binder8apr21

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2006

HARIAN

harian_bhirawa@yahoo.com bhirawa_indragiri@yahoo.com suratkabar_harianbhirawa

IKLAN/ LANGGANAN

Surat Kabar Harian Bhirawa

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

www.harianbhirawa.co.id

Mata Rakyat Mitra Birokrat

Kamis Wage, 8 APRIL 2021

Gubernur Ingatkan Perusahaan Tak Cicil THR Pemprov, Bhirawa Para pengusaha di Jatim diwanti-wanti agar memberikan hak Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawannya secara utuh dan tidak dicicil. Hal itu ditegaskan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1442 H yang jatuh pada pertengahan Mei mendatang.

“Ini menjelang Ramadan, kemudian akan masuk juga Idul Fitri. Kami mohon THR untuk pekerja jangan dicicil,” ujarnya

di sela penyerahan penghargaan untuk perusahaan yang nihil kecelakaan kerja di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Selasa (6/5) malam.

Menurut Khofifah, pesan tersebut berseiring dengan sinergitas dari seluruh sektor ketenagakerjaan yang hari ini membutuhkan ruang sehingga harus terkawal supaya tetap kondusif. Pesan yang sama sebelumnya juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto

yang meminta komitmen pengusaha untuk membayar THR menjelang Lebaran dengan tidak dicicil.

Selain memberikan THR secara penuh, Gubernur Khofifah juga mengajak para pengusaha untuk ikut menemukan solusi terhadap angka pengangguran yang meningkat.

Meski Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jatim hanya 5,59 persen atau jauh di bawah rata-rata nasional yang dibatas 7 persen. Namun, di beberapa kabupaten

kota di Jatim masih ada yang TPT-nya di atas 8 persen.

“Kami pernah menyampaikan hal semacam ini kepada salah satu perusahaan. Bisakah tidak di PHK? Mungkin jam kerjanya dikurangi, kalau jam kerja dikurangi pasti pendapatannya berkurang, tapi relatif masih punya kesempatan  ke halaman 11

Belum Ada Kepastian Haji Kembali Dibuka

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa

11 Kecamatan di Blitar Masuk Kategori Stunting Kabupaten Blitar, Bhirawa Sebanyak 11 Kecamatan di Kabupaten Blitar merupakan Kecamatan Locus Stunting. Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, Miftahul Huda mengatakan dari 22 Kecamatan ada 11 Kecamatan di Kabupaten Blitar yang masuk Locus Stunting.

“Artinya penanganan Stunting di 11 Kecamatan tersebut akan lebih difokuskan,” kata Miftahul Huda, Rabu (7/4).

Lanjut Huda, 11 Kecamatan tersebut diantaranya Kecamatan Udanawu, Wonodadi, Sanankulon, Kademangan, Kanigoro, Sutojayan, Garum, Talun, dan Kesamben. “11 Kecamatan lainnya saat ini masih pada batas normal, namun kami tetap akan melakukan pemantauan,” ujarnya.  ke halaman 11

Direktur Konsumer Ritel & Usaha Syariah bankjatim, Ferdian Timur Satyagraha usai melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan PT Teknologi Kartu Indonesia dan PT Sidogiri Pandu Utama.

Bank Jatim Permudah Layanan Transaksi OPOP Jatim

dok bhirawa

Hingga saat ini belum ada penjelasan dari otoritas kerajaan Arab Saudi terkait ibadah haji 2021 (foto ilustrasi pelaksanaan haji Tahun 2019).

Kanwil Kemenag Jatim Tetap Lakukan Persiapan Surabaya, Bhirawa Kepastian untuk kembali dibukanya akses ke Arab Saudi untuk ibadah haji hingga kini belum didapatkan pemerintah Indonesia. Kendati demikian, Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Jatim tetap mempersiapkan diri jika sewaktuwaktu pintu menuju Makkah itu kembali dibuka.

Kepala Kanwil Kemenag Jatim Ahmad Zayadi menjelaskan, sampai dengan saat ini belum ada penjelasan dari otoritas kerajaan Arab Saudi terkait ibadah haji. Namun, pihaknya tetap melakukan persiapan-persiapan menjelang datangnya bulan

MITRA

Suka Bercocok Tanam

SEBAGAI pemegang pemerintah dibidang penpucuk pimpinan di lembaga didikan, ia punya hobby SMAN 1 Besuki, Kabupaten baru. Yaitu bercocok tanam Situbondo, Drs Suyono MM aneka palawija di lingkuntak pernah berhenti untuk  ke terus berkarya dan berinovahalaman 11 si serta aktif mengembangkan prestasi sekolah. Namun ada yang unik dibalik sosok Kasek Suyono, yang dikenal piawai membuat program entrepeneur bagi para siswa yang kurang mampu yakni suka bercocok tanam di lingkungan rumah tinggalnya.

Mantan Kepala SMAN 2 Situbondo itu mengatakan, usai menjalani rutinitas sebagai Drs Suyono MM aparat u r

Sentil

Belum Ada Kepastian Haji Kembali Dibuka - Tetap harus sabar menanti Gubernur Ingatkan Perusahaan Tak Cicil THR - Kalau masalah ini harus cash Operasi Pekat Tangkap 30 Tersangka Kasus Narkoba - Kok ya masih nekat bermain narkoba

pelaksanaan haji. “Misalnya untuk pelatihan manasik haji, kelengkapan dokumen haji, ini sedang dalam rangka persiapan untuk itu,” jelas Ahmad Zayadi, Rabu (7/5).

Termasuk untuk umroh, lanjut dia, juga belum ada penjelasan dari otoritas

kerajaan. “Belum ada penjelasan apapun termasuk kuota dan sebagainya belum ada,” sambung dia.

Kendati demikian, Zayadi tidak mau mengambil kesimpulan terlalu dini bahwa tahun ini ibadah haji  ke halaman 11

Surabaya, Bhirawa PT Bank Pembangunan Daerah Jatim Tbk atau bankjatim melalui bankjatim syariah terus melakukan inovasi untuk mempermudah layanan transaksi keuangan khususnya bagi Masyarakat lingkungan Pondok Pesantren.

Pelayanan ini dituangkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan PT Teknologi Kartu Indonesia dan PT Sidogiri Pandu Utama dalam hal Ap ke halaman 11

Ahmad Zayadi

Budaya Kerja dengan Mengutamakan K3

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa memberikan penghargaan K3 kepada bupati/wali kota dan perusahaan di Grahadi Surabaya, Selasa (6/4) malam.

Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa memberikan penghargaan Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terbaik V Tingkat Provinsi Jatim kepada 10 bupati dan wali kota serta perusahaan di Gedung Grahadi Surabaya, Selasa (6/4) malam.

Bupati/wali kota yang menerima penghargaan tersebut, yakni Wali Kota Surabaya, Bupati Gresik, Bupati Pasuruan, Bupati Sidoarjo, Bupati Tuban, Bupati Lamongan, Bupati Mojokerto, Walikota Madiun, Bupati Bojonegoro dan Bupati Malang Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyampaikan, penghargaan ini dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi kalangan usaha dan industri dalam mewujudkan budaya kerja yang mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Sekaligus mampu

menjadi role model mewujudkan lingkungan kerja zero accident, mencegah HIV/AIDS, maupun aspek lain.

Kesadaran dan kepatuhan terhadap prosedur K3 harus terus ditingkatkan pada pola dan bentuk pekerjaan. Sehingga mampu mewujudkan SDM yang unggul, berdaya saing, dan meningkatkan produktivitas kerja.

“Perlu dukungan seluruh pihak, baik manajemen perusahaan maupun pekerjanya untuk melakukan pencegahan guna meminimalisir kecelakaan kerja,” terang Gubernur Jatim.

Lebih lanjut, sektor usaha dan industri menjadi salah satu elemen yang memegang peran penting pembangunan di Jatim. Karenanya, diperlukan komunikasi dan hubungan harmonis antara pemerintah  ke halaman 11

Petani Pamekasan Melirik Budidaya Tanaman Porang

Harga Jual Mahal, Mudah Tumbuh dan Perawatan Lebih Mudah Dibanding Tembakau Porang adalah tanaman umbi-umbian dengan nama latin Amorphophallus Muelleri atau di Pulau Jawa dikenal dengan nama iles-iles. Porang selama ini menjadi tanaman liar dan sebagian banyak tumbuh di pekarangan. Tanaman ini tumbuh subur disejumlah daerah di Jatim.

Syamsudin, Kab Pamekasan

Porang atau iles-iles, walau terasa asing bagi masyarakat Madura karena tidak memahami pemanfaat dan kadar kandungan di dalam umbi-umbi itu. Meski usia panen tanaman porang baru setahun lebih, kini mulai dilirik sebagian petani di wilayah Kabupaten Pamekasan.

Salah seorang petani porang, di Dusun Polagan Tengah, Desa Pola-

gan, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan, Ahmad Rofiqi, membuat demoplot tanaman porang dengan jumlah 2.000 tanaman, sudah berusia lima bulan. Bukan serta merta langsung menanam di lahan tadah hujan tetapi lebih dulu uji coba selama tiga tahun.

“Saya uji coba tanaman porang ini dengan manfaatkan pekarangan rumah. Setelah tahu jenis, karakter, cara pengolahan lahan dan pemupukannya. Setelah tiga tahun uji

coba, saya memberanikan menanam di lahan luas,” ujar Rofiqi.

Sebenarnya, lanjut Rofiqi, awal ketertarikan membudidayakan porang. Ia tahu, nama tanaman porang. “Pertama, jenis tanaman, warna umbi dan harga jual mahal umbi porang,” jelasnya, pernah pengalaman bisnis umbi ilis-ilis selama empat tahun.

Dijelaskan, ilis-ilis betuk daun dan batang sama dengan porang, namun tidak menghasil katak.

Umbi ilis-ilis warna putih, sedang porang mendekati kecoklatan.

Mengenai harga umbi kering ilisilis berkisar Rp11.000 – Rp14.000/ kilogram, sedang porang mencapai  ke halaman 11

Demoplot tanaman porang usia lima bulan, Desa Polagan, Kecamatan Galis, Pamekasan. Saat ini petani di Pamekasan mulai melirik membudidayakan porang karena harga lebih mahal.

EKSEKUTIF Pemkot Madiun Dinyatakan Bebas dari Penyakit Frambusia Kamis Wage, 8 April 2021

Halaman 2

Kota Madiun, Bhirawa Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2PML) memberikan penghargaan Eradikasi Frambusia kepada Pemkot Madiun.

Sertifikat penghargaan bebas penyakit patek atau koreng itu diberikan Menkes RI, Budi Gunadi Sadikin dan diterima Wali Kota Madiun Maidi di gedung Prof. dr. G. A. Siwabessy Kemenkes, Rabu (7/4/2021).

“Selamat kepada daerah yang sudah mendapatkan penghargaan dan tentunya terima kasih atas kontribusi pemerintah di daerah dalam membantu pemerintah mengentaskan masyarakat dari penyakit ini,” kata Menkes RI, Budi Gunadi Sadikin saat Pertemuan Integrasi Evaluasi, Validasi Data, Perencanaan, dan Pemberian Sertifikat Eliminasi Kusta dan Eradikasi Frambusia tersebut.

Menurut Menkes, penyakit kulit seperti kusta dan frambusia sudah ada sejak lama. Sudah sejak ribuan tahun silam. Karenanya, ini merupakan tantangan bagi semua untuk mengentaskan tanah air dari penyakit tersebut.

Apalagi, untuk kasus kusta masih mencapai 16 ribu kasus di tanah air. Sedang untuk frambusia angkanya relatif sudah sedikit.

“Kami di kementerian juga terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan negara lain yang sudah berhasil terbebas dari penyakit ini,” ungkapnya.

Sementara, Wali Kota Madiun, Maidi menyebut berbagai upaya telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Di antaranya, melakukan surveilans atau pemantauan rutin penyakit frambusia, deteksi dini kusta dan frambusia pada anak bersamaan dengan pelaksanaan skrining kesehatan siswa baru, hingga peningkatan kemampuan dan pengetahuan kader serta petugas kesehatan.

Selain itu, kecukupan sarana dan prasarana serta obat-obatan terkait kusta dan frambusia juga terus dipenuhi. Petugas secara

kominfo/bhirawa

Pemkot Madiun dinyatakan bebas dari Penyakit Frambusia, Wali Kota Madiun, Maidi terima penghargaan dari Menkes RI Budi Gunadi di gedung Prof. dr. G. A. Siwabessy Kemenkes, Rabu (7/4).

aktif melakukan pendekatan kepada masyarakat agar tidak ada stigma negatif kepada penderita kusta dan frambusia.

“Masyarakat terus kita edukasi terkait kusta dan frambusia ini.

Bagaimana cara mencegahnya dan harus bagaimana jika mendapati gejala-gejalanya. Masyarakat juga

mengindahkan imbauan dan anjuran petugas. Yang sudah baik seperti ini akan terus kita tingkatkan,” jelasnya.

Wali Kota menambahkan pola hidup masyarakat sudah cukup baik. Selalu menjaga kebersihan badan dan lingkungan serta saling mengingatkan.

Hal itu penting agar keberhasilan membebaskan masyarakat dari penyakit frambusia bisa terus terjaga. Bahkan, harus semakin dipercantik ke depan. Seperti diketahui Kota Madiun menjadi jujukan wisata masyarakat luar. Penampilan masyarakat tentu menjadi bagian daya tarik tersendiri.

“Kalau masyarakat kita tidak ada yang punya penyakit kulit, orangorang akan semakin betah dan nyaman di kota kita. Jadi tidak hanya kotanya yang menarik tapi orang-orangnya juga harus menarik,” ujarnya.

Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kota Madiun, dr Denik Wuryani menyebut Kota Madiun sudah tidak ada lagi kasus frambusia sekitar lima tahun terakhir.

Karenanya, pemerintah pusat melalui kementerian terkait memberikan penghargaan. Sedang untuk penyakit kusta, Kota Madiun sudah mendapatkan penghargaan eliminasi kusta. Artinya, kasus temuan semakin diminimalkan. Denik menyebut hanya ada empat kasus kusta sepanjang 2020 lalu.

“Penanganan kasus penyakit menular seperti ini memang butuh peran kita semua. Karenanya, kami juga terus bekerja sama dengan pihak terkait untuk memastikan masyarakat paham dan peduli akan perilaku hidup bersih dan sehat,” kata Denik Wuryani. [dar]

KILAS BIROKRASI

Uji Publik Calon Sekda Libatkan Organisasi Profesi Malang, Bhirawa Uji Publik calon Sekretaris Daerah (Sekda) digelar pada Kamis (8/4/2021) dengan melibatkan 15 konponen masyarakat dan organisasi profesi. Uji publik tersebut bakal dilaksanakan di Ngalam Command Center (NCC) Balaikota Malang.

Wali Kota Malang, Sutiaji Rabu (7/4/2021) kemarin, mengutarakan uji publik sendiri merupakan salah satu rangkaian yang harus dijalani oleh calon Sekda Kota Malang.

Tiga nama itu, adalah Kepala Bapenda Kota Malang, Dr Handi Priyanto Msi, Kepala Disnaker-PMPTSP, Ir. Erik Setyo Santoso MT, dan Kepala BKAD Kota Malang, Drs. H. Subkhan MM. Uji publik merupakan keinginan dari Wali Kota Malang, Sutiaji dan salah satu mekanisme yang dilakukan untuk menentukan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kota Malang.

Plt. Kabag Humas Nurwidianto, uji publik ini merupakan satusatunya pertama di Indonesia, dan baru dilaksanakan di Kota Malang. Saat ini masih dilakukan persiapan. Salah satunya untuk pengambilan pertanyaan itu dari host atau dipilih secara acak.

Sebelumnya Sutiaji mengemukakan, bakal calon Sekda Kota Malang harus familiar dengan karakteristik dan kondisi di Kota Malang, serta dapat diterima oleh masyarakat Kota Malang.

Sekda terpilih nanti harus sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, sehingga mampu bekerja mendukung penuh suksesnya pembangunan di Kota Malang yakni harus harus cerdas, smart dan bebas dari permasalahan hukum. Serta harus profesional, humanis. [mut]

Ini Kesan Pertama Helmy Yahya Bertemu Bupati Tamam Pamekasan, Bhirawa Mantan pembawa acara televisi nasional, Helmy Yahya menyampaikan kekagumannya terhadap Bupati Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Baddrut Tamam lantaran kecerdasan yang dimilikinya.

Youtuber dan pengusaha sukses itu mengatakan, Bupati Pamekasan berpikir visioner atas sederet program yang dijalankannya. Selain muda dan cerdas, yang bersangkutan berpikir maju di tengah perubahan yang sangat cepat seperti sekarang.

“Muda, keren, ngomongnya jago banget. Itu menjadi modal bahwa seorang pimpinan harus menjadi ambasador dari yang dia pimpin. Sama seperti saya dulu saat menjabat Direktur Utama TVRI,” katanya usai acara silaturrahmi di Peringgitan Dalam Rumah Dinas Bupati Pamekasan, Selasa (6/4) malam.

Adik kandung Tantowi Yahya tersebut menyampaikan, zaman dengan perubahan cepat tersebut tidak lagi bisa diminimalisir, melainkan harus dilawan. Mas Tamam mampu melawan perubahan itu dengan komitmen kuat membangun daerahnya dengan menggali potensi yang ada.

“Pak bupati sangat luar biasa bicara tentang top of mind, bagaimana Pamekasan itu di mata Indonesia minimal memiliki sesuatu yang cukup satu saja. Itu yang disebut deferensiasi,” ucap pria kelahiran 1963 tersebut. [din]

trie diana/bhirawa

Sungai Masih Dijadikan Tempat Pembuangan Sampah

Setiap harinya Petugas dari Dinas Kebersihan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) Surabaya bidang saluran, saat membersihkan tumpukan sampah rumah tangga dan juga ada yang membuang bekas kerangka tempat tidur springbed dipinggiran sungai Kalimas, Jalan Joyoboyo, Surabaya, Rabu (7/4).

Bupati Minta Penghulu Ikut Tekan Angka Pernikahan Dini Situbondo, Bhirawa Sedikitnya 17 penghulu se-Kabupaten Situbondo yang tergabung dalam wadah Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) resmi berdiri setelah dilantik oleh Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Situbondo, H Misbahul Munir melalui Kepala Seksi (Kasi) Bimbingan Islam (Bimas) Rif’an Junaidi, Rabu (7/4).

Ikut menyaksikan prosesi pelantikan diantaranya Bupati Situbondo Karna Suswandi, Sekda Syaifullah dan jajaran Forkopimda serta para pejabat Kemenag Kabupaten Situbondo.

Bupati Situbondo Karna Suswandi mengatakan, menjadi seorang penghulu memiliki kenikmatan yang luar biasa karena bisa memadukan jodoh antara dua insan pria dan wanita menjadi pasangan sah suami isteri.

Bahkan, kata mantan Plt Sekda Pemkab Bondowoso itu, menjadi

sawawi/bhirawa

Kasi Bimas Kantor Kemenag memimpin prosesi pelantikan Asosiasi Penghulu Republik Indonesia Kabupaten Situbondo di pendopo Rabu (7/4).

penghulu sangat identik dengan bidang yang enak. “Dengan adanya penghulu ini juga bisa tercipta sebuah keluarga yang harmonis setelah resmi menikah,” ujar Bupati Karna Suswandi kemarin.

Masih kata Bupati Dadang, penghulu juga punya peran sangat stra-

tegis karena dapat ikut serta menurunkan angka pertumbuhan pernikahan dini dan stunting.

Namun demikian, dalam pandangan Bupati Karna, pernikahan dini memiliki resiko yang tinggi karena jika hamil dapat menimbulkan angka kematian ibu dan anak (AKI).

“Untuk itu saya titip kepada semua penghulu agar ikut terlibat aktif menekan pertumbuhan penduduk dan angka stunting di Kabupaten Situbondo. Saya juga titip agar penghulu bisa menjaga komitmen dalam pengendalilan jumlah penduduk di Situbondo,” ujar mantan Kadis PUPR Kabupaten Bondowoso itu.

Disisi lain, Kepala Kemenag Kabupaten Situbondo H Misbahul Munir, melalui Kasubbag TU Chaeroni menimpali, jabatan penghulu merupakan salah satu jabatan tertua di nusantara. Pasalnya, sebut Ronipanggilan akrabnya, penghulu sudah ada sejak jaman kerajaan islam ratusan tahun silam.

“Jadi penghulu ini sudah ada sejak jaman Belanda dahulu. Jadi umurnya juga paling tua,” terang mantan Kasi Pendidikan Agama Islam (PAIS) Kantor Kemenag Kabupaten Situbondo itu. [awi]

Kado di Hari Kesehatan Dunia, Kota Mojokerto Raih Penghargaan ODF dari Pemprov Jatim Sebuah kado yang prestisius kembali dipersembahkan Pemerintah Kota Mojokerto kepada warganya, dan khalayak di Hari Kesehatan Dunia yang jatuh tanggal 7 april 2021. =Salah satunya dengan diterimanya kembali sertifikat Open Defication Free (ODF) dari Gubernur Jatim. Khofifah Indar paransa. yakni atas prestasinya berhasil menyelesaikan masalah Buang Air Besar Sembarangan (BABS) selama dua tahun berturut-turut di Gedung Negara Grahadi Selasa malam (6/4/21).

Sertifikat ODF yang diterima kali ini adalah untuk yang ke dua kalinya, setelah yang pertama diterima tahun 2020 lalu. Dan bersamaan dengan diterimanya ODF juga diterima penghargaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K ) dan penghargaan Workshop Pencegahan Perkawinan Anak tahun 2021 oleh Pemkot Mojokerto dibawah Kepemimpinan Wali Kota perempuan pertama di Mojokerto, yakni Ika Puspitasari.

Momentum yang bersamaan dengan peringatan Hari Kesehatan International yang pada tahun ini bertema Membangun Dunia yang Lebih Adil dan Lebih Sehat.

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa dalam pengarahan-

nya menyampaikan, bahwa saat ini masih banyak yang belum menggunakan MCK berbasis Rumah Tangga, untuk itu beliau menyampaikan terimakasih kepada kepala daerah yang telah berhasil untuk medorong Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

“Kepada Bupati/Wali kota agar format PHBS harus dibangun pada Sanitasi Berbasis To ta l B e r b a s i s M a s y a r a k a t (STBM),” tegasnya.

Sementara itu Wali kota yang akrab disapa Ning Ita ini menjelaskan bahwa untuk menciptakan masyarakat yang sehat salah waktunya adalah dengan ODF. Dan untuk mencapai Kota Mojokerto yang ODF sudah dilakukan dengan beberapa program. Diantaranya edukasi akan pentingnya jamban sehat melalui kader motivator.

“Membangun sanitasi masyarakat (Sanimas) dan membangun IPAL Komunal di pemukiman padat penduduk. Selain itu untuk meningkatkan derajat kesehatan warganya, Pemkot juga memiliki program Bedah Rumah Swadaya.

Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari saat “Dalam program ini pemerintah selain memberikan bantuan untuk perbaikan rumah, juga memberi pengarahan agar warga dapat membangun rumah yang sehat. Sehingga arahan gubernur tentang MCK berbasis Rumah Tangga bisa

hasan amin/bhirawa

menerima sertifikat ODF, K3, dan Pencegahan perkawinan Anak tahun 2021.dari Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa. secepatnya dicapai di Kota mahan dan Permukiman, Forum pada suasana pandemi tidak Mojokerto,” jelas Ning Ita. Kota Sehat dan PKK. menjadi sebuah kendala yang Lebih lanjut Ning Ita menyam‘’Untuk itu kami berharap berarti jika berikhtiar maksimal paikan bahwa pencapaian pres- prestasi ini menjadi stimulan yang dan berupaya secara profetasi ini merupakan sinergitas dan luar biasa bagi semua agar sional,’’ jelas Wali Kota. dukungan dari berbagai pihak kedepan dapat memperoleh presSementara itu dari release di diantaranya Dinas Kesehatan, tasi yang lebih baik, keterbatasan Pemkot Mojokerto, World Health Bappedalitbang, Dinas Peru- dan hambatan yang dihadapi Day atau Hari Kesehatan Dunia

dirayakan setiap tahun pada tanggal 7 April. Perayaan ini juga dilakukan untuk menandai didirikannya organisasi kesehatan dunia atau World Health Organization (WHO) pada tahun 1948. Pada 1948, WHO mengadakan Majelis Kesehatan Dunia untuk pertama kalinya.

Pada agenda tersebut, majelis memutuskan untuk merayakan 7April sebagai Hari Kesehatan Dunia yang dirayakan pertama kalinya pada 1950.

World Health Day ini setiap tahun memperhatikan topik kesehatan tertentu yang menjadi perhatian orang-orang di seluruh dunia.

Dan geliat Pemkot Mojokerto di tengah pandemi covid-19, telah melakukan innovasi terus di bidang kesehatan antara lain pengembangan aplikasi Gayatri dan Gayatri Kendali Covid, program Pemeriksaan Terpadu Pekerja Wanita dengan Pemeriksaan Resiko Penyakit Tidak Menular (Pete Jawa Rasa Timun).

Pemeriksaan secara langsung ke rumah warga dalam program Home Care Nurse Community, dan Program Sadar Tensi dengan Prolanis, Perkesmas, Kantong Tensi, Konsultasi Gizi, dan Farmasi, serta Kampanye Germas dan Skrining (PTM) Pos Tensi Oke Oye Sip. [min.adv]

LEGISLATIF

Kamis Wage, 8 April 2021

KILAS DEWAN

Rapat Dewan dan Pemkab Tetap Naikkan Tarif PBB Tulungagung, Bhirawa Rapat koordinasi antara pimpinan DPRD Tulungagung dan Sekda Tulungagung, Sukaji, di Kantor DPRD Tulungagung, Rabu (7/4), tetap menaikkan tarif pajak bumi dan bangunan (PBB) sebesar 25 persen. Kenaikan tersebut didasari oleh kesepakatan yang diambil oleh para kepala desa yang beberapa waktu lalu bertemu dengan Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo.

“Tarif PBB naik 25 persen karena kemarin perwakilan kepala desa sudah komunikasi dengan bupati dan sudah disepakati naik setinggi –tingginya 25 persen dari tahun lalu,” ujar Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, usai rapat koordinasi yang berlangsung tertutup itu.

Ia mengakui rapat koordinasi dilakukan untuk mengakhiri polemik terkait kenaikan tarif PBB dan NJOP (nilai jual objek pajak) yang belakangan menjadi kontroversi. “Sedang untuk NJOP sesuai hasil rapat, yang sudah benar tetap diberlakukan, yang kurang benar disesuaikan dan yang salah akan dibetulkan pada tahun 2022 mendatang,” tambahnya.

Soal masih adanya penolakan dari sebagian kepala desa dengan tidak mengambil SPPT di kantor kecamatan, Marsono menyatakan hal itu merupakan wilayah eksekutif yang harus dikomunikasikan antara bupati melalui dinasnya dengan kades dan camat.

“Kami mendorong supaya proses pemerintah daerah berjalan lancar melalui mekanisme yang wajar. DPRD hanya mendorong harmonisasi, dinamika pemerintahan berjalan lancar,” tandasnya.

Sementara itu, Sekda Sukaji, menyatakan tarif PBB dan NJOP sudah selayaknya naik pada tahun ini. Meski juga diakui hasil kajian untuk kenaikan tersebut tidak sampai betul semua. [wed]

Halaman 3

Dewan Gagas Ensiklopedia Budaya Surabaya dan Buku Toponimi DPRD Surabaya, Bhirawa Wakil Ketua DPRD Surabaya A. Hermas Thony menggagas ensiklopedia budaya Surabaya. Selain ensiklopedia Surabaya, juga menginisasi raperda tentang pemajuan budaya Surabaya dan buku toponimi tentang kampung-kampung di Kota Surabaya.

Untuk mewujudkan rencana besar ini, politisi Partai Gerindra ini menggandeng Fakultas Ilmu Budaya Unair Surabaya. Tujuannya untuk menguatkan kajian dan referensi yang jelas. Karena kekuatan referensi dan analisis ada di perguruan tinggi.

“Kalau bidang pembangunan kiblatnya kan ITS, kalau bidang budaya ada kampus Unair, kita mencoba menggali ini dan kerjasama yang bagus,” ujarnya saat bertemu dengan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Unair Prof. Dr. Purnawan Basundoro yang didampingi Suko Widodo dan anggota Komisi D DPRD Surabaya Dyah Katarina di ruang kerjanya, Rabu (7/4).

Thony menjelaskan, kerjasama dengan Fakultas Ilmu Budaya Unair ini sebagai langkah awal untuk merangkul akademisi. Sehingga, harapannya komunikasi lembaga dewan dengan kampus lebih intens.

“Ini tradisi yang akan bangun, karena dewan agak alergi dengan kampus, mungkin karena temparnya orang kritis,” ucapnya. Sementara

andre/bhirawa

Wakil Ketua DPRD Surabaya A. Hermas Thony saat bertemu dengan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Unair Prof. Dr. Purnawan Basundoro yang didampingi Suko Widodo dan anggota Komisi D DPRD Surabaya Dyah Katarina di ruang kerjanya, Rabu (7/4).

itu, Dekan Fakultas Ilmu Budaya Unair Prof. Dr. Purnawan Basundoro menyambut baik kerjasama tersebut. Pihaknya akan menggerakkan para dosen yang memang memiliki kualifikasi di bidangnya masing-masing.

“Kerjasama ini inisiatif untuk memajukan kebudayaan kota Su-

rabaya. Karena sejarah dan budaya Surabaya sangat banyak, dimana itu harus diselamatkan,” jelasnya.

Karena itu, lanjutnya, pengembangan budaya di Surabaya harus memiliki landasan hukum. Undang-undang nasional memang sudah ada, tetapi dengan dibuatnya perda maka pengembangan

secara khusus budaya Surabaya butuh perda.

Prof Purnawan memandang, Surabaya sebagai kota bersejarah, sehingga aspek kesejarahan ini perlu diselamatkan. Tujuannya anak-anak muda Surabaya tahu betul tentang sejarah budaya kota tempat tinggalnya. [dre]

Anak Perusahaan PT PWU Harus Dievaluasi

DPRD Jatim, Bhirawa Rendahnya setoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) membuat Komisi C DPRD Jawa Timur mengundang PT Panca Wira Usaha Jawa Timur atau Wira Group Jatim untuk menjelaskan dengan gamblang.

Pasalnya PT PWU dengan total aset Rp 441 miliar dari 9 anak perusahaan 3 perusahan joint venture, tahun 2020 kemarin hanya menyetorkan PAD sebesar Rp 2,25 miliar saja.

Ketua Komisi C DPRD Jatim, Hidayat Maseaji mengatakan, pendemi Covid-19 belum selesai dan berpengaruh pada kinerja BUMD di Jatim.

Tapi pihaknya ingin semua BUMD di Jatim itu tujuannya bisa dicapai dengan baik. Jika ada BUMD dengan Laba kecil dan minus itu perlu dievaluasi.

“Salah satunya PWU, dalam laporan keuangannya terlihat betul ada in efisiensi dalam kinerja.

Sehingga keuntungannya sangat kecil. Dalam satu tahun PAD hanya Rp 4 miliar. Padahal PWU ini perusahaan holding, ada banyak anak Perusahaan dan join venture cukup besar tapi PADnya sangat kecil,” katanya.

Oleh sebab itu, kata Hidayat harus ada pembenahan kedepannya.

Salah satunya konsolidasi terhadap anak perusahaan yang sehat.

“Kita support yang memang sudah tidak prospektif harus dipertimbangkan untuk dihentikan,” tegas Hidayat, saat rapat dengar pendapat dengan PT PWU di Pasuruan.

Untuk diketahui, berdasarkan laporan kinerja keuangan PT PWU,

sepanjang tahun 2020 mampu membukukan aset hingga Rp 441.619.040.915 dengan pendapatan Rp 175.178.735.343, laba bersih Rp 4.054.163.279 dan menyetor PAD ke Pemprov Jatim Rp 2.250.000.000. Jauh menurun dibandin kinerja tahun 2019, dimana pendapatan mencapai Rp 248.426.534.675, laba bersih Rp 6.918.684.050 dengan kemampuan setor PAD sebesar Rp 3.900.000.000.

Banyak pemmembahas tentang situasi terkini PT PWU beserta laporan dari anak perusahaan yang bernama PT Moya Kasri Wira Jatim yang begerak di industri minuman sirup/air mineral dan PT Carma Wira Jatim yang bergerak di Industri Kulit Hewan.

Secara umum, Komisi C berharap PT PWU tetap harus profesional semua baik holding maupun anak perusahaan. Jangan sampai ke

depan ada pekerja yang belum dibayar atau tidak mendapat pesangon ketika diberhentikan.

“Ini kan betul-betul sangat tidak sehat, maka harus dikembalikan BUMD pada fitrohnya. Bahwa BUMD dibuat untuk memberikan kontribusi kepada PAD. Kalau tidak, kita evaluasi untuk kita pertimbangkan tidak kita lanjutkan,” sebutnya lagi.

Untuk itu, Komisi C mengingatkan Kepada Pemprov Jatim supaya lebih ketat mengawasi kinerja anak perusahaan di BUMD. “Kita warning kepada Gubernur supaya mencermati betul jangan sampai muncul bermacam anak perusahaan di beberapa BUMD tanpa dikontrol dan kemudian tidak memberikan kontribusi positif terhadap PAD kita,” terang politisi Partai Gerindra ini.

Ia meminta jangan ada anak perusahaan membebani holdingnya. “Karena Sampai saat ini saya belum melihat Gubernur melakukan kontrol anak-anak perusahaan BUMD,” sebutnya lagi.

Untuk mengatasi hal ini, kata Hidayat, perlu political will dari Gubernur. Agar anak perusahaan BUMD itu dibuat dengan mempertimbangkan tidak hanya prospek usaha tapi juga core bisnisnya harus sesuai.

Seperti PT PWU ini sampai ada 9 perusahaan lebih. Sehingga perlu dicermati betul dan tidak mudah memberikan lampu hijau dalam membuat anak perusahaan.

“Komisi C selama ini tidak terkait dengan anak perusahaan, tapi ketika anak perusahaan membebani holding BUMD itu, maka tugas KOmisi C untuk mengontrol betul,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT PWU Jatim, Erlangga Satriagung mengungkapkan beberapa hal terkait kondisi perusahaanya.

Dimana ada 9 anak perusahaan yang mayoritas Adalah warisan dari penggabungan 5 perusda sejak zaman belanda yang pada tahun 2000 digabung dalam perusahaan PT PWU. 9 Anak perusahaan itu antara lain PT Karet Ngagel Surabaya Wira Jatim, PT Puri Panca Pujibangun, PT Kasa Husada Wira Jatim, PT Loka Refractories Wira Jatim, PT Carma Wira Jatim, PT Moya Kasri Wira Jatim, PT Adi Graha Wira Jatim, PT Jatim Husada Farma.

“Yang terbaru itu PT Jatim Husada Farma. Ini baru satu tahun dan bergerak di bidang menyuplai obat-obatan perlatan rumah sakit umu milik daerah,” terang Erlangga. [geh]

Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Prov Jatim

Gubernur Khofifah Raih Penghargaan Anugerah Kemandirian 2020 Sukses Tingkat Zakat ASN, Raih Predikat Tokoh Pemerintah Terbaik Dorong Kebangkitan ZISWAF Keberhasilan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa terus dibuktikan dengan berbagai pencapaian gemilang. Tidak hanya dalam sektor pembangunan di Provinsi Jatim, melainkan juga dalam mendorong kesadaran spiritual ASN terhadap kewajibannya membayar zakat.

Hal ini terbukti dengan meningkatnya penerimaan zakat ASN dari Pemprov Jatim yang semula hanya terkumpul Rp 8 juta per bulan menjadi Rp 85 juta per bulan. Artinya peningkatan itu lebih dari sepuluh kali lipat di bawah kepemimpinan Gubernur Khofifah.

“Ibu gubernur selalu memberikan dorongan agar kita memiliki kesadaran tinggi dalam menyisihkan pendapatan untuk zakat.

Sebab, sebagian dari pendapatan ASN ada hak yang harus disalurkan bagi kaum mustadh’afin,” ujar Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Jatim, Rabu (7/5).

Atas pencapaian tersebut, Gubernur Khofifah berhasil meraih predikat sebagai tokoh pemerintah terbaik dalam mendorong penerimaan zakat, infaq, sodaqoh dan wakaf (ZISWAF) dalam ajang Penghargaan “Anugerah Kemandirian Yatim Mandiri 2020”. Penghargaan itu diberikan karena inisiatif Gubernur Khofifah dalam mendorong pertumbuhan zakat ASN. “ Beliau adalah tokoh pemerintahan yang selalu aktif mengingatkan pentingnya zakat, infaq, shodaqoh sebagai bagian dari solusi mengatasi berbagai tantangan bangsa. Termasuk pandemi Covid-19,” tutur Hudiyono.

Penghargaan ini semakin istimewa karena Gubernur Khofifah menjadi satu-satunya pejabat publik di Jawa Timur yang mendapatkan anugerah sebagai tokoh pemerintah pendukung kebangkitan zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf.

Salah satu upaya Gubernur Khofifah yang dilakukan untuk mendorong zakat adalah pencanangan gerakan membayar zakat, infaq, shodaqoh melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Dengan upaya itu, mampu mendorong potensi zakat nasional yang mencapai Rp 213 triliun.

“Gubernur Khofifahbyang juga Ketua PP Muslimat itu telah banyak terlibat secara aktif untuk membantu program-program kemandirian yatim dhuafa (Yatim Mandiri 2020) bahkan sejak beliau menjadi Menteri Sosial RI,” imbuh mantan Pj Bupati Sidoarjo tersebut. [tam*]

OPINI

Kamis Wage, 8 April 2021

TAJUK

Area PPKM Meluas MASYARAKAT merespons PPKM skala mikro dengan mendirikan posko kampung tangguh tingkat RT (Rukun Tetangga). Hasilnya, cukup gemilang meningkatkan jumlah zona hijau skala mikro. Indikator ke-parah-an Covid-19, (kasus aktif, dan angka kematian) menurun tajam. Hasil positif PPKM skala mikro menjadi pertimbangan utama memperluas daerah pelaksanaan sebanyak 20 propinsi. Serta melibatkan 115 pemerintah kabupaten dan kota.

Pemerintah memperpanjang PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) skala mikro, berbasis RT, dan RW (Rukun Warga) hingga 19 April 2021. Sehingga bisa dipastikan, pekan pertama bulan Ramadhan dalam suasana PPKM skala mikro. Namun boleh melaksanakan shalat tarawih berjamaah dengan melaksanakan protokol kesehatan (Prokes).

Terutama kebiasaan 3M (menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak dengan shaf renggang).

Disiplin masyarakat melaksanakan Prokes selama 20 pekan PPKM membuahkan hasil. Laju penambahan asus harian Covid-19 melandai. Selama dua pekan berturut-turut (Maret hingga 6 April) selalu di bawah angka 7.000 kasus. Jumlah pasien yang sembuh meningkat menjadi kisaran 89%. Sedangkan jumlah kematian makin menyusut menjadi kisaran 2,6%. Pemerintah wajib berupaya keras menurunkan angka kematian akibat Covid-19. Terutama dengan meningkatkan 3T (testing, tracing, dan treatment).

Kasus aktif masih tersisa 114.566 pasien, setara 7,4% dari total kasus Covid-19 (sejak ditemukan pertama di Indonesia, 2 Maret 2020). Kasus aktif nasional telah jauh di bawah indikator global, yang masih mencapai 17%. Begitu pula angka kesembuhan lebih tinggi dibanding rata-rata global yang masih di bawah 80%. Berarti harapan sembuh setelah dinyatakan positif Covid19 di Indonesia lebih tinggi dibanding rata-rata internasional.

Perpanjangan PPKM skala mikro menjadi upaya sistemik mencegah pewabahan, bersamaan dengan vaksinasi kolosal.

Namun sebagai bagian dari sistem ke-karantina-an, PPKM skala mikro memiliki konsekuensi. Sesuai UU Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, PPKM dipilih sebagai cara mitigasi wabah. Pada pasal 49 ayat (1), diatur karantina kesehatan terdiri dari skala rumah, skala wilayah, karantina di rumah sakit, serta Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Sistem ke-karantina-an merupakan kewenangan sekaligus tanggungjawab pemerintah. UU Kekarantinaan Kesehatan, dalam pasal 11 ayat (1) dinyatakan, “Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan pada Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat secara cepat dan tepat berdasarkan besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, dan teknik operasional dengan mempertimbangkan kedaulatan negara, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya.”

Dengan frasa kata “teknik operasional,” pemerintah memilih PPKM skala mikro. Saat ini ditambahkan 5 daerah (Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Utara, dan Papua), menjadi 20 propinsi. Sebanyak 194 ribu unit ke-RT-an terlibat melaksanakan PPKM skala mikro. Mencakup 12,62 juta jiwa warga masyarakat di 20 propinsi. Di tingkat desa, umumnya juga didirkan posko.

Total di seluruh Indonesia telah terdapat 7.700 desa (sekitar 10% jumlah desa seluruh Indonesia) memiliki posko.

Masyarakat telah sukarela merespons PPKM skala mikro.

Seyogianya pemerintah merespons dengan melaksanakan konsekuensi ke-karantina-an. UU Kekarantinaan Kesehatan, pada pasal 55 ayat (1), dinyatakan, “Selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.”

Beberapa daerah juga melakukan PPKM skala mikro yang lebih humanis. Antara lain dengan membentuk “kampung tangguh,” menyokong perekonomian warga desa. Diselenggarakan kegiatan ke-ekonomi-an kreatif, menyokong ketersediaan pangan. Sebagian malah sukses menjadi kampung wisata, kedatangan pelancong lokal. Dengan partisipasi aktif masyarakat PPKM terasa tidak mencekam, karena dilaksanaan kerabat dan tetangga sendiri.[*]

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Tanggap Darurat Bencana NTT dan NTB BENCANA dan dampak banjir bandang yang menerjang wilayah Flores Timur Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu 4 April 2021 sungguh tengah menjadi kenyataan yang mengundang perhatian dan keprihatinan publik. Selain itu, bencana di NTT dan NTB tersebut semakin menambah daftar panjang bencana alam yang terjadi di Indonesia.

Merujuk data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sejak awal tahun 2021 tercatat 386 bencana terjadi di Indonesia yang didominasi oleh bencana banjir sebanyak 232 kejadian dan puting beliung serta tanah longsor masing-masing 73 dan 62 kejadian, serta terbaru bencana yang terjadi di NTT dan NTB. Kejadian bencana alam jelas terlihat telah didominasi oleh bencana banjir, diikuti dengan puting beliung dan tanah longsor, (CNN Indonesia, 6/4/2021).

Rangkaian bencana dan catatat itu, serasa semakin menyadarkan bahwa bangsa ini untuk tidak pernah lelah melakukan mitigasi. Bahkan, harus tegas dikatakan bahwa mitigasi sebuah keharusan karena alam menyimpan energi bencana luar biasa.

Selain melakukan mitigasi, peringatan dini terkait dengan cuaca yang dikeluarkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) harus menjadi rujukan pemerintah daerah dalam mengantisipasi bencana hidrometeorologi.

Itu artinya, kehadiran pemerintah sangat urgen adanya dalam mitigasi bencana, termasuk untuk bencana NTT dan NTB. Pasalnya, bagaimanapun juga bencana tersebut adalah duka bangsa dan negeri Indonesia. Sehingga, wajar adanya jika kewajiban menanggulangi bencana ada di pundak pemerintah dan pemerintah daerah, yang sesuai perintah Pasal 5 UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Di situlah kehadiran negara benar-benar ditunggu, tidak ada alasan bagi negara untuk tidak selekasnya menunaikan kewajiban melindungi rakyatnya yang tengah penderitaan akibat bencana. Penanganan kondisi darurat harus segera dilakukan dengan mengerahkan sumber daya daerah dan pusat. Kerahkan kekuatan dari Pemerintah Daerah (Pemda) atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI, Polri, masyarakat, dan semua stake holders untuk melaksanakan tanggap darurat atas bencana di NTT dan NTB. Masyhud Pengajar FKIP Universitas Muhammadiyah Malang

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said PENASIHAT HUKUM: Poerwanto, SH, MH

Halaman 4

Menyambut Ramadan di Kala (masih) Pandemi Setahun yang lalu, nuansa bulan suci Ramadhan tak seperti tahun-tahun sebelumnya dan tampaknya juga berlanjut hingga tahun ini. Dalam sejarah peradaban manusia, baru tahun lalu umat Muslim di seantero dunia tidak sepenuhnya merasakan suasana sakral dan keindahan Ramadhan di masjid karena saat itu pemerintah dan MUI memberikan fatwa untuk beribadah di rumah bahkan Berhari raya di tengah-tengah keluarga. Seakan ada kerinduan dalam hati masyarakat untuk bisa beribadah seperti biasa di tempat ibadah.

S

alah satunya, shalat berjamaah di masjid pada suci Ramadan.

Di sisi lain saat ini tercatat sudah lebih 130 juta penduduk di muka bumi terinfeksi Corona dan lebih dari 3 juta diantaranya meninggal dunia. Di Indonesia sudah lebih dari 1,5 juta orang terpapar dan 41 ribu diantaranya meninggal dunia sehingga pemerintah tengah gencar mempercepat program vaksinasi massal Covid19 dalam rangka pencapaian herd immunity atau kekebalan kelompok.

Beberapa tahapan dan sasaran vaksinasi relatif lancar meski secara total masih jauh dari target yang diberikan Presiden Jokowi 1 juta vaksin per hari dan selesai pada tahun 2021 ini. Padahal saat ini masih kisaran 200-300 ribu orang per hari yang divaksinasi dan ketersediaan vaksin masih belum sepenuhnya memadai.

Selain itu problem penolakan atas kehalalan hingga adanya hoax terkait kematian pasca diberikan vaksinasi masih menghantui masyarakat. Meski demikian dari hasil publikasi resmi WHO, 1 Maret 2021 menyatakan, vaksin Covid-19 yang ada sekarang ini bekerja melindungi kita melalui berbagai mekanisme imunologis dan melibatkan sejumlah antibodi dan sel tertentu, dengan kata lain jikalau ada mutasi pada bagian tertentu virus, vaksin masih dapat melindungi terhadap Covid-19 karena mekanisme kerjanya luas dan lebar. Jelang memasuki Bulan Ramadhan setidaknya pemerintah harus meyakinkan masyarakat atas issue hukum vaksinasi di bulan puasa dan keberadaan kehalalan vaksin jenis Astrazeneca. Pertama, pemberian obat melalui suntikan

pengganti makanan atau penambah vitamin yang bersifat seperti fungsi makanan-minuman, maka membatalkan puasa. Hal ini disebabkan transformasi zat makanan (nutrisi) yang dibutuhkan ke dalam tubuh.

Jika tidak mengandung suplemen namun hanya Oleh : berisi obat maka dadi saat tengah berpuasa Oryz Setiawan pat digolongkan sebagai masih menjadi keraberikut : Jika disuntikkan guan umat Muslim. Hal lewat pembuluh darah itu dikhawatirkan dapat membatalkan puasa lantaran me- (saluran berongga, meski di dalam masukkan sesuatu ke dalam tubuh. tubuh) maka membatalkan puasa. NaNamun, ada berbagai pendapat ber- mun jika disuntikkan lewat urat-urat beda dari kalangan ulama mengenai yang tidak berongga seperti dibawah hal ini sehingga hukum vaksin di kulit (otot) maka tidak membatalkan bulan Ramadhan (siang) sebab masih puasa. (Kitab Al-Taqrirat Al-Sadidah ada keraguan bagi kalangan Muslim. fi Al-Masail Al-Mufidah, halaman Dalam Surah Al-Baqarah:187, ter- 452). Kedua, aspek kehalalan vaksin cantum tiga hal yang membatalkan jenis Astrazeneca. Terdapat perbepuasa, yaitu aktivitas makan, minum, daan pendapat atau fatwa MUI Pusat dan MUI Jawa Timur atas aspek kedan hubungan badan.

Allah berfirman, “Dihalalkan halalan terhadap keberadaan vaksin bagimu pada malam hari bulan puasa Astrazeneca yang mengandung bahan bercampur dengan istri-istrimu; mere- tripsin yang berasal dari pancreas ka pakaian bagimu, dan kamu pakaian babi memberikan setidaknya sedikit bagi mereka ... dan makan minumlah keraguan dalam tataran hukum ajahingga terang bagimu benang putih ran Islam meski pada akhirnya boleh dari benang hitam, yaitu fajar.” Namun atau dapat diberikan karena argumen demikian dalam tinjauan dan tinda- kedaruratan atas ketersediaan vaksin kan medis yang perlu mendapatkan yang belum sepenuhnya memadai.

Terdapat penjelasan bahwa pengkejelasan hukum, apakah berpotensi membuat puasa pelakunya batal atau gunaan bahan tripsin yang berasal dari tidak. Ulama berbeda pendapat dalam pankreas babi dalam proses produksi masalah suntik membatalkan puasa vaksin adalah dalam proses penyiapan atau tidak. Setidaknya ada tiga penda- sel inang HEK 293 dilepaskan dari pat, Pendapat pertama : membatalkan pelat dengan menggunakan enzimsecara mutlak, hal ini memiliki argu- enzim trypsin. Proses ini hanyalah mentasi bahwa pemberian suntikan berlangsung dalam waktu sangat yang didalamnya terdapat zat cairan singkat dan kemudian sel dicuci dayang sampai ke dalam tubuh. (Kitab lam medium cair, disentrifugal untuk Al-Taqrirat Al-Sadidah fi Al-Masail menghilangkan tripsin sehingga sel Al-Mufidah, halaman 452). Pendapat tidak rusak, dan ditambahkan kembali kedua : tidak membatalkan secara medium cair. Di sini sudah dibersihkan mutlak, hal ini disebakan pemberian total sehingga tidak lagi mengandung suntikan yang sampai ke dalam tubuh tripsin sama sekali. Berdasarkan mabukan melalui lubang yang terbuka zhab Maliky dan Hanafi bahwa benda (mulut, hidung, telinga). (Kitab Al- najis akan menjadi suci apabila telah Taqrirat Al-Sadidah fi Al-Masail Al- melalui proses istihalah (transformasi) karena syariah menetapkan deskripsi Mufidah, halaman 452).

Pendapat ketiga : bila suntikan najis berdasar fakta benda tersebut tersebut berisi suplemen, sebagai dan menjadi berubah dengan tidak

adanya beberapa bagian darinya atau keseluruhannya. Sedangkan pendapat lainnya yang menyatakan haram memiliki pedoman yang menyatakan unsur babi yang digunakan di bagian hulu menjadikan satu produk tetap haram meskipun barang itu tak lagi mengandung unsur babi.

Pemerintah menyambut persen diharapkan pasar baik animo masyarakat daIndonesia akan semakin lam menikmati fasilitas bergairah untuk melieik relaksasi ini, terbukti dengan produk varian mobil liskenaikan tingkat purchase trik untuk akomodasi order sebesar 140,8% (per transport mereka.

12 Maret 2021) setelah ada Keterhubungan akan relaksasi PPnBM kendaraan teori permintaan dan bermotor. penawaran disini dapat Dibalik alasan pemodilihat dari ketersediaan tongan pajak 0 persen guna pasar Indonesia yang cuOleh : meningkatkan penjualan, kup besar dengan pemiKen Bimo Sultoni kebijakan ini juga bertunat mobil yang tinggi. juan untuk dapat menarik Seperti yang dikutip dari investor otomotif agar mau Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, penjualan berinvestasi ke negara ini. Industri Mobil akan mobil penumpang meningkat tiap listrik menjadi salah satu opsi paling potahunnya. Mobil jenis penumpang (pas- tensial karena juga berkaitan erat dengan sanger car) menyumbang 11,6 persen elemen utama dalam mobil listrik tersebut dari total kendaraan di Indonesia. yaitu nikel sebagai bahan pembentuk batrei mobil listrik. seperti yang juga kita Jumlah mobil penumpang mencapai ketahui bahwa baru-baru ini joko widodo 15.592.419 unit pada tahun 2019.

Jumlah ini naik dari jumlah di tahun mengambil suatu keputusan strategis 2018 sebanyak 14.830.698 unit dan yang cukup fenomenal di dunia inter2017 mencapai 13.968.202 unit. Akan nasional dengan cara memberlakukan tetapi dengan adanya imbas dari pan- pelarangan ekspor nikel ke pasar eropa.

Seperti yang diulas dalam TEMPO demi Covid 19 ini secara tak langsung juga menurunkan persentase penjualan dengan adanya pelarangan ini berdampak pada tuntutan yang dilukan oleh akan kendaraan roda empat. uni Eropa terhadap Indonesia. Pangkal Hal ini didasari pada orientasi masyrakat yang memilih untuk tidak meng- bala dari tuntutan Uni Eropa ini adalah pengumuman larangan ekspor bijih eluarkan uangnya guna menghadapi kemungkinan ancaman yang dapat mentah (ore) nikel oleh pemerintah Inditimbulkan selama masa Pandemi ter- donesia. Keputusan ini tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 jadi. Berdasarkan data GAIKINDO, penjualan mobil nasional dari pabrik ke Tahun 2019 yang diteken oleh menteri dealer (wholesales) di pasar domestik saat itu, Ignasius Jonan pada 28 Agustus mencapai angka 532.027 unit. Diban- 2019. Adapun larangan ekspor bijih nikel mulai berlaku 1 Januari 2020. Strategi ding penjualan wholesales 2019 sebesar Presiden Jokowi dengan memberlaku1.030.126 unit, realisasi wholesales di tahun 2020 turun 48,35 persen. Semen- kan larangan ekspor nikel sendiri apabila tara, penjualan ritel (dari dealer ke kon- dilihat secara seksama bukan hanya unsumen) nasional di tahun 2020 mencapai tuk meningkatkan penjualan akan mobil 578.327 unit atau turun 44,55 persen dari akan tetapi untuk dapat membangun indutri mobil khususnya mobil listrik dari tahun 2019 sebesar 1.043.017 unit.

Dengan adanya kebijakan akan pemo- hulu hingga hilir. Sehingga dengan hal tongan pajak mobil membuat para pengu- tersebut akan meningkatkan daya jual saha terbantu untuk dapat memaksimal- hasil nikel dan juga penyerepan tenaga kan penjualannya. Hal ini terbukti dari kerja guna meningkatkan perekonomian di masa mendatang. data yang didapat bahwa setelah pemKeterkaitan akan pemotongan pajak berlakuan pajak 0 persen, penjualan akan mobil dan dorongan akan investasi mobil naik hingga 140 persen. Dikutip dari BeritaSatu.com, Menteri Perindustri- mobil listrik sendiri merupakan dampak an Agus Gumiwang mengatakan bahwa terhadap tren penggunaan teknologi dan

juga daya beli para konsumen. Indonesia dengan jumlah penduduk 270,20 juta orang menurut data BPS, merupakan pasar yang amat besar dan potensial.

Dengan jumlah sebanyak itu industri mobil menjadi salah satu industri yang potensial untuk dikembangkan selain juga selaras dengan pembanguna jalan tol yang membentang dari ujung sumatera hingga papua. Oleh karenanya dalam hal ini dengan melhat segala kemungkinan dan peluang yang ada, pemerintah mencoba untuk menggenjot perekonomian startegis nasional lewat industri mobil listrik yang di tata lewat hulu hingga hilir. Selain untuk memenuhi pasar domestik, kita dapat membaca melalui arah kebijakan yang ada, pemerintah juga mencoba untuk dapat mandiri dan terlepas dari ketergantungan terhadap ekspor komoditas bahan baku mentah. Dalam pidatonya Presiden Jokowi berani menolak gugatan yang dilayangkan oleh Uni Eropa dengan dalih bahwa Indonesia dapat meningkatkan nilai bahan baku mentahnya agar dapat bernilai lebih dipasar Internasional.

Pandemi Covid-19 memang telah hampir meluluh lantakan hampir semua sektor perekonomian yang ada akan tetapi harapan untuk pulih dan berkembang selalu coba untuk di selaraskan oleh Pemerintah. Pemotongan pajak 0 persen dan pendorongan investasi mobil adalah satu dari sekian banyak kebijakan yang ditempuh pemerintah untuk menggenjot perekonomian Indonesia saat ini. Pemberian bantuan langsung dan juga penerapan UU Cipta Kerja merupakan kebijakan-kebijakan lain yang diusahakan pemerintah untuk dapat mengatasi permasalahan yang ada meski dalam praktiknya mendapatkan penolakan dari beberapa pihak baik dari kalangan buruh maupun oposisi pemerintah.

Kebijakan-kebijakan yang ada saat ini seharusnya kita lihat sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mengatasi ketertinggalan ekonomi yang sedang terjadi.

Belum Aman Di sisi lain, dijumpai beberapa varian baru atau strain virus Covid19 yang disinyalir lebih cepat menularkan sehingga pemerintah dan masyarakat harus tetap mewaspadai.

Tren penurunan kasus penularan melalui strategi PPKM berskala mikro memberikan dampak positif sekaligus merupakan indikator bahwa masih relatif terkendali meski harus diakui semua harus mewaspadai agar tidak terjadi lonjakan kasus di beberapa klaster baru dengan menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Sekali lagi saat ini masih situasi pandemi dan belum sepenuhnya memperlihatkan tanda-tanda “aman”.

Berkaca pada beberapa negara dengan kasus yang masih fluktuatif dan masih amat rentan terjadi lonjakan kasus sewaktu-waktu, seperti India, Brazil, Kanada, Perancis dan beberapa negara Eropa yang kembali menerapkan kebijakan lockdown.

Kondisi ini menjadi referensi bahwa virus Covid-19 belum benar-benar lenyap seperti yang diharapkan bersama. Segala kebijakan harus seirama dengan slogan “Kesehatan Pulih, Ekonomi Bangkit”. Program vaksinasi harus dimaknai sebagai upaya untuk menurunkan risiko kejadian atau terjangkit agar tidak parah namun tidak menjamin untuk kebal terhadap paparan virus Covid-19.

Sekalipun pusat ekonomi dan sentra aktivitas sosial dibuka dengan tetap mengacu pada tingkat pengendalian kasus termasuk indikator-indikatornya seperti jumlah kasus, kematian, tingkat penularan dan hunian rumah sakit.

Alumni Fakultas Kesehatan Masyarakat (Public Health) Unair Surabaya

Menggerakan Industri Otomotif Bertenaga Listrik

S

eperti yang kita ketahui baru baru ini Presiden Joko Widodo melalui menteri Keuangannya Sri Mulyani telah setuju untuk memangkas pajak Mobil menjadi 0 persen, hal ini pun pastinya berdampak pada geliat penjualan mobil yang ada di indonesia. Seperti yang dikutip dari CNBC Indonesia, Kebijakan pemotongan pajak mobil ini akan berlaku hingga akhir tahun.

Pemberian keringanan dilakukan secara bertahap, yakni diskon pajak 100% pada Maret-Mei, 50% di bulan Juni-Agustus, dan diskon pajak 25% pada Oktober-Desember 2021. Selain itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pihaknya sedang mengkaji perluasan cakupan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk penjualan mobil baru. Di mana saat ini berlaku pajak 0% yang dimulai sejak 1 Maret 2021 lalu. Melalui regulasi ini diharapkan gairah transaksi pembelian mobil baru akan meningkat dan dengan harapan dapat menekan laju resesi yang terjadi beberapa bulan kebelakang.

Semenjak Pandemi Covid-19 terjadi laju resesi perekonomian Indonesia seperti tak dapat terbendung lagi, banyak diantara penjualan produk bernilai tinggi seperti properti dan mobil mengalami stagnansi. Oleh karenanya untuk meningkatkan gairah pembelian beberapa barang mewah tersebut pemerintah mengkaji dan mengatur beberapa regulasi agar dapat membantu para pengusaha. Akan tetapi apabila kita cermati lebih lanjut selaras dengan pelunakan pajak 0 persen juga dibarengi dengan pendorongan akan investasi mobil listrik yang ada di Indonesia.

Kontur geografis dan juga proyek jalan tol yang masif digagas jokowi untuk menghubungkan banyak daerah seperti berkaitan erat dengan kebijakan akan insentif pajak dan juga dorongan akan investasi mobil listrik di Indonesia.

Keberadaan mobil listrik di Indonesia seakan guna menjawab keresahan para aktivis lingkungan akan bahaya emisi gas karbon, selain itu juga dengan adanya pemotongan pajak 0

Kajian Strategis Intelijen Universitas Indonesia

PEMIMPIN UMUM: Nawang Esthi Lestari PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGGUNG JAWAB: Wahyu Kuncoro SN WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : Wawan Triyanto REDAKTUR PELAKSANA: Gatot Suryo Widodo KOORDINATOR LIPUTAN : Bambang WN REDAKTUR: Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendi Dimyati, Andre Endrayana Sasmita, Helmi Supriyatno, Zainal Ibad Reporter : M. Ali, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Adit Hananta Utama, Abed Nego, Gegeh Bagus Setiadi, Diana Rahmatus Sholichah, Achmad Tauriq Imani Fotografer: Trie Diana Indahwati, Oki Abdul Sholeh Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Kediri: Ervan Kholis, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Dwi Wismo Wardono, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Agus Irianto, Samsul Arifin, Bondowoso: Ihsan Khalil, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Ponorogo: Yanuar Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Arif Yulianto Mojokerto: Hasan Amin, Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Trenggalek: Wahyu Asmoro, Jakarta: Tjitjik Rahayu.

Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh, Rendy Agung. Sekuriti: Saiful Hidayat, Akhmad Mukhdor Daniyal, Ucha Torindiansyah Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press, Kawasan Industri SIER, Jl. Rungkut Industri III No.49, Surabaya SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Kamis Wage, 8 April 2021

PELAYANAN PUBLIK

Halaman 5

Disnaker Gandeng PR Gudang Baru Latih Tunanetra Kab Malang, Bhirawa Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Malang Gandeng Perusahaan Rokok (PR) Gudang Baru, serta Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) menggelar pelatihan pijat refleksi bagi penyandang tunanetra. Sedangkan hal itu dilakukan yakni dalam rangka meningkatkan keahlian memijat pada para tunanetra.

Kepala Disnaker Kabupaten Malang Yoyok Wardoyo, Rabu (7/4), kepada Bhirawa menjelaskan, pelatihan memijat yang dikhususkan kepada para penyandang cacat tuna netra, pihaknya telah menggandeng PR Gudang Baru serta Pertuni Kabupaten Malang.

Sedangkan dalam pelatihan tersebut sudah sesuai dengan amanah Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, baik perusahaan swasta atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan instansi pemerintah agar juga mempekerjakan para penyandang disabilitas.

“Jumlah kuota pekerja penyandang disabilitas sesuai aturan adalah satu persen dari total pekerja untuk instansi swasta, dan dua persen dari total karyawan itu untuk dipekerjakan di BUMN atau instansi pemerintah,” jelasnya.

Untuk itu, kata Yoyok, pihaknya menggelar pelatihan pijat refleksi bagi para penyandang tunanetra, hal ini bertujuan untuk memberikan bekal soft skill atau keahlian bagi para penyandang disabilitas.

Sebab, palatihan itu nantinya akan dapat menjadi lahan wirausaha, jika mereka tidak bisa bekerja di perusahaan.

Sehingga agar para tunanetra bisa memiliki kentrampilan, maka pihaknya bersama PR Gudang Baru dan Pertuni menggelar pelatihan pijak refleksi bagi para tunanetra.

“Dalam pelatihan tersebut, kesemua biaya pelatihan ditanggung oleh PR Gudang Baru. Sehingga dirinya berharap agar setelah mereka mengikuti pelatihan, maka nantinya untuk bisa menambah penghasilan mereka,” tutur dia.

Sementara itu, Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Pertuni Kabupaten Malang Imam Syafi’i menyampaikan, jika dirinya berterima kasih kepada Kepala Disnaker Kabupaten Malang dan PT Gudang Baru, karena telah memperhatikan nasib para penyandang cacat tunanetra. Sebab sebelumnya, dirinya telah menginginkan adanya pelatihan memijat refleksi bagi anggotanya. Sehingga keinngginan itu telah terpenuhi atas perhatian Disnaker dan PR Gudang Baru.

“Pelatihan pijat refleksi bagi penyandang cacat tunanetra tersebut, yang jelas akan memberikan kentrampilan bagi anggotanya, agar mereka dapat memperoleh penghasilan.

Karena penyandang disabilitas memiliki keterbatasan, maka sulit untuk mendapatkan pekerjaan seperti orang normal pada umumnya,” papar dia. [cyn]

LINTAS PELAYANAN

Beri Kemudahan Samsat Launching Program Inovasi Portal Santre Salasa Situbondo, Bhirawa Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Kantor Bersama Samsat Situbondo membuat inovasi program baru bernama ‘Portal Santre Salasa’ Rabu (7/4). Program baru ini merupakan inovasi pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan cara petugas mendatangi atau memberikan pelayanan ke pelosok desa yang motabene jauh dari Kantor Samsat induk. Program unggulan ini mendapat simpati dari warga desa Kota Santri Situbondo.

Kasat Lantas AKP Anindita Harcahyaningdyah mengatakan, inovasi pelayanan di KB Samsat dalam rangka untuk mendukung program Polri Presisi yakni meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui program pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Portal Santre Salasa ini, lanjut Anindita, melibatkan petugas yang proaktif mendatangi masyarakat khususnya yang berada di desa atau lokasi yang jauh dari Kantor Samsat Induk. “Sehingga memberi kemudahan kepada masyarakat yang akan membayar pajak kendaraan dan juga dapat menghemat biaya,” jelas Anindita.

Mash kata Anindita, pihaknya sangat bersyukur dengan suksesnya launching progra Portal Santre Salasa karena ternyata mendapatkan respon positif dari masyarakat pedesaan di Kabupaten Situbondo. Terbukti, aku Anindita, setiap membuka pelayanan ini, selalu diserbu oleh masyarakat yang ingin memanfaatkan pembayaran pajak kendaraan. “Animo masyarakat pedesaan dengan adanya program Portal Santre Salasa ini cukup membanggakan. Karena selalu dilirik warga,” jelas mantan perwira yang sebelumnya bertugas di Mapolresta Banyuwangi itu.

Anindita menambahkan, untuk jadwal Portal Santre Salasa selalu disiagakan setiap hari Selasa secara bergantian setiap pekannya. Misalnya saja, pekan ini di gelar di Desa Widoro Payung Kecamatan Besuki persis di depan Puskesmas. Lalu selanjutnya, imbuhnya, bergeser ke Desa Bungatan Kecamatan Bungatan yang disiagakan di halaman masjid Baiturahman. “Terakhir terselenggara di Desa Semiring Kecamatan Mangaran; Desa Klampokan Kecamatan Panji dan Desa Sumberwaru Kecamatan Banyuputih,” pungkas Anindita. [awi]

sawawi/bhirawa

Petugas Samsat Situbondo siap siaga dengan inovasi Portal Santre Salasa dengan melayani masyarakat pedesaan di Kota Santri Rabu (7/4).

cahyono/Bhirawa

Para penyandang cacat tunanetra warga Kab Malang yang telah mengikuti pelatihan pijat refleksi

RSTKA Bantu Penanganan Banjir Bandang NTT Surabaya, Bhirawa Fakultas Kedokteran Airlangga (FK Unair) kirim Rumah Sakit Terapung Ksatria Airlangga (RSTKA) ke Nusa Tenggara Timur (NTT). Keberangkatan RSTKA ini sebagai langkah cepat Unair turut andil dalam penanganan bencana banjir bandang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Minggu (4/4) lalu.

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK Unair) Surabaya, Prof Budi Santoso, mengatakan RSTKA Akan segera diberangkatkan untuk misi kemanusiaan NTT pada Jumat (9/4) mendatang.

“Setelah rapat cepat dengan seluruh jajaran RSTKA, kami memutuskan untuk memberangkatkan kapal pada Jumat besok pukul 15.30 WIB (9/4),” ujar Dekan yang akrab disapa Prof Bes ini, Rabu (7/4).

Ia menambahkan dalam keberangkatannya ke NTT, RTKA akan membawa sejumlah misi yang mencakup aspek kemanusian, aspek kesehatan, penyelamatan korban, pendampingan psikologi untuk trauma healing, pengadaan air bersih, membangkitkan kembali sektor ekonomi yang lumpuh, dan lain sebagainya.

“Di dalam misi RSTKA ini terjaring multidisiplin ilmu, tidak hanya FK saja yang berangkat, tapi juga dari fakultas lainnya, seperti psikologi, sains teknologi, humaniora, ekonomi bisnis yang saling bersinergi untuk

penanganan musibah,” jelas Prof Bes. Selain mendapatkan bantuan dan donasi, RSTKA juga mendapatkan sejumlah relawan untuk terus memberi sumbangsih dalam mengatasi bencana yang ada di seluruh penjuru tanah air.

“Alhamdulillah meski kapal baru saja datang dari Mamuju Majene belum sampai 2 minggu, tapi jumat besok sudah akan berangkat lagi ke NTT,” ujarnya.

Lebih lanjut, adanya bantuan dan donasi yang masuk akan sangat membantu pasokan logistik maupun obatobatan. [ina]

Vaksinasi Covid-19 Tuban Mulai Menyasar untuk Lansia Tuban, Bhirawa Vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Tuban telah memasuki babak baru, kali ini sasarannya pelayan publik dan lansia, vaksinasi para lansia Kabupaten Tuban dilaksanakan di Gedung Korpri Kabupaten Tuban, Rabu (07/04/21) Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban, dr. Atik Supartiningsih saat dikonfirmasi menyampaikan vaksinasi hari ini adalah vaksinasi tahap kedua untuk pelayan publik yang dilaksanakan secara besamaan dengan vaksinasi tahap pertama untuk Lansia.

“Kita laksanakan secara bersamaan, namun semua bergantung pada ketersediaan vaksin yang ada, jadi belum semua lansia bisa kita layani,” terangnya dr. Atik juga menerangkan bahwa Kementrian Kesehatan menargetkan vaksinasi lansia di Kabupaten Tuban sebanyak 67 ribu penerima dan untuk saat ini lansia di Tuban yang sudah menerima vaksin masih dibawah 1 persen.

“Belum semua kita bisa vaksin karena terbentur dari alokasi vaksin yang kebetulan dari Kementrian se-

Drs Muchamad Achwan MPSA Dosen Pertanian dari Universitas Sunan Bonang Saat menunjukan kartu dan jadwal sebagai tanda sudah pernah di Vaksin.

tiap Kabupaten tidak terlalu banyak dan dialokasikan secara bertahap,” ujarnya.

Dalam kesemptan tersebut dr. Atik juga menambahkan bahwa pelayan publik saat ini yang ditargetkan harus segera selesai adalah tega pendidik

atau Guru, karena dipersiapkan untuk segera bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka.

“Untuk SDM vaksinator kita siap, tapi tergantung dari alokasi vaksin kita targetkan akhir Juni sudah selesai,” tegasnya

Sementara itu, Drs Muchamad Achwan MPSA yang mewakili sebagai penerima vaksin lansia menyatakan bahwa pelayanan yang dilakukan petugas vaksinasi sangat teroganisir dan baik.

“Pelayanan vaksinasi untuk lansia sangat baik dan tanggap, jadi para lansia tidak perlu susah atau binggung lagi,” katanya Achwan yang juga Dosen Pertanian di salah satu Universitas di tuban ini juga mengungkapkan kebahagiaanya karena vaksinasi Lansia sangat diperlukan, terlebih lansia sangat rawan dengan penyakit.

“Selama ini kita takut dengan Pandemi Covid-19 yang belum juga berfikir, dan alhamdulillah saat ini sudah dapat, rasanya sangat lega dan tinggal menunggu vaksinasi yang kedua,” ungkapnya Tidak lupa, Achwan juga mengingatkan kepada semua yang telah divaksin terutama untuk para lansia meskipun sudah divaksin untuk selalu mematuhi protokol kesehatan Covid-19 karena diketahui Pandemi covid-19 masih terus berkembang. [Hud]

Lansia dan Takmir Desa Janti Berbondong-bondong Datangi Tempat Vaksinasi Para Lansia dan Takmir Masjid/Mushola yang ada di Desa Janti Kec Tulangan, Selasa (6/4) kemarin, berbondongbondong mendatangi tempat vaksinasi massal di balai desa setempat.

Menurut catatan dari petugas dari Puskesmas Kepadangan Kec Tulangan, dari quota 152 ampol, semua undangan vaksinasi hadir.

“Alhamdulilah semua berjalan lancar. Ini juga berkat peranan dari Kepala Desa.

Sebab mereka yang mencarikan sasaran. Pada pukul 13.00 WIB, kegiatan vaksinasi tahap I itu

sudah bisa diselesaikan,” kata Kepala Puskesmas Kepadangan, dr Prufiana MM, saat dihubungi Rabu (7/4) kemarin.

Vakinasi kedua bagi mereka, kata dokter kelahiran Madiun ini, akan dilakukan kembali pada 10 Minggu yang akan datang.

Di Kec Tulangan juga ada vaksinasi massal lainnya. Na-

mun untuk pimpinan daerah Aisyiyah Sidoarjo, pimpinan cabang Kec Candi , Kec Tulangan dan Kec Sidoarjo. Juga ada beberapa orang dari amal usaha lainnya.

Ketua pimpinan daerah Aisyiyah Sidoarjo, Zubaidah Syafi’i menyampaikan terima kasih kepada pihak Dinas Kesehatan Prov Jatim, Dinas Kesehatan Kab Sidoarjo juga pimpinan wilayah Aisyiyah Jawa Timur. Sehingga acara untuk pencegahan Covid-19 tersebut bisa dilakukan.

“Dari target 200 ampol,

yang belum bisa divaksin pada tahap kesatu ini, hanya 2 orang saja. Sebab tekanan darah mereka tinggi,” kata Zubaidah, saat berada di lokasi kegiatan di RS Siti Fatimah Desa Kepadangan Kec Tulangan.

Menurut Zubaidah, nanti pada tanggal 12 April, juga akan ada vaksinasi lagi untuk pimpinan daerah Asiyiyah Sidoarjo yang masih belum divaksin. Juga untuk sejumlah pimpinan cabang dan pimpinan ranting yang masih belum.

“Tetapi setahu saya kebanyakan mereka sudah ikut, kare-

na banyak berasal dari guru dan dosen,” ujarnya.

Vaksinasi massal juga terpantau dilakukan di balai Desa Kludan dan Ponpes Mambaul Hikam Kec Tanggulangin. Pesertanya para guru, ustad, ustadzah, pengasuh dan pengawas pondok.

Kepala Puskesmas Kec Tanggulangin, drg Erny Wahyuni, menyampaikan target di Desa Kludan sebanyak 110, namun mampu tercapai 177.

Sedangkan di Ponpes Mambaul Hikam, ditarget sebanyak 110, tetapi tercapai 118. [kus]

Warga desa antri menunggu giliran untuk divaksinasi.

alikus/bhirawa

Bhir

PENDIDIKAN, KEBUDA

Halaman 6

Kamis Wage,

Fakultas Vokasi Unair Kembangkan Vokasi Mart J Berikan Pelatihan untuk Tingkatkan Kompetensi Keahlian Siswa

SMK Antartika 2 Kerjasama dengan Unesa Sidoarjo, Bhirawa Upaya meningkatkan mutu kompetensi keahlian masing - masing siswa kelas XII. SMK Antartika 2 Buduran Sidoarjo melakukan kerjasama dalam bentuk pelatihan - pelatihan dengan Universitas Negeri Surabaya (Unesa),

agar para siswa bisa lulus dengan sangat berkompeten di bidangnya.

Menurut Kepala SMK Antartika 2 Buduran Sidoarjo, Retno Purwolystiorini SE M MPd, latar belakang kersama sama ini sejalan dengan perkembangan peradaban dan kemajuan ilmu

achmad suprayogi/bhirawa

Kepala SMK Antartika 2 Buduran Sidoarjo menunjukkan surat kerjasamanya dengan Unesa.

dan memperdayakan lembaga pendidikan SMK agar mampu mengembangkan sumber dayanya dalam mencapai tujuan pendidikan nasional, serta dapat diterima masyarakat.

Untuk pengembangan mutu sekolah harus dilaksanakan secara berkala dan terbuka dengan tujuan membantu dan memotivasi, khususnya peserta didik SMK agar mampu terserap ke Duhia Usaha dan Duria Kelja (IDUKA),'' jelasnya.

Tujuan diberikan pelatihan ini dalam upaya meningkatkan kemampuan peserta didik sesuai kompetensi keahlian masing - masing. Dan mendukung kegiatan Dirien Pendidikan Vokasi, terutama dalam menciptakan lulusan yang kompeten di bidangnya. Serta menciptakan generasi muda yang berkarakter, berkarya dan berprestasi yang memiliki kemanuan hardskills dan softskills unggul. Karena sebagai bekal pemenuhan kebutuhan lulusan yang berkunlitas. [ach]

pengetahuan dan teknologi. Maka paradigma pendidikan juga mengalami pergeseran, filosofi pembelajaran juga harus menciptakan atau melatih mengisi kompetensi dengan hal yang bermanfaat, relevan dengan zaman sekarang.

"Selain itu, juga mendukung program pemerintah, khususnya Ditjen Pendidikan Vokasi dalam upaya meingkatkan mutu pendidikan secara nasional di setiap satuan pendidikan, sebagai upaya terselenggaranya layanan pendidikan kepada peserta didik dengan tingkat kompetensi keahlian yang baik,'' tuturnya, Rabu (7/4) kemarin.

Maka SMK Antartika 2 Sidoarjo terus terusaha meningkatkan mutu pendidikan dan tidak pernah berhenti, berbagai terobosan terus diperkenalkan dan dilakukan. Programnya antara lain, di kompetensi keahlian Akuntansi, Perbankan, Tekhik Komputer Jaringan, Multimedia, Rekayasa Perangkat Lunak dan Teknik Mekatronika.

"Hal ini dilakukan untuk membantu

Wawali Berharap Pengurus PGRI Para Guru Menjadi Sumber Inspirasi Malang, Bhirawa Wakil Wali Kota Malang, Ir H Sofyan Edi Jarwoko, saat hadir di Konferensi Cabang Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sukun Kota Malang di SMPN 12, Rabu (7/ 4) kemarin, berharap para guru tetap menjadi sumber inspirasi bagi para siswanya. Menurut Edi, sosok guru banyak sekali memberikan inspirasi, bahkan mengantarkan para siswanya menuju masa depan. Makanya peran guru sangat penting. Tidak ada seoarang pun yang sukses tanpa peranan guru. ''Jadi tak ada seorangpun yang bisa sukses tanpa ada transfer ilmu dari guru,'' katanya.

Sementara itu, Kepala Sekolah SDN Sukun 2, Jumain SPd MPd terpilih sebagai Ketua Cabang (PGRI)

Sukun Kota Malang periode 20212026. Maka Sofyan Edi menyampaikan apresiasinya. ''Selamat Bertugas bapak, bersama - sama Pengurus PGRI lainya,'' ujar Bung Edi,

sapaan akrab Wakil Walikota Malang (7/4). PGRI yang tidak lepas dari sebuah figur guru atau tenaga pendidik memiliki peran penting dalam membangun karakter anak

Wawali Malang, Sofyan Edi Jarwoko memberikan pengarahan kepada peserta Konferensi PGRI.

bangsa. ''Pentingnya peran strategis sebagai pendidik dalam rangka membangun anak bangsa di negara ini,'' tambahnya.

Pada masa pandemi Covid 19 ini, proses belajar mengajar mengalami tantangan tersendiri. Pandemi menghilangkan proses Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di dalam kelas menjadi Daring atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Adaptasi ini membuat para guru harus berjuang ekstra keras untuk bisa menyampaikan materi pembelajaran.

"Kami berikan penghargaan yang setinggi - tingginya kepada para guru yang terus berjuang. Mudah mudahan pandemi segera hilang, dan kita tetap sehat, sehingga PTM dapat berjalan lagi,'' harapnya. [mut]

Surabaya, Bhirawa Fakultas Vokasi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya meresmikan kembali Vokasi Mart sebagai tempat yang akan dikembangkan menjadi laboratorium terpadu. Sebelumnya, tempat ini hanya digunakan untuk laboratoirum praktikum mata kuliah retail.

Menurut Kaprodi Manajemen Pemasaran, Maurisia Putri Permatasari, awalnya Vokasi Mart merupakan laboratorium Retail untuk prodi Manajemen Pemasaran saja. Kemudian, dikembangkan agar bisa digunakan oleh

mata kuliah lainnya. Serta membangun kemitraan dengan UMKM di Surabaya dan Jatim.

"Jadi dengan kami kembangkan juga untuk vokasi mart online untuk bisa digunakan sebagai laboratorium E-commerce,'' kata dia.

Vokasi Mart dibawah naungan Fakultas Vokasi Unair akan dikembangkan menjadi laboratorium terpad

PTM Dimulai, MTsN 3 Tambak Beras Jombang Terapkan Prokes Ketat

BANGKU POJOK

wiwit agus pribadi/bhirawa

Nurul Gufron, Wakil Ketua KPK memberikan kuliah umum tentang pemahaman antikorupsi di Ponpes Nurul Jadid Paiton.

Wakil Ketua KPK Ajak Para Santri Berkarakter Antikorupsi Probolinggo, Bhirawa Praktik lancung koruptor masih kerap terjadi di Indonesia yang memang menjadii musuh bersama. Agar praktik ini tak berkembang, harus ada pencegahan dimulai dari tingkat pendidikan paling bawah. Sehingga Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron memberikan kuliah umum di Pondok Pesantren (Ponpes) Nurul Jadid Paiton Probolinggo, Senin (5/4) malam. Kedatangan Ghufron di Ponpes Nurul Jadid untuk mengajak lembaga pendidikan dapat mencetak kader bangsa yang berkarakter anti korupsi. Termasuk Ponpes Nurul Jadid Paiton. Dengan memberikan pemahaman pencegahan korupsi adalah hal yang paling penting.

Ghufron menjelaskan, KPK sudah menyadari korupsi bukan hanya berkaitan masalah hukum saja. Berbuat kemudian ditindak, diperiksa lalu dipenjara. Faktanya, sejak 18 tahun silam KPK sudah menindak para koruptor, namun masih terus berproduksi koruptor baru sehingga kasus korupsi masih belum dapat dihapus dari Indonesia. Sudah banyak koruptor yang ditangkap, sudah banyak yang ditindak dan dipenjara. Namun masih terus muncul koruptor baru. Maka kami menilai ini karakter bangsa yang perlu dibenahi melalui pendidikan,'' ujarnya. [wap]

Jombang, Bhirawa Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Kabupaten Jombang mulai dilaksanakan pada Selasa (6/4) lalu. Salah satu sekolah yang melaksanakan PTM di Kabupaten Jombang yakni, Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Tambak Beras, Jombang pun menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes) yang ketat kepada para siswanya yang mengikuti PTM. Pantauan di lokasi, para siswa yang akan memasuki sekolah terlebih dahulu harus diukur suhu tubuhnya. Setelahnya, satu per satu mereka juga harus melewati bilik penyemprotan cairan disinfektan. Para siswa diharuskan menggunakan masker dan selalu menjaga jarak ketika di dalam area sekolah, termasuk saat mengikuti PTM di dalam kelas.

Menurut Kepala Sekolah MTsN 3 Tambak Beras, Jombang, Moch Syuaib, pihaknya bersyukur bisa melaksanakan PTM pada hari pertama sesuai dengan Surat Edaran (SE) dari Kementerian

Agama dan Bupati Jombang.

"Di hari pertama ini kami siap melaksanakan PTM sesuai dengan aturan yang berlaku,'' kata Moch Syuaib.

Jumlah murid MTsN 3 Tambak Beras, Jombang, sebanyak 2.626 murid.

Dari jumlah ini, PTM dilakukan pengaturan dengan 50% dari jumlah murid per kelas. Selain itu, juga mengacu pada Instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2021 mulai dari memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, physical distancing, mengurangi kerumunan, dan mengurai aktifitas di luar.

"Kami sudah menyiapkan segala perangkatnya, mulai sarana dan prasarana.

Untuk para siswa juga kita disiapkan sebanyak 3 ribu masker dan face shield.

Juga ada 150 tempat cuci tangan dari 64 kelas, di tambah beberapa titik yang penting, sehingga Insya Allah dalam pencegahan Covid-19, Insya Allah jauh dari Covid 19,'' jelasnya. [rif]

arif yulianto/bhirawa

Rektor Unitomo, Bachrul Amiq didampingi Meithiana Indrasari, Wakil Rektor IV Bidang Promos

Dorong Mahasiswa Jad

Unitomo Bangun Sinergita Surabaya, Bhirawa Universitas Dr Soetomo (Unitomo) Surabaya melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI). Unitomo juga menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan UKM Mendunia Foundation, PT Gunung Mas Samudra (GMS) dan KAHAGO. "Kampus kami membawa nama Dr Soetomo yang syarat dengan kemandirian, maka melalui kegiatan ini mampu menjadi awal menghantarkan mahasiswa untuk menjadi entrepreneur berkualitas global. Jadi, kami mengharap ke depan kegiatan ini menjadi working MoU dengan segudang implementasinya,'' ujar Rektor Unitomo, Bachrul Amiq.

Kegiatan yang diikuti sekitar 20 peserta ini juga mendatangkan Founder UKM Mendunia Founda-

tion dan Direktur PT GMS, Iko Sukma Handriyanto, serta Founder dan CEO KAHAGO, Ahmad Aldjufri. Founder UKM Mendunia Foundation dan Ditektur PT GMS, Iko Sukma Handriyanto, mengungkapkan, MoU yang di-

lakukan tidak ha ebrasi namun ha diimplementasika "Harapannya sama bersinerg misi dan prakti menciptakan m

Pelaksaan PTM hari pertama di dalam kelas di MTsN 3 Tambak Beras, Jombang, Selasa (6/4).

GALERI

SISWA

Literasi Investasi Berjangka Terus Dikembangkan Peluang Investasi belakangan ini semakin meningkat, maka para mahasiswa mulai dikenalkan Perdagangan Berjangka.

Komoditi Peluang investasi terus meningkat seiring dengan semakin tingginya penghasilan masyarakat.

Oleh: M Taufik, Kota Malang

m taufik/bhirawa

Literasi Investasi Berjangka diberikan kepada para mahasiwa, di Hotel Santika, Selasa 6/4 kemarin.

Sehingga literasi mengenai investasi terus dilakukan, salah satunya soal literasi perdagangan berjangka komoditi.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Brawijaya (UB) bekerjasam dengan BPF Malang, JFX dan KBI kembali menggelar Program Futures Trading Learning Center (FTLC). Literasi digelar secara Daring dan Luring ini melibatkan ratusan mahasiswa jurusan Ilmu Ekonomi FEB. Literasi bertemakan 'Peluang Investasi Perdagangan

Berjangka Komiditi di Era 4.0 dan Membangun Masa Depan Dengan Profesi Menjanjikan' ini menghadirkan sejumlah narasumber mulai dari Walikota Malang, Kepala Bappebti, Dirut JFX, Dirut KBI, dan pimpinan cabang BPF. Menurut Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi FEB UB, Wildan Syafitri, saat ini adalah kesempatan yang bagus bagi mahasiswa terus belajar soal investasi. Sebab, saat ini variasi investasi terus berkembang.

"Banyak model investasi

yang bisa dikembangan. Ini kesempatan bagi semua orang untuk berinvestasi. Apalagi kini investasi di bidang pialang berjangka bisa dijangkau seluruh masyarakat hingga kelas menengah,'' tutur Wildan di sela kegiatan FTLC, Selasa (6/4) kemarin.

Wildan juga menjelaskan, jika pendapatan masyarakat terus naik, maka peluang investasi juga juga ikut naik.

Apalagi di era pandemi Covid 19 semua pihak harus berkolaborasi untuk meningkatkan perekonomian.

"Kini pemerintah banyak menelurkan produk komoditi baik yang riil maupun pasar pialang berjangka. Ini dapat memperkuat kekuatan momeneter ekonomi makro di Indonesia,'' katanya.

Dirut JFX, Stephanus Paulus Lumintang menjelaskan, kegiatan FTLC berfokus pada pengetahuan tentang pialang berjangka, manfaat, fungsi, peran dan legalitas industri ini untuk kemajuan di masa mendatang. "Kami akan terus menjalankan edukasi yang berkesinambungan di berbagai kota melalui kampus-kampus yang sudah bekerjasama dalam FTLC,'' tutur Paulus.

Sementara itu, salah seorang mahasiswi semester jurusan Ilmu Ekonomi FEB UB, Meliana Stefani, menilai jika Program FTLC ini sangat penting untuk mahasiswa.

Sebab potensi investasi terus berkembang. Program seperti ini sangat penting, karena di era 4.0 wawasan kita harus semakin luas. [*]

rawa

AYAAN 8 April 2021

& OLAHRAGA

Jadi Lab Terpadu

du.

Prof Dr drh Anwar Ma'ruf Mkes

Apalagi, saat pandemi, penjualan dilakukan secara online. Sehingga Vokasi Mart juga berfungsi sebagai warehouse beragam produk dari wirausaha mahasiswa, tenaga pendidikan dan dosen Fakultas Vokasi.

"Diharapkan (Vokasi Mart) bisa menjadi pengembangan usaha dan memperluas sasaran pasar kami karena terbuka secara online dan offline,'' paparnya.

Kedepan, model praktikum bisa mulai dilakukan pada semester Gasal secara bergantian. Misalkan untuk retail, maka akan

membahas tentang pengaturan toko dan pemasarannya. Sedangkan jika digunakan untuk laboratorium E-commerce bisa melakukan penjualan online.

Dekan Fakultas Vokasi Unair, Prof Dr drh Anwar Ma'ruf MKes menambahkan, Vokasi Mart akan mewadahi semua usaha mahasiswa, dosen, Tenaga Didik (Tendik) dan UMKM yang ada di Jatim. Mulai dari pendampingan proses, pengemasan hingga pemasaran produk.

Upaya pengembangan Vokasi Mart, lanjut Prof Anwar, juga sebagai bentuk bantuan pihaknya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Selain itu, 21 program studi yang ada di Fakuktas Vokasi akan membantu berbagai permasalahan dalam UMKM. "Kami berharap dosen di Fakultas Vokasi nantinya juga tidak terjebak dengan dosen akademisi.

Praktek dan Pengabdian pada Masyarakat juga harus diterapkan,'' lanjutnya. Tak hanya UMKM, produk yang dijual Vokasi Mart nantinya akan berkembang pada kebutuhan penelitian akademisi. Seperti penyediaan hewan uji coba. [ina]

Halaman 7

Minim Tenaga Khusus Bidang Inklusi

Guru di Bondowoso akan Diberdayakan Bondowoso, Bhirawa Pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat, serta pihak terkait tengah berupaya memberikan pelayanan pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus.

Tetapi upaya yang dilakukan masih terkendala dengan minimnya tenaga pendidik khusus di bidang inklusi. Sehingga, guru yang ada akan diberdayakan. Para guru akan diberikan pembekalan- pembekalan khusus pendidikan inklusi.

Menurut Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bondowoso (Disdikbud), Hj Haeriyah Yuliati, penerapan pendidikan inklusi harus menyiapkan banyak hal, mulai SDM hingga infrastruktur. Menyangkut petunjuk teknisnya, guru pendampingnya. Karena pendidikan inklusi ini berbeda dengan pendidikan biasa. Dimana untuk tenaganya dibutuhkan tenaga yang memiliki keahlian.

Hj Haeriyah menjelaskan, untuk saat ini masing - masing kecamatan di Kabupaten

Bondowoso hanya terdapat satu lembaga yang melayani pendidikan inklusi. Akan diharapkan jumlah itu bisa bertambah. Dan ke depan tenaga pendidik di sekolah umum akan mendapatkan pembekalan pendidikan inklusi. Karena saat ini sulit untuk merekrut tenaga ahli yang harus memiliki pendidikan khusus. ''Paling tidak guru yang ada di lembaga itu dikursuskan,'' paparnya.

Hj Haeriyah menegaskan, pemerintah akan terus memantau jumlah anak berkebutuhan khusus. Karena tidak menutup kemungkinan di masingmasing lembaga dibutuhkan infrastruktur khusus bagi mereka. ''Akan didahulukan mereka yang betul - betul menangani siswa inklusi.

Secara bertahap akan kita penuhi,'' pungkasnya. [san]

Hj Haeriyah Yulianti

Menggelar Kampus Expo Terbatas

Solusi Pilihan Siswa Smamita di Masa Pandemi Covid-19 Sidoarjo, Bhirawa Kampus Expo Terbatas yang digelar SMA Muhammadiyah 1 Taman Sidoarjo bisa menjadi pilihan siswa untuk mendaftar di perguruan tinggi swasta. Mereka yang tidak diterima

di PTN bisa mencari alternatif pilihan selama masa pandemi Covid 19, karena tidak harus keliling kampus serta tidak perlu membuka online.

Hal ini diungkapkan Sania, siswi kelas XII IPA 3, yang mengaku lebih

achmad suprayogi/bhirawa

Para petugas jaga stand kampus sedang memberi penjelasan kepada siswa.

senang berkunjung langsung ke Kampus Expo ini, walaupun dibatasi, jangan sampai berkerumun namun lebih menyenangkan bisa mendapat penjelasan langsung dari pihak kampus yang berjaga di stand mereka.

"Jadi tidak perlu lagi keliling melihat kampus - kampus yang saya pilih, serta tidak perlu lagi buka buka online. Apalagi kondisi pandemi Covid 19 ini masuk kampus juga tidak mudah, harus melalui Protokol Kesehatan (Prokes) yang ketat. Jika tidak kondisi pandemi, saya lebih senang keliling kampus,'' ungkap Sania sembari tersenyum, Rabu (7/4) kemarin.

Ungkapan yang sama juga dikatakan Anandya, siswi kelas XII IPA 4 ini juga mengaku senang sekali mengikuti Kampus Expo yang difasilitasi pihak sekolah. ''Jadi sangat bermanfaat, kami tidak perlu

lagi kemana - mana, hanya berkunjung ke sekolah sudah banyak perguruan tinggi swasta yang diperlukan. Ini sebagai cadangan bila tidak diterima di PTN,'' ungkap Anandya.

Sementara itu, Wakasek Kesiswaan Smamita Sidoarjo, Edwin Yogi Laayrananta MIkom menjelaskan, kegiatan ini merupakan bagian program dari sekolah mengenalkan beberapa kampus yang bisa dijadikan pilihan alternatif. Sebelum ada pandemi Covid 19 pihak sekolah yang berkeliling ke kampus kampus secara langsung, setelah itu baru beberapa kampus diundang untuk ikut pameran di sekolah.

"Karena kondisi sekarang pandemi dan kebetulan para siswa kelas XII ada try out untuk persiapan UTBK (Ujian Tulis Berbasis Komputer), maka kami gelar Kampus Expo seperti saat ini,'' jelasnya. [ach]

Kodim 0812 Konsolidasi ke Pimpinan Universitas

si dan Kerja Sama tandatangani MoU dengan DUDI di ruang Proklamasi, Rabu (7/4) kemarin.

di Entrepreneur Global

as dengan Praktisi Usaha

nya sekedar selarus konkret bisa an. a bisa bersama gi antara akadesi. Hal ini akan mahasiswa men-

jadi entrepreneur yang mendunia, selagi bisa mendunia kenapa hanya lokal jangkauan usahanya,'' ungkapnya.

Lebih lanjut, Founder dan CEO KAHAGO, Ahmad Aldjufri menegaskan, pengalaman kaum mile-

nial saat ini dan ilmu untuk menjual di teori masih belum mendalam.

Sehingga market kewirausahaan dan pengembangan secara online masih perlu diarahkan.

"Melihat kondisi saat ini, akses para milenial begitu mudahnya mendapat informasi, harusnya ini menjadi nilai plus. Namun, yang menjadi kendala mereka hanya kuat di keinginan tapi masih kurang untuk mengeksekusi,'' jelasnya.

Sementara, Meithiana Indrasari, Wakil Rektor IV Bidang Promosi dan Kerja Sama menjelas, dalam FGD bertajuk 'Peluang dan Tantangan UMKM Era Digital' akan menambah khasanah keilmuan dari para praktisi yang ditularkan ke kalangan akademisi.

"Ini kesempatan yang bagus untuk bersinergi dan menimba ilmu dari praktisi dengan segudang pengalamannya,'' tandas Doktor Bidang Manajemen ini. [ina]

Lamongan, Bhirawa Terorisme yang terjadi baru - baru ini membuat jajaran Kodim 0812 Lamongan bersama Pusterad melakukan deteksi dini, dengan menjalin konsolidasi kepada pimpinan universitas yang ada di Kabupaten Lamongan, diantaranya Universitas Islam Lamongan (Unisla).Sebab mahasiswa rawan menjadi sasaran faham radikalisme. Deteksi dini itu dilakukan jajaran TNI dalam Puldata dan kajian - kajian ilmiah tentang pemahaman agama yang benar.

Kolonel Inf Yosep Tripriyono Pamen Sahli Bidang Il pengtek Pusterad bersama Komandan Kodim (Dandim) 0812/Lamongan, Letkol Inf Sidik wiyono, beserta Perwira Staf Kodim 0812/Lamongan dalam koordinasinya menerangkan, kegiatan kunjungan dari tim kajian kepada

akademisi merupakan upaya membantu pemerintah daerah dalam memerangi terorisme. "Dalam kunjungan ini juga diakukan pengumpulan data (Puldata) dan kajian optimalisasi

penyiapan potensi wilayah pertahanan melalui Pembinaan Teritorial (Binter) sesuai perkembagan wilayah,'' , jelas Kolonel Yosep.

Konsolidasi Pusterad Kodim

Alimun Hakim/bhirawa

Kunjungan TNI Kodim 0812 Lamongan bersama Pamen Sahli Bidang Il pengtek Pusterad di Universitas Islam Lamongan.

Gubernur Serahkan Penghargaan Bangga Kencana 2020 ke Pemkab Madiun Kabupaten Madiun, Bhirawa Untuk kesekian kalinya, Pemerintah Kabupaten Madiun mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Provinsi Jatim. Penghargaan Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) tahun 2020 ini diserahkan Gubernur Provinsi Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa kepada Bupati Madiun, H Ahmad Dawami di Gedung Grahadi Surabaya, Selasa (6/4) lalu.

Melalui Pemprov Jatim, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berharap, agar penghargaan ini bermanfaat bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Sebab tak dapat dipungkiri perkawaninan dini dapat berpengaruh

pada pembangunan daerah. Sebab akan menjadi persoalan di kemudian hari apabila mereka tidak siap berkeluarga. Dengan program Bangga Kencana, pemerintah akan terus berupaya mencegah kelahiran anak yang tidak sehat dan menghasilkan generasi yang cacat.

"Sekarang ketahanan keluarga sangat penting, karena proses sosialisasi dalam keluarga juga berperan penting,'' ungkap Khofifah saat memberikan sambutan.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Madiun menyampaikan terimaksih atas apresiasi yang telah diberikan Gubernur kepada Pemkab Madiun. ''Penghargaan ini merupakan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat baik dari OPD di lingkup Pemkab Madiun, TNI, Polri, dan

organisasi masyarakat dalam menangani kependudukan di Kabupaten Madiun,'' ujarnya. Menurut Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA Kabupaten Madiun, Siti Zubaidah, dalam malaksanakan

Sinergi Sekolah dan Orang Tua Harus Terus Ditingkatkan ingnya pendidikan keluarga dan peran keterlibatan orang tua dan guru dalam bersinergi.

"Komunikasi antara orang tua dan guru di sekolah sangat penting. Bahkan kalau bisa, guru mengkomunikasikan perkembangan anak didiknya sesering mungkin, agar orang tua

juga ikut memantau perkembangan anaknya,'' jelas Maskur.

Sementara itu, Wali Kota Habib Hadi Zainal Abidin pun menyatakan, dalam perkembangannya, pendidikan anak usia dini mulai meningkat dan itu menandakan banyak masyarakat semakin antusias terhadap pendidi-

wiwit agus pribadi/bhirawa

Ratusan guru PAUD dan TK mengikuti wokshop yang dipimpin Wali Kota Hadi.

program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana harus dilakukan sinergitas.

Pemkab Madiun tidak dapat berhasil tanpa kerjasama dengan elemen masyarakat tingkat bawah. [dar]

Penghargaan Bangga Kencana diserahkan langsung oleh Gubernur Provinsi Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kepada Bupati Madiun H. Ahmad Dawami di Gedung Grahadi Surabaya, Selasa (6/4).

Dinkes Pastikan Belum Ada Petunjuk Vaksinasi Pelajar

Probolinggo, Bhirawa Anak usia 0 sampai 5 tahun merupakan tahapan golden age, di masa ini perkembangan otak meningkat hingga 80% dan orang tua juga dapat membentuk karakter anak. Maka Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan tahap penting bagi orang tua dan guru bekerja sama untuk membentuk karakter dasar anak.

Mengangkat tema tentang PAUD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo menggelar acara Sosialisasi Pendidikan Keluarga bagi PAUD, Senin (5/4) malam. Acara yang dihadiri 120 peserta dari Kepala Sekolah PAUD se Kota Probolinggo, pengawas TK, dan penilik PAUD ini memaparkan materi bagaimana mengembangkan karakter anak usia dini dan sinergi antara orang tua dan sekolah.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo, Moch Maskur, sosialisasi digelar untuk memberikan wawasan pent-

0812/Lamongan juga memaparkan tentang bahaya paham radikalisme kepada praktisi pertahanan dan praktisi akademisi. Seluruh komponen akademisi diajak untuk bersinergi dengan pemerintah daerah.

Dalam pengumpulan dan kajian optimalisasi ini juga merupakan salah satu upaya untuk menyamakan visi, persepsi dalam melaksanakan pembinaan teritorial sebagai fungsi utama TNI - AD di wilayah Kodim 0812/Lamongan. Sementara itu Dandim 0812/Lamongan, Letkol Inf Sidik Wiyono, memberikan gambaran tentang wilayah teritorial Kodim 0812/Lamongan beserta Koramil jajaran. Sebab di era saat ini, tentunya kekuatan militer menjadi salah satu unsur penting, karena perkembangan teknologi telah mengubah seluruh tatanan strategi militer. [aha.yit]

kan anak usia dini.

"Sebagai pemerintah, juga harus mendukung hal ini dan salah satunya dengan menggelar sosialisasi ini. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga telah menghadirkan narasumber dari Dosen PGRI Adi Buana Surabaya untuk memberikan dan menambah wawasan serta pemahaman bagi pendidik PAUD untuk mencetak generasi anak usia dini yang lebih baik,'' jelas wali kota.

Wali Kota berharap, dengan adanya sosialiasi ini tenaga pendidik PAUD mendapatkan ilmu karena pendidikan anak usia dini zaman sekarang berbeda dengan zaman dahulu, dimana akses informasi cepat diserap anak dan terkadang di rumah anak kurang mendapat perhatian dari orang tua. Proses belajar mengajar secara tatap muka yang diujicobakan dan akan dilaksanakan secara penuh pada Bulan Juni mendatang terus dimatangkan. Namun, sejauh ini belum ada kabar soal vaksinasi Covid 19, terhadap para pelajar. [wap]

POJOK DAERAH

Satlantas Situbondo Gandeng Puluhan Pemuda Karang Taruna Situbondo, Bhirawa Jajaran Satlantas Polres Situbondo secara resmi mengandeng Karang Taruna Desa Jatibanteng untuk ikut terlibat dalam sosialisasi keselamatan berkendara dan Protokol Kesehatan (prokes) di tengah pandemi Covid-19, Rabu (7/4). Sosialisasi digelar di Balai Desa Jatibanteng, Kecamatan Jatibanteng. Kades setempat bersama jajaran perangkat desa setempat mengikutinya.

Menurut Kasat Lantas Polres Situbondo, AKP Anindita Harcahyaningdyah, sosialisasi masuk dalam Tupoksi Dikmas, maka melibatkan Kanit Dikyasa Aiptu Siswanto beserta anggota Unit Dikyasa serta puluhan kalangan pemuda yang tergabung dalam Karang Taruna Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng.

Menurut AKP Anindita, Sosialisasi Dikmas Lantas sengaja mengandeng kaum milenial yakni para Pemuda Karang Taruna dengan harapan ada hasil maksimal dari sosialisasi ini. Para Pemuda Karang Taruna juga menerima materi tertib berlalu lintas dan Prokes. "Materi yang telah diterima itu, diharapkan untuk disebarluaskan kepada masyarakat lain yang ada di Desa Jatibanteng. Tujuan Dikmas Lantas ini juga untuk meminimalisir bahkan mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan usia remaja,'' jelas AKP Anindita. [awi]

JATIM MEMBANGUN

Kamis Wage, 8 April 2021

Halaman 8

Bupati Muhdlor Tinjau Ketersediaan Beras

Beras di Sidoarjo Aman Jelang Puasa Sidoarjo, Bhirawa Upaya melihat ketersediaan beras jelang bulan puasa/Rhamadan ini.

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor langsung mengunjungi gudang Bulog bersama Direktur Bisnis Perum Bulog Pusat Febby Novita serta jajaran OPD terkait Pemkab Sidoarjo, di Gudang Perum Bulog Sub Divre Wilayah I Buduran, Sidoarjo, Rabu (7/4) kemarin.

Dalam kunjungan tersebut, Gus Muhdlor melakukan pengecekan dan meninjau ketersediaan beras di Sidoarjo.

“Kunjungan ke Bulog hari ini mengecek ketersediaan stok beras dan memastikan adanya cadangan beras beberapa bulan kedepan. Kita langsung turun melihat lokasi Bulog dan saat ini tersedia cadangan beras sekitar 43.000 ton.

Alhamdulillah, kita masih bisa antisipasi jika terjadi kekurangan-kekurangan beras di masyarakat selama pandemi Covid-19 saat ini, “ katanya.

Sementara itu, Direktur Bisnis Perum Bulog Pusat ,Febby,yang juga mengunjungi Bulog Buduran menyampaikan tujuan dalam kunjungannya kali ini ingin melakukan pendekatan kepada kepala-kepala daerah termasuk Sidoarjo untuk membangun sinergitas bersama pemerintah daerah, agar beras yang dipanen oleh petani-petani Sidoarjo bisa diserap oleh Bulog.

“Di Jawa Timur merupakan daerah

stok melimpah beras, supaya kita bisa dari hulu ke hilir nyambung. Harapannya ASN di Sidoarjo bisa menyediakan beras dari Bulog, jadi dari Sidoarjo untuk Sidoarjo,” katanya.

Ia juga menunjukkan beberapa mesin baru yang bisa memfasilitasi penyerapan beras dari petani agar bisa terolah sesuai dengan spesifikasi maupun kualifikasi yang telah ditentukan dalam Permendag No.24 Tahun 2020.

Lanjutanya, jadi untuk kendala mesin di Sidoarjo ini penggilingnya masih kecil, outputnya masih belum bisa masuk kualifikasi kriteria Bulog. “Nanti kita bisa bekerjasama, beras pecah kulit hasil giling petani bisa kami beli lalu diolah dengan mesin tersebut menjadi beras yang berkualitas,” katanya.

Febby juga menyampaikan urgensi penyuluhan serta edukasi tentang kualitas beras atau gabah, sehingga penyerapan bisa sesuai dengan syarat yang telah ditentukan. [ach]

Optimalkan Penanggulangan Kemiskinan

KELANA JATIM

Tawarkan Jalan Layang di JLU Kota Pasuruan Pasuruan, Bhirawa Pemkot Pasuruan tengah berkoordinasi dengan Pemprov Jawa Timur untuk pembebaskan lahan jalan lingkar utara (JLU) Kota Pasuruan. Koordinasi ini dilakukan akibat kemungkinan perubahan trace di section dua. Sehingga, lintasan yang akan dilewati nanti melalui kawasan hutan mangrove. Khususnya di kawasan Kelurahan Tambaan.

Kabid Bina Marga di Dinas PUPR Kota Pasuruan, Akung Novajanto menyatakan Pemkot Pasuruan mengacu pada Perda Jawa Timur No. 1/2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil atau RZWP-3. Di dalam regulasi itu, ada batasan-batasan terkait pembangunan di kawasan hutan lindung.

Solusinya adalah pihaknya tengah berupaya mendapatkan izin agar pembangunan JLU yang melintasi kawasan hutan mangrove bisa direalisasikan. Khususnya pada Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Penanaman Modal dan PTSP. “Khawatirnya apabila pembangunan total, bisa merusak kawasan hutan lindung. Makanya, kami menawarkan bisa dengan pembangunan jalan layang. Jika perizinannya itu sudah selesai, baru kami ajukan penloknya,” ujar Akung Novajanto, Rabu (7/4). [hil]

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, AG 6158 RCF, a/n. Sri Utami, Jl.Diponegoro 8/14 RT 1/1 Tamanan – T.Agung No. 7977/IMB/BI-IV/2021 HILANG STNK, E-1389-WD, Honda Brio Satya, th. 2019, Putih, a/n. Bagus Budianto Kurnia, Ds/Kec. Banjarujeg, Kab. Majalengka No. 7978/IMB/BI-IV/2021

TUBAN HILANG STNK, S-6353-FQ. An.Roda'i, Ds Sawahan dsn Temulus RT 003/004, Kec Rengel, Kab Tuban

No. 7979/IMB/BI-IV/2021

Pemkab Sosialisasikan Program Jatim Puspa Bondowoso, Bhirawa Guna mengoptimalkan program penanggulangan kemiskinan perdesaan melalui fasilitasi bantuan dan pendampingan bagi KPM. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Kabupaten Program Jatim Puspa (Pemberdayaan Usaha Perempuan) Tahun 202 di Aula Sabha Bina Praja 1, Rabu (7/4).

Sebanyak 295 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Bondowoso, menjadi sasaran program Jatim Puspa Tahun 2021. Adapun rincian penerima di Bondowoso tersebar di 9 desa 5 kecamatan. Yaitu Desa Tanah Wulan Kecamatan Maesan sebanyak 43 KPM. Di Kecamatan Grujugan ada tiga desa, yaitu Desa Pekauman sebanyak 24 orang, Dawuhan 32 KPM, dan Tegal Mijin 29 orang.

Selanjutnya di Kecamatan Tamanan dua sesa, yakni Desa Mengen 32 penerima dan Sumber Anom 32 KPM. Adapun Kecamatan Sumberwringin, disaluran di Desa Sukosari Kidul untuk 34 KPM, dan Desa Rejo Agung 36 penerima. Terakhir Desa Sumber Tengah Kecamatan Binakal sebanyak 33 orang.

Bupati Bondowoso melalui Asisten 1, Wawan Setiawan mengatakan, kegiatan Jatim Puspa merupakan salah satu ikhtiar Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam penanganan dampak Covid-19, salah satunya dengan pemberdayaan usaha perempuan (Jatim Puspa) yang di fokuskan unBupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab saat menghadiri dan menjadi narasumber acara pelatihan peningkatan kapasitas kepala desa di Ruang Bung Tomo, Pemkab Jombang, Rabu (07/04). arif yulianto/ bhirawa

DPMD Jombang Gelar Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Jombang, Bhirawa Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Jombang menggelar Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa di Kabupaten Jombang, Rabu (07/04). Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab secara langsung menghadiri pelatihan yang dilaksanakan di Gedung Bung Tomo, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang ini.

Narasumber pelatihan peningkatan kapasitas kepala desa ini berasal dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Jombang seperti Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab, pejabat dari Kejaksaan Negeri Jombang, Kodim 0814 Jombang, Polres Jombang, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang.

"Ini semua mengajak agar supaya kepala desa untuk meningkatkan kapasitasnya sebagai pimpinan di desa.

Tahu hak, kewajiban, kewenangan, larangan," ujar Bupati Jombang.

Bupati menambahkan, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jombang saat memberikan materi juga memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada kepala desa untuk melakukan konsul-

achmad suprayogi/bhirawa

Suasana koordinasi saat melakukan pengecekan di Gudang Bulog Buduran Sidoarjo, kemarin.

tasi, sehingga membuat masyarakat Kabupaten Jombang menjadi nyaman.

"Nah kitapun juga demikian, membuat masyarakat agar supaya kebersamaan di desa untuk meningkatkan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat, ini terus ditingkatkan. Ada inovasi, harus ada kreatifitas dari desa supaya betul-betul tidak takut melaksanakan program-programnya, melaksanakan anggaran yang sudah direncanakan, sesuai dengan aturan yang ada," papar Bupati Mundjidah Wahab.

Pelatihan peningkatan kapasitas kepala desa di Kabupaten Jombang ini diikuti seluruh kepala desa di Kabupaten Jombang dan dibagi menjadi 2 sesi. Hal ini karena saat ini masih masa pandemi Covid-19.

"Jadi dua hari ini kita bagi, dari 302

kita bagi dua," jelas Bupati Jombang.

Karena (pandemi) Covid-19 kan tidak boleh penuh semuanya," jelasnya.

Menurut Bupati Jombang, kepala desa langsung bersinggungan dengan masyarakat. Oleh karenanya sambung Bupati, kepala desa tidak boleh berlaku diskriminatif kepada warganya.

Bupati Mundjidah Wahab juga menandaskan bahwa, keberhasilan pembangunan daerah juga ditopang oleh desa.

"Jadi kita mengharapkan desadesa di Kabupaten Jombang ini benar-benar menjadi desa yang maju, mandiri, kreatif, inovatif, dan mensejahterakan masyarakat," tandasnya.

Kepala DPMD Kabupaten Jombang, Sholahudin Hadi Sucipto menjelaskan, latar belakang dilaksanakannya pelatihan peningkatan kapasitas kepala desa ini karena perlu dilakukan pemberian motivasi dan pemahaman serta mengingatkan kembali tugas pokok dan fungsi kepala desa.

"Yang kedua, ini juga forum silaturrahmi Forkopimda Jombang dengan kepala desa, agar nanti ada sesuatu hal, komunikasinya lancar," pungkas Sholahudin Hadi Sucipto.[rif/adv]

tuk peningkatan pendapatan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

“Sasaran Jatim Puspa perempuan yang memiliki usaha dan memiliki tingkat kesejahteraan 8-12 persen terendah berdasarkan Data Terpadup Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos,” katanya.

Kata dia, program Jatim Puspa ini juga untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan sehingga dapat meningkatkan ketahanan sosial dan ekonominya.

“Dengan program ini, pemulihan dan pertumbuhan ekonomi di desa ditengah pandemi covid-19 bisa meningkat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Haeriyah, mengakatan, program ini untuk mengoptimalkan dan mengefektifkan program penanggu-

langan kemiskinan perdesaan melalui fasilitasi bantuan dan pendampingan bagi KPM. “Selain pendampingan usaha KPM oleh pendamping desa, juga mengadakan pelatihan peningkatan kapasitas usaha KPM,” katanya.

Haeriyah mengatakan, setiap Keluarga Penerima Manfaat menerima bantuan dari provinsi berupa uang yakni senilai Rp 2,5 juta.

“Bantuan ini dari provinsi berupa uang. Tetapi oleh pendamping dibelikan barang, yang disesuaikan untuk kebutuhan modal usaha atau jenis usaha,” paparnya.

Menurutnya, desa dan kecamatan yang jadi lokasi penyaluran ditunjuk langsung oleh Provinsi Jawa Timur.

Yang mana KPM juga telah ditentukan oleh Provinsi Jawa Timur.

“KPM juga ditentukan dari provin-

Ihsan Kholil/Bhirawa

Suasana kegiatan alsosialisasi program Jatim Puspa di Kabupaten Bondowoso Jawa Timur yang diselenggarakan di Aula Sabha Bina Praja 1 Pemkab setempat.

si, kita hanya pendampingan dalam Jatim Puspa,” urainya.

Menurutnya, Progam Jatim Puspa untuk pemberdayaan perempuan yang jadi tulang punggung keluarga. Sekaligus pengentasan kemiskinan apalagi di tengah pandemi Covid-19.

“Jumlah masyarakat miskin kita meningkat. Karena dipengaruhi kondisi ekonomi di tengah pandemi.

Mereka tidak beraktivitas dengan baik,” jelas Perempuan yang juga Plt. Kadis Dikbud itu.

Dijelaskannya, bahwa adapun yang menjadi prioritas program ini adalah mereka yang betul-betul membutuhkan dan sudah memiliki usaha, butuh disupport pengembangan usaha.

“Sudah pasti ada pengawasan dari pendamping dan Pemkab, juga dari Provinsi. Tidak semua kabupaten berjalan, tetapi di Bondowoso sudah tiga kali berjalan sesuai petunjuk, dan tak ada temuan,” tandasnya.

Sedangkan strategi yang dilakukan dalam program Jatim Puspa ini yakni diantaranya Stimulus Modal Usaha Ekonomi Produktif; Pendampingan Usaha KPM oleh Pendamping Desa; Pelatihan Peningkatan Kapasitas Usaha KPM; Fasilitasi Pemasaran Produk KPM; dan Menciptakan Jaringan Usaha KPM. Informasi dihimpun, adapun total anggaran yang digelontorkan untuk program Jatim Puspa di Kabupaten Bondowoso yakni sekitar Rp 866 juta. [san]

70 Persen UTTP di Kota Probolinggo dalam Kondisi Baik Pobolinggo, Bhirawa Dipastikan 70 persen alat UTTP (ukur, takar,timbangan dan perlengkapan) di Kota Probolinggo dalam kondisi baik dan layak operasi. Kepastian ini merupakan hasil pengawasan berkala untuk alatalat UTTP oleh Direktorat Metrologi Kementerian Perdagangan dalam dua hari sebelumnya (5-6/4).

“Secara garis besar, saya berani mengatakan 70 persen (UTTP di Kota Probolinggo) kondisinya sudah bagus. Pedagang memiliki kesada-

ran, penggunaan UTTP sudah sesuai hanya tinggal pelaksanaan tera ulang,” tegas Fajar Firdaus, Pengawas Kemetrologian Ahli Muda Kementerian Perdagangan, Rabu (7/4).

Karena tera ulang, lanjut Fajar, harus dilaksanakan setahun atau 11 bulan, lebih dari itu kemetrologiannya berubah.

Ia mencontohkan, jika seorang membeli 1 kg udang di timbangan meja yang tidak rutin ditera, maka niscaya beratnya bukan 1 kg melainkan 8,9 ons.

Fajar menjelaskan, demi memberikan kenyamanan bagi konsumen,

UTTP yang tidak sesuai metrologi, harus diuji dulu oleh penera. Tugas penera melakukan pemeriksaan, pengujian dan pembubuhan cap tanda tera.

Nah, bila sudah bertanda tera maka sah berlaku untuk aktivitas perdagangan.

Selama berada di Kota Probolinggo, Fajar bersama rekannya, Sani Sujana melakukan pengawasan secara sampling ke beberapa lokasi.

Di hari pertama (5/4) pengecekan di 2 SPBU, dari 5 sampai 6 mesin yang diperiksa, semua dalam kondisi baik, aman dan bagus.[wap]

Bupati Terima Sertifikat Penghargaan K-3 Dari Gubernur Jatim Mojokerto. Bhirawa Pemkab. mojokerto kembali mengukir prestasi gemilang di Hari Kesehatan Internasional tahun2021 yang jatuh tanggal 7/4 kemarin.

Hal ini dibuktikan dengan diterimanya sertifikat penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( K3 ) dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Sertifikat penghargaanya diserahkan langsung oleh Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa kepada Bupati Mojokerto. Ikfina Fahmawati di Gedung Negara Grahadi Surabaya. selasa malam 6/4/21.

Penghargaan ini diberikan kepada Bupati Mojokerto selaku Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tahun 2021, sebagai salah satu aspek perlindungan ketenagakerjaan dan hak dasar pekerja.

Adapun Keberhasilan Program K-3 di Kabupaten Mojokerto dibuktikan dari banyaknya perusahaan yang memperoleh penghargaan. Seperti penghargaan Zero Accident atau Kecelakaan Nihil sebanyak 12 perusahaan. Penghargaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) kepada 10 perusahaan. Serta penghargaan Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS (P2HIV/AIDS) kepada 3 perusahaan.

Gubernur Jatim dalam arahannya ant-

ara lain mengatakan, kami mengapresiasi kepada para penerima penghargaan baik K3, SMK3, P2HIV/AIDS maupun Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-56.

Dalam kondisi apapun, K3 memang wajib untuk dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku. Baik standar nasional maupun internasional. Secara spesifik, maksud dan tujuan pemberian penghargaan ini adalah untuk lebih membudayakan K3 pada perusahaan di Jawa Timur, sehingga tercipta tempat kerja yang aman, nyaman, sehat dan produktif.

Sementara itu Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati antara lain mengatakan, keberhasilan ini merupakan satu kesatuan dalam bekerja yang selalu sinergi. Untuk itu penghargaan ini bakal terus dipakai

sebagai cambuk untuk bekerja lebih giat ke depannya.

Adapun para Kepala Daerah peraih penghargaan K3 tahun 2021 selain Bupati Mojokerto antara elas lain Bupati Gresik, Bupati Pasuruan, Bupati Sidoarjo, Bupati Tuban, Bupati Lamongan, Bupati Malang, Bupati Bojonegoro, Walikota Surabaya dan Walikota Madiun.

Pada acara ini juga digabungkan dengan penandatanganan pakta integritas pencegahan perkawinan anak. Dan penghargaan dalam rangka hari kesehatan nasional ke 56. tahun 2020. [min]

JATIM MEMBANGUN

Kamis Wage, 8 April 2021

Halaman 9

Operasi Pekat Tangkap 30 Tersangka Kasus Narkoba Jombang, Bhirawa Aparat kepolisian dari Polres Jombang berhasil menangkap 30 tersangka dari 27 kasus Narkoba pada Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) yang digelar selama 12 hari terhitung mulai 22 Maret hingga 2 April 2021 di wilayah hukum Polres Jombang. Mereka terdiri dari bandar dan pengedar Narkoba.

Kasatresnarkoba Polres Jombang, AKP Moch Mukid dan para tersangka kasus Narkoba hasil Operasi Pekat 2021, Selasa (06/04).

“Mayoritas para pengedar dan bandar ini karena faktor ekonomi. Karena dampak pandemi ini, mereka yang biasanya kerja kemudian keluar dari perusahaan, ada yang berdagang sepi akhirnya beralih cari uang dengan cara instan dan cepat dengan jalan menjadi pengedar Narkoba,” kata Kasatresnarkoba Polres Jombang, AKP Moch Mukid, Rabu (07/04).

AKP Moch Mukid menuturkan, pada Operasi Pekat tahun 2021 ini, Polda Jatim menargetkan 2 kasus Narkoba. Rupanya, kerja keras anggotanya dan polsek jajaran berhasil mengungkap sebanyak 27 kasus narkoba dengan 30 tersangka pengedar dan bandar yang berbeda jaringannya. Dari Jumlah ungkap kasus tersebut, Mukid menyebut ada peningka-

tan 30 persen dari sebelumnya.

“Tahun ini ada peningkatan 30 persen. Ungkap kasus 12 hari kita amankan Barang Bukti 13, 84 gram sabu-sabu, uang Rp 8 Juta dan sejumlah peralatan sabu-sabu serta timbangan elektrik,” jelasnya.

Dia menambahkan, barang haram yang diedarkan di Kabupaten Jombang dipasok dari daerah Mojokerto.

Dari puluhan pengedar Narkoba yang diringkus, hampir seluruhnya menggunakan pola komunikasi terputus dan sistem ranjau yang merupakan modus jual beli Narkoba di mana antar keduanya tidak bertemu secara langsung, lalu uang untuk transaksi diserahkan dengan cara transfer.

Dalam sistem ranjau, pengedar memesan barang kepada bandar dan barang yang dipesan tersebut diantarkan melalui jasa kurir. Kurir mengambil barang di lokasi yang disepakati dan selanjutnya mengirim dan meletakkannya di lokasi yang akan didatangi pengedar.

“Semua barangnya (sabu) dipasok dari Mojokerto. Pola transaksinya masih tetap menggunakan sistem ranjau dan komunikasinya terputus, jadi agak sulit dilacak,” ucapnya.

Masih menurutnya, ke 30 tersangka Narkoba tersebut dijerat dengan pasal 114 jo pasal 112 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. [rif]

KELANA JATIM

Helmy Yahya Undang Mas Tamam Berbicara Tentang Inovasi Pamekasan Pamekasan, Bhirawa Mantan pembawa acara televisi nasional, Helmy Yahya menyampaikan ketertarikannya untuk mengundang Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam sebagai pembicara di akun youtube-nya.

Menurut Helmy Yahya, Madura dan Pamekasan secara khusus memiliki potensi besar untuk maju dan bersaing dengan daerah maju lain di Indonesia. Hanya saja membutuhkan kerja keras menggali potensi tersebut.

Ia mengaku tertarik membantu Pamekasan dalam mengembangkan potensi tersebut. Apalagi didukung oleh bupati yang muda, energik dan visioner menghadapi perubahan cepat seperti sekarang.

“Saya siap bantu pak, mungkin saya kesini lagi, mungkin kapan pak bupati ke Jakarta jadi tamu podcast saya. Tadi sebenarnya saya mau podcast di luar pak, tapi sayang sekali hujan. Mungkin ini isyarat pak bupati agar ketemu saya lagi,” kata Helmy Yahya saat silaturrahmi dengan Mas Tamam di Peringgitan Dalam Rumah Dinas Bupati Pamekasan, Selasa (6/4) malam.

Menurutnya, Pamekasan yang memiliki bupati muda dan cerdas merupakan anugerah bagi masyarakat agar daerahnya maju. Keluar dari kebiasaan lama menuju kebiasaan kebaruan sesuai dengan tuntutan zaman.

Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam mengatakan, cara cepat dan inovatif dalam bekerja menjadi tuntutan perubahan agar daerahnya tidak tertinggal. Sebab, di era 4.0 menuntut seseorang bekerja cepat, apalagi pemimpin dituntut mampu mengatasi semua persoalan sosial masyarakat dan persoalan lainnya. [din] Petugas memperlihatkan sejumlah barang yang ditemukan saat razia besar-besaran di Lapas Tulungagung, Selasa (6/4) malam.

Razia Besar-besaran di Lapas Tulungagung Temukan Ponsel dan Benda Tajam

Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam, tawarkan potensi daerah kepada Helmy Yahya.

Tulungagung, Bhirawa Razia besar-besaran yang dilakukan Lapas Kelas IIB Tulungagung, Selasa (6/4) malam berhasil mengamankan dua telepon seluler (ponsel) di ruang hunian warga binaan.

Selain itu, juga ditemukan sejumlah korek gas serta benda tajam, mulai dari cutter, gagang sikat gigi yang diasah dan diperuncing, paku, sampai aneka logam yang dirunc-

ingkan dan diasah.

“Ini merupakan kesalahan kami, khususnya saya sebagai pemimpin. Ini menjadi koreksi, ke depan lebih lagi melakukan pengawasan dalam tugas sehari-hari,” ujar Kepala Lapas Kelas IIB Tulungagung, Tunggul Buwono.

Ia mengaku tidak mengatahui dari mana dua ponsel tersebut sampai bisa masuk ke dalam lapas. Kasus ini akan didalami dengan meminta keterangan

warga binaan yang memilikinya.

Tunggul Buwono juga berjanji akan menindak tegas bila ada keterlibatan pegawai lapas dalam penyelundupan barang terlarang itu. “Jika memang ada petugas yang terlibat, kami pasti akan mengambil tindakan secara tegas,” tegasnya.

Selanjutnya Tunggul Buwono membeberkan razia di Lapas Kelas IIB Tulungagung rutin dilakukan. Bahkan

dalam satu pekan bisa sampai tiga kali.

“Kami rutin melakukan penggeledahan, satu bulan satu kali. Sementara yang insidental, 2-3 kali dalam satu minggu,” paparnya.

Dalam penggeledahan pada warga binaan semalam, Lapas Kelas II B Tulungagung juga menggandeng Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Tulungagung, Polres Tulungagung dan Kodim 0807 Tulungagung. [wed]

Satpol PP Kabupaten Malang Ancam Polda Jatim Peduli dan Kirim Bantuan Korban Banjir Bandang NTT Bongkar Tower BTS Tak Berizin Kab Malang, Bhirawa Perusahaan provider yang mendirikan tower Base Transceiver Station (BTS) yang diduga tidak memiliki izin, di wilayah Desa Wonokerto, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, akhirnya direspon oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kabupaten setempat.

“Kami akan segera memanggil perusahaan provider telepon seluler, yang mana bangunan tower BTS-nya diduga tidak memiliki izin, yang diketahui berada di Desa Wonokerto, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang,” tegas Kepala Satpol PP Kabupaten Malang Nazarudin Selian HT, Rabu (7/4), kepada wartawan.

Dan sebelum memanggil perusahaan provider tersebut, lanjut dia, maka dirinya sudah memerintahkan anggota untuk melakukan penyelidikan di lokasi berdirinya tower BTS tersebut.

Sedangkan untuk memanggil pemilik tower BTS itu tidak gampang. Sebab,

perusahaan provider itu kesemuanya berada di Jakarta, sehingga untuk memanggil penanggungjawab tower BTS butuh waktu. Meski begitu, dirinya akan tetap memanggil pemilik tower, karena diduga tidak tidak memiliki izin.

“Pihaknya tidak hanya akan memanggil pemilik tower BTS di wilayah Desa Bantur saja, tapi juga mengembang ke tower-tower BTS di seluruh Kabupaten Malang, yang saat ini izinnya belum diperpanjang maupun yang belum mengantongi izin,” ujar Nazarudin.

Ditegaskan, pihaknya memang akan melakukan penertiban pendirian tower BTS, serta melakukan pengawasan. Dan memang saat ini, pihaknya belum optimal dalam melakukan pengawasan terhadap tower-tower BTS yang berdiri di wilayah Kabupaten Malang, karena adanya keterbatasan anggota Satpol PP. Sementara, di kabupaten ini terdapat 378 desa dan 12 kelurahan yang tersebar di 33 kecamatan. Sedangkan

anggota Satpol PP yang ada masih dibawah ideal sesuai luas wilayah.

“Jika ada tower BTS yang tidak berizin, alangkah baiknya harus ada sinergitas antara Satpol PP, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) harus saling kroscek data,” tutur dia.

Nazarudin juga menegaskan, jika pihaknya juga sudah melakukan tindakan tegas terhadap tower BTS yang belum berizin. Sedangkan tindakan yang kita ambil tersebut, pihaknya sudah memegang semua dokumennya. Sehingga pihaknya berani melakukan tindakan tegas terhadap bangunan tower BTS yang belum berizin, yang sebelumnya memanggil pemilik tower BTS. Dan jika memang belum memiliki dokumen dalam mendirikan tower, maka mereka kita waktu dua Minggu. [cyn]

Polda Jatim, Bhirawa Usai mengirimkan BKO personel Satbrimob guna misi kemanuasiaan.

Kini Polda Jatim peduli dan mengirim bantuan sosial kepada korban banjir bandang di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NNT).

Penyerahan bantuan secara simbolis dipimpin Wakapolda Jatim, Brigjen Pol Slamet Hadi Supraptoyo. Dihadiri Irwasda Polda Jatum dan para Pejabat Utama (PJU) Polda Jatim. Penyerahan bantuan sosial dilanjutkan dengan pemberangkatan (pendistribusian) bantuan untuk NTT, Rabu (7/4) di depan gedung Lobby Tribrata Mapolda Jatim.

“Semoga pendistribusian bantuan sosial ini dapat meringankan beban saudara-saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Timur,” kata Brigjen Pol Slamet Hadi Supraptoyo.

Pihaknya juga berterima kasih kepada Polres atau jajaran Polda Jatim yang berupaya mengumpulkan bantuan sosial. Sehingga bantuan ini bisa

Pemberangkatan bantuan sosial Polda Jatim beserta jajaran untuk korban bencana banjir bandang di NTT, Rabu (7/ 4) di Mapolda Jatim.

Istimewa

langsunh didistribusikan kepada para korban banjir bandang yang terjadi di Nusa Tenggara Timur.

Bantuan sosial ini, sambung Slamet, semoga dapat bermanfaat bagi saudarasaudara di NTT. Serta dapat meringankan beban para korban banjir bandang.

Sehingga duka yang dialami dapat berangsur-angsur membaik dan dapat beraktivitas seperti sedia kala.

“Apa yang dirasakan saudara-saudara kita di NTT ini, dirasakan juga oleh

kami. Dengan adanya bantuan ini semoga dapat bermanfaat, sekaligus memberitahukan bahwa kita semua peduli dan merasakan duka yang dialami saudara-saudara kita,” ungkapnya.

Slamet menambahkan, seperti diberitakan di media sosial maupun media elektronik. Akibat banjir bandang di Nusa Tenggara Timur ini telah mengakibatkan infrastruktur rusak berat. Bahkan telah menelan banyak korban meninggal dunia. [bed]

Bayar Pajak Bisa di Mana Saja, Bapenda Kota Malang Launching E-SPPT PBB Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terus berupaya dalam memberikan pelayanan yang cepat dan mudah bagi masyarakat Kota Malang.

Launching Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (E-SPPT PBB) di halaman Balaikota Malang, Rabu (7/4) kemarin.

Launching dihadiri oleh Wali Kota Malang, Sutiaji, Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika dengan beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Forkopimda.

Wali Kota Malang, Sutiaji melalukan peluncuran E-SPPT PBB tersebut mengapresiasi inovasi pelayanan terbaru dari Bapenda.

Ia juga menyampaikan dengan adanya percepatan ini bisa memberikan kemudahan bagi masyarakat yang juga menjadi komitmen bagi Pemkot Malang dalam pelayanan publik.

“Ini merupakan komitmen kita

bagaimana pelayanan publik yang prima menjadi fokus utama. Seperti Bapenda ini dengan E-SPPT PBB bisa memudahkan wajib pajak yang bisa dilakukan dimana saja,” ujar Sutiaji.

Menurut Sutiaji, dengan adanya E-SPPT PBB ini pastinya sudah tidak ada lagi alasan bagi masyatakat Kota Malang untuk tidak membayar PBB. “Ketika mau cek tinggal kunjungi website htyp://pajak.malangkota.go.id/sppt/. Jadi mencetak dari rumah masing-masing pun sudah bisa,” ungkapnya.

Apalagi, kemudahan yang diberikan oleh E-SPPT PBB sendiri bisa dilakukan dimanapun. Dengan menggandeng Bank Jatim sendiri, masyarakat sekarang bisa membayar melalui toko retail modern yang tersedia.

“Tadi saya sudah coba langsung.

Mulai dari memasukan Nomor Objek Pajak (NOP) lalu cetak SPPT. Terus bayar ke situ (toko ritail modern), sangat mudah,” katanya.

Dengan adanya ini kedepan, lanjut Sutiaji, bisa memberikan kemudahan masyarakat tidak hanya melalui website. Namun, nantinya semua inovasi OPD di Kota Malang bisa berbasis aplikasi yang dapat diunduh di handphone masing-masing.

“Saya mohon dorongan temanteman media terus menerus kami diberikan saran dan masukan. Bagaimana mendorong layanan masyarakat ini bisa lebih mudah lagi.

Terus juga transparansi diantara kita semua bisa terlaksana dan lebih enak,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bapenda Kota Malang, Handi Priyanto menyebutkan, dengan adanya E-SPPT PBB ini kendala yang dihadapi wajib pakak saat akan menbayar nanti

bisa tertuntaskan semua.

“Kadang kan sering hilang atau lupa menaruh ya ketika mau bayar. Nah kita sudah ada aplikasi E-SPPT ini, jadi misalnya hilang, asal ingat NOPnya ya bisa ngeprint sendiri dan bisa mencetak sendiri,” paparnya.

Akan tetapi, dikatakan Handi, hal itu masih kurang sempurna. Melihat kendala di lapangan yang terjadi masih banyak ditemui kesulitan saat membayar, maka dari itu pihaknya menggandeng Bank Jatim.

“Untuk pembayaran, kita kerja sama dengan Bank Jatim. Jadi bisa bayar dimana saja. Misal kena pajak Rp 40 ribu, tapi harus jauh-jauh ke Bapenda atau Bank Jatim kan kasihan. Makanya kita siapkan semua dan dimana saja bisa bayar, itu supaya tidak jauh dan tidak perlu antri lagi,” ungkapnya.

Lebih jauh lagi, kata Handi, untuk masyarakat luar Kota Malang

Wali Kota Malang Sutiaji saat melaunching e-SPPT didepan Balai Kota Malang Rabu 7/4 kemarin.

yang memiliki aset di Kota Malang pun bisa dengan mudah membayarkan PBBnya.

Dengan adanya kemudahan itu,

bisa saja nantinya mampu memicu naiknya Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor PBB dan juga mempermudah pelayanan prima. [mut]

EKONOMI Pemkab-Bank Jatim-PT Amartha Jalin MoU Kamis Wage, 8 April 2021

Halaman 10

Situbondo, Bhirawa Bupati Situbondo bersama PT Amartha Mikro Fintek serta Bank Jatim Cabang Situbondo menjalin MoU kemitraan untuk pemberdayaan UMKM perempuan pedesaan Rabu (74). Kerjasama ini selain melibatkan tiga elemen utama juga merangkul jajaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA); DPMD, PKK, Fatayat NU dan Fajar Emak Soleha.

Bupati Situbondo Karna Suswandi mengatakan, saat ini masih dalam finalisasi pembahasan draf MoU antara Pemkab SitubondoBank Jatim dan PT Amartha. Bupati Karna Suswandi menegaskan, penandatangan MoU bisa dilakukan sebelum puasa ramadhan pekan depan. “Ya, minimal setiap kelompok nanti berjumlah 10 orang,” ujar mantan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lumajang itu.

Masih kata Bupati Karna, keseriusan kerjasama ini dibuktikan dengan kahadiran PT Amartha ke Kabupaten Situbondo, kemarin. Sedikitnya, ulas Bupati Karna Suswandi,

sawawi/bhirawa

Bupati Situbondo Karna Suswandi bersama Pemimpin Cabang Bank Jatim Situbondo dan Komisaris PT Amarta saat menjalin MoU pemberdayaan ekonomi kaum perempuan.

ada tujuh pihak yang terlibat dalam kerjasama ini yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DPMD, PKK, Fatayat NU dan Fajar Emak Soleha. “Terakhir

BURSA EKONOMI

Stok Beras Aman Menjelang Puasa Ramadan Sidoarjo, Bhirawa Menjelang Bulan Puasa Ramadan tahun 2021, ketersediaan stok beras untuk masyarakat Sidoarjo dianggap masih mencukupi.

Kepala Dinas Perdagangan Kab Sidoarjo, Drs M.Tjarda MM, menyampaikan kondisi tersebut sempat dipantau langsung oleh Bupati Ahmad Mudhlor yang langsung ke gudang Bulog yang berada di wilayah Kec Buduran, Rabu (7/4) kemarin.

Menurut Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kab Sidoarjo, Dr Eni Rustianingsih ST MT, Bupati Ahmad Mudhlor ingin ada penjajakan kerja sama antara Bulog dengan Pemkab Sidoarjo.

"Harapannya gabah dari petani di Sidoarjo bisa banyak terserap di gudang Bulog. Ini untuk kepentingan petani sendiri juga ketersediaan pangan dari masyarakat Sidoarjo sendiri," ujar Eni, saat dihubungi Rabu (7/4) kemarin.

Dikatakan Eni, bila ada gabah petani dari Sidoarjo yang belum bisa terserap oleh Bulog, karena kualitasnya masih belum sesuai dengan standar Bulog. Salah satunya kadar air.

"Bulog memang tidak mungkin akan langsung membeli gabah dari petani. Sebab kadar airnya masih tinggi. Petani memang kadang jarang mau menjemur," kata Eni. Para petani kebanyakan memang jarang mau menjemur dan langsung menjual gabahnya, sebab mereka merasakan biaya atau ongkos tenaga kerja pertanian di Kab Sidoarjo saat ini juga termasuk cukuplah mahal.[kus]

Peluncuran Web untuk Menyasar Transformasi Digital UMKM Surabaya,Bhirawa Tanpa disadari hanya dalam waktu satu tahun Indonesia melawan pandemi, kebutuhan transformasi digital mengalami peningkatan signifikan seiring dengan naiknya permintaan layanan Internet, konten digital, e-commerce, dan berbagai layanan digital.

Menjawab situasi tersebut, PT Biznet Gio Nusantara atau yang lebih dikenal sebagai Biznet Gio, anak perusahaan Biznet yang fokus bergerak di bidang layanan Komputasi Awan (Cloud Computing) dan Pusat Data (Data Center), pada kuartal pertama 2021 ini melakukan pengembangan sumber daya komputasi awan di pusat data ketiga untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang memerlukan fitur ketersediaan (availability) yang tinggi serta penyimpanan data pada lebih dari satu pusat data.

CEO Biznet Gio, Dondy Bappedyanto mengatakan, “Pengembangan pada pusat data ketiga yang terletak di provinsi Banten ini merupakan bentuk komitmen kami untuk menjadi pemain komputasi awan lokal yang dapat bersaing dengan pemain-pemain luar yang mulai berdatangan di Indonesia, dengan terus menghadirkan layanan dan fitur yang sesuai dengan standar industri. Upaya ini juga merupakan dukungan bagi percepatan transformasi digital hingga ke pelosok Indonesia. Hadirnya pusat data ketiga ini juga menjadi kunci penting bagi peningkatan kapasitas layanan dari dua pusat data Biznet Gio sebelumnya yang berada di Jakarta (MidPlaza) dan Jawa Barat (Technovillage, Cimanggis).”[ma]

ada PT Amartha sebagai perusahaan permodalan nasional dan Bank Jatim,” ujar Bupati Karna.

Bupati Karna kembali menambahkan, melalui kerjasama tersebut di-

harapkan akan dapat melahirkan para wisara usaha baru di kalangan emakemak pedesaan. Tujuannya, sebut dia, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Situbondo, melalui

penguatan sektor ekonomi emakemak yang ada di Kota Santri Situbondo. “Ini karena emak-emak sudah menjadi elemen penting dalam pengembangan ekonomi keluarga,”

kupas Bupati Karna.

Dia menerangkan, PT Amartha akan konsisten membantu permodalan serta pengembangan usaha UMKM di Kota Santri Situbondo.

Pasalnya, sejauh ini banyak masyarakat Situbondo tidak bisa mengembangkan usaha karena minimnya akses permodalan. Disisi lain, Direktur Komersial PT Amartha Mikro Fintek, Hadi Wenas, menuturkan, dirinya mengaku sangat senang bisa menjalin kerjasama kemitraan dengan Pemkab Situbondo. “Kami sejauh ini, memang fokus memberikan bantuan permodalan usaha di kalangan ibu-ibu pedesaan. Kalau kami itu menyebutnya ibu-ibu. Tetapi kalau Bupati tadi menyebutnya emakemak,” ulas Hadi Wenas.

Hadi Wenas menegaskan, ada beberapa potensi wirausaha di empat Kecamatan di Kabupaten Situbondo yang siap untuk dikembangkan.

Diantaranya Kecamatan Panarukan, Panji, Mlandingan dan Asembagus.

“Kami nanti akan melakukan survey dahulu di setiap sektor usaha.

Salah satunya kami akan serius mengembangkan pembuatan rengginang, yang sudah lama menjafi makanan khas asli Kabupaten Situbondo. Tentunya akan ada komoditas lain yang akan dikembangkan,” pungkas Hadi Wenas. [awi]

Pasar Wage Baru Nganjuk Finalis LPPA Nasional Nganjuk, Bhirawa Wakil Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi optimis Pasar Wage Baru menjuarai Lomba Pasar Pangan Aman (LPPA) Nasional yang digelar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI. Saat ini, Pasar Wage Baru Nganjuk menempati peringkat tujuh besar nasional dan berkesempatan langsung dinilai juri untuk verifikasi lapangan.

Marhaen Djumadi mengatakan, secara teknis Pasar Wage Baru telah memenuhi semua kriteria dan persyaratan dalam LPPA tingkat nasional. “Kami optimistis Pasar Wage Nganjuk bisa menjadi yang terbaik," kata Marhaen saat mendampingi tim veririkasi di Pasar Wage Baru.

Marhaen Djumadi juga menjelaskan di tingkat Provinsi Jawa Timur untuk Pasar Wage Baru bersaing dengan berbagai pasar lain, seperti dari Jember, Madiun dan Gresik. Namun Balai Besar BPOM Surabaya menentukan pilihannya kepada Pasar Wage Baru Kota Nganjuk. "Tentunya menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Kabu-

ristika/bhirawa

Wakil Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi menyambut tim verifikasi LPPA Nasional di Pasar Wage Baru.

paten Nganjuk karena Pasar Wage Baru menjadi salah satu finalis LPPA,” ujar Marhaen Djumadi.

Lolosnya Pasar Wage Baru Nganjuk sebagai finalis LPPA, merupakan buah kerja keras berbagai pihak di bawah koordinasi Pemkab Nganjuk.

Sehingga Pasar Wage Baru tersebut sekarang juga bisa menjadi sarana edukasi dan sosialisasi pangan yang aman dikonsumsi masyarakat. Den-

gan demikian semuanya saling menjaga agar tidak lagi ada bahan berbahaya yang dijual kepada masyarakat di pasar tradisional.

Secara rutin dinas terkait selalu melakukan pengawasan terhadap semua komoditas yang dijual di Pasar Wage Baru Nganjuk. Ketika saat pengawasan ditemukan makanan atau bahyan makanan yang mengandung bahan kimia berbahaya, maka lang-

sung dilakukan uji makanan dan minuman. Peran pengawasan tersebut saat ini dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) bekerjasama dengan BPOM Surabaya.

Dengan demikian pihaknya menjamin di dalam Pasar Wage Baru Nganjuk tidak ada lagi pedagang yang menjual bahan pangan berbahaya. "Jadi ini sekaligus menjadi momen untuk memberikan jaminan pangan aman dan sehat dari pasar kepada masyarakat," pungkas Marhaen Djumadi.

Sementara itu tim verifikasi nasional yang berasal dari BPOM RI dan Surabaya, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Ketahanan Pangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika melaksanakan tugas untuk melakukan penilaian. Mereka selain melihat langsung kondisi Pasar Wage Baru Nganjuk, tim verifikasi juga melakukan wawancara dengan pedagang dan pembeli.[ris]

Tingkatkan SDM

Disbudpar Bojonegoro Gelar Bimtek Pelaku Ekonomi Kreatif Bojonegoro,Bhirawa Untuk meningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi pelaku ekonomi kreatif, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Bojonegoro menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis (Bimtek) sub sektor Kriya bercorak budaya di Gedung Serba guna, kemarin (7/4).

Kegiatan tersebut berlangsung selama 2 hari tanggal 7-8 April 2021, peserta pelatihan adalah pengrajin dari 28 kecamatan di Bojonegoro.

Dalam Bimtek tersebut menghadirkan nara sumber diantaranya Agung Sulaksono kepala pusat kewirausahaan dan pariwisata LPPM ISI Jogjakarta, Gandar Setiawan, dosen pengajar ISI Jogjakarta.

Kepala Disbutpar Bojonegoro, Budiyanto menyampaikan, tujuan diadakannya kegiatan ini guna mendorong pengrajin membuat kreasi keraji-

nan dengan corak budaya.Setelah selesai pelatihan kami berharap peserta workshop mampu berkreasi dan berinovasi dengan bahan dan teknik apapun tetapi tetap menghasilkan mendesain bercorak budaya.

"Jangan pernah merasa puas karena itulah lah inovasi dan kreativitas.

Baik dari desain, produk dan harga jual untuk keberlangsungan pemasaran dijaga terus untuk kesinambungan produk," ungkap.

Saya berharap pelaku ekonomi kreatif mampu malakukan Adaptasi, Inovasi dan kolaborasi terhadap pihak pihak yang bisa mendukung sukses dan terbentuknya jaringan bisnis, maka kita semua dituntut Cerdas agar bisa lebih berkembang, dan berkesinambungan. “ Maka Disbupar hadir untuk membantu dan berkolaborasi dengan pelaku ekonomi kreatif guna mengurai permasalahan pengrajin atau pelaku

Ekraf,” pungkasnya.

Kolaborasi juga tidak kalah penting namun pelaksanaan masih penuh perjuangan. Terkait konsep sendiri Bojonegoro memiliki beberapa destinasi untuk bersinergi dalam menja-

ga kestabilan UMKM. “ Kolaborasi juga tidak kalah penting dalam menjaga kestabilan UMKM, konsep kita gunakan beberapa destinasi dan budaya Bojonegoro supaya tampak menarik,” imbuhnya.[bas]

Disbudpar Bojonegoro Bidang pengembangan Kelembagaan dan SDM menyelenggarakan kegiatan bimtek.

Surabaya Virtual Expo 2021, Banjir Doorprize dan Kualitas Produk Dijamin Surabaya, Bhirawa Pemkot Surabaya bakal menggelar pameran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) virtual pertama di Kota Pahlawan.

Acara bertajuk ‘Surabaya Fashion Craft and Culinary Expo 2021’ yang akan digelar pada 9-11 April 2021 itu bisa diikuti melalui link: https://virtualexpoukm.surabaya.go.id.

Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Surabaya Rini Indriyani Eri Cahyadi mengatakan tujuan digelarnya acara ini untuk meningkatkan perekonomian Kota Surabaya melalui UMKM. Hal ini sejalan dengan harapan dan fokus Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang ingin meningkatkan perekonomian akibat pandemi, meningkatkan SDM dan kesehatan.

“Jadi, saya sebagai Ketua Dekranasda ikut membantu beliau bagaimana bisa mengangkat UMKM kita agar perekonomian

kita bisa bangkit lagi,” kata Rini saat jumpa pers di lobby lantai 2 Balai Kota Surabaya, Rabu (7/4).

Menurut Rini, dipilihnya pameran secara virtual karena saat ini masih masa pandemi Covid19. Ia mengaku tidak ingin ada klaster baru akibat pameran tersebut, karena kalau menggelar pameran seperti biasanya, para pengunjungnya tidak bisa diprediksi, sehingga sangat mengkhawatirkan adanya klaster.

“Dengan pameran virtual ini, kita juga bisa mengangkat lebih banyak UMKM yang terlibat dalam pameran. Yang leb-

ih penting, dengan pameran virtual ini kita bisa mengikutinya dimana saja, bisa dari rumah, di dalam mobil, kantor dan tempat lainnya. Itulah yang membuat kami berinisiatif membuat pameran secara

virtual,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan ada 154 UMKM yang akan mengikuti pameran virtual kali ini. Mereka yang terpilih sudah mewakili seluruh kelurahan di Kota Surabaya yang terdiri dari fash-

ion, craft, dan kuliner.

“Bagi UMKM lainnya, kita akan bantu diwaktu dan tempat yang berbeda, apalagi ini kan masih pameran virtual pertama, sehingga kalau ini sukses, maka kita akan mengupay-

akan menggelar pameran kembali,” tegasnya.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Surabaya Wiwiek Widayati juga menjelaskan bahwa 154 UMKM yang dipilih untuk mengikuti pameran kali ini sudah melewati proses kurasi yang ketat. Ia juga menjelaskan bahwa para pelaku UMKM yang mengikuti pameran ini tidak perlu khawatir tentang transaksinya, karena jajaran dari Pemkot Surabaya akan mendampingi setiap transaksinya dari awal hingga akhir.

“Sebenarnya kami hanya memfasilitasi untuk promosi, sedangkan transaksinya bisa langsung antara pembeli dan penjual. Namun, kita akan dampingi pelaku UMKM supaya setiap transaksinya berjalan lancar dan pelanggan puas,” kata dia.

Ia juga menjelaskan bahwa para pengunjung pameran vir-

tual ini tidak hanya dari dalam kota saja, namun juga mengundang berbagai daerah dan negara yang telah menjalin sister city dengan Pemkot Surabaya. “Menariknya lagi, kami juga menyediakan doorprize untuk para pengunjung yang aktif mengunjungi portal kami dan melakukan belanja yang banyak,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya Antiek Sugiharti juga menjelaskan bahwa demi memeriahkan acara ini pihaknya sudah menyiapkan berbagai penampilan seni budaya dan juga workshop serta demo memasak. “Jadi, dalam acara ini tidak hanya semata-mata memajang produk UMKM, tapi kami juga meriahkan dengan berbagai penampilan dan workshop serta demo memasak,” kata Antiek. [iib]

SAMBUNGAN

Kamis Wage, 8 April 2021

Halaman 11

Belum Ada Kepastian Haji Kembali Dibuka l

Sambungan hal 1

akan kembali ditiadakan. “Kita berdo’a mudahmudahan tahun ini sudah bisa diselenggarakan.

Tapi belum bisa disebutkan kemungkinankemungkinannya,” ungkap Zayadi.

Sementara itu, belum dibukanya akses iba­ dah haji dan umroh akibat pandemi Covid-19 membuat masyarakat harus lebih bersabar. Salah satunya Juliantono Hadi, warga Surabaya yang sudah menunda rencana umrohnya lebih dari satu tahun. Pria yang juga Kepala SMK Dr Soetomo Surabaya tersebut mengaku sudah merencanakan berangkat umroh bersmaa 20 guru di sekolahnya sejak akhir 2019 lalu.

“Kita daftar sekitar Oktober 2019 lalu dan ren­ cana berangkat pertengahan 2020. Tapi ternyata Maret sudah ada pandemi di Indonesia dan akses untuk umroh sudah mulai ditutup,” ujar pria yang akrab disapa Anton ini.

Hingga saat ini, Anton mengaku masih belum mendapat kepastian terkait jadwal keberangkatan umroh. “Persiapannya sudah komplit. Koper juga sudah ditata, tapi bekum tahu kapan akan berangjat,” pungkasnya sambil tertawa kecil.[tam]

Bank Jatim Permudah Layanan Transaksi OPOP Jatim l

Kaji Kenaikan Tarif Air Kota Batu

Sambungan hal 1

likasi Digital Bisnis dan Layanan Virtual Account bankjatim pada aplikasi E-Maal.

Penandatanganan secara langsung dilakukan oleh Direktur Konsumer Ritel & Usaha Syariah bankjatim, Ferdian Timur Satyagraha bersama dengan Direktur PT Teknologi Kartu Indonesia, Arif Arinto dan Direktur PT Sidogiri Pandu Utama, M. Lutfillah Habibi bertempat di Audi­ torium Lt. 9 Gedung Universitas Nahdlatul Ulama (UNUSA) Surabaya.

Direktur Konsumer Ritel & Usaha Syariah bankjatim, Ferdian Timur Satyagraha mengung­ kapkan sinergi tersebut merupakan komitmen bankjatim sebagai mitra perbankan utama untuk mendukung program Ibu Gubernur Jatim dalam program One Pesantren One Product (OPOP) di Jatim.

“Seperti kita ketahui, OPOP merupakan suatu program peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis Pondok Pesantren melalui pember­ dayaan Santri, Pesantren dan Masyarakat sekitar Pesantren, melalui Unit Usaha Syariah (UUS) bankjatim, kami berkomitmen hadir dan bersi­ nergi untuk membantu Koperasi Pondok Pesant­ ren dalam penguatan permodalan melalui skema Pembiayaan kepada Koperasi (PKOP) maupun Pembiayaan Koperasi Kepada Anggota (PKPA),” terangnya, Rabu (7/4).

Ferdian mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Tim OPOP Provinsi Jatim yang telah memberikan kepercayaan ke­ pada bankjatim dalam pembuatan Kartu ATM Co-Branding OPOP Jatim Berdaya.

Kartu OPOP Jatim Berdaya merupakan iden­ titas dan akses bagi pelaku wirausaha berbasis pesantren dalam upaya peningkatan nilai ekonomi dan pemberdayaan produk-produk pesantren.

Kartu ini juga bisa digunakan sebagai kartu ATM/ debit sehingga mempermudah proses transaksi.

“Saya sampaikan juga, saat ini telah terdapat 88 pesantren yang telah memiliki kartu OPOP Jatim Berdaya, kami terus mendorong dan memberikan literasi kepada Pondok Pesantren agar Pondok Pesantren semakin bankable,” ujar Ferdian.

Selain itu bankjatim berkolaborasi bersama OPOP Training Center Jatim untuk memberi­ kan sosialisasi kepada 200 Koperasi Pondok Pesantren (KOPONTREN) Anggota OPOP Jatim Tahun 2021. Dalam sosialisasi tersebut, bankjatim mendorong seluruh KOPONTREN untuk menggunakan metode pembayaran cash­ less dengan jatimcode QRIS bankjatim, se­ hingga lebih mudah dalam mengelola transaksi keuangan harian.

“Semoga PKS ini dapat membawa keberkahan bagi kita semua serta dapat menjadi pendorong dan motivasi kami beserta manajemen untuk bisa memberikan layanan perbankan syariah terbaik bagi masyarakat Jatim khususnya bagi masyarakat lingkungan Pesantren,” pungkas Ferdian. [riq]

Suka Bercocok Tanam

l Sambungan hal 1 gan rumahnya yang luas dan asri di Kecamatan Besuki.

Di sana, Suyono, banyak menanam pohon singkong, aneka tanaman sayuran serta buah buahan. “Ya ada klengkeng, buah salak, buah mangga dan aneka jenis buah pisang. Alham­ dulillah semuanya tumbuh dengan subur,” jelas Suyono.

Mantan Kepala SMAN 1 Panarukan itu me­ nambahkan, ada banyak keuntungan dengan suka bercook tanam. Betapa tidak, dengan memiliki profesi baru bercocok tanam, ia bisa melampias­ kan kesukaannya pada pemeliharaan tanaman.

Kelebihan lain, ia tidak usaha mengeluarkan uang untuk memenuhi kebutuhan buah buahan dan sayuran.

Bagi Suyono, dengan memelihara aneka buah dan sayuran itu, sangat cocok untuk menghi­ langkan rasa penat usai menuntaskan kewajiban sebagai kepala sekolah. “Hoby baru ini juga dapat menghilangkan stress saat dihinggapi tugas yang menumpuk. Selain itu juga menjadi perantara untuk mendapatkan kesenangan baru,” pungkasnya. [awi]

Latihan Gabungan kemampuan SAR dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah Jatim, Rabu (7/4).

Ist

Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana Alam

BPBD, TNI Polri dan Dishut Bersinergi di Latgab SAR Penanganan Karhutla BPBD Jatim, Bhirawa Badan Penanggulangan Ben­ cana Daerah (BPBD) Provinsi Jatim dituntut siap siaga dalam menghadapi bencana. Wujud nyata itu ditunjukkan dengan Latihan Gabungan (Latgab) kemampuan SAR dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah Jatim.

Dengan menerapkan protokol kesehatan (prokes), kegiatan ini berlangsun selama dua hari, yakni tanggal 7-8 April 2021 ini digelar di Komplek Waduk Kalibening, Kecamatan Sarasan, Kabupaten Madiun.

Dengan melibatkan personel gabungan BPBD Jatim beserta jajaran, TNI-Polri (Polda Jatim dan Kodam V/Brawijaya), Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Jatim dan personel Pemadam Kebakaran (Damkar).

“Latihan SAR gabungan ini meruoakan persiapan dan kes­ iapsiagaan seluruh komponen dalam menangani bencana secara keseluruhan. Termasuk menjelang musim kemarau, yakni adanya kebakaran hutan dan lahan,” kata Kabid Kedaruratan dan Logistik

BPBD Jatim, Sriyono mewakili Plt Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Jatim, Yanuar Rachmadi, Rabu (7/4).

Dengan adanya latgab ini, pihaknya berharap ada kekom­ pakan antara BPBD Jatim, TNIPolri dan Dishut. Sehingga urusan kebencanaan ini bisa dilakukan secara pentahelix (bersama-sama).

Terutama dalam upaya penang­ gulangan bencana yang ada di Jatim.

“Intinya, Latgab SAR ini mem­ bangun sinergi dan kekompakan instansi terkait dalam urusan ke­ bencanaan. Sebab penanggulan­ gan bencana ini merupakan tugas mulia,” ungkapnya.

Sementara itu, Kasi Kedarura­ tan BPBD Jatim, Satriyo Nurseno menambahkan, sebanyak 400 personel gabungan mengikuti dua skenario latgab. Hari pertama dimulai dengan pembukaan, apel latgab. Kemudian skenario (simu­ lasi) pencarian, pertolongan dan evakuasi korban laka air.

Hari kedua, lanjut Satriyo, skenario penanganan pemada­ man kebakaran hutan dan lahan.

Penanganan Karhutla ini dilaku­

kan secara bersama-sama, yakni melobatkan personel dari unsur BPBD, TNI-Polri, Dishut dan Damkar.

“Penanganan pemadaman ke­ bakaran hutan dan lahan ini di­ lakukan melalui darat dan air. Dari latgab inilah terjalin sinergitas dan kekompakan dalam upaya penang­ gulangan bencana,” jelasnya.

Selain personel, Satriyo me­ nambahkan, peralatan-peralatan SAR dibawa dalam latgab ini.

Seperti BPBD Jatim yang mem­ bawa 1 unit Perahu Amphibi, 1 unit Perahu Karet, 1 unit Evalog, 1 unit Truk Serbaguna, 1 Ranger, peralatan selam dan SAR. Sementara BPBD Kabupaten Jombang membawa 1 Truk Shelft loader dan 1 unit Speedboat. Dari Brimob membawa 1 Truk SAR dan 1 Truk Watercannon. BPBD Kabupaten/Kota Madiun mem­ bawa 1 unit Truk Damkar.

“Peralatan-peralatan ini men­ dukung latihan gabungan SAR. Terutama dalam keadaan bencana, peralatan SAR inilah yang mem­ bantu proses penanggulangan maupun evakuasi korban ben­ cana,” pungkasnya. [bed]

Kota Batu,Bhirawa Sejak tahun 2002 besaran tarif air yang dikelola Perumdam Among Tirto Kota Batu tidak pernah mengalami perubahan.

Hal ini memunculkan wacana pada manajemen Perumdam untuk melakukan kajian untuk menaikkan tarif air. Wacana inipun mendapatkan tanggapan dari DPRD Kota setempat.

Direktur Utama Perumdam Among Tirto, Edi Sunaedi meng­ atakan pihaknya telah melakukan kajian tentang kenaikan air. “Ke­ naikan tarif perlu diberlakukan Edi Sunaedi karena sudah selama 19 tahun berjalan besaran tarif yang dikenakan kepada pelanggan kategori rumah tangga sebesar Rp 880 per meter kubik tidak pernah berubah,” ujar Edi, Rabu (7/4).

Kemudian untuk kategori niaga dan industri sebesar Rp 1100 dan Rp 1200 meter per kubik. Ia menjelas­ kan bahwa kajian kenaikan tarif ini dilakukan setelah pihaknya melaporkan LPJ tahunan ke Wali Kota Batu beberap waktu lalu. Dalam salah satu usulan dalam pem­ bahasan adalah rencana kenaikan tarif retribusi air.

“Kami juga tegaskan untuk adanya kenaikan retribusi air yang diambil oleh Kota dan Kabupaten Malang den­ gan melakukan penyesuaian tarif,”tambah Edi. Adapun untuk kenaikan tarif pelanggan dilakukan dengan menaikkan kategori kelas pelanggan. Kenaikan kelas pelanggan saat ini untuk rumah tangga 1-4 ke depan akan ditambah 5-6. Kategori baru ini yang masuk kategori masyarakat mampu atau elit.

Selanjutnya, kenaikan tarif industri ke niaga juga wajib ditambah yang awalnya masih niaga 1-2 ditambah jadi niaga 3-4. Kemudian untuk kenaikan tarif akan dikenakan kepada kategori pelanggan rumah tangga golongan tiga hingga go­ longan enam yang notabene kelompok keluarga mampu.

Untuk saat ini, di Kota Batu rata-rata pelanggan membayar masih berkisar Rp 40 ribu.Atau bisa dibilang besaran tarif air saat ini masih jauh dari angka Rp 100 ribu. Perlu diketahui, selama berjalan 19 tahun besaran tarif yang dikenakan kepada pelanggan kategori rumah tangga sebesar Rp 880 per meter kubik.

Dalam penyampaian LPJ selama tahun 2020 kepada wali kota beberapa waktu lalu, disampaikan bahwa se­ lama tahun 2020 Perumdam meraih peningkatan laba mencapai 40 persen. Jika laba di tahun 2019 senilai Rp 1,7 miliar maka laba di tahun 2020 sebesar Rp 2,1 miliar.

Wacana kenaikan tarif retribusi air tersebut ditang­ gapi anggota Komisi A DPRD Kota Batu, Ludi Tanarto.

Ia mengatakan bahwa pada prinsipnya untuk wacana retribusi harus didasarkan pada studi kelayakan.

Selain itu diperlukan adanya kajian yang sifatnya strategis dan tidak membebani masyarakat. Kenaikan tarif retribusi boleh dilakukan setelah ada studi kelayakan dan kajian. “Jangan sampai kenaikan tarif retribusi ini justru membebani masyarakat yang kini masih tertekan akibat pandemi covid-19,”tandas Ludi. [nas]

Budaya Kerja dengan Mengutamakan K3 Gubernur Ingatkan l

Sambungan hal 1

daerah, perusahaan dan pekerja.

Gubernur Jatim menekankan, pemerintah daerah dapat melaku­ kan koordinasi dengan perusahaan di wilayahnya untuk mencari solusi terbaik atas permasala­ han yang muncul. Salah satunya yaitu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang marak terjadi di masa pandemi Covid-19.

Di samping itu, sektor industri mampu berkoordinasi agar dida­ patkan win win solution. Perusa­ haan dapat melakukan pengaturan yang berimbang antara penggu­ naan mesin produksi dan peman­ faatan tenaga kerja. Tujuannya, agar produksi perusahaan tetap terjaga dan kesejahteraan pekerja tetap dapat dipertahankan.

Sementara itu usai menerima Penghargaan, Bupati Tuban, H. Fathul Huda mengungkapkan rasa syukurnya tiap tahun Kabupaten Tuban mendapat penghargaan K3. Selain itu, jumlah perusahaan yang menerima penghargaan juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. “Penerapan K3 yang

baik dapat menjamin kesehatan dan keselamatan setiap pekerja dalam menjalankan tugasnya,” ungkapnya.

Bupati Tuban menekankan, Pemkab Tuban terus mendorong seluruh perusahaan di Kabupaten Tuban agar menerapkan prosedur K3 yang akan membawa dampak positif bagi perusahaan, tenaga kerja, dan Pemkab Tuban. “Ini sesuai prinsip Zero Accident atau Nol Kecelakan Kerja,” sam­ bungnya. Kecelakaan kerja men­ imbulkan dampak negatif bagi perusahaan, pekerja, dan keluarga masing-masing.

Kepala Bidang Kabid Hubung­ an Industrial DPMPTSP dan Naker Tuban, Wadiono men­ jelaskan berdasarkan penilaian yang dilakukan selama 2020, terdapat 40 penghargaan K3 yang diterima perusahaan di kabupaten Tuban.

Wadiono menambahkan, setiap tahun kesadaran akan pentingnya membudayakan K3 di Kabupaten Tuban semakin meningkat. Pada tahun 2021, pihaknya bekerja sama dengan Lembaga Pelatihan

K3 menyelenggarakan Pelatihan Sertifikasi Ahli K3 Umum yang diikuti 20 perusahaan dari ratusan perusahaan yang mendaftar. “Pada tahun 2022 kami mengusulkan kegiatan serupa dengan penamba­ han jumlah peserta,” ujarnya.

Gubernur Khofifah juga mem­ berikan penghargaan kepada Bu­ pati Malang HM Sanusi sebagai Pembina K3 Tahun 2020. Penghar­ gaan itu diberikan kepada Bupati Malang karena juga sebagai salah satu dari 10 kepala daerah di Jatim yang dinilai terbaik dalam menjalankan tugasnya sebagai Pembina K3 di wilayah kerjanya.

Menurut, Bupati Malang HM Sanusi, menjelaskan selama ini Pemkab Malang terus memberi­ kan edukasi kepada perusahaan untuk melaksanakan dan disip­ lin mentaati peraturan yang ada terkait K3.

“Karyawan tidak boleh teledor dalam bekerja saat menjalankan tugasnya. Untuk itu, di seluruh perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Malang bisa menjadi yang terbaik dalam pengelolaa K3 tersebut,” tuturnya. [hud,cyn]

11 Kecamatan di Blitar Masuk Kategori Stunting l

Sambungan hal 1

Selain itu dikatakan Huda, mengambil data penimbangan Feb­ ruari dan Agustus, prevelensi stunting mendapat angka 27,36 persen. Tetapi karena Covid-19, sehingga jumlah anak yang ditimbang juga tidak bisa 100 persen. “Hanya sekitar 60 - 70 persen saja,” jelasnya.

Bahkan dikatan Huda, menurutnta dengan bulan timbang itu, pihaknya

menemukan locus stunting, artinya tidak semua wilayah di Kabupaten Blitar banyak stunting, tetapi ada 11 Kecamatan yang menjadi locus stunting.

“Kami berharap bisa berperan di sebelas Kecamatan itu, dengan adanya aksi-aksi konvergensi yang harus dilakukan, baik yang sensitif maupun spesifik. Sementara kasus stunting terjadi karena adanya kekurangan pro­ tein yang kronis,” imbuhnya. [htn] Miftahul Huda

Hartono/Bhirawa

Perusahaan Tak Cicil THR l

Sambungan hal 1

untuk mendapatkan income,” ujar Khofifah.

Pihaknya terus berharap, seluruh dunia usaha dan industri bersatu padu mencari solusi terbaik bahwa opsi yang bisa diambil dan diputuskan pada posisi win-win profit. Artinya, bisnis yang dijalankan tetap survive tetapi masyarakat juga tetap terlayani untuk mendapat pekerjaan.

“Meski jika harus mengurangi jam kerja, sehingga format dalam perjanjian kerja yang ada bisa dilakukan evaluasi bersama tanpa harus memberhentikan karyawan,” tandas gubernur perempuan pertama di Jatim itu.

Penyebab PHK tidak semata-mata karena faktor pan­ demi Covid-19. Khofifah menyebut ada juga perusahaan yang melakukan mekanisasi dalam proses produksi yang dampaknya satu mesin bisa memberhentikan 1500 karyawan.

Pihaknya pun mengomunikasikan dengan pemilik perusahaan karena ada satu mesin sudah jalan dan akan menambah dua mesin lagi. Sehingga dalam proses meka­ nisasi ini ada setidaknya 4.500 karyawan diberhentikan.

“Dalam posisi seperti ini, saya mohon bupati / wali kota untuk ikut berupaya mengomunikasikan lebih inten­ sif karena panjenengan lebih dekat dengan sektor-sektor usaha. Sehingga identifikasi dari kemungkinan untuk solusi bersama bisa kita putuskan,” tutur Khofifah.

Jadi, lanjut Khofifah, setelah dievaluasi, kemungkinan terjadinya PHK bukan hanya terkontraksi dari sisi akses marketnya. Tetapi juga karena mekanisasi dari sistem produksi di perusahaan tertentu.

Dalam kesempatan itu, Khofifah juga memberikan penghargaan kepada perusahaan yang nihil kecelakaan.

Kepada mereka, Gubernur Khofifah berharap tetap dipertahankan, bahkan bisa menjadi percontohan bagi perusahaan-perusahaan lainnya.

“Nihil kecelakaan menjadi penting karena perlind­ ungan terhadap tenaga kerja itu juga penting terhada­wp keselamatan serta kesehatan pekerja,” ucap orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut.

Gubernur Khofifah juga memberikan penghargaan untuk sejumlah kepala daerah yang sukses menjadi pem­ bina keselamatan dan kesehatan kerja. Pada kesempatan sama, juga dilakukan penandatanganan pakta integritas pencegahan perkawinan anak di Provinsi Jatim oleh pe­ merintah serta unsur dan lembaga masyarakat.[tam]

Harga Jual Mahal, Mudah Tumbuh dan Perawatan Lebih Mudah Dibanding Tembakau l

Sambungan hal 1

Rp65.000/kilogram kering.

Bapak dua anak ini mengaku, sebenar bukan seorang petani. Tertarik mengem­ bangan tanaman porang, selain mudah tumbuh, gampang perawatan dan pengo­ lahan lahan cukup satu kali dan pupuknya murah ketimbang tanaman tembakau.

“Memang petani di sini masih belum berminat. Mungkin belum tahu hasilnya, atau karena masih menghitung dengan hasil tanaman padi atau tembakau,” ujar Rofiqi. Dia mengaku, demoplot tanaman

Porang itu, bibitnya atas bantuan Bupati Pamekasan, melalui Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan.

Kepala Balai Penyuluhan Perta­ nian (BPP) Kecamatan Galis, Bambang Hendri mengatakan, demoplot tanaman porang mulai Desember 2020. Sebelum­ nya kita masih tahap penyuluhan kepada petani. Tanaman bukan demoplot sudah tersebar, luas antara seperempat hektare atau setengah hektarane.

“Kalau diusia lima bulan, umbi dari porang sudah mencapai 1 kilogram.

Kalau setahun dua kilogran lebih. Semi­

sal 2.000 pohon menghasil umbi 4.000 kilogram dikali Rp5000 saja nilainya Rp20 juta. Belum lagi, bisa jual katak perkilogramnya Rp200 ribu,” jelasnya.

Menurut Bambang, sudah ada ter­ tarik, dia pun ikut membudidayakan sebanyak 2.000 pohon di wilayah Proppo. “Idealnya, bibit 1 kilogram seharga Rp200.000 untuk satu hektare lahan sejumlah 20.000 pohon. Lahan bikin seperti baluran tembakau dan cu­ kup satu kali, dengan pupuk organik,” tambahnya.

Budidaya tanaman Porang pada 2020

pernah disampaikan Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam, saat Jawaban eksekutif di LKPJ TA 2020. Kadispertabun dan KT Pamekasan, Ajib Abdullah menga­ takan, Porang sebagai tanaman alternatif tambahan pendapatan yang ditawarkan pemerintah Daerah.

“Tanaman porang yang demoplot mencapai tiga hektare, di Kecamatan Galis, Larangan dan Palengaan. Belum tanaman secara swadaya masyarakat ada 10 hektare lebih. Pemasaran pihak be­ kerjasama dengan Gresik dan Madiun,” tandasnya. [*]

Bhirawa

UTAMA

Kamis Wage, 8 April 2021

Halaman 12

Dilema Larangan Mudik Tapi Tempat Wisata Dibuka Surabaya, Bhirawa Pemerintah secara resmi melarang mudik Hari Raya Idul Fitri 2021.

Kebijakan itu dikeluarkan untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Meski begitu, masyarakat tetap bisa berwisata selama periode pelarangan itu di domisili masingmasing. Hal itu karena seluruh tempat wisata di Indonesia tetap buka, termasuk di Jawa Timur.

Kebijakan itu pun mendapat so-

rotan dari banyak masyarakat.

Pasalnya, pembukaan tempat wisata ini juga berpotensi menjadi sumber penularan Covid-19.

Menanggapi dilema tersebut, Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak merespon. Orang nomor dua di Jatim itu menjelaskan bahwa larangan mudik lebaran kali ini kaitannya dengan mobilitas yang sangat masif.

"Jutaan orang akan menyebar

pada mudik lebaran. Sedangkan, tempat wisata ini tentunya kita yakini satgas punya pertimbanganpertimbangan. Mana yang mereka sanggup kendalikan dan mana yang punya tingkat risiko sangat tinggi," kata Emil Dardak usai menghadiri Paripurna di DPRD Jatim, Rabu (7/4) kemarin.

Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak pilih kasih terkait adanya larangan mudik dan dibukan-

ya tempat wisata pada saat lebaran mendatang.

"Kita tidak mengatakan bahwa ini pilih kasih. Kita juga tentunya sangat prihatin. Karena saya juga tidak bisa bertemu keluarga besar disaat lebaran karena ada larangan mudik," jelas Emil Dardak yang juga Plt Ketua DPD Partai Demokrat Jatim ini.

Mantan Bupati Trenggalek pun mengingatkan pada tahun lalu angka kasus Covid-19 saat lebaran

sangat tinggi. "Mungkin itu yang menjadi pertimbangan dari seluruh instansi terkait mengenai risiko kalau terlaksana mudik," paparnya.

Sebaliknya, kenapa tempat wisata dibuka, lanjut Emil Dardak, mungkin itu sudah menjadi tolok ukur karena tidak dipukul rata. Menurut dia, tempat wisata juga harus mampu memberlakukan pembatasan yang signifikan.

"Kalau misalnya mudik dibatasi,

dibatasi berapa? yang boleh mudik siapa? ini kan sulit juga," terangnya.

Pihaknya tidak menginginkan ada lonjakan kasus Covid-19 pada tahun ini akibat mudik lebaran. "Ini kan kami asumsikan menjadi pertimbangan para pembuat kebijakan yang perlu kita hormati. Tujuannya, untuk menjaga jangan sampai terjadi lonjakan kasus. Karena kita sudah merasakan itu di penghujung 2020," imbuhnya. [geh]

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur

Penyerahan penghargaan secara simbolis pada perusahaan yang menerapkan sistem manajemen K3.

Penghargaan secara simbolis pada perusahaan yang menerapkan program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS.

Gubernur Jatim Serahkan Penghargaan K3 Pemprov, Bhirawa Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyerahkan penghargaan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) tahun 2021,didampingi Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jatim dan Kepala Disnakertrans Jatim yang berlangsung di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa malam (6/4).

Dalam penghargaan tersebut, Gubernur Khofifah menyerahkan penghargaan pada sepuluh bupati/walikota sebagai pembina K3, 337 perusahaan yang mencapai zero accident, 153 perusahaan yang menerapkan sistem manajemen K3, dan 36 perusahaan yang menerapkan pro-

gram pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. "Selamat kepada perusahaan penerima penghargaan K3, semoga dapat menjadi motivasi bagi dunia usaha dan dunia industri di Jawa Timur sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja dan menjamin keberlangsungan usaha," kata Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa.

Gubernur juga menyampaikan, bagi bupati/ wali kota yang menerima penghargaan sebagai Pembina K3, merupakan upaya pembudayaan K3 perusahaan di wilayahnya, serta usaha untuk meningkatkan motivasi dan komitmen seluruh perusahaan di Jawa Timur.

"Ini juga untuk meningkatkan budaya K3 guna mendorong produktifitas dan daya saing di pasar internasional," katanya.

Ia juga mengimbau kepada seluruh bupati/ wali kota untuk memberikan perhatian dan me-

mantau perusahaan di wilayah masing-masing.

Terutama, berkaitan dengan dampak pandemi Covid-19. "Jangan sampai ada perusahaan yang gulung tikar sehingga mengakibatkan karyawannya di-PHK. Masalah ini harus segera diselesaikan agar tidak sampai terjadi pemutusan hubungan kerja," ujarnya.

Seiring diserahkannya penghargaan K3, Khofifah berharap seluruh perusahaan yang ada di Jatim bisa memenuhi kewajibannya dalam memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) pada pekerjanya pada bulan Ramadan. "Menjelang Idul Fitri, dunia usaha bisa juga langsung diberikan semua, atau dicicil," ujarnya. Sebelumnya, Kepala Disnakertrans Jatim, Dr Himawan Estu Bagijo SH MH mengatakan, kalau penghargaan ini merupakan upaya Pemprov Jatim untuk mengapresiasi keberhasilan K3 di sektor usaha.

Masa Pandemi, Penting Terapkan K3 di Tempat Kerja Di masa pandemi covid-19 merupakan momentum bagi pengusaha dan pekerja untuk memahami tentang pentingnya penerapan K3 di tempat kerja. K3 merupakan kunci penting keberlangsungan usaha dan perlindungan pekerja atau buruh dalam rangka pencegahan dan penanggulangan covid-19.

Kepala Disnakertrans Jatim, Dr Himawan Estu Bagijo SH MH mengatakan, jika dalam pandemi ini mengenal istilah 3M yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak, maka dalam pelaksanaan K3 harus mengenal 3N yaitu nihil kecelakaan, nihil pelanggaran norma K3, dan nihil penindakan hukum K3.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa berfoto bersama dengan Kadisnakertrans Jatim Himawan Estu Bagijo beserta jajaran Disnakertrans Jatim.

Disampaikannya juga, kalau pandemi covid19 memberikan hikmah pada perubahan tata kerja baru yang telah sama-sama dilaksanakan. Apalagi, disisi lain ditengah memasuki era revolusi industri 4.0, ada beberapa jenis pekerjaan lama yang hilang dan beberapa jenis pekerjaan baru yang muncul.

"Dengan munculnya jenis pekerjaan baru, kemungkinan potensi-potensi bahaya baru bisa saja terjadi. sehingga upaya K3 untuk mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja perlu dilakukan agar adaptasi pada kebiasaan baru menjadi bermakna," katanya.

Disisi lain, Himawan juga menyampaikan, pada masa pandemi covid-19 ini jumlah kasus jaminan kecelakaan kerja (JKK) yang dicover oleh BPJS ketenagakerjaan kanwil Jawa Timur turun tipis 0,03%, semula 30.835 kasus menjadi 30.825 kasus pada tahun 2020, "Hal ini dapat dipengaruhi dari dibatasinya jumlah pekerja untuk menjaga jarak/ physical distancing di tempat kerja dan peningkatan penggunaan alat pelindung diri (APD) sebagai ketentuan protokol kesehatan selama masa pandemi covid-19," katanya. [rac*]

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan penghargaan pada sepuluh kepala daerah sebagai pembina K3 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa malam (6/4). Sepuluh kepala daerah tersebut adalah Bupati Gresik, Bupati Pasuruan, Bupati Sidoarjo, Bupati Tuban, Bupati Lamongan, Bupati Mojokerto, Bupati Malang, Bupati BojonegoroWalikota Surabaya, danWalikota Madiun. Tampak gubernur menyerahkan penghargaan pada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

"Serta, upaya mendorong pelaksanaan K3 secara kontinu dan berkesinambungan melalui penguatan SDM unggul dan berbudaya K3," tambahnya. Sementara, Bupati Gresik, H. Fandi Akhmad Yani, SE mengapresiasi penghargaan K3 yang telah diberikan Gubernur Jatim. "Diraihnya penghargaan ini menjadi semangat baru, nafas baru menghadapi dunia penuh tantangan.

Penghargaan yang diraih tentunya bisa menjadi motivasi bagi pelaku usaha atau perusahaan

yang lain agar bisa berprestasi" katanya Begitupula dengan Walikota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan, kalau pihaknya selalu menyampaikan pada perusahaan tentang pentingnya keselamatan kerja. "Kami sebagai pembina terus mensosialisasikan hal itu. Alhamdulillah sudah dijalankan oleh teman-teman perusahaan. Tidak hanya itu, untuk satuan petugas di lingkungan Pemkot Surabaya juga menerapkan keselamatan kerja yang ketat" ujarnya. [rac*]

Aplikasi WargaKu, Platform Komunikasi Warga dengan Pemkot Surabaya "Warga Bisa Kirim Pengaduan dan Saran" Sebagai upaya memberikan kemudahan layanan kepada warga, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya merilis aplikasi bertajuk WargaKu. Inovasi ini, menjadi platform terbaru yang menghubungkan warga dengan pemkot. Bahkan, dapat pula digunakan sebagai media untuk menyampaikan kritik, saran, permohonan informasi, pengaduan atau apresiasi kepada Pemkot Surabaya.

Dalam berbagai kesempatan, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan, latarbelakang pembuatan aplikasi WargaKu ini karena keinginannya melibatkan masyarakat dalam masalah pembangunan kota. Bagi dia, pemkot tak bisa bekerja sendiri tanpa bantuan dari masyarakat. Apalagi, berbagai permasalahan kota itu bersifat kompleks yang membutuhkan keterlibatkan beberapa pihak.

"Pemerintah Kota Surabaya tidak bisa bekerja sendiri dalam membangun kota. Untuk itu, perlu peran serta masyarakat, salah satunya dari mendengarkan masukan-masukan warganya," kata Cak Eri sapaan lekat Wali Kota Surabaya.

Bahkan, melalui aplikasi WargaKu, semua keluhan terkait layanan publik bisa dilaporkan.

Seperti, terkait masalah pengurusan administrasi kependudukan, perizinan, hingga adanya jalan berlubang atau rusak. "Laporkan keluhan kamu secara daring melalui aplikasi ini. Aplikasi ini akan meneruskannya agar segera ditindaklanjuti instansi terkait," pesan Cak Eri. WargaKu atau dijabarkan "Wadah Aspirasi Rukun tetangga rukun warga dan Kampung Unggul", merupakan media interaksi dua sisi.

Warga pelapor beserta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, bisa saling berinteraksi melalui chat yang ada di dalam fitur aplikasi.

Terlebih, keduanya bisa pula saling memantau status pengaduan. Apabila dalam waktu 1×24 jam pengaduan tidak ditanggapi, secara sistem laporan itu akan langsung masuk ke gawai milik Wali Kota Eri Cahyadi. "Melalui aplikasi ini, pemerintah akan selalu hadir. Akan selalu ada," jelas Cak Eri. Warga Kota Surabaya dapat mengunduh aplikasi WargaKu secara gratis melalui Google Play Store dan laman website mediacenter.surabaya.go.id. Sejak dirilis pada 22 Maret 2021, aplikasi WargaKu sudah diunduh sebanyak 5000 lebih oleh masyarakat.

"Saat ini Aplikasi WargaKu berbasis android.

Untuk IOS, masih dalam tahap pengembangan," kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kota Surabaya, M Fikser.

Menurut Fikser, latarbelakang pembuatan aplikasi karena Wali Kota Eri Cahyadi ingin adanya respons cepat setiap keluhan yang masuk ke pemkot. Wali Kota ingin respons cepat atau penanganan itu langsung dari OPD yang berwenang. Misalnya, warga melihat jalan berlubang. Nah, warga itu bisa langsung lapor ke

Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP) melalui aplikasi WargaKu. "Seperti warga ingin lapor ke Dinas PU terkait jalan rusak, itu bisa langsung. Warga bisa melampirkan pengaduannya itu dengan foto jalan rusak beserta lokasi yang terintegrasi langsung dengan google map," kata Fikser.

Bahkan, pemkot juga memberikan kemuda-

han bagi warga tidak mengerti keluhannya itu harus ditujukan ke OPD mana. Pada fitur di dalam aplikasi, warga diberikan opsi ingin melaporkan langsung pengaduannya itu ke OPD terkait atau pemkot. "Apabila laporan warga itu ditujukan ke pemkot, nantinya aplikasi akan meneruskan laporan itu ke OPD berwenang untuk segera ditindaklanjuti," terang Fikser.

Akan tetapi, setiap laporan dari warga yang masuk tidak serta merta dapat diselesaikan dalam kurun waktu 1x24 jam. Sebab, beberapa permasalahan proses pekerjaannya dibutuhkan waktu penyelesaian. Contohnya, ketika pemkot harus menangani masalah saluran air yang rusak, atau jalan berlubang yang jumlahnya banyak. "Tetapi ketika OPD melaksanakan kegiatan, dia (OPD) pasti lapor balik ke warga melalui aplikasi. Jadi progres pengerjaannya bisa diketahui oleh pelapor," terang dia.

Untuk saat ini, aplikasi WargaKu masih dilengkapi dengan fitur pengaduan. Namun, secara bertahap, Fikser memastikan, ke depan aplikasi bakal dilengkapi dengan fitur-fitur layanan lain. "Saat ini dilengkapi fitur pengaduan atau keluhan. Nanti kita juga lengkapi dengan fitur-fitur lain, sekarang masih dalam proses pengerjaan," ungkap Fikser.

Meski demikian, sebelumnya pemkot telah memiliki layanan pengaduan berupa media center yang dikelola Dinkominfo Surabaya. Bedanya, jika melalui layanan ini, setiap laporan yang masuk kemudian diteruskan kepada OPD berwenang. "Kalau aplikasi WargaKu pengaduan yang masuk itu bisa langsung direspons oleh OPD terkait," ungkap Fikser.

Selain media center, kata Fikser, layanan serupa sebenarnya telah dimiliki Pemkot Surabaya. Yakni, layanan sambungan telepon kedaruratan Command Center (CC) 112. Layanan ini berkaitan dengan kedaruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Misalnya, peristiwa kebakaran, insiden kecelakaaan atau kejadian orang tenggelam. "Sementara aplikasi WargaKu ini berkaitan dengan pelayanan publik masyarakat. Seperti masalah layanan administrasi kependudukan atau pengaduan jalan berlubang dan rusak," kata Fikser.

Uniknya, melalui aplikasi ini, Wali Kota Surabaya juga dapat memonitor langsung setiap laporan yang masuk. Bahkan, Fikser menyebut, wali kota juga dapat mengetahui instansi mana saja yang jarang menanggapi laporan warga. Sehingga kemudian dapat diambil tindakan berupa teguran ataupun sanksi kepada Kepala OPD tersebut. "Jadi, Pak Wali Kota bisa kontrol 24 jam, keluhan yang tidak direspons pun akan kelihatan. Nah, ini juga menjadi salah satu indikator kinerja pada masingmasing OPD, bagaimana merespons keluhan warga," pungkasnya. [ADV]