binder6jul20

HARIAN

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2006

harian_bhirawa@yahoo.com bhirawa_indragiri@yahoo.com suratkabar_harianbhirawa

IKLAN/ LANGGANAN

Surat Kabar Harian Bhirawa

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

www.harianbhirawa.co.id

Mata Rakyat Mitra Birokrat

Senin Pon, 6 JULI 2020

Kementerian BUMN Berikan 100 Ribu Tablet Avigan Pemprov, Bhirawa Pemprov kembali mendapat dukungan Kementerian BUMN dalam penanganan Covid-19. Kali ini, Pemprov menerima sedikitnya 100 ribu tablet avigan. Selain itu, Kementerian BUMN juga mengirimkan 100 ribu masker bedah, dan 10 ribu Alat Pelindung Diri (APD).

Bantuan ini diserahkan langsung oleh

Menkopolhukam Mahfud MD dan Menteri BUMN Erick Thohir kepada Gubernur Jatimj Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Minggu (5/7). Penyerahan bantuan ini turut dihadiri Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak.

Sebelumnya, pada Jum’at (3/7) kemarin sebanyak 29 ribu dari total 100 ribu tablet obat Avigan telah diserahkan oleh Dr. dr.

APD Jadi Komoditi Unggulan Ekspor Jatim Pemprov, Bhirawa Kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD) yang menjadi salah satu peralatan standard bagi tenaga kesehatan dalam menanganai pandemic Covid-19 ternyata mampu dipenuhi Jatim bahkan sampai pada permintaan ekspor.

Memang selama pan-

demic Covid-19, kebutuhan APD mengalami kenaikan permintaan dalam jumlah yang sangat besar. Kecepatan penanganan Covid-19 tidak bisa terlepas dari kesiapan stok APD. Saat ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi  ke halaman 11

EKSPOR 2019

5.687.253

TOTAL

NERACA

IMPOR

Jan-Mar 2020

5.301.215

Jan-Mar 2020

2019

20.599.607

2019

5.921.440

-14.912.354

Jan-Mar 2020

-620.225

Sumber: Pusdatin, diolah

MITRA

Hidupkan Lahan Tidur

SAAT ini Pemkot Madiun tak ingin setengah hati dalam memberikan stimulus bagi masyarakat untuk terus bergerak dalam menghadapi kesulitan akibat pandemi Covid-19. Wali Kota Madiun, Maidi mengajak perwakilan dari kelompok tani untuk menghidupkan kembali lahan tidur di Kota Madiun.

Salah satunya seperti lahan ti-

Maidi.

dur yang berada di Jalan Manis Raya, Kelurahan Nambangan Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun.

Saat bertemu dengan Kelompok Tani dari Kecamatan Manguharjo, Wali Kota Maidi menyatakan bahwa ekonomi di kota yang dipimpinnya harus sehat dan diiringi masyarakat yang sehat juga.Itu sebabnya, Kelompok Ta n i di Kota Madiun diajak

sudarno/bhirawa

Sentil

Pengamat Nilai Kawin Paksa Whisnu-Eri Tak Ubah Faksi di PDIP - Kisah Siti Nurbaya di kancah politik Sarmuji Siap Mundur Jika Suara Golkar Turun - Harus konsisten dengan janji Unair dan ITS Sediakan Rapid Tes Gratis - Yang penting gratis

Khofifah mampu menjadi support luar biasa dan penguatan dari berbagai ikhtiar seluruh elemen dalam melakukan percepatan penanganan Covid-19 di Jatim. “Kalau sekadar menyampaikan saja mungkin Pak Menteri bisa mendelegasikan. Tapi berke ke halaman 11

Penuhi Permintaan Wali Kota Surabaya

Neraca Ekspor-Impor Bahan Baku Masker, Masker dan APD Jawa Timur JENIS BARANG

Fathema Djan Rachmat, SpB. SpBTKV., (K)., MPH selaku Dirut PT. Pertamina Bina Medika IHC kepada Gubernur Jatim.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyampaikan terimakasih sekaligus mengapresiasi kehadiran langsung Menkopolhukam dan Menteri BUMN di Gedung Negara Grahadi ini.

Hadirnya dua menteri ini diyakini

Menkopolhukam Mahfud MD dan Menteri BUMN Erick Thohir menyerahkan secara simbolis bantuan kepada Gubernur Jatimj Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Minggu (5/7).

Unair dan ITS Sediakan Rapid Tes Gratis Surabaya, Bhirawa Sejumlah pusat Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) SBMPTN telah menyediakan layanan rapid tes Covid-19 gratis untuk peserta ujian di hari pertama, Minggu (5 /7). Unair memilih untuk menyediakan layanan rapid tes gratis bagi semua peserta UTBK yang membutuhkan , sementara ITS hanya melayani peserta UTBK pemegang KIP Kuliah.

Untuk diketahui, ketentuan wajib rapid tes Covid-19 bagi peserta UTBK SBMPTN ditambahkan panitia ujian seminggu sebelum pelaksanaan ujian setelah mendapatkan surat permintaan dari Wali Kota Surabaya yang meminta peserta UTBK SBMPTN di wilayah Surabaya harus menunjukkan hasil rapid tes Covid-19.

Rektor Unair, Prof. Mohamad Nasih mengatakan pada hari pertama tes UTBK SBMPTN di Unair, ada sekitar 60 peserta

yang menjalani rapit tes dari dua lokasi rapit tes gratis di Kampus B dan C. “Kalau satu hari bisa 100200 peserta, kami optimis bisa melayani rapid test untuk peserta UTBK yang kesulitan ini,” terang Nasih dikonfirmasi saat ditemui di Airlangga Convention Center, Minggu (5/7).

Hingga saat ini , lanjut Profesor Nasih, belum ada temuan hasil rapid test peserta UTBK Unair yang reaktif. Menurutnya jika ada temuan reaktif

rapid tes maka diimbau untuk menjalani tes swab. Dijelaskan Nasih, rapid tes sifatnya sama saja dengan hasil pengecekan suhu badan. Jika suhu badan peserta UTBK diatas 37,5 dan hasil rapid reaktif maka harus diteruskan dengan tes swab.

“Harus dipastikan sehat, dengan swab test, kalau negatif ya bisa ikut ujian di sesi-sesi berikutnya sepanjang masih ada jadwal,” tegas Prof Nasih.

Namun, lanjutnya , Unair tidak menyediakan layanan tes swab. Sehingga, peserta bisa langsung mengirimkan pemberitahuan ke Gugus Tugas kabupaten/kota asal peserta.

“Kalau hasil swab PCR negatif bisa ikut ujian di sesi berikutnya sepanjang masih ada waktu.

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Sebelum mengikuti UTBK di Unair, peserta wajib mengikuti rapid tes.

Diana rahmatus solichah/bhirawa

Bersiap Operasikan Kembali Desa Wisata Pemprov, Bhirawa Rencana pengoperasian kembali desa wisata dipersiapkan secara matang dalam penerapan tatanan kehidupan normal baru. Desa wisata yang diharapkan menjadi pengungkit ekonomi berbasis masyarakat dan kearifan lokal diharapkan dapat beroperasi dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan, total ada sebanyak 479 titik desa wisata di Jatimj. Sebelum dibuka secara bertahap, Pemprov memastikan setiap destinasi desa wisata sudah memenuhi standar protokol kesehatan di tengah pandemi covid-19.  ke halaman 11

Terkait Bank Jatim, Rekomendasi DPRD Belum Dijawab Gubernur DPRD Jatim, Bhirawa Surat rekomendasi resmi yang dikirim DPRD Jatim kepada Gubernur Khofifah Indar Parawansa tentang Bank Jatim hingga detik ini ternyata belum direspon.

Komisi C sebagai penggagas rekomendasi yang punya tujuan baik bagi masa depan BUMD terbesar di Jatimj itu merasa perlu untuk mempertanyakan kembali.

Anggota Komisi C DPRD Jatim, Agung Supriyatno mengungkapkan, bahwa Bank Jatim sebagai BUMD terbesar milik Pemprov Jatim perlu untuk dijaga bersama-sama. Agar

jangan sampai ada masalahmasalah di kemudian hari yang berpotensi bisa menurunkan kepercayaan publik. Karena rekomendasi dari Komisi C dan sudah dikirim Oleh pimpinan DPRD Jatim yang sekitar 20 April 2020, hingga saat ini belum mendapatkan jawaban apapun dari Pemprov Jatim.

“Kami mendengar pada tanggal 23 Juli nanti, akan dilakukan RUPS yang salah satu agendanya adalah memutuskan atas komposisi pengisian direksi yang kosong,”  ke halaman 11

UTBK Dimasa Pandemi Sempat Diragukan, Akhirnya Dapat Pujian Wali Kota

Fasilitas Disterilkan dan Peserta Wajib Patuhi Protokol Kesehatan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) tahun 2020 diselenggarakan secara serempak mulai 5-14. Panitia Pusat LTMPT menetapkan 74 lokasipelaksanaan ujian. Lokasi ujian untuk wilayah Malang berada di UB dan UM. Kedatangan hanpir 20 ribu masa, saat Kota Malang berada di zona merah, sebelunnya Wali Kota Sutiaji berharap tidak ada masa yang datang di Kota Malang tetapi setelah pelaksanaan memberikan pujian M. Taufik Kota Malang Jumlah pendaftar UTBK di UB adalah 19.859 orang. Ruang lab komputer untuk ujian disiapkan sejumlah 56 lab dan 1090 komputeryang terbag’l ke dalam 17 Lokasi di dalam Kampus UB. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, panitia telah mengatur jarak aman antar

peserta ujian. Jarak antar komputer diatur 1 meter, sehingga ruang lab yang semestinva terisi 20 komputer hanya dipakai 10 komputer.

UB menugaskan 900 orang pengawas secara bergantian dalam pelaksanaan UTBK 5-14 Juli 2020.

Untuk memastikan bahwa panitia dan pengawas aman dari Covid 19, UB melakukan rapid test bagi

1000 pengawas dan panitia pada 2-3 Juli 2020.

UTBK yang dimulai pada Minggu (5/7), sesi pertama dilaksanakan pukul 09.00-11.15 dan sesi kedua pukul 14.00-16.15 WIB. Peserta ujian diharapkan hadir di UB minimal 1 jam sebelum ujian dimulai.

Masing-masing ruangan, komputer dan fasilitas yang akan dipakai ujian disterilkan dengan disinfektan untuk memastikan bahwa fasilitas yang akan dipakai peserta ujian aman dan steril.

Peserta yang mengikuti ujian harus mengikuti protokol kesehatan yang ketat antara Iain wajib memeriksa suhu yang dilakukan petugas  ke halaman 11

m taufik/bhirawa

Wali Kota Malang Sutiaji saat meninjau pelaksanaan UBTK, Minggu (5/7) kemarin.

EKSEKUTIF Angka Penderita Positif Covid-19 di Situbondo Terus Bertambah Senin Pon, 6 Juli 2020

Halaman 2

Bupati dan Forkopimda Gelar Patroli Besar Protokol Kesehatan Situbondo, Bhirawa Tingginya angka penderita virus corona atau Covid 19 hingga tembus 107 orang membuat Bupati Situbondo Dadang Wigiarto bersama jajaran Forkopimda menggelar patroli dalam skala besar di alun alun Kota Sabtu malam (4/7).

sawawi/bhirawa

Bupati Situbondo Dadang Wigiarto bersama jajaran Forkopimda saat memberikan arahan kepada pengguna motor tentang protokol kesehatan Covid 19, Sabtu (4/7).

Orang pertama di lingkungan Pemkab Situbondo itu mengajak masyarakat untuk selalu disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan diera pandemi Covid19. Ikut hadir bersama Bupati Dadang Wigiarto diantaranya Kapolres AKBP Sugandi dan Dandim 0823 Letkol Inf Akhmad Juni Toa. Menurut Bupati Dadang Wigiarto, patroli skala besar diikuti tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid19 (GTPPC) Kabupaten Situ-

bondo. Mereka, aku Bupati Dadang, ikut melaksanakan patroli skala besar dalam ranga untuk melakukan pengawasan dan mengajak masyarakat selalu disiplin.

“Ya kami selalu intens mengajak masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan, terutama menjelang pemberlakuan tatanan kehidupan baru (new normal),” ujar Bupati Dadang.

Pelaksanaan patroli skala besar ini, ujar Bupati Dadang, dipimpin dirinya ber-

sama Kapolres Situbondo AKBP Sugandi dan Dandim 0823 Letkol Inf Ahmad Juni Toa. Sementara itu, terangnya, tim gabungan dari unsur TNI/Polri, BPBD dan Satpol PP ikut membantu TGPPC. Sebelum kegiatan patroli skala besar digelar, ujar dia, pihaknya memimpin persiapan di pendopo Kabupaten Situbondo.

“Kata Kapolres sasaran patroli diantaranya tempat keramaian masyarakat seperti di kawasan alun-alun Kota Situbondo. Kami juga memberikan edukasi kepada masyarakat agar membiasakan diri selalu disiplin serta mengikuti protokol kesehatan dalam setiap beraktifitas,” ungkap mantan advokat itu.

Sementara itu, Kapolres Situbondo AKBP Sugandi menegaskan, pihaknya ber sama Bupati dan Kapolres memberikan himbauan secara humanis agar masyarakat kian tergugah serta memiliki kesadaran dalam mengikuti protokol kesehatan sehingga bisa ikut serta membantu pencegahan penyebaran Covid-19.

Dari hasil patroli di alunalun Kota Situbondo, lanjut Kapolres Sugandi, selain suasana sangat ramai dan sebagian besar masyarakat ditemukan tidak disiplin mengikuti protokol kesehatan. “Sebagian besar masyarakat tidak memakai masker,” ujar Kapolres Sugandi. [awi]

KILAS BIROKRASI

Pemkab Blitar Segera Operasikan Alat PCR Blitar, Bhirawa Dalam rangka percepatan penanganan Virus Corona (Covid19), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar segera pperasikan Alat PCR Untuk Uji Swab Pertama di Kabupaten Blitar.

Bupati Blitar—Drs H Rijanto, MM mengatakan saat ini Pemerintah Kabupaten Blitar telah mengoperasikan alat Polymerase Chain Reaction (PCR) di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, dimana alat PCR ini mampu menentukan status pasien positif atau negatif dalam kurun waktu satu jam.

“Saya sangat megapresiasi semua pihak yang menangani langsung alat ini, karena di tengah penyebaran corona kita bisa memiliki alat PCR, bahkan peralatan ini masih pertama di Blitar raya,” kata Bupati Blitar Drs. H. Rijanto MM usai melakukan pemantauan, Jum’at (3/7) kemarin.

Lanjut Bupati Rijanto, sebelumnya jika ada pasien reaktif sampel Swab Test Covid-19 harus dibawa ke Malang maupun Surabaya, bahkan membutuh waktu sampai 10 hari untuk mengetahui hasilnya lantaran lama menunggu antrean.

Sehingga dengan adanya PCR ini menurutnya dapat meningkatkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Blitar.

“Terutama mengetahui secara cepat masyarakat yang terpapar virus corona di Kabupaten Blitar, dan bisa segera tertangani dan juga akan lebih cepat dalam mengantisipasinya,” jelasnya.

Selain itu dikatakan Bupati Rijanto, alat PCR yang dimiliki oleh RSUD Wlingi Kabupaten Blitar ini mampu memeriksa 200 hingga 300 sampel Swab Test dalam sehari yang juga diharapkan sebagai upaya bisa memutus rantai penyebaran virus corona di Kabupaten Blitar dan Blitar Raya pada umumnya.

“Dengan kondisi saat ini kami juga berharap wabah ini bisa segera berakhir, untuk itu mari kita bersama-sama untuk selalu menaati protokol kesehatan agar kita bisa segera terbebas dari virus ini,” pungkasnya. [htn]

Bupati Tulungagung Razia Masker di Malam Minggu Tulungagung, Bhirawa Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, serta Kapolres Tulungagung, AKBP Eva Guna Pandia dan Dandim 0807 Tulungagung, Letko Inf Wildan Bahtiar turun langsung melakukan razia penggunaan masker, Sabtu (4/7) malam. Razia di malam minggu tersebut berhasil menjaring sedikitnya 38 pemuda yang membendel tidak memakai masker saat berada di tempat keramaian.

Para pelanggar ini terkena razia saat Bupati Maryoto Birowo dan rombongan berpatroli di kawasan kuliner Pasar Wage dan pinggir Kali Ngrowo (Pinka). Selain juga di kawasan Jembatan Ngujang II yang sekarang menjadi tempat nongkrong baru bagi kaum muda Tulungagung.

Mereka yang terjaring razia langsung didata oleh petugas aparat kepolisian dan Satpol PP Pemkab Tulungagung. Mereka pun harus menjalani sanksi sosial pada keesokan harinya dengan membersihkan fasilitas umum seperti di alun-alun, masjid atau di areal pemakamanan umum.

Bupati Maryoto Birowo mengungkapkan patroli tiga pilar tersebut dilakukan guna melihat kepatuhan warga Tulungagung dalam menerapkan protokol kesehatan. Apalagi saat ini sudah memasuki transisi menuju new normal.

“Tingkat kesembuhan pasien Covid-19 di Tulungagung sudah mencapai 96 persen. Temuan pasien terkonfirmasi positif juga sudah mulai melandai. Jangan sampai hasil yang baik ini tidak dijaga,” ujarnya.

Bupati Maryoto yang dalam kesempatan tersebut juga memberikan masker kain pada sejumlah pedagang dan pengunjung itu, selanjutnya menandaskan tiga pilar akan terus melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat agar selalu menerapkan protokol kesehatan. Jangan sampai masyarakat euforia berlebihan sehingga mengesampingkan tidak memakai masker, tidak menjaga kebersihan, dan tidak menjaga jarak. [wed]

trie diana/bhirawa

Sosialisasi Penggunaan Masker

Langkah untuk mencegah penularan terutama dilingkungan Pedagang Kaki Lima (PKL), penjual makanan (warung) dan Warnet, Kecamatan Wonokromo Surabaya dipimpin Camat Wonokromo— Tomi Ardiyanto, AP Ssos MSi, Lurah Wonokromo—Hariyanto dan Trantib Pol PP Kecamatan Wonokromo, komandan regu—Hariadi mensosialisasikan beberapa pemilik warung dan pemilik warnet di wilayah Wonokromo, mengimbau agar para pembeli mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker dan cuci tangan dan juga petugas membagikan masker gratis, Minggu (5/7).

Wali Kota Risma Bagikan Rapid Test ke-23 Rumah Sakit Surabaya, Bhirawa Dukungan kepada rumah sakit dari Pemkot Surabaya tak henti-hentinya terus dilakukan. Selain alat pelindung diri (APD), pemkot juga memberikan seperangkat alat rapid test untuk 23 rumah sakit rujukan maupun non rujukan di Kota Pahlawan.

Seperti yang berlangsung pada, Sabtu (4/7), Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyalurkan bantuan alat rapid test yang merupakan pemberian dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) beberapa waktu lalu. Namun, khusus untuk saat ini Wali Kota Risma meminta agar alat tersebut diperuntukkan khusus bagi pasien.

“Bukan untuk tenaga kesehatan (nakes), karena nanti akan saya ajukan khusus untuk tenaga medis,” kata Wali Kota Risma di selasela kegiatan.

Meski begitu, Wali Kota Risma juga meminta pihak rumah sakit agar mendata seluruh karyawan di rumah sakit. Mulai dari jumlah nakes, cleaning service, bahkan sampai dengan driver.

Nah, jika nantinya alat rapid test yang diajukan sudah datang, maka para nakes ini akan melakukan tes

zainal ibad/bhirawa

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat memberikan arahan usai menyerahkan rapid test kepada perwakilan 23 rumah sakit di Surabaya.

secara mandiri di rumah sakit masing-masing.

“Saya ajukan dahulu. Jadi nanti bapak ibu yang melakukan (rapid test) mandiri. Saya kasih bahannya.

Gitu ya, sepakat ya?,” kata dia di sela menyalurkan bantuan.

Tidak hanya itu, Presiden UCLG Aspac ini juga meminta agar masingmasing rumah sakit membuat laporan penerimaan dan pengalokasian rapid test tersebut secara jelas dan rinci.

Sebab menurutnya, bantuan alat rapid test ini harus dipertang-

gungjawabkan dengan jelas, lantaran menyangkut uang rakyat.

Seperti misalnya melampirkan data diri pasien lengkap, foto tiap pasien yang melakukan rapid test dan kapan penerimaannya dari Pemkot Surabaya. [iib]

Wali Kota Hadi Bersepeda Bagikan Tempe dan Masker Dijumpai Banyak Warga Berkerumun di Fasum Tak Bermasker Minggu (5/7/2020) pagi yang cerah Wali Kota Probolinggo—Habib Hadi Zainal Abidin, didampingi Wakilnya—Mochammad Soufis Subri bersepeda bersama Komunitas Gowes Dungmisem Cycling Club (DCC) dan ratusan warga sekitar Kelurahan Kedung Asem, Kecamatan Wonoasih.

Gowes bareng yang mengusung tema Gowes Tangguh Peduli Covid19 tersebut dimulai sekitar pukul 06.00 WIB. Wali Kota Hadi bersepeda bagikan tempe dan masker.

Rute sepanjang 10 kilometer yang dilintasi peserta gowes itu, mengawali start di Lapangan Kedung Asem, dan finish di Ipal Komunal Kapten Saroe di Kedung Kemiri.

Terpantau, wali kota sempat berhenti di kawasan Sumber Taman, menyapa warga dan membagikan potongan-potongan tempe, kepada warga sekitar yang melintas.

Hal sama juga dilakukannya di kawasan Jrebeng Kidul. Habib Hadi, membagikan sayur mayur kepada warga. Tak ayal, warga

yang tak mengetahui kegiatan gowes inipun kaget sekaligus bahagia, menerimanya.

“Mimpi apa pagi-pagi ketemu habib, dikasih sayur dan tempe.

Lumayan gak jadi belanja,” tutur Bu Inah. Begitu sampai di garis finish, Habib Hadi dan rombongan disambut warga sekitar yang sudah menanti sejak 2 jam sebelumnya. Tak hanya itu, suguhan musik tradisional angklung dari Suaka D’galeng pun mengalun, mampu menghilangkan lelah peserta gowes.

Wali kota bersama wawali juga meninjau dan memborong makanan tradisional dan produk olahan khas Probolinggo yang dijajakan oleh

UKM warga Kelurahan Kedung Asem, untuk kemudian dibagikan kepada warga yang antusias berdatangan sambil meminta foto bareng.

Perwakilan Pokja Sidik di selasela sesi ramah tamah menerangkan, kegiatan gowes digagas oleh warga Kedungasem dengan tujuan untuk menerapkan pola hidup sehat, menjalin silaturahmi sesama warga yang hobi bersepeda dan sekaligus sebagai ajang penggalangan dana atas wabah Covid 19 bagi warga terdampak.

“Kegiatan ini murni datang dari gagasan warga yang didukung Camat Wonoasih dan kreativitas warga di Kelurahan Kedungasem,” tuturnya.

Dipilihnya KSM Kedung Jaya Abadi Ipal Komunal Kedung Kemiri di Jalan Kapten Saroe sebagai lokasi finish giat pagi tadi, lanjut Sidik, bukan tanpa alasan. Di lokasi ini dapat dilihat, banyak tumbuhan jenis kemiri dan asem ditanam, yang

sekaligus menjadi simbol kerukunan antar 2 wilayah. Yakni, Kedung Asem yang dahulunya dikenal dengan nama Asem Doyong, dan Kedung Kemiri.

Sementara itu, Camat Wonoasih—Deus Nawandi, ditemui usai acara, mengapresiasi dan berterimakasih atas inisiatif warganya yang peduli pada keadaan di sekitarnya. Ia menambahkan, donasi dari pelaksanaan Gowes Tangguh Peduli Covid-19 di Kedung Asem itu, terkumpul dana sebesar Rp 970.000.

“Nanti hasilnya akan diberikan kepada warga kurang mampu dan terdampak, melalui relawan kampung tangguh,” terangnya. Menjelang adaptasi kebiasaan baru (AKB) atau new normal, masih dijumpai banyak kerumunan warga yang tidak memakai masker di sejumlah fasilitas umum (fasum) di Kota Probolinggo.

Fenomena abai terhadap protokol kesehatan itu dipergoki Walikota Hadi Zainal Abidin saat bersepeda

Wali kota Hadi bersepeda bagi-bagi tempe pada warga.

bersama para wartawan sehari sebelumnya pada siang hari.

Gowes bareng itu start dari rumah dinas walikota di Jalan Panglima Sudirman, Jalan Suroyo, keliling alun-alun, Jalan Ahmad Yani, Jalan Pandjaitan, kawasan Stadion Bayuangga, Jalan Supriadi, Jalan AA Maramis. Dilanjutkan menyusuri Jalan Slamet Riyadi, Geladak Serang, Jalan HOS Tjokroaminoto, Jalan Pahlawan.

wiwit agus pribadi/bhirawa

Di kawasan alun-alun tidak banyak kerumunan warga. Hanya ada sejumlah warga yang cangkrukan di sejumlah pedagang makanan dan minuman di alun-alun.

Habib Hadi kemudian menyerahkan sejumlah masker kepada warga yang tidak mengenakan masker. Termasuk saat melintasi perkampungan dan perumahan di Sukabumi, sejumlah pengguna jalan diketahui tidak mengenakan masker. [wap]

LEGISLATIF

Senin Pon, 6 Juli 2020

Halaman 3

Pengamat Nilai Kawin Paksa Whisnu-Eri Tak Ubah Faksi di PDIP Surabaya, Bhirawa Isu rekomendasi DPP PDI Perjuangan sebagai Wali Kota Surabaya terhadap Whisnu Sakti Buana memantik banyak reaksi.

Putra mantan Sekretaris DPP PDI Perjuangan, Ir Sutjipto ini menunjukkan ‘perang dingin’ kubu Whisnu Sakti (WS) dengan kubu Tri Rismaharini melalui Eri Cahyadi tidak akan terselesaikan dalam waktu singkat.

Pengamat politik Lembaga Transformasi (Eltram)—Moch Mubarok Muharam menjelaskan perang dingin kedua kubu ini sudah terjadi bertahun-tahun.

Dimana Risma sebagai Wali Kota terkesan tidak memberi peluang Wisnu Sakti berperan sebagai Wakil Wali Kota. Meskipun konflik keduanya belum sampai muncul dipermukaan.

“Walaupun konflik tidak muncul di permukaan, tapi kan semua pihak tahu kalau ada konflik ‘perang dingin’. Kondisi perang dingin tidak bisa dipersatukan dalam waktu sekejap,” kata Mubarok, Minggu (5/7/2020).

Banyak yang memperkirakan prestasi Tri Rismaharini harusnya mampu mengawal rekomendasi ke Eri Cahyadi. Apalagi Eri merupakan anak emas Wali Kota Risma.

Namun ternyata jerih payah dan prestasi Risma sama sekali tidak diperhitungkan DPP. Ini dibuktikan dengan tidak turunnya rekom anak emas Tri Rismaharini sebagai Cawali Surabaya.

Sedangkan Armuji yang sebelumnya gembar-gembor maju sebagai bakal calon wali kota berpasangan dengan Cawali Eri Cahyadi mendadak sudah mengundurkan diri. Sehingga muncul kabar Eri bakal berpasangan dengan Whisnu di Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Surabaya 9 Desember 2020 mendatang.

“Pasangan ini akan lemah, karena pada dasarnya kubu Risma dan Whisnu tidak ketemu,” ujar Moch Mubarok Muharam. Mubarok menilai, seandainya pasangan Whisnu dan Eri Cahyadi ini benar-benar terjadi, maka hal itu hanya untuk membawa kepentingan sesaat.

“Itu seandainya dipaksakan, hanya untuk kepentingan sesaat agar kedua kubu terakomodir dalam pilwali.

Kubunya Whisnu menjadi calon Wali Kota dan kubunya Risma yaitu Eri Cahyadi terakomodir menjadi calon Wakil Wali Kota,” tuturnya.

Belajar pada pengalaman periode pertama Risma maju Pilwali tahun 2010 saat berpasangan dengan mantan wali kota Bambang DH. Risma yang dipromosikan oleh Bambang malah mengambil peran dominan dan berhasil menyingkirkan dia dari posisi Wakil Wali Kota.

Di periode berikutnya giliran Whisnu yang merupakan kader asli PDIP juga diperlakukan sama oleh Risma. Sama sekali tidak diberi peran.

Berkaca di dua periode tersebut maka Risma akan kembali meminjam tangan orang lain untuk “memarkir” kader asli PDIP. Dalam hal ini Eri Cahyadi yang disebut anak emasnya bisa saja memberlakukan hal tersebut dan kembali membuat redup kader PDIP. Seperti diketahui, kekuatan kubu di kandang banteng terpecah dalam beberapa kekuatan. Faksi-

Pengamat politik Lembaga Transformasi (Eltram)—Moch Mubarok Muharam.

faksi ini, memiliki dukungan yang kuat diinternal.

Seperti dukungan faksi Bambang DH (mantan wali kota Surabaya), faksi Tri Rismaharini (Wali Kota Surabaya), dan faksi Whisnu Sakti Buana (mantan Ketua DPC PDI Perjuangan yang juga Wakil Wali Kota Surabaya).

“faksi Risma dan faksi Whisnu sulit dapat dipersatukan dalam waktu sekejap,” tambahnya. Mubarok memperkirakan, kawin paksa antara Whisnu dengan Eri ini akan sangat berat.

“Kawin paksa ini berat. Karena untuk membangun image sebelumnya

andre/bhirawa

tidak ada luka itu sangat berat. Mereka ini dalam keadaan ‘konflik’ walaupun konflik tidak muncul di permukaan, tapi kan semua pihak tahu kalau ada konflik ‘perang dingin’. Kondisi perang dingin tidak bisa dipersatukan dalam waktu sekejap,” tambah Mubarok. [dre]

KILAS DEWAN

Rekom Resmi Bacakada Belum Terbit Surabaya, Bhirawa Beberapa hari ini diketahui beredar dan viral, foto berita HL media harian cetak dengan label DI’S Way yang menceritakan tentang aksi spontan sujud gembira yang dilakukan Whisnu Sakti Buana (WS) Wakil Wali Kota Surabaya sesaat setelah mendapatkan kabar via ponsel jika dirinya mendapatkan rekom dari DPP untuk Pilwali Surabaya 2020.

Mendapati kabar yang viral tersebut, Ketua PDI Perjuangan Kota Surabaya—Adi Sutarwijono menegaskan jika sampai hari ini dirinya belum mendapatkan pemberitahuan resmi dari DPP maupun Ketua Umum terkait rekomendasi Bacakada untuk Pilwali Surabaya 2020.

“Saya belum mendapatkan Adi Sutarwijono pemberitahuan resmi dari pimpinan partai. Tapi sikap kami, DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, tidak berubah yakni kami tegak lurus dengan keputusan Ketua Umum Partai Ibu Megawati Soekarnoputri.

Disinggung soal beredarnya foto media harian DI’S Way yang memuat berita di halaman Head Line (HL) dengan judul ‘Dua Sujud di Balai Kota’, politisi PDIP yang kini menjabat Ketua DPRD Surabaya ini bergeming.

“Sebaiknya tanya ke pimpinan DPD PDI Perjuangan Jatim.

Atau, BP Pemilu DPD Jawa Timur, Mas Deni. Mungkin tahu keputusan itu,’ Jawab Awi-sapaan akrab Adi Sutarwijono, kepada media ini.

Ternyata jawaban yang senada juga disampaikan BP Pemilu DPD Jawa Timur—Deni Wicaksosno, yang meminta agar media ini menanyakan langsung ke Whisnu Sakti Buana (WS).

“Benar dan tidaknya pemberitaan tentang kejadian tersebut bisa langsung dikonfirmasi ke yang bersangkutan.

Tapi terkait rekomendasi untuk Pilkada Surabaya sejauh ini masih berproses dan belum diterbitkan,” terang Deni.

Untuk itu, Deni meminta kepada seluruh kader PDIP, utamanya di wilayah Surabaya untuk tetap menunggu surat rekomendasi resmi dari DPP Partai. “Dan kerja-kerja kepartaian harus terus dilakukan,” pungkasnya. [dre]

hadi suyitno/bhirawa

Istri Haruna Sumitro, Hj Nurhendriyati Ningsih saat berfoto bersama seusai dipilih sebagai Ketua DPD Nasdem Sidoarjo.

Nasdem Tunjuk Istri Haruna Sumitro Selaku Ketua DPD Nasdem Sidoarjo Sidoarjo, Bhirawa Partai Nasdem resmi menunjuk Hj Nurhendriyati Ningsih sebagai Ketua DPD Nasdem Sidoarjo. Hampir 1 tahun DPD Nasdem Sidoarjo dikendalikan Pjs ketua Ainul Yaqin dari pengurus Jatim. Untuk menggantikan Dawud Budi Sutrisno yang dipecat.

Istri Haruna Sumitro ini dalam kepengurusan didampingi orang kepercayaannya Ir Abdul Haris Suhartony sebagai sekretaris. Nur yang kini anggota DPRD Sidoarjo sebenarnya sudah disebut sebut sejak tiga bulan lalu.

Namun pergantian baru terealisasi di bulan Juli 2020 saat ini. Pe-

ngenalan pengurus DPD Partai Nasdem sendiri, dilakukan di kantor DPD Partai Nasdem di Ruko Citra City blok R-6 Sarirogo pada Sabtu (4/7/ 2020) siang.

Dikonfirmasi terpisah, Hj. Nurhendriyati Ningsih membenarkan sudah ada pergantian pengurus baru DPD Partai

Nasdem Sidoarjo, namun SK pergantian baru akan diserahkan pada Senin lusa.

“SK pengurus DPD Partai Nasdem Sidoarjo akan diserahkan pada hari Senin lusa dan tidak boleh diwakilkan. Untuk nomor SK nya kita infokan menyusul,” ujar Nurhendriyati yang juga anggota komisi C DPRD Sidoarjo ini.

Sebagai langkah awal dirinya sebagai ketua partai, Nurhendriyati akan memfokuskan pada pembentukan18 DPC dan DPRt se Sidoarjo.

Pihaknya juga akan berupaya merekrut pengurus lama yang dianggap masih konsisten.

“Akan kita kolaborasikan dengan pengurus baru dari berbagai komunitas, serta dari simpatisan partai lain yang ingin ke NasDem,” jelasnya lagi.

Sementara itu Sugeng Budi Santoso wakil ketua DPD Partai Nasdem pengurus sebelumnya, juga membenarkan adanya pergantian pengurus partai yang baru ini.

Namun untuk SK nya dirinya masih belum melihat secara langsung. “Saya diundang tapi masih sakit, jadi belum tau soal SK pergantian itu,” terangnya. [hds]

Pemkab dan Dewan Bersinergi Dukung Program FKK TPQ – FKPQ Ning Ema Sambangi Petani Semangka di Kesamben Jombang

Sidoarjo, Bhirawa Dalam meningkatkan kemajuan pendidikan keagamaan, khsusunya pendidikan Al Quran di masa pandemi virus Covid-19 ini. Pemkab Sidoarjo dan Dewan Sidoarjo bersinergi mendukung program FKK TPQ (Forum Komunikasi Kepala Taman Pendidikan Al Quran) dan FKPQ (Forum Komunikasi Pendidikan Al Quran) Kabupaten Sidoarjo.

“Karena keberadaan mereka bisa menciptakan kader-kader yang sangat mengerti Al Quran. Sehingga generasi muda kita bisa menjadi generasi yang sholeh dan sholihah.

Mereka akan menjadi pemimpin masa depan yang akhlaqulkarimah,” ungkap Wakil Bupati Sidoarjo—Nur Ahmad Syaifuddin bersama Ketua Dewan Sidoarjo—Usman usai acara Halal Bi Halal FKK TPQ dan FKPQ di Pendopo Kabupaten Sidoarjo, Minggu (5/7) kemarin.

Wabup juga menegaskan kalau pihaknya senantiasa bekerjasama dengan dewan, termasuk juga dengan FKK TPQ dan yang lainnya.

Apa yang bisa kita sinergikan harus kita jalankan. Apa yang bisa kita

Wakil Bupati dan Ketua Dewan serta jajaran pengurus FKK TPQ dan FKPQ foto bersama usai acara HBH.

bantu ya juga kita lakukan. “Asalkan sesuai dan tidak melanggar aturan, saya kira tidak ada yang sulit,” tegas Cak Nur_sapaan akrabnya.

Oleh karena itu, TPQ ini keberadaannya sangat mendukung dalam rangka memajukan daerah

dengan mencetak anak-anak yang sholeh dan sholihah. Nantinya akan bisa menjadi pemimpin bangsa yang baik dimasa depan.

“Karena akhlaq itu utama, munculnya juga dari pendidikan agama.

Saint itu tanpa diikuti dengan

achmad suprayogi/bhirawa

akhlaq tentu saja hasilnya juga tidak akan bagus. Sekali lagi saya tegaskan, kami senantiasa bekerjasama dengan beberapa pihak, termasuk dari di FKK TPQ agar bisa mencetak generasi-generasi berlakhlaq mulia,” ujarnya. [ach]

Golkar Jatim Gelar Lomba Fashion New Normal

Surabaya, Bhirawa Lomba fashion normal baru sebagai upaya mengkampanyekan budaya hidup bersih dan berpakaian aman dan nyaman sesuai protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 di gelar di kota Surabaya, Jawa Timur.

“Tujuan dari lomba ini adalah untuk mengkampanyekan fashion baru, gaya hidup baru sesuai standar protokol kesehatan dan harapannya kreatifitas para peserta ini dapat kembali menggeliatkan ide-ide para penggiat industri fashion,” kata Ketua Panitia Lomba Fashion Normal Baru Esti Nalurani di Surabaya, Minggu (5/7/2020).

Selain itu, lanjut dia, dengan adanya lomba ini akan melahirkan gaya-gaya fashion normal baru yang keren dan sesuai dengan protokol kesehatan.

“Dengan begini, semoga makin banyak orang yang berbaju sesuai standar dan makin bergerak pula roda ekonomi Indonesia lewat industri kreatof fashion kita,” kata Esti yang juga merupakan anggota dari Bidang Koperasi, Wirausaha, UMKM dan Ekonomi Kreatif DPD I Partai Golkar Jawa Timur.

Esti yang akrab dipanggil Cici ini mengatakan bahwa Partai Golkar saat ini benar-benar ingin mengakomodir kreatifitas anak-anak muda, sekaligus ingin mengangkat industri kreatif sebagai solusi ekonomi dan menjadi pelangi dalam pandemi saat ini, “Jawa Timur ini kan kainnya berlimpah mulai tenun dan batik. Bahkan di Jember, selain punya kain batik khas Jember sendiri, juga mampu menggebrak industri kreatif dengan

dibuktikan dengan membuat Jember Fashion Carnaval-nya,” katanya.

Menurut dia, lomba ini sudah dimulai pendaftaran sejak 29 Juni hingga 13 Juli 2020. Semua peserta daftar secara daring melalui laman di http:/ /bit.ly/FashionNewNormal dan harus mengunggah poster promo di feed Instagram (IG) mereka dengan memention ig @golkarjatim beserta tag lima orang teman-teman mereka.

Cara mengumpulkan videonya pun via IG yaitu dengan cara memposting/mengunggah video kreatif berpakaian sesuai protokol kesehatan itu ke IG peserta masing-masing dan memention IG @golkarjatim beserta tag lima orang teman-temannya dan dilengkapi hashtag wajib #gokarjatim dan #lombafashionnewnormalgolkarjatim. [geh.ant]

Jombang, Bhirawa Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) asal Kabupaten Jombang, Ema Umiyyatul Chusnah menyambangi petani semangka di Desa Watudakon, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, Sabtu pagi (04/ 07) yang saat ini, lahan pertanian Semangka di daerah tersebut tengah memasuki masa panen.

Perempuan yang akrab disapa Ning Ema ini bahkan turun langsung ke lahan untuk memanen Semangka bersama petani. Tak ayal, legislator yang berasal dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini pun tampak familiar dengan para petani. Dan karena Komisi IV DPR-RI juga memiliki ruang lingkup tugas salah satunya di bidang pertanian.

Di lokasi, Ning Ema menyebutkan, jenis Semangka yang ditanam petani setempat memiliki rasa yang manis dengan warna kulit hijau dan daging berwarna kuning.

“Rasanya manis sekali, luar biasa. Dan Insya Alloh petani dengan dampak Covid-19 seperti ini tidak akan terpengaruh. Mereka tetap menanam, memanen, dan alhamdulillah harganya juga lumayan,” ucap Ning Ema. Ke depan lanjut Ning Ema, dirinya akan memfasilitasi petani untuk mendapatkan program dari Kementrian Pertanian Republik Indonesia berupa benih holtikultura, di antaranya yakni, benih Semangka dan Melon.

“Insya Alloh untuk desa Watudakon ini kami akan memberikan benih Semangka kepada para petani, sehingga mereka bisa menanam semangka dengan baik, dan hasilnya juga sangat luar biasa,” ungkap Ning Ema. Sementara itu, petani setempat bernama Suradi menuturkan, pada musim tanam tahun ini, kondisi penen Semangka di daerahnya tergolong sangat bagus, baik dari segi kualitas buah maupun harganya. [rif]

arif yulianto/bhirawa

Ning Ema bersama petani saat panen Semangka di Desa Watudakon, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, Sabtu (04/07).

OPINI

Senin Pon, 6 Juli 2020

TAJUK

“Izin” Ke-guyub-an Sosial KEPALA Kepolisian RI telah mencabut larangan kerumunan orang, seiring akhir PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di beberapa daerah. Niscaya, ke-guyub-an sosial akan terbangun melalui perkumpulan, dan pertemuan kelompok masyarakat. Namun diharapkan tetap patuh pada protokol kesehatan. Pencabutan larangan berkerumun, merupakan dukungan terhadap kebijakan adaptasi baru “new normal.”

Terutama membangkitkan perekonomian, ber-iringan dengan visi kesehatan lingkungan.

Ke-riang-an sosial lepas PSBB akan semakin melegakan.

Pencabutan larangan berkerumun bagai izin keramaian, kumpul-kumpul. Termasuk “ngopi bareng” yang telah menjadi kegiatan paling populer. Selama menjalani masa PSBB (sejak pertengahan Maret hingga awal Juni), bukan suasana yang mem-bahagia-kan. Belajar di rumah. Bekerja dari rumah, tanpa penghasilan memadai. Masyarakat “rela” mematuhi seluruh protokol keamanan kesehatan. Walau harus kehilangan nafkah.

Pemerintah daerah (Propinsi serta Kabupaten dan Kota) juga wajib mematuhi (melaksanakan) persyaratan PSBB. Terutama “kerelaan” (dan kejujuran) menggencarkan bantuan sosial (bansos). Berkonsekuensi logis dengan penggelontoran APBD. Sampai saat ini masih banyak masyarakat terdampak CoViD-19, tetapi belum menerima bantuan sosial (Bansos).

Anggaran niscaya menjadi bukti utama tekad Pemerintah Daerah melindungi tingkat Ketahanan Kesehatan masyarakatnya. Bukan hanya menunggu kucuran APBN. Sudah banyak keluhan masyarakat tidak memperoleh bansos. Pendataan di tingkat RT, dan RW, hanya terealisasi sekitar 10%. Disebabkan anggaran untuk penanganan wabah CoViD-19 sangat minimalis. Banyak Pemda (kabupaten dan kota) “tidak rela” APBD-nya dipotong sampai 6%.

Area kerumunan orang menjadi “titik incar” pelaksanaan protokol kesehatan. Sehingga seluruh warung makan, warung kopi, berhenti total, karena omzet terus merosot. Disebabkan larangan melayani dine-in (makan di tempat). UU Kekarantinaan Kesehatan pada pasal 11 ayat (1) menyatakan, “Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan pada Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dilaksanakan … dengan mempertimbangkan kedaulatan negara, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya.”

Nyata-nyata dalam UU Kekarantinaan Kesehatan secara tekstual diamanatkan mempertimbangkan kedaulatan ekonomi, sosial, dan budaya. Namun setiap kerumunan orang, terutama di warung, akan dibubarkan petugas. Tidak tanggung-tanggung, petugas yang patroli terdiri dari TNI, Polri, dan Satpol PP. Hal itu sesuai Maklumat Kapolri (bertanggal 19 Maret), menghalangi kegiatan pengumpulan orang banyak.

Pemerintah melalui Keppres Nomor 12 tahun 2020 telah menetapkan status Bencana Nasional terhadap pewabahan virus corona. Maka sejak ditetapkan (13 April tahun 2020), berlaku UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. PSBB diatur dalam Permenkes Nomor 9 tahun 2020. Khususnya pasal 13 ayat (1), ayat (3), ayat (6), ayat (7), ayat (9), dan ayat (10).

Moda transportasi angkutan umum juga terdampak Maklumat Kapolri yang memerintahkan tindakan tegas (dan membubarkan) terhadap kerumunan orang, sesuai Permenkes tentang Pedoman PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan CoViD-19. Sehingga pertemuan sosial, budaya, seminar, konser musik, olahraga bersama (tim), pawai, sampai resepsi hajatan keluarga, dilarang secara kukuh. Bahkan seorang Kapolsek dicopot, karena menyelenggarakan resepsi pernikahan.

Tiada yang bersedia dikurung (sekeluarga di rumah), walau disediakan bantuan seluruh kebutuhan hidup. Maka pencabutan (Maklumat Kapolri) larangan kerumunan orang, sekaligus bisa “menghidupkan” kembali nafas perekonomian usaha mikro dan kecil. Terutama warung makan, warung kopi, dan warung kuliner gerobak dorong bisa memulai nafkah lagi. Ke-guyub-an sosial juga bisa dimulai dengan jamuan bersama komunitas.

Kecuali pada daerah yang masih menjalani PSBB Namun “izin berkerumun” harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Tetap menggunakan masker, dan menjaga jarak antar-orang. Polri (bersama TNI, dan aparat penegak hukum Pemda) akan tetap “menindak” setiap masyarakat yang abai protokol kesehatan.[*]

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Corona Jawa Timur Kasus Tertinggi di Indonesia MASYARAKAT Jawa Timur, khususnya Surabaya terkait penyebaran virus covid-19, sampai saat ini masih menyita perhatian publik. Sampai-sampai peningkatan penyebaran virus covid-19 di Jawa Timur, telah membuat Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini meluapkan emosinya di depan publik dari mulai marah, menangis, hingga terakhir bersujud-sujud.

Logis adanya, jika realitas tersebut sontak mendampat sorotan publik, kita bersama masyarakat Jawa Timur.

Merujuk data dari cnnindonesia.com (30/6), Jawa Timur kini menjadi provinsi dengan angka kasus positif corona (Covid-19) tertinggi di Indonesia. Update Corona COVID-19 Jawa Timur 30 Juni 2020: Pasien Positif 12.118, Sembuh 4.199 Orang. sebesar 65 persen pasien Covid-19 di Jatim, disumbang oleh tiga daerah yakni Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik. Sungguh suatu potret yang sangat mengkhawatirkan atas kondisi penularan corona di wilayah Surabaya Raya. Mirisnya lagi, angka itu melampaui kasus corona di DKI Jakarta yaitu 11.237 orang.

Melalui data angka kasus positif corona (Covid-19) di Jawa Timur, khususnya Surabaya Raya ini, setidaknya memberikan pembelajaran buat kita bersama bahwa kita tidak selayaknya menggapap corona ini adalah hal sepele. Itu artinya, kita semua warga Jawa Timur harus tetap waspada. Sebab, bagaimanapun juga perang besar melawan virus covid-19 masih jauh dari selesai. Apalagi, Jawa Timur sampai saat ini, masih menjadi wilayah tertinggi di Indonesia dalam sebaran kasus positif COVID-19.

Melihat realitas angka kasus positif corona (Covid-19) di Jawa Timur ini, setidaknya semakin menggugah kesadaran kolektif, tidak hanya pemerintah dalam melakukan pencegahan, tetapi kita semua tanpa kecuali harus sadar bahwa virus corona ini bener-bener gawat dan perlu kita antisipasi bersama dengan tetap terus mengindahkan kepatuhan pada protokol kesehatan dengan menggunakan masker, terus rutin mencuci tangan dengan sabun. Dengan begitu, semoga, kedisiplinan kita warga Jawa Timur dalam mengindahkan protokol kesehatan bisa membuat kurva penularan Covid-19 di Jawa Timur melandai.

.

Masyud Pengajar FKIP Universitas Muhammadiyah Malang

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said PENASIHAT HUKUM: Poerwanto, SH, MH

Halaman 4

Menyikapi Kontroversi Surat Walikota Tinggi Negeri. Jika ini terkait dengan pandemi Covid-19 yang sedang melanda berbagai negara di belahan dunia termasuk Indonesia, maka ini bukan alasan sebagai dasar untuk mengajukan permohonan izin.

Apalagi antara pimpinan PTN dan Walikota SuraOleh : Hananto Widodo baya tidak ada hubungan hierarkhis. Karena izin jelas terlihat bahwa kehanya dapat diajukan luarnya Surat Walikota tersebut karena adanya permohonan oleh warga kepada pejabat yang izin dari beberapa pimpinan Pergu- berwenang dan oleh pejabat kepada ruan Tinggi Negeri (PTN) di Surabaya. pejabat atasannya.

Oleh karena itu, sangat aneh jika Pertanyaan hukum yang muncul, tepatkah pimpinan PTN mengajukan pimpinan PTN mengajukan permopermohonan izin terhadap Walikota honan izin kepada Walikota Surabaya terkait dengan akan diselenggarakan Surabaya?

Menurut Bruggink (2011), izin UTBK di beberapa PTN di Surabaya merupakan pembolehan khusus ter- di tengah pandemi Covid-19. Yang hadap sesuatu yang dilarang. Artinya paling tepat seharusnya pimpinan norma izin bisa ada jika ada norma PTN tidak mengajukan permohonan

Akhir-akhir ini jagad media sosial dikagetkan dengan beredarnya Surat Walikota Surabaya. Surat Walikota No. 421.4/5853/4368.4/2020 mewajibkan bagi peserta Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) masuk Perguruan Tinggi Negeri ini untuk melakukan rapid test atau Swab Test. Publik Surabaya tentu memahami, tujuan dari rapid test atau Swab Test ini untuk memutus rantai penularan Covid-19 di Surabaya, yang dari hari ke hari angka penularannya tidak kunjung turun.

J

ika melihat pada isi surat Walikota di atas, maka surat tersebut bukan hanya masuk pada wilayah kebijakan rapid test atau Swab test yang mengundang kontroversi di kalangan publik Surabaya, tetapi juga terkait dengan nalar hukum yang dibangun yang melandasi dikeluarkannya Surat Walikota tersebut.

Dalam bidang kesehatan, para ahli mengatakan bahwa hasil rapid test itu tidak menjamin seseorang itu terinfeksi Covid-19 atau tidak. Swab Test memang lebih menjamin tetapi untuk melakukan Swab Test membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Sementara itu, terkait dengan nalar hukum dibalik terbitnya Surat Walikota tersebut juga bukan persoalan yang remeh. Kita tidak bisa hanya menggunakan logika, demi keselamatan rakyat maka Walikota boleh mengeluarkan kebijakan sesuai dengan kehendaknya semata tanpa didasari dengan akal sehat. Yang paling menyita perhatian publik adalah pada point kedua yang menyatakan “Seluruh peserta UTBK dalam Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) wajib menunjukkan uji Rapid Test dengan hasil non reaktif atau Swab Test dengan hasil negatif yang dikeluarkan selambatlambatnya 14 hari sebelum mengikuti ujian kepada panitia.”

Point kedua ini menjadi kontroversi sebab surat ini keluar pada tanggal 2 Juli 2020, sedangkan UTBK diselenggarakan tanggal 5-12 Juli 2020. Oleh karena itu Surat Walikota itu dianggap tidak masuk akal. Namun, selain terkait point kedua itu ada persoalan hukum yang lebih penting. Sebab jika persoalan hukum ini diabaikan dan dianggap biasa maka akan menjadi preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan di level daerah.

Merujuk pada bagian “memperhatikan” maka akan terlacak alasan dikeluarkannya Surat Walikota ini.

Pada bagian “memperhatikan” dalam Surat Walikota itu, dengan sangat

B

Kewajiban melakukan rapid test atau swab test bagi peserta UTBK harusnya diatur dalam Permendikbud, bukan dengan Surat Walikota yang tidak jelas status hukumnya. Memang upaya pencegahan penularan Covid-19 bukan hanya tanggungjawab Kepala Daerah, tetapi semua pemangku kepentingan juga harus terlibat dalam upaya ini. Namun demikian, lahirnya Surat Walikota Surabaya ini tidak terlepas dari ketidakjelasan baik dari aspek regulasi maupun dalam aspek praktik terkait dengan upaya pencegahan penularan Covid-19 selama ini.

larangan terlebih dahulu, karena izin merupakan pengecualian terhadap larangan. Apakah menyelenggarakan UTBK merupakan larangan sehingga harus ada izin ? UTBK merupakan ujian seleksi mahasiswa baru yang setiap tahun diadakan oleh Pemerintah dalam rangka menyaring mahasiswa yang layak masuk dalam Perguruan

izin kepada Walikota Surabaya, tetapi pemberitahuan kepada Walikota Surabaya. Terdapat perbedaan konsekuensi hukum antara izin dan pemberitahuan. Izin mengandung konsekuensi lahirnya hak dan kewajiban bagi masyarakat atau pejabat, misalnya ketika masyarakat mendapatkan izin usaha maka warga masyarakat yang

bersangkutan diperbolehkan untuk mendirikan usaha sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam izin usaha tersebut. Sedangkan pemberitahuan tidak membawa konsekuensi terhadap lahirnya hak dan kewajiban bagi pihak yang mengajukan pemberitahuan. Dengan demikian pihak yang diberitahu tidak dapat memerintahkan kepada yang mengajukan pemberitahuan untuk melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh pejabat yang diajukan pemberitahuan itu.

Jika pemberitahuan diajukan oleh PTN kepada Walikota maka dapat ditindaklanjuti dengan koordinasi antara pemerintah kota Surabaya dan PTN sebagai penyelenggara UTBK. Koordinasi itu bisa terkait dengan pelaksanaan teknis protokol kesehatan dan pengaturan lalu lintas di sekitar tempat diselenggarakannya UTBK. Persoalan hukum lainnya adalah terkait bentuk hukum kewajiban peserta UTBK dalam Surat Walikota. Surat Walikota inipun tidak jelas status hukumnya. Apakah dia sekedar surat atau peraturan kebijakan (beleidregels).

Secara substantif, Surat Walikota tersebut berupa instruksi Walikota kepada pimpinan Perguruan Tinggi Negeri.

Jika instruksi itu dilakukan oleh Menteri yang membidangi Pendidikan kepada pimpinan PTN, maka dapat dikategorikan sebagai Peraturan Kebijakan, tetapi instruksi ini dilakukan oleh Walikota kepada pimpinan Perguruan Tinggi Negeri yang notabene bukan bawahan Walikota.

Kewajiban melakukan rapid test atau swab test bagi peserta UTBK harusnya diatur dalam Permendikbud, bukan dengan Surat Walikota yang tidak jelas status hukumnya. Memang upaya pencegahan penularan Covid-19 bukan hanya tanggungjawab Kepala Daerah, tetapi semua pemangku kepentingan juga harus terlibat dalam upaya ini.

Namun demikian, lahirnya Surat Walikota Surabaya ini tidak terlepas dari ketidakjelasan baik dari aspek regulasi maupun dalam aspek praktik terkait dengan upaya pencegahan penularan Covid-19 selama ini. Oleh karena itu, lahirnya Surat Walikota Surabaya yang aneh ini dapat dikatakan sebagai bentuk mata rantai ketidakjelasan kebijakan Pemerintah dalam memutus penularan Covid-19 ini.

Dosen Hukum Tata Negara dan Ketua Pusat Kajian Hukum dan Pembangunan (PKHP) Universitas Negeri Surabaya

E-Court dan Dunia Baru Peradilan Indonesia

erperkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan kini sudah bukan lagi sekedar slogan, harapan, serta cita-cita dari masyarakat pencari keadilan di Indonesia. Sebab, Mahkamah Agung (MA) telah melakukan terobosan yang mampu yang membawa peradilan di Indonesia memasuki dunia baru, sekaligus mewujudkan harapan dan cita-cita masyarakat pencari keadilan untuk berperkara dengan sederhana, cepat, serta biaya ringan di Pengadilan. Inovasi terobosan yang dilakukan oleh MA tersebut adalah e-court.

E-court adalah layanan pendaftaran perkara secara online (efilling), layanan pembayaran panjar biaya perkara secara online (epayment) dan layanan pemanggilan sidang secara online (e-summons) yang diterapkan oleh 3 (tiga) lingkungan peradilan berada dibawah MA, yang meliputi: peradilan umum (PN), peradilan agama (PA), dan juga peradilan tata usaha negara (PTUN) berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan melalui e-court, maka pada tanggal 19 Agustus 2019 MA kembali menghadirkan layanan persidangan online (e-litigation). Kehadiran e-litigation yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Penga-

hadap program prioritas dilan Secara Elektronik nasional dalam rangka berhasil mendapatkan meningkatkan indeks kerespon yang positif dari mudahan berusaha atau berbagai pihak, mulai Ease of Doin Business dari masyarakat pencari (EODB) sebagaimana keadilan (justicia belyang tertuang pada Renlen) hingga advokat. Hal cana Pembangunan Jangtersebut terbukti dengan ka Menengah Nasional meningkatnya jumlah (RPJMN) 2015-2019, perkara e-court yang diOleh : ketiga kehadiran -court terima, dimana pada taUbed Bagus Razali membuat pelayanan kehun 2018 jumlah perkara pada masyarakat menjadi e-court yang diterima lebih mudah, murah, dan oleh 3 (tiga) lembaga peradilan dibawah MA, yang meli- efisien. (Syamsul Maarif, Peraturan puti: peradilan umum (PN), peradilan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun agama (PA), serta peradilan tata usaha 2019 Tentang Administrasi Perkara negara (PTUN) hanya 907 perkara, dan Persidangan di Pengadilan Senamun pada tahun 2019 mengalami cara Elektronik, Suatu Pengantar).

Dengan mensinergikan perkempeningkatan secara signifikan menjadi bangan teknologi informasi (TI) serta 47.244 perkara.

Meningkatnya jumlah perkara hukum acara (IT for judiciary) melalui e-court tidak lepas dari mudahnya e-court, MA berupaya membuka kran melakukan pendaftaran perkara, biaya transparansi dan akuntablitas terkait berperkara menjadi lebih murah dan proses dan mekanisme persidangan mampu memangkas jadwal sidang yang selebar-lebarnya kepada pubkarena masyarakat pencari keadilan lik, khususnya kepada masyarakat dan advokat hanya perlu datang di para pencari keadilan di Indonesia. persidangan pada saat agenda pem- Bahkan, output dari pelaksanaan buktian saja karena penyampaian persidangan, berupa: putusan ataupun jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penetapan, juga dapat diakses dengan dan putusan dapat dilakukan secara sangat mudah oleh masyarakat melalui layanan Sistem Informasi Penelusuran online melalui email.

Selain itu, inovasi terobosan yang Perkara (SIPP) dan layanan Direktori dilakukan MA dengan memanfaatkan Putusan.

Transparansi dan akuntablitas di teknologi digital ini juga dilatarbelakangi 3 (tiga) hal penting, yaitu: dalam dunia peradilan melalui pemanpertama, misi MA dalam cetak biru faatan teknologi informasi sangatlah tahun 2010-2035 adalah berkomitmen penting. Karena, dengan mengimplememberikan pelayanan berkeadilan mentasikan sistem peradilan modern bagi masyarakat pencari keadilan, berbasis e-court, selain dapat memikedua, e-court merupakan respon ter- nimalisir intensitas pertemuan antara

aparatur pengadilan dengan para pihak berperkara, juga dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum (law enforcement) dan sistem peradilan di Indonesia dari anggapan yang berkembang di sebagian kalangan bahwa proses penegakan hukum di pengadilan sangat lama, rumit, berbiaya mahal, dan putusan atau penetapannya sulit di eksekusi.

Dengan mengembangkan sistem peradilan modern berbasis e-court yang transparan dan akuntabel, upaya mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, bukan hal yang mustahil untuk dilakukan.

Sebab, selama tahun 2019 lalu MA berhasil memutus 20.021 perkara dari 20.276 jumlah beban perkara yang ada, sehingga hanya menyisakan 255 perkara. Dengan pencapaian tersebut, maka sisa perkara tahun 2019 menjadi yang terendah sepanjang sejarah MA.Selain dapat meningkatkan produktivitas penyelesaian perkara, sistem peradilan modern berbasis e-court yang dikembangkan oleh MA ini berhasil mendapat pujian Presiden Joko Widodo karena mampu mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, juga dinilai turut membantu meningkatkan peringkat Indonesia dalam indeks negara dengan kemudahan berbisnis (Ease of Doing Bussiness) yang dibuat oleh Bank Dunia (World Bank) tahun 2018 lalu, dari peringkat 91 naik ke peringkat 72.

Hakim Pengadilan Agama Selatpanjang

PEMIMPIN UMUM/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari PEMIMPIN REDAKSI : Wahyu Kuncoro SN WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : Wawan Triyanto REDAKTUR PELAKSANA: Gatot Suryo Widodo KOORDINATOR LIPUTAN : Bambang WN, Zainal Ibad REDAKTUR: Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendi Dimyati, Andre Endrayana Sasmita, Helmi Supriyatno, Reporter : M. Ali, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Adit Hananta Utama, Abed Nego, Gegeh Bagus Setiadi, Diana Rahmatus Sholichah, Achmad Tauriq Imani Fotografer: Trie Diana Indahwati, Oki Abdul Sholeh Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Kediri: Ervan Kholis, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Dwi Wismo Wardono, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Agus Irianto, Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Ponorogo: Yanuar Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Trenggalek: Wahyu Asmoro, Jakarta: Tjitjik Rahayu.

Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh, Rendy Agung. Sekuriti: Saiful Hidayat, Akhmad Mukhdor Daniyal, Ucha Torindiansyah Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press, Kawasan Industri SIER, Jl. Rungkut Industri III No.49, Surabaya SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

PELAYANAN PUBLIK Langgar UU No 5/1999, KPPU Sanksi Grab dan TPI Halaman 5

Senin Pon, 6 Juli 2020

Surabaya, Bhirawa Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) belum lama telah menjatuhkan sanksi atas pelanggaran Pasal 14 dan Pasal 19 (d) Undang-undang No. 5/1999 kepada PT Solusi Transportasi Indonesia (GRAB) dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI).

Keduanya adalah jasa angkutan sewa khusus yang berkaitan dengan penyediaan aplikasi piranti lunak Grab App yang diselenggarakan oleh di wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi), Makassar, Medan, dan Surabaya. Atas pelanggaran tersebut, GRAB dikenakan denda Rp 7,5 miliar atas pelanggaran Pasal 14 dan Rp 22,5 miliar atas Pasal 19(d), sementara TPI dikenakan denda Rp 4 miliar dan Rp 15 miliar atas dua pasal tersebut.Perkara dengan

Nomor 13/KPPU-I/2019 ini berawal dari inisiatif KPPU dan ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan mengenai dugaan pelanggaran integrasi vertikal (Pasal 14), tying-in (Pasal 15 ayat 2), dan praktek diskriminasi (Pasal 19 huruf d).

Di awal perkara, KPPU menduga telah terjadi beberapa pelanggaran persaingan usaha melalui order prioritas yang diberikan GRAB (Terlapor I) kepada mitra pengemudi di bawah TPI (Terlapor II), yang diduga terkait rangkap jaba-

tan antar kedua perusahaan tersebut.Dalam proses persidangan, Majelis Komisi yang dipimpin oleh Dinni Melanie, SH.ME. selaku Ketua Majelis, dengan Dr. Guntur S. Saragih, MSM., dan Dr. M. Afif Hasbullah SH. M.Hum sebagai Anggota Majelis tersebut menilai bahwa perjanjian kerjasama penyediaan jasa oleh GRAB selaku perusahaan penyedia aplikasi dan TPI selaku perusahaan yang bergerak di bidang jasa sewa angkutan khusus, bertujuan untuk menguasai produk jasa penyediaan aplikasi angkutan sewa khusus berbasis teknologi di Indonesia dan mengakibatkan terjadinya penurunan prosentase jumlah mitra dan penurunan jumlah orderan dari pengemudi mitra non TPI.

Majelis Komisi menilai tidak adanya upaya tying-in yang dilakukan GRAB terhadap jasa yang diberikan oleh TPI. Namun demikian Majelis menilai bahwa telah terjadi praktekdiskriminasi yang dilakukan oleh GRAB dan TPI atas mitra individu dibandingkan mitra TPI, seperti pemberian order prioritas, masa suspend, dan fasilitas lainnya. Praktek tersebut telah mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terhadap mitra non TPI dan mitra individu.

Memperhatikan berbagai fakta dan temuan dalam persidangan Majelis Komisi memutuskan bahwa GRAB dan TPI terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 14 dan 19 huruf “d”, namun

tidak terbukti melanggar Pasal 15 ayat (2) Undang-undang No. 5/1999. Atas pelanggaran tersebut, Majelis Komisi menjatuhkan sanksi denda kepada GRAB sebesar Rp 7,5 miliar untuk pelanggaran Pasal 14 dan Rp 22,5 miliar untuk pelanggaran Pasal 19 huruf “d”. Sementara TPI dikenakan sanksi denda sebesar Rp 4 miliar atas pelanggaran Pasal 14 dan Rp 15 miliar untuk pelanggaran Pasal 19 huruf “d”. Majelis Komis juga memeritahkan agar para Terlapor melakukan pembayaran denda paling lambat 30 hari setelah Putusan memiliki kekuatan hukum tetap.

Secara khusus, Majelis Komisi juga merekomendasikan kepada KPPU untuk memberikan saran pertimbangan kepada Kementerian Perhub-

Sidang KPPU, Grab dan TPI terkena sanksi

ungan untuk melakukan evaluasi terkait implementasi kebijakan kuota angkutan sewa khusus dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat; serta kepada Kementerian UMKM dan Koperasi untuk melakukan

advokasi kepada pengemudi yang tergolong UMKM terkait dengan pelaksanaan perjanjian antara pengemudi dengan perusahaan penyedia aplikasi, dan perjanjian antara pengemudi dengan perusahaan angkutan sewa khusus. [ma]

LINTAS PELAYANAN

Puskesmas Ketapang Ditutup Sementara Probolinggo, Bhirawa Puskesmas Ketapang, Kota Probolinggo, ditutup selama 9 hari. Itu setelah tenaga kesehatan sempat merawat pasien positif Covid-19 yang akhirnya meninggal. Ditambah dengan dua perawat yang reaktif. Penutupan itu dilakukan sementara per tanggal 2 hingga 10 Juli 2020. Pasien yang hendak berkunjung, diarahkan untuk mendatangi puskesmas terdekat.

Plt Kadinkes Kota Probolinggo Nurul Hasanah Hidayati, Minggu 5/7/2020 membenarkan penutupan Puskesmas Ketapang.

Menurutnya, penutupan itu bersifat sementara. Puskesmas ditutup berdasarkan hasil rapat bersama. Sebab, sepekan lalu ada pasien Puskesmas Ketapang yang positif Covid-19 dan meninggal.

Dr Ida panggilannya menuturkan, mulanya seorang warga Kelurahan Triwung Lor, Kademangan, memeriksakan diri ke Puskesmas Ketapang. Warga yang bekerja di PT KTI ini datang dengan keluhan panas tinggi. “Di Puskesmas Ketapang, pasien ini diperisa dan dites rapid. Hasilnya nonreaktif,” katanya.

Usai memeriksakan diri di puskesmas, panas yang dialami pasien tidak kunjung turun. Sehingga, keluarga membawanya ke RSUD dr Mohamad Saleh. Di RSUD, pasien ini kembali dites rapid dan hasilnya reaktif. Pasien ini pun dites swab dan hasilnya positif. Dia pun dirawat di RSUD. Namun, beberapa hari setelah menjalani perawatan, pasien tersebut meninggal dunia. [wap]

Berharap dapat Izin Pemerintah, Industri Wedding Gelar Simulasi Pernikahan Surabaya, Bhirawa Pandemi Covid-19 membawa dampak besar bagi dunia industry khususnya industri wedding atau pernikahan, karena industri ini berhenti total dan juga banyak pasangan yang berencana menikah pun menjadwal ulang pagelaran nikahnya maupun membatalkannya.

Sehingga membuat ribuan tenaga kerja yang berhubungan dengan industri pernikahan ini berhenti bekerja, mulai dari pekerja dekorasi, persewaan gedung, event organizer (EO), musik, fotografer hingga catering. Bahkan petani bunga dari kota Batu yang biasanya menyuplai kebutuhan bunga untuk pernikahan pun harus membuang bunganya karena tidak laku.

Ketua Asosiasi Pengusaha Jasa Dekorasi Indonesia (Aspedi) Jatim, Sumitro mengungkapkan agar kegiatan ekonomi tersebut bisa kembali berjalan, maka pelaku industri pernikahan atau wedding di Jawa Timur ini menggelar simulasi pernikahan saat pandemi Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan melibatkan seluruh pelaku industri pernikahan Jatim.

Kegiatan simulasi resepsi pernikahan tatanan normal baru yang digelar di Dyandra Convention Center Surabaya, ditujukan agar masyarakat dan utamanya pemerintah mengetahui dan yakin bahwa pelaku industri pernikahan sudah siap menggelar acara pernikahan sesuai dengan prosedur tetap kenormalan baru dengan memperhatikan physical distancing yang sudah diatur oleh Dinas Kesehatan. [riq]

Achmad tauriq/bhirawa

Simulasi pernikahan dengan protokol kesehatan yang ketat di gelar di Dyandra Convention Center Surabaya, Sabtu (4/7) lalu.

Kapolres Situbondo AKBP Sugandi beserta jajaran TNI/Polri saat menyalurkan bantuan sembako di kompleks Kampung Tangguh Semeru Desa Paowan Kecamatan Panarukan Sabtu (4/7).

sawawi/bhirawa

KTS Desa Paowan Dibantu APD dan Sembako Situbondo, Bhirawa Kapolres Situbondo AKBP Sugandi bersama Kapolsek Panarukan dan Danramil Panarukan meninjau kesiapan pembentukan Kampung Tangguh Semeru (KTS) Desa Paowan Kecamatan Panarukan Sabtu (4/7).

Dalam kegiatan tersebut, Kapolres Sugandi mengadakan tatap muka dengan jajaran Bhabinkamtibmas, Babinsa, Kepala Desa Paowan serta

tokoh masyarakat (tomas) di balai desa setempat.

Menurut Kapolres Situbondo AKBP Sugandi, dalam kegiatan tersebut ia sempat memberikan paparan terkait pembentukan Kampung Tangguh Semeru yang berbasis POP (Problem-Oriented Policing). Caranya, sebut mantan Kapolres Pacitan itu, dengan mengoptimalkan peran aktif masyarakat dalam mencegah dan memutus mata

rantai penyebaran Covid-19 di Kota Santri Situbondo. “Ya agar efektif dan tepat sasaran, harus melibatkan peran serta dari masyarakat,” tutur Kapolres Sugandi.

Pria dengan dua melati dipundaknya tersebut menegaskan, penanganan dan percepatan Covid-19 akan meraih sukses apabila dilakukan secara bersama-sama dan gotong royong dari semua elemen masyarakat

serta Pemerintah dan jajaran TNI/Polri. Sehingga, terang AKBP Sugandi, jumlah sebaran virus corona bisa terus ditekan. “Kami bersama warga juga menyiapkan gudang pangan, posko kesehatan, ruang isolasi dan pos penjagaan. Ini untuk memantau aktifitas keluar masuk warga sekaligus memberikan edukasi soal protokol kesehatan kepada semua warga,” tutur Kapolres Sugandi. [awi]

Belum Penuhi UU, Pemkot Batu Harus Tambah RTH Batu,Bhirawa Meskipun berada di kawasan pegunungan yang hijau, ternyata Kota Batu masih menanggung kewajiban untuk menambah Ruang Terbuka Hijau (RTH). Karena saat ini RTH yang dimiliki Kota Batu masih jauh berada di bawah angka yang ditetapkan undang- undang.

Karena itu Pemerintah Kota meminta kepada para pelaku usaha untuk menyediakan RTH di lahan yang dmiliki. Diketahui, sesuai dengan UU nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebuah Kota/Kabupaten harus memiliki RTH sebesar 30 persen dari luas wilayah. Dari angka tersebut, 20 persen RTH publik dan sisanya RTH privat. Dan hingga saat ini RTH yang tersedia di Kota Batu baru mencapai angka 12 persen.

Menanggapi hal itu, Wakil Wali Kota Batu, Ir Punjul Santoso MM tidak memungkiri kalau RTH di Kota Batu tidak mencapai 30 persen. “Namun

Taman Hutan Bondas merupakan salah satu RTH milik Pemkot yang letaknya bersebelahan dengan Stadion Brantas Kota Batu.

kami selalu berupaya agar masyarakat hingga pelaku usaha menyediakan ruang terbuka hijau,” ujar Punjul saat dikonfirmasi, Minggu (5/7).

Ia menjelaskan bahwa pihaknya melalui aturan yang ada selalu minta masyarakat dan pelaku usaha un-

tuk menyediakan RTH. Hal tersebut merupakan konsep pemkot untuk mengoptimalkan ketersedian lahan hijau.

“Memenuhi 30 persen RTH bukanlah hal mudah. Mengingat keterbatasan lahan untuk membangun

RTH menjadi salah satu yang mempersulit seluruh pemenuhan tersebut,”tambah Punjul.

Kemudian Wawali juga telah meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk membangun taman yang banyak. Tercatat ada sekitar puluhan taman yang berfungsi sebagai RTH tersebar di 24 desa/kelurahan.

Terpisah, Plt. Kepala DLH Kota Batu, Arief As Siddiq mengatakan jika pihaknya terus melakukan penambahan taman-taman bermain atau RTH di tiap desa/kelurahan. Harapannya taman- taman tersebut mampu dimanfaatkan oleh masyarakat untuk bermain dan berolahraga, khusunya bagi anak-anak.

Salah satu taman yang telah dibangun DLH adalah Taman Sehat Sumber Brantas. Taman ini memiliki luas 2000 meter persegi, dan memiliki fasilitas lapangan voli, taman baca, dan fasilitas permainan anak. [nas]

PELAKSANA PUBLIK

Wisuda SMK 10 Nopember Ajang Edukasi Cegah Covid-19 Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, prosesi wisuda siswa dan siswi SMK Sepuluh Nopember Sidoarjo tahun ajaran 2019/2020 kali ini dibuat sebagai ajang edukasi pencegahan penyebaran virus Covid-19. Mengingat kondisi sekarang ini masih dalam pandemi virus Covid-19.

Sebanyak 467 lulusan tahun ini, yang terdiri dari enam jurusan, yakni Jurusan Asisten Keperawatan, Jurusan Teknologi Lab Medik, Jurusan Farmasi Klinis dan Komunitas, Jurusan Farmasi Industri, Jurusan Otomatisasi dan Tatakelola Perkantoran dan Jurusan Perbankan Syariah harus dilakukan wisuda secara drive thru dan bertahap. “Tujuannya agar tidak tidak penumpukan siswa.

Kami tetap bersabar melaksanakan wisuda ini, walaupun dilakukan selama 4 pari, yang penting anak-anak bisa menjalankan physical distancing,” terang Ketua Panitia Wisuda SMK Sepuluh Nopember Sidoarjo, Muchamad Riza S Pd, pada Jumat (3/7) pagi.

Menurutnya, kondisi sekarang ini melakukan wisuda konfensional sangat tidak dipebolehkan karena terjadi pen-

gumpulan masa. Makanya harus kita lakukan secara drive thru, dan pada sesi seremonial pembukaannya kita lakukan secara virtual, kita putarkan video dan di share ke anakanak. “Sedang penyerahan tanda kelulusan dan pengalungan wisuda mereka harus datang ke sekolah secara bergantian. Menariknya, mereka datang ada yang naik dokar dan becak yang dihias, agar mereka lebih terkenang,” jelasnya.

Kepala SMK Sepuluh Nopember Sidoarjo Ratih Wulansari S.Si M.M Pd menuturkan kalau pelaksanaan wisuda kali ini sekaligus mengedukasi para siswa dan wali murid juga, tentang SOP Protokoler Pence-

gahan virus Covid-19. Salah satunya penerapan physical distancing, jadi satu siswa hanya maksimal dua pengantar, juga wajib menggunakan alat pelindung diri, masker, face shield untuk petugas kami, termasuk juga sarung tangan. “Karena kita juga banyak menyentuh beberapa barang,” tuturnya.

Wisuda yang dikemas sedemikian rupa, dengan harapan anak-anak akan terkenang, dan mereka akan selalu teringat dalam berperilaku di masyarakat. “Jadi dia harus bisa merapkan apa yang telah dilakukan sekarang ini. Misalnya, dengan orang harus berjarak, diman-mana harus meng-

gunakan masker. Ini berarti memberikan sesuatu yang mengenang kepada mereka agar teringat terus. Juga baru kali ini dilakukan seperti ini.

Jadi sangat berbeda sekali, wisudanya sekaligus bisa mengedukasi,” tutur Bu Ratih_sapaan akrabnya.

Rista Febrianti siswa kelas XII Askep 4 Keperawatan mengaku sangat senang sekali bisa mengikuti wisuda seperti ini. Sangat bisa mengenang, karena berbeda dengan tahuntahun sebelumnya. “Asyiklah, begitu turun dari kendaraan langsung disambut dengan kalung wisuda. Disamping itu saya juga senang sekali, karena ilmu dan pengalaman yang

achmad suprayogi/bhirawa

Kepala SMK Sepuluh Nopember mengalungkan medali wisuda ke siswinya yang baru turun dari mobil.

saya dapatkan di sini juga cukup banyak dan bagus. Terbukti saya juga bisa diterima di perguruan tinggi. Semoga

kedepannya akan lebih manfaat,” ungkap Rista Febrianti yang diterima di Poltekes Blitar. [ach]

PENDIDIKAN, KEBUDA

Halaman 6

Senin Pon,

Kota Probolinggo Masih Bayar, K Syarat Wajib Rapid Tes bagi Peserta UTBK SBMPTN Kota Probolinggo, Bhirawa Pemberlakuan wajib rapid tes Covid-19 bagi peserta Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) untuk jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) di kota Surabaya secara mendadak oleh panitia tes disikapi beragam di sejumlah pemerintah daerah.

Di wilayah Probolinggo, pemerintah daerah setempat, Pemkot dan Pemkab Probolinggo, masih tetap mengenakan biaya rapid tes di kisaran Rp 300 ribu bagi peserta UTBK SBMPTN kota Surabaya.

Sementara Pemkot Kediri telah melakukan antisipasi dengan memberikan keringan biaya rapid tes sampai dengan penggartisan dengan sejumlah ketentuan.

Pihak Pemkot Surabaya sendiri , sebagai pihak yang meminta kewajiban rapid tes bagi peserta UTBK SBMPTN di wilayahnya telah menyediakan rapid tes covid-19 gratis di semua puskesmas , meski hanya diperuntukkan bagi pemegang kartu KIP Kuliah. Mengutip instagram Dinas Kesehatan Surabaya@sehatsurabayaku, rapid test digelar pada Sabtu-Rabu, 4-8 Juli 2020, pukul 09.00-12.00 WIB. Pelaksanaan rapid test dilakukan di seluruh puskesmas se-Surabaya.

Syaratnya antara lain foto kopi KTP Surabaya, foto kopi kartu peserta UTBK, foko kopi KIPK, ma-

suk data masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Adapun cara mengecek data MBR antara lain masuk ke alamat https:// epemutakhirandata.surabaya.go.id/ mbr#, dan masukkan NIK peserta.

Puluhan peserta Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) mengeluhkan mahalnya biaya rapid test yang dikenakan di Kota Probolinggo baik di RSUD milih pemerintah maupun swasta lainnya, rata-rata Rp 300 000 per rapid test. Mereka berharap biaya rapid test bisa dilakukan secara gratis seperti di beberapa daerah lain di Jawa Timur.

Vina Fitriana Dovi, 19, warga Kelurahan/Kecamatan Sumbertaman yang merupakan koordinator peserta UTBK, Minggu (5/7) mengungkapkan. Menurutnya, di Kota Probolinggo ada 95 peserta UTBK. "Panitia mewajibkan semua peserta UTBK menyertakan surat keterangan sehat beserta hasil rapid test dari kota masing-masing pada hari pelaksanaan UTBK, walaupun ada perguruan tinggi yang tidak mema-

BANGKU POJOK

Bupati Jember (Forkompimda) di dampingi Rektor Universitas Jember Iwan Taruna saat pantauan pelaksanaan UTBK SBMPTN hari pertama di Universitas Jember, Minggu (5/7/2020).

Forkompimda Pantau Hari Pertama Pelaksanaan UTBK SBMPTN Jember, Bhirawa Forum Komunikasi Pimpinan Daerah ( Fotkompimda) pantau pelaksanana Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2020 di Pusat UTBK Universitas Jember, Minggu (5/7). Forkompimda melakukan pantauan pelaksanaan UTBK SBMPTN hari pertama, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta Fakultas Kedokteran.

Bupati Jember Faida mengatakan, Pusat UTBK Universitas Jember telah menjalankan semua prosedur protokol kesehatan pencegahan Covid-19, mulai dari peserta datang, mengikuti ujian hingga peserta meninggalkan lokasi Pusat UTBK. "Alhamdulillah berjalan lancar sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Jember," ujar Bupati Faida kemarin.

Sementara, Rektor Universitas Jember Iwan Taruna mengaku, keberhasilan pelaksanaan UTBK di Kampus Tegalboto tidak lepas dari kerjasama yang baik antara Universitas Jember dengan Pemkab Jember. "Tim Pos Covid Universitas Jember telah berkomunikasi secara intens dengan Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 Jember, guna merumuskan tahapan apa saja yang harus dilakukan selama pelaksanaan UTBK. Prinsipnya kita mengutamakan keselamatan dan kesehatan peserta bersama panitia," tutur Iwan Taruna.

Protokol kesehatan yang diterapkan diantaranya, pemeriksaan suhu tubuh dan hasil rapid test bagi peserta UTBK. Pusat UTBK Universitas Jember menyiapkan 18 ruang UTBK yang mampu menampung 360 peserta pada setiap sesinya, "Sehari ada dua sesi. Dari 12.081 peserta yang akan mengikuti UTBK di Universitas Jember dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama UTBK berlangsung dari tanggal 5 Juli hingga 14 Juli 2020, sementara tahap kedua akan diadakan pada tanggal 20 Juli hingga 29 Juli 2020," kata Rektor pula. [efi]

kai persyaratan tersebut. Namun, biaya rapid test di Kota Probolinggo mahal," ujarnya.

Vina membandingkan biaya tes UTBK saja hanya Rp 150 ribu. Sedangkan untuk rapid test di Kota Probolinggo biayanya di atas Rp 300 ribu per orang. Di RSUD dr Moh Saleh besarannya per rapid test Rp 375 ribu, sedangkan di tempat-tempat rapid test swasta lainnya besarannya Rp.325 ribu itu sudah termasuk surat keterangan sehat.

"Itu pun kami belum tentu diterima ketika mengikuti UTBK," katanya. Vina dan teman-teman

peserta UTBK berharap biaya rapid digratiskan. Sama dengan di daerah lain. "Di Kabupaten Probolinggo dan Jember sudah gratis untuk rapid test. Di sini masih dikenakan biaya," keluhnya.

Peserta dari Kota Probolinggo sendiri, mengikuti jadwal tes yang berbeda-beda. Ada yang tanggal 5 Juli, ada juga yang tanggal 14 Juli.

Vina mendapat jadwal tes pada 7 Juli.

"Sampai sekarang belum melakukan rapid test. Padahal jadwal sudah mendesak," tuturnya. Dikatakannya pula tidak hanya untuk SBMPTN yang dimintai

rapid test, untuk naik kereta api pun demikian, sudah ongkosnya mahal masih harus rapid tes yang biayanya juga mahal, ini betulbetul menjadi momok bagi calon mahasiswa, tandas Vina.

Hal yang sama diungkapkan akun Suntoro Adi dalam grup facebook.

Dalam grup media sosial tersebut, Suntoro Adi menyampaikan permintaan yang ditujukan pada Wali Kota Probolinggo agar bisa dibantu rapid test gratis. "Assalamualaikum, saya mau tes SBMPTN di Jember dimintai surat rapid test dari daerah asal masing-masing. Tolong Pak Wali Kota Probolinggo, apa bisa bantu rapid test gratis yaa? karena kalo rapid test sendiri bayar Rp

350 ribu," ungkapnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKP2KB) dr NH Hidayati belum bersedia berkomentar mengenai hal tersebut.

"Belum bisa berkomentar dulu," ujarnya melalui pesan singkatnya saat dikonfirmasi. Dirut RSUD Moh Saleh dr. Abraar HS, saat dikonfirmasi masalah biaya rapid test untuk persyaratan masuk perguruan tinggi dijelaskan, bahwa biaya apid test semmuanya sama jika di RSUD moh Saleh biayanya Rp 375 ribu, sedangkan di swasta lainnya dibawah itu, silahkan ke wasta saja, akunya.

Sementara, merespon laporan masyarakat terkait wajib rapid test bagi

wiwit agus pribadi/bhirawa

RSUD dr Moh Saleh kota Probolinggo.

Minat Remaja Sumber Sekolah di SMKN 1 Masih Rendah Probolinggo, Bhirawa Demi pemerataan di bidang pendidikan, pemerintah pun membangun gedung-gedung sekolah hingga di pelosok pedesaan. Salah satunya, SMK Negeri (SMKN) 1 Sumber yang terletak di lereng timur Gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo. Pihak sekolah dibantu personel koramil sumber bergerilya mencari calon siswa baru, itupun masihlah kesulitan, pasalnya rejama di wilayah itu minat sekolah ke SMK masihlah rendah.

Untuk menjangkau kawasan yang berbatasan dengan Kabupaten Lumajang itu memang tidak mudah. Dari Kota Probolinggo, tidak tersedia transportasi umum menuju Sumber. Namun Sumber masih bisa dijangkau dengan moda transportasi motor dan mobil.

Mobil-mobil bak terbuka seperti pikap dan truk hilir-mudik mengangkut sayur mayur dari Sumber.

Lokasi Sumber yang jauh dari dan ke mana-mana itu dirasakan sejumlah guru yang bertugas di SMKN 1 Sumber.

"Sumber memang jauh dari hiruk-pikuk kota karena letaknya di lereng Gunung Bromo," kata Aulia, guru bidang kesiswaan di SMKN 1, Minggu 5/7/2020.

Keberadaan gedung SMKN 1 yang bertetangga dengan Markas Koramil Sumber dimaksudkan untuk mendekatkan para siswa dengan fasilitas pendidikan. Mereka tidak lagi harus jauhjauh bersekolah ke sejumlah SMK di Kota Probolinggo.

Meski sudah "didekatkan" dengan tempat tinggal siswa, minat para rema-

ja di Sumber untuk bersekolah di SMKN 1 masih rendah. Sehingga pihak sekolah bahkan dibantu personel Koramil Sumber harus "bergerilya" mencari calon murid baru setiap masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) setiap pertangahan tahun seperti sekarang.

Pada PPDB Tahun Ajaran 2020 ini, SMKN 1 Sumber mendapatkan 35 siswa baru. Hanya satu kelas, padahal sudah disiapkan lima ruang kelas bagi murid baru. Sulitnya mendapatkan murid baru, dibenarkan Kepala SMKN 1 Sumber, Budiono. "Begitu sulitnya mendapatkan murid baru, kami sampai mendatangi dari pintu ke pintu, ke rumah-rumah dengan tujuan merayu agar anak-anak mau bersekolah di SMKN 1 Sumber," katanya.

Bahkan pihak SMKN 1 Sumber sampai meminta bantuan Koramil Sumber melalui Babinsa agar mau bersekolah.

Itu pun pihak sekolah masih belum bisa memenugi pagu PPDB setiap tahunnya.

"Faktor geografis yakni, jarak rumahrumah siswa dengan sekolah yang cukup jauh sangat berpengaruh terhadap minat anak-anak untuk bersekolah," kata Aulia. Sebagian siswanya harus menempuh jarak 5-7 kilometer untuk bisa bersekolah setiap hari.

SMKN 1 Sumber pun berusaha "membumi" dengan menawarkan kurikulum yang lebih akrab dengan keseharian siswa di lingkungan agraris. Lingkungan SMKN 1 Sumber yang masih asri berisi berbagai macam tumbuhan dan hewan menjadi laboratorium alami. [wap]

Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar membuat kebijakan untuk memberikan

LIPUTAN

Empat Standart Pendidikan Aka

Dijalankan Agustus, Samakan Persepsi dan BAN S/M Jatim/Bhirawa Penyamaan presepsi, pemahaman dan langkah startegis jadi isu penting yang diangkat oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah (BAN S/M) Provinsi Jatim dalam rapat koordinasi daerah tahun 2020 yang digelar Jumat (3/ 7) lalu. Sebab, untuk tahun ini BAN S/M Jatim akan menerapkan paradigma baru sistem dan mekanisme akreditasi sekolah/madrasah dari compliance menuju performance. Akreditasi uji coba ini akan dilakukan pada pertengahan Agustus mendatang.

Kepala BAN S/M Jatim, Prof Roesmaningsih mengungkapkan perubahan instrumen ini merupakan konsekuensi terhadap cara pandang akreditasi. Artinya, akreditasi tak hanya ditandai dengan digunakannya instrumen akreditasi satuan pendidikan (IASP) 2020. tetapi mengarah pada perubahan sikap. Perubahan sikap ini dari assesor, kepala sekolah maupun para pemangku kepentingan. Karenanya, perlu memandang akreditasi tidak hanya seke-

dar memberi centrang pada butir instrument. Akan tetapi justru menggali informasi untuk mengetahui kinerja dari masing-masing satuan pendidikan.

"Kalau dulu mungkin (asesor) hanya melihat RPP (rencana pelaksanaan pembelajaran) ada apa enggak atau dokumen lain. Jumlahnya sama dengan mata pelajaran yang diberikan atau tidak. Tapi sekarang yang dilihat kalau perpustakaan, nah ini berguna ndak?

Ini yang dilihat kemanfaatannya," jelas Prof Roesmaningsih dikonfirmasi Bhirawa, Kemarin (5/6).

Ia menjelaskan, untuk tahun ini instrumen yang akan digunakan dalam akreditasi menjadi lebih sedikit. Pasalnya hal ini akan lebih menekankan pada tataran empat standart pendidikan. Yakni standart guru dan tenaga pendidik, standard proses, standard pengelolaan, dan standart kelulusan (standart kompetensi lulusan).

"Sedangkan untuk empat standard lainnya hanya cukup melihat data dari dapodik atau EMIS. Jadi assesor itu nanti melihat sekolah

bisa diakreditasi upan data. Nah anya ini dilihat dapodik yang m basenya kement assesor tidak pe guru atau buku," Akan tetapi, pe menekankan pa kualitas atau per "Bukan hanya tas tetapi pada ke

Prof Roes

Sasar 700 Lembaga untuk Pil

wiwit agus pribadi/bhirawa

Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah (BAN S/M) provinsi Jawa Timur akan menyasar 700 sekolah untuk menjadi pilot projek penerapan penilaian instrumen performa dalam sistem akreditasi tahun 2020.

Ketua BAN S/M Jatim, Prof Roesmaningsih mengungkapkan penerapan penilaian instrumen performa saat ini masih dalam ta-

hap uji coba untuk ratusan sekolah yang tersebar di 38 kab/kota di Jawa Timur. Mulai dari jenjang SD/ MI, SMP/MTs hingga SMA/MA, SMK dan SLB. Setelah Rakorda yang dilaksanakan BAN S/M, Dinas Pendidikan kab/kota, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kab/ kota, dan Kemenag kab/kota akan berkomunikasi dengan sekolahsekolah yang menjadi sasaran.

"Tapi untuk tah sekolah seluruh J na saat ini masih uji ciba atau pilot pada Bhirawa, K Dikatakan Pro akrabnya, Jati melakukan akred dari 8000 sekolah ya reakreditasi d sekolah baru. Na

SMKN 1 Sumber kesulitan cari siswa baru.

GALERI SISWA

K3S dan Operator se-Kabupaten Situbondo Dilatih Moda Daring Ditengah pandemi virus corona atau Covid 19 dunia pendidikan di Kota Santri Situbondo terus menerus melakukan terobosan peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kalangan operator sekolah.

Oleh: Sawawi, Kabupaten Situbondo

sawawi/bhirawa

Kepala Sekolah SD se-Kabupaten Situbondo bersama operator saat mengikuti pelatihan moda daring microsoft teams dimasa pandemi Covid-19 di aula SDI Al-Abror.

Ini yang dilakukan K3S (Kelompok Kerja Kepala Sekolah) Kabupaten Situbondo dengan mengadakan pelatihan moda daring microsoft teams yang digelar di aula SD Islam Al Abror Situbondo. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatan kompetensi jajaran kepala sekolah seKabupaten Situbondo kedepan.

Ketua K3S Kabupaten Situbondo Fita Ariyani SPd MPd mengatakan, kegiatan ini diadakan untuk meningkatkan kepemimpinan yang prima

atau biasa dikenal dengan sebutan smart leader. Kegiatan ini diselenggarakan setelah sebelumnya kepengurusan K3S Kabupaten Situbondo secara resmi dikukuhkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo Achmad Djunaidi. "Ya ini masih dalam rangkaian kegiatan paska pengukuhan pengurus K3S Kabupaten Situbondo yang baru," ujar Fita Ariyani.

Masih kata Fita Ariyani, kegiatan itu disepakati untuk di-

adakan dengan sistem rapat virtual yang melibatkan seluruh Ketua K3S se-Kabupaten Situbondo. Fita menegaskan, kegiatan tersebut mengambil tema "Pelatihan Penggunaan Moda Daring Microsoft Teams Dimasa Pandemi Covid 19 Bagi K3S dan Operator se-Kabupaten Situbondo". Dalam kegiatan ini, lanjut Fita, pihaknya melibatkan 34 orang yang terdiri dari para Ketua K3S dan Operator Kecamatan se-Kabupaten Situbondo. "Kegiatan ini mendapatkan apresiasi dari Kadispendikbud Kabupaten Situbondo Acmad Djunaidi.

Pasalnya dapat meningkatkan sistem pembelajaran layanan daring dengan melibatkan kasek dan operator," tutur mantan pengawas di UPTD Keca-

matan Mangaran itu.

Adapun susunan pengurus K3S Kabupaten Situbondo yang dikukuhkan pada masa bakti 2020-2023, beber Fita, terdiri dari pembina Achmad Djunaidi (Kepala Dispendikbud); Ketua, Fita Ariyani SPd MPd (Ketua K3S Kecamatan Kota Situbondo). Sedangkan untuk posisi Wakil Ketua dijabat Drs Suhartoni (Ketua K3S Kecamatan Sumbermalang); Sekretaris dijabat Hadi Sukomulyono SPd MPd (Ketua K3S Kecamatn Panji) serta terakhir Bendahara dijabat Poniman SPd (Ketua K3S Kecamatan Asembagus). Kami semua pengurus K3S Kabupaten Situbondo berkomitmen untuk selalu kompak dalam memajukan kualitas pendidikan. [*]

& OLAHRAGA Kediri Gratis

AYAAN 6 Juli 2020

Halaman 7

Berharap Peningkatan Gizi Atlet Tetap Diutamakan

peserta Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) yang diselenggarakan di Surabaya, Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar membuat kebijakan untuk memberikan rapid test gratis bagi siswa yang masuk dalam basis data terpadu (BDT). Sementara untuk calon mahasiswa dari keluarga mampu atau tidak masuk dalam BDT mendapatkan keringanan biaya.

"Silahkan bagi calon mahasiswa cek langsung ke website tkpk.kedirikota.go.id/cari_bdt , kalau memang datanya masuk BDT maka datang langsung ke RSUD Gambiran mulai besok (5 Juli 2020), kami _rapid test_ gratis untuk syarat ikut UTBK

Pandemi Covid-19 membuat sejumlah aktivitas olahraga sempat berhenti. Di masa transisi new normal ini diharap-

di Kota Surabaya", kata Walikota Lebih lanjut, "Kalau datangnya jam kerja, maka langsung saja menuju loket IGD. Tapi kalau datang pada jam kerja bisa ke loket pendaftaran rawat jalan. Kalau bingung tanya satpam", jelas Abdullah Abu Bakar.

Menambahkan pernyataan Walikota Kediri, Direktur RSUD Gambiran dr Fauzan Adima M.Kes menyatakan kebijakan ini berlaku hanya bagi warga dengan KTP Kota Kediri. "Untuk warga yang tidak masuk BDT dan ber KTP Kota Kediri tetap kami beri diskon, biaya _rapid test_ hanya Rp 200.000.

Syaratnya membawa KTP, Kartu KIS atau Jamkesda", tambah Fauzan Adima. [wap.van.gat]

kan latihan harus rutin dengan melaksanakan protokol kesehatan.

Wakil Ketua Askap PSSI Achmad Amir Aslichin mengatakan, penerapan aturan protokol kesehatan harus dilakukan dengan tepat. Para atlet juga wajib mengonsumsi gizi yang seimbang dan istirahat harus teratur.

"Aktivitas olahraga bisa dimulai kembali Achmad Amir Aslichin tapi jangan teledor karena wabah Covid-19 masih mengancam," kata Mas Iin panggilan akrabnya.

Dewan penyantun KONI Sidoarjo ini menegaskan, KONI Sidoarjo harus intens berkoordinasi dengan masingmasing cabang olahraga (cabor) terkait pelaksanaan latihan atletnya.

Pemahaman protokol kesehatan harus dijelaskan dengan baik pada pelatih agar bisa diterapkan oleh atletnya. "Mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan harus benar-benar paham," ucapnya.

Menurut Bakal Calon Bupati Sidoarjo Mas Iin, harus dilakukan secara rutin.

Peninjauan saat latihan harus

dilakukan oleh KONI melalui tim monitoring dan evaluasi (monev) cabor. Sehingga setiap catatan dari tim monev bisa jadi bahan pertimbangan untuk meningkatkan kondisi atlet di tengah wabah Covid-19.

Wakil Ketua Askab PSSI Sidoarjo ini mencontohkan, untuk cabor sepak bola juga harus tetap menggunakan aturan protokol kesehatan. Fasilitas tempat cuci tangan juga harus tersedia. Latihan awal bisa dibagi dengan tim kecil. "Sepak bola sebagai salah satu olahraga populer harus jadi panutan dalam upaya mencegah penularan Covid-19," terangnya.

Dia melanjutkan, kondisi atlet harus dipantau secara berkala. Peningkatan kebutuhan gizi harus ditingkatkan.

Agar stamina atlet bisa terjaga dan terhindar dari penularan virus corona.

"Suplai gizi harus meningkat. Hal itu jadi prioritas KONI," ucap mantan anggota DPRD Sidoarjo itu.

Mas Iin mengingatkan agar penyemprotan disinfektan di kawasan latihan juga rutin dilakukan. Dengan upaya meminimalisir penularan Covid19 maka prestasi olahraga di Sidoarjo bisa terus ditingkatkan. "Prestasi yang sudah baik kita pertahankan yang kurang harus kita genjot dan beri motivasi," pungkasnya. [ach]

Prof Din Syamsudin Ajak Generasi Muda Muslim Rebut Kembali Supremasi Ilmu Pengetahuan

n rapid test gratis bagi siswa yang masuk dalam basis data terpadu (BDT).

KHUSUS

an Jadi Penilaian Utama Assesor

Surabaya, Bhirawa SMP Muhammadiyah 5 Surabaya (Spemma) Sabtu (4/7) lalu menggelar wisuda siswa kelas IX. Berbeda dengan tahun - tahun sebelumnya Wisuda kali ini tidak menghadirkan siswa, hal ini terkait masih adanya pendemi Covid-19. Namun siswa wajib mengikuti prosesi wisuda secara virtual dari rumahnya masing masing dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting.

Virtual Graduation Spemma ke-48 disahkan secara live oleh Kepala Sekolah Spemma Ustadz Drs H Alim MPd I, dimulai pukul 09.00 WIB. Seluruh wisudawan terlebih dulu melakukan regristrasi secara online dan harus berpakaian atas putih dan bawahan hitam. Termasuk, untuk para siswi harus pakai jilbab putih.

Menariknya, Virtual Graduation Spemma menyaksikan live pidato pencerahaan dari Prof Dr KH Muhammad Sirajuddin Syamsudin MA dengan tema Generasi Hebat dan Bermartabat Sepanjang Hayat.

Di awal pidatonya, Prof Din Syamsudin sapaan akrabnya, menyangkal ada manusia bisa hebat dan bermartabat sepanjang hayat. Sebab, setiap manusia memiliki kurva hidup dari tumbuh, puncak dan menurun.

"Menjadi hebat sepanjang hayat tidak mungkin, tapi yang mungkin melahirkan generasi - generasi hebat silih berganti,'' ungkapnya.

Menjadi insan hebat, menurut Prof Din Syamsudin, bila mengacuh pada asal katanya dari Bahasa Arab artinya sangat luas dan komplek. Kata hebat serapan dari kata Al Haibah

n Strategi Akreditasi Instrumen Performance

kalau ada kecukkecukupan datdari EMIS dan masuk di dataterian. Sehingga lu melihat jumlah papar dia enilaian langsung ada kinerja dan rformance guru. a sekedar kuantiemanfaatan dalam

smaningsih

implementasinya," imbuh dia.

Sementara itu, dalam melaksanakan tugas visitasi, Prof Roes menambahkan, dibutuhkan asesor yang paham, professional, berkompeten, menguasai IT, dan memiliki integritas. Persyaratan ini tentu tidak mudah, sebab dari uji kompetensi asesor yang diikuti 13.000 lebih peserta se Indonesia beberap waktu yang lalu, hanya 13% yang dinyatakan lulus. Di Jatim sendiri setidaknya ada 885 asesor dan hanya 11 persen yang dinyatakan lulus.

"Karena itu tanggal 16 Juli nanti kami akan beri kesempatan untuk mengikuti ujian ulang untuk uji kompetensi asesor," kata dia.

Sementara itu, Plt Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jatim, Toto Basuki mengungkapkan pihaknya tengah menyiapkan kebijakan khusus untuk meningkatkan kualitas kompetensi guru dalam penyusunan RPP dimasa pandemi. Namin, berbeda dengan pelatihan sebelumnya yang tatap muka, pelatihan kali ini dilakukan secara daring.

"Belum semua guru memliki kemampuan melakukan pembelajaran daring. Jadi kami siapkan bimtek model in on in," ujar dia.

In yang pertama katanya, peserta akan diberikan materi teori selama satu minggu. Kemudian para peserta akan mengikuti on the job learning atau lembar kerja, maksimal 10 hari. "Setelah mereka mengerjakan lembar kerja mereka mengunggah tugas," imbuh dia.

Sedangkan In yang kedua yakni bagi pengawas, atau guru yang dinilai mempunyai kinerj bagus selama on the job learning akan memaparkan hasilnya.

"Kami juga memastikan pelaksanaan PPDB ini apakah sesuai regulasi di Permendikbud 44 tentang zonasi atau tidak. Kami sudah melakukan langkah-langkah monev dengn mengundang Dindik kab/ kota dan cabdin jenjang SMA/SMK. Kita undang secara bertahap melalui vidcon," ujar dia. Pelatihan tersebut sudah dilakukan LPMP sejak April. Pihaknya juga memfasilitasi pulsa bagi peserta untuk mengikuti ujian daring. [ina]

loting Instrumen Performance

hun ini hanya 700 Jawa Timur. Kareh dalam tahapan ting," ujar dia, keemarin (4/6). of Roes sapaan im seharusnya ditasi untuk lebih h yang diantarandan keberadaan amun, karena ta-

hap uji coba, BAN S/M hanya menyasar 700 sekolah dari total 5000 sekolah di seluruh Indonesia.

Begitu pun bagi masa akreditasi yang habis tahun ini, namun belum bisa dilakukan visitasi, Prof Roes menegaskan agar sekolah tetap melakukan pengisian by sistem akreditasi. Hal ini dilakukan agar sekolah tidak dirugikan.

"Mengingat saat ini kita berada

di situasi pandemi Covid-19, proses akreditasi belum bisa dilakukan.

Setidaknya ada 7000 sekian lembaga yang belum bisa divisitasi. yang penting (sekolah) mengisi sistem akreditasi dulu. Nanti sertifikat yang mati akan diperpanjang untuk satu tahun. Dan di tahun 2021 nanti akan di visitasi dengan instrumen (performance, red) yang sudah final," tegasnya. [ina]

Para operator IT mengorganisir prosesi Wisuda Virtual SMP Muhammadiyah 5 Surabaya.

Paling kiri Ustadz Edy Susanto MPd (Ketua Tim Inovasi Pendidikan SMP Muhammadiyah 5 Pucang, Surabaya), tengah Ustadz Drs H MPd I (Kepala SMP Muhammadiyah 5 Surabaya), kanan Ustadz Misbah SPd (Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum) saat mendengarkan live pidato pencerahan Prof Din Samsudin.

yang memiliki tiga arti sekaligus, yakni memiliki kemampuan, memiliki wibawa dan memiliki pengaruh.

"Menjadi generasi hebat harus berprestasi dan berkemajuan. Berilmu pengetahuan, tapi tetap beribadah,'' tegas mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah tahun 20052015 ini. Generasi hebat Umat Islam pernah muncul pada abad ke-5 sampai abad ke-15. Selama 10 abad Islam memegang supremasi pengetahuan dengan bermunculan banyak tokoh hebat, diantaranya; Ibnu Sina di bidang ilmu kedokteran atau Ibnu Khaldun ahli ilmu sosiologi.

"Kini saatnya generasi muda muslim harus mampu merebut kembali supremasi kejayaan pengetahuan.

Dengan memiliki ilmu dan iman.

Pembelajaran Daring Tidak Efektif untuk Pendidikan Vokasi Malang, Bhirawa Pelaksanaan pembelajaran daring, bagi siswa kejuruan atau pendikan Vokasi dinilai kepala SMK PGRI 3, Malang Moch. Lukman Hakim, sangat tidak efektif. Karena pendidikan Vokasi 80 persenya pembelajaran produktif. "Bagi kami pelaksana pendidikan vokasi, dengan sistem pembelajaran daring, kami anggap tidak efektif untuk mata pelajaran produktif atau praktek, karena hampir 80% pembelajaran produktif atau praktek tidak bisa terwakili dengan kegiatan daring,"tutur Lukman Hakim yang juga Sekretaris Umum MKKS SMK PGRI Jatim itu.

Menurutnya untuk bidang keahlian tertentu bisa daring, seperti IT, BDP (Bisnis Daring Pemasaran), sedangkan yang teknologi rekayasa seperti permesinan, pengelasan, kimia industri, TKR, Auto Bodi, Pembangkit, dan lainnya tidak bisa dilaksanakan di rumah dengan ke-

Lukman Hakim

terbatasan peralatan atau bahan .

Peria yang sedang menempuh pendidikan S2 Manajemen Universitas Wisnuwardhana (Unidha) itu, juga menyampaikan Kegiatan belajar mengajar via daring, dalam masa pendemi efektif, namun dilapangan

banyak yang melakukan penafsiran sendiri terkait Daring tersebut.

"Ini sangat berbahaya, khususnya bagi anak didik, karena tidak ada standart daring , kawatirnya nanti assesment bagi siswa standart, namun penyampaian materinya tidak standart, sehingga mutu pendidikan nasional akan hancur,"tukas peria yang pernah menimba pengetahuan Manajemen And Leadership Sort Course, Ankara University, Turkery tersebut.

Untuk itu pihaknya sudah mengusulkan kepada PB PGRI segera menekan Kemdikbud untuk menerbitkan acuan bagi sekolah Daring yang sesuai dengan standart nasional, agar dikemudian hari ia tidak kesulitan mengelola proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).

"Kami usulkan penyesuaian Dapodik Kemdikbud sebagai acuan data yang digunakan Kemdikbud mengatur kinerja dan

Tim Paralayang Kota Batu Mulai Intensifkan Latihan Terbang Kota Batu, Bhirawa Senin (6/7), Tim Paralayang Kota Batu mulai mengintensifkan program latihan bagi atlet usia 21 tahun. Karena para atlet ini diproyeksikan untuk mengikuti Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jatim tahun 2022 mendatang. Manager dan Pelatih Paralayang Kota Batu, Bayu Krisna saat menggelar pertemuan dengan para atletnya di Stadion Brantas Kota Batu, Jumat (3/7) mengatakan bahwa sejak Pandemi Covid-19 terjadi di Indonesia para atlet paralayang Kota Batu harus berlatih fisik mendiri di rumah.

Adapun pertemuan di Stadion Brantas beberapa waktu lalu merupakan ajang refreshing sekaligus temu kangen antar atlet paralayang.

Kemudan pada hari Senin (6/7) para atlet yang diproyeksikan untuk Porprov Jatim tahun 2022 mulai menjalani latihan terbang.

"Adapun untuk latihan fisik pertama di Stadion Gelora Brantas ini kita

jadikan ajang refresh saja, setelah sekian lama kita off,"ujar Bayu saat dikonfirmasi, Minggu (5/7).

Ia menjelaskan sebenarnya saat Pandemi Covid-19 atlet tetap melakukan latihan biasa. Namun latihan tersebut dilakukan mandiri. Dan ketika melakukan latihan mandiri, masing-

Pada hari Senin (6/7) ini para atlet Paralayang Kota Batu memulai latihan terbang di Gunung Banyak Kota Batu sebagai persiapan ajang Porprov Jatim 2022.

Sebab dengan ilmu dan iman Allah SWT berjanji akan meningkatkan derajat seseorang,'' ajak Ketua Umum MUI 2014-2015 dan wakil Ketua Umum MUI 2005-2014.

Prof Din Syamsudin pun mengajak seluruh wisudawan SMP Muhammadiyah 5 Surabaya berjumlah 164 anak yang megikuti video zoom meeting, untuk bersama - sama mengepalkan tangan serentak pekikan kalimat Way Not The Best.

Di akhir pidatonya, Prof Din Syamsudin berjanji akan memberikan fasilitas dua tiket khusus bagi lulusan SMP Muhammdiyah 5 Surabaya tahun 2020 untuk menjadi siswa sekaligus santri di Pesantren Modern Internasional Dea Malela di Sumbawa, NTB. [fen]

masing atlet pada setiap minggu diharuskan menyetorkan video update latihan fisik dan konsentrasi.

Sebagai penerbang paralayang, lanjut Bayu, setiap atlet harus memiliki konsentrasi tinggi. Karena cabor ini sedikit berbeda dengan cabor lain dimana paralayang memiliki titik tekan

pada endurance dan konsentrasi.

Sebenarnya, Federas Aero Sport Indonesia (FASI) Pusat sudah mengeluarkan izin untuk latihan terbang sejak beberapa waktu lalu. "Namun Tim Paralayang Kota Batu akan mulai melaksanakan latihan terbang pada hari Senin besok," pungkas Bayu. [nas]

operasional sekolah dan GTK serta Kurikulum. Meminta kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, untuk segera membuat Guidance masa normal bagi SMK yang sarat dengan pendidikan kejuruan,"imbuhnya.

Sebagai orang vokasi, pihaknya tidak bisa melaksanakan praktek lapangan atau Prakerin, karena banyak faktor yang menjadi dasar tidak melaksanakan kegiatan yang mencirikan pendidikan vokasi.

"Selain keamanan bagi siswa juga kuatir mucul klaster baru. Padahal hal ini sangat butuh sekali, pelaksanaan Prakerin di rumah hanya bisa dilaksanakan bagi yang bisa terwakili peralatanyya, namun bagi yang peralatan besar dan mahal seperti CNC, Pengelasan, Mesin Bubut, TKR dll, tidak memungkinkan sekali, walaupun menggunakan miniatur virtual. Kalau bidang pemasaran, perhotelan, IT, sangat bisa,"sambung Lukman. [mut]

POJOK SANTRI

Bupati Lepas 289 Santri Mojokerto Kembali ke Ponpes Lirboyo Mojokerto, Bhirawa Sebanyak 289 santri Ponpes Lirboyo asal Mojokerto, Setelah beberapa bulan menjalani masa belajar di rumah akibat pandemi Covid-19, Sabtu ( 4/7) kemarin diberangkatkan kembali ke Ponpes yang berlokasi di Kediri tersebut oleh Bupati Mojokerto. H. Pungkasiadi, di halaman PCNU Kabupaten Mojokerto.

"Hari ini kami berangkatkan lagi para santri Lirboyo untuk kembali belajar di ponpes. Mengingat virus Covid-19 belum selesai, Maka dari itu, saya tadi titip pesan ke anak-anak kita ini, untuk tetap menjaga kesehatan, disiplin menerapkan protokol kesehatan di sana,"agar kalian kata bupati tetap sehat, tidak tertular maupun menularkan virus covid-19. Kata Buapti usai memberangkatkan kendaraan bus para santri secara simbolis.

Lebih lanjut Bupati Pungkasiadi menambahkan, kami bangga dengan para santri Kabupaten Mojokerto, yang tidak pernah patah semangat untuk menuntut ilmu. Untuk itu kami menitipkan harapan agar nantinya para santri dapat menjadi generasi penerus bangsa yang sukses. [min]

JATIM MEMBANGUN

Senin Pon, 6 Juli 2020

Halaman 8

Kapolres dan Dandim Tuban Pimpin Operasi Penggunaan Masker Tuban, Bhirawa Kapolres Tuban bersama Komandan Kodim 0811/Tuban memimpin operasi gabungan penerapan protokol kesehatan di beberapa titik keramaian masyarakat, Sabtu (04/07/2020) malam.

Sebanyak 150 personil gabungan Polisi, TNI, Satpol PP dan Dinas Kesehatan terbagi menjadi 2 tim menyisir sejumlah caffe, warung kopi di Kecamatan Tuban dan Semanding.

Petugas yang datang mendadak, tak ayal mengagetkan pengunjung.

Personil memeriksa dan melakukan rapid test kepada sejumlah pengunjung. Sebanyak 11 pengunjung dilakukan pemeriksaan rapid test dan didata lebih lanjut.

Kepada awak media, Kapolres Tuban—AKBP Ruruh Wicaksono, SIK.,SH., MH., mengungkapkan operasi gabungan ini sebagai tindak lanjut atas ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2020 tentang Kewajiban Penggunaan Makser untuk Mencegah Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Tuban.

Masyarakat yang tidak menggunakan masker akan ditahan KTPnya dan diminta membuat laporan di kantor Satpol PP Tuban. “Selanjutnya, untuk dapat mengambil kembali KTP masing-masing harus menyertakan surat keterangan dari desa dan kecamatan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, personil gabungan mengecek suhu tubuh seluruh pengunjung. Petugas juga telah menyiapkan 40 alat rapid test, namun hanya 11 pengunjung yang dipilih secara acak untuk diperiksa.

Hasil rapid test akan diumumkan kepada warga yang diperiksa.

khoirul huda/bhirawa

AKBP Ruruh Wicaksono, SIK.,SH., MH., Kapolres Tuban bersama Dandim 0811 Tuban saat memimpin razia masyarakat yang tidak menggunakan masker pada sejumlah warung dan kaffe.

Lebih lanjut Kapolres Tuban ini menjelaskan, kegiatan penertiban intens digelar sejak 3 bulan lalu yang diawali dengan sosialisasi. Pada awalnya, 90 persen masyarakat belum pakai masker. Berkat upaya pendisiplinan secara intens, saat ini

KELANA JATIM

Hiu Paus Bisa Jadi Obyek Wisata Baru Pasuruan, Bhirawa Banyaknya hiu paus di Perairan Pasuruan bisa berpotensi menjadi objek wisata baru di Pasuruan. Koordinator Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar Wilayah Kerja Jawa Timur—Kiki Riski Arisandy menyatakan dengan keberadaan hiu paus itu, masyarakat bisa menyaksikan ikan raksasa tersebut dari jarak dekat dengan aman dan nyaman.

Sehingga, itu sangat bepotensial menjadi wisata baru di Perairan Pasuruan. “Keberadaan banyaknya kawanan hiu paus di Perairan Pasuruan sangat potensial sekali dijadikan wisata. Apabila jadi wisata, bisa sama seperti di Bayeman Situbondo dan Pantai Bentar Probolinggo,” tandas Kiki Riski Arisandy, Minggu (5/7).

Menurut Kiki, tak hanya mendongkrak ekonomi warga dengan penyewaan perahu, pembentukan wisata hiu paus cara efektif melindungi satwa dari gangguan warga.

“Masyarakat yang penasaran bisa melihat dari dekat dengan aman. Warga sekitar bisa mendapatkan pemasukan lewat penyewaan perahu untuk wisata,” kata Kiki Riski Arisandy.

Dalam membentuk wisata hiu paus, lanjut Kiki, dibutuhkan peran aktif semua pihak terkait. Misalnya Dinas Kelautan atau Dinas Pariwisata hingga masyarakat sekitar.

“Nantinya kami bisa sediakan alat seperti perahu untuk pengawasan, teropong atau GPS. Terlebih juga kami bisa mengedukasi dan sosialisasi SOP-nya,” ucap Kiki Riski Arisandy.

Selanjutnya, BPSPL akan melakukan pendataan hiu paus.

Tujuannya adalah itu untuk memberikan informasi ke masyarakat dengan lebih lengkap terkait keberadaan hiu paus. Sekadar diketahui, hiu paus setiap tahun muncul di Perairan Pasuruan untuk mencari makan plankton. [hil]

sudah 80 persen masyarakat menggunakan masker.

“Ini sebagai kesiapan menuju tatanan hidup baru (new normal) dengan penerapan protokol kesehatan,” jelasnya. Melalui kegiatan operasi gabungan ini, lanjut Kapolres, juga untuk meminimalkan

terjadi balap liar. Personil gabungan akan dikerahkan untuk patroli rutin di sejumlah titik yang dicurigai sebagai lokasi balap liar.

Mantan Kapolres Madiun ini menambahkan dicabutnya maklumat Kapolri tentang Pelarangan Berkerumun bukan berarti masya-

rakat dapat secara bebas berkumpul atau berkegiatan dengan melibatkan banyak warga.

Langkah ini dimaksudkan sebagai bentuk pendewasaan masyarakat. Meski demikian, aparat keamanan dan Gugus Tugas tetap akan memberikan pen-

dampingan serta upaya pendisiplinan jika diketahui melakukan pelanggaran terhadap penerapan prokotol kesehatan.

Pada kesempatan itu, juga dibagikan masker kepada masyarakat yang tidak menggunakan masker. [hud]

Wali Kota Risma Larang Ibu Hamil Periksa ke Puskesmas Surabaya, Bhirawa Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini melarang para ibu hamil agar tidak memeriksakan kandungannya di puskesmas tapi langsung ke rumah sakit ibu dan anak. Sebab puskesmas saat ini melayani rapid test, sehingga rawan bisa tertular virus corona atau Covid-19.

“Semua seluruh RT-RW kalau ada warganya yang hamil jangan boleh ke puskesmas. Karena kondisinya berat. Takutnya tertular. Jadi langsung dibawa ke RS Ibu dan Anak ya,” ujar Wali Kota Risma, saat menggelar audiensi dengan para RT-RW se-Surabaya melalui video teleconference (vidcon) di Balai Kota Surabaya, Sabtu (4/7).

Jika warga tersebut tidak ada kendaraan, kata Wali Kota Risma, dapat menghubungi Command Center (CC) 112. Nantinya ibu hamil tersebut akan dijemput dan diantar kembali pulang seusai menjalani pemeriksaan kehamilan.

zainal ibad/bhirawa

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat memberikan arahan kepada para ketua RW-RT di Surabaya terkait penanganan Covid-19.

“Tidak apa-apa jauh. Yang penting aman. Nanti kalau tidak ada kendaraan hubungi 112 ya,” jelasnya. Pada kesempatan itu, Wali Kota Risma juga mengajak seluruh RT-RW agar memantau warganya lebih ketat lagi.

Terutama dalam mengingatkan warga agar lebih disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan. Mes-

kipun kondisi ini tidak mudah, namun masyarakat harus bersatu saling gotong royong mengingatkan.

“Apalagi sudah ada Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo. Saya mohon itu dimaksimalkan,” katanya.

Selain itu, Wali Kota Risma juga mendorong masyarakat agar dapat berinteraksi dengan tatanan normal baru. Ia mencontohkan, jika

sebelumnya berbicara menggunakan makser tidak sopan, maka saat ini masker menjadi kewajiban untuk dikenakan.

Tidak hanya itu, menerapkan jaga jarak, pola hidup bersih dan sehat (PHBS) juga menjadi pesan wali kota perempuan pertama di Surabaya secara berulang-ulang.

“Ketika kita disiplin dengan itu, sama halnya kita menyelamatkan diri dan orang-orang di sekitar kita.

Begitupun sebaliknya. Saya juga mohon agar lansia (lanjut usia) kalau bisa jangan boleh keluar. Untuk permakanan setiap hari kita kirim,” ungkap dia.

Di kesempatan yang sama, Wali Kota Risma mengucapkan terima kasih atas kerja keras semua pihak.

Mulai dari RT, RW, kelurahan, kecamatan, TNI, dan Polri yang sudah berbondong-bpndong berjuang bersama dalam memutus penyebaran pandemi global ini.

“Ketua RT, RW di Surabaya itu top!! Saya matur nuwun (terima kasih), ayo kita kerja terus. Juli selesai. Bisa?

Berani enggak? Bulan depan kita merdeka,” pungkasnya. [iib]

Pemkot dan Forkopimda Bahas Protokol Kesehatan Tempat Hiburan Malam Penjual Hewan Kurban Harus Miliki Surat Keterangan Sehat

sudarno/bhirawa

Wali Kota Madiun, Maidi didampingi Wakil Wali Kota Madiun, Inda Raya AMS dan Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya BMS bersama para pengusaha tempat hiburan malam di Kota Madiun saat rakor bahas protokol kesehatan covid-19, Sabtu (4/7).

Madiun, Bhirawa Semenjak pandemi covid-19 menyebar, tempat hiburan malam menjadi satu di antara sekian banyak sektor yang terdampak cukup parah.Pasalnya, mereka terpaksa menutup sementara operasionalnya untuk menghindari pe-

nyebaran virus covid-19 yang melanda tanah air ini.

Meski demikian, tak dapat terus berlangsung. Seiring akan berakhirnya masa berlaku surat edaran (SE) Wali Kota Madiun, terkait penutupan sementara itu, Pemkot Madiun menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama Forkopimda

dan pengusaha tempat hiburan malam untuk mencari solusi terbaik apabila tempat hiburan malam dibuka kembali.

Rakor dilaksanakan di Gedung GCIO Pemkot Madiun, Sabtu (4/7), Wali Kota Madiun, Maidi menekankan pentingnya penerapan protokol kesehatan.

‘’Jangan sampai tempat hiburan malam ini justru menjadi kluster baru penyebaran covid-19,’’kata Wali Kota.

Menurut Wali Kota, situasi di Kota Madiun saat ini masih cukup kondusif.

Penularan covid-19 selama ini berasal dari luar kota. Wali Kota berharap, kondisi seperti ini dapat terus dipertahankan.Bahkan, ditingkatkan agar tak ada lagi penularan virus corona.

Untuk diketahui bersama, SE Wali Kota Madiun terkait penutupan sementara tempat hiburan malam akan berakhir 13 Juli 2020. Maka, tim Pendekar Waras dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Madiun diinstruksikan untuk memantau, se3rta, memberikan evaluasi. ‘’Kalau semua sudah kondusif dan bagus, tempat hiburan malam bisa dibuka kembali,’’pinta Wali Kota.

Sementara, perwakilan Paguyuban Tempat Hiburan Malam (Patahima) Kota Madiun, Imam Susanto menjelaskan protokol kesehatan yang akan dilaksanakan oleh tempat hiburan malam.

Di antaranya, memberikan semprotan desinfektan bagi pegawai maupun tamu sebelum masuk ke ruangan.

Sebelumnya, ruangan yang akan digunakan juga dibersihkan dengan desinfektan. [dar]

Pemkab Bojonegoro Gratiskan Rapid Test Peserta UTBK

Bojonegoro, Bhirawa Tetap mengedepankan penerapan protokol kesehatan COVID-19, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menggratiskan biaya tes cepat (rapid test) bagi calon mahasiswa peserta Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) yang disyaratkan sejumlah perguruan tinggi dalam Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) tahun 2020, asal Kabupaten Bojonegoro, yang hendak mengikuti ujian tersebut.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bagian Humas dan Protokol (Kabag Humprot) Setda Pemkab Bojonegoro—

Masirin Minggu kemarin (5/7). Menurutnya, sesuai arahan Bupati Bojonegoro bagi para calon peserta UBTK dalam SBMPTN tahun 2020 ini, khususnya yang berasal dari wilayah Kabupaten Bojonegoro, yang dibuktikan dengan identitas kependudukan (KK/KTP), dapat mengikuti rapid test, di Laboratorium kesehatan Daerah (Labkesda) Kabupaten Bojonegoro, di Jalan Ahmad Yadi Bojonegoro.

“Sesuai arahan Ibu Bupati maka adik-adik yang perlu rapid test untuk UTBK, bisa ke Labkesda Kabupaten Bojonegoro di Jalan Ahmad Yani,” tutur Masirin.

Untuk diketahui, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah mengeluarkan surat edaran Wali Kota Surabaya nomor 421.4/5853/436.8.4/2020 terkait syarat pelaksanaan UTBK dalam Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), bahwa dalam poin kedua surat edaran tersebut dituliskan, seluruh peserta UBTK wajib menunjukkan uji rapid test dengan hasil non reaktif atau swab test dengan hasil negatif, paling lambat 14 hari sebelum mengikuti ujian kepada panitia. [bas]

Surabaya, Bhirawa Semua penjual maupun penyembelih hewan kurban memiliki surat keterangan sehat. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur—Wemmi Niamawati menyikapi Hari Raya Idul Adha 1441 H. Menurut Wemmi Niamawati persyaratan surat sehat hewan ini merupakan salah satu antisipasi untuk meminimalisasi penularan ditengah merebaknya Covid-19 saat Hari Raya Idul Adha.

“Ini karena ada pendemi Covid-19, jadi yang disertai surat kesehatan bukan hanya hewan kurbannya saja, namun harus pedagang maupun penyembelihnya juga harus memiliki surat keterangan sehat,” kata Wemmi Niamawati, kemarin.

Dikatakannya, walaupun Covid-19 tidak menular ke hewan ternak, Wemmi juga meminta peternak, penjual dan penyembelih hewan kurban tetap menjalankan Protokol Kesehatan. Penjual dan penyembelih harus disiplin menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) mulai dari masker, apron hingga sarung tangan.

“Sebenarnya yang menular adalah penyakit Antraks. Meski demikian memang ada perbedaan antara tahun ini dengan sebelumnya karena ada Pandemi Covid-19,” lanjutnya.

Wemmi juga memaparkan alokasi sapi untuk pemotongan kurban tahun ini se-

banyak 56.160 ekor. Jumlah tersebut lebih sedikit dibandingkan tahun 2019 yaitu sebanyak 63.000 ekor.

“Kalau untuk total stok sapi, tahun ini adalah 529.346 ekor,” tambahnya. Sedangkan untuk kambing total ketersediaan tahun ini adalah 2,1 juta ekor.

“Untuk pemotongan harian 1.000.117 kambing selama setahun. Dan ini bisa menyuplai keluar provinsi 180.000 ekor,” tandasnya. Ia juga menjelaskan kalau untuk kurban Jatim menyediakan 270.000 ekor kambing, tahun 2019 kami menyiapkan 300.000 sedangkan domba 68.000 ekor,” katanya.

Dia juga mengatakan, sebelum dilakukan pemotongan hewan dinas peternakan selalu melakukan pemeriksaan hewan atau antemortem. “Biasanya umur kambing yang pas untuk disembelih adalah umur dua tahun sedangkan sapi umur satu tahun,” katanya Terpenting pada tahun ini, lanjutnya, adalah para penjual hewan kurban harus menerapkan physical distancing.

“Selain itu harus memiliki ijin dari pemkot atau pemkab setempat kalau kesulitan cukup dari kecamatan. Dan terakhir ada ijin sanitasi,” lanjutnya.

Untuk permintaan daging sapi selama pandemi Covid19 sendiri tidak mengalami penurunan, dikarenakan selama bulan Januari hingga saat ini, hampir tiap hari Rumah Potong Hewan (RPH) melakukan pemotongan. [rac]

JATIM MEMBANGUN

Senin Pon, 6 Juli 2020

Halaman 9

Kota Malang Kembali ke Zona Merah, Tempat Nongkrong Dioperasi Malang, Bhirawa Kerja keras Pemkot Malang untuk menghidari zona merah, tampaknya belum juga berhasil. Bahkan yang sebelumnya zona oranye, Kota Malang kembali masuk zona merah. Untuk itu operasi tempat nongkrong terus digalakan.

Sementara , hari ke 2 operasi gabungan pasca ditetapkannya kota Malang kembali zona merah oleh Pemprov Jatim, dengan target operasi tempat tongkrongan,akhir pekan kemarin tim kembali mengamankan warga yang ke dapatan reaktif test rapid.

Menyasar warung kopi di kawasan jalan Terusan Candi Mendut (4/7 ’20), dari 91 yang dirapid kedapatan 2 reaktif yang meliputi 1 pengunjung (L/26 th) dan

1 jukir (L/27 th).

“Kedua duanya kita bawa dan kita amankan di rumah isolasi, untuk berapa, tentu sampai keluar hasil swab. Dan sampai hari ini sudah 3 orang yang kita masukkan ,”ujar Sekkota Malang Wasto yang hadir bersama Kapolresta Kota Malang Kombes Leo Simarwata dan Dandim 0833 Kota Malang, Letkol (Inf) Tommy Anderson.

Ditambahkan oleh Sekretaris Gugus Tugas Covid 19 kota Ma-

lang tersebut, karena jukir bagian yang tidak terlepas dari manajemen usaha, maka begitu ada salah satu yang reaktif, maka tempat usaha ditutup selama 5 lima hari dan dilakukan sterilisasi.

Sosialisasi yang intensif terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang, dalam rangka menekan penyebaran virus Covid-19 dan mengembalikan Kota Malang menjadi zona hijau. Wakil Walikota Malang Ir. H. Sofyan Edi Jarwoko menghadiri dua kegiatan monitoring penguatan Tracing dan Tracking Covid-19 Wilayah Kerja Puskesmas Bareng bertempat di Kelurahan Sukoharjo dan Wilayah Kerja Puskesmas Janti bertempat di Aula Kelurahan Bandungrejosari.

“Saya yakin semuanya rindu dan berkeinginan untuk bisa beraktifitas kembali. Salah satunya sektor pendidikan dan pariwisata. Karena begitu 2 (dua) sektor ini kembali bergerak, maka multiplier efek akan muncul dari sana,”ujar Sofyan Edi Jarwoko.

Simpul simpul ekonomi pasti dan otomatis akan ikut bergerak. Namun itu, kata Sofyan Edi, bisa terjadi apabila semua mampu memenuhi syarat, yakni menjadikan kota Malang menjadi zona hijau.

Untuk mampu menjadi zona hijau, sangat bergantung kepada kedisiplinan dan kesungguhan semua pihak untuk membendung perebakan Covid 19, melalui disiplin pakai masker, disiplin cuci tangan dengan air mengalir dan meng-

gunakan sabun, lakukan physical distancing serta ikutan arahan dan panduan yg diberikan pemerintah.

Di antara yg terkonfirmasi positif, hasil survei yang rawan terpapar komposisinya sama (dari sisi gender), 50 % dari bapak bapak, dan 50 % dari ibu ibu. Mengacu data provinsi, dari sisi usia yang terpapar terbanyak secara prosentase di usia 40 - 49 tahun (23 %). Posisi prosentase terbesar ke 2 di usia 50 50 tahun (22 %).

“Saya titip untuk terus memperhatikan protokol kesehatan, di antaranya tertib menggunakan masker.

Selalu waspada, nggak boleh lengah dan tetap jaga kesehatan tubuh, meskipun 2 positif yang di Sukoharjo ini sudah sembuh, “pesan

Bung Edi, demikian Wawali Malang akrab disapa.

Dalam 2 (dua) hari saja bertambah 31 kasus (3 dan 4 juli 2020).

Up date data covid 19 kota Malang per 4 Juli, bertambah 14 kasus sehingga total kasus covid 19 kota Malang sebanyak 248 kasus dengan rincian 21 meninggal, 65 sembuh dan 162 dirawat. 14 penambahan angka kasus tersebar pada 5 wilayah kecamatan, yakni 2 warga Klojen (L/ 31 th dan P/36 th), 4 warga Sukun (P/57 th, P/56 th/meninggal, P/57 th, P/76 th/meninggal), 3 warga Blimbing (P/50 th, P/51 th, P/38 th), 1 warga Lowokwaru (P/34 th), dan 4 warga Kedungkandang (P/35 th, L/ 66 th, L/72 th/meninggal, 1 warga Sawojajar). [mut]

KELANA JATIM

Khitanan Masal Peringati HUT ke 102 Kota Madiun Kota Madiun, Bhirawa Sebanyak 60 peserta mengikuti khitan massal hasil kerja bersama Pemerintah Kota Madiun dengan yayasan Nurul Hayat, di Rumah Dinas Wali Kota Madiun, Sabtu (4/7).Peserta sengaja dibatasi agar tidak kelewat berkerumun di tengah pandemi Covid-19. Karenanya, Wali Kota beriniasasi menggelar khitan massal gelombang berikutnya ke depan. ‘’Hari ini ada 60 peserta. Nanti kalau ada lagi, akan kita inventarisir untuk mengikuti gelombang selanjutnya,’’ kata Wali Kota, usai meninjau pelaksanaan khitan massal tersebut.

Menurut Wali Kota, khitan merupakan kewajiban bagi anak laki-laki. Karenanya, jangan sampai ditunda biarpun tengah pandemi.Masyarakat tidak perlu khawatir.Sebab, pelaksanaan khitan massal dalam rangka Hari Jadi ke-102 Kota Madiun itu mengedepankan protokol kesehatan covid-19.

Mulai pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Seluruh peserta juga melakukan rapid test di Puskesmas wilayah masing-masing kemarin. Hal itu dilakukan sebagai deteksi dini serta sebagai perlindungan bagi petugas khitan.‘ ’Masyarakat bisa mendaftar ke Dinas Sosial. Nanti akan kita data. Kalau anggarannya tidak ada, akan saya biayai pakai uang pribadi,’’tegas Wali Kota. [dar]

Perbolehkan Gelar Hajatan, Tetap Patuhi Protokol Kesehatan Pasuruan, Bhirawa Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan mulai memberikan kelonggaran atas aktivitas masyarakat menuju new normal.

Plt Wali Kota Pasuruan, Raharto Teno Prasetyo, ST menyampaikan hajatan dan berbagai kegiatan warga diperbolehkan, namun tetap wajib mematuhi protokol kesehatan.

“Di era menuju new normal ini, hajatan dan nikahan diizinkan. Tentunya, warga tetap harus menjalankan protokol kesehatan secara ketat,” ujar Raharto Teno Prasetyo, ST , Minggu (5/7).

Meski diberi kelonggaran, warga yang akan menggelar hajatan harus berkoordinasi dengan gugus tugas. Sehingga gugus tugas bisa memberikan pengawasan terkait penerapan protokol kesehatan.

“Setiap kegiatan harus berkoordinasi dengan gugus tugas.

Ada pembatasan tamu dalam melaksanakan hajatan,” kata Raharto Teno Prasetyo.

Saat ini, kegiatan masyarakat Kota Pasuruan sudah mulai dilonggarkan sejak dua pekan terakhir. Selain alun-alun, tiga titik jalan raya, yakni Jalan Panglima Sudirman, Jalan Pahlawan, Jalan Sultan Agung yang sebelumnya ditutup juga sudah lama dibuka. [hil]

Alimun Hakim/Bhirawa

Anggota TNI Kodim 0812 Lamongan bersama anggota Polres Lamongan, masyarakat dan anggota PSHT Cabang Lamongan punjer Madiun saat gotong royong membangun rumah warga yang berhak menerima program Rutilahu.

TNI - AD Kodim 0812 dan Masyarakat Garap Rutilahu Lamongan,Bhirawa Anggota TNI - AD Kodim 0812 Lamongan dan warga bahu membahu dalam pelaksanaan Karya Bakti bedah rumah tidak layak huni yang tersebar di berbagai kecamatan yang ada di Kabupaten Lamongan.

Seperti halnya yang di laksanakan para anggota Bintara Pembina Desa (Babinsa) jajaran Kodim 0812 Lamongan yang mana para babinsa tersebut bergotong royong bersama masyarakat untuk mengurangi kemiskinan dengan melaksanakan kegiatan bedah Rumah

Realisasi Pencetakan KIA di Bojonegoro Capai 56.357 Keping Bojonegoro,Bhirawa Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bojonegoro, realisasi pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA) sampai dengan tanggal 30 Juni 2020, telah mencapai angka 56.357 keping atau sudah 50 persen. “ Hingga saat ini, KIA yang telah tercetak hingga akhir Juni 2020 lalu sudah mencapai 56.357 keping dari jumlah anak 112.758 jiwa,” ungkap Kepala Disdukcapil Bojonegoro, M Chosim, kemarin (5/7).

Menurutnya, hal tersebut juga tidak lepas dari kerjasama Disdukcapil dengan Dinas Pendidikan, untuk mendata yang belum memiliki KIA dan diterbitkan KIA. Selain itu, untuk meningkatkan cakupan tersebut, Disdukcapil Bojonegoro menjalin koordinasi dengan sekolah.

“Memang saat momentum jelang penerimaan siswa baru, biasanya banyak pemohon buat KIA,” tandasnya.

Dirinya, menambahkan KIA ini berfungsi sebagai dokumen kependudukan masyarakat layaknya KTP untuk warga negara yang sudah dewasa, namun KIA ini merupakan identitas diri anak mulai 5 tahun sampai umur 17 tahun kurang satu hari, sebab dikartu itu sudah ada NIK, NKK, juga nama orang tua. [bas]

Tinggal Layak Huni (RUTILAHU) lewat program Pemprov Jatim dan Kodam V Brawijaya,Minggu (5/6).

“Rumah warga yang tidak layak huni tersebut di rehap secara bergotong royong oleh anggota TNI jajaran Kodim 0812 Lamongan, ini membuktikan bahwa dengan bergotongroyong pembangunan tersebut insyaallah akan cepat selesai,” kata Kegiatan bedah Rumah dalam Program rutilahu ini banyak mendapat apresiasi dari warga dan ucapan terima kasih kepada Gubernur jatim dan

TNI yang mana telah mendorong warga untuk lebih semangat dalam melaksanakan kegiatan gotong-royong dalam kerja bakti.

“Harapan kami selaku Babinsa bukan hanya dalam kegiatan ini saja, karena masyarakat selalu menanti kehadirannya dalam setiap kegiatan sehingga tercipta rasa kebersamaan dan keakraban yang lebih erat antara TNI dan Rakyat,” ujar Dandim 0812 Letkol Inf Sidik Wiyono.

Dandim 0812 Lamongan menjelaskan, jika kerja bakti bersama adalah

tujuan babinsa untuk meningkatkan hubungan persaudaraan dan komunikasi dengan warga masyarakat di wilayah binaanya.

“Rutilahu ini sebagai sarana untuk memupuk dan menjalin tali silaturahmi dengan segala lapisan yang ada di masyarakat,” jelasnya.

Selain itu, lanjutnya, dengan karya bakti merupakan senjata bagi Babinsa sebagai aparat komando kewilayahan.

Sehingga hubungan erat itu terus terjalin antara Babinsa dengan masyarakat di wilayah Desa binaanya. [aha]

Cegah Penularan Covid-19, Rapid Tes Ibu Hamil dr Abdilah Asegaf memaparkan kepada tenaga medis di Puskesmas dan rumah sakit rujukan Covid-19, soal rencana rapid tes pada ibu hamil di Sidoarjo. alikus/bhirawa

Sidoarjo,Bhirawa Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo telah melakukan koordinasi dengan 26 Puskesmas dan 7 rumah sakit rujukan Covid-19 di Kab Si-

doarjo, yang nantinya akan melakukan rapid tes kepada ibu hamil, yang usia kandungannya sudah menginjak 37 Minggu.

Kepala Bidang Promosi kesehatan

Dinas Kesehatan Kab Sidoarjo, dr Abdilah Asegaf, mengatakan upaya tersebut untuk mencegah antara ibu hamil dan tenaga kesehatan di Puskesmas dan di rumah sakit rujukan Covid-19, supaya sama-sama tidak tertular Covid-19.

“Ini sebagai screening, untuk mencegah ibu hamil dan tenaga kesehatan, supaya sama-sama tertular Covid 19, agar keduanya aman dan sehat,” komentar dr Abdilah, usai melakukan koordinasi dengan 7 rumah sakit rujukan Covid-19 yang ada di Sidoarjo, petugas medis di 26 Puskesmas dan perwakilan ikatan bidan Indonesia (IBI ) Sidoarjo, Jum at (3/7) akhir pekan kemarin.

Di Kabupaten Sidoarjo, kata mantan Kepala Puskesmas Kec Wonoayu itu, dari data terbaru Dinkes Kab Sidoarjo saat ini ada kurang lebih 32

ribu ibu hamil, yang usia kandungan mereka beragam.

Dengan adanya kesepakatan tersebut, semua ibu hamil yang nanti usia kandungan sudah menginjak 37 Minggu, harus siap untuk dilakukan rapid tes. Rapid tes akan terus dilakukan, sebab semua belum tahu kapan pandemi Covid-19 ini akan berakhir.

Rapid tes ini disepakati saat usia kandungan ibu hamil menginjak 37 Minggu, kata dr Abdilah, karena agar tidak terlalu awal juga tidak terlalu mepet dengan proses melahirkan.

Jalurnya nanti, papar dr Abdilah, apabila hasil rapid tesnya reaktif, maka Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan (Faskes) tingkat I, bisa mengusulkan Bumil untuk tes Swab dengan alat PCR, yang ada di GOR atau di RSUD Sidoarjo. [kus]

Bersama Tiga Menteri, Gubernur Hadiri Peletakan Batu Pertama RSNU Jombang Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa menghadiri acara peletakan batu pertama pembangunan gedung bedah sentral dan rawat inap, Rumah Sakit Nahdlatul Ulama (RSNU) Jombang, Sabtu (04/07). Gubernur menghadiri acara tersebut bersama 3 menteri yakni, Menteri Kesehatan (Menkes), Terawan Agus Putranto, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes-PDTT), Abdul Halim Iskandar, dan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah.

Acara ini juga dihadiri Ra’is Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Miftakhul Akhyar, Ketua PWNU Jatim, KH Marzuki Mustamar, Ra’is Syuriah PCNU Jombang, KH Abdul Nashir Fattah, dan Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab.

Gubernur menyebutkan, di daerah Mataraman harus ada penguatan layanan kesehatan, karena selama ini rujukan utama berada di Rumah Sakit

Daerah (RSUD) dr. Soetomo, Surabaya dan RSUD Syaiful Anwar, Malang.

“Beban rumah sakit makin hari akan makin bertambah, kalau tidak ada sentra-sentra baru. Nah sentra ini menurut saya menjadi strategis karena diikuti dengan klinik-klinik pratama yang diharapkan bisa disiapkan di berbagai titik sesuai dengan kapitasi. Pasti nanti akan dihitung kapitasi, BPJS di Jombang,”

kata Gubernur usai acara.

Gubernur menambahkan, pelayanan kesehatan yang makin mendekat dengan masyarakat, maka akan meningkatkan percepatan layanan.

“Makin cepat dilayani, Insya Alloh akan makin cepat sembuh. Kira-kira posisinya seperti itu. Jadi RSNU ini, akan menjadi bagian dari upaya untuk memberikan layanan yang bisa memberikan output terutama wilayah sekitar Mataraman,” ucap Gubernur.

Selanjutnya ditambahkan, pada saat ini, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di tenaga kesehatan, terutama pada sisi tekhnologi kesehatan, percepatannya luar biasa.

“Tekhnologi kesehatan antara lain, kalau Kemenkes menunjuk, ‘telemedicine’ itu ada di Rumah Sakit dr. Soetomo. Nah menjadi penting untuk

membangun koneksitas, saya tadi menyampaikan, mungkin akan ada spesialis tertentu yang menjadi andalan RSNU ini,” tambah Gubernur.

Lanjut Gubernur, jika RSNU sudah memiliki spesialisasi tertentu sebagai andalan, maka hal tersebut juga akan meng-update terkait bagaimana keilmuan maupun tekhnologinya.

“Bisa satu, melakukan ‘partnership’ dengan berbagai institusi antara lain (RSUD) dr. Soetomo. Kedua adalah memperbanyak KSO. Hari ini pengadaan Alkes itu mahal sekali, kalau harus disiapkan oleh rumah sakit.” kata Gubernur.

Oleh karenanya menurut Gubernur, kerjasama operasional akan membantu bagiamana penyiapan Alkes bisa lebih cepat, dan regulas-

arif yulianto/ bhirawa

Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa saat menghadiri peletakan batu pertama Gedung Bedah Sentral dan Rawat Inap, RSNU Jombang, Sabtu siang (04/07).

inya ada, termasuk prosentase bagi pemilik Alkes maupun pihak rumah sakit. Masih menurut Gubernur, sangat dimungkinkan dilakukan perce-

patan-percepatan KSO (Kerjasama Operasional) jika ruangan-runangan di rumah sakit juga makin representatif. [rif]

EKONOMI

Senin Pon, 6 Juli 2020

Halaman 10

Tingkatkan Produksi dan Zero Accident

Dirut PT Pertamina EP Ingatkan Aspek Safety Surabaya, Bhirawa Ditengah Pandemi Global Covid-19, aktifitas operasi PT Pertamina EP tetap berjalan. Selain itu kegiatan monitoring manajemen terhadap aktifitas operasi di lapangan melalui Management Walktrough (MWT) tetap berlangsung.

Bila sebelum pandemi Direksi dan manajemen PT Pertamina EP berkunjung secara langsung ke area operasi, kini MWT dilakukan melalui Virtual ke Poleng Field oleh Direktur Utama PT Pertamina EP, Eko Agus Sardjono, SVP HSSE PT Pertamina (Persero) sekaligus Direktur Human Capital PT Pertamina Hulu Energi, Lelin Eprianto, VP Strategic Planning Risk Management PT Pertamina EP, Asep Samsul Arifin, Asset 4 General Manager, Agus Amperianto serta FM Poleng Field, Rachmad Dwi Laksono, beserta manaje-

men Asset 4 dan Poleng Field.

“Dalam kesempatan ini saya menghimbau perihal aspek safety, dimana tujuan kita bersama adalah Peningkatan Produksi dan Zero Accident. Saya minta agar maintenance terhadap fasilitas produksi dijaga dan terapkan HSSE Golden Rules,” ujar Direktur Utama PT Pertamina EP, Eko Agus Sardjono, Minggu (5/7).

Eko Agus juga meminta agar protokol terhadap Covid19 dipatuhi secara ketat, terlebih Surabaya status Covid19 saat ini Hitam. “Patuhi Protokol Covid19, jaga kesehatan

dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS). Yang paling penting dan wajib dilakukan adalah pakai masker, rajin cuci tangan dan terapkan physical distancing. Kalau tidak penting, lakukan meeting dengan Virtual saja,” ujarnya.

Sementara itu, SVP HSSE PT Pertamina (Persero), Lelin Eprianto mengatakan bahwa Aspek Safety harus melekat menjadi budaya bagi setiap orang. “Safety number one.

Maka lakukan pengamatan secara lebih jeli, dan tuangkan hasil pengamatan tersebut dalam PEKA. Apabila peka sudah ditindaklanjut maka peluang terjadinya incident bahkan fatality bisa dihindari, sehingga Zero LTI bisa tercapai”, jelas Lelin.

Menurut Lelin Eprianto yang juga selaku Direktur Human Capital PHE menegaskan bahwa pekerja adalah asset yang paling utama untuk pe-

rusahaan. Dan guna mendukung kelancaran operasi perusahaan, pihaknya akan mengoptimalkan proses internal di pertamina untuk pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dan mengakselerasi kinerja positif di Pertamina EP. “Ini adalah komitmen kami di Human Capital untuk mendukung kelancaran operasi. Jadi kebutuhan akan tenaga kerja bisa dilakukan dengan cepat,” kata Lelin.

Terkait Covid19, lanjut Lelin, paparan yang paling berisiko adalah dari luar. Maka ikuti protokol dengan ketat dan Covid Ranger agar patroli lebih ketat. ”Untuk surabaya, statusnya merah, maka untuk menghindarkan dari terkena covid, GM Asset 4 bisa mengusulkan kepada Direktur Utama PEP agar pekerja Asset 4 full WFH, Hal ini adalah upaya Human Capital untuk memastikan keselamatan pe-

kerja dari paparan Covid19, Operational Excelent & Safety Number One,” tegas Lelin.

Dalam kesempatan MWT tersebut, Asset 4 General Manager, Agus Amperianto menjelaskan Area Poleng Field memiliki 3 Platform Produksi yaitu BW, CW dan DW. Dengan total sumur yang sudah di bor sebanyak 28 sumur dengan 9 sumur produksi.

Produksi Poleng saat ini mencapai 2.698 BOPD dan Gas mencapai 4,9 MMSCFD, hal ini lebih tinggi dari awal alih kelola Poleng Field dari operator sebelumnya pada Tahun 2013 dengan rata-rata 2.030 BOPD. “Alhamdulillah kami bisa mempertahankan bahkan meningkatkan produksi di Poleng Field dibandingkan ketika sebelum alih kelola dari operator sebelumnya. Saat ini capaian kinerja berada di posisi 98% dari tar-

get KPI 2020. Insyaallah di Semester 2 Tahun 2020 kami bisa memenuhi target tersebut,” tandas Agus.

Agus Amperianto menambahkan kesiapannya menjalankan arahan Direktur Utama PT Pertamina EP dan Direktur Human Capital PT Pertamina Hulu Energi sekaligus SVP HSSE PT Pertamina (Persero).

“Kami siap melakukan seluruh arahan hasil MWT Virtual. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa kantor Asset 4 mendapatkan predikat lokasi kantor yang bisa menerapkan WFO new normal dari SVP HSSE karena kelengkapan untuk New Normal sudah terpenuhi 100%, dan dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol covid19 secara ketat. Insyaallah Zero Accident, Zero Pollution, Zero Downtime dengan didukung tim yang baik akan tercapai,” pungkas Agus. [riq]

BURSA EKONOMI

Tips Menjadi Youtuber Handal di Era New Normal Sirabaya, Bhirawa Menekuni profesi sebagai youtuber di era normal baru seperti saat ini memang sangat menjanjikan. Penghasilan yang cukup menggiurkan dan popularitas yang akan didapatkan menjadi daya tarik tersendiri bagi seseorang untuk menekuni profesi ini.

Tetapi tidak semua orang mengerti dan paham bagaimana cara membuat channel atau kanal YouTube yang bisa diterima pasar hingga mendapatkan subscriber dengan jumlah yang cukup banyak.

YouTuber asal Surabaya, Muchammad Mahin mencoba berbagi tips bagaiman membuat kanal YouTube dengan konten yang berkualitas. Dalam acara Online Solution Seminar (OSS Indonesia) yang digelar oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim bersama Aptiknas, Arebi, kabarbisnis.com dan Kadin Institute, ia mengatakan ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika akan membuat sebuah kanal YouTube.

“Hal yang harus disiapkan adalah menentukan konten atau ide serta target pasar. Tentang informasi apa, kepada siapa dan seberapa besar ilmu kita di bidang tersebut. Itu yang harus terlebih dahulu kita identifikasi” kata Muchammad Mahin, Surabaya, [ma]

Masa Pandemi Budikdamber Solusi Menjaga Pangan Sampang,Bhirawa Teknik budidaya ikan dalam ember atau (Budikdamber), ditengah pandemi covid-19 belakangan kian populer di masyarakat. salah satunya juga digeluti M. Syaiful Romadhan (35), salah satu pemuda di Kampung Madegan, Kelurahan Polagan, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang. Pasalnya Budikdamber ini bisa menjadi salah satu solusi untuk menjaga ketahanan pangan ditingkat keluarga.

Menurut M. Syaiful Romadhan saat ditemui dirumahnya, ia mengatakan ide ini didasari masa pandemi yang harus memperkuat ketahanan pangan di rumah, kemudia saya mencari informasi terkait temuan dosen budidaya perikanan dari Politeknik Negeri Lampung, kemudian saya mempelajari terorinya dan langsung mempraktekan dirumah dan alhamdulillah sudah berjalan dua bulan.Minggu (5/7/2020).

“Pada prinsipnya Budikdamber, beternak lele dan menanam sayuran sekaligus, meskipun di rumahnya tidak memiliki lahan yang luas sangat efektif, bahkan saat ini sayur kangkung sudah beberapa kali panen untuk konsumsi sendiri dan tetangga sekitar”Jelasnya. [lis]

Petrokimia menggelar panen raya tanaman hortikultura di Desa Tolotio, Kecamatan Tibawa, Provinsi Gorontalo

Petrokimia Jadikan Gorontalo sebagai Lumbung Pangan Gresik, Bhirawa Petrokimia menggelar panen raya tanaman hortikultura di Desa Tolotio, Kecamatan Tibawa, Provinsi Gorontalo dengan produktivitas dua kali lipat. Sebagai kelanjutan pelatihan yang diberikan, pada para petani jagung, cabai dan

tomat.

Hal ini untuk percepatan pembangunan Gorontalo, sebagai lumbung pangan nasional bagian timur, dalam rangka menjaga ketahanan pangan di tengah pandemi Covid-19.

Direktur Utama Petrokimia Gresik Rahmad Pribadi mengatakan, bahwa

Food and Agriculture Organization (FAO). Atau organisasi pangan dan pertanian di bawah PBB, telah memperingatkan adanya ancaman krisis global di tengah pemberlakuan karantina wilayah, pembatasan sosial, dan larangan perjalanan. Ini akan mempengaruhi rantai pasokan pangan.

Masa Pandemi, PAD Kota Blitar Turun 66 Persen

KEHILANGAN SURABAYA Hilang STNK, Yamaha, th 2009, Hitam, Nopol: L–4316-OH, a/n. SUFENDHI DIMYATI, alamat : Bratang Gede 6-C/12-A RW/RT : 07/09 Kel. Ngagel Rejo/Wonokromo Surabaya No. 7092/IMB/BI-III/2020

Hilang STNK, Yamaha, th 2009, Hitam, Nopol: L–4316-OH, a/n. SUFENDHI DIMYATI, alamat : Bratang Gede 6-C/12-A RW/RT : 07/09 Kel. Ngagel Rejo/Wonokromo Surabaya No. 7093/IMB/BI-III/2020

TULUNGAGUNG HILANG STNK, AG 2788 RM, a/n. Ruli Andayani, Dsn. Krajan RT : 1/6 Ds. Gesikan, Pakel – T.Agung No. 7094/IMB/BI-III/2020

Hartono/Bhirawa

Widodo Saptono Johanes

Kota Blitar, Bhirawa Akibat dampak pandemi Virus Corona (Covid-19), target Penghasilan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Blitar mengalami penurunan mencapai 66 persen.

Kepala Badan Pendapatan dan Keuangan Asli Daerah (BPKAD) Kota Blitar, Widodo Saptono Johanes mengatakan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Blitar tahun 2020 diturunkan menjadi Rp. 108 miliiar dari target pemasukan sebelumnya Rp. 174 miliar, dimana PAD mengalami penurunan sebanyak 66 persen sebagai dampak adanya pandemi corona atau Covid-19 tahun ini.

“Selama pandemi, hampir tidak

ada pemasukan ke Pemkot Blitar mulai bulan April, Mei dan Juni,” kata Widodo Saptono Johanes.

Lanjut Widodo Saptono Johanes, bahkan dikatakannya selama itu Pemkot Blitar justru memberikan pembebasan pajak bagi Hotel, restoran dan tempat hiburan di seluruh Kota Blitar, sehingga dipastikan ada penurunan PAD sebelum target PAD diturunkan secar resmi.

“Dengan kondisi seperti, dimana seluruh Hotel, restoran dan tempat hiburan di Kota Blitar dibebaskan dari pajak daerah, pasti ada penurunan PAD, karena Hotel, restoran dan tempat hiburan selama ini juga ditutup dan sepi,” jelasnya [htn]

“Petrokimia Gresik, siap bersinergi dengan stakeholder. Dalam upaya peningkatan produktivitas pertanian, guna menjaga ketahanan pangan di tengah wabah Covid-19. Produksi pertanian di masa pandemi ini harus semakin digenjot, mengingat masyarakat sangat membutuhkan stok pangan yang sehat sebagai kebutuhan dasar meningkatkan imun tubuh.” Ujarnya didepan Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel.

Berkat kerjasama ini, produktivitas jagung dalam panen meningkat hingga 2 kali lipat. Dimana untuk satu hektare lahan demonstration plot (demplot) menghasilkan jagung pipilan 10,1 ton, sedangkan kebiasaan petani setempat hanya menghasilkan 5 ton per hektare.

Demplot jagung ini tidak hanya dilakukan di Desa Tolotio, tapi juga Desa Dutulana’a dan Desa Molowahu.

Selain jagung, kerjasama ini juga direalisasikan dalam demplot tomat dan cabai di Desa Tenilo dengan peningkatan produktivitas yang juga signifikan, yaitu tomat 43,2 ton, serta cabai 12 ton. Panen tomat ini meningkat 80 persen (naik 19,2 ton) dari sebelumnya 24 ton. Sedangkan panen cabai meningkat 50 persen (naik 4 ton) dari produktivitas sebelumnya 8 ton setiap hektare. [kim]

SELAYANG PANDANG

E-Pasar Menjawab Pedagang Pasar Tradisional di Tengah Covid-19 Masa pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) seperti sekarang ini, masyarakat dan para pedagang di pasar tradisional wajib menjalankan protokol kesehatan. Hal ini guna untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Karena jumlah pasien terinveksi Covid19 di Malang Raya terus meningkat. Sehingga untuk membatasi tatap muka antara pedagang dan pembeli di pasar tradisional, maka hal ini telah membuat Puldaya Wiranusa Malang bersama Developer IT Mayantara Malang meluncurkan E-Pasar.

Sedangkan E-Pasar ini merupakan sebuah aplikasi yang dapat membantu masyarakat dan pedagang dalam menjual dagangannya tanpa harus bertatap muka. Begitu juga jika masyarakat membutuhkan untuk kebutuhan dapur, tidak perlu lagi datang ke pasar. Dan untuk mengunduh aplikasi E-Pasar, maka harus melalui Hand Phone (HP) yang berbasis android.

Direktur Puldaya Wiranusa Malang Diky Sulaiman, Minggu (5/7), kepada Bhirawa mengatakan, aplikasi E-Pasar yang sudah kita luncurkan di masyarakat, yaitu dalam rangka mewujudkan dunia usaha

Indonesia yang kuat dan berdaya saing. Sehingga pedagang pasar pun juga harus melek teknologi, agar mereka bisa lebih mudah dalam melakukan kegiatan jual beli di pasar. Karena di Indonesia saat ini masih diserang wabah Covid-19, sehingga akses bertemu orang harus memenuhi aturan protokol kesehatan. “Dengan adanya aplikasi EPasar ini, maka pedagang dan masyarakat lebih diuntungkan, terutama waktu dan bisa menekan penyebaran Covid-19,” tuturnya.

Dalam sistem E-Pasar ini, kata dia, masyarakat yang ingin membutuh-

kan kebutuhan dapur, hanya mengklik untuk memilih apa yang diinginkan dan sudah tersedia di aplikasi tersebut. Sehingga pembayaran melalui online, sehingga masyarakat hanya menunggu di rumah tanpa harus datang sendiri ke pasar.

Karena pesanan sayur mayur diantar oleh pengirim, yang memang sudah disiapkan oleh operator. Sedangkan nantinya transaksi pembayaran dalam memesan kebutuhan dapur bisa melalui OVO, yaitu sebuah aplikasi smart yang memberikan layanan pembayaran dan transaksi secara online atau OVO Cash.

“Untuk itu E-Pasar telah menjawab stigma sosial dalam situasi pandemi Covid-19 untuk pemberdayaan roda perekonomian pembangunan, seperti perdagangan, industri dan distribusi, agar masyarakat tetap mampu bertahan dan berkembang dalam situasi sulit seperti sekarang ini karena adanya pandemi Covid-19,” ujar Diky.

Dia menjelaskan, E-Pasar yang kita luncurkan di masyarakat ini se-

buah representasi ketahanan kawasan. Sedangkan aplikasi ini juga merupakan progran aplikasi manageman etalase (e-commerce) digital yang tedaftar di etalase digital internasional atau google play store. Sedangkan E-Pasar ini karya anak Malang sendiri dalam binaan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Malang, dan hal ini juga untuk menjawab tantangan kemajuan teknologi.

“Kami berharap E-Pasar ini bisa menjadi solusi masyarakat dan pedagang pasar dalam melakukan transaksi pembayaran melalui online, dan targetnya Malang Raya yakni Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu,” tandas Diky, yang kini juga sebagai Wakil Ketua Kadin Malang Bidang Perdagangan dan Distribusi.

Sementara itu, Direktur Developer IT Mayantara Yudista juga menambahkan, aplikasi E-Pasar yang kita buat, tentunya untuk menjawab para pedagang pasar dalam melakukan jual beli di masa pandemi Covid-19. Karena dengan menggunakan

cahyono/Bhirawa

Direktur Puldaya Wiranusa Malang Diky Sulaiman (kiri) saat di wawancarai beberapa wartawan

transaksi pembayaran melalui online, yang jelas mengurangi resiko terinveksi Covid-19, serta mempercepat transaksi. Dan saat ini, pihaknya sudah melakukan sosialisasi dan edukasi dalam penggunaan aplikasi E-Pasar pada pedagang pasar, agar mereka bisa bertransaksi melalui HP

androidnya secara online. ”E-Pasar juga memberikan kontribusi untuk membangun semangat ketahanan dan kemandirian melalui system teknologi digital secara bersama sama, serta membangun peluang lapangan kerja baru yang produktif berbasis pemberdayaan,” terangnya. [cyn]

SAMBUNGAN

Senin Pon, 6 Juli 2020

Halaman 11

Unair dan ITS Sediakan Rapid Tes Gratis l

Sambungan hal 1

Kalau positif (Covid-19), dinyatakan sakit tidak bisa ikut UTBK (harus penyembuhan),” jelas Nasih.

Unair juga menyarankan, peserta yang reaktif rapid test segera mengirimkan hasil swab PCR sebelum 20 Juli 2020. Sebab gelombang kedua UTBK SBMPTN akan digelar pada 20-29 Juli 2020.

Saat ini, menurut Nasih, pihaknya banyak bantuan rapid test kit dari berbagai mitra Unair.

Mulai dari dosen, manajemen, puskesmas, BPBD Jatim hingga BIN. Setidaknya ada 7000 rapit tes kit gratis yang disediakan untuk peserta ujian. “(Sekarang ini) sudah ada 6.500 sampai 7.000 rapid test kit. Tidak hanya untuk Unair, nanti kami distribusikan ke ITS, UPN dan mitra pusat UYBK di Surabaya yang membuyuhkan kit ini,” ujarnya .

Ditambahkan Nasih, Lembaga Tes

Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) juga telah berkoordinasi dengan beberapa pimpinan daerah lain untuk memfasilitsi bantuan rapid test bagi warganya yang mau mengikuti UTBK. Seperti di Gresik, Sidoarjo sampai Kediri. “Usaha dulu, kalau kesulitan bisa ke Unair. Bukan masalah rapid test kitnya tapi tenaga yang menguji rapid ini terbatas kalau semua ke sini,” kata dia.

Dalam kesempatan ini, Pemprov Jatim melalui BPBD menyumbangkan 2000 rapid tes kit, 10.000 masker, 5 termal gun, 5 alat disinfekstan. Sedangkan BIN menyumbangkan 4000 rapid tes kit. Sedangkan dari PUSPAS (Pusat Pengelolaan Dana Sosial) Unair menyumbang 1500 rapid tes kit.

“Bantuan dan sumbangan ini akan terus mengalir sehingga setidaknya 60 persen peserta UTBK di Unair bisa terfasilitasi,” papar dia.

Sumbangan fasilitas rapid tes gratis ini

Bersiap Operasikan Kembali Desa Wisata l

Sambungan hal 1

“Kita akan memberikan support khususnya dalam hal penegakan protokol kesehatannya. Kita kirimkan thermal gun, face shield dan masker untuk petugas yang berjaga, dan juga fasilitas seperti sarana untuk mencuci tangan,” kata Khofifah, Minggu (5/7) di Gedung Negara Grahadi.

Tidak hanya itu, Pemprov Jatim juga akan memberikan support berupa sanitizer dan juga sabun untuk memudahkan pengunjung yang datang ke desa wisata bisa mudah mengakses pembunuh virus. Serta yang tak ketinggalan juga adalah APD dan perangkat desinfektasi.

Pengiriman bantuan tersebut dikoordinasikan bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jatim dan juga Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jatim. Membuka sektor wisata, dikatakan Khofifah memang tidak bisa dilakukan semertamerta. Melainkan harus melalui pertimbangan yang matang.

Oleh sebab itu gubernur Jatimj telah mengeluarkan SE Gubernur Nomor : 650/28404/118.1/2020, perihal tatanan kenormalan baru sektor pariwisata Jatim dan ditindaklanjuti dengan SK Kadisbudpar Jatim Nomor 556/199/1185/2020, Tentang Petunjuk Teknis SOP Protokol Kesehatan di Lingkungan Usaha Pariwisata. Penerapan protokol kesehatan untuk diterapkan di sektor pariwisata di era tatanan kehidupan baru di tengah pandemi covid-19.

Dua surat tersebut diharapkan turut diterapkan di desa wisata. Seperti penegakan protokol kesehatan wajib mengenakan masker baik pengelola dan pengunjung, kemudian adanya batasan pengunjung 50 persen dari kapasitas total destinasi wisata, penerapn physical distancing, hingga pengaturan arus keluar masuk pengunjung di destinasi wisata.

“Pembukaan destinasi wisata ini ada penilainya, yang terdiri dari gugus tugas, pemkab pemkot dan juga pemprov. Pemkab pemkot nantinya yang akan memberikan izin boleh tidaknya destinasi wisata itu dibuka, dengan tetap ada supervisi dari Pemprov juga. Namun parameternya adalah kesiapan penerapan protokol kesehatan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, dalam mempersiapkan pembukaan ulang destinasi wisata khususnya desa wisata di Jatim, maka dalam pekan ini distribusi bantuan alat pelindung diri dan juga perangkat penegakan protokol kesehatan akan segera dilakukan. Distribusi akan dilakukan merata di desa wisata yang sudah dibuka maupun yang persiapan akan dibuka.

Sebab saat ini memang sudah ada beberapa desa wisata yang sudah dibuka operasionalnya. Namun desa wisata yang sudah buka pun, tetap dalam pantauan tim supervisi elemen gabungan. Jika penegakan protokol kesehatan tidak dijalankan maka bisa saja destinasi wisata yang sudah dibuka akan ditutup kembali.

“Pada dasarnya semangat yang ingin kita bangun adalah bagaimana ekonomi tetap berjalan, tapi keamanan masyarakat dari penularan covid-19 tetap bisa terjaga, itulah pentingnya protokol kesehatan,” pungkas Khofifah. [tam]

Hidupkan Lahan Tidur l

Sambungan hal 1

menghidupkan kembali lahan tidur yang ada di Kota Madiun.

“Saya minta kelompok tani supaya lahan tidur yang ada untuk diisi. Lahannya tidak dipungut biaya, pupuk juga akan kita subsidi. Tolong kepada kelompok tani, selama siap pengerjaan akan kita serahkan,”ungkap Wali Kota.

Menurut orang nomor satu di Pemkot Madiun ini, kelompok tani, harus menjadi garda terdepan untuk membantu menjaga stabilitas stok sayur mayur pokok yang dibutuhkan masyarakat kota.

Mengingat Kota Madiun bukanlah daerah penghasil pertanian.

“Kelompok tani harus punya ketangguhan. Kota ini jangan sampai kekurangan bahan dan terjadi inflasi. Lahan tidur di PDAM, misalnya sudah kita kerjakan dan hasilnya bagus, ada cabai, terong, tomat dan lain sebagainya,” ungkapnya.

Ia berharap, dengan diberikannya stimulus untuk membantu pertanian ini, maka para kelompok tani di Kota Madiun mampu memiliki keinginan untuk menamam tanaman selain padi.Sehingga sumber penghasilan yang dimiliki petani tidak hanya berasal dari satu jenis pertanian semata.

“Kan emen- eman (sayang) lahan tidur dari pada dibiarkan tidak ada hasilnya.Namun setelah ditangani dengan serius juga bisa memberikan penghasilan yang nyata. Itu contohnya, lahan tidur di lahan PDAM Kota Madiun yang ada di Ngrowo Kecamatan Taman, ditanami berbagai jenis sayursayuran bisa memberikan tambahan incam bagi penggarapnya,” papar mantan Sekda Kota Madiun itu memberikan contoh. [dar]

pun akan disebarkan keseluruh lokasi UTBK di Unair, termasuk kampus mitra Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (Untag) dan Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMS).

Sementara Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya juga menyediakan layanan rap[id tes Covid-19 gratis namun hanya bagi peserta UTBK yang memegang KIP-Kuliah Jatim. “Bantuan ini didasari atas banyaknya peserta yang tidak mampu atau peserta program Bidikmisi/KIP-Kuliah yang tidak mempunyai biaya untuk melakukan Rapid Test Covid-19. Sehingga kami melakukan kerja sama dengan Pemprov Jatim untuk memberikan Rapid Test secara gratis bagi mereka,” ungkap Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITS Prof Dr Ir Adi Soeprijnto MT, Minggu (5/7).

Guru Besar Teknik Elektro tersebut menjelaskan, ITS juga bekerja sama dengan dokter dari Dinas Kesehatan Provinsi Jatimj dalam

melakukan Rapid Test secara gratis ini. Nantinya, kegiatan ini akan dilaksanakan di Gedung KPA Plasa dari Angka ITS selama empat hari.

Untuk layanan gratis ini diutamakan untuk para peserta UTBK khusus wilayah Jatim, kecuali Surabaya, yang mengikuti gelombang pertama.

“Sebab yang paling mendesak adalah mereka yang mengikuti UTBK gelombang pertama ini,” tegasnya.

Untuk jadwal Rapid Test secara gratis ini sudah dimulai sejak Sabtu, 4 Juli 2020 pada pukul 14.00-17.00. Kegiatan dilanjutkan pada tanggal 5 - 7 Juli 2020 pada pukul 09.00-12.00. “Disarankan peserta UTBK melakukan Rapid Test satu hari sebelum pelaksanaan UTBK,” imbuhnya.

Lebih lanjut Adi menambahkan bagi peserta UTBK Jatimj yang ingin mengikuti Rapid Test gratis di ITS, harus membawa sejumlah berkas. Antara lain Kartu Peserta UTBK, KTP domisili Jatimj, dan nomor KIP-Kuliah. Ber-

Terkait Bank Jatim, Rekomendasi DPRD Belum Dijawab Gubernur

l

Sambungan hal 1

ungkap Agung, Minggu (5/7).

Hal ini cukup membuat DPRD Jatim khususnya Komisi C terhenyak sekaligus bertanya-tanya. Karena hingga saat ini belum ada sama sekali jawaban apapun dari Gubernur Jatim atas surat rekomendasi yang dikirim pada 20 April 2020 lalu. Atau 3 hari Sebelum RUPS 24 April 2020.

Lebih lanjut Agung mengatakan, salah satu poin penting dari rekomendasi tersebut adalah menyangkut tentang keberadaan panitia seleksi perekrutan calon direksi Bank Jatim yang tidak sesuai dengan pasal 38 huruf c Peraturan Pemerintah No 54 tahun 2017 tentang BUMD dan Permendagri No 37 tahun 2018. Serta ketentuan tentang peryaratan usia calon direksi Bank Jatim yakni sekurang-kurangnya 35 tahun dan maksimal 55 tahun.

“Oleh sebab itu, harapan kami sebelum RUPS dilakukan kami mohon dengan sangat hormat ibu Gubernur untuk merespon atas rekomendasi yang sudah dikeluarkan oleh DPRD Provinsi Jatimj ini,” pinta politisi PAN ini serius.

Atas dasar itu, komisi C berdasarkan

rapat kerja, merespon dan memberikan usulan rekomendasi kepada pimpinan DPRD Jatim agar apa yang sudah dijalankan panitia pelaksana rekruitmen posisi calon direktur Konsumer Ritel dan Direktur utama Bank Jatim itu diuji dan dievaluasi kembali. “Rekomendasi kami kemarin, sudah disetujui pimpinan DPRD itu juga Sudah di berikan kepada Gubernur Jatim,” ingatnya lagi.

Pihaknya berlasan, rekomendasi tersebut perlu segera disikapi oleh Gubernur Jatim demi kepentingan masa depan Bank Jatim. Sebagai BUMD pencetak dari deviden paling besar, serta demi stabilitas fiskal semaksimal Bank Jatim perlu diberikan perhatian yang menyeluruh. Apalagi kursi Dirut Bank Jatim sudah kosong sejak Juli 2019 lalu. “Mengingat peran bank jatim yang sangat strategis itu, maka komisi C betulbetul akan mengawal Dan mendampingi hal itu,” cetusnya.

Dijelaskan Agung, ada kekuatiran dari DPRD Jatim, jika rekomendasi ini tidak segera dijawab, lalu RUPS PT Bank Jatim tetap digelar akan mengganggu komunikasi sebagai wujud kemi-

traan yang sudah berjalan baik selama ini. Menjadi sebuah hubungan yang tidak berjalan dengan baik dan kurang sehat di urusan yang berikutnya.

“Kondisi hubungan sinergitas yang kurang sehat ini jika dibiarkan tentu akan dapat mengganggu stabilitas secara makro yang ada di Provinsi Jatimj,” paparnya.

Namun secara pribadi, Agung sebagai kader Partai Amanat Nasional, secara pribadi berkeinginan agar komunikasi antara Pemprov dengan DPRD tetap berjalan dengan baik. Sebagai Partai pengusung Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wagub Emil Dardak tentu PAN akan ambil bagian untuk menjaga pemerintahan ini jauh dari masalah baru.

“Bagaimanapun kami ingin kepemimpinan Gubernur Khofifah di Jatimj ini bisa tetap maksimal dan tidak ada kendala apapun. Hal tersebut menjadi tanggung jawab moral ataupun sosial politik bagi PAN sebagai pengusung pasangan Khofifah-Emil,” ungkap Ketua DPD PAN Tuban ini. [geh]

APD Jadi Komoditi Unggulan Ekspor Jatim l

Sambungan hal 1

Jatim mencatat ada tujuh perusahaan produsen APD dan hand sanitizer di wilayah Jatim. Ketujuh perusahaan ini tersebar di Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Malang, Pasuruan, Probolinggo, dan Jombang.

Kepala Disperindag Provinsi Jatim, Drajat Irawan, mengungkapkan bahwa produsen APD di Jatim mampu memproduksi beberapa jenis APD sesuai standard ekspor yang saat ini sangat dibutuhkan tenaga kesehatan dalam menangani Covid-19 seperti masker bedah, masker N95, safety coverall, underpad, tutup kepala, surgical gown, disinfektan, hingga bahan baku masker yaitu meltbound dan spoundbound.

Potensi industri alat kesehatan di Jatim sangat besar, untuk masker bedah 3 ply kapasitas produk Jatim mencapai 1.313.300 potong per hari dan masker N95 mencapai 5.000 potong per hari.

Sedangkan untuk safety coverall perusahaan bisa memproduksi hingga 22.200 potong per hari, lalu untuk surgical gown kapasitas produksi mencapai 6.666 potong per hari.

Cairan disinfektan sebanyak 40.000 liter per hari. Underpad bisa diproduksi hingga 93.333 potong per hari dan tutup kepala sebanyak 66.666 potong per hari. Bahkan untuk bahan baku masker, Jatim bisa memproduksi meltbound sebesar 30 ton per hari dan spoundbound sebesar 2.500 ton per hari.

Berdasarkan hasil kajian Pusat Krisis Kesehatan, Kemenkes terhadap kebutuhan dan spesifikasi APD Nasional sekaligus 34 Provinsi dalam penanganan

Covid-19 di Indonesia yang disampaikan oleh Kepala Pusat Krisis Kesehatan menyebutkan bahwa kebutuhan nasional terhadap safety coverall sebanyak 5.555.936 potong; pelindung mata (goggles) sebanyak 438.299 potong; pelindung wajah (face shield) sebanyak 2.271.637 potong; masker N95 sebanyak 8.057.888 potong; dan masker bedah sebanyak 129.174.452 potong.

Sementara untuk kebutuhan safety coverall Jatim mulai 13 April – 31 Desember 2020 sebanyak 1.229.665 potong; pelindung mata (googles) sebanyak 88.613 potong; pelindung wajah (face shield) sebanyak 459.270 potong; masker N95 sebanyak 1.706.269 potong; dan masker bedah sebanyak 26.115.970 potong.

Drajat menjelaskan bahwa untuk periode Januari – Maret 2020, total nilai ekspor bahan baku masker, masker, dan APD sebesar 5,7 juta potong dengan rincian bahan baku masker sebesar 792.158 potong; masker sebesar 4,5 juta potong; dan APD sebesar 7.503 potong.

Pada periode Januari - Maret 2020 terjadi lonjakan ekspor masker yang sangat tinggi, dimana hanya pada tiga bulan saja nilai ekspor masker telah mencapai 4,5 juta dollar AS atau sudah hampir mencapai dua kali lipat nilai ekspor masker dari satu tahun penuh 2019.

Selain itu juga terjadi perubahan komposisi ekspor masker, jika sebelumnya pada tahun 2019 didominasi oleh masker nonmedis maka pada periode Januari – Maret 2020 didominasi oleh masker medis.

Namun perlu digaris bawahi bahwa realisasi nilai ekspor pada bulan Maret adalah transaksi yang dilakukan sebelum

pemberlakuan Permendag Nomor 23 Tahun 2020 pada 18 Maret 2020. Dengan dicabutnya larangan ekspor sementara melalui Permendag Nomor 57 Tahun 2020 mulai tanggal 19 Juni 2020 maka peluang ekspor bahan baku masker, APD, dan masker bagi Jatim terbuka kembali.

Hingga periode Januari-Maret 2020, negara tujuan ekspor Jatim untuk bahan baku masker adalah Jepang, Malaysia dan Amerika Serikat; sedangkan untuk APD negara tujuan utama ekspor adalah Malaysia dan China; kemudian komoditi masker utamanya diekspor ke Hongkong, Singapura, China dan Makau.

Pelaku industri TPT berupaya mempertahankan kinerja industrinya dengan melakukan diversifikasi produk dan membantu pemenuhan APD dan masker untuk tenaga medis, serta memproduksi masker dari kain sehingga terjadi peningkatan signifikan pada produksi coverall, surgical gown, dan masker bedah.

“Surplus produksi Jatim yang diiringi dengan peningkatan kebutuhan mampu menempatkan APD sebagai salah satu komoditi unggulan ekspor saat pandemi Covid-19. Disperindag saat ini juga mulai mengoptimalkan kerja sama dengan perwakilan dagang di luar negeri untuk memperluas pasar ekspor berbagai komoditi dari Jatim, selain itu kami juga aktif melakukan pendampingan bagi para pelaku industri”, imbuh Drajat.

Drajat menilai, Jatim harus jeli menangkap peluang ekspor APD de­ ngan tetap memperhatikan kebutuhan dalam negeri, terutama kebutuhan Jatim. [gat]

kas ini dibawa sebagai bukti bahwa mereka adalah peserta UTBK yang berdomisili di Jatimj dengan pemegang KIP-Kuliah.

Sebelumnya, ITS dan Wali Kota Surabaya juga memberikan bantuan Rapid Test secara gratis bagi peserta UTBK khusus wilayah Surabaya dan yang memiliki KIP-Kuliah.

Pemerintah Kota Surabaya juga sudah bekerja sama dengan 63 puskesmas untuk bisa melakukan Rapid Test secara gratis. “Hingga saat ini (5/7), telah terdaftar ada 2.744 peserta yang melakukan rapid test di ITS. Mereka yang terdaftar tersebut berasal baik dari Surabaya, luar Surabaya, hingga luar Jatimj,” kata dia.

Dengan adanya bantuan ini, menurutAdi, para peserta yang mengikuti program KIP-Kuliah di Jatimj menjadi tidak kehilangan haknya untuk mengikuti UTBK. “Harapannya dengan adanya bantuan ini anak-anak tersebut bisa memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi negeri,” pungkas dia. [Ina]

Kementerian BUMN Berikan 100 Ribu Tablet Avigan

Sambungan hal 1 nan hadir langsung disini artinya tidak hanya support biasa tapi Menteri BUMN juga memberikan support seluruh energi yang dimiliki Kementerian BUMN dalam penanganan Covid-19 di Jatim,” katanya.

Menurutnya, support dan penguatan ini menjadi pemicu semangat tidak hanya pemerintah provinsi, tapi juga masyarakat termasuk para tenaga medis di Jatim yang terus berjuang keras menangani Covid-19.

“Kehadiran Pak Menteri ini dapat menyemai damai dan menyemai kasih bagi seluruh masyarakat Jatim termasuk tenaga medis. Kami mengucapkan terimakasih atas bantuan yang diberikan, dan kami berharap bantuan terutama masker ini bisa dipakai masyarakat dengan sebaikbaiknya,” terangnya.

Dalam kesempatan ini, Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan bahwa bantuan yang diserahkan pemerintah terutama obat Avigan ini menjadi bentuk dorongan agar upaya penyembuhan Covid-19 di Jatim lebih cepat dan lebih efektif.

“Secara medis Avigan memang diyakini memberikan keberhasilan untuk penyembuhan dan mudah-mudahan hal itu juga berlaku disini. Jatim bukan hanya mendapat perhatian dari orang Jatim sendiri tapi juga pemerintah pusat yang selalu mengikuti dan memberikan perhatian atas perkembangan dari hari ke hari,” katanya.

Untuk itu, dalam penanganan Covid-19 di Jatim, Menkopolhukam meminta agar segala bentuk koordinasi bisa dilakukan dan semangat yang dimiliki tidak surut.

Selain itu kerjasama harus dilakukan tidak hanya dengan pemerintah pusat, tapi juga ke daerah dan instansi vertikal yang punya kaitan tugas.

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan kehadirannya di Jatim menjadi bentuk perhatian dari pemerintah pusat untuk memberikan perhatian khusus bagi Jatimj mengingat kenaikan penderita Covid-19 yang masih cukup tinggi.

Untuk itu, dalam bantuan ini juga terdapat obat avigan yang bila diberikan dengan prosedur yang baik, diharapkan mampu menekan angka kematian akibat Covid-19.

“Alhamdulillah kemarin kan sesuai dengan arahan presiden kita juga sudah ke Jabar, Jateng dan memang kebetulan Jatim dua kali karena memang kan kondisi yang ada di Jatim juga perlu perhatian khusus. InsyaAllah kami hadir di sini bagian dari pemerintah, bukan karena BUMN saja,” katanya.

Seperti diketahui, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Jakarta, Avigan diketahui mampu memberikan tingkat kesembuhan 63-67% bagi pasien Covid-19. Sementara hasil penelitian Clinical Trial di Jepang juga membuktikan bahwa pemberian Avigan mampu membersihkan virus COVID-19 dalam 4 hari.[tam] l

Fasilitas Disterilkan dan Peserta Wajib Patuhi Protokol Kesehatan Sambungan hal 1 (max 37,5°C), memakai masker, menggunakan hand sanitizer dan/atau cuci tangan memakai sabun, memakai sarung tangan, dan menjaga jarak minimal 1 meter. Peserta juga wajib memastikan secara mandiri bahwa dirinya sehat secara jasmani, siap mengikuti ujian dan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Setelah mengikuti ujian, para peserta harus segera meninggalkan UB dan kembali ke rumah atau kota masing-masing.

Pintu masuk UB selama UTBK hanya dibuka satu pintu, di jalan Veteran saja.

Sedangkan pintu keluar melalui gerbang keluar UB jalan Panjaitan (Betek) dan jalan Veteran (samping kanan Bank BNI UB). Jika ada peserta yang diantar, disediakan tempat menurunkan penumpang di 5 titik drop zone yaitu depan FPIK, depan FH, jalan Veteran (Vokasi-INBIS), depan FEB, dan depan Filkom.

Prof Dr Aulanni’am, drh. DES Ketua Pusat UTBK UB berharap UTBK 2020 di masa pandemi Covid 19 ini dapat berjalan dengan lancar. Semua yang akan masuk kampus UB diminta memenuhi protokol kesehatan.

“Kita harus mempersiapkan karena selama pandemi Covid 19 ini banyak hal yang terjadi, hal ini adalah kehendak Allah. Kita semua berdoa mohon ridho Allah untuk lancarnya pelaksanaan UTBK

l

ini. Sehingga nantinya semua berjalan lancar sesuai protokol kesehatan percegahan Covid-19,” kata dia.

Pihaknya berharap semua yang terlibat UTBK ini, diberi kesehatan oleh Allah SWT, dijauhkan dari penyakit ini.

Salah satu upayanya adalah dengan tetap menerapkan protoko kesehatan yang ketat. Proses seleksi UTBK tahun 2020 yang dilaksanakan secara tatap muka di tengah pandemi Covid-19 secara resmi dimulai hari ini Minggu (5/7).

Di Kota Malang, dua perguruan tinggi yakni Universitas Brawijaya (UB) dan Universitas Negeri Malang (UM) secara serentak menggelar ujian tahap pertama sejak pagi tadi.

Wali Kota Malang Sutiaji meninjau secara langsung pelaksanaan UTBK untuk memastikan semua aktivitas pelayanan bagi peserta tes UTBK benar-benar dijalankan sesuai protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

“Saya sebenarnya ngecek apa yang sudah disampaikan ke kami pada saat surat pengajuan itu sesuai pada kondisi di lapangan.

Pelaksanaan UTBK itu mengedepankan protokol kesehatan (Covid-19),” ujarnya.

Sasaran kunjungan Wali Kota Malang itu, adalah yang dikunjungi pagi tadi di UB, yaitu Fakultas Kedokteran (FK) dan Fakultas Ilmu Komputer (Filkom). Dari dua tempat pelaksanaan tes tersebut, Sutiaji menyebut secara konsep memang telah terpenuhi. Meski demikian, ada be-

berapa hal yang tetap harus diperhatikan oleh panitia pelaksanaan tes.

“Di sini tadi saya temui hal-hal yang memang ada kekurangan dan sebagainya.

Karena, yang namanya teori dengan praktek kan ndak sama. Ternyata tadi sy masuk di FK, yang jumlahnya ternyata ditata sudah bagus,” imbuhnya.

Mulai dari peserta ujian saat akan naik lift telah ditata sedemikian rupa agar tak terjadi penumpukan. Begitu juga untuk ruang transit yang dianggap telah memenuhi standar untuk meminimalkan transmisi penularan virus.

Sebelumnya Wali Kota Sutiaji, membayangkan naik lift penumpukannya ternyata sana filterisasinya mulai begitu masuk ditata, ada ruang transit. Di ruang transit dia sudah tidak boleh membawa apa-apa ketika masuk ke ruang UTBK. “Alhamdulillah sampai ke pulangnya juga demikian, shiftshift-an masuk ke lift itu bagaimana, artinya di FK tidak ada masalah,” jelasnya.

Selanjutnya, untuk ruang tes berikutnya di Filkom ia masih menyoroti beberapa hal. Mulai kerumunan peserta yang melakukan cuci tangan, hingga keadaan di ruang transit dengan barang peserta yang masih terbawa.

Ia menyarankan, agar pelaksanaan bisa dijalankan dengan lebih terjaga jaraknya.

Terkait dengan barang bawaan peserta untuk sudah tidak diperbolehkan saat

akan masuk ke area ruang Hal tersebut, dikhawatirkan akan memicu transmisi baru antar pergesekan barang dari peserta satu ke yang lainnya.

“Insya Allah nanti tahap berikutnya Pak Rektor sudah memerintahkan untuk anak yang masuk ke ruang UTBK sudah tak membawa barang. Khawatirnya ada transmisi antar barang, sehingga jangan sampai ada penumpukan. Cukup sampai di ruang transit, dikunci ndak usah dibawa ke dalam,” tegasnya.

Sementara itu, Rektor UB Prof Dr Ir Nuhfil Hanani AR MS menyatakan jumlah pendaftar UTBK di UB sebanyak 19.000-an calon maba. Tahapan seleksi dimulai pada hari ini 5 Juli hingga 14 Juli 2020 mendatang.Setiap harinya terbagi dalam dua sesi, yakni pukul 09.00 pagi untuk tahap pertama, dan pukul 15.00 untuk tahap ke dua.

“Per sesinya calon mahasiswa memakai 1.090 unit PC. Lokasi tes kita bagi, ada yang di Filkom, Fia dan FK. Saran dari Pak Wali kita tindak lanjuti, jadi orang masuk harus di thermo gun sehingga aman, lalu cuci tangan, dan pakai sarung tangan. Nanti masuk ruang transit, barang tas ditaruh di situ,” jelasnya.

Untuk menghindari terjadinya kasus Covid baru, para peserta dihimbau untuk tidak singgah disembarang tempat, dan langsung kembali ke tempat asal masingmasing.*

UTAMA

Senin Pon, 6 Juli 2020

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat melakukan sidak di Rumah Pompa Petekan.

Proyek ini terus dikebut pemkot karena ditarget tuntas Desember 2020.

Halaman 12

Pemkot Surabaya Kebut Pembangunan Rumah Pompa Petekan Surabaya, Bhirawa Salah satu proyek yang terus dibangun di tengah pandemi Covid-19 ini adalah pembangunan Rumah Pompa Petekan. Kini, pembangunan pompa itu terus dikebut karena ditarget selesai pada Desember 2020.

Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP) Surabaya Erna Purnawati mengatakan proyek itu ditargetkan selesai 100 persen pada Desember 2020, sehingga diharapkan musim hujan berikutnya, sudah bisa dipakai. "Jadi, kalau ada air pasang lagi nanti, diharapkan tidak sam-

pai masuk ke kota ini, makanya kita tekankan tahun ini sudah harus beres," kata Erna, Minggu (5/7).

Menurut Erna, yang paling harus ditekankan adalah pintu airnya, karena proses pengerjaannya agak lumayan berat.

Sebab, pintu airnya itu berukuran 7 meter sama 10 meter, sehingga proyek ini benar-benar diharapkan bisa mengatasi air pasang. "Memang pintu airnya ini yang agak berat," ujarnya. Namun begitu, Erna mengaku dapat bernafas lega setelah mendapatkan izin dari Lantamal terkait dengan

KILAS DAERAH

Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Widodo Iryansyah bersama Sekdaprov Jatim usai rapat pembahasan kawasan physical distancing di Makodam V/Brawijaya.

Pangdam V/Brawijaya Sepakat Diberlakukan Kawasan PD Surabaya, Bhirawa Kurangnya kesadaran masyarakat Kota Surabaya terhadap protokol kesehatan. Membuat tiga ruas jalan di Surabaya ditutup kembali sebagai kawasan physical distancing (PD). Sehingga segala jenis kendaraan dilarang untuk melintas, begitu juga dengan seluruh aktivitas masyarakat di kawasan ini.

Adapun tiga ruas jalan di Surabaya ini adalah di Jl Tunjungan, Jl Darmo dan Jl Pandegiling. Penutupan dilakukan pada Jumat (3/7) hingga Kamis (8/7). Setiap harinya ditutup mulai pukul 21.00 WIB hingga 05.00 WIB. Sedangkan pada Sabtu dan Minggu jalan ditutup sejak pukul 21.00 WIB hingga 12.00 WIB. Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Widodo Iryansyah mengatakan, penutupan kawasan physical distancing ini untuk mengurangi mobilisasi masyarakat. Sebab selama COVID-19 ini masyarakat melakukan kegiatan yang tidak pada tempatnya. Seperti bersepeda dengan massa yang banyak dan tidak menerapkan protokol kesehatan.

"Upaya kawasan physical distancing ini hasil kesepakatan rapat di Kodam V/Brawijaya. Sehingga diambil keputusan untuk penerapan kawasan physical distancing di tiga ruas jalan tanpa harus menggurangi perekonomian," kata Mayjen TNI Widodo Iryansyah, Sabtu (4/7).

Alumnus Akmil 1987 ini menambahkan, penutupan kawasan physical distancing ini melihat dari aspek ketaatan masyarakat.

Beberapa dijumpai massa yang disepanjang jalan tidak mematuhi aturan physical distancing. Seperti diantaranya tidak menggunakan masker dan tidak menjaga jarak. [bed]

akses masuk ke Rumah Pompa Petekan itu. Akhirnya, kini mobil-mobil proyek, termasuk crane proyek bisa lewat di akses masuk Lantamal itu. "Alhamdulillah kita sudah mendapatkan izinnya, sehingga aksesnya lebih dekat dan kerjanya memang harus lewat disitu, makanya ini mungkin bisa dipercepat lagi," imbuhnya.

Sementara untuk pembangunannya hingga saat ini, Erna memastikan pintu air dan fabrikasinya sudah jadi. Namun, yang susah adalah bangunannya, pondasi sama pilarnya, sehingga bagian ini terus dikebut.

"Ini kan pompanya juga nambah, sehingga nanti akan ada tiga pompa dengan kapasitas 5 meter kubik. Pokoknya semuanya ini harus selesai Desember," tegasnya.

Erna juga menjelaskan bahwa Rumah Pompa Petekan ini dibangun dengan sistem buka tutup, sehingga perahu pelayaran bisa keluar masuk di Rumah Pompa Petekan itu. Menariknya, rumah pompa ini fungsinya seperti gravitasi. Ketika elevansi permukaan air sungai tinggi, maka air kemudian akan dipompa menuju ke laut dan begitu pula sebaliknya.

"Desain Rumah Pompa Petekan ini juga dibuat heritage dan berbeda dengan pompa air lainnya. Hal ini untuk menambah daya tarik wisata Sungai Kalimas," kata dia.

Rumah Pompa Petekan ini merupakan proyek besar penanganan banjir di Kota Surabaya. Sarana pencegah banjir itu digadang-gadang menggantikan peran 20 rumah pompa di Surabaya Pusat dan Utara. Selain itu, rumah pompa yang dibangun dengan anggaran total lebih dari Rp 40 miliar itu diprediksi menjadi pengendali utama aliran Sungai Kalimas. [iib]

Sarmuji Siap Mundur Jika Suara Golkar Turun DPD Golkar, Bhirawa Ketua DPD Partai Golkar Jatim M. Sarmuji, pacu kader, khususnya pengurus Golkar untuk terus berbuat bagi masyarakat. Pengurus diminta untuk lebih banyak menyapa masyarakat dam membuat program yang bermanfaat bagi masyarakat.

Sarmuji menargetkan di Pemilu 2024 mendatang suara Golkar untuk DPRD Jatim harus bertambah. Sebanyak 17 kursi menjadi target untuk diraih oleh Partai berlambang pohon beringin ini. "Saya tegaskan akan mundur sebagai ketua DPD Partai Golkar Jatim bila nanti setelah KPU mengumumkan hasil pemilu 2024 kursi Golkar tidak bertambah apalagi berkurang," ujar Ketua DPD Partai Golkar Jatim Sarmuji ketika berbicara dalama acara workshop Peningkatan kapasitas ketua DPD Partai Golkar Kota Kabupaten se Jatim dan anggota FPG DPRD se Jatim dalam pemenangan pilkada seretak 2020 yang digelar DPD Partai Golkar Jatim di Sekertariat DPD Golkar Jatim, Sabtu (4/7).

Menurut Sarmuji, pihaknya mem-

inta agar dalam perjalan saat ini menuju 2024, semua kader partai khusunya anggota Fraksi termasuk pengurus DPD untuk berbuat yang terbaik pada masyarakat. Semua kepentingan dan keinginan masyarakat harus menjadi prioritas yang diperjuangkan oleh kade-kader partai. Angota Fraksi Golkar DPRD harus lebih banyak membuat kebijakan yang benar benar bisa dirasakan oleh masyarakat.

"Ingat pertama kali saya menjabat ketua DPD dan belum mendapatkan SK. Saya sudah minta anggota Fraksi Golkar DPRD harus mendapatkan minimal 100 rubu suara. Ini masih tetap berkaku sampai pemilu nanti," ungkapnya. "Memang kalau saya minta 6 bulan sebelum pemilu akan berat. Tapi dengan waktu yang cukup panjang ini, saya yakin itu bisa diwujudkan," lanjutnya. Anggota Fraksi Golkar DPRD dan pengurus kata Sarmuji, jangan terpancing dengam isu-isu yang tidak dibutuhkan masyarakat. Lebih baik fokus untuk menyuarakan isu-isu yang terjadi dan dirasakan oleh masyarat.

"Dengan begitu maka ini akan menunjukkan Gokkar hadir ditengah masyarakat dan ada untuk kepentin-

gan masyarakat," pungkasnya.

Sementara itu Sekertaris DPD Golkar Jatim, Sahat Tua Simanjuntak menilai apa yang dikatakan Ketua DPD Golkar Jatim sebuah lecutan bagi kader golkar khususnya pangurus partai semua tingkatan dan anggota Frakasi Golkar DPRD, untuk semakin intensif memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Kata Sahat harapan ketua untuk bisa meningkatkan suara Gollkar adalah harapan dan mimpi semua kader dan pengurus Golkar. "Pak Ketua juga sudah memberikan ketauladanan ke-

pada kita. Yaitu komitmen untuk mundur. Tidak ada yang berani satria dengan mundur. Apa yang dikatakan ketua sikap kesatria," ungkapnya.

Untuk itu, kata Sahat, sebagai kader dan pengurus harus membuktikan dengan kerja keras dengan selang waktu yang masih panjang ini, untuk mewujudkan kehadiran Golkar dalam kehidupan masyarakat. "Kita jarang memiliki komitmen seperti itu. Ketua memberi sikap kongkrit. Biasanya kalau kalah, banyak yang dikambinghitamkan. Kami ingin semua bersifat Satria," pungkasnya. [geh]

Pemenangan pilkada seretak 2020 yang digelar DPD Partai Golkar Jatim di Sekertariat DPD Golkar Jatim.

Penyaluran BLT-DD Diperpanjang Hingga Enam Bulan Jombang, Bhirawa Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes-PDTT), Abdul Halim Iskandar mengungkapkan, penyaluran BLT-DD diberikan dengan 2 tahap.

Pada tahap pertama, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mendapatkan uang sebesar 600 Ribu Rupiah sela-

ma 3 bulan. "Kebijakan kita keluarkan per April (2020), berarti kalau 'start" langsung berarti April, Mei, Juni," kata Abdul Halim Iskandar, saat berada di Jombang, Sabtu (04/07).

Kemudian lanjut dia, untuk 'recovery', Presiden Republik Indonesia memberikan arahan agar ditambah lagi selama 3 bulan, namun dengan nominal sebesar

300 Ribu Rupiah per bulan. "Berarti Juli, Agustus, September. Ini bagi yang pencairan awal itu April. Bagi yang pencairan awal itu Mei, maka Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober," tambahnya. Namun jika ada desa yang pada awal pencairan BLT-DD pada bulan Bulan Juni 2020, lanjut dia, maka pola pencairan BLT-DD ini juga menyesuai-

kan selama enam bulan ke depannya.

"Sehingga bisa dinyatakan bahwa, penyaluran Dana Desa itu per April dengan Desember dengan variannya masing-masing," lanjut dia. Abdul Halim Iskandar menambahkan, bagi desa yang Dana Desa (DD)-nya tidak mencukupi, maka bisa menyalurkan secukupnya. [rif]

GALERI KEMANUSIAAN

Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziah Kunjungi Mojokerto Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziah dalam lawatannya ke Jawa Timur berkenan berkunjung ke Kabupaten Mojokerto, guna meyerahkan berbagai bantuan yang diperuntukkan warga terdampak Covid-19, Sabtu 4/7/20.

Oleh: Hasan Amin, Kabupaten Mojokerto

Menteri Ketenagakerjaan RI. Sedang menyerahkan bantuan kepada warga terdampak vovid-19.

Bupati Mojokerto Pungkasiadi yang menyambut dan menerima kunjungan Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah yang menyerahkan program bantuan dari kementerian yang dipimpinnya. menyampaikan kondisi Kabupaten Mojokerto dalam menghadapi masa pandemi Covid-19 saat ini khususnya jumlah kondisi ekonomi masyarakat yang terdampak. kurang lebih 1.464 orang pekerja yang terpaksa dirumahkan, akibat imbas dari pandemi ini. Namun, Pemer-

intah Kabupaten Mojokerto saat ini terus berupaya menangulangi. Selain kesehatan dan jaring pengaman sosial (JPS), kita terus berupaya melakukan pemulihan di bidang ekonomi menuju era new normal. Saya sudah keluarkan SE penerapan protokol kesehatan di wisata alam, kita juga membuat tim uji coba pembukaan usaha," jabar Bupati Pungkasiadi.

Sementara itu Menteri Ida Fauziah dalam sambutannyapun setuju, jika musibah non alam Covid-19 benar-benar membawa dampak

tidak hanya untuk Indonesia melainkan hampir di seluruh dunia.

Menurutnya, tidak hanya Indonesia mengalami krisis kesehatan, tetapi juga krisis ekonomi yang mengakibatkan masyarakat kehilangan pekerjaan maupun sumber ekonomi sehari-hari.

"Beberapa kali krisis yang pernah dialami, Indonesia maupun Negara lain, tapi krisis karena Covid ini benar-benar luar biasa pukulannya.

Milyaran pekerja di dunia terpaksa di PHK termasuk di Indonesia.

Kurang lebih ada 1,7 juta, termasuk yang dilaporkan Bapak Bupati tadi.

Namun, kita yakin jika SDM unggul dengan skill, akan ikut berperan dalam memajukan Indonesia.

Kementrian Ketenagakerjaan juga akan berusaha meningkatkannya,"

kata Ida Fauziah.

Lebih lanjut Menteri Ida Fauziah menambahkan, adapun maksud kunjungannya ini, tidak lain menyerahkan sejumlah bantuan dari beberapa program Kementrian Ketenagkerjaan RI. Antara lain bantuan program pemerintah Paket BLK Komunitas kepada PCNU Kabupaten Mojokerto.

Bantuan program pemerintah Paket Padat Karya. Bantuan program pemerintah Bantuan Covid-19 untuk 26 pesantren pelatihan penanganan Covid-19. Bantuan program pemerintah Paket Tugas Pembantuan kepada Dinas Tenaga Kerja. Juga bantuan program pemerintah Paket Kegiatan Tenaga Kerja Mandiri, serta Bantuan program pemerintah Inkubasi Bisnis kepada 250 wirausahawan, jelas Ida fauziah. [*]