binder8sep20

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2006

HARIAN

harian_bhirawa@yahoo.com bhirawa_indragiri@yahoo.com suratkabar_harianbhirawa

IKLAN/ LANGGANAN

Surat Kabar Harian Bhirawa

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

www.harianbhirawa.co.id

Mata Rakyat Mitra Birokrat

Selasa Pahing, 8 SEPTEMBER 2020

Gubernur Bagikan Paket Internet ke 1.3 Juta Siswa dan 100 Ribu Guru Malang, Bhirawa Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa membagikan kartu internet ke 1,3 juta siswa dan 100 ribu guru se-Jatim, Senin (7/9) kemarin. Penyerahan tersebut dilakukan di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ( BPSDM) Provinsi Jatim di Jalan Kawi, Kecamatan Klojen, Kota Malang.

GubernurKhofifah menjelaskan, pembagian paket itu kerjasama Telkomsel sudah berlangsung sejak 24 Agustus 2020 lalu. Bantuan tersebut diberikan kepada siswa yang sudah tercatat psda nomor induk siswa nasional.

Menurut Khofifah saat ini, kartu internet tersebut sudah didistribusikan ke 1,1 juta, sisanyaakan didistribusikan dan dikoordinasikan. Meski sudah diberi bantuan berupa kartu internet, Khofifah menyebut masih banyak daerah di Jatim yang belum memiliki koneksi internet.  ke halaman 11 M taufik/bhirawa

Diprotes Warga, Komisi II DPRD Tuban Kunjungi Tambang Semen Indonesia Tuban, Bhirawa Menindaklanjuti pengaduan warga terkait jalan tambang di Semen Indonesia Pabrik Tuban, rombongan Komisi II DPRD Tuban melakukan kunjung an ke area lokasi yang diadukan oleh warga terkait penutupan akses jalan yang selama ini digunakan un-

tuk keperluan mobilisasi warga Desa Pongpongan Kecamatan Merakurak Tuban, Jumat (4/9/) lalu.

Kunjungan para wakil rakyat ini dipimpin oleh Ketua Komisi Dua DPRD Tuban, Mashadi yang datang langsung ke lokasi me ke halaman 11

Secara simbolis Gubernur Jatim Khofifah Indar Prawansah didampingi Kadindik Jatim Wahid Wahyudi menyerahkan kartu Merdeka Belajar untuk 1,3 juta siswa SMA/SMK dan SLB di Jatim di tahap pertama.

Uang Lembur Petugas Posko Covid-19 Manguharjo Dipotong 50% Kota Madiun, Bhirawa Pemotongan uang lembur petugas Posko Penanganan Penyebaran Covid-19 di Kecamatan Manguharjo Kota Madiun sebesar 50 persen yang katanya dikembali lagi ke BPKAD Kota Madiun untuk penanganan Covid-19 dikeluhkan oleh pekerja kontrak dan tenaga upahan di kantor Kecamatan Manguharjo.

Data yang dihimpun Bhirawa di lapangan menyebutkan, selama bulan Mei, Juni dan Juli 2020 di kantor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun khoirul huda bhirawa

Bersama Warga dan tokoh Masyarakat Desa Pongpongan Kecamatan Merakurak Tuban, Komisi II DPRD Tuban saat mengunjungi lokasi lahan yang di persoalkan warga.

diadakan jaga malam di Posko Penanganan Penyebaraan Covid-19 yang ada di kantor Kecamatan Manguharjo setiap malam minggunya. Karena ada

perintah dari atasannya, pekerja kontrak dua orang dan pekerja upahan empat orang setiap Sabtu malam minggu selalu ikut jaga atau elek-elekan di kantor kecamatan Manguharjo.

“Kalau memang uang lemburan itu dipotong sudah sesuai aturannya dan benar dikembalikan ke BPKAD, tidak masalah.Tetapi kalau tidak sesuai aturan yang  ke halaman 11

Warga Sidokerto Tuntut Modin Mundur dari Jabatannya

MITRA

Perjuangkan Nasib PPL ANGGOTA Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Ema Umiyyatul Chusnah terus berkiprah membangun dunia pertanian di Kabupaten Jombang. Pertanian memang memang menjadi salah satu bidang yang ditangani Komisi IV DPR-RI. Setelah melakukan gebrakan dengan mendorong berdirinya Kelompok Wanita Tani (KWT) dan Kelompok Santri Tani Milenial di Kabupaten Jombang, Ema Umiyyatul arif yulianto/ bhirawa

Sentil

 ke halaman 11

Gubernur Bagikan Paket Internet ke 1.3 Juta Siswa dan 100 Ribu Guru - Ingat, itu buat belajar daring loo Uang Lembur Petugas Posko Covid-19 Manguharjo Dipotong 50% - Ini yang membuat sesak dada Insentif Pekerja Sosial di Kabupaten Malang, Disetujui Anggota Dewan - Pak RT dan RW tersenyum

Gubernur Ajak LMDH Kolaborasi Temukan Solusi Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa meminta Perkumpulan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (PLMDH) untuk melakukan identifikasi berbagai persoalan yang dihadapinya secara detail. Khususnya terkait akses subsidi pupuk dan pengakuan terhadap kelembagaan.

Gubernur Khofifah menegaskan, permasalahan LMDH sejak dulu adalah kesulitan subsidi pupuk. Maka, rakor ini digelar bertujuan untuk mencari titik temu.

“Rakor bertujuan how to solve the problem. Ada regulasi tolong diidentifikasi semua yang tadi disampaikan,” tutur Khofifah di sela rakor PLMDH di Graha Cemara Obyek Wisata Alam Coban Rindu Desa Pandesari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, Senin (7/9).

Ia juga mengimbau agar LMDH tidak salah alamat  ke halaman 11

Masa Pendaftaran Cakada Ngawi dan Kediri akan Diperpanjang

achmad suprayogi/bhirawa

Warga Desa Sidokerto Buduran Sidoarjo saat melakukan orasi menuntut Modin mundur dari jabatannya.

Ema Umiyyatul Chusnah

Terkait Masalah Pupuk Bersubidi

Sidoarjo, Bhirawa Merasa tidak puas dengan kinerja Kaur Kesra Desa Sidokerto Buduran Sidoarjo, puluhan warga kembali mendatangi balai desa setempat.

Mereka menuntut Kaur Kesra (Modin) Moch Candra Rizky Hidayat dipecat atau mengun-

durkan diri dari jabatannya.

Warga yang memenuhi halaman kantor desa, perwakilan dari RW secara bergantian melakukan orasi. Warga juga menaruh keranda di bawa masuk ke pendopo kantor desa serta membentangkan spanduk dan poster berisi tuntutan.

Aksi warga ini mendapatkan pengawalan ketat dari aparat Kepolisian dan TNI. Aksi sempat memanas karena Kades Sidokerto Ali Nasikhin tak kunjung menemui para demontran. Warga  ke halaman 11

KPU Jatim, Bhirawa Masa Pendaftaran Calon Kepala daerah (cakada) di Ngawi dan Kabupaten Kediri bakal diperpanjang. Mengingat hingga batas waktu pendaftaran, Minggu (6/9) kemarin hanya ada satu pasangan calon (Paslon) yang mendaftar.

“Dari laporan yang masuk, hanya Ngawi dan Kediri yang hanya memiliki satu pasangan calon,” kata Komisioner KPU Jatim, M Arbayanto ketika dikonfirmasi Bhirawa, Senin (7/9).

Di Ngawi, satu-satunya paslon yang mendaftar  ke halaman 11

Kesibukan Boedi Prijo Mengisi Masa-masa Awal Purnatugas

Dahulukan Tilik Orangtua, Masih Didoakan Naik Pangkat Genap sepekan perjalanan Boedi Prijo Soeprajitno sebagai ASN berakhir, Senin (7/9). Mantan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jatim tersebut kini telah menempuh hidup baru sebagai seorang pensiunan. Bagaimana Boedi Prijo mengisi masa-masa awal purnatugasnya? Ini ceritanya....

Adit Hananta Utama, Surabaya

Ringan langkah Boedi Prijo meninggalkan kantor Bapenda Jatim pada 1 September lalu.

Sebuah video pendek berdurasi sekitar dua menit menggambarkan barisan pegawai instansi pengelola pajak daerah tersebut melepas pemimpinnya dengan penuh hormat. Sampai pada akhir rangkaiannya, Boedi

Prijo secara khusus memberikan penghormatan terakhir dengan mengangkat hormat sembari terisak menahan haru.

“Saya terimakasih kepada semuanya, ini adalah penghormatan terakhir saya untuk Bapenda yang sangat saya cintai. Untuk Bapenda,” ucapnya sembari mengangkat hormat di hadapan semua pegawainya.

Memori Boedi masih teringat

jelas dengan momen terakhirnya di kantor tersebut. Sebelum akhirnya dia memacu kendaraan meninggalkan semuanya dan masuk ke kehidupan baru di usianya ke 60 tahun. “Tujuan pertama saya adalah tilik orangtua. Kebetulan masih ada ibu yang sekarang usianya sudah 93 tahun dengan kondisi yang masih sehat,” tutur Boedi Prijo.

Saat tilik sang ibu, Boedi mendapat pesan agar selalu mendekatkan diri dengan Allah SWT. Dia pun masih dido’akan agar tetap sehat dan cepat naik pangkat. “Lah pangkat apa lagi.  ke halaman 11

Mantan Kepala Bapenda Jatim Boedi Prijo Soeprajitno mengawali hari-hari purnatugasnya dengan tilik orang tua di Kabupaten Blitar.

EKSEKUTIF

Selasa Pahing, 8 September 2020

Halaman 2

Bupati Serahkan SK Kenaikan Pangkat 242 Orang ASN Golongan I - III Madiun, Bhirawa Bupati Madiun H. Ahmad Dawami serahkan Surat Keputusan (SK) Kenaikan Pangkat Periode 1 Oktober 2020 bagi 242 orang ASN golongan I sampai III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun.

Surat Keputusan tersebut diserahkan secara simbolis saat apel pagi di halaman Pusat Pemerintahan Kabupaten Madiun, Senin (7/9).Adapun ASN yang menerima kenaikan pangkat ini, golongan I/a – II/ d sebanyak 24 orang dan golongan III sejumlah 218 orang.

Menurut Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami, agar ASN yang menerima SK untuk me-

ningkatkan pengabadiannya terhadap Indonesia. Hal ini merupakan bentuk apresiasi sesuai Undang-undang yang berlaku bagi ASN. “Dengan kenaikan pangkat dimasa Pandemi covid19, jadikan semangat baru dalam pengabdian menjalankan tugas maupun pengabdian kepada masyarakat,” kata bupati berpesan.

Dirinya berharap agar seluruh ASN Pemkab Madiun tetap semangat membangun Kabupaten Madiun meskipun di tengah pendemi. “Pandemi ini anggaran dan kegiatan banyak yang terpangkas, namun tidak menyurutkan kita

untuk tetap semangat membangun Kabupaten Madiun yang aman, mandiri, sejahtera dan berakhlak,” ungkap bupati berharap.

Tingkat persebaran covid-19 Kabupaten Madiun rangking terbawah di Provinsi Jawa Timur.Bupati ingatkan ASN tetap waspada dan jangan terlena.

“Tetap gaungkan kepada masyarakat untuk selalu patuhi protokol kesehatan,” tegasnya. Kesadaran masyarakat tentang pahamnya covid19 memang sangat penting dalam menekan penyebaran virus tersebut.

Dalam hal ini kita jangan sampai lelah untuk melakukan

sosialisasi dan mengudukasi kepada masyarakat. “Akhirakhir ini sudah kita lakukan gebrakan sejuta masker di Kabupaten Madiun, dengan harapan masyarakat mengerti tentang pentingnya menggunakan masker.Insyallah untuk mematuhi protokol covid19 selanjutnya akan mereka lakukan,” tegasnya.

Hadir pula dalam kesempatan ini Wakil Bupati Madiun H. Hari Wuryanto, Sekda Kab. Madiun Tontro Pahlawanto, seluruh Pimpinan OPD Pemkab Madiun dan Karyawan Karyawati penerima Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Periode 1 Oktober 2020. [dar]

sudarno/bhirawa

Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami, menyerahkan SK Kenaikan Pangkat kepada 242 orang ASN di lingkup Pemkab Madiun, Senin (7/9).

Baru Separuh Instansi Pemerintah Lakukan Rapid Test Tulungagung, Bhirawa Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tulungagung mencatat baru separuh instansi pemerintah di wilayah Kabupaten Tulungagung yang melakukan rapid test atau swab dalam pencegahan penularan Covid-19. Padahal, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tulungagung sudah memberi surat pada masing-masing instansi terkait kewajiban rapid test atau swab secara berkala.

kerin ikanto/bhirawa

Bupati Gresik saat sidak di kantor BPPKAD.

Bupati Gresik Sidak Sejumlah OPD Penghasil Gresik, Bhirawa Menjelang rapat Paripurna DPRD Gresik, Bupati Gresik Sambari Halim Radianto melakukan Sidak (Inspeksi Mendadak) ke sejumlah OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dijajaran Pemkab Gresik.

Usai apel pagi Senin (7/9), orang nomor satu di Pemkab Gresik yang jabatannya akan berakhir itu langsung meluncur ke kantor Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) sebagai lembaga penghasil uang.

Menurut Sambari, sidak itu dilakukan dalam rangka persiapan rapat Paripurna bersama DPRD. Jangan sampai pada saat rapat nanti digelar, pimpinan OPD tidak siap data.

“Ini persiapan untuk rapat Paripurna nanti bersama DPRD Gresik. Saat ini kami mendatangi satu persatu ke kantor Dinas penghasil” kata Sambari.

Dalam rapat itu kata Sambari, akan ada penyampaian laporan oleh badan anggaran. Bupati bersama DPRD juga akan melaksanakan pengambilan keputusan terhadap nota perubahan APBD tahun anggaran 2020.

Saat berada di ruang Kepala BPPKAD Siswadi, Bupati Sambari menanyakan berbagai hal tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masuk ke kas DPPKAD Gresik.”Berapa rata-rata perhari dana PAD yang masuk dari berbagai pajak daerah. Dari pajak hotel restoran, PBB, BPHTB dan beberapa pajak lain” tanya Bupati kepada Siswadi.

Kemudian Siswadi mengarahkan kepada bendahara yang berada di ruang lain, tepatnya di loket pelayanan pajak daerah yang ada di dekat loby kantor itu. Kemudian bendahara mencetak data yang dimaksud Bupati dan memberikannya.

“Saya butuh data penerimaan pendapatan pada bulan Juli” tandas Bupati saat itu.

Sebelumnya, saat memimpin apel pagi di Kantor Dinas Kesehatan dan Dinas Pertanian, Bupati Sambari sempat mengabsen seluruh karyawan di dua dinas itu.

Tingkat kehadiran karyawan terbilang sudah baik dan hampir 100%.

Dalam sidak itu Bupati Sambari mengingatkan tetap melakukan Disiplin Protocol Kesehatan kepada semua karyawan, dengan cara 3M. Yaitu mengenakan

Wali Kota Hadi Tanam 661 Bibit Sereh dan Kelor

syamsudin/bhirawa

Bupati Pamekasan Baddrut Tamam dan Wabup Pamekasan, Raja’e, didampingi Sekda Pamekasan dan Kepala BPBD Pamekasan, lepas mobil dropping air bersih.

Bupati Pamekasan, Tahun 2020 Desa dapat Dropping Air Bersih Mengalami Penurunan

Bupati Pamekasan Baddrut Tamam, menyatakan, Tahun 2020 jumlah Desa di Kabupaten Pamekasan mendapat layanan air bersih mengalami penurunan.

Semula (Tahun 2019) sebanyak 83 Desa sedang di tahun 2020 menjadi 77 Desa dan 311 Dusun yang terdampak kekeringan.

“Sebanyak 77 Desa itu, bukan sedikit. Karena tahun kemarin ada 11 sampai 12 Desa sudah mendapat manfaat air bersih dari bantuan beberapa sumur bor.

Semoga di Tahun 2020, semakin banyak Desa dan Dusun yang lepas dari kekeringan dari masa kemarau,” harapnya.

Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam dan Wabup Pamekasan, Raja’e, Sekdakab Pamekasan dan Kepala BPBD Pamekasan, melepas rombongan mobil pengangkut air bersih, di halaman

pendopo Ronggosukowati Pamekasan, Senin (7/9/2020).

Pelepasan secara simbolis, usai digelar bersamaan dengan Apel Virtual Aparatur Sipil Negara (ASN) di Mandhepa Agung Ronggosukowati, Jl Pamong Praja Nomor 1 Pamekasan.

Diacarakan pembagian sebanyak 10 ribu masker sebagai langkah antisipatif, sekaligus mencegah penyebaran wabah virus corona alias Covid-19.

Untuk pendistribusian air bersih di 11 (sebelas) Kecamatan untuk 77 Desa dan 311 Dusun atas dasar SK Bupati Pamekasan, ttg Siaga dan

masker, cuci tangan pakai sabun dan fisickal distancing.

“Covid 19 belum berhenti. Setiap h a r i m a s i h s a j a a d a y a n g t e rk o n firmasi positif meski sudah menurun.

Kita harus melaksanakan 3M dan 3T yaitu Testing, Tracing dan Treatmen” katanya.

Data update terakhir sampai pada Minggu sore kemarin, jumlah yang terkonfirmasi positif sebanyak 2.779, jumlah yang sembuh 2.252, dan jumlah yang meninggal dunia 174.

“Sampai kemarin sore jumlah pasien yang sedang dalam perawatan sebanyak 353. Dan Alhamdulillah data kemarin tidak ada yang meninggal dunia” pungkas Sambari. [eri]

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tulungagung, dr Kasil Rohmad, Senin (7/9), mengungkapkan diperlukan keseriusan dan kepedulian dari pimpinan instansi-instansi pemerintah tersebut agar kegiatan rapid tes atau swab dapat berjalan optimal. “Kami sudah kirim surat ke masing-masing instansi. Mereka yang menyiapkan pegawai atau karyawannya.

Begitu siap, kami datang sesuai tanggal yang dikehendaki,” ujarnya.

Di OPD lingkup Pemkab Tulungagung pun, lanjut Kasil Rohmad, juga belum sepenuhnya dilakukan rapid test atau swab. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tulungagung masih menunggu kesiapan OPD yang belum melakukan rapid test atau swab bagi ASN-nya.

“Secara keseluruhan baru 50 persen saja dari semua instansi pemerintah di Tulungagung yang melakukan rapid test a t a u s w a b b a g i p e g a w a i a t a u k a ry a wannya. Selebihnya atau 50 persennya lagi belum,” paparnya.

Pelaksanaan rapid test atau swab bagi instansi pemerintah, menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung ini, merupakan implementasi dari surat edaran Kementerian PAN RB tentang kewajiban ASN atau karyawan instansi pemerintah untuk dilakukan rapid test atau swab secara berkala.

“Temuan (tiga karyawan) di salah satu BUMN yang positif Covid-19 kemarin juga dari kegiatan ini,” bebernya.

Saat ini, tim tracing Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tulungagung terus melakukan kegiatan penelusuran setelah tiga karyawan BUMN tersebut positif Covid-19. Masalahnya, dua dari tiga karyawan tersebut berhubungan langsung dengan banyak orang saat bekerja menjalankan tugasnya.

“Satu karyawan merupakan customer service, yang lainnya datang ke perusahaanperusahaan. Ekornya ini panjang. Kami saat ini sedang melakukan penelusuran yang dimungkinkan memakan waktu seminggu,” paparnya lagi. [wed]

Tanggap Darurat Kekeringan. Dan distribusi air bersih melibat semua pihak, khusus bekerjasama dengan pihak PDAM Pamekasan.

Sedang dua kecamatan di Pamekasan, Kecamatan Pakong dan Kecamatan Pamekasan, tidak terkena dampak kekeringan, karena kebutuhan sudah dicukupi PDAM, sumur bor dan bantuan bangunan embung hasil kerjasama Pemkab Pamekasan dengan Kementerian Desa dan PDT. Lebih lanjut, Bupati Baddrut, pihak akan terus mencari sumber air baru dengan bekerjasama dengan semua pihak dan penambahan pipanisasi.

“Mudah-mudahan yang terdampak kekeringan akan terus berkurang.

Kebutuhan di kampung akan terus membaik,” harapnya. [din.adv]

Probolinggo, Bhirawa Aksi lingkungan warga Program Kampung Iklim (Proklim) di RW 3 Kelurahan Wiroborang, Kecamatan Mayangan patut diapresiasi. Secara swadaya mereka melakukan penanaman 661 bibit pohon selor (sereh dan kelor) sebagai tanda Hari Jadi ke 661 Kota Probolinggo di tahun 2020.

Penanaman selor dilaksanakan tepatnya sejak hari Jumat, (4/9) hingga seminggu mendatang di fasilitas umum dan lingkungan di sekitar RW 3 atau yang dikenal Proklim Selor.

Ketua RW 3, Misto Anshori, Senin (7/9) mengatakan, aksi yang dilakukan bersama warganya bertujuan untuk mengurangi dampak pemanasan global serta meningkatkan sumber genetik tanaman sereh dan kelor.

“Hasilnya bermanfaat untuk ketahanan pangan sebagai sayuran maupun obat bagi warga RW 3 dan sekitarnya. Penanaman bersama ini dilaksanakan 50 warga di fasum dan 115 warga di masing-masing RT,” kata Misto.

Misto juga mengatakan, kegiatan murni swadaya warga ini juga mendapat pendampingan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan mendapat bantuan pot tanaman dari Sam Brunang dan AFU serta Bank Jatim.

“Semoga yang kami lakukan bermanfaat untuk pembangunan Kota Probolinggo,” tuturnya.

Penanaman selor ini diikuti Wali

Wali kota Hadi tanam pohon kelor.

Kota Hadi Zainal Abidin, Wawali Mochammad Soufis Subri, Sekda drg Ninik Ira Wibawati, Asisten Pemerintahan Paeni, kepala OPD terkait, Ketua TP PKK Aminah Hadi Zainal Abidin dan Wakil Ketua TP PKK Diah Kristanti Subri serta kalangan masyarakat.

Wali Kota Habib Hadi mengapresiasi kegiatan warga Proklim Selor yang punya semangat kebersamaan untuk peduli terhadap Kota Probolinggo.

“Tentunya, ini sangat bermanfaat. Warga juga punya spirit yang sama. Warga disini diberi kepercayaan sebagai salah satu bukti Hari Jadi kota ke 661.

Tolong dijaga dan dirawat agar tumbuh subur,” terangnya.

Semangat kebersamaan yang dimiliki oleh warga untuk bersama-sama pemerintah membangun Kota Probolinggo l e b i h b a i k l a g i m e n j a d i p e-

wiwit agus pribadi/bhirawa

nyemangat bagi Habib Hadi dan Subri.

“Kolaborasi ini yang harus dikembangkan terus. Masyarakat bersama dan bersatu itu sangat penting. Mudah-mudahan aksi di Proklim Selor RW 3 Wiroborang ini menjadi contoh kelurahan lain, karena ini menjadi contoh yang baik,” tegas wali kota.

Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kemitraan Lingkungan Hidup (P2KLH) Suciati Ningsih, Proklim Selor merupakan salah satu dari tiga proklim yang ada di Kota Probolinggo.

Proklim selor berada di tingkat utama dan mewakili Kota Probolinggo di lomba proklim tingkat nasional. Kampung ini memiliki nilai tinggi berdasarkan indikator proklim, yaitu dari sisi pengelolaan sampah, pengelolaan lingkungan, mitigasi iklim, mitigasi bencana hingga penanganan Covid 19. [wap]

LEGISLATIF

Selasa Pahing, 8 September 2020

Halaman 3

anas bachtiar/bhirawa

Sebagai Kota Wisata, keberadaan industri wisata di Kota Batu menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi di kota ini.

Dewan Dukung Penghapusan Pajak Hotel, Restoran, dan Tempat Wisata Batu, Bhirawa DPRD Kota Batu mendukung adanya penghapusan pajak untuk restoran, hotel, dan tempat wisata yang ada di kota ini. Hal ini menyusul adanya keluhan sekaligus permintaan dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kota Batu.

Penghapusan pajak ini penting dalam upaya menggairahkan kembali perekonomian Kota Batu yang masih lesu akibat pandemi Covid-19.

Dukungan dewan terhadap usulan penghapusan pajak ini disampaikan Ketua Komisi B DPRD Kota Batu, Hari Danah Wahyono. Beberapa waktu lalu komisi yang dipimpinnya telah menerima keluhan dari para pelaku usaha restoran, hotel, dan tempat wisata yang disampaikan oleh

Kadin kota setempat. Dalam keluhan tersebut ada permintaan penghapusan pajak hingga akhir tahun 2020.

“Pada prinsipnya kami sangat mendukung penghapusan pajak hiburan, restoran, dan hotel. Untuk itu permintaan ini akan kami sampaikan ke Eksekutif agar bisa segera ditindaklanjuti,” ujar Hari Danah, Senin (7/9/2020).

Menurutnya, penghapusan pajak di tahun ini diharapkan bisa melecut se-

KILAS DEWAN

gegeh bagus setiadi/bhirawa

Ketua Komisi A DPRD Jatim Mayjen TNI (purn) Istu Hari Subagio.

Komisi A DPRD Jatim Temui KPU RI DPRD Jatim, Bhirawa Prihatin adanya kerumunan massa saat pendaftaran pasangan calon kepala daerah di Jatim menjadi perhatian serius Dewan Jatim. Pasalnya, kerumunan massa tersebut rawan muncul klaster baru pandemi Covid-19. Maka itu pihaknya meminta agar dilakukan evaluasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Kami akan segera ke KPU RI atas fenomena tersebut. Jangan sampai pandemi Covid-19 di Jatim meningkat saat pilkada ini,” ungkap ketua Komisi A DPRD Jatim Mayjen TNI (purn) Istu Hari Subagio saat dikonfirmasi di Surabaya, senin (7/9/).

Politisi asal Partai Golkar ini mengatakan pihaknya berharap adanya evaluasi dari KPU dalam pelaksanaan pendaftaran paslon di pilkada serentak. “Perlu ada evaluasi dari KPU setempat sampai dengan KPU RI,” pintanya.

Mantan Pangdam Bukit Barisan ini menambahkan, untuk pelaksanaan tahapan selanjutnya kepada Bawaslu semaksimal mungkin melakukan pengawasan dalam pelaksanaan Pilkada.

“Terlebih saat musim kampanye nantinya. Kami berharap Bawaslu sesering mungkin melakukan turun ke bawah untuk melakukan pengawasan,” jelasnya. [geh]

mangat para pelaku usaha terutama restoran, hotel, dan tempat wisata. Dan jika semangat sudah ada maka akan bisa cepat menggairahkan perekonomian di Kota Batu yang masih lesu akibat pandemi Covid-19.

Selain itu, lanjut Hari Danah, melalui eksistensi pelaku usaha maka akan cepat menyerap warga Kota Batu yang belum memiliki pekerjaan. Apalagi, sejak adanya pandemi covid-19 banyak para pekerja yang harus dirumahkan.

“Dengan pembebasan pajak ini diharapkan pekerja yang dirumahkan ini bisa segera dipanggil dan dipekerjakan kembali,”harap Hari.

“Dan keringanan beban bagi pengusaha ini diwujudkan dalam bentuk pembebasan pajak secara penuh hingga akhir tahun ini,” ujar Sujud.

Ia menjelaskan bahwa permintaan pembebasan pajak ini tak lain hanya bertujuan untuk memulihkan keadaan perekonomian yang sedang lesu.

Bahkan lesunya ekonomi ini tela membuat pertumbuhan perekonomian nasional menjadi minus 5 persen. Dan agar tidak terjadi resesi, Kadin Kota Batu berharap permintaan p e n g h ap u s a n p a j a k i n i b i s a d i w ujudkan pemkot. [nas]

Penetapan Raperda LKPJ Bupati TA 2019 Diparipurnakan Pamekasan, Bhirawa Penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati atas pelaksanaan APBD Kabupaten Pamekasan 2019, di paripurnakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dengan ditandatani naskah Perda LKPJ oleh Bupati Pamekasan.

Paripurna dipimpin H. Fathor Rahman, juga Ketua DPRD Pamekasan, dihadiri 35 orang anggota dewan. Juga hadir Forkopimda, Kepala Baperwil Jatim di Pamekasan, Sekdakab Pamekasan, Kepala OPD, di ruang rapat DPRD Pamekasan, Senin (7/9).

Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam pada sambutan mengatakan, penetapan dengan ditandatani Perda LKPJ Tahun 2019, telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat mempertanggungjawabkan dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel dan odetabel.

LKPJ Kabupaten Pamekasan Tahun 2019, walau mendapat evaluasi dari Gubernur Jawa Timur, seputar arus realisasi anggaran, neraca dan laporan pelaksanaan kegiatan serta laporan secara umum lainnya itu telah diaudit

syamsudin/bhirawa

Ketua DPRD Pamekasan, H. Fathor Rahman, didampingi tiga pimpinan dewan saksikan Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam, tandatangani Perda LKPJ Kabupaten Pamekasan Tahun 2019.

BPK RI dengan meraih WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) “Predikat WTP ini adalah ke 6 kali diraih Kabupaten Pamekasan,” ucap Baddrut mantan anggota DPRD Jatim ini. Menurut Bupati, akhir penetapan LKPJ ini memang ada beberapa catatan. Yaitu realisasi anggaran

secara keluruhan yang telah melebihi dari target APBD TA 2019.

“Prestasi ini perlu dipertahankan dan ditingkatan dengan lebih cermat lagi. Kegiatan yang kegiatan belum optimal dan kegiatankegiatan terealisasi akhir tahun anggaran, sehingga sumber daya

Pasangan calon Machfud ArifinMujiaman (MAJU) ketika tiba di RS Graha Amerta pukul 10.40 WIB untuk menjalani swab tes.

Diusung Delapan Parpol, Bapaslon Karunia Optimis Menangi Pilkada Situbondo

Situbondo, Bhirawa Salah satu bapaslon (bakal pasangan calon) bupati dan wakil bupati Situbondo Karunia (Karna Suswandi-Khoirani) mengaku optimis bisa memenang pilkada pada 9 Desember 2020 mendatang. Hal ini disampaikan Karna Suswandi-Khoirani usai diterima Komisioner KPU Situbondo saat mendaftar kemarin lusa. Rasa optimisme kemenangan itu didasarkan kepada kompaknya partai politik yang mendukung bapaslon Karunia.

Menurut Karna Suswandi, ada delapan parpol yang mendukung bapaslon Karunia. Diantaranya, sebut mantan Kadis PUPR Kabupaten Bondowoso itu, PPP, Partai Gerindra, PDIP, Demokrat, PAN, PBB, Perindo dan PSI. Kata Bung Karnapanggilan akrab Karna Suswandi-pihaknya mengaku optimis pada pilkada 2020 dapat meraup angka kemenangan sebesar 60 persen suara rakyat Situbondo. “Kami sangat yakin menang karena Karunia didukung oleh delapan partai, termasuk partai non parlemen seperti PSI, Perindo, PBB dan PAN,” jelas mantan Plt Sekda Pemkab Bondowoso itu.

Masih kata Bung Karna, pada hari pencoblosan 9 Desember 2020 mendatang, bapaslon Karunia juga sangat yakin mampu mendulang suara yang besar dengan taksasi sebesar 60 persen suara. Bung Karna menambahkan, alasan dirinya mendaftar pada hari terakhir seperti yang disediakan KPU karena masih ada partai politik pendukung yang belum selesai memperoleh rekomendasi dari DPP. “Ya baru masuk hari Minggu ini rekom salah satu partai. Yang jelas tidak ada masalah, semua akhirnya lengkap,” papar Bung Karna.

Sementara itu, pasangan Bung Karna dalam bapaslon Karunia, Khoirani menimpali, dengan adanya dukungan dari delapan partai, pihaknya juga memiliki optimisme senada dengan Bung Karna yakni dapat memenangi kontestasi pilkada Kabupaten Situbondo tahun 2020. [awi]

Sebelumnya, Kadin Kota Batu telah menyampaikan keluhannya kepada DPRD Kota ini. Adapaun keluhan yang disampaikan berkaitan dengan kendala yang dihadapi para pelaku usaha dalam memulai kembali aktivitas usaha di tengah era kenormalan baru.

Sebagai solusi, Kadin Batu meminta agar Pemkot Batu memberikan pembebasan pajak bagi pelaku usaha ini.

Salah satu anggota Kadin Kota Batu, Sujud Hariadi mengatakan bahwa pihaknya telah menemui Komisi B DPRD Kota Batu pekan lalu untuk mengupayakan adanya keringanan bagi para pengusaha dalam menjalankan usahanya.

andre/bhirawa

Paslon Ma-Ju dan Er-Ji Jalani Swab Tes di RS Graha Amerta Surabaya, Bhirawa Bakal pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya, hari ini melakukan tes swab sebagai salah satu dari proses pencalonan Pilwali Surabaya 2020 di masa pandemi Covid-19.

Pasangan Eri-Armuji yang diusulkan PDIP dan mendapat dukungan dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), ditambah koalisi 6 partai politik non parlemen, datang lebih dulu. Dengan mengenakan baju hitam Er-Ji tiba di RS Graha Amerta pukul 07.45 WIB. Dan langsung masuk ke ruang periksa.

Sementara itu pasangan Machfud Arifin-Mujiaman (MAJU) tiba di RS Graha Amerta pukul 10.40 WIB.

Pasangan yang diusulkan koalisi 8 partai politik itu, mengenakan pakaian putih lengkap dengan alat pelindung diri (APD). Seperti maskes, face Shield dan sarung tangan karet.

Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Surabaya, Soeprayitno mengatakan sesuai PKPU nomor 10 tahun 2010 yang kemudian diubah menjadi PKPU nomor 6 tahun 2020 tentang tahapan Pilkada di masa pandemi Covid-19 yang mewajibkan pasangan calon tes swab PCR. “Tes swab PCR dijadwalkan hari Selasa (07/09/ 2020),” terangnya. Menurut Suprayitno pihak rumah sakit sangat berhati-hati betul

menjaga hasil swab, sehingga menghimbau kepada para paslon dari Gresik, Lamongan, Mojokerto dan Sidoarjo tidak pulang. Melainkan melakukan isolasi mandiri di hotel terdekat.

“Himbauan ini juga berlaku kepada pasangan calon dari Surabaya,” pungkasnya.

PKS Siap Menangkan Paslon Ma-Ju Setelah ikut dampingi prosesi pendaftaran pasangan Machfud–Mujiaman (Ma-Ju) di KPU kota Surabaya Minggu (6/9/2020) kemarin, Pasangan Ma-Ju yang diusung 8 partai koalisi ini secara umum akan mengoptimalkan semua mesin politik yang dimilikinya. [dre]

yang belum optimal khususnya terkait pelayanan masyarakat secara umum,” katanya.

Ia menegaskan, evaluasi itu akan pihaknya tindakan lanjuti secara langsung, khususnya untuk menentukan prioritas sesuai target yang ditetap pada APBD. [din]

Buku Pasuruan Kota Madinah, Soal Masalah hingga Solusi dari Gus Ipul Pasuruan, Bhirawa H Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menggagas buku Pasuruan Kota Madinah Van Java.

Dalam gagasan buku tersebut merangkum masalah hingga solusi di Kota Pasuruan.

Bahkan, yang diinginkan Gus Ipul terhadap Kota Pasuruan dalam buku Pasuruan Kota Madinah Van Java adalah bisa berkembang pesat dan bersanding sejajar dengan Kota Surabaya dan Malang.

“Madinah merupakan akronim dari Maju, Indah, Aman dan Harmonis. Jadi, buku ini dibuat untuk melihat gambaran dan arah kita kemana.

Saya tuliskan upaya untuk percepatan penyelesaian masalah dan tantangannya. Targetnya seperti apa dan hasilnya harus seperti apa, sehingga jelas dan terukur,” ujar Gus Ipul, Senin (7/9).

Sejumlah masalah yang harus diselesaikan, antara lain terkait lapangan pekerjaan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) kecil, sarana dan prasarana umum.

Gus Ipu juga menginginkan bahwa Kota Pasuruan menjadi kota yang mandiri,

sehingga tidak harus menunggu bantuan anggaran dari provinsi ataupun pemerintah pusat.

“Tak hanya sektor industri kecil dan menengah yang akan kami kembangkan, industri kreatif juga kami maksimalkan. Tentu hal itu untuk mendongkrak PAD Kota Pasuruan,” kata Gus Ipul.

Mantan Wagub Jawa Timur ini mengakui datang ke Kota Pasuruan dengan membawa konsep. Yaitu sebuah program pembangunan yang dapat sejajar dengan Kota Surabaya dan Malang.

“Nantinya pelayanan publiknya, kita bisa sejajarkan dengan Kota Surabaya. Demikian pula dengan fasilitas pendidikan, kesehatan hingga yang lainnya,” jelas Gus Ipul.

Gus Ipul menjelaskan ada sembilan agenda prioritas yang segera dikerjakan apabila diberi mandat oleh pemilih. Pertama adalah membangun sentra UMKM dan industri olahan untuk membuka lapangan kerja. Kedua, menciptakan daya tarik kunjungan wisata religi, heritage dan even kreatif dengan komunitas lokal. [hil]

OPINI

Selasa Pahing, 8 September 2020

TAJUK

Covid-19 Kluster Pilkada PROSES Pilkada (Pemilihan umum kepala daerah) serentak tahun 2020, dikhawatirkan menjadi kluster wabah corona.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat pelanggaran protokol kesehatan di 243 daerah penyelenggaraan Pilkada.

Pada saat pendaftaran bakal pasangan calon, suasana kantor KPUD Kabupaten dan Kota, menjadi pusat kerumunan.

Sebanyak 37 orang bakal calon terbukti positif Covid-19, walau tidak kehilangan hak sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Miris, kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten dan Kota, mendadak nampak bagai pasar malam, dikerumuni ratusan orang. Bahkan tak jarang dijadikan arena adu banyak pendukung saat mendaftarkan bakal pasangan calon (paslon). Tak jarang pula penggunaan masker tidak dipakai secara baik dan benar, melorot di dagu. Seluruh masa peserta bersuara lantang meneriakkan yel-yel dukungan kepada masing-masing bakal paslon.

Kementerian Dalam Negeri juga telah memberikan teguran keras kepada empat bupati yang menjadi bakal calon incumbent (petahana). Teguran keras diberikan kepada Bupati Wakatobi, Bupati Muna Barat, Bupati Muna (Sulawesi Tenggara), dan Bupati Karawang (Jawa Barat). Masing-masing melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Bahkan masyarakat juga “diajak” memberi sanksi sosial kepada setiap paslon yang tidak mematuhi protocol kesehatan.

KPU telah menutup pandaftaran bakal paslon pada Ahad malam (6 September). Tahapan pelaksanaan pilkada sudah dimulai lagi, seharusnya dengan kebiasaan baru. Yakni, protokol kesehatan menjadi “harga mati” dilaksanakan pada setiap tahapan, sampai usai penghitungan suara. Setiap orang yang terlibat proses pilkada, pemilih, penyelenggara pilkada, dan saksi wajib mematuhi protokol kesehatan. Panitia coblosan di tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara) wajib menyediakan sarana protokol kesehatan.

KPU telah menerima sebagian tambahan anggaran sebesar Rp 1,02 triliun. Diantaranya untuk belanja APD (Alat Pelindung Diri), yang wajib digunakan setiap anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) di TPS. Setiap TPS (di 300 ribu lokasi pilkada serentak 2020) memiliki tujuh anggota. APD juga wajib digunakan oleh PPS (Panitia Pemungutan Suara, tingkat kelurahan dan desa), dan PPK (tingkat kecamatan).

Seluruh komisioner KPU propinsi, KPUD Kabupaten dan Kota, beserta seluruh staf dan karyawan, juga wajib menggunakan APD yang memadai. Begitu pula seluruh jajaran Pengawas Pemilu juga wajib. Sedangkan APD saksi wajib disediakan oleh masing-masing tim sukses calon kepala daerah. Termasuk dikenakan pada saat kampanye pertemuan terbuka yang melibatkan pendukung. Seluruhnya harus sesuai protokol kesehatan.

Kampanye tatap muka dalam pertemuan terbuka masih bisa dilakukan, karena diamanatkan UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,dan Walikota. Pasal 65, merinci tujuh jenis kampanye, termasuk pertemuan tatap muka dan dialog, serta debat terbuka antar pasangan calon yang difasilitasi KPUD. Namun Pilkada pada masa wabah pandemi juga wajib menyesuaikan dengan UU Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Tatacara pertemuan akbar, rapat umum terbuka, tercantum dalam PKPU (Peraturan KPU) Nomor 6 tahun 2020 tentang Pilkada Dalam Kondisi Bencana Non-alam Covid-19. Dalam PKPU pasal 64, lebih direkomendasikan dilaksanakan secara virtual melalui media daring. Jika tidak dapat diselenggarakan secara virtual, masih bisa dilakukan secara tatap muka langsung. Tetapi harus mematuhi protokol kesehatan, terutama physical distancing (jaga jarak), dan jumlah peserta maksimal sebanyak 50% kapasitas lokasi (ruang tebruka, dan gedung).

Pilkada merupakan amanat konstitusi. UUD pada pasal 18 ayat (4), sebagai wahana demokrasi dan legitimasi rakyat.

Maka visi Pilkada wajib di-aman-kan, dan tidak menjerumuskan masyarakat ke dalam wabah pandemi yang menyengsarakan.[*]

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Waspada Politik Uang Pilkada di Tengah Pandemi PELAKSANAAN Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 sudah di depan mata. Ada 270 daerah yang akan melaksanakannya. Tepatnya, ada di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota, yang secara terjawal tanggal 9 Desember 2020 nanti pelaksanaan pencoblosannya. Kini, massa dan pasangan calon kepala daerah kian bersolek dan bersiap. Namun, geliat demokrasi tersebut dinilai tidak hanya membawa riuh pesta hingga akhir tahun, namun juga duka Covid-19 yang masih berpotensi dengan keganasannya menebar ancaman kematian.

Di tengah duka bangsa ini memerangi pandemi Covid-19, sangat disayangkan jika pesta demokrasi dalam Pilkada harus ternodai dengan politik uang (money politic). Besar memang kemungkinan praktik politik uang berpotensi meningkat pada Pilkada 2020 karena digelar di tengah pandemi Covid-19.

Apalagi, kepala daerah yang akan maju kembali dalam pilkada rawan menyalahgunakan kewenangan. Modus politik uang itupun dapat beragam bentuk. Bisa berupa pembagian uang, pembagian sembako, dan pembagian voucher. Bahkan, dalam kondisi Covid-19, modus politik uang juga bisa saja dalam bentuk pemberian bantuan alat kesehatan, alat pelindung diri (APD), maupun bantuan sosial (bansos).

Sejatinya, berbagai peraturan perundang-undangan telah melarang praktik haram tersebut. Salah satunya, dengan bekal Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, khususnya pasal 187A. Setidaknya, melalui regulasi itu menutup ruang bagi pasangan calon hingga para pemilih untuk tidak terlibat dalam haramnya praktik politik uang.

Memang praktik politik uang dalam setiap proses pemilihan umum termasuk juga pemilihan kepala daerah masih menjadi ancaman bagi demokrasi di Indonesia. Sehingga, sudah saatnya bangsa ini bisa meninggalkan pola lama yang justru antidemokrasi melalui politik uang. Bertarunglah dalam Pilkada dengan menampilkan visi dan misi, cara yang bersih.

Ani Sri Rahayu Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah Malang

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said PENASIHAT HUKUM: Poerwanto, SH, MH

Halaman 4

Sudahkah China Bertanggungjawab Atas Covid-19? harus dengan kemauan dari China sendiri.

Namun, kabar baiknya adalah China ternyata tetap bertanggungjawab walaupun tidak pernah mengeluarkan statement yang secara eksplisit menyatakan bahwa negara karena telah melakukan mereka bertanggung“International wrongful jawab atas pandemi ini.

Oleh : acts” kecuali ada “poM. Syaprin Zahidi, M.A. Kalau kita lihat bentuk litical will” dari China bantuan China pasca neuntuk bertanggung gara ini mengumumkan jawab. Masalahnya tidak ada penambahan adalah sampai dengan saat ini China kasus covid-19 di negaranya antara tidak pernah mengeluarkan statement lain adalah dengan mengirimkan bahwa penyebaran virus ini adalah jutaan masker dan alat-alat perlengkesalahannya. kapan medis lainnya ke berbagai Bahkan, Dalam beberapa kesempat- negara bahkan China memberikan an China selalu mengutarakan bahwa bantuan cash money sebesar US$ penyebaran virus Corona sebenarnya 20 juta kepada organisasi kesehatan berasal dari tentara Amerika Serikat. dunia (WHO). Adapun negara-negara Bahkan secara lebih ekstrem lagi yang dibantu oleh China antara lain: China menyebut bahwa virus corona Pakistan, Laos, Thailand, Iran, Korea adalah senjata biologis buatan Ame- Selatan, Jepang, Kamboja, Filipina,

Beberapa waktu lalu Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo mengeluarkan suatu pernyataan yang menyebutkan bahwa Amerika Serikat telah menemukan bukti yang signifikan bahwa virus Corona berasal dari laboratorium di China sehingga penting bagi negara-negara di dunia ini untuk meminta pertanggung jawaban China dan China disinyalir memang sengaja menyebarkan virus ini.

S

elain Pompeo Pemerintah Jerman juga mengecam China dan meminta kompensasi/pertanggungjawaban kepada China karena dianggap telah menyebarkan virus ini. Pemerintah Inggris dilain kesempatan juga berencana melaporkan China ke Mahkamah Internasional untuk meminta kompensasi terhadap China karena mereka dianggap telah lalai dalam menangani virus corona sehingga menyebar ke seluruh negara di dunia termasuk Inggris.

Tindakan negara-negara tersebut dapat dimaknai sebagai upaya mereka untuk meminta pertanggungjawaban China karena lalai dalam menangani virus corona di dalam negeri. Pertanyaannya kemudian adalah apakah bisa China diminta bertanggungjawab atas kelalaiannya dalam menangani virus corona?

Kalau kemudian bisa, sudahkan China bertanggungjawab atas penyebaran virus ini?. Dua pertanyaan itulah yang akan penulis bahas dalam tulisan ini. Dalam realitas hukum internasional meminta suatu negara bertanggungjawab atas kesalahannya sangat sulit karena ini akan bertentangan dengan Piagam PBB pasal 2 ayat 4 yaitu: “Segenap anggota dalam hubungan internasional mereka, menjauhkan diri dari tindakan mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik sesuatu negara lain atau dengan cara apapun yang bertentangan dengan tujuan-tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa”. Jika merujuk pada pasal tersebut memang menjadi sulit bagi negara-negara di dunia ini untuk secara langsung meminta pertanggungjawaban China

China ternyata tetap bertanggungjawab walaupun tidak pernah mengeluarkan statement yang secara eksplisit menyatakan bahwa negara mereka bertanggungjawab atas pandemi ini. Kalau kita lihat bentuk bantuan China pasca negara ini mengumumkan tidak ada penambahan kasus covid-19 di negaranya antara lain adalah dengan mengirimkan jutaan masker dan alat-alat perlengkapan medis lainnya ke berbagai negara, bahkan China memberikan bantuan cash money sebesar US$ 20 juta kepada organisasi kesehatan dunia (WHO). rika Serikat yang sengaja di sebarkan di China hal ini diutarakan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian. Sehinga kalau kita merujuk kepada pertanyaan pertama bisa kita katakana sulit untuk meminta pertanggungjawaban China karena itu

Mesir, Afrika Selatan, Irak, Etiopia, Kazakhstan, Belarus, Cuba, dan Chili. Negara-negara eropa juga tidak luput dari bantuan China seperti Italia, Prancis, Spanyol, Yunani dan Serbia.

Hal-hal yang dilakukan oleh China

ini tentunya dapat juga kita kategorikan sebagai bentuk pertanggungjawaban China secara non-legal. Dalam pandangan penulis hal ini menjadi hal yang paling rasional bagi China untuk bertanggungjawab secara nonlegal. Bentuk pertanggungjawaban lainnya dari China adalah kerjasama dengan beberapa negara dalam mendistribusikan vaksin Covid-19 contohnya dengan Indonesia melalui penandatanganan Prelimenary Agreement of Purchase and Supply of Bulk Production of Covid-19 Vaccine, pada tanggal 20 Agustus 2020 di Hainan, Tiongkok. Dalam perjanjian tersebut China melalui Sinovac Biotech Ltd akan mengekspor bulk atau konsentrat ready to fill (RTF) vaksin virus corona (Covid-19) sebanyak 50 juta dosis mulai dari bulan November 2020- Maret 2021 ke Indonesia.

Walaupun tetap saja menurut penulis harusnya China menggratiskan semua biaya terkait ekspor tersebut. Nyatanya ternyata tidak.

Bahkan China juga berencana menjual vaksin tersebut ke beberapa negara seperti Rusia, Brazil dan Arab Saudi. Berkaitan dengan vaksin sendiri semua negara juga berlombalomba untuk menemukan vaksin yang tepat dalam menangani wabah ini dan mudah-mudahan saja dalam waktu dekat vaksin untuk covid-19 ini dapat ditemukan tidak peduli oleh negara manapun. Hal yang paling penting kemudian menurut penulis negara manapun atau bahkan INGO (International Non-Government Organization) manapun yang pada akhirnya menemukan vaksin harus mau bekerjasama dengan WHO dalam mendistribusikan vaksin ini dan menjual dengan harga yang wajar dan tidak mencari untung yang berlebihan. Mudah-mudahan saja harapan ini tidak mejadi utopis belaka.. Semoga***…

Dosen Pada Prodi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang

Mewaspadai Lost Generation Selama Pandemi Covid-19

D

ampak Pandemi Covid-19 begitu dasyat menguncang dunia. Salah satunya adalah dunia pendidkan.

Dimana pola pendidikan dengan belajar tatap muka diganti dengan sistem daring (online). Panjangnya masa pembelajaran daring ini yang di mulai sejak Maret 2020 menimbulkan efek kejenuhan bagi para murid.

Akibatnya mereka jadi malas untuk melakukan kegiatan belajar. Hal yang mengejutkan terjadi keika para siswa banyak yang melakukan pernikahan dini. Sebagaimana terjadi di berbagai daerah (Jawa Pos, 27 Agustus 2020). Kebanyakan yang melakukan pernikahan dini adalah adalah siswa Perempuan. Dimana rata-rata anak perempuan menikah pada usia 14-17 tahun, bahkan terkadang lebih dini.

(Suyanto, 2020) Selain Pernikahan dini para siswa perempuan akibat lamanya pembelajaran daring. Akibat yang jauh lebih besar adalah adanya potensi Lost generation (LG) dari para siswa-siswa angkatan tahun ajaran 2020-2021 dan mungkin sesudahnya. Karena yang diajarkan pada para siswa dan siswi tersebut lebih banyak aspek kognitif. Dimana mereka diberi materi pembelajaran semata tanpa ada interaksi langsung dengan guru sehingga aspek afektif dan psikomotorik pada siswa kurang digarap. Sehingga sekolah atau guru mempunyai hutang untuk mengajarkan aspek afektif dan psikomotorik di tahun depan. Karena aspek inilah yang hilang selama proses pembelajaran daring ini berlangsung.

Ancaman Lost Generation Ancaman di depan mata akibat dari Pandemi Covi-19 ini pada dunia pendidikan yang paling membuat kita miris adalah adanya potensi terjadinya Lost Generation (Generasi yang hilang).Terminologi Lost Generation pada awalnya digunakan untuk menyebut anakanak yang mengalami kebingungan

ada di sekolah dan perdan kehilangan arah pada guruan tinggi sangatlah pasca periode awal perang besar. Karena tiadanya dunia 1. Pandemi Covid aspek interaksi guru 19 ini membuat anakdan murid. Sehingga anak sekolah beresiko pembelajaran kurang mengalami beberapa mendalam hanya dipermasalah psikologi seperti mukaan saja. Belum lagi yang terjadi pada pasca apakah yang mengerjaperag dunia 1 tersebut. kan tugas dari guru itu Data data menunjukan apakah murid sendiri kearah tersebut. Data Oleh : atau dibantu orang tua.

Bank Dunia yang dirilis Lumiyati, MPd Sehingga aspek seperti pada 18 Juni 2020 mebudi pekerti yang luhur nemukan bahwa telah seperti kejujuran dan terjadi penurunan kualitas pendidikan dari para peserta didik lainnya kurang tergarap dalam aspek di seluruh dunia akibat Pandemi- pembelajaran daring.

Sehingga dikhawatirkan apabila Covid-19. Penutupan sekolah telah menurunkan nilai- rata-rata ujian pembelajaran daring ini berjalan lama, sebanyak 25 persen. Hal yang sama misalnya sampai tahun depan 2021

Ancaman di depan mata akibat dari Pandemi Covi-19 ini pada dunia pendidikan yang paling membuat kita miris adalah adanya potensi terjadinya Lost Generation (Generasi yang hilang). Terminologi Lost Generation pada awalnya digunakan untuk menyebut anak-anak yang mengalami kebingungan dan kehilangan arah pada pasca periode awal perang dunia 1.Pandemi Covid 19 ini membuat anak-anak sekolah beresiko mengalami beberapa masalah psikologi seperti yang terjadi pada pasca perag dunia 1 tersebut. juga terjadi pada penurunan efektifitas tahun sekolah dasar yang tadinya 7, 9 tahun menjadi 7,3 tahun. Akibat penutupan sekolah banyak terhambat untuk mendapatkan materi- materi baru.

Hal senada di temukan oleh Unicef bahwa Pandemi Covid-19 ini telah memicu penurunan kompetensi dasar yang harus doimiliki oleh seoarang peserta didik akibat menurunnnya kualitas waktu belajar siswa ( Jawa Pos, 13/8/20).

Melihat- data-data yang seperti di atas sungguh potensi terjadi Lost Generation pada peserta didik yang

saja maka dampaknya akan berkepanjangan. Potensi untuk terjadinya Lost Generation akan semakin besar.

Langkah Pencegahan Langkah untuk mencegah Lost Generation supaya tidak terjadi atau diminimalisir maka yang dibutuhkan tidak cukup pemberian pulsa internet bagi siswa dan guru yang diangarkan oleh kemdikbud sebesar 9 Triliun.

Tapi juga kurikulum yang menunjang siswa agar bisa menikmati belajar serta tidak jenuh dengan pembelajaran online. Oleh karena itu dibutuhkan

“relaksasi” kurikulum yang menyesuiakan dengan pandemi Covid-19.

Dengan adanya relaksasi kuriulum maka guru makin nyaman dan siswa juga tidak terbebani lagi dengan tugas belajar yang amat banyak.

Selanjutnya kalau bisa pemerintah memberikan subsidi smarphone bagi siswa yang tidak mempunyai smartphone. Karena kalau tidak walaupun mereka telah di subsidi pulsa internet selama empat bulan ke depan, kalau tidak ada samrtphone akan menjadi mubazir. Untuk itulah juga perlu adanya pendampingan bagi anak-anak yang kesulitan dalam menjalankan proses pembelajaran daring tersebut.

Kemudian untuk anak-anak perlu adanya perbaikan gizi dengan memberikan bantuan makanan bergizi bagi mereka sepertinya misalnya vitamin agar meningkatkan sistem imun tubuh mereka. Sehingga diharapkan dapat mencegah dari paparan Covid-19.

Serta perlunya pendampingan psikoologi bagi anak-anak yang depresi karena terpapar Covid-19, atau ada dari keluarga mereka yang terpapar Virus tersebut. Sehingga mereka mempunyai orang yang bisa diajak diskusi atau sebagai pendamping ketika keluarga mereka masih sakit karena terpapar virus tersebut.

Berbagai langkah pencegahan tersebut tentunya butuh sinergi antara siswa, orang tua siswa, sekolah, guru serta terutama pemerintah melalui Kemendikbud agar bisa meramu langkah-langkah yang di anggap tepat. Sehingga tidak terjadi Lost Generation pada putra-putri tercinta kita yang pada 10-15 akan datang akan berperan di masyarakat.

Sebagai kata penutup marllah kita renungkan perkataan pujanga Ronggowarsito tentang datangnya suatu zaman seperti adanya pagebluk Pandemi Covid1-19 untuk selalu eling lan waspada (sadar dan waspada).

Terutama eling lan waspada akan ancaman Lost Generation.

Founder Lembaga PAUD AN-NAJA Surabaya.

PEMIMPIN UMUM/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari PEMIMPIN REDAKSI : Wahyu Kuncoro SN WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : Wawan Triyanto REDAKTUR PELAKSANA: Gatot Suryo Widodo KOORDINATOR LIPUTAN : Bambang WN, Zainal Ibad REDAKTUR: Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendi Dimyati, Andre Endrayana Sasmita, Helmi Supriyatno, Reporter : M. Ali, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Adit Hananta Utama, Abed Nego, Gegeh Bagus Setiadi, Diana Rahmatus Sholichah, Achmad Tauriq Imani Fotografer: Trie Diana Indahwati, Oki Abdul Sholeh Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Kediri: Ervan Kholis, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Dwi Wismo Wardono, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Agus Irianto, Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Ponorogo: Yanuar Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Arif Yulianto Mojokerto: Hasan Amin, Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Trenggalek: Wahyu Asmoro, Jakarta: Tjitjik Rahayu.

Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh, Rendy Agung. Sekuriti: Saiful Hidayat, Akhmad Mukhdor Daniyal, Ucha Torindiansyah Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press, Kawasan Industri SIER, Jl. Rungkut Industri III No.49, Surabaya SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Selasa Pahing, 8 September 2020

PELAYANAN PUBLIK

Halaman 5

Mall Poncol Tetap Akan Direvitalisasi

Menyeluruh Jadi Mall Pelayanan Publik Pasuruan, Bhirawa Pemkot Pasuruan tetap akan menjadikan Mall Poncol sebagai Mall Pelayanan Publik di Kota Pasuruan. Hanya saja, dampak pandemi membuat anggarannya terdampak refocusing.

Sehingga, tahun ini belum bisa memfungsikan Mall Poncol.

Plt Kepala Disperindag Kota Pasuruan, Lucky Danardono menyampaikan pihaknya masih terus berusaha memfungsikan Mal Poncol. Tahun depan, diharapkan Mall Poncol sudah bisa difungsikan sesuai keinginan tim aset Pemkot. Yakni sebagai Mall Pelayanan Publik di Kota Pasuruan.

“Tahun ini belum bisa merevitaliasasi Mall Poncol.

Karena anggaran DAK yang digunakan untuk revitalisasi terkena refokusing. Tapi, kami tetap berusaha akan melaksanakan kembali di tahun depan,” ujar Lucky Danardono, Senin (7/9).

Revitalisasi Mall Poncol perlu dilakukan, karena sudah lama tidak dipergunakan.

Kondisi saat ini sudah tak layak. Revitalisasi untuk perbaikan atap, pengecatan hingga penataan ruangan mal.

“Kami mengfungsikan ter-

Bupati Situbondo Dadang Wigiarto bersama jajaran Forkopimda saat menyerahkan bantuan dana bagi warga dua desa yang menjadi korban pengrusakan oknum PSHT.

lebih dahulu sesuai tim aset.

Yang terpenting adalah revitalisasi areal setempat. Agar wajah Mall Poncol, baik serta menarik,” kata Lucky Danardono.

Nantinya, lantai satu akan digunakan sebagai sentral Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kota Pasuruan. Seluruh produk unggulan di Kota Pasuruan, akan ditampilkan di sana. Di lantai dua akan difungsikan sebagai tempat pelayanan publik dengan melibatkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Tak hanya itu, nantinya sentra UMKM akan terintegrasi dengan wisata religi dengan Makam KH Abdul Hamid.

“Setiap harinya, ada ribuan peziarah selalu berdatangan ke makam Mbah Hamid. Melihat hal itu, nantinya para peziarah diintegrasikan dilewatkan ke Mall Poncol. Sehingga bisa mampir ke sentra UMKM,” jelasnya. [hil]

sawawi/bhirawa

Warga Dua Desa Terima Bantuan Dana dari Forkopimda Situbondo, Bhirawa Jajaran Forkopimda Kabupaten Situbondo secara simbolis menyerahkan bantuan kepada masyarakat dua desa yang menjadi korban perusakan oknum PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) Situbondo, kemarin.

Warga tersebut tersebar di Desa Trebungan dan Desa Kayuputih Kecamatan Panji Situbondo. Loka-

si penyaluran bantuan dipusatkan di Masjid Baitur Rahim Desa Trebungan. Sementara itu bantuan diberikan dalam bentuk rekening tabungan kepada 39 warga yang terdiri dari 18 warga Desa Trebungan dan 21 warga Desa Kayuputih.

Data yang diterima Bhirawa menyebutkan, Forkopimda yang ikut hadir dalam penyerahan bantuan tersebut diantaranya Bupati Situbondo

LINTAS PELAYANAN

Gedung Dijadikan Tempat Uji Kir, Kantor KPUD Batu Harus Hengkang Kota Batu,Bhirawa Warga Kota Batu sangat mengharapkan keberadaan tempat uji kir atau pengujian kendaraan bermotor ada di kota mereka.

Karena selama ini mereka harus datang ke Kabupaten Pasuruan untuk melakukan uji kir. Dan salah satu aset gedung Pemerintah Kota (Pemkot) Batu yang direncanakan menjadi tempat uji kir adalah gedung yang saat ini menjadi kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Batu.

Akibatnya, KPUD Batu harus siang hengkang dari kantornya yang berada di Desa Tlekung tersebut.Komisioner Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU Kota Batu, Marlina SP MSi membenarkan adanya wacana dijadikannya gedung kantor KPUD Kota Batu menjadi tempat uji kir. “Wacana tersebut memang benar dan kami (KPUD Batu) juga telah ditawari tempat pengganti oleh Pemkot Batu,”ujar Marlina, Senin (7/9).

Adapun alternatif tempat yang ditawarkan Pemkot adalah gedung yang berada satu lokasi dengan kantor Badan Pengawasan Pemilu (Bawasalu) Kota Batu di Jl. Bukit Berbunga, Desa Sidomulyo, Kota Batu Batu. Jika tawaran ini diterima maka nantinya kantor KPUD Batu akan berdampingan dengan kantor Bawaslu kota ini. [nas]

Dadang Wigiarto, Kapolres Situbondo AKBP Achmad Imam Rifa’i, Kajari Nur Slamet, serta Dandim 0823 yang diwakili Danramil Mangaran Kapten Inf M Waluyo. Tak ketinggalan jajaran Forpimka Kecamatan Mangaran serta Forpimka Panji dan perwakilan warga Desa Trebungan dan Kayuputih juga ikut ambil bagian dalam kegiatan sosial tersebut. [awi]

Bojonegoro Targetkan 51 Ruas Jalan Rampung Akhir Desember Bojonegoro,Bhirawa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang menargetkan proyek peningkatan ruas jalan di 51 titik yang tersebar di wilayah Kabupaten Bojonegoro dapat dirampungkan pada akhir Desember 2020. “ Untuk peningkatan ruas jalan di 51 titik mengalokasikan dana sebesar Rp 488 miliar lebih yang tersebar di wilayah Kabupaten Bojonegoro,” kata Kabid Jalan dan Prasarana Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang, Jafar Shodiq, kemarin (7/9).

Menurut Jafar Shodiq, pembangunan 51 ruas jalan dengan total panjang 121 kilometer, yang menggunakan konstruksi rigid beton.

Progres pembangunan jalan tersebar di 51 titik, dari wilayah timur sampai wilayah barat Kabupaten Bojonegoro

“Hingga akhir Agustus 2020, progress pembangunan 51 ruas jalan dengan total panjang 121 kilometer, yang menggunakan konstruksi rigid beton tersebut secara akumulasi mencapai

80 persen, dan diperkirakan, pada akhir Desember 2020, semuanya akan selesai dibangun,” ungkapnya.

Ia mengemukakan, dari 51 ruas jalan tersebut, 22 ruas jalan telah se-

lesai pengerjaannya atau mencapai 100 persen, 24 ruas jalan mencapa 50 hingga 90 persen, sementara sisanya sebanyak 5 ruas jalan, proses pengerjaannya mencapai di bawah 50 persen. “ Progres pembangunan jalan sampai awal September 2020 ini sudah mencapai 80 persen. Yaitu yang tersebar di 51 titik, dari wilayah timur sampai wilayah barat Kabupaten Bojonegoro,” jelasnya.

Jafar Shodiq menjelaskan bahwa dalam pembangunan tentunya melalui proses, sehingga diharapkan pengertian masyarakat, baik yang terganggu kemungkinan adanya debu akibat pembangunan jalan tersebut, maupun para pengguna jalan yang terganggu perjalanannya dengan adanya proses pembangunan jalan tersebut. [bas]

Sensus Penduduk 2020 Secara Offline Digelar

47 Warga Binaan Dikembalikan ke Blok Hunian Lapas Surabaya Surabaya, Bhirawa Penanganan pasien Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Surabaya menunjukkan progres positif. Setelah dua pekan tidak menunjukkan gejala fisik yang disebabkan Covid-19, sebanyak 47 WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) Lapas Kelas I Surabaya di Porong, Sidoarjo dikembalikan ke blok hunian, Senin (7/9).

Proses pemindahan WBP itu dilaksanakan siang hari. Dan dipindahkan dari blok G yang merupakan blok khusus isolasi pasien Covid-19. Sebelum dipindahkan, para WBP mendapatkan briefing dari Kepala Lapas (Kalapas) Kelas I Surabaya, Gun Gun Gunawan; Kasi Perawatan, Prayogo Mubarak dan dokter Lapas dr Hardjo Santosa.

Gun Gun mengatakan, kebijakan mengembalikan WBP ke blok hunian ini sudah sesuai dengan standar atau pedoman yang dikeluarkan WHO. Yaitu pasien yang tidak menunjukkan gejala fisik selama sepuluh hari sejak dinyatakan positif COVID-19, dinyatakan telah sembuh. [bed]

Hilmi Husain/Bhirawa

Tampak depan Mall Poncol yang berada di Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan akan direvitalisasi tahun depan, Senin (7/9).

wiwit agus pribadi/bhirawa

Kunjungan petugas sensus penduduk 2020 secara Offline.

Probolinggo, Bhirawa Sensus Penduduk (SP) 2020 secara online telah dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota/kabupat-

en Probolinggo pada tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan 29 Mei 2020. Kini saatnya Sensusu Penduduk secara offline digelar mulai

tanggal 1 September 2020 Hingga 28 September 2020 mendatang.

Berbagai pertanyaan dipertanyakan oleh petugas yang nantinya akan menghasilkan data dasar kependudukan yang sangat strategis. Dan terkini dalam rangka menuju satu data kependudukan Indonesia sebagai salah satu perwujudan dari Perpres Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Salah satu Petugas sensus penduduk yang bertugas tampak mendatangi sebuah rumah atas nama kepala keluarga Prajitno salah satu warga RT.005 RW.007, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo yang Saat itu petugas di sambut baik oleh salah satu anggota keluarga Tutik Rahayu untuk dilakukan pendataan secara offline, Senin (7/9) siang.

Tutik Rahayu mengatakan sebe-

lumnya dirinya telah mengetahui bahwa akan diadakan sensus penduduk secara offline (door to door) dari keponakannya, yang aktif di akun jejaring media sosial. “Setelah diberi tahu keponakan, lusa kemarin saya langsung menyiapkan beberapa dokumen untuk disiapkan apabila nanti diperlukan saat dipertanyakan, jadi tidak perlu mencari – cari lagi saat petugas sudah datang kesini,” Kata Tutik kepada media ini.

Tutik menambahkan dirinya juga mendukung penuh adanya sensus penduduk secara offline ini, untuk kemajuan Bangsa Indonesia kedepannya utamanya Kota Probolinggo.

“Sangat Mendukung, Apalagi petugasnya memakai masker saat bertanya kepada saya, jadi saya merasa aman, ditengah pandemi covid-19 ini,” Ungkap Tutik. [wap]

PELAKSANA PUBLIK

Insentif Pekerja Sosial di Kabupaten Malang, Disetujui Anggota Dewan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang telah menyepakati Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, yang mana akan meningkatkan insentif bagi pekerja sosial, diantaranya Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) se-Kabupaten Malang.

Sedangkan anggaran untuk memberikan insentif kepada para Ketua RT/ RW itu, sebesar Rp 250 ribu, yang akan diberikan setiap bulan.

Sedangkan Pemkab Malang akan memberikan insentif kepada para Ketua RT/RW, yakni pada bulan Januari 2021 mendatang. Dan anggaran yang dikeluarkan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malang. “Insentif yang diberikan kepada para Ketua RT/RW itu, sebesar Rp 250 ribu per bulan, hanya sebesar itu kemampuan APBD Kabupat-

en Malang,” kata Ketua DPRD Kabupaten Malang Didik Gatot Subroto, Senin (7/9), saat dikonfirmasi di Pendapa Agung Kabupaten Malang.

Dijelaskan, anggaran yang telah disiapkan untuk memberikan insentif kepada para Ketua RT/RW, totalnya mencapai Rp 45 miliar, dan anggaran itu untuk satu tahun. Sedangkan alasan untuk memberikan insentif itu, hal itu sebagai penghormatan

pemerintah Pemkab Malang kepada Ketua RT/RW. Karena mereka juga berpartisipasi dalam pembangunan Kabupaten Malang, sehingga perlu diberikan apresiasi kepada mereka.

Dan selain itu, insentif nantinya juga akan diberikan kepada pekerja sosial lainnya, seperti Pembina Keluarga Berencana Desa (PKBD) dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD).

Dan untuk insentif PKBD, lanjut Didik, akan dinaikkan menjadi Rp 200 ribu, yang sebelumnya mereka memperoleh Rp 300 ribu, sehingga mereka setiap bulan akan menerima insentif sebesar Rp 500 ribu. Begitu juga dengan Sub PPKBD, ada kenaikan Rp 200 ribu, sehingga mereka

akan menerima Rp 400 ribu per bulan. “Serta Pemkab Malang juga memperhatikan kepada petugas Posyandu, sehingga insentif sebelumnya Rp 300 ribu, mereka pada tahun 2021 mendatang akan menerima insentif sebesar Rp 600 ribu per bulan,” ungkapnya.

Menurutnya, kenaikan insentif yang diterima para pekerja sosial, karena mereka selama ini telah membantu Pemkab Malang dalam membangun Kabupaten Malang, sehingga wajib diberikan apresiasi. Sedangkan kenaikan insentif kepada para pekerja sosial terus akan ditingkatkan, namun kita lihat kemampuan APBD. Dan untuk bisa terus menaikan insentif pada

pekerja sosial, yang jelas masingmasing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bisa menaikan Pendapat Asli Daerah (PAD).

Secara otomatis, kata Didik, dengan adanya kenaikan PAD, maka akan juga mempengaruhi peningkatan insentif para pekerja sosial di Kabupaten Malang. “Namun sebaliknya, jika tidak ada kenaikan PAD, yang jelas insentif bagi pekerja sosial tidak akan naik,” tandas dia, yang kini juga sebagai Bapaslon Wakil Bupati Malang, berpasangan dengan HM Sanusi sebagai Bapaslon Bupati Malang, yang kini masih menjabat Bupati Malang atau sebagai calon incumbent. [cyn]

cahyono/Bhirawa

Ketua DPRD Kab Malang Gatot Didik Subroto

PENDIDIKAN, KEBUDA

Halaman 6

Selasa Pahing, 8

ITS Terima 6.619 Mahasiswa Baru Lew Perpustakaan Digital Sidoarjo Akan Tambah Buku Pelajaran Sekolah Sidoarjo, Bhirawa Perpustakaan digital milik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab Sidoarjo yang dikenal dengan nama SIDIRA atau Sidoarjo Information Digital Library, akan menambah koleksi buku bacaannya dengan bukubuku pelajaran sekolah.

Menurut Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab Sidoarjo, Drs Medi Yulianto MSi, hal itu untuk mengakomodir kebutuhan anak. Karena selama pandemi Covid-19 ini, mereka masih belum diperkenankan untuk datang ke Perpustakaan umum Sidoarjo.

"Dalam masa pandemi Covid-19 ini, semua jenis layanan Perpustakaan banyak diarahkan ke fasilitas e-book atau Sidira. Ini Protap kesehatan untuk menjaga jarak sosial. Bahkan nanti di PAK tahun 2020 ini, ada anggaran untuk pengembangan aplikasi Sidira," ujar Medi, Senin (7/9) kemarin.

Dengan pengembangan aplikasi SIDIRA, selanjutnya mereka yang belum menjadi anggota perpustakaan umum Sidoarjo, juga akan bisa untuk

mengakses buku-buku bacaan itu lewat sarana aplikasi Sidira.

"Jumlah buku elektroniknya juga akan kita tambah," lanjut Medi.

Dirinya memberikan data, jumlah pengunjung e-book lewat sarana aplikasi SIDIRA ini, sampai akhir Bulan Juli 2020 sebanyak 51.699 orang. Sedangkan mereka yang meminjam buku lewat e-book ada 432 orang. Di fasilitas e-book milik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab Sidoarjo terdapat 1200 eksemplar dengan 399 judul buku.

Selain layanan manual untuk membaca buku di dalam ruangan Perpustakaan Sidoarjo ikut terganggu dengan adanya pandemi Covid-19 ini, layanan perpustakaan keliling ke sekolah dan desa juga ikut terganggu.

Saat ini, layanan manual yang diterapkan sementara hanya untuk peminjaman buku saja.

Tidak boleh membaca ditempat.

Yang masuk ke ruangan pun, dibatasi maksimal lima orang pengunjung saja.

"Setelah ada yang keluar, baru masuk lagi pengunjung lainnya," kata Medi.

Biasanya untuk perpustakaan keliling ke sekolahsekolah, kata Medi, menggunakan kendaraan bermotor, yang dinamai motor pintar atau Torpin. Sedangkan kalau ke desa-desa menggunakan kendaraan roda empat yang dinamai mobil perpustakaan keliling.

"Pelayanan kita ke sekolah dan desa, selama masa pandemi Covid-19 ini, kita hentikan sementara, nanti kalau zonanya sudah kuning, kita jalan kembali," tuturnya.

Dalam kondisi normal, dari data terakhir, jumlah pengunjung langsung ke perpustakaan umum Sidoarjo itu ada sebanyak 67.000, peminjam buku 13.754 orang, dengan jumlah anggota 74.124 orang.

Medi Yulianto Se-

dangkan jumlah buku yang dipinjam 24.745 judul, jumlah koleksi buku yang ada sebanyak 127.273 eksemplar dengan 39.394 judul. [kus]

Surabaya, Bhirawa Proses seleksi penerimaan mahasiswa baru (PMB) di beberapa perguruan tinggi negeri telah usai. InstituteTeknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya menerima sebanyak 6.619 mahasiswa baru melalui lima jalur yang disediakan. Rinciannya, 988 orang dari Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). 1.616 orang dari jalur SBMPTN, 2.560 orang dari Seleksi Kemitraan Mandiri (SKM), IUP 392 orang, dan Vokasi 1.063 orang.

Kepala Subdirektorat Admisi Direktorat Pendidikan ITS Unggul Wasiwitono mengatakan untuk tahun 2020 ini terdapat tiga jurusan favorit pendaftar yakni Prodi Statistika Bisnis dengan 883 pendaftar, Prodi Teknik Sipil (Teknologi Rekayasa Pengelolaan dan Pemeliharaan Bangunan Sipil) sebanyak 756 pendaftar, serta Prodi Rekayasa Teknologi Instrumentasi dengan 746 pendaftar.

"Sedangkan penerima mahasiswa baru terbanyak ada pada Prodi

Statistika Bisnis sebanyak 142 orang, Prodi Rekayasa Teknologi Instrumentasi sejumlah 135 orang, dan Prodi Teknik Sipil (Teknologi Rekayasa Pengelolaan dan Pemeliharaan Bangunan Sipil) dengan 94 orang," jelas dia, Senin (7/9).

Lebih lanjut, untuk total masingmasing prodi di jalur Vokasi ini ITS memberi tambahan kuota 30 persen dari daya tampung yang sudah diberikan, mengingat banyaknya pendaftar jalur Vokasi ini. Sementara untuk jalur IUP secara keseluru-

LIPUTAN

Dewan Bahas Perda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Jombang

BANGKU POJOK

achmad suprayogi/bhirawa

Kondisi warga yang sedang melihat-lihat lukisan hasil karya seniman Sidoarjo.

Seniman Sidoarjo Gelar Bursa Karya Seni di Taman Abhirama Sidoarjo, Bhirawa Setelah beberapa waktu tidak bisa menggelar hasil karyanya, karena memang tidak ada wadah atau tidak mendapatkan tempat untuk berkarya sekitar 100 seniman Sidoarjo akhirnya menggelar hasil karnya di halaman Taman Abhirawa Sidoarjo.

Salah satu pengurus seniman Sidoarjo yang tergabung dalam DAFS (Delta Arts Form Sidoarjo) Hartono AJ mengatakan kalau pihaknya selama ini kesulitan mendapatkan tempat untuk menggelar karya-karyanya. Setelah kami keleling kesana-kemarin melakukan lobi ke instansi pemerintah juga belum ada yang mewadahi. "Akhirnya, alhamdulillah kami mendapatkan tempat sementara di Taman Abhirama ini, "Tempat sementara ini betul-betul sangat kami manfaatkan dengan baik, agar para seniman Sidoarjo bisa berkarya. Kasihan mereka tidak mendapatkan tempat. Melihat kondisi seperti ini saya sangat berharap kepada pemerintah agar mau memperhatikan nasib para seniman," harapnya,Senin(7/9).

Sementara itu, Kepala Bidang Pertamanan dan Pernerangan Jalan Umum DLHK Sidoarjo Ir Moch Rochjadi M AP mengatakan kalau kegiatan bursa seni ini sifatnya hanya sementara.

"Kami hanya mewadahi mereka di halaman Taman Abhirawa ini sementara saja, jika nanti taman ini sudah dibuka, maka mereka sudah tidak diperbolehkan lagi. Untuk sementara ini, karena kondisinya lagi pandemi Covid-19, semua taman-taman di Sidoarjo masih ditutup," tegasnya.

Vidi, salah satu tim kreatif bursa seni mengatakan kalau karya seni yang dipamerkan diantaranya adalah Lukisan, Sket Wajah, Karikatur, Fotogrphy dan Sastra. Termasuk juga ada patung-patung dan lukisan telenan, tak lukis, ada jilbab lukis, baju-baju berlukis, bahkan ada pentas seni, atau bernyanyi dengan berbagaimacan jenis lagu. "Mereka secara bergantian melakukan pameran," katanya. [ach]

Jombang, Bhirawa Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Kabupaten Jombang menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang. Hal ini terlihat dengan digulirkannya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Jombang Tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren yang merupakan Raperda Inisiatif DPRD Jombang, Senin siang (07/ 09). Rencananya, Raperda Penyelenggaran Pesantren ini akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Jombang pada tahun 2020 ini.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jombang, Mohammad Muhaimin mengatakan, Raperda Penyelenggaraan Pesantren ini sudah masuk pada Prolegda (Program Legislasi Daerah) Jombang tahun 2020.

"Harapan kami Pemerintah Daerah ini bisa hadir di dalam lingkungan pesantren, maupun pondok-pondok yang ada di sekitarnya," ujar Muhaimin.

Dengan adanya Perda Jombang tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Jombang nantinya, kehadiran Pemerintah Daerah di lingkungan pesantren diharapkan juga menyentuh hal integral di dalam pesantren seperti di sisi infrastruktur, penyelenggaraannya, maupun maupun yang berkaitan dengam anak didik (santri) yang ada

di pesantren.

Disinggung lebih lanjut, jika Raperda ini nantinya ditetapkan menjadi Perda Jombang, apakah ada alokasi anggaran dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang untuk pesantrenpesantren di Kabupaten Jombang, Muhaimin menjawab, implikasinya pasti ke hal tersebut.

"Jadi kalau misalnya hari ini, pesantren itu hanya pada hidupnya, rutinitasnya, itu hanya pada posisi sendiri-sendiri, tergantung dari lembaga itu, tapi kalau misalnya Perda Pesantren ini sudah diundangkan, maka sudah barang Pemerintah Daerah harus hadir kepada pesantren," papar Muhaimin.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jombang yang juga merupakan salah satu pengasuh Pondok Pesantren di Jombang, Farid Alfarisi (Gus Farid) berharap, Raperda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren ini bisa memfasilitasi santri-santri dari pesantren salaf bisa difasilitasi Pemkab Jombang untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

"Diharapkan ijazah/ surat kelulusan dari pesantren salaf diakui oleh pemerintah sehingga bisa untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, meskipun untuk melanjutkan ke lembaga pendidikan formal," pungkas Gus Farid. [rif]

arif yulianto/bhirawa

Rapat Bapemperda DPRD Jombang bersama stakeholders yang membahas Raperda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Gedung DPRD Jombang, Senin siang (07/09).

GALERI

Kepala Dispendikbud Kabupaten Situbondo Achmad Djunaidi bersama Ketua PGRI Harnoto ser pembelajaran dimasa pand

Semarakkan Peringatan HUT

SLCC PGRI Situbondo Gelar W Situbondo, Bhirawa Guna untuk ikut menyemarakkan peringatan HUT PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) ke-75 serta Hari Guru Nasional (HGN) ke-27, keluarga besar PGRI Kabupaten Situbondo mengadakan workshop video pembelajaran di masa pandemi Covid19, Senin (7/9). Acara yang dipusatkan di gedung PGRI di Jalan Baluran itu dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadispendikbud) Kabupaten Situbondo Akhmad Djunaidi dengan didampingi Ketua PGRI Situbondo ,Harnoto.

Menurut Ketua PGRI Situbondo Harnoto, semua anggota PGRI harus semangat dan aktif mengikuti workshop sejak awal hingga berakhir tanggal 26 September 2020 mendatang.

Selain itu, Harnoto juga meminta seluruh peserta dapat memberikan hasil karya berupa video pembelajaran yang berguna untuk angggota dan kepala sekolah.

"Ini bertujuan untuk menghidupkan rumah besar bernama PGRI," ujar Harnoto. Sementara itu Wakil Ketua SLCC PGRI Provinsi Jatim, Sahadi menandaskan, kegiatan workshop untuk meningkatkan kualitas guru yang ada di Kabupaten Situbondo.

Untuk itu, sebut Sahadi, pengurus PGRI melalui tim SLCC (Smart Learning Caracter Center) yang notabene merupakan amanah dari

almarhum bapak Moh Hasyim sangats erius untuk mengembangkan kualitas guru atau anggota PGRI. "SLCC ini sudah membuktikan suksesnya berbagai macam kegiatan. Pada tahun 2019 lalu sudah berhasil membentuk kader perkecamatan dan sukses mengantarkan Taufan Abdillah sebagai duta rumah belajar tingkat Provinsi Jatim dan nasional," beber Sahadi.

Masih kata Sahadi, pada tahun 2020 SLCC juga sukses melaksanakan inovasi pembelajaran (TOT) sebelum pandemi Covid 19 dimana tiap cabang mengikutsertakan 2 orang sebagai peserta.

Hasilnya, ujar dengan AD/AR cabang diutus mengikuti TOT fatya workshop o jam dan bisa dike jadi 80 OJB. Ada tan ini murni dari i paten Situbondo ini gratis," ujar Sa Karena berba pandemi Covid 1 pihaknya tidak p cari nara sumber ara lokal seperti sudah sangat han mengakui agar

Kepala Dispendikbud Kabupaten Situbondo Achmad D arahan kepada peserta workshop

SISWA

Film Dokumenter SMAN 4 Juara Pertama Lomba Penegak Berkarya Film Dokumenter karya Pramuka SMA Negeri 4 Sidoarjo yang mengkisahkan kehidupan para nelayan di Desa Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo, berhasil meraih juara pertama dalam lomba Video Penegak Berkarya, yang diselenggarakan oleh Gerakan Pramuka Kwarcab Kabupaten Sidoarjo 2020.

Oleh: Achmad Suprayogi, Kabupaten Sidoarjo

Sutradara film Salsabila Putri siswi kelas XI IPS 2 mengaku senang dan tidak menyangka bisa menjadi juara pertama. Karena baru pertama kali mengikuti lomba video tentang film documenter.

"Saya mengambil cerita

achmad suprayogi/bhirawa

Tim Sangga SMA Negeri 4 Sidoarjo menunjukkan piala yang berhasil diraihnya.

ini, karena ingin mengangkat kondisi kearifan lokal yang ada di Sidoarjo. Mengangkat bagaimana tentang kehidupan para nelayan yang penuh dengan perjuangan untuk menghidupi keluarganya," ungkap Salsabila Putri, pada (7/9) kemarin.

Lanjutnya, tim kami disebut 'Sangga' terdiri dari 6 siswa kelas X dan Kelas XI,

diantaranya Editornya Diandra Ariviena kleas XI IPS 4, Penyusun Naskah Alfira Eka kelas X MIPA 1, Pemeran Mayra Nuke Azmi kelas X MIPA 5, Raychana Maharani kelas X MIPA 7, Adevira Yoan kelas X MIPA 2.

"Alhamdulillah, kami telah berhasil menyisihkan 28 peserta atau Sangga yang lainnya," katanya.

Sementara Warsini MPd selaku guru pembinanya mengatakan kalau proses kegiatan ini dilakukan semua oleh anak-anak. Kami tinggal melakukan pengarahan dan pembinaan-pembinaan saja, dan dalam kondisi pendemi Covid-19 ini kami melakukannya secara online, baik melalui grup WA atau

yang lainnya.

"Jadi pembinaan kami yang paling intens adalah saat mendekati lomba, utamanya dalam pembenahan kekurangannya," katanya.

Ia mengaku, sebenarnya ada tiga materi yang dibuat film dokumenter, yaitu tentang Kampung Nelayan Bluru Kidul, Kue Lumpur dan Bandeng Presto. "Akhirnya kami memilih mengangkat kearifan lokal Kampung Nyadran Bluru Kidul. Selain itu juga kisah kehidupan para nelayannya sangat menarik, dan juga ada kegiatan Budaya Nyadran yang dilakukan secara rutin oleh mereka," jelas Warsini selaku Pembina Pramuka di SMA Negeri 4 Sidoarjo. [*]

& OLAHRAGA wat Lima Jalur

AYAAN September 2020

Halaman 7

Pemkot Terima CSR Beasiswa Pendidikan Senilai Rp4,3 Miliar

han ITS menerima 392 mahasiswa baru dari 436 pendaftar dengan tiga gelombang (tahap) pendaftaran.

"Tahun ini pada jalur IUP terdapat tiga jurusan yang paling diminati dan menerima mahasiswa baru terbanyak, yakni Departemen Teknik dan Sistem Industri dengan 50 orang yang diterima, Departemen Teknik Informatika sejumlah 42 orang, dan Departemen Teknik Sipil sebanyak 38 orang," jabar dia.

Selanjutnya, untuk jalur Vokasi, Unggul menjelaskan bahwa total yang diterima pada jalur ini sejumlah 1.063 orang. Jalur Vokasi tahun ini menerima total 4.694 pendaftar dari delapan program studi sarjana terapan yang dibuka.

"Dari hasil seleksi kemarin, Program Vokasi jalur Reguler dan Mandiri menerima 894 orang.

Jalur ini terbagi dalam dua kelompok yakni Kelompok Prestasi SMK dan Kelompok Prestasi

Kepala Subdirektorat Admisi Direktorat Pendidikan ITS Unggul Wasiwitono

SMA/MA," imbuhnya.

Unggul berharap, semua mahasiswa baru yang diterima di ITS mampu memanfaatkan dengan maksimal kesempatan untuk berkuliah di Kampus Pahlawan ini. [ina]

KHUSUS

Surabaya, Bhirawa Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menandatangani memorandum of understanding (MoU) bea siswa pendidikan Corporate Social Responsibility (CSR) bagi siswa dari keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Senin(7/9).

Bea siswa CSR ini akan diberikan pada siswa jJenjang SMP dari 36 perusahaan/lembaga, Senin hingga siswa SMP ini lulus. Jumlah nominal yang terkumpul yakni Rp4.364.000.000.

"Atas nama anak-anak, saya mengucapkan banyak terima kasih," kata dia seusai acara yang berlangsung di Lobi Lantai 2 Balai Kota Surabaya.

Presiden UCLG Aspac ini juga mengungkapkan, pihaknya setiap bulan mengajak pegawai di Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk mengumpulkan uang yang dijadikan semacam zakat. Ketika sudah terkumpul, uang ini yang digunakan untuk memberi bantuan kepada daerah lain yang terkena bencana alam.

"Makanya, kenapa Surabaya selalu memberi bantuan cepat di setiap ada bencana," ujarnya.

Dari uang itu, kata Wali Kota Risma, terkadang juga digunakan untuk membiayai anak-anak yang putus sekolah.

Namun begitu, saat ini uang itu digunakan membiayai penanganan Covid-19, terutama yang sedang melakukan isolasi mandiri. "Biasanya kami menggunakan uang itu untuk membiayai mereka (siswa) atau kadang untuk untuk membantu daerah lain ketika ada bencana," paparnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya Supomo mengatakan, berdasarkan

data MBR yang tercatat, ada sekitar 13 ribu anak yang menerima intervensi bantuan berupa beasiswa itu.

Mereka terdiri dari siswa keluarga MBR jenjang SMP. "Jadi intervensi ini untuk anak-anak yang masuk ke SMP. Kemudian yang kedua melalui sekolah mitra warga.

Jadi kalau dari mereka ada yang bersekolah di swasta mereka sudah tidak perlu bayar lagi," kata Supomo.

Karena itu, Supomo menyatakan, bahwa sekolah swasta yang menerima siswa dari mitra warga tidak per-

lu lagi khawatir. Sebab, Pemkot Surabaya telah menggandeng CSR untuk menanggung semua biaya para siswa itu sampai lulus. Apalagi, saat ini perlakuan sekolah swasta sama seperti di sekolah negeri gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun.

"Sampai lulus tiga tahun. Jadi tidak ada biaya uang gedung atau semacamnya. Tapi kalau untuk uang rekreasi sama seperti sekolah negeri mereka membayar sendiri," jelas dia.

Direktur Utama PT SIER, Fattah Hidayat mengatakan, PT SIER memberi-

kan beasiswa sejumlah Rp450 juta dengan rincian 150 juta rupiah per tahun selama tiga tahun berturut-turut. "Tentunya PT SIER berharap beasiswa ini dapat berguna dan bisa tersalurkan dengan baik, serta tepat sasaran," jelasnya.

Menurut dia, kerjasama ini untuk menunjang pendidikan SD dan SMP di wilayah Surabaya yang diperuntukkan bagi siswa dari MBR. Total donasi yang terkumpul dari para partisipan baik perusahaan maupun lembaga lainnya sejumlah Rp4,3 miliar. [iib]

Pemkot Surabaya menerima CSR beasiswa pendidikan dari 36 perusahaan/lembaga. Bantuan pendidikan ini senilai Rp4,3 miliar.

Hasil Tes Swab Belum Keluar, Simulasi Piala Uber 2020 Diundur Jakarta, Bhirawa PP PBSI memutuskan untuk memundurkan jadwal pelaksanaan Simulasi Piala Uber 2020 karena masih menunggu hasil tes swab COVID-19 sebagai salah satu prosedur kesehatan rutin yang dilakukan di lingkungan Pelatnas Cipayung.

Pertandingan Simulasi Piala Uber

yang seharusnya digelar pada 8-10 September 2020 telah diubah menjadi 9-11 September 2020.

Menurut Sekretaris Jenderal PP PBSI Achmad Budiharto, tes swab telah dilakukan pada Jumat (4/9).

Selain itu, ada pula tes swab yang dilangsungkan Senin (7/9) pagi.

“Kami masih menunggu hasil tes

swab karena pemeriksaannya ada yang baru dilaksanakan hari ini.

Kami ingin memastikan semua atlet dalam kondisi bebas COVID19. Jadi, kami butuh waktu satu hari lagi dan harus menunda simulasi Piala Uber,” kata Budi dalam keterangan resmi yang diterima Antara di Jakarta, Senin.

sawawi/bhirawa

rta seluruh jajaran pengurus struktural PGRI Kabupaten Situbondo dalam acara workshop video demi covid 19, Senin (7/9).

T PGRI ke-75 dan HGN ke-27

Workshop Video Pembelajaran

Sahadi, sesuai T, akhirnya per 10 orang untu lanjutan. "Ini sionline selama 58 embangkan menapun biaya kegiauran PGRI Kabu. Semua peserta ahadi. Awi arengan dengan 19, lanjut Sahadi, perlu repot menr karena pembicNoval dan SLCC ndal. Sahadi juga r hasil kegiatan

maksimal, kedepan PGRI membutuhkan studio mini demi untuk mewadahi hasil karya peserta workshop yang sukses.

"Ada satu hal yang bisa dipetik, semua peserta yang berjumlah 170 orang semuanya sudah berpengalaman. Termasuk cabang PGRI Banyuputih dan cabang Kota Situbondo dan cabang yang lain juga dikenal berpengalaman menyelenggarakan workshop ini," tutur Sahadi.

Untuk mewujudkan pembuatan studio mini, urai Sahadi, dibutuhkan adanya dukungan dari anggota PGRI termasuk dari Dis-

junaidi bersama Ketua PGRI Harnoto saat memberikan melalui layanan virtual Senin (7/9).

pendikbud, yang selama ini sudah berbuat banyak dan menguntungkan kiprah PGRI. Disisi lain, ujar Sahadi, PGRI punya kelemanan SDM karena staf memiliki keahlian jumlahnya terbatas.

"Ada 6 orang pengurus yang lulus workshop online melalui webinar PGRI pusat. Sedangkan saya sudah berhasil menadapatkan 13 sertipikat. Khusus acara workshop ini dibuka 7 September dengan berlanjut pada pemberian materi mulai 8-12 Sepetember.

Sedangkan untuk produk pembuatan video dan layanan konsultasi dimulai 13-23 September. Terakhir tanggal 24-25 menghadapi agenda pengumpulan produk dan 26 September memasuki penutupan," pungkas Sahadi.

Kepala Dispendikbud Kabupaten Situbondo Akhmad Djunaidi sangat mengapresiasi kiprah PGRI Situbondo dalam peningkatan kualitas guru masa kini dan masa mendatang. Selain itu, sambung Djunaidi, PGRI juga cukup lama setia mengawal pembelajaran dengan video interaktif kepada semua guru. "Kami menghimbau agar anggota PGRI bisa ikut lomba video pembelajaran hasil kerjasama FKIP Unej Jember dengan Dispendikbud Kabupaten Situbondo. Ini merupakan gagasan Prof Dafik, yang notabene kelahiran asli kabupaten Situbondo," terang mantan Kadisnakertrans Kabupaten Situbondo itu. [awi]

PP PBSI menggelar tes swab untuk mendeteksi COVID-19 di lingkungan atlet-atlet di Pelatnas PBSI Cipayung, Jakarta Timur, Jumat (4/9/2020).

Lebih lanjut, dia menuturkan hasil tes swab baru keluar satu hari setelahnya. Sejumlah atlet yang baru menjalani tes pagi ini harus menunggu hasil test hingga Selasa (8/9) pagi, sehingga simulasi Piala Uber tidak mungkin dilaksanakan dengan jadwal semula.

“Tes swab hari ini melibatkan atlet-atlet yang akan bertanding di simulasi Piala Uber, jadi kami harus memastikan kondisi mereka sehat dan bebas COVID-19 terlebih dahulu. Makanya kami harus tunggu sampai besok,” ujar Budi. Dia mengungkapkan Simulasi Piala Uber 2020 akan tetap dimainkan dalam dua sesi per hari. Sesi pagi dimainkan pada pukul 08.30 WIB, sedangkan sesi sore pukul 15.00 WIB. Sementara itu, Simulasi Piala Thomas telah dilangsungkan pekan lalu dan dimenangi oleh tim Rajawali yang terdiri atas tiga tunggal putra Jonatan Christie, Karono dan Bobby Setiabudhi, serta dua ganda putra Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto dan Pramudya Kusumawardhana/Yeremi Erich Yoche Rambitan. [ant]

Aditya Ruli Pimpin PRSI Banyuwangi Banyuwangi, Bhirawa Aditya Ruli Deliant terpilih sebagai Ketum Perkumpulan Renang Seluruh Indonesia (PRSI) Banyuwangi secara aklamasi pada Musyawarah Cabang (Muscab) yang digelar Minggu (6/9). Dari 8 klub peserta muscab yaitu Sritanjung SC, Banyuwangi, SC, L2BB SC, Minak Jinggo SC, IJEN EAST SC, Kalibaru SC, LAROS SC, Tawangalun SC, ke 8 memilih Aditya Ruli Deliant.

Setelah terpilih sebagai ketua umum, Aditya Ruli Deliant selanjutnya muscab membentuk tim formatur untuk menyusun kepengurusan. Tim formatur beranggotakan tiga orang. "Fokus utama saya adalah pengembangan usia muda dan menjangkau talenta-talenta di seluruh pelosok kabuapten Banyuwangi yang saat ini mungkin belum terjangkau oleh PRSI," kata Aditya Ruli Deliant.

Program jangka pendeknya akan segera menyatukan pikiran dan usulan program-program yang belum terserap sebagai bahan evaluasi kedepan oleh masing-masing club yang ada di PRSI Kab Banyuwangi.

Sedangkan program jangka panjang Aditya yaitu kita akan adakan liga renang di kabupaten Banyuwangi sebagai media kita untuk momonitor perkembangan atlet-atlet kita di kabupaten Banyuwangi juga sebagai motivasi animo terhadap olahraga renang sehingga kita juga bisa mencetak atlet-atlet handal Banyuwangi, liga renang ini akan kita adakan 4 bulan sekali.

Harapan Aditya Ruli Deliant dan pengurus PRSI Banyuwangi yaitu siap bersaing dengan daerah-daerah di Jatim, karena prestasi kita bervariatif, kita sudah mulai mewarnai persaingan potensi atlet-atlet renang di Jatim. [wwn]

Aditya Ruli Deliant terpilih sebagai Ketua PRSI Banyuwangi secara aklamasi pada Muscab yang digelar Minggu (6/9).

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Malang Kaji Anggaran KONI Kab Malang, Bhirawa Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Malang yang hingga kini belum bisa mencairkan anggaran di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) kabupaten setempat. Hal ini telah membuat Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Malang untuk melakukan kajian, yang juga akan melibatkan instansi-instansi terkait.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Malang Tutik Yunarni, Senin (7/9), kepada wartawan mengatakan, untuk bisa mencairkan anggaran KONI di tahun ini, perlu dilakukan kajian dengan melibatkan instansi yang berwenang dalam pencairan anggaran KONI tersebut.

Karena anggaran KONI tersebut sifatnya dana hibah. Sehingga harus ada regulasi yang mengatakan bahwa hibah itu tidak bisa terus menerus. "Untuk itu, kami bersama teman-teman Komisi IV lainnya akan

melakukan kajian terhadap regulasi dana hibah itu," ujarnya.

Menurutnya, kajian untuk pencai-

ran dana hibah KONI Kabupaten Malang tersebut, nantinya juga melibatkan Bagian Hukum, Tim Ang-

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kab Malang Tutik Yunarni

garan Pemerintah Daerah (TPAD), dan Tim Badan Anggaran (Banggar). Selanjutnya, akan menjadi keputusan kita bersama. Dan sebenarnya, Komisi IV sudah mencoba memfasilitasi KONI dan Dispora agar persoalan itu segera terselesaikan, namun belum ada titik terang.

"Dan sebenarnya, Komisi IV sudah mempertemukan antara KONI dengan Dispora, tapi sepertinya masih ada miskomunikasi. Sehingga belum ada kesepakatan bersama, karena teman-teman KONI sudah menyusun program Rencana Anggaran Kerja (RAK) sebelum penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)," jelas Tutik.

Namun, lanjut dia, pengurus KONI Kabupaten Malang yang baru dilantik pada tahun berjalan.

Sehingga tidak bisa melakukan sinergisitas antara KONI dengan Dispora. Sedangkan untuk anggaran KONI pada 2020 ini, mendap-

atkan anggaran sebesar Rp 9,8 miliar, tapi anggaran sebesar itu terkena rasionalisasi untuk penanganan Corona Virus Disease (Covid19). Sehingga anggaran tersebut turun menjadi Rp 2,9 miliar atau dipotong 70 persen.

"Kami berharap kepada teman-teman KONI, agar segera membuat suatu perencanaa yang realisti. Sehingga pihaknya bisa mengupayakan agar penganggaran itu bisa optimal sesuai dengan harapan pengurus KONI Kabupaten Malang," pintah Tutik, dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Ditempat terpisah, Ketua KONI Kabupaten Malang H Rosydin membenarkan, jika anggaran KONI kini berada di Dispora. Sehingga untuk bisa mencairkan dana tersebut, pihaknya harus membuat pengajuan anggaran dengan berbasis kinerja. Sehingga dalam pengajuan anggaran tidak bisa disamakan den-

gan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sehingga belum bisa dicairkan anggaran KONI itu, maka telah menghambat pembinaan atlet.

Padahal, kata dia, pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VII Jatim 2022 mendatang, pihaknya telah menargetkan masuk pada tiga besar, yang sebelumnya masuk lima besar. Sehingga untuk bisa mencapai target tiga besar di Porprov mendatang, harus tersedia anggaran guna untuk pembinaan atlet, pelatih, dan manager di setiap cabang olahraga (cabor), yang berjumlah 52 cabor. Sedangkan jumlah atlet yang kita miliki kini sebanyak 500 orang, 170 orang pelatih, dan 52 orang manager. Dan apalagi pada tahun 2024 mendatang, Kabupaten Malang menjadi tuan rumah Porprov VIII Jatim.

"Bagaimana bisa memenuhi target tiga besar, jika anggaran belum bisa dicairkan," ujarnya. [cyn]

JATIM MEMBANGUN Raperda Pariwisata Mulai Dibahas Selasa Pahing, 8 September 2020

Halaman 8

Jombang, Bhirawa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Jombang tentang Penyelenggaraan Pariwisata mulai dibahas oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Jombang, bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang, Senin (07/ 09).

Ketua Bapemperda DPRD Jombang, Mohammad Muhaimin mengatakan, dengan adanya Perda tentang Penyelenggaraan Pariwisata di Jombang nantinya diharapkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang bisa mengambil pendapatan yang lebih luas dari sektor wisata.

“Selama ini belum ada (Perdanya), jadi harapannya adalah, semua wisata ini, harus ada termasuk salah satunya informasi yang berhubungan dengan pariwisata secara global di Jombang,” kata Mohammad Muhaimin.

Sejumlah poin penting di Raperda Jombang tentang Penyelenggaraan Pariwisata antara lain kata dia yakni, daerah (Kabupaten Jombang) bakal memiliki destinasi wisata secara keseluruhan, sehingga diharapkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jombang dari sektor

arif yulianto/bhirawa

Salah satu tempat wisata di Kabupaten Jombang, Sabtu (05/09).

pariwisata bisa ditingkatkan.

Plh Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Jombang, Hari Purnomo menerangkan, pem-

bahasan Raperda Penyelenggaraan Pariwisata di Jombang yang merupakan Raperda inisiatif DPRD Jombang merupakan satu langkah positif bagi dunia parai-

wisata di Kabupaten Jombang.

“Sebenarnya dengan perkembangan sektor pariwisata akhirakhir ini khususnya 2 tahun terakhir ini di Kabupaten Jombang

luar biasa. Dengan adanya Raperda ini tentunya menjadikan satu kepastian hukum baik bagi kami selaku pengampu tupoksi untuk pembangunan pariwisata, maupun

juga para pelaku wisata dalam melakukan usaha,” beber Hari Purnomo.

Diakui Hari Purnomo, selama ini memang belum ada payung hukum terkait sektor pariwisata di Kabupaten Jombang. Sehingga pihaknya memberikan apresiasi dengan adanya langkah inisiatif DPRD Jombang yang memasukkan Raperda Penyelenggaraan Pariwisata ini di dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) Jombang Tahun 2020.

Dikatakan Hari Purnomo, selama ini pihaknya masih belum bisa memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata di Jombang karena memang belum ada dasar hukumnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Jombang, Agus Purnomo mengungkapkan, dengan dibahasnya Raperda ini, dirinya berharap ada sinkronisasi substansi maupun materi yang dimuat di dalam Raperda Penyelenggaraan Pariwisata ini.

“Raperda Pariwisata ini harus sinkron dengan Perda Cagar Budaya, karena sama-sama dibahas pada tahun 2020. Jangan sampai nanti kontradiktif materi muatan yang ada Raperda Pariwisata ini dengan Raperda Cagar Budaya.

Jika tidak sinkron, pada tataran pelaksanaannya nanti sulit,” terang Agus Purnomo. [rif]

Peran Stake Holder Pertanian Dukung Kegiatan Produksi

KELANA JATIM

Hartono/Bhirawa

Tampak salah satu pelaku usaha mikro di Kabupaten Blitar yang langsung mendaftar bantuan produktif usaha mikro yang di bantu petugas di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar.

Pendaftaran Bantuan Produktif Usaha Mikro di Kabupaten Blitar Diperpanjang Blitar, Bhirawa Karena kuota nasional belum terpenuhi, untuk pendaftaran bantuan produktif usaha mikro di Kabupaten Blitar kembali diperpanjang hingga 11 September 2020 mendatang.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar, Ulfie Zulfiqoh mengatakan untuk pendaftaran bantuan produktif Usaha Mikro (UM) di Kabupaten Blitar dari Pemerintah Pusat senilai Rp 2,4 juta diperpanjang hingga dua kali.

“Karena belum terpenuhi, untuk pendaftaran bantuan produktif Usaha Mikro diperpanjang hingga 11 September 2020,” kata Ulfie Zulfiqoh.

Lanjut Ulfie Zulfiqoh, perpanjangan yang pertama dilakukan mulai 14-30 Agustus 2020 kemarin, dimana perpanjangan pendaftaran dilakukan sesuai instruksi dari Pemerintah Pusat.

“Di mana kuota yang ditentukan mencapai belasan ribu belum tercukupi,” jelasnya. Selain itu dikatakan Ulfie Zulfiqoh, berdasarkan catatan yang dimilikinya, pihaknya sudah mengirim data pelaku Usaha Mikro yang sudah mendaftar kepada Kemenkop sebanyak 780, kemudian pelaku usaha yang masih harus mencukupi kelengkapan persyaratan sebanyak 164.

“Sedangkan yang mendaftar pada perpanjangan kedua ini sebanyak 94 Usaha Mikro,” ujarnya. Tambah Ulfie Zulfiqoh, persyaratan pendaftaran bantuan produktif usaha mikro diantaranya memiliki Nomor Izin Berusaha (NIB), masih aktif melakukan kegiatan usahanya, serta tidak sedang menerima kredit perbankan.

“Pendaftaran bisa dilakukan secara online atau langsung datang ke kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar,” pungkasnya. [htn]

Bojonegoro, Bhirawa Guna memberikan pemahaman kepada para petani pemakai air untuk pertanian selama musim kemarau,Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (DPU SDA) Kabupaten Bojonegoro, kemarin (7/9), menggelar bimbingan tenknis (bimtek) di Balai Desa Ngampal Kecamatan Sumberejo.

Kegiatan Bimtek ditujukan kepada HIPPA (Himpunan Petani Pemakai Air), GHIPPA (Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air), IHIPPA (Induk Himpunan Petani Pemakai Air).

Kegiatan tersebut, dihadiri Bupati Bojonegoro, Anna Mu’awanah, BBWS Bengawan Solo, pengurus dan anggota HIPPA/GHIPPA/IHIPPA daerah irigasi Pacal Kanan, forkopimca Kecamatan Sumberrejo.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (DPU SDA) Bojonegoro, Tedjo Sukmono menyampaikan kegiatan ini bentuk komitmen untuk menumbuhkan keberadaan HIPPA/GHIPPA/IHIPPA untuk mendukung kegiatan produksi pertanian.

Daerah irigasi waduk Pacal sendiri dibagi 2 yaitu daerah irigasi Pacal Kiri seluas 1965 ha dan daerah irigasi Pacal Kanan 14. 659 ha. “Sehingga perlu adanya pemerataan penggunaan air yang bersumber dari aliran sungai atau tadah hujan di sekitar lahan pertanian,” kata Tedjo Sukmono.

Tedjo Sukmono menuturkan bahwa Pemkab Bojonegoro terus berupaya mengatasi masalah irigasi pertanian,

Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (DPU SDA) Kabupaten Bojonegoro, menggelar bimbingan tenknis di Balai Desa Ngampal Kecamatan Sumberejo.

salah satunya adalah pembuatan Waduk Gongseng yang pembangunannya sudah mencapai 90 persen, yang nantinya mampu menampung air sebanyak 22 juta meter kubik.

“Kita punya waduk Pacal yang mampu menampung hingga 22 juta meter kubuk, sehingga kalau ditotal kedua waduk tersebut nantinya memiliki daya tampung 44 juta meter kubik. Diharapkan nantinya dapat memenuhi kebutuhan air untuk pertanian,” katanya.

Waduk Pacal sendiri merupakan waduk yang bersifat musiman atau tadah hujan. Karena itu perlu pengaturan air yang terpola dengan baik un-

tuk kebutuhan pertanian serta peran aktif dari HIPPA/GHIPPA/IHIPPA sehingga dapat mendistribusikan air ke anggotanya dengan baik dan benar.

Bupati Bojonegoro, Anna Muawanah mengatakan, bahwa air dalam dunia pertanian merupakan faktor yang penting selain kesuburan tanah dan teknologi pertanian. Memasuki pergantian musim kemarau, debit air menjadi terbatas.

“Sehingga perlu upaya konservasi dan pengaturan penggunaan air secara baik oleh semua pihak,” kata Bupati Anna Muawanah. Menurut Bupati, selain pembenahan infrastruktur pertanian, pemerintah juga melakukan pembinaan kepada anggota

HIPPA/GHIPPA/IHIPPA, sebagai kelembagaan pengelolaan irigasi, yang dapat memberikan manfaat langsung dari pengelolaan air.

Bupati berharap dengan adanya pembinaan ini, masyarakat dapat menjadi anggota HIPPA, sementara HIPPA diharapkan juga dapat menjadi organisasi yang mandiri dan mampu secara teknis dalam pengelolaan air irigasi di wilayah kerja masing-masing.

“Diharapkan juga ada peran aktif dari HIPPA/GHIPPA/IHIPPA agar bisa memberikan laporan yang sesuai agar kebutuhan air bisa digunakan dengan maksimal sesuai dengan kebutuhan,” pungkasnya. [bas]

KPU Pastikan Tiga Paslon Ikuti Pilkada Jember Jember, Bhirawa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jember memastikan ada tiga pasangan calon yang akan mengikuti kontestasi Pilkada Jember 2020. Ketiga Paslon tersebut yakni di paslon H. Hendy Siswanto - H. Muh. Balya Firjaun Barlaman (H Hendy - Gus Firjaun), paslon Abdussalam - Ifan Ariadna Wijaya (Salam - Ifan) dan paslon Faida - Dwi Arya Oktavianto Nugroho ( Faida - Vian).

Ketua KPU Jember Muhammad Syaiin mengatakan, sejak dibuka pendaftaran 4 September hingga 6 September hanya tiga paslon

yang mendaftar. Semua persyaratan paslon sudah lengkap dan diterima. “ Sampai hari akhir pendaftaran 6 September 2020 yang ditutup pukul 24.00, hanya tiga paslon yang mendaftar, baik paslon yang diusung oleh partai politik maupun paslon melalui jalur independen. Dan semua persyaratan dinyatakan lengkap dan diterima,” ujarnya.

Kemudian, ketiga paslon yang dinyatakan lolos akan mengikuti tahapan berikutnya yakni penetaan dan melakukan tes kesehatan.” Mereka nanti akan kami rekomendasi un-

tuk melakukan tes kesehatan di RS Syaiful Anwar Malang. Karena rumah sakit tersebut, fasilitasnya lebih lengkap” tandasnya singkat.

Sejak dibukanya pendaftaran, paslon H. Hendy Siswanto - H.Muhammad Balya Firjaun Barlaman (Gus Firjaun) mendafar di hari pertama. H. Hendy Gus Firjaun diusung oleh 5 partai politik atau 28 kursi diparlemen dengan total 638.358 suara dalam Pileg kemarin. Yakni partai Nasdem (8 kursi), Gerindra (7 kursi), PKS (6 kursi), PPP (5 kursi) dan Demokrat (2 kursi). Pasangan H.Hendy - Gus Firjun dikenal den-

gan jargon # Wis Wayahe Mbangun Jember Dihari kedua, Paslon Abdussalam - Ifan Ariadna Wijaya (Salam - Ifan) melakukan pendaftaran. Pasangan milenial ini diusung oleh 6 partai politik dengan 22 kursi atau 586.958 suara dalam Pileg kemarin. Yakni PDIP ( 7 kursi), PKB (8 kursi), Golkar (2 kursi), PAN (2 kursi), Perindo (2 kursi) dan Berkarya (1 kursi). Pasangan yang memiliki latar belakang pengusaha ini memiliki jargon # Wong Jember Mbangun Jember Juara.[efi]

Wali kota Mojokerto Tinjau Pelaksanaan SKB CPNS Sebanyak 287 peserta SKB (Seleksi Kemampuan Bidang) CPNS 2019 Pemerintah Kota Mojokerto, yang mengikuti tes di kantor Badan Kepegawaian Negara Kanreg. Surabaya dikunjungi Wali Kota Mojokerto—Ika Puspitasari Senin (7/9/ 2020).

Tampak dalam foto Wali Kota sedang menyapa salah seorang peserta SKB.

Dari 287 peserta SKB 260 diantaranya mengikuti test di BKN reg.surabaya sedangkan 27 peserta lainnya mengikuti tes di tempat mereka berdomisili. Seperti di kantor BKN pusat, BKN Jogyakarta, BKN Semarang, dan di kantor BKN Denpasar.

Sedangkan dari 287 peserta SKB ini untuk memperebutkan formasi 126 CPNS yang dibutuhkan di Kota Mojokerto.

Dalam kunjungan ini Ning Ita sapaan akrab Wali kota Mojokerto juga melakukan ice breaking untuk memecah ketegan-

gan para peserta sebelum memulai tes CAT. Kepada para peserta Ning Ita berpesan agar jangan tegang dan lebih santai dalam mengerjakan soal-soal yang ada. “Kalau lebih santai Insyaallah kalau mengerjakan akan lebih mudah, karena pikirannya tenang, hatinya tenang soal demi soal bisa dicerna dengan mudah, tapi kalau pikiran kita tegang penuh dengan kekhawatiran biasanya semua soal menjadi sama jawabannya akan membingungkan.

Perihal lolos CPNS tidak han-

ya karena intelektualitas tetapi juga ridho Tuhan YME. “Yakinlah penentu bukan semata kemampuan intelektualitas, tetapi porsi terbesar adalah ridho Tuhan, diridhoi oleh Tuhan mendapat posisi CPNS di Kota Mojokerto,” tuturnya.

Lebih lanjut Ning Ita berpesan untuk para peserta baik yang merupakan warga kota Mojokerto maupun yang dari luar Kota Mojokerto bahwa menjadi CPNS adalah pengabdian.

“Sudut pandangnya tidak lagi lokal tetapi pengabdian dengan sepenuh hati, Meskipun Kota Mojokerto bukan tempat kelahiran anda, ini adalah tugas negara, kita tidak berbicara lokal atau kedaerahan.

Seleksi ini diselenggarakan oleh negara kalau anda memiliki keberuntungan untuk bisa meng-

abdi di Kota Mojokerto lakukan dengan sepenuh hati. Totalitas yang anda miliki untuk membantu kemajuan Kota Mojokerto.

Kepala BKD Kota Mojokerto—Endri Agus menambahkan bahwa Jumlah formasi CPNS 2019 Pemkot Mojokerto sebanyak 126 formasi dan yang mengikuti SKB ada sebanyak 287 peserta.

“Guna pencegahan penyebaran covid 19 maka peserta dapat memilih lokasi ujian paling dekat dengan domisili, dengan rincian 260 di BKN Kanreg Surabaya, sedangkan 27 orang terbagi di BKN pusat, BKN Yogyakarta, UPT BKN Semarang dan BKN Denpasar,” jelas Endri Agus.

Ia menambahkan bahwa SKB di Kanreg Surabaya hanya dilaksanakan dalam waktu satu hari yang terbagi menjadi tiga sesi. [min]

Selasa Pahing, 8 September 2020

JATIM MEMBANGUN

KELANA JATIM

Beri Sanksi Tegas, Bila Cakada Melanggar Aturan Pemilu Jakarta, Bhirawa Ratusan pendukung Calon Kepala Daerah (Cakada) yang mengiringi, saat mendaftar ke KPUD, banyak yang mengabaikan protokol kesehatan. Kerumunan orang banyak itu, juga riskan terdampak pandemi Covid-19. ”Saya meng-apresiasi Kemendagri yang telah menegur Calon Kepala Daerah yang menimbulkan kerumunan massa, saat proses pendaftaran. Kemendagri juga meminta KPU dan Bawaslu, untuk memberikan sanksi tegas terhadap Cakada yang melanggar protokol kesehatan,” tandas Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam, Azis Syamsudin(Golkar), Senin (7/9).

Azis menilai, masa pendaftaran Cakada minggu lalu, tidak sejalan dengan upaya pemerintah dalam menekan penyebaran Covid-19 dan mencegah munculnya klaster baru. Penyelenggara Pemilu dan aparat penegak hukum, harus dapat meng-antisipasi pertemuan tatap muka, pada saat kampanye. Yang menimbulkan kerumunan massa dan tidak sesuai dengan aturan kampanye. Yang telah ditetapkan KPU, pada masa kampanye Cakada dan mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan. ”Saya harap penyelenggara Pemilu, dapat memberikan sanksi tegas, apabila tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Guna memberi efek jera kepada Cakada yang tidak mampu mengatur kerumunan massa-nya, saat kampanye,” tambah Azis Syamsudin. [ira]

Halaman 9

Dandim dan Danramil Harus Netral dalam Pilkada Surabaya, Bhirawa Pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Jatim direncanakan digelar pada 9 Desember 2020 mendatang. Untuk itu, Komandan Korem (Danrem) 084/Bhaskara Jaya (BJ), Brigjen TNI Herman Hidayat Eko Atmojo menginstruksikan para Dandim dan Danramil di wilayah tugasnya untuk bersikap netral dalam Pilkada di Jatim.

Jenderal dengan bintang satu di pundaknya ini menegaskan, netralitas dalam pesta demokrasi menjadi kewajiban bagi prajurit TNI AD. Sebab netralitas bagi prajurir TNI merupakan harga mati.

Sehingga tidak boleh dilanggar sedikitpun, dan wajib dilakukan oleh semua satuan di TNI AD. “Seluruh Dandim dan Danramil beserta jajaran harus netral dalam Pilkada serentak Jatim. Netral-

itas sudah mendarah daging di dalam tubuh TNI, khususnya TNI AD,” kata Brigjen TNI Herman Hidayat Eko Atmojo dalam rapat terbatas persiapan Pilkada, Senin (7/9) di Makorem 084/BJ. Herman menambahkan, TNI memiliki peranan penting selama berjalannya Pilkada. Terutama dalam menjaga stabilitas dan kondusifitas wilayah bersama aparat keamanan terkait. Sehingga dapat

menciptakan pesta demokrasi yang aman, nyaman dan lancar. Namun tetap pada protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19.

“Semuanya on call. Kita stand by, kalau diminta baru kita terjunkan personel untuk mem-back up pengamanan selama berjalannya tahapan di Pilkada Jatim,” tegasnya.

Masih kata Herman, dalam hal pengamanan, personel Korem sifatnya hanya back up Polri. Sehingga suatu saat dibutuhan, pihaknya memastikan seluruh personel Korem beserta jajaran siap untuk mobilitas dalam hal pengamanan.

“Kami hanya bersifat back up personel kepolisian saja. Sehingga suatu saat dibutuhkan, personel kami sudah siap siaga,” pungkasnya. [bed]

Koramil 0814/09 Kudu Sosialisasi Protokol Kesahatan Ke Keluarga Besar TNI Jombang, Bhirawa Sebagai Bintara Tinggi Komunikasi Sosial (Bati Komsos) Koramil 0814/09 Kudu, Jombang, Serma Yuwono melaksanakan kegiatan Komsos dengan Keluarga Besar TNI dari PEPABRI/ PPAD dan Warakawuri Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang, di kantor PPAD (Persatuan Purnawirawan TNI-AD) Kudu, Jombang, Senin (07/09).

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara rutin setiap bulan oleh Ketua PEPABRI/ PPAD dan Warakawuri untuk berkumpul bersilahturrahmi menjalin tali persaudaraan.

Serma Yuwono saat memberikan sosialisasi tentang protokol kesehatan terkait pemberantasan Virus Covid-19 mengucapkan terimakasih kepada Pepabri/PPAD dan Warakawuri yang sudah hadir untuk mengikuti kegiatan sosialisasi di kantor PPAD. “Selain itu diharapkan para PPAD dan anggotanya dapat mensosialisasikan kepada warga di sekitar tempat tinggal, sehingga paham benar akan bahaya Virus Covid-19,” kata Serma Yuwono.

Komandan Koramil (Danramil) 0814/09 Kudu, Jombang, Kapten Inf Ngatari menyampaikan, Bati Komsos maupun Babinsa (Bintara Pembina Desa) harus mampu memberikan pengetahuan tentang pencegahan Covid-19 maupun prosedur protokol kesehatan untuk kebaikan bersama.

“Sehingga diharapkan para keluarga besar TNI dapat mensosialisasikan kepada warga lainnya,” kata Kapten Inf Ngatari.

Semantara itu, Kketua Pepabri/PPAD Kudu, Jombang, Sutikno mengucapkan terima kasih atas sosialisasi tentang protokol kesehatan yang disampaikan oleh Serma Yuwono yang bertujuan untuk menjaga kesehatan keluarga besar TNI serta warga masyarakat. [rif]

arif yulianto/ bhirawa.

Serma Yuwono saat memberikan sosialisasi protokol kesehatan pencegahan Covid19 kepada Keluarga Besar TNI, Senin (07/09).

Plt Kalaksa BPBD Jatim Pimpin Apel Hingga Rapat Virtual Penanganan Covid-19 BPBD Jatim, Bhirawa Tongkat kepemimpinan Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Jatim resmi berganti per 1 September lalu. Kalaksa BPBD Jatim, Suban Wahyudiono telah mengakhiri masa tugasnya sebagai ASN pada 31 Agustus 2020.

Berdasarkan Surat Perintah Gubernur Jatim nomor 821.2/9420/204.4/ 2020 tertanggal 1 September 2020.

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa menunjuk Kepala Biro Umum Setdaprov Jatim, Yanuar Rachmadi sebagai Pejabat Pelaksana tugas (Plt) Kalaksa BPBD Jatim.

Pria yang pernah menjabat sebagai Kabid Kedaruratan dan Logistik

BPBD Jatim ini memimpin apel pagi, Senin (7/9) di Kantor BPBD Jatim.

Apel ini digunakan Yanuar sebagi perkenalan dan menyampaikan apresiasi Gubernur Khofifah atas kinerja BPBD Jatim selama ini yang dinilai berkinerja baik.

“Kinerja yang bagus dari BPBD Provinsi Jatim ini harus dipertahankan dan terus ditingkatkan. Apalagi mendapat apresiasi dari Gubernur Jatim, dan ada penambahan personel,” kata Yanuar Rachmadi.

Selain memimpin apel, pihaknya juga mengikuti rapat virtual penanganan Covid-19 dengan Sekdaprov Jatim. Yanuar meminta agar semua staf

dan karyawan BPBD untuk menghargai setiap pekerjaan yang diberikan.

Sebab, hal itu merupakan wujud dari komitmen masing-masing individu.

Karena harga diri itu, menurut Yanuar, tidak dinilai dari pekerjaannya, namun dilihat komitmen terhadap pekerjaannya.

“Kita harus bersyukur karena masih diberi kesempatan bisa bekerja di masa pandemi ini. Sementara, banyak orang yang justru dirumahkan akibat dampak Covid-19 ini,” ungkapnya.

Pihaknya juga mengimbau agar para personel BPBD Provinsi Jatim tetap taat protokol kesehatan. Hal itu dilakukan sebagai langkah mencegah dan memu-

tus mata rantai penyebaran Covid-19.

Apalagi BPBD Provinsi Jatim mempunyai tupoksi dalam pencegahan dan penanganan kebencanaan.

“Hari ini, esok atau lusa lembaga ini akan tetap ada. Tetapi kita belum tentu masih terus ada. Maka manfaatkanlah waktu yang kita miliki dengan sebaik-baiknya untuk kebaikan lembaga ini,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Suban Wahyudiono memasuki masa purna tugas sebagai Kalaksa BPBD Jatim. Meski demikian, Suban Wahyudiono masih dipercaya sebagai Tenaga Ahli Penanganan Covid-19 dan Bencana Alam di BPBD Provinsi Jatim. [bed]

Apresiasi Kerja Kodim 0815 Tekan Penyebaran Covid-19

Satgas Covid-19 Bondowoso Perketat Izin Kegiatan Bondowoso, Bhirawa Meski telah memasuki zona orange, dan mengacu pada Inpres Nomer 6 Tahun 2020 yang terbit sejak 4 Agustus 2020 lalu. Tim Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid19 Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, memperketat ijin kegiatan masyarakat.

Dalam hal ini, Tim Satgas Covid-19 Kabupaten Bondowoso, yang terdiri dari Pemerintah, Polri dan TNI melakukan kordinasi untuk membahas pengawasan termasuk perijinan kegiatan, di Pendopo Bupati, Senin (7/9).

Tampak hadir dalam rapat tersebut, Bupati Bondowoso Drs KH Salwa Arifin, Wabup H Irwan Bachtiar Rahmat, Kapolres AKBP Erick Frendriz dan perwakilan Kodim 0822, Kejaksaan, Camat, Kapolsek, serta Danramil dari 23 kecamatan yang ada di Kota Tape ini.

Wakil Bupati H Irwan Bachtiar Rahmat, S.E, M.Si saat dikonfirmasi menyampaikan, dimana dalam Inpres tersebut dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah memandang perlu penerapan disiplin dan penegakan hukum mengenai protokol kesehatan harus sudah dilakukan, untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

“Sudah disepakati dari Pak Kapolres, Pak Dandim. Karena dalam Inpres nomer 6 itu sudah jelas ditujukan kepada TNI, Polri untuk membackup pemerintah daerah dalam rangka penegakan disiplin protokol kesehatan,” katanya. [san]

Istimewa

Plt Kalaksa BPBD Jatim, Yanuar Rachmadi memimpin apel personel BPBD Provinsi Jatim, Senin (7/9).

Tampak dalam foto rombongan Tim Pansus Covid ’19 Kota Mojokerto saat melakukan kunjungan ke Kodim 0815.

Mojokerto. Bhirawa Pansus Covid -19 DPRD Kota Mojokerto, mengapresiasi kerja nyata Kodim 0815/Mojokerto, dalam menekan penyebaran sek-

aligus meminimalisir jumlah k o r b a n v i r u s c o v i d - 1 9 d i w ilayah Kota Mojokerto.

“Diantara yang menjadi perhatian segenap pansus covid-19 DPRD. Kota

mojokerto adalah tindakan nyata pendisiplinan protokol kesehatan terhadap seluruh elemen masyarakat di seluruh penjuru wilayah Kota Mojokerto hingga bisa meminimalisir penyebaran virus covid -19,” terang Ketua Panitia Khusus Pengawasan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) DPRD Kota Mojokerto Moch. Rizki fauzi.

Menanggapi Apresiasi ini, Dandim 0815/Mojokerto Letkol Inf Dwi Mawan Sutanto SH. Senin (7/ 9), membenarkan jika Pansus Pengawasan Penanganan Covid-19 DPRD Kota Mojokerto dalam rangka melaksanakan Audiensi Penggunaan Anggaran sekaligus koordinasi kegiatan dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 di wilayah Kota Mojokerto Sesaat melaksanakan Audiensi tentang langkah-langkah yang telah diambil oleh Organisasi Gugus Tugas Penanganan Covid 19 dan sejauh mana penggunaan anggaran Refocusing penanganan Covid-19 di Kota Mojokerto.jumat lalu.

Kami sangat berterima kasih dan mengapresiasi kehadiran Pansus Pengawasan Penanganan Covid-19, untuk melaksanakan Audiensi dengan Kodim 0815 dalam percepatan penanganan Covid-19.

Sejauh ini Kodim telah melaksanakan pembagian Masker sebanyak 23.000 buah, 760 Paket sembako, Penyemprotan Probiotik dan Disinfektan, Pembentukan Kampung Tangguh, Tempat Ibadah Tangguh, Pasar Tangguh, Tempat Wisata Tangguh serta melaksanakan Pendisiplinan Protokol Kesehatan melalui Patroli bersama TNI/POLRI, Satpol PP dan Dishub Kota Mojokerto”.

Namun “Terkait dengan penggunaan Anggaran untuk penanganan Covid 19 di Kota Mojokerto, alangkah lebih tepat untuk ditanyakan kepada pengampunya dalam hal ini Pemerintah Kota Mojokerto yang membidangi, karena sejauh ini Kami belum menerima tembusan terkait hal tersebut”.jelas Dandim [min]

Tengkorak Macan Kumbang Gegerkan Warga Malang Masyarakat Kota Malang digegerkan oleh penemuan tengkorak yang diduga kepala Macan Kumbang oleh Lulut Adi Sucipto pada pekan kemarin.

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Timur (Jatim) tengkorak kepala Panthera pardus melas.

Kepala Seksi (Kasi) Konservasi Wilayah IV BBKSDA Jatim, Mamat Ruhimat, kepada wartawan Senin 7/9 kemarin mengutarakan, pihaknya akan mengirim kerangka tengkorak tersebut ke Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Bogor, Jawa Barat untuk memastikan dari keluarga kucing besar.

“Kami akan kirimkan ke

LIPI. Di sana akan dilakukan uji laboratorium. Akan dilakukan tes Deoxyribo Nucleic Acid (DNA),” tuturnya.

Mamat mengatakan hasil uji laboratorium dari LIPI kemungkinan akan keluar sekitar satu bulan lamanya. Dengan, keluarnya hasil uji lab tersebut BBKSDA Jatim punya pedoman untuk mengidentifikasi tengkorak tersebut apakah benar dari ordo kucing besar.

Di wilayah Malang sendiri kata Mamat, habitat macan tutul masih ditemukan di Cagar

Alam Pulau Sempu. Masih adanya tanda-tanda kehidupan macan tutul dapat diidentifikasi melalui jejak telapak kakinya.

“Di Sempu kami sudah memasang sebanyak 8 titik kamera trap. Pada kamera tersebut, terekam adanya jejak telapak kaki dari diduga macan tutul,” ungkapnya.

Apabila benar dugaan bahwa tengkorak tersebut adalah kerangka kepala dari Macan Kumbang, Pihaknya akan melaporkan kepada atasannya untuk dilakukan tindaklanjut.

Diberitakan sebelumnya, penemuan diduga kepala tengkorak dari Macan Kumbang ditemukan di Daerah Aliran Sungai (DAS)

Kalimetro, Kota Malang. oleh anggota Komunitas Jelajah Jejak Malang, Lulut Adi Lulut mengatakan tengkorak tersebut ia temukan di bawah batuan besar di DAS Kalimetro. Ia mengatakan beberapa kali seminggu memang rutin melakukan telusur artefak kuno di wilayah Malang bersama Komunitas Jelajah Jejak Malang.

“Dari struktur tualngnya. Ini jelas bukan sapi. Ini tergolong hewan jenis karnivora. Kemungkinan Macan Kumbang,” tuturnya.

Lulut menjelaskan aliran DAS Kalimetro sendiri salah satunya hulunya berasal dari Gunung Kawi dan di gunung

tersebut memang pernah ditemukan adanya jejak-jejak kehidupan Macan Kumbang.

“Dari laporan teman saya yang sering mandaki Gunung Kawi. Ia pernah melihat jejak kaki dan kotoran dari Macan Kimbang di Gunung Kawi,”tukasnya.

Sementara itu, Humas (BKSDA) Jawa Timur, Gatut Panggah Prasetyo mengatakan pihaknya akan meneliti dulu temuan diduga tengkorak dari Macan Kumbang tersebut.

“Kami akan meneliti dulu temuan tersebut. Kami akan melakukan uji laboratorium untuk memastikan apakah benar itu tengkorak dari Macan Kumbang,” ujarnya. [mut]

Kepala Seksi Konservasi Wilayah BKSDA Jatim Mamat Ruhimat menunjukan tengkorak kepala Macan Kumbang.

EKONOMI

Selasa Pahing, 8 September 2020

Halaman 10

NTP Jatim Ternyata Turun 0,38 Persen Sektor Tanaman Pangan Alami Kenaikan Pemprov, Bhirawa NTP Jawa Timur pada bulan Agustus 2020 turun sebesar 0,38 persen dari 100,21 menjadi 99,83. Hal ini disebabkan karena indeks harga yang diterima petani (It) mengalami penurunan lebih tinggi dibandingkan dengan penurunan indeks harga yang dibayar petani (Ib).

Begitupula dengan Indeks harga yang diterima petani (It) turun sebesar 0,57 persen, sedangkan indeks harga yang dibayar petani (Ib) turun sebesar 0,19 persen. Jika dibandingkan dengan bulan Agustus 2019.

Kepala BPS Jatim, Dadang Hardiwan mengatakan, jika dilihat perkembangan masing-masing subsektor pada bulan Agustus 2020,

empat subsektor pertanian mengalami penurunan NTP dan satu subsektor mengalami kenaikan.

Subsektor yang mengalami penurunan NTP terbesar terjadi pada subsektor Hortikultura sebesar 2,82 persen dari 93,62 menjadi 90,97, diikuti subsektor Peternakan yaitu 1,86 persen dari 101,68 menjadi 99,79.

Selanjutnya subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 1,30

persen dari 99,68menjadi 98,39, dan subsektor Perikanan sebesar 0,21 persen dari 97,31 menjadi 97,11. ”Sedangkan subsektor yang mengalami kenaikan NTP adalah subsektor Tanaman Pangan sebesar 0,85 persen dari 101,09 menjadi 101,95,” katanya.

Dipaparkannya, indeks harga yang diterima petani turun 0,57 persen dibanding bulan Juli 2020, yaitu dari 106,84 menjadi 106,24. Penurunan indeks ini disebabkan oleh turunnya indeks harga yang diterima petani pada empat subsektor pertanian, sedangkan satu subsektor mengalami kenaikan.

Penurunan indeks harga yang diterima petani terbesar terjadi pada subsektor Hortikultura sebesar 3,00

persen, diikuti subsektor Peternakan sebesar 1,97 persen, subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 1,46 persen, dan Perikanan sebesar 0,08 persen. Sedangkan subsektor yang mengalami kenaikan Indeks harga yang diterima petani adalah subsektor Tanaman Pangan sebesar 0,62 persen.

Dikatakannya, ada sepuluh komoditas utama yang mengalami kenaikan terbesar indeks harga yang diterima petani bulan Agustus 2020 adalah gabah, telur burung puyuh, kacang kedelai, kacang tanah, kakao/ coklat biji, belimbing, susu sapi, tongkol, mangga, dan teri.

Sedangkan sepuluh komoditas utama yang mengalami penurunan terbesar indeks harga yang diterima pet-

ani adalah sapi potong, jagung, tembakau, bawang merah, cabai rawit, telur ayam ras, ayam ras pedaging, cengkeh, kentang, dan sapi perah.

Indeks harga yang dibayar petani terdiri dari 2 golongan yaitu golongan konsumsi rumah tangga dan golongan biaya produksi dan pembentukan barang modal (BPPBM).

Golongan konsumsi rumah tangga dibagi menjadi kelompok makanan dan kelompok non makanan.

Pada bulan Agustus 2020, indeks harga yang dibayar petani turun sebesar 0,19 persen dibanding bulan Juli 2020 yaitu dari 106,62 menjadi 106,42. Penurunan indeks ini disebabkan karena indeks harga konsumsi rumah tangga (inflasi perdesaan) mengalami penurunan sebe-

sar 0,32 persen, dan BPPBM naik sebesar 0,01 persen.

Indeks harga konsumsi rumah tangga bulan Agustus 2020 mengalami penurunan sebesar 0,32 persen dari 106,45 pada bulan Juli 2020 menjadi 106,11, dan indeks harga BPPBM bulan Agustus 2020 naik sebesar 0,01 persen dari 106,69 menjadi 106,71.

Dadang juga mengatakan, ada sepuluh komoditas utama yang mengalami kenaikan terbesar indeks harga yang dibayar petani adalah bawang putih, emas perhiasan, pur (pakan ternak), minyak goreng, pakan jadi (konsentrat), tongkol, rokok kretek filter, kelapa tua, bibit ayam ras petelur (umur12 bulan), telur ayam ras, gula pasir, tomat sayur, terung, bayam, dan beras. [rac]

BURSA EKONOMI

Temani Belajar di Rumah, Smartfren Bagikan Satu Juta Kartu Perdana ke Siswa dan Guru Surabaya, Bhirawa Satu juta kartu perdana 10N+ Smartfren siap dibagikan ke para siswa dan Guru untuk menindaklanjuti kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nadiem Makarim.

Sebelumnya Smartfren telah memberikan gratis kuota kepada pelajar dan mahasiswa. Dan kegiatan ini dilaksanakan serentak di seluruh wilayah jangkauan Smartfren di Indonesia.

Regional Head North East Java, Rony Putu Wijaya memgungkapkan program ini diharapkan dapat membantu memastikan kelancaran belajar jarak jauh untuk pelajar Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan para guru, maupun untuk mereka yang tengah menempuh pendidikan tinggi di berbagai universitas.

“Smartfren memahami pentingnya pendidikan sebagai penentu masa depan bangsa dan saat ini belajar di rumah adalah kunci terhadap keberhasilan pendidikan tersebut. Menggunakan jaringan telekomunikasi Smartfren yang 100 persen 4G, kami yakin siswa dan guru akan bisa bertatap muka secara virtual serta menjalankan kegiatan belajar-mengajar dengan lebih efektif, lancar dan mudah. Semoga kartu perdana yang kami berikan dapat membantu terlaksananya kegiatan belajar jarak jauh sekaligus menjaga semangat para siswa dan guru di seluruh Indonesia untuk menggapai berbagai peluang baru,” terangnya, Senin (7/9).[riq]

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Honda,th.2003, Hitam, AG 4661 TD, a/n. Suparti, Ds/Kec. Kedungwaru – T.Agung No. 7313/IMB/BI-III/2020 HILANG STNK, Yamaha, AG 5581 TD, a/n. Heriyanto,Ds. Mojosari, Kauman – T.Agung No. 7314/IMB/BI-III/2020 HILANG STNK, Suzuki, th. 2002, Hitam, AG 3577 SO, a/n. Sunaryo, Dsn Ngipik RT 02/03 Ds. Bono, Boyolangu – T.Agung No. 7315/IMB/BI-III/2020 HILANG BPKB, Mobil Kijang PU’85, AG 9332 RA, a/n. Bragas Petualang, Jl. MT Haryono Gg Ceria, RT 2/4 Kel. Bago – T.Agung No. 7316/IMB/BI-III/2020 HILANG STNK, AG 3548 RAX, a/n. Samsolah, RT 2/2 Wajak Kidul, Boyolangu – T.Agung No. 7317/IMB/BI-III/2020 HILANG STNK, AG 5161 RAF, a/n. Rubangi, Ds. Tenggur, Rejotangan – T.Agung No. 7318/IMB/BI-III/2020

SITUBONDO Hilang Buku Kir P 9680 G No kontrol BKS 26128.A a/n Junaidi alamat Situbondo No. 7319/IMB/BI-III/2020 HILANG STNK, P 1754 DE a/n Muhammad Chalilullah Arief d/a jl.Seroja Rt 04/05 Dawuhan Situbondo No. 7320/IMB/BI-III/2020

TUBAN HILANG STNK, S-4717-PE. An.Dian samuji Ks, ds Karangagung RT 09/02,Kec Palang, Kab Tuban No. 7321/IMB/BI-III/2020 HILANG STNK, S-4786-EV. An.Siti Alfiyah, Ds Leran wetan RT09/01,Kec Palang, Kab Tuban No. 7322/IMB/BI-III/2020 HILANG STNK,S-4049-EL. An.Suwito, Kel Karang RT 07/05,Kec Semanding, Kab Tuban No. 7323/IMB/BI-III/2020

APKP Sampang Pertanyakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja (Diskumnaker) Kabupaten Sampang

Bantuan Ekonomi Nasional UMKM di Sampang Sampang,Bhirawa Diduga ada tebang pilih dalam proses pengajuan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Rp 2,4 juta. Aliansi Pemerhati Kebijakan Publik (APKP) Sampang, pertanyakan pelaku UMKM yang layak menerima bantuan dampak dari Covid-19 tersebut.

Pasalnya, dalam program yang bertajuk pemulihan ekonomi nasional itu, diduga ada penyalahgunaan profesi oleh salah satu ASN dan penerima yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis (Juknis) yang ditentukan.

Seperti yang ungkapkan Abdul Azis Agus Priyanto, SH,. Selaku ketua APKP Sampang, dirinya mengaku sangat kecewa lantaran program tersebut yang seharusnya mampu memulihkan ekonomi masyarakat khususnya pelaku UMKM. Tidak di intervensi oleh pihak tertentu dan seharunya lebih memprioritaskan pelaku usaha kecil yang sangat membutuhkan.

“Untuk mendapatkan program itu, kan sudah jelas Juknisnya bahwa pelaku UMKM, belum menerima bantuan baik dari Bank dan bantuan pusat. WNI, memilik NIK, memiliki usaha mikro, bukan ASN, TNI/Polri, bukan pegawai BUMN/BUMD, dan tidak sedang men-

erima kredit dari perbankan dan KUR, namun persyaratan tersebut kenyataannya masih carut marut,” ungkap pria pengamat politik dan hukum di kabupaten sampang itu, Senin, (07/9/20).

Karena sejauh ini dirinya menerima laporan dari masyarakat bahwa ada salah satu penerima program tersebut lolos seleksi pengajuan, padahal mereka menerima program Keluarga Harapan (PKH). Selain itu juga diduga ada Istri salah satu pegawai Diskumnaker Sampang juga masuk dalam program tersebut.

“Terhitung ada lima pelaku usaha yang tidak memenuhi syarat, dari lima orang pelaku usaha, yaitu Dua di ant-

KPPU Diskusikan Aspek Ekonomi dalam Persaingan Usaha Surabaya, Bhirawa Komisioner KPPU Kodrat Wibowo, menjadi pembicara dalam Diskusi ini menjelaskan penyebab dari market failure ini sebagian besar diakibatkan oleh fakta di Indonesia yang mana secara umum terdapat peningkatan barang akibat inflasi cenderung memiliki penurunan kualitas.

Sebaliknya, semakin sedikit jumlah barang yang tersedia tentu akan meningkatkan besaran harga pada barang tersebut, hal ini menyebabkan market failure. “Perlu dipahami bahwa Aspek

Ekonomi dalam Persaingan Usaha sangat diperlukan untuk suatu kebijakan persaingan dalam mencegah terjadinya market failure”, jelas Kodrat.

Pasal 1 huruf c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menjelaskan bahwa Praktek Monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Sedangkan Pasal 1 huruf d mengatur terkait Posisi dominan adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.[ma]

aranya penerima PKH, dan Dua lagi Istri pegawai Diskumnaker sampang, yang memiliki usaha Rias Pengantin, dan juga salah satu istri pegawai DLH Sampang juga masuk dalam program tersebut,” jelasnya.

Dalam hal ini kan sudah jelas, program ini ditunggangi oleh kepentingan oknum tertentu. seharusnya dalam penyeleksian para KPM UMKM, seharusnya melihat banyak aspek mulai dari keadaan usaha dan keadaan ekonomi dari pelaku itu sendiri.

“Selain harus melihat banyak aspek, dirinya juga meminta untuk para pemohon harus di selektif secara faktual kondisi usaha dan ekonominya, bukan hanya melihat dari sisi kedekatan atau orang tertentu,” tegasnya.

Sementara menanggapi hal itu, pihak Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja (Diskumnaker) Sampang, melalui Sekretaris Tri Jayadi mengatakan, menurutnya dengan adanya laporan itu pihaknya akan konfirmasikan terlebih dahulu dengan yang menangani bidang tersebut.

Sementara jika hal itu memang benar terjadi pihaknya akan melakukan Dis ke pemohon tersebut.

“Setelah kami konfirmasikan dengan Kabid yang menagani itu, dan pemohon itu tidak layak untuk menerima program tersebut, maka pihak kami mencoret data si pemohon,” pungkasnya. [lis]

SELAYANG PANDANG

Program PLN Dukung Tumbuhnya Sektor Pertanian Kala Pandemi Surabaya,Bhirawa Masih dalam rangkaian Hari Pelanggan Nasional 2020, PLN menunjukkan perhatian kepada sektor pertanian dengan mengadakan Webinar bertajuk “Listrik dan Produktivitas Usaha Tani”. Menghadirkan Sekretaris Direktorat Jenderal PSP Kementrian Pertanian, Gunawan, dosen FT Universitas Brawijaya, Fadly Usman, Manajer PLN UP3 Madiun, Daniel Lestanto, Manager PLN UP3 Banyuwangi, Krisantus H. Setyawan.

Membuka acara, Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN, Bob Saril menyampaikan keseriusan dukungan dari PLN untuk mensejahterakan kehidupan petani di Indonesia melalui program-program elektrifikasinya yang juga tentu didukung oleh Kementerian Pertanian.

Pada Agustus lalu, BPS mencatat bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang mengalami pertumbuhan paling tinggi di kala pandemi, dengan peningkatan hingga 16,24% pada Triwulan pertama, dimana perekonomian nasional sedang mengalami penurunan 5,32%. Adanya fakta ini meningkatkan semangat PLN un-

tuk terus mendukung penggunaan tenaga listrik bagi petani, yang saat ini sudah meluas sebagai tenaga penggerak, pemanas, dan pengolah mesin pertanian melalui layanan Electrifying Agriculture. PLN juga bersinergi dengan Ditjen PSP Kementrian Pertanian dengan memberikan fasilitas infrastruktur pertanian untuk pengairan dan penyediaan lahan.

Manager UP3 Madiun, Daniel Lestanto memaparkan salah satu program PLN untuk mendukung sektor pertanian adalah dengan adanya program “LISSA (Listriik Desa) Untuk Petani” yang diselenggarakan oleh PLN UP3 Madiun sejak tahun 2019. “Dengan

Upaya PLN penerangan pedesaan untuk tingkatkan pertanian

total luas sawah di Madiun yang mencapai kurang lebih 104.000 hektar, 32% diantaranya sudah terlistriki oleh PLN. Artinya masih ada kurang lebih 69.000 hektar sawah yang masih menggunakan diesel dan menjadi peluang untuk PLN meluaskan program LISSA. Namun begitu, Daniel berpesan agar para petani tetap waspada terhadap para oknum yang mengatasnamakan PLN untuk meminta sejumlah baya-

ran ketika melakukan penyambungan jaringan baru, sebab itu adalah tanggung jawab PLN secara penuh,” jelasnya.

Daniel juga mengungkap bahwa program ini sudah melakukan kerjasama dengan BRI untuk mempermudah petani mencari pinjaman modal dengan bunga rendah serta free voucher listrik. “Kalau Lisdes sudah didukung penuh oleh Kementerian ESDM, harapannya LISSA bisa didukung

penuh oleh Kementerian Pertanian,” pungkasnya.

Dalam wilayah kerja PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur, Banyuwangi juga merupakan salah satu daerah yang ikut mendukung penuh upaya untuk mensejahterakan petani, dengan melaksanakan program “Listrik Untuk Sang Naga, Ladang Cahaya”. “Saat ini produksi Buah Naga terbanyak terdapat pada Kecamatan Jajag, namun program

ini sudah dilaksanakan di 7 kecamatan di Banyuwangi.

Sejak adanya program ini, Panaba (Paguyuban Buah Naga Banyuwangi) yang pada tahun 2016 berjumlah 468, saat ini meningkat hingga mencapai 8.797 paguyuban,” papar Manager UP3 Banyuwangi, Krisantus.

Lebih lanjut ia menjelaskan omset yang dihasilkan sebelum adanya penyinaran listrik oleh PLN berkisar 179 juta, dan setelah mendapatkan penyinaran, omset meningkat hingga 764juta. Petani dengan lahan 1hektar diperkirakan mampu meraih omset sebesar 943 juta per tahunnya. Disamping itu, PLN juga berintegrasi dengan sektor pertanian dan pariwisata dengan membuat wisata edukasi di Agrowisata Tamansuro yang bekerjasama dengan dinas pertanian.

Mengapresiasi positif upaya PLN dorong sektor pertanian, Sekretaris Direktorat Jenderal PSP Kementrian Pertanian, Gunawan menjawab, “Terimakasih atas peran penting PLN selama ini dengan programnya yang menyentuh

langsung kaum petani, pada kesempatan ini pula kami menyatakan kesiapan untuk bersinergi dengan PLN “LISSA dan Listrik Untuk Sang Naga akan segera ‘dipinang oleh Kementan,” ungkapnya.

Merasakan manfaat listrik untuk pertaniannya, salah satu petani buah naga Banyuwangi, Slamet mengatakan bahwa “PLN sangat berperan untuk petani buah naga. Awalnya memakai diesel dan takut untik memakai jasa PLN. Namun ternyata ketika mengajukan permohonan ke PLN, PLN sangat welcome dan mau membantu petani. Saya sangat berterimakasih pada PLN yang sudah mau melayani sampai ke plosok sawah.

Pendapatan petani menjadi meningkat hingga 75% berkat PLN”,”pungkasnya.

Melalui acara ini, Bob berharap berharap melalui sinergi kelistrikan di sektor pertanian dapat memaksimalkan produktivitas pertanian dan meningkatkan efisiensi pelaku usaha tani, sehingga bisa meningkatkan daya saing industri dan ketahanan pangan nasional.[ma]

SAMBUNGAN

Selasa Pahing, 8 September 2020

Warga Sidokerto Tuntut Modin Mundur dari Jabatannya Sambungan hal 1 meminta agar lurah mau keluar menemui warganya.

Yang kebetulan di desa tersebut ada orang meninggal dunia, warga yang melayat dan berangkat ke makam, juga dilewatkan depan balai desa. “Keluarlah Pak Kades, aku bukan pelayanmu, aku iki wargamu yang harus kamu layani,” teriak salah satu warga saat orasi dari atas mobil, Senin (7/9).

Warga menuntut agar ada sikap tegas Kades terhadap Kaur yang tak mempunyai kemampuan di bidangnya. warga ingin Kaur Kesra diberhentikan melalui SK atau yang bersangkutan mengundurkan diri.

Pasca ditemui, warga pun diajak berembuk di Pendopo Kantor Desa Sidokerto. Beberapa perwakilan warga dipersilahkan untuk menyampaikan aspirasinya. Dalam audiensi tersebut, warga hanya menekankan agar dua tuntutan mereka dipenuhi.

Audiensi tersebut didampingi oleh Camat Buduran, Sentot Kunmardianto.

Sentot mengatakan, jika memang Modin dinilai tidak layak oleh warga desa maka sebaiknya yang bersangkutan dipersilakan untuk menyampaikannya secara langsung di hadapan warga. “Kita panggil saja Mas Candra, untuk ikut duduk di sini,” katanya.

Candra selaku Modin yang dituntut warga mundur mengutarakan bahwa dirinya siap bila memang dirinya diminta untuk mengundurkan diri dari aparatur Desa Sidokerto. “Jika memang demikian keinginan warga, saya akan mengundurkan diri,” ucapnya lirih.

Pernyataan Candra mengundurkan diri itu disambut sorak dan tepuk tangan warga yang menyaksikan dari luar forum audiensi tersebut. “Persyaratan administratif terkait pengunduran dirinya, seketika juga dibuatkan oleh Pemdes Sidokerto,”ungkapnya. [ach]

l

Diprotes Warga, Komisi II DPRD Tuban Kunjungi Tambang Semen Indonesia

Sambungan hal 1 nyampaikan bahwa kedatangannya bersama anggota Komisi II tersebut untuk menindaklanjuti aduan masyarakat sekaligus melakukan verifikasi lapangan secara langsung di area tambang yang dipermasalahkan oleh warga beberapa pekan terakhir.

Mashadi mengaku hingga saat ini, ia bersama anggota komisi-nya belum dapat memberikan rekomendasi apapun atas persoalan perusahaan dengan warga sekitar ini. Namun, pihaknya tidak menyangkal jika Semen Indonesia sebenarnya sudah mengantongi izin dari pihak terkait, termasuk peta lokasi yang akan ditambang sudah sesuai dengan ijin yang dikeluarkan otoritas terkait. “Sebenarnya dari Semen Indonesia perijinannya sudah lengkap dan kami lihat di lapangan dari gambar itu juga sudah jelas,” terang Mashadi, Senin (7/9).

Agar persoalan tidak berlarut-larut, Komisi II DPRD Tuban berencana bakal mempertemukan perwakilan masyarakat dengan pihak perusahaan guna mengetahui dan menggali lebih detail lagi atas persoalan yang terjadi di jalan area tambang tersebut. “Kami agendakan bulan ini untuk pertemuan itu, untuk waktunya kami sesuaikan dengan jadwal yang ada agar persoalan itu tidak berlarut-larut,” katanya Sementara itu, GM of Corporate Communication Semen Indonesia, Fardhi Sjahrul Ade saat dikonfirmasi menjelaskan, dalam pelaksanaan penambangan di area limestone ini, Semen Indonesia telah melakukan koordinasi maupun komunikasi dengan Pemdes setempat.

Begitu juga dengan pelaksanaan penambangan telah dilakukan sesuai regulasi, baik dari Izin Usaha Pertambangan (IUP), maupun Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang telah kami dapatkan dari instansi yang berwenang.

“Dari perusahaan juga telah menyediakan jalan pengganti untuk akses warga desa yang tentunya dengan mempertimbangkan faktor keamanan dan kenyamanan warga pengguna jalan, agar kepentingan warga tidak terganggu,” kata Fardhi Sjahrul Ade. [hud]

l

Perjuangkan Nasib PPL l

Sambungan hal 1

Chusnah kemudian berhasil memfasilitasi para petani untuk mendapatkan bantuan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Fasilitasi petani agar mendapatkan bibit-bibit komoditi pertanian dari Pemerintah Pusat juga dilakukan oleh politisi kelahiran Jombang ini.

Perempuan yang akrab disapa Ning Ema ini mengatakan, salah satu fokus kiprahnya kini untuk sektor pertanian di Jombang yakni, memperjuangkan nasib para Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) pertanian agar nasib mereka bisa menjadi lebih baik lagi.

Kepada Pemerintah Pusat, legislator dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini juga tengah memperjuangkan nasib para PPL katagori P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) di Kabupaten Jombang yang belum mendapatkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan.

“Waktu rapat dengan Kementan, kami suarakan nasib PPL yang sudah lolos P3K yang sampai sekarang belum mendapatkan SK. Itu kami sampaikan kepada forum rapat yang dihadiri lengkap para Dirjen, kami suarakan itu dan ada fakta videonya saya share ke para PPL,” papar Ning Ema. Bagi Ning Ema, peran PPL Pertanian di lapangan sangat penting sebagai salah satu faktor keberhasilan Ketahanan Pangan Nasional. Kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah, Dinas Pertanian di daerah-daerah yang termasuk di dalamnya para PPL Pertanian perlu ditingkatkan demi Ketahanan Pangan Nasional.

“Kami mohon doanya semoga ini bisa berjalan dengan lancar, paling tidak Kementerian Pertanian bisa ada respon, bisa ada langkah selanjutnya untuk disampaikan kepada Kementertian yang lain agar SK para PPL P3K ini bisa segera ditandatangani,” kata Ning Ema.[rif]

Halaman 11

Uang Lembur Petugas Posko Covid-19 Manguharjo Dipotong 50% l

Sambungan hal 1

ada, saya benar benar kecewa Mas,”ungkap salah seorang pekerja yang dipotong uang lemburan Posko menejelaskan.

Pada awal bulan September 2020 lalu, pekerja kontrak dan upahan di kantor Kecamatan Manguharjo disuruh menandatangan penerimaan uang lemburan dipotong 50 % selama tiga bulan yakni Mei, Juni dan Juli 2020.

Uang potongan 50 % tersebut katanya dikembalikan ke BPKAD Kota Madiun untuk penanganan covid -19.

Rinciannya, pekerja kontrakan itu dua orang itu, masing-masing dipotong 50 % atau menerima Rp 2,5 juta dan seharusnya menerima Rp 5 juta dan 4 pekerja upahan dipotong 50 % masing-masing menerima uang Rp 1,9 juta dan seharusnya menerima Rp 3,8 juta.

Camat Manguharjo Kota Madiun, Teguh Sudaryanto dikonfirmasi via WA dan telepon Bhirawa, Senin siang (7/9), membenarkan adanya pemotongan uang tersebut. Kalimat di WA tersebut adalah ‘Betul Pak. Siap Laksanakan. Nanti saya akan konfirmasikan. Iya sudah pak, kalau gitu uang lemburan tersebut dialokasikan ke rekening saya biar saya yang mengatur semuanya. Saya

sudarno/bhirawa

Tampak kantor Kacamatan Manguharjo Kota Madiun. Foto diambil Senin sore (7/9).

tunggu bukti transferannya pak’.

Di WA Pak camat Manguharjo Teguh Sudaryanto masih ada tulisan ’Saya tunggubukti transfer nya Pak. Kalau sudah di transfer mohon untuk bukti nya di fotokan dan segera konfirmasikan saya ya Pak. Terima kasih,’. ‘Saya masih di luar kota.

Untuk masalah uang nya semua serahkan ke saya dan nanti saya yang mengurus semuanya Pak’.

Anehnya setelah Teguh Sudar­ yanto di konfirmasi lewat WA oleh wartawan bhirawa, Senin sore (7/9) nya pekerja kontrak dan upahan mengabarkan kalau uang lem-

burnya sudah diterima sepenuhnya dan tidak ada potongan.

Sementara itu, Kepala BPKAD Kota Madiun, Sudandi dikonfirmasi via WA, Senin siang (7/9) menyatakan, tidak ada pemotongan dalam pencairan anggaran apapun, sepanjang sudah dialokasikan anggarannya .

“Saya jamin akan dicairkan sesuai pengajuan dari OPD terkait danb tidak ada pemotongan dari BPKAD sama sekali.Saya jamin 100 % tidak ada pengembalian dari pencairan anggaran yang disetorkan ke BPKAD Pak,”kata Kepala BPKAD Kota Madiun, Sudandi menjelaskan. [dar]

Masa Pendaftaran Cakada Ngawi dan Kediri akan Diperpanjang l

Sambungan hal 1

adalah Ony Anwar Harsono - Dwi Riyanto Jatmiko. Pasangan ini diusung koalisi seluruh partai yakni 45 kursi dari sembilan partai.

Sedangkan di Kabupaten Kediri, pasangan yang mendaftar adalah Hanindhito Himawan Pramana Dewi Maria Ulfa. Hanindhito yang juga merupakan putra Sekretaris Kabinet, Pramono Anung ini juga diusung seluruh partai yakni 50 kursi dari sembilan partai.

Atas dasar itu, maka KPU bersiap untuk menunda penutupan pendaftaran. “Peraturan KPU telah memiliki aturan apabila hanya ada satu Paslon yang mendaftar maka ada penundaan

(penutupan),” kata yang membawahi divisi Hukum ini.

Untuk 17 kabupaten/kota yang memiliki lebih dari satu Paslon maka akan ada penutupan. “Sedangkan untuk Ngawi dan Kediri harus ada penundaan (penutupan),” tegasnya kembali.

Prosesnya, penundaan selama satu hari. Kemudian, selama tiga hari KPU akan mengumumkan bahwa pendaftaran Paslon diperpanjang dan baru kemudian tiga hari berikutnya KPU resmi memperpanjang masa pendaftaran.

Sementara itu, hingga batas waktu pendaftaran, total ada 41 Paslon yang mendaftar di 19 kabupaten/kota se-Jatim. Rincian-

nya, lima daerah masing-masing memiliki tiga Paslon.

Kemudian, 12 daerah masingmasing memiliki dua paslon, termasuk di Surabaya. Penantang Bakal Calon Wali Kota Surabaya - Wakil Wali Kota Surabaya, Eri CahyadiArmuji, yakni pasangan Machfud Arifin-Mujiaman Sukirno mendaftar di Minggu (6/9/2020) dengan diusung koalisi delapan partai.

Selain dari pasangan yang diusung partai, juga terdapat kandidat yang berangkat dari perseorangan (independen). Di antaranya adalah Suhandoyo - Mohamad Su’uddin yang maju di Kabupaten Lamongan serta Faida - Dwi Arya Nugraha Oktavianto di Pilkada Jember. [geh]

Gubernur Ajak LMDH Kolaborasi Temukan Solusi l

Sambungan hal 1

dan harus sesuai prosedur. “Selalu dari dulu persoalan mereka adalah ingin mendapatkan subsidi pupuk.

Saya sangat tahu, sebetulnya tanpa harus menjadi gubernur saya sudah sering menyampaikan ini. Karena ada beberapa yang tidak masuk dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK),” jelas Khofifah.

Maka, jika tidak masuk dalam RDKK, petani hutan ini juga tidak bisa mendapatkan kuota dari subsidi pupuk. Mengingat dalam beberapa waktu terakhir ada regulasi yang harus disosialisasikan. Antara lain regulasi kartu tani dan legalitas hukum.

“Tadi ini kok harus ada kartu tani, kalau dari salah satu pabrik pupuk gitu. Kemudian ada yang cukup tanda tangan kepala desa kemudian ada yang harus melengkapi saya rasa Nomor Induk Kependudukan (NIK) itu penting,” paparnya.

Sebab, jelas Khofifah, jika tidak mencantumkan NIK, pemerintah mengkhawatirkan terjadinya potensi moral hazard dan duplikasi. “Saya rasa nanti ini akan berkepanjangan urusannya. Jadi regulasi seperti ini memang harus disosialisasikan kepada mereka,” tandas Khofifah.

Legalitas tersebut memang butuh identifikasi lebih lanjut. Misal menggunakan format Kemenkumham.

Saat ini ada sekitar 1500 LMDH sudah masuk dalam akta notaris dan 303 masuk daftar Kemenkumham.

Namun juga ada yang baru SK

kepala desa dan mereka sangat memerlukan pendampingan teknis.

Di Jatim sendiri, total tedapat 1.842 kelembagaan mendukung ketahanan pangan, total 565.014 kepala keluarga dengan luas hutan milik negara 1,3 juta hektar dan hutan milik rakyat 641.800 hektar.

“Saya setuju sekali. Pendampingan supaya mereka legalitasnya lebih clear setelah akta notaris Kemenkumham,” imbuh Khofifah.

Selain itu, LMDH juga menginginkan pendampingan koperasi.

Gubernur telah menyampaikan kepada Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jatim. Masyarakat desa hutan ingin agar mereka memiliki koperasi semacam koperasi karyawan (kopwan).

Koperasi tersebut akan melembaga sebagai jenis usaha yang bisa mereka kumpulkan dalam jumlah besar. Kemudian, masyarakat desa hutan bisa bertemu dengan pedagang-pedagang besar sehingga meningkatkan profit.

“Itu yang harus kita dukung. Jadi pada dasarnya LMDH ini menurut saya adalah pahlawan ketahanan pangan,” puji Khofifah.

Maka, format tersebut harus bersinergi dengan keputusan-keputusan di kabupaten/kota masing-masing.

“Kalau memang itu menyulitkan ya dikomunikasikan. Karena RDKK itu, sekarang e-RDKK itu juga dari kabupaten,” ucap Khofifah.

Sementara itu, Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Jatim Nur Rohim seputar program perhutanan sosial dan kesiapan

petani hutan bersinergi dalam berbagai program Pemprov Jatim. Meliputi peningkatan produk, pengembangan usaha dari hulu hilir termasuk program tanam, petik, olah, kemas, jual dan perluasan akses kelola.

Pihaknya berharap kemudahan akses pupuk. Karena menurut Rohim, selama ini masyarakat desa hutan masih mengalami kesulitan mendapatkan pupuk. Bila memungkinkan, Rohim juga meminta agar pemerintah mengajari membuat pupuk sekaligus membangun pabriknya. “Kami punya ahli dan pengusaha dan mereka bisa menjadi opteker di beberapa usaha kehutanan ke depan,” imbuhnya.

LMDH sendiri telah mengelola pertanian semusim, perkebunan kopi, dan hutan lestari di beberapa daerah yang bisa dioptimalkan sebagai wahana wisata. Termasuk sumber daya perempuan desa hutan yang kreatif membuat kerajinan dan makanan. “Semua yang kami miliki ini sudah cukup melamar OPD di Jatim untuk bersinergi membangun ekonomi masyarakat desa hutan,” terang Rohim.

Ke depan, ia juga berharap agar pemerintah tidak lagi mempermasalahkan nama kelompok dan legalitas hukum karena kelompok masyarakat desa hutan sudah berbadan hukum. Sehingga sinergi nanti benar-benar bisa berjalan.

“Kami butuh ikatan pasti dalam sinergi ini. Jangan sampai ada pertanyaan sampean dari mana?,” pungkas dia.[tam]

Gubernur Bagikan Paket Internet ke 1.3 Juta Siswa dan 100 Ribu Guru l

Sambungan hal 1

“Masih ada 62 kawasan yang belum memiliki jaringan internet. Mungkin bisa dibantu dengan BTS Mini di kawasan tersebut agar bisa terkoneksi dan bisa membuat siswa belajar dengan lancar,” kata Khofifah.

Dengan adanya bantuan tersebut, pihaknya berharap, para siswa bisa fokus untuk melakukan pembelajaran di rumah dan mengurangi nongkrong di warung kopi yang menyediakan WiFi gratis.

“Mudah-mudahan bisa fokus belajar di rumah dan tidak nongkrong lagi di warung kopi,” tandasnya.

Kepala Dinas Pendidikan Jatim (Dindik), Wahid Wahyudi menyebut program CSR yang diberikan Telkomsel ini bisa mengakomodir keluhan masyarakat terkait biaya internet selama pembelajaran. Kapasitas kuota yang diberikan pun sebanyak 10 giga byte masing-masing untuk siswa dan guru SMA/SMK dan SLB dengan masa aktif selama satu bulan. “(Bantuan kuota internet) Telkomsel membagi dua tahap. Minggu pertama September ini dibagikan 1,3 juta kartu untuk siswa SMA, SMK dan SLB negeri dan swasta. Dengan total siswa update per September 2020 di Dapodik sebanyak 1.298.085 siswa,” jelas dia.

Sedangkan, sebanyak 1.096.838 kartu sudah ter­distribusi untuk 3.700 SMA/SMK dan SLB per 7 September 2020. Sementara untuk tahap kedua minggu ketiga bulan September Telkomsel akan membagikan 100 ribu kartu untuk guru dan tenaga kependidikan, baik ASN, GTT atau PTT mulai tanggal 14 September mendatang. “Sementara update data GTK yang masuk sudah 96.122 orang,” imbuh dia.

Wahid menjelaskan besaran kuota 10 giga byte bisa digunakan untuk berbagai aplikasi media belajar termasuk video conference. Jika masih membutuhkan kuota tambahan, siswa atau guru bisa menambah Rp. 5 ribu untuk 11 giga byte. Tak hanya itu, bulan September ini nantinya bantuan kuota internet gratis juga diberikan Kemdikbud.

“Saat ini (prosesnya) kami (Dindik Jatim) masih melakukan penginputan nomor telfon siswa ke dapodik (data pokok peserta didik) Dan ini nanti akan diberi kuota internet oleh Kemdikbud mulai September sampai Desember yang secara nasional telah dianggarkan Rp. 7,2 triliun dan siswa akan mendapatkan 35 giga byte perbulan sedang guru akan mendapatkan 42 giga byte perbulan. Jadi untuk kebutuhan kuota internet tidak ada masalah. Karena cukup untuk melakukan pembelajaran baik video conference maupun learning manajement sistem atau youtube,” jabarnya.

Akan tetapi, persoalan lainnya dalam pembelajaran jarak jauh (PJJ) adalah 62 SMA/SMK di Jatim berada di daerah kepulauan dan pegunungan yang belum terjangkau internet dengan baik.

“Sehingga kami meminta bantuan ke telkomsel untuk membangun Base Transceiver Station (BTS) mini untuk daerah yang jaringannya kurang bagus, yang memanfaatkan pohon2 tinggi agar pembelajaran jarak jauh bisa terjangkau. Dan ini shdah dibicarakan oleh pihak telkom dengan manajemen,” tambahnya.

Wahid juga menuturkan jika pihaknya telah menyiapkan platform aplikasi pembelajaran yang dinamakan Ruang Belajar. Aplikasi tersebut bisa dimanfaatkan oleh guru untuk mengisi materi ajar, melakukan Sekolah bisa mengajar online, mengisi materi hingga soal ujian. Guru juga bisa melakukan video conference saat dalam pembelajaran.

“Kita sedang ujicobakan di Ponorogo saat ini.

Dan aplikasi ini sebagai salah satu bentuk learning manajemen system (LSM). Sehingga sekolah bisa mengelola dan memanfaatkan LSM dengan gratis.

Sehingga kuota internet yang terserap bisa diminimalisir,” jabar dia.

General Manager Telkomsel Regional Jatim, Retno Wardani menambahkan, paket kartu internet yang diberi nama kartu internet merdeka belajar tersebut diberikan untuk mendukung program pemerintah dalam melakukan pembelajaran secara daring.

Pihaknya menyebut kebutuhan paling urgent dan diprioritaskan bagi para pelajar dan tenaga pengajar.

Kapasitas kuota yang diberikan bisa digunakan untuk video conference hingga google clasroom.

Pihaknya menjelaskan, kartu tersebut berisi 10 GB kuota internet. Jika para pelajar maupun tenaga pengajar ingin menambah atau memperpanjang kuota, cukup mengisi pulsa Rp 5 ribu dan akan otomatis menambag kuota hingga 11 GB. “Mudahmudahan bisa membantu para siswa untuk belajar,” pungkas dia.

Sementara itu, salah satu siswa Nihla Salimatul mengaku terbantu dengan adanya bantuan paket internet tersebut. “Lebih enak kalau belajar. Selama ini, kalau di rumah sering ada gangguan jaringan.

Kalau sinyalnya hilang, harus keluar ke jalan raya dulu. dengan kartu ini lancar,”kata dia. [mut,ina]

Dahulukan Tilik Orangtua, Masih Didoakan Naik Pangkat l

Sambungan hal 1

Dari dulu seperti itu do’anya. Maklum, ibu sudah 93 tahun usianya,” tuturnya sembari tertawa kecil.

Dengan berakhirnya karir Boedi sebagai ASN, dia mengaku lebih banyak waktu untuk keluarga. Khususnya untuk lebih sering berkunjung ke rumah ibunya.

Selain itu, Boedi juga menyempatkan diri untuk ziarah ke makam sang bapak. Boedi menceritakan bahwa dia lahir dari seorang veteran pejuang 45 yang dulu ikut bertempur di Surabaya.

“Zaman bapak waktu itu perang-perang terus. Kita sekarang tinggal menikmatinya saja buah kemerdekaan itu,” kenang Boedi.

Di masa awal purnatugasnya, Boedi belum terpikir kembali berkarir di bidang

lain. Hari-harinya masih akan diisi untuk berkumpul dengan keluarga dan berolahraga. Selebihnya, dia juga ingin merajut kembali silaturahmi dengan teman-temannya. “Kebetulan saya juga diminta untuk jadi penasehat pengurus Taekwondo Jatim.

Jadi berusaha untuk tetap bersosialisasi dan maslahat saja,” ujar dia.

Boedi merasa sangat ringan menjalani kehidupan barunya tersebut.

Terlebih tugas-tugasnya di akhir jabatan nyaris tertunaikan semua. Khususnya dalam pengembangan inovasi layanan pembayaran pajak. Sepanjang kepemimpinannya di Bapenda, Boedi mengaku hal yang paling penting dalam transformasi layanan ialah pembayaran pajak berbasis online. Dalam transformasi layanan inibterbagi dalam dua tahap. Pertama melalui gerai minimar-

ket yang memanfaatkan Payment Poin Online Bank (PPOB). Selanjutnya, inovasi itu kembali dikembangkan dengan pembayaran melalui marketplace.

“Dua-duanya langsung bisa menerbitkan serat pembayaran pajak yang disahkan menggunakan QR code. Inovasi ini luar biasa karena siapapun dimanapun bisa membayar pajak cukup melalui smartphone yang dimilikinya,” kata Boedi.

Kemudahan layanan pembayaran pajak, kata dia, menjadi salah satu pendorong tingginya kepatuhan masyarakat terhadap pajak. Selain itu, berbagai kebijakan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dalam memberikan stimulus baik pembebasan denda maupun potongan pajak. “Makanya di tengah suasana pandemi Covid-19 ini penerimaan pendapatan Jatim masih tetap baik

hingga Gubernur Khofifah mendapat apresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” tutur dia.

Selain inovasi pembayaran pajak, Boedi juga merasa tenang karena tugasnya untuk menepati target pendapatan daerah dapat terpenuhi dengan baik.

Hingga memasuki masa pensiunnya, penerimaan pajak daerah telah mencapai angka 87 persen. Pihaknya yakin, dengan berbagai upaya yang dilakukan Gubernur Khofifah, penerimaan pajak daerah tahun ini akan mampu melebihi target yang diharapkan.

“Kami juga sudah mulai membangun zona integritas di kantor Bapenda Jatim serta mengikuti kompetisi inovasi publik. Semua sudah berjalan dan sekarang tinggal menunggu hasilnya,” pungkas Boedi. [*]

Selasa Pahing, 8 September 2020

PILKADA SERENTAK

Halaman 12

Bacabup Kelana Aprilianto Siap Tingkatkan Ekonomi Melalui UMKM Sidoarjo, Bhirawa Bakal Calon Bupati (Bacabup) Sidoarjo Kelana Aprilianto yang berpasangan dengan Bakal Calon Wakil Bupati Sidoarjo Dwi Astutik siap meningkatkan kesejahteraan para emak-emak melalui gerakan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Bahkan termasuk perikanan atau peternakan hingga home industrinya.

Kelana Aprilianto menegaskan, pada saat terpilih langsung nantinya akan membuat perubahan mendasar yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Terutama para ibu-ibu rumah tangga, agar ekonominya terus meningkat.

Menurutnya, alasan mengandeng Dwi Astutik ini dikarenakan memang sudah melalui proses yang cukup panjang. "Saya lihat Bu Dwi Astutik adalah pasangan yang ideal untuk kita ajak kerjasama membangun Sidoarjo. Karena memang sangat potensial untuk mengembangkan perekonomiannya," jelasnya.

Sementara, Dwi Astutik memiliki tiga alasan, yang memanggil dirin-

ya akhirnya maju sebagai calon wakil bupati mendampingi Kelana Aprilianto. Pertama, Kabupaten Si-

doarjo memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang luar biasa.

Untuk itu ia berharap perempuan harus dilibatkan dalam pembangunan. "Sehingga, pendidikan menjadi faktor penting dalam menyiapkan generasi penerus," jelasnya.

Kemudian, yang kedua ialah penguatan ekonomi keluarga. Disini posisi perempuan diharapkan dapat membantu menopang kesejahteraan

achmad suprayogi/bhirawa

Kelana Aprilianto dan Dwi Astutik saat mendaftar di kantor KPU Sidoarjo.

KILAS DAERAH

perekonomian keluarganya. Karena, di Kota Delta ini semuanya lengkap, dari Pabrik berskala besar, Home Industri, UMKM, Perikanan, peternakan, semua ada di Sidoarjo.

"Maka dari itu, kenapa saya membidik emak-emak. Karena selama ini (emak-emak) dapat menguatkan ekonomi keluarganya," ungkapnya.

Kemudian yang ketiga ialah anak muda harus terlibat dalam bisnis start up. Karena bisnis ini sangat menjanjikan dalam menguatkan Ekonomi.

"Jika nanti ada kolaborasi, antara pelaku UMKM dan bisnis start up maka ini akan menjadi gerakan pemberdayaan yang luar biasa," jelas Bunda Dwi_sapaan akrabnya.

Ia juga menambahkan, dalam proses pencalonannya akan bergerak bersama emak - emak, khususnya adal dari Muslimat NU. "Tentu, karena saya dari Muslimat NU, maka saya akan bergerak bersama mereka," pungkasnya. [ach]

Nasdem Kecewa dengan PKB Partai Nasdem Sidoarjo tetap bekerja keras menangkan pasangan Muhdlor Ali - Subandi kendati ditampik PKB untuk masuk koalisi pengusung Paslon ini.

Dengan memendam kecewa dan marah, karena tawaran Nasdem untuk mengusung Paslon ditolak PKB tidak membuat Nasdem berhenti mesinnya. "Saya kecewa dan akan bekerja tanpa PKB untuk menangkan Muhdlor," kata ketua DPD Nasdem Sidoarjo, Nur hendriatiningsih.

Berkas Nasdem berkoalisi ini di bawa saat PKB mendaftarkan Muhdlor - Subandi, 6 september di KPUD Sidoarjo. Nasdem sejak dini memang sudah memberikan rekom kepada Muhdlor yang pernah mendaftar sebagai Bacabup. Rekom Nasdem malah ditandatangani langsung oleh Surya Paloh selaku ketua umum DPP Nasdem. Namun PKB menolak bila Nasdem berpijak sebagai partai pengusung. Nasdem hanya ditempatkan sebagai partai pendukung.. PKB yang berkekuatan 16 kursi memang dapat berjalan sendiri tanpa berkoalisi dengan partai lain.

Jujur kecewa dan marah karena berita penolakan sebagai partai pengusung kami terima injuri time saat mau pendaftaran Paslon," kata istri Haruna Sumitro ini. Jika jauh sebelumnya diinfo ketentuan PKB yg membolehkan partai lain sbg partai pendukung itu akan kami ta'ati. Menyikapi dinamika Pilkada Sidoarjo terhadap pilihan partai Nasdem pada Gus Muhdlor, partai ini mendorong pada jati diri Partai kita. Menentukan pilihan berdasar penilaian memilih yang terbaik untuk menjadi Pemimpin Kab Sidoarjo. "Kita fokus pada keputusan kita. Dengan atau tanpa ke absahan administratif, pilihan kita tidak berubah. Mari kita tunjukkan Cara Baru Berpartai. Kita hantarkan Gus Muhdlor Memenangkan Pilkada 2020 Kab Sidoarjo, " ujarnya. [hds]

Bacawali Surabaya Eri Cahyadi Urus KTA PDI Perjuangan

Pasangan Haji Hendy dan Gus Firjaun di Pilbup kabupaten Jember.

Demokrat Siap Menangkan Hendy-Gus Firjaun Jember, Bhirawa Partai Demokrat memastikan akan all out untuk pemenangan pasangan Haji Hendy dan Gus Firjaun di Pilbup kabupaten Jember yang dihelat Desember mendatang. Koordinator Dapil Jember- Lumajang, DPD Partai Demokrat Jatim Reno Zulkarnaen mengatakan sudah menjadi kewajiban seluruh kader dan simpatisan partai untuk mengamankan dukungan pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Jember tersebut.

"Saya sudah menjalin komunikasi dengan kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati yang diusung Demokrat di Jember, dimana minggu depan akan digelar pertemuan dengan seluruh kader dan mesin partai untuk memenangkan paslon tersebut," jelas pria yang juga anggota DPRD Jatim ini, senin (7/9) kemarin.

Reno mengatakan dengan pengerahan secara maksimal seluruh mesin partai untuk memenangkan pasangan tersebut. "Dengan kemenangan keduanya di Pilbup ke depan kabupaten Jember lebih baik lagi daripada saat ini," jelasnya. Diungkapkan oleh Reno Zulkarnaen, dengan adanya kemenangan pasangan haji Hendy dan Gus Firjaun, bola salju perubahan akan terjadi di kabupaten Jember. "Dan kami berharap Demokrat menjadi bagian perubahan tersebut di kabupaten Jember," jelasnya. [geh]

Surabaya, Bhirawa Setelah resmi mendaftar sebagai bakal calon wali kota (Bacawali) Surabaya yang diusung PDI Perjuangan, Eri Cahyadi mengurus kartu tanda anggota (KTA) sebagai kader partai.

"Mohon doa restunya, sekarang saya mengurus KTA sebagai kader PDI Perjuangan," kata Eri Cahyadi ditemui di Kantor DPD PDI Perjuangan Jatim Jalan Raya Kendangsari Industri Surabaya, Senin (7/9).

Eri ditemani Ketua DPC PDIP Surabaya Adi Sutarwijono.

Eri Cahyadi datang ke kantor DPD ditemani bakal Calon Wakil Wali Kota Surabaya Armuji dan ditemui oleh sejumlah pengurus partai tingkat provinsi. Mantan Kepala Bappeko Surabaya itu mengisi formulir pendaftaran anggota dan menunggu proses selanjutnya untuk mendapatkan KTA. "Jadi setelah ini baju dan hati saya sudah merah. Sudah jadi kader PDI Perjuangan," tutur bacawali berusia 43 tahun tersebut. Pada kesempatan tersebut, Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim Sri Untari Bisowarno mengapresiasi kedatangan Eri Cahyadi untuk mengajukan diri sebagai kader dan mengisi formulir pendaftaran sebagai anggota.

"Kalau dulu bajunya Mas Eri itu cokelat karena ASN, tapi sekarang bakal jadi merah. Dengan beliau mengurus KTA maka ini sangat menggembirakan karena akan jadi

Bacawali Surabaya Eri Cahyadi saat menunjukkan formulir pendaftaran yang telah diisi saat di Kantor DPD PDI Perjuangan Jatim.

bagian dari partai," kata dia. Selain mengurus KTA, kata dia, kedatangan Eri Cahyadi dan Armuji juga untuk memohon doa restu ke DPD PDI Perjuangan Jatim sekaligus komitmen untuk memenangkan Pilwali

Surabaya 2020.

Di tempat sama, Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya Adi Sutarwijono menegaskan dengan diisinya formulir KTA oleh Eri Cahyadi maka semakin memantapkan upaya me-

menangkan kontestasi Pilwali 9 Desember 2020. "Berarti, semakin lengkaplah pasangan Eri CahyadiArmuji maju dalam Pilkada Surabaya sama-sama dari kader PDI Perjuangan," kata Adi. [iib]

PDIP Gerak Cepat, Relawan Armudji Bermunculan Surabaya, Bhirawa PDI Perjuangan Kota Surabaya terus menggelorakan gotong royong, dalam gerakan pemenangan Calon Walikota Eri Cahyadi dan Calon Wakil Walikota Armuji. Antusiasme masyarakat Surabaya terhadap EriArmuji bermunculan, setelah Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri mengumumkan rekomendasi Rabu 2 September 2020.

"Gerakan relawan-relawan dari masyarakat bermunculan, menam-

bah semarak dan semangat gerakan pemenangan Eri-Armuji. Ini wujud gotong royong masyarakat, bersinergi dengan gerakan mesin organisasi PDI Perjuangan yang tersebar di berbagai kampung di Surabaya," kata Adi Sutarwijono, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, Senin (7/9).

Ada banyak rupa-rupa kreativitas relawan-relawan yang menyokong Eri-Armuji. Seperti dalam pembuatan jingle lagu, pembuatan dalam

desain kaos, desain alat peraga kampanye, desain stiker, pembuatan desain souvenir, juga endorsing di media-media sosial. "Saat pendaftaran ke KPU 4 September lalu, EriArmuji juga diantar oleh banyak elemen masyarakat Surabaya. Ada ibu-ibu yang mengenakan kostum warna-warni, anak-anak muda santri yang memainkan kesenian AlBanjari, ada kaum milenial, tokohtokoh kampung, dan kalangan ibuibu pemantau jentik nyamuk. [iib]

GALERI KAMPANYE

Hindari Berkerumun Massa Saat Pencoblosan

DPRD Surabaya Minta Pengajuan Santunan Kematian Tersosialisasikan dengan Baik Surabaya, Bhirawa Komisi D DPRD Surabaya yang membidangi kesejahteraan rakyat (Kesra), berharap Mekanisme Pengajuan Santunan Kematian bisa tersosialisasikan dengan baik hingga Kelurahan.

"Selanjutnya Kelurahan meneruskan ke RW dan RT dan Tokoh Masyarakat berkaitan tentang pengajuan tersebut," ucap Ketua Komisi D, Khusnul Khotimah Sabtu (5/09/2020).

Politisi perempuan PDIP ini menginginkan, agar persyaratan serta mekanisme pengajuan yang dibuat Pemkot Surabaya (Dinsos) sekaligus bisa menjawab pertanyaan Masyarakat tentang kepastian Pengajuan santunan tersebut yangg nantinya akan di transfer Kemensos.

"Kemensos memberikan santunan kematian kepada ahli waris sebesar Rp15 juta per orang yang meninggal sebagai bentuk perhatian dan belasungkawa dari negara," tuturnya.

Sebelumnya, kabar tentang santunan ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Surabaya dari Fraksi PKS, Reni

Khusnul Khotimah

Astuti bahwa sesuai Surat Edaran (SE) Kementerian Sosial RI Nomor 427/3.2/BS.01.02/06/2020 tentang Penanganan Perlindungan Sosial Bagi Korban Meninggal Dunia Akibat COVID-19, keluarga pasien covid-19 yang meninggal dunia seharusnya mendapatkan santunan sebesar Rp15 juta.

Reni meminta agar Pemkot segera melaksanakan amanat pemberian santunan untuk ahli waris pasien

covid yang meninggal dunia.

"Saya mendorong agar Pemkot segera menunaikan mengacu pada surat edaran kemensos. Tidak perlu nunggu APBD Perubahan, pakai saja anggaran Belanja Tak Terduga yang masih tersedia," jelasnya.

Politisi PKS tersebut menambahkan hingga kemarin data yang meninggal 863 jiwa. Dan masing-masing jiwa mendapatkan Rp15 juta. Oleh karena itu, Pemkot harus menganggarkan sekitar Rp13 miliar untuk santunan bagi keluarga yang ditinggalkan.

"Santunan ini harapannya dapat meringankan beban keluarga yang ditinggalkan. Walaupun tentu santunan ini tidak bisa dibandingkan dengan nyawa gugur akibat covid-19. Penting kemudian agar segera dianggarkan dan direalisasikan sebagai wujud perhatian dan kepedulian pemerintah kota Surabaya kepada keluarga Pasien covid yang meninggal dunia.

"Jangan ditunda-tunda, program lain saja yang sifatnya gebyar sudah bisa dijalankan semisal gelaran lomba SSC (Surabaya Smart City), masak santunan untuk warga yang kesusahan tidak didulukan", pungkas Reni. [dre*]

KPUD Mojokerto, Tambah 365 TPS dan Kodim Tambah 650 Tenaga Keamanan Serangan virus covid-19.tidak saja melemahkan sendi perekonomian. Namun juga merubah semua tatanan kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Oleh: Hasan Amin, Mojokerto

Seperti halnya Kegiatan Pemilukada di Kabupaten Mojokerto kali ini. Komisi Pemilihan Umum Daerah ( KPUD ) Kabupaten Mojokerto, harus menambah Tempat Pemungutan Suara ( TPS) untuk menghindari kerumunan masa saat pencoblosan tanggal 9 desember 20 nanti. Sebanyak 365 TPS. Dengan demikian TPS yang sebelumnya berjumlah 1719 yang tersebar di 304 Desa pada 18 Kecamatan yang ada di seluruh penjuru tlatah Kerajaan Mojopahit ini, kini menjadi 2084 TPS. Demikian ketetapan yang diputuskan KPUD. Kabupaten Mojokerto sejak awal bulan lalu.

Demikian juga anggaran yang dike-

luarkan untuk menggelar pesta demokrasi, di tengah pandemi virus covid-19.dan mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan Pemerintah pusat, di Kabupaten Mojokerto tidak kurang sebanyak 68,5 Milyar. Kata komisioner divisi tehnis. Akhmad Arif.

Hal senada juga disampaikan oleh Dandim 0815 Mojokerto. Letkol.

Inf. Dwi mawan sutanto SH. Senin 7/9/20. Menyoal tenaga keamanan

untuk menjaga kondusifitas wilayah Kabupaten Mojokerto, menjelang, saat pencoblosan digelar hingga pasca pesta demokrasi ini digelar.

Kodim 0815 dalam membach up Polres, menurunkan tidak hanya 450 personel. Namun ditambah pasukan BKO sebanyak 250 orang. Dengan demikian jumlah total pengamanan pilkada Kabupaten Mojokerto, berjumlah 650 personel. Untuk pengamanan terbuka maupun tertutup. [*]

Kodim 0815 mojokerto bersama Polres sedang menggelar Apel gelar pasukan pengamanan pilkada mojokerto.