binder7jul20

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2006

HARIAN

harian_bhirawa@yahoo.com bhirawa_indragiri@yahoo.com suratkabar_harianbhirawa

IKLAN/ LANGGANAN

Surat Kabar Harian Bhirawa

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

www.harianbhirawa.co.id

Mata Rakyat Mitra Birokrat

Selasa Wage, 7 JULI 2020

Layanan Lumbung Pangan Jatim Diperluas Tren Belanja Online Masyarakat Jatim Meningkat

Pemprov, Bhirawa Layanan Lumbung Pangan Jatim kembali di perluas.

Khususnya untuk pembelian online sembako murah dan gratis ongkir juga akan bertambah layanan di delapan kabupaten/kota di Jatim mulai, Rabu (8/7) mendatang. Delapan daerah tersebut yakni Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, dan Kota Madiun.

Masyarakat di delapan daerah tersebut akan segera menikmati layanan pembelian aneka sembako murah yang dijual dengan harga di bawah pasar, dan gratis biaya pengiriman. Dengan penambahan delapan daerah tersebut, maka layanan gratis ongkir itu kini telah menjangkau 19 kabupaten/ kota.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyampaikan, tren belanja online masyarakat Jatim mulai meningkat. Hal ini dapat dilihat dari animo masyarakat di Lumbung Pangan yang se-

jauh ini sudah ada di sebelas kabupaten kota di Jatim.

“Ternyata dari datanya transaksi belanja online cukup besar. Di era transisi menuju new normal di tengah pandemi covid19, kita mendorong agar ada adaptasi baru yang dilakukan di masyarakat, termasuk dalam hal belanja bahan pangan,” kata Gubernur Khofifah di Grahadi, Senin (6/7).

Sebab di Lumbung Pangan Jatim ini untuk layanan  ke halaman 11 humas pemrpov jatim

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa meninjau Layanan Lumbung Pangan Jatim di Jatim Expo. Pemprov Jatim akan memperluas layanan lumbung pangan di delapan kabupaten/kota.

Resi Gudang Komoditas Rumput Laut Makin Bergairah Surabaya, Bhirawa Resi gudang komoditas rumput laut, mulai menunjukkan gairah di tengah masyarakat.

Instrumen yang merupakan dokumen bukti kepemilikan barang yang disimpan di suatu gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang ini, kini mulai dikerjasamakan dari pemilik Resi Gudang dengan korporasi lain.

Hal tersebut yang dilakukan oleh PT Kliring Berjangka Indonesia (Perser0) melalui anak usahanya

yaitu PT Kliring Perdagangan Berjangka Indonesia (KPBI) dengan PT Asia Sejahtera Mina Tbk. Kedua korporasi ini melakukan kerjasama tentang Pembelian dan Penjualan Kembali (REPO) Resi Gudang.

Dalam kerjasama ini, KPBI melakukan pembelian atas Resi Gudang dari komoditas rumput laut yang dimiliki oleh PT Asia Sejahtera Mina Tbk dengan

Kantor Kembali Aktif, Bappeda Perketat WFH Pemprov, Bhirawa Aktifitas perkantoran di lingkungan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jatim kembali dibuka, Senin (6/7).

Ini setelah beberapa waktu lalu aktifitas di Kantor Bappeda Jatim dihentikan pada 1 - 3 Juli

lantaran adanya 21 ASN yang terkonfirmasi positif virus corona atau Covid-19.

Sekretaris Bappeda Jatim, Endy Alim Abdi Nusa menuturkan, aktifitas di instansinya kembali aktif setelah dilakukan sterilisasi selama tiga hari. Saat ini, kegiatan per-

kantoran dilaksanakan secara ketat dengan memberlakukan protokol kesehatan. Begitupun pemberlakuan work from home (WFH) juga diperketat pemantauannya. “Sesuai arahan Pak Sekkda, pegawai yang ke  ke halaman 11

Pemkot Surabaya telah memberikan layanan rapid test gratis kepada peserta UTBK. Setiap peserta yang reaktif langsung di swab dan diisolasi di hotel.

 ke halaman 11

Oky Abdul Soleh/ Bhirawa

Lampu ultraviolet disiapkan di Kantor Bappeda Jatim sebagai salah satu antisipasi kemungkinan adanya Covid-19.

MITRA

Bermanfaat untuk Umat S E B A G A I seorang ASN, Bambang Sucipto harus siap ditempatkan dan ditugaskan di manapun oleh negara. Setelah cukup lama menjadi Kepala SMKN 1 Grujugan, Kabupaten Bondowoso, kini Bambang Sucipto SPd MSi dipercaya Dinas Pendidikan Provinsi Jatim menempati pos baru sebagai Kepala SMKN 2 Bondowoso.

Serah

terima pun di laksanakan dengan pendahulunya, Fathur Rakhman dengan dipimpin Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Kacabdindik) Provinsi Jatim Wilayah Bondowoso, Sugiono Eksantoso.

Kepada Bhirawa, Bambang Sucipto mengakui tugasnya sebagai ASN hanya tinggal 19 bulan ke depan. Disisa waktu itu, Bambang tetap berkomitmen untuk terus maksimal berbuat untuk kemanfaatan ummat (dunia pendidikan, red).

“Saya su-

Bambang Sucipto SPd MSi

Sentil

Layanan Lumbung Pangan Jatim Diperluas - Kabar menggemberikan untuk masyarakat Jatim.

Penyebaran Covid-19 di Batu Bukan karena Dibukanya Obyek Wisata - Karena masyarakat enggan patuhi protokol kesehatan.

Pemkab Tertibkan Objek Pajak Tak Berizin - Bagus asal tidak tebang pilih.

 ke halaman 11

Penyebaran Covid-19 di Batu Bukan karena Dibukanya Obyek Wisata Batu, Bhirawa Pemkot Batu dan Kepolisian Resor setempat melarang kegiatan yang mengundang keramaian atau kerumunan massa.

Hal ini menyusul adanya kasus positif Covid-19 yang mencapai 86 orang per 5 Juli ini.

Wali Kota Batu, Dra Hj Dewanti Rumpoko MSi mengatakan, adanya kasus positif Covid19 ini bukan karena dibukanya

kembali tempat wisata, tetapi berasal dari transmisi lokal.

Untuk itu, di Kota Batu saat ini warga dilarang menggelar giat keramaian seperti khitanan, resepsi pernikahan, ulang tahun, dan sejenisnya.

Menurut dia, Kota Batu masuk dalam zona merah per 3 Juli. Artinya tingkat resiko penularan Covid-19 di Kota Batu sangat tinggi.

Keputusan ini diambil setelah pihaknya mengelar rakor dengan pihak terkait pada hari Minggu (5/7).

“Untuk kebaikan bersama masyarakat harus mengikuti aturan. Meski diketahui untuk kegiatan seperti khitan dan resepsi pernikahan sesuai fase ini boleh digelar hingga  ke halaman 11

Peserta UTBK Reaktif Langsung Di-swab Test Surabaya, Bhirawa Pemkot Surabaya telah memberikan layanan rapid test gratis kepada peserta Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) dalam Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) di 63

Puskesmas Surabaya. Bagi mereka yang hasil rapid tesnya dinyatakan reaktif, langsung dilakukan pemeriksaan swab dan isolasi mandiri di hotel.

Koordinator Bidang  ke halaman 11

Pemprov Gelontor Bantuan JPS Bagi 35 Ribu Orang di Jember Jember, Bhirawa Pemprov Jatim menggelontor bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) kepada 35.000 orang yang terdampak virus corona atau Covid-19 di Kabupaten Jember. Penerima manfaat JPS tersebut tersebar di 248 desa/kelurahan se-Kabupaten Jember.

Kepala Dinas Infokom

Kabupaten Jember Gatot Triyono mengatakan, data penerima manfaat ini terdata melalui radar bansos Pemkab Jember.

“Mereka terdaftar secara daring melalui radar bansos pemkab Jember,” ujar Gatot saat melakukan pantauan penyaluran JPS  ke halaman 11

Perjuangan Risma Bagikan Masker ke Warga

Dibonceng Naik Motor hingga Jalan Kaki Lewati Lorong Gang Sempit Seakan tak ada kata lelah dan bosan bagi Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini untuk terus mengingatkan warganya agar tetap memakai masker. Bahkan, di akhir pekan lalu, wali kota perempuan pertama di Surabaya itu dibonceng naik motor untuk membagikan masker ke pemukiman warga.

Zainal Ibad, Kota Surabaya

Bersama dengan beberapa kepala OPD (organisasi perangkat daerah) di lingkungan Pemkot Kota Surabaya, sejak pagi hari Wali Kota Risma menyisir ke beberapa permukiman padat penduduk menggunakan kendaraan bermotor.

Berbekal pengeras suara (toa megaphone), awalnya ia menyisir

di Jalan Gubeng Airlangga Surabaya untuk mengingatkan para pedagang di kawasan itu agar tetap jaga jarak dan memakai masker. Sementara itu, beberapa Kepala OPD yang mengikuti di belakang, bertugas membagikan masker kepada masyarakat. “Ayo jaga jarak pak, tolong maskernya dipakai,” kata Wali Kota Risma menggunakan megaphone.

Tak berhenti sampai di situ,

rupanya Wali Kota Risma kemudian menyisir ke dalam permukiman padat penduduk di Jalan Gubeng Airlangga 1 Surabaya untuk membagikan masker langsung ke rumah-rumah warga.

Meski harus melewati lorong gang yang sempit, rupanya hal itu tak menjadi penghalang bagi Wali Kota Risma.

Kedatangan Wali Kota Risma ke perkampungan itu tampaknya membuat warga sumringah. Tua muda, hingga anak-anak, terlihat berjejer di depan rumah sembari menyapa dan melambaikan tangan kepada pejabat nomor satu

 ke halaman 11

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat membagikan masker kepada warga keluar masuk gang di perkampungan padat penduduk.

EKSEKUTIF

Selasa Wage, 7 Juli 2020

Halaman 2

Audiensi dengan KPU Jatim, Polda Jatim Siap Amankan Pilkada 2020 Polda Jatim, Bhirawa Pandemi Covid 19 tak menghalangi upaya Polda Jatim dalam pengamanan Pilkada serantak pada 9 Desember 2020. Itu dibuktikan dengan audiensi yang dilakukan Polda Jatim bwrsama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jatim, Senin (6/7) di Lobby Tribrata lantai 2 Mapolda Jatim.

Hadir dalam audiensi, Kapolda Jatim Irjen Pol M Fadil Imran didampingi Wakapolda Jatim, Brigjen Pol Slamet Hadi Supraptoyo. Serta Pejabat utama (PJU) Polda Jatim dan Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko.

Dalam pertemuan ini, Kapolda dan Ketua KPU jatim membahas perihal kesiapan tahapan pilkada serentak yang berlangsung pada 9 Desember 2020 mendatang. Meski kurang empat bulan lagi, namun segala persiapan mulai dari keamanan, gangguan kantibmas maupun semua tahapan pilkada harus disiapkan sejak awal.

Kapolda Jatim mengatakan, audiensi yang dilakukan dengan KPU Jatim tentang tahapan Pilkada ini cukup baik. Meski kurang 4 bulan, namun semua harus disiapkan, agar pada waktunya nanti, pilkada bisa berjalan dengan baik, aman, dan damai.

istimewa

Kapolda Jatim, Irjen Pol M Fadil Imran bersama Ketua KPU Jatim usai audiensi di Mapolda Jatim, Senin (6/7).

‘’Meski kurang empat bulan lagi Pilkada serentak di Jatim, namun semua tahapan pilkada harus disiapka jauh - jauh hari. Hal ini

KILAS BIROKRASI

Bupati Nyatakan Desa di Jombang Siap Salurkan BLT-DD Hingga Periode Kedua Jombang, Bhirawa Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab menyatakan, desa - desa yang ada di Kabupaten Jombang siap menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) hingga periode kedua, setelah penyaluran BLTDD periode pertama selesai. Pada penyaluran BLT-DD periode kedua.

Hal ini dikatakan Bupati Jombang saat melakukan pemantauan penyaluran BLT-DD tahap ketiga periode pertama di Desa Candi Mulyo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Senin (6/7).

Seperti diwartakan sebelumnya, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes-PDTT), Abdul Halim Iskandar, Sabtu (4/7) saat berada di Jombang mengatakan, penyaluran BLT-DD akan diperpanjang hingga enam bulan. ‘’Di Jombang juga, sama. Jadi sampai Desember,’’ ujar Bupati Jombang.

Disinggung lebih lanjut, terkait kesiapan keuangan desa - desa di Kabupaten Jombang untuk rencana penyaluran BLT-DD periode kedua nanti, Bupati menjawab, keuangan terkait hal ini ada di masing-masing desa. ‘’Kalau kami tak ada masalah. Karena tinggal mencairkannya di desa,’’ ungkap Bupati Jombang.

Bupati menyampaikan, ada sekitar 43 ribu KPM di Kabupaten Jombang yang menerima BLT-DD. Pada hari itu, Bantuan Sosial terkait penanganan Covid-19 dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) juga sudah mulai turun. [rif]

Sutiaji Melepas Jenazah Mantan Wakil Wali Kota Bambang PU Malang, Bhirawa Kota Malang kehilangan tokoh terbaiknya, yakni mantan Wakil Wali Kota Malang periode 2003-2008, Drs H Bambang Priyo Utomo.

Senin (6/7) kemarin, tepat pukul 04.30, di RS Aisiyah, Malang, alhamhum menghembuskan nafas terakhirnya dalam usia 68 tahun.

Air mata Wali Kota Malang Sutiaji, meleleh saat melepas kepergian Bambang Priyo untuk selama - lamanya. ‘’Saya bersaksi Almarhum Pak Bambang orang yang baik, beliau telah berjasa dalam membangun Kota Malang, kami akan selalu mengenang jasa beliau,’’ tutur Sutiaji.

Sutiaji mengisahkan, jika almarhum orang yang tidak pernah menyalahkan orang lain. Karena itu kebaikan yang telah ditanamkan harus terus dilakukan oleh anak - anaknya, sehingga menjadi ladang amal soleh bagi almarhum. ‘’Almarhum Pak Bambang milik Allah, kapanpun diambil kami hanya bisa melakukan itibar. Atas nama Pemkot dan masyarakat, saya mengucapkan bela sungkawa yang sedalam dalammya untuk bapak kita, sahabat kita,’’ tambah Sutiaji.

Pengabdian Almarhum selama, 10 tahun jadi Wakil Wali Kota Malang, setelah itu Ketua PMI. Sebuah jabatan sosial, yang akan terus dikenang oleh seluruh masyarakat Kota Malang.

Mantan Wali Kota Malang, Drs Peni Suparto MAP, juga memberikan penilaian positif bagi alamarhum. Bagi dia Alamarhum adalah teman dan sahabat yang baik. ‘’Selama 10 tahun bersama Pak Bambang Prioyo Utomo, sekalipun tidak pernah ada konflik. Beliau adalah sosok yang sangat mengerti terhadap keadaan. Tentunya kami sangat kehilangan,’’ tutur Peni. [mut]

sebagai bentuk upaya antisipasi gangguan Kantibmas saat gelaran Pilkada di Jatim,’’ kata Kapolda Jatim, Irjen Pol M Fadil Imran.

Fadil menambahkan, untuk pengamanan tahapan Di Pilkada Jawa Timur nantinya akan dipimpin Wakapolda Jatim. Nantinya akan

dibentuk Satgas Nusantara, guna menciptakan suasana, aman, damai dan sejuk, sehingga Pilkada di jatim aman dan berjalan dengan baik.

‘’Pengamanan Pilkada di Jatim akan dipimpin langsung oleh Wakapolda jatim dengan membentuk Satgas Nusantara. Agar tidak ada gangguan kantibmas saat pagelaran Pilkada serentak,’’ tambahnya.

Lebih lanjut Kapolda menjelaskan, Pilkada serentak di Jatim akan dilaksanakan di 19 Kabupaten/ Kota. Tiga pemilihan Walikota dan 16 pemilihan Bupati. Ini harus benar - benar dikawal, Polda Jatim beserta Polres jajaran siap untuk melakukan pengamanan Pilkada di Jatim. ‘’Kami Polda Jatin siap mengamankan jalannya pilkada, selain itu, kapolres jajaran juga membackup penuh mulai tahapan pemilihan hingga pencoblosan,’’ tegas Kapolda.

Sementara itu, Ketua KPU Jatim, Choirul Anam menambahkan, bahwa sampai saat ini KPU Jatim juga telah melakukan beberapa tahanan pemilukada. Mulai dari persiapan tahapan pilkada, pembentukan anggota KPPS dan juga APD bagi anggota KPU maupun KPPS. Pasalnya, pilkada saat ini digelar di tengah pandemi Covid 19. ‘’Kami sudah melaksanakan tahapan persiapan pilkada, mulai dari pembentukan KPPS, anggaran, bahkan persiapan Rapid Tes bagi komisioner KPU baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota,’’ pungkas Choirul Anam. [bed]

Bupati Perintahkan Sanksi Pelanggar Perbup Nomor 22 Tahun 2020 Disinyalir Ada ASN, Sekolah dan Tempat Wisata yang Melanggar Gresik, Bhirawa Menyikapi perkembangan kasus Covid 19 di Kabupaten Gresik, Bupati Sambari Halim Radianto selaku Komandan Satuan Gugus Tugas Penanggulangan Penanganan Covid 19 akan bertindak tegas.

Tindakan tegas ini dilakukan dengan memberikan sanksi kepada pelanggar Perbup Nomor 22 tahun 2020 tentang pedoman masa transisi menuju tatanan normal baru pada kondisi pandemi Covid 19.

Penegasan ini disampaikan Bupati saat rapat bersama Satuan Gugus Tugas Covid 19 Gresik berlangsung di Ruang Graita Eka Praja pada Senin (6/7). Rapat juga dihadiri Kapolres Gresik, AKBP Arief Fitrianto dan Dandim 0817 Gresik, Letkol Infantri Budi Handoko yang keduanya juga bertindak sebagai Wadansatgas Covid 19 Gresik.

Menyikapi banyaknya pelanggaran terhadap Perbup, Bupati meminta kepada seluruh aparat mulai

Bupati Gresik memimpin rapat terkait perkembangan Covid 19 di Gresik.

dari Polres, Kodim dan Satpol PP Gresik untuk bertindak lebih keras lagi dalam penegakan Perbup ini. ‘’Ada empat hal yang harus diwaspadai, yaitu lingkungan kerja, pasar, perusahaan dan tempat pariwisata. Saya minta operasi tidak harus dilaksanakan pada malam hari saja, siang haripun agar penegakan Perbup ini terus dilakukan terutama membubarkan setiap kerumunan dan memberikan sanksi kepada yang tidak bermasker,’’ pinta Bupati.

Bupati menegaskan, banyak sekali pelanggaran yang dilakukan masyarakat terkait Perbup ini. Sehingga jumlah kasus Covid 19 semakin bertambah. Bupati juga mensinyalir pelanggaran tidak hanya dilakukan oleh masyarakat awam. ‘’Saya melihat, ada sekolah yang masih saja melaksanakan upacara

kerin ikanto/bhirawa

perpisahan, wisuda dan rapat - rapat yang tidak mematuhi physikal distancing. Saya sudah mendapat beberapa fotonya. Tolong BKD agar menindaklanjuti dengan memberikan sanksi para guru dan kepala sekolah yang ikut menghadiri kegiatan itu.

Sanksi juga diberikan kepada aparat pemerintah setempat. Jadi intinya ketegasan tidak hanya kepada masyarakat pemilik warung saja, tapi pemerintah dan kepala sekolah juga harus tegas,’’ tegas Bupati Sambari.

Selain sekolah, Bupati juga menyampaikan beberapa tempat yang selama ini melanggar Perbup. Misalnya tempat wisata yang membiarkan pengunjungnya tidak mengeterapkan phisikal distancing dengan membiarkan beberapa orang masuk telaga. Bupati meminta pihak

Dinas Pariwisata juga menertibkan dan memberikan sanksi. ‘’Kami prihatin setiap hari jumlah kasus Covid 19 di Kab Gresik semakin bertambah dan jumlahnya semakin besar. Jumlah kesembuhan dan yang meninggal sangat tidak seimbang.

Saya berharap semua anggota tim, kepala OPD serta semua unsur sampai di pedesaan untuk tetap semangat melaksanakan tugas kita. Kita saling menjaga diri kita, keluarga kita dan lingkungan kita,’’ pinta Bupati.

Pada rapat yang dihadiri para Kepala OPD ini, Bupati memerintahkan agar semua OPD untuk menertibkan sesuai kewenangannya masing - masing. ‘’Ditekankan kembali tentang pakta integritas yang sudah ditandatangani oleh masing - masing pemangku kepentingan agar melaksanakan sesuai naskah yang sudah ditandatangani.

Saya minta laporan yang sesungguhnya. Kepada OPD untuk mengecek kebenaran laporan yang dibuat itu,’’ ujar Bupat Sambari lagi.

Sementara itu, Kapolres Gresik dan Dandim 0817 Gresik mengaku siap mendukung kebijakan Bupati terkait Perbup Nomor 22 tahun 2020. ‘’Kami sudah melaksanakan koordinasi dengan para Kepala OPD untuk membicarakan strategi para kepala OPD agar bisa lebih terpadu. Kami juga perintahkan kepada jajaran yang ada di bawah di tingkat Koramil untuk saling bahu - membahu dengan anggota tiga pilar yang lain,’’ ujar Dandim. [eri]

Forpimda Gelar Rakor Mantapkan Konsep Kota Tangguh dan Pendekar Waras Kota Madiun, Bhirawa Wali Kota Madiun, Maidi bersama Forpimda dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah menggelar rapat koordinasi, terkait berbagai konsep Kota Tangguh. Mulai bus wisata tangguh, sekolah tangguh, hingga konsep Pendekar Waras yang akan di-launching dalam waktu dekat. ‘’Ini terus dirapatkan. Termasuk bus wisata itu. Mulai rute, mengenalkan apa, dan lainnya akan kita detailkan lagi besok,’’ kata Wali Kota Madiun, Maidi usai Rakor mempersiapkan kota tangguh, Senin (6/7).

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Perhubungan setempat tengah mendatangkan tiga armada bus. Selain untuk angkutan sekolah, bus juga untuk wisata

pada Sabtu dan Minggu. Rakor terus dilakukan untuk memantapkan hal ini. Terutama urusan protokol kesehatan. ‘’’Protokol kesehatan itu wajib. Kapasitasnya dikurangi untuk jaga jarak. Kalau bisa muat 30 orang, berarti ya tinggal 15 penumpang saja,’’ ungkap Wali Kota.

Dikatakannya, rencananya ada tiga armada bus.

Namun, wali kota mengaku sudah ada pihak swasta yang menawarkan untuk masuk. Namun, wali kota memastikan hanya bus dengan kondisi bagus yang diperbolehkan. Bahkan, mengemuka konsep bus tanpa penutup atas seperti di luar negeri. Hal itu dilakukan agar semakin menarik wisatawan. ‘’Kalau sekedar bus wisata ya nanti dulu. Harus yang bagus. Kalau perlu yang atapnya terbuka seperti di Madinah,’’ tegasnya.

Selain itu, sekolah tangguh dan konsep Pendekar Waras juga mengemuka dalam Rakor. Wali kota menyebut sekolah tangguh tengah dipersiapkan saat ini. Terutama SDM dan sarana prasarananya. Wali kota menyebut akan meninjaunya, Kamis besok. Begitu juga dengan konsep Pendekar Waras.OPD terkait juga tengah mempersiapkan launching Pendekar Waras itu.

Tim Penegak Disiplin Protokol Kesehatan itu lanjutnya, rencananya juga bakal dilaunching, Kamis mendatang. ‘’Semua perangkat menuju sekolah tangguh sedang kita siapkan.Kalau masuknya murid nanti dulu menunggu izin pemerintah pusat. Yang penting semuanya siap dulu. Kamis nanti akan saya cek,’’ tegas Wali Kota. [dar]

Masih Pandemi, Masjid Al Akbar Surabaya Terapkan ID Card Salat Idul Adha Badan Pelaksana Pengelola Masjid Nasional Al Akbar Surabaya (MAS) akan menggelar Salat Idul Adha di tengah pendemi dengan memperhatikan Protokol Kesehatan. Selain menerapkan Protokol Kesehatan Masjid Al Akbar Surabaya akan menerapkan sistem Id Card.

Menurut Humas Masjid Nasional Al Akbar Surabaya, H Helmy M Noor, pelaksanaan Salat Idul Adha akan menerapkan sembilan ketentuan yang diterapkan menjelang dan pelaksaan Salat Idul Adha. ‘’Kapasitas Masjid Al Akbar Surabaya mencapai 40 Ribu Jamaah.

Mengingat penerapan protokol kesehatan yang ketat dan nyaman, maka Jamaah Sholat Idul Adha dibatasi maksimal 5 ribu Jamaah dengan ketentuan 2.691 Jama'ah Laki-laki dan 2309 Jamaah Perempuan,’’ kata Helmy usai menggelar rapat Badan Pelaksana Pengelola MAS (7/6).

Ketentuan jumlah jamaah laki laki dan perempuan ini sudah diperhitungkan mulai dari shaf salat hingga kapasitas masjid. Untuk menjaga itu, MAS menerapkan pembatasan dengan sistem pendaftaran kemudian akan mendapatkan ID Card Shalat Idul Adha.

‘’Untuk mendapatkan ID Card Sholat Idul Adha, masyarakat melakukan Pendaftaran Online melalui website MAS mulai tanggal 3 Juli dan sewaktu - waktu akan ditutup jika kuota sudah terpenuhi,’’ tuturnya.

Selain di website, jamaah juga daftar melalui link untuk Jamaah laki - laki https://s.id/daftarshalatiduladhamasLK, sedangkan untuk jamaah perempuan https://s.id/ daftarshalatiduladhamasPR. ‘’Kenapa link ini kami pisah, agar kami mudah mengontrol antara jamaah laki - laki dan jamaah perempuan, maka dari itu dimohon untuk tidak salah dalam mengisi formulir itu,’’ sambungnya.

Untuk tahap selanjutnya setelah dilakukan verifikasi melalui website resmi masjidalakbar.co.id para jamaah akan mendapatkan nomer kuota jamaah yang tercantum pada

Para jamaah yang sedang melaksanakan sholat di Masjid Al Akbar Surabaya dengan menerapkan protokol kesehatan.

ID Card. ‘’Para Jamaah bisa melihat langsung dengan menakses web kami,’’ tuturnya.

ID Card bisa diambil di MAS pada Hari Jumat dan Sabtu, 24 Juli hingga 25 Juli dengan menunjukan KTP/ KK asli (guna verifikasi data) dan mematuhi Protokol Kesehatan se-

perti mengenakan masker, physical distancing dan lainnya.

Adapun Ketentuan Pengambilan ID Card Jamaah Salat Idul Adha MAS pada Hari Jumat, 24 Juli (bagi Jamaah Laki - laki) Pukul 08.00 hingga 10.00 WIB untuk Nomor 001 sampai Noor 1.000, Pukul 13.00

istimewa

- 15.00 WIB untuk Nomor 1.001 sampai Nomor 2.000 dan Pukul 15.30 - 17.00 WIB untuk Nomor 2.001 hingga Nomor 2.691. Sedangkan untuk jamaah perempuan pengambilan ID Card pada Hari Sabtu, 25 Juli 2020 Pukul 08.00 sampai 10.00 WIB untuk Nomor 001 sam-

pai Nomor 1.000 dan Pukul 10.00 13.00 WIB untuk Nomor 1001 sampai Nomor 2309. ‘’Pengaturan ini dilakukan untuk menghidari kerumunan masyarakat,’’ ungkap alumni Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang ini.

Jika ID Card tidak diambil sesuai dengan waktu yang telah ditentukan maka akan dinyatakan gugur/ mengundurkan diri dari Jamaah Salat Idul Adha 1441 H dan otomatis akan diberikan kepada jamaah lain yang masuk dalam Waiting List. ‘’Bagi jamaah wajib memakai ID Card saat pelaksanaan Sholat Idul Adha. Jika tidak mengenakan ID Card maka tidak diperkenankan mengikuti Salat Idul Adha di MAS,’’ tegasnya.

Selain itu, Helmy menghimbau untuk tidak mengikuti Salat Idul Adha bagi anak - anak dan warga lanjut usia yang rentan tertular penyakit, serta orang dengan sakit bawaan yang beresiko tinggi terhadap Covid 19. ‘’Seluruh jamaah juga wajib mematuhi 14 Protokol Kesehatan Covid-19 yang berlaku di MAS,’’ tandasnya. [fen]

LEGISLATIF DPRD Jatim Siapkan Perda Penguatan Penegak Hukum Selasa Wage, 7 Juli 2020

Halaman 3

DPRD Jatim, Bhirawa Pemerintah provinsi bersama DPRD Jawa Timur kini tengah menyiapkan perda penguatan lembaga penegak hukum dan TNI. Tujuannya, untuk mengefektifkan pencegahan penularan Covid-19 di tengah masyarakat.

Ratusan massa Ulama dan Habib serta para simpatisan, melakukan aksi menolak RUU HIP di depan Kantor DPRD Sampang, Senin (6/7) kemarin berlangsung damai.

nurkholis/bhirawa

Ulama’ dan Habib Demo di Depan Kantor DPRD Sampang, Bhirawa Ratusan massa Ulama’ dan Habib serta para simpatisannya di Kabupaten Sampang, melakukan aksi turun jalan dan berorasi di depan Kantor dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD), Kabupaten Sampang. Mereka menolak terhadap Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Bersama warga kurang lebih 500-an dan melibatkan sejumlah organisasi masyarakat, aksi berlangsung di Jalan Wijaya Kusuma, depan kantor DPRD Kabupaten Sampang, dengan pengawalan aparat kepolisian, Senin (6/7).

Koordinator lapangan, KH. Ja’far Sodiq, menuntut RUU HIP yang merupakan inisiatif DPR agar dibatalkan dan dicabut dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Selain berorasi dengan menggunakan pengeras suara, juga menyampaikan pernyataan sikap atas nama Ulama dan Habib Kabupaten Sampang, sikap penolakan terhadap RUU HIP tersebut, diantaranya, Mengutuk dan menolak segala upaya apapun yang merusak Pancasila sebagai konsensus para founding fathers bangsa Indonesia, baik yang dila-

KILAS DEWAN

Cak Nur Mulai Turun Gunung Sidoarjo, Bhirawa Plt Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad, mulai terbuka mendeklir pencalonan depan publik. Dan Sabtu malam kemarin mengundang NU dan Banomnyan silaturahmi di Aston sidoarjo.

Tidak kurang dari 300 pengurus inti NU, muslimat, fatayat dan PKB kecamatan Kota dan Candi menghadiri acara yang oleh lawan politiknya dianggap bagian dari komunikasi politik menjelang Pilkada. Rangkaian dari kegiatan lain adalah memasang banner sejumlah tempat, gambar berikut logo PKB. Nur Ahmad mengatakan, acara silaturahmi ini dihadiri ketua PC NU, dan Rois Syuriah.

“Saya akan terus jalan. Pertemuan perkecamatan diikuti 150 orang,” terangnya. Ia menambahkan tidak mikir, yang penting jalan terus karena merasa dibantu Alloh.

Parpol saat ini memasuki injuri time di Pilkada sidoarjo 2020.

Dari sekian parpol yang memproses rekom, belum satupun turun. Pekan lalu DPP PKB mengeluarkan rekom Gresik kepada pasangan incumben Qosim (wabup) dan Alif. Untuk kab trenggalek rekom PKB diberikan kepada Arifin (PDIP) - Zaenal Fanami. Surabaya malah paling awal diberikan kepada purn Irjen Pol Mahfud Arifin. [hds]

Pelapor Tidak Hadir, Sidang Ditunda Gresik, Bhirawa Badan kehormatan ( BK ) DPRD, batal melakukan sidang kode etik anggota DPRD Nur Hudi Didin Arianto. Dalam kasus yang diduga memberikan uang damai, korban pencabulan dan agar tersangka tidak di proses hukum batal di gelar. Sebab korban tidak bisa hadi, di kantor DPRD. Menurut Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Gresik Fakih Usman, sejak pagi telah menerima laporan dari pihak pelapor ( korban ). Kakak korban pencabulan di bawah umur oleh tersangka Sugianto (50) berhalangan hadir.

“Kita dapat kabar dari kuasa hukumnya, kalau korban tidak hadir karena melahirkan. Hingga pukul 10.00 Wib, pihak pelapor benar-benar tidak datang. Sehingga disepakati bersama akan dilakukan pemanggilan kedua, sidang kembali di jadwal Senin depan,” ujarnya.

Jika selama tiga kali panggilan, pelapor tidak bisa hadir di kantor dewan. Maka kasus dugaan Nur Hudi yang memberikan iming-iming uang damai Rp500 juta hingga Rp1 miliar kepada MD siswi SMP yang dihamili Sugianto agar berdamai maka telah berakhir. [kim]

kukan individu, kelompok dan lembaga pemerintah.

KH. Ja’far Sodiq, kami mendesak kepada pihak yang berwenang untuk tidak hanya menunda pembahasan RUU HIP, tetapi membatalkan RUU HIP secara permanen.

Pihaknya menghimbau kepada seluruh umat Islam agar terus waspada terhadap potensi munculnya paham yang merusak Pancasila serta kebangkitan komunisme dengan dalih menguatkan pengetahuan 4 pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945 terutama kepada generasi milenial.

“Pernyataan sikap sebagai bentuk kepedulian terhadap keutuhan NKRI yang kita cintai. Akan kami berikan kepada DPRD Sampang supaya diserahkan langsung ke DPR RI,”jelasnya.

Sementara ketua DPRD Sampang Fadol saat menemui para Ulama’ dan Habib Sampang di depan Kantor DPRD, ia berjanji semu tuntutan para Ulama’ dan Habib ini akan segeram kami fax ke DPR-RI agar segera ditindaklanjuti, karena kami sebagai wakil rakyat daerah menerima amanah dari para kyai. [lis]

Pertemuan antara Pemrov Jatim, DPRD Jatim, Polda Jatim, bersama Kodam V Brawijaya dilakukan di DPRD Jatim, Senin (6/7) kemarin.

Hadir pada acara ini Kapolda Jatim Irjen Pol Dr Mohammad Fadil Imran, dan Pangdam V Brawijaya, Mayor Jenderal TNI Widodo Iryansyah.

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak hadir dengan didampingi Sekdaprov, Heru Tjahjono.

Sedangkan dari DPRD Jatim, hadir sejumlah pimpinan Dewan, di antaranya Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak.

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak menjelaskan bahwa pertemuan tersebut membahas regulasi penguatan TNI, Polri, dan Satpol-PP. Terutama, dalam mengantisipasi penularan Covid-19 di Jatim.

“Kami membahas regulasi pentingnya memperkuat landasan peraturan kepada penegak hukum dan satpol-pp.

Tujuannya, untuk menyiapkan sanksi yang menimbulkan efek jera kepada para pelanggar protokol kesehatan,” kata Emil Dardak ketika ditemui seusai pertemuan.

Regulasi tersebut berjalan seiring dengan sosialisasi pemahaman kepada masyarakat untuk lebih peduli dengan pencegahan Covid-19.

“Kami sadar bahwa keterlibatan masyarakat lebih penting,” katanya.

“Sebab, efektifitas protokol kesehatan akan lebih tinggi.

Kita tidak mungkin kalau hanya mengandalkan petugas patroli terus,” kata Emil.

Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak menerangkan bahwa pertemuan itu akan ditindaklanjuti dengan pembahasan Perda. Saat ini, DPRD sedang membahas perubahan perda nomor 1 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.

“Oleh karena itu, kunjungan Bapak Pangdam bersama Bapak Kapolda memberikan dukungan kepada perubahan tersebut. Tujuannya, agar pencegahan penularan bisa lebih efektif,” kata Sahat dikonfirmasi terpisah.

Perda tersebut nantinya juga akan menggantikan sejumlah regulasi tentang pencegahan Covid-19 yang saat ini telah dicabut. Di antaranya, Maklumat Kapolri tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Covid-19 dan regulasi tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

“Sejak MMaklumat Kapolri dan PSBB dicabut maka harapan hanya pada perda ini. Perda ini nantinya bisa menjadi payung hukum dalam memutus penularan Covid-19 di Jawa Timur,” katanya. [geh]

DPP PAN Usung Ifan Ariadna Bacabup Jember 2020-2025 Jember, Bhirawa Setelah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menerbitkan surat tugas kepada Ifan Ariadna, kini giliran DPP Partai Amanah Nasional menerbitkan surat dukungan pencalonan Ifan Ariadna sebagai Bacabup Jember 2020-2025.

Surat dukungan yang dibuat 25 Juni 2020 dan ditandatangani oleh Tim Pilkada DPP PAN Totok Daryanto dan Nasrullah, diserahkan oleh Ketua DPD PAN Jember Lilik Ni’amah kepada Ifan Ariadna, di Rumah PAN Jember, Munggu (5/7) malam.

“Saya bersyukur DPP PAN sudah memberikan tugas kepada Ifan Ariadna untuk bersama-sama dengan parpol lain menang dalam kontestasi Pilkada di Jember. Ini komitmen partai untuk menjadi jembatan aspirasi untuk kesejahteraan masyarakat,” ungkap Lilik kemarin.

Ifan Ariadna kata Lilik salah satu figur milenial yang mampu menjawab keinginan para milenial. Jember urai Lilik butuh pemimpin muda yang energik dan visioner.” Ben mlayune banter (biar larinya ken-

effendy/bhirawa

Ketua DPD PAN Jember Lilik Ni’amah saat menyerahkan surat mandat kepada Bacabub Ifan Ariadna, di rumah PAN Minggu (5/7/2020) malam.

cang). Jember butuh percepatan pembangunan, karena tidak sampai lima tahun pilkada lagi, dan ini ada pada diri mas Ifan,” katanya.

Sementara, Ifan Ariadna Wijaya mengaku bersyukur karena PAN mengantar dirinya maju dalam kon-

testasi pilkada di Jember. Ifan berjanji akan berjuang dari bawah bersama PAN untuk Jember yang lebih baik. “ Tadi banyak masukan dari para kader PAN yang cukup bagus, dan ini akan saya jadikan dasar dalam menyusun program,

jika mendapat amanah menjadi Bupati Jember. Mereka (para kader PAN) bagian dari masyarakat Jember yang harus didengar aspirasinya untuk bersama - sama membangun Jember yang lebih baik,” kata Ifan kemarin. [efi]

Golkar Surabaya Serius Menangkan MA

Surabaya, Bhirawa DPD Partai Golkar Surabaya sangat serius untuk memenangkan Machfud Arifin (MA) pada Pilkada Surabaya 2020. Karena itu, pasca peresmian koordinator kelurahan (korkel) pemenangan MA, Golkar Surabaya langsung melakukan pembekalan.

“Partai Golkar Surabaya sudah dua kali melakukan pembekalan terhadap korkel. Bahkan, pada pembekalan kedua, pak MA sendiri yang memberikan pembekalan,”ujar Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar Surabaya, Arif Fathoni, Senin (6/7).

Pada pembekalan tersebut, lanjut Toni, setiap kalimat yang disampaikan Machfud Arifin menjadi semacam daya semangat korkel Partai Golkar untuk rajin turun atau blusukan ke bawah

(masyarakat) dan mengajak masyarakat untuk memilih Machfud Arifin.

Lantaran dalam dua kali pembekalan itu, menurut Toni yang juga anggota Komisi A DPRD Surabaya, mantan Kapolda Jatim itu menjelaskan secara detail apa latar belakang Machfud Arifin ingin mengabdi di kota kelahiran tercinta, Surabaya.

“Apa yang disampaikan pak MA ini menambah daya juang korkel untuk memenangkan pak MA pada Pilkada Surabaya, 9 Desember 2020, “ ungkap Toni.

Ditanya berapa kali target pembekalan? Toni menuturkan, tentu Partai Golkar Surabaya akan terus melakukan konsolidasi. Karena saat ini masa pandemi Covid-19, lanjut Toni, adakalanya Partai

Golkar Surabaya konsolidasi per kecamatan, bahkan per daerah pemilihan (dapil).

“Tentu ini akan berkesinambungan karena di tangan korkel inilah ujung tombak peperangan elektoral sesungguhnya, di samping kerja-kerja politik yang lain. Sehingga, kami tak bisa menargetkan berapa kali pembekalan ini dilakukan. Yang jelas, kami akan sering konsolidasi dengan korkel karena mereka ujung tombak kemenangan,” tandas Toni.

Sebenarnya tugas korkel itu apa? Toni yang juga ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Surabaya mengungkapkan, tugas korkel tentu untuk mengenalkan tentang figur Machfud Arifin, apa latarbelakang dan kenapa Machfud Arifin ingin membenahi Kota Surabaya? [dre]

Sesuai Protokol Covid-19

DPRD Kabupaten Mulai Gelar Rapat Paripurna Virtual Sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan Virus Corona (Covid-19) DPRD Kabupaten Blitar kembali mulai menggelar Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar terkait penyampaian Bupati Blitar, Drs. H. Rijanto, MM atas Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 dan terkait Pemindahtanganan tanah PT. AN-Nissa, Senin (6/7) kemarin.

Pada Rapat Paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Mujib yang di dampingi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, H. Abdul Munib, SIP dan dihadiri langsung oleh Bupati Blitar, Drs. H. Rijanto, MM, dan Wakil Bupati Blitar, Marhaenis Urip Widodo, S.Sos, serta dari beberapa OPD. “Rapat paripurna kali ini dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, serta disiarkan secara Virtual melalui YouTube Pemkab Blitar,” kata Mujib.

Lanjut Mujib, dalam kesempatan tersebut pihaknya juga menyampaikan rasa bangganya terhadap pencapaian Kabupaten Blitar atas raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama empat kali berturut-turut yang saat ini bertepatan dengan masa pendemi Covid-19.

“Kami ikut bangga atas predikat opini WTP yang diterima empat kali berturut-turut dari tahun 2016, dimana ini juga berkaitan dengan LKPJ Kabupaten Blitar tahun 2019 yang saat ini mulai kita bahas, kami

juga berharap prestasi ini dapat dipertahankan,” ujarnya.

Bupati Blitar, Drs. H. Rijanto, MM, dalam Rapat Paripurna menyampaikan selama ini BPK -RI Perwakilan Jawa Timur telah melaksanakan tiga kali pemeriksaan atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebelum Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2019 disusun, dimana dari hasil audit BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2019 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Dengan Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2019 merupakan keempat kalinya sejak 2016. Opini WTP ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya dengan melakukan evaluasi terhadap penge-

lolaan keuangan daerah,” kata Bupati Rijanto.

Selain itu dikatakan Bupati Rijanto, ada beberapa hal yang diperlukan untuk mempertahankan seperti kesesuaian Standart Akuntansi Pemerintahan, Kecukupan Pengungkapan, Efektifitas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan.

“Dengan mempertahankan dan memperbaiki sistem tersebut diharapkan akan lebih baik lagi kedepan,” jelasnya.

Bahkan dalam kesempatan tersebut Bupati Blitar juga menyampaikan penjelasan terkait tukarmenukar Aset Tetap tanah Pemerintah Kabupaten Blitar dengan PT. An-Nissa di Kelurahan Kaweron Kecamatan Talun, dimana PT. AnNissa yang merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang kese-

hartono/bhirawa

Tampak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Abdul Munib menerima LKPJ APBD Kabupaten Blitar tahun 2019 dari Bupati Blitar, Drs. H Rijanto, MM didampingi Wakil Bupati Blitar, Marhaenis UW, S.Sos pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar, Senin (6/7) kemarin.

hatan dengan mendirikan Rumah Sakit Umum AN-Nissa Husada.

“Ini sebagai apresiasi dan mendukung perkembangan dalam pelayanan kesehatan di Kabupaten Blitar, dimana PT. An-Nissa mengajukan permohonan tukar-menukar Aset Tetap Tanah ke Pemerintah Kabu-

paten Blitar untuk digunakan sebagai akses jalan yang menghubungkan dua bidang tanah milik PT. An-Nissa, dimana diantara dua tanah tersebut terdapat tanah milik Aset Tetap Pemda yang berasal dari bengkok Kelurahan Kaweron Kecamatan Talun,” ungkapnya. [htn]

OPINI

Selasa Wage, 7 Juli 2020

TAJUK

Gelontor Anggaran Covid-19 RAKYAT (dan Presiden kecewa), negara menyediakan anggaran besar untuk penanganan wabah pandemi CoViD-19, tetapi realisasinya sangat rendah. Serapan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sangat rendah (4,68%). Begitu pula anggaran kesehatan masih terealisasi 1,53%. Padahal masa krisis dibutuhkan percepatan kerja, tetapi jajaran aparat bekerja “biasa-biasa saja.” Rendahnya serapan anggaran menyebabkan penanganan Covid-19, dan dampak ekonomi bagai tak bergerak.

Masa krisis wabah pandemi virus corona telah berjalan 4 bulan. Tetapi penambahan kasus positif Covid-19 masih membubung tinggi. Begitu pula realisasi jaring pengaman sosial menimbulkan kegaduhan sosial. Banyak warga terdampak tidak memperoleh haknya (bantuan sosial, Bansos). Data dampak ekonomi CoViD-19 berbasis RT (Rukun Tetangga), dan RW (Rukun Warga), ter-realisasi sangat minimalis. Menyebabkan Ketua RT, RW, dan Kepala Desa, pekiwuh (serba salah) mendistribusikan Bansos.

Sampai 12 pekan hidup dalam kekang PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), Bansos masih terealisasi sebesar 34,06%. Padahal jaring pengaman sosial dipagu sebesar Rp 203,9 trilyun. Sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp 134,45 trilyun yang belum disalurkan. Sudah banyak pemerintah kabupaten dan kota memperoleh izin pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Tetapi masih banyak masyarakat belum memperoleh insentif sosial.

Jaring pengaman social memiliki payung hukum kokoh, berupa Perppu Nomor 1 taun 2020. Perppu dalam konsiderans “menimbang” huruf b, menyatakan “… sehingga diperlukan berbagai upaya Pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (social safety net), serta pemulihan perekonomian … .” Amanat yang sama diulang pada konsiderans “menimbang” huruf d. Serta ditambahkan pada Penjelasan pasal 2 ayat (1).

Anggaran PEN khusus insentif kesehatan, dalam Perppu Nomor 1 tahun 2020 dipagu sebesar Rp 87,55 trilyun. Namun realisasinya masih 4,68%. Ironisnya, hampir seluruh insentif tenaga kesehatan yang telah berjuang bertaruh jiwa raga, belum dibayarkan. Tenaga kesehatan (dokter, dokter spesialis, perawat, bidan, dan petugas alat kesehatan) dan non-teknis kesehatan, banyak yang terpapar Covid-19, sampai meninggal dunia.

UU Penanggulangan Bencana pada pasal 26 ayat (2), menyatakan, “Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.” Pada bencana non-alam wabah pandemi Covid-19, tidak setiap orang terpapar virus corona. Tetapi seluruh daerah, dan seluruh masyarakat terdampak wabah virus corona. Kehilangan nafkah sebagai pekerja harian, kelumpuhan sektor usaha mikro dan kecil, serta buruh di-PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).

Secara nyata terdapat penambahan jumlah orang miskin baru sekitar 9 juta jiwa.

Perppu Nomor 1 tahun 2020 dalam Bab II tentang Kebijakan Keuangan Negara, memudahkan realiasai anggaran. Pada pasal 2 ayat (1) huruf k, dinyatakan, “melakukan penyederhanaan mekanisme dan simplikasi dokumen di bidang keuangan negara.” Sehingga arus (keluar dan masuk) kas negara bisa cepat (dan mudah) dilakukan. Diharapkan penanganan bencana non-alam Covid-19 bisa direalisasi tanpa kendala.

Perppu pada pasal 3 ayat (1) juga memberi “ke-leluasaan” pemerintah daerah (Pemda) propinsi, serta Pemda Kabupaten dan Kota mengelola APBD tahun 2020. Termasuk perubahan alokasi, dan melakukan pengutamaan penggunaan alokasi untuk kegiatan tertentu (refocusing). Terutama bansos (bantuan sosial) yang bersumber dari APBD Kabupaten dan Kota, seyogianya telah dikucurkan mendahului bansos dari pemerintah pusat. Begitu pula APBD propinsi, seolah-olah terdapat sumbatan.

Presiden memerintahkan segera menggelontor anggaran penanganan CoViD-19. Terutama jaring pengaman sosial, dan insentif kesehatan. Diperlukan kinerja extra-ordinary seluruh jajaran Satuan Tugas dengan melibatkan masyarakat. [*]

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Menilai Upaya Pemerintah Menekan Penyebaran Covid-19 COVID-19 menjadi salah satu gejala pandemi yang telah melanda banyak negara di belahan dunia. Awal mula kemunculan Covid-19 di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Upaya yang pertama kali yang dihimbaukan pemerintah untuk melakukan pembatasan aktifitas di luar rumah, seperti kegiatan belajar di sekolah yang digantikan belajar di rumah, work from home (WFH) atau bekerja di rumah, dan kegiatan ibadah dilaksanakan di rumah masing-masing.

Upaya lainya dalam pencegahan penyebaran Covid-19 adalah dengan diterapkanya lockdown. Lockdown di Indonesia tidak dilakuakan secara serentak, melainkan diterapkan di beberapa daerah yang disesuaikan dengan zona warna khasusu Covid-19. Meski imbauan dari presiden telah menegaskan jika kebijakan lockdown tidak boleh diberlakukan oleh pemerintah daerah, namum kebijakan ini sebagai upaya pemerintah daerah melalui penerapan lockdown jika memang dirasa mendesak untuk dilakukan oleh kepala daerah.

Strategi pemerintah dalam menaggulangi Covid-19 selanjutnya dengan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Cara ini diyakini sebagai upaya yang paling ampuh dalam menekan penularan Covid-19. PSBB dilakukan dengan berbagai langkah yang ditetapkan pemerintah pusat maupun daerah dengan cara memberikan himbauan kepada masyarakat untuk melakukan pembatasan kegiatan pada sektor tertentu. Masyarakat dihimbau untuk menunda kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya orang yang berkumpul.

Dalam keadaan saat ini, perlu adanya keterlibatan atau kolaborasi khususnya antara pemerintah dan masyarakat dalam melakukan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pencegahan Covid-19. Jika pemerintah tengah melakukan upaya dan mengatur SOP dalam mencegah penyebaran Covid-19, tanpa adanya partisipasi masyarakat, maka akan percuma untuk dilakukan. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi lebih lanjut terkait kebijakan yang diterapkan. Menjadi pertanyaan penting yaitu, apakah masyarakat yang memiliki peran penting dalam penyebaran Covid-19, telah menerapkan protokol kesehatan sesuai SOP yang berlaku?

Diki Febrianto Mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Malang

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said PENASIHAT HUKUM: Poerwanto, SH, MH

Halaman 4

Kontribusi Pertanian di Masa New Normal

lam mengurangi dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menegatif Covid-19. Pertama, landa Indonesia sejak 2 Maret 2020 tidak hanya berdampak penyedia lapangan kerja negatif terhadap kesehatan, tetapi juga perekonomian dan terbanyak. BPS (2019) ketahanan pangan. Sampai 1 Juli 2020 jumlah penderita menyebutkan struktur penduduk bekerja menurut terkonfirmasi positif Covid-19 sebanyak 57.770 kasus dan lapangan pekerjaan didommeninggal 2.934 orang. Ini berarti setiap hari rata-rata inasi oleh pertanian sebesebanyak 474 orang terjangkit dan 24 orang meninggal sar 27,33 persen, disusul akibat Covid-19. perdagangan 18,81 persen; dan industri pengolahan ebijakan pemerintah kepada atau rumah tangga, pada Oleh : sebesar 14,96 persen. masyarakat untuk melakuwaktu tertentu untuk Sutawi Jumlah angkatan kerkan pekerjaan dari rumah memenuhi standar keja sektor pertanian pada (working from home), pembutuhan fisiologi bagi 2019 sebanyak 133,56 juta batasan sosial berskala besar (PSBB), pertumbuhan dan kedan menjaga jarak secara fisik dan sehatan masyarakat. Menurut FAO, orang, naik 2,55 juta orang dibanding sosial (physical and social distancing), sebuah negara dikatakan mengalami 2018. Sayangnya, penghasilan pekerja serta penutupan wilayah secara terbatas darurat pangan jika kekurangan pasok- pertanian tergolong rendah. BPS (2017) (partial lockdown), telah menyebabkan an pangan relatif terhadap kebutuhan mencatat penghasilan petani padi hanya penurunan pertumbuhan ekonomi dan konsumsinya akibat bencana alam, Rp 1,238 juta/bulan, jagung 1,047 juta/ menganggu ketahanan pangan (food selingkungan, dan/atau kemanusiaan, bulan, kacang tanah Rp 1,052 juta/bulan, curity) pada masa new normal (tatanan dan karena itu membutuhkan bantuan ubi kayu Rp 869 ribu/bulan, kacang baru beradaptasi dengan Covid-19). pangan dari luar. Jika tidak ada bantuan hijau Rp 469 ribu/bulan, dan kedelai Pada perekonomian, pandemic pangan, maka cukup banyak penduduk Rp 307 ribu/bulan, jauh di bawah UMK Covid-19 menyebabkan jumlah yang akan menderita kekurangan gizi Jawa Timur Rp 1,7-3,8 juta/bulan. Pengpengangguran melonjak. Pemerintah bahkan kelaparan. Selama pandemi hasilan yang rendah ini merupakan salah memperkirakan sebanyak 3,0-5,2 Covid-19 beberapa provinsi diperkira- satu penyebab generasi muda kurang juta kehilangan pekerjaan dan 1,8kan mengalami defisit pangan karena tertarik bekerja di sektor pertanian.

Jumlah petani muda berusia di bawah 3,78 juta orang Indonesia akan jatuh berada jauh dari daerah produksi. miskin selama pandemi Covid-19.

Studi yang dilakukan oleh ekonom Arthur Okun yang disebut Hukum Okun (Okun’s Law) mengindikasikan hubungan negatif antara penganggurStrategi dasar untuk memperkuat kontribusi sektor pertanian an dengan pertumbuhan ekonomi.

Semakin tinggi tingkat penpada era new normal dan selanjutnya adalah mengalokasikan gangguran semakin rendah tingkat anggaran pembangunan yang besar dan meningkat untuk sekpertumbuhan ekonomi, karena penduduk yang bekerja berkontribusi tor pertanian. Anggaran pertanian terus mengalami penurunan dalam menghasilkan barang dan jasa, dari selama enam tahun terakhir. Pada 2015 adalah yang sedangkan pengangguran tidak memberikan kontribusi. Pertumbuhan tertinggi yaitu Rp 32,72 triliun, turun menjadi Rp 27,72 triliun ekonomi Indonesia yang mencapai (2016), Rp 24,23 triliun (2017), Rp 23,90 triliun (2018) dan 5,02% pada 2019, diperkirakan menyusut menjadi 1,0% pada 2020 sebagai Rp 21,71 triliun (2019), dan terbaru Rp 21,05 triliun (2020). dampak pandemi Covid-19.

Anggaran pertanian tersebut hanya 0,77% dibanding total APBN Studi Vos et al. (2020) menyimpulkan penurunan 1,0% pertumbuhan ekonomi 2020 sebesar Rp 2.613,81 triliun. menyebabkan peningkatkan kemiskinan dan rawan pangan sebesar 1,6% and 3,0%. Menurut Hermanto (2020) Saat memimpin rapat terbatas ten- 34 tahun hanya 8,66%, sedangkan petani penyusutan perekonomian Indonesia tang antisipasi kebutuhan bahan pokok tua berusia lebih dari 55 tahun 22,09%. selama pandemic Covid-19 menyebabdi Istana Kepresidenan Bogor (Selasa, Jumlah petani muda tersebut menyusut kan jumlah penduduk miskin dan rawan 28/4/2020) Presiden Jokowi menyam- 3,4% per tahun, lebih cepat dibanding pangan meningkat 6,9-9,9%. paikan bahwa stok beras defisit di 7 petani tua yang menyusut hanya 0,5% Pada ketahanan pangan, pandemi provinsi, jagung defisit di 11 provinsi, per tahun.

Kedua, sektor pertanian penghasil Covid-19 berpotensi menimbulkan cabai besar defisit di 23 provinsi, cabai kerawanan pangan (food insecurity) rawit defisit di 19 provinsi, bawang 11 bahan pangan strategis (beras, bahkan dapat memicu darurat pangan merah defisit di 1 provinsi, telur ayam jagung, bawang merah, bawang putih, (food emergency) karena belum pasti defisit di 22 provinsi, minyak goreng cabai besar, cabai rawit, daging sapi kapan akan berakhir. cukup untuk 34 provinsi, gula pasir dan kerbau, daging ayam ras, telur Kerawanan pangan adalah suatu defisit di 30 provinsi, dan bawang putih ayam ras, gula pasir, dan minyak goreng). Indonesia baru mampu berkondisi ketidakcukupan pangan defisit di 31 provinsi. yang dialami daerah, masyarakat, Sektor pertanian berperan penting da- swasembada beras, jagung, bawang

K

S

merah, cabai, daging ayam dan telur, dan minyak goreang, sedangkan gula, bawang putih, dan daging sapi masih harus dicukupi dari pasokan impor.

Kemampuan suatu komoditas dalam memenuhi kebutuhah domestik diketahui melalui indikator SSR (Self Sufficiency Ratio). Nilai SSR beras, jagung, bawang merah, cabai, daging ayam, telur, dan minyak goreng masing-masing sebesar 95,86%, 98,48%, 99,98%, 96,75%, 99,90, 99,91%, dan 321,66%.

Nilai SSR tersebut menunjukkan bahwa Indonesia telah berswasembada ontrend beras, jagung, bawang merah, cabai, daging ayam dan telur. Pengertian swasembada on-trend adalah minimal 90 persen kebutuhan pangan dipenuhi dari produksi domestik, sedangkan 10 persen sisanya dipenuhi dari impor ketika pasokan dalam negeri tak mencukupi. Daging sapi, gula, dan bawang putih masingmasing memiliki nilai SSR 83,23%, 32,02%, dan 4,5%. Nilai SSR tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih bergantung pada pasokan komoditas impor daging sapi 16,77%, gula 67,98%, dan bawang putih 95,5% dari kebutuhan dalam negeri. Selama lima tahun terakhir (2015-2019) defisit neraca perdagangan pangan sekitar US$ 6,84 milyar per tahun. Ini berarti sebanyak Rp 95,76 trilyun devisa negara terkuras untuk mengimpor pangan setiap tahun.

Strategi dasar untuk memperkuat kontribusi sektor pertanian pada era new normal dan selanjutnya adalah mengalokasikan anggaran pembangunan yang besar dan meningkat untuk sektor pertanian. Anggaran pertanian terus mengalami penurunan dari selama enam tahun terakhir. Pada 2015 adalah yang tettinggi yaitu Rp 32,72 triliun, turun menjadi Rp 27,72 triliun (2016), Rp 24,23 triliun (2017), Rp 23,90 triliun (2018) dan Rp 21,71 triliun (2019), dan terbaru Rp 21,05 triliun (2020). Anggaran pertanian tersebut hanya 0,77% dibanding total APBN 2020 sebesar Rp 2.613,81 triliun.

Anggaran tersebut sangat jauh dibawah era Orde Baru yang mengalokasi anggaran pertanian hingga 17% dari APBN. Dengan dukungan anggaran pembangunan pertanian yang besar, maka sektor pertanian dapat berperan secara signifikan dalam mengurangi dampat negatif pandemi Covid-19 terhadap perekonomian dan ketahanan pangan.

Dosen Magister Agribisnis Universitas Muhammadiyah Malang

Paradigma Kritis Menyikapi Pilkada 2020

ebagaimana mafhum kita ketahui, 9 Desember 2020 kita kembali akan menggelar pesta demokrasi yang kita sebut-sebut dengan istilah Pilkada.

Berdasarkan data dari KPU, Pilkada serentak tahun ini akan diikuti oleh 270 daerah yang meliputi 224 wilayah kabupaten, 37 kota dan 9 provinsi.

Sekonyong-konyongnya, Pilkada mengisyaratkan dua istrumen kebangsaan kepada kita sebagai warga demokrasi. Pertama, sebagai ajang rekruitmen politik. Kedua, sebagai alat berotasinya kekuasaan daerah.

Sehingga, dengan hal itu kekuasaan daerah tidak hanya dipegang oleh satu orang atau kelompok saja.

Dalam negara demokrasi, Pilkada atau Pemilukad aadalah keniscayaan, sebab, hal itu tak dapat ditemukan dalam negara-negara bersistem monarki, misalnya. Secara normatif, dengan Pilkada sebenarnya negara hendak memberikan kesempatan pada kita semua untuk ikut serta memilih pemimpin daerah yang merakyat (pro-rakyat) untuk kebaikan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Atau sebaliknya, kita yang mencalonkan diri untuk dipilih sebagai pemimpin daerah.

Bagi penulis, kedudukan Pilkada dalam kehidupan berdemokrasi sangatlah penting. Sebab, dengan adanya Pilkada, rakyat—di daerah khususnya—bisa secara langsung dan bebas berperan untuk memilih pemimpin ideal yang cocok dengan kebutuhan daerah itu sendiri. Berbeda dengan era Hindia-Belanda yang kepala daerah ditunjuk langsung oleh pemerintah kolonial.

Sebab itu, karena kedudukan Pilkada begitu penting untuk menunjang kehidupan bernegara

tidak hanya sembarang ditingkat daerah yang coblos tanpa mengedemokratis, dalam hemat tahui rekam jejak dan saya, rakyat harus seorientasi kepemimpinan cara kritis mengawal dan paslon itu sendiri. Deberperan pada Pilkada ngan demikian, dihara2020 ini. Dalam artian, pan kepala daerah yang rakyat tidak hanya cukup terpilih nantinya sebagai menjadi “penonton dan produk “sah” Pilkada pemilij yang baik” saja.

2020 benar-benar sesuai Tetapi, lebih dari pada itu Oleh : secara teoritis-filosofis rakyat juga harus menFarisi Aris dengan pemimpin daerah jadi “social control yang yang ideal. kritis” atas pelaksanaan Kedua, secara tegas Pilkada 2020 ini demi rakyat juga harus berani tercapainya Pilkada yang demokratis dan sesuai dengan amanat bersikap untuk secara terang-terangan menolak permainan money politic konstitusi.

Dalam hemat saya, yang pertama para paslon. Sebab money polic san-

Rakyat juga harus kritis mengawal segala bentuk permainan ‘politik identitas’ yang kerap kali memicu perpecahan di masyarakat.

Bagaimanapun caranya, kita jangan sampai termakan oleh jenis politik yang doyan digunakan oleh presiden AS (Donald Trump) ini.

Salah satu caranya adalah dengan mematangkan literasi politik kita.

Literasi politik, adalah kemampuan kita untuk membaca dan memahami situasi politik yang sedang terjadi dengan mengajukan berbagai macam solusi-solusi. Dengan hal ini, permainan politik identitas yang kerap kali mewarnai perpolitikan kita besar kemungkinan bisa kita baca dan kita tangkal. yang harus dikritisi dan dikawal oleh rakyat terkait Pilkada 2020 ini adalah tentang keidealan para pasangan calon (paslon) itu sendiri. Dalam hal ini, rakyat harus berani mempertanyakan perihal pantas tidaknya paslon si A dan si B ikut serta meramaikan pesta demokrasi lima tahunan kita.

Hal ini, diharapkan agar rakyat

gat rawan membentuk pemerintahan yang korup. Sejauh ini, aroma politik uang dalam setiap perhelatan pesta demokrasi semacam Pilkada memang tidak banyak tercium ke permukaan.

Tetapi, di lapangan, sesungguhnya politik semacam ini sangat mengakar kuat. Khususnya di Madura. Mengapa aroma money politic ini tidak banyak

tercium ke permukaan?

Meminjam pendapat Purwodadi Joko Widodo dalam novelnya Opera Jelaga karena permainan politik uang dalam setiap perhelatan pesta demokrasi di negara kita hanya menjadi menjadi sorotan para akademisi dan pengamat politik saja.

Dalam artian, tidak ada tindak lanjut yang lebih nyata dari para penegak hukum sebagai praktik politik yang menyalahi konstitusi. Sebab itu, pada titik ini rakyat harus menjadi penegak hukum sendiri untuk secara sadar menolak money politic. Tanpa harus menunggu aparat dan lembaga penegak hukum.

Ketiga, rakyat juga harus kritis mengawal segala bentuk permainan ‘politik identitas’ yang kerap kali memicu perpecahan di masyarakat.

Bagaimanapun caranya, kita jangan sampai termakan oleh jenis politik yang doyan digunakan oleh presiden AS (Donald Trump) ini.

Salah satu caranya adalah dengan mematangkan literasi politik kita. Literasi politik, adalah kemampuan kita untuk membaca dan memahami situasi politik yang sedang terjadi dengan mengajukan berbagai macam solusi-solusi.

Dengan hal ini, permainan politik identitas yang kerap kali mewarnai perpolitikan kita besar kemungkinan bisa kita baca dan kita tangkal.

Niscaya, dengan kritis kita mempertayakan identitas paslon, dan segala permainan politik kotor semacam money politic dan politik identitas akan tercapailah Pilkada yang demokratis dan sesuai dengan amanat konstitusi dan undang-undang; demokratis, jujur, dan adil.

Mahasiswa HTN UIN Suka Jogjakarta

PEMIMPIN UMUM/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari PEMIMPIN REDAKSI : Wahyu Kuncoro SN WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : Wawan Triyanto REDAKTUR PELAKSANA: Gatot Suryo Widodo KOORDINATOR LIPUTAN : Bambang WN, Zainal Ibad REDAKTUR: Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendi Dimyati, Andre Endrayana Sasmita, Helmi Supriyatno, Reporter : M. Ali, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Adit Hananta Utama, Abed Nego, Gegeh Bagus Setiadi, Diana Rahmatus Sholichah, Achmad Tauriq Imani Fotografer: Trie Diana Indahwati, Oki Abdul Sholeh Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Kediri: Ervan Kholis, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Dwi Wismo Wardono, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Agus Irianto, Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Ponorogo: Yanuar Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Trenggalek: Wahyu Asmoro, Jakarta: Tjitjik Rahayu.

Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh, Rendy Agung. Sekuriti: Saiful Hidayat, Akhmad Mukhdor Daniyal, Ucha Torindiansyah Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press, Kawasan Industri SIER, Jl. Rungkut Industri III No.49, Surabaya SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

PELAYANAN PUBLIK Forkopimda Dukung Percepatan Revisi Perda 1/2019 Halaman 5

Selasa Wage, 7 Juli 2020

Surabaya, Bhirawa Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jatim mendorong para Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim untuk dapat melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2019 tentang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Hal itu disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak, bersama Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Widodo Iryansyah dan Kapolda Jatim, Irjen Pol M Fadil Imran. Penyampaian itu dilakukan saat silaturahmi dengan para pimpinan DPRD Jatim di Gedung DPRD Jatim, Surabaya, Senin (6/7).

Pertemuan tersebut membahas terkait upaya penanganan pandemi virus corona atau COVID-19 di Jatim, Khususnya di wilayah Surabaya Raya. Dikarenakan angka peningkatan kasusnya terus meningkat pasca dicabutkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Surabaya Raya pada 9 Juni 2020 lalu. “Pertemuan ini membahas tentang pentingnya landasan yang memperkuat peraturan. Agar nantinya bisa memberi basis pada aparat dalam memberi sanksi, sehingga dapat memberi efek jera,” kata Mayjen TNI Widodo Iryansyah.

Widodo menyampaikan, bahwa dalam masa transisi new normal ini keterlibatan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan sangat penting. Sebab, sampai saat ini belum ditemukan vaksin yang bisa

menyembuhkan pasien COVID-19.

Sehingga, upaya pencegahan sangat perlu dilakukan. “Kita harus mendorong kesadaran masyarakat.

Kalau tidak selesai, yang rugi kita juga,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jatim, Achmad Iskandar menyampaikan, lebih rinci kedatangan Forkopimda Jatim utamanya dua jenderal adalah meminta adanya payung hukum agar dapat bergerak dalam upaya memperketat pendisiplinan. “Ada payung hukum yang bisa membuat mereka bisa bergerak, kalau sekarang gak ada payung hukumnya. Makanya sekarang kita rapatkan di Bamus bersama eksekutif,” ungkap Iskandar.

Pihaknua tak berbicara secara spesifik terkait kasus di Surabaya Raya dan Jatim umumnya, namun upaya pendisiplinan yang dilakukan oleh para aparat juga adalah instruksi langsung dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, yang harus segera dipenuhi. “Saya kira ini perintah presiden langsung, jadi bagaimana Jawa Timur ini mampu menurunkan penyebaran COVID-19 dengan cepat,” pungkasnya.[bed]

LINTAS PELAYANAN

Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Widodo Iryansyah (tengah) saat silaturahmi dengan para pimpinan DPRD Jatim di Gedung DPRD Jatim, Surabaya, Senin (6/7).

75 ABK Dapat Layanan Khitan Ceria Gratis

79 Pasien Positif Covid-19 di Jombang Dinyatakan Sembuh Jombang, Bhirawa Tren angka pasien positif Covid-19 di Kabupaten Jombang kian hari makin meningkat. Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab mengungkapkan, peningkatan tersebut memang belum langsung dipublikasikan, karena prosesnya harus dilaporkan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) dan laboratorium Pemerintah Pusat.

Setidaknya kata Bupati Jombang, saat ini sudah ada 79 pasien positif Covid-19 di Kabupaten Jombang telah dinyatakan sembuh. “Mestinya sudah ada tambahan lagi. Mereka sudah dipulangkan semua,” ujar Bupati Jombang, Senin (06/07).

Bupati Jombang yang juga merupakan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Jombang menambahkan, penambahan angka pasien positif Covid-19 di Kabupaten Jombang akhir-akhir ini karena pihaknya banyak melakukan rapid test secara massal. ”Rapid test yang dilaksanakan lebih luas itu, untuk memutus penularan (Covid-19) agar ketahuan, daripada menyebar ke mana-mana kan lebih baik diketahui lebih dulu dan segera kita tangani,” tambah Bupati Jombang. [rif]

Haji Dibatalkan, Sembilan CJH Ajukan Pengembalian BPIH Bojonegoro, Bhirawa Setidaknya ada Sembilan Calon Jemaah Haji (CJH) asal Kabupaten Bojonegoro mengajukan pengembalian setoran Biaya Pelunasan Ibadah Haji (BPIH) seiring putusan pemerintah membatalkan keberangkatan tahun ini. Penarikan kembali dana BPIH bagi CJH yang telah lunas ini, merupakan salah satu opsi yang ditawarkan pemerintah saat membatalkan perjalanan haji 2020.

Plt Kasi Pelaksana Haji dan Umroh, Kemenag Bojonegoro, Masduki mengatakan, pada 2 Juni 2020 lalu, ada beberapa Calon Jamaah Haji (CJH) Bojonegoro, yang mengajukan penarikan kembali setoran pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). “Dari jumlah total 1.464 orang CJH yang batal berangkat tahun ini, ada sembilanorang CJH mengajukan penarikan BPIH,” ungkapnya, kemarin (6/7).

Lanjut Masduki saat ini proses pembatalan pelunasan BPIH sudah diajukan ke pusat dan tengah diproses, dimungkinkan seminggu hingga dua minggu ke depan uang tersebut kemungkinan sudah bisa dicairkan. “Pengembalian dana BPIH nanti akan masuk ke rekening masing jamaah yang bersangkutan, tapi yang bisa ditarik itu biaya pelunasan saja yang Rp 12 juta lebih. Bukan tabungan yang dari awal,” terangnya.

Menurutnya, ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi diantaranya bukti setoran biaya pelunasan CJH tersebut harus melengkapi foto kopy KTP dan aslinya. “Selain itu juga foto kopy KTP dan aslinya, KK, buku tabungan nomor rekening dan nomor Handphone yang bersangkutan,” jelasnya. [bas]

Istimewa

alikus/bhirawa

Sejumlah anak berkebutuhan khusus (ABK) di wilayah Kab Sidoarjo yang sudah selesai ikut kegiatan khitan ceria.

Sidoarjo, Bhirawa Meski anak berkebutuhan khusus (ABK), tapi mereka juga wajib khitan.

Ini yang melatar belakangi sejumlah lembaga sosial di Kabupaten Sidoar-

jo, berkolaborasi untuk mengkhitan sebanyak 75 orang ABK, dimulai pada Minggu (5/7) akhir pekan kemarin.

Ada lembaga sosial keagamaan dari Nurul Hayat (NH) Sidoarjo,

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sidoarjo dan Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo. Acara Khitan yang mereka selenggarakan itu berada di Masjid Baitul Muttaqin dan Kantor Keskretaritan Y-AMI. Branch Manager Nurul Hayat Sidoarjo, Riza Afif, mengatakan sebanyak 75 ABK itu, ada yang termasuk dalam anak-anak Cerebral Palcy, Down Sindrom dan Autis. Menurut Riza, Khitan juga sangat penting bagi mereka. Mereka juga diajarkan pergi ke masjid. Diajarkan salat lima waktu, seperti anak-anak normal yang lainnya. Usaha tersebut, semata-mata berharap kesembuhan dari Allah SWT. “Tapi ada beberapa orang tua dari mereka ada yang tidak terfikirkan untuk segera mengkhitan anaknya yang kondisinya seperti itu. Sehingga ada beberapa peserta yang ikut, ada yang sampai berumur 20 tahun lebih,” ujar Riza.

Karena kegiatan ini dilakukan di masa pandemi Civid-19, sehingga pihak panitia benar-benar melakukan physical distancing. Agar aksi baik tersebut tidak malah menjadi penyebaran Covid-19 bagi mereka. Setiap

peserta yang ikut, diberikan fice shield sebelum masuk ruang tunggu. Mereka juga harus melalui protap kesehatan seperti penyemprotan disinfektan, mencuci tangan dan cek suhu badan.

Acara tersebut akan dilaksanakan selama 4 hari. Perhari peserta yang dikhitan ada sebanyak 15 sampai 20 anak. Jumlahnya dibatasi, supaya bisa menjalankan protokol kesehatan dimasa pandemi Covid-19 ini. “Acara khitan ini bertema khitan ceria, karena proses khitan tidak sakit, dan cepat sembuh, sehingga anak-anak tersebut bisa cepat sembuh dan beraktivitas kembali seperti biasanya dengan hati yang ceria,” kata Riza.

Kegiatan sosial seperti ini, kata Riza, Insya Allah, akan diadakan secara istiqomah. Supaya bisa membantu mereka yang membutuhkan dan mendapatkan layanan khitan yang baik dan gratis. Dirinya mengucapkan terima kasih kepada seluruh mitra atas partisipasinya dalam kegiatan tersebut. Semoga aksi baik itu, bisa menjadi ladang amal untuk semua. Dan menjadi penyemangat bagi para orang tua yang diuji memiliki anak berkebutuhan khusus. [kus]

Pemkab Penuhi Tuntutan PKL Buka Akses Pintu Barat GOR Sidoarjo Sidoarjo, Bhirawa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo akhirnya memenuhi tuntutan PKL GOR Sidoarjo. Karena akses pintu sebelah barat GOR Delta Sidoarjo telah ditutup total sejak Januari 2020, sehingga tidak ada warga yang bisa masuk, apalagi beli dagangan mereka. Akibatnya sekitar 300 PKL terus menerus mengalami kerugian yang cukup dratis.

Dalam pertemuannya dengan Wabup Nur Ahmad Syaifuddin yang didampingi kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Sidoarjo dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sidoarjo diputuskan pintu D sebelah Barat Stadion Gelora Delta kembali dibuka, dan aksesnya dibatasi sampai pukul 22.00 WIB.

Wabup meminta komitmen dari para PKL untuk mentaati aturan sekembalinya dibukanya pintu D. Mereka diminta ikut menjaga ketertiban dan keamanan selama berjualan.

“Mereka buka sekitar pukul 16.00 wib dan pukul 22.00 wib mereka sudah harus membereskan dagangannya alias tutup,” tegas Nur Ahmad Syaifuddin, Senin (6/7) kemarin.

Menurutnya, selama ini akses masuk GOR Delta Sidoarjo hanya di pintu A sebelah Timur. Hal tersebut mengurangi penghasilan para PKL sebelah Barat. Pasalnya pengunjung banyak berkurang dikarenakan akses yang cukup jauh dari pintu masuk. Bahkan hal itu membuat sebagaian PKL tidak lagi berjualan ditempat tersebut. Dengan pertimbangan tersebut dirinya

memutuskan akses masuk GOR ditambah lagi di pintu D sebelah Barat.

“Kami akan melihat kondisinya langsung, kami akan memantau langsung. Pasalnya juga terkait pengamanan alat Swab yang ada di tempat tersebut. Evaluasi akan dilakukan untuk melihat dampaknya. Nanti kita lihat dampaknya, karena kita harus menyiapkan pengamanan untuk alat Swab itu juga. Jika ditemukan tidak memenuhi atauran yang ada bisa kita ambil tindakan, “ tegasnya.

Perlu diketahui, penutupan pintu GOR (Gelanggang Olah Raga) Sidoarjo sejak Januari 2020 ternyata berdampak buruk pada nasib para PKL, khususnya sisi pintu barat.

Mereka omsetnya mengalami punurunan yang sangat drastis sekitar 50

% hingga 70 % per hari. Sehingga mereka pun melakukan protes ke pihak Pemkab Sidoarjo agar membuka kembali pintu tersebut.

Koordinator PKL GOR Sidoarjo Syamsul Hidayat mengatakan kalau pihak pemerintah berencana melakukan penataan kawasan GOR sebagai fasilitas olahraga yang baik aman dan nyaman. “Kami para PKL siap mendukung sepenuhnya program pemerintah. Namun kami meminta pemerintah untuk membuka pintu GOR sebelah barat, karena omset anggota kami sangat menurun drastis. Ditambah lagi dengan adanya virus corona, tadi malam dagangan kami malah tidak laku sama sekali,” ungkap Syamsul Hidayat yang juga sebagai pedagang sprey.[ach]

PELAKSANA PUBLIK

Jatim Masih Tertinggi Kasus Covid 19, ACT Terus Dampingi Masyarakat Terdampak Hingga kini, Jawa Timur masih mencatat kasus tertinggi pasien Covid-19 di Indonesia. Per tanggal 30 Juni 2020 ini terkonfirmasi sebanyak 11.805 kasus, dengan total pasien sembuh sebesar 3.891 dan pasien meninggal sebanyak 863 Jiwa.

Karena itu, Aksi Cepat Tanggap (ACT) selalu menjaga komitmen dan senantiasa berusaha untuk terus mengadakan pendampingan masyarakat yang terdampak pandemi ini. Mulai pemberian bantuan Sembako, bantuan makan gratis, bantuan untuk tendaga medis, sampai menyalurkan donasi berupa permodalan usaha kepada masyarakat kurang mampu.

Menurut Tim Program Aksi Cepat Tanggap (ACT) Jatim, Mashudi, ACT akan terus menyalurkan amanah dari para dermawan kepada masyarakat terdampak, dan tentunya para tenaga medis yang ber-

juang di garda terdepan penanganan wabah ini. ACT total telah menyerahkan bantuan donasi sebanyak 58.745 paket selama masa pandemi ini, terhitung sejak awal bulan maret hingga akhir Bulan Juni 2020. ‘’Salah satu penerima manfaat adalah Fitri (33) seorang janda dengan tiga orang anak yang masih kecil yang dua tahun silam suaminya meninggal Sejak saat itu Fitri harus menyambung hidup dan merawat anaknya seorang diri dengan berjualan salad buah, di salah satu Taman Kanak-Kanak di Surabaya. Keadaan wabah yang menyebabkan sekolah diliburkan membuat di-

rinya hanya mengandalkan penjualan secara pesanan.

Keadaan ini membuat modal untuk membuka usaha Kembali habis karena digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dirinya dan ketiga anaknya,’’ kata Mashudi.

Terkait bantuan permodalan ini, Fitri menyatakan bersyukur atas bantuan yang diterima berupa modal usaha ini. Di tengah situasi yang Alhamdulillah semakin membaik. In Sya Allah kami bisa manfaatkan untuk modal kembali berjualan,’’ ujar ibu penerima manfaat program Sahabat Usaha Mikro Indonesia (UMI). Selain modal usaha, ACT juga menyalurkan Sembako kepada beberapa keluarga terdampak di Jawa Timur, Khususnya para pekerja harian yang kehilangan penghasilan.

‘’Bantuan ini sangat membantu kami, dengan posisi kami yang sudah tidak lagi memiliki penghasilan, semoga keadaan segera membaik dan kami bisa Kembali bekerja,’’ ujar Kustoro (49) salah satu penerima manfaat Program Operasi Pangan Gratis.

Bukan hanya berupa Sembako, ACT juga meimplementasikan Program Makan Gratis yang dibagikan kepada masyarakat di jalan. Sebagian penerima manfaat adalah para tukang ojek, baik online maupun pangkalan. Diliburkannya sekolah, perkuliahan, perkantoran, serta tidak beroperasinya layanan angkutan publik membuat orderan turun drastic. ‘’Tidak sedikit dari kami yang sehari hanya dapat Rp30 ribu, bahkan tidak sedikit yang kurang dari itu,’’ ujar

Pupun Ariyanto (29) salah seorang driver ojek online. Kalau normal rata - rata kami bisa memperoleh Rp150 ribu, ini saja saya berangkat dari jam 07.00 WIB sampai sekarang jam 14.00 WIB baru dapat Rp24 ribu,’’ lanjutnya.

Selain itu, tenaga medis yang senantiasa berjuang di garda terdepan penanganan wabah ini juga mendapatkan apresiasi dan dukungan berupa pemberian paket vitamin dan paket Alat Pelindung Diri (APD). Selain sebagai bentuk dukungan, ini juga sebagai bentuk kepedulian masyarakat dan ACT kepada para petugas medis agar senantiasa terjaga diri dan kesehatanya.

RSU dr Suyudi, Paciran, Lamongan, merupakan salah satu penerima manfaat melalui managemen yakni dr Deny Fianto SpPd, mengucapkan

istimewa

Fitri dan putra – putrinya, sebagai penerima manfaat Usaha Mikro Indonesia.

rasa syukur dan terimakasihnya kepada masyarakat yang senantiasa peduli dan memberikan dukungan kepada para tenaga medis. ‘’Kami berterimakasih atas bantuan dan dukungannya kepada kami

selaku tim medis, dan kami berharap untuk senantiasa diberikan kemudahan dan kekuatan dalam menjalankan amanah besar ini,’’ ungkapnya mewakili rekan sesama tim medis.[fen]

PENDIDIKAN, KEBUDA

Halaman 6

Selasa Wage

Di Hari Kedua 7,57 Persen UTBK Reaktif, Ajukan Jadw Tingkat Kehadiran Peserta Capai 90 Persen Surabaya, Bhirawa Pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) hari kedua, Senin (6/7) berjalan lancar. Namun, sebanyak 7,57 peserta yang dianyatakan reaktif atau sekitar 19 orang dari 251 peserta yang mengikuti pemeriksaan rapid test on the spot gratis di Universitas Airlangga, diminta untuk ajukan jadwal ulang pada 20 Juli hingga 29 Juli mendatang. Sedangkan 232 siswa lainnya dinyatakan non reaktif.

Prof Moh Nasih

Rektor Universitas Airlangga (Unair), Prof Moh Nasih menuturkan, di hari pertama ujian sebanyak 230 dari 2.350 peserta tak hadir un-

tuk Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) ini. Beberapa penyebab diantaranya ada yang reaktif dan ada yang tidak melapor

ke pusat UTBK. Jika peserta reaktif akan diminta untuk melakukan pemeriksaan lanjutnya, yakni Polymerase Chain Reaction (PCR). Diharapkan hasil ini keluar sebelum tanggal 20 Juni mendatang.

"Jadi kalau bisa secepatnya atau sebelum tanggal 20 Juni agar kami bisa menjadwal ulang. Tapi kalau tak melapor (sebab ketidakhadiran) mereka akan gugur,'' ujar dia.

Meskipun begitu, Nasih menghimbau agar para peserta UTBK

menyiapkan diri dengan sebaik baiknya. Ia menyarankan untuk memanfaatkan rapid test gratis di daerah asalnya peserta. Jika peserta mengetahui dirinya reaktif sejak awal, maka kesiapan ujian jauh lebih tenang.

"Dari pada tergesa-tergesa, dan terlalu berharap di Unair kemudian reaktif ini justru menyulitkan peserta sendiri. Kalau di tempatnya ada fasilitas rapid test gratis ini bisa dimanfaatkan. Kalau terpaksa tidak

bisa, ya bisa ke Unair,'' papar dia.

Dikatakan pria yang menjabat Ketua LTMPT ini presentase jumlah kehadiran peserta mencapai lebih dari 92% sejak dua hari terakhir secara nasional. Jumlah ini dikatakan Nasih, lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya yang dibawah 90%. Selain itu, di hari kedua UTBK, situasi peserta lebih kondusif dan tertib di banding di hari pertama Minggu (5/7).

"Karena datang mereka sudah siap jadi petugas tinggal mengarahkan.

Dan peserta siap mengikuti ujian.

Besok - besok diharapkan begitu.

Kalau sudah selesai bisa langsung

Disdikbud Salurkan Hibah Bosda Rp35,6 M untuk SD-SMP Swasta

BANGKU POJOK

wiwit agus pribadi/bhirawa

Kantor Dinas Pendidikan Kota Probolinggo banyak terima aduan PPDB online.

Titik Koordinat Rumah Jadi Aduan PPDB Online di Kota Probolinggo Probolinggo, Bhirawa Titik koordinat rumah calon siswa masih sering menjadi masalah dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online SD/SMP di Kota Probolinggo. Selama tahapan uji publik, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) setempat menerima laporan dari masyarakat tentang perubahan titik koordinat calon siswa. Menurut Kepala Bidang Pendidikan Dasar di Disdikbud Kota Probolinggo, Budi Wahyu Rianto, ada beberapa laporan yang diterima selama uji publik PPDB online. Dan semuanya sudah ditindaklanjuti dengan verifikasi ulang seluruh pendaftar di seluruh SD dan SMP. ''Laporan ini berkaitan dengan perubahan koordinat domisili. Sudah diselesaikan laporan ini dengan solusi dikembalikan sesuai koordinat domisili di Kartu Keluarga (KK),'' tandasnya.

Laporan dari masyarakat dipastikan sudah diverifikasi ulang. Sehingga, hari ini hasil PPDB online bisa diumumkan sesuai jadwal. Pengumuman penerimaan siswa baru hari ini, diumumkan di sekolah maupun melalui aplikasi PPDB. "Dalam PPDB tahun 2020 ini, mekanisme pendaftaran sepenuhnya dilakukan di rumah sesuai KK masing - masing. Risikonya pendaftar bisa saja mendaftar melalui tempat yang lebih dekat dengan sekolah yang dituju. Dengan harapan peluang lebih besar untuk diterima,'' ujar Budi.

Sehingga panitia mensyaratkan calon siswa atau pendaftar menyertakan foto rumah sesuai KK. Selain itu, juga ada masa uji publik dalam PPDB online tahun ini. Tahap uji publik sendiri menurut Budi, baru pertama kali diadakan dalam tahapan PPDB SD dan SMP di Kota Probolinggo. Dalam tahap uji publik ini, masyarakat bisa ikut memeriksa siswa yang dinyatakan diterima di SD dan SMP negeri.

Apakah sudah sesuai dengan ketentuan jarak sekolah yang ditentukan Disdikbud. Warga juga bisa memastikan kebenaran lokasi rumah siswa yang diterima. Sudah sesuai atau tidak.

Tahapan uji publik berlangsung selama lima hari, yaitu sejak 29 Juni sampai 3 Juli 2020. Proses PPDB online SD/SMP di Kota Probolinggo sempat tersendat pada hari pertama. Sehingga Disdikbud memperpanjang masa pendaftaran selama 1 hari, yaitu sampai 27 Juni 2020. Kantor Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Probolinggo memastikan siswa SMA/SMK mendapat gratis SPP. Hal ini mengacu pada kebijakan Gubernur Jawa Timur untuk membebaskan biaya pendidikan.

Meski SPP gratis, sekolah tetap boleh minta partisipasi wali murid seperti sumbangan atau iuran. Hal ini juga diatur dalam UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknaas). Untuk SPP SMA SMK sudah digratiskan Gubernur. Namun, sekolah tetap dibolehkan melibatkan orang tua dalam pelaksanaan pendidikan. Dan ini sudah diatur dalam UU. [wap]

Malang, Bhirawa Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) senilai Rp35,6 miliar dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTs, Senin (6/7) kemarin. Dana Bosda ini diharapkan dapat meningkatkan standar kualitas pendidikan sekolah swasta di Kota Malang.

Kepala Disdikbud Kota Malang, Zubaidah mengungkapkan, dari Rp 35,6 miliar itu, rinciannya sebesar Rp17,5 miliar untuk Bosda sekolah umum, sekolah di bawah Yayasan Nahdatul Ulama (NU) sebesar Rp9 miliar dan sekolah di bawah Yayasan Muhammadiyah Rp2 miliar. Sedangkan ekolah di bawah yayasan Katolik Rp5 miliar dan sekolah di bawah Yayasan Kristen Rp1,5 miliar.

Zubaidah meminta kepada yayasan untuk segera menyalurkan Bosda kepada masing - masing sekolah. Sebab anggaran itu tidak boleh terlalu lama mengendap di rekening yayasan. Paling lambat 10 hari ke depan dana Bosda harus sudah ditransfer ke sekolah - sekolah di bawah yayasan.

Tak boleh mengendap terlalu lama di rekening yayasan.

Zubaidah memastikan, tidak ada pungutan apapun terkait pencairan Bosda pada sekolah swasta. Dan diminta melaporkan kepada dirinya, jika ada petugas meminta sesuatu terkait anggaran ini. ''Tolong untuk disampaikan kepada saya. Kami jamin tidak ada pungutan sama sekali,'' tegas Zubaidah.

Sementara itu, Walikota Malang, Sutiaji, memberikan sejumlah catatan pada sekolah terkait penggunaan dan alokasi Bosda yang sudah disalurkan Disdikbud. Pertama berkaitan dengan laporan tepat waktu. Karena laporan tepat wak-

tu itu mendorong percepatan program.

Catatan kedua mengenai tepat sasaran. Kini sudah dibentuk Juknis penggunaannya. Bagi sekolah yang masih belum memahami Juknis disarankan meminta informasi kepada Dinas Pendidikan. Karena dikhawatirkan ada masalah di depan karena ketidaktahuan soal Juknis ini. Ketiga soal transparansi anggaran. Terakhir terkait kesepahaman arah antara yayasan dengan sekolahsekolah. Ketika ini tidak sepaham, maka akan ada masalah ke depannya.

Sementara itu, pembelajaran tahun ajaran baru di sekolah akan dimulai pada 13 Juli 2020 mendatang. Di Kota Malang, pembelajaran sekolah nampaknya masih akan menggunakan sistem daring atau online. Pasalnya, Kota Malang kembali ditetapkan sebagai kawasan zona merah mengingat penyebaran Covid 19 yang masih mengkhawatirkan.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Malang, Totok Kasiyanto mengungkapkan, Dinas Pendidikan berupaya mempersiapkan perangkat pembelajaran daring maupun luring. ''Karena ini urusannya dengan kesehatan jadi benar-benar kita persiapkan. Dinas Pendidikan mempersiapkan modifikasi pembelajaran dengan cara online, supaya pembelajaran tak putus,'' imbuhnya.

Jika nantinya Kota Malang masuk dalam zona hijau dan pembelajaran luring dilakukan, Totok memastikan, jika infrastruktur protokol kesehatan di sekolah sudah siap. Sebab, sejumlah sekolah di Kota Malang sudah berpredikat sebagai sekolah UKS. Setiap sekolah di Kota Malang rata - rata sudah mempunyai wstafel cuci tangan, sudah biasa dengan protokol kesehatan. Namun dalam proses pembelajaran, ada beberapa kendala yang dialami. [mut]

LIPUTAN

Kebutuhan tinggi, FK Unair terima

IDI Jatim Salurkan Bantua Surabaya, Bhirawa Bantuan Alat Pelindung Diri (APD) terus disalurkan berbagai pihak dalam membantu penanganan Virus Corona atau Covid 19.

Kali ini, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) wilayah Jatim menyalurkan ribuan APD ke Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Airlangga, untuk diberikan ke PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis) . Setidaknya ada 1.000 masker

bedah, 1.000 masker KN 95, 100 hazmat dan 100 kacamata google yang diterima FK Unair.

Menurut Ketua IDI Jatim, Dr dr Sutrisno, bantuan APD ini merupakan upaya IDI untuk berperan dalam memberikan fasilitas pada dokter di masa pandemi. Terlebih 50% kasus pandemi berasal dari Surabaya.

"Makanya kami juga salurkan sumbangan dan bantuan ke Sura-

baya. Ini bukan ya kami terus lakuka ter bisa memberik simal,'' ujar dia, S Dengan adany haknya berhara parannya Covid tingkat penul berkurang karen memakai APD. Dekan FK Unair menambahkan

94 Dokter di Jatim Terpa

m taufiq/bhirawa

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Dra Hj Zubaidah MM, saat memberikan sambutan penyerahan dana bos ke sekolah swasta, Senin (6/7) kemarin.

dr Sutrisno

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) wilayah Jawa Timur mengkonfirmasi sebanyak 94 dokter di Jatim terpapar Covid 19. Jumlah ini belum termasuk jumlah dokter yang terpapar Covid 19 di Surabaya.

Ketua IDI Jatim, dr Sutrisno mengungkapkan, banyaknya jumlah RS dan tenaga medis di Surabaya membuat IDI Jatim belum tuntas memverifikasi jumlah dokter yang terkonfirmasi positif Covid 19. Sebab, angka kasus Covid 19 di Surabaya cukup tinggi.

Karenanya pihaknya cukup kesu-

litan untuk mengin ter yang terkonfir "Angkanya masih butuh ve tuh waktu tidak kapnya, Senin ( Di samping it langan 14 dokte Covid 19. Termas FK Unair, Putri wati yang menin gu (5/7) pukul 23 "Tak hanya juga perawat, b nata radiologi. K

GALERI SISWA

FBKK SMK se-Sidoarjo Harus Bangkit dan Tetap Bersemangat Walaupun kondisi pandemi Virus Corona atau Covid 19 hingga kini belum hilang. Forum Bursa Kerja Khusus (FBKK) SMK Kabupaten Sidoarjo diharapkan terus bangkit dan tetap semangat. Jangan sampai pasif karena BKK SMK nya masih banyak yang semangat untuk melaksanakan berbagai kegiatan.

Oleh: Achmad Suprayogi, Kabupaten Sidoarjo

achmad suprayogi/bhirawa

Para siswa SMK YPM 8 Sidoarjo yang mengikuti program rekrutmen untuk perusahaan.

Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Sidoarjo, Dr Fenny Apridawati SKM MKes, saat ditemui di Pendopo Kabupaten Sidoarjo, pada Senin (6/7) kemarin.

Namun dalam pelaksanaannya berbagai kegiatan yang digelar harus tetap menerapkan SOP (Standar Operasional Prosedur) Protokol Kesehatan.

Kalau FBKK SMK dulu sempat pasif, namun mulai tahun 2019 mulai bangkit dan lebih

bersemangat lagi.

"Maka Disnaker Kab Sidoarjo akan terus menjembatani dengan beberapa perusahaan, karena masih ada perusahaan yang tidak mengerti kalau siswa SMK Sidoarjo ini mempunyai kompetensi sesuai dengan perusahannya. Maka dalam pekan ini akan saya pertemukan HRD salah satu perusahaan dengan Pengurus FBKK SMK Sidoarjo, sepaya tidak bekerjasama lagi dengan SMK yang ada di luar

kota. Dulu FBKK ini tidur, baru aktif tahun 2019,'' ungkap Fenny. Tidak hanya itu, Fenny juga mengajukan usulan ke pemerintah pusat agar bisa mendapatkan akses di Kementerian Ketenagakerjaan untuk mendapatkan beberapa paket magang untuk meningkatkan kompetensinya. Kalau perlu mereka bisa juga ditampung di perusahaan - perusahaan itu.

Terpisah, Bendahara FBKK SMK Kabupaten Sidoarjo, Didik Teguh Wahyudi menambahkan, kalau program FBKK SMK Sidoarjo ini sudah mulai berjalan. Waktu kegiatan terhenti sementara, karena memang mentaati aturan pemerintah terkait adanya pandemi Covid-19 saat ini.

Didik menjelasan, programn-

ya juga sudah diawali dari SMK PGRI 2, SMK Yapalis dan SMK YPM 8 dengan program rekrutmen para siswa di berapa perusahaan. ''Jadi sudah dimulai dengan tiga perusahaan itu, tetapi untuk perusahaan yang lainnya masih menunggu, karena kondisinya masih dalam penerapan SOP Protokol Kesehatan,'' jelas Didik yang juga sebagai guru di SMK YPM 8 Sarirogo Sidoarjo.

Dalam kondisi seperti ini belum bisa menemui perusahaan - perusahaan besar di Sidoarjo. Sehingga kegiatannya hanya melakukan konsulidasi kedalam, termasuk dengan pihak Dinasker Sidoarjo, yakni dengan Kepala Disnakser langung, yang telah mempertemukan dengan pihak perusahaan di Sidoarjo. [*]

& OLAHRAGA

AYAAN

e, 7 Juli 2020

Peserta wal Ulang pulang dan isolasi mandiri agar tidak terjadi apa - apa,'' tegasnya.

Sementara itu, Ketua Pelaksana UTBK Unair, Prof Junaedi Khatib menambahkan, ada 251 siswa yang hadir tanpa membawa rapid test dan langsung dilakukan pemeriksaan on the spot gratis. Dari jumlah itu 232 siswa non reaktif dan 19 siswa reaktif atau 7,57% peserta akan mengajukan jadwal ulang.

"Yang reaktif kami minta kembali pulang, isolasi mandiri dan bisa mengajukan jadwal pada UTBK tahap 2 pada 20 Juli hingga 29 Juli 2020. In Sya Allah kita fasilitasi,''

katanya.

Dikatakan Prof Junaedi, banyak peserta dari kalangan tidak mampu terbantu dengan adanya rapid test gratis onsite di pusat UTBK Unair ini. Sebab, perpaduan unsur kemanusiaan dan ketaatan pada protokol kesehatan sangat mendukung kekancaran pelaksanaan UTBK. "Tentu rasa terima kasih pada Pemkab dan Pemprov yang telah bekerjasama dan saling bahu membahu untuk hal ini,'' urainya.

Di hari kedua ini, Senin (6/7) Unair juga menerima bantuan 200 kit Rapid Test dari Pemkab Gresik. [ina]

Diana Rahmatus Sholichah/bhirawa

bantuan ribuan APD dari IDI Jatim.

an Ribuan APD ke FK Unair

ang terakhir, akan an agar para dokkan layanan makSenin (6/7). ya bantuan ini, piap meskipun pad 19 tinggi, tapi arannya akan na dokter sudah Sementara itu, , Prof Dr Soetojo , bantuan APD

yang diterima FK Unir terus mengalir di masa pandemi. Sebab kebutuhan APD cukup tinggi bagi tenaga kesehatan. Dan jumlahnya terus berkurang seiring dengan jumlah pasien yang masih berdatangan di RS. "Hari ini bantuan APD, karena ini terus digunakan makanya bantuan pastinya akan sangat dibutuhkan. Nanti kami salurkan pada dokter PPDS yang bertugas

menangani Covid-19,''ungkap Prof Soetojo, Senin (6/7).

Prof Soetojo menjelaskan, Selama ini bantuan terus mengalir dari berbagai pihak. Sehingga ketercukupan APD terutamanya untuk mahasiswa PPDS bisa terfasilitasi. ''PPDS selama ini juga mendapat APD dari fakultas dan dari RS. Pemakaian APD pada PPDS tergantung dari pos tugasnya,'' pungkasnya. [ina]

apar Covid-19, Belum Termasuk Surabaya

ntegrasi data dokrmasi. ada tapi kami rifikasi yang buk singkat,'' ung(6/7). u, IDI juga kehier PDSS karena suk dokter PDSS i Wulan Sukmanggal pada Ming3.55 malam. dokter, banyak idan hingga peKami sangat pri-

Santri Sidoarjo di Rapid Test

Kadinkes Minta Santri Tak Takut Hasil Reaktif Sidoarjo, Bhirawa Plt Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifudin, memerintahkan kepada Dinkes Kab Sidoarjo untuk melayani

hatin,'' lanjutnya.

Sejak ada pandemi Covid 19, dr Sutrisno mengaku, IDI mendapat keluhan individu dari dokter terkait APD yang berkurang hingga beban kerja yang tinggi dan waktu kerja yang lama.

"Ini keluhan individu, yang penting bagaimana solusinya. Sudah diatasi sebagian seperti yang punya komorbid (penyakit bawaan) diistirahatkan, APD jangan sampai kurang dan ada suplementasi nutrisi,'' jelasnya.

Sutrisno juga meminta agar

rapid test bagi santri dari Kabupaten Sidoarjo akan kembali ke Pondok Pesantren (Ponpes) dalam Bulan Juli ini.

"Semua warga Sidoarjo dilayani un-

alikus/bhirawa

Ketua Tim Gugus Tugas Covid-19 Kab Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifudin, memantau pelaksanaan rapid test kepada para santri.

tuk rapid test ini dengan gratis, termasuk para santri. Supaya mereka tidak terkendala permintaan rapid test untuk bisa dapat kembali ke pondokan,'' kata Nur Ahmad Syaifudin.

Sesudah dirapid test, para santri, bisa membawa surat keterangan hasil rapid test kepada Ponpesnya masing - masing. Dan Pemkab Sidoarjo juga mempersilahkan kepada Pengasuh Ponpes di Sidoarjo yang ingin juga mengajukan permintaan tes cepat kepada para santrinya melalui Dinas Kesehatan Kab Sidoarjo.

Selain mempermudah urusan yang diperlukan santri, pelayanan rapid test itu, tambah Nur Ahmad, juga membantu pihak Ponpes untuk mencegah penyebaran Virus Corona atau Covid 19.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kab Sidoarjo, drg Syaf Satriawarman menambahkan, dijadwalkan akan ada 160 santri yang

berasal dari Kabupaten Sidoarjo yang akan mengikuti rapid test sebelum mereka kembali ke lingkungan Ponpesnya masing-masing pada Bulan Juli ini. Ponpes di Kab Sidoarjo, lanjut drg Syaf, juga dipersilahkan bila akan melakukan rapid test kepada santrinya yang datang dari luar Kab Sidoarjo.

Mantan Wadir RSUD Sidoarjo itu juga memberikan nasehatnya supaya para santri tidak panik bila rapid test nya menunjukkan hasil reaktif. Sebab hasil reaktif pada tes cepat bukan berarti orang itu positif Covid 19. Hasil reaktip dari tes cepat itu, hanya untuk mengetahui antigen antibodi pada tubuh seseorang.

"Namun untuk mengetahui status Covid 19, perlu pemeriksaan lanjutan, yakni tes swab, tapi bila selama 10 hari tidak ada gejala Covid 19, maka tidak perlu lagi melakukan tes swab,'' jelasnya. [kus]

Santri Al-Lathifiyyah 2 Tambak Beras Mulai Beraktifitas di Pesantren Jombang, Bhirawa Sejumlah 50 santriwati Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Lathifiyyah 2 dan 20 santri Ponpes Al-Wahabiyyah 1, Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang memulai aktifitas mereka nyantri di Ponpes itu. Aktifitas mereka tetap menggunakan protokol kesehatan Pandemi Covid-19.

Meski begitu, aktifitas para santri ini hanya boleh dilakukan di dalam asrama santri dan dilarang keluar dari asrama. Jika ada santri membutuhkan kebutuhan yang harus didapatkan dari luar asrama, pihak pondok telah menyiapkan kurir untuk membelanjakan kebutuhan santri.

Salah satu Pengasuh Pesantren AlLathifiyyah 2, Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Lailatun Ni'mah (Ning Eli) mengungkapkan, kegiatan santri di dalam pesantren sudah berjalan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. "Keluar kamar harus menggunakan masker,

KHUSUS

Halaman 7

duduk santai juga harus berjarak,'' ungkap Ning Eli, Senin (6/7).

Di dalam asrama, para santri melakukan aktifitas yang sudah dijadwalkan oleh pengurus pesantren.

Seperti jadwal yang sudah ditetapkan, aktifitas santri dimulai dengan Sholat Subuh berjamaah, pengajian Alquran, senam pagi, Pembelajaran Daring Madrasah, Salat Dhuhur berjama'ah, Ro'an Pondok, Istirahat, Salat Ashar berjama'ah, Khotmil Alqur'an Sentral, Salat Maghrib berjamaah, Kegiatan Pondok, Salat Isya berjamaah, Pembelajaran Daring Diniyyah, Kegiatan Pondok, Kondisional, dan Istirahat. "Namun untuk Daring Madrasah masih menunggu jadwal dari masing- masing madrasah,'' tambah Ning Eli. Ning Eli menambahkan, pihaknya juga menyediakan sarana ruang isolasi untuk mengantisipasi jika ada santri yang sakit. Jika didapati sakit, santri yang bersangkutan akan

Aktifitas santri Al-Lathifiyyah 2, Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang di dalam asrama santri.

Aktifitas santri Al-Lathifiyyah 2, Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang di dalam asrama santri.

dipisahkan dengan santri lainnya dan langsung dirawat di ruang isolasi untuk kemudian mendapatkan perawatan lebih lanjut dari tim kesehatan dari pesantren.

"Kalau ada yang sakit, dilaporkan kepada Tim Covid 19 Bahrul Ulum, untuk didatangi tim kesehatan dari Klinik Arrohmah,'' tambah dia lagi.

Untuk pengaturan kamar santri, tiap kamar kini hanya boleh diisi sebanyak lima hingga enam orang santri. Hal ini berbeda dengan waktu sebelum pandemi Covid-19 yang dalam satu kamar diisi 12 hingga 15 orang santri. "Salat berjamaah juga harus berjarak dan menggunakan masker,'' tandas dia.

Selain itu, juga telah disiapkan

ruangan belajar berfasilitas full wifi di luar kamar santri jika sewaktu - waktu para santri sudah melaksanakan pembelajaran secara daring. Pihak pondok kata dia, juga menyiapkan fasiltas lain untuk kenyamanan para santri di dalam asrama, seperti, Pojok Logistik (kantin), hingga lumbung pangan.

Berbeda dengan waktu sebelum pandemi, Covid-19 di mana jadwal senam pagi hanya dilakukan para santri pada Jumat pagi, namun sekarang pihak pondok mengharuskan para santri untuk melaksanakan senam pagi dan pengecekan suhu badan tiap pagi hari. "Ini untuk menjaga kesehatan santri dan imunitas mereka tumbuh dengan baik,'' kata dia. [rif]

Pesantren Tangguh Semeru Situbondo Diresmikan Situbondo, Bhirawa Sekda Syaifullah mewakili Bupati Situbondo, Dadang Wigiarto datang ke kompleks Pondok Pesantren (Ponpes) Salafiyah Syafiiyah Sukorejo Situbondo guna meresmikan Pesantren Tangguh Semeru kemarin.

Sekda Syaifullah didampingi Kapolres Situbondo, AKBP Sugandi dan Dandim 0823 Situbondo, Letkol Inf Akhmad Juni Toa. Rombongan disambut Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukore-

jo, KHR Achmad Azzaim Ibrahimy.

Sekda Syaifullah mengatakan, Pesantren Tangguh Semeru merupakan pengembangan konsep Kampung Tangguh Semeru. Langkah ini dilakukan, sebagai salah satu upaya memutus mata rantai penyebaran Virus Corona di Kota Santri Situbondo.

"Keberadaan Pesantren Tangguh Semeru di Situbondo ini juga untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada semua santri saat mengikuti aktifitas di Ponpes ini,''

ujar Sekda Syaifullah.

Sementara itu, Kapolres Situbondo, AKBP Sugandi menambahkan, dirinya ikut bersyukur KHR Azzaim Ibrahimy sebagai Pengasuh Ponpes Salafiyah Syafiiyah ikut mendukung Program Pesantren Tangguh Semeru di Kabupaten Situbondo. Kegiatan ini, sebagai salah satu bentuk upaya dan ikhtiar mencegah penularan Covid-19 di wilayah Kabupaten Situbondo. ''Ini salah satu bagian dalam upaya pencegahan Virus

Corona di Kabupaten Situbondo,'' ucap Kapolres Sugandi.

Setelah resmi terbentuk Pesantren Tangguh Semeru, papar Kapolres Sugandi, segala aktifitas yang ada di lingkungan Pesantren Tangguh Semeru mengikuti aturan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid 19. Selain bersilaturahmi dengan KHR Azaim Ibrahimy, Kapolres Sugandi bersama Sekda Syaifullah dan Dandim Akhmad Juni Toa juga memberikan bantuan APD. [awi]

steakholder yang berwenang bisa membantu menertibkan masyarakat yang belum taat protokol kesehatan. Sehingga bisa mengurangi penularan dan menekan angka positif.

"Kami meminta kepada para tokoh masyarakat agar ikut berperan aktif menjelaskan pada masyarakat untuk taat protokol kesehatan. Fasilitas RS juga harus ditingkatkan, khususnya di Surabaya karena orang sakit yang butuh perawatan semakin banyak,'' pungkasnya. [ina]

sawawi/bhirawa

Sekda Syaifullah dan Kapolres AKBP Sugandi dan Dandim 0823 Situbondo Letkol Inf Akhmad Juni Toa saat meresmikan pesantren tangguh semeru di kompleks ponpes Salafiyah Syafiiyah Sukorejo Situbondo.

Sampaikan Permohonan Maaf Secara Resmi pada KONI Bondowoso, Bhirawa Untuk menyampaikan permohonan maaf secara resmi kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Bondowoso, Komunitas Trail Grass Track dan Motto Cross Bondowoso, mendatangi Kantor KONI setempat, Senin (6/7) kemarin.

Permohonan maaf ini terkait atas pencantuman nama, serta penggunaan logo KONI dan Pemkab, dalam acara Latihan Bersama Grass Track yang di gelar, pada Sabtu (20/ 6) lalu. Sejumlah perwakilan Panitia Pelaksana menandatangani surat pernyataan bermaterai.

Ada tiga poin dalam surat pernyataan ini. Yakni Komunitas trail Grass Track dan Motto Cross mengaku salah karena melaksanakan kegiatan tanpa izin/pemberitahuan, mengaku bersalah atas penggunaan nama dan logo KONI, serta nama Logo Bon-

dowoso dan mengaku bersalah atas penyalahgunaan properti yang dipinjam dari KONI. Anggota Komunitas trail Grass

Track dan Motto Cross Citiplaza sekaligus mewakili panitia latihan, Didit mengatakan, kedatangannya dalam rangka permohonan

maaf atas penggunaan nama, logo KONI dan Pemkab di tropi dalam latihan itu.

Penggunaan logo KONI ini, kata

ihsan kholil/bhirawa

Usai menandatangani surat pernyataan permohonan maaf bermaterai, Perwakilan anggota Komunitas Trail Grass Track dan Motto Cross menyerahkan surat pada Ketua KONI Noer Soetjahjono (tiga dari kiri).

dia, sebenarnya agar kegiatan ini lebih meriah saja dan anggota lebih semangat. Ia pun mengaku, ini murni sebuah keteledoran dan tidak ada maksud lain. ''Makanya kami mohon maaf, kepada KONI, Pemkab dan warga secara umum.

Atas ketidaknyamanan ini. Terutama pencantuman nama dan penggunaan logo,'' terangnya.

Menurut Didit, kejadian ini akan jadi pelajaran dalam pelaksanaan latihan bersama selanjutnya. Yang mana, pihaknya berkomitmen bahwa kedepan tidak akan terjadi lagi kejadian serupa.

"Ke depan kami tak akan mengulangi lagi. Kami akan lebih hatihati,'' tegasnya.

Sementara itu, Ketua Umum KONI Bondowoso, Noer Soetjahjono, mengaku menerima permohonan maaf tersebut. Namun hal ini bisa menjadi pembelajaran agar tidak terulang

kembali. Tetapi kegiatan itu ada langkah - langkah yang salah.

Yakni menggunakan Logo Kabupaten Bondowoso, pencantuman nama dan Logo KONI tanpa prosedur yang benar.

"Ini jadi pembelajaran bagi kita semua. Kami KONI ditegur oleh pemeritah derah, apalagi di tengah wabah Covid 19 ini. Kami laporan ke Sekda dan Bupati Bondowoso kalau kami tak menyelenggarakan kegiatan itu,'' katanya.

Kata Noer, karena sudah ada itikad baik dari penyelenggara, untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf.

Maka pihaknya meminta Kuasa Hukum KONI agar mencabut laporan di Polres Bondowoso.

"Saya secara pribadi tidak masalah, tapi karena ini organisasi yang ada di bawah naungan pemeritah derah. Sehingga apapun yang terjadi di KONI dibawa pantauan pemeritah derah,'' katanya. [san]

JATIM MEMBANGUN

Selasa Wage, 7 Juli 2020

Halaman 8

Akibat Pandemi Covid-19

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Terealisasi 50 Persen Kab Malang, Bhirawa Akibat pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) telah berdampak pada pendapatan pajak mineral bukan logam dan batuan. Karena pada akhir Juni 2020, terget pajak tersebut hanya mampu terealisasi 50 persen.

Warga Para Pelangar Perbup Nomor 34 saat dihukum membersihakan sampah di jalan Basuki Rahmad Tuban.

Langgar Perbup, Sejumlah Warga Dihukum Bersihkan Jalan Tuban, Bhirawa Sejumlah warga yang tertangkap operasi gabungan beberapa waktu lalu dihukum menyapu jalan raya, Senin (6/7). Hukuman tersebut diberikan oleh petugas Satpol PP Kabupaten Tuban lantaran mereka tidak memakai masker dan melanggar aturan pemakaian masker secara wajib, yang tertuang dalam Perbup Tuban nomor 34 tahun 2020 tentang Kewajiban Penggunaan Masker.

Kepala Satpol PP Kabupaten Tuban, Heri Muharwanto, S.Sos., M.Si., mengatakan mereka yang dikenakan sanksi sosial tersebut adalah warga yang tidak menggunakan masker saat di fasilitas umum ataupun tempat umum lainnya.

Hukuman tersebut berdasarkan Perbup Tuban yang mengharuskan setiap masyarakat wajib menggunakan masker saat berada di luar rumah.

“Sehingga warga yang kedapatan tidak mengenakan masker akan dikenakan sanksi

sosial berupa menyapu jalan raya dan sejenis lainnya,” ungkapnya.

Selain itu, sanksi sosial berat lainnya berupa pelanggar akan diminta ikut memakamkan secara langsung pasien Covid-19. Hal tersebut dilakukan guna memberikan efek jera dan membiasakan aturan wajib masker.

“Setiap hari hampir ada sebanyak 20 orang yang terjaring razia operasi masker. Mereka dikenakan sanksi beragam, mulai dari sanksi administrasi, sosial dan pembinaan,” sambungnya.

Heri Muharwanto menghimbau masyarakat mematuhi protokol kesehatan yang berlaku, diantaranya penggunaan masker secara wajib saat diluar rumah maupun menghindari kerumuman bila tidak perlu.

“Tetap dan selalu pakai masker saat diluar rumah,” tegasnya.

Salah satu pemuda yang terkena sanksi, M Nur Huda (17), asal Jenu, mengaku sangat

kapok dan berjanji tidak mengulangi kesalahannya kembali. Paska terkena hukuman atau sanksi sosial berupa menyapu jalan, ia berjanji akan selalu mengenakan masker saat berada diluar rumah.

“Saya kapok, enggak akan ngulangi lagi,” katanya, Huda juga mengajak masyarakat lainnya supaya patuh dan selalu memakai masker saat diluar rumah agar tidak terkena sanksi sosial. Selain itu juga menjaga agar tidak tertular atau menularkan virus corona.

Diketahui, satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) Kabupaten Tuban, memberikan hukuman kepada sejumlah pemuda yang kedapatan tidak memakai masker saat operasi gabungan di beberapa titik di kecamatan Semanding dan Tuban, Sabtu (04/07/2020) malam lalu. Para pemuda itu dihukum membersihkan dan menyapu di pinggir jalan Protokol kota Tuban. [hud]

Hal yang disampaikan, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang Made Arya Wedhantara, Senin (6/7), kepada wartawan.

Menurutnya, pendapatan pajak dari sektor mineral bukan logam dan batuan hanya memperoleh setoran pajak sebesar Rp148, 4 juta. Padahal, dari pajak tersebut telah kita targetkan untuk tahun ini sebesar Rp300 juta.

“Penurunan pendapatan pajak minereal bukan logam dan batuan, karena saat ini masih terjadi pandemi Covid-19,” ujarnya.

Sementara, kata dia, target sebesar Rp300 juta itu, sudah disesuaikan dengan adanya pandemi Covid-19. Karena sebelumnya, target dari pendapatan pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp400 juta. Dan selain Bapenda mengelola pajak mineral bukan logam dan batuan, pihaknya juga mengeloa sembilan sektor pajak lainnya, seperti hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, parkiran, air bawah tanah, pajak bumi dan bangunan (PBB), serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Sehingga pajak mineral bukan logam dan batuan sebagai salah satu sektor pajak dengan capaian paling rendah.

Sedangkan dari 10 sektor pajak daerah yang dikelola, kata Made, rata-rata mampu memenuhi target meski tidak 100 persen, tapi masihmendekati angka 60-70 persen. Sebab, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian pajak mineral bukan logam dan batuan tahun 2020 ini memang terke-

Made Arya Wedhantara Plt Kepala Bapenda Kab Malang

san turun drastis. Padahal, pada tahun sebelumnya, pajak mineral bukan logam dan bantuan telah mampu peringkat atas atau pendapatan pajak paling tinggi. . ”Karena pada tahun sebelumnya, pajak mineral bukan logam dan batuan menjadi sektor pajak dengan capaian tertinggi, dan mencapai surplus hingga lebih dari 55 persen.

Dan capaian target dari sektor pajak tersebut, hal ini disebabkan adanya penyebaran Covid-19,” terang Made, yang kini juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Malang ini.

Perlu diketahui, pada tahun 2019 lalu pajak mineral bukan logam dan batuan mencapai Rp400 juta. Sedangkan dari target tersebut hingga akhir tahun 2019 Bapenda Kabupaten Malang mampu mendongkrak penghasilan pajak sektor ini dengan memperoleh Rp620,8 juta. Sehingga dengan dengan adanya pendapatan pajak tersebut, maka terjadi surplus mencapai 55,22 persen. [cyn]

Ditemukan 6 Orang Positif, Pasar Krembung Terancam Ditutup

KELANA JATIM

Pemkab Tertibkan Objek Pajak Tak Berizin Bondowoso, Bhirawa Dalam waktu dekat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso akan menertibkan objek pajak yang tak berizin. Utamanya pajak reklame yang sudah mati karena tak diurus oleh vendornya.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Bupati Irwan Bachtiar Rahmat, usai menggelar rapat bersama Dinas Perijinan dan Bappenda, di Aula Sabha Bina Praja 1 Pemkab, Senin (6/7).

Kata Wabup Irwan, penertiban yang akan dilakukan dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus yang akan bertugas melakukan penertiban objek-objek pajak yang tidak berijin tersebut.

Meski tak secara terperinci menyebutkan anggota Satgas yang dibentuk. Akan tetapi Wabup Irwan menyampaikan bahwa nantinya Satpol PP yang menjadi salah satu di antaranya, yang akan melakukan penertiban pada titik pajak reklame tak berijin itu.

“Ini yang nantinya akan dilakukan oleh Satpol PP utamanya titik pajak reklame yang tidak berijin,” katanya.

Dijelaskannya, bahwa pihaknya akan melakukan pemotongan terhadap objek pajak tak berijin itu (Papan Reklame-Red).

Bisa jadi, nantinya akan dikelola oleh daerah.

“Apakah akan dilakukan pemotongan atau dikelola oleh daerah karena perdanya begitu sudah tidak dilakukan oleh vendor itu menjadi asset daerah. Sehingga sewanya pajaknya sudah menjadi kewenangan daerah,”jelasnya.

Politisi PDIP itu menerangkan, bahwa langkah ini dilakukan karena sebagai upaya dalam mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor pajak. [san]

Ihsan Kholil/Bhirawa

Wabup Irwan Bachtiar Rahmat saat di konfirmasi usai rapat bersama di Aula Sabha Bina Praja 1 Pemkab setempat.

Sidoarjo, Bhirawa Keberadaan Pasar Krembung Sidoarjo terancam ditutup, karena sudah terdapat 6 orang yang ditanyatakan positif terpapar virus Covid-19. Kondisi tersebut ditegaskan oleh Kepala Dinas Perdagangan Sidoarjo Drs Ec Tjarda, pada Senin (6/7) di Pendopo Kabupaten Sidoarjo.

Menurutnya, jumlah pasar di wilayaha Sidoarjo sebanyak 19 lokasi, dengan jumlah 16.385 pedagang dan yang sudah terpapar sebanyak 13 orang, ditambah lagi yang terakhir ini sebanyak 6 orang dari Pasar Krembung.

“Jadi, sekarang ini kita lakukan stracing terus, jika memungkinkan nantinya bisa saja kita tutup. Tim dari kesehatan juga sudah turun untuk menstracing lebih dalam lagi,” tegasnya.

Ditambahkan, kalau pasar rakyat atau pasar tradisional dalam masa transisi ini tidak ada pembatasan jam operasional.

Mereka bebas kembali berjualan seperti semula, begitu juga program ganjil genap juga tidak ditiadakan. Tapi bukan berarti masa pandemi virus Covid19 ini berakhit, namun harapan kami dengan adanya edukasi di masa PSBB tersebut mereka bisa menerapkan sebagai ebit, atau kebiasaan. ”Jadi kita harus lebih memperketat, mengingat pasar rakyat ini dianggap sebagai cluster, episentrumnya penyebaran virus Covid-19. Saya sangat berharap mereka bisa lebih menerapkan SOP Protokol Kesehatan secara lebih ketat. Karena pada masa sekarang ini tidak menunjukkan akan penurunan, malah terjadi kenaikan, bahkan pemecah record, bisa mencapai angka 117 orang terpapar positif,” ujarnya.

Makanya, untuk memiminalisir jumlah tersebut, pihaknya menempatkan beberapa CCTV di beberapa titik 19 pasar yang ada di Sidoarjo. CCTV

achmad suprayogi/bhirawa

Polsek Krembung saat melakukan penyemprotan desinfektan dalam melawan corona.

ini akan mendeteksi pengunjung maupun pedagang yang tidak menggunakan masker atau tidak melakukan cuci tangan dan physical distancing.

“Akan diketahui secara langsung

tingkat kepatuhannya juga akan langsung bisa ketahui. Karena dalam aplikasinya akan tercantum berapa banyak yang melanggar, dan itu bisa kita evaluasi dari jauh,” katanya.[ach]

Ketua GTPPC Lamongan Perintahkan Maksimalkan Rapid Test Lamongan,Bhirawa Bupati Fadeli selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan dan dan Penanganan Covid - 19 di Lamongan (GTPPC) memaparkan soal penanganan dan evaluasinya selama hampir 4 bulan di daerahnya.

“Alhamdulillah perjalanan Covid mendekati 4 bulanana , kita pastikan akan terus bekerja keras dan memahamkan kepada masyarakat dalam sosialisasi kampung tangguh,pesantren tangguh,industri tangguh dan sekolah tangguh sebagai persiapan menuju new normal,” ujar Fadeli usai melakukan rapat koordinasi dengan

seluruh stake holdernya di Pendopo Lokatantra,Senin(6/7).

Fadeli memaparkan, hari ini masuk pada fase ke Lima menuju Lamongan New Normal. Semua yang sudah kita upayakan terus di evaluasi.

“Semua kita evaluasi, yang pertama adalah soal tingkat yang terkonfirmasi virus yang saat ini sudah cukup tinggi , sebanyak 224 positif , 101 sembuh dan 34 meninggal dunia,” paparnya.

Untuk itu, lanjut Fadeli, saya terus perintahkan kepada Kepala Dinkes dan Direktur Soegiri untuk sebanyak - banyaknya melakukan scrreening

dan tracing.Begitu ada satu yang positif segera screening dan tracing di wilayah sekitar.

Nahkoda Gugus Tugas Covid-19 di Lamongan ini juga membeberkan soal rapid tes yang sudah di gencarkan dan mengungkapan soal RS Covid yang di nilainya sangat membantu sekali.

“Saat ini sudah 17.000 lebih Rapid tes yang kita lakukan dan kita terus melakukan rapitd tes besar - besaran.Saya pikir Lamongan ini mulai landai dan terus kita evaluasi dari upaya upaya yang kita lakukan.

Tingkat kesadaran masyarakat juga sudah bagus,” bebernya.

“Sekarang sudah ada 50 pasien yang menempati di RS Covid, sementara di Babat ada 8 dan Rusunawa 83.Saya yakin setiap saat kita bisa mempercepat hasil rapid tes.Mudah - mudahan segera turun dan yang sakit bisa sembuh kembali,” tambah Fadeli.

Di akui Fadeli, kejenuhan masyarakat memang di rasakanya juga.

Hal itu dengan bukti waktu Mince (Minggu Ceria) atau Car Free day full semuanya di alun-alun. Apalagi orang bersepeda hari ini juga saya minta untuk segera menertibkan untuk jalur sepeda sendiri dan jalan kaki sendiri,” ungkap Fadeli. [aha]

Bupati Minta Disiplin Protokol Kesehatan Menjadi Kebutuhan Masyarakat Kabupaten Madiun, Bhirawa Bupati Madiun H. Ahmad Dawami dan Wakil Bupati H. Hari Wuryanto didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Joko Lelono dan para asisten Sekda melakukan video conference dengan para camat dan kepala desa, Lurah se-Kabupaten Madiun dari Graha Praja Mukti, Senin (6/7).

Dalam arahannya Bupati menjelaskan, hingga Senin ini masyarakat Madiun yang terpapar covid – 19 tercatat 35 orang, dan tinggal 3 orang yang masih dirawat. Diharapkan minggu depan ketiganya sudah sembuh. Meski demikian, Bupati imbau kesiapsiagaan masih tetap sama. Pasalnya belajar dari wilayah lain setelah PSBB dicabut ada peningkatan lagi.

Bupati selalu mengingatkan kepada siapapun agar disiplin melaksanakan protokol ke-

sehatan.Dan hendaknya protokol kesehatan ini menjadi suatu kebutuhan, bukan lagi perintah agar enak kalau sewaktu-waktu diterapkan new normal karena kesadaran masyarakat sudah tinggi.

“Saya perlu luruskan terkait new normal, karena banyak yang salah paham.Dianggapnya new normal ini suatu kenormalan sehingga lepas dari pengawasan.Padahal roh peraturan new normal ini bagaimana dulunya dianggap

sudarno/bhirawa

Bupati Madiun H. Ahmad Dawami dan Wabup Madiun, H. Hari Wuryanto didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Joko Lelono dan para asisten Sekda melakukan video conference dengan para camat dan kepala desa, Lurah seKabupaten Madiun dari Graha Praja Mukti, Senin (6/7).

tidak wajar, hari ini dianggap wajar malah cenderung wajib.Ini perlu menjadi perhatian kita semua,” jelas Bupati.

Bupati menambahkan, efek

yang ditimbulkan covid – 19 pasti merembet ke perekonomian.Bahkan penurunan ekonomi ada yang sampai minus, dan berakibat peningkatan

kemiskinan. “Sejak awal dibentuknya tim penanganan covid – 19 di Madiun, dua hal ini (penanganan kesehatan dan ekonomi) yang menjadi target

kita, sehingga ketangguhan pangan ditingkat keluarga sangat penting,” ingat Bupati.

Bupati juga menyinggung, adanya pengurangan transfer DD dari pusat ke daerah, namun tidak pada prosentasenya. Kalaupun jumlanya berkurang lebih disebabkan dana transfer dari pusat yang berkurang. “Ini perlu dijelaskan agar tidak ada salah paham.Tidak hanya di tingkat desa, tapi di kabupaten juga ada pemangkasan untuk menangani covid – 19 di negara kita,” jelas Bupati.

Menjawab pertanyaan kepala desa menyangkut acara hajatan, Bupati memerintahkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bersama pemerintah desa menyusun SOP dengan tetap mengacu pada protokol kesehatan.Mengenai Hari Jadi ke-452 Kabupaten

Madiun, tentu pelaksanaanya tidak bisa seperti tahun lalu, namun kesamarakannya dilaksanakan dalam bentuk visual.Untuk itu, umbul-umbulnya tetap dipasang agar terlihat meriah.

Wabup menambahkan, untuk persiapan new normal maka disiplin protokol kesehatan dari seluruh lapisan masyarakat sangat diperlukan, sehingga protokol kesehatan menjadi kebutuhan bukan lagi perintah.Agar efektif, Wabup usul agar para camat dan lurah kerjasama dengan tokoh masyarakat untuk membudayakan pelaksanaan protokol kesehatan.

“Kuncinya adalah menjaga disiplin protokol kesehatan.

Karena itu, vaksin yang paling mujarab untuk saat ini,”kata Wakil Bupati. [dar]

JATIM MEMBANGUN

Selasa Wage, 7 Juli 2020

Halaman 9

Tak Ikuti Protokol Kesehatan, Dua Perusahaan Diproses Hukum

Pasuruan, Bhirawa Dua perusahaan yang tak menerapkan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19, diproses hukum oleh pihak Polres Pasuruan.

Kapolres Pasuruan, AKBP Rofiq Himawan menyatakan langkah tegas itu merupakan komitmen aparat dalam mencegah penyebaran covid-19.

“Terdapat dua perusahaan yang saat ini kami lakukan penyelidikan. Semua masih

kami dalami. Untuk sangkaannya, karena itu ranahnya materi dalam penyidikan, saya tidak bisa menyampaikan di sini. Tapi yang jelas, kami menemukan ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan perusahaan,” ujar AKBP Rofiq Himawan dalam

Hilmi Husain/Bhirawa

Kapolres Pasuruan AKBP Rofiq Ripto Himawan di Gedung DPRD Kabupaten Pasuruan usai rapat Pansus Covid-19, Senin (6/7).

rapat Pansus Covid-19 di gedung DPRD Kabupaten Pasuruan, Senin (6/7).

Kedua pimpinan perusahaan itu, lanjut Rofiq, sudah dipanggil ke Mapolres Pasuruan karena mengabaikan protokol kesehatan.

“Para pimpinannya sudah kami panggil ke Polres Pasuruan. Kami tegaskan bahwa kami tidak main-main untuk mengawal, supaya protokol kesehatan benarbenar dijalankan,” jelas Rofiq Himawan.

Saat ini jumlah pasien positif Covid-19 di Kabupaten Pasuruan berjumlah 374 orang.

Sedangkan, pasien dalam pengawasan (PDP) tercatat 295 orang dan orang dalam pemantauan (ODP) sebanyak 1.369. Dari total tersebut, klaster yang menyumbang pasien terbanyak adalah klaster perusahaan.

“UU itu banyak sekali.

Polri masih memiliki lebih dari 300 UU yang bisa kita gerakkan. Karenanya, selama perusahaan tidak tertib aturan covid-19, maka kemungkinan besar salah satu UU bisa kita terapkan,” kata Rofiq Himawan. [hil]

Bojonegor,Bhirawa Pada masa pandemic Covid-19 sekarang ini, sangatlah penting penggunaan masker atau pelindung wajah dalam upaya mencegah penularan virus corona tersebut. Hal ini yang menjadi dasar penggerak kegiatan Satlantas Polres Bojonegoro dengan membagikan masker gratis, Senin (6/7).

Kasat Lantas AKP Amirul Hakim, S.I.K. selaku penanggung jawab kegiatan menuturkan bahwa pembagian masker secara gratis ini dilaksanakan sebagai bentuk penggeloraan pencegahan penyebaran Covid-19 dengan sasaran masyarakat pengguna jalan.

“Kita semua tidak tahu apakah kita akan tertular atau terinfeksi Covid-19 disaat sedang berkendara maupun beraktifitas di luar rumah,” tutur AKP Amirul.

Kasat Lantas menambahkan bahwa segala upaya yang dilaksanakan Polri adalah merupakan tindak lanjut dari slogan Kapolda Jawa Timur yaitu “DISIPLIN ADALAH VAKSIN TERBAIK CEGAH CORONA”.

“Dengan penerapan disiplin protokol kesehatan pada seluruh lapisan masyarakat diharapkan tren Covid-19 dapat menurun” pungkas Kasat Lantas. [bas]

Peletakan Batu Pertama Masjid Nahdlatul Ulama oleh Bupati Salwa Bondowoso, Bhirawa Pembangunan Masjid Nahdlatul Ulama yang bertempat di JL. Mayor Jenderal MT Haryono, No. 45-B, Badean, Kotakulon, Kabupaten Bondowoso, Senin (6/7) ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Bupati Drs KH Salwa Arifin.

Selain Bupati Salwa, turut hadir Ketua DPRD Ahmad Dhafir, Kapolres AKBP Erick Frendriz, Dandim 0822 Letkol Inf Jadi,m ML uKetua PCNU KH. Abdul Qodir Syam dan Ketua MUI KH Asy’ari Phasa serta jajaran OPD Pemkab setempat.

Bupati Bondowoso Drs KH Salwa Arifin menyampaikan, dengan adanya pembangunan Masjid Nahdlatul Ulama yang baru ini, warga sekitar tak perlu jauh-jauh lagi untuk melaksanakan ibadah, baik shalat lima waktu maupun shalat Jumat. Bupati pun berharap, agar warga setempat dapat menggunakannya dengan baik.

Disisi lain, masjid yang bakal berdiri itu dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar dalam meningkatkan kwalitas dalam beribadah.

“Saya berharap masyarakat bisa menggunakan masjid ini, karena masjid disini jaraknya jauh dengan masjid yang lain.

Kebarat jauh, jadi masyarakat bisa dekat dengan masjid,” katanya saat di konfirmasi.

Bupati mengaku, dalam pembangunan Masjid Nahdlatul Ulama ini. Tentu ada bentuk dukungan dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

“Kedepannya nanti akan di daftarkan ke DMI (Dewan Masjid Indonesia),” ujarnya.

Ditempat yang sama, Ketua Tanfidziah NU Bondowoso, KH. Qodir Syam mengatakan, masjid tersebut direncanakan akan dibangun dengan kapasitas jamaah sekitar 500 orang. [san]

Berprestasi, Belasan Polisi Mendapatkan Penghargaan Khusus Situbondo, Bhirawa Kapolres Situbondo AKBP Sugandi terus melakukan terobosan bagi peningkatan kinerja dan layanan di institusi yang ia pimpin. Salah satunya dengan intens memberikan reward (penghargaan) kepada personil polisi yang memiliki catatan prestasi membanggakan. Penghargaan ini diserahkan langsung Kapolres Situ-

bondo AKBP Sugandi di halaman Mapolres setempat dalam sebuah apel Senin (6/7).

Menurut Kapolres Sugandi, penghargaan diberikan kepada polisi yang memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi dalam menjalankan tugas sebagai pelayan dan abdi negara. Salah satu misalnya, sebut Kapolres Sugandi, memberikan penghargaan kepada poli-

si yang berhasil mengungkap sebuah kasus menonjol.

“Saat ini sedikitnya ada sebelas personil polisi yang menerima penghargan khusus,” ujar mantan Kapolres Pacitan itu.

Masih kata Kapolres Sugandi, penghargaan khusus diberikan juga dalam rangka memeriahkan HUT Bhayangkara ke-74. Kata pria dengan dua melati di pundaknya itu, peny-

erahan penghargaan didampingi para pejabat utama, Kapolsek serta anggota Polres baik dari kalangan Polri dan ASN. “Kami mengucapkan terimakasih atas dedikasi para personil polisi yang sukses melaksanakan tugas dengan baik. Saya juga berharap semua polisi dapat menjaga kebersamaan sehingga kedepan semakin solid,” papar Kapolres Sugandi. [awi]

Kasus Positif Covid-19 Terus Meningkat

KELANA JATIM

Satlantas Bagikan Masker Gratis

sawawi/bhirawa

Kapolres Situbondo AKBP Sugandi saat menyerahkan penghargan khusus kepada belasan polisi berprestasi di halaman Mapolres setempat Senin (6/7).

Kembali Ber s t atus Zona Orange Bers

Kabupaten Blitar, Bhirawa Jumlah terkonfirmasi Postif Virus Corona (Covid-19) di Kabupaten Blitar beberapa hari ini mengalami peningkatan yang cukup besar dibandingkan dengan beberapa bullan lalu, akibatnya Kabupaten Blitar kini kembali berstatus Zona Orange.

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Blitar, Krisna Yekti mengatakan, sejak sepuluh hari terakhir kasus positif Covid-19 terus mengalami peningkatan, sehingga wilayah Kabupaten Blitar saat ini kembali berstatus zona orange, setelah sebelumnya zona kuning.

“Akhir-akhir ini ada peningka-

tan jumlah terkonfirmasi positif yang kini mencapai 38 orang,” kata Krisna Yekti.

Lanjut Krisna Yekti, untuk status zona oranye sendiri diberikan kepada kota atau wilayah yang berdekatan dengan zona merah Covid-19, dimana peningkatan kasus positif corona di Kabupaten Blitar, pasien mayoritas mempunyai riwayat dari luar daerah, seperti dari Malang dan Surabaya. “Sehingga selain menerapkan upaya pencegahan, masyarakat di zona oranye diwajibkan melakukan perlindungan diri, termasuk memakai masker,” jelasnya.

Selai itu dikatakan Krisna, untuk peningkatan kasus ini terjadi karena dilakukan screening secara masif, serta adan-

Krisna Yekti

Hartono/Bhirawa

ya klaster yang cukup kuat sehingga bisa menulari banyak orang. Untuk itu pihaknya juga menghimbau dan meminta jika ada warga Kabupaten Blitar pu-

lang dari daerah lain, utamanya Surabaya, maka akan menjadi perhatian sendiri bagi Tim Gugus Tugas.

“Kami meminta kesadaran masyarakat dan warga agar melaporkan kepada kami jika ada atau warga yang baru pulang dari kota tersebut, agar bisa segera kita antisipasi,” ujarnya.

Sementara perlu diketahui diketahui, hingga tanggal 5 Juli 2020 sesuai dengan data Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar jumlah kasus positif Covid-19 di Kabupaten Blitar mencapai 38 orang. Dari total 38 kasus tersebut sebanyak 20 orang dinyatakan sembuh, kemudian 12 orang masih menjalani perawatan, dan sisanya 6 orang meninggal dunia. [htn]

Polres Bojonegoro Gelar Latihan Pra Operasi Sikat Semeru 2020

Polres Bojonegoro menggelar kegiatan latihan Pra Operasi (Latpraops) Sikat Semeru 2020 di gedung AP I Rawi Polres Bojonegoro

Bojonegoro,Bhirawa Guna terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif di wilayah Kabupaten Bojonegoro, Polres Bojonegoro menggelar kegiatan latihan Pra Operasi (Latpraops) Sikat Semeru 2020 di gedung AP I Rawi Polres Bojonegoro, Senin (6/7) kemarin.

Kegiatan tersebut langsung dibu-

ka oleh Wakapolres Bojonegoro, Kompol Rendy Surya Aditama, S.H., S.I.K, M.I.K. didampingi Kabag Ops Kompol Eko Dhani Rinawan serta dihadiri oleh Kasat Reskrim, Kasat Intelkam, Kasat Narkoba dan peserta pelatihan sesuai Surat Perintah (Sprin) sebanyak 70 personel.

Operasi ini bersifat kewilayahan,

artinya seluruh Jajaran Kepolisian Daerah Jawa Timur melaksanakan Operasi Sikat Semeru 2020 secara serentak. Diberlakukannya Operasi Sikat Semeru 2020 selama dua belas hari terhitung mulai tanggal (TMT) 6 Juli sampai dengan 17 Juli 2020.

Dalam arahan Wakapolres Bojonegoro kepada peserta Lat Pra Ops Sikat Semeru bahwa operasi kewilayahan ini dilaksanakan selama dua belas hari kedepan. Dengan sasaran curas, curat, curanmor, pemerasan, street crime dan penyalahgunaan sajam/senpi/ Handak yang meresahkan masyarakat untuk menciptakan kondusifitas kamtibmas di wilayah Jawa Timur selama masa pandemi Covid 19.

Masih dalam arahan Wakapolres, perlu adanya mapping daerah rawan kriminalitas dan mengantisipasi adanya napi yang baru keluar Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau napi asimilasi melakukan kembali tindak pidana. Operasi Sikat Semeru 2020 yang TMT nya cukup pendek yakni selama dua belas hari diharapkan dengan maksimal sesuai dengan sasaran dan target operasi.

Disela-sela Lat Pra Ops Sikat Semeru 2020, Wakapolres Bojonegoro

saat ditemui awak media ini menjelaskan untuk saat ini digelar Operasi Kewilayahan dengan sandi “Ops. Sikat Semeru 2020 “ dengan sasaran curas, curat, curanmor, pemerasan, street crime dan penyalahgunaan sajam/senpi/ Handak. Lama operasi ini selama dua belas hari dengan TMT 6 Juli sampai dengan 17 Juli 2020. “ Tujuan digelarnya Ops. Sikat Semeru ini untuk meminimalisir tindak kejahatan yang meresahkan masyarakat di tengah pandemi Covid-19 dan menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah hukum Polres Bojonegoro,” tuturnya.

Lanjut Wakapolres, Jajaran Sat Reskrim tingkat Polres dan Polsek sudah memapping tempat-tempat rawan kriminilitas atau street crime.

Selain itu juga melakukan pemantauan terhadap para napi yang baru keluar dari Lapas atau napi asimilasi.

“Dengan waktu operasi yang pendek ini, kita (Polres Bojonegoro) untuk memaksimalkan sasaran, target operasi dengan baik. Kita ciptakan wilayah hukum Polres Bojonegoro yang aman dan kondusif,” pungkas Pria yang pernah menjabat Kapolsek Tegal Sari Polrestabes Surabaya. [bas]

Tak Ingin Kecolongan, BPBD Batu Siaga Dini Kebakaran Hutan dan Lahan Tak ingin kecolongan terhadap potensi kebekaran hutan dan lahan (Karhutla), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batu segera mendirikan pos pantau di dekat Gunung Panderman dan Gunung Arjuno.

Untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan pada musim kemarau tahun ini, Langkah ini sebagai bentuk kesiagaan dini untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan. Berdasar pengalaman tahun lalu potensi kebakaran hutan terjadi pada bulan Juli hingga Agustus.

Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Batu, Achmad Choirur Rochim mengatakan pada tahun lalu terdapat 450 hektar luas hutan dan lahan yang terbakar pada musim kemarau. Dan titik- titik yang terbakar berada di kawasan Gunung Panderman dan Gunung Arjuno.

“Karena itu pula maka beberapa pos pantau akan kita dirikan di hutan yang ada di kedua gunung ini,”ujar Rochim, Senin (6/7).

Ia menjelaskan untuk pos pantau di Gunung Arjuno, lokasinya akan didirikan di Dusun Junggo Desa Tulungrejo, dan Desa Sumber Brantas. Sedangkan untuk pos pantau Gunung Panderman akan ditempatkan di Dusun Toyomerto Desa Pesanggrahan.

Dengan keberadaan pos pantau ini diharapkan mampu mendeteksi awal jika sewaktu-waktu muncul kepulan asap baik di Gunung Arjuno maupun Gunung Panderman.

Dan dengan deteksi awal ini diharapkan pula terjadinya kebakaran hutan bisa ditangani lebih awal.

Pendirian pos pantau ini, lanjut Rochim akan dibahas lebih lanjut dalam rapat kordinasi (rakor) bersama pemangku wilayah hutan UPT Tahura R Soerjo, Perhutani, TNI, Polri dan BMKG Stasiun Klimatologi Malang.

“Diharapkan pada rakor tersebut bisa mengoptimasi pendirian pos pantau pada akhir bulan Juli atau di awal Agustus ini,”harap Rochim.

Diketahui, selama ini personil BPBD dipusatkan di Posko BPBD yang berada di Desa Punten Kecamatan Bumiaji Kota Batu. Namun lokasi posko ini masih relatif jauh dari Gunung Panderman dan Gunung Arjuno. Artinya, personel masih terkendala jarak yang jauh

dan membutuhkan waktu lebih lama untuk menjangkau titik hutan di kedua kawasan gunung ini.

Durasi waktu yang relatif panjang ini masih ditambah dengan medan yang terjal sehingga semakin memperlambat personel sampai di tempat kejadian perkara (TKP) karhutla. Padahal terlambat sedikit saja kobaran api sudah meluas dan menyulitkan proses pemadaman.

Di sisi lain, BPDB Kota Batu saat ini juga terlibat langsung dalam penanganan Covid-19. Hal ini memaksa BPBD untuk membagi konsentrasinya dengan baik untuk kedua masalah yang sama- sama urgent atau penting ini. Karena itu BPBD harus cermat dalam menghitung ketersediaan sumber daya manusia yang saat ini berjumlah 40 personil. [nas]

Para personel BPBD Batu saat mengikuti apel siaga bencana bersama TNI, Polri, dan relawan di Coban Talun beberapa waktu lalu.

EKONOMI

Selasa Wage, 7 Juli 2020

Halaman 10

Juni 2020, Nilai Tukar Petani Jatim Naik Pemprov, Bhirawa Dari lima provinsi di Pulau Jawa yang melakukan penghitungan NTP (Nilai Tukar Petani) pada bulan Juni 2020, ada empat provinsi mengalami penurunan NTP, dan satu Provinsi mengalami kenaikan.

Satu provinsi yang mengalami kenaikan NTP adalah Provinsi Jawa Timur sebesar 0,99 persen. Diketahui, NTP Jatim pada bulan Juni 2020 naik sebesar 0,99 persen dari 99,01 menjadi 99,99. Salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani di daerah perdesaan adalah indikator Nilai Tukar Petani (NTP).

Kepala BPS Jatim, Dadang Hardiwan mengatakan, kenaikan NTP disebabkan karena indeks harga yang diterima petani (It) mengalami kenaikan lebih tinggi dibandingkan dengan indeks harga yang dibayar pet-

Dadang Hardiwan Kepala BPS Jatim

ani (Ib). Indeks harga yang diterima petani (It) naik sebesar 1,10 persen, sedangkan indeks harga yang dibayar petani (Ib) sebesar 0,11 persen.

Dikatakannya, jika dilihat perkembangan masing-masing sub-

sektor pada bulan Juni 2020, empat subsektor pertanian mengalami kenaikan NTP dan satu subsektor mengalami penurunan. Subsektor yang mengalami kenaikan NTP terbesar terjadi pada subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 2,28 persen dari 97,71 menjadi 99,94 Selanjutnya, diikuti subsektor Peternakan sebesar 2,23 persen dari 97,36 menjadi 99,53, subsektor Perikanan sebesar 1,23 persen dari 95,56 menjadi 96,73, dan subsektor Tanaman Pangan sebesar 1,06 persen dari 100,28 menjadi 101,35. Sedangkan subsektor yang mengalami penurunan NTP adalah subsektor Hortikultura sebesar 3,11 persen dari

97,96 menjadi 94,91.

Dipaparkan Dadang, untuk Indeks harga yang diterima petani naik 1,10 persen dibanding bulan Mei 2020, yaitu dari 105,48 menjadi 106,64.

“Kenaikan indeks ini disebabkan oleh naiknya indeks harga yang diterima petani pada empat subsektor pertanian, sedangkan satu subsektor mengalami penurunan,” ujarnya.

Kenaikan indeks harga yang diterima petani terbesar pada subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 2,37 persen, diikuti subsektor Peternakan sebesar 2,35 persen, subsektor Perikanan sebesar 1,34 persen, dan subsektor Tanaman Pangan sebesar 1,15 persen. “Sedangkan

subsektor yang mengalami penurunan Indeks harga yang diterima petani adalah subsektor Hortikultura sebesar 2,91 persen,” tambahnya.

Ada sepuluh komoditas utama yang mengalami kenaikan terbesar indeks harga yang diterima petani bulan Juni 2020 adalah tebu, telur ayam ras, gabah, sapi potong, jagung, kentang, ayam ras pedaging, sapi perah, bawang daun, dan kambing. Sedangkan sepuluh komoditas utama yang mengalami penurunan terbesar indeks harga yang diterima petani adalah bawang merah, cabai rawit, cabai merah, kol/ kubis, kopi, tomat, jeruk, wortel, cengkeh, dan ketela rambat.[rac]

BURSA EKONOMI

Booster Unlimited Smartfren untuk Penuhi Kebutuhan Milenial Eksekutif Surabaya, Bhirawa Sukses meluncurkan produk unggulan internet Unlimited yang begitu digemari sejak 2 tahun lalu, kini Smartfren kembali melakukan inovasi untuk kebutuhan internet yang semakin meningkat di era tatanan baru. Paket data Unlimited kini hadir semakin mengkilap dengan Booster Unlimited harian dengan tiga pilihan masa berlaku dengan harga yang sangat terjangkau, mulai dari Rp2 ribu berlaku satu hari, Rp5 ribu berlaku tiga hari dan Rp10 ribu, berlaku tujuh hari.

Deputy CEO Smarfren, Djoko Tata Ibrahim mengungkapkan fitur Booster Unlimited harian ini disediakan untuk pelanggan yang menginginkan batas pemakaian wajar tambahan. Pada masa promo selama dari 1 Juli 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020, pelanggan juga bisa mendapatkan manfaat tambahan yang bebas dipilih yakni free Booster Unlimited Rp10 ribu atau Smart Ngobrol Rp10 ribu.

“Kebutuhan internet saat ini semakin besar, para milenial eksekutif dan mahasiswa mencari paket yang tanpa kompromi memahami kebutuhan mereka. Fitur booster yang baru diluncurkan ini diharapkan dapat memperkuat paket Smartfren Unlimited sebagai paket dengan fitur berbeda dibandingkan kompetitor; Kuotanya 24 jam dan bisa dipakai mengakses semua aplikasi. Belum lagi ada gratis nelepon ke semua nomor Smartfren dengan suara berkualitas HD. Pelanggan yang butuh batas pemakaian wajar yang lebih bisa mencoba fitur barunya Booster Unlimited dengan harga sangat terjangkau,” terangnya, Senin (6/7).[riq]

PLN Gandeng Polda dan Kejati Kawal Infrastruktur Kelistrikan Surabaya, Bhirawa Untuk mengawal proses bisnis berjalan dengan lancar dan sesuai prosedur, PLN Grup di Jawa Timur konsisten menjalin koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Jawa Timur, dan Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur.

Hadir dalam acara tersebut, General Manager PLN UID Jawa Timur, Nyoman S. Astawa, General Manager UIT JBTB, Suroso, General Manager UIP JBTB I dan II, Djarot Hutabri, Direktur Pengembangan dan Niaga PJB, Iwan Purwana, Direktur Operasi 1 PJB, Sugiyanto, Senior Audit Executive Jawa Bagian Timur, Flodesa Anggarijanto temui langsung Kepala Kejati Jawa Timur, Mohammad Dofir dan Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Mohammad Fadil Imran.

Jalinan koordinasi dengan Kejati selama ini meliputi penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara, misal pendampingan pengamanan pengembalian aset aset milik PLN. Sementara dengan Polda dan unsur-unsur dibawahnya adalah penyelenggaraan pengamanan instalasi dan aset, serta penegakan hukum mulai dari pendampingan P2TL, hingga pengamanan obyek vital nasional.[ma]

KEHILANGAN TUBAN HILANG STNK, S-3427-EF. An.Puji Ariyas Wulandari, Ds Tunah RT 03/07,Kec Semanding, Kab Tuban No. 7095/IMB/BI-III/2020

TULUNGAGUNG HILANG STNK, AG 5675 RDP, Honda,th.2005, Putih Biru, a/n. Siswoyo, Ds,Jeli, Karangrejo – T.Agung No. 7096/IMB/BI-III/2020 HILANG STNK, AG 3847 RAA, Honda, a/n. Mamik Pujiati, Ds. Talunkulon, Bandung – T.Agung No. 7097/IMB/BI-III/2020 HILANG STNK, AG 3138 RCF, Honda, Coklat Hitam, th. 2018, a/n. Susiami, Ds. Jabalsari, Sumbergempol – T.Agung No. 7098/IMB/BI-III/2020 HILANG STNK, AG 1011 SF, a/n. Sumarji, Dsn. Selojeneng RT : 02 RW : 01 Ds. Sumberdadi, Sumbergempol – T.Agung No. 7099/IMB/BI-III/2020

sawawi/bhirawa

Menjelang Hari Raya Iduladha suasana pasar ternak di Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan Situbondo mulai ramai dikunjungi pembeli dan pedagang.

Jelang Iduladha, Harga Ternak Sapi Naik Situbondo, Bhirawa Mendekati perayaan hari raya Iduladha 2020, mulai berdampak pada harga sapi yang mulai merangkak naik di Kota Santri Situbondo. Jika sebelumnya harga daging sapi tiap kg hanya Rp 43 ribu dalam katagori berat hidup. Sebaliknya hingga Senin (6/7) kemarin harga komoditas daging sapi sudah tembus di harga Rp 50 ribu tiap kg berat hidup. Kedepan mendekati hari H idul adha harga daging sapi diprediksi akan terus naik.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Kabupaten Situbondo, dr MH Riwansia menegaskan,

kenaikan harga sapi kurban sudah terjadi sejak dua pekan yang lalu. Kata Udin-panggilan akrab MH Riwansia, kenaikan tersebut berkisar antara Rp 7 ribu per kg berat hidup. “Ya benar sebelumnya per kilogram berat hidup harganya masih berkisar Rp 43 ribu.

Kini sudah mengalami peningkatan sebesar Rp 50 ribu,” aku Udin.

Di sisi lain, untuk stock sapi, Udin menjamin ketersediaan daging sapi dipastikan mencukupi. Bahkan, tutur mantan Sekretaris DPKH Kabupaten Situbondo itu, stock daging sapi akan berlebih. Pasalnya, ungkap Udin, Kabupaten Situbondo sudah lama dikenal sebagai salah satu

lumbung daging di Provinsi Jawa Timur.

“Ya kami (ternak Situbondo, red) sudah lama menjadi penyuplai kebutuhan daging sapi untuk daerah-daerah lain di Jawa Timur,” urai Udin.

Dalam pandangan Udin, setiap pekan rata-rata ada sekitar 50 truk yang keluar daerah Situbondo untuk menyuplai kebutuhan daging di sejumlah daerah Provinsi Jatim. Setiap truk tersebut, tutur Udin, sedikitnya ada 40 ekor sapi yang siap diangkut. Untuk itu, Udin memastikan sapi asal Situbondo aman dari Covid-19. “Penegasan ini untuk meluruskan informasi pro kontra di media sosial, bahwa ada sapi asal Situ-

bondo yang terkontaminasi virus corona,” ujar Udin.

Udin menambahkan, semua ternak yang layak menjadi hewan kurban dijamin oleh negara dan bahkan oleh dunia kesehatan hewan bahawa itu tidak terinfeksi virus korona. Udin juga sempat menyinggung besaran populasi sapi di Situbondo yang terus mengalami peningkatan. Terbukti, ulas Udin, pada tahun 2019 tercatat ada 180 ribu ekor serta anakan sapi sebanyak 80 ribu ekor. “Saya sangat optimis kedepan jumlah ternak sapi di Kabupaten Situbondo akan terus meningkat,” pungkas Udin.[awi]

Menyambut New Normal, Sektor Wisata Harus Kantongi Sertifikat Gugus Tugas Probolinggo, Bhirawa Persiapan untuk menggeliatkan kembali new normal di sektor wisata terus dilakukan di Kabupaten Probolinggo. Salah satunya, jasa wisata yang akan buka, diharuskan mengantongi sertifikat khusus dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 setempat.

Jubir Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Probolinggo dr. Anang Budy Yoelijanto, Senin 6/7/2020 menegaskan, pihaknya terus memonitoring persiapan di berbagai sektor. Termasuk tempat wisata yang rencananya akan dibuka kembali.

Tempat wisata yang akan buka, harus melaksanakan protokol kesehatan. Jika tidak, maka tempat wisata itu tidak akan mendapat sertifikat. Seh-

ingga, secara otomatis untuk sementara tidak bisa memberikan layanan wisata. “Oleh karena itu supaya pelaku jasa wisata segera melengkapi tempat wisata dengan protokoler kesehatan. Mulai hotelnya, restorannya, mobil jipnya, home stay dan lainnya,” katanya.

Menurutnya, akan dilakukan simulasi pembukaan tempat wisata saat pelaksanaan Yadnya Kasada pada 67 Juli. Mulai di hotel, restoran, warung dan lain sebagainya. “Kalau ternyata sudah berjalan sesuai aturan, semua masyarakatnya dan pengunjungnya juga patuh, nanti tinggal evaluasi atau penilaian oleh Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19,” terangnya.

Bila hasil evaluasi dinilai patuh dan bisa melaksanakan protokol keseha-

tan, maka bisa saja Bupati sebagai ketua Gugus Tutas mengeluarkan rekomendasi untuk membuka Bromo.

Tentunya, dengan syarat-syarat, seperti rekomendasi yang dikeluarkan oleh Gugus Tugas Nasional. “Lalu, pembukaan tempat wisata hanya dilakukan di daerah-daerah hijau dan kuning untuk tingkat kabupaten. Saat ini kami sedang sosialisasi dan memasang banner-banner di lokasi-lokasi wisata,” tuturnya.

Kepala Balai Besar TNBTS John Kenedie mengatakan, keputusan itu diperoleh setelah Balai Besar TNBTS menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan empat kepala daerah kabupaten pemangku wisata Bromo. Disepakati pula, kuota 20 persen pengunjung itu dibagi untuk beberapa loka-

si. Antara lain, 178 orang per hari di Pananjakan, Kabupaten Pasuruan; 28 orang per hari di Bukit Cinta, Kabupaten Pasuruan; 86 orang per hari di Bukit Kedaluh, Kabupaten Pasuruan.

Lalu, 347 orang per hari di sabana Teletubbies, Kabupaten Probolinggo dan 100 orang per hari di Mentigen, Kabupaten Probolinggo.

Dijelaskan John Kenedie, pihaknya melakukan reaktivasi secara bertahap TNBTS di masa transisi akhir pandemi Covid-19. Diawali dengan rakor bersama empat kepala daerah kabupaten pemangku wisata Bromo.

Yaitu, kepala daerah Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Probolinggo. Diundang juga pelaku usaha wisata dan pihak terkait.[wap]

SELAYANG PANDANG

Razia di Pasar, 20 Persen Warga Tak Disiplin Pakai Masker Pemkot Surabaya bersama jajaran Kepolisian dan TNI menggelar razia patuh masker ke pasar-pasar tradisional yang tersebar di 31 kecamatan Surabaya, Senin (6/7). Razia gabungan yang berlangsung serentak hari ini, menyasar kepada para pedagang maupun pengunjung yang tidak mematuhi protokol kesehatan memakai masker.

Wakil Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya, Irvan Widyanto mengatakan, razia patuh masker secara serentak ini berlangsung di 31 wilayah kecamatan di Surabaya. Razia menyasar kepada semua pasar tradisional di Surabaya.

Baik pasar yang dikelola PD Pasar Surya, Pasar Krempyeng, maupun Pasar LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan). “Dari data yang masuk, kita inventarisir hampir 80 - 90 persen pedagang atau pembeli sudah bermasker.

Memang ada beberapa yang masih tidak menggunakan masker,” kata Irvan di Balai Kota Surabaya.

Irvan menegaskan, bagi warga yang ketahuan melanggar protokol kesehatan tidak menggunakan masker, petugas langsung memberikan sanksi. Mulai dari sanksi administrasi penyitaan KTP, hingga sanksi sosial.

“Langsung kita berikan sanksi, mulai penyitaan KTP, push-up, kemudian menyapu jalan dan ada juga yang nyanyi Indonesia Raya seperti itu,” jelasnya.

Selain getol melakukan razia

patuh masker di pasar, Irvan menyatakan, penegakan protokol kesehatan juga dilakukan di beberapa sektor lain. Seperti rumah makan, cafe, warung, hingga moda transportasi.

Khususnya sektor-sektor yang dinilai tingkat kepatuhan terhadap protokol kesehatan masih rendah. “Selain pasar, ada di tempat nongkrong, tempat makan, cafe, angkringan, warkop serta moda transportasi, seperti angkutan lyn, ojek online dan sebagainya,” ungkap dia.

Sementara itu, Camat Rungkut Surabaya, Yanu Mardianto mengatakan, razia gabungan yang berlangsung di wilayahnya menyasar ke beberapa pasar-pasar tradisional.

Salah satunya adalah dua pasar besar yang ada di wilayah itu, yakni Pasar Soponyono dan Pasar Pahing.

“Untuk Pasar Soponyono

Petugas saat melakukan razia protokol kesehatan di pasar tradisional di Kota Surabaya. Hasilnya 20 persen warga masih tak memakai masker.

clear, baik pedagang atau pembeli semua menggunakan masker. Sedangkan di Pasar Pahing masih ada beberapa pengunjung yang tidak memakai.

Sebenarnya dia (pengunjung) bawa masker, tapi disimpan di

saku celana,” kata Yanu sapaan lekatnya.

Selain di kedua pasar besar itu, Yanu menyatakan, razia juga berlangsung ke beberapa pasar rakyat yang tersebar di enam kelurahan di wilayah Ke-

camatan Rungkut Surabaya. Di antaranya, Pasar Krempyeng Kedung Baruk Gang 7, Pasar Krempyeng Pandugo 2, Pasar LPMK Wonorejo dan Pasar Krempyeng Medokan Sawah.

“Hasilnya sekitar 80 persen

masyarakat sudah taat memakai masker. Mereka yang (tidak memakai masker) bukan berarti tidak membawa, tapi tidak dipakai, mungkin mereka habis makan. Jadi masyarakat sudah mulai disiplin terhadap protokol kesehatan,” katanya.

Di waktu yang sama, Direktur Teknik dan Usaha, PD Pasar Surya Muhibuddin mengungkapkan, secara umum dari beberapa pasar yang sudah didatangi tim dari pihak kecamatan, kelurahan, polisi dan TNI, 99 persen baik pedagang maupun pengunjung sudah mengenakan masker. “Memang semua pasar belum didatangi.

Namun dari hasil tadi pagi, sekitar 99 persen pedagang dan pengunjung pasar yang dikelola PD Pasar Surya sudah memakai masker,” kata Muhibuddin.[iib]

SAMBUNGAN

Selasa Wage, 7 Juli 2020

Halaman 11

Peserta UTBK Reaktif Langsung Di-swab Test

Layanan Lumbung Pangan Jatim Diperluas

l

l

Sambungan hal 1

Pencegahan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan, rapid test yang digelar di 63 puskesmas se-Surabaya itu dimulai pada Jumat (3/7). Berdasarkan data hingga kemarin, Minggu (5/7), peserta UTBK yang sudah melakukan rapid test di puskesmas mencapai 740 orang. “Sudah berjalan tiga hari kemarin (JumatMinggu) sebanyak 740 calon mahasiswa yang sudah di-rapid test,” kata Feny di Balai Kota Surabaya, Senin (6/7).

Feny menjelaskan, dari 740 orang calon mahasiswa yang telah melakukan rapid test itu, sebanyak 49 orang hasilnya dinyatakan reaktif. Bagi 49 orang yang dinyatakan reaktif itu langsung dilakukan tes swab pada hari yang sama di Gelora Pancasila.

“Langsung saya buatkan rujukan untuk di-test swab. Menggunakan mobil PCR milik BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) yang saat ini masih keliling di Kota Surabaya, supaya cepat,” ungkap dia.

Nah, sembari menunggu hasil swab itu keluar, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya ini mengungkapkan, bahwa calon mahasiswa itu melakukan isolasi mandiri di hotel yang sudah disiapkan. “Jadi bisa juga belajar di sana (hotel). Nanti terkait jadwal ujian sudah dijadwalkan kembali oleh pihak kampus tempat tes,” paparnya.

Feny menyatakan, bahwa fasilitas rapid test gratis itu diperuntukkan khusus bagi warga Kota Surabaya yang tidak mampu dan mengikuti UTBK. Karenanya untuk mengikuti rapid test gratis itu mereka harus menunjukkan beberapa persyaratan kepada petugas Puskesmas. Yakni, menunjukkan KIP-K (Kartu Indonesia Pintar Kuliah), dan tercatat sebagai peserta MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah). Selain itu, mereka juga harus menunjukkan identitas diri.

“Jadi dengan melampirkan itu bisa langsung di-rapid test. Untuk hasilnya keluar beberapa jam setelah itu.

Jadi langsung bisa diketahui hasilnya,” katanya.

Feny menambahkan, jika nantinya calon mahasiswa tersebut hasil swabnya negatif, maka dia langsung bisa keluar dari isolasi di hotel dan pulang ke rumah masing-masing. Sementara itu, bagi mereka yang hasil swabnya confirm atau berstatus orang tanpa gejala (OTG), selanjutnya menjalani perawatan di Hotel Asrama Haji. “Untuk jadwal tes UTBK, pihak kampus telah memberikan relokasi waktu,” pungkasnya. [iib]

Penyebaran Covid-19 di Batu Bukan karena Dibukanya Obyek Wisata

Sambungan hal 1

pembelanjaan didorong dengan metode online de­ngan stimulus bebas biaya pengiriman. Baik yang memesan lewat website maupun pesan dari aplikasi perpesanan What’s App. Disampaikan gubernur perempuan pertama Jatim ini, dalam rentang sepekan dari tanggal 26 Juni 2020 hingga 3 Juli 2020, rata-rata pembelanjaan online masyarakat di Lumbung Pangan Jatim berkisar antara 350 hingga 470 transaksi setiap harinya.

Oleh sebab itu, dengan melihat kesiapan infrastruktur pengiriman yang ada, maka Lumbung Pangan Jatim memutuskan untuk memperluas layanan ke delapan daerah tersebut. Untuk warga di delapan daerah tersebut yang ingin belanja sembako murah di Lumbung Pangan Jatim bisa memilih belanja via website di https://lumbungpanganjatim.

com/ dengan pembayaran lewat bank.

Atau melakukan pemesanan online dengan sistem bayar di tempat (COD) melalui What’s App di nomor 0811334-0033. Kedua sistem belanja ini gratis biaya pengiriman hingga ke alamat pemesan. Pembelian online sembako murah ini akan dikirimkan langsung ke alamat pembeli dari Jatim Expo Surabaya menggunakan jasa pengiriman PT Pos Indonesia. Maksimal waktu pengiriman adalah dua hari.

Pembelian bahan pangan murah dengan harga di bawah pasar bisa dilakukan dengan minimal pembelian Rp 60 ribu, dan maksimal berat pembelanjaan adalah 20 kilogram. “Kami berharap dengan perluasan yang kami lakukan bisa menjangkau masyarakat yang lebih luas. Tentunya selain adaptasi baru transisi menuju new normal, kami juga ingin agar masyarakat mendapatkan rasa tenang karena ada ketersediaan bahan

pangan yang murah dan melimpah,” tegas gubernur yang juga mantan Menteri Sosial RI dan Menteri Pemberdayaan Perempuan RI ini.

Dengan perluasan di delapan daerah ini, maka Lumbung Pangan Jatim telah hadir di 19 kabupaten kota. Selain di delapan kabupaten kota yang tersebut di atas, layanan Lumbung Pangan Jatim juga sudah lebih dulu dibuka di Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu.

Di sisi lain, Khofifah mengatakan Lumbung Pangan Jatim ini telah menghasilkan multiplier effect. Selain memberikan penyediaan bahan pangan murah bagi masyarakat, pendekatan layanan, juga menjadi pengendali kestabilan harga bahan pangan di Jatim.

Terbukti bahwa dengan adanya

Pemprov Gelontor Bantuan JPS Bagi 35 Ribu Orang di Jember

effendi/bhirawa

Penyerahan bantuan JPS dari Pemprov Jatim di Kelurahan Jember Kidul.

l

nas/bhirawa

l

Sambungan hal 1

13 Juli. Namun karena Batu ada 86 positif Covid19 per 5 Juli ini maka menggelar giat keramaian sekarang dilarang,” jelas Dewanti, dikonfirmasi, Senin (6/7).

Dewanti berpesan, agar masyarakat yang berstatus positif Covid-19 jangan malu dengan keadaannya.

Terutama warga Desa Giripurno yang memiliki pasien banyak dan merupakan pedagang sayur antar kota. Apalagi mereka juga mengirim sayur ke Surabaya sebagai zona merah yang resiko penularannya tinggi.

“Masyarakat (positif Covid-19) jangan malu dengan keadaannya. Tapi bagaiamana membuat yang konfirm sebagai orang yang istimewa untuk diperhatikan. Bukan sebaliknya. Ini yang akan ditindak lanjuti teknisnya,” tambah Dewanti.

Sementara, Kapolres Baru, AKBP Harviadhi Agung Prathama SIK MIK menjelaskan untuk menggelar kegiatan yang mengumpulkan massa suatu daerah harus berstatus zona hijau atau kuning. Itupun harus dilakukan evaluasi terdahulu dan mendapat izin dari Satgas Covid-19 dan Polres Batu.

Adapun fase untuk kegiatan mengumpulkan massa yang seharusnya masuk fase ke IV atau sampai tanggal 13 Juli depan bakal mengikuti status sebuah daerah. Yakni, zona hijau atau kuning. Dan larangan adanya kegiatan keramaian seperti khitanan,dll karena Kota Batu masuk dalam zona merah per 3 Juli.

“Sesuai instruksi Kapolda Jatim kami tidak akan memberikan izin untuk kegiatan keramaian karena resiko penularan Covid-19 di Kota Batu (di 16 desa/kelurahan.red) masuk zona merah atau resiko tinggi,” ujar Harvi. [nas]

Sambungan hal 1

ketentuan akan dilakukan pembelian kembali dalam jangka waktu tertentu.

Direktur Utama PT Kliring Berjangka Indonesia, Fajar Wibhiyadi mengungkapkan kerjasama yang dilakukan anak usaha KBI kali ini, tentu harus dilihat dari kacamata yang lebih besar yaitu dalam upaya untuk meningkatkan ekosistem bisnis dalam Sistem Resi Gudang.

“Apa yang dikerjasamakan ini, ada di sektor hilir dari Sistem Resi Gudang, dimana anak usaha KBI melakukan Pembelian dan Penjualan kembali dengan pemilik Resi Gudang. Dan harapan kami tentunya dengan adanya kerjasama ini akan menyerap di sektor hulu dari Sistem Resi Gudang yaitu para nelayan rumput laut, serta menjadi daya tarik dimana pemilik komoditas lain tergerak untuk menempatkan komoditasnya ke dalam Sistem Resi Gudang,” terangnya, Senin (6/7).

Fajar menambahkan bagi nelayan rumput laut sendiri, Sistem Resi Gudang merupakan solusi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka, karena stabilitas harga akan terjaga.

“Ke depan, kami akan terus mendorong anak usaha kami untuk membuka aliansi dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait REPO Resi Gudang. Tidak hanya di komoditas rumput laut, tapi juga di komoditaskomoditas lain. Kita lihat pertumbuhan resi gudang di Indonesia cukup baik dan mekanisme REPO ini bisa dimanfaatkan oleh para pemilik Resi Gudang untuk mendapatkan pendaanaan atas Resi Gudang yang mereka miliki. Selain itu, kami sebagai induk usaha akan terus mendorong kinerja anak usaha, sehingga mampu menjadi salah satu engine growth yang mendukung lini bisnis utama kami di Induk usaha, yaitu di sektor Perdagangan Berjangka Komoditi, Pasar Fisik serta Sistem Resi Gudang,” jelas Fajar.

Sementara itu kerjasama yang ditandatangani di Jakarta pada 3 Juli 2020 lalu, dilakukan oleh Direktur Utama KPBI, Yose Skundarisa dan Direktur Keuangan PT Asia Sejahtera Mina Tbk, Agnes Kristina.

Dalam kerjasama ini, KPBI menyepakati tentang Plafon maksimal Pembelian dan Penjualan Kembali yaitu sebesar Rp4 miliar atas Resi Gudang Rumput Laut yang dimiliki PT Asia Sejahtera Mina Tbk.

PT Kliring Perdagangan Berjangka Indonesia merupakan anak usaha dari PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero), yang yang salah satu jenis usahanya adalah menjalankan usaha yang berkaitan dengan pengembangan jasa kliring dan/atau penjaminan transaksi pasar fisik komoditas dan Resi Gudang.

Terkait Resi Gudang Rumput laut, data dari PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) yang berperan sebagai Pusat Registrasi Resi Gudang menyebutkan, selama tahun 2020 (Januari – Mei), tercatat penerbitan 4 resi gudang dengan volume 438.450 Kg, dengan nilai pembiayaan sebesar Rp192 juta.

Di tahun 2019, jumlah resi gudang yang terbit sebanyak 24 dengan vo­ lume 1.515.340 Kg, dengan nilai pembiayaan sebesar Rp10,867 miliar.

“Jumlah resi gudang rumput laut, kedepan kami proyeksikan akan terus tumbuh. Selain potensi besar rumput laut yang ada di Indonesia, masyarakat juga sudah mulai memahami manfaat dari Sistem Resi Gudang ini. Dan kami bersama pemangku kepentingan lain di sektor ini, terus melakukan sosialisasi terkait pemanfaatan Resi Gudang ini kepada masyarakat,” pungkas Fajar. [riq]

Direktur Keuangan PT Asia Sejahtera Mina Tbk, Agnes Kristina, Direktur Utama KPBI, Yose Skundarisa dan KPBI, Agung Waluyo usai melakukan penandatangan perjanjian kerjasama.

Bermanfaat untuk Umat l

Sambungan hal 1

dah hampir pensiun. Tetapi sebagai seorang ASN harus siap menerima dan menjalankan tugas ini.

Semoga dalam memimpin SMKN 2 Bondowoso selalu amanah,” tutur pria yang juga aktivis PC 1322 FKPPI Kabupaten Bondowoso itu.

Diawal memimpin SMKN 2 Bondowoso, lanjut Bambang Sucipto, ia bersama jajaran terus melakukan penataan internal dan eksternal. Bahkan, tuturnya, ia kini masih maping lapangan untuk bekal membenahi sekolah.

Disisi lain, terang Bambang Sucipto, ia tetap konsisten untuk melanjutkan program program unggulan yang sudah dirintis pendahulunya. “Perbaikan perbaikan semua ini harus saya lakukan karena masih figur baru di SMKN 2 Bondowoso,” pungkas pria yang mengaku siap menjalin kemitraan dengan Bhirawa. [awi]

Sambungan hal 1 di Kelurahan Jember Kidul Kecamatan, Kaliwates, Jember, Senin (6/7).

Menurut Gatot, mereka yang berhak menerima JPS Provinsi berasal dari keluarga miskin, dan tidak pernah menerima bantuan lain dari pemerintah. “ Seperti program Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan bantuan lainnya yang bersumber dari pemerintah,” tandas mantan Kepala Dinas Perhubungan Kab. Jember kemarin.

Gatot juga menjelaskan, besaran bantuan JPS yang akan diterima oleh penerima manfaat sebesar Rp 200 ribu per orang.”

Bantuan tersebut dari Dinas Sosial Provinsi yabg disalurkan melalui Dinas Sosial Pemkab Jember. Bantuan akan disalurkan selama tiga bulan, dan dimulai bulan Juli ini,” ungkapnya pula.

Sementara, Camat Kaliwates, Asrah Joyo Widono mengaku, warga Kaliwates yang mendapatkan bantuan sebanyak 3.750 orang penerima manfaat yang tersebar di 7 Kelurahan.” Terbanyak di Kelurahan Jember Kidul sebanyak 1.043 orang,” ungkap Asrah. [efi] l

Resi Gudang Komoditas Rumput Laut Makin Bergairah

Petugas gabungan saat melakukan patroli penerapan protokol kesehatan di sebuah hotel di Kota Batu, Senin (6/7).

lumbung pangan jatim stabilitas harga bahan pangan terjaga. Selain itu spekulan bahan pangan juga jadi tidak mudah bermain harga sehingga naik turunnya harga bahan pangan di pasaran bisa dikendalikan.

Sejak dibuka pada tanggal 21 April 2020, transaksi lumbung pangan jatim terus meningkat. Hingga 5 Juli 2020, transaksi penjualan di Lumbung Pangan Jatim mencapai Rp8,1 miliar. Selain menyediakan pembelanjaan via online, masyarakat juga tetap bisa belanja via offline di Jatim Expo hingga 21 Juli 2020. Saat ini sedang dibahas opsi perpanjangan layanan offlinenya.

Belanja langsung di Jatim Expo tetap aman karena protokol kesehatan ditegakkan secara ketat. Misalnya ada pembatasan pengunjung, cek suhu tubuh, wajib menggunakan masker dan juga adanya penerapan physical distancing selama belanja. [tam]

Kantor Kembali Aktif, Bappeda Perketat WFH Sambungan hal 1 kantor hanya 50 persen dan setengahnya lagi bekerja dari rumah (WFH). Mereka yang sedang WFH wajib absen dengan share lokasi saat jam masuk dan jam pulang,” tutur Endy.

Endy mengaku, WFH bukan berarti ASN bisa libur dan bebas bepergian ke mana saja.

Karena itu, pihaknya kerap melakukan inspeksi melalui telepon atau datang labgsung ke rumah pegawai. “Kalau ada yang tidak di rumah saat WFH, sanksinya diberikan surat pernyataan tidak puas kinerjanya. Ini berpengaruh ke remunerasi,” tutur Endy.

Selain pengetatan WFH, Bappeda juga tidak melakukan kegiatan dinas ke luar kota. Kecuali untuk pekerjaan yang sangat penting dan mendesak. Misalnya Bidang dan Evaluasi Perencanaan Kabupaten/Kota dalam menegevaluasi perencaan pembangunan khususnya daerah yang sedang membahas RPJMD. “Itu jadi dasar pertimbangan untuk turun ke lapangan. Untuk kegiatan lain kita bisa lakukan melali video conference,” kata Endi.

Disinggung terkait ASN Bappeda yang positif, Endy mengaku saat ini telah ada perkembangan lebih baik. Sudah ada sembilan ASN yang terkonversi negatif. Kendati demikian, sembilan ASN tersebut tetap diminta untuk beristirahat sementara di rumah.

“Yang 12 lainnya masih menjalani isolasi.

Mereka yang menjalani isolasi, keluarganya kita beri dukungan bahan pangan, nutrisi dan terus kita suport untuk meringankan beban mereka dan memotivasi agar cepat membaik,” tutur Endy.

Untuk menekan kemungkinan adanya Covid-19 di Jatim, pengetatan protokol kesehatan dilakukan. Salah satunya dengan memasang sinar ultra violet di setiap ruangan. Selain itu, penyemprotan disinfektan setiap hari di seluruh sudut ruangan. “Sinar UV radiasinya tidak baik untuk manusia.

Makanya kita nyalakan saat pegawai sudah selesai bekerja dan akan mati secara otomatis,” pungkas Endy. [tam]

l

Dibonceng Naik Motor hingga Jalan Kaki Lewati Lorong Gang Sempit Sambungan hal 1 di lingkungan Pemkot Surabaya itu.

“Ayo jaraknya tetap dijaga, maskernya dipakai agar tidak sakit. Kalau pakai masker tak hanya untuk melindungi diri sendiri, tapi juga anak istri dan orang lain” ujar Wali Kota Risma.

Sesekali, Presiden UCLG Aspac ini pun turun dari kendaraannya dan berjalan kaki sembari mengingatkan warga menggunakan pengeras suara agar tetap menerapkan protokol kesehatan. Bahkan, beberapa pemilik warung makan

l

juga ia beri pesan agar ikut mengingatkan para pembeli untuk tetap menjaga jarak dan memakai masker. “Silahkan berjualan pak, tapi protokol kesehatan juga harus tetap dijaga. Jangan lupa tetap pakai masker,” pesannya.

Selain menyisir ke kawasan padat penduduk di wilayah Kecamatan Gubeng Surabaya, Wali Kota Risma bersama jajarannya juga berkeliling ke beberapa lokasi lain. Di antaranya, Jalan Pacar Keling, Jalan Kedung Sroko, Jalan Kalasan, Jalan Jolotundo, Jalan

Ngaglik, Jalan Bogen, Jalan Tambak Sari, hingga Jalan Kusuma Bangsa Surabaya.

Wakil Koordinator Hubungan Masyarakat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya M. Fikser menyampaikan, aktivitas itu akan dilakukan terus menerus oleh Wali Kota Risma. Hal ini sebagai bentuk perhatian dan kasih sayang kepada warganya agar tidak ada lagi yang tertular Covid-19. “Aktivitas itu akan dilakukan terus menerus di semua kampung,” kata

Fikser.

Terutama, kata Fikser, bagi wilayah kecamatan yang kasus Covid-19 masih tinggi. Karenanya, Wali Kota Risma terjun langsung bersama jajarannya ke pemukiman warga mengajak mereka agar memakai masker, jaga jarak, dan menerapkan protokol kesehatan.

“Makanya beliau (Wali Kota Risma) turun langsung. Bahkan, beliau menggunakan motor dan itu akan dilakukan di wilayah yang dinilai belum turun,” pungkasnya. [*]

UTAMA

Selasa Wage, 7 Juli 2020

Halaman 12

PKS Desak Kebijakan Perlindungan Nakes Ditingkatkan PKS Jatim, Bhirawa Semakin banyaknya Tenaga Kesehatan (Nakes) yang gugur akibat terpapar Covid-19, membuat banyak pihak prihatin. Di Jawa Timur, tercatat 176 lebih tenaga kesehatan yang terpapar covid-19. 111 di antaranya perawat.

Menurut Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Surabaya dan Perhimpunan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Jatim, dari jumlah yang terpapar tersebut, setidaknya 10 dokter dan 8 perawat telah meninggal dunia.

Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS) Jatim meminta Pemerintah agar memberikan perhatian lebih kepada para tenaga kesehatan. Ketua Umum DPW Irwan Setiawan menyampai-

kan pentingnya peran para nakes ini. "Kita semua prihatin atas banyaknya nakes yang terpapar. Ini menandakan perlindungan kita terhadap mereka masih belum optimal.

Padahal para nakes inilah yang sangat berperan dalam penanganan wabah Covid-19," ujarnya.

Irwan menuturkan, ada beberapa hal yang bisa dilakukan pemerintah. Pertama, memastikan ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD)

lengkap di tiap Rumah Sakit. "Baju Hazmat, masker N95, dan APD lainnya mesti dalam kondisi tersedia dalam stok yang memadai. Pemerintah harus cek satu demi satu di lapangan," katanya.

Kedua, lanjut Irwan, memastikan bangunan dan manajemen Rumah Sakit telah disesuaikan dengan protokol Covid-19. "Misalnya memisahkan koridor pasien Covid-19, ruang ganti nakes yang memadai, ru-

ang istitahat, juga asupan gizi bagi para nakes. Ini kalau tidak dicek satu-satu bisa terabaikan," tuturnya.

Yang ketiga, menurut Irwan, adalah perlindungan hukum dan keamanan. Ada nakes yang dituduh tidak memperlakukan pasien dengan baik padahal sudah sesuai protokol Covid-19. Ada pula yang digerudug keluarga pasien karena ingin mengambil jenazah. Ada juga yang memaksa

membawa pulang pasien covid. Ini perlu perlindungan dari aparat keamanan agar beban nakes tidak ditambah dengan kekerasan fisik atau pun kriminalisasi.

Sedangkan yang keempat, imbuhnya, adalah pencairan insentif bagi tenaga kesehatan sebagaimana yang dijanjikan pemerintah. Pencairan ini katanya terhambat soal verifikasi.

Saya pikir database tenaga kesehatan pasti lengkap. [geh]

Karya Bakti Skala Besar Tahun 2020 Secara Resmi Dibuka oleh Bupati Bojonegoro Bojonegoro, Bhirawa Karya Bakti Skala Besar (KBSB) tahun 2020, yang bertemakan "Bakti TNI Wujud Nyata Pengabdian Untuk Rakyat" diwilayah Kodim 0813 Bojonegoro, Jawa Timur, secara resmi telah dibuka, pada hari Senin (6/7).

Pembukaan KBSB tersebut, ditandai dengan dilaksanakannya acara doa bersama dan pemotongan tumpeng oleh Bupati Bojonegoro, Anna Muawanah, yang diwakilkan Camat Tambakrejo yang dipusatkan di lapangan Dusun Jublek, Desa Napis, Kecamatan Tambakrejo, Bojonegoro.

KBSB ini berlangsung tersebar di 6 Desa 4 Kecamatan di wilayah Kabupaten Bojonegoro, yang meliputi Desa Ngelo, Desa Sumberejo, Desa Meduri, Kecamatan Margomulyo, Desa Panjang, Kecamatan Kedungadem, Desa Napis, Kecamatan Tambakrejo, dan Desa Papringan, Kecamatan Temayang.

Dalam pelaksanaannya, KBSB ini memiliki sasaran yakni pembangunan jembatan berukuran 26x3 meter di Desa Ngelo, Kecamatan Margomulyo, pembangunan jalan poros desa ukuran 2500x3 meter di Desa Sumberejo, Kecamatan Margomulyo, normalisasi jalan poros ukuran 4.300x3 meter di Desa Meduri, Kecamatan Margomulyo, normalisasi jalan poros desa ukuran 5000x3 meter di Desa Napis, Kecamatan Tambakrejo, serta pengecoran jalan ukuran 1.653x3 meter di Desa Papringan, Kecamatan Temayang dan pengecoran jalan ukuran 1.737x3 meter Dusun Malangbong, Desa Panjang, Kecamatan Kedungadem.

Bupati Bojonegoro, Anna Muawanah, dalam sambutannya mengatakan KBSB merupakan kerjasama Pemerintah Daerah dengan TNI Kodim 0813 Bojonegoro dan pihak terkait. Kegiatan ini difokuskan untuk daerah pinggiran.

"Pelaksanaan KBSB difokuskan

daerah pinggiran, dengan tujuan percepatan pembangunan wilayah guna meningkatkan perekonomian masyarakat Bojonegoro," ujarnya.

Secara geografis, 40% Kabupaten Bojonegoro merupakan wilayah tamping. Sehingga melaui program KBSB wilayah tersebut yang masih tergolong terisolir dapat dibedah dengan insfratruktur, agar perekonomian warga dapat berjalan dan maju, mempermudah akses pendidikan. "Yang tak kalah penting, dengan membuka akses jalan yang terisolasi seperti ini dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), indeks di Bojonegoro ini masih level B," ungkap Bupati Anna Muawanah.

Diharapkan dengan adanya KBSB ini, IPM Bojonegoro ditahun depan dapat meningkat. Pihaknya minta dukungan semua masyarakat Bojonegoro khususnya warga dilokasi titik kegiatan KBSB, serta semua pihak untuk membantu terlaksananya kegiatan tersebut. Sehingga pencapaian pembangunan di Bojonegoro dapat dilaksanakan dengan baik. Danrem 082/ CPYJ, Kolonel Inf Muhammad Dariyanto, dalam sambutannya menjelaskan bahwa karya bakti ini merupakan salah satu upaya mendukung tugas pokok

TNI AD, diantaranya pembinaan teritorial guna mewujudkan kemanunggalan TNI dengan Rakyat. "TNI adalah putra rakyat, berasal dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat," ungkapnya.

Karya bakti TNI ini bertujuan untuk mendukung program pemerintah dalam pembangunan Indonesia yang bersih dan sehat secara berkelanjutan, demi terwujudnya bangsa Indonesia yang sejahtera.

Selain itu, dalam pelaksanaan kegiatan Karya Bakti Skala Besar (KBSB) diwilayah Bojonegoro, tetap menerapkan protokol kesehatan covid-19. "Patuhi aturan protokol kesehatan covid-19 dengan ketat dan disiplin, diantaranya selalu memakai masker, cuci tangan dan menjaga jarak," pungkasnya.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Dandim 0813 Bojonegoro Letkol Inf Bambang Hariyanto, Kapolres Bojonegoro, AKBP M. Budi Hendrawan, SIK., MH., Ketua DPRD Bojonegoro, Imam Solikin, Kasiops Rem 082/CPYJ, Mayor Inf Topan Angker, Pasi Binwanwil Rem 082/CPYJ, Mayor Inf Suko, Ketua Bakorwil Bojonegoro, Dr. Ir. Dyah Wahyu Ernawati, Muspika Kecamatan Tambakrejo, serta Kepala Desa se- Kecamatan Tambakrejo. [bas.adv]

Saifudin Zuhri memaparkan metode pembelajaran daring dan luring menjadi pilihan bagi siswa-siswi di Tulungagung dalam pandemi Covid-19 di Kantor DPRD Tulungagung, Senin (6/7).

Dewan Kabupaten Madiun Dalami Pembelajaran Daring di Tulungagung Tulungagung, Bhirawa Komisi A DPRD Tulungagung bersama Komisi A DPRD Kabupaten Madiun saling berbagi pengalaman terkait pembelajaran daring yang kini dilakukan siswa-siswi di kedua kabupaten tersebut. Sharing ini berlangsung saat pimpinan dan anggota Komisi A DPRD Kabupaten Madiun datang berkunjung ke Kantor DPRD Tulungagung, Senin (6/7).

Wakil Ketua Komisi A DPRD Tulungagung, Renno Mardi Putro, saat menerima rombongan para wakil rakyat dari Kabupaten Madiun itu mengungkapkan sejak adanya pandemi Covid-19 di bulan Maret lalu pembelajaran siswa-siswi di Tulun-

gagung sudah menggunakan daring (dalam jaringan) atau online. Selain juga menggunakan luring (luar jaringan) atau offline.

"Pembelajaran daring dilakukan bagi siswa-siswi yang berada di daerah perkotaan yang ada jaringan internetnya. Sementara yang berada di pelosok-pelosok masih ada yang menggunakan luring. Ini karena keterbatasan jaringan internet," ujarnya.

Pernyataan Renno ini dipertegas oleh Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) Kabupaten Tulungagung, Saifudin Zuhri, yang ikut hadir dalam pertemuan tersebut.

Menurut dia, pembelajaran dengan

dua metode di tengah pandemi Covid-19 itu dilakukan karena di Tulungagung masih ada daerah yang belum sepenuhnya berjaringan internet. Utamanya di daerah pelosok pegunungan.

"Penggunaan daring juga masih terkendala untuk siswa afirmasi.

Mereka kesulitan karena tidak mempunyai telepon pintar yang berbasis android. Karena itu, tidak semua menggunakan daring tetapi juga pembelajaran dengan luring dimana siwa atau orangtuanya datang untuk ambil bahan pembelajaran ke sekolah atau guru kelasnya datang langsung ke rumah siswa," sambungnya. [wed]