binder8jul20

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2006

HARIAN

harian_bhirawa@yahoo.com bhirawa_indragiri@yahoo.com suratkabar_harianbhirawa

IKLAN/ LANGGANAN

Surat Kabar Harian Bhirawa

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

www.harianbhirawa.co.id

Mata Rakyat Mitra Birokrat

Rabu Kliwon, 8 JULI 2020

Pangkogabwilhan II Berharap One Gate System Tekan Angka Kematian Covid-19

oky abdul sholeh/bhirawa

Kapolda Jatim Irjen Pol Muhammad Fadil Imran, Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, Pangkogabwilhan II Marsdya TNI Imran Baidirus dan Pangdam V/Brawijaya Mayor Jenderal TNI Widodo Iryansyah saat memantau ruang isolasi covid-19 melalui CCTV di RS Darurat, Surabaya, Selasa (7/6).

Fraksi Golkar Tolak Interpelasi Bank Jatim DPRD Jatim, Bhirawa Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim angkat bicara terkait wacana penggunaan hak interplasi yang diwacanakan Komisi C. Wacana itu muncul lantaran polemik adanya kekosongan direktur Bank Jatim.

Hal itu ditegaskan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim, Kodrat Sunyoto.

Menurut dia, dalam situasi pandemi Covid-19 ini tidak sepatutnya membuat gaduh.

“Jangan bikin polemik di kondisi seperti ini (pandemi Covid-19, red),” tegas Kodrat saat dikonfirmasi, Selasa (7/7).

Kodrat Sunyoto

Kodrat membeberkan bahwa satu-satunya BUMD yang punya andil besar terhadap pendapatan asli  ke halaman 11

MITRA

Bangun Optimisme di Tengah Pandemi

SELAIN mengingatkan pentingnya menjaga ketahanan pangan, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Trenggalek, Novita Hardini Mochamad juga mengingatkan kepada

Novita Hardini Mochamad

Sentil

Masyarakat Tolak Tim Covid-19 - Mungkin sudah merasa kebal BPOPP Dipangkas, SPP Sekolah Negeri Tetap Gratis - Wali murid bisa tersenyum Fraksi Golkar Tolak Interplasi Bank Jatim - Sementara fokus tangani Covid-19

 ke halaman 11

 ke halaman 11

BPOPP Dipangkas, SPP Sekolah Negeri Tetap Gratis

Pemprov, Bhirawa Dampak pandemi Covid-19 semakin kuat mempengaruhi postur APBD Jatim tahun anggaran 2020. Berbagai efisiensi dilakukan hingga Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) dipangkas. Tak tanggung-tanggung, pemangkasan dilakukan sebesar 50 persen atau selama satu semester tahun ajaran.

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa SPP bagi seluruh siswa SMA/SMK Negeri di Jatim gratis. Ia meminta kepada sekolah untuk tidak melakukan pungutan kepada siswa, khususnya peserta didik baru dalam bentuk

Positif Covid-19, Kepala Bappeda Jalani Perawatan di ICU Satu ASN Dindik Jatim Meninggal, 31 Reaktif Hanya Satu Diisolasi

dan nama apapun. “Program SPP gratis ini sudah berjalan sejak 2019 lalu. Jadi sekolah tidak diperkenankan memungut rupiah sepeser pun dari siswa. Semua gratis, seluruh Jatim,” ungkap  ke halaman 11

Wahid Wahyudi

Datangi DPRD Jatim, Massa Tolak RUU HIP

masyarakat mengenai pentingnya membangun optimisme, saat Pandemi Covid 19.

“Kita harus tetap optimis dan tidak boleh lengah, artinya kondisi new normal ini bukan berarti Corona itu hilang,” ungkap Novita Hardini Mochamad yang juga Bunda PAUD Kabupaten Trenggalek itu saat melakuk a n evaluasi 10 gerak a n

Surabaya, Bhirawa Pemprov Jatim bersama Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) II meluncurkan sistem rujukan satu pintu atau One Gate System. Launching dilakukan di Posko Rumah Sakit Lapangan Kogabwilhan II, Selasa (7/7) di Jl Indrapura, Surabaya.

Launching sistem yang diharapkan bisa mengurangi angka kematian pasien Covid-19 ini dilakukan oleh Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) II, Marsdya TNI Imran Baidirus dan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa serta Forkopimda Jatim, yakni Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Widodo Iryansyah, Kapolda Jatim dan Pangkoarmada II. Pangkogabwilhan II, Marsdya TNI Imran Baidirus mengaku bertugas langsung menangani langsung Rumah Sakit (RS) Darurat Covid-19 di Jl Indrapura, yakni dengan mengupgrade baik dari sisi manajemen maupun kapasitas daya tampung. Yang tadinya masih di bawah 100, sekarang sudah ada 300 lebih tempat tidur.

Kedua, sambung Imran, sesuai instruksi Presiden untuk mensinergitas kan Rumah Sakit yang ada di Jatim ini. Dan sudah direalisasikan dengan One Gate System ini, sehingg pasien Covid-19 yang

Pemprov, Bhirawa Penyebaran kasus Covid-19 di lingkungan OPD Pemprov Jatim semakin meluas seiring masifnya testing yang dilakukan. Bahkan salah satu pejabat telah terkonfirmasi positif Covid-19, yakni Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jatim Mohammad Rudy Ermawan Yulianto.

Sekretaris Daerah Provinsi Jatim Heru Tjahjono menuturkan, Kepala Bappeda Jatim saat ini tengah dilakukan perawatan intensif di RSUD dr Soetomo.

Pihaknya berdo’a semoga proses perawatan berjalan lancar sehingga Kepala Bappeda segera pulih kembali. “Kondisinya stabil dan sekarang dirawat di ICU  ke halaman 11

Pemkot Tindaklanjuti 20 Laporan Pengaduan Bansos dari KPK

gegeh bagus/bhirawa

Massa dari berbagai elemen masyarakat saat demontrasi menolak RUU HIP di Gedung DPRD Jatim.

DPRD Jatim, Bhirawa Massa dari berbagai elemen berunjuk rasa menolak Rancangan Undang Undang (RUU) Haluan Ideologi Pan-

casila (HIP) di DPRD Jatim, Selasa (7/7) kemarin. Mereka pun diterima oleh perwakilan DPRD Jatim.

Koordinator sekaligus Pen-

anggung Jawab Aksi yang tergabung di Gerakan Umat Islam Tolak Komunis (Gamis)  ke halaman 11

Surabaya, Bhirawa Pemkot Surabaya melalui inspektorat menerima 20 laporan atau pengaduan terkait Bantuan Sosial (Bansos) warga terdampak Covid19. Laporan yang diterima dari laman aplikasi JAGA Bansos milik KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) tersebut, bukan

terkait dengan penyimpangan, namun rata-rata karena belum menerima bantuan.

Kepala Inspektorat Kota Surabaya, Rachmad Basari mengatakan, hingga hari ini ada 20 laporan yang diterima pemkot dari laman aplikasi JAGA  ke halaman 11

Hidup Sehat dan Sederhana Hadi Puspinto, Kasi DPKH Situbondo

Ngirit Biaya Transportasi dan Jaga Kebugaran, Ngontel Sepeda ke Kantor Menjadi seorang ASN (Aparatur Sipil Negara) saat ini menjadi impian sebagian besar masyarakat Indonesia. Selain mendapatkan gaji dari negara, berbagai fasilitas juga disediakan oleh pemerintah. Mengupas kiprah secuil seorang ASN, di Kabupaten Situbondo ada salah ASN bernama Hadi Puspinto yang sehari hari menjabat sebagai Kepala Seksi (Kasi) Sarana Prasarana Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Kabupaten Situbondo. Ada yang unik dari sosok Hadi Puspinto sebagai seorang ASN di Kota Santri Situbondo. Seperti Apa ?

Sawawi, Kabupaten Situbondo

Setiap pagi hari, jalan raya protokol Kota Situbondo dipenuhi kendaraan roda empat dan roda dua. Sebagian besar jika dilihat dari baju seragam yang dipakai, para pengguna jalan raya

itu adalah seorang ASN. Ada sebagian yang bertugas di Pemkab Situbondo, instansi fertikal dan juga lembaga pendidikan.

Sebagian sisanya tampak merupakan kar yawan perusahaan swasta. Mereka semua antri saat tiba diperempatan lampu alun

alun kota. Mereka menunggu lampu hijau hidup.

Satu dari sekian banyak ASN yang ada di perempatan lampu merah itu adalah Hadi Puspinto yang berdinas di Kabupaten Situbondo. Dia merupakan salah satu abdi negara yang tidak mencolok ketika ada di perempatan lampu.

Dia tak lain, Hadi Puspinto, seorang ASN yang berdinas di salah satu OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di lingkungan Pemkab Situbondo. Tepatnya bertugas di Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Situbondo. “Ya betul,

 ke halaman 11

sawawi/bhirawa

Hadi Puspinto bersama sepeda ontel kesayangannya saat berangkat kerja menuju Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Situbondo.

EKSEKUTIF Proyek Gagal Lelang Pengaruhi Kenaikan Silpa APBD Kota Batu Rabu Kliwon, 8 Juli 2020

Halaman 2

Batu, Bhirawa Banyaknya anggaran yang tidak terserap dalam APBD 2019 membuat Silpa (sisa lebih penggunaan anggaran) mengalami kenaikan Rp39 miliar dibandingkan silpa tahun sebelumnya.

Hal ini diketahui dari Rapat Paripurna DPRD tentang Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) APBD 2019 yang digelar secara virtual, Selasa (7/7).

Kenaikan silpa ini di antaranya akibat adanya pelaksanaan proyek yang mengalami gagal lelang. Diketahui Silpa penggunaan anggaran tahun 2018 lalu senilai Rp271 miliar. Dan tahun ini Kota Batu mendapatkan silpa dari APBD 2019 sebesar Rp310 miliar.

“Adanya silpa ini dikarenakan adanya beberapa program yang tak terlaksana 100 persen,”ujar Wali Kota Batu, Dra Hj Dewanti Rumpoko MSi, Selasa (7/7).

Di antara proyek yang tak terlaksana 100 persen di tahun 2019 adalah pembangunan hanggar pemadam kebakaran (PMK). Bahkan proyek yang lokasinya berada di belakang Balai Kota Batu ini terhentinya pembangunannya akibat gagal lelang.

“Pembangunan hanggar PMK ini mengalami gagal lelang di tahun 1019. Kemudian proyek ini dianggarkan lagi di tahun 2020 ini untuk lelang ulang, dan dilanjutkan dengan pembangunannya,” jelas Dewanti.

Selain proyek gagal lelang, ada juga beberapa program yang tak terealisasi, ataupun program kerja yang tak terlaksana optimal. Kemudian adanya pengalihan anggaran juga ikut menjadi faktor penyebab besarnya angka silpa.

Wali kota mencontohkan adanya dana senilai Rp100 miliar yang dialihkan ke dalam Biaya Tak Terduga (BTT). BTT ini diperuntukan urgensi siaga ben-

cana, dan juga dicadangkan sebagai simpanan untuk pembangunan Pasar Besar Kota Batu.

Selain itu walikota juga berharap agar sisa anggaran yang ada juga bisa dimanfaatkan untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi. Untuk itu dana tersebut harus bisa digunakan secara efektif dalam program pemulihan perekonomian.

Untuk merealisasikan hal itu, walikota memerintahkan seluruh OPD agar menginventarisir program yang akan diarahkan pada pemulihan ekonomi. Dan dia memberi batas waktu agar inventarisir yang dilakukan bisa tuntas pekan depan. [nas]

anas bachtiar/bhirawa

Wali Kota Batu, Dra Hj Dewanti Rumpoko MSi saat mengikuti Rapat Paripurna virtual DPRD tentang LKPJ APBD 2019 dari Rupatama Balai Kota Batu, Selasa (7/7).

Tindak Tegas Tanpa Masker Petugas gabungan Kecamatan Asemrowo Surabaya, dipimpin Camat Asemrowo, Drs Bambang Udi Ukoro SH MSi bersama, Koramil Asemrowo, Polsek Asemrowo, BPKPD Surabaya,Trantib Pol PP, Kelurahan dan Staf dilingkungan Kecamatan Asemrowo Surabaya kembali merazia pembeli dan pedagang pasar tanpa memakai masker di Pasar Krempyeng Asemrowo Surabaya, Selasa (7/7).

Petugas juga mengamankan tiga orang tanpa masker dan langsung dilakukan pendindakan tegas sesuai Perwali No 28 tahun 2020.

trie diana/bhirawa

KILAS BIROKRASI

hasan amin/bhirawa

Puluhan Logistik dan APD yang akan diserahkan Bupati Mojokerto kepada Tim Tangguh Covid-19.

Bupati Serahkan APD dan Logistik Kampung Tangguh Dawarblandong

Mojokerto, Bhirawa Ada yang menarik dari Penyerahan APD dan Logistik di kampung tangguh covid-19. Oleh Bupati Mojokerto—H Pungkasiadi di Desa Gunungsari Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto, selasa 7/7/20.

Pasalnya di kampung tangguh Gunungsari wilayah Kecamatan paling barat wilayah Kabupaten Mojokerto ini, ternyata berbeda dari kampung tangguh Covid-19 yang lainya.

Di Desa ini ternyata sudah lama, alias jauh sebelum covid-19 merambah, Desa Gunung sari sudah menjadi desa mandiri. Hal ini dibuktikan dengan ditempatkannya beberapa papan sayur gratis bagi warga, dan nomor telepon Tim tangguh di sepanjang jalan desa tersebut.

Dengan bertuliskan, Ingat Saudaramu Ambil secukupnya dan Taruh Semampunya.artinya Ambil Sayur yang tersedia ini, secukupnya saja. Dan taruh uang semampunya.

Hal ini diinisiasi oleh Kawasan Rumah Pangan Lestari oleh Kelompok Wanita Tani desa setempat. KRPL ini diwujudkan dalam satu RT/RW dusun (kampung) yang telah menerapkan prinsip Rumah Pangan Lestasri dengan menambahkan intensifikasi pemanfatan pagar hidup, jalan desa, dan fasum lain. [min]

Pemkot Terima Bantuan 40 Ribu Masker dari Guangzhou Surabaya, Bhirawa Berbagai bantuan untuk penanganan Covid-19 terus mengalir kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Bantuan itu tidak hanya berasal dari dalam negeri, namun juga ada bantuan yang berasal dari luar negeri.

Salah satu bantuan dari luar negeri itu adalah bantuan masker sebanyak 40 ribu pacs dari Pemerintah Guangzhou, China dan UCLG ASPAC. Bantuan itu diserahkan oleh Konsul Jenderal Tiongkok di Surabaya Mr. Gu Jingqi dan diterima langsung oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di Balai Kota Surabaya, Selasa (7/7).

Pada kesempatan itu, Mr. Gu Jingqi menjelaskan bahwa bantuan 40 ribu pacs itu berasal dari Pemerintah Guangzhou. Bahkan, ia juga menunjukkan sebuah tulisan di kardus masker itu yang menjelaskan bahwa bantuan tersebut berasal dari Guangzhou, China dan UCLG ASPAC. “Donated to Surabaya by Guangzhou, China & UCLG ASPAC,” demikian kalimat di kardus itu yang ditunjukkan kepada Wali Kota Risma.

Ia juga memastikan bahwa kalau memang ada apa-apa, Pemerintah Tiongkok siap membantu Pemkot Surabaya. Sebab, selama ini antara

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat menerima bantuan masker dari Pemerintah Guangzhou, Tiongkok dan UCLG ASPAC.

Pemkot Surabaya dengan Guangzhou di Tiongkok sudah lama menjalin kerjasama sister city.

“Mari kita terus bekerjasama seperti sister city kita selama ini. Bekerjasama melawan Covid-19,” kata dia.

Saat itu, ia juga mendoakan Wali Kota Risma dan warga Kota Surabaya

Bupati Gresik saat meninjau GJS yang digunakan sebagai tempat isolasi pasien Covid-19.

Pemkab Anggarkan Kebutuhan Air Bersih 1.000 Tangki

Bojonegoro, Bhirawa Guna mengantisipasi musim kemarau yang berakibat pada kekeringan, Badan Penanggualangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bojonegoro, bersiap menghadapi puncak musim kemarau yang diprediksi oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) akan terjadi pada Agustus November mendatang.

Sebagai upaya untuk mengatasi kekeringan Pemkab lewat BPBD juga telah menyiapkan 1000 tangki truk air untuk kemarau tahun ini, dengan kapastitas setiap tangki truk berisi 5000 liter air bersih.

Hal itu disampaikan oleh Kabid Rehabilitasi dan Rekontruksi BPBD Kabupaten Bojonegoro, Yudi Hendro, kemarin (7/7). Menurutnya, faktor penyebab kekeringan tersebut dikarenakan adanya musim kemarau yang panjang.

Selain itu, jauhnya sumber mata air juga menjadi salah satu penyebab terjadinya kekeringan.

“Meski saat ini belum ada laporan terkait wilayah yang kekeringan, kita imbau masyarakat tetap waspada karena puncak kemarau diperkirakan tiba bulan Agustus nanti,” imbuhnya.

Selain itu BPBD juga berharap agar masyarakat bisa menghemat air, dengan menggunakan seperlunya saja. [bas]

supaya sehat selalu dan cepat terhindar dari Covid-19 ini. “Semoga Ibu dan warga Surabaya semuanya, selalu sehat,” imbuhnya.

Sementara itu, Wali Kota Risma berkali-kali mengucapkan terimakasih banyak atas bantuannya yang diberikan kepada Pemkot Surabaya. Ia pun

kerin ikanto/ bhirawa

Pekan Ini GJS Siap Digunakan Sebagai Tempat Isolasi Pasien Covid-19 Gresik, Bhirawa Paling lambat, dalam pekan ini Gelora Joko Samudro (GJS) siap digunakan sebagai tempat isolasi pasien Covid19. Hal itu disampaikan Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto saat meninjau kesiapan GJS sebagai tempat isolasi, Selasa (7/7).

Ruang isolasi itu terpisah sesuai dengan zona merah, zona kuning dan zona hijau.

Bergantung potensi tingkat kerawanan. Jalur pasien dan tenaga kesehatan juga terpisah.

Semua tak luput dari pantauan Bupati Sambari. Termasuk instalasi CCTV, kelayakan tempat

tidur hingga ruang terbuka sebagai tempat berolahraga para pasien covid-19.

Didampingi Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Gresik drg. Saifudin Ghozali, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Gunawan Setijadi, Bupati Sambari melihat secara langsung kesiapan GJS yang akan digunakan selama masa isolasi berlangsung.

“Saya ingin melihat langsung kesiapan GJS yang akan dipersiapkan sebagai tempat isolasi. Saya ingin melihat secara langsung kelayakan ruangannya, kelayakan tem-

pat tidurnya, kesiapan logistiknya termasuk para dokter dan tenaga kesehatannya,” kata Bupati Sambari.

Sekedar diketahui, bahwa GJS akan digunakan sebagai tempat isolasi pasien covid19. Ini mengingat jumlah rumah sakit milik pemerintah dan swasta di Gresik sudah hampir overload.

“Ini upaya yang kami lakukan. Mengingat kondisi di 15 rumah sakit di Kabupaten Gresik, termasuk di RSUD Ibnu Sina sudah hampir overload. Satu hal yang kami inginkan, yakni kesembuhan bagi masyarakat kami. [eri]

zainal ibad/bhirawa

mendoakan semoga Tuhan yang membalasnya. “Terimakasih banyak, terimakasih,” kata Wali Kota Risma.

Setelah menerima bantuan itu, ia langsung meminta staf-stafnya untuk membongkar kardus masker itu dan membaginya ke beberapa kardus lain. “Nanti langsung didistribusikan,” tegasnya. [iib]

Pemkab Canangkan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM Bondowoso, Bhirawa Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso mencanangkan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) untuk menciptakan birokrasi bebas pungli dan korupsi.

Sedikitnya ada14 unit kerja di Kota Tape ini yang dicanangkan jadi zona integritas.

Yakni 4 diantaranya dicanangkan sejak Tahun 2019 lalu. Sementara 10 lainnya dicanangkan pada tahun ini.

Informasi dihimpun, empat OPD telah melakukan pencanangan ZI pada tahun 2019 yakni Dispendukcapil, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja (DPMPTSP), RSUD Koesnadi dan Puskesmas Kota Kulon.

Sementara sepuluh OPD lainnya yang mencanangkan Zona Integritas tahun 2020 yakni BKD, Kecamatan Cermee, Kecamatan Bondowoso, Kecamatan Tegal Ampel,

Kecamatan Ijen, Puskesmas Cermee, Puskemas Wonosari, Puskesmas Tamanan, Kelurahan Nangkaan dan Kelurahan Sekarputih.

Bertempat di Pendopo Bupati, pada Selasa (7/7), Bupati Bondowoso Drs KH Salwa Arifin, bersama perwakilan unit kerja, melakukan penandatanganan dokumen pencanangan pembangunan zona integritas itu.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Bondowoso H Irwan Bachtiar Rahmat, Sekda H Syaifullah dan sejumlah pihak terkait lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Salwa Arifin menyampaikan, bahwa efektivitas zona integritas ini ditentukan oleh komitmen pimpinan dan seluruh jajaran pegawai yang ada di dalamnya.

“Jadi bukan hanya pimpinan atau kepala dinas. Tapi semuanya berkomitmen.

Membangun soliditas, karena ini merupakan syarat mutlak,” ungkapnya. [san]

LEGISLATIF

Rabu Kliwon, 8 Juli 2020

Halaman 3

Jelang Pilkada 2020, KPU Gelar Rapid Tes Serentak Diikuti Ribuan Petugas PPK PPS PPDP se-Situbondo Situbondo, Bhirawa Menjelang pelaksanaan pilkada Situbondo 9 Desember 2020 mendatang, jajaran KPU Situbondo menggelar rapid test bagi seluruh petugas penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo Selasa (7/7).

Acara dihelat di halaman KPU setempat dengan di jaga sejumlah personil kepolisian. Kegiatan ini merupakan kerjasama KPU Situbondo bersama Rumah Sakit Elizabet dan RS Mitra Sehat Situbondo.

Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Situbondo— Imam Nawawi mengatakan, kegiatan rapid tes bertujuan agar semua petugas penyelenggara pilkada sehat dan aman sehingga akan menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat dalam suksesnya pelaksanaan pilkada.

Imam mencontohkan, jika pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) aman dari virus corona maka

masyarakat tidak akan canggung untuk mendukung pilkada.

“Ya kami akan mengadakan tiga kali rapid tes. Ini untuk memastikan penyelenggara pilkada itu sehat dan aman. Termasuk juga petugas KPPS harus mengikuti rapit tes,” tutur Imam Nawawi.

Untuk zona merah pandemi corona, lanjut Imam Nawawi, KPU Situbondo sudah melakukan koordinasi dengan GTPPC (Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19) Kabupaten Situ bondo, untuk memberikan pelayanan serta menggelar bimtek kepada petugas pilkada tentang tata cara pilkada diera pandemi corona.

Selain itu, tutur Imam, KPU juga menyediakan APD kepada semua petugas pilkada seperti face shield, sarung tangan, masker dan cairan disinfektan (antiseptik).

“KPU Situbondo sangat optimis pelaksanaan pilkada akan lancar. Ini karena masya-

rakat kini sangat antusias menyambut pilkada,” jelas Imam.

Jika mengacu pada pilkada negara lain seperti Korea Selatan, beber Imam Nawawi, kepercayaan atau partisipasi masyarakat dalam mendukung suksesnya pilkada sangat besar. Oleh karena itu, Imam Nawawi sangat yakin partispasi masyarakat dalam keikutsertaan dalam pilkada Situbondo akan meningkat.

“Indikatornya, saat ini antusiasme masyarakat itu meningkat saat menggunakan media sosial (medsos). Selain itu KPU juga akan melibatkan media sebagai mitra strategis KPU dalam bersosialisasi,” ujar Imam.

Masih kata Imam peserta rapid tes diikuti oleh ribuan peserta yang berasal dari PPK, PPS dan PPDP se-Kabupaten Situbondo.

Kata Imama Nawawi, pelaksanaan rapit tes digelar selama 3 hari sejak 6-8 Juli 2020 dengan terbagi menjadi 3 zona. Pertama, sebut

Salah satu petugas penyelenggara pilkada menjalani pemeriksaan rapid tes di Kantor KPU Situbondo Selasa (7/7).

mantan Komisinoner Bawaslu Situbondo itu, zona Barat meliputi Kecamatan Banyuglugur, Besuki, Jatibanteng, Sumbermalang, Suboh, Mlandingan dan Bungatan.

“Zona ini bertempat di Kantor Kecamatan Besuki yang melibatkan 816 peserta rapid tes,” ujar Imam Nawawi. Se-

mentara itu untuk zona tengah, sambung Imam, meliputi Kecamatan Kendit, Panarukan, Situbondo, Panji, Mangaran dan Kecamatan Kapongan.

Khusus zona tengah ini, sebut Imam, bertempat di Kantor KPU Situbondo dengan melibatkan 844 peserta rapid tes.

sawawi/bhirawa

Terakhir, sebut Imam Nawawi, zona timur yang meliputi Kecamatan Arjasa, Jangkar, Asembagus dan Banyuputih. “Lokasi rapid tes zona timur ini bertempat di Balai Desa Trigonco Kecamatan Asembagus dengan 562 petugas penyelenggara pilkada,” pungkas Imam Nawawi. [awi]

DPRD Jatim Desak Pemprov Segera Recovery Ekonomi Surabaya, Bhirawa Pandemi Covid-19 yang melanda semua negara menyisakan pahit dan masalah yang belum terselesaikan, terutama di sektor pariwisata. Maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus segera melakukan recovery untuk kembali menumbuhkan geliat ekonomi di sektor tersebut.

achmad suprayogi/bhirawa

Suasana koordinasi antara jajaran KPU Sidoarjo dan Pemkab Sidoarjo, di ruang transit Pendopo Kabupaten.

KPU Akan Merapid Test 3.528 Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sidoarjo, Bhirawa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo dalam waktu dekat akan menggelar rapid test kepada 3.528 Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).

Rapid test ini digelar, sebagai upaya memberikan rasa aman kepada masyarakat Sidoarjo, saat pelaksanaan pendataan daftar pemilih untuk Pilkada pada 9 Desember 2020 mendatang.

Pelaksanaan kegiatan tersebut telah dilakukan koordinasi terlebih dahulu, antara Ketua KPU Sidoarjo M. Iskak, Sekretaris KPU Sulaiman SE bersama jajarannya dengan Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaiuddin yang didampingi

Kepala Dinas Kesehatan dr Syaf Satriawarman dan Kepala Bakesbang Pol Kabupaten Sidoarjo Mulyawan.

Ketua KPU Sidoarjo—M Iskak menyatakan kalau KPU sebelumnya sudah menggelar rapid test kepada 1.047 petugas pendata dukungan calon perseorangan.

Pada rapid itu, diketahui beberapa tidak ikut karena sakit maupun pergi keluat kota.

“Hanya beberapa petugas yang ikut tes, memang ada yang reaktif. Namun sudah ditangani dengan baik dan sudah dinyatakan sembuh,” ujar M. Iskak, (6/7) kemarin.

Jadi, untuk pelaksanaan rapid test kepada 3.528 PPDP nanti, apakah ada

Sementara itu, Kadin Kesehatan Sidoarjo Syaf Satriawarman mengatakan untuk biaya rapid test PPDP ini, kemungkinan besar bisa diambilkan dari APBN. Kalau dana APBD sangat tidak mungkin, karena pelaksanaan rapid dilakukan di RSUD atau Puskesmas yang notabene milik Pemkab sendiri.

“Kita akan kodinasikan dulu, apakah memungkinkan penggunaan dana APBN untuk rapidt test PPDP ini,” katanya. Sedangkan Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin juga sangat mendukung apa yang akan dilakukan oleh KPU Sidoarjo. [ach]

Umar Siap Mundur dari Ketua PCNU Kabupaten Malang

KILAS DEWAN

Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya—Anas Karno.

biaya rapid test yang bisa diberikan pemerintah daerah, meskipun KPU sebenarnya ada biaya untuk pelaksanaan rapid test sendiri dari APBN. “Kalau memang ada dana dari Pemkab Sidoarjo kita berharap bisa dikoordinasikan.

Karena pada bulan Desember 2020 nanti, kita juga akan melakukan rapid test kepada 31.572 petugas KPPS,” terang Iskak.

Masih menurut Iskak, kalaupun ternyata biaya rapid test tetap dari KPU, pihaknya berharap ada penambahan rumah sakit atau setidaknya bisa dilakukan tapid tes di seluruh Puskesmas yang ada. “Karena waktunya mepet, kita berharap lokasi rapid test nya juga diperbanyak,” harapnya.

Hal ini disampaikan Anggota Fraksi—PKB DPRD Jatim, Chusainuddin, MM. Menurutnya, ini merupakan PR besar bagi semua pemangku kebijakan.

“Kita melihat begitu besarnya animo masyarakat yang berbondong-bondong mendatangi tempat pariwisata setelah tiga hingga empat bulan ini masyarakat hanya berada di rumah alias stay and work at home,” ungkapnya, Selasa (7/7).

Chusainuddin yang juga Anggota Komisi B DPRD Jatim ini menjelaskan bahwa sektor pariwisata jelas mendatangkan pendapatan asli daerah (PAD) di luar non-migas.

“Tentunya harus kita dorong untuk segera bangkit. Juga pemerintah agar segera menggelontorkan insentif yang telah dijanjikan,” ujarnya.

Pihaknya mengetahui bahwa Efek Doppler dari kebangkitan perekonomian sektor pariwisata cukup besar bagi pemulihan ekonomi kerakyatan.

“Dorongan itu tidak cukup oleh para pemangku kebijakan saja. Tapi juga dukungan swasta dan para pelaku sektor pariwisara itu sendiri. Tentu dengan bangkitnya sektor ini juga akan membangkitkan sektor-sektor turunannya, seperti kerajinan, UMKM, restoran, perhotelan, even organiser (EO) dan banyak lagi lainnya,” bebernya.

Presiden Jokowi, lanjut dia, juga sudah menyatakan akan ada perubahan tren pariwisata kini. Perubahan tersebut, kata Chusainuddin, seperti akan lebih banyak masyarakat yang minat untuk mengunjungi tempat-tempat wisata yang sepi.

“Pandemi Covid-19 akan membuka sebuah perubahan tentang tren pariwisata di dunia. Di mana isu health, higienis, serta safety, security akan jadi pertimbangan utama bagi wisatawan yang ingin melancong,” jelasnya.

“Kita pun harus terus menerus mensosialisasikan atau mempromosikan tempattempat pariwisata favorit, agar bisa bersaing dan dikenal oleh dunia luar. Ayo semangat utk Indonesia Bangkit,” pungkasnya. [geh]

andre/bhirawa

Dewan Minta Pemkot Surabaya Gencar Lakukan Razia Surabaya, Bhirawa Komisi B menyerukan kepada Pemkot Surabaya lebih giat melakukan razia di sejumlah tempat seperti Pasar Tradisional, Pusat pembelanjaan dan toko – toko untuk menekan penyebaran covid-19.

“Kita (Komisi B) menyerukan kepada pemkot untuk lebih giat melakukan razia di pusat pembelanjaan, pasar tradisional dan toko toko,” ujar Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya— Anas Karno Selasa (07/07/2020).

Seruan razia, kata anggota Fraksi PDIP ini, tentang penerapan protokol kesehatan covid-19 seperti memakai masker, menyediakan hand sanitizer, tempat cuci tangan memakai sabun dan jaga jarak (Physical distancing atau social distancing).

“Pedagang maupun pembeli wajib menerapkan protokol kesehatan bertujuan untuk menekan penyebaran Covid-19 terutama di kota surabaya,” tutur Anas.

Jika hal itu tidak dilakukan, Ia menegaskan, bisa diberikan sanksi tegas bagi pelanggar protokol kesehatan, menurut Anas, karena dapat beresiko penyebaran covid-19. [dre]

Malang, Bhirawa Ketua Pimpinan Cabang Nadhlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Malang—dr Umar Usman yang akan maju di Pemilihan Pemilihan Bupati (Pilbup) Malang 2020, hal ini telah mendapatkan berbagai tanggapan masyarakat maupun di internal pengurus PCNU. Karena sesuai dengan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ ART) organisasi keagamaan tersebut, jika ada pengurus syuriah maupun tanfiziah maju pada kontestasi politik atau maju sebagai Calon Bupati (Cabup) maupun Calon Wakil Bupati (Cawabup), maka harus mengundurkan diri pengurus PCNU. Hal ini dibenarkan, Ketua PCNU Kabupaten Malang dr Umar Usman, Selasa (7/7), kepada wartawan, jika pengurus syuriah maupun tanfiziah mencalonkan sebagai kepala daerah memang harus mengundurkan diri.

Sedangkan pengunmecalonkan diri sebagai duran diri itu setelah Cabup maupun Cawabup Komisi Pemilihan Umum harus mengundurkan diri.

(KPU) mengumumkan Dan selain itu, juga diatur menetapkan pasangan dalam pedoman organicalon (paslon). Dan jika sasi dalam pasal 12 ayat belum ada penetapan 1 dan 2. Sehingga sudah paslon, maka belum meada penetapan paslon danungdurkan diri, karena ri KPU, tentunya harus hal itu sudah diatur dimengundurkan diri dari dalam AD/ART orgapengurus organisasi. nisasi PCNU. “Artinya, saya sudah “Jadi jika nanti KPU siap mengundurkan diri dr Umar Usman Kabupaten Malang susebagai Ketua PCNU Kadah mengumumkan penetapan pas- bupaten Malang saat sudah ditelon, maka dirinya langsung menya- tapkan sebagai paslon oleh KPU. takan mundur dari Ketua PCNU Karena jika tidak mundur, secara Kabupaten Malang,” tegasnya. otomatis Pengurus Besar Nadhlatul Menurut dia, dirinya membenarkan Ulama (PBNU) mencabut Surat Keapa yang disampaikan Rais Syuriah putusan (SK) Ketua PCNU KabuPCNU Kabupaten Malang KH Fadlol paten Malang,” papar Umar.

Hijah, karena sudah dijelaskan di AD/ Sedangkan, dia katakan, terkait ART PCNU pasal 51 ayat 4, jika pencalonan dirinya sebagai Capengurus syuriah maupun tanfiziah lon Bupati (Cabup) Malang ini

sudah dibahas pada tahun 2019 lalu dengan jajaran PCNU Kabupaten Malang.

Dan pembahasan yang kami lakukan di internal pengurus PCNU yakni untuk mengimplementasikan atau menerjemahkan AD/ART yang dimaksud satu tahun lalu. Sehingga dirinya sudah siap untuk melepas jabatan jika memang nanti sudah ada surat resmi dari KPU. “Pencalonan saya sebagai Bupati Malang berangkat melalui gerbong Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dan bahkan dirinya sudah mendapatkan surat tugas dari Pimpinan PKB untuk mencalonkan sebagai Bupati Malang, yang akan digelar KPU secara serentak, pada 9 Desember 2020 mendatang,” ujar Umar, yang kini juga menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Malang. [cyn]

Pemprov Perlu Gelontor Dagulir untuk Nelayan dan ABK di Jatim Surabaya, Bhirawa Anggota Komisi B DPRD Jatim, Pranaya Yudha Mahardhika meminta Pemprov Jatim tak hanya menggelontorkan anggaran khusus penanganan pandemi COVID-19 saja, melainkan juga di bidang perekonomian.

Politisi Partai Golkar ini menginginkan perhatian yang sama juga agar pertumbuhan ekonomi di Jatim tetap terjaga. Ia menyoroti sejumlah bidang perekonomian di Jatim yang kurang diperhatikan oleh Pemprov.

“Seperti nasib para nelayan yang mencakup buruh kapal, terdiri dari Anak Buah Kapal (ABK)

dan pemilik kapal yang jumlahnya 250 ribu seJatim. Para nelayan di wilayahnya hingga kini tak mendapatkan dana bergulir,” katanya saat dikonfirmasi Bhirawa, Selasa (7/7).

Menurut Yudha yang juga ketua AMPG Jatim ini, saat pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diberlakukan di Surabaya Raya, nelayan kesulitan mengirim hasil ikannya ke Surabaya. Sehingga menyebabkan kerugian akibat ikan tak terjual hingga ikan menjadi busuk, dan nelayan merugi.

Pada era ini, lanjut dia, harus melihat bukan hanya penanganan kesehatan saja tapi pemulihan ekonomi juga penting. Ketika roda perekonomian di Jatim diabaikan, maka pertumbuhan ekonomi tentu akan merosot.

“Untuk menjaga itu perlu inovasi dengan program yang dirancang sedemikian rupa sehingga pelaku ekonomi tetap bisa hidup. Di saat sekarang ini mana ada pelaku ekonomi yang enggak sambat, saya pikir semua mengeluh. Kita harus pilah-pilah sektor mana yang harus diselamatkan lebih dulu,” terangnya. [geh]

OPINI

Rabu Kliwon, 8 Juli 2020

TAJUK

Memacu Zona Hijau WARNA-warni zona (hijau, kuning, oranye, dan merah) yang menunjuk angka kasus pewabahan virus corona masih fluktuatif. Sehingga beberapa daerah melakukan “buka tutup” zona dalam melaksanakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Termasuk ibukota Jakarta yang melanjutkan lagi protokol PSBB, setelah dilonggarkan pada akhir Juni.

Tetapi separuh daerah di Indonesia telah tergolong berisiko pewabahan rendah.

Bahkan terdapat 66 kabupaten dan kota yang tidak pernah terjangkiti virus corona, terutama di propinsi Aceh, NTT (Nusa Tenggara Timur), dan Papua. Begitu pula jumlah zona hijau (nyaris tiada kasus baru CoViD-19), bertambah menjadi sebanyak 137 kabupaten dan kota). Begitu pula zona merah (tingkat pewabahan tinggi) makin berkurang, kini tersisa 53 daerah. Zona merah didominasi wilayah Jawa, terutama Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

Sebagian daerah telah merasa manfaat status PSBB. Diantaranya laju pewabahan CoViD-19 yang bisa dihambat.

Tetapi belum maksimal, karena keterbatasan sarana dan prasarana layanan kesehatan pemerintah. Serta kepatuhan masyarakat (terhadap social distancing dan physical distancing) masih perlu digalang. Terutama pada kluster “roda ekonomi,” pusat perbelanjaan, industri (pabrik), dan pasar tradisional. Pada periode transisi menjelang “new normal,” perlu memperketat pelaksanaan protokol kesehatan.

Beberapa daerah (propinsi) sebenarnya belum layak mengakhiri PSBB. Karena angka rate of transmission (penularan) masih diatas angka 1. Artinya, setiap kasus positif CoViD-19 dipastikan masih menularkan pada orang lain. Kawasan Jakarta Raya, dan Surabaya Raya (Jawa Timur) masih perlu melanjutkan PSBB. Namun tidak mudah hidup dalam tekanan pembatasan (PSBB), selama dua bulan. Bisa mengubah emosional. Lebih lagi banyak yang kehilangan mata nafkah, menjadi miskin.

Penjagaan jarak antar-orang, dan penggunaan masker masih perlu dukungan masyarakat lebih luas. Tidak keluar rumah kecuali keperluan yang sangat penting. Juga penyehatan lingkungan (dengan penyemprotan disinfektan) masih perlu digencarkan di kampung-kampung. Begitu pula kinerja sektor Ketenteraman dan Ketertiban Umum, masih perlu lebih digiatkan. Lalulintas orang (dan kendaraan) wajib dibatasi, kecuali dengan alasan sangat urgen.

Bedasar catatan Gugus Tugas Percepatan Penanganan CoViD-19, zona kuning (pewabahan virus corona tingkat rendah), sebanyak 188 kabupaten dan kota. Sedangkan zona oranye (pewabahan tingkat sedang) sebanyak 157 daerah.

Karena jumlahnya yang sangat banyak, zona oranye ini yang sedang digarap bisa menuju zona kuning. Termasuk seluruh Jakarta, sebanyak 5 daerah di Banten, 16 daerah di Jawa Barat, 10 daerah di Jawa Tengah, serta 18 kabupaten dan kota di Jawa Timur.

Beberapa kota di Jawa juga berhasil menjadi zona hijau.

Antara lain, kabupaten Kepulauan Seribu (DKI Jakarta), Sukabumi (Jawa Barat), Kota Tegal (Jawa Tengah) dan Kota Madiun (Jawa Timur). Memasuki pertengahan Juli 2020, diharapkan seluruh daerah zona kuning telah menjadi zona hijau. Di Jawa Timur misalnya, sudah terdapat 8 daerah tergolong zona hijau (baru). Juga 4 kabupaten di Jawa Barat, dan 2 kabupaten di Jawa Tengah.

Peringkat warna-warni tingkat ke-wabah-an CoViD-19, dilakukan oleh tim pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan CoViD-19. Metodenya melalui analisa data dan kajian berdasar 15 indikator, masing-masing memiliki bobot nilai. Indikator terdiri dari 11 indikasi epidemiologi, 2 indikasi surveilans kesehatan masyarakat, dan 2 indikasi pelayanan kesehatan.

Zona hijau, bisa sepenuhnya melaksanakan seluruh kegiatan perekonomian, pendidikan, sosial keagamaan, dan budaya. Juga bisa membuka tempat wisata, dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan “new normal.” Zona hijau perlu dipacu lebih banyak, agar perekonomian tidak kelelap lebih parah. [*]

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Kontroversi Kalung Antivirus Corona dari Kementan AKHIR-akhir ini mencruat kabar yang cukup mencengang di tengah-tengah penantian masyarakat tentang harapan diketemukakanya vaksin atau antivirus corona. Kabar mencegangkan kali ini datang dari Kementerian Pertanian (Kementan). Pasalnya, Kementan dalam waktu dekat akan memproduksi massal kalung antivirus corona. Sontak kabar rencana Kementan ini menjadi sorotan publik, bahkan tidak jarang bisa menuai banyak kritik.

Merujuk dari kompas.com (4/7), produk antivirus Corona berbasis tanaman atsiri (eucalyptus) akan diproduksi masal melalui pihak swasta. Kementan berencana memproduksi massal kalung antivirus corona ini pada bulan depan. Kalung antivirus corona merupakan produk eucalyptus yang dibuat dengan teknologi nano. Malalui uji potensi eucalyptus oil sebagai antivirus telah dilakukan dengan tahapan telusur ilmiah serta uji invitro. Adapun, beberapa tanaman herbal termasuk eucalyptus terhadap virus Gammacorona dan Beta coronavirus Clade 2a sebagai model dari virus corona. Hasilnya, eucalyptus menunjukkan memiliki kemampuan antivirus 80-100 persen tergantung jenis virus, termasuk virus corona yang digunakan dalam pengujian, serta virus influenza H5N1.

Selanjutnya, dalam proses produksinya, Balitbangtan menggandeng PT Eagle Indo Pharma yang kerjasama dengan mitra asing seperti perusahaan pharmaceuticals dari Jepang Kobayashi dan Aptar Pharma dari Rusia. Kedua perusahaan tersebut sudah memiliki cakupan pemasaran di berbagai negara mulai dari Asia Tenggara, China, Jepang, Amerika Serikat, Rusia hingga Eropa. Produk antivirus tersebut tersedia dalam berbagai bentuk seperti inhaler, roll on, salep, balsem, dan diffuser, (finance.detik.com, 5/7) Berlajar dari upaya yang dilakukan oleh Kementan, setidaknya bisa menggugah kesadaran kita bahwa masalah penyebaran virus corona ini masih jauh dari kata selesai. Berbagai upaya dan terobosan untuk menekan penyebaran virus corona terus diupayakan. Termasuk agenda Kementan yang akan memproduksi kalung anti corona. Kelihatan aneh, tapi setidaknya ini bukti bahwa betapa pandemi corona ini membuat kita pusing.

Gumoyo Mumpuni Ningsih Pengajar Universitas Muhammadiyah Malang

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said PENASIHAT HUKUM: Poerwanto, SH, MH

Halaman 4

Orang-orang Kampung Bercakap Ideologi dan manfaat pelayanan sosial dari segala bidang.

Misi program ini makin me nemukan juntrungnya ketika mewabahnya kasus kemiskinan mereka untung. Semua masyarakat. Sejak maret berjalan secara sederha2006 sebesar 10, 86% na. Bangunan-bangunan dari total 28, 01 juta jiwa sosial menjamah pola masyarakat Indonesia. kehidupan mereka.

Oleh : Target pemerintah cukup Struktur masyarakat Ayis A. Nafis realistis. Yakni penuyang dikatakan Jean runan angka kemiskinan Jasques Rousseau (1712sampai pada 7-8% di 1778) yakni bahwa kita tahun 2019. berada pada “kontrak sosial” yang Sayangnya, bantuan ini tidak diadakan antara pihak-pihak otonom, melalui “penelitian lapangan” terlebih begitu kuat mengungkung mereka. dahulu. Di kampung, orang-orang Percakapan topik topik terkini dan di penerima bantuan ini kebanyakan kemas secara ngalor-ngidul seperti mer- orang yang tingkat perekonomianemas persoalan dari berbagai tanggapan nya terbilang cukup memadai. Bukan tiap individu. Mengais-ngais kembali malah diberikan kepada orang yang puing-puing sejarah bangsa Indonesia benar-benar membutuhkan bantuan. yang kental dengan sikap tanggap so- Tentu hal ini menimbulkan sikap sialnya. Tak berlebih, dalam menyikapi empati bagi setiap individu. Tidak pandemi berkepanjangan ini. tepat sasarannya bantuan menjadi titik Dampak yang cukup signifikan pertanyaan yang susah terjawab serta ini merembes pada masalah-masalah perlu di evaluasi ulang oleh pemerkesejahteraan. Saya tiba dengan ayah intah. Semacam sistem monarki dari saya pagi itu, berniat sesekali menye- suatu kekuasaan. John F. Kennedy sap keakraban orang dewasa. Tiba- pernah mengungkapkan, “usaha dan tiba ada yang membuka percakapan keberanian tidak cukup tanpa tujuan tentang kebijakan pemerintah dalam dan arah perencanaan.” Begitupun merespon pandemi berkepanjangan jika ingin membangun bangsa yang ini. Ya, soal bantuan pemerintah yang berperadaban. salah sasaran.

Memang benar, langkah-langkah Orang-orang kampung mengenal pemerintah patut di acungi jempol. bantuan ini dengan sebutan PKH Tetapi jika menyalahi sasaran per(Program Keluarga Harapan) adalah encanaan, hal demikian berpotensi perogram pemberian bantuan sosial malah meruntuhkan tujuan awal. Buat bersyarat kepada keluarga miskin mengamini diktum sila ke lima yakni (KM) karena merespon kemiskinan keadilan sosial bagi seluruh rakyat di seluruh penjuru bangsa. Disinyalir, Indonesia. bantuan ini terhitung sejak tahun 2007 Terlepas dari kemelut persoalaan yang di dunia internasional di kenal macam itu, banalitas alamiah tersebut dengan istilah Conditional cash trans- sadar atau tidak malah membentuk fers (CCT) tak lain untuk menjalankan good habbitus yang tertanam di benak amanat nawacita presiden. masing-masing serta menjadi ideologi Melalui program ini, keluarga mis- universal. Keakraban yang menuntun kin didorong untuk memiliki akses menjadi pribadi humanism. Peduli ter-

hadap sesama. Hal demikan melatih sikap aktif terhadap kegiatan-kegiatan sosial bersama lainnya. Bagi saya, pembangunan peradaban bangsa akan menemukan titik arah yang baik.

Ungkapan Gemah lipah loh jinawi akan menemukan akses pengelolaan terpercaya. Jika slogan “Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.” yang di gaung-gaungkan pendukung kesebelasan Timnas ketika berlaga di kancah Internasional di apkikasikan pada ranah sosial, maka kemerdekaan yang hakiki tak hanya akan jadi anganangan yang menguasai kepala.

Satu yang harus dibangun. Yakni sikap tanggap sosial terhadap sesama.

Derita-derita yang hilir-mudik di ruas nasib akan segera teratasi jika kita bisa membagi, meminta pendapat serta menerima masukan yang masuk akal dan di lanjutkan dengan langkah-langkah nyata kepedulian sosial. Karena sejatinya manusia harus mengamini prinsip Zoon politicon. Membutuhkan orang lain dalam mengarungi hidup. Agar tak terulang kembali kekhawatiran Mahatma Gandhi dalam merumuskan Dosa sosial. Yakni, kekayaan tanpa kerja, kenikmatan tanpa nurani, ilmu tanpa kemanusiaan, pengetahuan tanpa karakter, politik tanpa prinsip, bisnis tanpa moralitas, dan ibadah tanpa pengorbanan.

Jauh di benak, saya berharap bangsa ini terus memiliki kesadarankesadaran sosial hingga teraplikasi ke segala bidang kehidupan. Memiliki sikap tanggap sosial yang terus di pegang sampai akhir zaman. Hingga, kita bisa mengulas senyum sampai kematian tiba dengan tergesa.

Selain itu, adanya aplikasi pengembangan administrasi elektronik dan persidangan elektronik dalam berperkara di Pengadilan akan menguatkan kembali asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

pungutan liar, merajalela perilaku suap, seringnya terjadi korupsi, dan sebagainya. Maka, melalui konsep administrasi perkara dan persidangan berbasis elektronik (e Court) bisa menjadi sarana menekan angka perilaku curang yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Agung.

Sehingga pelayanan terbaik dalam peradilan menjadi semakin baik dari tahun ke tahun.

Kualitas sebuah badan peradilan ditentukan dengan pelayanan masyarakatnya. Kualitas pelayanan ini dapat diartikan sebagai tingkat kepuasan tamu atau konsumen yang dalam hal ini masyarakat. Sedangkan tingkat kepuasan tamu ini sendiri dapat diperoleh dari perbandingan atas jenis pelayanan yang nyata diterima oleh konsumen dengan jenis pelayanan yang diharapkan oleh konsumen. Jenis kualitas pelayanan yang baik adalah jenis pelayanan yang memuaskan dan sesuai dengan pelayanan yang diharapkan oleh konsumen.

Kualitas pelayanan pengadilan ini menjadi penting karena akan berdampak langsung pada citra pengadilan. Kualitas pelayanan yang baik akan menjadi sebuah keuntungan bagi pengadilan. Bagaimana tidak, jika suatu saat pengadilan telah mendapat nilai positif di mata masyarakat, maka masyarakat akan memberikan feedback (umpan balik) yang baik pula. Artinya, masyarakat memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi akan kinerja Mahkamah Agung dan Badan peradilan dibawahnya.

Seyogianya ungkapan “Melanjutkan Tradisi yang Baik dan Mengambil Hal Baru yang Lebih Baik,” adalah sebuah slogan yang saat ini tepat disematkan kepada Mahkamah Agung. Karena belajar dari pengalaman perubahan demi perubahan pun mulai dilakukan. Meskipun, terkadang masih banyak terjadi perbedaan pendapat dalam penerapannya.

Namun, pelayanan terbaik kepada masyarakat pencari keadilan adalah hal yang paling urgen dan utama untuk dilakukan..

“Derita menjadi tertanggungkan ketika menjelma menjadi cerita,” ungkap Hannah Arendt, suatu ketika.

Begitulah pergumulan ideologi yang berderak di kepala orang-orang kampung.

S

etiap derita yang hinggap lalu terbang kembali, mengelilingi poros-poros kehidupan mereka harus segera di tumpahkan. Jika tidak, -barangkali anggapan mereka- akan menemukan titik jenuh lalu timbul masalah baru, takut-takut terkena penyakit skizofrenia, deperesi yang berlebihan berujung kegilaan.

Secara alamiah mereka menjalankan fitur kehidupan yang menjunjung nilai-nilai interaksi sosial tinggi. Mereka cukup terbuka dengan sesama tetangga. Jauh ataupun dekat. Bukan hanya saling melempar senyum ataupun sapaan di jalan.

Mereka seringkali saling bercakapcakap dalam suatu tempat. Nilai interaksi sosial yang terlupakan pada benak masyarakat millenial.

Di suatu tempat, seluruh gelisah, pertikaian pikiran serta hiruk pikuk keadaan sosial dari segala bentuk kehidupan dibawa tiap individu untuk di benturkan dan di diskusikan secara renyah. Tempat itu begitu sederhana.

Entah dibuat dengan papan kayu atau dinding tak begitu tinggi. Mereka menyebutnya warung. Semacam kedai kopi yang diperuntukkan bagi orang-orang dewasa. Waktu-waktu keramaian adalah waktu pagi, kirakira jam duha hingga pukul tujuh waktu kerja juga saat-saat malam setelah adzan isya’ berkumandang.

Para informan yang mangkrak dari perkembangan zaman memiliki tempat tersendiri bagi para pengunjung.

Tentu di jam-jam itu adalah berkah dari para pemilik warung. Tanpa di sentuh regulasi sistem kapitalis, secangkir kopi, sebungkus rokok juga beberapa gorengan hangat membuat

e

-Court atau lebih dikenal dengan istilah administrasi dan persidangan secara elektronik merupakan sebuah terobosan baru di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia di bidang teknologi informasi dalam sistem peradilan. e-Court model baru mulai berlaku sejak diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik oleh Mahkamah Agung yang mengganti dan mencabut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik.

Sebelumnya, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik. PERMA tersebut memberikan payung hukum bagi implementasi aplikasi e-Court. eCourt dalam PERMA ini mengatur mulai dari Pendaftaran Perkara (e-Filling), Pembayaran Perkara (e-Payment), Pemanggilan para pihak (e-Summons) yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara. Selain itu, sejak terbit PERMA Nomor 1 Tahun 2019 telah ditambahkan mekanisme Persidangan Secara Elektronik (e-Litigation) ke dalam model e-Court.

Kelebihan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yaitu sudah memungkinkan untuk pengiriman berkas yang tidak hanya terbatas pada berkas gugatan saja, namun juga terhadap surat jawaban berupa replik, duplik, dan kesimpulan. Artinya. PERMA Nomor 1 Tahun 2019 mengatur lebih lengkap mengenai pelaksanaan persidangan secara elektronik. Dibandingkan dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 yang hanya sebatas administrasi perkara elektronik saja tanpa ada persidangan elektronik.

Langkah Mahkamah Agung dalam mereformasi Badan Peradilan ini merupakan sebuah terobosan baru guna merespon perkembangan zaman yang semakin cang-

Pengarang adalah Santri PP. Annuqayah yang gemar melahap essai Danuarto. Bergiat di Komunitas Laskar Pena, Sanggar Becak serta Sahabat Literasiku di media Daring.

e-Court dan Reformasi Peradilan gih di bidang teknologi informasi. Tentunya, kemajuan ini juga berlaku bagi semua Badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung, mulai dari lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara (TUN), dan Peradilan Militer.

Oleh : Adeng Septi Irawan

Berbasis Peradilan Modern Menjadi suatu keniscayaan jika kemajuan zaman menjadi alasan perubahan dalam hal pelayanan masyarakat di lingkungan peradilan.

Ya, dalam hal pelayanan harus selalu up to date, dalam memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Era perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) di kalangan masyarakat harus juga terafiliasi di lingkungan Peradilan. Karena, masyarakat pencari keadilan membutuhkan pelayanan peradilan yang kekinian dalam hal ini modern mengikuti trend perkembangan zaman.

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dikutip dari laman hukum online.com menjelaskan, ada 4 (empat) unsur utama untuk mengganti rupa pengadilan dari semula konvensional menjadi modern. Salah satu unsur yang cukup unik adalah apa yang ia sebut dengan enlightened judges.

Menurutnya unsur-unsur peradilan modern itu, diantaranya unsur pertama adalah enlightened judges (hakim-hakim yang tercerahkan). Unsur kedua, adalah pengelolaan administrasi yang modern.

Ketiga, Pengembangan sumberdaya manusia atau staf-staf. Dan unsur keempat, sistem informasi hukum.

Langkah Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung yang mulai menerbitkan project e-Court di seluruh satuan kerja patut untuk diapresiasi dan didukung sepenuhnya. Karena memberikan dampak yang besar bagi kemudahan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan. Bentuk pelayanan berkualitas modern berbasis teknologi informasi yang kekinian sesuai dengan kondisi masyarakat sekarang pastinya.

Public Service menjadi Poin Mahkamah Agung dalam kebijakan umumnya telah menempatkan teknologi informasi sebagai sarana pendukung utama pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Implementasi teknologi Informasi pada Badan Peradilan merupakan salah satu peluang sekaligus tantangan baru dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan peradilan. Tujuannya agar penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi badan peradilan semakin akuntabel, kredibel, dan transparan. Hal tersebut sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi gelombang kedua yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2035 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-2019 Beragam terobosan baru terus diluncurkan oleh Mahkamah Agung guna memberikan kualitas pelayanan yang baik kepada masyarakat. Melalui Cetak Biru Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung 2010-2035 diciptakanlah berbagai hal yang mendukung dalam pelayanan masyarakat. Karena sebagai instansi pemerintah, Badan Peradilan mengemban amanat pelayanan adalah hal yang utama untuk masyarakat sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar 1945.

Public Services bukanlah sekedar wacana saja melainkan aksi nyata, Titik poin perubahan dalam pelayanan itu terletak dari mindset (pola pikir) dari Sumber Daya Manusia (SDM)nya Jika pada masa lalu, banyak sekali celah terjadinya perilaku yang kurang baik di kalangan pegawai Mahkamah Agung, mulai dari perilaku maraknya

Penulis adalah Hakim Pratama Pengadilan Agama Sukamara, Kalimantan Tengah

PEMIMPIN UMUM/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari PEMIMPIN REDAKSI : Wahyu Kuncoro SN WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : Wawan Triyanto REDAKTUR PELAKSANA: Gatot Suryo Widodo KOORDINATOR LIPUTAN : Bambang WN, Zainal Ibad REDAKTUR: Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendi Dimyati, Andre Endrayana Sasmita, Helmi Supriyatno, Reporter : M. Ali, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Adit Hananta Utama, Abed Nego, Gegeh Bagus Setiadi, Diana Rahmatus Sholichah, Achmad Tauriq Imani Fotografer: Trie Diana Indahwati, Oki Abdul Sholeh Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Kediri: Ervan Kholis, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Dwi Wismo Wardono, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Agus Irianto, Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Ponorogo: Yanuar Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Trenggalek: Wahyu Asmoro, Jakarta: Tjitjik Rahayu.

Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh, Rendy Agung. Sekuriti: Saiful Hidayat, Akhmad Mukhdor Daniyal, Ucha Torindiansyah Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press, Kawasan Industri SIER, Jl. Rungkut Industri III No.49, Surabaya SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

PELAYANAN PUBLIK Layanan Kesehatan Tulungagung Terapkan Normalitas Baru Halaman 5

Rabu Kliwon, 8 Juli 2020

Tulungagung, Bhirawa Semua layanan kesehatan di Kabupaten Tulungagung mulai saat ini menerapkan normalitas baru. Penerapan normalitas baru ini setelah RSUD dr Iskak dan Dinas Kesehatan meluncurkan normalitas baru layanan kesehatan Kabupaten Tulungagung di RSUD dr Iskak Tulungagung, Selasa (7/7).

Dokter Supriyanto dan dr Kasil Rokhmat menekan tombol dimulainya normalitas baru layanan kesehatan di Kabupaten Tulungagung, Selasa (7/7).

Direktur RSUD dr Iskak Tulungagung, dr Supriyanto, menyatakan launching normalitas baru layanan kesehatan tersebut artinya layanan kesehatan di Tulungagung kembali normal meski pandemi Covid-19 masih berlangsung. “Tetapi bukan kembali normal seperti sebelum ada pandemi Covid-19. Normalitas baru yang dimaksud normal dengan menerapkan protokol kesehatan,” ujarnya.

Menurut dia, semua layanan kesehatan di Kabupaten Tulungagung sejak diluncurkannya normalitas baru akan menerapkan protokol

kesehatan. Termasuk di RSUD dr Iskak dan Puskesmas dan layanan kesehatan lainnya. “Kita kembali seperti semula, tetapi taat pada protokol baru. Yakni pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan dengan sabun,” tuturnya.

Dokter Supriyanto mengibaratkan penerapan protokol baru dengan kewajiban memakai helm bagi pengendara kendaraan bermotor roda dua. “Dulu kita tidak biasa menggunakan helm. Sejak diwajibkan menggunakan helm menjadi biasa dan kalau tidak pakai helm

ditilang,” paparnya.

Selanjutnya ia mengajak masyarakat Tulungagung untuk tidak takut ke tempat layanan kesehatan selama masih berlangsungnya pandemi Covid-19. Dia menyebut rumah sakit sebagai tempat mengalahkan virus Covid-19.

“Rumah sakit bukan tempat penularan Covid-19. Tapi untuk mengalahkan Covid-19. Jadi tidak perlu takut ke rumah sakit. Penularan itu di klasterklaster masyarakat,” tandasnya.

Dibeberkan, penularan virus Covid19 di Kabupaten Tulungagung sudah mulai menurun dan landai. Puncak penularan virus Covid-19 sudah terlampaui pada 18 Juni 2020 lalu.

“Sekarang Covid-19 di Tulungagung sudah bisa dikendalikan.

Pasien Covid-19 yang dirawat tinggal satu orang saja atau 0,4 persen.

Bahkan dari 34 tenaga kesehatan

yang sebelumnya positif Covid-19 tidak ada yang sakit dan sehat semua,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tulungagung, dr Kasil Rokhmad, menandaskan pula seiring dengan terkendalikannya penularan Covid-19 di Kabupaten Tulungagung, Dinkes sudah memperbolehkan pula penyelenggaraan kegiatan posyandu pada bulan Juli 2020 ini.

“Posyandu dilakukan kembali agar setelah pandemi Covid -19 berlalu tidak terjadi timbulnya penyakit lain.

Seperti difteri dan lainnya,” katanya.

Dokter Kasil pun berharap meski saat ini layanan kesehatan sudah memasuki normalitas baru, masyarakat diminta untuk tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. “Jangan sampai terjadi gelombang kedua penularan Covid-19,” ucapnya. [wed]

LINTAS PELAYANAN

Posko Terpadu P4GN Lapas Kelas I Lowokwaru Diresmikan Malang, Bhirawa Posko Terpadu Pangan Lapas Kelas I Lowokwaru Malang Selasa (07/06), diresmikan oleh Dirjenpas Kemenkum HAM RI Irjen Pol Reynhard Silitonga.

Usai meresmikan Posko Terpadu tersebut, Irjen Pol Reynhard Silitonga bersama rombongan meninjau kegiatan kemandirian Lapas Kelas I Lowokwaru pada Produksi APD Covid-19, Museum Penjara Lowokwaroe, Rumah Jamur dan Taman Singosari, yang dikerjakan oleh warga binaan.

Selain itu juga memantau pembinaan kepribadian warga binaan Lapas Kelas I Malang dan Peresmian Galeri Jagongan.

Irjen Pol Reynhard Silitonga menyampaikan kunjungannya dalam rangka melihat persiapan pelaksanaan new normal yang sudah dilaksanakan di Lapas Kelas I Lowokwaru.

Persiapan-persiapan seperti dalam menerima kunjungan, mekanisme menerima kunjungan, di era new normal satu persatu dikunjungi Dirjen. “ Tentunya akan terus kita sempurnakan. Kemudian yang kedua kita juga melihat di dalam lembaga pemasyarakatan ini cukup banyak kegiatan pembinaan seperti budidaya anggrek, lalu pembinaan menjadi pelukis dan lain sebagainya,” ungkapnya.

Dengan pembinaan yang diberikan tersebut maka diharapkan saat warga binaan telah selesai masa hukumannya akan dapat berinteraksi dengan masyarakat dan bisa melanjutkan kehidupannya dengan kemampuan yang telah diberikan selama dibina di Lapas kelas 1 Lowokwaru Malang. “ Lembaga Pemasyarakatan kelas I Malang ini sudah siap dan cukup bagus persiapannya dalam menerapkan new normal mulai dari pendaftaran secara online kemudian juga jarak di ruang tunggubdan lain sebagainya. Nanti akan terus kita lakukan evaluasi juga,” ungkapnya.

Turun hadir, pada kegiatan tersebut Pangdivif 2 Kostrad Mayjen TNI Tri Yuniarto, Staf Khusus Menteri Ian Siagian, Kapolresta Malang Kota Kombes Leonardus Simarmata, Dandim 0833 Kota Malang Letkol Inf Tommy Anderson, Dir Bimkemas Pa Slamet Prihantara, Jft Ok Ahli Utama Sutrisman, Perwakilan Watkeshab dr Hetty, Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Jatim Krismono, Kadivpas Jatim Pargiyono dan tamu undangan lainnya. [mut]

Dirjenpas Tinjau Layanan Publik Lapas Kelas I Malang Kemenkumham Jatim, Bhirawa Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Malang jadi tempat kunjungan pertama Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Komjen Pol

Reynhard SP Silitonga, Selasa (7/7).

Ini sekaligus kunjungan pertama Dirjenpas dalam peninjauan layanan publik menghadapi new normal.

Bersama Staf Khusus Menkumham,

Ian Siagian, para direktur di Ditjen Pemasyarakatan, Kakanwil Kemenkumham Jatim, Krismono dan Kalapas Malang, Agung Krisna. Reynhard langsung melakukan inspeksi di layanan

GTPPC Rapit Tes Gratis untuk Sopir Luar Situbondo

sawawi/bhirawa

Sekda Syaifullah bersama Kapolres AKBP Sugandi saat memeriksa kelengkapan surat kesehatan dan rapit tes dari pengendara luar Situbondo di jalan raya Kecamatan Asembagus.

Istimewa

Dirjenpas, Komjen Pol Reynhard SP Silitonga meninjau kesiapan layanan publik di Lapas Kelas I Malang saat new normal, Selasa (7/7).

Situbondo, Bhirawa Guna mengantisipasi peningkatan penyebaran Covid-19 di Kota Santri Situbondo, GTPPC (Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19) Kabupaten Situbondo mengadakan pemeriksaan terhadap kendaraan dari luar Situbondo.

Lokasi pemeriksaan dipusatkan di jalan raya Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo dengan melibatkan jajaran Dinas Perhubungan, personil Polres Situbondo dan aparat TNI. Menurut Wakil Ketua GTPPC Situbondo Syaifullah, sasaran pemeriksaan diantaranya meliputi para sopir truk dan angkutan dari luar daerah Situbondo. Agar program pemeriksaan berjalan efektif, kata mantan Kepala Bappeda Kabupaten Situbondo, Pemkab melibatkan jajaran Polres Situbondo dan Kodim 0823 Situbondo.

“Ya kami turun kelokasi bersama Kapolres AKBP Sugandi dan Dandim 0823. Kami mengagendakan pe-

meriksaan angkutan dan sopir yang melintas di jalur pantura wilayah Kecamatan Asembagus Situbondo,” tutur pria yang juga menjabat Sekda Situbondo itu.

Kata Sekda Syaifullah, tim gabungan yang bertugas di jalan raya Asembagus melakukan pemeriksaan terhadap surat-surat kelengkapan kendaraan terutama nopol luar daerah Situbondo. Tak hanya itu, kata Syaifullah, pihaknya juga melakukan pemeriksaan surat jalan, surat kesehatan dan hasil rapid tes para pengguna jalan raya. “Ini dilakukan untuk melihat sejauh mana pengguna jalan raya asal luar Situbondo mematuhi protokol kesehatan,” ujar Sekda Syaifullah.

Sementara itu, Kapolres Situbondo AKBP Sugandi, menimpali kegiatan pemeriksaan kendaraan dari luar Situbondo sebagai langkah antisipasi penyebaran Covid-19 di Situbondo. Ini karena, lanjut Kapol-

res Sugandi, saat ini banyak kendaraan atau sopir dari luar kota masuk ke wilayah Situbondo tanpa dilengkapi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. “Kalau masuk Situbondo mereka ya harus menunjukkan surat kesehatan dan hasil rapid tes,” ujar Kapolres Sugandi.

Saat dilakukan pemeriksaan kemarin, aku Kapolres Sugandi, pihaknya menemukan sejumlah sopir angkutan dan truk yang berasal dari luar daerah Situbondo seperti Malang, Kediri dan Lumajang tidak membawa hasil rapid tes. Selain melakukan pemeriksaan terhadap sopir, tutur Kapolres Sugandi, pihaknya mewajibkan mereka untuk mengikuti rapid tes secara gratis yang difasilitasi oleh Tim GTPPC Kabupaten Situbondo. “Ya mereka semua sopir bisa menjalani rapit test secara gratis,” punngkas Kapolres Sugandi. [awi]

kunjungan. Baik layanan kunjungan langsung maupun yang drive thru.

“Layanan kunjungan di Lapas Malang sudah siap, penataannya sudah sesuai dengan protokol kesehatan selama pandemi COVID-19,” kata Reynhard.

Reynhard mengaku puas dengan transformasi pelayanan publik yang ada di Lapas I Malang. Menurutnya, perubahan yang memanfaatkan teknologi informasi ini membuat lapas menjadi sangat modern. Apalagi pelayanan kunjungan menjadi salah satu layanan yang ditunggu masyarakat.

“Kami sedang melakukan evaluasi di beberapa lapas dan saya kira di Lapas Malang sudah siap melakukan itu,” ujar Reynhard.

Meski begitu, pihaknya masih terus mengkaji dengan mengambil beberapa sample lagi. Hingga nantinya layanan kunjungan benar-benar dibuka.

“Yang kami prioritaskan adalah penerapan protokol kesehatan secara disiplin, sehingga lapas tidak menjadi tempat persebaran COVID-19,” tegasnya.

Pada kesempatan itu pula, Reynhard meresmikan Pos Terpadu Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Menurutnya, dengan pos ini, sinergi dan kolaborasi aparat penegak hukum harus semakin baik. Karena pemberantasan peredaran gelap narkotika menjadi prioritasnya. [bed]

PELAKSANA PUBLIK

Patroli Malam Hari, Petugas Gabungan Ingatkan Warga Gunakan Masker Petugas gabungan dari Polres Jombang, Kodim 0814 Jombang, Satpol PP dan Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang melakukan patroli rutin serta mengingatkan masyarakat agar tetap menggunakan masker jika melakukan aktifitasdi luar rumah, Senin malam (06/07). Hal ini merupakan bentuk kepedulian dalam upaya untuk mencegah penularan Virus Corona (Covid-19).

Patroli gabungan untuk kemanusiaan ini menyasar sejumlah tempat keramaian, di antaranya seperti warung maupun cafe yang dijadikan tempat nongkrong anak-anak remaja, seperti di kawasan terminal peziarah makam Gus Dur, Tebuireng, Desa Cukir, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang.

“Kami kembali mengingatkan kepada kalian semua agar mematuhi

protokol kesehatan. Memakai masker dan jaga jarak agar terhindar dari wabah Virus Corona. Ngopi silahkan, tapi harus pakai masker,” tegas salah seorang petugas kepolisian memberikan imbauan pemakaian masker melalui pengeras suara.

Kasatresnarkoba Polres Jombang, AKP Mochamad Mukid yang memimpin patroli skala besar itu mem-

berikan masker kepada beberapa orang pembeli yang kedapatan tidak menggunakan masker. AKP Mukid meminta agar masyarakat mengerti pentingnya menggunakan masker di tengah pandemi Covid-19.

“Masker ini pelindung masuknya virus ke tubuh kita. Selain melindungi diri sendiri, juga untuk melindungi orang lain. Jadi saya imbau agar tetap dipakai saat di luar rumah,” kata AKP Moch Mukid saat memberikan masker ke pengunjung warung.

Untuk menekan penyebaran Covid-19, Pemkab Jombang telah mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) Jombang Nomor 34 Tahun 2020.

Namun, upaya memutus penyebaran

Covid-19 di Kabupaten Jombang, tidak akan berhasil jika masyarakat tidak menjalankan protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

“Kami bersama instansi terkait terus mengimbau dan mengingatkan masyarakat tentang pentingnya menerapkan protokol kesehatan. Tujuannya untuk mengurangi penyebaran Covid-19,” tambah AKP Moch Mukid.

Dia juga menambahkan, selain memberikan imbauan pentingnya penerapan protokol kesehatan, patroli dilakukan sekaligus untuk mencegah terjadinya segala bentuk gangguan Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) di malam hari. [rif]

Patroli petugas gabungan di Jombang, Senin malam (07/07).

Istimewa

PENDIDIKAN, KEBUDA

Halaman 6

Rabu Kliwon

Pembelajaran Tatap Muka Siswa Tunggu Instruksi Pusat Tulungagung, Bhirawa Pemkab Tulungagung memastikan akan mengikuti Pemerintah Pusat dalam metode pembelajaran siswa di tahun ajaran baru 2020/2021 saat masih berlangsungnya pandemi Covid-19. Pembelajaran tatap muka tidak serta merta akan dilakukan kendati Tulungagung nanti masuk daerah zona hijau.

"Kita nanti lihat secara nasional.

Kalau pun hijau bisa saja kemudian berubah lagi menjadi kuning atau orange," ujar Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, usai peresmian bedah rumah di Kelurahan Bago Kota Tulungagung, Selasa (7/7).

Ia menegaskan pembelajaran siswa di Kabupaten Tulungagung semua akan mengikuti aturan dari Pemerintah Pusat. Tidak hanya metode pembelajaran selama pandemi Covid-19, tetapi juga terkait kurikulum, waktu dan jadwal pembelajaran.

Saat ini Kabupaten Tulungagung, menurut Bupati Maryoto Birowo, masih bestatus daerah orange menuju kuning. Ia berharap fase menuju kuning dan bahkan hijau dapat tercapai dalam waktu yang relatif cepat. Apalagi jumlah

kesembuhan pasien Covid-19 di Tulungagung cukup tinggi.

"Sampai saat ini pasien Covied-

19 yang sembuh di Tulungagung sudah mencapai 97 persen. Harapan kami tidak ada lagi penambahan pasien Covied-19 sehingga dapat menuju new normal," paparnya.

Bupati Maryoto Birowo tidak ingin nanti setelah Kabupaten Tulungagung masuk sebagai daerah hijau kemudian kembali lagi ke kuning atau orange. "Karena itu perlu ke-

Bupati Maryoto Birowo meresmikan rumah semi permanen hasil bedah rumah bantuan Baznas Tulungagung di Kelurahan Bago, Selasa (7/7).

displinan semua warga masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan pakai sabun. Disiplin itu penting," paparnya lagi.

Sementara itu, terkait bedah rumah, mantan Sekda Tulungagung ini menyatakan kegiatan tersebut diperuntukkan bagi warga yang tidak mampu. Bedah rumah yang dihuni Kadis yang sudah berusia lanjut dan hanya tinggal seorang diri di Kelurahan Bago kemarin merupakan bedah rumah atas bantuan Baznas Tulungagung.

"Pembangunan rumah semi permanen ini dibantu oleh Bazmas Tulungagung. Sedang kami dari Pemkab Tulungagung memberi bantuan sembako," tuturnya.

Bantuan perbaikan rumah agar layak huni bagi warga miskin tersebut sudah dilakukan Baznas Tulungagung sejak empat tahun lalu. Pada tahun 2020 Baznas Tulungagung menganggarkan dana Rp 10 juta dalam setiap bedah rumah. Meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 7 juta per rumah. [wed]

Pemkot Fasilitasi Rapid Tes Santri dan Calon Mahasiswa

BANGKU POJOK

Tembus 103 Positif, Kota Probolinggo Kini Kembali Memerah

Alimun Hakim/bhirawa

M Faridzal Fazriansyah Calon Mahasiswa Baru yang telah mengikuti Rapid Tes gratis di RSUD dR.Soegiri Lamongan dan di nyatakan non reaktif.

Lamongan Gratiskan Rapid Tes bagi Peserta UTBK dan Santri Lamongan, Bhirawa Pemerintah Kabupaten Lamongan menggelar rapid tes gratis bagi peserta UTBK SBMPTN di RSUD dr.Soegiri. Selain diperuntukkan bagi peserta UTBK SBMPTN, para santri yang akan kembali ke pondok pesantrennya juga diperbolehkan menggunakan layanan ini. Memasuki hari kedua, Selasa(7/ 7) rapid tes gratis diikuti oleh ratusan calon mahasiswa yang akan mengikuti tes di Perguruan Tinggi luar daerah. Di hari kedua ini yang mengikuti rapidt tes gratis sudah mencapai 231 hingga total mencapai 383 orang.

Penyediaan fasilitas layanan rapid test gratis bagi Calon Mahasiswa Baru (Camaba) yang akan peserta Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) dari keluarga kurang mampu merupakan komitmen Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan Covid-19 (GTPPC) Lamongan untuk menggaransi masyarakat yang tidak mampu.

Kasubag Humas RSUD dr. Soegiri Budi Wignyo Siswoyo mengatakan, sampai hari kedua ini , Calon Maba yang sudah mengikuti rapid tes telah mencapai 383 orang , Selasa(7/7).

Budi memastikan , sampai hari kedua hasil rapid tes ratusan Calon Maba belum ada yang menunjukkan reaktif. Alhamdulillah sampai hari kedua ini belum ada Calon Maba yang di nyatakan reaktif," terangnya.

Rata-rata , lanjut Budi , layanan rapid test gratis untuk membantu Camaba kurang mampu untuk mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi Surabaya.

Warga yang tidak mampu bisa mengikuti rapitd tes dengan menyiapkan segala berkasnya. "Layanan rapid test gratis ini kita laksanakan selama 3 hari yaitu, mulai Hari Senin (6/7) kemarin sampai dengan Hari Rabu (8/7) besuk. Layanan dimulai jam 8 pagi sampai jam 12 siang," terang Budi. [aha]

Probolinggo, Bhirawa Pemerintah Kota Probolinggo kembali memfasilitasi warganya untuk melakukan rapid test. Setelah beberapa waktu lalu rapid test untuk ratusan santri, sejak tanggal 6 hingga 7 juli siang, sejumlah santri dan calon mahasiswa mengikuti rapid test di Rumah Dinas Wali Kota Probolinggo.

Rapid test itu dilaksanakan guna mendeteksi dini sekaligus memastikan santri datang kembali ke pondok dalam kondisi sehat. Selain santri, terpantau puluhan calon mahasiswa pun rela antre rapid test sebagai syarat mengikuti Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) yang berlangsung pada Selasa (7/7). Pemeriksaan Covid-19 diwajibkan untuk memastikan tidak ada peserta yang menunjukkan indikasi penularan Covid-19.

Mengenakan seragam kebesaran PNS warna khaky, Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin memantau pelaksanaan rapid test itu. Kepada sejumlah awak media, ia menerangkan, kebijakan itu merupakan salah satu bentuk respon atas laporan dan masukan dari masyarakat terkait wajib rapid test bagi santri yang akan kembali ke pondok dan peserta UTBK Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2020.

"Masukan dari masyarakat terkait adanya permintaan kelengkapan data sebagai salah satu syarat kembalinya ke pondok bagi santri, dan mengikuti tes di perguruan tinggi membuat kami bergerak cepat menindaklanjuti hal itu. Hari ini kami fasilitasi secara gratis, agar semuanya bisa ditampung," terangnya.

Habib Hadi menambahkan, kuota yang disiapkan sekitar 75 alat rapid namun jumlah ini bisa bertambah.

Mereka yang ikut rapid test cukup membawa persyaratan (Kartu Keluarga, red), KTP (Kartu Tanda Penduduk, red) dan untuk calon mahasiswa dilengkapi dengan kartu tanda peserta UTBK. "(Pelaksanaan rapid tes) Gratis, tanpa dipungut biaya," tandasnya.

Pemkot sendiri, dalam hal ini Dinas Kesehatan P2KB, telah menyiapkan 6 orang tenaga kesehatan, ditambah 2 orang personil tambahan dari satpol PP guna mengawal jalannya pelaksanaan rapid test yang berlangsung siang tadi.

4 orang di meja registrasi dan 4 orang lainnya di salah satu ruangan di dalam rumah dinas yang disulap menjadi tempat tes dadakan.

Erick Febrianto, menjadi salah satu peserta yang cukup menarik perhatian Wali Kota Habib Hadi. Pasalnya, peserta disabilitas itu, ikut mengantre diantara puluhan peserta lainnya. [wap]

UMM Kembangkan Model Pembelajar

UMM Kembangkan Po Malang, Bhirawa Pembelajaran jarak jauh kemungkinan bisa diterapkan permanen setelah pandemi Covid-19 selesai.

Berdasarkan penilaian Kemendikbud, kegiatan belajar-mengajar dengan memanfaatkan teknologi akan menjadi hal yang mendasar.

Merespon hal itu, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) mengembangkan model Pembelajaran Bauran (Blended Learning) Polysynchronous Learning.

Tim Gugus Tugas Pengembangan Pembelajaran Bauran UMM, Galih Wasis Wicaksono, S.Kom, M.Cs., Polysynchronous Learning adalah model pembelajaran bauran yang

dikembangkan UMM yang menggabungkan konsep Student Centered Learning (SCL) dan Personalized Learning (PL) dengan pola interaksi polysynchronous learning, sehingga diharapkan lebih efektif dalam penerapan kegiatan belajar mengajar pada masa dan setelah pandemi Covid-19.

Desain pembelajaran ini, oleh tim UMM dinamakan desain "Pembelajaran Bauran Siklus Pe5 (Perencanaan, Pemahaman, Pendalaman, Penerapan, & Penilaian)". Siklus Pe5 ini diterapkan pada setiap pertemuan kegiatan pembelajaran.

"Dalam desain pembelajaran siklus Pe5 ini, dosen harus membuat

LIPUTAN

Juli-Desember sekolah S

BPOPP SMA/SMK Swasta Di Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) untuk SMA/SMK swasta mengalami perubahan. Tepatnya, pada Juli-Desember mendatang, sekolah tak akan mendapat subsidi anggaran pendidikan ini dari pemprov Jatim.

Hal tersebut dibenarkan Kepala SMK Wijaya Putra, Sugeng. Ia mendapat informasi tersebut dari hasil rapat yang diadakan MKKS SMK swasta dengan Cabang Dinas Pendidikan Jatim wilayah Surabaya-Sidoarjo. "(BPOPP) Kemarin sudah cair untuk bulan Januari-Juni dapatnya segitu. Saya juga ndak tahu apakah dipotong atau tidak. Tapi yang bulan Juli-Desember ini ndak keluar. MoU sekolah swasta untuk BPOPP juga sudah berubah," paparnya kepada Bhirawa, Selasa (7/7).

Terlebih, pemberhentian subsidi BPOPP bagi SMK swasta di tahun 2020, kata Sugeng sudah final. Namun, pihaknya akan

menunggu informasi terbaru kebijkan gubernur Jatim untuk BPOPP di tahun 2021. "Kalau sebelumnya mengurangi biaya SPPnya. Mulai Juli nanti kita kembali menarik biaya SPP sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing satuan pendidikan," jelasnya.

Hal yang sama juga diungkapkan Kepala SMA dr Soetomo Surabaya, I Nengah Sudiana. Ia mengarakan jika pencairan BPOPP dari Januari-Juni menjadi subsidi terakhir bagi sekolah. Pasalnya, di semester selanjutnya Pemprov tidak memberi subsidi bpopp untuk SMA/SMK swasta.

"Tapi ini diminta untuk coba (pengajuan) lagi (untuk Januari 2021). Ini teman-teman juga banyak yang sudah mengajukan," kata dia. Berbeda dengan sekolah swasta, SMA/SMK negeri justru tengah menunggu petunjuk teknis (juknis) baru terkait BPOPP. Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK negeri Kota Surabaya Bahrun

mengungkapka masih belum sk BPOPP. Apaka bulan atau tiap t seperti tahun seb "Alhamdulillah tahun ini ada lagi, belum ada yang ke siswa juga,"uj Bahrun pun be

Pencairan Awal Triwulan Pentung un

Dewan Pendidikan Jatim Usulkan

wiwit agus pribadi/bhirawa

Keterlambatan BPOPP setiap tahun jadi catatan Dewan Pendidikan Jatim. Pasalnya, anggaran pendidikan ini menjadi kebutuhan utama untuk operasional sekolah baik SMA/SMK negeri ataupun swasta.

Anggota Dewan Pendidikan Jatim, Isa Anshory mengusulkan harus ada perubahan dalam sistem penganggaran. Sehingga harus ada inisiatif, baik eksekutif atau legislatif untuk merubah sistem anggaran. Dengan kata lain, khusus anggaran pendidikan yang kaitannya BPOPP, kalender anggaran bisa dipercepat di awal tahun. "Selama sistem penganggaran seperti itu maka ket-

erlambatan akan selalu berulang. Jadi yang perlu diperbaiki adalah di sistem penganggarannya," ujar dia, dikonfirmasi Bhirawa.

Jika ditelaah, lanjut dia, pengesahan anggaran selalu terlambat di setiap triwulan setiap tahunnya. Hal tersebut juga berdampak pada pencairan di akhir triwulan.

"Kenapa nggak kemudian kesepakatannya eksekutif dan legislatif di awal tahun? Jadi memang harus ada diskresi dari eksekutif ke legislatif untuk anggaran pendidikan yg berkaitan dengan bpopp ini," paparnya.

Sehingga, kalau bisa dilakukan di awal tahun, maka anggaran diturunkan di awal

Wali kota Hadi pantau rapid test santri dan calon mahasiswa asal kota Proboliggo.

GALERI SISWA

MTsN 3 Tambak Beras Jombang Wisuda 896 Murid Secara Online Madrasah Tsanawiyah Negeri 3, Tambak Beras, Jombang menggelar wisuda bagi siswa siswinya yang lulus tahun ini dengan cara online/ virtual, Selasa (07/07). Hal ini dilakukan pihak sekolah karena saat ini masih masa pandemi Covid-19. Sebanyak 896 murid diwisuda dengan menggunakan sistem online tahun ini.

Oleh: Arif Yulianto, Kabupaten Jombang

arif yulianto/bhirawa

Wisuda murid secara online yang digelar MTsN 3 Tambak Beras, Jombang, Selasa (07/07).

Wahid W

Di lokasi, wisuda digelar dengan menghadirkan perwakilan murid untuk diwisuda. Sementara, para murid lainnya, mengikuti prosesi wisuda dari masing-masing rumah mereka dan tersambung secara virtual. Prosesi wisuda online ini juga dihadiri oleh Pengasuh Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, KH Hasib Wahab, Ketua Yayasan Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, KH

Wafiyul Ahdi, pejabat dari Kemenag Jombang dan Kanwil Kewenag Jawa Timur, serta beberapa undangan lainnya.

Kepala Sekolah MTsN 3 Tambak Beras, Jombang, Moch Syu'aib menerangkan, wisuda online dilakukan selama 3 hari berturut-turut mulai tanggal 07 Juli, 08 Juli dan 09 Juli 2020.

"Dalam rangka untuk melepas siswa dan siswi kami yang ada dari berbagai daerah

di Nusantara," terang Moch Syu'aib. Para siswa dan siswi MTsN 3 Tambak Beras, Jombang yang diwisuda papar dia, ada dari beberapa daerah seperti Sumatera, Kalimantan, Papua, maupun dari daerah Jombang dan sekitarnya.

Dia menyebutkan, pelaksanaan wisuda online hari pertama ini berjalan dengan lancar dan sukses tanpa hambatan suatu apapun. Atas terselenggaranya wisuda online ini, Moch Syu'aib mengucapkan rasa terima kasih kepada para Masyayyikh Pondok Pesantren (Ponpes) Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Kementrian Agama Kabupaten Jombang, serta Kanwil Kemenag Jawa Timur yang mendukung pelaksanaan wisuda

online tersebut.

"Juga dukungan seluruh wali murid dan siswa. Terima kasih kepada seluruh guru dan pegawai MTsN 3 Tambak Beras, Jombang yang sudah mensukseskan wisuda online pada tahun ini," papar dia.

Dikatakannya, karena adanya pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, pihaknya mendapatkan amanah dari seluruh wali murid, yang mana bagaimana melepas atau menyerahkan para murid kembali kepada wali murid.

"Kita dilarang untuk bertemu, maka inovasi kami bagaimana berusaha dan berjuang agar wisuda online ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya," pungkas Moch Syu'aib. [*]

& OLAHRAGA

AYAAN

n, 8 Juli 2020

Halaman 7 S O S O K

Sarankan Pemkot Malang Bentuk Pola Penanganan Covid Secara Sistemik Sebaran Covid-19 di Kota Malang tergolong sangat masif, awal pekan kemarin jumlah pasien positif Covid 19, mencapai 278 orang.

Bahkan yang sebelumnya sempat zona orien, kini Kota Malang kembali ke zona merah.

Dosen Pascasarajana Universitas Kanjuruhan Malang, (Unika-

ma) Dr Endang Surjati, MPd, mengemukakan, untuk menekan sebaran penularan Covid 19, diperlukan informasi mengenai bagaimana pola sebaran kasus covid.

"Apakah membentuk pola sistematik, random atau cluster.

Sehingga bisa dilakukan treatmen yang berbeda terhadap pola tersebut, tentunya sesuai dengan kebutuhan,"tutur Endang.

Untuk mengetahui pola spasial sebaran kasus tersebut, lanjutbya perlu dibuat peta sebaran spasial terkait kasus Covid 19, yang

Dr Endang Surjati MPd

berada di Kota Malang.

"Metodenya dengan menggunakan sistem informasi geografis (SIG) dan global position stationair (GPS) dan, setiap kasus harus dipetakan dengang menggukan SIG dan GPS,"kaya dia.

Ia lantas menyanpaikan, setelah SIG dan GPS, selanjutnya dilakukan analisis statistik spasial untuk mengetahui pola sebaran spasial yang terbentuk. Pihaknya juga menyarankan kepada Pemkot, untuk, wilayah yang perlu ditangani secara khusus adalah wilayah yang berada pada wilayah yang masuk dalam pola spasial kategori pola kluster.

Menurut Edang, penyebaran Covid 19 dapat ditekan dengan berdasarkan pola sebaran spasial dari kasus Covid 19.

"Batas wilayah tersebut dapat dianggap sebagai batas untuk isolasi wilayah. Karena penyebaran penyakit tidak terbatas pada batas administrasi seperti batas kelurahan atau kecamatan saja,"tukas endang. [mut]

an Bauran Polysynchronous Learning.

olysyncronous Learning perencanaan terlebih dahulu terkait konten materi, bahan diskusi, bahan penugasan, dan quiz yang akan diberikan," ungkap Galih di hadapan para instruktur Polysynchronous Learning.

Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Al Islam-Kemuhammadiyahan, Prof. Dr. Syamsul Arifin, M.Si. menyatakan terkait dengan pembelajaran, di masa pandemi Covid-19, UMM mengalihkan kegiatan pembelajaran luar jaringan (luring) ke dalam jaringan (daring).

"Pandemi mengakselerasi kita untuk segera beradaptasi dalam penggunaan teknologi pembelajaran. Kita mesti bergegas menyesuai-

kan diri dalam dunia yang serba butuh penyesuaian cepat ini," ungkap Syamsul (7/7) kemarin.

Berkaca pada pengalaman tersebut, UMM mencoba menseriusi model pembelajaran ini dengan yang disebut pembelajaran bauran Polysyncronous Learning. Yakni, sebuah pengkombinasian model pembelajaran antara daring dan luring dan metode pembelajaran.

"Sehingga, mahasiswa mendapatkan materi sesuai capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan.

Jadi kuliahnya betul-betul serius.

UMM sendiri akan memulai perkuliahan pada 7 September 2020," kata Syamsul. [mut]

KHUSUS

Swata Tak Dapat Subsidi

ihapus, Negeri Tunggu Juknis

n jika pihaknya kema pencairan ah dicairkan tiap tiga bulan sekali belumnya. h kalau memang kami dari sekolah berani narik SPP jarnya. erharap akan seg-

Wahyudi

era mendapat juknis BPOPP, sehingga bisa memanajemen pembiayaan sekolah. Bahkan sekolah belum memberikan penjelasan terkait kebutuhan pembiayaan kegiatan sekolah pada siswa baru.

Karena sumber dana BPOPP yang belum bisa dipastikan pencairannya. Para siswa baru juga hanya diberikan opsi pembelian seragam di koperasi sekolah atau di luar.

"Kami belum memaparkan kebutuhan pembiayaan untuk kegiatan sekolah juga karena masih pandemi. Kegiatan di sekolah juga masih guru-guru seminar daring saja. Yang pasti operasional kami masih berjalan memakai anggaran BOS,"ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dindik Jatim Wahid Wahyudi dikonfirmasi menjelaskan ada penurunan besaran anggaran BPOPP tahun ini hingga 50 persen, karena dialihkan untuk penanganan Covid-19 di Jawa Timur. anggaran BPOP yang dialihkan ini, lanjut Wahid bukan hanya anggaran BPOPP

swasta tetapi juga sekolah negeri.

Namun demikian, Wahid berjanji akan tetap mengusulkan BPOP swasta dan negeri di dalam pembahasan perubahan APBD 2020 yang akan berjalan mendatang, BPOPP minimal untuk tiga bulan ke depan.

"Tapi ini tergantung potensi anggaran yang ada. Di tahun 2020 ini akan membantu BPOPP untuk Madrasah Aliyah (MA)," Ujar dia.

Oleh karena itu, adanya penurunan hingga 50 persen, akhirnya pihak Pemprov memang hanya bisa mencairkan anggaran BPOP swasta dari Januari hingga Juni mendatang. Dengan demikian atas kebijakan ini pihak Pemprov mengizinkan sekolah swasta menarik sisa biaya SPP yang telah dibiayai oleh BPOPP. "Kalau negeri dilarang. Negeri hanya diperbolehkan sumbangan sukarela dan harus dari komite.

Itupun harus punya program untuk pengembangan fasilitas sekolah," tegas Wahid. [ina]

ntuk Modal Pengembangan Sekolah

Perubahan Sistem Penganggaran triwulan. Sehingga sekolah punya modal untuk berkembang. Sejauh ini modal berkembang sekolah selau ini di akhir triwulan. Ini yang menyebabkan sekolah-sekolah harus pinjam ke berbagai pihak.

"Kita juga sebetulnya mendorong sekolah untuk minta bantuan masyarakat kan boleh.

Karena dalam undang undang no 20 thun 2003 Sistem Pendidikn Nasional, tanggungjawab pendidikan ada di pemerintah, masyarakar dan sekolah. Pemerintah dengan bantuan bpoppnya. Tapi apakah bantuan ini cukup untuk meningkatkan kualitas sekolah? Ini kan bisa menacari sumber

dana lain bisa berupa bantuan csr atau komite," jelas dia.

Agar tidak terjadi pungutan, jelasnya maka pihaknya mendorong setiap sekolah untuk membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kebutuhan siswa selama setahun. Ia mencontohkan misalnya per siswa kebutuhannya Rp. 200 ribu. Kalau bantuannya Rp.150 ribu. Ini masih dibolehkan untuk meminta partisipasi Rp. 50 ribu ke masyarakat.

"Asalkan RAB nya harus transparan Saya kira dengan cara ini masyarakat bisa menerima karena tahu kebutuhannya (sekolah) seperti apa," pungkas dia. [ina]

Dampak Corona, Insentif Guru Madin Belum Cair Pasuruan, Bhirawa Pandemi covid-19 sangat berdampak terhadap keuangan daerah.

Di Kabupaten Pasuruan, pemberian insentif bagi guru-guru Madrasah Diniyah (Madin) belum bisa dicairkan. Kepastian insentif tersebut menunggu keuangan daerah.

"Pencairan berikutnya belum bisa dipastikan. Saat ini masih menunggu keuangan daerah," ujar Kepala Bidang Pergurag Dispendik Kabupaten Pasuruan, M Yusuf, Selasa (7/7).

Awal tahun lalu atau tepatnya

bulan Januari dan Februari, ribuan guru Madin itu mendapatkan insentifnya. Sedangkan, Maret hingga Juni, belum bisa digulirkan.

Setiap bulan, sebanyak 5 ribu guru Madin mendapatkan insentif Rp 100 ribu per orang. Pencairannya memang tak menentu. Bisa tiga bulan sekali. Namun, saat ini pandemi korona atau sejak Maret hingga Juni untuk pencairan belum bisa dilakukan kembali. "Januari dan Februari sudah kami berikan. Untuk bulan-bulan berikutnya masih belum," kata M Yusuf. [hil]

Aktivitas Madin di Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan.

Pandemi covid-19 membuat insentif guru Madin belum bisa cair.

Hilmi Husain/bhirawa

Meski Terpencil, SDN 3 Olean Segera Bangun Laboratorium IT Situbondo, Bhirawa Menghadapi pandemi virus corona yang menuntut sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau pembelajaran dengan layanan online mulai disikapi secara serius oleh lembaga pendidikan dasar yang ada di Kota

Santri Situbondo. Salah satu diantaranya, keluarga besar SDN 3 Olean Kecamatan Kota Situbondo, yang segera membangun laboratorium IT (informasi tehnologi) berbasis lap top dalam waktu dekat ini.

Kepastian kabar ini diungkap

sawawi/bhirawa

Kasek SDN 3 Olean Kecamatan Kota Situbondo, Sawiyati MPd menyambut ketua rombongan guru dan kepala sekolah saat melakukan studi banding di SD setempat.

Kepala SDN 3 Olean Sawiyati MPd, Selasa kemarin (7/7). Kata Sawiyati, keberadaan laboratorium IT saat ini selain mendesak juga harus di segera realisasikan mengingat pandemi korona tak kunjung selesai.

Selain itu, papar kasek teladan itu, keberadaan laboratorium IT akan mendukung suksesnya kegiatan belajar mengajar (KBM) antara tenaga pendidik dengan semua siswa.

"Itu (laboratorium IT, red) memang sangat dibutuhkan di tengah pandemi corona sekarang ini," ujar mantan guru SDN 5 Dawuhan itu.

Masih kata Sawiyati, gagasan dirinya bersama seluruh stake holder SDN 3 Olean agar bisa memiliki laboratorium IT sudah disampaikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Kabupaten Situbondo. Hasilnya ? Kata Sawiyati, dinas yang kini dikomandani Akhmad Djuanidi itu akan siap mendukung usulan SDN 3 Olean tersebut. "Ya kami patut bersyukur

Jelang Memasuki Kegiatan Pembelajaran di Ponpes, Diadakan Rapid Tes Kabupaten Madiun, Bhirawa Pemkab Madiun melalui Dinas Kesehatan bersama Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (TGTPPC) Kabupaten Madiun, melakukan rapid test kepada para santri yang akan memulai kembali kegiatan pembelajaran di Pondok Pesantren Muhammadiyah, Desa Uteran, Kecamatan Geger, Selasa (7/7).

Menurut juru bicara TGTPPC Kabupaten Madiun, Mashudi, sampai saat ini, Dinas Kesehatan telah melakukan rapid test sekitar sejumlah 2.000-an santri yang kembali ke Pondok Pesantren di Kabupaten Madiun.

Tes cepat itu dilakukan, lanjutnya, secara gratis berdasar koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Madiun dengan masing-masing pengurus Pondok Pesantren.

Pelaksanaan rapid test massal

bertujuan untuk mengantisipasi penyebaran virus asal Wuhan tersebut. Selain itu, diharapkan agar Kabupaten Madiun aman dari penyebaran covid-19, karena banyak santri yang berasal dari luar wilayah Kabupaten Madiun.

Masih menurut Mashudi, terkait penerimaan kembali para santri, Badan Penanggulangan Bencana

Daerah (BPBD) Kabupaten Madiun juga telah membentuk Tim Gugus Percepatan Penanganan Covid-19 di masing-masing Pondok Pesantren yang ada di Kabupaten Madiun.

Dijelaskan oleh Mashudi, dalam hal penanggulangan penyebaran virus covid-19 di Kabupaten Madiun, Bupati Madiun juga mengeluarkan Instruksi Bupati Nomor 4 terkait bidang

sudarno/bhirawa

Ratusan santri di Ponpes Muhammadiyah di Desa Uteran Kecamatan Geger Kab Madiun, antri untuk mengikuti rapid test dari Dinkes Kabupaten Madiun.

PPDB SLB Negeri Gedangan Buka Peluang di Jalur Online dan Offline Sidoarjo, Bhirawa Pelaksanaan PPDB (Penerimaan Perserta Didik Baru) 2020/2021 di SLB (Sekolah Luar Biasa) Negeri Gedangan Sidoarjo membuka di dua jalur, menggunakan off line dan online. Proses penutupan pendaftaran sekolah yang memiliki jenjang SD, SMP dan SMA ini akan dilakukan pada tanggal 30 Juli 2020 mendatang.

Kepala SLB Negeri Gedangan Sidoarjo Miseri M Pd mengatakan kalau jalur offline ini disediakan untuk memfasilitasi orangtua siswa yang belum memahami secara teknologi. Mereka bisa datang ke sekolah, namun harus mengikuti SOP Protokol Kesehatan yang sangat ketat. Diantaranya melakukan cuci tangan, diukur suhu badannya, wajib menggunakan masker serta harus menjaga jarak.

"Sedangkan yang online ini tujuannya adalah untuk menghindari pen-

sekaligus bangga, ternyata keinginan kami mendapat sambutan dan apresiasi dari Dispendikbud Kabupaten Situbondo," terang Sawiyati.

Perempuan yang gemar berhijab itu menambahkan, selain memudahkan proses kegiatan belajar mengajar, keberadaan laboratorium IT di SDN 3 Olean nantinya akan dapat meningkatkan kualitas pendidikan Kabupaten Situbondo kedepan. Apalagi, sebut Sawiyati, diera saat ini yang serba online, laboratorium IT mutlak harus dimiliki oleh sebuah lembaga pendidikan disemua tingkatan.

"Dengan layanan online yang terpusat pada laboratorium IT, siswa dan guru SDN 3 Olean akan lebih mudah dalam melakukan kegiatan pembelajaran daring (dalam jaringan). Kami akan meminta bantuan sarana lap top dan perangkatnya untuk realisasi laboratorium IT ini kepada Dispendikbud Kabupaten Situbondo," pungkas Sawiyati. [awi]

umpukan masa serta memfasilitasi orangtua yang rumahnya jauh dari sekolah. Agar mereka tidak repot-repot lagi datang kesekolah, tinggal membuka membuka web kami, diwww.slbngedangan.sch.id atau melalui ppdb.slbngedangan.sch.id saja," jelas Miseri saat ditemui sedang

memantau pemasangan papan nama UPT SLB Negeri Gedangan Sidoarjo, Selasa (7/7) kemarin.

Menurutnya, sekarang ini ternyata masih ada orangtua yang mempunyai HP, namun belum paham dalam mengoperasionalkan soal layanan online.

"Makanya kami menyediakan un-

achmad suprayogi/bhirawa

Proses pemasangan papan nama 'UPT SLB Negeri Gedangang Sidoarjo' kemarin (7/7).

tuk mereka, bagi orangtua yang jaraknya jauh dan takut untuk keluar rumah karena masih adanya pandemi virus Covid-19 ini, tetapi menginginkan anaknya untuk mendaftar sekolah bisa menggunakan PPDB jalur online," katanya.

"Jadi, kami telah kerjasamakan dengan ITATS (Institute Aditama Tama Surabaya) berupaya membuat aplikasinya. Karena program aplikasi PPDB kami berbeda dengan program aplikasi PPDB untuk sekolah pada umumnya," jelas Miseri.

Lanjutnya, untuk SLB Negeri Gedangan tidak menggunakan kuota, tetapi kita mencarikan solusi apabila jumlah pendaftar sudah memenuhi pagu yang ada, karena memang kita adalah memberikan solusi kepada orangtua yang mendaftar jangan sampai lembaga pemerintah dalam hal ini SLB Negeri Gedangan ini tidak menjadikan solusi. [ach]

Kemasyarakatan, dimana masyarakat Kabupaten Madiun harus berperilaku hidup sehat. "Batasi sentuhan, jaga etika batuk, jaga jarak komunikasi atau interaksi sosial, semua ini dalam rangka pencegahan penyebaran virus membahayakan itu,' tegasnya.

Bupati Madiun berharap masyarakat Kabupaten Madiun punya kemandirian, jaga diri, jaga keluarga dan jaga lingkungan untuk mencegah penularan corona. Dis amping itu, pihak Pemerintah Daerah juga sudah menyiapkan fasilitas kesehatan berikut SDM-nya, dan menyiagakan 26 Puskesmas sebagai penanganan awal jika ditemukan ada indikasi kasus corona di Madiun.

Juga Pemkab Madiun, sudah menyiapkan rumah sakit rujukan, Rumah Sakit Caruban dan Dolopo untuk menangani pasien corona. [dar]

POJOK MAHASISWA

Pemkab Gratiskan Rapid Tes Calon Mahasiswa Asli Kabupaten Pasuruan Pasuruan, Bhirawa Pemkab Pasuruan menggratiskan biaya rapid test bagi calon mahasiswa asal Kabupaten Pasuruan yang mengikuti UTBK (Ujian Tulis Berbasis Komputer) SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk perguruan Tinggi Negeri. Bupati Pasuruan, HM Irsyad Yusuf menyampaikan rapid test merupakan persyaratan mutlak bagi calon mahasiswa yang akan mengikuti UTBK SBMPTN. Penggratisan biaya rapid test untuk meringankan beban dan mempermudah masyarakat di masa pandemi covid-19.

"Calon mahasiswa yang akan memasuki bangku perkuliahan wajib menyertakan hasil rapid test sebagai syarat mutlak untuk bisa mengikuti UTBK SBMPTN. Makanya, kami gratiskan seluruh pelaksanaan rapid test ini," ujar HM Irsyad Yusuf, Selasa (7/7). Bagi calon mahasiswa ber-KTP Kabupaten Pasuruan, lanjut Gus Irsyad, panggilan akrabnya, bisa datang ke RSUD Bangil maupun ke seluruh Puskesmas untuk mendapatkan layanan rapid test gratis. RSUD Bangil menyediakan sekitar 3.000 rapid test, sedangkan masing-masing Puskesmas menyiapkan 100-150 rapid test untuk calon mahasiswa. [hil]

JATIM MEMBANGUN Kepala Puskesmas Kedungsolo Meninggal, Seluruh Pegawai Diswab

Rabu Kliwon, 8 Juli 2020

Halaman 8

Sidoarjo, Bhirawa Paska meninggalnya Kepala Puskesmas Kedungsolo Kecamatan Porong Sidoarjo, dr Agus Purnomo pada (6/7) malam yang diduga terinfeksi virus Covid-19. Kini seluruh pegawainya yang berjumlah 51 orang telah dilakukan swab.

achmad suprayogi/bhirawa

Pegawai Puskesmas Kedungsolo sedang dilakukan tes swab di GOR Sidoarjo, kemarin (7/8).

KELANA JATIM

Seratus Penghuni Balai Layanan PMKS Jatim Jalani Rapid Test Sidoarjo, Bhirawa Kini semua orang dirapid tes, untuk pencegahan penularan Covid-19. Termasuk para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang berada di Balai Layanan PMKS Provinsi Jawa Timur yang berada di Kab Sidoarjo.

Selasa (7/7) kemarin, sebanyak 100 orang PMKS dan penyandang psikotis ditempat itu, juga menjalani rapid tes oleh petugas kesehatan.

Kepala Dinas Sosial Prov Jatim, Dr Alwi, mengatakan kegiatan rapid test tersebut merupakan instruksi Gubernur Jawa Timur untuk pencegahan pandemi covid-19.

Sehingga seluruh warga binaan Dinas Sosial Prov Jatim, pada hari itu semuanya dilakukan rapid test.

“Bila nanti hasilnya ada yang reaktif, maka akan dilakukan tes swab. Bila hasilnya positif akan dikirim ke ruang isolasi di RSJ Menur Surabaya,” jelas Dr. Alwi, Selasa (7/7) kemarin.

Dinas Sosial Jawa Timur, kata Dr Alwi, selain melakukan rapid test massal kepada seluruh warga binaan, juga termasuk kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non ASN. Menurut Dr Alwi, di Provinsi Jawa Timur jumlah warga binaan Dinas Sosial ada sebanyak 4.200 orang. Dari jumlah tersebut, di Kab Sidoarjo ada 150 orang, yang terbagi di tiga (3) Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Selain rapid test, upaya pencegahan lain yang dilakukan Dinas Sosial Jatim, lanjut Dr Alwi, adalah penyemprotan disinfektan.

“Kami menggandeng relawan Tagana di Sidoarjo untuk penyemprotan di kantor UPT kami,” kata Alwi.

Dirinya mengatakan, selama masa Pandemi Covid-19 ini, kunjungan tamu dari luar diberhentikan sementara waktu.

Di UPT yang berada di jalan Pahlawan Sidoarjo itu, juga diterapkan aturan protokol kesehatan. Diantaranya seperti menjaga jarak, menghindari kerumunan serta selalu memakai masker pada warga binaan.

“Meskipun itu bagi warga binaan tidak mudah, tapi harus dibiasakan dan dilaksanakan, karena ini demi menjaga kesehatan kita bersama,” katanya. [kus]

Wali Kota Sutiaji, Benarkan Karyawan BRI Positif Covid 19 Malang, Bhirawa Karyawan Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah (BRI Kanwil) Malang positif Covid-19. Wali Kota Malang, Sutiaji membenarkan kabar tersebut, setalah melakukan komunikasi dengan Kanwil BRI Malang pada Selasa,( 7/7) kemarin.

Menurut Sutiaji, setelah ditanyakan ke Kanwil ternyata salah satu dari Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang meninggal kemarin merupakan pegawai BRI dan hasil swabnya keluar setelah meninggal dunia dan hasilnya positif. ”Setelah mengetahui salah satu karyawannya positif Covid19. BRI langsung melakukan uji swab massal kepada 200 karyawan. 80 karyawan menjalani uji swab tahap awal dan 120 karyawan jalani uji swab pada tahap dua,”kata dia.

Dari 80 karyawan yang uji swab tahap awal 1 karyawan dinyatakan positif Covid-19 dengan status Orang Tanpa Gejala (OTG). Total sementara karyawan BRI Kanwil Malang 2 orang positif Covid-19.

Setelah keluar hasilnya PDP itu yang positif, maka dilakukan yang swab secara menyeluruh. Jadi swab tahap pertama 80 orang sampai total itu 200 di swab. 80 tahap awal uji swab sudah keluar 1 orang positif Covid-19 OTG. Untuk sisanya belum keluar uji swabnya.

Pihak Kanwil BRI melakukan berbagai langkah pencegahan penyebaran Covid-19. Diantaranya dengan menyemprot desinfektan, dan melakukan sterilisasi gedung. Untuk dua karyawan itu, BRI mengkonfirmasi ke Pemkot Malang bukan bagian pelayanan sehingga tidak melakukan kontak dengan nasabah.

Satu gedung sempat dihentikan disemprot desinfektan. Yang terkena (pegawai positif Covid-19) itu tidak masuk dalam pelayanan. Ada satu gedung yang tetap memberikan pelayanan.[mut]

Dokter Umum Puskesmas Kedungsolo Porong Sidoarjo, Dony Nugroho mengatakan kalau seluruh pegawai Puskesmas Kedungsolo sekarang ini dilakukan swab secara masal di GOR Sidoarjo. Karena Kepala Puskesmas yang meninggal dunia diduga terinfeksi virus Covid 19.

“Hampir dua minggu ini, dia dirawat di Rumah Sakit Islam Jemursari Surabaya,” jelas Dony Nurgroho, Selasa (7/7) kemarin.

Lanjutnya, sekarang ini sebanyak 51 pegawainya, baik tenaga medis maupun non medis dilakukan swab masal. Hal ini dilakukan ada kemungkinan terburuk terjadi penularan virus Covid 19 ke beberapa pegawai.

“Dengan harapan, semoga kami semua tidak tertular, karena almarhum dalam beberapa hari lalu sudah tidak pernah kontak langsung dengan pasien yang berada di Puskesemas,” harapnya Namun demikian, hasil tes swab para pegawai Puskesmas baru akan diperoleh Rabu(8/7) . “ Hasil swabnya akan diketahui paling cepat besuk siang ini (8/7).

Semoga tidak ada yang tertular. Makanya, paska meninggalnya Kepala Puskesmas Kedungsolo ini, semua pegawai terpaksa dilakukan swab.

Agar kami semua bisa lebih menjaga diri dan waspada dan semoga pandemi virus Covid-19 cepat berlalu,” harap Dony Nugroho.[ach]

Fokus Ke Ketahanan Pangan

Forkopimda Bareng Petani Kendalikan Hama Tikus Lamongan, Bhirawa Forum Komunikasi Pimpinan Daerah sekaligus Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid - 19 Lamongan selain fokus pada persiapan menuju new normal, juga fokus pada ketahanan pangan.

Untuk itu Forkopimda lamongan duduk bareng bersama petani dan melakukan aksi pengendalian hama tikus setelah mendengar keluhan para petani.

Semua unsur pimpinan daerah turun ke lokasi melakukan peninjauan ketahanan pangan. Tak hanya itu Forkopimda juga melakukan pengecekan penerapan protokol kesehatan di tempat ibadah di sejumlah desa yang ada di Lamongan.

Saat datang ke petani, Bupati Fadeli memberikan bantuan obat pembasmi tikus sebanyak 60 kg yanh di terima langsung oleh Busro,Ketua Poktan Ds. Kebet dan berlanjut pada roses aplikasi Rodentisida untuk pemberantasan hama tikus.

“Lamongan ada luas lahan pertanian sekitar 400 hektar yang terserang hama tikus. Untuk itu beberapa upaya kita lakukan untuk pemberantasan hama tikus. Pemberian bantuan obat hama tikus ini semoga bisa membantu petani agar tanaman padi tetap bisa panen, sehingga panen padi tahun ini tidak menurun terutama wilayah yang terkena hama tikus yakni Kec. Lamongan, Tikung, dan Sarirejo,” ujar Fadeli kepada wartawan, Selasa(7/7).

Fadeli berharap, dengan adanya langkah pengendalian hama tikus,

Ketahanan pangan Kab lamongan tetap bertahan stabil karena daerah kita merupakan lumbung pangan jatim,” harapnya.

Pihak pemkab setempat juga telah menyiapkan asuransi bagi petani yang lahan sawahnya tertimpa musibah parah soal hama tikus.

Sementara itu pimpinan Kodim 0812 Lamongan Letkol Inf Sidik Wiyono menegaskan , soal menjaga ketahanan pangan ini menjadi tugas utama kita.Kami TNI bersama petani berupaya maksimal, Komunikasi sosial juga terus kita jalin di tataran Babinsa Koramil,” tegas Dandim.

Dandim memastikan , hama tikus yang di alami petani ini harus kita selesaikan bersama. Segala upaya akan kita lakukan. “Selain kita go-

tong royong menghadapi Covid-19 , soal hama tikus yang mengancam ketahanan pangan ini juga perlu kita diskusikan dan mencari solusinya pada strategi pengendalaian hama,” terang Dandim.

Selain bertemu dengan petani dan melakukan aksi pengendalian hama tikus. Forkopimda mengecek kesiapan menuju new normal di beberapa tempat ibadah.

Peninjauan protokol kesehatan Masjid tangguh di Lamongan disertai dengan pemberian bantuan Alat Pelindung Diri.

Disisi lain , dr Taufik Hidayat , Kadinkes Kab. Lamongan membeberkan soal penanganan Covid - q9 di Lamongan.

“Kab.lamongan saat ini sudah menu-

ju kuning, rasio penularan dari data provinsi di bawah 1 persen semakin berkurang semoga tetap bertahan.Pada hari Kamis nanti Tim peneliti dari Unair surabaya akan berkunjung untuk uji klinis ke Lamongan di gedung Rusunawa dan RS Ruang Isolasi Covid Lamongan,” bebernya.

Sedangkan dr. Muh Chaidir Annas,MM.Kes Direktur RSUD Dr. Soegiri Kab. Lamongan merinci, Pasien baru yang tercatat sembuh menjadi 102,. Pasien di ruang isolasi covid sejumlah 51 yang terdiri 47 di ruang isolasi dan 4 di ICCU. “Telah kita tambah 10 bed di RS Isolasi Covid sehigga sekarang sejumlah 67 bed dan seluruh pasien Covid sudah dipindahkan di ruang isolasi,” terang Annas. [Aha]

Bupati Fadeli di dampingi Dandim 0812 Lamongan dan Wakil Bupati Kartika Hidayati beserta jajaran Forkopimda lainya saat melakukan aksi pengobatan tikus di area persawahan petani Lamongan.

Alimun Hakim/Bhirawa

Petugas Lapang CPMI Protes Dianggap mafia oleh Ketua BP2MI Kab Malang, Bhirawa Pernyataan yang disampaikan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani terkait sponsor Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) adalah bajingan dan mafia. Sehingga hal itu mendapat protes keras dari Forum Petugas Lapangan (FPL) Malang, karena petugas lapang selama ini merekrut CPMI. Tim Kuasa Hukum FPL Malang Guntur Putra Abdi Wijaya, Selasa (7/ 7), kepada wartawan mengatakan, kliennya yang dalam hal ini petugas lapang memprotes pernyataan Kepala BP2MI Benny Rhamdani yakni jika petugas lapang sebagai perekrut CPMI adalah bajingan dan mafia.

Sehingga dengan pernyataannya seperti itu, maka FPL Malang meminta klarifikasi pernyataannya.

“Klien kami bukan meminta kepada Kepala BP2MI untuk meminta maaf, tapi klien kami ini sangat kecewa dengan pernyataannya itu,” ujarnya.

Sedangkan, kata dia, Kepala BP2MI tidak hanya menyatakan petugas lapang bajingan, namun dia juga menyebut bahwa sponsor adalah mafia, yang memberikan pinjaman seper-

ti lembaga keuangan (multifinance) dan koperasi dengan bunga yang tinggi.

Menurut Guntur, petugas lapangan CPMI merupakan petugas yang legal, dan ikut berperan dalam memajukan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dan mereka tidak pernah menyarankan apalagi meminjamkan atau menjaminkan uang para PMI ke pihak bank. ”Jadi apa yang dituduhkan Kepala BP2MI Benny Rhamdani kepada petugas lapang itu tidak benar. Namun sebaliknya, para petugas lapang CPMI itu membantu untuk kepengurusan

administrasi di Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker),” jelas Guntur.

Dit empat lain, salah satu mantan PMI asal Desa Kalipare, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang Atik mengatakan, jika dirinya sejak dari mempersiapkan dokumen sebagai syarat administrasi untuk bisa bekerja ke luar negeri, dibantu petugas lapang hingga dirinya bisa berangkat bekerja ke luar negeri. Sehingga apa yang disampaikan Kepala BP2MI tersebut tidak benar, jika petugas lapang sebagai bajingan maupun mafia.

Tim Kuasa Hukum FPL Malang saat memberikan keterangan kepada wartawan

Dan selama ini, kata dia, para petugas lapang yang menjemputnya ke desa dan mengedukasi ketika hendak berangkat menjadi PMI. Dan petugas lapang itu sebagai staff Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia (P2TKI), sehingga mereka petugas lapang resmi, dan mereka juga memiliki ID Card yang resmi dikeluarkan Kantor Disnaker.

“Lalu apa yang salah dilakukan oleh petugas lapang, karena selama ini para CPMI tidak ada yang mengeluhkan,” tegasnya.

Meski, lanjut Atik, dirinya bukan petugas lapang, tapi dirinya juga tersinggung ucapan yang disampaikan Kepala BP2MI. Karena selama ini dirinya tidak pernah dirugikan oleh petugas lapang. Dan untuk pinjaman uang sebagai biaya sarana prasarana sebelum berangkat kerja ke luar negeri bukan pinjam pada petugas lapang, tapi dirinya pinjam ke bank. ”Jadi apa yang disampaikan Kepala BP2MI Benny Rhamdani itu salah dan sudah mengarah pada fitnah. Dan kami selama ini terbantu dengan para petugas lapang, karena tanpa mereka dirinya tidak bisa berangkat kerja ke luar negeri,” tuturnya.[cyn]

Dampak Covid19, Kerjasama Kredit Dana Bergulir Program Tunda Jual Kopi Pemprov, Bhirawa Dampak pendemi Covid-19 juga dirasakan di sektor perkebunan kopi. Untuk itu dilakukan perjanjian kerjasama antara Disbun Jatim dengan Bank UMKM Jatim dan Gapoktan Maju Mapan tentang Penyaluran Kredit Dana Bergulir Pemerintah Provinsi Program Tunda Jual Kopi.

Pendatanganan perjanjian kerja sama.

Kepala Disbun Jatim, Karyadi menyampaikan. program kerjasama ini merupakan aplikasi dari program Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa yaitu Jatim Agro, dengan menerapkan pola tanam, petik, olah, kemas dan jual di sektor perkebunan. Dengan menerap-

kan Jatim Agro, maka akan meningkatkan nilai tambah untuk produk kopi.

Ditambahkannya, adanya penandatanganan kerjasama dengan perbankan dan gapoktan kopi maka diharapkan ke depan terkait dengan pendanaan tidak lagi menjadi masalah.

“Mari kita semua harus bersama-sama membangun keyakinan pasti laku dengan harga yang sudah pasti,” katanya.

Tidak lupa, Karyadi juga mengimbau agar seluruh gapoktan harus tetap menjaga diri dengan menerapkan protokol kesehatan, agar terhindar dari pandemi covid-19 yang masih terus merebak hingga kini.

Sebelumnya, Ketua DPW Asosiasi Petani Kopi Indonesia Jawa Timur (Apeki Jatim), Misbachul Khoiri Ali menyampaikan, adanya tanaman kopi ini sangat membantu perekonomian warga mas-

yarakat sekitar. Apalagi dengan kehadiran pondok Pesantren Al Hasan ini merupakan basecamp dari gabungan kelompok tani Maju Mapan, diharapkan kedepannya bisa meningkatkan nilai tambah dalam usaha tani kopi.

Ketua Dewan Kopi Jawa Timur, Muhammad Zaki sangat bangga sangat senang dan menyampaikan terima kasih pada Kepala Disbun Jatim, Karyadi yang terus membimbing masyarakat pertanian kopi agar bisa berkembang ke depan. “ Dan terima kasih pula amanahnya kepada kami,” ujarnya. [rac]

JATIM MEMBANGUN

Rabu Kliwon, 8 Juli 2020

Halaman 9

Kodim 0815/Mojokerto Renovasi 300 Unit Rumah Tak Layak Huni Mojokerto. Bhirawa Sedikitnya 300 unit rumah tidak layak huni( Rutilahu) yang tersebar di wilayah Kabupaten dan Kota Mojokerto, terhitung sejak 1 Juli 2020 kembali bakal disasar oleh Kodim 0815 Mojokerto, untuk direnovasi menjadi rumah layak huni.

Proyek Rutilahu ini atas kerjasama Kodam V/Brawijaya dengan Pemprov. Jawa Timur. Guna membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi warga yang kurang beruntung segi ekonominya.

Dandim 0815/Mojokerto Letkol Inf Dwi Mawan Sutanto, SH., Selasa (7/7) mengungkapkan, Untuk tahun 2020 program renovasi rumah tinggal layak huni merupakan kerja sama Kodam V/Brawijaya dengan Pemprov Jatim.

Adapun tujuannya dari program ini (Rutilahu), untuk meningkatkan kualitas hunian bagi masyarakat khususnya warga yang kurang beruntung secara ekonomi, program Rutilahu Kodim 0815 menyasar 300 unit rumah tersebar di seluruh Kecamatan wilayah Kabupaten dan Kota Mojokerto.

Dengan rincian tiap kecamatan minimal 2 unit dan maksimal 20 unit, menyesuaikan kondisi wilayah.

Rutilahu ini, harus disikapi sebagai salah satu upaya terarah, terencana, terpadu dan

Dandim didampingi Danramil sedang meninjau renovasi Rutilahu warga kurang mampu di Kecamatan Mojoanyar

KPU dan Dinkes Bahas Kesiapan Pilbup Gunakan Protokol Covid-19

KELANA JATIM

Suami Kasus Nomor 16 Menyusul Positif Covid-19, Dua Anaknya Swab Test Ulang Kota Madiun, Bhirawa Suami kasus positif nomor 16 akhirnya menyusul terkonfirmasi Covid-19.Warga Kelurahan Manguharjo tersebut menjadi kasus positif nomor 17 berdasar hasil swab test yang dilakukan Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK) Surabaya.Ini merupakan pasutri ke empat yang terkonfirmasi positif di Kota Pendekar. ‘’Hasil swab test-nya memang tidak keluar bersamaan. Untuk sang istri sudah keluar kemarin. Nah, yang suami baru keluar tadi pagi.Keduanya, terkonfirmasi positif,’’ kata Juru Bicara Tim Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 (TGTPPC) Kota Madiun Noor Aflah, Selasa (7/7).

Kasus nomor 17 ini berinisial JK berusia 38 tahun dan memiliki riwayat yang sama dengan kasus 16 yang tak lain istrinya berinisial SMA. Seperti diberitakan, JK dan SMA memiliki riwayat perjalanan dari Desa Sambirejo, Mantingan, Ngawi untuk melayat orang tuanya pada 1 Juni lalu.

Di saat melayat mereka bertemu banyak anggota keluarga dari berbagai daerah.Di antaranya, Malang, Sidoarjo, Surabaya, hingga Riau. [dar]

Gresik, Bhirawa Pelaksanaan pemilihan bupati (Pilbup), KPU Gresik. Selaku penyelanggara pemilu bekerjasama dengan dinas kesehatan ( Dinkes ), melakukan rapat khusus kesiapan pelaksanaan rapid tes bagi petugas penyelenggara pemilihan, dalam kesipaan Pilbup gunakan protokol Covid-19.

Menurut Ketua KPU Gresik Ahmad Roni mengatakan, bahwa pelaksanaan Pilbup kedepan, berjalan sesuai protokol kesehatan dan tidak malah menjadi klaster baru bagi penyebaran Covid-19. Untuk itu, KPU kerja sama dengan Dinkes. Merumuskan berbagai cara dan solusi, agar petugas bisa tetap sehat hingga akhir pelaksanaan Pilbup.

“Kita sudah siap menggelar Pilbup di tengah pandemi, KPU sudah menyiapkan anggaran untuk melakukan rapid tes bagi petugas penyelengga-

ra. Baik penyelenggara ditingkat kabupaten hingga desa, juga alat pelengkap diri (APD). Dengan kordinasi tim gugus tugas, standar yang harus di pakai,” ujarnya.

Selain itu, juga minta masukan tim gugus tugas Kabupaten. Terkait daerah mana saja yang terdekteksi sebagai zona merah, supaya petugas bisa melakukan antisipasi.

Agar seluruh petuga bisa berhati-hati dalam menjalankan tugas, sesuai protokol Covid-19.

Ditambahkan Ahmad Roni, bahwa dengan anggaran yang di siapakan. Seluruh petugas tidak usah khawatir di lapangan, sehingga pelaksanaan Pilbup bisa berjalan lancar.

Terpisah Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Gresik dr Umi Khoiroh mengatakan, bahwa panjangnya tahapan coklit. Sampai satu bulan, maka petugas akan dilakukan rapid tes sebanyak dua kali. Jika ada

Koramil 0814/14 Ngoro Jalin Sinergitas Himbau Warga Patuhi Protokol Kesehatan Jombang, Bhirawa Jajaran Koramil 0814/14 Ngoro, Kodim 0814 Jombang bersama Polsek Ngoro dan Tim Gugus Tugas Kecamatan Ngoro, Jombanv terus memberikan imbauan dan sosialisasi pencegahan Covid-19 kepada masyarakat kecamatan Ngoro, Jombang.

Hal itu terlihat seperti saat personil

berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas hidup demi kesejahteraan masyarakat,” pungkas pria kelahiran Purbalingga Jawa Tengah.

Pantauan di lapangan, sejumlah rumah warga yang menjadi sasaran Rutilahu menjadi obyek peninjauan Dandim 0815/Mojokerto. Kegiatan diawali di wilayah Kecamatan Mojoanyar, Kecamatan Bangsal,Kecamatan Puri, Kecamatan Dlanggu dan wilayah lainnya.

Pada kunjungan kali ini Dandim 0815 dengan didampingi Danramil setempat, menyempatkan berbincang dengan warga penerima program Rutilahu, sembari mensosialisasikan pentingnya Masyarakat mematuhi Protokol Kesehatan di tengah-tengah Pandemi Covid- 19 yang sedang terjadi di Wilayah Mojokerto Raya.

Disamping itu Dandim 0815 juga membagi-bagikan masker kepada warga masyarakat sekitar maupun masyarakat yang sedang mengerjakan Rutilahu bersama anggota TNI dari Koramil setempat. [min]

Koramil 0814/14 Ngoro bersama Polsek Ngoro melaksanakan patroli penertiban dan pembagian masker di Pasar Ngoro, Jombang, Selasa (7/7).

Komandan Koramil 0814/14 Ngoro, Jombang, Kapten Inf Sujiono mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan untuk memastikan pedagang dan pembeli telah me-

arif yulianto/ bhirawa.

Anggota Koramil 0814/14 Ngoro, Jombang memberikan himbauan patuh protokol kesehatan kepada masyarakat, Selasa (07/07).

laksanakan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah, seperti penggunaan masker, ‘Social distancing’ maupun ‘Physical distancing’ untuk mencegah penyebaran Covid-19.

“Selain memberikan himbauan, petugas gabungan juga memberikan masker kepada masyarakat yang kedapatan tidak mengenakan masker,” kata Kapten Inf Sujiono.

Anggota Koramil 0814/14 Ngoro bersama anggota Polsek Ngoro menyisir seluruh tempat di mana banyak orang yang sedang berkumpul untuk melakukan jual beli. Petugas menertibkan penggunaan masker dan memberikan himbauan serta sosialisasi terhadap warga tentang pencegahan Virus Corona.

Kapten Inf Sujiono menambahkan, TNI-Polri bersama Tim Gugus Tugas Covid-19 akan terus berupaya mencegah penyebaran Virus Corona dengan cara terus mengingatkan kepada masyarakat untuk mematuhi anjuran pemerintah dan mengikuti protokol kesehatan demi kepentingan dan keselamatan bersama. [rif]

Rapat KPU Gresik dengan Dinkes

petugas yang dinyatakan reaktif, petugas puskesmas yang ada di kecamatan melakukan tindakan dengan melakukan tes swab.

“Semoga pelaksanaan Pilbup

tidak akan menjadi media penyebaran, dan penderita covid-19 memiliki hak sama dengan model pemilih lain sesuai protokol kesehatan,” pungkasnya.n [kim]

Lokasi UTB SBMPTN Jember Dicek Gugus Tugas Covid-19 Jember,Bhirawa Tim pengawas Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Jember memeriksa penerapan protokol kesehatan saat meninjau pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2020 di Pusat UTBK Universitas Jember, Jawa Timur, Selasa (7/7).

Tim pengawas beranggotakan perwakilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kodim 0824, Polres Jember, Satpol PP dan Dishub Jember dipimpin Kasi Pencegahan BPBD Jember Rahman Subagyo memantau dua lokasi UTBK yakni di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) dan Fakultas Kedokteran (FK).

“Kami melihat proses protokol kesehatan sejak peserta tiba di kampus hingga meninggalkan lokasi ujian, semuanya sudah dijalankan dengan baik,” kata asi Pencegahan BPBD Jember Rahman Subagyo di Kampus Unej.

Menurutnya, peserta diperiksa suhu badannya saat tiba di lokasi ujian, kemudian masuk ruangan wajib mencuci tangan, bahkan sebelum meninggalkan lokasi UTBK pun wajib mencuci tangan dengan penyanitasi tangan sehingga masuk

kampus dalam kondisi bersih dan pulang pun dengan kondisi bersih.

“Penerapan protokol kesehatan yang ketat kala pelaksanaan UTBK mutlak dilakukan agar kondisi Jember menuju status hijau. Saat ini status penanganan COVID-19 di Jember orange, jadi sudah menuju hijau,” katanya.

Ia berharap jangan sampai berubah lagi menjadi merah gara-gara mobilitas peserta UTBK yang datang dari luar Jember dan berkumpulnya banyak orang di satu lokasi, sehingga penerapan protokol kesehatan itu wajib dipertahankan.

Kunjungan tim pengawas di lokasi FEB disambut Penanggung Jawab Lokasi Zainuri yang mengatakan penerapan protokol kesehatan bermula dengan pemeriksaan suhu badan dan kelengkapan berkas, begitu peserta memenuhi syarat maka akan diarahkan menuju ke ruang transit.

“Pemeriksaan suhu dilakukan kembali di ruang transit beserta kewajiban cuci tangan dengan penyanitasi tangan, sebelum akhirnya peserta memasuki ruangan UTBK,” katanya.

Saat pulang pun peserta wajib mencuci tangan dengan penyanitasi tangan dan keluar ruangan dengan rute yang berbeda. Sementara jeda diantara sesi pertama dan kedua digunakan untuk membersihkan

ruangan transit dan ruang UTBK. Sementara kedatangan tim pengawas Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Jember di lokasi UTBK Fakultas Kedokteran disambut langsung oleh Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Unej dr Cholis Abrori.

“Kami telah memberikan pelatihan dan pengarahan protokol kesehatan bagi para pengawas dan panitia UTBK, serta menerjunkan 69 relawan COVID-19 Unej di tiap lokasi UTBK untuk membantu penerapan protokol kesehatan selama UTBK berlangsung,” ujarnya.

Pelaksanaan UTBK di Unej tahap I dimulai pada tanggal 5-14 Juli 2020 dan tahap II pada tanggal 2029 Juli 2020 dengan jumlah peserta yang terdaftar sebanyak 12.081 orang. Setiap hari ada dua sesi pelaksanaan UTBK dengan jumlah peserta sebanyak 360 orang setiap sesi.

Berdasarkan data di Humas Unej tercatat jumlah peserta yang tidak hadir selama tiga hari pelaksanaan UTBK tercatat sebanyak 152 peserta dan peserta yang tidak melakukan konfirmasi ketidakhadiran kepada pusat UTBK dinyatakan gugur, sedangkan peserta yang sudah konfirmasi tidak bisa hadir karena hasil tes cepatnya reaktif diberi kesempatan untuk direlokasi jadwal UTBK nya.[ant]

Di Tengah Pandemi, Polres Gelar Operasi Sikat Semeru 2020 Untuk menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif terutama selama masa pandemi Covid-19, Polres Situbondo mengadakan operasi Sikat Semeru 2020.

Kegiatan operasi sikat semeru 2020 ini akan digelar selama 12 hari ke depan dengan sasaran aksi pencurian dengan kekerasan (curas), pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian kendaraan bermotor (curanmor).

Tak hanya itu, kasus pemerasan, street crime dan penyalahgunaan sajam/senpi/handak yang meresahkan masyarakat juga menjadi atensi operasi Polres kali ini.

Menurut Kapolres Situbondo

AKBP Sugandi, operasi sikat semeru 2000 bertujuan untuk menciptakan kondusifitas kamtibmas di wilayah Jawa Timur selama masa pandemi Covid 19. Untuk itu, sebut Kapolres Sugandi, agar operasi berjalan sukses diperlukan adanya mapping daerah rawan kriminalitas.

“Ini untuk mengantisipasi adanya napi yang baru keluar Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau Rutan dan napi asimilasi yang rentan

melakukan tindak pidana kembali,” ucap Kapolres AKBP Sugandi.

Lebih lanjut Kapolres Sugandi menekankan agar personil polisi selalu mengedepankan beberapa fungsi yang ada. Diantaranya, sebut pria dengan dua melati dipundaknya itu, Satuan Reserse Kriminal agar lebih optimal dalam melaksanakan kring serse dengan mengutamakan tindakan pencegahan.

“Ini juga penting agar dapat meminimalisir tindak kejahatan yang meresahkan masyarakat di tengah pandemi Covid-19,” terang mantan Kapolres Pacitan itu.

Masih kata Kapolres Sugandi, kegiatan latihan pra operasi (latpraops) tahun 2020 akan memperhatikan protokol kesehatan dalam upaya pencegahan Covid-19 di Kota Santri Situbondo. Termasuk diantaranya, kupas Kapolres Sugandi, melakukan pemeriksaan suhu badan kepada setiap peserta yang mengikuti kegiatan operasi ini.

“Selain itu semua peserta latpraops dihimbau wajib memakai masker dan menjaga jarak sesuai dengan protokol kesehatan penanganan Covid-19,” pungkas Kapolres Sugandi. [awi]

sawawi/bhirawa

Seluruh perwira Polres bersama Kapolsek se-Situbondo mendengarkan arahan dari Kapolres AKBP Sugandi.

EKONOMI

Rabu Kliwon, 8 Juli 2020

Halaman 10

Telkomsel Orbit Jadi Solusi Internet Rumah Serba Digital Surabaya, Bhirawa Memenuhi kebutuhan pelanggan dalam menikmati konektivitas yang lebih cerdas, cepat dan dapat diandalkan, Telkomsel memperkenalkan solusi berbasis digital terbarunya yakni Telkomsel Orbit yang memungkinkan penggunanya untuk menikmati konektivitas nirkabel yang mudah dihubungkan ke berbagai perangkat di dalam rumah.

Direktur Planning and Transformation Telkomsel, Edward Ying mengungkapkan pada fase awal peluncurannya, Telkomsel Orbit telah menjangkau 50 kota di seluruh Indonesia seraya terus memperluas cakupan layanannya secara bertahap sebagai wujud komitmen perusahaan dalam mengakselerasikan negeri melalui penyediaan solusi digital yang mampu memberdaya-

kan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan.

“Telkomsel Orbit merupakan produk inovasi terbaru dari kami yang menyediakan koneksi data dengan kecepatan unggul dan fitur premium berupa internet rumah nirkabel berbasis jaringan 4G LTE Telkomsel. Telkomsel Orbit didesain dengan mengutamakan prinsip customer-centric oleh tim yang diben-

tuk secara khusus. Solusi digital dari Telkomsel Orbit menggunakan perangkat modem wifi dengan kualitas jaringan seluler terbaik dan paket data yang bisa diandalkan tanpa mengharuskan pelanggan untuk berlangganan,” terangnya, Selasa (7/7).

Edward menambahkan untuk menikmati layanan Telkomsel Orbit, pelanggan cukup memesannya melalui website, kemudian melakukan aktivasi dengan cara mudah plug and play, serta pelanggan dapat melakukan monitoring paket data secara transparan melalui aplikasi MyOrbit.

“Upaya tersebut menunjukkan komitmen dan fokus kami terhadap pengembangan Telkomsel Orbit agar mampu menyediakan pengalaman digital terbarukan bagi pelanggan dalam menikmati internet di

dalam rumah yang dapat membantu pengguna meningkatkan produktivitas. Kami pun memastikan pengguna Telkomsel Orbit dapat menikmati koneksi akses internet tercepat, stabil, dan berkualitas yang didukung oleh jaringan berteknologi terdepan dari Telkomsel,” ujar Edward.

Sementara itu solusi Telkomsel Orbit sendiri hadir dalam dua varian modem, yaitu Orbit Star dan Orbit Max. Orbit Star memiliki kemampuan untuk terhubung dengan 32 perangkat sekaligus, sedangkan Orbit Max mampu terkoneksi dengan 64 perangkat secara simultan. Kedua jenis modem tersebut dapat langsung diaktifkan dan disambungkan ke perangkat setelah dilakukan pemasangan mandiri oleh pelanggan.

Selama tahap awal peluncuran

ini, Telkomsel memberikan harga khusus untuk pembelian produk Telkomsel Orbit baik untuk modem maupun paket datanya. Untuk varian modem Orbit Star akan dibanderol senilai Rp799.000 dan Orbit Max memiliki harga Rp2.399.000.

Setiap pembelian Orbit Star dan Orbit Max sendiri sudah termasuk modem, kartu SIM prabayar Telkomsel dan kuota data (50 GB untuk Orbit Star dan 150 GB untuk Orbit Max selama 30 hari).

Pada kesempatan yang sama Head of Home LTE Telkomsel, Arief Pradetya mengatakan sebagai komitmen dalam menghadirkan kemudahan lebih bagi pelanggan, Telkomsel Orbit dilengkapi aplikasi MyOrbit dengan berbagai fitur yang mampu mendukung penggu-

na dalam memenuhi kebutuhan secara digital. Beberapa fitur dari aplikasi tersebut meliputi pengendalian perangkat yang terkoneksi, pemantauan pemakaian kuota, pengaturan waktu penggunaan internet, dan pembelian paket data.

“Aplikasi MyOrbit sendiri dapat diunduh secara gratis di Google Play Store dan akan tersedia dalam waktu dekat untuk pengguna iOS. Untuk memastikan pelanggan mendapatkan pengalaman terbaik, Telkomsel Orbit juga telah memperhitungkan fitur dan konfigurasi perangkat BTS, kapasitas jaringan, jarak lokasi pelanggan ke BTS 4G LTE, serta jumlah pengguna maksimal yang dapat dilayani per BTS dalam menentukan lokasi penyelenggaraan layanan Telkomsel Orbit,” jelasnya. [riq]

BURSA EKONOMI

Panen Raya Harga Bawang di Probolinggo Terus Anjlok Probolinggo, Bhirawa Harga bawang merah di Pasar Bawang Kabupaten Probolinggo terus alami penurunan. Beberapa bulan sebelumnya, harga bawang merah sempat tembus Rp 50 ribu per kilogram. Kini harga terus turun, bahkan diprediksi bulan depan harga bawang merah akan anjlok. Sebab, sejumlah daerah lain memasuki panen raya. Di lain pihak petani keluhkan harga pupuk subsidi dijual paketan dengan pupuk nonsubsidi.

Menurut petani sekaligus pengepul bawang merah di pasar Dringu, H Damanhuri, Selasa 7/7/2020 siang, suasana ramai pedagang dengan tumpukan bawang merah masih jadi tontonan utama. Tetapi, kondisi pengunjung atau pembeli yang datang tampak sepi. Sedangkan kualitas bawang merah yang ada hampir semuanya bagus.

“Sepi pembeli. Harganya juga terus turun. Sekarang harga bawang merah sekitar Rp 20 ribu sampai Rp 25 ribu. Kalau bulan-bulan sebelumnya bisa tembus Rp 45 ribu lebih,” katanya.

Sutaman, kepala Pasar Bawang Dringu saat ditemui membenarkan kondisi harga bawang merah terus turun. Ada harga berkisar Rp 20 ribu ke atas. Bawang merah kualitas super saat ini hanya sekitar Rp 28 ribu.

“Memang harga bawang merah sempat mahal sampai Rp 48 ribu. sekarang sekitar Rp 20 ribu sampai Rp 25 ribu. Tapi, harga ini sudah termasuk bagus,” katanya pada Jawa Pos Radar Bromo kemarin.

Kondisi harga bawang merah, dikatakan Sutaman, diprediksi akan terus turun. Bahkan, tidak menutup kemungkinan bulan depan harga bawang bisa anjlok. Karena bulan depan sejumlah daerah penghasil bawang merah mulai panen raya. Seperti Brebes dan Nganjuk. “Diperkirakan bulan Agustus harga sangat murah.

Karena sejumlah daerah luar mulai panen raya,” ungkapnya.

Disinggung soal upaya Pemkab Probolinggo antisipasi dan mencegah anjloknya harga bawang merah? Sutaman menjelaskan, pemkab seperti tahun sebelumnya, program ekspor bawang merah untuk menjaga harga. Direncanakan tahun ini akan ekspor setelah dibuka. “Biasanya bawang merah buka untuk diekspor,” tuturnya.

Di tengah pandemi Covid-19, sekaligus harga bawang mulai anjok, petani bawang merah khususnya di Kabupaten Probolinggo ikut menjerit. Pasalnya, harga pupuk tanaman saat ini mahal. Bahkan, petani harus membayar harga pupuk subsidi dengan harga lebih. Karena pupuk subsidi dijual secara paketan dengan pupuk nonsubsidi. [wap]

KEHILANGAN TUBAN HILANG STNK, S-6923-HR. An.Samiaji, Ds Cendoro RT 02/03,kec Palang, Kab Tuban No. 7100/IMB/BI-III/2020 HILANG STNK, S-6084-ER. An.Susilowati, Ds Bejagung, Dsn Krajan RT 01/ 02,Kec Semanding, Kab Tuban No. 7101/IMB/BI-III/2020 HILANG STNK, S-3117-FK. An.Sulistiyowati, Ds Grabagan ,Dsn Juwarsari RT 01/04,Kec Grabagan, Kab Tuban No. 7102/IMB/BI-III/2020 HILANG BPKB, S-4479-GY. An.Sulistyorini, Ds Semanding RT 001/003, Kec Semanding, Kab Tuban, hp 085330112141 No. 7103/IMB/BI-III/2020

TULUNGAGUNG HILANG STNK, AG 4744 RP, Honda, Hitam, th.2005, a/n. BLH Kab.Tulungagung – T.Agung No. 7104/IMB/BI-III/2020

Dihadapan Forkopimda pimpimpinan OPD, pihak PT Pertamina saat memaparkan progres mega proyek pembangunan kilang minyak di Kabupaten Tuban.

Bupati Huda Minta Pertamina Libatkan Masyarakat Tuban, Bhirawa Paparkan progres Mega Proyek Pembuatan Kilang Minyak sertai nilai investasi di Bumi Wali Tuban, PT Pertamina (Persero) dalam menjalankan operasionalnya diharuskan Bupati untuk melibatkan masyarakat, agar ikut merasa memiliki perusahaan.

“Harus membawa dampak positif bagi warga sekitar perusahaan, salah satunya dengan menyerap warga lokal sebagai tenaga kerja di perusahaan maupun pembangunan proyek,” pinta Bupati Tuban H Fathul Huda usai mendengarkan pemaparan dan progres pembanguna Mega Proyek di Tuban

oleh sejumlah pejabat Pertamina.

H Fathul Huda yang juga pengusaha batubara sebelum menjabat sebagai Bupati Tuban ini, juga meminta agar masyarakat dapat menangkap peluang dengan adanya investasi dari Pertamina. Kehadiran Pertamina mampu membawa multiplayer efek dan memunculkan wirausaha baru.

“Masyarakat harus mampu mengambil peranan, tidak hanya sebagai penonton,” sambungnya.

Selain itu, pemaparan di rumah Dinas Bupati, Kompleks Pendopo Krido Manunggal yang dihadiri, Sekretaris Daerah, Kepala Badan Pertanah-

an Nasional (BPN) Tuban, pimpinan OPD dan Camat Jenu, Bupati Huda juga meminta masyarakatnya dapat meningkatkan kemampuan dan kompetensi diri untuk dapat diterima sebagai karyawan sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Tak hanya masyarakatnya yang diminta agar tidak menjadi penoton, bupati juga mengingatkan Pertamina untuk menjaga dan menguatkan komunikasi yang telah terjalin hingga di tingkat warga. Komunikasi yang baik akan mendukung operasional perusahaan. Juga mampu menekan potensi terjadinya kesalahpahaman.

Nissan Arya Berdisain Sporty dan Berteknologi Listrik Surabaya, Bhirawa Nissan kembali Akan meluncurkan produk ter barunya. Produk terbaru yang diberi nama Nissan Ariya itu akan diluncurkan pada 15 Juli 2020.

Lewat keterangan resminya yang disampaikan Otomotif1, Selasa (7 /7), Nissan menyatakan bahwa mobil berteknologi listrik tersebut akan diluncurkan secara online langsung dari kantor pusat Nissan yang berbasis di Yokohama, Jepang.

Lebih lanjut Nissan menjelaskan

bahwa produk terbarunya yang diberi nama Nissan Ariya ini merupakan kendaraan hasil perpaduan dua kekuatan terbesar Nissan, yaitu kendaraan listrik (EV) dan Crossover.

“Ariya menghadirkan desain inovatif bersama dengan teknologi terbaru yang berfokus pada pengendara, menonjolkan ekspresi sejati dari Nissan Intelligent Mobility, dan awal baru ketika kami memulai transformasi bisnis kami,” ungkap keterangan tertulis Nissan.

Meski belum dirilis secara resmi, Namun pihak Nissan sudah terlebih

dahulu meluncurkan video teaser dari produk terbarunya ini.

Dari video tersebut akirnya terungkap bahwa Nissan sudah mempersiapkan setidaknya ada 12 produk terbaru yang akan diluncurkan ke pasar global, salah satunya adalah Nissan Ariya.

Meski spesifikasi lengkap Nissan Ariya belum diungkap pihak Nissan, namun sebenarnya mobil ini sebenarnya pernah diperkanalkan dalam wujud konsep diajang Tokyo Motor Show 2019.[ma]

Sejumlah investasi dari Pertamina di Bumi Wali, lanjut Bupati, diharapkan mampu mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan tersebut mencakup berbagai sektor baik ekonomi, sosial, pendidikan maupun kesehatan.

Pihak Pertamina juga diminta untuk melaporkan setiap kegiatan Corporate Social Responsibilty (CSR) yang diadakannya. Pelaksanaan CSR dapatnya juga melibatkan masyarakat, serta berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia.

Sementara itu, Hermawan Senior Vice President Direktorat Aset Manajemen PT. Pertamina, menyatakan, kalau investasi yang dilakukan Pertamina, salah satunya pembangunan kilang minyak GRR, menjadi proyek strategis nasional yang diharapkan mampu manfaat kepada negara, pemerintah, dan warga lokal.

Nilai investasi kilang minyak GRR sebesar 15,6 milyar dollar atau senilai 225 triliun rupiah, yang mana pembangunan dan operasional kilang minyak nantinya pihak Pertamina berjanji akan menyerap warga sekitar sebagai tenaga kerja sesuai kebutuhan.

“Ini menjadi komitmen dari Pertamina dalam melibatkan masyarakat sebagai tenaga kerja, saat pembangunan maupun operasional kilang minyak,” kata Hermawan.[hud]

SELAYANG PANDANG

Bila Sun Life Indonesia Hadirkan Asuransi Salam Anugerah Keluarga Sebuah survei yang dilakukan di Asia terkait dampak dari pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa 60% responden merasa penting mempersiapkan keuangan dan perlindungan untuk kenyamanan masa depan . Berbicara tentang perlindungan, keluarga menjadi prioritas yang ingin dilindungi, baik dari segi kesehatan, maupun finansial.

Faktanya, 94,9% responden di Indonesia khawatir anggota keluarga tertular pandemi .

Mendukung masyarakat Indonesia melalui solusi perlindungan finansial terdepan, PT Sun Life Financial Indonesia (“Sun Life Indonesia”) memperkenalkan produk syariah terbarunya Asuransi Salam Anugerah Keluarga. Hadir dengan sejumlah manfaat, produk ini memberikan perlindungan menyeluruh bagi empat orang anggota keluarga sekaligus, dalam satu polis.

Elin Waty, Presiden Direktur Sun Life menyatakan, “Kondisi pandemi nyatanya berdampak bukan hanya pada sektor kesehatan, tapi juga sosial dan ekonomi. Kondisi ini mendorong terjadinya peningkatan kesadaran dan kebutuhan akan pengelolaan ke-

uangan dan proteksi yang baik di tengah masyarakat. Sun Life mempertegas posisinya sebagai pionir di industri asuransi syariah tanah air dengan menghadirkan solusi keuangan berbasis syariah yang komprehensif, melalui kehadiran Asuransi Salam Anugerah Keluarga. Menjadi jenis produk proteksi lengkap yang diperuntukkan bagi keluarga Indonesia, kehadiran Asuransi Salam Anugerah Keluarga mengukuhkan misi perusahaan untuk terus membantu keluarga Indonesia mencapai kenyamanan finansial, sekaligus membawa semangat kebermanfaatan bagi sesama, khususnya di tengah kondisi yang penuh ketidakpastian seperti saat ini.”

Potret perilaku masyarakat selama pandemi dirangkum

tim Alvara Research melalui Survei Alvara: Perilaku Publik Selama Covid-19. Lilik Purwandi, Deputy of CSO Alvara Research Center menjelaskan, “Pertumbuhan angka kasus positif Covid-19 di Indonesia yang signifikan, serta berbagai dampak ekonomi yang mengikuti memunculkan kecemasan di tengah masyarakat.

Survei yang kami gelar menunjukkan bahwa kekhawatiran akan keselamatan dan kesehatan keluarga menjadi yang paling mendominasi (94,9%), sedangkan kekhawatiran akan kehilangan pekerjaan berada di posisi ke dua (63,3%), dan diikuti dengan dampak ekonomi seperti kenaikan harga berada di posisi ke tiga (61,8%).”

Ditambahkan Lilik, kehadiran pandemi, nyatanya mengembalikan kesadaran masyarakat akan hal yang paling esensial dalam kehidupan mereka, yaitu keluarga. Momen bersama keluarga selama pandemi, di satu sisi memberi dampak positif bagi kualitas kebersamaan keluarga. Namun di sisi lain, kekhawatiran akan kesehatan, kondisi ekonomi

hingga keselamatan keluarga juga kian meningkat. Keinginan untuk memastikan kenyamanan dan keamanan setiap anggota keluarga pun menjadi sebuah keniscayaan, baik di masa kini, maupun masa depan.

Salah satu cara memastikan ketenangan pikiran dan kenyamanan masa depan tentunya adalah dengan memberikan perlindungan finansial terbaik, termasuk asuransi.

Sayangnya dalam berasuransi, keluarga muda masih kerap dihadapkan pada pilihan tentang siapa yang lebih membutuhkan perlindungan asuransi, apakah ayah sebagai tulang punggung keluarga, ataukah ibu yang tak jarang juga berkontribusi pada keuangan rumah tangga sekaligus menjadi pengelola keuangan.

“Sebagai orang tua, kita tentu memiliki keinginan untuk terus menemani dan memberikan perlindungan jangka panjang terbaik bagi keluarga.

Namun tidak bisa dipungkiri, seiring dengan berbagai kesempatan yang terbuka di masa depan, berbagai risiko dalam kehidupan bisa menja-

di hambatan. Membantu keluarga Indonesia meraih kenyamanan dan mencapai target jangka panjang mereka, Sun Life menghadirkan solusi inovatif melalui kehadiran produk Asuransi Salam Anugerah Keluarga, yang memberikan perlindungan yang lengkap untuk pasangan suami istri dan 2 orang anak sekaligus, hanya dalam satu polis. Layaknya keluarga, produk ini hadir untuk selalu menemani dan selamanya melindungi,” jelas Chief Sharia Business Sun Life Indonesia, Norman Nugraha.

Produk ini juga hadir dengan sejumlah keunggulan di antaranya: • 1 polis untuk 1 keluarga • Total santunan asuransi bagi suami Istri sebesar 200% • Perlindungan asuransi untuk 2 anak • Kesempatan untuk bersedekah jariyah dengan berwakaf • Kontribusi yang terjangkau dengan perlindungan yang menyeluruh Memberikan kenyamanan lebih bagi para penggunanya, Asuransi Salam Anugerah Keluarga juga dilengkapi dengan

Chief Sharia Business Sun Life Indonesia, Norman Nugraha.

perlindungan paket asuransi kesehatan tambahan (rider) Sun Medical Platinum Syariah untuk keluarga dengan manfaat yang komprehensif, dan fleksibilitas perlindungan hingga ke seluruh dunia. Berbagai manfaat lebih yang didapat dari asuransi tambahan ini antara lain, penambahan limit booster hingga 6x sampai dengan Rp40 miliar, manfaat akomodasi pendamping pasien tanpa batasan umur, serta manfaat perawatan di seluruh

wilayah (termasuk di luar wilayah plan yang dipilih).

Kehadiran Asuransi Salam Anugerah Keluarga ini menjadi bukti konkret komitmen Sun Life dalam menghadirkan solusi keuangan berbasis Syariah bagi keluarga Indonesia. Sejalan dengan semangat baru kami untuk terus mendukung kemajuan industri keuangan syariah dengan menjadikan Syariah sebagai gaya hidup masa kini. A New Way of Living, Living the Sharia Way, tutup Norman. [ma]

SAMBUNGAN

Rabu Kliwon, 8 Juli 2020

BPOPP Dipangkas, SPP Sekolah Negeri Tetap Gratis l

Sambungan hal 1

Khofifah, Selasa (7/7).

Gubernur Khofifah mengatakan, pengganti SPP untuk SMA dan SMK Negeri di Jatim dapat dioptimalkan dari penggunaan dana BOS dan BPOPP. Sementara untuk SMA/SMK swasta, Pemprov hanya memberikan subsidi khusus, sehingga tidak akan digratiskan secara penuh. “Lewat program gratis SPP ini, saya ingin meringankan beban masyarakat sekaligus meminimalisir jumlah anak putus sekolah di Jatim.

Insya Allah, jumlahnya tereduksi setiap tahunnya,” tuturnya.

Ia menghimbau masyarakat agar melaporkan ke Dinas Pendidikan setempat jika menemui pelanggaran yang dilakukan sekolah terkait SPP tersebut.

Terkait proses belajar mengajar, Khofifah mengatakan rencananya kegiatan belajar mengajar di Jatim akan dimulai

pada 13 Juli mendatang. Semua proses belajar mengajar akan dilaksanakan secara daring (online).

Khofifah berharap seluruh insan pendidikan tetap menjaga optimisme dan semangat selama proses pendidikan meski harus dilakukan secara online.

“Kita sama-sama terus berdoa agar situasi darurat Covid-19 ini bisa segera berlalu dan aktivitas belajar mengajar bisa berlangsung seperti sedia kala,” imbuhnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Wahid Wahyudi menuturkan, menghadapi Covid-19 ini berbagai upaya pencegahan dilakukan.

Termasuk dalam menyiapkan sarana prasarana protokol kesehatan seperti penyediaan hand sanitizer, tempat cuci tangan, dan penyemprotan disinfektan. Untuk itu, BPOPP yang sedianya diberikan selama satu tahun anggaran dipotong 50 persen.

Datangi DPRD Jatim, Massa Tolak RUU HIP l

Sambungan hal 1

Jatim, Mochammad Yunus, menyampaikan sejumlah tuntutannya. Di antaranya ada tiga inti yang disampaikan.

Pertama, mereka menolak keberlanjutan pembahasan RUU HIP oleh DPR RI dan pemerintah.

“Harus dihapus dari Prolegnas. Pancasila sudah final jangan lagi melakukan pembahasan yang tak perlu,” kata Yunus.

Kedua, mereka juga mendesak agar inisiator RUU HIP bisa diusut. “Siapa yang di belakang RUU HIP harus diusut untuk kemudian diproses hukum. Sebab, hal ini berpotensi melakukan makar konstitusional sekaligus memberikan peluang ideologi komunis kembali hidup,” terangnya.

Mereka juga mendesak pembentukan Tim Pencari Fakta Independen untuk menyelidiki inisiator RUU tersebut. “Harus dicari siapa yang ingin mengkudeta Pancasila,” katanya.

Aksi ini diikuti oleh berbagai elemen Ormas Islam dan berbagai komunitas emak-emak.

Elemen massa datang dari sejumlah daerah di Jatim.

Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD Jatim, Anwar Sadad menegaskan bahwa pihaknya siap untuk melanjutkan aspirasi tersebut kepada DPR RI. “Hari ini kami menerima dan juga kami sampaikan ke DPR RI melalui Faksimili,” kata Sadad yang juga Politisi Gerindra ini dikonfirmasi seusai pertemuan.

Sadad hadir bersama Wakil Ketua DPRD Jatim dari Fraksi Demokrat, Achmad Iskandar, dan Anggota DPRD Jatim dari Fraksi PKS Lilik Hendarwati dan Fraksi Gerindra, Noer Soetjipto. Mereka bahkan sempat naik mobil komando untuk menemui massa.

Sadad sepakat dengan massa, bahwa Pancasila adalah final. “Pancasila yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945 sudah final sehingga tidak ada urgensi untuk dibahas dan diperdebatkan kembali,” kata Sadad.

“Pancasila adalah kompromi terbaik dari founding father kita tentang dasar negara kita. Kami sepakat tentang itu,” katanya.

Massa membubarkan diri setelah sebelumnya perwakilan dari para pendemo ditemui oleh Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad, Wakil Ketua DPRD Jatim Ahmad Iskandar dan dua anggota DPRD Jatim. Tidak hanya itu, perwakilan dari DPRD Jatim juga turun langsung menyampaikan pesannya di antara para pendemo dengan naik mobil komando. Mereka juga sempat membacakan pancasila bersama-sama.

“Kami sudah bertemu dengan perwakilan dari peserta aksi, peserta unjuk rasa. Dan Alhamdulillah kami mempunyai kesamaan pandangan. Bahwa Pancasila adalah bentuk yang final yang tidak bisa diganggu gugat lagi. Oleh karena itu, semua aspirasi semua masukan, semua keinginan,semua harapan yang disampaikan kepada juru bicara, perwakilan perserta aksi ini sudah kami terima dengan baik,” kata Anwar Sadad di atas mobil komando kepada para pendemo.

“Bahwa dengan konstitusional yang kami miliki, kita sampaikan kepada yang berwenang yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Takbir.

Kami berharap perjuangan ini berhasil dengan baik dan tetap bernaung di negara kesatuan republik Indonesia, bernaung di bawah pancasila, bernaung di bawah UUD 1945,” lanjut Sadad. [geh]

Namun, jika di PAK APBD ada potensi anggaran, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dikatakannya akan melakukan penambahan kembali. Sehingga agar proses belajar mengajar baik jarak jauh atau jika sudah masuk tatap muka bisa berjalan secara efektif.

“Semua sekolah dipotong 50 persen.

Maka sekolah diminta untuk melakukan efisiensi dari dana BOS dan BPOPP yang ada. Jadi misalnya kegiatan pembinaan guru dan penelitian bisa ditunda dulu dan dialihkan untuk kegiatan wajib seperti memberi honor penghasilan GTT - PTT,” tutur Wahid saat ditemui di Gedung Negara Grahadi, Selasa (7/7).

Kendati dilakukan pemotongan BPOPP selama satu semester, SMA/ SMK negeri di Jatim tetap dilarang memungut SPP kepada wali murid.

Karena itu, jika ada sekolah yang ingin

melakukan revisi penggunaan dana BOS maupun BPOPP dipersilahkan Dindik Jatim. “Sekolah negeri dilarang untuk menarik iuran atau pungutan apapun. Yang diperbolehkan adalah sumbangan sukarela kepada wali murid yang memiliki kemampuan lebih melalui komite sekolah,” tutur Wahid.

Sementara untuk sekolah swasta, Wahid menuturkan, Pemprov telah memberikan kontribusi melalui APBD Jatim dengan sebesar SPP sesuai besaran di sekolah negeri. Maka sekolah swasta diperbolehkan menarik selisih antara besaran SPP dengan BPPP yang telah diberikan Pemprov.

Terkait pelaksanaan tahun ajaran baru 2020/2021, Wahid menjelaskan akan dimulai 13 Juli 2020 mendatang, karena belum ada yang zona hijau maka proses belajar mengajar tetap dilakukan dengan PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh). [tam]

Positif Covid-19, Kepala Bappeda Jalani Perawatan di ICU l

Sambungan hal 1

RSUD dr Soetomo. Mohon do’anya semoga Pak Rudy lekas sembuh dan dapat beraktifitas kembali,” tutur Sekdaprov Heru, Selasa (7/7).

Heru menuturkan, Kepala Bappeda Jatim terkonfirmasi positif Covid-19 bersama 21 ASN di instansi tersebut. Yang bersangkutan diketahui positif Covid-19 dua hari lalu dengan gejala sesak nafas. Dengan tingginya jumlah kasus itu, Bappeda sebelumnya telah mengosongkan aktifitas kantor selama tiga hari ada akhir pekan lalu. Selanjutnya, diterapkan kebijakan Work From Home (WFH) secara bergantian.

“Giliran, sehari masuk, sehari WFH,” tutur Sekdaprov Heru.

Mantan Bupati Tulungagung dua periode tersebut menjelaskan, seluruh ruangan di Bappeda Jatim telah dilakukan sterilisasi. Selain itu, pengaturan jarak antar pegawai sudah sesuai protokol Covid-19.

“Semua pegawai Bappeda sudah dilakukan swab. Sekarang dari 21 yang positif sudah sembilan yang terkonfirmasi negatif,” kata Heru.

Sementara terkait perkembangan tracing dan testing di lingkungan OPD Pemprov Jatim, Heru merinci sudah ditemukan 98 ASN yang terkonfirmasi positif.

Sebelumnya, para ASN yang telah dilakukan rapid test ditemukan sebanyak 511 orang yang reaktif. Dari jumlah tersebut, 434 orang diantaranya telah melakukan swab dan 77 orang masih menunggu antrean. “Total yang negatif 266 orang dan positif 98 orang. Sembuh 20 orang, dalam perawatan 78 orang dan yang menunggu hasil swab 70 orang,” tutur Sekdaprov Heru.

Para ASN yang terkonfirmasi positif maupun reaktif tersebut telah menjalani perawatan maupun isolasi. Mereka dilayani di RS Lapangan, BPSDM, isolasi mandiri dan di RSUD Dr Soetomo.

Satu orang juga melakukan isolasi di hotel dan satu melakukan isolasi di Sidoarjo.

Sementara itu, di Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim juga sempat dihebohkan dengan kabar satu ASN yang meninggal dunia kemarin.

ASN berstatus Pegawai Tidak

Tetap (PTT) di Bidang Pembinaan SMK tersebut dikabarkan meninggal setelah beberapa hari menjalani perawatan di rumah sakit. Sebelum meninggal, ayah dari ASN tersebut juga dikabarkan meninggal.

“Memang ada berita meninggal.

Tapi untuk mengetahui Covid-19 atau tidak kita belum tahu. Sudah lama memang sakitnya,” tutur Sekretaris Dindik Jatim Ramliyanto saat dikonfirmasi. Ramli mengatakan, ASN tersebut sudah sakit sebelum dilakukan rapid test massal di instansinya.Terkait hal tersebut, Ramli memastikan aktifitas di Dindik Jatim akan tetap berjalan normal. Layanan tetap dibuka seperti biasa.

Berdasarkan informasi yang diterima, sebanyak 31 ASN Dindik Jatim dinyatakan reaktif saat rapid test massal pada 30 Juni sampai 1 Juli lalu. Sayang, dari 31 yang dinyatakan reaktif, hanya satu orang yang ditempatkan di BPSDM untuk melakukan isolasi. “Cuma satu ASN yang diisolasi di BPSDM. Yang lainnya saya kurang tahu,” tutur Kepala BPSDM Jatim Aries Agung Paewai.[tam]

Fraksi Golkar Tolak Interpelasi Bank Jatim l

Sambungan hal 1

daerah (PAD) Jatim salah satunya adalah Bank Jatim. “Fraksi Golkar tidak sedikitpun punya niat untuk interplasi,” jelas Kodrat yang juga mantan Anggota Komisi C DPRD Jatim ini.

Apalagi, lanjut Kodrat, Bank Jatim memiliki misi salah satunya yakni memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi Jatim.

“Dengan harapan, yang namanya mitra kerja harus diupayakan dengan baik. Jangan sampai nantinya dengan interplasi bisa mengurangi kepercayaan kepada nasabah. Jangan buat gaduh lah,” ujarnya.

Bahkan, Kodrat menyakini bahwa Pemprov Jatim yang dipimpin Gubernur Khofifah Indar Parawansa telah menyiapkan solusi yang tepat. “Kami yakin bu gubernur bisa dan mampu menata pemerintah, apalagi Bank Jatim,”

terangnya.

Bahkan, Kodrat pun mengaku telah melakukan konfirmasi kepada anggota Komisi C, bahwa tidak ada agenda melakukan interplasi. “Saya juga sudah konfirmasi, tidak ada agenda interplasi,” jelasnya.

Kodrat juga telah mengetahui bahwa Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jatim atau Bank Indonesia Jatim mencatat kinerja perbankan di Jatim pada triwulan I tahun 2020 masih positif.

Hal itu terbukti dari laporan kinerja salah satu bank daerah Jatim, PT Bank Pembangunan Daerah Jatim atau Bank Jatim yang masih tumbuh tinggi. “Meski ada pandemi Covid-19, kinerja keuangan Bank Jatim di triwulan I 2020 menunjukkan performa yang bagus dan tumbuh bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (Year on

Year / YoY),” katanya.

Sebelumnya, Melalui Komisi C, DPRD menggulirkan wacana penggunaan hak interpelasi terhadap Gubernur Jatim. Wakil Ketua Komisi C DPRD Jatim, Ristu Nugroho menjelaskan alasannya. Menurutnya, hingga saat ini pihaknya belum menerima jawaban dari Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa soal kekosongan Direksi Bank Jatim.

Padahal surat rekomendasi dari pimpinan DPRD Jatim telah dikirim sejak 20 April 2020 lalu.

“Surat tersebut kami kirim empat hari sebelum sebelum RUPS Bank Jatim 24 April 2020 lalu,” kata Ristu dikonfirmasi di Surabaya, Senin (6/7).

Surat rekomendasi tersebut berisi rekomendasi dewan soal kekosongan dua jabatan di Bank Jatim. Di antaranya, soal panitia seleksi. [geh]

Bangun Optimisme di Tengah Pandemi l

Sambungan hal 1

berjarak di Desa Pogalan, Kecamatan Pogalan, Selasa (7/7).

Istri Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin ini juga berpesan agar masyarakat terus berhatihati dan menjaga kesehatan. “Kita harus hati-hati dan juga tetap optimis, pelan-pelan kehidupan ini akan tetap terbangun namun

tetap membutuhkan kesabaran.

Nah yang dilakukan PKK saat ini adalah membangun kebersamaan disituasi yang sulit ini secara bersama-sama,” katanya.

Melakukan stimulus kepada masyarakat, PKK Trenggalek bekerjasama dengan Dinas Pertanian dan Pangan, organisasi wanita, Fatayat NU, Muslimat NU dan beberapa organisasi wanita lain-

nya membagikan bibit sayuran gratis kepada masyarakat.

Dengan dibagikannya bibit sayur gratis diharapkan masyarakat lebih berdaya karena bisa memenuhi kebutuhan dapur sendiri. Dengan begitu selain berhemat maka ekonomi keluarga gidak terpengaruh banyak dengan laju inflasi yang tidak tentu di era pandemi ini. [wek]

Ngirit Biaya Transportasi dan Jaga Kebugaran, Ngontel Sepeda ke Kantor Sambungan hal 1 saat ini saya menjabat Kepala Seksi Sarana Prasarana (Sarpras) di Kantor DPKH Kabupaten Situbondo,” sahut Hadi Puspinto kalem.

Sebagai seorang abdi negara dan abdi masyarakat, Hadi Puspinto, tak tertarik untuk hidup dengan gelimang kemewahan, terutama saat berangkat kerja. Salah satu buktinya, aku Hadi Puspinto, ia lebih elegan berangkat bekerja dengan menaiki sepeda ontel.

Selain dapat meningkatkan kesehatan tubuh, urai dia, bekerja dengan menaiki sepeda ontel juga dapat menambah wawasan saat melintas di sepanjang jalan raya. “Ini (naik sepeda ontel, red) sudah cukup lama saya lakoni. Lebih setahun kalau saya ingat,” papar hadi Puspinto, saat ditemui ditempat parkir halaman Kantor DPKH Kabupaten Situbondo.

Bagi Hadi Puspinto, hidup dengan penuh kesederhanaan sangat cocok de­ ngan lingkungan keluarganya yang kini

l

menetap di kawasan Perumahan Panji Permai, Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo. Dalam pandangan Hadi, tak ada sedikitpun ia malu atau nervous saat berangkat kerja dengan menaiki sepeda ontel. “Selain sehat, sepeda ontel ini masuk katagori barang unik pada jaman canggih saat ini. Jarang ada ASN yang mau naik sepeda ontel,” aku Hadi Puspinto.

Pria yang sering memakai topi dan kacamata itu, menceritakan awal ketertarikan menggunakan kendaraan sepeda ontel saat berangkat kerja di Kantor DPKH Kabupaten Situbondo. Pertama kali menggunakan sepeda ontel, urainya, kurang enjoy karena dikanan kiri jalan raya banyak kendaran mobil dan motor yang melintas. Namun seiring dengan perjalanan waktu, menaiki sepeda ontel banyak manfaat dan sisi positifnya. “Enak tidak usah membeli bahan bakar minyak (BBM). Selebihnya dapat keringat,” aku Hadi Puspinto sambil tersenyum.

Hadi Puspinto mengakui, saat memasuki jam kerja seperti biasanya ia melaksanakan tugas dan kewajiabn sebagai abdi negara dengan baik. Bersama teman sekantor, Hadi Puspinto harus menuntaskan apa yang menjadi tupoksinya. Baru setelah memasuki jam istrirahat, Hadi kembali pulang kerumahnya yang berjarak kurang lebih lima kilometer.

Setelah memasuki jam kerja sesi siang, urai Hadi, ia dengan tekun mengendarai kembali sepeda kesayangan berangkat ke kantor DPKH. “Kalau saya lagi ingin istrirahat dirumah yang pulang.

Tapi kalau lagi tidak mood, ya pulang sore hari,” ucap Hadi Puspinto.

Kegemaran menaiki ontel saat bekerja, sambung Hadi Puspinto, sebenarnya bisa disebarluaskan kepada ASN yang lain. Terutama kata Hadi, bagi ASN yang tidak jauh dari tempat domisili rumahnya. Selain irit biaya transportasi, ulas Hadi, berangkat kerja dengan menaiki sepeda ontel akan

memiliki cerita tersendiri selama dalam perjalanan di jalan raya. Untuk itu, Hadi mengajak koleganya sesama ASN yang gemar bersepeda untuk terus mencintai kesehatan tubuh. “Hitung hitung sambil olahraga mas. Banyak kok kelebihan lainnya,” pungkas Hadi Puspinto.

Disisi lain, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Situbondo, drh MH Riwansia, saat ditanya kegemaran stafnya menaiki sepeda ontel saat berangkat bekerja sangat mendukung. Mantan Sekretaris DPKH Kabupaten Situbondo itu mengatakan, dirinya juga jarang membawa pulang mobil dinasnya dan lebih memilih naik motor saat berangkat kerja.

“Itu (bekerja naik sepeda ontel, red) bagus untuk kesehatan seorang ASN. Badan kita akan segar karena bisa mengeluarkan keringat dan bisa menjaga imun tubuh,” pungkas Udin, panggilan akrab Muhammad Hasanuddin Riwansia itu. [*]

Halaman 11

Pemkot Tindaklanjuti 20 Laporan Pengaduan Bansos dari KPK l

Sambungan hal 1

Bansos milik KPK. Dari jumlah itu, 15 laporan selesai ditindaklanjuti dan 1 dalam proses. Sedangkan untuk 4 laporan, setelah ditindaklanjuti Pemkot belum ada respon dari pelapor.

“Total pengaduan masuk ke Pemkot Surabaya per pagi ini ada 20. Dari total tersebut, 15 status selesai dan 1 dalam proses ditindaklanjuti. Sedangkan 4 laporan, belum ada respon dari pelapor (status dari KPK),” kata Basari, Selasa (7/7).

Basari memastikan, bahwa hingga hari ini ada 20 laporan dan bukan 24 laporan yang diterima. Artinya, laporan yang telah masuk di sistem Pemkot Surabaya hingga saat ini ada 20. Nah, jika ada yang menyampaikan jumlahnya 24, maka selisih 4 laporan itu belum diteruskan ke Pemkot Surabaya karena masih perlu diverifikasi kebenarannya oleh KPK. “Kita lihat di loginnya pemkot 4 laporan itu belum masuk. Berarti oleh KPK itu belum diteruskan ke pemkot karena masih perlu diverifikasi. Kan laporan itu harus di­ verifikasi dulu oleh KPK sebelum diteruskan ke pemerintah kota atau kabupaten untuk ditindaklanjuti,” terangnya.

Ia juga menjelasakan, laporan yang diterima Pemkot Surabaya dari laman aplikasi JAGA bansos KPK itu bukan terkait penyimpangan. Namun, laporan yang diterima itu rata-rata terkait belum menerima bansos hingga keterlambatan mengambil bantuan.

Sementara itu Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya, Suharto Wardoyo menjelaskan, dari 20 laporan yang diterima itu ada bermacam-macam jenis. Mulai dari warga belum tercatat menerima dana BST (Bantuan Sosial Tunai) dari Kementerian Sosial (Kemensos), keterlambatan KPM (Keluarga Penerima Manfaat) mengambil dana BST, hingga penerima double bansos.

“Misal laporan warga tidak bisa ambil dana BST karena batas waktu penyaluran BST tahap I sudah selesai. Nah, dana BST tahap I yang terlambat diambil itu dikembalikan ke Kemensos. Sehingga warga itu selanjutnya hanya dapat mencairkan dana BST tahap II dan III,” kata Anang sapaan lekatnya.

Selain itu, kata Anang, ada pula warga yang melaporkan tidak menerima bantuan berupa dana BST. Padahal setelah diverifikasi Dinsos, ternyata warga tersebut sebelumnya telah menerima bantuan sembako regular dari Kemensos berupa BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai). “Sebagaimana diatur dalam Juknis penyaluran bantuan, dalam 1 KK hanya diperbolehkan menerima 1 jenis bantuan saja. Karena dia sebelumnya sudah menerima BPNT,” katanya.

Namun demikian, pihaknya menyatakan, bahwa setiap laporan atau pengaduan yang diterima Pemkot Surabaya dari laman aplikasi JAGA Bansos itu langsung ditindaklanjuti. Dari hasil tindaklanjut kemudian dilaporkan kembali ke laman aplikasi KPK untuk diteruskan ke pelapor.

Hasil tindaklanjut itu kita sampaikan ke inspektorat, dan kemudian dilanjutkan ke aplikasi milik KPK. Kan laporan sudah secara by sistem di aplikasinya KPK itu. Jadi setiap pengaduan langsung dijawab di sana,” pungkasnya. [iib]

Pangkogabwilhan II Berharap One Gate System Tekan Angka Kematian Covid-19 Sambungan hal 1 bingung apakah RS itu penuh atau tidak. Dengan sistem ini mempermudah pasien dalam pelayanan medis terkait Covid-19.

“Harapan kami dengan adanya One Gate System ini, bisa mempercepat pelayanan pasien Covid-19 dan dirujuk di rumah sakit yang sudah siap. Sehingga dengan waktu yang cepat ini, kita harapkan akan bisa juga menurunkan angka angka kematian akibat Covid -19,” kata Marsdya TNI Imran Baidirus.

Dengan sistem ini, sambung Imran, pihaknya berusaha mensinergikan dan mengintegrasikan seluruh RS yang ada di Jatim. Namun saat ini prioritasnya adalah Surabaya Raya. Sehingga semua RS yang ada di Jatim bisa terintegrasi dalam satu sistem, yakni One Gate System.

“Sudah ada 31 rumah sakit dan kami punya data base tentang kapasitas rumah sakit, baik kemampuan yang dimiliki dengan variabel-variabel yang ada. Termasuk ICU, HCU, ruang isolasi biasa, ruang isolasi yang bertekanan negatif itu ada disini. Jadi kami tahu persis dimana rumah sakit yang penuh dan belum penuh,” jelasnya.

Pihaknya menegaskan, Kogabwilhan II ini posisinya membantu Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Jatim. Apapun itu, Imran menegaskan akan membantu semaksimal mungkin.

“Kami memang berkontribusi untuk menekan angka laju penyebaran Covid -19 di Jatim. Apapun siap kami bantu semaksimal mungkin,” tegasnya.

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa menambahkan, One Gate System layanan Covid -19 ini dikomandani oleh Pangkogabwilhan bersama Pangdam V/Brawijaya, Kapolda Jatim, Pangkoarmada II dan Sekdaprov Jatim.

Dengan sistem ini, pihaknya berharap bisa memantau secara real time. Baik terkait jenis rujukan pasien maupun RS yang penuh maupun yang masih bisa menampung.

“Ada 31 rumah sakit yang teritegrasi dengan sistem ini.

Harapannya dapat memberikan percepatan layanan medis Covid -19. Prinsipnya cepat dievakuasi, cepat dilayani dan Insya Allah cepat sembuh,” ungkap Gubernur.

One Gate System ini, sambung Khofifah, bisa memberikan kecepatan evakuasi dan kecepatan penyembuhan. Sehingga bisa mempercepat penyembuhan pasien COVID-19. Pihaknya pun berterima kaih kepada Pangkogabwilhan II yang menginisiasi One Gate System ini. Sehingga masyarakat Surabaya pasien Covid -19 bisa terlayani di 31 Rumah Sakit yang terintegrasi dengan sistem ini.

Khofifah juga berterima kasih kepada Pangdam V/Brawijaya dan Kapolda Jatim yang membantu percepatan penanganan Covid-19 di Jatim, khususnya di Surabaya Raya. Dari unsur Kodam V/Brawijaya, pihaknya mengaku terbantu dari mulai Babinsa dan Babinsa jajaran. Sehingga proteksi masyarakat terbantu dengan peran TNI Polri dilini paling bawah, yakni di Desa maupun di Kecamatan dan Kelurahan.

“Beberapa kali Pangkogabwilhan, Pak Pangdam, Pak Kapolda dan Pangkoarmada II turun ke lapangan.

Yakni dengan membagikan masker kepada masyarakat di Surabaya Raya. Hal ini juga dilakukan dari mulai tingkat Babinsa maupun Bhabinkamtibmas,” pungkasnya. [bed] l

UTAMA

Rabu Kliwon, 8 Juli 2020

Halaman 12

Danrem 082/CPYJ Kunjungi Lokasi TMMD Imbangan 2020 Kodim Bojonegoro Bojonegoro, Bhirawa Guna memastikan seluruh pekerjaan baik fisik maupun non fisik pelaksanaan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Imbangan Kodim 0813 Bojonegoro berjalan sesuai dengan rencana, Danrem 082/ CPYJ Kolonel Inf Muhammad Dariyanto, mengunjungi lokasi berlansungnya program terpadu lintas sektoral. Pelaksanaan selama 30 hari mulai tanggal 30 Juni sampai dengan 29 Juli 2020 di Desa Kalisari dan Desa Lebaksari, Kecamatan Baureno.

Dalam kesempatan ini, Danrem 082/CPYJ Kolonel Inf Muhammad Dariyanto, mengunjungi salah satu sasaran fisik TMMD Imbangan Kodim 0813 Bojonegoro yakni rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) milik Karmin (97) warga Dusun Sekalang RT. 014/RW. 005 Desa Kalisari, Kecamatan Baureno.

Danrem 082/CPYJ juga memberikan bantuan paket sembako kepada masyarakat kurang mampu dari Desa Kalisari dan Desa Lebaksari. Serta melanjutkan peninjauan Posko TMMD Imbangan Kodim 0813 Bojonegoro

Oky abdul soleh/bhirawa

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi sekaligus Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa didampingi sejumlah kepala OPD menerima Alat terapi oksigen dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (7/7).

yang berada di Balai Desa Kalisari.

"Semoga kegiatan Bhakti TNI melalui Program TMMD Imbangan dapat bermanfaat dalam membantu dan mengatasi kesulitan masyarakat di Bojonegoro," ucap Alumni Akmil 1994 asal Bulu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur.

Kegiatan TMMD Imbangan tersebut, bertujuan untuk membantu Pemer-

intah Daerah (Pemda) percepatan pembangunan diwilayah pedesaan serta meningkatkan persatuan dan kesatuan melalui pemberdayaan masyarakat. "Selain itu, tujuannya untuk menguatkan kemanunggalan antara TNI dengan Rakyat. Apa yang kami lakukan adalah semata-mata demi rakyat, karena rakyat adalah ibu kandung TNI, kami lahir dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Kami siap dan tetap bersemangat, kapan saja rakyat membutuhkan,"pungkas Kolonel Inf Muhammad Dariyanto.

Mendampingi dalam kegiatan tersebut Dandim 0813 Bojonegoro, menambahkan bahwa ditengah pandemi virus corona, kegiatan TMMD Imbangan tahun 2020 guna kesejahteraan masyarakat dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan penanganan covid-19, pada Selasa (7/7) kemarin.

Turut hadir dalam kegiatan, Pabandya Bhakti Sterdam V/Brawijaya Letkol Inf Didi, Kasiops Korem 082/CPYJ, Mayor Inf Topan Angker, Pasi Binwanwil Korem 082/CPYJ. [bas.adv]

Sukses Produksi Alat Terapi Oksigen

LIPI Berikan Hasil Penelitian ke Gugus Tugas Covid-19 Jatim Pemprov, Bhirawa Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sukses memproduksi alat terapi oksigen beraliran tinggi untuk penanganan pasien Covid-19. Alat kesehatan dengan nama produk Gerlink LIPI High Flow Nasal Cannula01 (GLP HFNC-01) itu telah mendapatkan paten dan salah satunya diserahkan ke Gugus Tugas Covid-19 Jatim.

GLP HFNC-01 berfungsi meringankan gejala pernafasan yang diderita pasien sebelum terjadi gagal nafas. "Alat ini sangat berguna bagi pasien COVID-19, yakni mencegah pasien tidak sampai gagal nafas dan tidak harus diinkubasi

Penanganan COVID-19 Provinsi sekaligus Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa didampingi sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD). "Penyerahan GLP HFNC-01 ini merupakan bentuk apresiasi LIPI kepada tenaga kesehatan yang telah berjuang dalam penanganan pandemi COVID-19," ucapnya. Sistem kerja alat ini, lanjut dia, adalah aliran tinggi menggunakan sistem tabung venturi yang berbasis pada penyempitan aliran masuk dan diharapkan membantu penyembuhan pasien COVID-19 baik yang berstatus ODP, PDP, maupun pasien positif. [tam]

menggunakan ventilator invasif," ujar Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik LIPI Agus Haryono di sela penyerahan alat di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa.

LIPI, kata dia, bersama PT Gerlink Utama Mandiri telah mengembangkan alat tersebut dan telah memproduksinya sebabyak 10 unit.

Produk yang merupakan salah satu dari jenis produk anestesi terbaik kelas 2B, yaitu High Flow Humidifier Oxygen Device atau produk alat terapi oksigen beraliran tinggi pertama buatan Indonesia.

Alat tersebut diterima langsung oleh Ketua Gugus Tugas Percepatan

Masyarakat Tolak Tim Covid-19

KILAS DAERAH

Bupati Minta Pemdes Ikut Berperan Aktif Sumenep, Bhirawa Pencegahan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Sumenep masih terkendala. Buktinya, beberapa hari terakhir ini sempat terjadi penolakan dari warga terhadap tim Covid-19 yang akan melakukan pemeriksaan terhadap keluarga pasien yang positif terpapar virus Corona tersebut.

Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Trenggalek

Tambahan Anggaran KPU Dari Pemkab Belum Terealisasi Trenggalek Bhirawa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Trenggalek mendapatkan suport anggaran dari pemerintah pusat sebesar Rp 3 milyar untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Kendati demikian tambahan anggaran yang diminta oleh KPU Kabupaten Trenggalek ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek tetap dilanjutkan, pasalnya jumlah anggaran dari pusat akan dialokasikan untuk keperluan protokol kesehatan. Seperti pengadaan APD petugas.

Ketua KPU Kabupaten Trenggalek Gembong Derita Hadi mengatakan tambahan anggaran untuk pengadaan APD seperti masker, sarung tangan, pelindung wajah,tisu hingga hand sanitizer. Sedangkan anggaran dari Pemkab tetap diajukan. Pasalnya saat ini KPU masih kekurangan 300 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Memang benar kami ada suport angaran Rp 3 milyar dari Pemerintah Pusat, namun hanya sebatas untuk APD, sedangkan permintaan yang dari Pemkab sebesar Rp 1,6 milyar untuk penambahan kekurangan TPS," Ujar Gembong. Selasa (7/7).

Lebih lanjut Gembong menyebutkan walaupun sudah mendapat bantuan dari pusat. Pengajuan anggaran tambahan dari KPU ke Pemkab Trenggalek Terkait pelaksanaan Pilkada tetap dilanjutkan dan masih ditunggu. "Dari pemkab sudah ada pembahasan tapi belum ada persetujuan pengajuan anggaran. Sehingga sampai saat ini kami masih menunggu anggaran yang diajukan sekitar Rp 1,6 milyar," ungkapnya.

Ditambahkan Gembong, sebagai upaya penerapan physical distancing, KPU juga akan melakukan penambahan 300 TPS. "Sebelumnya Jumlah TPS berjumlah 1250 kini akan menjadi 1550 naik sekitar 300 TPS, pasalnya kini di aturan baru ada perubahan setiap TPS maksimal 500 orang, sedangkan dulu maksimal 800 orang," tuturnya. [wek]

Hal tersebut mendapatkan perhatian khusus dari Bupati Sumenep, A. Busyro Karim. Bupati Sumenep mengatakan, pemerintahan desa (Pemdes) perlu berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 tersebut. Sebab, secara kultur dan pendidikan, masyarakat Sumenep sangat ragam sehingga masih ada masyarakat yang belum sadar bahkan tidak percaya terhadap virus yang pertama kali muncul di Kota Wuhan China tersebut.

Akibatnya, sebagian masulyarakat menolak untuk dilakukan pemeriksaan. Dengan peran aktif Pemdes dalam memberikan pemahaman terhadap masyarakat akan bahaya virus corona itu, penyebaran dapat ditekan semaksimal mungkin. Kehadiran tim Covid-19 di desa itu merupakan bagi-

an dari ikhtiar pemerintah daerah untuk menyelamatkan anak bangsa.

"Peran pemerintahan desa, termasuk kepala desanya sangat diharapkan dalam rangka mencegah virus Corona itu. Adanya penolakan masyarakat terhadap tim Covid-19 itu bukan berarti Pemdes tidak aktif, tapi masyarakat sendiri yang belum paham dan sadar," kata Busyro Karim, Selasa (7/7).

Menurut Busyro, memberikan pemahaman terhadap masyarakat itu membutuhkan ketelatenan dan ketegasan.

Kalau dilakukam pemahaman dengan cara telaten, namun masyarakat masih belum mengerti akan bahaya Covid19 itu, perlu juga ketegasan dari petugas. Akan tetapi ketegasan itu tetap berpegang teguh pada prinsip tidak bertindak kasar pada masyarakat.

Komunikasi antar tim Covid-19 kabupaten, kecamatan dan desa tetap harus dijaga sehingga jika terjadi persoalan, cepat teratasi dengan baik. "Tujuan utamanya kan mencegah penyebaran virus. Jadi, komunikasi dari atas ke bawah tetap harus nyambung. Apapun persoalannya, jika sudah ada komunikasi aktif antar tim, penyelesaiannya akan cepat," ungkapnya.

Bupati dua periode ini menegaskan, pemerintah daerah telah berupaya semaksimal mungkin untuk

mencegah virus tersebut. Salah satunya dengan himbauan dan penjagaan diperbatasan wilayah kabupaten yang sampai saat ini tetap aktif. Himbauan bagi pelaku usaha termasuk cafe juga dilakukan agar tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada.

Saat ditemukan adanya masyarakat yang terpapar virus corona itu, tim pencegahan langsung bergerak cepat melakukan tindakan-tindakan sesuai prosedur yang ada. Bahkan, ada sejumlah pelayanan kesehatan yang sempat ditutup sementara guna dilakukan sterilisasi tempat dan rapid tes bagi petugas yang lain. "Pencegahan virus ini merupakan tanggung jawab bersama.

Pemerintah hanya bisa menghimbau terhadap masyarakat dan bertindak sesuai prosedur. Selebihnya merupakan kesadaran masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan," tegasnya.

Beberapa hari terakhir ini terjadi penolakan tim Covid-19 dari masyarakat yang datang ke desa untuk melakukan rapid tes bagi keluarga dan orang yang sempat komunikasi aktif dengan salah satu pasien positif Covid-19. Tim Covid-19 bahkan sempat diusir, namun dengan berbagai upaya dan penjelasan dari tim, masyarakat akhirnya dapat memahami tujuan baik tim tersebut. "Harapan kami,

Bupati Sumenep, A Busyro Karim

masyarakat juga memahami kondisi ini. Virus ini benar adanya dan nyata, bukan hanya main-main. Di Sumenep ini telah banyak orang positif terpapar Covid-19. Ada yang sudah sembuh dan ada pula yang masih menjalani perawatan," ujarnya. Hingga saat ini, di Kabupaten Sumenep terdapat 102 pasien positif Covid-19, PDP 23 orang, pasien sembuh 27 orang dan ODP 363. Puluhan pasien tersebut saat ini dirawat intensif di rumah sakit daerah dr. Moh. Anwar Sumenep dan rumah sakit swasta lainnya. [sul]

Kejari Periksa Saksi Dugaan Mark-up Pengadaan Lahan SMAN 3 Kota Batu Kota Batu, Bhirawa Dalam upaya memeratakan kesempatan mendapatkan pendidikan layak bagi warga Kota Batu, Pemkot berencana membangun SMAN 3 Kota Batu di Desa Sumbergondo Kecamatan Bumiaji. Namun dalam pengadaan lahan sekolah yang menggunakan APBD Kota Batu Tahun 2014 terindikasi adanya tindak pidana korupsi dalam bentuk mark-up yang dilakukan oknum. Saat ini Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Batu terus menyelidiki ka-

sus dengan memeriksa sejumlah saksi.

Saat ini sudah ada belasan orang yang telah diperiksa sebagai saksi oleh Kejari. Namun demi kelancaran proses penyelidikan, Kejari enggan membuka nama- nama yang masuk dalam daftar terperiksa. Hanya saja yang diperiksa adalah mereka yang ada keterkaitan dengan pengadaan lahan seluas 8.500 meter persegi untuk pembangunan sekolah itu.

"Dipastikan proses penyelidikan ini terus berjalan, dan kami sekarang

masih menggali dan mengumpulkan informasi dari para saksi," ujar Kajari Batu, Sri Heny Alamsari, Selasa(7/7).

Ia mengatakan bahwa para saksi yang diperiksa berasal dari berbagai unsur. Hal ini dilakukan agar penyidik bisa mendapatkan keterangan sekaligus menggali informasi lebih dalam terkait kasus ini. Namun namanama yang masuk dalam daftar terperiksa tidak dipublikasikan agar orang-orang yang ada di dalamnya tidak melarikan diri. Hal ini dilakukan

sekaligus untuk menghindari terganggunya proses penyelidikan.

Adapun penyelidikan yang dilakukan atas kasus ini didasarkan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Batu Nomor Print-02.a/ M.5.44/Fd.1/06/2020 tanggal 22 Juni 2020. Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Batu Endro Rizki Elrazuardi saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon menjelaskan kalau proses penyelidikan yang dilakukannya masih terus berjalan. [nas]

GALERI KEMANUSIAAN

Yadnya Kasada Jadi Simulasi Protokol Kesehatan Pelaksanaan Yadnya Kasada kemarin hingga hari ini 7/7/2020, wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Perayaan Yadnya Kasada nanti, sebagai simulasi atau uji coba sebelum pembukaan wisata Bromo.

Oleh: Wiwit Agus Pribadi, Kabupaten Probolinggo

wiwit agus pribadi/bhirawa

Ongkek Hasil Bumi, Sesaji Yadnya Kasada Untuk Dilarung Ke Kawah Gunung Bromo.

Nantinya, Bupati Probolinggo selaku ketua pelaksana Gugus Tugas percepatan penanganan Covid-19, akan mengevaluasi dan menilai kelayakannya. Hal itu disampaikan dr. Anang Boedi Yoelijanto selaku juru bicara ketua pelaksana Gugus Tugas percepatan penanganan Covid-19 Kabupaten Probolinggo, Selasa 7/7/2020.

Anang mengatakan, pihaknya telah mensosialisasikan protokol kesehatan pencegahan covid-19 pada masyarakat dan pelaku wisata di kaw-

san Bromo. Sebagai persiapan perayaan Yadnya Kasada yang digelar terbatas untuk masyarakat Tengger.

"Perayaan Yadnya Kasada dievaluasi dan dinilai langsung oleh Ibu Bupati selaku ketua pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Probolinggo," katanya. Anang menjelaskan, tingkat kepatuhan masyarakat tengger terhadap protokol kesehatan Covid-19 akan dinilai dan evaluasi. Sejauh mana protokol kesehatan itu diterapkan saat perayaan Yadn-

ya Kasada, yang menjadi simulasi persiapan pembukaan tempat wisata. "Jika nanti pelaksanaan Yadnya Kasada sudah berjalan sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19.

Itu menjadi evaluasi Bupati untuk membuat rekomendasi pembukaan wisata Gunung Bromo," katanya.

Anang mengungkapkan, tahapantahapan dan sosialisasi protokol kesehatan covid-19 sudah dilakukan tim Pemkab. Semua itu dilakukan, supaya masyarakat paham protokol kesehatan dan menerapkan di semua kegiatan. Selanjutnya, tinggal pengunjung dan pelaku wisata untuk melaksanakan itu. "Sekarang tinggal Ibu Bupati menilai langsung kondisi di tengah masyarakat dan mengevaluasinya. Selanjutnya, Bupati akan keluarkan rekomendasi

soal pembukaan wisata Gunung Bromo," terangnya. Hanya warga Suku Tengger yang diperbolehkan masuk kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) saat Yadnya Kasada. Bahkan mula kemarin, pengawasan berlapis dilakukan di empat lokasi disiagakan.

Saat pandemi seperti sekarang, pemerintah sudah memutuskan bahwa perayaan Yadnya Kasada tak seperti biasa. Acara ritual bagi Suku Tengger ini, tak diperbolehkan untuk umum, termasuk wisatawan.

"Hari Senin, 6/7 hari pertama perayaan Yadnya Kasada, namun hanya untuk warga lokal yang boleh masuk ke kawasan TNBTS," ujar Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Probolinggo Yulius Christian, Selasa 7/7/2020. [*]