binder6jan21

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2006

HARIAN

harian_bhirawa@yahoo.com bhirawa_indragiri@yahoo.com suratkabar_harianbhirawa

IKLAN/ LANGGANAN

Surat Kabar Harian Bhirawa

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

www.harianbhirawa.co.id

Mata Rakyat Mitra Birokrat

Rabu Pahing, 6 JANUARI 2021

Penyerahan Sertifikat Tanah

Wagub Emil Pesan untuk Jaminan Modal Usaha

Pemprov, Bhirawa Pemerintah kembali menyerahkan sertifikat tanah untuk warga Jatim. Secara simbolik, sebanyak 50 sertifikat diserahkan Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak seiring penyerahan yang digulirkan Presiden RI Joko Widodo bersamaan dengan penyerahan sertifikat lainnya di seluruh wilayah Indonesia secara virtual di Istana Negara Jakarta, Selasa (5/1) siang.

Bagi warga Jatim sendiri, total sertifikat yang sudah diberikan dalam kurun waktu Tahun 2020 mencapai 54.529 bidang tanah.

Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak mengingatkan kepada warga penerima agar sertifikat tersebut dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Terlebih, jika nantinya di jaminkan bisa digunakan sebagai modal usaha untuk dapat meningkatkan ekonomi keluarga.

“Penyerahan sertifikat tanah ini merupakan pengakuan negara kepada masyarakat yang berhak atas kepemilikan tanah. Dan ini merupakan rezeki yang harus disyukuri dan bentuk syukurnya adalah penggunaannya secara bertanggung jawab,” ungkap Emil Dardak saat mengikuti penyerahan sertifikat secara virtual di Kantor Gubernur Jl. Pahlawan No. 110 Surabaya, Selasa (5/1).

Ia mengatakan, dengan diterimanya sertifikat oleh warga, maka hal tersebut memiliki arti bahwa legalitas atas kepemilikan tanah menjadi kuat. Dan jika, masyarakat menginginkan sertifikat tersebut untuk dijaminkan

humas pemprov jatim

Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak bersama para penerima sertifikat tanah di Gedung Grahadi, Selasa (5/1).

Produsen Tempe Minta Pemerintah Stabilkan Harga Kedelai

trie diana/bhirawa

Pemilik produsen Tempe, Kaisan mengurangi ukuran tempe karena harga kedelai naik.

Surabaya, Bhirawa Hilangnya peredaran tempe di pasar bukan disebabkan adanya kelangkaan kedelai, namun disebabkan harga kedelai yang terus melonjak hingga awal tahun 2021.

Menurut salahsatu produsen Tempe di kawasan Banyu Urip, Kaisan mengungkapkan kenaikkan harga kedelai yang melonjak terus ini membuat produksi tempenya menurun sehingga membuat peredaran tempe di pasar menjadi langka.  ke halaman 11

Tak Perlu Vaksin

Gubernur Bisa Jadi Donatur Plasma Darah Pemprov, Bhirawa Rencana Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa untuk menjadi orang pertama yang akan divaksin di Jatim tampaknya tidak akan terjadi. Sebab, Gubernur Khofifah saat ini telah terpapar virus Covid-19 sehingga secara alamiah telah muncul kekebalan dalam dirinya. Sebaliknya, Gubernur Khofifah justru bisa menjadi donator plasma darah yang dapat digunakan untuk terapi bagi pasien Covid-19 lainnya.

Direktur Utama RSUD dr Soetomo Joni Wahyuhadi menuturkan, saat ini Gubernur Khofifah dalam kondisi sehat dan terus dilakukan monitor-

ing oleh tenaga kesehatan.

Terkait rencana vaksinasi yang sebelumnya akan dilakukan Gubernur Khofifah disebutnya tidak perlu lagi dilakukan.

Karena vaksinasi bertujuan untuk menimbulkan antibodi, dan antibodi tersebut timbul jika orang sudah masuk kuman virus. Sementara jika seseorang sudah kemasukan kuman virus sudah muncul antibodi secara alami.

“Yang enak itu memang kemasukan virus, tidak sakit, tidak ada gejala apa-apa, seminggu sudah membaik kemudian timbul antibodi. Banyak yang seperti itu, dan itu jadi

Pj Bupati Sidoarjo Minta Dinas PU BM Lakukan Perbaikan Jalan Rusak

Pj Bupati Sidoarjo, Hudiyono saat melihat stok aspal di gudang milik dinas PU Bina Marga Sidoarjo.

Petugas Pemakaman Covid-19 Terima Honor

makaman pasien meninggal Covid-19 maupun _suspect_ di Kota Kediri sudah terbayar haknya.

Honor sebesar Rp 2 juta per pemakaman adalah biaya paket untuk petugas penggali dan penutup makam yang diambil  ke halaman 11

Abdullah Abu Bakar

Sentil

Bupati Tulungagung Tak Masuk Gelombang Pertama Yang Divaksin Covid-19 - Faktor usia menentukan jenis vaksin Wagub Emil Pesan untuk Jaminan Modal Usaha - Gaya hidup sesuai isi dompet aja Terlambat Mengesahkan APBD Tahun 2021 - Budaya telat kok dipelihara

Distribusi Vaksin Masih Terganjal

Soal Izin Edar, BBPOM Serahkan ke Dinkes Jatim

 ke halaman 11

MITRA

SENYUM lega kini tersungging di bibir para petugas pemakaman Covid-19 di Kota Kediri setelah Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar menyatakan, masyarakat yang terlibat dalam prosesi pe-

 ke halaman 11

Distribusi vaksin Sinovac masih menunggu dari BBPOM.

Surabaya, Bhirawa Kinerja Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya patut dipertanyakan. Pasalnya, Vaksin Covid-19 dari Sinovac yang sudah hadir di Surabaya dan akan disebar di seluruh Jatim belum direspon positif.

Hal ini mengingat, BBPOM Surabaya adalah kepanjangan tangan BPOM. Hingga sekarang ini izin edar darurat belum dikeluarkan oleh BPOM. Untuk sementara waktu, seluruh vaksin yang tiba itu disimpan di ruang pendingin yang dimiliki Dinkes Jatim selama izin BPOM  ke halaman 11

Anggota FPAN Lamongan Bantu Korban Banjir Sidoarjo, Bhirawa Tak puas dengan kinerja dinas PU Bina Marga (BM) Sidoarjo karena dinilai lambat memperbaiki jalan rusak desa Kwangsan kecamatan Sedati.

Pj Bupati Sidoarjo, Hudiyono sidak gudang aspal milik dinas PU BM. Disana Hudiyono

menemukan masih banyak stok aspal namun oleh dinas PU tidak segera dipakai untuk memperbaiki jalan rusak.

Hudiyono kesal karena dinas PU BM dinilai tidak peka dengan keluhan masyarakat.

Dalam Minggu terakhir ini banyak pengaduan jalan rusak

yang diterima PJ Bupati Sidoarjo. Mulai dari jalan Kwangsan Sedati, jalan Ketajen Gedangan, jalan depan kantor balai desa Gemurung Buduran, jalan desa Barengkrajan Krian dan jalan Bringin Bendo Taman.  ke halaman 11

Lamongan, Bhirawa DPRD Lamongan menunjukkan empatinya terhadap korban banjir di Lamongan dengan membantu korban banjir. Bahkan anggota DPRD dari jajaran Fraksi Partai Amanat Nasional ini langsung turun ke lokasi.

Turunnya jajaran F-PAN DPRD Lamongan ke lokasi banjir untuk Sidak ke Desa Keduyung, Kecamatan Laren, Kab.Lamongan, Selasa(5/1). Dalam Sidak anggota DPRD ini untuk memastikan dan  ke halaman 11

Riwayat Wisata Semburan Lumpur Panas Sidoarjo

Pemerintah Setengah Hati Mengurus, Tarif Mahal, Wisatawan Kapok Datang Lagi

Semburan lumpur panas di lokasi pengeboran milik PT Lapindo Brantas yang terjadi sejak 29 Mei 2006, membuat sejumlah desa di Sidoarjo terpaksa menutup sejarah dengan kisah pilu.

Belasan tahun berlalu, kawasan tersebut kini telah menjadi destinasi wisata. Sayangnya, potensi besar tersebut masih diurus ala kadarnya. Tak ada sentuhan serius dari pemerintah.

Ali Kusyanto, Kab Sidoarjo

Hingga saat ini, semburan lumpur panas dari perut bumi tersebut masih belum bisa dihentikan. Tercatat ada tujuh desa di tiga kecamatan yang menjadi korban. Diantaranya Desa Mindi, Renokenongo, Siring dan Kelurahan Jatirejo di Kecamatan Porong. Lalu Desa Besuki Kecamatan Jabon.

Kemudian, Desa Ketapang dan Kedungbendo Kecamatan Tanggulangin.

Wilayah semburan lumpur panas itu menjadi wisata dadakan, yang dikreasi oleh warga sekitar. Pengunjung yang penasaran, banyak yang datang melihat. Dinas Pariwisata setempat sempat mengikutkan dalam lomba Anugerah Pesona Indonesia (API) pada 2017, dan

alikus/bhirawa

Destinasi wisata semburan lumpur panas Sidoarjo memiliki potensi besar. Sayangnya destinasi ini dikelola ala kadarnya. Tampak loket masuk dan tangga naik ke tanggul dibuat seadanya tanpa mempertimbangkan keselamatan wisatawan.

berhasil meraih juara pertama dengan kategori unik.

Wisatawan yang datang tidak hanya dari Sidoarjo saja, melainkan juga dari luar daerah.

Mereka ingin tahu sedahsyat apa semburan lumpur panas tersebut, yang hingga saat ini masih terus menyembur dari perut bumi.

Diantara wisatawan yang penasaran dengan fenomena langka itu adalah Didit, warga dari Jombang. Menurutnya, tempat obyek wisata semburan lumpur sangat indah untuk mengambil foto. Apalagi saat  ke halaman 11

EKSEKUTIF Bupati Tulungagung Tak Masuk Gelombang Pertama Yang Divaksin Covid-19 Rabu Pahing, 6 Januari 2021

Halaman 2

Tulungagung, Bhirawa Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, tidak termasuk dalam gelombang pertama yang akan divaksinasi Covid-19 pada Selasa (15/1) mendatang. Ia belum bisa divaksin karena sudah berusia di atas 60 tahun.

Jubir Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tulungagung, dr Kasil Rohmad, di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Selasa (5/1), mengungkapkan ada batas syarat umur dalam vaksinasi Covid-19 gelombang pertama dari Sinovac itu.

“Syarat umur yang boleh divaksinasi Covid-19 dengan vak-

sin Sinovac adalah yang berumur 18 tahun sampai dengan 59 tahun. Karena itu, Bupati tidak divaksinasi pada gelombang pertama,” ujarnya.

Rencananya, lanjut dr Kasil, Bupati Maryoto Birowo baru akan divaksinasi Covid-19 pada gelombang kedua. Dimana vaksin yang akan disuntikkan ter-

sebut merupakan vaksin produk dari Pfizer.

“Vaksin Pfizer dapat digunakan untuk usia di atas 60 tahun,” tuturnya.

Pria yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung ini mengakui jika vaksinasi corona gelombang pertama di Kabupaten Tulungagung akan diberikan pertama kali pada petugas medis, selain juga pada sebagian pejabat pemerintahan, tokoh masyarakat dan tokoh agama.

“Kemungkinan untuk yang pejabat pemerintahan, tokoh masyarakat dan tokoh agama di Tu-

lungagung sebanyak 20 orang.

Mereka semua nanti pada tanggal 15 Januari divaksin di pendopo,” terangnya.

Ketika ditanya soal pendistribusian vaksin yang saat ini masih berada di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jatim, dr Kasil menyatakan akan melakukan pengambilan ke Surabaya.

“Kemungkinan dalam minggu ini kami ambil di Surabaya,” ucapnya.

Sedang mengenai berapa banyak vaksin untuk Kabupaten Tulungagung pada gelombang pertama, dr Kasil belum bisa me-

mastikannya. Ia menyebut datanya masih bisa berubah.

“Belum bisa kami sampaikan,” timpalnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan jika Pemkab Tulungagung saat ini telah membentuk tim vaksinasi Tulungagung. Selain Dinas Kesehatan mengorganisir fasilitas kesehatan yang mampu melakukan vaksinasi, termasuk sumber daya manusianya.

“Sudah dilakukan pelatihan sebanyak delapan kali melalui daring. Vaksinasi akan dila kukan di 32 puskesmas yang ada. Jika dirasa kurang akan

ditambah di rumah sakit swasta,” paparnya.

Dokter Kasil mengungkapkan pula akan membentuk tim KIPI (kejadian ikutan paska imunisasi) yang berpusat di RSUD dr Iskak Tulungagung.

“Selalu begitu jika ada imunisasi atau vaksinasi kami bentuk tim KIPI,” bebernya.

Ia pun berpesan meski nanti vaksinasi Covid-19 sudah dilaksanakan, masyarakat tetap harus melaksanakan protokol kesehatan (prokes)secara ketat. Vaksinasi hanya merupakan salah satu upaya dalam memutus penyebaran virus Covid-19. [wed]

KILAS BIROKRASI

Pemkot Nyatakan Siap Laksanakan Vaksinasi Covid-19 Surabaya, Bhirawa Pemkot Surabaya menyatakan kesiapannya dalam menindaklanjuti arahan dari Pemerintah Pusat terkait vaksinasi Covid-19. Rencananya, vaksinasi di Indonesia akan dimulai serentak di Jakarta diawali 13 Januari 2021.

Hal ini disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Surabaya, Whisnu Sakti Buana usai mengikuti rapat koordinasi (rakor) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Kesehatan (Menkes) dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), melalui video teleconference (vidcon), Selasa (5/1).

“Intinya untuk kesiapan vaksin ini akan dimulai serentak secara Nasional Minggu depan. Di Jakarta itu diawali tanggal 13 Januari 2021 hari Rabu,” kata Whisnu usai mengikuti rakor di ruang kerjanya Balai Kota Surabaya.

Selanjutnya, kata Whisnu, vaksinasi Covid-19 akan ditindaklanjuti di tingkat provinsi dan kabupaten/kota pada 14 - 15 Januari 2021. Terkait hal itu, ia mengaku sudah menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya agar menanyakan kepada Pemprov Jatim. “Karena vaksin Covid-19 dari Pemerintah Pusat turun ke provinsi,” katanya.

Pria yang akrab disapa WS ini menyatakan, belum mengetahui berapa jumlah kuota vaksin Covid-19 yang bakal diterima Kota Surabaya. Makanya, ia menginstruksikan jajarannya agar berkomunikasi dengan Pemprov Jatim terkait jumlah vaksin yang akan diterima Surabaya.

“Kita belum biasa dapat kepastian (jumlah yang diterima Surabaya). Karena hari ini baru tadi kita instruksikan Kadinkes dan Pak Sekda. Nah, kalau memang iya, berarti kita akan jadwalkan juga serentak hari Kamis (15/1) dan Jumat (16/1),” ungkap Whisnu. [iib]

Masuk Usia Pensiun Isi Empat Pejabat Eselon II Kabupaten Blitar, Bhirawa Empat Jabatan Eselon II B di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar untuk sementara diisi Pejabat Sementara karena pejabat lama memasuki masa pensiun.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKAD) Kabupaten Blitar, Mashudi mengatakan hingga kini ada lima pejabat eselon II B di lingkup Pemkab Blitar yang pensiun, di mana empat diantaranya sudah diisi Pejabat Sementara (Plt) dan ada satu tidak diisi.

“Untuk mengisi kekosongan jabatan, untuk sementara diisi pejabat sementara untuk Pejabat Eselon II yang masuk usia pensiun,” Mashudi kata Mashudi.

Lanjut Mashudi, empat jabatan yang sudah diisi pejabat sementara, yaitu Badan Pendapatan, Inspektorat, Asisten Pemerintahan, dan Dinas Kesehatan serta ada satu jabatan lainnya yakni Staf Ahli Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia tidak diisi karena bukan merupakam sebuah unit.

“Sedangkan untuk tahun ini, berdasarkan pendataannya tidak ada pejabat eselon II B yang pensiun,” ujarnya.

Selain itu dikatakan Mashudi, pengisian secara definitif terhadap lima pejabat eselon II B yang pensiun itu masih menunggu, dan sesuai ketentuan bisa dilakulan enam bulan setelah pejabat pemenang Pilkada sudah dilantik.

“Namun jika mendesak, berdasarkan Peraturan Mendagri, bisa mengajukan izin pengisian. Itupun setelah dilantik,” jelasnya. [htn]

Pj Bupati Sidoarjo, Hudiyono, menyerahkan berkas SK pengangkatan CPNS kepada salah satu CPNS formasi 2019, di pendopo Delta Wibawa.

ali kusyanto/bhirawa

707 SK Pengangkatan CPNS Formasi 2019 Sidoarjo Diserahkan Sidoarjo, Bhirawa Sebanyak 707 berkas SK CPNS, Selasa (5/1) kemarin, diserahkan oleh Pj Bupati Sidoarjo, Hudiyono, kepada CPNS Kab Sidoarjo formasi 2019, di Pendopo Delta Wibawa.

Karena situasi masih pandemi Covid-19, penyerahan SK CPNS tersebut dilakukan secara virtual. Di Pendopo Delta Wibawa, diwakili oleh 30 CPNS, yang akumulasi nilainya tertinggi. Baik dari penilaian tes seleksi kemampuan dasar (SKD) dan dari penilaian tes seleksi kemampuan

bidang (SKB). Ada dari formasi guru, formasi tenaga kesehatan dan formasi tenaga teknis.

Data dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab Sidoarjo, 707 berkas SK CPNS tersebut diantaranya untuk formasi jabatan guru ada 500, formasi jabatan tenaga kesehatan ada 97, dan formasi jabatan tenaga teknis 110.

Pj Bupati Sidoarjo, Hudiyono, dalam arahannya minta kepada para ASN baru tersebut jangan sampai mengabaikan kepercayaan dari Pemkab Sidoarjo tersebut.

Mereka yang masih fresh pikirannya itu, diminta tidak berpikir yang macam-macam dalam bekerja.

“Saya minta ASN baru yang termasuk ASN mileneal ini kreatip, banyak ide-ide, untuk membangun Kab Sidoarjo,” ujarnya.

Kepala BKD Kab Sidoarjo, Ridho Prasetyo, dalam kesempatan itu mengatakan 707 CPNS itu merupakan hasil dari total sebanyak 13.884 orang pelamar CPNS Sidoarjo formasi 2019 lalu. Mereka menjalani seleksi administrasi, seleksi kemam-

puan dasar (SKD) dan seleksi kemampuan bidang (SKB).

Setelah penyerahan berkas SK pengangkatan CPNS tersebut, acara dilanjutkan dengan acara dialog ASN mileneal bersama Pj Bupati Sidoarjo.

Yang diselenggarakan di pendopo delta nugraha.

“Acara ini ide dari Pj Bupati Sidoarjo, yang mengingingkan ASN di era mileneal ini harus punya banyak ide-ide kreatif dan solutip untuk membangun Kab Sidoarjo menjadi lebih baik lagi,” kata Ridho. [kus]

Tim Swab Hunter Pemkot Sasar Kluster Perkantoran

Surabaya, Bhirawa Pemkot Surabaya memastikan akan terus memasifkan pengawasan dan penegakan protokol kesehatan demi mencegah pandemi Covid-19 di Kota Pahlawan.

Bahkan, nantinya Tim Swab Hunter yang sudah ada selama ini akan menyasar pula ke klaster perkantoran.

Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Surabaya, Whisnu Sakti Buana, mengatakan berdasarkan laporan yang ia terima, saat ini kasus Covid-19 ditemukan di lingkungan perkantoran atau tempat kerja. “Makanya kita giatkan lagi Tim Swab Hunter itu, dan tadi laporan terakhir itu banyak ditemukan klaster kantor, sehingga nanti akan menyasar perkantoran juga,” kata Whisnu di ruang kerja Wali Kota Surabaya, Selasa (5/1).

Oleh karena itu, apabila nanti ditemukan kasus terkonfirmasi Covid-19, maka Pemkot Surabaya tak hanya melakukan swab massal di tempat tinggal pasien tersebut. Namun, swab massal juga akan dilakukan di lingkungan kantor atau tempat kerja pasien tersebut.

“Kalau ada pasien terkonfirmasi selain kita lakukan swab di tempat tinggalnya, kita juga swab massal di kantornya. Jadi untuk meminimalisasi kasus penyebarannya agar tidak bertambah banyak,” terang dia.

Whisnu berharap, pihak perkantoran atau tempat kerja dapat kooperatif dan mendukung langkah Pemkot Surabaya dalam mencegah penyebaran Covid-19. “Kita yang melakukan swab, artinya mereka (pihak perkantoran) tidak kita bebani, kecuali yang ada di luar Kota Surabaya,” katanya.

Sementara itu, Wakil Sekretaris IV Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya yang sekaligus Kepala BPB Linmas, Irvan Widyanto, mengatakan Tim Swab Hunter itu akan melakukan swab massal di tempat tinggal pasien dan di tempat kerja atau kantornya juga.

“Selain itu, kami juga akan melakukan penyisiran di kantor tersebut, barangkali ada pelanggaran protokol kesehatannya. Sudah

melaksanakan protokol kesehatan apa belum,” tegas Irvan.

Protokol kesehatan yang dimaksud seperti membuka ventilasi ruangan dengan tidak menggantungkan sirkulasi pada AC sentral, menjaga jarak di tiap ruangan dengan 50 persen dari kapasitas ruangan, membentuk satgas mandiri di tiap unit kerja atau kantor, termasuk pengecekan suhu, tempat cuci tangan dan pemakaian masker.

“Bahkan, kami nanti juga akan cek apakah sudah menghindari penggunaan alat secara komunal,” katanya.

Nah, bilamana ditemukan pelanggaran protokol kesehatan di tempat kerja itu, maka selain terkena operasi swab hunter, bisa juga terkena sanksi sesuai Peraturan Wali (Perwali) Kota Surabaya nomor 67 tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kota Surabaya. [iib]

Kadinsos dan Kepala DPMD Jombang Positif Covid-19 Berstatus OTG Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kabupaten Jombang, Moch Saleh dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Jombang, Sholahudin Hadi Sucipto positif terpapar Covid-19.

Keduanya berkatagori Orang Tanpa Gejala (OTG). Dengan adanya 2 orang pejabat Pemkab Jombang yang positif terpapar Covid19 ini, menambah daftar sejumlah Kepala OPD Pemkab Jombang yang terpapar Covid-19.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang, Bambang Nurwijanto, Kabag Hukum Pemkab Jombang, Abdul Majid Nindyagung, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jombang, Nasrulloh, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Jombang, Murti Cahyani, dan juga Kepala Dinas Perhubungan Jombang, Hartono serta Kepala Bagian Organisasi Pemkab Jombang juga dinyatakan positif terpapar Covid-19.

Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Jombang, Akhmad Jazuli Selasa (05/01) menjelaskan,

dari beberapa pejabat Pemkab Jombang yang positif Covid-19 ini, saat ini sudah banyak yang pulang (sembuh).

“Pak Bambang (Kabag Organisasi) sudah negatif, Pak Agung sudah negatif, Bu Murti sudah negatif, Pak Nas sudah, tinggal 3 yang masih positif ini yaitu Pak Asisten II, Kepala Disperindag, sama Kepala Dinas Pertanian,” papar Sekda Ahmad Jazuli.

Sementara untuk Kadinsos dan Kepala DPMD Jombang kata Sekda, keduanya merupakan OTG dan tidak ada keluhan sakit.

Meski begitu lanjut Sekda, ‘trend’ tersebut tidak hanya terjadi di Jombang. Dalam arti, juga terjadi di daerah-daerah lain di Indonesia.

“Sehingga kita harus waspada, mohon pada masyarakat untuk membantu pemerintah untuk bersamasama menyadarkan diri kita, ling-

kungan kita, teman kita, keluarga kita.

Baik di kantor, di rumah, untuk Protokol Kesehatan, jangan sampai sembrono,” beber Sekda Jombang.

Sementara, berdasarkan pantauan di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Jombang, masih ada aktifitas perkantoran di instansi tersebut, Selasa siang di hari yang sama.

Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Jombang, Heru Cahyono mengatakan, berdasarkan hasil swab test, Kadinsos Jombang memang terkonfirmasi positif Covid-19.

“Untuk pelayanan di Dinas Sosial, tetap berjalan seperti biasanya, tidak ada pengaruh. Tidak berpengaruh terhadap pelayanan kepada masyarakat. Dan rutinitas kantor tetap berjalan,” ucap Heru Cahyono.

Masih kata Heru Cahyono, saat ini tidak ada pengurangan jumlah karyawan yang masuk kerja maupun penggunaan sistem sift. Untuk mengantisipasi agar tidak terjadi penularan Covid-19 di dinasnya, sambung dia, pihaknya melakukan pengetatan penggunaan Protokol Kesehatan serta dilakukan penyemprotan disinfektan di ruangan-ruangan.

Kantor Dinas Sosial Kabupaten Jombang, Selasa (05/01).

“Sementara hanya ruangan Pak Kadis yang kita sterilkan tidak dimasuki oleh teman-teman,” tandas Heru Cahyono.

Lain hanya di Kantor DPMD Kabupaten Jombang. Di kantor ini, sejak Kepala DPMD Kabupaten Jombang, Sholahudin

arif yulianto/bhirawa

Hadi Sucipto dinyatakan positif Covid-19, diberlakukan sifting di instansi tersebut dengan sistem 17-17. [rif]

LEGISLATIF

Rabu Pahing, 6 Januari 2021

Halaman 3

alimun hakim/bhirawa

Bupati dan Wakil Bupati Lamongan terpilih Yuhronur Efendi dan KH Abdul Rouf saat meresmikan Koperasi Syari’ah Yamuna.

Resmikan Koperasi Yamuna,Yes Bro Kuatkan Digitalisasi KUMKM Lamongan, Bhirawa Bupati dan Wakil Bupati Lamongan terpilih Yuhronur Efendi dan KH Abdul Rouf terus bergerak ke masyarakat. Kali ini pasangan terpilih yang akrab disapa Yes-Bro hadir dalam acara ngaji bersama anak - anak yang ada di Panti Asuhan Al muawanah Lamongan sekaligus meresmikan Koperasi Syariah Yamuna Lamongan.

Selain mengucapkan selamat atas resmi berdirinya Koperasi Yamuna, Bupati

Yuhronur menginginkan agar dalam pengelolahanya nanti mampu bermanfaat secara luas untuk masyarakat dan anggotanya. Sesuai dengan programnya juga, Yes Bro akan menguatkanya dengan program digitalisasi Koperasi dan UMKM. ‘’Ya tentu ini sejalan dengan program kerja Yes Bro, yakni memperkuat Koperasi dan UMKM. Tentu salah satu program untuk mendukung dan menguatkan KUMKM itu adalah dengan digitalisasi KUMKM,’’

KILAS DEWAN

KPU Sumenep Belum Tetapkan Paslon Terpilih Sumenep, Bhirawa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep belum menetapkan Pasangan Calon (Paslon) terpilih di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020. Pasalnya, hingga sekarang, KPU setempat belum menerima Buku Register Perkara Konstitusi (BRPK) dari Mahkamah Konstitusi (MK) melalui KPU RI. Menurut Komisioner KPU Sumenep, dr Rahbini, meski sudah menyelesaikan rekapitulasi suara tingkat kabupaten beberapa pekan lalu, tapi pihaknya mengaku belum bisa menetapkan Paslon terpilih lantaran masih menunggu BRPK yang dikeluarkan MK. ‘’Kami masih menunggu Buku Register Perkara Konstitusi itu. Kami terus berkoordinasi dengan KPU Pusat dan KPU Pusat yang komunikasi dengan MK,’’ kata Rahbini, Selasa (5/1).

Menurutnya, BRPK itu sebagai dasar penetapan calon terpilih itu. MK akan memberikan BRPK kepada KPU yang menyelenggarakan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 lalu. Kini KPU Sumenep hanya menunggu dasar hukum penetapan Paslon terpilih itu. ‘’Kalau sudah menerima BRPK itu, KPU Sumenep segera melaksanakan tahapan berikutnya, salah satunya penetapan Paslon itu. Jadi, untuk saat ini sifatnya kami hanya menunggu informasi dari KPU Pusat,’’ ucapnya.

KPU Sumenep telah melaksanakan Pilkada serentak bersama sejumlah daerah lainnya di Jawa Timur. Dalam Pilkada serentak 2020, di Sumenep diikuti dua pasangan calon yaitu Achmad Fauzi - Nyai Hj Dewi Khalifah (nomor urut 1) dan pasangan Fattah Jasin - KH Ali Fikri (nomor urut 2). Pasangan Achmad Fauzi - Hj Dewi Khalifah diusung PDIP, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Bulan Bintang (PBB). Sedangkan pasangan Fattah Jasin - KH Ali Fikri diusung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrat, Partai Nasdem, Partai Hanura, dan Golkar sebagai partai pendukung.

Hasil rekapitulasi tingkat kabupaten, dari total suara sah sebanyak 616.552 dan sebanyak 7.300 suara tidak sah. Dari suara sah itu, pasangan calon nomor urut 01, Ach Fauzi-Hj Dewi Khalifah memperoleh 319.876 suara dan nomor urut 02, Fattah Jasin-KH. Ali Fikri memperoleh 296.676 suara atau paslon 01 lebih unggul 23.200 suara dibanding rivalnya, 02. [sul]

ujar Yuhronur usai meresmikan Koperasi Syari’ah Yamuna, Selasa(5/1).

Menurutnya, dengan semakin banyaknya pendirian koperasi, apalagi ini di Pesantren, diharapkan memunculkan wirausaha baru dari para santri dan ini menjadi perhatian khusus yang akan terus didorong supaya jiwa kewirausahaan bisa tumbuh.

Yuhronur menambahkan, pihaknya berkeinginan muncul pengusaha - pe-

ngusaha baru dan koperasi ini diharapkan juga mampu memiliki fungsi sebagai penyediaan sumber modalnya. Santri yang berwirausaha nanti sumber modalnya ada pada koperasi syariah ini. ‘’Bagaimana santri yang ingin usaha, maka dari koperasi syariah ini nantinya,’’ imbuhnya Yuhronur yang didampingi KH Abdul Rouf.

Berdirinya koperasi syaria’h ini disambut baik oleh salah satu santri PP Al Mu’awanah, Lailatul Fitriyah.

Ia berharap agar koperasi yang sudah dilaunching ini dapat memberikan manfaat. ‘’Saya berharap semoga koperasi syari’ah ini dapat menjadi contoh koperasi syari’ah yang ada di Lamongan. Kebetulan saya kuliahnya di Prodi Ekonomi Syari’ah Unisla dan saya mempunyai keinginan membangun ekonomi di wilayah Yayasan dan Pondok Pesantren,’’ terangnya. [aha]

Terlambat Mengesahkan APBD Tahun 2021 Pemkab - DPRD Digugat di PN Situbondo

Situbondo, Bhirawa Genderang polemik pengesahan draf APBD tahun 2021 menemui puncaknya Selasa (5/1) kemarin. Setelah mantan anggota DPRD asal PDIP Kabupaten Situbondo secara resmi mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Situbondo.

Totok-panggilan akrab Narwiyoto-didampingi dua Kuasa Hukumnya, Pudjiantoro SH dan Dondin Maryasa Adam SH saat datang di Kantor PN Situbondo.

Menurut Totok, Situbondo kedepan tidak akan bisa membangun karena belum ada APBD dan juga tidak bisa membenahi Situbondo.

Kondisi ini dalam pandangan Totok cukup riskan dan buruk, karena tidak memiliki APBD. Nah, sebagai warga Situbondo masyarakat merasa dirugikan dengan tidak disahkannya APBD tahun 2021. ‘’Sebagai warga Situbondo saya sebelumnya sudah berkomitmen jika sampai tahun 2021 APBD belum disahkan, maka saya akan mendaftarkan gugatan ke Pengadilan. Tadi (kemarin) saya sudah mendaftarkan gugatan itu,’’ kupas Totok.

Dari gugatan publik ini, Totok berharap DPRD dan Pemkab tergugah untuk segera mengesah-

Beberapa Parpol Belum Kembalikan Kelebihan Bantuan

Peringati HUT ke 48

Pasuruan, Bhirawa Sebanyak tiga Partai Politik (Parpol) di Kota Pasuruan harus mengembalikan kelebihan salur bantuan politik tahun anggaran 2019. Tiga parpol itu adalah PKB, Gerindra dan PPP. Menurut Kasubbid Kelembagaan Politik pada Bakesbangpol Kota Pasuruan, Abdul Aziz, Gerindra dan PPP sudah membuat surat pernyataan bersedia untuk mengembalikan kelebihan salur bantuan keuangan politik tahun 2019, dengan dipotong pada realisasi bantuan keuangan politik tahun anggaran 2021.

Sedangkan untuk PKB belum ada kabar. ‘’Untuk Gerindra dan PPP sudah membuat surat pernyataan bersedia untuk mengembalikan kelebihan salur bantuan. Sementara itu, untuk PKB belum ada kabar,’’ ujar Abdul Aziz, Selasa (5/1).

Tak hanya itu, terdapat enam Parpol yang kekurangan salur.

Antara lain PKS, PAN, Hanura, Nasdem dan PDI Perjuangan.

Sedangkan yang kekurangan salur sudah diproses. Kekurangan dan kelebihan salur bantuan keuangan politik tahun anggaran 2019 itu disebabkan Pemkot Pasuruan mengalokasikan bantuan keuangan politik sesuai hasil Pemilu 2014.

Pada tahun 2019, penyaluran bantuan keuangan politik dibagi dua periode. Yaitu, Januari hingga Agustus, menyesuaikan hasil Pemilu 2014, selanjutnya September hingga Desember seharusnya menyesuaikan hasil Pemilu 2019. PKB, Gerindra dan PPP pada Pemilu 2019 perolehan suaranya menurun dan harus mengembalikan kelebihan salur bantuan. [hil]

PDIP Jatim, Bhirawa Dalam momentum Hari Ulang Tahun (HUT) PDIP, 10 Januari mendatang, DPD PDIP Jawa Timur bersiap menggelar bakti lingkungan. Hal ini selaras dengan tema besar HUT oleh DPP, Indonesia Berkepribadian Dalam Kebudayaan.

Menurut Sekretaris DPD PDIP Jawa Timur, Sri Untari, Selasa (5/1) kemarin. PDIP mengambil tema besar di DPP ini dengan membuat program di daerah. Kemungkinan besar, disiapkan program merawat sungai Brantas di Jawa Timur. Program bakti lingkungan akan dilakukan dengan bersih-bersih sungai dan juga penghijauan di lingkungan itu, dengan melibatkan struktur di DPC sekitar sungai untuk turun bersama di program ini.

Program yang dicanangkan DPD PDIP Jatim ini selaras dengan Program HUT di DPP. Rencananya, DPP bersama Pengurus di Jabodetabek akan membuat gerakan membersihkan sungai yang tahun ini dipusatkan di sepanjang Sungai Ciliwung. Se-

sawawi/bhirawa

Narwiyoto, mantan anggota DPRD Situbondo didampingi dua Kuasa Hukumnya, Pudjiantoro SH dan Dondin Maryasa Adam saat memberikan penjelasan soal gugatan hukum kepada Pemkab dan DPRD Selasa (5/1).

kan APBD tahun ini. Sebab, ada banyak dampak keterlambatan pengesahan APBD tahun 2021 ini.

Diantaranya, akan ada kelesuan ekonomi, gaji ASN terlambat, serta mengganggu pembangunan sesuai cita - cita dahulu saat pencalonan menjadi anggota dewan dan menjadi bupati - wakil bupati. ‘’Cita - cita yang lebih baik akan ternodai oleh perbuatan melawan hukum,’’ jelas Totok.

Totok juga menjelaskan, dari gugatan ini pula ada sebuah punishment yang diminta agar Pemkab dan DPRD secara terbuka meminta maaf kepada masyarakat atas tindakan perbuatan yang melawan hukum itu.

Kejadian serupa pernah terjadi tahun 2010 lalu, namun ia bersama anggota dewan yang lain bersikap keras sehingga tidak pernah terlambat seperti pengesahan APBD saat ini. ‘’Ini bukan tarik ulur, ini murni melanggar scedule yang dilakukan oleh Pemkab dan dewan. Dengan kondisi ini akan berdampak bagi pembagian bantuan sosial dan guru ngaji karena tidak adanya APBD,’’ tandas Totok.

Disisi lain, Kuasa Hukum Pudjiiantoro SH mengatakan, dalam satu hingga dua pekan akan dibuka persidangan perdana dengan agenda mediasi. Setelah itu, jika terjadi sesuatu diluar dugaan misalnya

tidak terjadi kesepakatan maka sidang akan dilanjutkan. ‘’Ini tidak ada kaitanya dengan Pilkada. Ini murni gugatan terkait dengan riil APBD yang tidak ada untuk Situbondo. Yang jelas kerugian yang dirasakan masyarakat sangat kompleks. Alhamdulillah gugatan sudah terdaftar kemarin,’’ ungkap Pudjiantoro.

Pudjiantoro menambahkan, khusus materi dipersidangan, nanti pihaknya akan mempertanyakan posisi lembaga legislative, apakah fungsi kontrol dan pengawasan yang dimiliki sudah berjalan sebagaimana mestinya atau DPRD ada kelalaian menggunakan fungsinya. [awi]

PDIP Jatim Siapkan Program Merawat Sungai Brantas

Sekretaris DPD PDIP Jawa Timur, Sri Untari

dangkan di daerah, penghijauan dilakukan di masing-masing wilayah. Kebetulan HUT PDIP bertepatan dengan Hari Gerakan Menanam Sejuta Pohon Sedunia yang juga diperingati 10 Januari.

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menjelaskan, tema peringatan HUT tahun ini. Seluruh aspek kebudayaan Nusantara yang membentuk kepribadian bangsa akan men-

gegeh bagus setiadi/bhirawa

jadi fokus peringatan HUT. Pada saat bersamaan, partai terus melanjutkan gerakan mencintai bumi dengan melakukan gerakan penghijauan secara serentak, sekaligus gerakan membersihkan sungai yang tahun ini dipusatkan di sepanjang Sungai Ciliwung.

Rawat Bumi melalui penghijauan dan membersihkan sungai, sebut Hasto, sangat penting. Menurutnya,

hal itu tidak hanya sebagai jalan peradaban, tapi sungai juga merupakan akumulasi ribuan mata air yang harus dijaga dan diselamatkan dengan penghijauan. Selain itu, ada tugas mengembalikan ekosistem sungai dengan berbagai. Sebab sungai juga sebagai cermin keindahan Nusantara yang begitu indah dalam keberagaman. ‘’Kesemuanya bagian dari upaya menggelorakan rasa cinta tanah air dan bangga dengan seluruh khasanah kebudayaan nusantara,’’ jelasnya.

Mengingat HUT ke-48 berlangsung di tengah pandemi Covid-19, lanjut Hasto, maka persatuan dengan rakyat terus dikedepankan. Seluruh peringatan HUT ke-48 Partai dilakukan dengan memenuhi seluruh ketentuan Protokol Kesehatan. ‘’Pencegahan Covid-19 menjadi tanggung jawab seluruh simpatisan, anggota, dan kader Partai. Gerak menyatu dengan rakyat menjadi watak dan karakter partai yang tidak pernah berubah dan dalam situasi apapun,’’ ujar Hasto. [geh]

OPINI

Rabu Pahing, 6 Januari 2021

TAJUK

Tegar Hadapi 2021 HADAPI tahun 2021 dengan segala pengalaman dan keterbatasan tahun 2020, akan menjadi modal kekuatan tetap survive.

Walau isu pandemi CoViD-19 masih bergelora dengan varian baru. Tetapi setiap orang masih bisa “melompat” meraih pengharapan kesejahteraan lebih baik. Pemerintah (dengan partisipasi rakyat) memikul tanggungjawab melaksanakan bantuan sosial (Bansos). Serta kewajiban menggencarkan pemberian vaksin imunitas menghadapi pandemi global.

Pemerintah memikul mandatory konstitusi memulihkan Ketahanan Kesehatan ber-iringan dengan perekonomian nasional.

UUD pada pasal 34 ayat (3), menyatakan, “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.” Bahkan pada kerjasama dunia tentang indeks pembangunan manusia (IPM), urusan kesehatan di-posisi-kan pada urutan nomor satu (di atas pendidikan).

Memasuki tahun 2021, pemerintah niscaya akan bertindak lebih cepat, dan lebih menjamin imunitas. Namun harus tetap menjaga akuntabilitas, dan transparansi pelaksanaan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Bagai wajib tancap gas sejak awal tahun ini menuntaskan masalah kronis.

Terdapat tiga masalah kronis yang riuh. Yakni pandemi, bencana hidro-meteorologi (banjir, dan longsor), serta potensi megakorupsi yang dilakukan sistemik.

Kronis bencana hidro-meteorologi, wajib direspons melalui kinerja pemerintah pusat dan daerah. Karena sudah lama sungai tidak ter-urus secara baik. Karena seluruh pemerintahan fokus pada pandemi. Sehingga mayoritas bantaran sungai-sungai besar milik pemerintah pusat (dan sungai tanggungjawab pemerintah propinsi) tidak terurus. Sebagian telah beralih fungsi menjadi “tong sampah,” tempat pembuangan limbah.

Selain sampah domesti, yang didominasi plasti dan pempers (popok bayi), juga terdapat limbah B3 (Bahan Beracun Berbahaya) cair. Termasuk limbah perusahaan BUMN, dan rumah sakit pemerintah daerah. Maka sunga-sungai besar (tanggungjawab pemerintah pusat) mesti ditelisik lebih sistemik, dari hulu hingga ke hilir. Bantarannya semakin menyempit. Diantaranya (yang menjadi tanggungjawab pemerintah pusat), Ciliwung (di Jakarta), Citandui, dan Citarum (Jawa Barat). Juga sungai Barito, sungai Batanghari (Jambi) dan sungai Musi.

Sungai tanggungjawab BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai, pusat) yang lain juga sering meluap. Yakni, sungai Jratun Seluna (kumpulan dari aliran sungai Jragung, Tuntang, Serang, sungai Lusi, dan sungai Juana) di Jawa Tengah, dan sungai Kali Brantas (Jawa Timur). Serta masih terdapat sungai yang mengalir lintas propinsi. Antara lain Citandui, (Jawa Barat dengan Jawa Tengah), dan Bengawan Solo (Jawa Tengah dan Jawa Timur).

Mempedulikan sungai (dengan seksama) patut di-prioritaskan, karena berkait dengan kesehatan lingkungan. Sekaligus mencegah bencana yang lebih pedih. Termasuk meng-audit kawasan catchment area (resapan air) bagian hulu sungai di perbukitan. Alih fungsi area resapan air hujan menjadi persawahan dan ladang berkebun, niscaya bisa berubah menjadi ancaman bencana tanah longsor. Seperti terjadi di Ponorogo (Jawa Timur) tiga musim lalu. Longsor menyebabkan korban jiwa sampai 60 orang tertimbun.

Berdasar prakiraan BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika), puncak musim hujan akan terjadi pada bulan Pebruari hingga Maret. Hujan lebat akan dimulai pada kawasan selatan khatulistiwa (Jawa hingga Nusa Tenggara Timur).

Tetapi tagar (tanda pagar, #) banjir dan longsor telah trending me-nasional. Beriring dengan foto dan video banjir di berbagai daerah men-dominasi linimasa twitter.

Seluruh bencana memerlukan penanganan cepat. Termasuk kemudahan administrasi keuangan memudahkan pencairan anggaran. Namun pencairan APBN, dan APBD) tidak dapat dilakukan semau-gue. Sudah terbukti anggaran Bansos di-korupsi dengan modus fee (gratifikasi), yang masif dan terstruktur.

Bencana korupsi (dan gratifikasi) tak kalah mencekam dibanding pandemi CoViD-19, serta banjir dan longsor. [*]

Halaman 4

Kebiri Kimia dan Kekerasan Seksual Anak (KDRT). Memang bisa jadi, kekerasan terhadap perempuan dan anak pada masa pandemi ini karena banyak karyawan yang di PHK, ekonomi keluarga menurun, stress meningkat yang akhirnya berpotensi terjadiSikap IDI nya kekerasan. Namun, Sejatinya aturan tenmengapa harus kekerasOleh : tang kebiri kimia terhAndriyanto an seksual? adap predator seksual Sama halnya dengan sebenarnya mencuat seide penjatuhan pidana jak 2016 ketika Presiden mati untuk menurunkan Joko Widodo menerbitkan Peraturan angka berbagai kejahatan yang dikualPemerintah Pengganti Undang-undang ifikasi sebagai serious crimes seperti Nomor 1 Tahun 2016. Perpu yang korupsi, terorisme atau perdagangan kemudian disahkan menjadi Undang- narkotika misalnya, kebiri kimia juga undang Nomor 17 Tahun 2016 itu digadang-gadang mampu menurunkmemasukkan ketentuan tentang kebiri an tingginya angka kekerasan seksual kimia ke dalam Undang-undang Per- terhadap anak. lindungan Anak.

Cara berpikir ini kurang lebih henSaat itu, ketentuan ihwal kebiri dak mengatakan bahwa apabila target kimia tersebut pun menuai kontro- yang ingin dicapai adalah turunnya versi. Pengurus Besar Ikatan Dokter angka kejahatan secara signifikan, Indonesia (PB IDI) menolak mengek- solusinya adalah penjatuhan hukumsekusi hukuman kebiri kimia lantaran an seberat-beratnya bagi pelaku hal tersebut bertentangan dengan kode sehingga pelaku jera dan tidak menguetik dan disiplin profesi kedokteran langi kejahatannya di kemudian hari yang berlaku universal. Sikap IDI saat dan mereka yang potensial menjadi itu menyatakan bahwa bukan menolak pelaku kejahatan juga akan berupaya hukumannya tapi IDI menolak seba- menahan diri untuk tidak melakukan gai eksekutornya, karena melanggar kejahatan karena takut dihukum berat. sumpah dan etika kedokteran. Ke- Namun tesis ini perlu dipertanyakan, biri kimia bukan layanan medis dan hingga saat ini belum ada data empiris apabila dokter melakukan eksekusi, yang dapat membuktikan adanya hal tersebut berpotensi menimbulkan korelasi positif antara hukuman yang konflik norma dengan kode etik ke- berat dan efek jera. dokteran.

Apabila ditelusuri, ancaman pidana Berkaitan IDI yang menolak yang diatur dalam undang-undang mengeksekusi hukuman kebiri kimia, sebenarnya sudah cukup berat tanpa barangkali sikap ini harus dihormati. harus menambahkan tindakan kebiri Nantinya Peraturan Menteri Keseha- kimia sebagai tindakan tambahan. tan sebagai gantinya, mengatur pelati- Namun demikian, persoalan klasik han sumber daya manusia atau tenaga yang kerap kali muncul dalam praktik kesehatan untuk melakukan kebiri adalah aturan yang telah berlaku sekimia. Tapi, paling tidak PP 70/2020 bagai hukum positif yang sebenarnya ini memberikan kepastian hukum atas ancaman pidananya sudah cukup ketentuan kebiri kimia yang diatur da- berat ternyata tidak diterapkan secara lam UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang konsisten.

Perlindungan Anak.

Sepertinya dengan PP 70/2020 menggunakan logika jump to concluApakah memberikan efek jera? sion untuk menerapkan hukuman Menurut data SIMFONI sampai yang lebih kejam lagi supaya pelaku tanggal 28 Desember 2020, di Jawa jera, sesungguhnya harus diimbangi Timur sendiri angka kekerasan ter- dengan melakukan evaluasi berkala hadap perempuan dan anak mengalami terkait sejauh mana penegakan hukum kenaikan cukup signifikan, yaitu 1.878 telah dilakukan secara konsisten dan kasus. 40% kekerasan tersebut adalah untuk kemudian melihat sejauh mana kekerasan seksual dan 61% keja- penurunan angka kejahatan telah terdian kekerasan ini di Rumah Tangga jadi. Ini yang paling penting.

Kendati sedari awal menuai pro dan kontra di mata lembaga masyarakat, aktivis hukum, psikolog, dokter dan akademisi, akhirnya Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.

D

alam konsideran menimbang nya, tertulis bahwa PP ini dibuat demi mengatasi kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku (predator anak), dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Salah satu yang menjadi sorotan dalam PP ini ialah pemberlakuan kebiri kimia.

Tindakan kebiri kimia, dalam PP tersebut diartikan pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 mengecualikan pelaku anak dari tindakan kebiri kimia dan tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Dalam PP ini, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Adapun tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia dikenakan untuk jangka waktu paling lama dua tahun.

Dan tindakan kebiri kimia dilakukan melalui tahapan penilaian klinis, kesimpulan, dan pelaksanaan. PP ini masih mengamanatkan pengaturan detail oleh peraturan di bawahnya, yang diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan urusan hukum. Hal yang mendelegasikan dibuatnya aturan kepada lembaga yang lebih rendah ini lah salah satu munculnya pro kontra, bahwa PP ini kurang efisien dan kurang detail.

Bila kita cermati lagi, bahwa definisi kebiri kimia dalam PP ini diakhiri dengan kata disertai rehabilitasi. Artinya, tujuan penjatuhan pidana ini tidak sebatas berorientasi pada pembalasan, namun harus dipastikan penjatuhan pidana tersebut memberikan manfaat, yaitu mencegah kejahatan (prevensi) sebagai tujuan utama pemidanaan.

Tujuan kebiri kimia dalam PP ini jelas ini menjadi upaya yang sangat penting mengingat sistem peradilan pidana di Indonesia bertujuan untuk resosialisasi/pemasyarakatan narapidana (jangka pendek), pencegahan kejahatan (jangka menengah) dan kesejahteraan sosial (jangka panjang) dan tidak semata-mata pembalasan.

Kata disertai rehabilitasi juga bisa diartikan bahwa kebiri kimia sebagai suatu tindakan yang terpisah dari upaya rehabilitasi, padahal seharusnya kebiri kimia dilakukan justru dalam rangka rehabilitasi pelaku. Di beberapa negara kebiri kimia yang terbukti efektif justru dilakukan secara sukarela oleh pelaku yang menyadari bahwa ia terganggu karena dorongan seksual dalam dirinya yang sangat tinggi. Kebiri kimia belum tentu menjadi solusi apabila pelaku yang melakukan kekerasan seksual ternyata melakukan perbuatannya karena gangguan kejiwaan atau karena faktor-faktor lain di luar dorongan seksual.

Sebagai penutup, persoalan kebiri kimia ini menjadi momentum yang tepat untuk menyadarkan kita bahwa politik kriminal atau kebijakan pe nanggulangan kejahatan harus disusun secara rasional, bukan emosional. Sepertinya kita semua sepakat bila kekerasan seksual terhadap anak harus ditangani secara serius, namun semangat menghukum pelaku dengan alasan keadilan bagi korban sesungguhnya belum tentu menyelesaikan persoalan. Tapi, lepas dari pada itu, terbitnya PP 70/2020 yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan) sebelum kejahatan terjadi, mempunyai kedudukan yang sangat strategis yang harus lebih diintensifkan, agar anak-anak kita terlindungi dari kekerasan seksual.

Kita apresiasi sebuah karya politik bidang kriminal ini dan kita menunggu implementasinya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur.

Radio, Alternatif Media Pendidikan di Masa Pandemi

S

ekolah di masa pandemi seperti sekarang ini sulit sekali untuk berkomunikasi di kelas , di ruangan, maupun di sekolah. Semua siswa mengikuti pembelajaran di rumah masing-masing. Imbasnya, semua komunikasi beralih ke virtual yang membutuhkan kuota internet setiap penggunaannya. Kondisi ini menghadirkan keresahan bagi siswa dan juga mahasiswa. Pemerintah sesungguhnya sudah memberi bantuan kuota internet ke masing-masing sekolah. Namun demikian, langkah tersebut belum berarti persoalan selesai. Sebagian siswa masih menghadapi persoalan utamanya bagi mereka yang berdomisili di desa pasti kesulitan perihal jaringan internet, terkadang kuota yang diberikan oleh pemerintah tidak sama dengan kartu yang di pakai dari kebanyakan siswa.

Zaman yang sudah memasuki era revolusi digital 4.0, sudah waktunya melek teknologi. Namun masih saja dari kebanyakan siswa apalagi domisili desa masih gagap teknologi. Karena hidup terbatas dengan kesederhanaan, orang tua pun hanya memiliki handphone keluaran lama, ada juga yang tidak mempunyai handphone.

Komunikasi masih sulit tersampaikan pada para siswa. Pandemi mengubah gaya hidup semua orang.

Yang awalnya aman saja bersekolah, masuk kelas dengan banyak siswa, ramai, berkerumun, kini sudah tidak diperbolehkan, bahkan peraturan semakin ketat.

Namun sudah beberapa inovasi juga mengalihkan sekolah di televisi, dengan jadwal yang telah ditentukan. Meski hal ini dibilang bisa HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said PENASIHAT HUKUM: Poerwanto, SH, MH

diminati oleh beberapa siswa, tidak semuanya anak bisa diatur untuk jadwal sekolah dengan melihat televisi. Bahkan ada yang lebih memilih melihat kartun, atau lainnya. Sekolah masa pandemi memang sangat sulit mengubah gaya hidup siswa yang tidak seperti biasanya. Peran orang tua pun juga sangat penting di waktu ini. Akan tetapi orang tua juga tidak bisa mendampingi sepenuhnya perihal banyak pekerjaan yang harus dilakukan.

Cara belajar siswa saat ini perlu diperhatikan, sehingga siswa dapat mudah mengerti pelajaran yang disampaikan oleh guru. Belajar di sekolah dengan bertemu guru secara langsung memanglah sangat efektif.

Namun karena pandemi, peraturan berkumpul tidak diperbolehkan.

Cara belajar siswa kini beragam, kebanyakan dari siswa , mereka menggunakan google class room, google meet, zoom, atau aplikasi lainnya yang bisa digunakan sebagai komunikasi untuk media pembelajaran. Tak terbiasa dengan melihat layar persegi dan hanya mendengarkan guru berceramah, di beri tugas dan harus di kumpulkan di waktu yang ditentukan.

Menjadikan mereka bosan dengan setiap harinya di hadapi sekolah dengan ini. Memang sudah zaman era revolusi digital 4.0, namun penggunaan alat komunikasi seperti ini tidak semua bisa digunakan oleh kebanyakan siswa. Tidak heran mereka yang berdomisili di desa masih kurang informasi, dan jugatidak bisa menggunaannya. Hal ini pemerintah juga harus menyadari, memberikan wadah bagi mereka halnya cara belajar bagaimana yang bisa di terima oleh mereka.

Memanfaatkan gunakan sosial media Media Radio atau lainnya.

Beragam cara Dengan terus belajar dari siswa, mengembangkan mebisa dengan melihat, dia radio terhadap mendengar, maupun generasi milenial di menulis. Jika dirasa era revolusi digital 4.0 pembelajaran di teleagar tidak melupakan visi masih kurang media yang satu ini. efektif, bisa dicoba Serta peralihan yang Oleh : dengan pembelajaran tidak merugikan dan Chumairo menggunakan radio. tidak membebani Siswa yang bermasarakat khususnya domisili di desa juga siswa sekolah. dapat menggunakanMeningkatkatkan pemahaman nya. Pembelajaran bahasa Indo- dan pengetahuan masyarakat terhnesia misalnya, guru tidak hanya adap proses digitalisasi penyiaran. dengan memberikan bacaan saja Agar penyiaran radio juga lebih karena siswa terkadang sulit bisa berkembang, tidak hanya menginmenerima pelajaran tersebut, ada formasikan berita, lagu-lagu, najuga malas membaca. mun bisa dengan pendidikan berupa Dengan media radio, guru da- narasi . Sehingga pendengar lebih pat mempraktikkan cerita dengan memahami isi bacaannya dan lebih bernarasi, menceritakan naskah menyenangkan tentunya. melalui radio tersebut, Maka peMemanfaatkan kegiatan ini, nyampaian komunikasi seperti ini kemungkinan bisa di terima oleh kemungkinan bisa di terima oleh banyak masyarakat. Bahwa radio kebanyakan siswa. Mereka yang bisa digunakan banyak khalayak, suka belajar dengan cara mende- bisa untuk orang pedesaan dan juga ngar, akan lebih bisa memahami perkotaan. Bahwa radio sebuah alat dan bisa menyenangkan. elektronik yang menjadi primaMedia yang dapat digunakan dona. Tidak hanya digunakan untuk untuk mengirim atau menerima mendengarkan lagu saja, bahwa pesan dan dapat diinformasikan sekarang sudah banyak program ke masyarakat luas, ditemukan seperti iklan, jadwal religi, sharing terlebih dahulu sebelum media baru kesehatan, berita, dll. Tidak menuyakni media konvensional atau bisa tup kemungkinan jika pegajaran disebut media komunikasi massa. online bisa beralih ke radio. Jadi salah satunya yaitu media penyiaran setiap daerah, guru bisa menginforradio. Dimana radio ini media ko- masikan ke radio terdekat dan bisa munikasi yang mampu menyampai- dijangkau banyak pihak. Informasi kan informasi dalam bentuk suara. yang disebarkan melewati radio Beda halnya dengan televisi dalam bisa menjangkau pendengar lebih bentuk suara dan gambar bergerak. banyak dan bisa dengan efektif.

Kini Radio semakin sedikit pemiSekarang ini banyak berita onnat. Orang lebih memilih meng- line yang tersebar lebih up to date,

namun masih terdapat banyak hoax yang menyebar. Apabila dari khalayak masih tidak sempat untuk membaca informasi terbaru tersebut, radio bisa dijadikan rujukan yang baik.

Semakin berkembangnya zaman, radio kali ini tidak mau kalah eksis dengan serba teknologi, radio juga mulai merambah ke dunia streaming. Bukan hanya persoalan teknologi semakin canggih saja, namun radio juga memberikan efek yang berbeda kepada setiap pendengarnya. Karena banyak dari pendengar bisa merasakan manfaat mendengarkan radio, diantaranya terlihat lebih bahagia dengan mendengarkan dibandingkan pengguna komputer ataupun penikmat televisi. Dimana dengan mendengarkan, orang dapat megimajinasikan informasi yang telah di berikan oelh sumber. Terkadang dengan mendengarkan cerita obrolan di radio juga bisa terbawa situasi, bisa bahagia, sedih, dan juga bisa terinspirasi dengan cerita tersebut.

Selain itu manfaat radio juga bisa meningkatkan kecerdasan. Kenapa?

Karena Radio mengutamakan suara atau audio dalam siaranya. Ketika pendengar menikmati dengan indra telinga, otak kamu dituntut untuk menangkap informasi dengan memahami suara atau music yang disiarkan oleh radio.

Semakin banyak berlatih mendengarkan juga melatih konsentrasi, dengan menyerap informasi yang diutarakan dan dapat melatih kepekaan dalam mendengarkan informasi tersebut. jadi sangat baik untuk para siswa, sehingga cara belajar lebih bervariasi dengan konsentrasi terhadap kepekaan

suara yang diterima. Radio juga bisa menginformasikan lebih cepat seperti berita kondisi terkini mengenai daerahnya. Sehingga menambah wawasan bagi setiap pendengarnya.

Dan juga pesan yang disampaikan lebih cepat, dari media lain, karena pesan tersebut didengar serentak di waktu yang bersamaan.

Sebagai pengajar pun dapat memberikan pembelajaran melalui radio dengan memberikan variasi seperti alunan lagu agar murid tidak bosan mendengarnya. Menjadikan hal baru yang bisa memberi manfaat bagi pendengar dan wawasan.

Media massa berupa radio ini sangat banyak memberikan kontribusi dan pengaruh besar terhadap perkembangan masyarakat setempat. Tidak menjadikan media yang ketinggalan di era revolusi digital saat ini. Serta memberi pengaruh besar untuk murid dalam penerima informasi, dan sebagai pendengar dapat meningkatkan pengetahuannya melewati radio. Dengan demikian guru yang mengamalkan ilmunya, sebaai komunikator yang membawa misi tertentu dalam komunikasinya untuk merubah sikap dan perilaku murid. Hal ini dapat mengimbangi adanya berbagai sajian informasi yang di terima masyarakat tidak memberatkan dalam kehidupannya. Seperti tidak mengeluarkan kuota internet untuk sekolah, dan komunikasi di radio bisa bersifat menghibur berupa cerita lucu, menyenangkan, sehingga dapat di terima oleh murid dengan gembira.

Mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

PEMIMPIN UMUM: Nawang Esthi Lestari PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGGUNG JAWAB: Wahyu Kuncoro SN WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : Wawan Triyanto REDAKTUR PELAKSANA: Gatot Suryo Widodo KOORDINATOR LIPUTAN : Bambang WN REDAKTUR: Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendi Dimyati, Andre Endrayana Sasmita, Helmi Supriyatno, Zainal Ibad Reporter : M. Ali, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Adit Hananta Utama, Abed Nego, Gegeh Bagus Setiadi, Diana Rahmatus Sholichah, Achmad Tauriq Imani Fotografer: Trie Diana Indahwati, Oki Abdul Sholeh Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Kediri: Ervan Kholis, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Dwi Wismo Wardono, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Agus Irianto, Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Ponorogo: Yanuar Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Arif Yulianto Mojokerto: Hasan Amin, Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Trenggalek: Wahyu Asmoro, Jakarta: Tjitjik Rahayu.

Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh, Rendy Agung. Sekuriti: Saiful Hidayat, Akhmad Mukhdor Daniyal, Ucha Torindiansyah Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press, Kawasan Industri SIER, Jl. Rungkut Industri III No.49, Surabaya SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

PELAYANAN PUBLIK BOR Masih 70 Persen, RS Rujukan Covid-19 Bertambah Halaman 5

Rabu Pahing, 6 Januari 2021

Dinkes Jatim, Bhirawa Tingkat keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Rate (BOR) rumah sakit rujukan Covid-19 di Jatim mendekati 70 persen. Kondisi ini cukup mengkhawatirkan. Pasalnya, organisasi kesehatan dunia (WHO) menyarankan idealnya 50 persen.

Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur dr. Herlin Ferliana mengungkapkan, tingkat keterisian rumah sakit rujukan Covid-19, baik ICU maupun ruang isolasi telah mencapai 70 persen. Herlin menyatakan, tingginya angka keterisian rumah sakit rujukan Covid-19

tersebut menjadi peringatan untuk kembali meningkatkan kapasitas. Mengingat standar ideal yang ditetapkan WHO berada di kisaran 50 persen.

“Tingkat huniannya untuk ICU maupun isolasi hampir 70 persen. Padahal who menyarankan itu sekitar 50 pers-

en. Kalau sudah 70 persen itu berarti peringatan harus melakukan tambahan lagi supaya tidak sampai menolak pasien,” ujarnya, Selasa (5/1) kemarin.

Herlin mengaku, sebenarnya Pemprov Jatim telah melakukan upaya-upaya untuk mengantisipasi penuhnya rumah sakit rujukan Covid-19.

Di antaranya dengan meningkatkan jumlah rumah sakit rujukan Covid-19 dari semula hanya 127 menjadi 145 rumah sakit. Pihaknya juga telah menambah jumlah tempat tidur di rumah sakit darurat lapangan,

baik yang ada di Surabaya maupun di Malang.

Pemprov Jatim juga telah menyulap rumah sakit paru Jember yang dijadikan rumah sakit khusus pasien Covid-19.

Upaya lain yang akan dilakukan dalah mengubah rumah sakit paru Surabaya untuk dijadikan rumah sakit yang bisa merawat pasien Covid-19. Selain itu, Pemprov Jatim juga bakal menggunakan lahan milik Rumah Sakit Dungus Madiun, untuk merawat pasien Covid-19.

“Ini akan ada lagi rumah sak-

it yang akan kita konversikan.

Rumah sakit paru Surabaya akan kita tambah tempat tidurnya untuk Covid-19. Sekarang sudah berjalan lagi rumah sakit Dungus Madiun akan dijadikan juga menjadi rumah sakit khusus Covid-19. Dungus Insya Allah sekitar 300-an (tempat tidur)” ujar Herlin.

Herlin meminta masyarakat untuk lebih meningkatkan kedisiplinan dalam menjalankan protokol kesehatan. Karena, kata dia, seberapa banyak pun rumah sakit, kalau masyarakat tidak bisa menjalankan pro-

tokol kesehatan secara ketat, tidak akan mampu menampung pasien Covid-19. “Berapa pun tempat tidur yang kita siapkan tidak akan cukup kalau kita tidak sama-sama menjalankan protokol kesehatan supaya kita tidak tertular,” kata Herlin.

Jumlah kasus Covid-19 di Jawa Timur hingga 4 Januari 2021 tercatat sebanyak 87.070 kasus setelah mendapatkan tambahan 709 kasus di hari tersebut. Dari jumlah itu, 74.967 pasien di antaranya dinyatakan sembuh, atau setara 86,10 persen. Kemudian

yang saat inj masih menjalani perawatan ada 6.038 pasien atau 6,93 persen, dan pasien yang meninggal sebanyak 6.065 orang atau 6,97 persen.

Di Jawa Timur saat ini terdapat 8 daerah yang masuk kategori zona merah atau daerah dengan risiko tinggi penularan Covid-19. Yakni Tulungagung, Bojonegoro, Tuban, Kota Malang, Lumajang, Kota Blitar, Mojokerto, dan Kota Madiun. Sementara 30 daerah sisanya berstatus zona orange atau daerah dengan risiko sedang penularan Covid-19.[geh]

LINTAS PELAYANAN

Optimalkan Pelayanan, Bupati Resmikan Ambulance RSUD Bojonegoro, Bhirawa Bupati Bojonegoro, Anna Muawanah secara simbolis meresmikan satu unit ambulans untuk beroperasi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumberrejo pada Selasa (5/1). Penambahan ambulans ini menjadikan RSUD Sumberrejo memiliki tiga unit ambulans.

Mobil ambulans ini nantinya akan dipergunakan untuk menangani pasien serta keadaan darurat lainnya. Sedangkan anggaran dana untuk mobil ambulans bersumber dari dana insentif daerah (DID) oleh pemerintah pusat, sebagai apresiasi terkait keberhasilan pemkab dalam penanganan Covid- 19.

Direktur RSUD Sumberrejo Ratih Wulandari menyampaikan bahwa dengan penambahan ambulans semoga bisa meningkatkan kualitas pelayanan yang maksimal kepada pasien serta masyarakat. “Ini merupakan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kualitas baik untuk masyarakat Bojonegoro,” ungkap Ratih.

Sementara itu Bupati Bojonegoro, Anna Muawanah juga tidak lupa berpesan, agar masyarakat juga harus tetap waspada dengan tetap menjaga protokol kesehatan ditengah Pandemi Covid- 19. “Saya berharap jangan sampai pasien yang diangkut di mobil ambulans ini bertambah, saya meminta masyarakat untuk tetap menjaga diri dari Covid- 19,” pungkasnya.[bas]

Selama menunggu proses vaksinasi, petugas Satgas Penanganan Covid 19 tetap melakukan sterilisasi di tempat fasilitas publik.

Bupati Bojonegoro, Anna Muawanah secara simbolis meresmikan satu unit ambulans untuk beroperasi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumberrejo pada Selasa (5/1).

Delapan Puskesmas Dijadikan Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Jombang, Bhirawa Terkait melonjaknya jumlah pasien Covid-19 di Kabupaten Jombang, Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Jombang, Akhmad Jazuli mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang menambah tempat-tempat isolasi bagi pasien Covid-19 yakni, di 8 Puskesmas yang tersebar di Kabupaten Jombang.

“Di Peterongan, Mojoagung, Bareng, Mojowarno, Bandar Kedungmulyo, sama Tembelang, kemudian Tapen, dan Keboan.

Jadi tiap-tiap Kawedanan ada 2 untuk penambahan tempat isolasi di Puskesmas,” ungkap Sekda Ahmad Jazuli.

Dikatakan Sekda Jombang, dengan adanya tempat isolasi di 8 Puskesmas di Kabupaten Jombang ini, pasien Covid-19 yang berdekatan dengan Puskesmas-Puskesmas tersebut tidak harus menjalani isolasi di Gedung STIKES Pemkab Jombang seperti yang lalu. ”Fasilitasnya, kebetulan 8 (Puskesmas) ini kan dipandang cocok. Dalam arti, fasilitasnya mumpuni untuk menampung,” jelas Sekdakab Jombang.

Selain menyampaikan hal tersebut, Sekdakab Jombang juga kembali mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Jombang untuk tetap menjaga kesehatan. “Manakala memang betul-betul terkena Covid segera lapor ke Faskes pertama di Puskesmas, untuk periksa kondisi kesehatannya,” pesan Sekda.

Sambung dia, terkait penggunaan 8 Puskesmas menjadi tempat isolasi pasien Covid-19 ini sudah diinstruksikan mulai awal tahun 2021 ini. ”Tetapi kita berharap tidak termanfaatkan,” pungkasnya.[rif] Sekda Pemkab Tuban yang juga Ketua PMI saat mendengarkan cara kerja Mesin Donor Plasma Konvalesen dari petugas PMI Tuban.

Anas Bahtiar/ Bhirawa

Warga Tak Harus Datang ke RS untuk Dapat Vaksinasi Kota Batu, Bhirawa Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) mempersiapkan tempat untuk mempermudah warga dalam mendapatkan vaksinasi Covid-19. Selain empat ruma sakit yang ada di Kota Batu, Dinkes juga mempersiapkan lima puskesmas sebagai tempat vaksinasi Covid-19.

Diketahui, lima puskesmas yang bisa digunakan warga untuk mendapatkan pelayanan vaksinasi adalah Puskesmas Batu, Sisir, Bumiaji, Beji,

dan Puskesmas Junrejo. Adapun empat rumah sakit yang ada di Kota Batu semuanya menyediakan pelayanan vaksinasi. Yaitu, RS Hasta Brata, RS Karsa Husada, RS Baptis, dan RS dr Etty Asharto. “Vaksinasi Covid-19 di Kota Batu direncanakan pada Maret 2021. Dan untuk persiapan kita menyiapkan vaksinator atau petugas vaksin di lima puskesmas tersebut,”ujar Sekretaris Dinkes Kota Batu, dr Yuni Astuti, Selasa (5/1).

Jadi akan ada lima vaksinator yang bertugas di lima puskesmas. Dengan

kata lain di setiap puskesmas ditempatkan satu petugas vaksinator.

“Adapun untuk teknis nantinya satu kali sesi butuh waktu 2 jam untuk 20 sasaran dengan petugas 5 orang,” jelas Yuni.

Dalam pelaksanaan vaksinasi, akan ada sembilan fasilitas kesehatan yang ditunjuk sebagai tempat vaksinasi Covid-19 untuk Kota Batu. Dan pelayanan vaksin dilakukan di luar jam kerja dengan diawasi satu dokter di masing- masing tempat.

Kemudian untuk alurnya, peneri-

ma vaksin harus datang ke tempat pendaftaran, kemudian anamnesa, pelayanan imunisasi, pencatatan dan terakhir dilakukan observasi. Dan sesuai dengan prioritas penerima vaksin pertama adalah adalah penduduk sehat yang pekerjaannya beresiko tertular Covid-19. Prioritas awal yaitu petugas kesehatan, TNI/Polri, pelayanan publik, BPJS penerima bantuan iuran. Untuk Kota Batu, mereka yang masuk prioritas pertama dari petugas nakes mencapai 785 orang.[nas]

Kecamatan Asemrowo Perketat Operasi Prokes Surabaya, Bhirawa Mengantisipasi terjadinya penularan Covid-19 yang lebih besar, Kecamatan Wonokromo Surabaya telah memperketat operasi protokol kesehatan kepada seluruh warganya. Camat Asemrowo, Bambang Udi Ukoro mengungkapkan ada beberapa langkah yang disiapkan dan dilaksanakan oleh Kecamatan Asemrowo untuk mengantisipasi lebih besarnya terjadi penularan Covid-19.

“Alhamdulillah untuk wilayah Kecamatan Asemrowo secara umum sudah patuh protokol kesehatan (pakai masker dan jaga jarak). Namun untuk kegiatan kerumunan masih perlu adanya sosialisasi kepada warga yang akan melaksanakan kegiatan yang sifatnya menghadirkan undangan warga lebih dari 15 orang,” terangnya, Selasa (5/1).

Bambang menambahkan untuk mencegah penularan tersebut selain memperketat operasi pro-

Kecamatan Asemrowo saat menggelar operasi protokol kesehatan di jalan Tanjungsari Surabaya.

tokol kesehatan juga melakukan sosialisasi kepada warga dan karyawan-karyawati untuk giatkan kembali konsumsi wedang

rempah dalam menjaga dan meningkatkan imunitas tubuh.

“Kepada para Lurah maupun pihak kelurahan agar melaksanakan

sosialisasi Perwali 67 Tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di kota Surabaya. Dan mulai hari ini gencar dilakukan sosialisasi Perwali 67 di Kecamatan Asemrowo dan di lombakan secara online,” jelas Bambang.

Namun untuk penerapan Perwali 67 Tahun 2020 ini tahapannya masih sosialisasi, belum ada pemberian sangsi bagi warga yang melanggar.

“Akan ada waktunya dalam penerapan Perwali 67 Tahun 2020 karena ada sangsi administrasi yang harus diterapkan,” katanya.

Sementara itu kawasan Kecamatan Asemrowo yang merupakan salahsatu daerah padat penduduk dan juga memiliki banyak pedagang ini sangat patuh terhadap protokol kesehatan. “Secara umum para pedagang sudah tahu akan kewajiban terhadap protokol kesehatan,” ujarnya.[riq]

PELAKSANA PUBLIK

Tujuh Karyawan Terpapar, DPM PTSP Maksimalkan Layanan Online Walaupun tujuh (7) karyawannya positif terpapar virus Covid 19. DPM PTSP (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kabupaten Sidoarjo masih tetap melayani masyarakat secara online. Masyarakat yang butuh pelayanan administrasi juga masih bisa dilayani di MPP (Mall Pelayanan Publik).

Pj Bupati Sidoarjo Hudiyono yang meninjau langsung ke Kantor DPM PTSP Sidoarjo, pada Selasa (5/ 1) kemarin menegaskan kalau layanan masyarakat masih dilakukan secara online. Karyawan tidak diliburkan semua, hanya separo, yang lainnya melakukan kerja seperti biasa. “Memang bentuk pelayanan di DPM PTSP Sidoarjo ini sudah dilakukan secara online sejak dulu.

Namun dengan kondisi ini, layanan online nya makin dimaksimalkan,” tegas Hudiyono.

“Oleh karena itu kami berharap kepada masyarakat harus bersabar jika layanannya aga mengalami keterlambatan. Kami harap kepada masyarakat dengan adanya kondisi seperti sekarang ini harap bersabar, memang agak lambat mohon dimaklumi. Masyarakat jangan sampai

menganggap pelayanan ini berhenti, banyak hal yang dilakukan secara online. Permintaan layanan masyarakat tiap harinya sekitar 200 bentuk layanan,” ujar Hudiyono.

Perlu diketahui, bahwa DPM PTSP Sidoarjo telah menyiapkan sistem penyelenggaraan pelayanan perizinan pola baru. Sistem tersebut adalah sistem Aplikasi SIPPADU 2.0 yang mengintegrasikan proses penyelenggaraan pelayanan antara DPM PTSP dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) teknis yang diberikan kewenangan untuk memberikan rekomendasi teknis perizinan.

Kepala DPM PTSP Sidoarjo, Ari Suryono pernah menjelaskan

dengan adanya New Model Perizinan Terintegrasi ini diharapkan para pelaku usaha mendapatkan manfaat kemudahan layanan dan mendapatkan kepastian legalitas usaha, sehingga dapat mendukung meningkatnya investasi di Kabupaten Sidoarjo.

Menurutnya, rata-rata ada enam izin ditiap OPD yang kita tarik jadi satu pintu dengan aplikasi Sipadu 2.0. ”Jadi masyarakat bisa mengakses dengan mudah dan cepat, kecuali ada izin di OPD yang bersifat sektoral, dan tidak ada kaitannya dengan DPM PTSP, maka prosesnya terpisah dengan Sipadu 2.0.” katanya.[ach]

achmad suprayogi/bhirawa

Pj Bupati Hudiyono berbincang dengan salah satu karyawan DPM PTSP saat kunjungan kemarin.

Bhir

PENDIDIKAN, KEBUDA

Halaman 6

Rabu Pahing,

Penentuan Eligible Didasarkan Enam Surabaya, Bhirawa Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) telah menentukan jumlah kuota sekolah untuk Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Penentuan kuota di awal ini nantinya diharapkan akan mempermudah sekolah dalam melakukan perangkingan bagi siswa yang eligible (yang dibolehkan).

Di SMAN 15 Surabaya misalnya, dari total siswa 419 siswa kelas XII, hanya 167 siswa yang bisa mendaftar SNMPTN. Dengan rin-

cian 141 untuk siswa jurusan IPA dan 26 siswa jurusan IPS. Jumlah ini berdasar akreditasi A sekolah sebanyak 40%. Kendati begitu,

meskipun kuota sudah ditentukan, hingga kini sekolah masih melakukan proses verifikasi data.

"Kami hingga kini belum verifikasi karena datanya belum sesuai. Karena ada empat siswa percepatan belum termasuk dalam data ini. Data di Dapodik sudah benar, tapi di LTMPT belum terupdate dan berubah. Jadi masih ditunggu,'' ujar guru BK SMAN 15 Surabaya, Nurmala Hayati.

Menurut Nurmala, dalam penentuan siswa eligible ini, berdasarkan

ketentuan dari LTMPT. Yakni berdasar nilai dari 6 mata pelajaran semester I hingga semester V. Hanya dari MKSS di Surabaya tahun lalu, untuk IPA nilai matematika diambil dari nilai rata - rata matematika wajib dan peminatan ditambah nilai bahas indonesia, bahasa inggris, fisika biologi dan kimia kalau begitupun dengan jurusan IPS ditambahkan nilai bahasa indonesia, bahasa inggris, sosiologi, geografi dan ekonomi.

Nurmala juga memjelaskan, dalam perangkingan siswa yang eligible sebenarnya sudah diserahkan ke sekolah sejak tahun lalu. Meskipun begitu, seluruh data siswa dimasukkan ke pendaftaran SNMPTN. Tetapi tahun ini diubah, dan yang dibutuhkan hanya dirangking saja.

Tak jauh berbeda dengan SMAN 15 Surabaya, di SMA Khadijah Surabaya perangkingan tidak hanya didasarkan pada nilai Mapel inti dalam UN. Melainkan juga ditam-

bahkan dengan nilai keagamaan dari semester I hingga semester V. Sedangkan untuk kuota yang tersedia yakni 50 siswa untuk jurusan IPA dan 27 untuk jurusan IPS. "Selain itu dipastikan dulu bahwa siswa yang masuk dalam pemeringkatan memang bersedia mendaftar di Jalur SNMPTN dan tidak akan mundur jika diterima SNMPTN, lalu kami umumkan kepastian yang masuk pemeringkatan baru kami arahkan mendaftar di

Kabupaten Tulungagung Butuh 2 Ribu Tenaga Guru Tulungagung, Bhirawa Pemkab Tulungagung masih membutuhkan 2 ribu tenaga guru untuk di tempatkan di lembaga SD dan SMP di seluruh wilayah Kabupaten Tulungagung. Kebutuhan ini sudah diajukan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk diisi dalam perekrutan tenaga PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) guru tahun 2021.

"Sudah kami ajukan untuk perekrutan tenaga PPPK tahun 2021 sebanyak 2 ribu formasi guru. Untuk guru SD sebanyak 1.800 formasi dan guru SMP sebanyak 200 formasi,'' ujar Kabid Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

(Dindikpora) Kabupaten Tulungagung, Adi Suselo, Selasa (5/1).

Adi menjelaskan, pengajuan 2 ribu formasi guru itu, menurut dia, diutamakan untuk pengganti tenaga guru kelas SD, guru agama dan guru olahraga. Selain juga guru mata pelajaran di SMP. Adi belum bisa memastikan, apakah usulan 2 ribu formasi guru itu dapat disetujui sepenuhnya oleh Kemenpan RB atau tidak. Sebab belum ada sinkronisasi antara Pemkab Tulungagung dan Kemenpan RB. Jadi belum tahu yang di ACC. Soal perekrutan guru pada tahun 2021 yang tidak lagi untuk CPNS melainkan PPPK dan membuat sebagian Guru Tidak Tetap (GTT) kecewa, Adi yang alumni Universitas Jember (Unej) ini memaklu-

POJOK JATIM

Penutupan layanan Perpustakaan Daerah Kabupaten Bojonegoro diperpanjang.

Kasus Covid-19 Meningkat

Penutupan Layanan Perpustakaan Diperpanjang Bojonegoro, Bhirawa Penutupan layanan Perpustakaan Daerah (Perpusda) Kabupaten Bojonegoro diperpanjang. Layanan yang sebelumnya akan dibuka lagi pada 3 Januari kemarin, terpaksa dibatalkan dan diperpanjang. Menurut Kabid Perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bojonegoro, Adi Susanto, layanan perpustakaan masih akan ditutup sampai waktu yang belum bisa dipastikan. Sebab kondisi angka kasus Covid 19 masih terus terjadi bahkan cenderung meningkat.

"Kami mengikuti perkembangan data Covid 19 di wilayah Bojonegoro,'' ungkapnya, Selasa (5/1) kemarin.

Menurut Adi, Perpusda yang rencananya dibuka 3 Januari lalu dibatalkan. Perpanjangan ini sebagai langkah antisipasi penyebaran Covid 19. Mengingat kasus positif Covid 19 terus mengalami kenaikan. Terkait kapan waktunya dibuka kembali, pihak Perpusda masih belum bisa memastikan.

"Sementara belum ada surat mengenai perpanjangan atau hingga kapan dibuka kembali,'' jelasnya.

Adi juga menjelaskan, Perpusda saat ini sementara hanya melayani pengembalian buku. Pengunjung wajib mamatuhi protokol kesehatan, karena itu salah satu pencegahan Virus Corona. "Pengunjung, wajib menerapkan protokol kesehatan seperti 3M memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak,'' pesannya. [bas]

minya. Ia menyatakan meski Pemerintah Pusat tidak memasukkan formasi guru dalam CPNS tahun 2021, namun mereka masih bisa memanfaatkan seleksi penerimaan PPPK. "Bedanya PPPK dengan PNS cuma di tunjangan pensiun, selebihnya sama dengan PNS. Sebenarnya untuk pensiunan itu bisa juga dengan ikut program jaminan hari tua atau ikut asuransi,'' paparnya.

Apalagi untuk GTT yang sudah berumur 35 tahun ke atas, menurut Adi masih bisa mengikuti seleksi penerimaan PPPK. ''Bahkan persyaratan umur bisa maksimal sampai 58 tahun untuk seleksi PPPK. Dan untuk jabatan sama pula dengan PNS. Bila berkinerja baik tentu ada reward,'' paparnya lagi. [wed]

Adi Suselo

Guru SDN Wedi di Support Pembelajaran Inklusi Sidoarjo, Bhirawa Puluhan guru pengajar SDN Wedi Kecamatan Sedati Sidoarjo mendapatkan pelatihan program satu paket pensupport kegiatan pembelajaran bagi siswa inklusi maupun non inklusi. Dengan harapan bisa meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengawasan siswa inklusi di masa pandemi virus Covid 19 sekarang ini.

Bentuk pelatihan yang diberikan berupa aplikasi online digital smart tes intelligence quotient, dan pembuatan survival bag inklusi Covid 19 berbasis internet of things di sekolah dasar.

Pelatihan diberikan oleh Tim Abdimas Umsida (Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Sidoarjo), pada Selasa (5/1) kemarin.

Menurut Ketua Tim Abdimas Umsida, Feri Tirtoni MPd, tujuan kegaitan ini untuk mensupport para siswa inklusi maupun non inklusi. Melaui beberapa program yang telah saya aplikasikan, diantaranya mengenalkan sistem AI (Artificial Intelligence) dengan menggunakan website, dan berfungsi untuk memudahkan penyaringan siswa, supaya mengerti sejak awal kompetensi siswa yang sudah masuk slow leaner atau kategori inklusi, ataupun slow normal.

"Dengan sistem AI, para siswa bisa diketahui sejak awal kompetensinya.

Jangan sampai sekolah umum ini terlalu banyak inklusinya, agar tidak membuat bingung gurunya. Karena siswa inklusi itu, gurunya juga harus mempunyai kompetensi secara tersendiri,'' jelas Feri Tirtoni yang juga sebagai dosen FPIP (Fakultas Psikologi dan Ilmu Pendidikan).

Feri menambahkan, program aplikasi AI ini sangat membantu dalam pemetaaan siswa, apalagi masa pandemi Covid 19 ini, karena bisa dilakukan secara online. Selain bisa dilaksanakan pada awal penerimaan siswa, juga bisa dilakukan untuk pemetaan siswa siswa yang sudah ada. Jadi sangat membantu sekali,'' tegas Feri yang didampingi kedua anggotanya, Rugaya Meis Andhiarini SPd M Psi dan Ika Ratna Indra Astutik S Kom MT. Kepala SDN Wedi Sedati Sidoarjo, Dra Musriah MSi, mengaku sangat senang dengan adanya pelatihan yang diberikan Tim Abdimas Umsida ini.

Karena sangat bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan dan pengalaman, khususnya dengan kemajuan teknologinya. ''Nantinya akan kami terapkan pada guru - guru semuanya, baik guru ASN maupun yang non ASN agar mereka sama-sama merasakan peningkatan pembelajaran. Agar pinter semua, sama rata tidak pilih-pilih,'' tegasnya. [ach]

achmad suprayogi/bhirawa

Petugas menggelar evaluasi PTM

Tunggu Hasil Anev Satgas

Keputusan PTM Diten Probolinggo, Bhirawa Hingga kini Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Kabupaten Probolinggo masih belum dilaksanakan. Sebab harus menunggu hasil Analisis dan Evaluasi (Anev) dari satgas Covid 19. Keputusan akan ditentukan akhir bulan mendatang.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, Fathur Rozi, Selasa (5/1) kemarin, satuan pendidikan mulai jenjang PAUD hingga SMA belum diperbolehkan menggelar Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Sebab pada saat libur Nataru. potensi kerumunan terjadi. Sehingga perlu dilakukan upaya antisipasi penyebaran pandemi Covid 19.

"Di Kabupaten Probolinggo belum ada satuan pendidikan yang melakukan PTM. Masih dilakukan Anev oleh Satgas Covid 19. Akhir Januari mendatang ditetapkan sudah bisa ditentukan, apakah bisa PTM atau tidak,'' ujarnya.

Perkembangan kasus menjadi dasar keputusan. Hingga kini kasus Covid-19 di Kabupaten Probolinggo masih belum menunjukkan bukti yang cukup signifikan. Masih ditemukan beberapa kasus yang mengalami lonjakan. Kondisi seperti ini membuat satgas berpikir dua kali, karena kebija-

kan di sektor pendidikan yang dilaksanakan tidak boleh mengenyampingkan kesehatan yang masih rentan penyebaran Covid 19 yang semakin gabas saja. "Melihat kondisi saat ini memang masih belum memungkinkan. Masih ada lonjakan kasus yang perlu diwaspadai,'' ungkapnya.

Rozi mengaku masih menunggu hasil Anev. Satuan pendidikan melakukan perencanaan PTM. Diantaranya melakukan analisis kesiapan sekolah dan warga sekolah termasuk peserta didik, guru dan tenaga kependidikan, wali murid, dan komite sekolah.

Kemudian melakukan analisis

perkembangan Covid 19 selam Tidak hanya juga harus meni dinasi, komuni si, serta sinergi sekolah dan wa protokol keseh protan dan ke berkala di seko cara berkala di kitar sekolah/m digalakkan. Ser silitas lainnya t sanitasi, mam kesehatan, kes naan masker, m gun, pemetaan pendidikan, dan persetujuan kom

Ketua Tim Abdimas Umsida untuk program SDN Wedi Sedati Sidoarjo saat memaparkan materinya.

GALERI KAMPUS

Indonesia Menunggu Karya Iptek UB untuk Atasi Pandemi Covid-19 Universitas Brawijaya (UB) sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) diharapkan mampu berkontribusi besar bagi Indonesia, dalam penanganan Covid 19. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo, kepada jajaran Civitas Akademika UB, saat melakukan rapat terbuka senat pada dies natalis Universitas Brawijaya ke-58, Selasa (5/01) kemarin.

Oleh: M Taufik, Kota Malang

Presiden Joko Widodo ketika memberikan pengarahan pada acara dies natalis Universitas Brawijaya ke 58, secara daring, Selasa 5/1 kemarin.

Dalam acara yang digelar secara virtual ini, Jokowi mengungkapkan, tahun 2021 adalah tahun yang penuh harapan. Semua berupaya keras agar permasalahan kesehatan bisa ditangani dengan cepat.

Vaksinasi segera diberikan.

Tetapi semua harus tetap menjalankan Protokol Kesehatan (Prokes) secara disiplin.

Menurut Jokowi, kehidupan

perekonomian sudah mulai sedikit bangkit dan akan terus bangkit, ditandai dengan semakin banyaknya investasi di tahun 2021. Namun, semua peluang itu membutuhkan kesiapan di berbagai bidang, terutama pengembangan talenta unggul Indonesia yang berkarakter, inovatif, kompetitif yang mampu memenangkan kompetisi dunia yang

penuh ketidakpastian.

"Maka Indonesia menunggu karya UB untuk membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat,'' tambah Presiden.

Presiden Jokowi mengaku mendapatkan laporan jika selama pandemi Covid 19, total paten yang diajukan inventori UB sebanyak 132 paten. Ini merupakan yang tertinggi di Indonesia untuk kategori universitas di Indonesia.

"Namun saya berharap kita tidak berhenti pada jumlah paten. Tetapi juga harus dilanjutkan dengan jalinan kerjasama untuk memperkuat hilirisasi hasil riset dan inovasi melalui kolaborasi universitas dan dunia industri demi kemajuan bangsa,'' sambung Presiden Jokowi.

Inovasi, tandas Jokowi, meru-

pakan hal yang penting, dan diingatkan agar tak terjebak pada rutinitas. Cara terbaru harus dikembangkan. Kreasi baru harus difasilitasi dan inovasi ditumbuhkan. Maka pendidikan harus ditumbuhkan dengan cara baru. Yakni mahasiswa harus difasilitasi agar bisa belajar pada siapapun.

Dalam kesempatan itu, ia juga berpesan bahwa pendidikan tinggi harus membangun karakter generasi muda dengan jiwa kebangsaan yang kokoh, berjiwa Pancasila, menghargai kebhinekaan, berintegritas tinggi dan anti korupsi. ''Saya yakin UB mampu memberikan kontribusi besar bagi indonesia maju yang kita cintai. Semoga UB menjadi tempat untuk membangun kemuliaan masa depan,'' tandasnya. [*]

rawa

& OLAHRAGA m Mapel Inti

AYAAN 6 Januari 2021

Halaman 7

Cegah Penyebaran Covid-19, Unair Berlakukan PKBB

akun LTMPT,'' ujar guru BK SMA Khadijah Surabaya, Luluk Zaskia.

Sementara itu, berdasarkan jadwal yang telah dirilis LTMPT, penetapan siswa eligible oleh sekolah bisa dilakukan pada 4 Januari hingga 8 Februari 2021. Karenanya Ketua LTMPT, Prof Nasih mengimbau agar sekolah tidak mengisi data siswa mendekati waktu deadline. Sehingga panitia bisa membantu perbaikan.

"Ini yang harus diperhatikan oleh sekolah. Kalau terlalu awal dikha-

watirkan ada penumpukan dan gangguan sistem. Jadi jangan tergesa - gesa tapi juga jangan melewati batas waktu. Karena jika lewat dari itu tidak ada data yang bisa diubah lagi,'' tandasnya.

Jika proses ini selesai, peserta diminta melakukan pengisian PDSS pada 11 Januari hingga 8 Februari 2021. Selanjutnya, bisa segera melakukan pendaftaran SNMPTN pada 15 Februari sampai 24 Februari 2021. [ina]

Surabaya, Bhirawa Pencegahan Covid 19 di lingkungan kampus mulai diterapkan melalui Pembatasan Kegiatan Berskala Besar (PKBB).

Usai Universitas Negeri Surabaya (Unesa) dan Institut Teknologi 10 Nopember (ITS) dan Universitas Negeri Sura-

baya (Unesa). Kini Universitas Airlangga (Unair) turut melakukan pembatasan kegiatan di kampus melalui Surat Edaran (SE).

Menurut Rektor Unair, Prof Moh Nasih, dalam mengantisipasi adanya penyebaran Covid 19 di lingkungan kampus, pihaknya

Prof Moh Nasih

membatasi kegiatan di kampus. Hal itu karena pihaknya tidak mengetahui kegiatan staff dan akademisi selama beberapa hari libur jelang akhir tahun.

"Bukan lockdown, hanya saja kami tidak tahu dua minggu terakhir saat banyak liburan panjang staf kita itu kemana saja pergi dan berliburnya. Maka sebelum ke kampus diminta memastikan yang bersangkutan tidak membawa virus yang berpotensi menular pada yang lainnya,'' ujarnya.

Karenanya, warga Unair bisa datang ke kampus jika mempunyai hasil swab test PCR negatif. Swab ini, kata Nasih, dilakukan maksimal H - 7 sebelum datang ke kampus. Jika tidak berkenan melakukan swab test PCR, maka diminta untuk melakukan pekerjaan di rumah untuk sementara.

"Kami mengikuti perkembangan Covid 19 di Surabaya juga, karena sedang ada peningkatan kasus maka kami mencegah adanya

kegiatan di kampus yang bisa jadi penyebaran Covid 19,'' tegasnya.

Prof Moh Nasih mengakui sejumlah warga Unair positif Covid 19. Namun, hal ini tak lepas dari mobilitas mereka di luar kampus. ''Tidak mungkin juga Unair steril, pasti ada. Penangannya kami serahkan tergantung lokasinya, misal rumahnya di Sidoarjo ya ditangani Pemkab Sidoarjo,'' urainya.

Meskipun membatasi kegiatan di kampus, Prof Moh Nasih tidak melarang jika ada dosen dan mahasiswa yang bertemu untuk melakukan konsultasi tugas akhir.

Asalkan kedua pihak bersedia dan menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes).

"Kebijakan kerja dari rumah ini fleksibel, akan melihat perkembangan Covid 19 juga. Apalagi kini tidak ada kegiatan belajar mengajar, jadi tugas - tugas bisa dikerjakan secara online,'' pungkasnya. [ina]

Hanya Sekolah yang Tak Terjangkau Internet Bisa Gelar PTM

Kota Batu Belum Penuhi Syarat Gelar PTM

wiwit agus pribadi/bhirawa

M di SDN 1 Sumber Probolinggo.

Covid-19 Kab Probolinggo

ntukan Akhir Bulan Ini

n penanganan ma libur Nataru. itu, Dispendik ingkatkan koorikasi, kolabora. Komite antara ali murid dalam hatan. Penyemegiatan secara olah maupun seilingkungan semadrasah juga rta kesiapan fatermasuk sarana pu mengakses siapan penggumemiliki termon warga satuan n mendapatkan mite sekolah/per-

wakilan orang tua/wali murid.

Hal yang sama dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo juga menunda pelaksanaan PTM sesuai arahan pemerintah pusat dan semakin tingginya penyebaran Covid 19 akhir - akhir ini. Kepastian itu disampaikan Wali Kota, Hadi Zainal Abidin. Alasannya, kasus Covid-19 belum sepenuhnya hilang. Wali kota khawatir, begitu PTM digelar, banyak siswa terpapar dan Covid 19 kembali tinggi. ''Jadi kami belum mengamini, meski survei dari guru dan orang tua siswa banyak yang menginginkan PTM,'' katanya.

Habib Hadi menuturkan, pri-

oritas Pemkot Probolinggo saat ini yakni kesehatan masyarakat. Karena itu, Protokol Kesehatan (Prokes) dan kehati - hatian menjadi hal utama.

Dan tidak ingin, PTM justru menjadi pemicu klaster baru Covid 19 di wilayahnya.

Sebab, belum ada jaminan, para siswa atau masyarakat bisa menjaga Prokes dengan baik, sehingga membuka peluang terjadinya penularan. Contohnya, ketika ada satu siswa terpapar, otomatis akan menular pada orang tua dan keluarganya serta siswa yang lainnya.

Diketahui pemerintah telah membuka peluang menggelar PTM di awal Januari 2021 ini.

Namun, kebijakan itu dikembalikan ke daerah masing - masing. Mereka bisa mengikuti atau bahkan mengambil kebijakan lain. Jika situasinya seperti saat ini maka PTM tidak akan dilakukan.

Maka diharapkan masyarakat, khususnya para wali murit mulai dari siswa PAUS, TK, SD, SMP maupun SMA bisa menahan diri untuk tak terburu PTM minta dilaksanakan. Perlu kesiapan yang matang untuk membuka PTM yang beberapa waktu lalu sudah diuji coba, walaupun hasilnya tidak ada anak didik yang terpapar Covid 19. [wap]

Kota Batu, Bhirawa Para pelajar di Kota Batu harus memendam keinginan menjalani tahun baru 2021 dengan Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Karena kini Kota Batu masih belum memenuhi syarat menggelar PTM. Namun ada sekolah di pinggiran kota ini yang tak terjangkau sinyal internet, sehingga tidak bisa melaksanakan pembelajaran Dalam Jaringan (Daring).

Sehingga sekolah ini diizinkan menggelar PTM namun dengan Protokol Kesehatan (Prokes) yang ketat.

"Sesuai dengan instruksi Menteri Pendidikan sekolah yang boleh melaksanakan PTM adalah sekolah yang berada di zona hijau atau paling tidak zona kuning,'' ujar Wali Kota Batu, Dra Hj Dewanti Rumpoko MSi, Selasa (5/1).

Kini Kota Batu masih berada di zona oranye sehingga persyaratan untuk menggelar PTM belum terpenuhi. Karena itu wali kota menginstruksikan kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk memberi pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat bahwa di Kota Batu belum saatnya digelar PTM atau di Luar Jaringan (Luring).

Dewanti meminta kepada masyarakat untuk tidak menyamakan kebijakan dibukanya obyek wisata dengan dibukanya sekolah Luring.

Apalagi isi sekolah adalah anak anak yang masih di bawah umur dan rentan tertular penyakit.

"Potensi anak - anak rentan tertular penyakt ini harus dipikirkan juga. Kami tidak ingin anak - anak tidak pandai, tidak maju, tetapi juga

harus memikirkan keselamatan dan kesehatan mereka,'' jelas Dewanti.

Dewanti menegaskan, persetujuan orang tua terhadap penyelenggaraan sekolah adalah persyaratan tahap terakhir. Dimana persyaratan awal adalah kondisi daerah masuk daerah zona hijau atau zona kuning. Setelah syarat pertama terpenuhi, baru syarat selanjutnya yakni fasilitas pencegahan Covid 19 di sekolah lengkap. Dan kesiapan guru, termasuk salah satunya. Jika syarat kedua terpenuhi, maka baru diperhitungkan mengenai izin dari orang tua tentang penyelenggaraan sekolah secara Luring atau PTM. Meski demikian saat ini memang

ada beberapa sekolah yang menyelenggarakan PTM. Namun hal itu dilakukan dengan berbagai pertimbangan dan Prokes ketat. Salah satunya SDN Gunungsari 4.

Ada beberapa alasan mengapa SDN Gunungsari 4 bisa melaksanakan PTM. Diantaranya, jumlah masing - masing kelas di sekolah tersebut hanya 10 orang. Dan Gunungsari merupakan salah satu desa di Kota Batu yang memiliki keunikan topografi. Yaitu, berada di sebuah lembah di antara pegunungan Kota Batu. Akibatnya, desa ini kesulitan mendapatkan sinyal internet.

"Jangankan sinyal internet, sinyal televisi saja tidak bisa diterima

di Dusun Brau Desa Gunungsari ini,'' ujar Kepala SDN Gunungsari 04, Drs Indaryanto.

Selain itu, SDN Gununsari 4 juga tak memiliki banyak murid. Dari semua kelas mulai kelas I sampai kelas VI hanya memiliki 44 siswa saja. ''Untuk kelas I kita memiliki sembilan siswa, kelas II ada tujuh siswa, kelas III ada tujuh siswa, kelas IV ada delapan siswa, kelas V ada delapan siswa, dan kelas VI hanya ada lima siswa,'' jelas Indaryanto. Dengan latar belakang ini dan mempertimbangkan keluhan, serta permintaan dari komite sekolah maka sekolah ini tetap menggelar PTM dengan Prokes yang sangat ketat. [nas]

anas bahtiar/bhirawa

SDN Gunungsari 4 yang ada diantara pegunungan membuat lokasi di kawasan ini tak terjangkau sinyal internet, sehingga tetap menjalankan Pembelajaran Tatap Muka dengan Protokol Kesehatan yang sangat ketat.

Kemenag Sidoarjo Serahkan 53 Satya Lencana Karya Satya

achmad suprayogi/bhirawa

Kepala Kemenag Sidoarjo saat menyerahkan penghargaan kepada ASN di lingkungannya.

Sidoarjo, Bhirawa Momen upacara bendera peringatan HAB (Hari Amal Bhakti) ke 75 Kementerian Agama, dimanfaatkan Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo menyerahkan 53 penghargaan Satya Lencana Karya Satya kepada ASN di lingkungan yang sudah mengabdi 10, 20 dan 30 tahun.

Usai menjadi Inspektur Upacara Kepala Kemenag Sidoarjo, M Amir Sholehudin langsung menyerahkan penghargaan, Selasa (5/1) kemarin di halaman Auditorium MAN Sidoarjo.

Turut mewarnai suksesnya kegiatan upacara dihadirkannya 53 ASN yang siap menerima tanda penghormatan Satya Lencana Karya Satya, sebagai penghargaan bagi ASN yang telah melaksanakan tugas dengan masa kerja 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun. "Kami bersyukur Kehadirat Allah SWT teriring doa. Semoga keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo diselamatkan dari segala macam musibah.

Sehingga bisa terus dapat mengambil peran untuk memberikan pel-

ayanan keagamaan, kedepan lebih hebat dan bermartabat,'' katanya.

Amir menegaskan, agar para pejabat ASN di lingkungan Kemenag Kabupaten Sidoarjo untuk selalu menjalankan tiga pesan Maklumat Menteri Agama, Yaqut Cholil Quomas. Diantaranya pejabat Kementerian Agama hendaknya bisa melaksanakan manajemen pelayanan dan tata kelola birokrasi yang baik, termasuk pelayanan haji dan umroh. Disamping itu, pelayanan terhadap pendidikan agama, baik di Madrasah, Madin TPQ dan pesantren serta pusat keagamaan juga harus ditingkatkan.

Juga penguatan moderasi beragama pada literasi keagamaan, budaya, toleransi dan nilai - nilai kebangsaan harus tetap dijaga. Tak hanya itu, menjalin persaudaraan yang meliputi merawat saudara umat se agama, memelihara saudara sebangsa setanah air dan mengembangkan persaudaraan kemanusiaan juga harus selalu dijaga demi terciptanya Indonesia aman. [ach]

Kemenag Peringati Puncak HAB ke-75 Secara Sederhana

Ajak ASN Tingkatkan Pengabdian Kepada Bangsa-Negara Situbondo, Bhirawa Keluarga besar Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Situbondo memperingati puncak Hari Amal Bakti (HAB) ke-75 secara sederhana Selasa (5/1). Peringatan ini diikuti mulai Kepala Kankemenag, Kasubag TU, para Kasi dan para Pengawas serta seluruh Kepala KUA se-Kabupaten Situbondo. Sejumlah perwakilan ASN di lingkungan madrasah ikut serta pada acara yang diadakan secara virtual ini.

Menurut Kepala Kemenag Kabupaten Situbondo, H Misbahul Munir, peringatan HAB tahun 2021 ini berbeda dengan peringatan HAB pada tahun sebelumnya. Jika tahun lalu diadakan dengan penuh gebyar aneka lomba, tetapi tahun 2021 ini hanya dilakukan secara sederhana. Bahkan acaranya digelar secara virtual yang dipancar-

kan langsung dari Kementerian Agama RI di Jakarta.

Mantan pejabat Kemenag Kabupaten Sidoarjo itu menambahkan, keputusan penyelenggaraan HAB

secara sederhana, menyikapi kondisi yang kini masih berada dalam masa pandemi Covid 19. Selain itu, peringatan HAB ke-75 juga harus mematuhi Protokol Keseha-

tan (Prokes).

"Semua peserta diminta memakai masker, mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah acara serta terakhir menjaga jarak,''

papar Misbahul Munir kemarin.

Munir menjelaskan, rangkaian acara tahun ini berupa Bakti Sosial (Baksos), serta olah raga sepeda santai dengan peserta

sawawi/bhirawa

Kepala Kemenag Kabupaten Situbondo, Misbahul Munir bersama Kasubag TU dan jajaran Kepala Seksi saat puncak acara HAB ke-75, Selasa (5/1).

yang terbatas, juga menggelar kegiatan jalan sehat, dan penyerahan santunan untuk anak yatim dan senam bersama di kawasan wisata Grand Patehk yang diikuti Darma Wanita.

"Tahun ini tidak ada lomba secara gebyar. Nanti juga ada lomba kebersihan kantor dan lomba pelayanan yang baik dan kenyamanan kantor,'' pungkas Misbahul Munir.

Sementara itu, Ketua panitia Ummi Maslahah menimpali, untuk peringatan Hari Amal bakti tahun 2021 ini, pihaknya mengambil tema Indonesia Unggul. Selain itu, juga mengajak seluruh ASN yang ada di bawah lingkungan Kemenag Kabupaten Situbondo untuk terus berkomitmen meningkatkan pelayanan serta pengabdian kepada bangsa dan negara berikut masyarakat. [awi]

JATIM MEMBANGUN Hermansyah Permadi Jadi Pjs Sekda Kota Blitar Rabu Pahing, 6 Januari 2021

Halaman 8

Kota Blitar, Bhirawa Setelah diajukan ke Gubernur Jawa Timur, akhirnya Wali Kota Blitar, Santoso melantik Asisten I Hermansyah Permadi menjadi pejabat sementara (Pjs) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Blitar di Ruang Sasana Praja, Selasa (5/1).

Hartono/Bhirawa

Wali Kota Blitar, Santoso saat melantik Hermansyah Permadi sebagai Pjs Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Blitar di Ruang Sasana Praja, Selasa (5/1).

Wali Kota Blitar, Santoso mengatakan pelantikan pejabat sementara untuk mengisi kekosongan posisi jabatan Sekda setelah pejabat lama memasuki masa pensiun, yakni pejabat lama Rudy Wijonarko yang kini telah memasuki masa pensiun mulai 1 Januari 2021 kemarin dan posisi pejabat sementara Sekda hanya berlangsung selama tiga bulan.

“Ada beberapa nama yang kami usulkan ke Gubernur untuk menjadi pejabat sementara Sekda. Gubernur telah merekomendasikan Pak Hermansyah menjadi pejabat sementara SekdaKota Blitar,” kata Santoso.

Lanjut Wali Kota Santoso, Asisten I Hermansyah memang sudah memenuhi persyaratan untuk menjadi pejabat sementara Sekda, bahkan se-

Sungai Avur Meluap ,296 Rumah di Desa Tempuran Terendam

KELANA JATIM

Pemkab Masih Minim Penyerapan Bahan Betonisasi Perusahaan Lokal Sampang,Bhirawa Perusahaan Batching- Plant yang bergerak di bidang per-betonan, PT Alim Mix yang berada di daerah Kabupaten Sampang, di Desa Pangilen, masih di minim permintaan dari daerah sendiri.

Pasalnya dari kekuatan produksi 500 meter kubik dalam 12 jam, di tahun anggaran 2020 pemerintah Kabupaten Sampang hanya menyerap kebutuhan bahan baku untuk pembangunan infrastruktur sebesar 2.200 meter kubik.

H Ali Mukoddas Said salah satu pemilik saham terbesar PT Sejahtera Jaya Alim Mix di Desa Pangilen, ia mengatakan secara kualitas bahan baku produknya tidak kalah dengan perusahan di daerah lain yang bergerak di bidang yang sama, namun masih banyak bahan baku mendatangkan dari luar daerah Sampang.

“Kami dari perusahaan berani menjamin kualitas bahan dan hasil produksi kami merupakan yang terbaik, bahkan jika ada kegiatan proyek pembanguan di lapangan yang memakai murni 100 persen bahan dari kami tanpa campuran dengan yang lain pasti tidak akan bermasalah.terangnya,” terangnya Selasa(5/1).[lis]

Mojokerto. Bhirawa Sebanyak 296 rumah warga Desa Tempuran Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto, kembali direndam air, akibat meluapnya Sungai Avur Watudakon.Selasa (5/1).

Ke 296 rumah yang terendam ini, berasal di dua dusun yakni dusun tempuran sebanyak 58 rumah sedagkan 238 berada di dusun Bekucuk. merendam Dusun Tempuran dan Dusun Bekucuk, Desa Tempuran, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Mojokerto, Muhammad Zaini mengatakan, terhitung mulai Senin kemarin, air luapan itu merendam dua dusun di Desa Tempuran terendam banjir yakni Dusun Tempuran dan Dusun Bekucuk.

“Di Dusun Tempuran ada 58 rumah terendam, sementara di Dusun Tempuran ada 238 rumah,” Pj Sekda Soekaryo didampingi Kabag Umum Pemkab Bondowoso Ghozal Rawan saat memberikan klasifikasi terkait kotak amal Bondowoso bersedekah.

Tampak dalam foto genangan air di desa Bekucuk akibat luapan sungai avur watudakon.

Dengan ketinggian di dalam rumah mulai 15 cm sampai 35 cm. Air banjir juga merendam halaman Balai Desa Tempuran dengan ketinggian antara 35 cm sampai 45 cm.

“Di SDN Tempuran juga tergenang

dengan ketinggian air antara 35 cm sampai 45 cm, gereja antara 40 cm sampai 50 cm, halaman Masjid Al Hikma antara 15 cm sampai 25 cm, jalan Dusun Bekucuk antara 35 cm sampai 45 cm. Sementara area per-

Polrestabes Surabaya, Bhirawa Unit Jatanras Satreskrim Polrestabes Surabaya berhasil mengungkap kasus kejahatan jalanan di Surabaya. Dari kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) ini Polisi mengamankan tiga orang pelaku.

Ketiga pelaku yang ditangkap itu adalah Yulianto (27), Jamaludin (32) dan Moh. Hasin (33). Ketiganya meru-

pakan warga Bangkalan. Serta satu orang pelaku lainnya, Ali masih dalam pengejaran petugas alias DPO (daftar pencarian orang).

Kasubbag Humas Polrestabes Surabaya, AKP M Akhyar menjelaskan, pada Rabu (16/12/2020) sekitar pukul 01.00 WIB, para pelaku melakukan pencurian di sebuah rumah di Keputih Timur, Surabaya. Modusnya yakni

Pemkab Bondowoso Menampik Kotak Amal Bersedekah Bukan Bentuk Pungli

pelaksanaan pengumpulan dan penggunaan sumbangan masyarakat bagi penanganan fakir miskin. Yang dijelaskan di Pasal 11 dan 18.

“Jadi kami menentukannya ditempat-tempat kalau ada tamu kan lewat disini, kalau orang mau rapat lewat disini. Artinya itu suka rela, ada yang ngasi, ada yang tidak juga,” terangnya sambil menunjuk tempat kontak amal yang sering dilewati para tamu yang di kantor Pemkab setempat.

Menurutnya, dikarenakan ketidak cukupan APBD, dimana semisal untuk menangani terhadap orang miskin.

“Jalan pintas barangkali ada orang yang mau beramal,” urainya.

Lebih jelasnya, Soekaryo menerangkan bahwa payung hukum terkait penempatan kotak amal Bondowoso bersedekah itu, mengacu pada Peraturan Bupati No.42a Tahun 2019 tentang gerakan, tanggap dan peduli masyarakat miskin Kabupaten Bondowoso.

Disamping itu pula ada Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2015, tentang tata cara pengumpulan dan penggunaan sumbangan masyarakat bagi penanganan fakir miskin.

“Jadi dari aturan di atas, ada Undang-undang nomor 13/2011 tentang penanganan fakir miskin. Turun kebawah Peraturan Pemerintah, di breakdown lagi Peraturan Menteri Sosial.

Dibawahnya lagi Peraturan Bupati. Kalau kita lihat indikator pungli tidak ada sama sekali,” tandasnya. [san]

sawahan dengan tanaman padi milik warga yang terendam kurang lebih 10 hektar, itu pada awal luapan senin kemarin” katanya.

Mengatasi hal ini BPBD kabupaten Mojokeeto , sudah melakukan penaganan bersama dengan Dinas Sosial (Dinsos) untuk mendirikan dapur umum di lokasi. Pihaknya juga koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk mendirikan MCK darurat. Sementara dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk mendirikan posko kesehatan.

“Kita buat SK Tanggap Darurat Bencana Hindrometeorologi dan Posko Tanggap Darurat. Kami juga berkoordinasi dengan TNI/Polri dan Satpol PP untuk pengamanan di wilayah terdampak serta dengan Destana dan Potensi Relawan untuk membersihkan sampah karena sampai saat ini banjir belum surut,jelasnya.[min]

Jaga Kamtibmas, Polrestabes Ungkap Kasus Kejahatan Jalanan

Ihsan Kholil/ Bhirawa

Bondowoso, Bhirawa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso dalam hal ini, Pj Sekda Soekaryo, SH, MM memberikan klasifikasi terkait kotak amal Bondowoso Bersedekah yang diletakkan di setiap kantor pemerintahan Kabupaten setempat. Dia menampik jika hal itu bukan sebagai bentuk pungutan liar (Pungli).

“Apa yang kita lakukan, kotak amal yang diletakkan itu sama sekali tidak memenuhi unsur tindak pidana Pungli (Pungutan liar),” katanya, Selasa (5/1).

Kata Soekaryo, karena untuk tindak pidana pungli itu sendiri yakni adanya kecenderungan untuk memperkaya diri dengan cara memaksa yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga.

Dan juga melakukan teknis dan perilaku dengan niat tidak baik.

“Di sini kan tidak ada sama sekali. Semua resmi dan bahkan belum terkumpul juga,” katanya.

Dijelaskannya, bahwa jika hasil dari sedekah itu sudah terkumpul dan lalu disetor pada Program Tape Manis, untuk penyalurannya nanti akan dilakukannya dengan Instansi terkait.

“Itu tentunya untuk penyalurannya nanti akan dilakukan dengan instansi terkait yang menangani untuk disalurkan, untuk betul-betul kepada orang miskin,” jelasnya.

Sedangkan untuk dasar aturannya, Soekaryo menerangkan bahwa untuk pemberian kotak amal di setiap OPD ada landasan aturannya yakni, Permen Sosial No. 15 Tahun 2017, tentang petunjuk

cara kepangkatan dan senioritas juga sudah memenuhi semuanya.

“Apalagi Hermansyah termasuk pejabat senior di lingkungan Pemkot Blitar sehingga masuk dalam usulan nama kemarin,” jelasnya.

Selain itu dikatakannya, Pemkot Blitar juga akan segera melaksanakan lelang terbuka untuk mengisi jabatan definitif Sekda, dan setelah Sekda Kota Blitar diisi pejabat definitif pejabat sementara akan kembali ke jabatan semula.

“Nantinya kalau sudah diisi pejabat definitif, Hermansyah akan kembali menjadi pejabat Asisten I dan posisi Sekda akan diisi sesuai dengan hasil lelang terbuka nnatinya,” ujarnya. [htn]

istimewa

Para pelaku curanmor beserta barang bukti diamankan di Mapolrestabes Surabaya, Selasa (5/1).

dengan menjebol pagar rumah dan mencongkel kunci motor.

“Anggota yg mendapat laporan masyarakat segera menindak lanjuti laporan dan berhasil mengamankan pelaku di Jembatan Suramadu dan di Desa Jedih, Bangkalan,” jelasnya, Selasa (5/1).

Dia menambahkan, selain di Keputih Timur, komplotan ini sebelumnya juga beraksi di sejumlah lokasi lain di Surabaya. Seperti di Semampir Selatan dan Manyar Sabrangan.

“Dari tangan para pelaku, kami mengamankan tiga unit sepeda motor sebagai barang bukti. Ketiganya motor matic, Honda Beat. Kami juga mengamankan satu buah kunci T dan empat buah handphone,” pungkas Akhyar.

Barang bukti ini berupa kendaraan bermotor merk Honda Beat Hitam Nopol L 2232 WX, Beat Biru Putih Nopol L 2162 XM, Beat putih Nopol M 6245 GG (Sarana) dan 1 buahKunci T serta 4 unit Handphone.

Guna mempertanggung jawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat Pasal 363 KUHP dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp 60 juta. [bed]

Bantaran Sungai di Bondowoso Longsor, Bahayakan Keselamatan Warga Bondowoso, Bhirawa Bencana alam longsor yang terjadi di bantaran sungai Kampung Teplek Kelurahan Dabasah Kecamatan Bondowoso tepatnya di RT 29 RW 07 tejadi lagi, pada Senin (4/1) malam yang kini sangat membahayakan beberapa nyawa warga yang tempat tinggalnya persis di bibir sungai.

Tampak pada bagian belakang bangunan milik warga menggelantung dan salah satu tiang penyangganya ikut terbawa longsor.

Lurah Dabasah, Supriyanto membenarkan jika terjadi longsor telah terjadi longsor pada Senin malam kemarin.

Kata dia, saat kejadian longsor itu tidak

terjadi hujan deras.

“Iya terjadi longsor tadi malam,” kata Supriyanto saat dikonfirmasi, Selasa (5/1).

Kata Supriyanto, bahwa pada tahun 2018 lalu juga terjadi longsor di lokasi yang sama. Yang mana, akibat longsor itu mengakibatkan tiga rumah warganya terdampak.

“Di lokasi yang kerobohan pohon kemarin itu. Dulu yang terdampak juga tiga rumah itu. Sekarang sudah terjadi lagi kedua kalinya. Tidak ada korban jiwa,” akuinya.

Ia mengaku, jika saat ini pihak kelurahan masih melakukan pendataan dan melaporkan kejadian tersebut pada

BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dan Dinas Sosial setempat.

“Untuk longsor ini kita pikirkan lagi.

Soalnya tahun 2018 pernah terjadi juga,” terangnya.

Supriyanto menjelaskan, pada saat longsor yang pertama, memang ada rekomendasi dari Polres dan Kodim agar tidak ditempati atau direlokasi. Akan tetapi, jika kemudian direlokasi maka warga yang tempat tinggalnya ada di lokasi tersebut, akan tinggal dimana.

“Kita juga berpikir masih. Kalau direlokasi mau nempati nang ndi (dimana?). Mudah-mudahan ada solusi, karena kalau sungai ini ranah provinsi. Ini yang agak repot,” terangnya.[san]

Bantuan Makanan Mulai Didistribusikan ke Korban Banjir Kesamben Jombang, Bhirawa Bantuan berupa makanan berupa nasi bungkus dari Dapur Umum Dinas Sosial Kabupaten Jombang mulai didistribusikan ke para korban banjir tahunan di Dusun Beluk, Desa Jombok, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, Selasa (05/01).

Pendisribusian nasi bungkus dan air mineral ini dilakukan oleh para relawan Taruna Siaga Bencana (Tagana) Jombang dibantu anggota TNI dari Koramil 0814/12 Kesamben, Jombang ke rumah-rumah warga korban banjir di daerah tersebut.

Sekretaris Tagana Jombang, Nur Fatoni mengungkapkan, pendistribusian makanan dan minuman ini

dimulai pada Selasa pagi (05/01).

“Jumlahya sekitar 400-an (bungkus).

Makanan sama air mineral sama ada peralatan mandi tadi di balai desa langsung ke warga,” ucap Nur Fatoni usai mendistribusikan makanan.

Selain ada bantuan makanan dari Dinas Sosial Kabupaten Jombang, kata dia, pada hari tersebut juga ada bantuan dari TNI dan Polri kepada

para korban banjir. “(Direncanakan) paling sampai besok. Sambil tetap menunggu bagaimana laporan dari warga,” ucap dia lagi.

Pantauan di lokasi, air sudah surut dibandingkan dengan kondisi banjir 1 hari sebelumnya. Namun, sebagian rumah warga masih terlihat tergenang air. Begitu pula dengan jalan raya yang terdapat di daerah tersebut.

Salah seorang korban banjir bernama Ngatinah (61) menuturkan, bantuan makanan mulai diterima pada hari tersebut.

“Air bersih ada di situ (tandon), tapi saya ‘nggak’ ngambil cuma beli

galon. Kan kejauhan, ke sana,” tutur Ngatinah.

Terlihat, kondisi rumah Ngatinah masih tergenang air hingga ke dalam rumah akibat banjir ini.

Sementara, usai mendistribusikan bantuan makanan dan air mineral kepada para korban banjir, aktifitas memasak makanan di Dapur Umum Dinas Sosial Kabupaten Jombang yang berada di Kantor Desa Jombok, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang terus berlanjut. Tampak pula petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jombang datang ke Desa Jombok dengan mobil tangki air bersih.[rif]

arif yulianto/bhirawa

Pendistribusian makanan berupa nasi bungkus dan air mineral oleh para relawan Tagana Jombang kepada korban banjir di Dusun Beluk, Desa Jombok, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, Selasa siang (05/01).

JATIM MEMBANGUN

Rabu Pahing, 6 Januari 2021

KELANA JATIM

Operasi Penegakan Hukum Pelanggar Prokes Bakal Diperketat Mojokerto. Bhirawa Untuk kesekian kalinya Rakor Satgas Covid-19 bersama Dandim 0815 dan unsur Forkopimda Kabupaten Mojokrrto digelar di Pemda setempat. Termasuk yang digelar. Selasa 5/1/21.di ruang Satya Bina Karya Setdakab. Mojokerto.

Adapun secara umum pencapaian yang harus dilaksanakan usai rakor dalam waktu dekat, untuk memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19 di wilayah Mojokerto, adalah dengan kembali melaksanakan penyemprotan disinfektan secara massal.

Disamping itu menggiatkan kembali operasi yustisi dan peningkatan disiplin dan penegakan hukum bagi pelanggar prokes.

Sementara itu urutan kegiatan ini diawali dengan sambutan kata pembuka dari Plh. Sekdakab Mojokerto Dr. H. Didik Chusnul Yakin, S.Sos., M.Si., selaku Ketua Satgas Covid-19 Kabupaten Mojokerto, dilanjutkan paparan kondisi terkini pandemi Covid-19 oleh Sekretaris Dinkes Kabupaten Mojokerto, dr. Ulum Rochmat Rokhmawan selaku Plh. Direktur RSUD RA. Basoeni.

Sementara Tim Ahli Satgas Covid-19 Kabupaten Mojokerto, dr. Gigih Setijawan, Sp.P., memaparkan asal muasal Covid-19 yang ditetapkan WHO, cara penularan, pencegahan dan pengobatan, strategi penanganan Pandemi Covid-19 serta posisi rumah sakit terhadap pandemi Covid-19 harus agresif. [min]

Halaman 9

Pemkot Malang Siapkan Jadwal Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Malang,Bhirawa Jadwal pelaksanaan vaksinasi Covid 19, akan segera diatur oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Malang.

Jadwal pelaksanaan vaksinasi tersebut dibagi dalam empat tahapan, yaitu tahap pertama, vaksinasi untuk tenaga medis, tahap kedua, vaksinasi untuk petugas pelayanan publik, tahap ketiga vaksinasi untuk masyarakat rentan dan tahap keempat untuk masyarakat lainnya.

Jubir Satgas Covid Kota Malang, Khusnul Muarif, usai rapat pelaksanaan Vaksin, Selasa (5/1) kemarin,

mengutarakan pengaturannya Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menyerahkan kepada kepala daerah.

Teknis operasional keempat tahapan vaksinasi tersebut lanjut Khusnul akan diatur oleh Pemkot Malang pasca acara penyerahan secara simbolis proses vaksinasi secara serentak pada 13 Januari 2020, nanti.

“Nanti bagaimana teknis operasionalnya itu setelah vaksinasi simb-

olis selesai,” katanya.

Ia menyampaikan persoalan yang harus diantisipasi oleh Pemerintah Daerah (Pemda) saat vaksinasi yakni pada saat memasuki tahap keempat.

Di mana saat vaksinasi nanti, masyarakat tidak berkerumun ketika menunggu giliran vaksin.

“Ini bagaimana pengaturannya, diserahkan sepenuhnya kepada daerah untuk supaya tidak terjadi rush di masyarakat,”sambungnya.

Terkait jumlah empat kategori penerima vaksin tersebut ujar dia, masih belum bisa memastikan karena proses pendataan bersifat dinamis.

“Kalau jumlahnya kami tidak tahu karena tiap daerah kan masih berkembang terus, dinamis (pendataan jumlah penerima). Artinya setiap waktu tetap diperbaharui datanya,” katanya.

Khusnul menambahkan bahwa proses vaksinasi bukanlah akhir dari segalanya.

Ia mengatakan setelah dilakukan vaksin, masyarakat harus tetap patuh menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

“Sehingga vaksin ini hanya sebagai salah satu upaya untuk mencegah dari pada penyebaran Covid-19. Sehingga penekanannya, protokol kesehatan tetap harus dilaksanakan, sekalipun sudah di vaksin,”pungkasnya. [mut]

Jelang Penyebaran Vaksin, Pemerintah Pusat Gelar Vicon Bersama Pemda Kota Madiun, Bhirawa Pemerintah Indonesia telah mengirimkan vaksin Covid-19 ke daerah mulai 4 Januari 2021. Penyuntikannya dijadwalkan dimulai pada pertengahan Januari mendatang. Untuk itu, koordinasi dengan pemerintah daerah terus dilakukan agar upaya vaksinasi berjalan lancar.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Ketua Satgas Covid-19 Doni Monardo menggelar video conference secara virtual bersama gubernur, bupati/ wali kota di seluruh Indonesia, Selasa (5/1)..

Tak terkecuali di Kota Madiun. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Madiun Rusdiyanto, Asisten 1 Pemkot Madiun dr. Agung Sulistya Wardhani, dan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Madiun dr. Denik Wuryani melalui Ruang 1 Balai Kota Madiun.

Pada vicon tersebut, Menkes Budi Gunadi menjelaskan lima jenis vaksin yang digunakan pemerintah untuk rakyat Indonesia. Yakni, Sinovac, Novavax, Covax/Gavi, AstraZeneca, dan Pfizer. “Saat ini, 270 juta vaksin sudah tersedia dan sudah disebar,” ujarnya.

Penyuntikan vaksin pertama rencananya dijadwalkan berlangsung pada 13 Januari mendatang. Vaksin ini akan disuntikkan pertama kali kepada Presiden Joko Widodo. Menyusul selanjutnya jajaran menteri dan pejabat di tingkat pusat. Kemudian, pada 14-15 Januari giliran gubernur, bupati/wali kota, pimpinan DPRD, hingga tokoh agama mendapatkan kesempatan yang sama. “Vaksin ini untuk usia 18-59 tahun,”jelasnya. [dar]

wiwit agus pribadi/bhirawa

Rapid test antigen gencar dilakukan sebelum vaksin.

3000 Nakes di Kabupaten Probolinggo Bakal Divaksin

sudarno/bhirawa

Menteri Kesehatan Budi Gunadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Ketua Satgas Covid-19 Doni Monardo menggelar video conference secara virtual bersama gubernur, bupati/wali kota di seluruh Indonesia, Selasa (5/1). Tampak Mendagri memberikan pengarahan secara vicon.

Razia Yustisi Puluhan Warga Tak Bermasker Disanksi Membaca Sonar Situbondo, Bhirawa Jajaran tim Satgas Aman Nusa II Polres Situbondo menggelar operasi yustisi untuk pencegahan penyebaran Covid-19 dengan mengajak masyarakat mematuhi protokol kesehatan (prokes) Senin malam (4/1).

Operasi digelar di sepanjang Jalan PB Sudirman dan di sekitar kawasan alun-alun Kota Situbondo. Kegiatan rutin ini dipimpin langsung Kasat Lantas AKP Indah Citra Fitriani bersama 20 anggota Satgas Aman Nusa II Situbondo.

Dalam razia tersebut, tim mengutamakan penerapan protokol kesehatan dengan menggunakan masker dengan sasaran setiap pengendara yang melintas di Jalan protokol PB Sudirman dan sekitar alun-alun Kota Situbondo.

Dalam kegiatan pencegahan Covid-19 ini tim gabungan berhasil menjaring puluhan masyarakat yang kedapatan tidak menggunakan masker. Mereka lalu diberi sanksi tegas dengan membaca solawat nariyah (sonar).

Kasat Lantas Polres Situbondo AKP Indah Citra Fitriyani mengatakan operasi yustisi akan terus digelar oleh Kepolisian bersama instansi terkait dan jajaran TNI dengan tujuan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 di Kota Situbondo. [awi]

Probolinggo, Bhirawa Daerah terus memantapkan program vaksinasi Covid-19. Di Kabupaten Probolinggo, sudah ada 2.000 calon penerima vaksin Covid-19 tahap pertama yang terdata. Kurang seribu dari jumlah yang ditargetkan.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Probolinggo dr.

Dewi Vironica, Selasa (5/1) menjelaskan, setiap orang penerima vaksin tahap pertama akan mendapat SMS dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Prosedur ini sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor Hk.01.07/Menkes/12757/2020 ten-

tang Penetapan Sasaran Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19. Adapun sasaran penerima SMS tersebut adalah mereka yang namanya telah terdaftar dalam sistem informasi satu data vaksinasi Covid-19.

“Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 sendiri akan dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama direncanakan akan dilakukan pada 14 Januari, dilaksanakan serentak dengan pencanangan di Jakarta. Yaitu pemberian vaksinasi pertama kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo,” katanya.

Sesuai arahan Menkes, menurut Dewi, masyarakat penerima vaksin tahap pertama ini diprioritaskan ten-

aga kesehatan. Tahap kedua yaitu petugas pelayanan publik dan tahap ketiga adalah kelompok rentan.

“Sasaran penerima vaksin untuk tenaga kesehatan di Kabupaten Probolinggo sudah terdata, termasuk tenaga vaksinator, rantai dingin vaksin sampai dengan sarana prasarana saat pelaksanaan vaksinasi,” terangnya.

Menurutnya, ditargetkan sekitar 3 ribu orang penerima vaksin tahap pertama. Sampai kemarin, baru sekitar 2 ribu orang yang sudah terdata dan di-entry ke pusat. Sesuai instruksi Bupati Probolinggo dilanjutkannya, tenaga kesehatan dari semua golongan harus terdata dengan benar.

Karena itu, pihaknya terus berupaya mendata semua nakes dan petugas pembantu di kantor pelayanan kesehatan (yankes).

“Sampai saat ini masih ada beberapa orang tenaga kesehatan di Kabupaten Probolinggo yang belum terdata. Sehingga masih perlu diinventarisasi kembali. Batas akhir input data tersebut ke Kemenkes sebelum tanggal 4 Januari kemarin,” ungkapnya.

Lebih lanjut Dewi menambahkan, vaksinasi Covid-19 akan diberikan dalam 2 dosis dengan interval waktu 14 hari. Efikasi vaksin akan tercapai 95 persen setelah 7 hari dari vaksinasi dosis kedua. [Wap]

Nakes di Kota Pasuruan Siap Vaksin Covid-19

Hilmi Husain/Bhirawa

Salah satu petugas kesehatan di Puskesmas Kandangsapi, Kota Pasuruan, Selasa (5/1). Nakes di Kota Pasuruan menyatakan siap divaksin Covid-19.

Pasuruan, Bhirawa Sebanyak 1.757 ribu tenaga kesehatan (nakes) di Kota Pasuruan akan lebih dulu diberikan suntik vaksinasi Covid19. Hal tersebut dilakukan karena seluruh petugas kesehatan merupakan garda terdepan dalam penanganan Covid-19.

“Vaksin covid-19 tahap pertama ini akan diperuntukan kepada tenaga kesehatan. Mulai dari dokter, perawat dan seluruh petugas yang ada di Dinas Kesehatan, Rumah Sakit hingga di Puskesmas di Kota Pasuruan,” ujar Jubir Satgas Covid-19 Kota Pasuruan, Kokoh Arie Hidayat, Selasa (5/1).

Vaksinasi tahap pertama akan dilakukan hingga April mendatang secara bertahap. Sedangkan penjadwalannya dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. “Pelaksanaan vaksinasi

untuk nakes dilakukan bertahap.

Untuk jadwalnya kami masih menunggu,” jelas Kokoh Arie Hidayat.

Terpisah, puluhan perawat dan petugas kesehatan di Puskesmas Kandangsapi, Kota Pasuruan menyatakan siap untuk di vaksin covid-19. Pasalnya, vaksin merupakan progam pemerintah untuk melindungi diri dari corona.

“Petugas di sini siap disuntik vaksin kapapun. Karena vaksin ini untuk melindungi diri kita serta program pemerintah yang harus dilaksanakan,” kata Kepala Puskesmas Kandangsapi, Ahmad Shohib.

Saat ini, pihaknya menyiapkan sejumlah petugas kesehatan. Yakni, petugas akan dilatih terlebih dahulu dalam hal melakukan vaksinasi, sesuai arahan pemerintah. [hil]

Satu Lagi Nakes RSUD Meninggal Dunia Terpapar Covid-19 Setelah beberapa waktu yang lalu 1 Tenaga Kesehatan (Nakes) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jombang meninggal dunia akibat terpapar Covid-19, 1 lagi Nakes RSUD Jombang yang bekerja menjadi perawat di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Jombang meninggal dunia juga karena terpapar Covid-19.

Perawat bernama UP ini meninggal pada Selasa dinihari (05/01).

Terpantau, jenazah perawat tersebut dikeluarkan dari kamar jenazah RSUD Jombang dan dimasukkan ke dalam mobil ambulan untuk kemudian disholati di halaman rumah sakit setempat pada Selasa pagi di hari yang sama. Sejumlah rekan kerjanya melepas jenazah UP dengan isak dan tangis.

Ketua Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Jombang, Masrul-

loh mengatakan, almarhum sebelumnya bekerja di IGD RSUD Jombang.

“Dia terkonfirmasi (positif Covid-19) sejak tanggal 29 (Desember 2020), perawatan sudah dilakukan.

Mereka sudah melakukan perwatan intensif, tapi karena Tuhan berkehendak lain, terpaksa nyawanya tidak tertolong,” ungkap Masrulloh usai melepas jenazah almarhum di halaman RSUD Jombang.

Masrulloh menambahkan, pihaknya sudah berupaya sebaik mungkin dalam hal penyelamatan nya-

wa yang bersangkutan, namun karena kemungkinan kerusakan paru yang bersangkutan sudah sangat meluas, sehingga perawat tersebut meninggal dunia.

“Perawatan sejak tanggal 29 (Desember 2020) itu mulai masuk.

Jadi kurang lebih sekitar 6 hari,” ungkap Masrulloh lagi.

Disinggung lebih lanjut dari almarhum apakah ada catatan Comorbid (penyakit penyerta) yang diderita, Masrulloh menjelaskan, dari catatan medis, belum ada riwayat Comorbid dari almarhum.

Sebagai Pengurus PPNI Kabupaten Jombang, Masrulloh merasa selama ini sudah berusaha maksimal.

“Tinggal teman-teman yang sudah merasa, untuk segera melapor.

Artinya kami juga berupaya untuk

segera melakukan tindakan sedini mungkin. Jadi, artinya tidak sampai telat,” kata dia.

Masih kata dia, yang sudah dilakukan oleh RSUD Jombang dalam merawat yang bersangkutan juga sudah sedemikian rupa.

“Tapi memang sifat Virulensinya yang sangat tinggi, sehingga bukan kami telat, tapi memang sifat dari penyakit itu sendiri kelihatannya ganas,” jelasnya.

Sementara dari catatan yang dimiliki Masrulloh, ada 2 perawat di Jombang yang meninggal akibat terpapar Covid-19. Total jumlah perawat di Jombang yang terpapar Covid-19 sejumlah 116 orang.

“Yang meninggal 2 orang. Dari 116 ini, yang sembuh 113, yang masih dirawat 3,” rinci dia. [rif]

Jenazah perawat RSUD Jombang berinisial UP saat dimasukkan ke mobil ambulan dari kamar jenazah RSUD Jombang, Selasa pagi (05/01).

EKONOMI

Rabu Pahing, 6 Januari 2021

Halaman 10

Memasuki 2021

Kadin Jatim Tegaskan Pentingnya Bersinergi Ciptakan SDM Unggul Surabaya, Bhirawa Awal tahun 2021 menumbuhkan harapan baru bagi masyarakat Indonesia, termasuk dunia industri di Jawa Timur. Mereka optimistis bisa bangkit dan bergerak bersama guna peningkatan kinerja ekonomi Jatim. ”Yang terpenting sekarang adalah bagaimana kita mampu menciptakan Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing. Karena SDM unggul adalah kunci keberhasilan dalam membangun Indonesia, termasuk di sektor ekonomi,” ujar Ketua Umum Kadin Jatim, Adik Dwi Putranto di Surabaya.

Menurut Adik, salah satu hal yang menjadi keniscayaan agar Indonesia mampu mencapai hal tersebut adalah dengan bersinergi. Sinergi antara dunia Industri, dunia pendidikan dan pemerintah harus terbangun dengan baik. Dan sepanjang tahun 2020, Kadin Jatim telah menjalin hubungan baik serta melakukan penandatanganan kerja sama dengan banyak lembaga.

“Kami sudah melakukan

penandatanganan sedikitnya dengan 12 lembaga. Terakhir kemarin, disaat akan tutup tahun, kami telah menandatangani MoU dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jatim dan Universitas 17 Agustus 1945 atau Untag Surabaya. Ini adalah bentuk komitmen kami dalam membangun SDM Indonesia unggul dan berdaya saing, sesuai dengan arahan bapak presiden Joko Widodo,” terangnya.

Ke-12 lembaga tersebut adalah

Adik Dwi Putranto Ketua Umun Kadin Jawa Timur (tengah, baju putih). Saat menanda tangani MoU kerjasama bersama Wahid Wahyudi Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur (kiri, baju safari hitam)

Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Airlangga (Unair) Surabaya, Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Universitas Ciputra Surabaya, Universitas Negeri Malang (UNM), Politeknik Negeri Malang (Poline-

ma), ST Telkom Surabaya, Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya, CEO Indonesia, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jatim, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim, Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Jatim dan Dinas Pendidikan Provinsi Jatim.

Selain itu, juga ada beberapa Perguruan Tinggi lain yang telah mengutarakan minatnya untuk bekerjasama dengan Kadin Jatim guna peningkatan kualitas SDM, diantaranya Universitas Trunojoyo Madura, Universitas Negeri Islam Malang (UNISMA) dan Universitas Islam Kediri (Uniska).

Kerja sama tersebut di antaranya adalah untuk melaksanakan pelatihan dan uji kompetensi teknis dosen dan guru, peningkatan program pemagangan baik di Perguruan Tinggi (PT) ataupun di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di seluruh Jatim serta peningkatan kualitas SDM dari kaum disabilitas.

Untuk program pelatihan dan sertifikasi teknis dosen, Adik menargetkan ada sekitar 20 ribu dosen di Jatim yang bisa tersertifikasi sepanjang tahun 2021. Sementara untuk guru SMK, ia menargetkan seluruh-

nya bisa tersertifikasi di tahun ini.

“Kerja sama sudah kita lakukan dengan banyak pihak guna menjembatani kepentingan dunia industri dengan dunia pendidikan. Agar link and super match bisa terbangun demi terciptanya SDM unggul dan berdaya saing.

Dan di tahun ini, saatnya kita genjot pelaksanaannya,” tambah Adik.

Pandemi, ujarnya, tidak menjadi halangan karena kegiatan pelatihan bisa dilakukan dengan pelbagai cara, mulai dari offline dengan catatan harus dilakukan sesuai protokol kesehatan ketat hingga kegiatan yang digelar secara daring atau online.

“Pandemi kita jadikan momen untuk berbenah, untuk meningkatkan kualitas SDM agar ketika pendemi telah usai, kita bisa pacu lebih cepat. Kita tidak boleh terhenti tanpa upaya apapun di masa pandemi, kita harus tetap dan terus bergerak demi kemajuan bangsa tercinta,” tambahnya.[ma]

BURSA EKONOMI

Inflasi Kota Malang 2020 Terendah Sepanjang Lima Tahun Terakhir Malang, Bhirawa Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang menyebut Indeks Harga Konsumen (IHK) 2020 Kota Malang tercatat sebesar 0,34 persen, sehingga inflasi tahun kalender dan inflasi tahunan mencapai 1,42 persen (YoY). Angka itu lebih rendah dari kisaran sasaran 3,0±1 persen pada 2020. Bank Indonesia (BI) Malang pun menilai jika capaian ini tak lepas dari kondisi pandemi Covid-19 yang berpengaruh pada daya beli masyarakat.

Kepala Perwakilan BI Malang, Azka Subhan Aminurrido, Selasa 5/1 kemarin mengutarakan, Inflasi tersebut merupakan yang terendah selama lima tahun terakhir. Komoditas yang menjadi penyumbang utama inflasi berasal dari kelompok makanan, minuman dan tembakau yang mengalami kenaikan harga hingga 1,18 persen. “Komoditas yang menyebabkan inflasi tertinggi adalah cabai rawit dan selanjutnya diikuti oleh telur ayam ras,” kata Azka Subhan.

Menurut peria asal Semarang itu, kenaikan harga cabai rawit lebih disebabkan oleh faktor seasonal seiring dengan masuknya musim tanam di bulan Desember. “Sementara itu, kenaikan harga telur ayam ras disebabkan kebijakan Dirjen PKH mengenai pengurangan pasokan yang agresif di hulu melalui Cutting Hatching Egg (HE),” ungkapnya.[mut]

sudarno/bhirawa

Pemkot Madiun, setelah menyasar rapid test pedagang pasar tradisional, kini petugas melakukan rapid massal untuk karyawan pasar modern, Selasa (5/1). Mulai Plaza Madiun, Plaza Lawu Madiun, Samudera, Sun City, dan Carrefour di tinjau Wali Kota Madiun Maidi.

Pemkot Rapid Massal Karyawan Pasar Modern

KEHILANGAN TUBAN HILANG STNK, S-5927-EK. An.M.Ridwan, Jl sumur Srumbung no 06,Kel Kutorejo RT 006/001,Kec Tuban, Kab Tuban No. 7732/IMB/BI-IV/2021 HILANG STNK, S-2784-EU. An.Thohir, Ds punggulrejo ,dsn beron RT 001/004,Kec Rengel, Kab Tuban No. 7733/IMB/BI-IV/2021 HILANG STNK, S-6199-IY. An.Muana, Ds banjarjo ,dsn Karang gayam RT 005/ 002, Kec Bancar, Kab Tuban No. 7734/IMB/BI-IV/2021

SITUBONDO HILANG STNK, P 2894 EV a/n Suhartono d/a Klompek RT 03/03 Ds Deming Kec Besuki Situbondo No. 7735/IMB/BI-IV/2021

TULUNGAGUNG HILANG STNK, AG 6223 RCB, Honda, th.2018, White Red, a/n. Susilowati/Hesti Setyorini, Ds/Kec. Ngunut – T.Agung No. 7736/IMB/BI-IV/2021 HILANG STNK, AG 3641 RAX, Honda, th.2015, Putih, a/n. Tarmidi, Ds. Panggunguni, Pucanglaban – T.Agung No. 7737/IMB/BI-IV/2021 HILANG STNK, AG 5402 RR, Honda, th.2019, Merah Putih, a/n. Donna Ayu Wardani, Ds. Rejosari, Kalidawir – T.Agung No. 7738/IMB/BI-IV/2021 HILANG STNK, AG 2161 TI, a/n. Syaeroji Siswanto, RT 3/1 Demuk, Pucanglaban – T.Agung No. 7739/IMB/BI-IV/2021 HILANG STNK, AG 4182 RW, a/n. Sunarko, RT 2/1 Pucangan, Kauman – T.Agung No. 7740/IMB/BI-IV/2021

Kota Madiun, Bhirawa Pemkot Madiun, setelah menyasar rapid test massal ke pedagang pasar tradisional, kini petugas melakukan rapid massal untuk karyawan pasar modern, Selasa (5/1). Mulai Plaza Madiun, Plaza Lawu Madiun, Samudera, Sun City, dan Carrefour. Wali Kota Madiun Maidi sempat meninjau pelaksanaan rapid di sejumlah mall tersebut.

“Semua pasar tradisional termasuk pasar krempyeng sudah. Hari ini kita lakukan rapid untuk karyawan di pasar modern. Pemeriksaan rapid test ini,sebagai upaya deteksi dini penularan Covid-19 terus berlanjut di Kota

Madiun,” kata Wali Kota Maidi.

Dikatakan oleh Wali Kota, karyawan harus sehat. Sebab, mereka melayani banyak pengunjung. Karenanya, rapid test untuk karyawan didahulukan. Mereka yang diketahui reaktif akan dilanjutkan pemeriksaan swab. Namun, hanya bagi karyawan dari Kota Madiun.

Sedang, mereka yang diketahui reaktif namun warga luar kota akan direkomkan ke petugas di daerah asal untuk ditindaklanjuti. ‘’Yang luar kota dan reaktif akan kita rekomkan ke petugas daerah asal. Untuk sementara juga harus pulang dulu. Boleh masuk kerja lagi kalau sudah sehat dengan dibuktikan surat keterangan

sehat,’’ jelas Wali Kota.

Terkait penutupan, wali kota masih menunggu hasil rapid secara keseluruhan. Penutupan juga bisa dilakukan pertenant jika perbandingan karyawan yang rekatif lebih besar. Wali kota mencontohkan dalam satu tenant terdapat tiga karyawan dan dua di antaranya reaktif maka akan dilakukan penutupan selama tiga hari khusus untuk tenant tersebut. Namun, jika yang reaktif hanya satu orang, maka orang tersebut yang akan diliburkan dulu. ‘’Kalau dari 100 yang dirapid dan hanya sepuluh yang reaktif, ya yang sepuluh ini yang diliburkan dulu untuk penanganan lebih lanjut. Kalau mall lang-

sung ditutup akan berdampak ke lain termasuk masyarakat karena ini kan termasuk pelayanan,” ungkapnya.

Wali Kota menambahkan pemeriksaan rapid juga akan menyasar ke karyawan toko waralaba. Bahkan, wali kota akan menjadwalkan rapid test rutin setiap bulan. Sebab, minimarket biarpun tidak terjadi kerumunan tetapi melayani masyarakat setiap hari. Karenanya, butuh pemeriksaan rutin agar potensi penularan segera terdeteksi. ‘’Tim sterilisasi juga sudah siap. Pasar tradisional sudah kita semprot. Tidak menutup kemungkinan mall juga akan kita semprot,’’ pungkas Wali Kota.[dar]

Bestprofit Futures Raih Posisi Pertama sebagai Pialang Berjangka Teraktif Surabaya, Bhirawa Menutup akhir tahun 2020, PT Bestprofit Futures (“BPF”) menerima kado istimewa dengan meraih peringkat pertama untuk dua kategori sekaligus yakni sebagai perusahaan pialang gabungan teraktif dan perusahaan pialang teraktif untuk transaksi bilateral pada bulan Desember.

Pemeringkatan ini merupakan laporan yang dirilis oleh PT Bursa Ber-

jangka Jakarta (Jakarta Futures Exchange) dan PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) setiap bulan untuk 10 perusahaan pialang berjangka dan pedagang teraktif yang menjadi anggota dua institusi ini.

Direktur PT Bestprofit Futures, Syaiful Rachman mengungkapkan pencapaian ini merupakan buah apresiasi dari nasabah. Dengan menjadi pialang teraktif nomor satu menunjuk-

kan kualitas layanan Perseroan sebagai perusahaan pialang berjangka yang dipercaya oleh banyak nasabah untuk melakukan transaksi berjangka. “Selain itu, dengan menduduki peringkat pertama sekarang, semakin memacu BPF untuk berkomitmen memberi layanan yang semakin prima kepada nasabah,” terangnya, Selasa (5/1).

Menurut Chief Business Officer PT Bestprofit Futures, Ani Sofiani, filosofi bisnis BPF

sejak awal adalah menghadirkan pengalaman bertransaksi yang aman dan nyaman kepada nasabah. Pondasi yang ditanamkan melalui brand values yaitu fairness, commitment, communicative, caring.

“Seluruh nilai-nilai tersebut dijalankan bersama oleh seluruh tim.Karena itu atas nama manajemen kami juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh individu di BPF yang berhasil meningkatkan kinerja dengan lebih baik,” ujarnya.[riq]

SELAYANG PANDANG

Pemkot Bakal Bentuk BUMD Pelabuhan

Bongkar Muat di Pelabuhan Probolinggo Naik 52 Persen Pemkot Probolinggo mengatur tahun ini telah membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pelabuhan. Berbeda dengan BUMD pelabuhan milik Pemprov Jatim, BUMD yang dikelola pemkot akan lebih fokus menyediakan alat transportasi. Hal ini di ungkapkan Asisten Perekonomian Pembangunan Pemkot Probolinggo Setyorini Sayekti, Selasa (5/1).

“Dengan berkembangnya Pelabuhan Probolinggo, Kota Probolinggo tidak hanya jadi penonton saja.

Pemkot juga proaktif dengan menerapkan sistem B to B ( bussiner to bussines ). Karena PT Delta Artha Bahari Nusantara (DABN) milik Pemprov Jatim di Kota Probolinggo akan ada BUMD pelabuhan milik Kota Probolinggo,” ujarnya.

Kajian tentang Badan Usaha Pelabuhan (BUP) telah dilakukan Bappeda Litbang Pemkot Probolinggo. Selain membentuk Badan Usaha Pelabuhan, juga menyusun regulasi penyertaan modal. “Pembentukan Badan Usaha Pelabuhan dan penyusunan regulasi penyertaan modal akan dilakukan pada tahun 2021. Dengan adanya BUP Kota Probolinggo, kerja sama bisa lebih cepat. Menjalani investasi lebih cepat,” terangnya.

Disinggung mengenai jenis usaha yang akan dilakukan BUP Kota Probolinggo, Rini –begitu ia biasa disapa, menjelaskan, telah dilakukan diskusi antara Pemkot Probolinggo dengan PT DABN mengenai jenis usaha BUP Kota Probolinggo. “Kemarin sudah diskusi dengan PT DABN agar tidak tumpang tindih, sesuai kajian Bappeda Litbang adalah untuk penyediaan jasa transportasi dan memfasilitasi bongkar muat,” terangnya.

Pemkot Probolinggo berencana membentuk 2 BUMD baru. Yaitu, BUMD Pasar dan BUMD Pelabuhan.

BUMD Pelabuhan ada kerja sama dengan Pemprov Jatim untuk menentukan tugas-tugas BUMD. “Untuk BUMD Pelabuhan ini rencananya akan ada MoU dengan Pemprov Jatim. Nantinya mana tugas BUMD Provinsi dan BUMD dari Kota

Probolinggo. Tapi, seperti apa tugas-tugasnya masih akan dibahas lagi, “ujar Kepala Bappeda Litbang Kota Probolinggo Rey Suwigtyo.

Sebagai BUMD, badan usaha ini akan berbentuk Perumda untuk BUMD Pasar. Sedangkan, PT untuk BUMD Pelabuhan, pengelolaannya bukan dari PNS. Melainkan dari orang-orang profesional. “Seperti sebelumnya Saat ini PDAM ITU kan TIDAK diisi PNS, TAPI orang-orangutan profesional. Diharapkan untuk dikelola sebagai BUMD, bisa bekerja dengan sistem swasta. Memangkas birokrasi juga,” jelasnya.

Pandemi Covid-19 rupanya tidak berpengaruh terhadap aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Probolinggo. Terbukti sepanjang tahun 2020 ada kenaikan aktivitas bongkar muat sebesar 52 persen. “Alhmadulillah. Selama pandemi Covid-19 ini angka kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Probolinggo naik 52 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Selain itu, komoditas yang dilakukan bongkar muat juga naik. Pada tahun 2019 mungkin 1,1 juta ton dan tahun 2020 menjadi 1,7 juta ton.

Semoga tahun depan bisa tumbuh 70

persen,” kata Kepala Cabang PT DABN, Djumadi.

Keberadaan Pelabuhan Probolinggo meningkatkan perekonomian Jawa Timur. Apalagi dengan kondisi Pelabuhan Tanjung Perak yang semakin padat. Sehingga, Pelabuhan Probolinggo bisa menjadi alternatif untuk bongkar muat perdagangan maupun penunjang pariwisata.

Selama pandemi dan dasar adalah transportasi manusia. Sedangkan transportasi barang terus berlanjut.

Jadi untuk transportasi laut seperti ini tidak terdampak, karena yang dikirim barang. “Ada kru tapi sedikit orangnya,” terangnya. Namun, Djumadi mengakui bahwa pertumbuhan kegiatan bongkar muat ini masih di bawah target yang ditetapkan tumbuh dengan cara 200 persen. “Kami tumbuh 200 persen. Tapi realisasinya 52 persen,” tuturnya.

Kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Probolinggo masih didominasi oleh pengangkutan barang domestik.

Seperti batu bara maupun gula mentah. “Tidak hanya pabrik dari wilayah Pasuruan dan Probolinggo saja yang melakukan bongkar muat di sini. PT Miwon yang lokasinya di Gresik,

Bongkar muat di pelabuhan Probolinggo meningkat.

bongkar muat gula mentah di Pelabuhan Probolinggo,” tandasnya.

Pelabuhan Probolinggo awalnya dikembangkan karena adanya bencana lumpur Lapindo di Sidoarjo, sehingga untuk menggerakkan ekonomi Jatim di sisi Malang dan sekitarnya dikembangkanlah pelabuhan tersebut. Hingga saat ini, kata dia, Pelabuhan Probolinggo menjadi satu-satunya pelabuhan di Indonesia yang tetap berjalan dengan

wiwit agus pribadi/bhirawa

pengelolaan BUMD. Terkait pengembangan ke depan, kata Djumadi, akan dibangun dermaga tiga dan empat yang menjadi satu bagian utuh dengan pembiayaan melalui investor dari China. “Untuk investor, saat ini sudah ada dan sedang dalam penjajakan berasal dari China. Kami harapkan dalam setahun ini akan menemukan titik temu dan realiasi pengembangan pelabuhan bisa dilaksanakan tahun 2021,” tambahnya.[wap]

SAMBUNGAN

Rabu Pahing, 6 Januari 2021

Anggota FPAN Lamongan Bantu Korban Banjir l

Sambungan hal 1

berupaya semaksimal mungkin mencarikan solusi mencegah banjir.

Tidak hanya Sidak di lokasi banjir di Desa Keduyung, para politisi partai berlambang matahari itu juga menyalurkan bantuan uang tunai Rp10 juta dari hasil iuran anggota untuk SMP dan Masjid Muhammadiyah yang terkena dampak banjir.

Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD Lamongan, Ali Mahfudl mengungkapkan, lokasi yang dikunjungi terbilang cukup parah terkena dampak banjir, bahkan sudut bangunan sekolah sudah berada di atas air bengawan. ‘’Ini kalau banjir tidak segera reda dikawatirkan akan longsor sekaligus dengan bangunan yang ada, maka kami minta pemerintah memberikan perhatian,’’ ungkap pria yang juga Sekretaris DPD PAN Lamongan ini.

Ali Mahfudl menegaskan, lembaga pendidikan dan tempat ibadah ini perlu diselamatkan dari banjir. ‘’Kami fraksi PAN iuran dapat uang Rp10 juta dan itu hanya sekedar untuk membantu dalam keadaan darurat seperti ini. Mungkin untuk beli bambu, sesek atau kebutuhan lainnya. SMP Muhammadiyah 17 dan Masjid At-Taqwa Keduyung Laren,’’ pungkasnya. [aha]

Gresik Miliki Selasar Jelajah Mangrove 1,5 KM Gresik, Bhirawa Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan Kabupaten Gresik, Jatim, kini memiliki tracking atau selasar jelajah mangrove sepanjang sekitar 1,5 kilometer yang berpotensi menjadi objek wisata di daerah tersebut.

“Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut memberikan bantuan paket stimulus berupa pembangunan selasar tracking mangrove di Kabupaten Gresik, “ kata Sekretaris Ditjen Pengelolaan Ruang Laut KKP Hendra Yusran Siry dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa (5/1).

Selain tracking tersebut, lanjutnya, dalam paket stimulus itu juga diberikan pembangunan fasilitas umum seperti toilet serta amphitheater, tempat sampah, papan informasi dan pengurukan area komunitas nelayan dan pembuatan ikon berbentuk ornamen yang merepresentasikan akar pensil Avvicennia sp.

Ia mengungkapkan total bantuan yang disalurkan kepada pihak BUMDes Tirta Wening selaku penerima bantuan sebesar Rp956,97 juta.

Dari pembangunan itu, ujar dia, total tracking mangrove di

alimun hakim/bhirawa

Anggota Dewan Fraksi PAN Lamongan Sidak dan me­ nyalurkan bantuan.

Produsen Tempe Minta Pemerintah Stabilkan Harga Kedelai l

Sambungan hal 1

“Di awal bulan Desember lalu harga kedelai mulai naik terus, dari harga Rp7 ribu perkilo kini sudah menjadi Rp9 ribuan perkilo sampai sekarang. Kami berharap pemerintah bisa menstabilkan harga kedelai sehingga kami tetap bisa memproduksi tempe,” terangnya, Selasa (5/1).

Ia menambahkan apabila pemerintah tidak bertindak dan harga kedelai terus menerus naik, dikhawatirkan produksi tempe akan terhenti. “Dampaknya pasti nanti ke kebutuhan keluarga yang akan sangat berkurang. Apalagi di kondisi pandemi Covid-19 ini produksi tempe kami yang awalnya bisa mencapai 50 kilo perhari sudah berkurang menjadi 32 kilo perhari,” jelasnya.

Untuk menyiasati penjualan tempe di pasaran, Kaisan mengurangi ukuran tempe yang dijualnya.

“Kalau saya jual ke pedagang seharga Rp800 dan dijual lagi ke pembeli seharga seribu rupiah. Karena harga kedelai naik terus maka ukuran tempenya kami kurangi sehingga dampaknya juga ke pedagang karena tempe yang dijualnya menjadi tipis,” ujarnya.

Sementara seorang ibu rumah tangga Ratna mengatakan, lauk tempe sudah menjadi favorit keluarganya. Saat tempe langka di pasaran, Ratna saat diantar suaminya ke Pasar Benowo Surabaya juga sempat kebingungan karena tidak ada yang menjual tempe.

“Sempat bingung mencari tempe, adanya tahu itu pun juga kondisinya sudah tidak bagus dan berlubang-lubang. Saya berharap jangan sampai tempe menjadi langka karena selain lauk yang murah tempe juga bisa menjadi lauk alternatif di sela kondisi pandemi,” katanya. [riq]

Petugas Pemakaman Covid-19 Terima Honor l

Sambungan hal 1

dari masyarakat sekitar.

“Ini bentuk kepedulian kami dan memang konsepnya padat karya, jadi masyarakat sekitar makam yang menjadi penggali dan penutup makam menda­patkan honor”, jelas Abdullah Abu Bakar di Balaikota Kediri, Selasa (6/1).

Ia membantah ada honor petugas penggali makam yang belum terbayarkan selama bulan Juli Desember 2020, karena untuk semua petugas penggali dan penutup makam sudah diselesaikan oleh Pemkot Kediri sebelum tutup anggaran 2020.

“Kalau ada yang belum terbayar silahkan adukan kepada saya langsung. Itu kalau tenaga pemakaman dari masyarakat ya. Kalau PNS yang mengkoordinasi pemakaman, kan sudah mendapatkan gaji dari negara. Kalau minta honor pemakaman, aturan yang menaunginya tidak ada,” tambah Abdullah Abu Bakar.

Abdullah Abu Bakar berharap para PNS lebih bijak dalam memaknai pandemi ini sebagai bagian dari pekerjaan yang memang sudah menjadi tupoksinya, jangan lantas berkeluh kesah dan mengesankan Pemkot Kediri lalai pada kewajibannya.

“Kalau dari gugus tugas atau pemerintah pusat mengharuskan honor bagi PNS yang mengkoordinasi pemakaman, pasti akan kami penuhi. Sejauh ini yang terlibat langsung pemakaman, seperti menggali makam dan menutupnya itu masyarakat sekitar makam. Dan honornya sudah dipenuhi”, tutup Abdullah Abu Bakar. [van]

Sambungan hal 1

natural vaksin,” jelas dr Joni saat ditemui di Kantor Gubernur Jatim Jalan Pahlawan 110, Surabaya, Selasa (5/1). Sebaliknya, lanjut Joni, Gubernur Khofifah bisa menjadi donatur plasma darah yang akan bermanfaat bagi pasien lainnya.

Disinggung terkait rencana swab kedua Gubernur Khofifah, dr Joni belum bisa memastikan kapan dilakukan. “Nanti saya matur ibu dulu,” jelas dia.

Diberitakan sebelumnya, Gubernur Khofifah menyatakan siap menjadi orang pertama di Jatim yang disuntikkan vaksin Covid-19. Keputusan ini diambilnya untuk meyakinkan masyarakat bahwa vaksin yang digunakan halal dan aman.

Khofifah meyakini tidak sedikit masyarakat yang masih ragu untuk divaksin. Maka dari itu, Ia berharap keputusannya bisa membuat masyarakat Jatim semakin yakin dan percaya jika vaksin yang disuntikkan aman. Khofifah berharap, kehadiran vaksin ini mampu mem-

Kabupaten Gresik, kini memiliki selasar jelajah mangrove sepanjang sekitar 1,5 kilometer yang berpotensi menjadi objek wisata

Desa Banyuurip saat ini bertambah menjadi 1,5 km panjangnya.

Hendra Yusran Siry mengatakan pembangunan tracking mangrove merupakan bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Padat Karya Rehabilitasi Kawasan Mangrove. “Pada tahun 2020, untuk memulihkan ekonomi dan ekosistem pesisir, KKP menyalurkan bantuan sarana/prasarana pusat restorasi dan pengembangan ekosistem pesisir,” ujar Hendra.

Hendra juga mengapresiasi Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Den-

pasar dan semua pihak yang telah membantu merampungkan pembangunan tracking mangrove dalam waktu yang singkat. “Saya berharap tracking mangrove yang baru ini bisa menjadi media meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar sekaligus tempat edukasi dan konservasi mangrove di Kabupaten Gresik,” tandasnya.

Di tempat berbeda, Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil KKP M Yusuf menyampaikan ekosistem mangrove harus dimanfaatkan secara berkelanjutan. [ant]

bawa Jawa Timur dan Indonesia umumnya lepas dari pandemi Covid-19. Dengan begitu, roda perekonomian, pendidikan, pemerintahan, peribadatan , sosial dan sebagainya bisa berjalan kembali normal seperti sedia kala.

Distribusi vaksin covid-19 tahap pertama tahun 2021 sendiri sudah tiba di Jatim sejak, Senin (4/1). Total sebanyak 77.760 vaksin covid-19 yang tiba dan rencananya akan diprioritaskan terlebih dahulu bagi tenaga kesehatan. Jika satu orang harus divaksin dua kali maka untuk tahap pertama hanya cukup diperuntukkan bagi 38.880 orang.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak menuturkan, Jatim sesungguhnya telah disiapkan untuk menyimpan 300 ribu dosis vaksin. Gudang Penyimbangan di Dinkes Jatim bahkan bisa menampung sampai 800 ribu dosis vaksin. “Tapi ternyata yang datang baru 77 ribu dulu untuk tahap pertama ini. Presiden juga menyampaikan, bahwa dari total tiga juta vaksin yang datang baru 700 ribu

yang didistribusikan dan nanti akan dilanjutkan lagi,” tutur Emil.

Satu hal yang juga akan dipastikan lagi adalah terkait penggunaan vaksin ini langsung dihabiskan pada dosis pertama pemberian.

Atau akan disisakan untuk dosis kedua pada penerima yang sama dari stok yang sudah ada saat ini.

Kalau dosis pertama kan 77 ribu. Kalau ini dua dosis artinya yang menerima 38 ribu lebih.

“Ibu gubernur juga sedang menanyakan, kita sedang pastikan ulang. Karena satu dosis itu belum sesungguhnya belum memenuhi seluruh kebutuhan SDM kesehatan kita,” jelas dia.

Setelah divaksinasi, lanjut Emil, orang akan diobservasi dulu. Nah sirkulasinya itu harus dipastikan mungkin ada faskes yang belum tentu memenuhi.

“Sekarang ada 2.404 vaksinator dan sedang ditambah. Ini akan terus ditingkatkan. Pemkab dan pemko juag sudah mengajukan via provinsi untuk pusat,” pungkas Emil.[tam]

Pj Bupati Sidoarjo Minta Dinas PU BM Lakukan Perbaikan Jalan Rusak l

Sambungan hal 1

“Saat kita cek di gudang penyimpanan aspal daerah Sukodono ternyata stok aspal masih banyak tapi tidak segera digunakan. Ini kan yang dirugikan masyarakat. Setiap hari saya menerima aduan dan keluhan banyaknya jalan berlubang bahkan ada yang ditanami pohon pisang, ini

warga kesal karena tidak kunjung ada perbaikan”, keluh Hudiyono.

Ia minta hari Rabu, (6/1) jalan Kwangsan Sedati mulai diperbaiki. Pejabat provinsi ini minta PU BM Sidoarjo tidak ada alasan lagi karena stok aspal masih ada dan bisa digunakan. “Besok saya minta langsung dikerjakan dan akan saya cek langsung ke lokasi”,

tegas Cak Hud. Sebelumnya dinas PU BM dipanggil Komisi C DPRD Sidoarjo untuk dimintai keterangan karena banyaknya jalan rusak yang tidak kunjung ada perbaikan. Akibatnya banyak pengguna jalan yang dirugikan dan tidak sedikit yang terjatuh karena menghindari jalan berlubang. [tam]

Wagub Emil Pesan untuk Jaminan Modal Usaha l

Sambungan hal 1

sebagai modal usaha, maka kondisinya harus memiliki legalitas dan terdaftar dalam aturan pemerintah.

“Baiknya jangan digunakan untuk kredit konsumtif. Seperti membeli mobil atau barang elektronik yang nilainya menyusut.

Tapi digunakan untuk modal usaha yang produktif dan terdaftar secara legal,” ungkapnya.

Emil pun berpesan, agar dalam menggadaikan sertifikat tanah untuk modal usaha dan sebagai jaminan, maka pembiayaannya harus resmi.

Soal Izin Edar, BBPOM Serahkan ke Dinkes Jatim l

Gubernur Bisa Jadi Donatur Plasma Darah

l

Halaman 11

Alasannya agar dapat memberikan penjaminan yang legal.

“Saya berpesan bahwa masyarakat harus memilih lembaga penjaminan yang resmi, dan harus legal. Karena mereka juga akan berfikir untuk modal usahanya bisa berjalan secara efektif. Jangan sampai pembiayaan tidak resmi. Tolong berhati-hati jangan sampai berurusan dengan lembaga penjamin tidak resmi,” tegasnya.

Sementara untuk persoalan sengketa tanah yang dinilai sering terjadi di beberapa tempat, Emil berharap agar diberikannya sertifikat tersebut dapat memper-

lancar serta menghindarkan dari timbulnya sebuah sengketa dikemudian hari.

Dirinya pun menyampaikan rasa terima kasih atas kerja keras dari jajaran Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang telah menyelesaikan sertifikat tanah sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas.

Sementara penyerahan sertifikat tanah kali ini diberikan secara simbolik sebanyak 50 sertifikat.

Total sertifikat tanah di seluruh Jatim sebanyak 54.529 masyarakat penerima sertifikat tanah di Tahun 2020. [tam]

Sambungan hal 1

untuk vaksin Sinovac ini belum ada.

Sembari menunggu izin BPOM, Kepala Balai Besar POM di Surabaya, I Made Bagus Gerametta, justru melempar kewenangannya kepada Dinas Kesehatan.

Hal itu bertolak belakang dengan pernyataan Kepala Dinkes Jatim yang menyebutkan bahwa menunggu pernyataan dari BPOM. “Untuk Vaksin, ditanyakan ke Dinas Kesehatan,” jawab Gerametta secara singkat saat dikonfirmasi Bhirawa, Selasa (5/1).

Sementara, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari BPOM Lucia Rizka Andalusia menyebutkan, distribusi ini bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan program vaksinasi. “Mengingat Indonesia adalah negara kepulauan dan tentunya dibutuhkan suatu usaha yang besar untuk dapat mendistribusikan vaksin sampai ke titik-titik penyuntikan,” kata Rizka dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (4/1) lalu.

Menurut Rizka, distribusi vaksin ini telah sesuai dengan arahan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Ia ingin petugas vaksinasi di daerah memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan penyelenggaraan vaksinasi.

Meski demikian, Rizka menegaskan, pelaksa­ naan vaksinasi harus menunggu terbitnya izin edar darurat vaksin sebagaimana bunyi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. “Vaksinasi baru dapat dilaksanakan jika vaksin telah mendapatkan izin penggunaan emergency use authorization dari Badan POM,” ujarnya.

Saat ini, Rizka mengklaim bahwa BPOM masih menyelesaikan analisis terhadap data uji klinis fase 3 vaksin Sinovac. Proses ini diperlukan untuk menerbitkan izin edar darurat vaksin.

Adapun proses evaluasi dilakukan BPOM bersama Komite Nasional Penilaian Obat serta tim ahli di bidang imunologi dan vaksin yang tergabung dalam Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (Itagi).

“Apabila berdasarkan hasil evaluasi tersebut dinyatakan vaksin Covid-19 memenuhi syarat keamanan, khasiat dan mutu, serta pertimbangan bahwa kemanfaatan jauh lebih besar daripada risiko, tentunya (izin edar darurat) akan dapat diterbitkan,” kata Rizka.

Kendati demikian, Rizka memastikan bahwa vaksin Sinovac tak mengandung bahan-bahan berbahaya.

Hal ini diketahui setelah BPOM melakukan evaluasi terhadap data mutu vaksin Sinovac. Evaluasi tersebut mencakup beberapa tahap pengawasan, mulai dari pengawasan bahan baku, pembuatan, hingga produk jadi vaksin.

Diberitakan Bhirawa sebelumnya, Kepala Dinkes Jatim Dr Herlin Ferliana MKes menunggu info dari Kemenkes dan juga Balai POM. Selama BPOM belum mengeluarkan izin, Herlin menegaskan, Dinkes Jatim tidak diperkenankan mendistribusikan vaksin. “Jadi, selama menunggu, vaksin ini akan tetap dalam kondisi terjaga oleh aparat keamanan. Cold room kami cukup untuk menyimpan di tahap awal ini,” katanya.

Bila izin BPOM sudah keluar, Dinkes Jatim akan mendistribusikan vaksin untuk kelompok perioritas pertama sasaran vaksin di Jatim. Yakni SDM Kesehatan.

Sejauh ini, Dinkes Jatim mendata, ada 193 ribu SDM kesehatan yang bekerja di fasilitas kesehatan dan dinas kesehatan di 38 kabupaten/kota di Jatim.

Pemenuhan vaksin untuk sasaran pertama ini menunggu distribusi tahap selanjutnya. Setelah prioritas pertama tuntas, imunisasi akan menyasar kelompok prioritas kedua. “Nanti prioritas kedua pemberi layanan publik. Baik polisi, guru, dan lainnya. Akan begitu seterusnya sampai prioritas sasaran kelima,” ujarnya.

Prioritas sasaran imunisasi vaksin Covid-19 itu, kata Herlin, sesuai dengan petunjuk teknis Kemenkes.

Dalam juknis itu sudah tersusun prioritas satu sampai lima.

Mengenai distribusi tahap selanjutnya, Herlin menunggu petunjuk dari Kementerian Kesehatan.

Seperti diketahui, Program Vaksinasi Covid-19 secara nasional untuk menciptakan kekebalan kelompok (herd immunity) akan digelar dua tahap. Tahap pertama rencananya berlangsung pertengahan Januari sampai April 2021 dengan prioritas 1,3 juta petugas kesehatan dan 17,4 juta petugas publik.

Tahap kedua, rencananya akan dimulai pada April 2021 untuk 63,9 juta masyarakat rentan atau dengan risiko penularan tinggi.

Program ini baru bisa terlaksana setelah BPOM mengeluarkan izin penggunaan darurat atas kandidat Vaksin Covid-19 Sinovac. BPOM belum mengeluarkan izin karena masih menunggu laporan hasil uji klinis tahap ketiga Vaksin Sinovac dari Tim Riset Uji Klinis Vaksin Virus Corona Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. [geh]

Pemerintah Setengah Hati Mengurus, Tarif Mahal, Wisatawan Kapok Datang Lagi l

Sambungan hal 1

matahari tenggelam.

“Saya menyarankan jika ingin ke obyek wisata semburan lumpur sebaiknya datang pada sore hari. Selain untuk menghindari teriknya matahari, juga bagus untuk mengambil gambar.

Kelihatan Gunung Penanggungan dan Gunung Arjuna,” ujarnya.

Hal sama juga disampaikan Wicaksono, pengunjung dari Surabaya. Dia mengatakan tempat wisata dadakan tersebut cukup bagus. Sebab akan bisa sebagai petanda sejarah dan orang asing yang tertarik melihat. Karena itu, kalau dikelola dengan baik akan ramai dengan pengunjung.

Namun dirinya sangat menyayangkan tidak ada peran dari pemerintah daerah. Misalnya menyediakan fasilitas dan sarananya. Akibatnya, ia melihat banyak pungutan-pungutan yang tidak resmi. Biasanya yang dialami tiap peng­ unjung tidak sama. Mulai dari biaya

parkir sampai biaya masuk.

Tak jarang memang, wisatawan yang merasa kecewa setelah berkunjung ke semburan lumpur panas. Seperti yang disampaikan Visya, wisatawan dari Jakarta yang menceritakan dirinya jauhjauh ke tempat itu mengaku sangat kecewa. Disana, ia hanya melihat lumpur yang kering dan asap saja. Juga bau gas yang menyengat.

“Saya merasa tidak nyaman, karena saat masuk ke lokasi sudah ditarik biaya-biaya tidak resmi oleh warga.

Mulai saat parkir kendaraan sampai masuk. Saya sempat ditarik Rp70 ribu saat masuk untuk empat orang, setelah ditawar menjadi Rp50 ribu,” katanya.

Visya juga melihat fasilitas yang ada hanya asal-asalan saja. Misalnya tangga untuk naik ke tanggul lumpur hanya terbuat dari kayu. Tentunya fasilitas ini sangat mengkhawatirkan karena mudah patah, saat wisatawan akan naik ke tanggul.

Pernyataan serupa juga disampaikan Ari, pengunjung dari Kota Padang. Dia

mengaku tidak mau datang lagi kesana karena alasan tidak nyaman. Saat ia parkir, sudah ditarik biaya Rp10 ribu dan saat naik ke atas tanggul lumpur ditarik lagi biaya Rp10 ribu.

“Pemerintah daerah harus turun tangan ikut mengelola wisata ini jika ingin konsisten mengembangkannya. Jangan setengah hati mengurusnya. Apalagi katanya sudah pernah dapat juara satu dalam lomba Anugerah Pesona Indonesia tahun 2017 lalu,” ungkapnya.

Contohnya seperti membenahi sarana dan fasilitas yang memadai, yang sangat dibutuhkan para pengunjung.

Juga membenahi tarif biaya-biayanya agar tidak terkesan liar. “Karena tarif biaya kepada tiap-tiap pengunjung kadang tidak sama, sehingga pengunjung banyak yang merasa tidak nyaman,” ujarnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Camat Porong, Khoirul Anam SSTP, juga mempunyai pengalaman tidak mengenakkan saat dirinya beberapa

tahun lalu, mengantar rombongan tamu dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) saat berada di Sidoarjo, ingin melihat kondisi wisata lumpur Lapindo itu.

Meski tamu-tamu itu termasuk rombongan tamu plat merah, warga yang berada disana, kata Anam, tetap mematok biaya yang cukup lumayan. Tidak adanya keseragaman biaya dan fasilitas yang memadai bagi pengunjung, karena tidak adanya peran dari instansi terkait yang mengatur dan mengelolanya.

“Jangan hanya bila nanti sudah besar dan berkembang diklaim sebagai hasil binaannya,” katanya.

Menurut Anam, sampai saat ini situasi dan kondisi di wisata dadakan lumpur Lapindo itu tidak berubah. Menurut ia, sayang kalau Pemkab Sidoarjo membiarkan tempat yang bisa menjadi sebagai salah satu titik destinasi wisata di Kab Sidoarjo itu. “Kalau terus seperti itu, orang yang sudah berkunjung akan merasa kecewa,” tandansya. [*]

Bhirawa

UTAMA

Rabu Pahing, 6 Januari 2021

Halaman 12

Delapan Kepala OPD Terpapar Covid-19

Perluas Tracing Hingga Keluarga dan Pegawai Pemprov Pemprov, Bhirawa Upaya tracing dan testing terus dilakukan Pemprov Jatim usai Gubernur Khofifah Indar Parawansa dinyatakan positif Covid-19. Usai melakukan tracing kepada 60 kepala OPD, setidaknya delapan orang dinyatakan terpapar Covid-19. Dari hasil tersebut, Pemprov melanjutkan tracing hingga ke keluarga dan pegawai di sejumlah OPD terkait.

Anggota Gugus Tugas Covid-19 Jatim dr Mochammad Hafidin Ilham mengatakan, delapan kepala OPD yang positif Covid-19 memiliki nilai CT (Cycle Treshold) yang tinggi meski masih di bawah ambang batas. Karena itu, mereka delapan orang ini potensi penularannya sangat rendah. Di samping delapan kepala OPD ini juga termasuk dalam kategori Orang tanpa Gejala (OTG).

"Diperluas lagi tracingnya. Pagi ini (kemarin) sudah mulai jalan.

Keluarga dan orang-orang yang berinteraksi dekat dengan para pejabat termasuk staf-stafnya," jelas dr Ilham yang juga Direktur RS Jiwa

Menur, Selasa (5/1). Lokasi testing, lanjut dia, dilakukan di RSUD Soetomo, RS Jiwa Menur dan juga di rumah sakit lain.

Dari Delapan kepala OPD yang terpapar Covid-19, bhirawa berhasil menghimpun sejumlah nama di antaranya ialah Kepala BPSDM Jatim Aries Agung Paewai, Kepala DPM PTSP Aris Mukiyono, Kepala Biro Humas Agung Subagyo, Kelala Dinas Pertanian Hadi Sulistyo, Kepala Dinas Peternakan Wemmi Niamawati, Kepala Dishub Jatim Nyono, Asisten Administrasi Umum Sekdaprov Jatim Abimanyu Ponco Atmojo.

"Semuanya sudah langsung me-

lakukan isolasi sejak dapat informasi positif," jelas dr Ilham.

Dikonfirmasi terpisah Kepala BPSDM Jatim Aris Agung Paewai membenarkan bahwa dirinya telah dinyatakan positif Covid-19. Kendati demikian, hasil nilai CT Aris mencapai 39 yang artinya cukup tinggi. Kondisi ini cukup bagus karena resiko menularnya sangat rendah. "Tapi saya tetap meminta ke orang-orang yang sudah kontak sama saya untuk tes swab. Termasuk anak dan istri tadi pagi (Kemarin) juga sudah swab," jelas Aris.

Terkait isolasi, Aris mengaku sejak Senin (4/1), telah melakukan isolasi di asrama BPSDM bergabung dengan pasien lainnya. "Lebih enak isolasi di sini karena memang sudah disiapkan fasilitasnya. Keluarga juga lebih tenang karena saya tidak ada gejala klinis dan tidak perlu isolasi di rumah sakit," jelas mantan Kepala Biro Humas Protokol Jatim tersebut.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak mengatakan, testing kepada jajaran OPD di Pemprov Jatim bukanlah pertama kali dilakukan. Bahkan sebelumnya juga telah dilakukan swab kemudian ada yang hasilnya juga positif.

Karena itu, pihaknya melihat ini sebagai sesuatu yang wajar dan cukup disikapi sesuai SOP yang sudah ada.

"SOP-nya sudah jelas di Pemprov bahwa yang positif segera melakukan isolasi dan bagi yang tanpa gejala masih bisa beraktifitas dari tempat dia melakukan isolasi," pungkas Emil. Kordinator Kuratif Gugus Tugas Covid-19 dr Joni Wahyuhadi menuturkan, terkait tingginya jumlah pasien Covid-19 maka masyarakat saat ini diminta ekstra hati-hati. Sebab, tidak ada yang tahu sumber penularannya dari mana.

"Teman-teman OPD yang positif tentu isolasi mandiri karena tidak bergejala. Kalau ada gejalanya bisa

Anggota Gugus Tugas Covid-19 Jatim dr Mochammad Hafidin Ilham

kontak kita dan nanti bisa isolasi di RS Lapangan atau RSUD Dr Soetomo atau tempat lain," jelas dr Joni yang juga Dirut RSUD dr Soetomo.

Isolasi mandiri, lanjut Joni, boleh dilakukan asal benar-benar terkondisikan dengan baik. Penderita Cov-

id-19 tidak boleh kontak dengan keluarga, peralatan makan disendirikan dan tetap menggunakan masker meskipun di rumah. "Banyak kok yang isolasi mandiri yang kita pantau tidak hanya teman-teman OPD dan berhasil," pungkas Joni. [tam]

KILAS DAERAH

cahyono/Bhirawa

Pujianto perajin tahu asal Desa Putat Kidul, Kec Gondanglegi, Kab Malang, saat memproses untuk pembuatan tahu.

Harga Kedelai Melonjak Tajam, Perajin Tahu Tempe Merugi Kab Malang, Bhirawa Harga kedelai melonjak tinggi, hal ini sangat berdampak pada perajin tahu tempe di Kabupaten Malang. Sedangkan selama ini para perajin tahu tempe mengandalkan kedalai impor, sehingga ketika kedelai impor naik maka perajin kini kebingungan. Karena sebelumnya harga kedelai impor hanya Rp 8.900, kini mencapai Rp 9.584 per kilogram. Sedangkan untuk kedelai lokal harganya Rp 9.686 per kilogram. Hal ini dibenarkan, salah satu perajin tahu asal Desa Putat Kidul, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang Pujianto, jika harga kedelai impor melonjak tajam. Sehingga dengan adanya kenaikan harga kedelai impor ini, maka dirinya mengalami kerugian. "Karena tidak bisa menaikan harga tahu yang kami produksi. Dan jika harga tahu kami naikan, takutnya tidak ada yang membeli, sehingga harga yang kami jual tetap seperti biasa," tuturnya.

Sebab, kata dia, kedelai sebagai bahan pokok pembuatan tahu, sehingga ketika harga kedelai naik, maka hal itu tidak sebanding dengan harga penjualan tahu. Sedangkan cara agar perajin tahu tidak mengalami kerugian terlalu besar, tentunya ukuran tahu kami kecilkan. Karena jika ukuran tahu tetap, dengan harga yang sama yang jelas akan rugi banyak. [cyn]

Tahun 2020, Digugat Tujuh Perkara Hukum Sidoarjo, Bhirawa Gugatan hukum yang dilayangkan kepada Pemkab Sidoarjo pada tahun 2021 ini diharapkan bisa dihindari, sehingga jumlahnya bisa ditekan menjadi lebih sedikit daripada di tahun 2020. Data di Bagian Hukum Pemkab Sidoarjo, pada tahun 2020 lalu, ada sebanyak 7 gugatan hukum perkara baru kepada Pemkab Sidoarjo. Salah satu diantaranya gugatan dari calon peserta Pilkades sebelum pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2020 lalu. Menurut Kepala Bagian Hukum Pemkab Sidoarjo, Heri Suhartono SH MH, untuk menghindari terjadinya angka gugatan hukum kepada Pemkab Sidoarjo, semua OPD di Pemkab Sidoarjo harus kompak.

Artinya, semua OPD wajib untuk merespon sosialisasi dan Bimtek pembinaan hukum yang sudah diberikan oleh tim pembinaan hukum. Sebab kalau OPD sampai tidak merespon atau tidak melaksanakannya, maka apa yang sudah disosialisasikan tidak akan ada hasilnya.

Sebagai koordinator bidang hukum di Pemkab Sidoarjo, lanjut Heri, Bagian Hukum punya Tupoksi dalam pembinaan hukum kepada OPD. Supaya program yang dijalankan OPD di Kab Sidoarjo tidak sampai menyalahi aturan hukum dan tidak sampai terjadi gugatan hukum. [kus]

Pangkoarmada II, Laksda TNI I.N.G Sudihartawan memberikan tali asih kepada Kowal Nakes di acara peringatan HUT ke 58 Kowal wilayah Surabaya di Lounge Majapahit Koarmada II, Selasa (5/1).

Peringatan HUT ke 58 Korps Wanita Angkatan Laut

Pangkoarmada II Hadiahi Kowal Nakes Covid-19 Surabaya, Bhirawa Panglima Koarmada (Pangkoarmada) II, Laksda TNI I.N.G Sudihartawan menghadiri acara peringatan HUT ke 58 Korps Wanita Angkatan Laut (Kowal) wilayah Surabaya di Lounge Majapahit Koarmada II, Selasa (5/1). Serta memberikah tali asih (hadiah) bagi Kowal yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan (Nakes).

Upacara yang dilangsungkan sederhana ini tetap menerapkan protokol

kesehatan Covid-19. Dengan bertemakan "Berprestasi Untuk Negeri, Berkarya Bagi Bangsa". Sedangkan upacara puncak dipusatkan di Mabes TNI AL Cilangkap, dengan Inspektur Upacara Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono.

Pangkoarmada II, Laksda TNI I.N.G Sudihartawan mengapresiasi peranan Kowal selama ini. Dimasa pandemi, Kowal yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan berjuang dalam pelayanan ter-

hadap pasien Covid-19. Untuk itulah pihaknya memberikan tali asih kepada perwakilan Kowal Nakes.

"Para Kowal Nakes ini berjuang keras dalam menyembuhkan pasien Covid-19.

Di HUT ke 58 ini, kami memberikan reward bagi Kowal yang berdedikasi dalam dunia kesehatan. Sekaligus sebagai penyemangat dalam menjalankan tugas," kata Laksda TNI I.N.G Sudihartawan.

Adapun Kowal Nakes yang mendapat tali asih yakni perwakilan Kowal

di wilayah Surabaya. Ketiga perwakilan Kowal Nakes ini berasal dari RSAL dr. Ramelan, Rumkital dr.Oepomo lantamal V dan Rumkital dr. Soekantyo Jahja Juanda.

Sementara itu, Ketua Daerah Jalasenastri Armada II, Ny Ria Sudihartawan selaku Ibu Asuh Kowal Wilayah II dalam sambutan virtualnya mengingatkan kepada prajurit Kowal yang berdinas di KRI terkait pesan Ketua Umum Jalasenastri Ny Vero Yudo Margono. [bed]

Bupati Trenggalek Jelaskan Mengenai Proses Vaksinasi Covid-19 Trenggalek, Bhirawa Dalam waktu dekat proses vaksinasi Covid 19 akan dilakukan. Semoga dengan proses pemberian vaksin ini, penanganan Covid semakin membaik dan kasus terpapar semakin berkurang.

Informasinya, vaksinasi akan dilaksanakan mulai bulan Januari ini dan diawali oleh Presiden dan sejumlah menterinya. Usai mengikuti rapat koordinasi (rakor) vaksin secara virtual bersama Mendagri, Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin menjelaskan, "hari ini digelar rakor secara virtual dengan seluruh kepala daerah se-Indonesia yang di fasilitasi oleh Mendagri dengan menghadirkan bapak Menteri Kesehatan dan juga Kepala BNPB," tutur pemimpin muda Trenggalek tersebut.

Diberitahu lanjut pria yang lebih akrab disapa Gus Ipin itu, "jadwal kedatangan vaksin statusnya masih inden nasional. Diberikan dari bebera-

pa negara produsen (US, Kanada, China, kemudian Jerman). Agar nanti salah satu dari negara-negara tersebut bila ada hambatan distribusi pun

Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin saat mengikuti rakor vaksin secara virtual bersama Mendagri.

vaksin tetap bisa masuk," jelasnya.

Sedangkan secara nasional, direncanakan tanggal 13 Januari. Mungkin Pak Presiden beserta beberapa menteri akan melaksanakan vaksinasi secara nasional pertama kali.

Kemudian vaksin ini sudah didistribusikan di beberapa provinsi, dan nanti tanggal 14-15 akan diikuti oleh provinsi dan tokoh-tokoh masyarakat yang dipilih oleh Ibu Gubernur.

Selanjutnya kita tunggu kapan distribusi vaksin ke daerah-daerah.

Yang jelas sesuai arahan dari pihak kementrian tadi, diprioritaskan kepada tenaga kesehatan, kemudian bagi pelayanan publik, dan mungkin juga bagi orang-orang yang melayani masyarakat yang rawan terpapar. [wek]

GALERI PANDEMI

Jubir: Putusan Jadikan Alat Bukti di MK

Bawaslu Putuskan Eri-Armudji Tak Lakukan Politik Uang Sidang Bawaslu Jatim memutuskan, pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi-Armudji tidak terbukti melakukan politik uang secara terstruktur, sistematis dan massif (TSM). Keputusan itu dibacakan dalam sidang, Senin (4/1) sore.

Oleh: Zainal Ibad, Kota Surabaya

Bawaslu Jatim memutuskan paslon Eri-Armudji tidak melakukan politik uang secara terstruktur, sistematis dan massif.

"Menyatakan terlapor (Eri Cahyadi-Armudji) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/ atau Pemilih pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan massif," kata Ketua Majelis Hakim Bawaslu Jatim, Ikhwanudin Alfianto, saat memutuskan sidang.

PDI Perjuangan Kota Surabaya menilai keputusan Bawaslu Jawa Timur itu sangat tepat. "Laporan tim

hukum kami, bukti-bukti di persidangan lemah dan tidak sinkron.

Bagaimana mungkin tuduhan money politik dikaitkan dengan surat Bu Risma kepada warga Surabaya," kata Adi Sutarwijono, Ketua DPC PDIP Kota Surabaya, Selasa (5/1).

Laporan money politic ke Bawaslu dilancarkan oleh Koordinator KIPP (Komite Independen Pemantau Pemilu) Jawa Timur Novly B. Theysen.

Ini terkait pengiriman surat Bu Risma kepada warga Surabaya untuk memilih Eri Cahyadi-Armudji awal

Desember 2020. "Kami mengapresiasi keputusan Bawaslu Jawa Timur yang tepat dan jernih dalam memutus perkara," kata Adi. PDIP juga memuji kinerja tim hukum dari Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) PDIP Surabaya, yang dipimpin Arif Budi Santoso, SH, yang telah bekerja cermat dan jeli, serta cerdas dalam merumuskan dalil-dalil dan pembuktian balik untuk mematahkan tuduhan.

"Terima kasih kepada tim hukum Eri Cahyadi-Armudji yang telah bekerja jeli dan cermat. Tim dengan sangat cerdas mematahkan semua tuduhan di persidangan. Sejak awal, tim hukum telah bekerja keras mengawal kemenangan Eri Cahyadi-Armudji dalam Pilkada Sudabaya," kata Adi. Sementara itu, Arif Budi Santoso

yang memimpin tim hukum mengatakan, masyarakat Surabaya sebenarnya tahu, siapa yang bermain politik uang selama masa kampanye dan menjelang Hari-H coblosan Pilkada tempo hari.

"Yang jelas bukan dilakukan pasangan calon Eri Cahyadi-Armudji. Melalui pembagian beras, sarung, selimut, hingga bagi-bagi uang yang dilakukan massif dan telanjang mata. Tuduhan KIPP Jawa Timur salah alamat terhadap Eri CahyadiArmudji," kata Arif Budi Santoso.

Pasca putusan Bawaslu Jawa Timur, PDIP Surabaya berkonsentrasi pada sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi. Sebagai diketahui, Eri Cahyadi-Armudji memenangkan Pilkada Surabaya dengan selisih 13,8 persen atau sekitar 145 ribu suara. Mengungguli Machfud Arifin-Mujiaman. [*]