengan baik. Berkesan adalah memberi kesan positif baik pengurus Kwarcab, Pramuka Penegak Pandega maupun masyarakat yang terbantu dari berbagai program yang dijalankan.

“Berkesan saja tidak cukup. Tapi bagaimana kegiatan ini punya dampak. Karena Kwarcab yang tahun ini sudah membangun rumah untuk masyarakat tidak mampu tahun depan akan melanjutkan hal serupa bila perlu tiap ranting satu rumah,” tutur Prof Suyatno.

Dari evaluasi yang dilakukan panitia, bedah rumah sebagai bagian dari EJGSI ini telah memberikan manfaat dan dampak yang berlipat-lipat. “Dari sisi manajemen organisasi, kita juga membuktikan bahwa Pramuka mampu melakukan kolaborasi untuk sama-sama memberi manfaat kepada masyarakat dengan dukungan pemerintah eksekutif maupun legislatif,” pungkas pria yang guru besar Universitas Negeri Surabaya tersebut. [tam*]

Muhammad Reza Firmansyah

Najwa Aula Fitri

Sulap Singkong Jadi Produk Minuman Kemasan

Tarik Minat Kaum Milenial dengan Roti Bandeng Jelak

Bojonegoro memiliki potensi yang cukup tinggi di sektor pertanian. Khususnya produksi singkong yang melimpah dan dijual murah sebelum diolah.

Sebuah potensi lokal yang sesungguhnya bisa dikembangkan menjadi produk dengan nilai ekonomis yang berlipat.

Itulah yang dilakukan Muhammad Reza Firmansyah dari Kwarcab Pramuka Bojonegoro. Pelajar kelas Kelas XII SMAN 1 Bojonegoro tersebut sukses menciptakan olahan singkong yang dikolaborasikan dengan susu menjadi minuman kemasan. “Dengan menjadi minuman kemasan saya bisa menjual produk olahan singkong dan susu sebesar Rp 6 ribu.

Padahal kalau singkong mentah sangat murah, paling hanya Rp 3 ribu per kilo gram,” tutur Reza.

Atas inovasi tersebut, Reza berhasil mendapat penghargaan gold champion EJGSI Challenge 2020. “Ajang ini memotivasi saya untuk membuat inovasi dari potensi lokal yang banyak ditemukan di sekitar saya. Ini akan terus kami kembangkan karena ternyata peminatnya cukup lumayan apalagi penghasilannya juga mulai bisa saya rasakan,” tutur Reza.

Inovasi minuman kemasan tersebut terbuat dengan mengolah singkong menjadi jeli. Kemudian, jeli singkong tersebut dicampur dengan susu. “Kalau bahan dasarnya singkong setengah kilogram saja saya sudah bisa memproduksi 10 botol minuman. Jadi sudah berlipat-lipat keuntungannya,” pungkas Reza. [tam*]

Kaum milenial punya selera tersendiri soal rasa dan jenis makanan.

Begitulah inisiatif Najwa Aula Fitri dari Kwarcab Kota Pasuruan melahirkan produk berupa Robak Pas alias Roti Bandeng Jelak Pasuruan. Roti yang dikombinasi dengan isian olahan bandeng dan fla keju tersebut mencoba menyasar selera kaum milenial.

Robak Pas diluncurkan Najwa dalam EJGSI Challenge 2020 dan sukses mendulang gold champion. Bandeng jelak disebutnya merupakan potensi lokal yang mudah didapatkan di Desa Jelak, Kecamatan Bugu Kidul, Kota Pasuruan.

“Sudah satu setengah bulan ini saya mencoba memproduksi dan menjualnya. Bersyukur respon pasar bagus.

Sudah laku 150 pack dan sepertinya akan terus saya kembangkan,” tutur Najwa.

Melalui ajang ini, Najwa mengaku semakin kuat semangatnya untuk memulai berwirausaha di usianya yang masih muda.

Sebab, kompetisi ini membuatnya yakin bahwa pasar akan menerima jika ada inovasi yang dilakukan dari sebuah produk. “Saya harus terus membuat inovasi dari produk yang ada.

Kalau roti seperti ini saja tentu akan bosan. Jadi harus dikembangkan terus,” pungkas dia. [tam*]

Kamis Kliwon, 5 November 2020

PILKADA SERENTAK

Halaman 4

Jelang Debat, Warga Berjajar Sambut MA-Mujiaman

andre/bhirawa

Paslon no. 2 MA-Mujiaman ketika mendapat suntikan motivasi menjelang debat pertama Pilwali Surabaya di Hotel J.W. Marriott Rabu (4/11) malam dari warga Kota Surabaya.

Surabaya, Bhirawa Machfud Arifin-Mujiaman mendapatkan suntikan motivasi menjelang debat pertama Pilwali Surabaya di Hotel J.W. Marriott Rabu (4/11) malam. Ratusan warga menyambut dan memberikan dukungan pada mereka saat hendak masuk areal hotel.

Warga sudah menyambut sejak Jl. Tunjungan tepatnya di depan Tunjungan Plaza.

Para pendukung pasangan Maju terus berjejer di pinggir jalan sampai Jl. Embong Malang dimana hotel tempat debat berada.

Mayoritas dari warga mengenakan kaos putih bergambar besar wajah Machfud dan Mujiaman. Mereka menerikkan yel-yel dukungan untuk sang calon.

“Semangat Pak Machfud dan pak Mujiaman, insyaallah kita menang,” teriak seorang ibu pendukung.

Machfud dan Mujiaman lantas menyapa warga pendukung dari atas kap mobil.

Kebetulan, pasangan maju menggunakan mobil yang ada sunroof-nya. Sehingga mereka bisa leluasa menyapa warga.

“Ini sambutan dan dukungan yang luar biasa. Menjadi tambahan motivasi bagi kami untuk membawa membawa Surabaya naik kelas,” kata Machfud saat tiba di Hotel J.W. Marriott.

Menjelang coblosan pada 9 Desember nanti, Pilwali Surabaya akan menyelenggarakan tiga kali debat. Debat pertama malam ini mengambil tema “Menjawab Permasalahan dan Tantangan Kota Surabaya di Era pandemi Covid-19”.

Tema ini sangat penting, mengingat Surabaya menjadi salah satu kota di Indonesia

dengan korban tertinggi. Lebih dari 1 warga meninggal.

Memang, kondisi Covid-19 sudah jauh membaik bulan Oktober sampai saat ini. Namun, penanganan yang kurang baik di awal pandemi, membuat korban begitu tinggi.

Saat ini, saat penularan dan kematian sudah menurun, Pemerintah Kota Surabaya dihadapkan tugas yang tidak kalah berat. Yaitu bagaimana membangkitkan perekonomian. Banyak sektor yang belum pulih seperti sediakala karena masih ada pembatasan pada beberapa sector. [dre]

Golkar Jatim Siapkan Saksi Hadapi Perang Darat di Pilkada Serentak Golkar Jatim, Bhirawa DPD Partai Golkar Jawa Timur tengah mempersiapkan “infanteri” untuk menghadapi perang darat dalam Pilkada serentak 2020. Pelatihan saksi ini sebagai bentuk meneruskan mandatory dari Badan Saksi Nasional (BSN) DPP Partai berlambang Pohon Beringin ini.

trie diana/bhirawa

Nonton Bareng Debat

Untuk mengetahui visi misi Cawali dan Cawawali Surabaya, warga Surabaya menggelar nonton bareng debat publik di Café Kantor DPD Golkar Surabaya, Jl Adityawarman Surabaya. Dan juga disiarkan secara langsung di tiga Televisi di Surabaya, Rabu (4/11) malam.

Masing-masing Paslon Pilwali Pasuruan Pakai Dana Pribadi untuk Kampanye Pasuruan, Bhirawa Masing-masing pasangan calon (paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pasuruan menggunakan dana pribadi untuk kampanye. Hal itu disampaikan oleh Komisioner KPU Kota Pasuruan, Helmi.

Menurutnya, masing-masing pasangan calon tak menerima sumbangan. Dalam kampanye menggunakan

dana pribadi. “Semua masing-masing pasangan calon menggunakan dana pribadi,” terang Helmi saat penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) dua Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pasuruan, Rabu (4/11).

Peruntukan dana kampanye paslon untuk sejumlah keperluan. Yakni kegiatan tatap muka dengan warga, untuk alat peraga kampanye hingga

bahan kampanye yang dibuat secara mandiri oleh paslon.

Dalam laporannya, Saifullah Yusuf (Gus Ipul)-Adi Wibowo memiliki dana kampanye sebesar Rp1 miliar. Sedangkan Raharto Teno Prasetyo-Moch Hasjim Asjari Rp156 juta. Sebelumnya, di laporan awal dana kampanye, Gus Ipul-Adi Wibowo melaporkan Rp10 juta, sementara Teno-Hasjim melaporkan Rp1 juta.

sudarno/bhirawa

Ketujuh Fraksi DPRD Kota Madiun Sepakati Raperda APBD 2021 Dengan Catatan, Saran dan Pendapat Wali Kota : Pengesahan Tepat Waktu, Pembangunan Kota Madiun Kian Optimal DPRD Kota Madiun satu suara untuk menyepakati Raperda APBD Kota Madiun Tahun Anggaran (TA) 2021. Pembahasan itu seperti yang terlihat dalam rapat paripurna pengambilan keputusan yang didahului dengan penyampaian pendapat fraksi-fraksi DPRD Kota Madiun atas Raperda tentang APBD tahun anggaran 2021, yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya Bagus Miko Saputro, SH didamping Wakil Ketua DPRD, Drs. Istono, M.Pd dan Drs. H. Armaya di gedung DPRD setempat Rabu (4/11).

Dari kanan Wali Kota Madiun, Maidi bersama Ketuta DPRD Kota Madiun, Andi Raya Bagus Miko Saputro, SH, Wakil Ketua DPRD Kota Madiun, Drs. Istono M.Pd dan Drs. Armaya mengangkat dan menunjukan berita acara yang di tandatanganinya. sudarno/bhirawa

Sementara, Ketua DPD Golkar Jawa Timur, M Sarmuji menjelaskan bahwa berdasarkan evaluasi pemilihan legislatif di 2019, jumlah saksi masih bisa ditingkatkan.

“Kita masih bisa menambah penempatan saksi,” kata Sarmuji di atas podium.

Anggota DPR RI dari Dapil Jatim ini menjelaskan bahwa banyak kecamatan yang menjadi basis suaranya tak memiliki saksi. “Bukan hanya di satu kecamatan, namun juga sejumlah kecamatan lain. Beruntung, kami masih menjadi caleg dengan suara terbanyak di dapil ini,” kata Sarmuji.

Pihaknya berharap dengan melalui TOT tersebut, masalah ini bisa diantisipasi.

Tak hanya mengawal suara saat pencoblosan, lebih jauh, para saksi juga menjadi pasukan pengawal suara dari sebelum pemungutan hingga pasca penghitungan suara.

“Saksi penting dalam perang darat. Saksi tidak hanya bertugas saat pemungutan suara, mereka juga menjadi pasukan infanteri untuk mencari suara,” katanya.

Khususnya di Pilkada, saksi dapat membantu Partai mewujudkan target di pilkada.

“Kita sudah petakan, kita menang di angka 68-74 persen. Itu setara 13-14 daerah yang harus dimenangkan,” katanya.

“Kita juga sudah mengecek daerah. Sampai memastikan kandidat, tim pemenangan, netralitas penyelenggara, hingga basis suara yang bisa dioptimalkan,” katanya. [geh]

Langgar Netralitas, Pemkot Sanksi ASN Sesuai Rekomendasi KASN

Ketuta DPRD Kota Madiun, Andi Raya Bagus Miko Saputro, SH disaksikan Wali Kota Madiun, Maidi (paling kanan) dan Wakil Ketua DPRD Kota Madiun, Drs. Istono M.Pd dan Drs. Armaya menandatangani pengambilan keputusan atas Raperda tentang APBD TA 2021, Rabu (4/11).

Rapat Paripurna DPRD Kota Madiun terurai diatas, sebelumnya telah disampaikan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Madiun dalam pembahasan Raperda tentang APBD TA 2021 (Senin 2/11) dan Jawaban Wali Kota Madiun atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Madiun dalam pembahasan Raperda tentang APBD TA 2021 pada Selasa malam (3/11).

Sedang rapat paripurna pengambilan keputusan yang didahului dengan penyampaian pendapat fraksi-fraksi DPRD Kota Madiun atas Raperda tentang APBD tahun anggaran 2021, Rabu (4/11).

Kesempatan itu, tujuh fraksi (Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Perindo, Fraksi PKB, Fraksi Gerindra, Fraksi Mantab dan Fraksi PKS-PAN) DPRD Kota Madiun masing-masing, sepakat untuk menerima dan menyetujui jawaban yang diberikan dalam rapat paripurna dengan

Usai LPSDK, paslon juga akan melaporkan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) pada awal Desember 2020 nanti.

Kemudian, seluruh dana kampanye tersebut akan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).

“Yang terakhir, seluruh form LADK, LPSDK, LPPDK, diserahkan ke KAP untuk diaudit,” papar Helmi. [hil]

Dengan menggelar Training of Trainer (TOT) Badan Saksi Nasional, Rabu-Kamis (4-5/11/2020) di Surabaya bertema “Jaga Suara, Jaga Pemilih, Jaga TPS, Menangkan Pilkada 2020” acara ini diikuti perwakilan dari 19 kabupaten/kota.

Kepala Badan Saksi Nasional (BSN) DPD Golkar Jatim, Heri Soegiono menjelaskan bahwa acara ini diikuti oleh 107 peserta. Rinciannya, lima orang dari perwakilan 19 kabupaten/kota pelaksana Pilkada, dan 10 perwakilan dari Golkar Jawa Timur.

Heri menjelaskan bahwa acara ini menindaklanjuti arahan dari DPP melalui Badan Saksi Nasional. “Ini program jangka panjang, yakni sampai pilpres dan pemilihan legislatif 2024,” kata Heri pada sambutannya.

Di samping itu, pelatihan ini juga mendesak ajang politik terdekat. Di antaranya, pilkada serentak di 19 kabupaten/kota di Jawa Timur. “Di samping target jangka panjang, ada target yang juga mendesak. Yakni, pilkada di 19 kabupaten/kota,” kata Heri.

Heri mengingatkan bahwa target Partai Golkar menang di mayoritas daerah. Golkar dari 19 kabupaten/kota, menargetkan menang 70 persen.

Dengan melalui pelatihan saksi, Heri optimistis akan menang lebih banyak dari target. “Kita optimistis, dari 70 persen bisa jadi 90 persen kalau mengoptimalkan ilmu dari acara ini,” kata Heri.

Surabaya, Bhirawa Pemkot Surabaya telah memberikan sanksi kepada salah satu ASN di lingkungan pemkot, yang dinilai telah melakukan pelanggaran netralitas pada Pilkada di luar wilayah Surabaya. Sanksi itu diberikan kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), M Afghani Wardhana sesuai dengan rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya, Febriadhitya Prajatara mengatakan, bahwa surat rekomendasi KASN tertanggal 15 April 2020 yang diterima pemkot itu terkait rekomendasi pemberian sanksi atas pelanggaran netralitas ASN yang terjadi di luar wilayah Kota Surabaya.

“Terkait hal itu, Wali Kota Surabaya sudah menindaklanjuti dengan memberikan sanksi sesuai dengan rekomendasi dari KASN,” kata Febriadhitya, Rabu (4/11).

Menurut dia, pengaturan tentang netralitas ASN sudah diatur dengan sangat jelas, tegas dan terperinci. Hal itu diatur dalam ketentuan UU Nomor 5 tahun 2014 tentang

ASN, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, hingga PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. “Setiap ASN dilarang memberi dukungan atau melakukan kegiatan yang mengarah pada politik praktis pada kontestasi Pilkada/Pileg/Pilpres. ASN dituntut untuk tetap profesional dan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun,” terangnya.

Di tempat terpisah, Kepala Dispora Surabaya, M Afghani Wardhana membenarkan, bahwa sanksi yang dia terima itu terkait pelanggaran netralitas ASN yang dilakukannya pada Pilkada 2020 di luar Kota Surabaya.

“Tepatnya di Kabupaten Pacitan,” kata Afghani.

Atas pelanggaran tersebut, Afghani mengaku sudah diberi sanksi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, yakni Wali Kota Surabaya. “Saya sudah diberikan sanksi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yaitu Ibu Wali Kota Surabaya sesuai dengan rekomendasi KASN,” tandasnya. [iib]

Debat Publik Paslon Pilkada Sidoarjo Hanya Jual Konsep Lama Kemasan Baru sudarno/bhirawa

Wali Kota Madiun, Maidi disaksikan Ketuta DPRD Kota Madiun, Andi Raya Bagus Miko Saputro, SH, Wakil Ketua DPRD Kota Madiun, Drs. Istono M.Pd dan Drs. Armaya menandatangani pengambilan keputusan atas Raperda tentang APBD TA 2021. agenda pemandangan umum yang digelar beberapa waktu sebelumnya.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Madiun, Maidi mengatakan, pengesahan yang dilakukan memang sudah tepat waktu.

Dirinya berharap dengan ketepatan waktu yang ada, hal itu membawa pembangunan Kota Madiun kian optimal.

“Raperda kita di dok tepat waktu. Mungkin di Jawa Timur kita yang nomor satu dalam pembahasan ini. Saya optimis dalam menjalankan APBD 2021 karena dibantu Wakil Wali Kota, Sekda, dan OPD yang profesional,”jelas Wali Kota Madiun, Maidi dalam sambutannya.

Menyikapi sebagian besar saran yang diberikan oleh fraksi-fraksi DPRD yang banyak menyorot mengenai pengoptimalan penerimaan pajak dan retribusi daerah, walikota mengatakan pihaknya telah bekerjasama dengan kejaksaan sebagai bentuk komitmen bahwa Pemkot tegas dalam penegakan pajak dan retribusi daerah.

“Artinya apabila ada penagihan yang harus wajib bayar tapi tidak bayar secara disengaja itu kita harus kerjasama (tindak dan beri hukuman). Tapi kalau tertunda karena masalah Covid-19, kita beri pengecualian,” kata Wali Kota.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya Bagus Miko Saputro, SH kepada Wartawan usai sidang, mengatakan, saran dan masukan yang diberikan oleh para fraksi DPRD merupakan saran terbaik untuk kemajuan kota.

Menurutnya, optimalisasi pajak dan retribusi daerah harus dioptimalkan karena kedepan Kota Madiun akan jadi magnet utama di Jawa Timur bagian barat.

“Rekomendasi dari kami, pajak untuk dioptimalkan utamanya pajak PBB agar digali lagi. Karena dari sana yang paling besar pendapatannya,” kata Ketua DPRD Kota Madiun. [dar.adv]

Sidoarjo, Bhirawa Debat Publik ketiga Pasangan Calon (Paslon) Pilkada Sidoarjo yang ditayangkan TV Swasta pada (3/11) malam dinilai masih belum memiliki terobosan baru dalam membangun Kota Delta kedepan, masih menjual konsep lama dalam kemasan baru.

“Calon pemimpin itu kapasitasnya terukur dari gagasan barunya yang realistis, sehingga bukan saja menarik untuk disampaikan pada publik tetapi juga bisa diaplikasikan,” kata Ketua Presidium Rumah Pancasila Sidoarjo, Husni Thamrin yang ditemui Rabu (4/11).

Menurut Husni, hampir semua Paslon hanya mengetengahkan program-program Pemkab Sidoarjo yang saat ini sudah dijalankan, atau telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Dan kalaupun ada yang baru biasanya tidak realistis karena tidak mengacu pada kekuatan keuangan daerah, sehingga tidak mungkin untuk diwujudkan pada

Ketua Presideium Rumah Pancalisa, Husni Thamrin.

saat mereka memenangkan Pilkada,” jelas aktivis yang juga menjadi Ketua Himpunan Putraputri dan Keluarga Angkatan Darat (Hipakad) Sidoarjo itu.

Harusnya, para calon itu menghubungkan program-program kerjanya dengan besaran APBD Sidoarjo supaya nantinya visi

achmad suprayogi/bhirawa

dan misi itu bukan hanya jadi angin surga yang membuai warga Sidoarjo.

“Tapi pada dasarnya orang Sidoarjo sudah tahu soal itu. Jadi tidak akan mudah terpesona dengan janji-janji manis yang tak akan bisa dibuktikan seperti itu,” tandas Husni. [ach]

PELAYANAN PUBLIK ASN Sidoarjo Diminta Kerja dengan Semangat Luar Biasa Halaman 5

Kamis Kliwon, 5 November 2020

Sidoarjo, Bhirawa Pj Bupati Sidoarjo, Hudiyono, minta pada para ASN di Pemkab Sidoarjo supaya bekerja tidak cuma yang hanya biasa-biasa saja. Namun harus mempunyai rasa memiliki atas Kabupaten Sidoarjo. Sehingga dalam bekerja, mereka mempunyai semangat yang luar biasa.

Demikian sempat disinggung oleh Hudiyono, usai menyerahkan petikan kenaikan pangkat kepada ASN gol I II III dan IV periode 1 Oktober 2020, Rabu (4/11) kemarin, di pendopo Delta Wibawa.

Menurut Hudiyono, bekerja pada hari Senin - Jum at adalah hal yang biasa atau wajib. Namun kalau bisa, bekerja pada diluar hari dinas itu, untuk bisa memberikan pelayanan publik pada masyarakat.

“Misalnya bekerja memberi pelayanan publik pada hari Sabtu yang biasanya libur kerja itu, menurut saya sangat luar biasa. Itu termasuk sodakoh kerja di hari libur. Karena itu kita tak bisa paksakan, tergantung niat dan kesadaran ASN masing-masing,” ujar Hudiyono.

Bekerja dengan semangat luar biasa ini, menurut Hudiyono, selain sodakoh, juga sebagai upaya untuk mengejar waktu dari tahun anggaran 2020 yang kurang sekitar 40 an hari ini. Supaya, target-target kerja yang dibebankan bisa dicapai.

Bekerja dengan semangat luar biasa itu, menurut Hudiyono, diharapkan juga akan bisa sebagai upaya

agar dapat menurunkan angka Silpa Pemkab Sidoarjo yang pada tahun anggaran 2019 lalu cukup tinggi, karena sempat mencapai angka Rp1.3 triliun.

“Tetapi perlu dipahami, bila regulasinya menjadi kewenangan pusat, kita tidak berbuat apa-apa, kecuali ada kebijakan berupa persetujuan dari Gubernur atau Bupati, maka program yang bersangkutan bisa dijalankan, sehingga bisa menyerapkan anggaran pembangunan yang ada,” paparnya.

Dalam kesempatan yang sama, dijelaskan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) , Ridho Praaetyo SSTP MAP, jumlah ASN yang mendapat penghargaan kenaikan pangkat satu tingkat tersebut total ada 517 orang.

Rinciannya, golongan I ada 7 orang, golongan II 44 orang, golongan III 364 orang dan golongan IV 102 orang. Terdiri dari rumpun pendidikan 394 orang rumpun kesehatan 84 orang dan rumpun teknis 38 orang. “ Penghargaan ini supaya diimbangi dengan kerja yang lebih baik lagi,” tandas Ridho. [kus]

LINTAS PELAYANAN

Pj Bupati Sidoarjo , Hudiyono, menyerahkan petikan kenaikan pangkat pada salah satu ASN Kab Sidoarjo di pendopo Delta Wibawa.

Pemkot Siapkan Mitigasi Bencana di Wilayah Rawan Genangan

Wali Kota Apresiasi Bantuan untuk Anak Yatim Kota Madiun, Bhirawa Tingkat kepedulian masyarakat Kota Madiun kepada sesama cukup tinggi. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya bantuan mengalir yang diberikan bagi masyarakat yang membutuhkan. Seperti yang terlihat di Rumah Dinas Walikota Madiun, Rabu (4/11).

Organisasi Shiddiqiyah Kota Madiun memberikan bantuan 398 paket santunan kepada anak Yatim Piatu di Kota Madiun dan duafa. Hal itu dilakukan dalam rangka santunan nasional ke XVI dalam rangka tasyakuran maulid Nabi Muhammad SAW dan HUT Dhilal berkat rohmat Alloh (Shiddiqiyyah) ke-20.

Kegiatan tersebut mendapatkan apresiasi dari Wali Kota Madiun Maidi. Dalam kesempatan itu Wali Kota mengatakan semakin banyak warga mampu yang membantu sesama, maka semakin banyak pula kebahagiaan dan kesejahteraan yang akan dirasakan.

“Dunia tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Maka dari itu berbuat baik ke sesama perlu untuk ditingkatkan,” ungkapnya.

Dikatakan oleh Wali Kota, kepedulian tersebut menjadi bukti bahwa masyarakat Kota Madiun saling peduli sesama. Terlebih, keberadaan yatim piatu harus terus diperhatikan. Karena mereka juga aset penerus yang harus diberi perhatian.

Tak hanya itu, dalam kesempatan yang sama dibagikan pula dua kursi roda kepada dhuafa, bantuan berasal dari Nurul Hayat dan juga puluhan tas berisi perlengkapan sekolah yang berasal dari BPBD Kota Madiun yang ditujukan bagi yatim piatu. Wali Kota berharap pemberian bantuan tersebut bisa bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bekal untuk lebih meningkatkan kemampuan diri masingmasing. [dar]

alikus/bhirawa

Pemkot Surabaya terus siap siaga menghadapi potensi datangnya hujan lebat dan angin kencang selama peralihan musim atau pancaroba.

Surabaya, Bhirawa Pemkot Surabaya terus siap siaga menghadapi potensi datangnya hujan lebat dan angin kencang selama peralihan musim atau pancaroba. Sete-

lah sebelumnya Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meninjau langsung kesiapan perahu, kini dilanjutkan dengan penyiapan mitigasi bencana, terutama di wilayah-wilayah yang

rawan genangan aliran sungai.

Bahkan, Badan Penanggulangan Bencana (BPB) dan Linmas Kota Surabaya sudah menggelar rapat koordinasi mitigasi bencana, khususnya di wilayah rawan genangan akibat aliran air sungai. Rapat koordinasi yang digelar di kantor BPB Linmas itu menghadirkan 15 kecamatan yang merupakan daerah aliran sungai (DAS) Surabaya.

Kepala BPB Linmas Kota Surabaya Irvan Widyanto mengatakan mitigasi ini untuk mengantisipasi bencana yang berdampak pada warga yang tinggal di daerah aliran sungai (DAS).

Makanya, kepada 15 kecamatan yang ikut dalam rapat koordinasi itu, ia meminta supaya mereka melakukan pemetaan risiko bencana di sekitar sungai di Surabaya.

“Misalnya, pemetaan bencana yang pernah terjadi seperti tanah atau plengsengan longsor, banjir, orang hanyut atau tenggelam,” kata Irvan

di ruang kerjanya, Rabu (4/11).

Adapun 15 Kecamatan yang diminta khusus untuk siaga itu adalah Kecamatan Karang Pilang, Kecamatan Jambangan, Kecamatan Wonokromo, Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Pakal, dan Kecamatan Asemrowo.

Kemudian Kecamatan Bulak, Kecamatan Rungkut, Kecamatan Gunung Anyar, Kecamatan Genteng, Kecamatan Wiyung, Kecamatan Krembangan, Kecamatan Dukuh Pakis, Kecamatan Sukomanunggal, dan Kecamatan Tenggilis Mejoyo.

Menurut Irvan, 15 kecamatan itu diminta aktif memeriksa ketinggian dan debit air sungai pada pintu air dan rumah pompa. Selain itu, kelurahan juga diminta mengaktifkan Kelurahan Siaga Bencana. “Ibu wali kota meminta kelurahan melakukan sosialisasi dan patroli secara berkala, khususnya menjelang musim penghujan dan angin kencang,” katanya. [iib]

Tangani Banjir Tanggulangin Pemkab Siagakan Pompa Sidoarjo, Bhirawa Kedua desa di wilayah Kecamatan Tanggulangin Sidoarjo, yakni Desa Kedungbanteng dan Banjarasri kembali dilanda banjir banjir lagi. Akibat luapan air yang berasal dari sungai di area desa tersebut terjadi sudah sejak dua hari yang lalu. Ditambah lagi intensitas hujan yang cukup deras sejak siang hingga malam.

Melihat kondisi tersebut, Pj Bupati Sidoarjo Hudiyono langsung turun tangan, mengerahkan seluruh jajarannya yang terkait untuk menangani banjir tahunan tersebut. Bahkan sebanyak 7 pompa penyedot telah disiagakan, termasuk warga setempat juga bekerjasama swadaya siagakan pompa air, yang ditempatkan dibeberapa titik lokasi banjir.

Menurut Hudiyono, bahwa DPU BMSDA akan segera melakukan normalisasi saluran di wilayah Desa Kedungbanteng, Banjarasri dan sekitaranya.

Agar aliran sungai bisa lebih lancar dan tidak dalam kondisi pendangkalan, sehingga air tidak meluber keluar sungai. Begitu juga pihak. Dinkes segera menurunkan Tim Kesehatan untuk melakukan pengecekan kesehatan warga yang terdampak genangan air. [ach]

Warga Patuh Bayar PKB di Tengah Pandemi

Usulan Wali Kota Bangun Sumur Bor Direalisasi Kota Kediri, Bhirawa Wali Kota Kediri, Abdullah Abu Bakar pernah mengusulkan dana hibah kepada Kementerian ESDM untuk pembangunan sarana air bersih.

Usulan tersebut disampaikan pada saat kunjungan Ditjen ESDM ke Pondok Lirboyo, Februari 2020.

Usulan tersebut terealisasikan. Sebuah sumur bor dengan kedalaman 120-125m sedang dibangun di Lebak Tumpang, Kelurahan Pojok, Kota Kediri. Dana berasal dari bantuan Pusat Air Tanah Geologi Tata Lingkungan Badan Geologi Kementerian ESDM. “Bantuan dalam rangka pemenuhan kebutuhan air bersih di wilayah Lebak Tumpang, Kelurahan Pojok. Di sini saat musim kemarau kesulitan air bersih.

Saat ini msh 1 buah sumur bor dalam dengan kedalaman 120m-125m,” kata

Zachrie Ahmad, Kepala Bagian Perekonomian Kota Kediri, 4/11/2020.

Sumur sedang dibangun di samping Puskesmas Pembantu Kelurahan Pojok, yang dekat dengan permukiman warga. Harapannya, keberadaan sumur tersebut mampu menyuplai air bersih di sekitar sumur.

“Harapannya bisa menyuplai 5 RT di sekitar sumur, tapi kita lihat nanti besarnya air,” kata Edi Lukito, Ketua RT 24/RW 05, tempat sumur dibangun.

Menurut Lukito, warga Lebak Tump-

ang memang kerap kali kesulitan air.

Kini air berasal dari Sumber Tretes, mata air yang cukup besar untuk dibendung dan dialirkan ke rumah warga. Hanya saja, bila musim hujan, airnya keruh. Sedangkan pada musim kemarau cukup jernih, hanya jumlahnya terbatas.

“Maka kami sering beli air galonan untuk masak. Kalau untuk mandi pakai air dari sumber. Kalau yang tidak biasa, pasti tidak tega mandi dengan air keruh itu,” tambah Edi. Harapan warga, sumur bor ini bisa memberi air bersih sepanjang waktu.

Sebagaimana dituturkan Siti Fatimah, warga Lebak Tumpang, ia berharap sumur bor ini lekas selesai.

“Selain air dari sumber, ada beberapa yang punya sumur timba. Dalamnya di atas 30m. Itu pun sering kering kalau kemarau,” kata Siti. [Van, HMS, Adv]

Tulungagung, Bhirawa Kepatuhan warga Kabupaten Tulungagung dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) patut diapresiasi. Meski masih dalam pandemi Covid-19, mereka tetap patuh dalam membayar pajak yang dikelola Bapenda Provinsi Jatim tersebut.

Adpel Samsat Tulungagung, M Chudori, Rabu (4/11), mengungkapkan dari total target PKB dan BBNKB pada tahun 2020 ini sudah tercapai 96,66 persen. “Dengan jumlah capaian itu dapat diartikan antusiasme masyarakat Tulungagung untuk bayar pajak itu tinggi dan sangat antusias membayar pajak,” ujarnya.

Ia merinci dari total target penerimaan PKB tahun 2020 sebesar Rp 173 miliar, sampai sekarang sudah tercapai 165 miliar atau 95,76 persen.

Demikian pula untuk BBNKB yang ditarget Rp 65 miliar, kini sudah tercapai Rp 63,9 miliar atau 98,35 persen.

Sejumlah wajib pajak antre di layanan drive thru Kantor Samsat Tulungagung saat membayar PKB, Rabu (4/11).

“Jadi total keseluruhan mencapai 96,66 persen dari target. Untuk Tulungagung itu targetnya sebesar Rp 240,130 miliar pada tahun 2020, saat ini sudah Rp 232 miliar,” paparnya.

Menurut Chudori, antusiasme warga Tulungagung dalam membayar pajak kendaraan bermotor juga

didukung oleh kebijakan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dengan pemotongan pajak kendaraan bermotor roda dua sebesar 15 persen dan kendaraan roda empat sebesar 5 persen. Kemudian dilanjutkan juga dengan pemutihan pembebasan denda pajak. [wed]

Perumdam Batu Buka Pelayanan Warga Miskin di Masa Pandemi Kota Batu,Bhirawa Selama masa pandemi Covid-19, banyak warga Kota Batu yang terkendala biaya untuk memenuhi kebutuhan air bersih dengan menjadi pelanggan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Kota Batu. Karena itu perusahaan yang dulu dikenal dengan PDAM memberikan kemudahan dan keringanan dalam pelayanan kepada masyarakat miskin.

“Sebenarnya banyak masyarakat di zona merah yang ingin menjadi pelanggan kami tapi terkendala oleh biaya. Karena itu kita membuat program untuk memberikan kemudahan dan keringanan bagi masyarakat,”

ujar Direktur Perumdam Among Tirto, Edi Sunaedi, Rabu (4/11).

Ia menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan sebanyak 750 sambungan air bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Untuk merealisasikan program ini Perumdam Batu telah menyiapkan anggaran Rp 1,5 Miliar. Anggaran sebesar tu akan dibagi dimana setiap titik dianggarkan dana Rp 2 juta.

“Program ini pertama kali dilakukan di Kota Batu pada tahun 2019 dengan total 1.500 titik yang sudah terpasang. Tetapi pada tahun 2020 tidak ada pemasangan karena tidak masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pemkot Batu,”jelas Edi. [nas]

Bhir

PENDIDIKAN, KEBUDA

Halaman 6

Kamis Kliwon, 5

Siapkan Kebutuhan Tenaga di Bida LSP ITS Kembangkan Skema Uji Kompetensi Pendidikan Vokasi Surabaya, Bhirawa Lembaga Sertifikasi Profesi Institute Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya tengah mengembangkan skema uji kompetensi bagi lulusan pendidikan vokasi. Hal ini dilakukan agar sesuai dengan kebutuhan dan permintaan industri.

Menurut Quality Management Representative LSP ITS, Hendro Nurhadi Dipl Ing PhD, saat ini ada tiga jenis skema uji kompetensi yang ada di LSP ITS, yakni jenis cluster, okupasi dan jenis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Namun dari ketiganya, yang paling dikehendaki oleh industri ialah uji kompetensi jenis KKNI karena banyak berbicara skill.

"Tahun ini kami mengembangkan skema uji kompetensi. Skema ini menjadi referensi, alat ukur atau alat uji bagi peserta didik pendidikan vokasi untuk dilakukan asesmen sehingga ketika lulus mereka memiliki sertifikat kompetensi yaitu pengakuan bahwa telah berkompetensi,'' katamya, Rabu (4/11).

Karena itu, di tahun ini pihaknya mengembangkan dari skema hibah yang diterima dari Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri (Dit Mitras DUDI) di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbud. Yakni program pengembangan skema, program menambahkan dokumen uji kompetensi yang difokuskan kepada bidang prioritas konstruksi. Ia melanjutkan di LSP ITS pihaknya memberikan uji kompetensi sehingga lulusan mendapatkan sertifikasi baik di KKNI level IV untuk jenjang pendidikan D3, ataupun KKNI level V dan VI untuk jenjang D4.

"Tugas kami yaitu mengembangkan skema dengan jumlah usulan

skema sebanyak 17 skema. Tetapi seiring berjalannya waktu, kebutuhan skema itu bertambah menjadi 18, 19 hingga akhirnya muncul usulan skema menjadi 20 untuk bidang konstruksi,'' ujar pria yang menjabat CEO PUI MIA ITS (Pusat Unggulan IPTEK Mechatronics and Industrial Automation) itu.

Selain program dari Kemendikbud, LSP ITS juga mengembangkan skema secara mandiri untuk bidang prioritas yang lain. Seperti permesinan, dan lain - lain. Sehingga LSP ITS bisa mengusulkan lebih dari 30 skema baru dari tiga skema yang sudah ada.

"Banyak kendala kita alami dalam penyusun skema tersebut. Karena penyusunan skema ini skala nasional, walaupun yang membuat ITS, tapi dibuat dengan kolaboratif dan bersinergi dengan mitra industri bersama mitra perguruan tinggi vokasi yang lain,'' jabarnya.

Hendro juga menjelaskan, endala yang dimaksud yakni skema yang dikembangkan memang dapat diter-

ima oleh industri dan bisa dieksekusi semua perguruan tinggi vokasi di Indonesia. Tapi telah disampaikan ini adalah produk skema pertama yang dikembangkan sehingga akan jauh dari sempurna. Kita berharap seiring dengan waktu akan ada penyesuaian beriring dengan teknologi di bidang konstruksi.

Kendati begitu, Hendro bersyukur, karena sejak awal BNSP (Badan Nasional Sertifiksi Profesi) telah digandeng sehingga skema yang sudah dijadikan draft bersama mitra lain bisa langsung terverifikasi dan ujungnya mendapat lisensi.

"Dengan skema ini kami berharap lulusan pendidikan vokasi akan lebih sinkron dengan kebutuhan industri saat ini. Dengan tantangan zaman yang ada saat ini,'' pungkas dia. Sebelumnya, Fakultas Vokasi ITS juga tengah menyusun 17 skema yang nantinya akan dijadikan skema nasional. Diharapkan skema ini juga akan mempererat hubungan antara akademik dan dunia industri. [ina]

Satu Dekade, UU Pencucian Uang Perlu Penyempurnaan

BANGKU POJOK

achmad suprayogi/bhirawa

Kabid Pembinaan PKPLK berswafoto dengan pemain angklung siswa SLB Gedangan Sidoarjo.

Dindik Jatim Branding SLB untuk Tampilkan Prestasinya Sidoarjo, Bhirawa Prestasi para siswa Sekolah Luar Biasa (SLB) tidak diragukan lagi, sudah bisa mencapai tingkat lokal manupun nasional. Namun hingga kini masih belum bisa mengangkat nama besar SLB. Masih mentok pada Keterampilan dan Tata Boga saja dan pemasarannya juga kurang berkembang. Sehingga butuh dorongan, motivasi dan kerjasama agar bisa lebih baik lagi.

Menurut Kepala MKKS PK (Musyarawah Kerja Kepala Sekolah Pendidikan Khusus) Sidoarjo, Rini Istiadi SPd dalam Workshop Peningkatan Kompentensi Kepala Sekolah dan Guru Pendidikan Khusus, pada Rabu (4/11) di UPT SLB Negeri Gedangan Sidoarjo.

Hadir dalam workshop ini, Kepala Bidang Pembinaan PKPLK (Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus), Dr Suhartono MPd dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jatim Wilayah Sidoarjo - Surabaya, Drs Lutfi Isa Ansori MM juga para pengawas serta para guru terkait lainnya.

Menurut Rini, di Sidoarjo terdapat 29 lembaga SLB, terdiri dari dua negeri dan 27 swasta dan sebanyak 1.685 siswa dengan berbagai ketunaan atau kekurangan. Prestasi mereka cukup membanggakan, bahkan sudah banyak yang mencapai tingkat nasional. Namun masih membutuhkan dorongan dan bantuan agar bisa mencapai prestasi yang lebih baik lagi.

Dalam arahannya, Isa Ansori mengatakan, inovasi - inovasi di SLB itu sangat luar biasa, bahkan mengalahkan siswa SMA/SMK, inovasi pembelajaran ada, inovasi metode pelatihan juga ada.

Selama ini tidak kelihatan. Maka dibuatkan panggung kesetaraan, sejajar sepanggung, agar SMA/SMK/PKPLK ini bisa setara.

"Maka kami berniat membuatkan panggung kesetaraan, sejajar sepanggung, agar SMA/SMK/PKPLK ini bisa setara. Karena semua sekolah itu mempunyai potensi, tinggal potensi itu ditampakkan atau tidak, digali atau tidak. Kedapan saya akan menggelar pameran karya inovasi siswa SLB. Agar mereka tahu kalau inovasinya lebih bagus,'' kata Isa Ansori.

Isa Ansori juga mendorong para guru bila mempunyai murid yang bagus kalau tidak dimunculkan tidak akan kelihatan, kalau tidak dibranding yang juga tidak terlihat potensinya.

Bahkan kalau Dinas Pendidikan tidak ada biaya, akan dibiayai sendiri dengan uang pribadi. Itu menjadi tugas bersama, karena bagian dari kompetensi kepala sekolah, juga bagian dari kompetensi guru. [ach]

Jember, Bhirawa Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jember Prof M Arief Amrullah mengatakan, UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) perlu disempurnakan.

Pasalnya, penerapan UU TPPU sudah satu dekade diterapkan di Indonesia. Hal itu dipaparkan dalam Webinar yang digelar Fakultas Hukum Universitas Jember bekerjasama dengan PPATK. "Banyak dinamika dan perubahan yang terjadi dalam waktu 10 tahun ini.

Sehingga UU TPPU perlu penyempurnaan secara terus - menerus agar mampu mengantisipasi perkembangan jaman. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum dimana sebuah produk perundangundangan harus mengikuti dinamika perkembangan kehidupan sosial yang ada,'' ujar Prof M Arief Amrullah dalam webinar bertema Reorientasi Satu Dekade UU Nomor 8 tahun 2010 Dalam Mengimplementasikan Anti Pencucian Uang, Hari Rabu (4/11).

Prof Arief menjelaskan, salah satu perkembangan yang perlu diantisipasi diantaranya dengan muncul dan berkembangnya mata uang digital yang berpotensi menjadi media TPPU. Sebagai inovasi dalam teknologi informasi dan komunikasi, maka adanya uang digital mempermudah banyak segi kehidupan, namun berpotensi menjadi sarana baru tindak pidana pencucian uang. Hal lain yang perlu diwaspadai adalah tindak pidana perdagangan narkoba yang skalanya makin besar.

Pasalnya hasil transaksi perdagangan narkoba umumnya disamarkan dalam berbagai usaha dan dirupakan dalam berbagai aset lainnya.

Pakar ilmu pidana ini menegaskan, walaupun Indonesia sudah memiliki UU Nomor 8 tahun 2010, namun upaya pencegahan tetap menjadi resep terbaik

menanggulangi tindak pidana, termasuk tindak pidana pencucian uang.

"Para penegak hukum harus peka terhadap dinamika yang ada, sementara di pendidikan tinggi khususunya Fakultas Hukum perlu ada pembenahan kurikulum agar mampu membekali mahasiswanya dengan ilmu hukum sesuai perkembangan jamannya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan sejak dini mengenai tindak pidana pencucian uang, oleh karena itu perlu melibatkan semua pihak dalam mencegah tindak pidana pencucian uang,'' jelasnya.

Pendapat guru besar di Fakultas Hukum Universitas Jember ini didukung data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Seperti yang disampaikan Beren R Ginting, Plt Direktur Pemeriksaan, Riset, dan Pengembangan PPATK, berdasarkan data 159 putusan pengadilan di tahun 2016 hingga 2018 yang terkait TPPU, 70% kasus asalnya berupa tindak pidana Narkoba.

"Baru kemudian disusul tindak pidana korupsi, tindak pidana perbankan dan tindak pidana ekonomi lainnya. Untuk menanggulangi TPPU, maka PPATK menerapkan prinsip follow the suspect untuk mengejar pelaku TPPU, dan prinsip follow the money untuk menjerat mereka yang turut serta menikmati hasil pencucian uang,'' papar Baren.

Beren juga memaparkan, empat kendala penerapan TPPU saat ini. Pertama masih tingginya tindak pidana seperti korupsi, Narkoba, perbankan dan lainnya. Kedua, kalangan aparat penegak hukum masih lebih fokus pada penanganan tindak pidana asal. Jumlah kerugian tindak pidana masih lebih besar dibandingkan dengan jumlah aset yang dikembalikan, serta penerapan TPPU yang masih rendah. [efi]

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jember Prof M Arief Amrullah saat memberikan materi dalam webinar, Rabu (4/11).

GALERI

Fotografer Muda Dari Communication Photography Club (Chipoc) Universitas Dr Soetomo (Unitomo) Gela

Kemas Edukasi Penerapan Proke Surabaya, Bhirawa Edukasi pencegahan Covid 19 terus dilakukan. Medianya pun beragam. Seperti yang dilakukan Communication Photography Club (Chipoc) Universitas Dr Soetomo (Unitomo) yang mengemasnya dalam sebuah karya fotografi bertajuk 3M (Mencuci tangan, Memakai masker dan Menjaga jarak). Sebanyak 21 karya dipamerkan, Rabu (4/11).

Ketua Panitia Rendy Agung Prakoso menuturkan kegiatan tersebut merupakan bentuk kegelisahan dan kepedulian UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) Ciphoc terhadap bahaya Covid 19. Karenanya, pihaknya turut dalam mensosialisasikan Protokol Kesehatan (Prokes) di era tatanan baru atau new normal.

"Kami membingkainya melalui karya fotografi. Dalam kesempatan ini kami juga membagikan masker kepada masyarakat,'' ujar nya.

Karya fotografi ini pun, di-

pamerkan di dua tempat yang banyak dilalui masyakat. Yakni Pasar Genteng Surabaya, tempat pejalan kaki depan Mall Tunjungan Plaza dan

Delta Palza Sur "Para pamer masuk ke dalam gan menunjuk pada pedagang

SISWA

Sambut Mahasiswa Episode Terakhir IBU Terima 1.558 Maba Sambut Mahasiswa (Samba) IKIP Budi Utomo, telah memasuki episode terakhir, pada Rabu (4/11) kemarin.

Acara yang digelar secara Luring dan Daring ini, dilakukan di Halaman Kampus C di Jl Citandui, Malang.

Oleh: M Taufiq, Kota Malang

m taufiq/bhirawa

Rektor IBU, Dr Nurcholis Sunuyeko Msi, bersama jajaran Pimpinan IBU, saat penutupan SAMBA di Kampus C, Rabu 4/11 kemarin.

Menurut Rektor IBU, Dr H Nurcholis Sunuyeko MSi, secara keseluruhan Maba yang telah resmi diterima IBU sebanyak 1.558. Meski begitu, pada Bulan Nopember ini, IBU masih membuka kesempatan bagi mahasiswa baru, khusus untuk keluarga veteran, anak guru honorer, anak guru mengaji dan para anak yatim piatu. Tapi hanya untuk 40 orang dan ditutup akhir Nopember.

"Bulan Nopember ini IBU,

menghadirkan paket Hari Pahlawan dan Hari Guru.

Maka putra dan cucu veteran yatim anak guru, honorer dan guru mengaji. Dengan membebaskan biaya pendaftaran dan sumbangan pembangunan, ''ujar Nurcholis Sunuyeko.

Menurut Nurcholis, Paket Maba Nopemner ini, adalah penghormatan bagi pahlawan.

Veteran adalah pahlawan yang menjaga kemerdekaan. Sementara, guru adalah Pahlawan Tan-

pa Tanda Jasa. Guru honorer utamanya, dan guru TPQ atau guru mengaji. Mereka berjuang memajukan pendidikan Indonesia dengan tanpa lelah.

"Kami sangat menghormati para pahlawan ini. Makanya kami siap memberi sumbangsih lewat paket di Bulan Nopember yang merupakan Hari Pahlawan, ini menjadi penghargaan atas jasa - jasa para pahlawan yang berjuang dengan mengorbankan jiwa dan raganyam,'' tambah Nurcholis.

Nurcholis menjelaskan, tahun lalu kami sekitar 1.008.

Sekarang 1.558, Ini karena cara penerimaan pendaftaran yang nyaman. Selain itu, minat masyarakat ke perguruan tinggi, masih besar, kemudahan pendaftaran itu membang-

kitkan semangat berkuliah.

"Apalagi, bagi mereka yang terkena dampak pandemic Covid 19, IBU ada keringanan, bagi mahasiswa yang orang tuanya terkena PHK, deal dulu, bayar belakangan,'' jelas Nurcholis.

Dalam masa pandemi Covid 19 ini juga, IBU mempersiapkan formula belajar yang pas. Kuliah tatap muka sudah berjalan. Walaupun, ada batasan kuota. Saat ini, IBU sedang survei para mahasiswanya. Baik maba atau senior, ditawari kesediaan kuliah tatap muka.

"Ada yang mau tatap muka.

Makanya survei dulu. Karena ada syaratnya. Harus ada keterangan sehat dan bebas Covid-19,'' pungkasnya. [*]

rawa

& OLAHRAGA ang Industri

AYAAN

5 November 2020

Halaman 7

Aksi Virtual Cinta Nabi SD Mudipat Surabaya Diikuti 3 Ribu Peserta

Sikapi Penistaan Terhadap Nabi Muhammad oleh Presiden Perancis

Surabaya, Bhirawa Keluarga Besar SD Muhammadiyah 4 (SD Mudipat) Pucang Surabaya, Rabu (4/11) kemarin menggelar Aksi Virtual Cinta Nabi. Aksi Virtual dengan tema Jangan Nista Nabiku, Hentikan Islamophobia ini diikuti sekitar 3 ribu peserta mulai dari staf pengajar dan karyawan, para siswa dan orang tua murid.

Aksi yang digelar secara live ini bisa diikuti melalui Zoom Meeting, Youtube Live Streaming dan Facebook SD Mudipat ini, menghadirkan narasumber Ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Surabaya, Ustadz Dr KH Mahsun Jayadi MAg yang juga menyampaikan Pengantar Sirah Nabi, Kepala SD Mudipat, Ustadz M Syaikhul Islam MHI, serta orator Ustadz Muhammad Jemadi MA (Sekretaris Majelis Dikdasmen PDM Kota Surabaya) dan Ustadz Maryudhi (Ketua Komite Sekolah/Ikwan Mudipat).

Menurut Kepala SD Mudipat Surabaya, Ustadz Syaikhul Islam, Aksi Virtual Cinta Nabi ini untuk menyikapi peristiwa penistaan Nabi Muhammad SAW yang dilakukan salah satu guru di Negara Perancis yakni Samuel Paty dan didukung Presiden Perancis Emmanuel Macron. Aksi ini memang digelar secara virtual karena situasi saat ini masih dalam Pandemi Covid 19, sehingga tidak memungkinkan menggelar aksi secara tatap muka di tanah lapang dengan para siswa karena sangat beresiko, sebab harus memperhatikan kebahayaan Virus Corona itu sendiri.

"Aksi ini diikuti seluruh siswa, meski

trie diana/bhirawa

Dua siswa kakak beradik, Syifa Althaf Unnisaa Mustawan kelas II E dan Shofia Khoyrun Unnisaa Mustawan kelas III D turut dalam Aksi Virtual Bela Nabi dengan membawa atribut poster I Love Muhammad dan StopIslamoPhobia.

yang tergabung di Zoom Meeting sangat terbatas yakni sekitar 500 saja, namun sesungguhnya total jumlah siswa SD Mudipat sebanyak 1.500 siswa, sehingga para siswa yang tidak bisa masuk dan mengikuti melalui Zoom, bisa mengikuti live streaming Youtube dan Facebook SD Mudipat Pucang Surabaya. Ditambah para ayah bundanya yang mendampingi, sehingga total yang mengikuti Aksi Virtual Bela Nabi ini sekitar 3 ribu peserta,'' jelas Ustadz Icool-

Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 4 Pucang Surabaya, Ustadz M Syaikhul MHI memberikan orasi secara virtual kepada para siswa dan orang tua wali murid, serta semua staf pengajar dan karyawan.

sapaan akrab Kepala SD Mudipat.

Ustadz Icool juga menjelaskan, dalam aksi ini juga diisi dengan orasi.

Selain diisi dengan orasi oleh Kepala Sekolah juga diisi orasi oleh Pimpinan Pengurus Daerah Muhammadiyah Ustadz Mahsun Jayadi, orasi juga disampaikan Sekretaris Majelis Dikdasmen PDM Kota Surabaya, Ustadz Muhammad Jemadi dan Ketua Ikwam SD Mudipat, Ustadz Maryudhi. Bahkan orator - orator cilik SD Mudipat juga berorasi, Pembacaan Puisi dan penampilan beberapa lagu, serta ada pembacaan Kalam Ilahi oleh siswa.

Ustadz Icool menegaskan, bentuk protes atas penghinaan kepada Nabi Muhammad SAW oleh warga Negara Perancis ini merupakan bentuk keberatan Keluarga Besar SD Mudipat. Diharapkan bentuk - bentuk keberatan ini nantinya akan sampai kepada Warga Negara Perancis, bahwa Umat Islam dimanapun satu visi dan satu presepektif, juga mempunyai satu tindakan yang sama bila apapun yang dinistakan kepada Nabi Muhammad SAW, maka dimanapun Umat Islam berada tentu tidak terima.

Momentum penghinaan kepada Nabi ini hampir bersamaan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1442 Hijriah. Akibatnya penghinaan kepada Nabi Muhammad memicu gelombang protes di seluruh dunia, terutama di negara - negara yang berbasis mus-

lim. Maka dari Aksi Virtual Bela Nabi ini, Ustadz Icool ingin membangkitkan kepada para siswa agar Cinta kepada Rosulullah Muhammad SAW, juga mengajarkan bahwa kebebasan berekspresi itu ada batasan - batasannya atau tidak semaunya sendiri, sehingga menyinggung umat atau negara lain.

"Setelah Aksi Virtual Bela Nabi ini kami berharap para siswa lebih mencintai Nabi Muhammad SAW yakni manusia paling mulai yang bisa dijadikan teladan dan nabi penutup dari nabi - nabi lainnya. Dan mengajarkan kepada para siswa bahwa kebebasan berekspresi itu ada batasannya, tidak bisa semaunya sendiri seperti yang terjadi di Perancis ini. Kebebasan di Negara Perancis ini kan terlalu berlebihan, karena memang negara sekuler yang tidak menganut pemahaman agama tertentu. Jadi para siswa harus tahu, jangan sampai ini negara demokrasi, ini negara bebas, ini negara sekuler melakukan semaunya sendiri hingga kebebasan itu menyerampang kebebasan negara lain dan umat lain. Inilah harus ditolak,'' tandasnya.

Dalam Aksi Virtual Bela Nabi yang diikuti dari rumah masing - masing, para siswa membawa berbagai macam atribut berupa poster yang berisi tulisan pesan moral. Seperti poster 'Jangan Hina Nabiku, Aku Cinta Nabi Muhammad, I Love Provet Muhammad dan masih banyak lagi. [fen]

Agar Tertatik, Kombinasikan Aktifitas Fisik dan Permainan

Beri Perhatian Khusus, Unesa Kembangkan Olah Raga Senam Disabilitas foto-foto: Oky abdul sholeh/bhirawa

ar Karya Foto Kebiasan baru atau New Normal dengan keliling pasar dan jalan di surabaya, Rabu (5/11).

es Covid-19 Lewat Karya Fotografi

rabaya. ris berkeliling m area pasar denkkan hasil foto g dan pembeli,

dilanjutkan dengan berkeliling ke jalan Basuki Rachmat di depan Mall Tujungan Plaza dan Jl Pemuda depan Mall Delta, serta para pengendara dan pe-

jalan kaki,'' ujarnya.

Lebih lanjut dijelaskan, kegiatan ini diikuti tujuh pameris Ciphoc angkatan 26 dengan menampilkan karya foto Kebiasan baru yang meliputi, mencuci tangan, memakai face shield, menjaga imun tubuh dengan olahraga, memakai masker saat berpergian, pembelajaran Daring, gaya berjabat tangan dan dampak Covid 19 terhadap perekonomian.

"Karya fotografi ini menjadi repesentasi para pameris untuk tetap berkarya meskipun di tengah pandemic Covid 19 dengan selalu produktif,'' katanya.

Rendra sapaan akrabnya mengungkapkan, melalui kegiatan pamer karya fotografi ini, pihaknya ingin memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat luas tentang penerapan protokol kesehatan. Terlebih, tempat publik sangat rentan terjadi kerumunan dan masyarakat abai akan hal itu. [ina]

Surabaya, Bhirawa Perhatian khusus ditunjukkan Universitas Negeri Surabaya (Unesa) pada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) atau disabilitas. Pada renstra lima tahunan dalam pengembangan institusi, pihaknya fokus pada tiga aspek pengembangan yang salah satunya adalah penelitian dan pengabdian di bidang disabilitas.

Karenanya, dosen Unesa beserta Tim Ahli Olah Raga disabilitas mengembangankan olah raga senam yang dikhususkan untuk ABK. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan imunitas anak berkebutuhan khusus selama masa pandemi Covid 19.

Ketua Tim Peneliti yang juga pakar dibidang pengembangan olah raga disabilitas Unesa, Dr Abdul Rahman Syam menuturkan, tepat di tahun 2020 ini, pihaknya melakukan pengabdian kepada masyarakat.

Fokus utamanya yakni pengabdian dosen kepada anak berkebutuhn khusus yang memerlukan perhatian.

"Dalam kegiatan ini kami menggandeng empat tim ahli olahraga disabilitas untuk mengembangkan olah raga senam pada anak berkebutuhan khusus. Apalagi di masa pandemi ini upaya pencegahan banyak diutamakan bagi masyarakat secara umum. Tapi bagi mereka (anak berkebutuhan khusus) kurang mendapat perhatian,'' ujar Abdul Rahman, Rabu (4/11) kemarin.

Dikatakan Abdul Rahman sapaan akrabnya, peningkatan imun akan sangat bermanfaat bagi mere-

ka dalam mempertahankan tubuh dari infeksi virus. Terlebih tidak mudah dalam menerapkan perlakukan olahraga bagi anak berkebutuhan khusus. "Tapi TIM PKM memiliki trik jitu agar mereka menyukai kegiatan PKM (pengabdian kepada masyarakt) ini,'' imbuhnya.

Terbukti, kata Abdul Rahman, dalam kurun waktu dua bulan, par-

tisipasi masyarakat semakin meningkat. Hal ini karena peneliti melakukan kombinasi aktivitas fisik dengan berbagai permainan agar mereka menjadi lebih tertarik.

"Banyak orang tua memberikan feedback positif dalam kegiatan ini, salah satu mereka mengatakan jika tingkat kemarahan anak semakin menurun dan mereka semakin terkon-

Kegiatan PKM Unuesa fokuskan pengembangan olah raga senam bagi disabilitas.

Sebanyak 32 Tim Ikuti Kejuaraan Basket 3 on 3 Haornas 2020 Tuban, Bhirawa Tercatat sebanyak 32 tim basket putra dan putri, mengikuti kejuaraan bola basket 3 on 3, yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Haornas 2020, Rabu, (04/11/2020).

Kejuaraan basket yang diikuti 20 tim putra dan 12 tim putri ini, dilaksanakan di Lapangan Bola Basket GOR Ranggajaya Anoraga Tuban mulai hari Rabu (4/11) ini hingga Jumat (6/11) mendatang.

Menurut Sekretaris Perbasi Tuban, Dody Wijaya, karena masih Pandemi Covid 19 maka pelaksanan kejuaraan basket dibatasi maksimal tiga pemain dalam satu tim. Dengan peserta kategori Usia 16 sampai 23 tahun.

Meski dengan aturan seperti ini, namun Dody mengaku sangat gembira dan bersyukur terdapat kejuaraan disaat pandemic Covid 19 ini masih belum hilang. ''Turnamen 3 on 3 menjadi even pertama yang bisa diikui oleh pecinta bola bas-

ket di Tuban, setelah hampir satu tahun tidak ada kegiatan kejuaraan

trol,'' jelas dia. Selain dosen, terdapat mahasiswa dari Fakultas Ilmu Olahraga (FIO) yang terlibat dalam kegiatan ini. Pihaknya berharap Kontribusi mahasiswa dapat menjadi agen perubahan di daerah masing-masing dalam pengembangan olahraga disabilitas bagi anak berkebutuhan khusus dimana di daerah-daerah masih sangat sedikit. [ina]

apapun,'' katanya.

Ditambahkan Dody, pecinta bola

Panitia saat melakukan skrening peserta guna mematuhi Protokol Kesehatan sebelum berlaga.

basket Tuban sangat antusias dengan diselenggarakannya kejuaraan 3 on 3. Bahkan panitia sempat menolak sejumlah tim peserta karena kuota pendaftaran yang sudah terpenuhi.

"Antusiasmenya peserta sangat luar biasa. Kita sangat menyambut kejuaraan ini dengan psositif sekali,'' kata Dody yang juga seorang pengajar di SD Sotang Tambakboyo.

Kejuaraan basket 3 on 3 menggunakan sistem Knock Out. Pelaksanaan dilakukan mulai pagi hari. Dan khusus pada Hari Jumat, semi final dan final akan diselenggarakan saat sore hari. ''Selama pelaksanaan kejuaraan Bola Basket ini, Protokol Kesehatan pencegahan Covid 19 juga dilakukan dengan ketat,'' jelasnya.

Dody berharap, adanya kejuaraan basket 3 on 3 ini ke depan muncul atlet atlet basket yang berprestasi. ''Semoga Covid segera berakhir dan kita bisa kembali menggelar turnamen secara normal,'' harapnya. [hud]

GELANGGANG

Indonesia Peringkat Tiga Turnamen Barongsai ASIANIA 2020 Jakarta, Bhirawa Indonesia yang diwakili Tadisa Prajna Jaya berada diperingkat ketiga pada turnamen internasional Barongsai ASIANIA 2020 yang digelar secara virtual dan diumumkan pekan ini. Persatuan Liong Barongsai Seluruh Indonesia (PLBSI) selalu penyelenggara turnamen dalam pernyataan pers Rabu, menyebut kejuaraan tersebut menarik perhatian banyak peserta dari berbagai negara, termasuk dari Australia dan Amerika Selatan, selain dari negara Asia.

Turnamen internasional ASIANIA kali ini khusus mempertandingkan keterampilan tambur liong barongsai dan wakil Indonesia Tadisa Prajna Jaya menjadi yang terbaik ketiga di bawah peserta dari China dan Singapura. Negara lain yang ambil bagian dalam turnamen ini di antaranya Malaysia, Brunei Darussalam, Australia, Chile, Nepal, Vietnam, Thailand dan Laos.

Indonesia sendiri juga menampilkan sejumlah atlet dari berbagai daerah. Turnamen yang dipelopori PLBSI ini juga didukung oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan KORMI (Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia), secara virtual telah berlangsung sejak Oktober, berkaitan dengan momen Hari Sumpah Pemuda. [ant]

Kamis Kliwon, 5 Nopember 2020

KELANA JATIM

JATIM MEMBANGUN Dewan Pengupahan Sumenep Belum Bahas Usulan Besaran UMK 2021

Halaman 8

Plengsengan Area Gua Lowo Ambrol Diterjang Banjir

Trenggalek,Bhirawa Plengsengan area wisata Gua Lowo, Kecamatan Watulimo, ambrol akibat banjir. Akibatnya kios yang ada di atas plengsengan terancam ambruk kalau tidak segera dibenahi.

Plengsengan yang ambrol berada di sisi timur parkiran motor yang memiliki luas 25 meter x 8 meter. Dengan ketebalan 2-2,5 meter tepat berada di sisi belakang kios.

Menyikapi hal itu, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparibud) Kabupaten Trenggalek Sunyoto mengatakan sudah menindaklanjuti dengan bersurat ke Bupati yang diteruskan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Dengan harapan, bisa segera dibangun kembali melalui Dana Tidak Terduga.

“Mudah-Mudahan segera dieksekusi yang jelas surat sudak kita layangkan kemarin senin setelah kejadian dengan harapan untuk segera diperbaiki,” ungkap Sunyoto.

Mengingat di atas plengsengan tersebut, Sunyoto menerangkan ada beberapa kios milik warga sehingga harapannya bisa segera dibenahi agar tidak berdampak pada hal-hal yang tidak diinginkan.

“Untungnya pas kejadian, tidak ada kios yang buka saat itu.

Karena memang wisata Gua Lowo belum kembali dibuka pasca pandemi Covid-19,” imbuhnya.

Lebih lanjut disinggung rencananya pembukaan wisata Gua Lowo Sunyoto menyebutkan akan dibuka pada awal Bulan November 2020, namun karena kondisinya yang tidak memungkinkan maka dilakukan penundaan sampai lokasinya benar -benar siap.

Namun kata dia ketika dibuka wisata tersebut ,mengingat akses masuk ke Gua Lowo yang sempit. Maka rencananya harus tetap menerapkan phisikal distancing dan menerapkan protokol kesehatan.

“Kemarin kami sudah sampaikan kepada teman-teman yang ada di kawasan Gua Lowo, karena memang dampak pandemi Covid-19 ini sudah sangat dirasakan. Maka dengan dibukanya kembali Gua Lowo harus menerapkan physical distancing yang benar,” pungkas Sunyoto.[wek]

Sumenep, Bhirawa Dewan Pengupahan Kabupaten Sumenep belum membahas besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2021. Sampai saat ini belum ada gambaran berapa besaran UMK di Sumenep.

Kepala Bidang Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Disnaker Kabupaten Sumenep, Kamarul Alam mengatakan, pihaknya bersama Dewan Pengupahan saat ini masih dalam tahap merencanakan pembahasan. Namun, pemerintah belum memiliki pandangan sama sekali besaran UMK tahun 2021 ini.

“Kami masih mau rapat dengan dewan pengupahan. Tapi belum pasti kapan kami

rapat,” kata Kamarul Alam, Rabu (4/11).

Pihaknya juga belum bisa memastikan apakah ada kenaikan besaran UMK Sumenep tahun 2021, mengingat saat ini masih dalam suasana Pandemi Covid-19. Kendati demikian, pihaknya memastikan tidak akan ada penurunan besaran. “Setelah kami rapat bersama dewan pengupahan, hasilnya nanti langsung kami kirim

ke Bupati dan selanjutnya dikir.le Gubernur Jawa Timur. Soal naik atau tidak, kami belum bisa memastikan.

Tapi, yang jelas tidak akan ada penurunan,” ucapnya.

UMK Sumenep tahun 2020 sebesar Rp 1.954.705,75. Beberapa tahun terakhir ini, UMK di Kabupaten ujung timur Pulau Garam Madura ini terus naik. Namun, dari ratusan perusahaan yang ada, tidak semuanya membayar upah sesuai UMK. Sementara itu, salah satu karyawan perusahaan di Sumenep, Susiana berharap, pada tahun 2021 ada kenaikan besaran UMK minimal 10 persen dari tahun 2020. Estimasinya, jika ada

kenaikan 10 persen, karyawan akan mendapatkan upah setiap bulan sebesar Rp 2 juta. “Kami berharap UMK Sumenep tahun 2021 bisa naik, minimal 10 persen,” kata Susiana.

Susi menerangkan, para karyawan menginginkan adanya peningkatan kesejahteraan. Sebab, harga komoditas dipasaran terus naik. Jika UMK tidak dinaikkan, dipastikan nasib para karyawan akan tetap stagnan.

Akibatnya, buruh tidak akan berdaya dan kualitas sumber daya manusianya juga akan menjadi kerdil. “Makanya kami berharap agar UMK di Sumenep ada kenaikan,” tukasnya. [Sul]

Realisasi Penerimaan Cukai Turun Pasuruan, Bhirawa Pandemi Covid-19 membuat produktivitas industri rokok di Pasuruan mengalami penurunan hingga 20 persen. Berdasarkan realisasi penerimaan cukai di Pasuruan hingga triwulan ketiga tahun mencapai Rp 31,442 triliun. Jumlah itu dicatat senilai 60,95 persen dari target Rp 51,587 triliun yang ditetapkan.

“Capaian penerimaan cukai hingga mencapai 60,95 persen dari target sudah cukup bagus,” ujar Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) A Pasuruan, Hannan Budiharto, Rabu (4/11).

Di tengah-tengah pandemi, kegiatan produksi rokok berimbas. Karena, selain ada yang menurunkan jumlah produksi, sejumlah pabrik rokok sempat lockdown karena ada karyawan yang terpapar Covid-19.

“Di sisa akhir tahun ini, kami akan terus menggenjot produksi rokok. Sehingga bisa meraih target yang ditetapkan,” kata Hannan Budiharto.

Adapun target cukai di tahun 2020 sempat turun. Dari Rp 55,482 triliun yang ditetapkan awal tahun lalu, menjadi Rp 51,617 triliun.

“Ada penurunan target dari Kementerian Keuangan akibat pandemi Covid-19. Penarikan cukai juga ada relaksasi yang awalnya sebulan kini bisa dibayarkan tiga bulan,” jelas Hannan Budiharto. [hil]

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, AG 3674 RCH, a/n. Budiono, RT 1/2 Ds. Tunggulsari, Kedungwaru – T.Agung No. 7517/IMB/BI-IV/2020

TUBAN HILANG STNK, S-1543-GC. An.Cipto hadi ,Ds prunggahan wetan dsn Taragan RT 002/002 Kec semanding, Kab Tuban No. 7518/IMB/BI-IV/2020

Tampak dalam foto Pjs. Bupati mojokerto didampingi Kepala dinas Pertanian sedang menerima rombongan dari Pt. Wilmar padi Indonesia di ruang kerjanya.

Kerjasama Pemkab Mojokerto dengan PT. Wilmar Padi Indonesia Ditunggu Petani Realisasinya Mojokerto. Bhirawa Musim tanam padi dan jagung terhitung sejak bulan juni hingga bulan November tahun 20 ini, bagi seluruh petani di wilayah Kabupaten Mojokerto, khususnya di Kecamatan Mojosari adalah musim tanam yang paling sulit dan memusingkan kepala.

Selaian terjadi kelangkaan pupuk bersubsi yakni pupuk urea, sehingga petani tidak bisa memupuk tanaman tepat waktunya. Namun bersamaan dengan serangan virus covid-19.ini Juga, Tanaman padi dan jagung yang ditanam petani juga bertubi tubi diserang penyakit. Seperti tikus. Wereng juga ulat daun.

Untuk itu dengan adanya teken kerjasama antara Pemkab.Mojokerto dengan PT. Wilmar Padi Indonesia, tentang peningkatan hasil produksi pertanian dengan menggunakan pupuk pengganti urea yang di produksi PT. Wimar, adalah kerja nyata yang sangat ditunggu realisasinya kepada petani.

Sebagaimana disampaikan petani asal Desa Randubango Kecamatan Mojosari. Pono ( 65 th ) kepada Bhirawa. Rabu (4/11). Mengatakan, para petani pada musim tanam pertengahan tahun 2020 kali ini, sangat susah.

Betapa tidak tanaman padi umur satu minggu dan 30 hari usai tanam yang seharusnya mendapatkan asupan pu-

PKPS Koordinasikan Program JEMARI Bersama Tenaga Ahli P3MD Bondowoso, Bhirawa Minyak jelantah itu tidak bisa terurai di air dan tanah, kecuali dilarutkan dengan zat kimia.

Jika jelantah dibuang pada tanah, maka daya resap air ke dalam tanah akan berkurang. Bahkan, jika jelantah dibuang pada perairan, maka permukaan air akan tertutup minyak dan akan memicu naiknya kadar COD (Chemical Oxygen Demand) yang dapat menyebabkan biota air mati.

Hal ini seperti yang disampaikan Danny Dwi Damara, Ketua PKPS (Primer Koperasi Pengelola Sampah) Bondowoso, saat melakukan koordinasi dengan Tenaga Ahli P3MD (Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Desa) Kementerian Desa PDTT di Posko P3MD Bondowoso, Rabu (4/11).

Danny bersama sejumlah pengurus PKPS, sengaja mendatangi Posko P3MD, lantaran spiritnya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat serta misinya dalam mensosialisasikan akan bahaya minyak jelantah dalam program JEMARI (Jelantah Membawa Rejeki).

“Minyak itu disebut minyak jelantah jika sudah berbusa permukaanya, berwarna gelap dan kotor, beraroma apek serta selalu berasap saat mencapai suhu penggorengan ideal,” jelas pemuda yang juga pegiat desa wisata di Sumberwringin ini.

Menurut Danny, minyak jelantah apabila

digunakan terus-menerus, dapat menyebabkan penyakit serius, seperti kanker, jantung, hipertensi, gagal ginjal, dan lain sebagainya.

Pada kesempatan ini, Danny bersama pengurus PKPS di Posko P3MD Bondowoso tidak hanya menyampaikan akan bahayanya minyak jelantah, akan tetapi juga memberikan solusi atas penggunaan minyak jelantah agar tidak terus-menerus digunakan masyarakat.

Pada aspek memberikan solusi inilah, Danny melalui P3MD, yang di dalamnya banyak tokoh pemuda yang menjadi Pendamping Desa, pihaknya berharap dapat memberikan edukasi dan solusi kepada masyarakat sekitar.[san]

puk. Ternyata pupuk urea hilang di pasaran, yang ada justru pupuk urea non subsidi yang dijual dengan harga Rp 280 ribu/zak.

Untuk itu harapan petani jika Pemda telah kerja sama dengan PT. Wilmar yang menyediakan pupuk kwalitas bagus, adalah harapan para petani. Jelas Pono Adapun harapan besar para petani berawal dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui Dinas Pertanian, 2 minggu lalu tepatnya tgl 21/11/20. menjalin kerjasama dengan PT. Wilmar Padi Indonesia, dalam upaya meningkatkan hasil panen padi melalui metode demonstrasi plot (demplot). Metode ini dilakukan dengan memberi penyuluhan langsung kepada petani, dengan membuat lahan percontohan dengan penggunaan pupuk secara tepat dan berimbang sehingga hasil panen lebih maksimal.

Program demplot PT. Wilmar Padi Indonesia di Kabupaten Mojokerto, tersebar pada 13 titik di 18 kecamatan. Per hektar lahan, akan diberi perlakuan pemupukan menggunakan pupuk PT. Wilmar yakni Mahkota sebanyak 50 persen, dan 50 persennya lagi menggunakan perawatan petani sendiri.

Pupuk Mahkota PT. Wilmar Padi Indonesia diklaim berhasil meningkatkan produksi padi hingga 33 persen, setelah diterapkan di daerah

lain di Jawa Timur. Hasil ini tentunya juga diharapkan terwujud di Kabupaten Mojokerto, yang akan memulai masa panennya pada akhir November 2020 hingga Januari 2021. Tujuan akhirnya sangat jelas, petani akan diuntungkan jika pemakaian pupuk lebih efisien dengan hasil lebih besar.

PT. Wilmar juga telah menyatakan kesediaan untuk menyuplai pupuk bagi para petani, dengan menanggung kerugian apabila hasil panen tidak sesuai yang ditawarkan. Hasil panen pun selanjutnya akan dibeli langsung oleh PT. Wilmar. Hal tersebut disampaikan pada pertemuan dan audiensi bersama Pjs Bupati Mojokerto Himawan Estu Bagijo, pada Rabu 21 Oktober lalu di ruang Satya Bina Karya.

Pjs Bupati Mojkerto Himawan Estu Bagijo, pada pertemuan tersebut menyatakan dukungan atas kerjasama ini.

Himawan bahkan memproyeksikan panen demplot padi akan mendorong pendapatan para petani. Bahkan, dapat dimanfaatkan sebagai destinasi wisata pertanian.

“Someday, panen-panen begini itu bisa dibuat wisata, seperti wisata panen padi. Kita bisa berdayakan warga sekitar untuk mengelola. Saya rasa kerjasama ini akan mampu mendorong pendapatan petani-petani kita bahkan pendapatan Jawa Timur,” kata Pjs Bupati Mojokerto didampingi Kepala Dinas Pertanian Teguh Gunarko. [min]

Hari Pahlawan, Dinsos Gelar Donor Darah

Siap Antarkan Bingkisan Pada Janda Pahlawan Maupun Pahlawan Pemprov, Bhirawa Dalam memaknai peringatan Hari Pahlawan ke-75 tahun 2020 hari besar nasional menumbuhkan kesetiakwanan social , jiwajiwa patrotisme dan sikap mau berkorban, Dinas Sosial Provinsi Jatim, menggelar kegiatan donor darah.

Dalam kegiatan donor darah, Dinas Sosial Provinsi Jatim bekerjasama dengan PMI Unit Transfusi Darah PMI, dengan target 75-100 peserta di serambi kantor Dinsos Jatim yang dimulai sejak Rabu pagi (4/11) Kepala Dinas Sosial Provinsi Jatim, Dr Alwi MHum mengatakan, kegiatan donor darah kali ini bukan hanya sebagai prosesi saja, melainkan substansi setiap peringatan hari pahlawan harus dapat menggali dan memunculkan semangat baru dalam implementasi nilai – nilai kepahlawanan dalam kehidupan sehari -hari.

“Sebagai ungkapan memaknai arti perjuangan para pahlawan apalagi di tengah pandemi Covid19, Dinsos Jatim mengimplementasikan dalam kegiatan donor darah, dimana darah yang kita sumbangkan akan membantu kehidupan sesama,” katanya.

Seperti kegiatan donor darah sebelumnya-sebelumnya, DInas Sosial Provinsi Jatim juga mengundang TNI/Polri dan para ASN di lingkungan Dinas Sosisal dan OPD di sekitarnya ikut menyumbangkan darahnya untuk memenuhi kebutuhan ketersediaan di PMI. “Dimasa pandemi seperti ini, hati kami terasa harus tergerak

setelah mendapatkan informasi tentang Stok Darah yang menipis di PMI,” tuturnya.

Dalam penyelenggaraan donor darah ini, semuanya juga tetap menerapkan protokol kesehatan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19. Diantaranya sebelum turut dalam kegatan donor darah mencuci tangan dengan sabun, bermasker, dan menjaga jarak.

Alwi berharap penyelenggaraan kegiatan donor darah ini tidak hanya untuk kegiatan peringatan hari Pahlawan, Harkitas dan hari Kesetiakawanan, saja akan tetapi juga bisa diselenggarakan secara rutin 3 bulan sekali.

Disisi lain, ia juga menyampaikan kalau selain donor darah, Dinas Sosial Provinsi Jatim akan memberikan bingkisan para janda pahlawan maupun pahlawan, sekitar 185 orang yang akan di antar langsung di kediaman masing-

masing oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).

“Jadi bingkisan itu di antar ke kediaman masing-masing karena para pahlawan dan janda pahlawan sudah sepuh-sepuh, serta akan memperbaiki/merawat 8 makam pahlawan yang ada di Jatim,” katanya.

Ditempat yang sama, peserta donor, karyawan asal Dinas Kominfo Provinsi Jatim, Ruhin mengatakan kegiatan donor darah ini sangat bermanfaat untuk masyarakat yang membutuhkan darah.

Apalagi stok darah di PMI menipis membuat pemerintah provinsi berpartispasi untuk menyediakan darah melalui kegiatan donor darah. ”Kami berharap wabah covid 19 ini segera berlalu dan kehidupan normal kembali seperti sebelumnya,” pungkas Ruhin bersama 5 karyawan Kominfo Jatim. [rac]

donor darah Dinas Sosial Provinsi Jatim bekerjasama dengan PMI Unit Transfusi Darah PMI, dengan target 75100 peserta di serambi kantor Dinsos Jatim yang dimulai sejak Rabu pagi (4/11)

Kamis Kliwon, 5 November 2020

JATIM MEMBANGUN

Halaman 9

Buruh Jatim Siapkan Aksi Lanjutan Tolak Omnibus Law Cipta Kerja Surabaya, Bhirawa Aliansi buruh di Jatim kembali akan menyusun kekuatan untuk melanjutkan aksi penolakan terhadap UU Omnibus Law Cipta Kerja. Hal ini menyusul ditandatanganinya UU Omnibus Law Cipta Kerja oleh Presiden RI Joko Widodo tertanggal 2 November lalu.

Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jatim Achmad Fauzi mengaku kecewa atas persetujuan Presiden terhadap UU

Omnibus Law. Karena itu, dia yang juga menjadi Ketua Dewan Pengupahan Jatim bersama aliansi serikat pekerja menen-

gah hingga besar akan bergabung untuk kembali melakukan penolakan UU tersebut.

“Kami istiqomah, konsisten menolak UU Omnibuslaw dengan cara rakyat yaitu melalui aksi di lapangan, jalanan, kantor-kantor pemerintahan. Kalau sudah mentok, DPP sedang menyiapkan gugatan hukum di Mahkamah Konstitusi mudahmudahan jalan itu jalan terakhir

dan membuahkan hasil,” terang Fauzi saat ditemui di Gedung Negara Grahadi, Rabu (4/11).

Fauzi mengaku, dalam waktu dekat ini sedang melakukan koordinasi untuk kembali turun jalan dengan seluruh kekuatan atau cukup setengah kekuatan yang ada. “Satu dua hari ini kita bicarakan untuk turun ke jalan.

Apakah total dengan seluruh kekuatan atau setengah kekua-

tan. Kalau semua turun ke jalan ada 50 ribu buruh,” jelas dia.

Kapan turun ke jalan? Fauzi menyebut saat ini sedang menunggu momentum yang tepat. Karena sekarang tengah dilakukan proses penetapan UMP (Upah Minimum Provinsi) dan UMK (Upah Minimum Kabupaten/kota).

“Kita koordinasikan supaya dua momentum ini pas,” jelas dia.

Langkah tersebut diambil lantaran buruh merasa dirugikan terhadap beberapa poin UU Ciptaker. Terutama pasal pesangon dan sistem pengupahan. “Ada yang disebut UMP, UMK maupun UMSK. Tampaknya untuk UMSK ini pemerintah tidak terbuka, kalau kita melihat seolah-seolah akan dihilangkan,” kata Fauzi.

UMSK lanjut dia, merupa-

kan upah di atas UMK bagi buruh yang bekerja di perusahaan-perusahaan besar. “Kalau teman-teman yang bekerja di perusahaan sudah maju mendapat UMSK di atas UMK adil dong. Kalau teman-teman di pabrik kecil, kita tetap pertahankan karena nasibnya.

Untuk itu, kita berharap UMSK tetap berlaku seperti biasa,” pungkas Fauzi. [tam]

KELANA JATIM

Sungai Kotor Disulap Menjadi Bumi Pesona Randu Probolinggo, Bhirawa Siapa yang menyangka, sebuah kawasan di tengah sungai yang dulunya kotor bisa menjadi destinasi wisata di Kota Probolinggo. Ya, sebuah sungai di Kelurahan Jrebeng Lor, Kecamatan Kedopok itu kini disulap menjadi Bumi Pesona Randu.

Sebuah keserasian sosial menyatukan perbedaan di tempat wisata baru tersebut. Untuk melintasi di tengah sungai yang berawal dari sedimentasi itu, kelompok dasar wisata (pokdarwis) Bumi Pesona Randu membuat jembatan kayu. Kemudian di sekitar lokasi dipasang gazebo, paving dan tempat bermain.

Sejatinya, Bumi Pesona Randu akan diresmikan oleh Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin pada pekan lalu. Namun karena kondisi curah hujan waktu itu sangat deras dan berlangsung lama, maka peresmian ditunda namun acara tampilan seni tetap berlanjut.

Tidak ingin membuat masyarakatnya menunggu, maka Habib Hadi-sapaan wali kota, mengagendakan peresmian dengan penandatanganan prasasti sambil gowes bareng komunitas sepeda minion dan masyarakat, pada Rabu (4/11). Start dari rumah dinas wali kota, gowes dengan menerapkan protokol kesehatan tiba di Bumi Pesona Randu sekitar pukul 16.00. [Wap]

Ratusan Kepala Desa di Jombang Ikuti Deklarasi Optimalisasi Kampung Tangguh Jombang, Bhirawa Ratusan Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Jombang mengikuti Apel Deklarasi Optimalisasi Kampung Tangguh Semeru 2020 di Halaman Mapolres Jombang, Rabu pagi (04/11). Selain diikuti oleh ratusan kepala desa, apel deklarasi ini juga diikuti oleh unsur TNI dan Polri.

Kapolres Jombang, AKBP Agung Setyo Nugroho mengatakan, apel deklarasi ini merupakan tindak lanjut dari rangkaian kegiatan Kampung Tangguh Semeru 2020 di Kabupaten Jombang.

“Kami membentuk Kampung Tangguh ini untuk masyarakat jombang,” ujar Kapolres Jombang usai apel.

Kapolres menambahkan, ada 3 poin penting dibentuknya Kampung Tangguh Semeru yakni, pada sisi kesehatan, kemandirian dalam perekonomian dan keamanan. [rif]

arif yulianto/bhirawa.

Apel Deklarasi Optimalisasi Kampung Tangguh Semeru 2020 di Lapangan Mapolres Jombang yang diikuti oleh ratusan Kades di Jombang serta unsur TNI dan Polri, Rabu (04/11).

Tim Pengawasan dan Evaluasi (Wasev) Markas Besar (Mabes) TNI AD yang dipimpin Brigjen TNI Toto Nurwanto, S.I.P., M.Si.

Kodim Bojonegoro Menerima Kunjungan Wakil Asisten Teritorial KASAD Bojonegoro,Bhirawa Tim Pengawasan dan Evaluasi (Wasev) Markas Besar (Mabes) TNI AD yang dipimpin Brigjen TNI Toto Nurwanto, S.I.P., M.Si., melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) dalam rangka pengawasan dan evaluasi kegiatan program Bakti TNI semester II tahun 2020 diwilayah Kodim 0813 Bojonegoro, kemarin (4/11).

Turut hadir dalam kegiatan ini Danrem 082/CPYJ Kolonel Inf M. Dariyanto, Dandim 0813 Bojonegoro, Letkol Inf Bambang Hariyanto, Pabanda Puanter Sterdam V/Brawijaya, Mayor Inf Aditya, Pasi Puanter Staf Teritorial Korem 082/CPYJ, Mayor Inf Suko Edy Winarno, Dansub Zibang, Lettu Czi Yanto, Forkopimcam Bubu-

lan, serta Kepala Desa se- Kecamatan Bubulan dan masyarakat setempat.

Dandim 0813 Bojonegoro Letkol Inf Bambang Hariyanto, dalam paparannya menyampaikan bahwa kegiatan program Bakti TNI dilaksanakan untuk membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat diwilayah teritorialnya.

“Selain untuk mendukung program pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan, pelaksanaan kegiatan Bakti TNI diharapkan juga dapat menjadi sarana perekat silaturahmi antara TNI dengan masyarakat. Sehingga dapat terwujud kemanunggalan TNI dan rakyat, serta ketahanan wilayah yang semakin

Pemkot Fasilitasi Uji Kompetensi Gratis Pada Anggota Kopwan Kota Kediri, Bhirawa Pertumbuhan anggota koperasi wanita di Kota Kediri cukup menggembirakan. Hingga saat ini, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja (UMTK) Kota Kediri mencatat, ada sejumlah 6.000-an anggota aktif koperasi wanita (kopwan) di 3 kecamatan.

Mereka tergabung di 60 unit kopwan dan 16 unit koperasi syariah, sebagian besar unit usahanya sebagai koperasi simpan pinjam.

“Untuk meningkatkan pengelolaan koperasi, maka kami memfasilitasi uji kompetensi gratis untuk para pengurus. Selain untuk melengkapi syarat berdirinya koperasi, juga kami berharap diklat ini bisa lebih mengembangkan pengelolaan koperasi,” kata Bagus Alit, Plt. Kepala Dinkop UMTK Kota Kediri(, 3/11). Salah satu syarat berdirinya koperasi yaitu harus ada pengurus yang sudah memiliki sertifikat kompetensi.

Sejumlah 50 orang pengurus dari 50 koperasi mengikuti Diklat SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional indonesia) selama 5 hari, bertempat di kantor Dinkop UMTK Kota Kediri dibagi menjadi 2 angkatan. Angkatan I sejumlah 25 orang dari Koperasi karyawan, koperasi TNI/Polri, KSP, dan KSU pada tanggal 26-28 Oktober 2020. Angkatan II khusus kopwan sejumlah 25 orang tanggal 2-4 Nopember 2020. Pembagian angkatan ini untuk menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Seluruh acara diklat tetap melaksanakan protokol kesehatan.

“Lima hari tersebut, 3 hari berupa materi dan 2 hari ujian untuk mendapatkan sertifikat kompetensi. Saat ini kita hanya melaksanakan diklatnya dulu, untuk ujian direcanakan tahun 2021,”

tambah Bagus.

Koperasi wanita di Kota Kediri kebanyakan bergerak di simpan pinjam. Para anggotanya merasa sangat terbantu dengan adanya koperasi ini sebab selain mendapat pinjaman ketika membutuhkan uang, keuntungan

dari koperasi akan kembali pada anggotanya.

“Kebanyakan anggota kami ibu-ibu yang punya usaha. Mereka kadang butuh modal untuk mengembangkan usahanya, koperasi hadir untuk itu.

Saya ikut diklat ini jadi bisa meningkatkan kapasitas untuk mengurus koperasi jadi lebih baik,” kata Sri Utami, sekretaris Kopwan Puspita Kencana Banjaran.

Pada saat diklat, peserta antusias mengikuti materi meski materinya cukup banyak. Masing-masing peserta punya motivasi untuk mengembangkan koperasinya. Bila ada koperasi simpan pinjam, maka masyarakat akan terbebas dari rentenir. [Van,hms,adv]

mantap,” ujarnya.

Wakil Asisten Teritorial (Waaster) KASAD bidang Tahwil, Komsos dan Bakti TNI, Brigjen TNI Toto Nurwanto, S.I.P., M.Si., menyampaikan bahwa kegiatan pengawasan dan evaluasi oleh Mabes TNI AD juga dilakukan di setiap Kodim diwilayah Indonesia.

Sementara diwilayah Kodim 0813 Bojonegoro, Tim Wasev meninjau hasil pelaksanaan kegiatan Karya Bakti TNI pembangunan jembatan di Desa Clebung, Kecamatan Bubulan.

Terwujudnya pembangunan jembatan berukuran 27x6 meter yang menghubungkan Dusun Maor dengan Desa Clebung ini sangat penting

sebagai akses bagi masyarakat guna mempermudah sarana transportasi maupun aktifitas sehari-hari.

“Terima kasih atas supportnya dari masyarakat, pemerintah desa, pemkab, SKK Migas dan TNI AD dalam mewujudkan jembatan ini. Sehingga bermanfaat dan memperlancar aktifitas sehari-hari bagi masyarakat khususnya warga Dusun Maor dalam mengangkut hasil pertanian, perkebunan maupun untuk akses pendidikan,” pungkasnya.

Selain meninjau hasil Karya Bakti TNI pembangunan jembatan Desa Clebung, Tim Wasev Mabes TNI AD juga melaksanakan Bakti Sosial (Baksos) memberikan bantuan untuk Masjid Nurul Hudha Dusun Maor. [bas]

Usai Ditinjau Dandim 0815 Pimpin Normalisasi Aliran Sungai Di Mojokerto Mojokerto. Bhirawa Dandim 0815/Mojokerto Letkol Inf Dwi Mawan Sutanto, S.H., turun langsung memimpin karya bakti normalisasi aliran sungai di wilayah Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto, yang merupakan salah satu Daerah rawan bencana Rabu (04/11).

Sejumlah 150 personel dilibatkan dalam karya bakti tersebut, terdiri dari gabungan personel Kodim 0815/Mojokerto dan Pos Ramil Mojoanyar, Polsek Mojoanyar, ASN Kecamatan Mojoanyar, Relawan BPBD dan warga masyarakat.

Saat di lokasi kegiatan, Dandim 0815/Mojokerto Letkol Inf Dwi Mawan Sutanto, S.H., mengungkapkan, karya bakti pembersihan sungai ini dilakukan untuk memperlancar aliran air dari sumbatan-sumbatan sampah seperti ranting bambu dan kayu, dan tanaman liar yang tumbuh di penampang sungai seperti eceng gondok, kangkung dan sejenisnya.

Masih kata Dandim, tujuan dari karya bakti ini untuk menormalkan aliran sungai di beberapa desa wilayah Kecamatan Mojoanyar, Mojokerto. “Dengan normalisasi aliran sungai ini, diharapkan ketika hujan turun, arus air bisa mengalir lancar ke hilir tanpa adanya hambatan, sehingga potensi air meluap ke pemukiman maupun ke areal persawahan sangat kecil,” ungkap Letkol Dwi Mawan Sutanto, S.H. Alumni Akmil Angkatan 2000 ini menandaskan, bila aliran sungai sudah normal dan lancar, meskipun cuaca hujan, maka warga pun bisa

Tampak dalam foto Dandim 0815 turun langsung ikut memimpin kerja bhakti

tidur dengan nyenyak karena tidak takut kebanjiran seperti yang selama ini terjadi. “Karya bakti TNI Peduli Lingkungan bersama stakeholder terkait ini merupakan salah satu representasi peran negara yang harus selalu hadir di tengah-tengah rakyat dalam segala situasi kondisi, terutama saat dalam kesulitan,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Dandim juga meminta Danramil, Danpos Ramil, Babinsa bersama Tiga Pilar harus aktif sering berpatroli di wilayah masing-masing jangan sampai ada penumpukan sampah di badan sungai yang berpotensi menjadi penyebab bencana banjir.

“Permasalahan terkait bencana alam harus tertangani dengan baik, untuk itu lakukan komunikasi secara intens dengan dinas/instansi terkait dan stakeholder guna menyelesaikan permasalahan tersebut. Memasuki musim penghujan jangan sampai ada penumpukan sampah yang me-

nyebabkan banjir,” pintanya.

Pantauan di lapangan, kegiatan karya bakti tersebut dibagi dalam tiga sektor, yakni di bawah jembatan Dusun/ Desa Gebangmalang dengan sasaran pembersihan sampah dan ranting pohon. Berikutnya di bawah jembatan Dusun Grogolgede Desa Gebangmalang dengan sasaran pembersihan sampah dan eceng gondok.

Tampak pula 5 (lima) unit truk dari DPUPR dan DLH Kabupaten Mojokerto yang diperuntukan mengangkut sampah dari lokasi karya bakti menuju TPA. Untuk memudahkan pelaksanaan pembersihan sampah di badan sungai, dalam karya bakti tersebut diturunkan 2 (dua) unit ekskavator dari DPUPR, dan 2 unit LCR dari BPBD Kabupaten Mojokerto. Tim Medis dari UPT Puskesmas Gayaman beserta satu unit ambulance didatangkan dalam karya bakti. [Min]

EKONOMI Sambut Akhir Tahun, TPID Jamin Perekonomian Bergairah Kamis Kliwon, 5 Nopember 2020

Halaman 10

Surabaya, Bhirawa Seperti kebiasaan setiap tahun, akhir tahun memasuki tahun baru akan terjadi gejolak inflasi. Tak terkecuali Pemprov Jatim. Untuk menghadapi pergantian tahun yang sudah diambang pintu, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jawa Timur tengah mengantisipasi gejolak inflasi, menjelang akhir tahun 2020 tersebut.

Pertemuanpun digelar di gedung negara Grahadi Surabaya yang dihadiri Gubernur Jatim Khofifah Indar parawansa dan Kepala Perwakilan BI Jatim Difi Ahmad Johansyah.

Menurit orang nomor satu di jajaran BI Jatim tersebut pada acara High Level Meeting Dan Rapat Koordinasi Wilayah TPID Jatim, mengungkap,kan, jelang akhir tahun dimana ada moment Natal dan Tahun Baru umumnya terjadi gejolak harga-harga bahan pokok di pasar.

“Untuk itu TPID Jatim sudah antisipasi terhadap gejolak harga, sehingga inflasi di akhir tahun masih terkendali “ujarnya di gedung Grahadi Surabaya, Selasa (03/11/20).

Difi A. Johansyah menambahkan, terpenting bagi TPID adalah inflasi rendah dan ekpekstasi inflasi kedepan TPID Jatim memproyeksikan hanya 2-3 % saja.

Jadi, kata Difi A. Djohansyah, jika kita mau hitung harga kenaikan harga pokok, kenaikan UMR, cukai rokok, kita sudah memiliki ekspektasi inflasi yang sebesar 2-3%. Sementara inflasi kita saat ini cukup rendah yaitu, 1,3% per September 2020 atau year on year.

Namun, terang Difi A. Johansyah, meski rendah inflasi diangka 1,3% hal ini juga mencerminkan sisi demand di Jatim masih lemah. Untuk itu kita masih terus effort atau beru-

Gresik, Bhirawa PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG), mengumumkan kinerja keuangan perseroan periode Januari hingga September tahun 2020 (“9M20”). Pendapatan tercatat sebesar Rp25,63 triliun, turun 8,9% dibandingkan periode yang sama tahun 2019 sebesar Rp28,12 triliun.

Beban pokok pendapatan tercatat sebesar Rp17,39 triliun, turun 11,5% dibandingkan periode yang sama tahun 2019 sebesar Rp19,64 triliun Laba bersih yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk tercatat sebesar Rp1,54 triliun naik 19,1% dibandingkan periode yang sama tahun 2019 sebesar Rp1,29 triliun.

Ditengah kondisi pandemi Covid-19 saat ini, yang berdampak pada penurunan konsumsi semen nasional, serta perlambatan proyek infrastruktur, SIG mampu menjaga kinerja dengan mencatatkan kenaikan laba bersih sebesar 19,1% pada periode 9 bulan 2020.

Corporate Secretary SIG, Vita Mahreyni mengatakan, peningkatan kinerja keuangan tersebut dicapai melalui berbagai inisiatif strategis, baik cost leadership, integrasi berbagai fungsi strategis serta penurunan beban bunga akibat refinancing program yang dilaksanakan pada semester II tahun 2019.

Vita Mahreyni mengungkapkan, meskipun pendapatan turun 8,9%, SIG berhasil membukukan penurunan biaya pendapatan sebesar 11,5% pada 9M 2020 dengan menjaga efisiensi biaya, seperti pengelolaan bahan baku dengan optimalisasi komposisi bahan baku dan bahan penolong, integrasi pemasaran, distribusi, dan fungsi pengadaan, serta memanfaatkan limbah industri sebagai alternatif sumber bahan baku. [kim]

saha, agar ekpekstasi inflasi kita masih dibawah 2% saja.

Difi kembali menjelaskan, jika inflasi di Jatim di bawah 2% maka

gairah ekonomi di Jatim masih terbilang cukup bergairah, namun kita harus waspada jelang akhir tahun 2020. Pasalnya, secara historikal

harga bahan pokok cenderung naik jelang akhir Natal dan Tahun Baru.

“Kami memproyeksikan inflasi di Jatim sampai bulan Desember 2020

berada dikisaran 1,47-1,67% saja, jadi masih relatif terkendali karena masih dibawah ekpekstasi TPID Jatim yaitu, 2-3%.”ungkap Difi.[ma]

Pemkab Probolinggo Wujudkan Program Seribu Desa Sapi

BURSA EKONOMI

SIG Laba Bersih JanuariSeptember 2020 Sebesar 19,1%

Tim TPID Jatim saat menyamakan visi antisipasi menghadapi inflasi di akhir tahun

Probolinggo, Bhirawa Pemkab Probolinggo melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) siap mewujudkan program 1.000 desa sapi dari Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Kementan).

Dimana program 1.000 desa sapi ini dilakukan untuk menggenjot produktivitas sapi di tengah pandemi. Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu dari lima daerah di lima provinsi yang ditetapkan oleh Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan RI sebagai pilot project dalam program 1.000 desa sapi yang bertujuan untuk mendorong produktivitas dan kesejahteraan peternak.

“Untuk di Kabupaten Probolinggo, program, 1.000 desa sapi ini akan dimplementasikan di lima kelompok yang ada di lima desa di wilayah Kecamatan Lumbang, meliputi, Desa Lumbang, Purut, Wonogoro, Negororejo da Sapih,” kata Kepala DPKH Kabupaten Probolinggo Yahyadi, Rabu (4/11).

Penetapan lima desa tersebut dilakukan oleh Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan setelah melihat secara langsung ke wilayah Kecamatan Lumbang serta melakukan sila-

wiwit agus pribadi/bhirawa

Tim Dinas Peternakan siap wujudkan program Seribu Desa Sapi.

turahim dengan Bupati Probolinggo Hj P Tantriana Sari, SE di Pendopo Kabupaten Probolinggo dan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI H. Hasan Aminuddin di Pondok Pesantren HATI di Dusun Toroyan Desa Rangkang Kecamatan Kraksaan.

“Selanjutnya, pada 23 Oktober 2020 lalu kami diundang ke Bogor untuk melakukan pemantapan pelaksanaan dan penandatanganan Pakta Integritas Program 1.000 Desa Sapi dengan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Republik Indonesia,” jelasnya.

Menurut Yahyadi, para peternak

yang ada di 5 desa di Kecamatan Lumbang sudah mendapatkan pelatihan. Sebab jika mengacu pada protap yang ada, pada tanggal 15 Nopember 2020 semua kandangnya sudah ready karena sapinya akan masuk ke kandang.

Sehingga sampai saat ini para kelompok tani bekerja keras dalam hal pembuatan kandang karena ada stimulant dari Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan.

“Program 1.000 desa sapi di Kabupaten Probolinggo ini merupakan tahap awal. Jadi ini merupakan pilot project, dimana nanti 1.000 sapi ini

akan diserahkan kepada kelompok tani di 5 desa di Kecamatan Lumbang.

Masing-masing desa akan mendapatkan 200 sapi terdiri dari 100 sapi pembibitan dan 1000 sapi penggemukan,” tegasnya.

Yahyadi menjelaskan Kecamatan Lumbang dipilih untuk menerima program 1.000 desa sapi ini berdasarkan ikhiar terutama tentang keikhlasan berlembaga dan kebetulan secara tidak langsung Hijauan Pakan Ternak (HPT) di Kecamatan Lumbang sangat mendukung sekali.

“Disinilah para tamu baik Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan RI maupun dari Dinas Peternakan Jatim menyetujui serta menyatakan 5 desa itu layak untuk mendapatkan program 1.000 desa sapi karena disupport HPT yang tersedia cukup,” terangnya.

Untuk teknisnya terang Yahyadi, tentunya sesuai dengan prosedur. Kalau sudah kandang dengan sistem komunal ini, maka sapinya tidak dibagi per orang tapi dikandangkan dalam satu tempat yang nantinya dibagi 2 yaitu pembibitan dan penggemukan karena memang cara memeliharanya berbeda.[wap]

Bupati Buka Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Berbasis TIK Bagi ASN Pemkab Jombang Jombang, Bhirawa Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab membuka secara langsung Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Berbasis Tekhnologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Hotel Jawa Dwipa, Karanganyar, Jawa Tengah, Senin (03/11). Pelatihan ini diikuti sebanyak 90 ASN Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang.

Pembukaan kegiatan ini ditandai dengan penyematan tanda peserta secara simbolis kepada 2 orang perwakilan yakni, Juwa Ratu yang menjabat sebagai Lurah Kaliwungu dan Ariyanti dari Bagian Humas dan Protokol Setdakab Jombang dan selanjutnya diikuti seluruh peserta.

Untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman prosedur pengadaan barang/ jasa Pemerintah sesuai Perpres 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah kepada aparatur Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang serta menyiapkan pelaku/ SDM pengadaan barang/jasa khususnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan/ Pengelola pada masing masing OPD, maka Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan Pelatihan (BKDPP) Kabupaten Jombang mengadakan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa dengan model pembelajaran E-Learning yaitu pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Adapun peserta yang ikut sejumlah 90 orang. Mereka berasal dari Perangkat Daerah yang tidak ada dan/atau kurang jumlah ASN yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengada-

Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab saat memberikan sambutan pada acara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Berbasis TIK bagi ASN Pemkab Jombang, Senin (03/11).

an barang/jasa. Di antaranya terdiri dari, 39 pejabat pelaksana/staf, 28 Pejabat Pengawas, dan 23 Pejabat Administrator.

Bupati Jombang dalam sambutannya mengatakan, pelatihan dan ujian sertifikasi ini memiliki makna yang sangat penting terkait seringnya terjadi perbedaan persepsi dalam pengadaan barang/jasa, sehingga pemerintah berkewajiban untuk memfasilitasi para Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan dan Pengelola Pengadaan pada masing masing OPD dalam memahami atau melaksanakan pengadaan barang/ jasa, sehingga dapat terlaksana sesuai jadwal serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Bupati juga mengatakan betapa pentingnya kegiatan ini dikarenakan dengan adanya pelatihan ini bisa menjadi salah satu momentum dalam membangun komitmen bersama mewujudkan Kabupaten Jombang yang bersih dan bebas KKN. “Bukan masanya lagi dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan secara sembunyi sembunyi, tidak transparan, yang dapat menimbulkan berbagai penafsiran dan merugikan pemerintah,” tandas Bupati Mundjidah Wahab.

Bupati juga mengimbau kepada

Istimewa

Acara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Berbasis TIK Bagi ASN Pemkab Jombang di Hotel Jawa Dwipa, Karanganyar, Jawa Tengah, Senin (03/11).

peserta pelatihan agar bisa mengikuti pelatihan dengan baik dan dapat lulus ujian sertifikasi.

“Yang menjadi masalah utama dalam setiap pelatihan ini adalah adanya peserta yang ikut karena terpaksa hanya karena tugas, bukan karena panggilan atau kemauan yang kuat dari ASN, bahkan sudah terbentuk opini banyak ASN yang sengaja tidak serius untuk lulus saat mengikuti pelatihan dengan maksud apabila dirinya tidak memiliki Sertifikat, maka tidak bisa ditunjuk menjadi PPK, ataupun pejabat pengadaan,” beber Bupati Jombang.

Oleh karenanya, lanjut Bupati, sekali lagi dirinya meminta seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan ini dengan serius, tulus, ikhlas untuk mensukseskan program pemerintah, mengendalikan pelaksanaan program/ kegiatan pembangunan serta upaya meminimalkan permasalahan yang akan muncul dikemudian hari.

Perlu diketahui bahwa, jumlah Aparatur Pemerintah Kabupaten Jombang yang telah memiliki Sertifikat KeahlianTingkat Dasar sebanyak 276 orang terdiri dari 77 Pejabat Pelaksana, 121 Pejabat Pengawas, dan 82 Pejabat Administrator. Jumlah ASN yang memiliki sertifikat tersebut tidak merata berada pada Perangkat Daerah, bahkan ada Perangkat Daerah tidak ada sama sekali PNS-nya yang memiliki Sertifikat Keahlian Barang/Jasa.

Kepala BKDPP Jombang, Senen mengatakan, betapa pentingnya Diklat ini diadakan agar ada kesamaan visi di antara pejabat pengadaan barang/jasa.

“Diklat ini sangat penting untuk diadakan, selain kita kekurangan SDM yang bisa mengurusi pengadaan barang/ jasa, tentunya juga agar terjadi kesamaan visi dan misi lintas OPD,” kata Senen.(rif/adv/humas dan protokol)

Sekretaris BPBD Provinsi Jatim, Erwin Indra Widjaja mewakili Plt Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Provinsi Jatim, Yanuar Rachmadi membuka Rakor Penanggulangan Bencana Tahun 2020 .

Rakor Penanggulangan Bencana Jawa Timur 2020 BPBD Jatim

Sinergikan Perencanaan Penanggulangan Bencana Secara Terpadu dan Komprehensif Kompleksitas permasalahan bencana memerlukan suatu perencanaan yang matang dan terpadu. Terutama dalam penanggulangan bencana yang selama ini belum dilakukan secara sistematis dan terpadu. Sehingga sering terjadi tumpang tindih perencanaan penanggulangan bencana antara Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan instansi terkait.

Guna mewujudkan sinergitas perencanaan penanggulangan bencana di Jawa Timur. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jatim menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Bencana Tahun 2020 yang digelar pada 3-4 November 2020 di Hotel Aria Gajayana, Kota Malang.

Dengan menerapkan protokol kesehatan, pembukaan rakor dilakukan Sekretaris BPBD Provinsi Jatim, Erwin Indra Widjaja mewakili Plt Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Provinsi Jatim, Yanuar Rachmadi.

Dihadiri oleh Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jatim, Gatot Soebroto; Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Jatim, Sriyono; Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Jatim, Andhika Nurrahmad Sudigda.

Turut hadir juga dalam rapat koordi-

nasi, yaitu Kalaksa BPBD yang ada di 38 Kabupaten/Kota se-Jatim. Serta narasumber dalam acara, yakni Tenaga Ahli Kebencanaan Pemprov Jatim, Suban Wahyudiono dan Sekda Kabupaten Trenggalek, Joko Irianto.

“Rapat koordinasi ini bertujuan untuk membangun kesamaan langkah dalam penanggulangan bencana di Jawa Timur secara terpadu dan komprehensif. Serta mewujudkan sinergitas perencanaan penanggulangan bencana di Jatim,” kata Erwin Indra Widjaja mewakili Plt Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Provinsi Jatim, Yanuar Rachmadi.

Pihaknya menjelaskan, perencanaan penanggulangan bencana perlu disinergikan dengan perencanaan Pusat, Provinsi, Kabupaten/ Kota dan perencanaan instansi terkait. Sehingga pelaksanaan penanggulangan bencana dapat dilaksana-

kan dengan baik. Dari mulai perencanaan yang bersinergi, serta dapat menampung permasalahan yang terjadi pada penanggulangan bencana.

Sampai saat ini, sambung Erwin, masih banyak program dan kegiatan dalam penanggulangan bencana yang sebetulnya belum dilakukan dalam kegiatan tersebut. Perencanaan penanggulangan bencana merupakan bagian dari perencanaan pembangunan di Jawa Timur.

“Program dan kegiatan dalam perencanaan penanggulangan bencana berkaitan juga dengan rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah yang ditetapkan Pemerintah,” ungkapnya.

Ditambahkannya, perencanaan pembangunan daerah merupakan hal yang sangat penting dalam proses pencapaian visi-misi daerah. Sebab dalam perencanaan tersebut terdapat kegiatan, tahapan, maupun strategi dalam mencapai target pembangunan daerah yang tertuang dalam visi dan misi daerah.

“Rakor ini juga terkait program penanggulangan bencana yang masuk pada urusan Pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, Sub Urusan Bencana,” pungkasnya. [bed* ]

SAMBUNGAN

Kamis Kliwon, 5 November 2020

Ketua RT/RW di Warugunung Mundur l Sambungan hal 1 selalu dimakamkan di makam khusus Covid-19.

Sebelumnya Para Ketua RW, RT dan pengurus LPMK di Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya menggelar demo di Kantor Kelurahan Jeruk.

Mereka ini adalah para pengurus LPMK, Ketua RW 01, RW 02, RW 03 serta 16 ketua RT di sana. Mereka beramai-ramai menolak adanya Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Pada Masa Pandemi Covid-19.

Dimana dalam Perwali tersebut salah satunya diatur tentang pemakaman. Bahwa setiap korban meninggal dengan status suspek, probable, dan konfirm Covid-19 harus dimakamkan di TPU Babat Jerawat atau TPU Keputih.

Selain menggelar demo para pengurus LPMK, RW dan RT ini juga menyatakan mundur. Secara simbolis itu dilakukan dengan menyerahkan stempel yang diberi dari kelurahan.

Menurut tokoh masyarakat setempat, Iswanto saat dihubungi via telfon, Rabu (4/11) siang meng­ atakan banyak warga di Kelurahan Warugunung beranggapan keluarga mereka yang meninggal ini bukan karena covid-19. Namun kenapa mereka di makamkan di makam covid-19. ‘’Salah satunya yang terjadi pada kemarin, adanya warga di RW 1 yang meninggal diduga di Covid kan sama pihak Rumah Sakit. Padahal pihak keluarga meyakini, bahwa Almarhum ini meninggal karena sakit diabetes,’’ katanya.

Dengan peristiwa ini, ketua RT dan RW yang ada di Kelurahan Warugunung, Kecamatan Karang Pilang, akhirnya beramai ramai mendatangi Kantor Kelurahan untuk meminta jawaban dari Lurah, yang dihadiri oleh Camat.

Tidak ada jawaban konkrit, mereka akhirnya menyerahkan Stempel RT/RW dan membekukan diri menjadi ketua RT/RW. Karena warga sekitar menuntut RT/RW agar bisa membantu warga, agar supaya ada warga yang meninggal bisa dimakamkan di makam umum.

“Kita ini lelah mas selalu dituntut oleh warga, mereka meminta agar pihak keluarga yang meninggal tidak dimakamkan di makam Covid-19. Sehingga, kami ketua RT/RW ini meminta jawaban dari Lurah yang dihadiri Camat Karang Pilang. Namun tidak ada jawaban yang konkrit terkait persoalan ini,” kata Iswanto. ‘’Dengan adanya peristiwa ini, kami membantu warga sekitar, kasihan mereka jika keluarganya yang meninggal selalu dikatakan Covid-19. Sehingga kami taruh Stempel kami sebagai ketua RT/RW sebagai bentuk penangguhan kami,” tandasnya. [dre]

Aparat Amankan Baiat 287 Pengikut Ajaran Tajul Muluk Sambungan hal 1 Faisol yang juga menjabat ketua Lakpesdam NU Kabupaten Sampang, Rabu (4/11).

Lanjut Faisol, prosesi pembacaan ikrar, Tajul Muluk berserta pengikutnya akan membacakan ikrar untuk kembali pada ajaran untuk kembali ke ajaran ahlussunnah wal jamaah yang di saksikan para kyai dan para pejabat”.

“Konfik SARA ini sudah berjalan kurang lebih 8 tahun, kami berharap ikrar ini akan menjadi momentum yang baik untuk menatap masa depan yang lebih baik, dan kami mohon dukungan dan doa pada semua elemen masyarakat Sampang dan Madura agar pembacaan ikrar ini berjalan lancar, aman, dan kondusif, sehingga menjadi sejarah bagi Kabupaten Sampang,” katanya. [lis] l

Perketat Pengawasan Pupuk Bersubsidi

Sambungan hal 1 DPR RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ema Umiyyatul Chusnah. Secara khusus ia meminta pengawasan pupuk bersubsidi ini diperketat, menyusul adanya kenaikan anggaran untuk pengadaan pupuk bersubsidi bagi petani.

Ema menjelaskan, regulasi untuk mendapatkan pupuk bersubsidi harus menggunakan Kartu Tani, dan per tanggal 1 Januari 2021, petani mulai dari sekarang harus bisa mengakses Kartu Tani dan fasilitasi untuk implementasi Kartu Tani harus disiapkan dengan matang.

“Apabila petani dan fasilitasinya belum siap, tidak boleh dipaksakan. Jadi harus bertahap implementasinya,” jelas Ema Umiyyatul Chusnah. Politisi yang akrab disapa Ning Ema ini mengatakan, pada tahun 2020 ini, sudah ada kenaikan sebesar 1 Juta Ton untuk kebutuhan pupuk bersubsidi secara nasional dari tahun sebelumnya.

“Untuk tambahan pupuk subsidi, untuk yang 2021, pasti juga akan bertambah. Asalkan regulasi dan aturan ini juga harus kita perbaiki dengan baik,” ujar Ning Ema saat berada di Jombang, Selasa (3/11).

Sehingga dengan adanya perbaikan dari sisi regulasi untuk pupuk bersubsidi ini diharapkan tidak terjadi permasalahan-permasalahan terkait hal ini di tingkat petani, seperti permasalahan kelangkaan pupuk bersubsidi misalnya.

Ditandaskan oleh Ning Ema, untuk mengantisipasi terjadinya permasalahan terkait pupuk bersubsidi ini, dia meminta harus ada pengawasan. Sehingga menurutnya, perlu ada kerjasama dan sinergitas baik dari kalangan legislatif, maupun pihak lainnya.

“Karena salah satu fungsi DPR adalah pengawasan.

Kita harus turun ke bawah, kita haris Sidak ke bawah, bagaimana pupuk subsidi ini. Jangan sampai pupuk subsidi ini ada yang menguasai, kita Sidak ke petani, ke agen, distributor, itu adalah fungsi pengawasan anggota DPR sebagai wakil rakyat,” terang Ning Ema. Selain itu dikatakannya, pengawasan juga bisa dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota.

“Apalagi anggota DPR-RI yang membahas anggaran tentang pupuk subsidi di seluruh Indonesia, kami berhak untuk turun ke bawah, untuk melihat bagaimana pola dan sistem pendistribusian pupuk subsidi ini bisa merata, khususnya untuk para petani yang membutuhkan. Petani yang berhak adalah yang mempunyai lahan maksimal 2 hektar,” tandas Ning Ema. [rif]

l

Halaman 11

Tangani Covid-19, Pemkab Malang Habiskan Anggaran Rp100 Miliar Pemkab Malang, Bhirawa Selama Pandemi Covid-19 di Kabupaten Malang, Pemkab Malang telah menghabiskan anggaran sebesar Rp100 miliar.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Keuangan Aset dan Daerah (BKAD) Kabupaten Malang Wahyu Kurniati yang menjelaskan anggaran penanganan Covid-19 tersebut totalnya mencapai Rp187 miliar, yang bersumber dari dana Bantuan Tidak Terduga (BTT).

“Awalnya, anggaran yang sudah kita hitung dan sudah cair sebesar Rp125 miliar. Namun, karena ada beberapa pembelian yang rencana anggarannya tidak sesuai dengan harga di lapangan, maka yang Rp 25 miliar kita kembalikan,” ungkapnya, Rabu (4/11).

Dijelaskan, dana sebesar Rp100 miliar tersebut telah digunakan dan sebagian besar untuk penanganan dampak Covid-19 di masyarakat, baik itu berupa batuan sosial (bansos) maupun untuk kesehatan.

Ia juga menjelaskan sebagai besar memang difokuskan pada penanganan dampak Pandemi Covid-19, diantaranya memberikan bansos kepada masyarakat terdampak secara ekonomi sebesar Rp50 miliar melalui Dinas Sosial (Dinsos).

Sedangkan dana BTT itu, juga diperuntukan untuk bidang kesehatan yakni sebesar Rp 44 miliar. “Salah satunya adalah untuk pembelian hazmat bagi tenaga kesehatan, membiayai perawatan pasien Covid-19, dan juga pemberian vitamin kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tersebar dimasing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertugas di garda terdepan,” ungkap Wahyu.

Dari dana BTT untuk penanganan

cahyono/Bhirawa

Pemkab Malang mencegah penyebaran Covid-19 dengan penyemprotan desinfektan menggunakan mobil Gunner di sepanjang Jalan Raya Kepanjen.

Covid-19, kata dia, terdapat sisa anggaran, yang nantinya dipergunakan untuk penanganan Covid-19 pada bulan Desember 2020 mendatang.

Seperti dipergunakan untuk kebutuhan lain-lain, seperti pariwisata dan juga

kebutuhan satuan tugas (satgas) lainnya. Sehingga anggaran yang tersebar memang berada di Dinsos dan Dinas Kesehatan (Dinkes).

“Anggaran yang tersisa sebesar Rp 87 miliar akan dipergunakan untuk

Jabatan Kosong Kepala OPD Terlalu Lama l

Sambungan hal 1

Badan Pendapatan Daerah Boedi Prijo Soeprajitno, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Abdul Hamid, Direktur RSU Haji Dr drg Sri Agustina Ariandani dan Direktur RSUD dr Soedono dr Bangun Trapsila Purwaka.

Selain pejabat kekosongan jabatan karena pensiun, beberapa kursi kepala OPD juga kosong karena sebab lain. Yakni Kepala Bappeda Jatim meninggal dunia, Kepala Dinas ESDM dan Kepala Bakorwil Pamekasan mengundurkan diri untuk mengikuti kontestasi Pilkada.

Rudiarto menegaskan, jika dilaksanakan sesuai perundangan

harusnya maksimal enam bulan sudah dilakukan pengisian jabatan.

Sebab, status Plt punya banyak kekurangan. Di antaranya ialah pejabat yang jadi Plt tugasnya bertambah dua kali tapi gajinya hanya satu. Plt juga memiliki kewenangan terbatas tidak seperti pejabat definitif, tidak boleh mengambil keputusan strategis bagi instansinya, merotasi pegawai, termasuk kebijakan terkait anggaran. “Maka semakin lama Plt itu tidak baik karena tidak sehat bagi organisasi di instansi itu,” jelas dia.

Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono menuturkan, proses pengisian jabatan akan segera dilakukan.

Terlebih saat ini sudah menjelang akhir tahun anggaran. “Kami

masih menunggu arahan ibu gubernur untuk memproses pengisian jabatan. Yang pasti sebelum tahun anggaran baru sudah rampung, secepatnya,” jelas Heru yang juga mantan Bupati Tulungagung dua periode tersebut.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim Nurkholis menambahkan, pelaksanaan rotasi dan mutasi telah mendapat izin KASN. Karena itu, prosesnya akan lebih cepat setelah ada arahan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

“Harus rotasi atau mutasi dilakukan dulu kemudian baru dilelang jabatan untuk mengisi jabatan yang ditinggal pensiun atau mundur,” tandasnya.[tam]

Pj Bupati Sidoarjo Terima Penghargaan KASN atas Penerapan Sistem Merit l

Sambungan hal 1

Merit. Terima kasih kami untuk para ASN yang sudah terlibat dalam proses ini di Kabupaten Sidoarjo sehingga masuk dalam peringkat kedua terbaik di Indonesia,” ungkap Pj Bupati Hudiyono.

Pemkab Sidoarjo meraih penghargaan sebagai instansi yang telah menerapkan Sistem Merit kategori baik sesuai hasil Penilaian Penerapan Sistem Merit oleh KASN dengan nilai yang didapat ialah 297, dan merupakan peringkat kedua ,setelah kota Bandung dari Kabupaten/Kota se-Indonesia. Hal ini, menjadi motivasi untuk mem-

berikan upaya maksimal dalam penilaian Sistem Merit kali ini.

Sistem merit sendiri merupakan kebijakan nasional dalam mengelola manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan faktor politik, ras, agama, asal-usul, jenis kelamin, dan kondisi kecacatan.

Ketua KASN Agus Pramusinto menjelaskan, sistem merit ini penting dalam manajemen ASN karena pemerintah membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, dilihat dari sisi kualifikasi, kompetensi, dan pengalamannya. “Sehingga Sistem

Merit memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk mendapatkan sumber daya aparatur yang diharapkan,” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, KASN juga mengapresiasi Gubernur Jatim atas langkah cepat yang telah diambil terhadap rekomendasi pelanggaran netralitas PNS di bawah naungannya. “Saya ucapkan terima kasih kepada Pemprov Jatim yang telah memproses sanksi bagi ASN yang telah melanggar aturan. Semoga bisa menjadi pelajaran bagi ASN-ASN yang lain agar tidak melakukan hal yang sama,” tutur Agus Pramusito. [tam*]

memenuhi kebutuhan satgas dalam menangani Covid-19. Dan pecancairannya tergantung kebutuhan apa yang diperlukan, sehingga jika nanti sewaktu-waktu dibutuhkan pihaknya siap mencairkannya,” ujar dia. [cyn]

Kapolda Lepas Mayjen TNI Widodo Iryansyah dengan Kereta Kencana Sambungan hal 1 kereta kencana yang ditarik oleh para insan Bhayangkara. Serta diiringi oleh Srikandi Srikandi Polri sebagai wujud hormat para insan Bhayangkara.

“Terima kasih yang sebesar besarnya saya sampaikan kepada Mayjen TNI Widodo Iryansyah atas dedikasi, kerja sama dan sinergitas yang telah dilakukan selama menjabat Pangdam V/Brawijaya.

Sehingga Jawa Timur hingga saat ini tetap dalam kondisi kamtibmas yang kondusif,” kata Irjen Pol M Fadil Imran.

Kapolda Fadil mengaku, kegiatan ini merupakan wujud syukur atas kerjasama dan sinergitas yang telah dilakukan Polda Jatim bersama Kodam V/ Brawijaya. Terutama dalam mewujudkan masyarakat Jawa Timur yang aman dan kondusif. Serta dalam upaya menangani pandemi Covid-19 bersama dengan unsur Forkopimda dan stakeholder yang lainnya.

Pihaknya mengungkapkan, dengan kerjasama yang terjalin baik, hingga saat ini kondisi Jatim dalam keadaan kamtibmas yang kondusif. Selin itu juga, dibuktikan dengan keberhasilan menekan penyebaran dan perkembangan Covid-19 beserta dampak sosialnya.

“Terima kasih sekali lagi untuk dedikasi Mayjen TNI Widodo Iryansyah, yang selama ini bersinergi dengan kami dalam menjaga kamtibmas di Jatim.

Serta menekan penyebaran Covid-19,” ungkap Fadil.

Sinergitas seperti ini, sambung Fadil, harus terus dibangun dan perlu ditingkatkan lagi. Terutama untuk mengahadap tugas ke depan yang semakin berat dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Apalagi dalam waktu dekat, pada 9 Desember 2020 akan dilakukan pesta demokrasi Pilkada serentak di seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Jawa Timur.

“Semoga sinergitas yang selama ini terjalin dengan baik, dapat diringkatkan kembali. Sehingga kondisi kamtibmas di Jatim tetap aman dan lancar,” pungkasnya. [bed]

l

Tersisa Satu Desa, Sebagian Belum Nikmati Listrik dan Akses Transportasi l

Sambungan hal 1

get Bupati pada 2018 lalu belum terpenuhi.

Alasannya, karena adanya pandemi Covid-19. Sehingga, anggaran pembangunan desa minim karena banyak dialokasikan untuk penanganan corona.

“Memang target Ibu (Bupati) tidak terpenuhi. Tetapi, untuk target dinas sudah terpenuhi. Desa banyak yang naik level atau tingkat,” jelasnya.

Menurutnya, kendala yang menjadikan adanya satu desa masih masuk kategori desa tertinggal adalah akses transportasi. Desa itu merupakan desa tujuan, bukan desa transit. Desa Tambak Ukir merupakan desa yang berbatasan langsung de­ngan Kabupaten Situbondo.

“Selain akses yang menjadi kendala utama, juga akses evakuasi ketika kebencanaan. Sehingga, membuat penilaian Indeks Desa Membangun (IDM) menjadi rendah,” jelasnya.

Ia menargetkan, tahun depan tidak ada lagi desa tertinggal. Desa Tambak Ukir ditargetkan bisa naik kelas menjadi desa berkembang. Untuk mewujudkannya, menurut Tatok, harus ada sinergitas antara organisasi perangkat daerah (OPD). Sebab, pengentasan desa ter­ tinggal tidak bisa hanya dilakukan oleh satu OPD. “Tidak bisa diselesaikan satu OPD. Polanya nanti akan berintegrasi.

Nanti kami upayakan akan lebih baik

lagi dan pada 2021 tidak akan ada lagi (desa tertinggal),” katanya Masih ada warga yang belum bisa menikmati aliran listrik di Kabupaten Probolinggo. Kondisi ini dialami sebagian warga di Desa Tambak Ukir, Kecamatan Kotaanyar. Desa yang juga masuk dalam kategori desa tertinggal.

Berdasarkan data Kecamatan Kotaanyar Dalam Angka 2019 yang dipublikasikan BPS Kabupaten Probolinggo, Desa Tambak Ukir terdiri atas empat dusun. Di desa ini, tak ada lembaga TK/ RA untuk anak-anak usia dini. Fasilitas kesehatan juga tidak ada.

Mata pencaharian mayoritas penduduknya bertani. Padahal, kondisi ma­ yoritas tanah di wilayah itu kering. Dari 584 hektare luas wilayah yang ada, tanah sawah hanya seluas 16 hektare. Sedangkan sisanya, tanah kering seluas 568 hektare.

Desa Tambak Ukir berada di dataran tinggi. Di sebelah timur, ia berbatasan dengan Desa Kalisari atau Desa Tepos, Kecamatan Banyuglugur, Situbondo. Sebelah selatan, berbatasan dengan hutan yang dikelola Perhutani. Kemudian di sebelah barat, berbatasan dengan Desa Blimbing, Kecamatan Pakuniran. Adapun di sebelah utara, berbatasan dengan Desa Curahtemu, Kecamatan Kotaanyar, ungkapnya.

Camat Kotaanyar Teguh Prihantoro mengakui kondisi tersebut. Ia menjelaskan, Tambak Ukir memang masih lemah

di beberapa sektor yang menjadi ukuran Indeks Desa Membangun (IDM). Yaitu, lemah di indeks ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan indeks ketahanan ekologi/ lingkungan. “Karena kondisi geografis, desa ini perlu campur tangan.

Baik dari pemerintah kabupaten maupun provinsi. Tenaga medis maupun tenaga pendidik,” tandasnya.

Karena kondisi geografisnya juga, di desa tersebut sebagian warganya tidak menikmati listrik. Padahal, lokasinya berbatasan langsung dengan Kecamatan Paiton yang menjadi tempat berdirinya PLTU. “Memang benar sebagian warga belum menikmati listrik. Tetapi banyak yang sudah nyalur listrik satu sama lain.

Karena mereka tidak memiliki meteran sendiri,” lanjutnya.

Selain IDM yang rendah, akses jalan menuju Tambak Ukir juga sangat memprihatinkan. Jalan yang ada hanya cukup dilalui satu kendaraan roda empat. Jika berpapasan, salah satu kendaraan harus berhenti. “Roda dua juga begitu. Jadi harus minggir dulu. Karena jalannya satu dan itu desa tujuan bukan transit,” terangnya.

Untuk itulah desa Tambak Ukir, yang menjadi satu-satunya desa tertinggal di Kabupaten Probolinggo, terus menjadi perhatian. Tahun ini, Pemkab menggelontorkan anggaran sekitar Rp 300 juta untuk membangun Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

(SPAM).

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Perumahan, dan Pertanahan (Perkim) Kabupaten Probolinggo Prijono mengatakan, tahun ini ada pembangunan SPAM di Desa Tambak Ukir. Kegiatan dengan anggaran Rp 300 juta itu tidak terkena refocusing, sehingga tetap bisa terlaksana tahun ini. “Sudah mulai dikerjakan. Ditargetkan rampung sebelum akhir tahun ini,” paparnya.

Anggaran ratusan juta itu bersumber dari APBD 2020. Pihaknya membuat SPAM, dengan memanfaatkan sumber air di perbatasan dengan Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo.

Namun, anggaran itu hanya bisa membangun sampai ke hulu dan 30 saluran rumah (SR). “Kami bangunkan tangkapan air semacam tandon di Desa Tambak Ukir. Kemudian, tahun ini juga disalurkan ke 30 SR,” jelasnya.

Debit air yang mengalir dari sumber air itu sekitar 2 liter per detik.

Karenanya, kata Prijono, tahun depan direncanakan ada kegiatan saluran SPAM dengan usulan anggaran sekitar Rp 400 juta. Anggaran itu direncanakan dapat menyambung saluran air ke 60 SR. Sehingga, total ada 90 SR di Desa Tambak Ukir. “Nanti dikelola oleh HIPPAM (Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum). Karena sifatnya swadaya,” tambahnya. [*]

Bhirawa

DERAP NUSANTARA

K A N T O R B E R I TA I N D O N E S I A

Halaman 12

Kamis Kliwon, 5 November 2020

Pencalonan Tuan Rumah Olimpiade Bukan untuk “Gagah-gagahan” Jakarta, (ANTARA) Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pencalonan Indonesia untuk menjadi tuan rumah Olimpiade 2032 bukan untuk “gagah-gagahan”, namun untuk menaikkan citra dan martabat bangsa.

“Karena pencalonan ini harus kita jadikan momentum untuk menata diri, untuk memperbaiki berbagai hal yang selama ini masih kurang,” kata Presiden Jokowi dalam rapat terbatas secara virtual mengenai rencana pencalonan Indonesia menjadi tuan tumah Olimpiade 2032 di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu.

Presiden menginstruksikan jajaran-

nya untuk menyiapkan infrastruktur olahraga, meningkatkan pembinaan untuk para atlet, dan juga visibilitas global bagi Indonesia terkait calon tuan rumah penyelenggara Olimpiade 2032, dan sejumlah hal lainnya.

“Asian Games maupun Asian Para Games di 2018 telah sukses kita selenggarakan. Ini membuka rasa percaya diri dan mata dunia bahwa

RI mampu jadi tuan rumah yang baik dalam acara internasional,” ujarnya.

Untuk menjadi tuan rumah Olimpiade 2032, Indonesia diperkirakan akan bersaing dengan Australia, Jerman, Unifikasi Korea, Qatar, dan China. Proses seleksi tuan rumah Olimpiade 2032 akan digelar pada 2023 dan hasilnya ditentukan pada 2024. Indonesia pertama kali menge-

mukakan keinginan untuk menjadi tuan rumah Olimpiade 2032 kepada Komite Olimpiade Internasional (IOC) saat Asian Games 2018.

Olimpiade 2032 merupakan Olimpiade musim panas. Paris, Prancis dan Los Angeles, Amerika Serikat telah mendapatkan tiket untuk menjadi tuan rumah Olimpiade pada 2024 dan 2028.[*]

sekilas jawa timur

info grafis

Pemkab Probolinggo Gagas Inovasi “Mak Blonjo” di Pasar Tradisional

ANTARA

Gubernur Jawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil atau Kang Emil (tengah).

Jabar Ditetapkan Siaga Bencana

info grafis

Presiden Joko Widodo

Bandung, (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil atau Kang Emil menetapkan status siaga bencana untuk Provinsi Jabar terkait menghadapi potensi bencana alam hidrometeorologi selama enam bulan ke depan yakni dari November 2020 hingga Mei 2021.

“Jadi kesiagaan ini berbanding lurus dengan prediksi badan meteorologi, bahwa akan ada curah hujan lebih banyak dan lebih ekstrem. Sehingga kita menetapkan kesiagaan itu dari November sampai Mei. Hampir setengah tahun, enam bulan ke depan. Makanya tadi kesiagaannya kan hidrometerologi,” kata Ridwan Kamil seusai Apel Kesiapsiagaan Bencana di

depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu.

Pria yang akrab disapa Kang Emil ini mengatakan kurun waktu status siaga bencana tersebut berbanding lurus dengan prediksi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sehingga ditetapkan selama enam bulan.

“Itu hampir setengah tahun, enam bulan ke depan. Kesiapsiagaannya itu meliputi air, cuaca dan dari BMKG musim hujan dimulai Oktober ditambah ada potensi La Nina, jadi kami siagaan dalam dua bulan di tahun 2020 dan empat bulan di 2021,” kata dia.

Orang nomor satu di Provinsi Jabar ini juga meminta kepada 27 kabupaten/kota di Jawa Barat un-

tuk siaga bencana, karena tingkat kebencanaan di akhir tahun 2019 sampai awal tahun 2020 terus terjadi seperti banjir besar di Jabodetabek dan sejumlah wilayah di Bandung Raya pada jelang pergantian tahun 2020.

“Kami akan coba mitigasi, dan mudah-mudahan di awal tahun ini tidak terjadi dan berkurang potensi kebencanaan, dengan semua ini kita siapkan dan bersiaga,” kata Kang Emil.

Selain itu, pihaknya juga memerintahkan agar dalam waktu dekat simulasi penyelamatan tsunami dilakukan di wilayah Pantai Selatan Jabar, sekaligus penanaman 50 juta pohon di wilayah hulu dan hilirnya. [*]

Probolinggo, (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan menggagas inovasi “Mak Blonjo” yakni jual beli secara daring, sehingga masyarakat tidak perlu datang ke pasar tradisional untuk berbelanja.

“Inovasi itu baru ada di Pasar Dringu sebagai percontohan, tetapi ke depan secara bertahap akan diterapkan dan dikembangkan di semua pasar tradisional yang ada di Probolinggo,” kata Kasi Pengembangan dan Penataan Sarana Prasarana Pasar Disperindag Kabupaten Probolinggo Winda Permata Erianti, Rabu.

Dengan jargon “Siap Melayani Segala Kebutuhan Dapur Anda dengan Menyediakan Segala Macam Sembako”, masyarakat yang ingin belanja secara daring di Pasar Dringu cukup membuat pesanan melalui aplikasi Instagram @ MakBlonjo_PasarDringu01, WhattsApp (WA) 082 331 100 427 (Sulis) dan email makblonjopasardringu@gmail.com.

“Untuk teknis belanja lewat daring ‘Mak Blonjo’ itu untuk sementara dikendalikan oleh koordinator pasar, tetapi selanjutnya akan dilakukan oleh PKL atau paguyuban pedagang,” tuturnya.

Ia mengatakan koordinator pasar itu langsung kepada pedagang, sedangkan pedagang tersebut sudah diedukasi tentang bagaimana cara menyiapkan dagangan.

“Selain itu, pedagang diedukasi supaya tertib ukur karena memang sudah ada standar operasional prosedurnya, sehingga jelas per ikat atau per kilogram untuk menjaga amanah,” katanya. [*]

Setahun Jokowi-Ma’ruf:

Pandemi Covid-19 sebagai Sebuah Tantangan Setahun berlalu tanpa terasa. Tepat 20 Oktober 2020, duet kepemimpinan Presiden Joko Widodo-KH Maruf Amin memasuki tahun pertama. Semua berjalan begitu cepat, nyaris tak berhenti berita besar menyertai perjalanan pemerintahan yang bertajuk ‘Indonesia Maju’ ini.

Di antara berbagai isu nan menyeruak itu: dari persiapan ibu kota baru, diluncurkannya programprogram bantuan sosial dan ekonomi serta Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja sebagai perwujudan pidato Presiden Jokowi pada pelantikannya di Gedung MPR RI, 20 Oktober 2019.

Namun headline utama yang terjadi pada setahun pertama peme­ rintahan Presiden Jokowi – Maruf Amin tentu saja hadirnya Covid-19 sang ‘gamechanger’.

Pandemi ini turut mempengaruhi berbagai rencana dan program. Pelambatan aktivitas dan roda ekonomi terasa sejak pertengahan Maret hingga akhir tahun. Prioritas anggaran digeser, tertumpu pada penanganan penyebaran dan dampak Covid-19 serta ‘penyelamatan’ ekonomi nasional.

Namun Presiden Jokowi tidak pernah mengabaikan janjinya. Meski laju pertumbuhan ekonomi sempat tersendat, tapi Presiden Jokowi tetap memegang visi mewujudkan lima arahan strategis menuju masyarakat Indonesia mandiri, maju, adil dan makmur, yang terdiri dari: 1. Pembangunan Sumber Daya Manusia; 2. Pembangunan Infrastruktur; 3. Penyederhanaan Regulasi; 4. Penyederhanaan Birokrasi; dan 5. Transformasi Ekonomi.

Refocusing dan realokasi anggaran memprioritaskan program dan penanganan di bidang kesehatan, pemulihan sosial dan ekonomi - terutama untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi. Namun lima arahan pembangunan tetap menjadi pilar bagi Visi Indonesia 2045 demi memastikan Indonesia menjadi negara maju.

Kita tentu masih terkenang akan ucapan tegas Presiden Jokowi pada Pidato Kenegaraan 14 Agustus 2020, yang disampaikan dalam rangkaian peringatan HUT ke-75 Republik Indonesia.

Saat itu, Presiden Jokowi mengajak rakyat Indonesia tidak menyerah terhadap masalah besar yang juga dialami seluruh penghuni bumi ini, tapi sebaliknya, ‘membajak’ krisis, menjadikannya batu pijakan menuju langkah besar dan loncatan lebih tinggi lagi.

“Jangan biarkan krisis membuahkan kemunduran. Krisis ini harus kita manfaatkan sebagai momentum untuk melakukan lompatan besar,” tegasnya.

Pandemi menuntut pemerintah bekerja cepat juga berakrobat dalam situasi darurat. Aneka beleid diterbitkan sebagai payung hukum. Anggaran dihitung ulang menyesuaikan kondisi pandemi.

Ibarat kendaraan melaju kencang dalam situasi darurat maka gas dan rem harus berjalan proporsional.

Keselamatan dan kesehatan menjadi prioritas utama, berbarengan dengan pemulihan ekonomi.

Covid-19 masuk agak lambat di Indonesia. Baru Maret penyakit ini mewabah. Dari Depok, hingga ke seluruh provinsi. Maka pemerintah pun bergerak sigap, termasuk mencanangkan berbagai aturan sebagai payung hukum untuk mempermudah berbagai gerakan di masa ‘extraordinary’ alias luar biasa ini.

The Extraordinary Leader is a remarkable combination of expert insight and extensive research. Seorang pemimpin yang extraordinary merupakan kombinasi dari wawasan keahlian serta penelitian ekstensif. Demikian dikatakan John H. Zenger dan Joseph R. Folkman, dua pakar kepemimpinan yang bersama-sama menulis buku ‘The New Extraordinary Leader: Turning Good Managers Into Great Leaders’ Presiden Jokowi memahami dengan pasti terkait filosofi menjadi pemimpin yang luar biasa di masa nan luar biasa.

“Langkah apapun yang extraordinary akan saya lakukan untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara,” kata Presiden Jokowi pada Sidang Kabinet Paripurna 18 Juni 2020 lalu.

Langkah extraordinary di masa pandemi dilakukan pemerintah dengan gerak super cepat melahirkan beberapa peraturan perundangan dengan perlakuan khusus. Ini semua tak lepas dari visi presiden, ditunjang dengan konsolidasi parlemen yang sangat kuat.

Maka, lahirlah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebi-

Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Ma’ruf Amin (kanan) bersiap memimpin rapat kabinet terbatas tentang kebijakan satu peta di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (6/2/2020). Presiden Joko Widodo menyatakan tim percepatan kebijakan satu peta telah berhasil mengkompilasi 84 peta tematik dari 85 peta tematik yang diinginkan dan ditargetkan rampung pada akhir tahun 2020 agar dapat mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah tumpang tindih lahan.

jakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19 dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/ atau stabilitas sistem keuangan.

Demikian juga beleid atau perundangan lain di setiap level. Semua dikeluarkan sigap demi satu tujuan: mempercepat penanganan Covid-19 dan dampak ekonominya.

Mulai dari Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Penanganan Covid-19, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2020 tentang Penetapan PSBB, Keputusan Presiden (Keppres) No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Ke­ sehatan Masyarakat, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2020 tentang Refocusing APBN 2020 untuk Penanganan Pandemi, Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2020 tentang Pembentukan Komite Penanganan Covid-19 dan PEN, serta Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Hukum Disiplin Protokol Kesehatan.

Dampak besar Covid-19 dan perlambatan aktivitas bisnis membuat perekonomian Indonesia mengalami kontraksi jadi minus 5,32 persen pada kuartal kedua 2020. Sebelumnya, pada triwulan pertama 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya mencapai 2,97 persen. Meski angka kontraksi pada periode kuartal kedua lebih dalam

dari perkiraan semula, namun pemerintah masih menyiratkan optimisme, terutama terkait tidak diambilnya kebijakan ‘lockdown total’ pada awalawal pandemi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa kondisi perekonomian Indonesia pada kuartal ketiga masih lebih baik jika diban­ dingkan dengan negara-negara lain, termasuk negara di kawasan Asean dan negara G20.

Negara lain di dunia juga meng­ hadapi situasi yang luar biasa. Perekonomian menurun sangat signifikan sebagai dampak dari pandemi Covid-19 yang menyebabkan penutupan sekolah, tempat kerja, hingga tempat hiburan.

“Negara-negara di dunia juga masih mengalami struggle untuk menghadapi Covid-19 dan mereka menggunakan instrumen fiskalnya secara luar biasa, kalau kita lihat dari sisi magnitude-nya, seluruh dunia terjadi pelebaran defisit fiskal yang luar biasa besar,” kata Menkeu.

Dicontohkan, negara-negara di Eropa hampir seluruhnya mengalami kontraksi di atas 20 persen pada kuartal kedua. Kontraksi paling kecil dialami Italia yaitu pada level -17,9 persen, Jerman -11,7 persen. Sementara itu, Spanyol dan Inggris terkontraksi 21,1 persen dan 21,7 persen.

Di luar Eropa, India yang pada kuartal kedua mengalami kontraksi lebih dari 23 persen, diperkirakan pada

kuartal ketiga akan minus 6,6 persen.

Negara berkembang lainnya, seperti Meksiko yang mengalami kontraksi 18 persen pada kuartal kedua, diproyeksi masih akan minus sebesar 11,5 persen pada kuartal III/2020.

Brutalnya Covid-19 mempengaruhi seluruh perekonomian di dunia, tidak memandang bulu, negara maju, negara barat, negara timur, negara berkembang, negara yang low income, atau high income, semuanya terkena.

Sementara itu, ekonomi negaranegara di kawasan Asean pun masih akan terkontraksi dalam pada kuartal III/2020. Misalnya Malaysia dari kontraksi 17,1 persen pada kuartal kedua, diproyeksikan masih minus 4,5 persen pada kuartal III/2020.

Ekonomi Filipina dan Thailand pada kuartal III/2020 juga diperkirakan masih terkontraksi masing-ma­ singnya -6,3 persen dan -9,3 persen.

Sedangkan ekonomi Singapura, yang sangat tergantung pada perdagangan dan pariwisata, diperkirakan terkontraksi -6 persen pada kuartal ketiga.

Indonesia relatif dalam situasi yang cukup baik meskipun ini tentu tidak membuat kita terlena. Kita tetap berusaha untuk mengembalikan perekonomian kita kepada zona positif.

Kondisi ekonomi yang melambat tapi tidak terperosok terlalu dalam ini, beruntungnya, ditunjang oleh kepercayaan publik yang masih cukup tinggi kepada pemerintah.

Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terkait kepuasan kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dari hasil temuan Indikator, tercatat persentase kepuasan kinerja Presiden Jokowi selama September tahun ini sebesar 68,3 persen. Untuk variabel survei, Indikator menyebut kinerja Presiden mencakup secara umum, tak hanya soal penanganan pandemi Covid-19.

Sementara itu, Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) menunjukkan mayoritas responden merasa nyaman dengan kinerja Presiden Jokowi pada masa pandemi Covid-19.

Dari 803 responden dari kalangan pekerja di Jakarta, sebanyak 62,6 persen responden merasa nyaman dengan kinerja Presiden Jokowi da-

lam menangani pandemi Covid-19, sedangkan 37,4 persen responden menyatakan tidak nyaman dengan kinerja Presiden Jokowi dalam menangani pandemi Covid-19.

Pada situasi politik dan ekonomi di mana terjadi anomali seperti saat ini, kepercayaan publik kepada pemerintah merupakan hal yang sangat langka dan menjadi modal kuat untuk melangkah.

Pandemi memang masih belum berlalu. Meski demikian, harapan akan tumbuhnya perekonomian lebih baik menyiratkan harapan cerah, seiring kepastian vaksinasi pada akhir tahun ini. Air dalam gelas kita memang tidak penuh, tapi cara pandangnya harus diubah: bukan setengah gelas kosong, tapi masih ada setengah gelas penuh sebagai kapital berarti menuju hari esok.

Sikap optimisme dan perspektif setengah gelas terisi harus kita jaga, karena hanya mereka yang memiliki keyakinan yang akan menguasai pertempuran.

Selain itu, modal bersama melangkah sebagai satu kekuatan utuh sebagai bangsa juga adalah aspek penting untuk menjadi pemenang dari krisis besar ini.

Semua itu seperti ditekankan Presiden Jokowi dalam pengantar Rapat Terbatas Strategi Penanganan Covid-19 dari Istana Kepresidenan Bogor, 3 Oktober 2020 lalu.

“Pencapaian kita sejauh ini tidak buruk, angka-angkanya jelas. Tapi jangan membuat kita terlena. Kita harus waspada, kita harus tetap bekerja keras. Wabah ini jangan diremehkan. Ini realita. Tapi jangan membuat kita pesimistis. Tujuh bulan ini Indonesia membuktikan mampu mengatasi masalah. Belum sempurna, ya, tapi bisa kita perbaiki bersamasama.

Mengatasi pandemi ini memang sulit, memerlukan kerja keras bersama, dan saya yakin kita akan dapat melakukannya. Yang penting dalam situasi seperti ini jangan ada yang berpolemik, dan jangan ada yang membuat kegaduhan-kegaduhan.” *) Prof. Dr. Widodo Muktiyo Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika