Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2006
HARIAN
harian_bhirawa@yahoo.com bhirawa_indragiri@yahoo.com suratkabar_harianbhirawa
IKLAN/ LANGGANAN
Surat Kabar Harian Bhirawa
031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000
www.harianbhirawa.co.id
Mata Rakyat Mitra Birokrat
Kamis Legi, 9 JULI 2020
Tetap Eksis di Era Perkembangan Teknologi
Pangdam V/Brawijaya Ingin Bhirawa Mengikuti Perkembangan Zaman
Surabaya, Bhirawa Silaturahmi media cetak Harian Bhirawa dengan Kodam V/Brawijaya terjalin dengan bagus dan berjalan baik. Media cetak yang didirikan oleh almarhum Mochammad Said ini tidak lupa dengan cikal bakalnya, yakni dari Kodam V/Brawijaya. Kesekian kalinya, silaturahmi pimpinan dan Redaksi Harian Bhirawa terasa spesial dengan sambutan hangat yang diberikan oleh Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Widodo Iryansyah. Bertempat di Ruang Brawijaya, Rabu (8/7), silaturahmi ini juga disambut baik oleh Perwira Menengah Kodam V/Brawijaya, diantaranya Aster KasdamV/Brawijaya, Kolonel Inf Singgih Pambudi Arinto dan Kapendam V/Brawijaya, Kolonel Arm Imam Haryadi. Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Widodo Iryansyah terkesan dengan Harian Bhirawa dan menyebut sebagai koran yang cukup berpotensi. Dikarenakan dengan perkembangan zaman dan di era digital ini, Harian Bhirawa masih bertahan dan bisa tetap eksis. “Ke depannya, Harian Bhirawa harus ke halaman 11
oky abdul sholeh/bhirawa
Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Widodo Iryansyah (kanan) bersama Pemimpin Umum Harian Bhirawa, Nawang Esthi Lestari(Tengah) dan Pemimpin Redaksi, Wahyu Kuncoro SN (kiri) saat Silaturahmi di Makodam V/Brawijaya, Rabu (8/7).
Pemkot Lakukan Pemetaan dan Deteksi Dini RS Rujukan Ibu Hamil Surabaya, Bhirawa Kondisi ibu hamil dinilai sangat rentan tertular berbagai virus penyakit. Apalagi, di tengah pandemi Covid-19 saat ini. Karenanya, Pemkot Surabaya menaruh perhatian serius terhadap kondisi kesehatan serta keselamatan ibu dan bayinya. Salah satunya yakni melakukan deteksi dini dan pemetaan untuk menentukan Rumah Sakit (RS) rujukan ibu hamil. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan, kesehatan dan keselamatan ibu dan bayinya
Bupati Jember Kritik Inspektorat Jatim dan Sekkab Kemendagri Deadline Bupati Jember Ubah SOTK Febria Rachmanita
menjadi salah satu perhatian serius bagi Pemkot Surabaya. Makanya, pemkot ke halaman 11
MITRA
Media Mitra Strategis KPU K A B U PAT E N S i tubondo tercatat sebagai sakah satu dari ratusan kabupaten/kota se-Indonesia yang akan melaksanakan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah (pilkada) pada 9 Desember 2020 mendatang. Agar pemilihan bupati dan wakil bupati lima tahunan itu berjalan dengan sukses dan lancar, mulai saat ini KPU Situbondo melaksanakan sejumlah tahapantahapan penting pilkada. Salah satu pejabat KPU Situ-
Mediasi Bupati Jember dan Pimpinan DPRD Menegangkan
bondo yang saat ini sedang intens memimpin sejumlah kegiatan adalah Imam Nawawi MHi. Pria yang didapuk sebagai Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Situbondo mengakui, keberadaan ke halaman 11
Imam Nawawi MHi
Sentil
Mediasi Bupati Jember dan Pimpinan DPRD Menegangkan - Mereka perlu diajak ngopi di warkop. Gubernur Didesak Isi Direksi Bank Jatim - Desakan bermuatan politis Pemberlakuan Jam Malam Dinilai Tak Efektif - Ada program salah, tidak ada program tambah salah
Jember, Bhirawa Mediasi antara Bupati Jember dr Hj Faida MMR dengan Pimpinan DPRD Jember yang difasilitasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (7/7), berjalan menegangkan. Sebab dalam pertemuan tersebut, Bupati Faida mengkritik pernyataan Inspektorat Provinsi Jatim yang dianggap memperkeruh keadaan, serta mencurigai Sekkab Jember Mirfano bermain politik praktis dalam pemilukada di Jember. “Tujuannya membantu, tapi justru Hal ini disampaikan Ketua DPRD Jember, Itqon Syauqi melalui telefon bermain di media. Mestinya hasil meselulernya, Selasa malam. Menurut dia, diasi itu disampaikan kepada Gubernur statement Inspektorat yang menyebut sebagai atasannya, bukan ke media. Kami ‘Bupati menghambat APBD dan sanksi membawa print out media yang memmendagri sudah menunggu’ yang diper ke halaman 11 soalkan.
Pertemuan Bupati Jember dr Hj Faida MMR dan Pimpinan DPRD Jember yang dimediasi Kemendagri.
Sebanyak 70 Persen Peserta BLK Korban PHK karena Covid-19 Kepala Disnakertrans Provinsi Jatim Dr Himawan Estu Bagijo SH MH dan Kepala UPT BLK Surabaya, Siswanto foto bersama dengan 208 Peserta BLK Surabaya.
Pemprov, Bhirawa Sebanyak 70 persen yang mengikuti Balai Latihan Kerja (BLK) merupakan korban dari
pemutusan hubungan kerja (PHK) karena terdampak dari pandemi virus corona atau Covid-19. Sedangkan sisanya
yang 30 persen merupakan dari siswa yang baru lulus sekolah. ke halaman 11
Tak Hanya Gejala Klinis, Pasien Covid-19 Juga Tanggung Beban Psikis Stigmatisasi Surabaya, Bhirawa Pasien virus corona atau Covid-19 tidak hanya merasakan berbagai gejala klinis. Lebih dari itu, mereka juga merasakan dampak psikis berupa pengucilan dari masyarakat sekitar. Salah satu yang merasakan adalah pasien pertama di RS Lapangan Covid-19 Jatim, Ferry. Ferry menilai, stigma dari masyarakat kepada pasien Covid-19 masih dirasakan bahkan saat pasien
tersebut sudah sembuh. Padahal dukungan dari masyarakat sekitar baik saat menjalani perawatan maupun setelah sembuh sangat dibutuhkan oleh masyarakat. “Saat di rumah sakit lapangan kita sudah saling menguatkan dan saling menyemangati. Untuk itu hilangkan stigma negatif kepada pasien apalagi yang sudah sembuh,” kata Ferry di RS ke halaman 11
Gerakan Wanita untuk Memutus Mata Rantai Covid-19
Wong Pinter Nganggo Masker, BKOW Jatim Gelar Rapid Test untuk 5 Ribu Orang Berbagai kalangan saling bahu-membahu membantu pemerintah memutus mata rantai penyebaran pandemi virus corona atau Covid-19. Seperti yang dilakukan Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Jatim menggelar rapid test untuk 5 ribu orang. Kegiatan inipun disambut antusias masyarakat Kota Surabaya dan sekitarnya. Zainal Ibad, Kota Surabaya
Kegiatan rapid test massal ini terselenggara berkat kerjasama antara BKOW Provinsi Jatim dengan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Surabaya, Kongres Wanita Indonesia (Kowani) dan di support oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Homecare24 dan halodoc.
Ketua Umum BKOW Provinsi Jatim, Dra Hj Fatma Saifullah Yusuf menuturkan, rapid test ini digelar di Gedung Wanita Candra Kencana, Kalibokor, Kota Surabaya mulai 8-12 Juli 2020. Kegiatan ini adalah aksi nyata dari gerakan wanita untuk ikut membantu pemerintah memutus mata rantai virus corona atau Covid-19.
“Kami sediakan 5 ribu rapid test untuk masyarakat Kota Surabaya dan sekitarnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah ikut membantu terselenggaranya rapid test massal ini. Seperti GOW Kota Surabaya yang telah menyediakan tempat yang sangat representatif,” kata Fatma, ditemui saat pembukaan rapid test, Rabu (8/7). Istri mantan Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf ini mengatakan, di tengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung hingga saat ini, pemerintah
ke halaman 11
Ketua Umum BKOW Provinsi Jatim, Dra Hj Fatma Saifullah Yusuf saat menyaksikan proses rapid test yang digelar di Gedung Wanita Candra Kencana, Kalibokor, Kota Surabaya.
EKSEKUTIF
Kamis Legi, 9 Juli 2020
Halaman 2
Persakmi Apresiasi Risma Intensifkan Kampanye Protokol Cegah Covid-19 Surabaya, Bhirawa Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia (Persakmi) dan Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Airlangga, mengapresiasi berbagai langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dipimpin Wali Kota Tri Rismaharini yang semakin gencar mengkampanyekan protokol kesehatan cegah Covid 19 secara lebih intensif, utamanya di pasar tradisional dan rumah makan. Langkah ini patut diapresiasi, karena bagian penting dari penanganan dan pengendalian Covid 19. ‘’Pemkot Surabaya semakin gencar melakukan kampanye protokol pencegahan Covid 19. Bahkan, langkah ini langsung dipimpin Wali Kota Tri Rismaharini. Operasi gabungan rutin tiap hari digelar menyasar berbagai tempat, terutama yang menjadi sasaran berkumpulnya warga. Kampanye protokol pencegahan itu merupakan langkah yang tepat,’’ kata Estiningtyas Nugraheni SKM MARS, Pengurus Pusat (PP) Persakmi, dalam rilisnya, Rabu (8/7). Esti menambahkan, protokol pencegahan juga sangat berperan untuk mengendalikan jumlah kontak terhadap virus. Pengendalian terhadap jumlah kontak dapat dilakukan dengan beberapa upaya. Diantaranya, kepatuhan dan kedisplinan dalam menjalani protokol cegah Covid 19. ‘’Protokol cegah Covid yang direkomendasikan WHO dan Gugus Tugas adalah pemakaian masker dengan benar, rajin cuci tangan pakai sabun dan menjaga jarak minimal 1,5 hingga 2 meter. Sehingga kampanye protokol cegah Covid yang dilakukan Pemkot Surabaya tentu menjadi bagian penting dalam mengendalikan jumlah kontak virus,’’ papar perempuan yang juga Ketua Ikatan Ke-
zainal ibad/bhirawa
Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini keliling kampung membagikan masker dan mengkampanyekan protokol kesehatan.
luarga Alumni (IKA) Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Airlangga ini. Sementara itu, dalam penanganan dan pengendalian Covid-19, lanjut Esti, dikenal dengan Rt (bilangan reproduksi). Penanganan Covid 19 dianggap berhasil jika bilangan reproduksi kurang dari 1. Prinsip bagaimana agar bilangan reproduksi menjadi di bawah angka 1, adalah dengan mengendalikan tiga aspek penting yaitu laju infeksi,
KILAS BIROKRASI
Jelang Idul Adha 1441H, Bupati Pastikan Tak Ada Pembatasan Jamaah Bondowoso, Bhirawa Menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha 1441 H, utamanya dalam pelaksanaan shalat berjamaah. Bupati Drs KH Salwa Arifin memastikan tak ada larangan dan pembatasan pada jumlah jamaah. Tetapi Bupati menegaskan, agar para jamaah tetap menerapkan protokol kesehatan. Hal ini disampaikannya saat kegiatan Pengarahan Bupati Tentang Pelaksanaan Ibadah di Masjid dan Pelaksanaan Perayaan Idul Adha 1441 H. Dalam Masa New Normal terhadap puluhan Pengurus Takmir Masjid Bondowoso, di Pendopo Bupati, Rabu (8/7). ‘’Tidak ada pelarangan. Silahkan menjalankan shalat Idul Adha, tetapi tetap mengacu kepada protokol kesehatan,’’ jelasnya saat di konfirmasi. Bupati Salwa pun meminta, agar para Pengurus Takmir Masjid untuk menyediakan tempat yang ekstra. Utamanya yang ada di pedesaan, jika terdapat masjid kecil dengan daya tampung sedikit, maka bisa memanfaatkan halaman sebagai alternatif. Karena disetiap pelaksanaan Shalat Idul Adha jumlah jamaah membludak. Menurutnya, tidak hanya sholat Idul Adha, Bupati juga tengah akan menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) di sektor lainnya. Seperti kegiatan pernikahan dan tahlilan hingga aktifitas kerja masyarakat baik di perkantoran hingga pasar. Ditanya perihal acara resepsi pernikahan, orang nomor satu di Bondowoso itu menerangkan, masyarakat boleh melaksanakannya. ‘’Tetapi tetap dengan ketentuan protokol kesehatan,’’ imbaunya. [san]
Bupati Minta Dinkes Gencar Tangani AKI AKB Bojonegoro, Bhirawa Bupati Bojonegoro, Anna Mu’awanah hadiri Pertemuan Pembekalan dan Pembinaan Kader Pendamping Ibu Hamil Risiko Tinggi (Risti) se-Kabupaten Bojonegoro di Pendopo Malowopati, kemarin (8/7). Hadir ExxonMobil Cepu Limited (EMCL), Camat Gayam, Dander dan Ngasem, serta diikuti sebanyak 100 Kader seKabupaten Bojonegoro, yang bertugas melaksanakan pendampingan guna menekan resiko bagi ibu hamil resiko tinggi. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bojonegoro menyampaikan, Kader Pendamping adalah salah satu upaya pengendalian AKI AKB (Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi). ‘’Setiap sepekan sekali, Kader Pendamping akan melakukan kunjungan untuk pendampingan Ibu Hamil Risti. Ibu Hamil akan diberikan pemahaman, motivasi hingga pendampingan selama kehamilan hingga 42 hari pasca kehamilan,’’ ungkap Ani. Bupati Bojonegoro menekankan kepada Dinas terkait agar nantinya menyisir hingga daerah sulit dijangkau agar diberikan perhatian dan pendampingan. Kini AKI AKB di Kab Bojonegoro terbilang tinggi, untuk AKI telah menembus angka 24 dan AKB diangka 80, tertinggi sampai hari ini di kecamatan kota. ‘’Ini sudah melebihi target maksimal Pemkab dan saya rasa nantinya kita perlu evaluasi langkah penekanan AKI AKB,’’ tutur Anna Mu’awanah. [bas]
PEMBERITAHUAN DITEMUKAN Pada tanggal 15 Agustus 2018 telah menerima bayi laki-laki dari Dinas Sosial Kabupaten Jember yang diketemukan di Dusun Sambilangan, Desa Kalibuntu Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo. Saat Ini Bayi mendapat pengasuhan di UPT PPSAB Sidoarjo. 8941814
PEMBERITAHUAN DITEMUKAN Pada tanggal 12 Pebruari 2019 telah menerima bayi laki-laki dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek yang diketemukan warga di pinggir jalan baru Dusun Payaman Desa Durenan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek. Saat Ini Bayi mendapat pengasuhan di UPT PPSAB Sidoarjo. 8941814
periode infeksi, dan jumlah kontak terhadap virus. Laju infeksi lebih pada karakteristik virus, yang sulit dimanipulasi. Sementara periode infeksi dapat dikendalikan dengan prinsip dasar 3T dan I, yaitu testing yang agresif, pelaksanaan tracing yang masif, perawatan yang adekuat (treatment) dan isolasi. ‘’Semakin Pemkot Surabaya dapat melakukan 3T dan I, maka dapat mengendalikan periode in-
feksi dengan baik. Perawatan yang adekuat salah satunya adalah pentingnya perhatian Pemkot Surabaya terhadap tenaga kesehatan, antara lain ketersediaan alat pelindung diri (APD), kecukupan tenaga dan ketersediaan sarana,’’ katanya. Esti menegaskan, bila bisa memahami pattern prinsip dasar bilangan reproduksi, maka warga dapat dengan jelas menyikapi situasi Covid yang cukup tinggi di Surabaya. Jika kasus konfirmasi yang
meningkat mayoritas didapatkan dari pasien ODP atau PDP, maka konsep dasar test dan tracing berjalan baik. Maka menurutnya, langkah yang perlu diperkuat Pemkot Kota Suarabaya kini dengan bergerak secara serentak, yaitu pengendalian periode infeksi dengan tetap menjaga momentum pelaksanaan 3T+I. Sisi lain pelaksanaan kepatuhan terhadap protokol cegah Covid 19 se-
bagai wujud pengendalian jumlah kontak harus terus didorong. Strategi dan langkah apa yang dipilih, tentunya pihak Pemkot Surabaya lebih memahami tentang konteks kelebihan dan kekurangannya, termasuk bagaimana kearifan lokal warga Surabaya. ‘’Saya rasa Pemkot S u r a b a y a l e b i h p a h a m k a r ateristik warganya. Sehingga bisa mutuskan strategi apa yang dipakai,’’ pungkas Esti. [iib]
Penerimaan CPNS Dibuka Dua Tahun Lagi Kab Malang, Bhirawa Ribuan tenaga Honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang akan lebih lama lagi untuk bisa mendaftar sebagai Calon Pengawai Negeri Sipil (CPNS). Karena Pemerintah Pusat akan membuka penerimaan kembali CPNS dua tahun yang akan datang. Menurut Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Malang, Nurman Ramdansyah, Rabu (8/7), dengan akan diadakannya kembali perekrutan CPNS dua tahun lagi, maka hal ini telah membuat Pemkab Malang kekurangan tenaga yang berstatus PNS. Karena jumlah PNS di Pemkab ini setiap tahun jumlahnya mencapai 800 hingga 900 orang. “Dari banyaknya PNS yang pensiun, tentunya akan terjadi kekosongan jabatan,’’ terangnya. Nurman menegaskan, Pemerintah Pusat tidak membuka rekrutmen CPNS, dimungkinkan karena adanya pandemi Corona Virus Disease (Covid 19) yang semakin meluas
Kepala BKPSDM Kab Malang Nurman Ramdansyah.
penyebarannya. Selain itu, kemungkinan juga anggaran dalam penerimaan CPNS tersedot untuk penanganan Covid 19, karena di setiap daerah ada rasionalisasi anggaran. Akibatnya akan berdampak pada pelayanan publik di Kabupaten Malang. ‘’Pengaruh layanan publik berdampak pada banyaknya kekosongan jabatan, hal itu disebabkan banyaknya PNS yang pensiun di setian tahunnya. Dan kini masih ada sejumlah Kepala Bidang (Kabid)
yang kosong, serta Sekretaris dibeberapa dinas juga kosong. Ini yang telah membuat pelayanan ke masyarakat jadi terhambat. Sehingga disiapkan jurus untuk mengantisipasi adanya kekosongan jabatan, baik itu fungsional maupun strutural,’’ jelasnnya. Dengan adanya penundaan peneriamaan CPNS hingga dua tahun lagi, sehingga Pemkab Malang tidak bisa berbuat apa - apa. Dan meski sudah beredar informasi terkait Pemerintah Pusat akan kembali
Warga Putra Bangsa III Medokan Ayu Sambut Ipda Sugeng dalam Penjurian Kampung Tangguh
sudarno/bhirawa
Bupati Madiun, H Ahmad Dawami disaksikan Pengasuh Ponpes Al Basmallah, KH Abdul Khodir, para Ketua MWC NU se-Karesidenan Madiun, dan Muspica Wonoasri, melanunching gerakan ketahanan pangan, Rabu (8/7), dilanjutkan peninjauan basar.
Bupati Launching Gerakan Ketahanan Pangan di WMC NU Wonoasri Kabupaten Madiun, Bhirawa Di tengah pandemi Covid 19 ini, Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (WMC NU) Wonoasri Madiun melakukan antisipasi, yaitu Melaunching Gerakan Ketahanan Pangan. Masyarakat dan jamaah diharapkan menanam umbi talas sebagai cadangan makanan mengingat belum ada yang tahu kapan berakhirnya masa pandemi Covid 19. Launching Gerakan Ketahanan Pangan yang dipusatkan di Pondok Pesantren Al Basmallah, dilakukan Bupati Madiun, H Ahmad Dawami di-
saksikan Pengasuh Ponpes Al Basmallah, KH Abdul Khodir, para Ketua MWC NU se-Karesidenan Madiun, dan Muspica Wonoasri, Rabu (8/7). Bupati Madiun dalam sambutannya mengaku bersyukur karena sudah lama mengharapkan ketahanan pangan di Kabupaten Madiun, dan hari ini gerakan itu baru terealisasi. Sejak awal Bupati sadar terhadap bahaya maupun dampak Covid 19, yakni selain kesehatan pasti merembet pada dampak ekonomi. Makanya begitu mendengar bahaya Covid, pada 5 Maret, bupati langsung membentuk
yoyok cahyono/bhirawa
penerimaan CPNS dua tahun lagi, tapi secara resmi hingga kini belum menerima pemberitahuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Kemenpan dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) tentang penundaan rekruitmen itu. ‘’Maka saya meminta para tenaga honorer di lingkungan Pemkab Malang bersabar. Karena penerimaan CPNS itu kewenangan Pemerintah Pusat, sehingga Pemerintah Daerah hanya melaksanakan saja,’’ tegas Nurman. Secara terpisah, salah satu tenaga honorer dilingkungan Pemkab Malang, Harun Asikin mengatakan, dirinya memang berharap tahun 2020 ini ada penerimaan CPNS. Karena sudah bekerja sebagai tenaga honorer dilingkungan Pemkab Malang selama tujuh tahun, dan usianya kini 34 tahun. Sehingga jika Pemerintah Pusat menggelar kembali penerimaan CPNS dua tahun lagi, maka usia saya sudah 36 tahun. Sehingga jika berdasarkan aturan, pendaftar CPNS usia maksimum 35 tahun. ‘’Akibatnya saya tidak bisa mendaftar lagi sebagai peserta CPNS, karena usia sudah lebih dari persyaratan usia maksimum,’’ tuturnya. [cyn]
tim untuk menangani Covid 19 di Kabupaten Madiun, bahkan saat itu dinas terkait belum tahu tugas tim yang dibentuknya itu. Namun setelah beberapa hari kemudian, mereka baru tahu dan langsung membantu Tim Satgas Penanggulangan Covid 19. Sejak awal Bupati Dawami memiliki dua target untuk menghadapi pandemi Covid 19 di Kab Madiun yaitu keselamatan dari sisi kesehatan dan ekonomi. Maka bupati mengapresiasi langkah yang diambil MWC NU Wonoasri, yakni Gerakan Ketahanan Pangan karena ini bagian dari tagert keduanya. [dar]
Surabaya, Bhirawa Warga Putra Bangsa lll, Perumahan Medokan Ayu menyaksikan dan menyambut penjurian Kampung Tangguh dengan semarak dan semangat tinggi, dalam menyambut era new normal yang dihadiri Ipda Sugeng Prajitno, Pasatbimas Polrestabes Surabaya, yang digelar Rabu (8/7) kemarin. Ipda Sugeng mengapresiasi kegiatan warga dan Pengurus RT 09/RW II yang ikut serta menyukseskan dan menjaga warganya dalam menangani dan mencegah penularan wabah Virus Corona atau Covid 19. Menurutnya, warga jangan lengah dan jangan lupa untuk tetap memakai masker, menjaga jarak, sering mencuci tangan. Sebab siapa lagi yang peduli dengan kesehatan diri sendiri kalau bukan para warga sendiri, dan disamping itu juga selalu mengingatkan keluarga dan warga disekitar lingkungan untuk selalu disiplin dalam menjalani protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. ‘’Bapak – bapak dan ibu – ibu harus selalu menjaga kesehatan diri dan keluarganya
masing - masing. Jangan lengah karena pandemi Virus Corona ini masih ada di sekitar kita dan belum hilang. Maka kita harus disiplin dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah, dengan selalu memakai masker setiap keluar rumah, menjaga jarak dan sesering mungkin untuk mencuci tangan atau gunakan hand sanitizer. Sebab siapa lagi yang peduli dengan kesehatan kita dan keluarga kita kalau bukan kita sendiri, agar kita terhindar dari penularan Virus Corona,’’ harap Ipda Sugeng kepada para warga. Bahkan Ipda Sugeng berharap, dengan Kampung Tangguh ini bukan hanya sekedar formalitas saja, namun warga Putra Bangsa III juga harus melaksanakannya dengan benar. ‘’Saya berharap Kampung Tangguh ini bukan hanya ada penjagaan ada cek suhu tubuh saja dan ada jogo tonggo, tetapi benarbenar ada Satgas Kesehatan atau ketangguhan kesehatan bisa jalan. Sehingga semua warga Putra Bangsa III betul – betul selalu sehat dan terhindar dari penularan Virus Corona,’’ tegasnya. [fen]
LEGISLATIF Gubernur Didesak Isi Direksi Bank Jatim Kamis Legi, 9 Juli 2020
Halaman 3
DPRD Jatim, Bhirawa Rencana interpelasi kepada Gubernur Khofifah Indar Parawansa di kalangan DPRD Jatim terus bergulir. Tidak diresponnya rekomendasi Komisi C tentang direksi Bank Jatim pun membuat dinamika di internal DPRD Jatim. Ketua Fraksi PPP DPRD Jatim Musyaffa Noer pun angkat bicara. Pihaknya menolak interpelasi yang digulirkan Komisi bidang keuangan tersebut. “Terkait dengan hak interpelasi yang digulirkan oleh Komisi C tentang kekosongan posisi Direktur Umum yang ada di Bank Jatim, maka Fraksi PPP menolak interpelasi tersebut,” tegasnya saat dikonfirmasi, Rabu (8/7). Soal wacana interpelasi, kata dia, sekalipun menjadi hak dan wewenang DPRD tetapi masih belum tepat digulirkan pada situasi saat ini. Hal ini karena dalam suasana darurat Covid-19. “Karena akan membuat suasana gaduh, terutama hubungan antar legislatif dengan eksekutif. Oleh sebab itu, harus dibangun lebih baik lagi komunikasi dan koordinasi antara eksekutif dengan legislatif,” jelasnya.
Musyaffa melanjutkan, Fraksi PPP menyakini bahwa Gubernur Khofifah mempunyai konsistensi yang tinggi untuk menata pemerintahan Jawa Timur termasuk masalah Bank Jatim. “Fraksi PPP yakin bahwa Gubernur memiliki skala prioritas diantara sekian banyak program yang harus didahulukan,” tambahnya. Meski demikian, Musyaffa meminta Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa untuk segera mengagendakan dan menjawab surat resmi dari Komisi C sebelum Rapat Umum Pemengang Saham (RUPS) Bank Jatim. “Gubernur harus segera mengagendakan dan menjawab surat resmi yang sudah dikirim oleh Komisi C, ya. Jadi, sebelum RUPS harus terisi jajaran direksi Bank Jatim,” terang Musyaffa yang juga Ketua DPW PPP Jatim ini.
Sebelumnya, pengamat politik dari Univeritas Trunojoyo Madura Surokim Abdussalam menilai bahwa penggunaan hak interpelasi dari DPRD Jawa Timur kepada Pemprov Jatim harus disikapi dengan wajar. Menurut dia, justru penggunaan hak interpelasi itu merupakan tanda cinta dari legislatif kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa agar bekerja lebih baik lagi. “Kalau menurut saya itu interpelasi itu sebagai tanda cinta untuk gubernur,” katanya. Surokim mendorong agar DPRD Jatim memaksimalkan fungsi pengawasan untuk memperbaiki kinerja Pemprov Jatim, supaya transparan dan mengedepankan akuntabilitas. Menurut dia, keputusan sebagaian anggota DPRD Jatim untuk menggunakan hak interpelasi adalah wajar, karena itu sebagai bagaian dari fungsi kontrol yang harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. “Saya pikir masa bulan madu dewan dan pemprov sudah cukup dan saya bisa memahami jika dewan berusaha melakukan tugas dan
fungsi pengawasannya untuk mendorong perbaikan-perbaikan disemua sektor, terkait, khususnya bidang2 yg selama ini masih belum transparan guna perbaikan,” tambah peneliti dari Surabaya Survei Center (SSC) itu. Surokim mengingatkan, kinerja Pemprov Jatim dalam berbagai bidang masih perlu perbaikan dan belum maksimal. Karena itu, sudah menjadi tugas legislatif untuk menjalankan fungsi kontrol sesuai aturan undang-undang yang berlaku. “Apalagi masih banyak bidang yang selama ini masih luput dari upaya menjamin dan menuju transparan dan akuntabel, khususnya terkait dengan profesionalisme tatakelola pemerintahan,” tandasnya. “Sejauh itu untuk perbaikan transpaansi dan meningkatkan akuntabilitas kepada publik ya bagus-bagus saja,” pungkasnya. Sebelumnya, Melalui Komisi C, DPRD menggulirkan wacana penggunaan hak interpelasi terhadap Gubernur Jawa Timur. Wakil Ketua Komisi C DPRD Jatim, Y Ristu Nugroho menje-
laskan alasannya. Menurutnya, hingga saat ini pihaknya belum menerima jawaban dari Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa soal kekosongan Direksi Bank Jatim. Padahal surat rekomendasi dari pimpinan DPRD Jatim telah dikirim sejak 20 April 2020 lalu. “Surat tersebut kami kirim empat hari sebelum sebelum RUPS Bank Jatim 24 April 2020 lalu,” kata Ristu dikonfirmasi, Senin (6/7). Surat rekomendasi tersebut berisi rekomendasi dewan soal kekosongan dua jabatan di Bank Jatim. Di antaranya, soal panitia seleksi. Sementara itu, wacana penggunaan hak interpelasi itu ditolak oleh sebagaian fraksi di DPRD Jatim. Diantaranya adalah Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat dan Fraksi PAN dan juga Fraksi PPP. Sementara Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad serius menanggapi kasus ini. Menurutnya, Gubernur selaku pemegang saham mayoritas di Bank Jatim harus segera memperhatikan rekomendasi resmi yang dikirim lembaga DPRD. Karena, rekomendasi atau masukan yang dibuat oleh komisi C DPRD
Jatim sudah disetujui pimpinan DPRD Jatim untuk diteruskan kepada Gubernur Jatim. Seharusnya Gubernur segera merespon rekomendasi yang sudah dibuat atas nama lembaga DPRD Jatim ini. Apalagi rekomendasi itu cukup penting untuk agar proses rekruitmen Direktur utama dan Direktur Oprasional Bank Jatim sesuai dengan aturan yang berlaku. “Sebelum rekomendasi Komisi C dijalankan oleh Gubernur, harusnya RUPS Bank Jatim tidak dilaksanakan dulu,” pinta Anwar Sadad. Informasinya Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Jatim sekaligus mengumumkan susunan Direksi yang baru dijadwalkan 24 Juli 2020 mendatang. Seperti diberitakan sebelumnya, DPRD Jatim telah melakukan upaya menjaga proses perekrutan direksi PT Bank Jatim tidak bermasalah di kemudian hari, hingga sekarang belum juga mendapat respon dari Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Hingga akhirnya Melalui Komisi C, DPRD Jatim dalam waktu dekat ini akan menggalan interpelasi (hak bertanya) kepada Gubernur yang baru menjabat 1 Tahun 4 bulan ini. [geh]
KILAS DEWAN
Saksi Meringankan Bupati Saiful Sidoarjo, Bhirawa Sekdakab Sidoarjo, Ahmad Zaini membenarkan adanya tali asih berupa logam mulia yang diberikan kepada terdakwa Bupati (non aktif) Saiful Ilah. Tali asih berupa emas batangan diberikan saat Ultah terdakwa, ucapnya saat menjadi saksi dalam persidangan Saiful Ilah di PN Tipikor Juanda, Rabu (8/7) sore. Saksi menambahkan para kepala SKPD patungan. Ada yang kasih urunan Rp300 ribu lalu uangnya dikumpulkan untuk beli logam mulia. Pemberian emas ini inisiatif kepala SKPD sebagai hubungan anak dan bapak. “Pak Saiful tidak pernah meminta, Ini bentuk penghormatan anak kepada bapak.” terangnya. Saiful juga tidak menyangga penjelasan saksi. Zaini dalam keterangan lebih meringankan terdakwa. Tidak pernah terdakwa memerintahkan kontraktor untuk dimenangkan. Sistem lelang proyek tidak bisa diintervensi. Pokja ULP punya hak otonom. Ketika dikejar jaksa KPK bahwa ada secarik kertas bertuliskan beberapa paket pekerjaan dari Saiful yang diberikan pada saksi? Menurut Zaini itu tidak ada tendensi titip proyek. Ia sudah menyerahkan kertas itu kepada terdakwa Sangaji Sanajih itu selaku Kabag ULP. Soal menang kalah dalam tender yang diikuti kontraktor yang meminta catabelece itu bukan urusan terdakwa Saiful Ilah. Zaini mengaku tidak tahu asal usul uang Rp350 juta yang ditemukan KPK di ruang ajudan Bupati. Ia juga tidak tahu hubungan Saiful dengan pemilik uang, Ibnu Gofur. [hds]
Dewan Rampungkan Pembahasan Raperda APBD 2019 Tulungagung, Bhirawa Semua komisi di DPRD Tulungagung, Rabu (8/7), merampungkan, pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019. Rencananya, setelah pembahasan tersebut tuntas akan dilanjutkan dengan rapat paripurna persetujuan dan penetapan. Ada tiga komisi yang menyelesaikan hearing pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 bersama mitra kerja OPD lingkup Pemkab Tulungagung pada Rabu (8/7). Yakni Komisi B, Komisi C dan Komisi D. Sedang Komisi A dalam menuntaskan pembahasan bersama OPD mitra kerja mereka lebih cepat lagi. Komisi yang membidangi pemerintahan dan pendidikan ini merampungkan pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 pada Selasa (7/7) siang. Ketua Komisi C DPRD Tulungagung, Asrori, mengungkapkan setelah merampungkan pembahasan akan ditindaklanjuti dengan rapat paripurna persetujuan dan penetapan. “Tapi sebelum rapat paripurna berlangsung semua fraksi akan meminta hasil hearing yang di komisi-komisi sebagai dasar pembuatan pandangan akhir setiap fraksi,” ujarnya. Di Komisi C sendiri, lanjut dia, ada beberapa kinerja OPD yang menjadi sorotan saat pembahasan. Di antaranya, masih belum maksimalnya sertifikasi aset oleh BPKAD, pembangunan Pasar Ngunut yang tidak bisa terselesaikan pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19 dan penurunan pendapatan daerah pada tahun 2020 yang juga karena imbas pandemi Covid-19. “Kami berharap kendati pasti ada penurunan, namun jangan sampai pendapatan asli daerah turun drastis,” paparnya. Sebelumnya, anggota Komisi A DPRD Tulungagung, Samsul Huda, mengakui telah merampungkan pula pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tulungagung tahun anggaran 2019 bersama OPD mitra kerja mereka. Ia menyebut Komisi A DPRD Tulungagung sudah mengevaluasi kinerja para mitra kerjanya tersebut. [wed]
andre/bhirawa
Arif Fathoni ketika menerima surat dukungan usai memberikan sambutan dalam acara konsolidasi pra Musda ke X.
Arif Fathoni Diusulkan Menjadi Calon Ketua DPD Golkar Surabaya, Bhirawa Sebanyak 31 Pimpinan Kecamatan (PK) Partai Golkar Se-Kota Surabaya mengusulkan sekaligus mendukung penuh Arif Fathoni calon Ketua DPD Golkar Kota Surabaya. “Tadi kita mengusulkan sekaligus mendukung mas Arif Fathoni menjadi calon ketua DPD Golkar Kota Surabaya,” kata H Mei Joyo Pimpinan Kecamatan (PK) Wiyung Partai Golkar Surabaya. Selasa (707) malam di acara konsolidasi Pra Musda ke X. Arif Fathoni, kata ia, dinilai masih muda juga menjabat sebagai ketua Fraksi Golkar DPRD Surabaya serta
punya kapasitas dan elektabilitas seperti apa yang sudah disampaikan oleh panitia (Pra-Musda Ke X) “Golkar ini mencari kader muda seperti mas Arif Fathoni ini punya elektabilitas,” ungkap Joyo. Arif Fathoni juga ketua Fraksi Golkar ini, kata ia, selama ini dikenal dekat dengan teman teman Pimpinan Kecamatan (PK) Golkar yang selalu mengakomodir yang akan disampaikan ke Pemerintah Kota Surabaya. “Meskipun belum bisa memenuhi semuanya, paling tidak beliau (Arif Fathoni) wellcome dengan semuanya,” terang Joyo.
Menanggapi usulan tersebut, Ketua DPD Golkar Surabaya—Blegur Prijanggono mengatakan, ia melihat 31 Pimpinan Kecamatan (PK) sebagai peserta Musda ini hampir 100 persen semua mendukung saudara Arif Fathoni. “Alhamdulillah, berarti artinya semua ini terpilih secara alamiah, artinya mereka (PK) sudah tahu sosok Ketua Partai Golkar Surabaya kedepan adalah sosok yang milenial dan revosioner,” kata Blegur Prijanggono. Sementara itu, atas usulan sekaligus dukungan ini, Arif Fathoni mengaku merasa beryukur dan ter-
hormat atas dukungan 31 Ketua Pimpinan Kecamatan Partai Golkar dan hasta karya partai golkar. “Untuk saya maju (Calon Ketua DPD Golkar Surabaya) dalam Musda mendatang,” kata Fathoni. ditemuai usai konsolidasi Pra Musda Ke X di rumah makan Nur Pasific jalan Adityawarman Surabaya. Atas dukungan ini, diharapkan mudah mudahan dukungan berangkat dari niat tulus untuk membesarkan Partai Golkar Kota Surabaya ini diridhoi oleh Allah Swt sehingga bisa memberikan kemudahan dan kelancaran. [dre]
ECJWO Datangi Gedung KPK di Jakarta
Pertanyakan Hasil Penyelidikan Empat Kasus Korupsi di Surabaya Surabaya, Bhirawa Sejumlah orang delegasi East Java Coruption and Judicial Watch Organitation (ECJWO) kembali mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jalan Kuningan Persada Jakarta, guna menanyakan hasil laporan pada tanggal 10 Febuari 2020 lalu. Dengan membawa poster bertuliskan “Hargai Laporan Masyarakat, Sampai Kapan...??? Korupsi di Surabaya Dibiarkan...!!! dan Save KPK, Koruptor Surabaya Jaganlah Kau Takuti”. “Kami datang ke gedung KPK guna tanyakan hasil kasus korupsi di Surabaya, yakni masalah tanah eks ganjaran Medokan Semampir, tanah Provinsi yang dijarah oleh perorangan dan dana hibah 2015 sebesar
zainal ibad/bhirawa
ECJWO saat melakukan aksi di depan KPK menanyakan lagi hasil penyelidikan empat kasus korupsi di Kota Surabaya.
Rp 465 miliar yang disalurkan secara fiktif serta masalah YKP yang saat ini lagi marak di pusaran korupsi,” kata
Kordinator Aksi, Leman yang di dampingi Widodo, dalam rilis yang diterima Bhirawa, Rabu (8/6).
Selain itu, ia meminta KPK tidak membiarkan korupsi di Surabaya terus berjalan tanpa tersentuh oleh siapapun. Dan berharap lembaga anti rasuah tersebut mulai menjamah pihak yang diduga menjadi koruptor. “Kami harapkan semua yang terduga korupsi di Surabaya terjamah oleh KPK,” ujarnya. Pengunjuk rasa yang datang dari Surabaya menuju gedung KPK dengan dana cara swadaya tersebut, siap melengkapi data yang diperlukan KPK untuk mulai mengusut praktik korupsi di Kota Pahlawan. “Kepada bapak-bapak yang ada di KPK kami mohon dengan hormat apabila datadata yang kami sampaikan ada yang kurang kami siap untuk melengkapi,” pungkasnya. [iib]
Armuji Beri Bantuan Penderita Ambeien dan Empat Anaknya yang Tak Sekolah Anggota DPRD Jatim Dapil Surabaya, Ir Armuji mendadak datang ke rumah Jauhari, Rabu (8/7). Warga Jl Rangkah Buntu II ini menderita sakit ambeien. Setahun lebih bapak empat anak ini terbaring lemas di rumahnya yang tak layak. Cak Ji, sapaan akrabnya pun sontak menemui anak-anaknya yang merawat bapaknya ini. Ia sebagai warga Surabaya mengaku prihatin. “Awakmu wes gak sekolah ta le? Opo o gak sekolah maneh? (Kamu sudah tidak sekolah? Kenapa tidak sekolah lagi?, red),” tanya Cak Ji pada Ahmad, putra pertama Jauhari. “Iya pak. Lagi jaga bapak saya yang sakit sudah setahun ini pak,” jawabnya.
Cak Ji pun tak tinggal dia. Mantan Ketua DPRD Surabaya ini pun memberikan santunan kepada Jauhari. Dijelaskan, sebagai warga Surabaya pihaknya mengaku prihatin. “Tapi, Pemkot Surabaya sudah memperhatikan Pak Jauhari beserta keempat anaknya,” terangnya. Keempat anaknya ini, lanjut Cak Ji, sudah ditawari Pemkot Surabaya untuk masuk sekolah Negeri. “Anaknya juga sudah ditawari untuk masuk sekolah Negeri. Begitu juga
permakanan dari Pemkot juga didapatkan,” terangnya. Dibeberkan Politisi PDIP ini bahwa Jauhari memiliki rumah yang tidak jauh dari tempat tinggalnya sekarang ini. “Sebenarnya meraka punya rumah, tapi dikontrakkan. Dan rumah yang ditempati ini punya tetangganya. Nah, rumah yang ditempati ini sangat kumuh dan tidak layak dihuni,” katanya. Ditanya sakitnya Jauhari, Cak Ji segera berkoordinasi dengan pihak Rumah Sakit Soewandhie untuk segera mengirimkan tenaga medisnya. Hal ini diperlukan di tengah pandemi yang belum selesai di Surabaya.
“Musim pandemi ini agak susah. Karena nanti dikira corona. Biarin aja lah disini (rumah, red). Harapan kita rawat jalan, dengan dokter yang ke sini merawatnya. Nanti kita akan coba menghubungi rumah sakit Soewandhie supaya mereka mengirimkan tim medis untuk membantunya. Jadi perawatannya di rumah saja,” urainya. “Harapan kita, kalau bapaknya sudah sembuh, mereka bisa menempati rumahnya sendiri. Supaya nanti jangan dikira Pemkot Surabaya tidak memperhatikan. Pemkot sangat memperhatikan, termasuk anak-anaknya,” pungkasnya. [geh]
Anggota DPRD Jatim Dapil Surabaya, Ir Armuji mendadak datang ke rumah Jauhari, Rabu (8/7).
gegeh bagus setiadi/bhirawa
Kamis Legi, 9 Juli 2020
TAJUK
Rapid Test Millennial Tiada yang kebal terjangkit CoViD-19, kecuali sesaat selama imunitas dalam keadaan terbaik. Termasuk kalangan millennial (kaum muda belia) yang baru lulus SMTA, bisa rentan terjangkit virus corona. Terbukti peserta UTBK SBMPTN tahun 2020 di Universitas Negeri Jember, positif CoViD-19. Maka seluruh pusat UTBK (sebanyak 74 daerah) me-wajib-kan pelaksanaan prokol kesehatan secara ketat. Banyak daerah pusat UTBK menambahkan syarat rapid test calon mahasiswa baru. Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) Sistem Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) tahun 2020, mulai digelar serempak nasional. Gelombang pertama diselenggarakan mulai 5 juli hingga 14 Juli. Serta gelombang kedua akan dimulai 20 Juli hingga 29 Juli. Sebanyak 706 ribu lulusan SMTA telah mendaftar (menentukan daerah tempat ujian). UTBK SBMPTN memfasilitasi calon mahasiswa dengan 85 kampus negeri (universitas dan institut) dan 8 perkuliahan politeknik. UTBK merupakan syarat utama mengikuti SBMPTN, berlaku sejak tahun 2019. Hasil UTBK berupa nilai yang bisa diketahui setiap pendaftar. SBMPTN tahun (2020) ini bisa diikuti lulusan SMTA (SMK, Madrasah Aliyah, dan SMA) tahun 2020, dan dua tagun sebelumnya (2019, dan 2018). Juga lulusan paket C, dengan batasan usia maksimum 25 tahun. UTBK diselenggarakan oleh LTMPT (Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi), dibawah kendali Kemendikbud. Sebagai syarat SBMPTN, UTBK menghasilkan prediksi (dengan nilai potensi akademis) calon mahasiswa yang mampu menyelesaikan studi di perguruan tinggi. Tatacara UTBK tak beda dengan metode SBMPTN tahun-tahun sebelumnya. Namun berkait wabah pandemi CoViD-19 maka tes UTBK tahun 2020 hanya berupa Tes Potensi Skolastik (TPS). Yakni, mengukur kemampuan kognitif, kemampuan penalaran dan pemahaman umum yang penting untuk keberhasilan pada jenjang pendidikan tinggi. SBMPTN, SNMPTN, dan cara seleksi masuk PTN lainnya, diatur dalam Permendikbud Nomor 6 tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri. Pada pasal 6, 7, 8, dan pasal 9, diatur daya tamping setiap jalur SBMPTN memperoleh porsi penerimaan terbesar, paling sedikit 40%, dan jalur SNMPTN minimal sebesar 20%. Masih terdapat jalur penerimaan berdasar PTN badan hukum (jalur mandiri) sesuai kebutuhan lokal (masing-masing PTN). Namun setiap PTN wajib memperhatikan (prioritas) calon mahasiswa baru dari daerah T3 (terdepan, terluar, dan tertinggal). Calon mahasiswa dari daerah T3 harus meliputi pasling sedikit 20% dari seluruh mahasiswa. Dibuktikan dengan KTP mahasiswa baru. Hal itu bertujuan memberi "keadilan" kependidikan pada daerah T3. Sesuai amanat UUD pasal 28C ayat (1). Seluruh dunia sedang gencar disosialisasikan "new normal," sebagai pola hidup baru berbasis kesehatan lingkungan. Sekaligus sebagai relaksasi terhadap konsep physical distancing (dan Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang terasa mencekam. Secara ke-ekonomian juga sangat merugikan seluruh lapisan masyarakat (dan pemerintahan). Tetapi konsep protokol "new normal," memerlukan pengkhusus-an pada bidang pendidikan (umum dan ke-pesantren-an). Tiada yang lebih memberatkan pemikiran, melebihi perawatan anak yang sakit. Sehingga setiap keluarga melindungi anak-anak. Termasuk anak-anak yang mulai memasuki jenjang pendidikan tinggi, sering terpisah dengan orangtua. Sampai kalangan kependidikan, dan IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia), sepakat memperpanjang periode belajar di rumah. Sampai benar-benar telah ditemukan cara efektif penanggulangan pandemi virus corona. Merespons protokol "new normal," seluruh institusi pendidikan tinggi wajib pula melaksanakan (ketat) physical distancing. Protokol kesehatan berkonsekuensi pengurangan mahasiswa dalam satu kelas. Atau pemerintah (dan PTN) memilih menambah ruang kelas lebih besar untuk menampung (dan mengasah) potensi generasi millennial. [*]
Sorotan Publik
Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).
Menyoal Dipermanekannya Pembelajaran Daring Keputusan pemerintah tetap melanjutkan tahun ajaran baru bagi sekolah dengan proporsi lebih banyak berpola tanpa tatap muka langsung, bisa dibilang sebagai keputusan yang sangat moderat. Keputusan tersebut, cukup beralasan karena mengingat pendami Covid-19 masih masiv terjadi di negeri ini. Seperti kita ketahui bersama, bahwa sejak pandemi diumumkan di Maret 2020, lebih dari 90% siswa dan siswi harus belajar di rumah secara penuh melalui proses pembelajaran daring. Sejak saat itu pula, proses pembelajaran daring menarik perhatian publik untuk selalu dikaji mulai dari model, proses dan evaluasinya. Realitas pembelajaran daring selama pandemi ini, jika terevaluasi sejatinya membawa siswa kepada dua hal yaitu; menemukan cara baru untuk belajar atau mereka tidak berdaya dengan keadaan ini. Wajar adanya, jika dunia pendidikan di era new normal terus berbenah untuk memberikan pelayanan pendidikan yang baik kepada siswa. Model pembelajaran jarak jauh dengan sistem daring dikembangkan dan berangsur-angsur mulai diterapkan. Mengejutkannya lagi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim akan mempermanenkan pembelajaran daring di negeri ini. Mendikbud, Nadiem Makarim menyebut bagi wilayah dalam zona hijau sekitar 6% atau 85 kabupaten/kota, tetap diizinkan menjalankan pengajaran bertatap muka langsung dengan syarat memberlakukan protokol kesehatan ketat. Itu artinya, tahun ajaran baru bagi sekolah masih berprospek lebih banyak berpola tanpa tatap muka langsung, alias masih dominan proses pembelajaran dilakukan dengan online atau daring. Bahkan, bisa dipastikan sistem pendidikan jarak jauh (PJJ) akan dipermanenkan. Sehingga, sangat mutlak dibutuhkan hybrid model dengan adaptasi teknologi, (sindonews.com, 4/7). Menyoal akan dipermanenkannya proses pembelajaran online atau daring, maka mutlak dibutuhkan kesadaran kita semua sebagai stakeholder atau semua pihak pemangku kepentingan sektor pendidikan bisa lebih siap menerima kenyataan bahwa dipermanekannya pembelajaran daring akan membawa dampak pada penyederhanaan mekanisme pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah sekaligus memperluas jangkauannya hingga ke sekolah swasta. Otomatis dengan demikian akan terjadi revisi diberbagai peraturan teknis. Mulai dari penyederhanaan proses administratif sampai pada perluasan jangkauan penerima manfaat. Sehingga, wacana dipermanekannya pembelajaran daring ini, cepat atau lambat akan menggugah emosional, nilai kristis, dan value kita bersama. Asri Kusuma Dewanti Pengajar Universitas Muhammadiyah Malang
OPINI
Halaman 4
Kanjeng Nabi SAW dan Sunan Kalijaga Juga Tunda Haji
Fasilitas Haji 2021 Lebih Baik Melaksanakan ibadah haji, bukan mudah. Sejak awal, rukun (ritual) haji merupakan “napak tilas” kesulitan yang dialami Nabi Ibrahim a.s (serta nabi-nabi lain). Berujung akhir pada ritual wukuf di padang Arofah, menjalani perenungan Ke-agung-an Ilahi, dan peng-hamba-an (ke-rendahan) manusia di hadapan Ilahi. Seluruh nabi-nabi, menjalani wukuf di Arofah. Walau harus menjalani perjalanan jauh dari kawasan dakwahnya, menaklukkan kegersangan alam. Juga ancaman keamanan. Sulitnya naik haji sudah berlangsung sejak lama. Bagai sunnah rasul. Karena Kanjeng Nabi SAW juga pernah mengalami penundaan ibadah haji selama setahun. Yakni ketika Rasulullah SAW dengan rombongan seribu-an orang berniat melaksanakan ibadah haji pertama (bulan Maret) tahun 628 masehi. Namun otoritas Mekkah ketika itu meminta penundaan. Alasannya, agar penduduk Mekkah (yang saat itu belum Islam) bisa mempersiapkan sarana dan prasarana untuk umat muslim. Mempersiapkan Makkah untuk ibadah haji, merupakan bagian dari “Pejanjian Hudaibiyah.” Umat Islam melaksanakan haji pertama, secara resmi pada tahun 629 Masehi (tahun ketujuh Hijriyah). Sejak saat itu, perkembangan agama Islam makin pesat, diikuti suku-suku sekitar padang pasir. Saat ini, seluruh penghuni kota Makkah, dan Madinah, hanya orang yang beragama Islam. Pelayanan ibadah haji semakin baik. Namun tercatat pula insiden politik, dan konflik bersenjata, berakibat penutupan akses masjidil Haram. Namun penyebab penundaan ibadah haji bisa bermacam-macam, termasuk keamanan dalam perjalanan. Bahkan dikisahkan dalam hadits, penundaan ibadah haji karena menolong kerabat yang sakit, juga bernlai mabrur (haji yang sempurna). Begitu juga yang dialami Sunan Kalijaga, harus menunda melanjutkan perjalanan haji (dengan kapal laut), setelah dicegah oleh Syeh Maulana Maghribi. Walau perjalanan sudah sampai di perairan Malaysia. Khawatir umat Islam Jawa akan berubah akidah, Sunan Kalijaga memilih menunda berangkat haji. Raden Syahid (Sunan Kalijaga) kembali ke Tuban (Jawa Timur) menguatkan dakwah, dan akidah umat Islam yang masih rawan. Dalam suluk
Wujil Syeh Maulana penduduk beragama IsMaghribi mengajarkan lam suatu negara maymelalui syair, kepada oritas muslim. Termasuk daftar tunggu haji di InSunan Kalijaga. Ajadonesia, sudah mencapai ran tentang haji itu adalah (terjemah dalam (rata-rata) antre 25 bahasa Indonesia), “… tahun. Padahal kuota haji Indonesia sudah tidak ada yang bisa mencapai 221 ribu visa mencapai tujuan mabrur, kalaupun ada calon jamaah. bekal sampai haji Kerinduan dan hasrat mabrur, pastilah bukan ber-haji muslim IndoneOLEH : rupiah atau dinar, mesia, sebagian besar diaYunus Supanto lihkan pada pelaksanaan lainkan keberanian dan “haji kecil” (umroh). kesanggupan untuk mati serta sabar dan Catatan Kementerian ikhlas selama hidup di dunia.” Agama RI, memperkirakan sebanyak 1,26 juta jamaah telah melaksanakan umroh pada tahun 2019. Laju Ditunda Makin Diminati Pada zaman kolonial, VOC (Belan- pertambahan jamaah umroh Indoneda) sangat dendam sengit terhadap sia per-tahun diperkirakan sampai calon haji, dan orang-orang yang baru mendekati 20%! Indonesia secara pulang dari ibadah haji. Menurut cata- resmi tidak memberangkatkan tan sejarah (oleh MC Ricklef), VOC jamaah calon haji (JCH) tahun ini, sepernah merampas uang emas bekal luruhnya dialihkan pada tahun 2021. ibadah haji. Pada tahun 1642, utusan Untuk pertama kalinya sejak IndoSultan Agung akan melaksanakan nesia merdeka, kafilah calon haji Inibadah haji, menumpang kapal Ing- donesia tidak diberangkatkan. Walau gris. Namun dicegat di eprairan Bata- sebenarnya, kawasan al-haramain (dua via. Tetapi pada tahun 1646, uang kota suci, Makkah, dan Madinah), teyang dirampas VOC dikembalikan, lah mulai “new normal.” Tetapi pemsebagai bagian perjanjian damai den- bukaan al-Haramain tidak cukup wakgan raja Mataram, Amangkurat I. tu (terlambat) untuk pengurusan pemMenurut sejarawan Ahmad Mansur berangkatan ibadah haji. Karena samSuryanegara (dalam buku “Api Se- pai awal Juni (2020), pemerintah Kerjarah”) pada tahun 1651, Gubernur ajaan Saudi Arabia belum membuka Jenderal Reyneirs, mengeluarkan dua akses layanan penyelenggaraan ibadah kali ordonantie (peraturan). Isinya, haji tahun 1441 Hijriyah (2020). melarang seluruh kegiatan ke-agamaan komunal, kecuali ritual agama Layanan Lebih Baik Aspek menjaga keselamatan jiwa yang dianut Reyneirs. Larangan berlangsung hingga tahun 1691, pada (hifdz an-nafs), menjadi syarat utamasa Gubernur Jenderal Campoeijs. ma “kewajiban” haji, selain syarat Selama itu pula tiada pemberangka- mampu secara finansial, dan kekuatan jamaah haji dari Indonesia. Kec- tan fisik. Dalam sejarah ke-haji-an, uali dilaksanakan secara individual, selama dua abad terakhir, kawasan masjidil Haram ditutup sebanyak 4 sembunyi-sembunyi. Tetapi larangan berhaji oleh VOC, kali akibat wabah. Ka’bah pernah disekaligus juga dijadikan “senjata” tutup karena epidemi, dan wabah kolmembujuk raja-raja di seantero Nusan- era, sehingga ibadah haji ditiadakan. tara. Antara lain, izin haji naik kapal Kolera menjadi penyebab pembataVOC kepada Pangeran Abdul Qohhar lan haji yang paling sering. (putra raja Banten Sultan Ageng TirtaIndonesia secara lex specialist, meyasa). Namun berbagai penundaan miliki payung hukum ibadah haji. tidak menyurutkan hasrat masyarakat Yakni Undang-Undang Nomor 8 menunaikan ibadah haji. Pelaksanaan Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan haji pada tahun 1440 Hijriyah (tahun Haji dan Umrah. Di dalamnya dia2019) diikuti 3 juta-an umat Islam dari manatkan kewajiban negara (pemerseluruh penjuru dunia. intah). Terutama menjamin pelayanPadahal pemerintah Kerajaan Arab an, pembinaan dan perlindungan. SeSaudi tidak pernah memberlakukan cara khusus disebutkan pembinaan “open visa” (bebas berhaji) untuk haji. aspek kesehatan. Dalam pasal 32 ayat Bahkan selalu dibatasi dengan kuota (2), dinyatakan, “Menteri bertangterhadap negara-negara anggota OKI gung jawab terhadap pembinaan (Organisasi Konferensi Islam). Kuo- kesehatan Jemaah Haji sebelum, seta hanya sebesar 0,1% dari jumlah lama, dan setelah melaksanakan
Ibadah Haji.” Peniadaan haji Indonesia diakui sebagai keputusan yang sangat sulit. Karena tidak terjadi selama pemerintah mengurus ke-haji-an. Walau pemerintah telah berpengalaman mengurus persiapan ibadah, lebih dari 60 tahun musim haji. Namun musibah pandemi global, wajib direspons sesuai akidah agama. Tetapi penundaan akan “terbayar” dengan kemudahan pelaksanaan ibadah haji tahun depan (2021). Pelaksanaan ibadah haji semakin mudah, dan nyaman, sejak awal kedatangan di bandara Madinah, maupun bandara Jeddah. Berbagai kemudahan diantaranya, hantaran jamaah menuju halte bus menggunakan mobil golf. Serta penyediaan konsumsi (makan) masakan khas Indonesia. Juga layanan kesehatan lebih baik. Jamaaah yang sakit bisa memperoleh kemudahan pada setiap ritual haji, dengan menggunakan motor-matic roda tiga. Kendaraan matic digunakan untuk thawaf (tujuh kali mengelilingi Ka’bah), dan sa’i (berjalan cepat antara bukit shafa–Marwa) tujuh kali trip. Disediakan jalur khusus thawaf, dan sa’i, sehingga bisa dilakukan lebih nyaman. Masing-masing bertarif 50 riyal (sekitar Rp 200 ribu). Bisa dibayar dengan uang rupiah pecahan Rp 50 ribu atau Rp 100 ribu. Sebelumnya, digunakan kursi roda dengan tarif (tawar menawar), dengan ratarata seharga Rp 1 juta. Pada proses melepas pulang jamaah haji Indonesia, pemerintah Arab Saudi sedang mematangkan prosedur “eyab” (kepulangan yang mudah). Kepulangan ke Indonesia tidak melalui terminal khusus haji (yang sangat padat pada musim haji). Melainkan di terminal umum (yang lebih lowong), pada lokasi khusus bertenda seperti saat di Mina. Selain terdapat kantin, dan tempat istirahat, serta diselenggarakan siaran eksibisi yang menarik. Juga tidak perlu lagi antre menyerahkan paspor, cukup cek sidik jari. Jamaah haji Indonesia patut memperoleh kemudahan layanan terbaik. Karena memiliki simpanan dana abadi umat sebesar Rp 100 trilyun (catatan tahun 2018, bertambah besar tiap tahun). Dengan anggaran itu jamaah haji Indonesia bisa menyewa berbagai akomodasi, termasuk pemondokan haji yang dekat dengan masjidil Haram, dan masjid Nabawi (di Madinah). [*] Wartawan senior penggiat dakwah social dan politik
Pengembangan Ekonomi Digital di Tengah Covid-19 Saat ini, sejalan dengan percepatan perkembangan teknologi yang terjadi, rupanya membawa pengaruh terhadap perilaku berbisnis dan kondisi ekonomi global. Hingga, akhirnya lahirlah ekonomi digital. Pesatnya dunia internet menjadikan dunia perbankan, fintech, bahkan industri finansial seperti asuransi pun ikut bergerak di platform internet. Bahkan, ekonomi digital kini juga sudah merambah ke bidang transportasi, finansial perbankan, agrikultur, hingga tata kota. Bisa terbilang perkembangan ekonomi digital sendiri saat ini berbanding lurus dengan penggunaan internet di Indonesia. Logis adanya, jika potensi industri e-commerce di Indonesia tidak layak untuk dipandang sebelah mata. Dari data analisis Ernst & Young, dapat dilihat pertumbuhan nilai penjualan bisnis online di tanah air setiap tahun meningkat 40 persen. Ada sekitar 93,4 juta pengguna internet dan 71 juta pengguna perangkat telepon pintar di Indonesia. Tak hanya sekedar untuk mencari informasi dan chatting, masyarakat di kota-kota besar kini menjadikan internet terlebih lagie-commerce sebagai bagian dari gaya hidup mereka. Perilaku konsumtif dari puluhan juta orang kelas menengah di Indonesia menjadi alasan mengapa e-commerce di Indonesia akan terus berkembang. Digitalisasi dorong aktivitas ekonomi Berbicara mengenai industri ini memang tidak semata membicarakan jual beli barang dan jasa via internet. Tetapi ada industri lain yang terhubung di dalamnya. Seperti penyediaan jasa layanan antar atau logistik, provider telekomunikasi, produsen perangkat pintar, dan lain-lain. Hal inilah yang membuat industri e-commerce harus dikawal agar mampu mendorong laju perekonomian nasional. Wajar adanya jika Kementerian Keuangan Republik Indonesia berkomitmen menjadikan digitalisasi sebagai pendorong baru aktivitas ekonomi. Melalui berbagi model ekosistem digital ekonomi dibuat dengan
keterampilan mengenai melibatkan platform, digitalisasi. Selain itu logistik, sistem pemuntuk meningkatkan bayaran, dan data. Sepengetahuan dan ketermua upaya untuk menampilan, dalam rangka dukung maraknya digimemasuki digital 4.0, talisasi yang bisa menpemerintah memberikan dorong aktivitas indusbeasiswa 20.000 anaktri. Apalagi posisi Indoanak muda untuk nesia memiliki peluang mengikuti pelatihan menjadi negara dengan mengenai big data, cyperkembangan size ber security, artificial inekonomi digital tertingOLEH : telligence, dan lainnya. gi se-ASEAN pada Novi Puji Lestari 2025 dengan nilai sekiKerjasama Ekonomi tar 135 miliar dolar AS. Pada 2019, ukuran ekonomi digital Digital di Tengah Covid-19 Melihat prospek ekonomi digital Indonesia sudah mencapai 40 miliar dolar AS, lebih tinggi dibanding yang begitu menjanjikan, wajar adanThailand dan Singapura dengan mas- ya jika saat ini pemerintah berusaha ing-masing 18 miliar dolar AS dan mempertahankan dan meningkatkan kelancaran arus perdagangan meskipun 15 miliar dolar AS. Melihat data perkembangan fintech tidak semudah dan selancar sebelum yang pesat per April 2020 jumlahnya ada pandemic covid-19. Namun, kermencapai 350 fintech dengan volume jasama ekonomi digital ini harus terus transaksi 32,42 miliar dolar AS pada relevan dilakukan dalam rangka mem2019. Diproyeksi pada 2020 nilainya pertahankan dan meningkatkan permencapai 38,02 miliar dolar AS dan 50 tumbuhan ekonomi pasca pandemi miliar dolar AS pada 2023. Begitupun, Covid-19, dengan berbagai upaya pendalam perkembangan transaksi nontun- ingkatan fasilitas perdagangan. Indonesia harus belajar dari Tionai. Terjadi lonjakan penggunaan uang elektronik yag begitu pesat. Pertum- gkok yang sudah meluncurkan Five buhan penggunaan uang elektronik Year Plan for the Development of etersebut ditunjukkan dengan pen- Commerce pada tahun 2011. Dalam ingkatan jumlah uang elektronik be- waktu tiga tahun, volume transaksi redar dan volume juga nominal tran- bisnis e-commerce Tiongkok sudah saksi uang elektronik. Per April 2020, mencapai 10,1 persen dari total penjumlah uang elektronik beredar men- jualan ritel dengan angka mencapai capai Rp 412 juta, naik dari Rp 292 USD 426. Melihat perkembangan ejuta pada keseluruhan tahun 2019. commerce di Tiongkok, maka kemuSementara jumlah transaksinya secara ngkinan hal yang sama dapat terjadi nominal per 2019 yakni Rp 145 trili- di Indonesia begitu besar karena Indonesia dan Tiongkok memiliki karun dengan volume 5 miliar. Itu artinya, Indonesia memiliki pe- akter yang sama. Indonesia dapat dikatakan memililuang ekonomi digital yang bisa dibilang sangat menjanjikan. Wajar adan- ki bekal yang ciamik untuk menjadi ya jika akhirnya saat itu pemerintah negara dengan industri e-commerce mengeluarkan paket ekonomi digital terkemuka di masa depan. Selain medengan membuat mind map ekonomi miliki sumber daya manusia yang tak digital melalui Peraturan Menteri Ko- kalah bagus, pasar lokal juga menjadi minfo No. 10/2018. Inilah peta jalan potensi besar untuk mengembangkan e-commerce sebagai bentuk dorongan e-commerce. Ada beberapa langkah SDM (sumber daya manusia) untuk yang sekiranya bisa dilakukan agar dapat memahami dan meningkatkan negeri ini bisa tetap fokus dalam
mengembangkan e-commerce di tengah menghadapi gejolak ekonomi akibat pandemi Covid-19. Pertama, mendorong kerjasama ekonomi digital melalui pemanfaatan niaga elektronik (e-commerce) untuk meningkatkan daya saing dan operasionalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Adapun, ekonomi digital sudah menjadi realitas ekonomi saat ini sehingga pemanfaatan niaga elektronik perlu didorong guna mencapai tujuan tersebut di berbagai kondisi Kedua, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) melalui penyusunan kurikulum pengembangan industri 4.0 untuk memenuhi kebutuhan industri di era Revolusi Industri 4.0. Apalagi, saat ini Indonesia tengah menjajaki penyusunan kurikulum tersebut, setidaknya bisa melalui anggota ASEAN dengan mentransformasi pendidikan vokasi melalui pendidikan pelatihan teknik dan vokasi (Technical and Vocational Education Training/TVET). Ketiga, Indonesia bersama negara anggota ASEAN lain bisa berkomitmen menyelesaikan perundingan RCEP untuk meningkatkan integrasi ekonomi di kawasan. Untuk itu, masukan dari pelaku bisnis, seperti yang ditunjukkan oleh ASEAN-BAC sangat diperlukan untuk meningkatkan pemanfaatan RCEP bagi ekonomi kawasan Melalui tiga langkah fokus dalam mengembangkan e-commerce tersebut semakin jelas bahwa kerja sama semua bidang sangatlah dibutuhkan. Sekiranya, mulai dari pemanfaatan potensi dan partisipasi masyarakat Indonesia dengan baik itulah, bisa dipastikan upaya tersebut dapat mendorong dan mendongkrak pertumbuhan perekonomian nasional yang akhirnya bisa memberikan kontribusi kesuksesan pengembangan ekonomi digital di tengah covid-19. [*] Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang
PELAYANAN PUBLIK ACT Ajak Jurnalis Bersinergi Program Kemanusiaan Halaman 5
Kamis Legi, 9 Juli 2020
Surabaya, Bhirawa Aksi Cepat Tanggap (ACT) Jatim Rabu (8/7) kemarin menggelar acara Ngopi Bareng – Ngobrol Bareng bersama para jurnalis di salah satu kafe di kawasan Jl Gayungsari, Surabaya, membahas isu – isu Program Kemanusiaan yang kini sedang terjadi.
Ngopi Bareng – Ngobrol Bareng bersama para jurnalis di salah satu kafe di kawasan Jl Gayungsari, Surabaya, membahas isu–isu Program Kemanusiaan yang kini sedang terjadi.
Isu–isu kemanusiaan itu, di antaranya bencana alama atau konflik sosial yang terus terjadi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan yang masih hangat seputar tentang wabah Virus Corona atau Covid 19 hingga berdampak sangat besar terhadap perekonomian masyarakat, terlebih Jawa Timur menjadi Provinsi dengan jumlah kasus tertinggi di Indonesia. Menurut Branch Manager ACT Jatim, Ponco Sri Arianto, pada mo-
mentum Hari Raya Qurban tahun ini yang masih dalam wabah Covid 19, ACT membuat inovasi program berupa Agen Qurban yang diharapkan mampu membantu perekonomian masyarakat yang terdampak Virus Corona. Program ini secara terbuka, ACT Jatim mengajak masyarakat umumuntuk menjadi agen dalam Program Global Qurban ACT. Ponco menjelaskan, para Jurnalis berperan besar dalam persebaran arus in-
formasi digandeng ACT untuk bersinergi dalam menyebarkan kabar baik ini kepada masyarakat luas. Dan diharapkan akan semakin banyak masyarakat, khususnya di Jatim mampu membangkitka kembali perekonomian. ‘’Tentunya rekan –rekan jurnalis memiliki peran yang sangat besar dalam penyebaran arus informasi dalam setiap Program Kemanusiaan. Khususnya dalam masa pandemic Covid 19 ini, maka kami berharap melalui Program Agen Qurban ini akan banyak diketahui masyarakat secara luas, sehingga banyak yang merasakan manfaat baik dari program ini,’’ jelas Ponco. Ponco juga memaparkan, untuk musim qurban tahun 2019 lalu ACT
telah mendistribusikan sebanyak 129.775 hewan qurban dengan total 9.713.230 warga penerima manfaat. Dan tahun 2020 ini ACT mentargetkan 17.520.000 penerima manfaat yang tersebar di 275 kabupaten/kota di Indonesia,di 43 negara lainnya di dunia. Menyikapi ajakan ACT untuk bersinergi dalam Program Kemanusiaan ini, para jurnalis yang hadir dalam ngopi bareng mengaku siap mengambil bagian dalam program kebaikan ini. Sebab program inni tidak hanya terdapat unsure ibadah qurban saja, namun juga terdapat misi sosial untuk membantuk warga masyarakat yang menjadi korban terdampak.[fen]
LINTAS PELAYANAN
Masa Pandemi, Manajemen dan Pekerja PEPC Beri Donasi di Lima Kecamatan Bojonegoro, Bhirawa Pandemi COVID-19 yang semakin tinggi angka penyebarannya menyebabkan tingginya kebutuhan akan alat sanitasi dan sterilisasi di fasilitas-fasilitas kesehatan. Mulai dari APD untuk para tenaga medis, alat cuci tangan sebagai penunjang kebersihan untuk membiasakan pola hidup bersih dan sehat, hingga vitamin dan suplemen yang bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh. Berangkat dari hal itu, Komisaris, Direksi dan pekerja PT Pertamina EP Cepu (PEPC) sebagai Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) yang mengelola Proyek Pengembangan Gas Lapangan Unitisasi Jambaran-Tiung Biru (JTB) bersama-sama berpartisipasi dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID19 khususnya di wilayah Bojonegoro. Manager JTB Site Office & PGA, Edy Purnomo menegaskan, penggalangan dana yang dilakukan oleh seluruh pekerja PEPC ini direalisasikan dalam bentuk bantuan untuk 10 fasilitas kesehatan seperti Puskesmas dan Poskesdes yang berada di lima Kecamatan yaitu Kecamatan Ngasem, Gayam, Kalitidu, Purwosari dan Tambakrejo. [bas]
Kapolres AKBP Sugandi didampingi Kasat Lantas AKP Indah Citra Fitriani saat memantau pelayanan cek fisik kendaraan roda dua di Kantor Samsat Situbondo Rabu (8/7).
sawawi/bhirawa
Layanan Samsat Tangguh Semeru Wajib Patuhi Protokol Kesehatan Manajemen dan Pekerja PEPC bantu untuk 10 fasilitas kesehatan seperti Puskesmas dan Poskesdes yang berada di lima Kecamatan di Bojonegoro.
Babinsa Koramil 0814 Tembelang Jombang Bantu Timbang Balita Jombang, Bhirawa Babinsa Desa Tembelang Koramil 0814/03 Tembelang Kodim 0814 Jombang, Sertu Petra Candra Kristian membantu kegiatan timbang dan imunisasi Balita di Subekti, Kepala Desa (Kades) Tembelang, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, Rabu (08/07). Sertu Petra Candra Kristian bertugas memonitor kegiatan di desa yang bertepatan dengan acara Posyandu Desa Tembelang. Kesempatan tersebut benar-benar dimanfaatkannya untuk membantu desa binaannya, dengan mendatangi langsung kegiatan di Posyandu Desa Tembelang. Sertu Petra Candra Kristian mengatakan, kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin yang dijadwalkan oleh Pemerintah Desa setempat. “Di samping melakukan monitoring rutin, kami juga membantu para ibu yang merasa kesulitan dalam menimbang Balitanya agar mau diimunisasi,” ungkap Sertu Petra Candra Kristian. Rupanya, komunikasi dan canda ria yang dilakukan Babinsa dengan para Balita berhasil dengan baik. Terbukti, Balita yang datang mau mengikuti acara timbang badan dan Imunisasi. Hal ini pun mengundang apresiasi Bidan Desa setempat, Tri Widiana.[rif]
Situbondo, Bhirawa Layanan Samsat Tangguh Semeru yang sudah dicanangkan Kapolres Situbondo AKBP Sugandi wajib mematuhi protokol kesehatan. Ini ditegaskan orang nomor satu di lingkungan Polres Situbondo itu usai meninjau pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Samsat Situbondo Rabu (8/7). Dalam kunjungan tersebut, Kapolres Sugandi didampingi Kasat Lantas AKP Indah Citra Fitriani SIK bersama Kepala UPT PPD Situbondo Chusnul Hadi SE MM.
Menurut Kapolres Situbondo AKBP Sugandi, secara tehnis dirinya mendapatkan paparan dari petugas PPDP Samsat Situbondo, Suherman. Kata Kapolres Sugandi, ia juga berkesempatan melakukan pengecekan pelayanan di Samsat Situbondo di antaranya seperti cek fisik, perpanjangan pajak dan STNK kendaraan serta penerapan protokol kesehatan. “Dari hasil pantauan kami kemarin, semua pelayanan sudah berjalan sangat baik. Kami meminta ini terus ditingkatkan,” ujar mantan Kapolres
Pacitan itu. Masih kata Kapolres Sugandi, penetapan Kantor Bersama Samsat Situbondo sebagai Samsat Tangguh Semeru pada prinsipnya sama dengan pembentukan Kampung Tangguh Semeru. Dimana, ujar Kapolres Sugandi, semua aktifitas pelayanan kepada masyarakat selalu menerapkan protokol kesehatan. “Samsat Tangguh Semeru ini merupakan salah satu pelayanan Polres Situbondo yang notabene berhubungan langsung dengan masyarakat.
Dalam penerapannya kami selalu mematuhi protokol kesehatan agar penyebaran Covid-19 bisa terus dicegah,” ungkap Kapolres Sugandi. Kapolres Sugandi menambahkan, saat berkunjung di pusat pelayanan Samsat Situbondo kesiapan sarana dan prasarana sudah memadai. Mulai dari bilik penyemprotan disinfektan, sebut Kapolres Sugandi, tempat cuci tangan, alat pemeriksa suhu tubuh atau thermo gun dan ruang tunggu sudah sesuai dengan protokol kesehatan. [awi]
Polres Bagikan Sembako ke Penggali Kubur Trenggalek, Bhirawa Peran penggali kubur sangat penting di tengah wabah pandemi covid19. Sehingga sebagai bentuk apresiasi dan peduli kepada penggali kubur, jajaran Polres Trenggalek membagikan bantuan sembako. Kapolres Trenggalek AKBP Doni Satria Sembiring,S, mengatakan para penggali kubur sangat berjasa karena sudah rela dan ikhlas melakukan gali kubur. Karena tidak semua orang mau melakukanya terlebih, dimasa pandemi Covid-19 seperti saat ini. Peran penggali kubur cukup penting saat harus menyiapkan pemakaman warga yang terindikasi terpapar virus
mematikan tersebut. “Dalam rangka mencegah pandemi Covid-19 kami melakukan bakti sosial kami melakukan bakti sosial kepada para penggali kubur di wilayah kabupaten Trenggalek, karena selama ini mereka kurang diperhatikan, serta jasa-jasa nya yang kurang dilihat oleh masyarakat,” katanya kepada awak media di halaman Mapolres Trenggalek. Rabu (8/7). Dengan membagikan bantuan sembako Lanjut AKBP Doni setidaknya bisa meringankan beban mereka di masa pandemi. Selain itu dengan adanya program unggulan Polres Trenggalek salah satunya adalah ‘Pa-
troli Sambang Duka‘. Karena program ini merupakan kegiatan berbasis sosial yang mewajibkan Polsek jajaran dan Bhabinkamtibmas hadir ditengah masyarakat yang sedang mengalami kedukaan. “Dengan adanya bantuan ini bisa memberikan semangat kepada mereka,” ujarnya. Lebih lanjut orang nomor satu di Polres Trenggalek tersebut mengimbau agar para penggali kubur memperhatikan dan mematuhi protokol kesehatan saat beraktifitas termasuk setelah membantu pemakaman warga yang meninggal dunia. “Dengan memberikan masker harapannya mereka dapat menggunakannya seh-
ingga mereka dapat mencegah penyebaran pandemi Covid-19,” tuturnya. Dalam kesempatan yang sama salah satu penggali kubur mengungkapkan terimakasih atas apresiasi yang diberikan jajaran Polres Trenggalek karena telah memperhatikan para penggali kubur. “Kami mengucapkan terima kasih kepada bapak Kapolres yang peduli terhadap kami. Semoga bapak Kapolres dan seluruh jajaran Kepolisian dilindungi oleh Allah SWT, diberi umur panjang dan rejeki yang banyak. Mudah-mudahan kegiatan semacam ini bisa dilakukan terus menerus dan membawa berkah untuk kita sekalian,” tutupnya.[wek]
PELAKSANA PUBLIK
Ajak Warga Surabaya Hadapi Era New Normal
RS Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso Surabaya Peroleh Donasi Hemaviton C1000 Berpartisipasi dalam momen hari Bhayangkara yang diperingati setiap 1 Juli, hemaviton memberikan dukungan kepada RS Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso Surabaya melalui donasi bantuan kesehatan berupa produk Vitamin C, hemaviton C1000. Kegiatan ini menjadi bagian dari ajakan hemaviton C1000 kepada masyarakat dan pejuang kesehatan di Indonesia untuk tingkatkan daya tahan tubuh agar siap hadapi hari di era new normal. Angka pertumbuhan kasus Coronavirus disease 2019 (COVID-19) di Indonesia telah mencapai seribu orang per hari dan Provinsi Jawa Timur berada pada urutan pertama dengan angka pertumbuhan COVID-19 lebih dari 150 orang per hari dan kasus tertinggi berada di Surabaya. Di tengah tingginya angka COVID-19, sejumlah kota di Indonesia mulai menerapkan fase transisi menuju new normal, termasuk Surabaya. Di satu sisi,
pelonggaran ini diperlukan untuk mendorong roda ekonomi agar terus berjalan, namun di sisi lain, kecemasan dan kekhawatiran akan kesehatan juga dirasakan masyarakat, utamanya bagi mereka yang harus berkegiatan di luar rumah. Managing Director Brand Portfolio & Communication Consumer Cosmetic and Health Care PT Tempo Scan Pacific, Tbk,. Aviaska D. Respati mengungkapkan memahami kondisi tersebut, hemaviton
sebagai salah satu merek unggulan dari Tempo Scan Group, tergerak untuk berkontribusi meminimalisir kekhawatiran masyarakat Surabaya di era transisi new normal. “Hadir sejak 1977 di Indonesia. hemaviton lahir, tumbuh, dan berkembang di masyarakat Indonesia, dan Surabaya merupakan salah satu basis utama konsumen hemaviton di Indonesia. Oleh karenanya, Surabaya menjadi bagian penting dari semangat kami sejak dahulu. Tingginya kasus di Surabaya tentu menjadi perhatian kita bersama,” terangnya, Rabu (8/7). Avi menambahkan penerapan protokol kesehatan dan perlindungan diri pun menjadi usaha yang harus dilakukan dan dapat dimulai dari meningkatkan daya tahan tubuh. Dengan demikian, masyarakat termasuk di Surabaya diharap-
kan dapat lebih sehat dan siap menjalani fase new normal. Sementara itu sebagai wujud kepedulian hemaviton terhadap warga Surabaya sekaligus memperingati hari Bhayangkara, hemaviton C1000 memberikan donasi kepada Rumah Sakit Bhayangkara H.S Samsoeri Mertojoso berupa produk hemaviton C1000 serbuk yang mengandung Vitamin C 1000 mg, Vitamin E, B3, B6 & B12 serta dilengkapi dengan zinc. Selain dapat membantu. Dengan memelihara imunitas tubuh, kombinasi Vitamin C dosis tinggi dan zinc ini memberikan perlindungan daya tahan tubuh yang lebih optimal. Kemasan sachet yang praktis dan ekonomis diharapkan bisa menjawab kebutuhan konsumsi Vitamin C yang tinggi di masyarakat. “Kami berharap donasi ini dapat menjadi salah satu pe-
nunjang kesehatan bagi seluruh anggota rumah sakit baik pasien ataupun tenaga medis, sekaligus memberikan semangat dalam berjuang menghadapi COVID-19,” kjelas Avi. Hemaviton C1000 merupakanminuman kesehatan dengan Buffered Vitamin C 1000 mg yang bersifat lebih tidak asam sehingga lebih nyaman di lambung dan efektif memelihara daya tahan tubuh. Hadir dalam 3 sediaan yang praktis yaitu kemasan botol, kaleng dan sachet yang bisa diperoleh di minimarket, toko terdekat serta toko online kesayangan. Kini hemaviton C1000 juga tersedia varian Less Sugar dengan pemanis alami Stevia. Selain menghadirkan kelengkapan produk sesuai kebutuhan konsumen, hemaviton C1000 juga telah tersertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sehingga menjamin rasa
Hemaviton donasikan hemaviton C 1000 ke RS Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso Surabaya.
aman dan tenang bagi konsumen dalam mengkonsumsi hemaviton C1000 sehari-hari. “Rangkaian produk hemaviton C1000 yang lengkap kami hadirkan untuk memberikan pilihan yang beragam bagi masyarakat dalam
mengonsumsi asupan yang dapat menunjang kesehatan mereka. Dengan demikian, kami berharap masyarakat Indonesia akan siap hadapi hari dan menyongsong era baru dengan lebih sehat,” pungkas Avi.[riq]
PENDIDIKAN, KEBUDA
Halaman 6
Kamis Legi,
Peminat Turun, SMA/SMK Swasta Khawatirkan Mot Banyak Pagu Belum Terisi, Pendaftaran Dibuka Hingga Akhir Juli Surabaya, Bhirawa Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMA/SMK negeri di Jatim telah usai. Jumlah pagu pun sudah terpenuhi. Utamanya di daerah Surabaya, Sidoarjo dan Gresik, serta beberapa Kota lainnya. Sayangnya, hal ini berbanding terbalik dengan kondisi PPDB di SMA/SMK swasta di Surabaya. Sebab menjelang pembukaan kalender pendidikan, 13 Juli 2020 mendatang, sejumlah sekolah masih membutuhkan siswa. Dari informasi yang didapat hanya tiga sekolah yang jumlah pagunya terisi penuh. Seperti SMK Wijaya Putra Surabaya, SMA/SMK Saint Louis dan SMK Teknik PAL Surabaya. Kepala SMK Wijaya Putra, Sugeng menjabarkan, sekolah swasta
kini tengah kesulitan dalam mendapatkan siswa. Bahkan dari forum Whatsapp Grup (WAG) kepala sekolah ada sekolah yang hanya dapat enam siswa. "Jadi yang terisi masih 40% hingga 50%. Kebanyakan sekolah swasta baru terisi segitu. Padahal ini mau kalender pendidikan baru. Khawatirnya masyarakat atau siswa motivasi untuk meng-
enyam pendidikan atau belajar menurun di tengah wabah Covid 19 ini,'' ujar dia, Rabu (8/7). Bahkan, katanya, MKKS SMK swasta juga telah mencari informasi siswa dari mitra keluarga di Dinas Pendidikan Jatim, namun tak mendapat apa yang dibutuhkan. Sehingga pendaftaran PPDB di beberapa sekolah swasta akan dibuka hingga MPLS (Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah) nanti. "Kami sudah sharing, bahkan Ketua MKKS mencari informasi ke sekolah negeri pun tetap tidak ada perubahan (penambahan) pagu. Karena jumlah lulusan SMP 32 ribu, SMA/SMK negeri kuota sekitar 16 ribu. Sisanya harusnya san-
gat cukup untuk masuk sekolah swasta. Tapi ini malah sepi peminat,'' kata Sugeng. Sementara itu, di SMK Wijaya Putra hanya dua jurusan yang masih menyisahkan pagu. Yakni teknik komputer jaringan kurang enam siswa dan akuntansi kurang dua siswa. Sisanya (jurusan) sudah penuh semua. Jurusan Multimedia malah membuang banyak karena kuotanya sudah melebihi. Tapi masih banyak juga sekolah yang jurusan multimedianya belum terpenuhi. Kebutuhan siswa dalam PPDB SMA/SMK swasta juga dialami SMK dr Soetomo. Hingga kini proses pendaftaran siswa baru pun masih dilakukan. Terutama untuk
jurusan baru Produksi Film yang masih terisi 27 siswa dari kuota yang diberikan 40 siswa. "Tinggal jurusan Produksi Film masih kurang dikit lagi, jurusan lainnya seperti Akuntansi, Perhotelan, Pemasaran dan Multimedia sudah penuh kuotanya. Kami akan membuka pendaftaran terus. Karena mungkin tim guru film juga kurang gencar promonya,'' ungkap Kepala SMK Dr Soetomo, Juliantono. Dikatakan pria yang akrab disapa Anton ini, kendati jurusan baru namun pihaknya telah menyiapkan tenaga pendidik profesional dari industri kreatif. Selain itu, fasilitas sarana prasarana juga telah mencukupi. Terlebih SMK dr Soetomo sudah dua kali produksi Film Bioskop yang mana 50% menggunakan
peralatan shooting milik sekolahan. "Kami datangkan tenaga pendidik salah satunya kameramen film kelas I pada zamannya dari Jakarta yang menghasilkan 50 film bioskop. Juga akademisi film Jogya, kita juga sudah kerjasama dengan industri film PH Air Films. Jadi tinggal jurusan produksi film saja yang masih dibuka kuotanya, mungkin jurusan baru dan semoga segera terisi,'' pungkasnya. Sementara itu, kekurangan siswa juga terjadi di SMA Muhammadiyah X Surabaya. Dari total 250 pagu yang disediakan hanya terisi 235 siswa. Sehingga akan tetap membuka pendaftaran hingga pagu terpenuhi, yaitu sampai akhir Juli ini. "Tahun lalu lebih satu pagu, lebih satu kelas, sampai harus bikin kelas baru. Tahun ini justru malah
Pemkab Blitar Gratiskan Rapid Tes Calon Mahasiswa Baru Kabupaten Blitar, Bhirawa Khusus Calon Mahasiswa Baru (Maba) di Kabupaten Blitar, Pemerintah Kabupaten Blitar bebasan biaya Rapid Test. Juru Bicara Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 Kabupaten Blitar, Krisna Yekti mengatakan, pihaknya telah membebaskan atau menggratiskan biaya Rapid Test Covid 19 kepada calon Mahasiswa Baru (Maba) yang akan mengikuti Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) Perguruan Tinggi Negeri. "Pembebasan biaya dilakukan mulai Senin kemarin, dikhususkan bagi Calon Mahasiswa Baru saja hingga persediaan alat masih ada,'' kata Krisna Yekti.
Lebih lanjut, Krisna Yekti mengatakan, untuk saat ini jumlah Rapid Test yang tersedia tinggal sekitar 1.750 pemeriksaan, sehingga kini pihaknya masih bisa menerima pemeriksaan Rapid Test. "Untuk kelanjutannya akan kami koordinasikan jika stoknya nanti habis, sehingga sampai saat ini kami masih melayani secara gratis,'' jelasnya. Selain itu, dikatakan Krisna, untuk penggratisan Rapid Test itu merupakan kebijakan Pemerintah Daerah, dimana kebijakan yang hanya berlaku bagi calon Maba ini hanya berlaku yang beralamat di Kabupaten Blitar dan Calon Maba cukup mendatangi Puskesmas setempat
untuk melakukan test. "Kemudian hasil rapid test dibawa ke Dinas Kesehatan untuk mengeluarkan surat sehat bebas Covid-19,'' ujarnya. Tambah Krisna, hingga hari Rabu siang (8/7) kemarin data Calon Maba yang telag menjalani Rapid Test di Puskesmas belum dievaluasi, namun pihaknya memastikan sudah ada calon Maba yang melakukan Rapid Test. "Jumlahnya kami masih belum menerima totalnya dari masing masing Puskesmas, namun yang jelas sudah ada calon Maba yang telah melakukan rapid test sebagai syarat mengikuti ujian,'' pungkasnya. [htn]
Krisna Yekti
FK Unusa Terima Alat Hibah Real Time PCR dari Kemdikbud
BANGKU POJOK
sawawi/bhirawa
Pengurus Pondok Pesantren Walisongo Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Situbondo menerima bantuan alat kesehatan dari Kapolres AKBP Sugandi.
Surabaya, Bhirawa Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa) mendapatkan hibah alat Real Time PCR dari Kementrian Pendidikan dan kebudayaan (Mendikbud). Bantuan ini sebagai upaya dalam membantu Rumah Sakit Islam (RSI) Jemursari untuk menangani Virus Corona atau Covid 19. Dekan Fakultas Kedokteran (FK) Unusa, Dr dr Handayani MKes mengungkapkan, sebanyak 15 dosen dari Fakultas Kedokteran (FK), Fakultas Kesehatan (FKes) dan Program Studi (Prodi) Analis Keseha-
Ponpes Walisongo Dibantu Alat Kesehatan Kapolres Situbondo Situbondo, Bhirawa Meski masih dalam andemi Virus Corona, kegiatan Proses Belajar Mengajar (KBM) santri yang ada di Pondok Pesantren (Ponpes) Walisongo, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo diyakini akan semakin lancar. Setelah Kapolres Situbondo AKBP Sugandi SIK MHum berkunjung ke Ponpes asuhan KHR Akhmad Kholil Asad Syamsul Arifin Rabu (8/7) kemarin. Menurut Kapolres Sugandi, setelah Ponpes Walisongo ditetapkan sebagai Pesantren Tangguh Semeru sudah selayaknya mendapatkan bantuan seperti Alat Kesehatan (alkes). Pesantren Tangguh Semeru merupakan pengembangan konsep dari program kegiatan Kampung Tangguh Semeru. "Ini bagian dari upaya memutus mata rantai penyebaran Virus Corona. Program ini untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada para santri saat menuntut ilmu,'' tutur Kapolres Sugandi. Kapolres Sugandi menjelaskan, dengan terealisasinya program ini pihaknya ikut bersyukur karena pengasuh Ponpes Walisongo KHR Akhmad Kholil ikut mendukung Program Pesantren Tangguh Semeru di Kabupaten Situbondo. Langkah ini dilakukan sebagai salah satu bentuk ikhtiar untuk mencegah penyebaran Virus Corona atau Covid-19 di Kabupaten Situbondo. "Pencegahan penyebaran Virus Corona merupakan tanggungjawab bersama. Maka kami (Polres Situbondo, red) ikut ambil bagian dalam suksesnya kegiatan ini,'' ucap Kapolres Sugandi. [awi]
Laboratorium BSL-2 Unusa akan Jadi tempat uji swab PCR.
tan akan mengikuti pelatihan. Kegiatan ini diberikan oleh distributor alat Real Time PCR di Laboratorium BSL 2 Unusa - RSI. "Dengan adanya alat ini menjadi salah satu upaya Unusa, RSI, dan Yayasan Rumah Sakit Islam (Yarsis) untuk membantu pemerintah dalam menangani wabah virus seperti Covid 19 ini,'' kata Handayani, Rabu (8/7). Sementara itu, Handayani menjelaskan, selain Unusa, RSI Jemursari dapat menggunakan alat tersebut untuk pemeriksaan PCR. ''Selama ini RSI Jemursari meminta bantuan ke RS lainnya untuk pemeriksaan PCR jadi sekarang bisa melakukan sendiri,'' imbuh dia. Terlebih bangunan laboratorium BSL 2 Unusa - RSI sudah finishing. Usia menjalankan training, katanya, pihaknya akan melakukan pengurusan izin operasional. Jika sudah keluar izinnya, maka laboratorium ini dapat melayani masyarakat untuk pemeriksaan swab PCR guna deteksi Covid-19. "Selagi menunggu, kami akan menggelar pelatihan lainnya ke Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) untuk mendapatkan sertifikat, serta mengurus izin oprasional laboratorium tersebut,'' kata Handayani. Dengan pengurusan izin ini, Handayani berharap, alat Real Time PCR dapat digunakan secepatnya. Terlebih untuk membantu masyarakat dulu dalam pemeriksaan PCR dari RSI yang meruapakan rumah sakit pendidikan dari Unusa. "Kami berharap alat Real Time PCR ini dapat digunakan sebaik mungkin dari mahasiswa Unusa terlebih Kedokteran serta Analis Kesehatan. Dengan begitu kami sudah mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni kedepannya,'' pungkas dia. [ina]
SMK dr Soetomo (Smekdor) Surabaya membekali seluruh tenaga pendidik dengan smartphone baru. Setiap g
Bersiap Tahun
Guru Smekdor Dibekali Surabaya, Bhirawa Awal tahun ajaran baru 2020/2021 segera dimulai 13 Juli mendatang. Namun, aktifitas belajar mengajar di sekolah tetap tidak bisa digelar secara langsung. Sebagai alternatif, proses belajar mengajar dilakukan secara daring melalui sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Bersiap menghadapi metode PJJ ini, SMK dr Soetomo (Smekdor) Surabaya membekali seluruh tenaga pendidik dengan smartphone baru. Setiap guru diberikan smartphone dengan spesifikasi memori internal 286 gigabyte dan RAM 8 gigabyte, Rabu (8/7). Kepala Smekdor Surabaya, Juliantono Hadi menuturkan, pemberian smartphone ini diharapkan dapat mendukung PJJ yang diperkirakan berlangsung selama enam bulan pertama atau satu semester awal. Total guru yang diberikan smartphone sebanyak 61 orang. "Sekolah juga sedang menyiapkan aplikasi untuk PJJ. Selain kita juga memanfaatkan google meet untuk pertemuan guru dan siswa secara virtual,''
tutur Juliantono yang akrab disapa Abah Anton ini. Menurut Abah Anton selama pandemi berlangsung aktifitas belajar men-
GALERI SISWA
SDN Sidokerto Memetakan Kemampuan Siswa Melalui Asesmen Huruf, angka dan bentuk bangun jadi materi asesment di SDN Sidokerto. Bukan hal wajib sebenarnya. Namun asesmen ini tetap dilakukan sekolah untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa. Sebagai acuan memberikan bimbingan dan arahan pendidikan saat mulai tahun ajaran baru pada pertengahan Juli 13 nanti. Oleh: Achmad Suprayogi, Kabupaten Sidoarjo
achmad suprayogi/bhirawa
Proses asesmen siswa baru SDN Sidokerto Sidoarjo untuk memetakan kemampuan siswa.
Menurut Kepala SDN Sidokerto, Ponidi Karyono, sekolah tidak tebang pilih. Sebanyak 84 murid yang sudah diterima di SDN Sidokerto, wajib melalui asesmen ini. Seluruh proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020/2021 sepenuhnya online. Sekolah perlu memetakan kemampuan siswa. Jadi ini bukan semacam tes masuk sekolah. Tidak ada
sistem gugur. Sementara itu, Guru Pendamping Khusus (GPK) SDN Sidokerto, Sri Sugiarti menambahkan, ada indikator saat asesmen Rabu (8/7) kemarin. Sebab anak usia tujuh tahun harus mengenal huruf dan angka. Ada anak yang hanya mengenal vokal huruf, tidak mengenal konsonan kata. Ada pula yang tidak mengenal sama sekali.
''Perlu digali kemampuannya. Anak ini masih dalam taraf mengenal huruf. Anak ini hanya mengenal angka,'' imbuhnya. Selain itu, anak usia tujuh tahun, harus memahami gerakan motorik. Bisa menirukan garis. Tahu perbedaan bangun secara visual. Fokus mengikuti semua instruksi tim asesmen. Jika semua indikator itu bisa dipenuhi siswa dengan sangat baik, akan diberi bintang empat. Siswa dengan indikator ini akan diasah lebih dan diarahkan untuk berpacu prestasi. Pemberian bintang satu untuk siswa belum kenal huruf dan angka sama sekali dan tidak bisa fokus menerima arahan. Pihak sekolah memberikan saran untuk melakukan asesmen di Pusat Layanan Autis
(PLA) UPTD Anak Berkebutuhan Khusus Kabupaten Sidoarjo. Setidaknya ada 10 anak yang diberi arahan. Menurutnya, program ini sudah berjalan pada Kamis (2/ 7)lalu dan tidak memaksa tapi disarankan demikian. Dari situ diketahui kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya dipupuk, kelemahannya akan bimbing pelan - pelan. Tempo pembelajaran masing - masing anak berbeda. Tidak boleh dihantam rata,'' ungkapnya. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sidoarjo, Bambang Eko Wiroyudho menegaskan, pendampingan untuk siswa inklusi dilakukan dengan metode pendampingan campuran. [*]
& OLAHRAGA tivasi Belajar Siswa
AYAAN
, 9 Juli 2020
Halaman 7
Improving Rumen Function Karya Dosen FKH UB Dikancah Internasional
15 bangku yang belum terisi. Jadi kami akan buka sampai akhir bulan Juli ini,'' terang Waka Humas SMAMX, Suardi. Tata Kelola Sekolah dan Kapasistas Ekonomi Pengaruhi Turunnya Minat Terpisah, adanya penurunan jumlah peminat SMA/SMK swasta diktakan Ketua Dewan Pendidikan Jatim, Prof Akh Muzakki karena beberapa faktor. Yakni, tata kelola sekolah swasta yang berbeda dengan negeri. Jika negeri ada BPOPP (Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan), hal tersebut tidak bisa dinikmati sepenuhnya oleh siswa swasta. Bantuan BPOPP untuk swasta diakui Prof Muzakki, tak dapat mengkover seluruh kebutuhan sekolah swasta.
Malang, Bhirawa Dosen Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) Universitas Brawijaya (UB) Sisko Aditya PhD menyumbangkan buah pemikirannya bersama para pakar nutrisi ruminansia dalam sebuah buku berjudul Improving Rumen Function yang diterbitkan penerbit Cambridge Inggris. Menurut Sisko, kebetulan supervisor S3 nya yang diinvited untuk membuat buku. Namun dia diminta menulis. ''Kebetulan ide dari saya, sehingga disini saya sebagai lead authors untuk chapter kami. Proses penulisan buku (submission - published) di vienna dan malang,'' katanya. Dalam tulisannya yang berjudul The Rumen as Modulator of Immune Function in Cattle, Sisko menjelaskan, asupan nutrisi yang diberikan pada hewan ruminansia, seperti sapi, kambing, dan domba juga dipengaruhi oleh mikrobiota Rumen. Rumen dan microbiota, kata Sisko, memainkan peran penting dalam memasok nutrisi penting, seperti energi, protein, mineral dan vitamin, serta membentuk sistem kekebalan sapi. Gangguan kesehatan rumen, seperti subakute rumen acidosis, menyebab-
"Hal itu diperparah oleh kapasitas ekonomi warga yang semakin menurun di tengah pandemi ini. Sebab hal ini paling terasa dampaknya di kota - kota urban. Dibanding di daerah pinggiran. Ini tentu saja arahnya pada biaya sekolah,'' jelasnya. Sementara jika dilihat dari faktor dampak pandemi, dimana sistem pembelajaran diarahkan daring, ia menilai jika hal itu kecil pengaruhnya. Sebab, data dari KPAI menunjukkan tren keinginan siswa untuk sekolah lebih tinggi dibanding guru dan orangtua untuk kembali bersekolah. "Karena bagaimanapun mereka ingin mendapatkan komunikasi lewat daring ataupun luring ini tetap saja kebutuhan dan mereka sangat menikmati itu,'' jelas dia. [ina]
kan dysbiosis ruminal yang memicu disfungsi pada penghalang epitel dan menyebabkan peradangan. "Kondisi ini bisa mengganggu metabolisme sistemik dan respons imun. Topik kami merangkum penelitian terupdate yang berkaitan dengan kesehatan rumen dan perannya dalam memodulasi metabolisme sistemik dan liver health. Disamping itu, kami juga mengulas efek episode subakute rumen acidosis yang berkepanjangan pada kesehatan kambing karena paparan jangka panjang LPS (Lipopolisakarida) yang bersifat toksik, serta menyoroti peran sistemik LPS dalam merusak blood-milk barrier pada jaringan kelenjar susu,'' papar Sisko. Sisko berharap, dengan diterbitkannya buku ini bisa menambah pengetahuan terkait fungsi rumen (nutrisi-microbiome-immunology) yang bisa digunakan, sebagai salah satu sumber data untuk kalangan peneliti dan industri. Selain Sisko, ada 20 lebih pakar ruminansia dunia seperti Chris McSweeney dari CSIRO, Australia, Rod Mackie is Professor of Microbiology at the University of Illinois at Urbana-Champaign, USA, dan Qendrim Zebeli, University of Veteri-
nary Medicine Vienna, Austria dan juga peneliti lainnya dari INRA Perancis, USDA, Agrifood-Agriculture Canada,
dan beberapa Universitas di Eropa dan USA yang turut terlibat dalam penulisan buku itu. [mut]
Dosen Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) Universitas Brawijaya (UB) Sisko Aditya PhD
Bergelar Doktor Dua Pejabat Bersaing Menjabat Kadispendik Probolinggo, Bhirawa Sembilan pejabat eselon III lolos tahap akhir seleksi terbuka yang digelar Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Dua diantaranya bergelar doktor dan bersaing mengisi posisi Kepala Dispendik (Dinas Pendidikan). Dua doktor yang menjadi kandidat Kadispendik itu, yakni Dr Roby Siswanto ST MT dan Dr Fathurrozi M Fil. Saat ini, Roby,
menjabat sebagai Kabag Pemerintahan di Sekretariat. Sebelum itu, ia menjadi Camat Paiton, Camat Tiris dan Kabag Sungram. Sedangkan Rozi, kini menjabat Sekretaris sekaligus Plt. Kepala Dispendik. Sebelumnya adalah Kabid SMP, Kabid SMA/SMK. Ia juga Kepala SMP Bilingual HATI Toroyan Desa Rangkang, Kecamatan Kraksaan. Keduanya bersaing memperebutkan jabatan Kepala
wiwit agus pribadi/bhirawa
Roby Siswanto (kiri) dan Fathurozi (kanan) 2 doktor berebut posisi Kadispendik.
Dispendik bersama Abdul Ghofur. Nama terakhirnya ini, merupakan Camat Tongas, wilayah ujung barat Probolinggo. Ia pernah menjadi Camat Tiris, suksesor Roby. Siapa yang akan jadi Kepala Dispendik Kabupaten Probolinggo? "Nama - nama itu selanjutnya akan disampaikan kepada pejabat pembina kepegawaian (Bupati Probolinggo),'' kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Probolinggo, Doddy Nur Baskoro, Rabu (8/7). Selain nama-nama kandidat Kadispendik, Panitia Seleksi (Pansel) juga mengumumkan enam kandidat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispenduk Capil) dan Kepala Satpol PP. Untuk Dispenduk Capil, tiga kandidat teratas adalah Munaris (Camat Pajarakan), Jurianto (Kabid Anggaran pada Badan Keuangan Daerah), dan Agus Setijono (Sekretaris Dispenduk Capil). Sedangkan tiga kandidat Kasatpol PP, yakni Achmad Aruman (Plt Kepala Satpol PP), Rachmad Hidayanto (Camat Sumberasih), dan Muhamad Ridwan (Camat Kraksaan). Mereka mmerupakan nama
terbaik dari proses penelusuran rekam jejak, penilaian kompetensi manajerial, penilaian makalah serta wawancara kompetensi teknis yang dilakukan Pansel. Jabatan eselon II yang saat ini kosong tak akan jatuh dari sembilan nama itu. "Masih proses ke KASN (Komisi Aparatus Sipil Negara). Kalau kurang jelas ke Pak Sekda (Soeparwiyono, selaku Ketua Pansel,'' ujar Doddy. Berdasarkan Sistem Informasi Administrasi Pegawai milik BKD kabupaten setempat, hanya ada tiga ASN yang bergelar doktor di Kabupaten Probolinggo. Yakni Dr. Fathur Rozi, Dr. Roby Siswanto dan Dr. M. Nasir. Nama terakhir saat ini menjadi Sekretaris Disko UKM, sebelumnya Sekretaris DPUPR, tandasnya. Plt Kepala Dispendik Kabupaten Probolinggo H. Fathur Rozi, Rabu (8/7) mengatakan, pihaknya terus berupaya rencana pembangunan fisik di lembaga pendidikan Kabupaten Probolinggo tidak terdampak pandemi Covid-19. Namun, kabar terbaru dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jatim di bawah Kementerian PU, sebagian anggaran digeser untuk penanganan Covid-19. [wap]
Bupati Canangkan Madrasah Tangguh di Bumi Wali
guru diberikan smartphone dengan spesifikasi memori internal 286 gigabyte dan RAM 8 gigabyte, Rabu (8/7).
n Ajaran Baru
i Smartphone untuk PJJ gajar harus tetap berjalan optimal. Sehingga, siswa tak ketinggalan materi pembelajaran. Bahkan setiap selesai materi pembelajaran, siswa langsung
mengikuti evaluasi secara daring pula. ''Jadi kita bisa monitor mana siswa yang serius mengikuti PJJ dan yang tidak. Sekaligus kita juga melakukan evaluasi bagi keseluruhan pelaksanaan PJJ,'' tutur Abah Anton. Selain membekali dengan smartphone, Smekdor juga memfasikitasi paket data untuk guru. Harapannya, guru dapat maksimal melaksanakan PJJ. Situasinya memang sedang sulit semuanya. Tapi tetap berusaha kesulitan ini akan dapat dilewati dengan baik. Selain memberi kemudahan guru dalam mengajar, bagi siswa baru Smekdor juga mendapatkan keringanan berupa bebas SPP selama satu semester ke depan. Hal ini diharapkan dapat meringankan beban orangtua karena mereka mengeluarkan biaya cukup besar saat awal pertama masuk sekolah. "Orang tua sudah mengeluarkan biaya pendaftaran. Meskipun di Smekdor ini biaya pendaftaran tidak besar, tapi kita berupaya membantu orangtua agar tidak terlalu berat bebannya,'' pungkas Abah Anton. [tam]
Tuban, Bhirawa Bupati Tuban bersama Kapolres dan Kepala Kantor Kemenag Tuban mencanangkan Madrasah dan Sekolah Tangguh di Tarbiyatul Banin Banat Yayasan Al Chusnaniyah Jetak, Montong, Selasa (8/7) kemarin. Pencanangan Madrasah Tangguh ini kali pertama diadakan di Kabupaten Tuban. Mnurut Bupati Tuban, H Fathul Huda, menyampaikan pencanangan Madrasah Tangguh menjadi ikhtiar dalam menyikapi pandemi Covid 19 di Kabupaten Tuban. Upaya ini sekaligus menjadi wujud adaptasi masyarakat terhadap perubahan kondisi yang ada dengan mematuhi protokol kesehatan. "Masyarakat tetap berkegiatan dengan memperhatikan prokotol kesehatan,'' ungkpanya. Bupati Tuban menyatakan Pemkab Tuban akan melakukan evaluasi Madrasah Tangguh sebelumnya nantinya dijalankan secara menyeluruh. Operasional madrasah dan sekolah akan dikoordinasikan dengan instansi terkait. Pemkab Tuban juga telah melakukan pembahasan terkait aturan dan teknis operasional sebelum nantinya sekolah dibuka kembali. "Pembukaan sekolah menunggu
status Kabupaten Tuban menjadi zona hijau. Kita usahakan maksimal dua bulan dapat terwujud,'' tandasnya. Lebih lanjut, Dinas Kesehatan, Puskesmas, serta Gugus Tugas tingkat Kecamatan dan Desa diintruksikan untuk aktif berkoodinasi dengan pengasuh pesantren maupun madrasah. Di samping itu, kebutuhan kesehatan primer seperti masker, obat dan vitamin harus didata dan dicukupi. Para tenaga pengajar dihimbau melakukan rapid test sebelum kembali beraktivitas. Bupati kelahiran Montong ini
berharap pencanangan Madrasah Tangguh harus benar-benar diwujudkan bukan sekedar ceremonial saja. Dalam pelaksanannya, harus mengacu protokol kesehatan seperti penggunaan masker, penataan ruang kelas, maupun penyediaan fasilitas cuci tangan. "Jangan sampai pembukaan madrasah menjadi klaster baru, oleh karena itu harus benar-benar dilaksanakan secara hati-hati dan mematuhi protokol kesehatan,'' tuturnya. Orang nomor satu di Bumi Wali tidak henti- henti mengingatkan masyarakat, agar ikut berperan
Bupati bersama Kapolres Tuban saat meninjau ruang kelas dan UKS di Sekolah Tangguh Tarbiyatul Banin Banat Yayasan Al Chusnaniyah Jetak, Montong, (8/7).
Ketua Dewan Respon Langkah PC LP Ma'arif Studi Legislasi Sidoarjo, Bhirawa Langkah Pimpinan Cabang Lembaga Pendidikan (PC LB) Ma'arif NU Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan studi banding legislasi, penerapan proses kebijakan pendidikan di Kabupaten Lumajang mendapatkan respon yang sangat baik dari Ketua Dewan Sidoarjo. Karena sangat bermanfaat dalam pengelolaan pendidikan saat ini. Rombongan kunjungan Ketua DPRD Sidoarjo, H Usman, Ketua PC LP. Ma'arif NU Sidoarjo, Ketua FKGS, Ketua BMPS, Ketua MKKSM SMK, Ketua MKKSM SMA, Ketua KKMM, Ketua Ikmala serta Sekertaris PC LP Ma'arif. Kedatangan mereka pada (7/ 8) diterima Ketua DPR Lumajang, Ketua Komisi D, Anggota Dewan, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Bagian Kesra dan Kepala Kemenag setempat. "Alhamdulillah Studi Banding Legislasi Kebijakan Pendidikan di Kabupaten Lumajang berjalan den-
gan lancar, diterima dengan baik direspon baik pula,'' ungkap Ketua PC LP Ma'arif Sidoarjo, Misbahuddin, (8/ 7) kemarin usai pulang dari studi.
Menurut Misbahudin, ada beberapa poin hasil dari Studi Banding Kebijakan Pendidikan Kabupaten Lumajang untuk jenjang pendidikan SMA,
achmad suprayogi/bhirawa
Usai studi banding dilakukan penyerahan cenderamata LP Ma'arif Sidoarjo kepada Dewan Lumajang.
SMK dan MA. Di Kabupaten Lumajang memberikan bantuan untuk jenjang SMA, SMK dan MA dengan konsep Hibah Komite sebesar Rp100 ribu per siswa, per bulan tiap tahun. Juga memberikan bantuan seragam sekolah untuk jenjang MA. Sebagai payung hukum pemberian hibah ini UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan beberapa UU, serta peraturan lainnya. Sementera itu, Ketua DPRD Sidoarjo, H Usman yang ikut mendampingi mengaku sangat merespon dan mendukung apa yang telah dilakukan PC LP Ma'arif NU Sidoarjo. Menurutnya, kunjungan ini dalam rangka mencari referensi bantuan kesejahteraan guru swasta. Untuk mengetahui dasar dan payung hukumnya, mengapa di Lumajang bisa melakukan hal itu. Padahal kewenangan jenjang SMA ditangani langsung oleh Pronvisi Jatim, tapi Kabupaten Lumajang bisa. [ach]
dalam pencegahan Covid 19. Langkah yang ditempuh, masyarakat dapatnya membiasakan menggunakan masker dan menerapkan protokol kesehatan. Kapolres Tuban, AKBP Ruruh Wicaksono SH SIK MH mengatakan, pencanangan madrasah tangguh menjadi langkah yang inovatif di masa pandemi ini. Konsep ini menjadi percontohan sekolah maupun lembaga pendidikan lain. AKBP Ruruh menjelaskan, personil Polres Tuban bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 Kabupaten Tuban intens menjalankan giat penertiban di titik titik keramaian masyarakat. Penertiban oleh personil gabungan sebagai edukasi kepada masyarakat. "Kami berharap masyarakat mematuhi protokol kesehatan,'' jelasnya. Kapolres Tuban menjelaskan, kegiatan penertiban intens digelar sejak tiga bulan lalu yang diawali dengan sosialisasi. Pada awalnya, 90% masyarakat belum pakai masker. Berkat upaya pendisiplinan secara intens, kini sudah 80% masyarakat menggunakan masker. "Ini sebagai kesiapan menuju tatanan hidup baru (new normal) dengan penerapan protokol kesehatan,'' jelasnya. [hud]
GELANGGANG
Jonatan Sempat Kehilangan Fokus Hadapi Asqar Jakarta, Bhirawa Pada pertandingan pertama Grup H tunggal putra turnamen internal PBSI, Rabu, Jonatan Christie sempat kehilangan fokus saat meladeni Muhammad Asqar Harianto meski berakhir dengan mengantongi kemenangan 21-13, 21-16. Jonatan yang menjadi unggulan kedua di turnamen ini mendominasi lawannya dengan tempo permainan cepat dan memberikan pukulan keras yang sulit diantisipasi Asqar. Kendati begitu, di gim kedua Asqar sempat mengejar dengan memanfaatkan kesalahan yang dilakukan Jonatan. "Sebenarnya lebih di saya yang sedikit berubah (permainannya), pelatih juga sempat bilang walapun ini turnamen internal tapi harus menjaga fokus bagaimana pun caranya," kata Jonatan menceritakan. Pada pertandingan selama 41 menit ini, Jonatan juga mencoba mempraktikkan teknik selama masa latihan yang ia jalani tiga bulan belakangan seperti yang diarahkan pelatih. "Turnamen kan sudah cukup lama tidak berlangsung, makanya suasana dan atmosfernya beda. Walaupun selama latihan juga di sini (Pelatnas Cipayung) tapi saat jadi turnamen perasaannya beda sekali," pungkas Jonatan. [ant]
JATIM MEMBANGUN Sensus Penduduk Secara Online di Sidoarjo Sukses Kamis Legi, 9 Juli 2020
Halaman 8
Sidoarjo, Bhirawa Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) .Provinsi Jawa Timur, Dadang Hardiwan, memberikan penghargaan kepada Plt Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifudin, karena warga di Kabupaten Sidoarjo dinilai sangat responsif atas pelaksanaan Sensus Penduduk (SP) tahun 2020 secara online. Penyerahan penghargaan dilakukan di ruang transit Pendopo Delta Wibawa Kabupaten Sidoarjo, Rabu (8/7) kemarin. Hadir mendampingi Plt Bupati Sidoarjo itu diantaranya Kepala BPS Kab Sidoarjo, Indriyah Purwaningsih, Kepala Bappeda Sidoarjo, Heri Soesanto, Kepala Dikbud M.Asrofi, Asisten I M.Ainur Rohman, Kepala BKD Sidoarjo, Ridho Prasetyo dan Camat Sidoarjo, Agustin Iriani. Nur Ahmad Syaifudin mengatakan dari sekitar 2.2 juta jiwa pen-
duduk di Kabupaten Sidoarjo, saat pelaksanaan SP tahun 2020 ini yang diisi secara online, responsif warga Sidoarjo.sudah sebesar 25 persen. Artinya , sudah ada sekitar 579 ribu jiwa warga Sidoarjo yang terdata. Untuk keberhasilan program SP tahun 2020 secara online itu, Nur Ahmaf Syaifudin mengakui menggerakkan masyarakat dari jajaran ASN yang ada di OPD Pemkab Sidoarjo. “Karena menurut saya program pembangunan itu perlu sinergitas semua pihak, baik itu yang dijalan-
kan dari Pemerintah Pusat dan Daerah. Kalau nantinya hasil SP 2020 ini benar -benar valid, maka tentu saja akan sangat bermanfaat sebagai referensi bagi Kabupaten Sidoarjo saat membangun, agar tidak keliru dan tepat sasaran,” komentarnya. Kepala BPS Provinsi Jatim, Dadang Hardiwan, mengatakan pelaksanaan SP 2020 tahap pertama itu dilakukan mulai 15 Pebruari sampai 31 Maret lalu. Tahap kedua selanjutnya akan dilakukan lagi, pada Bulan September 2020. Pada saat itu, sekitar 3/4 penduduk di Kabupaten Sidoarjo akan dilakukan sensus penduduk. Pihaknya kembali mohon dukungan dan kerja sama yang baik dengan Pemkab Sidoarjo. Supaya masyarakat kembali punya partisipasi yang tinggi dalam pelaksanaan sen-
sus penduduk tersebut. Atas partisipasi yang tinggi dari warga masyarakat Kabupaten Sidoarjo pada sensus penduduk 2020 tahap pertama itu, kata Dadang, Kabupaten Sidoarjo berada pada peringkat nomor dua, setelah dari Kabupaten Jember yang angka partisipasi dalam SP 2020 ini sebesar 29 persen atau sebesar 733 ribu jiwa dari jumlah proyeksi penduduk 2.4 juta jiwa. “Kami menyampaikan ini suatu prestasi bagi Kabupaten Sidoarjo. Semoga data-data yang ada pada BPS selalu bisa bermanfaat untuk perencanaan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo,” katanya. Kepala BPS Kabupaten Sidoarjo, Indriyah Purwaningsih, sempat menyebutkan dari jumlah 579.105 jiwa penduduk Sidoarjo hasil SP 2020 online itu, dari 18 wilayah
alikus/bhirawa
Plt Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifudin menerima penghargaan dari Kepala BPS Jatim, Dadang Hardiwan, bersama Kepala BPS Sidoarjo dan Pimpinan OPD terkait di Kab Sidoarjo.
kecamatan yang ada di Kabupaten Sidoarjo, urutan terbanyak dari wilayah Kecamatan Waru 74.150 jiwa, Kecamatan Sidoarjo 65.806 jiwa, Kecamatan Taman 59.105 jiwa, Kecamatan Candi 45.168 jiwa,
Kecamatan Sukodono 41.095 jiwa, Kecamatan Gedangan 36.794 jiwa, dan Kecamatan Krian 30.469 jiwa. “ Sedangkan paling sedikit dari Kecamatan Krembung.10.684 jiwa,” katanya. [kus]
KELANA JATIM
BB Upal Ratusan Juta Dibakar Kejari Lamongan,Bhirawa Agus Setiadi SH, yang baru seminggu menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan, telah memusnahkan Rp304 juta uang palsu (upal) hasil tangkapan jajaran hukum di Kabupaten Lamongan, Rabu (8/7) kemarin. Pemusnahan upal tersebut merupakan barang bukti dari perkara yang sudah diadili dan di putus dan berkekuatan hukum tetap oleh Pengadilan Negeri (PN) Lamongan. “Barang bukti upal tersebut dari satu perkara yang sudah diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap,” kata Agus Setiadi. Menurutnya, upal tersebut dimusnahkan agar tidak disalahgunakan atau dipakai lagi untuk transaksi. Dalam pemusnahan barang bukti di halaman Kejaksaan Negeri Lamongan itu, selain upal, barang bukti lain yang juga turut dibakar diantaranya pil dobel L 8390 butir, tuak 244,5 liter, arak 121 liter serta bir 19 botol. “Selain itu juga dimusnahkan sebanyak 59,72 gram sabusabu dari 53 perkara, kemudian pil koplo jenis karnopen sebanyak 1000 butir dari 1 perkara, dan ganja 445,37 gram dari 2 perkara,” jelas Agus Setiadi. Menurut Agus, seluruh barang bukti yang dimusnahkan tersebut berasal dari perkara mulai dari bulan September 2019 hingga Juni 2020.[aha]
Danrem Mojokerto Putra Asli Bumi Majapahit Mojokerto. Bhirawa Sepuluh hari usai di lantik menjadi Komandan Korem 082/ CPYJ. Mojokerto, Kol. Inf. Muhammad Dariyanto, memperkenalkan diri kepada segenap insan Pers yang ada di wilayah Kodim Jajarannya, yakni PWI Mojokerto, PWI Jombang, PWI Kediri, PWI Lamongan, PWI Tuban dan PWI Bojonegoro di Pendopo Cikaran Kota Mojokerto, Rabu (8/7) kemarin. Dengan bahasa Jawa halus Dariyanto mengatakan, jika dirinya saat ini lagi pulang kampung. Karena Sebelum menempati jabatan Danrem 082/CPYJ Mojokerto, dirinya mengaku banyak bertugas di wilayah Timur Indonesia. Dan baru kali ini mendapat tugas di Jawa Timur khususnya di Bumi Mojopahit sebagai Danrem 082/CPYJ. “Di bumi Mojopahit inilah saya dilahirkan 50 tahun lalu, tepatnya di Kabupaten Tuban,” ujarnya. Dalam sejarah, Korem 082/Cpyj ini berasal dari Divisi Ronggolawe dan Divisi Mojopahit. Demikian juga Dengan Satria Ronggolawe sebenarnya adalah Satria kelahiran Mojopahit. Untuk itu sebagai putra daerah dirinya berharap bisa diterima dan bekerjasama demi mewujudkan kekondusifan wilayah Korem 082/CPYJ. Selain mengajak insan pers ikut menjaga kekondusifan suasana dengan menulis dan menyiarkan berita yang bisa memberi pembelajaran agar bisa membangkitkan rasa persatuan dan kesatuan jiwa Nasionalis Indonesia. Juga mengajak wartawan untuk selalu menjaga kesehatan di tengah merebaknya virus Covid-19.[min]
Sampang Belum Berlakukan Tatap Muka KBM Sampang, Bhirawa Meski pendidikan formal dijadwalkan kembali aktif pada 13 Juli 2020 mendatang, namun sekolah dibawah Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sampang, Mulai jenjang TK, SD, dan SMP belum bisa memberlakukan kegiatan belajar mengajar (KBM) dengan tatap muka langsung di sekolah. Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Sampang Nur Alam mengatakan, pihaknya belum bisa membuka KBM secara tatap muka pada tahun ajaran baru. Hal tersebut mengacu pada surat edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta keputusan bersama empat menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun dan akademik 2020/2021 pada masa pademi Covid-19, Rabu (8/7). “Kan ada di SE Kemendikbud bahwa zona merah tidak boleh membuka sekolah. Kan di Sampang masih zona merah,” ujarnya. Apalagi, angka positif Covid-19 di Sampang masih terus naik. Karena itu, pihaknya tidak berani mengambil keputusan untuk membuka kegiatan belajar secara tatap muka. Meski demikian, pihaknya sudah memiliki konsep mengenai masuknya tahun ajaran baru pada 13 Juli 2020, Yakni, semua guru di sekolah akan diperintahkan masuk sekolahnya masingmasing.[lis]
istimewa
Bupati Mundjidah Wahab saat peresmian Kampung Tangguh Semeru di Desa Asem Gede, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang yang berada di perbatasan Jombang-Lamongan, Rabu (08/07).
Bupati Resmikan Kampung Tangguh Daerah Perbatasan Desa Asem Gede Jombang, Bhirawa Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab didampingi Kapolres Jombang, AKBP Agung Setyo Nugroho, dan Kasdim 0814 Jombang, Mayor Inf M Run Harjono meresmikan Kampung Tangguh Semeru di Desa Asem Gede, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang yang merupakan desa yang masuk Kabupaten Jombang namun berbatasan langsung dengan Kabupaten Lamongan, Rabu (8/7). Bupati Jombang memiliki harapan besar terhadap Desa Asem Gede, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang terkait Kampung Tangguh ini. “Semoga Desa Asem Gede dijauhkan dari Covid-19, semoga menjadi kampung yang sehat, sejahtera dan sehat dengan tetap tiap rumah menyediakan tempat cuci tangan, tetap jaga jarak dan memakai masker,” kata Bu-
pati Jombang. Bupati memberikan apresisasi terhadap kepala desa, Tiga Pilar bersama warga desa yang telah bergotong royong bekerjasama hingga terbentuk desa tangguh tersebut. “Semoga semangat ini menginspirasi desa-desa lainnya,” sambung dia. Dengan semua desa di Kabupaten Jombang menjadi Desa Tangguh, nantinya akan menjadi Kecamatan Tangguh dan Kabupaten Tangguh. Sehingga semua desa akan mampu mencegah dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19. “Penanggulangan ini adalah dari diri kita sendiri, disiplin dan peduli. Kita harapkan Kampung Tangguh Semeru benar-benar berhasil. Dan saya sangat mendukung gagasan kepala desa untuk menjadikan desanya menjadi desa wisata,” ucap Bupati
Jombang. Kapolres Jombang AKBP Agung Setyo Nugroho berharap, nantinya Desa Asem Gede bisa menjadi kampung yang benar benar tangguh, baik tangguh secara ekonomi, kesehatan dan juga keamanannya. “Beberapa syarat dari sebuah desa dianggap Kampung Tangguh adalah tangguh secara kesehatan, yakni hal terkait protokol kesehatan terpenuhi, tangguh secara ekonomi yang artinya masyarakatnya sesuai dengan potensi yang ada didesanya, mampu mencukupi kebutuhan ekonomi sehari-hari dan tangguh secara keamanan, bergotong royong menjaga ketertiban dan kemanan desanya” jelas Kapolres Jombang. Meski secara geografis, letak Desa Asem Gede berada jauh dari keramaian, namun hal tersebut tidak menyu-
rutkan kepala desa setempat dan warganya untuk menjadikan desanya menjadi Kampung Tangguh untuk menghadapi pandemi Covid-19. Desa yang memiliki 4 RT, 2 RW dan satu dusun yang terdiri dari 290 KK serta dengan jumlah penduduk 900 jiwa ini berada di kawasan Utara Brantas, tepatnya berbatasan langsung dengan Kabupaten Lamongan dan Mojokerto. “Meski sangat jauh dari kota namun kita tidak mau ketinggalan dengan desa yang lain di tengah pandemi Covid-19 ini. Warga Desa Asem Gede siap memutus mata rantai penyebaran covid 19. Ini sudah kita buktikan dengan adanya titik check poin, keamanan kampung dan juga potensi UMKM lokal yang merupakan salah satu penyangga ekonomi rakyat terus kita bangkitkan,” jelas Kepala Desa Asem Gede, Lastinah.[rif]
Delapan Karyawan Positif Corona, PT KTI Tutup Sementara Probolinggo, Bhirawa PT Kutai Timber Indonesia (KTI) Probolinggo memutuskan untuk menutup pabrik sementara waktu. Menyusul adanya delapan karyawan yang dinyatakan positif Covid-19. Pabrik yang berada di Jl. Tanjung Tembaga Baru Kelurahan/Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, itu ditutup sementara sejak Selasa (7/7) pagi. Dan belum diketahui kapan aktivitas di perusahaan itu kembali dibuka. HRD PT KTI Firdaus, Rabu (8/7) siang menjelaskan, PT KTI ditutup sementara sampai batas waktu yang belum ditentukan. “Saat ini kondisi kami stop sementara. Ini, dilakukan setelah pers rilis Pemkot Probolinggo Senin 6/7,” ujar Firdaus Menurut Firdaus, manajemen belum bisa memastikan kapan pabrik
akan dibuka kembali. Namun, pihaknya berusaha agar aktivitas pabrik bisa segera normal. “Kami sedang berusaha untuk segera kembali beroperasi. Kami terus berkoordinasi dengan dinas terkait agar penanganan bisa terkendali dengan baik,” tandasnya. Total karyawan PT KTI mencapai 3.800 orang saat ini. Dua di antaranya adalah ekspatriat. Sejak dititpnya pabrik ini yang masuh kerja hanyalah para satpam untuk berjaga-jaga agar situasi yang ada bisa di ketahu sedini mungkin, tuturnya. M. Firdaus Jafar menyebutkan, pihaknya sejauh ini terus koordinasi dengan gugus tugas penanganan Covid-19 Kota Probolinggo. “Karyawan memang kami liburkan, tapi sebelumnya kami berikan pembekalan. Untuk isolasi mandiri di rumah masing-masing. Karena ini bukan
lagi bicara soal kami (PT. KTI). Melainkan lingkup yang lebih luas,” lanjutnya. Libur sementara itu dilakukan kurang lebih selama dua pekan. Sesuai dengan anjuran WHO, untuk masa karantina selama pandemi Covid-19. Tiga unit produksi yang ada di PT. KTI pun, libur. Sebanyak 3.800 karyawan dengan dua tenaga asing, diliburkan. Kasus positif di pabriknya, bukan karena kelalaian. Bahkan sejak awal masa pandemi corona, pihaknya sudah menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Mulai dari pemeriksaan suhu karyawan sebelum masuk pabrik, cuci tangan serta ada bilik desinfektan untuk karyawan. Dua pabrik KTI, di sekitar dermaga Tanjung Tembaga Kota Probolinggo pun, sepi. Tidak ada aktifitas produksi seperti hari biasanya. Hanya satpam
dan beberapa direksi saja, yang masih masuk, paparnya. Juru Bicara Gugus Tugas Covid-19 Kota Probolinggo dr Hs Abraar Kuddah menerangkan, buka atau tidaknya perusahaan merupakan wewenang perusahaan sendiri. Dalam hal ini, kewenangan PT. KTI sendiri. “Kapan dibuka atau kapan PT KTI kembali operasi, itu tergantung PT KTI sendiri. Kami tidak bisa masuk ke sana, karena itu internal perusahaan. Kecuali kalau yang positif skalanya besar. Misalnya mencapai ratusan,” kata Abraar. Gugus Tugas Covid-19 Kota Probolinggo Seenin 6/7/2020 merilis jumlah warga yang positif Covid-19 di kota meningkat tinggi. Peningkatannya mencapai 31 orang. Dan delapan di antaranya adalah karyawan PT KTI.[wap]
Petrokimia Gresik Alokasikan Anggaran Rp41,8 M ke 480 UMKM Untuk membantu pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Petrokimia Gresik mengalokasikan anggaran sebesar Rp41,8 miliar, sebagaimana komitmen maju bersama, guna mengembalikan ekonomi masyarakat ditengah pandemi Covid-19.
Dengan Semangat Maju Bersama Petrokimia Gresik telah mengalokasikan anggaran Rp41,8 Miliar bagi 480 UMKM yang tergabung dalam 89 mitra binaannya.
Direktur Utama Petrokimia Gresik, Rahmad Pribadi mengatakan dana kemitraan ini memiliki porsi terbesar dalam anggaran Corporate Social Responsibility (CSR), Petrokimia Gresik tiap tahunnya, di tahun 2020 ini, total anggarannya mencapai 80,1 persen dari anggaran CSR sebesar Rp51,8 miliar. “Ini menjadi wujud komitmen Petrokimia, turut aktif meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pemberian modal kerja dan pembinaan terhadap pelaku
UMKM,” ujar Rahmad. Anggaran ini, juga merupakan bagian dari upaya Petrokimia mensukseskan program BUMN untuk UMKM. Sebagaimana perannya sebagai agent of development (agen pembangunan) dan agent of change (agen perubahan). Hingga bulan Juni menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) yang ke48, Petrokimia telah menyalurkan Rp9,79 miliar untuk membantu UMKM di berbagai daerah, atau 23 persen dari anggaran kemitraan. Dana disalurkan sebagai pinja-
man modal kerja bagi 480 pelaku UMKM, yang tergabung dalam 89 mitra binaan baik perorangan atau kelompok, mulai dari sektor perdagangan, pertanian, peternakan, dan perikanan. “Kebanyakan dari pelaku usaha berasal dari beberapa daerah di Jawa Timur, namun sebagian juga ada yang dari Blora (Jawa Tengah), kemudian Sleman, Bantul, serta Kulon Progo (Yogyakarta). Dan anggaran kemitraan yang dikeluarkan petrokimia terbilang tinggi tiap tahunnya, pada Tahun 2018, Petrokimia telah menyalurkan Rp43,7 miliar untuk 2.296 pelaku usaha, kemudian di tahun 2019 sebesar Rp45,98 miliar untuk 2.117 pelaku UMKM.,”ungkapnya Rahmad. Bila ditotal mulai tahun 2016, hingga sekarang sudah ada -
11.325 pelaku usaha atau UMKM, dengan total anggaran lebih dari Rp188 miliar, Bina lingkungan program CSR tahun 2020, Petrokimia menganggarkan dana untuk bina lingkungan sebesar Rp10 miliar, hingga Juni, anggaran bina lingkungan telah direalisasikan sebesar Rp2,6 miliar atau 21 persen. Ditambahkan Rahmad Pribadi, bantuan bisa memberi kontribusi terhadap pembangunan dan peningkatan perekonomian masyarakat. Sesuai dengan komitmen petrokimia untuk maju bersama masyarakat, bantuan juga disalurkan untuk bantuan korban bencana alam. Pendidikan, peningkatan kesehatan, pengembangan sarana dan prasarana umum, sarana ibadah, pelestarian alam, dan program pengentasan kemiskinan. [kim]
JATIM MEMBANGUN
Kamis Legi, 9 Juli 2020
Halaman 9
Pemberlakuan Jam Malam Dinilai Tak Efektif Surabaya, Bhirawa Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bakal memberlakukan jam malam. Kebijakan ini dianggap sebagai kelanjutan dari ketidak berhasilannya Surabaya menekan angka penyebaran Covid-19. Pemberlakuan jam malam itu disoroti oleh Sekretaris Komisi B DPRD Surabaya sekaligus sebagai Wakil Ketua Fraksi PKB, Mahfudz. Menurutnya, wacana pember-
lakuan jam malam oleh Gugus tugas penanganan Covid-19 Kota Surabaya tidak efektif. “Pemkot tidak punya solusi efektif untuk mencegah Covid-19 ini. Akhirnya jam malam
kembali diberlakukan, Tidak ada efeknya, kalau mau memang lock down, ya sudah di lock down saja,” kata Mahfudz, Rabu (08/07). Selain efektifitas yang dianggap kurang, legislatif dari fraksi PKB ini juga menjelaskan, jika benar terjadi pernerapan ini makan akan merugikan bagi masyarakat sekitar dan mengganggu roda perekonomian di daerah itu.
“Begitu diberlakukan jam malam, otomatis warga yang punya usaha waktunya terpotong,” terang Mahfudz. Untuk memutus penyebaran Covid-19 Mahfudz menyarankan pemerintah agar memperketat terhadap perilaku hidup sehat bagi masyarakat, seperti pengawasan warga yang tidak memakai masker dan tidak melakukan psycal distancing. Menurutnya hal itu lebih efek-
tif dan logis. “Kalau langkah kongkrit karena ini sudah terlanjur semua, ya sudah terapkan protokol kesehatan memakai masker, hand sanitizer, cuci tangan dan jaga jarak itu saja terapkan secara ketat,” pungkas Mahfudz. Seperti diketahui Pemkot Surabaya mengubah Perwali No 28 Tahun 2020 soal transisi new normal. Nantinya, Perwali itu akan mengatur
pembatasan aktivitas malam atau jam malam. Aturan jam malam akan diterapkan mulai pukul 22.00 WIB sampai pukul 05.00 WIB. Seperti yang disampaikan Wakil Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Surabaya Irvan Widyanto. “Di mana di situ akan ada pembatasan aktivitas masyarakat di luar rumah, diharapkan selesai pada pukul 22.00
WIB. Sampai dimulainya aktivitas masyarakat jam 04.00 atau jam 05.00 WIB,” kata Irvan kepada wartawan di kantor BPB Linmas Kota Surabaya, Senin (6/7). Irvan menambahkan, aturan jam malam berlaku bagi semua masyarakat di Kota Surabaya. Hanya aktivitas kesehatan dan logistik yang nantinya masih boleh berjalan 24 jam. [dre]
Bupati dan Forkopimda Kunjungi Kantor PCNU
Anggota Koramil 0818/16 Sumbermanjing Wetan bersama warga saat memasang wastafel ditempat umum, di wilayah Desa Tambakrejo, Kec Sumbermanjing Wetan, Kab Malang
cahyono/Bhirawa
Program Karya Bakti TNI AD, Koramil Pasang Wastafel Kab Malang, Bhirawa Komando Distrik Militer (Kodim) 0818/Kabupaten Malang/Kota Batu, telah serius ikut berperan aktif dalam memutus mata rantai penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di wilayah Kabupaten Malang. Karena warga kabupaten setempat yang terinveksi Covid-19 terus bertambah. Sehingga hal itu membuat TNI Angkatan Darat (AD) turut mencegah agar penyebaran virus tersebut tidak semakin meluas. Sedangkan peran yang dilakukan Kodim 0818 tersebut, dilakukan dengan mengintruksikan jajarannya yak-
ni di masing-masing Komando Distrik Militer (Koramil) untuk melakukan pemasangan wastefel atau tempat cuci tangan dibeberapa titik pusat berkumpulnya orang atau tempat umum yang berada di wilayahnya. Seperti yang disampaikan, Komandan Koramil (Danramil 0818/16 Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang Kapten (Inf) Suwondo, Rabu (8/7), kepada wartawan mengatakan, pihaknya telah diintruksikan oleh Komadan Kodim (Dandim) 0818 Kabupaten Malang/Kota Batu Letkol (Inf) Ferry Muzawwad untuk melaksanakan Program Karya Bakti
KELANA JATIM
21 Desa 7 Kecamatan Kekeringan Pasuruan, Bhirawa Pemkab Pasuruan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengaku sudah mendapat laporan kekeringan di beberapa desa di 7 kecamatan di wilayah Kabupaten Pasuruan. Kepala BPBD Kabupaten Pasuruan, Tectona Jati menyampaikan tujuh kecamatan di Kabupaten Pasuruan yang mengalami kekeringan berada di Kecamatan Lekok, Grati, Winongan, Lumbang, Gempol, Pasrepan dan Kejayan. Di 7 Kecamatan itu, terdapat 21 desa yang mengalami kekeringan. “Ada laporan kekeringan ke kami sebanyak 21 desa di 7 kecamatan sudah mengalami kekeringan. Laporan itu kami assessment terlebih dahulu, apakah benar tidaknya itu laporan,” ujar Tectona Jati, Rabu (8/7). Assessment itu direncanakan rampung secepatnya. Sehingga, nantinya dilanjutkan proses pengajuan surat keputusan (SK) tanggap darurat kekeringan dan anggaran untuk suplai air. “Prosesnya demikian. Saat ini suplai air diatasi secara mandiri oleh masyarakat serta ada pihak ketiga, yakni pihak perusahaanperusahaan yang ada di sekitar 21 desa itu,” kata Tectona Jati. [hil]
TNI AD, yakni untuk memasang wastafel dibeberapa titik tempat kerumunan warga “Pemasangan wastafel guna untuk mendukung program pemerintah dalam menerapkan protokol kesehatan,” ujarnya. Selain itu, lanjut dia, pemsangan wastafel yang kita laksanakan guna untuk memutus mata rantai Covid-19, dan juga untuk membiasakan masyarakat agar hidup sehat ditengah Covid-19. Sedangkan dalam intruksi Dandim tersebut, setiap Koramil harus memasang 8 tempat cuci tangan di wilayahnya masingmasing. Dan pihaknya kini masih me-
masang 5 tempat cuci tangan, seperti di Desa Druju, Argotirto, Sitiarjo, Harjokuncaran, dan Desa Tambakrejo. Menurut Suwondo, ada desa yang dipasang wastafel lebih dari satu. Dan bahkan juga wastefel yang di pasang di kampung tangguh. Meski sudah di pasang wastefel, tapi pihaknya melalui Bintara Pembina Desa (Babinsa) terus melakukan sosialisasi tentang pentingnya hidup bersih dan sehat. Karena penyebaran Covid-19 ini, sangat cepat sehingga masyarakat harus patuh dengan imbauan pemerintah yakni patuhi protokol kesehatan. [cyn]
Situbondo, Bhirawa Pencegahan dan penanganan virus Corona di Kota Santri terus diintensifkan jajaran GTPPC (Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19) Kabupaten Situbondo. Ini dilakukan karena setiap hari perkembangan sebaran virus Corona di Situbondo semakin bertambah. Untuk menemukan formula terbaik, Bupati Situbondo Dadang Wigairto bersama jajaran Forkopimda berkunjung ke Kantor PCNU Situbondo, kemarin. Menurut Bupati Dadang, dirinya datang ke Kantor PCNU Situbondo didampingi Kapolres AKBP Sugandi dan Dandim 0823 Situbondo Letkol Inf Akhmad Juni Toa. Dalam kunjungan itu, aku mantan advokat itu, pihaknya bersama jajaran Forkopimda melaksanakan pertemuan dan silaturahmi dengan PCNU, MWCNU dan Ranting NU Jangkar guna membahas perkembangan terbaru virus Corona atau Covid-19 di Situbondo. “Ya pertemuan ini membahas tentang sebaran virus korona,” aku Bupati Dadang. Bupati menambahkan, acara yang digelar di ruang rapat Kantor PCNU Situbondo juga dihadiri Sekda Syaifullah, Ketua PCNU Situbondo KH Moh Zaini Sonhaji, Wakil Ketua II PCNU HA Bashori Shanhaji, Sekretaris PCNU Zaini SH, Ketua MWC NU Jangkar HA Zainuri Ghasali, Bendahara PCNU H Hamid Jauharul Fardli. Tak hanya itu, sambung Bupati Dadang, Ketua Ranting NU Kecamatan Jangkar Slamet dan Wakil Ketua MWC NU Jangkar Fatah Yasin juga ikut hadir dalam pertemuan tersebut. “Perbincangan menemukan beberapa poin penting dalam pencegahan virus Corona,” ujar Bupati Dadang. Bupati dua periode itu kem-
bali menegaskan mulai saat ini elemen masyarakat harus saling membantu dan bergotong royong dalam mengahadapi pandemik Covid-19 di Kota Santri Situbondo. Misalnya saja, sebut Bupati dadang, warga yang sakit harus dibantu bukan sebaliknya malah dijauhi. “Apabila ada warga sakit, segeralah periksa ke dokter atau ke Rumah Sakit. Selanjutnya ikuti saran dari tim medis agar sakit yang diderita cepat tertangani dengan baik sehingga tidak menyebar kepada orang lain,” urai Bupati Dadang. Sementara itu, Kapolres Situbondo AKBP Sugandi menegaskan, penerapan disiplin protokol kesehatan ditengah pandemi Corona harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat Situbondo. Itu harus dilakukan, sambung Kapolres Sugandi, jika ingin memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Situbondo berhasil dengan baik. “Termasuk protokol penanganan pasien PDP dan positif Covid-19 juga harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan Pemerintah,” papar Kapolres Sugandi. Kapolres Sugandi menambahkan, pihaknya terus berharap agar masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi serta selalu disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan ditengah pandemi virus Corona. Disisi lain, ungkap Kapolres Sugandi, penanganan pasien Covid-19 juga harus sesuai dengan prosedur yang ada. “Termasuk juga proses pemakaman pasien terkonfirmasi positif virus korona yang meninggal dunia harus mengikuti protokol kesehatan penanganan Covid 19,” pungkas Kapolres Sugandi. [awi]
Data Penerima BLT DD Tahap Kedua Capai 19 Ribu Kabupaten Blitar, Bhirawa Hasil akhir verifikasi faktual data penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) tahap kedua di Kabupaten Blitar mencapai 19.715 penerima. Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar, Dwi Noviyanto mengatakan verifikasi faktual data penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) tahap kedua di Kabupaten Blitar akhirnya selesai, dan setelah beberapa hari lalu masih ada sejumlah desa yang belum menyelesaikanya dari total 220 Desa dari 22 Kecamatan seKabupaten Blitar. “Hasil akhir verifikasi faktual dari 220 Desa yang ada di 22 Kecamatan,
jumlah penerima mencapai 19.715 Keluarga Penerima Manfaat atau KPM,” kata Dwi Noviyanto. Lanjut Dwi Noviyanto, untuk jumlah KPM di masing-masing Kecamatan tidak sama, dimana sesuai data yang ditermanya, jumlah KPM paling sedikit berada di Kecamatan Wlingi dengan jumlah 139 penerima. “Sedangkan jumlah terbanyak berada di Kecamatan Ponggok mencapai 2.275 KPM,” jelasnya. Selain itu dikatakan Dwi Noviyanto, hingga hari Rabu (8/7) kemarin sudah ada 137 Desa yang telah menyalurkan bantuan tersebut. Dwi juga mengaku, setelah diverifikasi faktual, ada perbedaan jumlah penerima dengan BLT DD tahap pertama yang mencapai
19.833 KPM. “Untuk tahap ketiga, kemungkinan sudah tidak dilakukan verifikasi faktual kembali. Namun kami akan tetap mengevaluasi penyaluran BLT DD tahap kedua ini,” ujarnya. Sementara perlu diketahui, warga terdampak Covid-19 yang berhak menerima BLT DD diantaranya adalah warga yang kehilangan pekerjaan, kemudian ada keluarga yang mempunyai penyakit tahunan atau kronis, serta belum menerima bantuan dari manapun. “Bagi mereka yang telah memenuhi syarat tersebut, dipastikan bisa dimasukan sebagai data penerima BLT DD,” pungkasnya.[htn]
Dwi Noviyanto
Hartono/Bhirawa
Bupati Mojokerto Serahkan JPS 1.202 KK di Kecamatan Dlanggu Sebanyak 1.202 Kepala Keluarga warga terdampak Covid-19 di Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto, mulai hari ini telah menerima program jaring pengaman sosial (JPS) bagi keluarga miskin berdasar data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS)dari Provinsi Jawa Timur.
Bupati Mojokerto secara simbolis menyerahkan bantuan JPS dari Provinsi Jawa Timur kepada perwakilan warga, di Pendapa Kantor Kecamatan Dlanggu, Rabu (8/7) kemarin.
Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Bupati Mojokerto Pungkasiadi, Rabu (8/7) pagi di Pendapa Kantor Kecamatan Dlanggu. “Syukur alhamdulillah, hari ini bisa diserahkan bantuan dari provinsi. Di masa pandemi ini, banyak tambahantambahan bantuan. Harapannya, BLT APBD yang diterimakan tiga bulan, semoga bisa ditambah lagi pada PAPBD sampai akhir tahun,” ujar Camat Dlanggu, Nunuk Jatmiko. Untuk itu perlu dilaporkan juga jika di Kecamatan Dlanggu, peneri-
maan BLT senilai Rp211 juta, sedangkan untuk yang dari provinsi hari ini tercatat Rp240 juta. JPS Provinsi Jawa Timur sendiri merupakan bansos dengan indeks bantuan Rp200 ribu/KPM yang diberikan selama tiga bulan. Dengan sasaran keluarga miskin yang tidak termasuk dalam keluarga yang telah mendapat bansos Kementrian Sosial/Dana Desa/Dana APBD Kabupaten/Program Keluarga Harapan (PKH) atau Program Sembako/Kartu Prakerja/ pekerja yang terkena
PHK/dirumahkan tanpa upah serta mengalami pemotongan upah. Sedangkan Bupati Pungkasiadi pada sambutan kembali menegaskan jika Pemkab Mojokerto tidak akan stop untuk menanggulangi pandemi dari berbagai aspek. Mulai kesehatan, JPS, pemulihan ekonomi dalam tatanan new normal, serta keamanan. Khusus JPS yang dilaksanakan pagi ini, bupati menjelaskan ketentuan dan aturan yang harus dilaksanakan di dalamnya. bahwa JPS tidak boleh sampai dobel dan wajib memenuhi administrasi yang ditentukan. “Karena, aturannya memang tidak boleh dobel (penerima JPS). Penyerahan JPS provinsi pagi ini, pada hari Jumat sudah harus saya laporkan untuk selanjutnya dilaksanakan tahap berikutnya,” kata bupati.
Menanggapi apa itu penerapan new normal. Bupati yang akrab disapa Abah Ipung, juga menjelaskan bahwa saat ini Pemkab Mojokerto telah membuat surat edaran (SE) yang berkaitan dengan tatanan hidup baru di masa pandemi Covid-19. “Kita tidak tahu kapan pandemi selesai. Untuk itu, kita coba hidup tetap produktif, aman, namun tidak sampai tertular Covid-19 dan ekonomi cepat pulih dalam new normal. Caranya tentu dengan menegakkan disiplin protokol kesehatan. Karena itu pula Kita siapkan semua SE nya. Mulai SE new normal, SE penegakan disiplin. Kita masih zona merah. Namun, keseimbangan sembuh sudah mulai nampak. Kita harap pandemi segera tuntas,” tandas bupati. [min]
EKONOMI
Kamis Legi, 9 Juli 2020
Halaman 10
Kadin Dorong Pengusaha Manfaatkan Stimulus Pajak Terdampak Covid-19 Surabaya, Bhirawa Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur berkomitmen untuk meringankan beban pengusaha, utamanya di masa pandemi Covid19. Untuk itu, Kadin Jatim berupaya menfasilitasi dan mendorong mereka untuk memanfaatkan stimulus pajak yang diberikan pemerintah bagi wajib pajak yang terdampak Covid-19. “Salah satu bentuk komitmen tersebut adalah upaya Kadin Jatim dalam menfasilitasi pengusahan dengan pemerintah dalam bidang perpajakan,” ujar Ketua Umum Kadin Jatim, Adik Dwi Putranto dalam acara webinar ‘Stimulus Pajak Terkait Covid-19’ yang dilaksanakan Kadin Jatim bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jatim 1. Webinar, diikuti oleh sekitar 296 peserta, dengan perincian 34,7 persen dari kalangan akademisi, 32,2 persen dari kalangan industri atau perusahaan , 17,4 persen lembaga atau institusi dan 15,7 pers-
en lain-lain. Adik mengatakan, Pandemi Covid29 telah menyebabkan industri di Jatim hampir lumpuh. Bahkan di masa kenormalan baru ini pun, kegiatan mereka masih jauh dari normal. Jumlah pegawai yang masuk hanya sekitar 30 persen hingga 50 persen. Sehingga produksi juga sangat terkendala. “Semua sektor terdampak, karena musibah ini adalah musibah internasional dan tidak hanya di Indonesia. Misalnya perhotelan, jumlah tamu hanya tiga sampai lima orang. Sementara biaya operasional seperti bayar
listrik masih tetap harus dibayar. Dan tentunya stimulus pajak ini sangat membantu cashflow mereka dan ini sangat diperlukan mereka,” ujarnya. Adik berharap melalui sosialisasi seperti ini makin banyak pengusaha yang mengetahui dan bagaimana mekanisme pemanfaatannya agar bisa mengurangi beban pengusaha yang sedang menghadapi tantangan krisis akibat Corona dengan tetap menjalanakan kewajiban membayar pajak. Data sampai tanggal 26 juni 2020 ada sekitar 389.000 wajib pajak yang mengajukan dan 360.000 wajaib pajak yang sudah mendapat stimulus pajak covid-19 ini data seluruh Indonesia. “Semoga semakin banyak yang bisa memanfaatkan stimulus pajak ini. Semoga dengan stimulus ini pajak tidak semakin membebani tetapi justru menjadi solusi disaat pandemi,” kata Adik.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ketua Komite Tetap Bidang Fiskal Kadin Jatim, Darno bahwa dalam kondisi ekonomi yang sulit ini, pengusaha harus bisa mememanfaatkan stimulus pajak yang telah disediakan pemerintah. Harapanya ini bisa mengurangi beban dan meningktakan cash flow perusahaan. “Yang menjadi kendala memang baru sekitar 30 persen pengusaha yang memakai jasa konsultan pajak. Hal ini di tambah dengan protokol PSBB yang mengharuskan bekerja dengan online, sehingga orang akan semakin sulit untuk mendapatkan penjelasan melalui kantor pajak. Dengan peraturan perpajakan yang terus berkembang hal ini menjadi tanggung jawab bersama termasuk DJP dan Kadin Jatim dalam mensosialisasikan ini,” ujar Darno.[ma]
BURSA EKONOMI
Chilibeli Berdayakan Ibu Rumah Tangga untuk Jadi Micropreneur Surabaya, Bhirawa Tepat setahun yang lalu pada bulan Juli, Chilibeli, startup aplikasi perniagaan sosial cerdas terbaru dengan visi untuk menghadirkan bahan pangan pokok segar berkualitas dengan harga terjangkau ke setiap rumah tangga, diluncurkan ke masyarakat dan memberi nilai bagi kemampuan sosialisasi aktif ibu rumah tangga (IRT). Didirikan oleh Alex Feng, Damon Yue, dan Matt Li, konsep unik Chilibeli mendasari pemberdayaan jaringan sosial luas komunitas IRT di berbagai kota. Chilibeli membuka peluang bagi IRT untuk menjadi micropreneur sembari membantu masyarakat atau tetangga sekitar membeli bahan pangan pokok. Co-Founder & CEO, Chilibeli, Alex Feng mengungkapkan dengan bergabung menjadi Mitra, IRT dapat berpenghasilan walaupun tinggal di rumah. Secara logistik, Chilibeli menjamin durasi pengiriman pesanan maksimum H+24 setelah konfirmasi pesanan. “Kami sungguh bersyukur atas sambutan luar biasa dari para IRT di Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Surabaya. Dukungan tersebut menjadi pemacu semangat kami untuk terus memberdayakan perempuan Indonesia,” terangnya, Rabu (8/7).[riq]
Pedagang pasar Wonoasih harap-harap cemas.[wiwit agus pribadi/bhirawa]
Piutang Pedagang Pasar Capai Rp 2.9 M Co-Founder Chilibeli merayakan ‘Chil1versary’ dengan mempersiapkan segudang hadiah menarik.
Ada Karyawan Terpapar Covid-19, BRI Martadinata Jamin Keselamatan Nasabah Malang, Bhirawa Bank Rakyat Indonesia (BRI), Kantor Cabang Malang Martadinata, menjamin pelayanan nasabah berjalan dengan aman dan nyaman, meskipun ada karyawanya yang positif terkena Covid 19. Lantara pihaknya memberlakukan Protokol kesehatan secara ketat. Pimpinan Kantor Cabang BRI Malang Martadinata, Muhammad Zulham Salahuddin mengungkapkan layanan perbankkan tetap buka dan berjalan normal. Mulai dari teller, customer service, menabung dan penarikan uang hingga pembukaan rekening BRI. “Kami tetap melayani normal seperti biasa. Lokasi yang dulunya di gedung sebelah (utara) kita pindah ke gedung sebelah (selatan) yang gedung sebelah kita kosongkan. Jadwal tetap sesuai seperti biasa. Masuk jam 08.00 - 15.00 WIB,” kata Zulham, Rabu, (8/7) kemarin. Zulham mengatakan, protokol kesehatan pencegahan Covid19 dilaksanakan secara ketat. Nasabah yang datang dicek suhu tubuhnya, cuci tangan, serta dipastikan pakai masker sebelum masuk ke gedung pelayanan. Tempat duduk di dalam gedung diatur dengan jarak serta disediakan tenda di luar gedung bila nasabah di dalam penuh diminta menunggu di tenda.[mut]
KEHILANGAN TUBAN HILANG STNK, S-6816-FV. An.Supratno, Ds Kenongosari RT 01/03,Kec Soko, Kab Tuban No. 7105/IMB/BI-III/2020 HILANG STNK, S-3966-EV. An.Ndani,Ds Sumurjalak dsn.Sumurgung RT 01/01,Kec Plumpang, Kab Tuban No. 7106/IMB/BI-III/2020
TULUNGAGUNG HILANG STNK, AG 5927 RAX,Honda, Krem Coklat, th.2015, a/n. Luki Hariyanto, Ds. Notorejo, Gondang – T.Agung No. 7107/IMB/BI-III/2020
Probolinggo, Bhirawa Revisi Perda tentang Retribusi Jasa Umum Kota Probolinggo belum jelas. Kajian merevisi perda itu sebenarnya sudah diselesaikan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (DKUPP) setempat. Namun, hingga kini belum turun persetujuan dari Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin. Hal ini diungkapkan wakil ketua Komisi II Heru Estiadi, Rabu (8/7). Tidak jelasnya revisi perda ini, berakibat fatal pada pedagang di sejumlah pasar. Utang retribusi pedagang kian membengkak. Jika dibiarkan, maka kondisi ini akan kembali menjadi temuan BPK tahun depan. Hal ini terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) Ko-
misi II DPRD Kota Probolinggo. RDP membahas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun Anggaran (TA) 2019 bersama DKUPP dan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset (BPPKA) Kota Probolinggo. Terungkap bahwa, pedagang di sejumlah pasar di Kota Probolinggo memiliki utang retribusi. Jumlahnya pun sangat besar. Utang itu muncul karena sejumlah faktor. Di Pasar Gotong Royong, pedagang tidak sanggup membayar retribusi karena nilainya memberatkan. Akhirnya, pedagang pun mencicil pembayaran retribusi. Sementara di pasar lain, pedagang berutang retribusi karena sejumlah bedak tutup.
Ada juga yang memang pedagangnya tidak membayar. Utang pedagang ini kemudian jadi temuan BPK setiap tahun. BPK mencatat hal ini sebagai piutang bagi Pemkot Probolinggo dalam hal ini DKUPP. Karena itu, harus diselesaikan. Tercatat, sejak tahun 2015 BPK mencatat adanya piutang retribusi ini. Dan hingga tahun 2019, masalah ini tidak kunjung terselesaikan. Sehingga, pada LHP BPK TA 2019, kembali menjadi temuan BPK. Komisi II DPRD Kota Probolinggo pun mempertanyakan penyelesaian masalah ini karena tak kunjung tuntas. “Dalam LHP BPK halaman 10 tercantum tindak lanjut masalah ini yaitu dilakukan kajian penurunan tarif retribusi pasar. Namun, sampai
penulisan laporan ini tidak ada persetujuan dari wali kota. Maksudnya apa ini?” tanya Wakil Ketua Komisi II Heru Estiadi. “Apakah tidak bisa dilakukan revisi dengan mengubah tipe pasar. Misalnya Pasar Gotong Royong dari tipe kelas I diubah ke kelas II,” tandasnya. Ketua Komisi II Sibro Malisi saat ditemui terpisah menjelaskan, sampai saat ini proses revisi Perda Retribusi Jasa Umum tidak jelas. Padahal, perda ini penting. Sebab, di dalamnya mengatur tentang tarif retribusi pasar. “Hasil kajian dari DKUPP sudah ada, tapi persetujuan wali kota belum ada. Kalau dibiarkan begini terus, utang retribusi akan terus meningkat dan kembali menjadi catatan BPK,” ujarnya.[wap]
HSBC Dukung Komitmen Negara- Negara ASEAN Pulihkan Ekonomi Surabaya, Bhirawa HSBC mendukung perjanjian bersama negara-negara anggota ASEAN untuk meningkatkan kerja samareformasi dan integrasi dalam rangka membendung dampak kesehatan dan ekonomi yang ditimbulkan oleh Pandemi COVID-19. Perjanjian tersebut menutup KTT tahunan pemimpin ASEAN yang berakhir pada 26 Juni. HSBC secara khusus menekankan pentingnya perdagangan dan keterbukaan digital dan menghubungkan upaya-upaya stimulus fiskal di wilayah ini dengan tujuan pembangunan berkelanjutan secara global. Komisaris Utama PT Bank HSBC Indonesia, Matthew Lobner meng-
garis-bawahi, pihaknya mendukung inisiatif negara-negara anggota ASEAN untuk memperkuat upaya bersama dalam mengatasi dampak ekonomi COVID-19. “Ketika Asia Tenggara mulai dibuka kembali, negara-negara anggota ASEAN tidak dapat mengupayakan pemulihan ekonomi secara terpisah. Alasannya sederhana, Asia Tenggara selalu lebih kuat saat bersatu ketimbang berjalan sendirisendiri,” kata dia. Rantai pasokan yang terjalin kuat di kawasan ini - yang mencakup produk elektronik, mobil, tekstil dan pakaian telah berkembang karena kemampuan ASEAN dalam mengurangi tarif perdagangan dan investasi di antara 10 negara anggota.
Salah satu Upaya membang kitkan ekonomi Asean pasca pandemi Covid-19.
Hasilnya telah membawa lebih dari 650 juta2 penduduk wilayah ini menuju kemakmuran. Untuk membangun pemulihan ekonomi dan ketahanan rantai pasokan, HSBC menyarankan tiga pilar refor-
masi: arus perdagangan dan investasi; konektivitas digital; dan menghubungkan proyek pembangunan bangsa dengan tujuan pembangunan berkelanjutan serta komitmen iklim yang disepakati secara global.[ma]
SELAYANG PANDANG
Dorong Pertumbuhan Ekonomi OJK Pertemukan Perbankan dan Pelaku Usaha Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pasca pendemi Covid 19, diperlukan langkah konkriti. Karena itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang, mempertemukan Perbankkan dengan para pelaku usaha di Kota Malang, Rabu (8/7) kemarin. Acara yang digelar dalam diskusi terbatas Percepatan Stimulus Pembiayaan Perbankkan, untuk pertumbuhan ekonomi di Kota Malang, selain dihadiri oleh Pimpinan Himpunan Bank Negara ( Himbara) Bank Mandiri BNI, BTN dan BRI, juga diikuti oleh Apersi, Hipmi, Kadin, dan dari unsur Pemerintah Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Kopindag) Kota Malang.
Kepala OJK Malang, Sugiarto Kasmuri, kepada wartawan menuturkan, Pemerintah menyiapkan anggaran melalui Bank Himbara, untuk memberian kredit sesui dengan segmen masing-masing Bank. Secara nasional anggaran tersebut sebesar Rp. 30 Trilyun, dana tersebut masih bisa bertambah hingga Rp. 90 Trilyun. Untuk saat ini, Bank Mandiri, dan BRI masing-masing Rp.
10 Trilyun, BNI dan BTN masing-masing Rp. 5 Trilyun, yang siap disalurkan kepada pelaku usaha. ”Sektor perekonomian akan didorong melalui perbankkan, misalnya BTN Fukos pada perumahan, BRI usaha Mikro, Bank Mandiri sektor pariwisata, BNI Sektor ekonomi padat karya. Mereka akan fokus penanganan masing-masing supaya tidak timpang tindih,” tutur Sugiarto. OJK Malang, mempertemukan pihak perbankkan dan pelaku usaha untuk meng inventarisir, persoalan dan mencarikan solusi. Karena Perbankkan punya anggran dari sisi suplai dan asosisiasi dari
Sugiarto Kasmuri Kepala OJK Malang
sisi demand, serta dan pemerintah sebagai fasilitator. “Dalam pertemuan itu, ada beberapa hal yang di sampaikan, misalnya tadi dari Apersi menyampaikan soal sulitnya perijinan yang menghambat
pembangunan perumahaan. Ini akan langsung disampaikan kepada pihak pemerintah. Sehingga ada titik temu persoalan yang dihadapi asosiasi,” tukas peria kelahiran Semarang itu. Selama pandemi Covid 19, persoalan yang dihadapi dunia usaha sangatlah komplek, suplai mereka terganggu market tidak tertangkap. Itu menyebabkan ekonomi mengalami penuruanan disemua sektor. “Untuk mendorong geliat ekonomi yang harus dilakukan adalah pendekatan suplai dan demand. Keinginan dunia usaha harus dilihat oleh Perbankkan pemilik dana. Dengan demikian maka ekonomi akan bergerak lagi,”
tukasnya. Pada pertemuan antara Perbankkan dan dunia usaha, untuk mengetahui apa saja kebutuhan para pelaku usaha. Kalau dibuat pertemuan seperti ini ketemu juga sektor mana yang bisa didorong untuk menumbuhkan ekonomi. OJK menjembatani industri keuangan dan dunia usaha ini kalaborasi menarik, masukan yang didapat sangat bagus. Ada suplai banyak demandnya terbatas. “Kolaborasi seperti ini sangat bagus, tetapi harus dikawal, jangan sampai hanya wacana tapi harus terealisasi, sehingga bisa sesuai harapan,” pungkasnya.
Sementara itu, Head Area PT Bank Mandiri Malang, Pitra Dwi Yunianto, mengutarakan pada tahap awal ini pihaknya mendapat kucuran dana sebesar Rp.300 Miliyar untuk dikucurkan melalui Kridit Usaha Mikro (KUM). Bank Mandiri Area Malag Batu Kota Malang Kabupaten Malang, Kota dan Kabupaten Pasuruan, komsentrasi pada perdagangan, pariwisata, kesehatan, pertanian dan pengolahan home industri. “Para pelaku usaha ini, bisa mengajukan kredit melalui KUM sampai dengan 500 juta, dengan jangka waktu pengembalian sampai lima tahun,” tuturnya.[mut]
SAMBUNGAN
Kamis Legi, 9 Juli 2020
Halaman 11
Tak Hanya Gejala Klinis, Pasien Covid-19 Juga Tanggung Beban Psikis Stigmatisasi l
adit hananta utama/ bhirawa
Pasien virus corona atau Covid-19 tidak hanya merasakan berbagai gejala klinis. Lebih dari itu, mereka juga merasakan dampak psikis berupa pengucilan dari masyarakat sekitar.
Sebanyak 70 Persen Peserta BLK Korban PHK karena Covid-19 l
Sambungan hal 1
“Total jumlah seluruh peserta yang mengikuti pelatihan untuk saat ini sebanyak 208 Peserta,” ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jatim, Dr Himawan Estu Bagijo SH MH, saat membuka Pelatihan Berbasis Kompetensi Program Pelatihan di ruang pertemuan BLK Surabaya, Rabu (8/7). Himawan menjelaskan, dalam Pelatihan Berbasis Kompetensi Program Pelatihan ini para peserta juga tetap menggunakan protap kesehatan, yaitu diwajibkan makai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir dan menjaga jarak minimal satu meter dan memakai face shield. Disnakertrans Jatim membuat kolaborasi dengan berbagai institusi yang nantinya bisa menyalalurkan dengan kerjasama-kerjasama untuk bisa menampung peserta lulusan BLK Surabaya sebagai karyawan/ pekerja di perusahaan-perusahaan yang sudah menjalin kerjasama. Dalam pelatihan ini, kata Himawan, paketnya lengkap. Dalam arti ada peningkatan kompetensi, kesehatan diutamakan dan penempatan disiapkan. Kelas pelatihan kali ini sebanyak 13 kelas, setiap kelas diikuti 16 peserta pelatihan. “Kami juga memfasiltasi/menampung/akomodir peserta disalibitas, dan kebetulan disabiltasnya 2 yang cukup pintar,” ujar Himawan. Kepala UPT BLK Surabaya, Siswanto, melaporkan jumlah peserta sebanyak 208 peserta, dan semua peserta sudah dirapid test dan 2 peserta reaktif dan harus diganti yang cadangan. “Yang reaktif kita pulangkan untuk isolasi mandiri dan nantinya di swab kalau hasilnya negatif baru kami terima,” katanya. Adapun 13 kelas yang disediakan terdiri dari kelas operator otomasi industry, multi media, operator otomasi PLC, pengoperasian mesin bubut, pengelolaan adminitrasi perkantoran III dan IV, desain grafis,operator kelistrikan dan peneumatik PLC audio video I, servis sepeda motor konvensional, penggambaran 3D dengan system CAD dan pemasangan instalasi otomasi listrik industri, multi media, operator PLC, perhotelan, pengoperasian mesin bubut, pengelolahan operasi perkantoran, audio visual, industri multimedia, operator otomasi, venomatic PLC audio video, dan kemasan dan instalasi listrik. [rac]
Media Mitra Strategis KPU l
Sambungan hal 1
media sangat strategis sebagai mitra kerja dan partner KPU. “Ya kami (KPU, red) harus menggandeng media dalam setiap tahapan untuk ikut membantu mensosialisasikan program program tahapan kegiatan KPU,” ujar mantan Kepala Sekolah di salah satu pondok pesantren di Kecamatan Kendit Situbondo itu. Masih kata Imam, melihat pelaksanaan pilkada Situbondo 9 Desember 2020 mendatang, dirinya sangat optimis angka partisipasi masyarakat akan terus meningkat. Indikasi ini, sebut Imam Nawawi, bisa dilihat dari antusiasme masyarakat yang tinggi dalam keterlibatan pelaksanaan pilkada. Meski, tandas Imam Nawawi, saat ini masih berada pada masa pandemi korona dirinya optimis peran serta dan partisipasi masyarakat dalam mensukseskan pilkada akan meningkat. “Salah satu indikatornya saat ini antusiasme masyarakat saat berwacana di medsos semakin meningkat. Mereka banyak membicarakan persiapan-persiapan pilkada,” ungkap Imam Nawawi. [awi]
Mediasi Bupati Jember dan Pimpinan DPRD Menegangkan l
Sambungan hal 1
beritakan statement tersebut sekitar 50 lembar,” ujar Itqon mengutip pernyataan Faida. Selain mengkritik statement Inspektorat Jatim, Faida juga menjelaskan kepada Kemendagri terkait Sekkab Jember Mirfano, yang menurutnya sudah bermain politik praktis dalam Pemilukada nanti. “Pada pertemuan sebelumnya sudah kami sampaikan terbuka keluh kesah kami. Sekda kami ini bermain politik. Pak Sekda (Mirfano) ini ingin maju Pilkada entah jadi wakilnya siapa,” tuding Faida seperti yang disampaikan Itqon. Dalam pertemuan segitiga tersebut, Itqon mengaku Plt Sekjen Kemendagri Muhammad Hudori meminta kepada Bupati Faida untuk menindaklanjuti rekomendasi Mendagri atas pemeriksaan 11 November 2019 lalu terkait pengembalian Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). Karena berdasarkan laporan, hingga saat ini Bupati belum melaksanakan rekomendasi tersebut. “Kemendagri memberikan waktu dua jam untuk menunjukkan bukti
kalau sudah menjalankan rekomendasi tersebut. Namun hingga batas waktu berakhir ternyata bupati tidak bisa membuktikan,” kata Itqon. Atas dasar itu, Kemendagri memberikan tenggat waktu hingga 7 September 2020 kepada Bupati untuk segera mengubah SOTK seperti yang direkomendasikan. “Karena banyak berkelit dan alasan, Pak Hudori memberikan batas waktu hingga 7 September kepada Bupati Faida untuk menyelesaikan masalah SOTK ini dan mencabut 30 Perbup dan 15 SK Bupati yang dianggap tidak prosedural,” tandasnya pula. Terpisah, Sekda Jember Mirfano, membantah tuduhan Bupati Jember yang disampaikan dalam forum mediasi di Kemendagri, bahwa dirinya akan bersaing sebagai bakal calon bupati dalam pilkada mendatang. Sebagai bukti bantahan, Mirfano menunjukkan sejumlah hal. Mulai dari sisi administratif hingga sikapnya selama jadi bawahan Bupati. “Kalau Sekda mau nyalon Bupati atau Wabup, sejak Januari 2020 sudah buat surat izin ke atasan, kemudian ngurus pensiun dini. Tapi, sampai saat ini saya belum urus. Terus, banner gak ada. Saya
gak mencetak banner,” tuturnya. Mirfano memilih menyelesaikan penuh masa tugasnya sebagai ASN yang masih tersisa sekitar 3 tahun lagi. Mirfano mengaku masih memegang profesionalitas pada prinsip kesetiaan yang dijalankannya sebagai pegawai pemerintahan. “Saya loyal pada sistem dan aturan, loyal pada organisasi, dan loyal pada pimpinan dalam hal ini Bupati. Jadi jangan diragukan lagi soal loyalitas itu,” ucapnya. Mirfano tidak menampik jika Sekda berpolitik, tapi dalam artian yang berbeda. “Sekda berpolitik, memang iya. Tapi politik dalam perspektif kiat pemerintahan dan urusan publik, bukan dalam perspektif kekuasaan. Jadi, Bupati tidak usah khawatir. Saya tidak ikut kontestasi Pilkada,” urainya. Lebih lanjut, Mirfano menyampaikan nasehat untuk Faida menyangkut tata kelola pemerintahan daerah. “Yang penting, 12.000 PNS berharap agar ada tata kelola pemerintahan berjalan normal sesuai aturan, ada kejelasan karir, dan sistem merit dijalankan,” pungkasnya. [efi]
Pemkot Lakukan Pemetaan dan Deteksi Dini RS Rujukan Ibu Hamil l
Sambungan hal 1
melakukan pemeriksaan awal atau deteksi dini ibu hamil di Puskesmas untuk mengetahui kondisinya apakah tergolong risiko tinggi atau risiko rendah. “Jadi puskesmas bertanggung jawab terhadap pemeriksaan awal bumil. Kalau dia risiko tinggi, maka untuk selanjutnya dia harus melakukan pemeriksaan kehamilan ke rumah sakit. Jadi itu yang dimaksud ibu wali kota agar bumil dengan risiko tinggi melakukan pemeriksaan di rumah sakit,” kata Feny sapaan lekat Febria Rachmanita, Rabu (8/7). Selain melakukan deteksi dini kondisi kesehatan bumil, di masa pandemi ini Pemkot Surabaya mewajibkan rapid test kepada setiap bumil. Jika hasil pemeriksaan rapid test reaktif, maka dia harus dirujuk ke Rumah Sakit Umum (RSU), baik itu bumil dengan risiko tinggi maupun rendah. Sebab, untuk Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) saat ini belum tersedia ruangan bertekanan negatif. ”Namun bagi bumil yang hasil pemeriksaan rapid test non reaktif, itu kita rujuk ke RSIA. Jadi sebelumnya kita seleksi betul di Puskesmas,” ujarnya. Pemetaan rumah sakit rujukan bagi bumil ini, kata Feny, berdasarkan hasil kesepakatan bersama dengan para ahli kesehatan. Tujuannya tak lain, untuk menyelamatkan bumil agar tidak tertular Covid-19. Nah, khusus bagi bumil yang hasil rapid test-nya dinyatakan reaktif,
selanjutnya dilakukan perawatan ke RSU, bukan RSIA. “Nah pada saat pandemi ini yang harus kita ingat itu dia (bumil) terpapar atau tidak. Jadi puskesmas melakukan rapid test itu,” terangnya. Tak hanya itu, Feny menyebut, untuk kembali memastikan kondisi kesehatan bumil benar-benar bebas dari virus, pihaknya juga melakukan pemeriksaan swab ketika kandungan sudah memasuki minggu ke 37. Swab dilakukan kepada semua ibu hamil, baik mereka yang tergolong risiko tinggi maupun risiko rendah. “Kalau dia sudah di rumah sakit, maka pihak rumah sakit yang melakukan. Nanti ada koordinasi antara rumah sakit dengan Dinkes terkait swab-nya, kita beri VTM (Virus Transfer Media). Selanjutnya (sample) kita kirim ke Balai Besar Teknik Ke sehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP), sehingga tidak ada biaya,” ungkap dia. Meski begitu, Feny juga mengimbau kepada bumil agar tidak perlu bingung dan cemas dengan biaya perawatan atau persalinan di rumah sakit. Sebab, pemkot telah bekerjasama dengan beberapa RSIA dan RSU rujukan. Jika bumil itu berasal dari keluarga tidak mampu dan belum memiliki BPJS, keluarganya bisa mengurus SKM (Surat Keterangan Miskin) ke pihak RT/RW setempat. “Kalau dia tidak memiliki BPJS dan tidak mampu dia bisa minta SKM. Dia bisa daftar melalui RT/ RW, kemudian diverifikasi kelurah
an dan Dinsos (Dinsos). Begitu keluar SKM tidak lama kemudian kita daftarkan ke PBI (Penerima Bantuan Iuran),” tuturnya. Oleh sebab itu, Feny berharap kepada warga yang merasa kurang mampu ini agar jauh-jauh hari sebelumnya bisa mendaftar MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) kepada RT/ RW setempat, untuk mendapatkan fasilitas layanan kesehatan gratis. Hal ini untuk mengantisipasi biaya perawatan di rumah sakit jika sewaktuwaktu mengalami sakit. “Walau kita tidak menginginkan itu (sakit). Sehingga pada saat dia sakit, atau pada saat ibu hamil yang akan melahirkan itu bisa langsung terlayani. Intinya adalah kalau dia warga Surabaya, Insya Allah tidak ada masalah,” ujarnya. Berbagai upaya lain untuk menekan angka kematian ibu dan bayi juga terus dilakukan Pemkot Surabaya. Salah satunya adalah dengan mengoptimalkan tenaga Bidan Kelurahan (Bikel). Menariknya, pemantauan kondisi kesehatan bumil melalui bikel ini sebenarnya sudah lama diterapkan pemkot sebelum adanya Covid-19. “Bikel ini tersebar di 154 wilayah kelurahan di Surabaya. Mereka inilah yang bertanggung jawab terhadap kondisi ibu-ibu hamil yang ada di wilayahnya. Dia mulai dari ANC-nya (Antenatal care) itu dia pantau, di mana bumil mau melahirkan itu juga sudah tercatat,” pungkasnya. [iib]
Wong Pinter Nganggo Masker, BKOW Jatim Gelar Rapid Test untuk 5 Ribu Orang Sambungan hal 1 mewajibkan masyarakat untuk tetap menjaga produktivitas dengan tatanan baru yang disebut new normal. Tatanan baru ini perlu ada, sebab hingga kini belum ditemukan vaksin definitif dengan standar internasional untuk pengobatan virus corona. Para ahli, kata Fatma, masih bekerja keras untuk mengembangkan dan menemukan vaksin agar bisa segera digunakan untuk pengendalian pandemi Covid-19. Oleh sebab itu, satu-satunya cara yang dapat dilakukan bukan dengan menyerah dengan tidak melakukan apapun, melainkan harus menjaga produktivitas agar dalam situasi seperti intetap produktif namun aman dari Covid-19. “Untuk itu diperlukan tatanan yang baru. Tatanan, kebiasaan dan perilaku yang baru berbasis pada adaptasi untuk membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat sebagai new normal.
l
Cara yang dilakukan dengan rutin cuci tangan pakai sabun, pakai masker saat keluar rumah, jaga jarak aman dan menghindari kerumunan,” ungkapnya. Kebiasaan baru ini, lanjutnya, harus menjadi kesadaran kolektif agar dapat berjalan dengan baik. Siapa pun yang mengelola tempat umum, tempat kerja, sekolah dan tempat ibadah harus melakukan memperhatikan aspek ini, bahkan berharap harus menjadi kontrol terhadap kedisiplinan masyarakat. “Di kesempatan yang baik ini kami sekaligus menyuarakan dan mencanangkan Wong Pinter Nganggo Masker (orang pintar pakai masker) untuk mengedukasi masyarakat agar menyadari memutus rantai penyebaran covid-19 tidak hanya dengan rapid test melainkan juga lewat kesadaran diri untuk wajib menggunakan masker sehingga zona hijau dapat terwujud untuk kota Surabaya tercinta,” ujar Fatma. Sementara itu, Staf Khusus Menteri
Kesehatan Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan, dr Mariya Mubarika yang turut dalam pembukaan rapid test sangat mengapresiasi kegiatan yang telah dilakukan BKOW Provinsi Jatim bersama organisasi wanita lainnya yang mengadakan rapid test ini. “Salah satu karakteristik bangsa kita adalah, saat ada bencana semua lapisan masyarakat pasti ingin membantu. Contohnya adalah saat pandemi Covid-19 ini yang termasuk bencana kemanusiaan. Semua hadir dari hati, mereka aktif membantu. Tentu gerakan wanita ini harus didukung untuk melahirkan kekuatan besar,” tutur Mariya. Menurut Mariya, peran perempuan sangat penting dalam menangani pandemi Covid-19 ini. Contoh kecil adalah peran wanita dalam rumah tangga yang selalu menyiapkan protokol kesehatan berupa masker atau handsanitizer. “Memulai peradaban baru berupa
new normal ini bisa dimulai dari perempuan. Perubahan-perubahan sederhana seperti memakai masker, menggunakan handsanitizer atau menjaga jarak bisa diawali dari seorang perempuan. Sebab pesan seorang ibu itu sangat didengar karena beliau bicara dari hati, untuk kasih sayang,” ungkapnya. Sementara itu, Ketua Umum GOW Kota Surabaya, Hj Chusnur Ismiati Hendro Gunawan menambahkan, pihaknya sangat bersyukur karena perempuanperempuan di Kota Surabaya sangat semangat dalam menangani pandemi Covid-19 ini. “Ibu-ibu semua adalah dokter di rumah masing-masing. Perubahan-perubahan kecil dan terlihat sepele bisa terlaksana dengan baik jika ada pesan dari seorang ibu. Makanya gerakan perempuan ini terus kita masifkan, khususnya di Kota Surabaya yang telah menjangkau 31 kecamatan,” pungkasnya. [*]
Sambungan hal 1
Lapangan Covid-19 Jawa Timur saat acara talk show tangguh lawan Corona, Rabu (8/7). Survivor Covid-19, Dea Winnie juga mengakui adanya dampak sosial masyarakat yang diterima keluarganya walaupun sudah dinyatakan sembuh. “Ada yang masih takut walaupun sudah dua kali swab dan hasilnya sudah negatif,” kata Dea. Menurut Dea, seharusnya masyarakat bisa saling membantu dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Apalagi kebanyakan orang yang terpapar Covid-19 juga terdampak secara ekonomi. “Dari sisi ekonomi kami tentu juga terdampak karena tidak bisa bekerja,” lanjutnya. Sementara itu, Ketua Pelaksana Program Pendampingan Keluarga Pasien RS Lapangan Covid19 Jawa Timur, Radian Jadid menegaskan Covid19 tidak bisa diatasi secara parsial melainkan harus gotong royong. Radian menjelaskan, jika ada seorang pasien yang terpapar Covid-19, bukan hanya pasien saja yang perlu ditangani tapi juga keluarganya. “Kita memperhatikan aspek kesehatan lingkungan, ekonomi, dan juga sosial kemasyarakatan,” kata Jadid. Pada aspek kesehatan lingkungan, tim RS Lapangan Covid-19 Jawa Timur akan mengecek langsung ke lingkungan pasien terkait kebersihan termasuk sanitasi yang hasilnya bisa digunakan untuk tindak lanjut berikutnya. “Pada aspek ekonomi, jika pasien tersebut adalah tulang punggung keluarga. Kita akan menghubungkan keluarganya dengan Dinsos ataupun kita berkoordinasi dengan RT RW agar ada bantuan permakanan,” lanjutnya. Sedangkan khusus aspek sosial masyarakat adalah tim akan melakukan edukasi kepada masyarakat sekitar bahwasanya jangan takut kepada pasien Covid-19 yang sudah sembuh. “Karena walaupun sudah sembuh biasany dikucilkan. Makanya sebelum dipulangkan kita mengedukasi lingkungan tempat tinggalnya terlebih dahulu,” kata Jadid. Jadid bahkan mengedukasi masyarakat bahwasanya pasien yang sembuh adalah pahlawan dan bukannya penjahat yang harus dihindari. “Mereka itu justru aset karena bisa membantu lainnya dengan donor plasma darah,” ucap Jadid. Dengan masifnya sosialisasi ini, banyak warga yang sudah teredukasi dan bahkan disambut oleh lurah setempat. Salah satunya di Kelurahan Wonocolo, Taman, Sidoarjo. “Di Wonocolo ini disambut lurah, diberikan sembako juga serta dan bahkan diminta untuk mengedukasi kepada masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan,” kata Jadid. [tam]
Pangdam V/Brawijaya Ingin Bhirawa Mengikuti Perkembangan Zaman Sambungan hal 1 mempunyai pemikiran baru maupun terobosan baru. Karena banyak koran-koran besar yang sudah kolaps semua. Justru koran seperti Harian Bhirawa ini masih bertahan, kan ini luar biasa. Apalagi legendaris dan punya sejarah tersendiri,” ungkap Mayjen TNI Widodo Iryansyah. Alumnus Akmil 1987 ini berpesan agar Harian Bhirawa lebih mengembangkan lagi inovasi ke depannya. Terlebih menghadapi era tren teknologi 5G, Harian Bhirawa harus mempersiapkan itu dengan baik. Sehingga bisa merangkul pangsa pasar ke depannya dan tidak ditinggal oleh pembaca setianya. Era perkembangan teknologi digital, diakui Widodo kalau tidak bisa menyesuaikan maka Harian Bhirawa bisa ketinggalan. Sebab zaman sekarang generasi milenial atau generasi muda lebih memilih praktisnya. Dengan membawa gadget, mereka sudah bisa melihat perkembangan informasi apa saja yang ada di dunia. Istilahnya sekarang ‘Dunia Dalam Genggaman’, yakni dengan memanfaatkan teknologi. “Koran kan harus menunggu besok baru dibaca. Kalau kita tidak bisa mengikuti perkembangan ini, bisa ditinggal. Sebab Harian Bhirawa sudah punya nama dan punya massa, jadi jangan sampai ditinggal pangsa pasar,” pesannya. Perwira Tinggi Angkatan Darat yang pernah menjabat Koorsahli Kasad ini berharap kerjasama dengan Harian Bhirawa bisa terus terjalin dengan baik. Terlebih nantinya Harian Bhirawa bisa masuk ke Korem, Kodim-Kodim dan Koramil jajaran Kodam V/Brawijaya. “Kerjasama ini bisa juga menyasar ke Korem dan Kodim jajaran. Monggo ditindaklanjuti dengan Kapendam dan Aster untuk intensnya Harian Bhirawa ke Korem dan Kodim yang berlangganan,” ucap Pangdam memberi lampu hijau untuk Korem dan Kodim jajaran agar berlangganan Harian Bhirawa. Adanya lampu hijau yang diberikan Pangdam V/ Brawijaya ini disambut baik oleh Pemimpin Umum Harian Bhirawa, Nawang Esthi Lestari. Pihaknya berterima kasih dengan lampu hijau yang diberikan Pangdam kepada Harian Bhirawa. Dengan begitu, nantinya program-program yang dimilki Kodam V/ Brawijaya beserta Korem dan Kodim jajaran bisa diketahui masyarakat pembaca Harian Bhirawa. “Kami berterima kasih atas kemitraan yang sudah terjalin dengan baik ini, antara Kodam V/ Brawijaya dan Harian Bhirawa. Dengan sinyal (lampu hijau) yang diberikan Pangdam ini, kami berharap kemitraan ini bisa terjalin dari mulai tingkat Koramil, Kodim dan Korem,” ungkap Nawang. Silaturahmi seperti ini, sambung Nawang, akan terus berlanjut. Karena pihaknya menyadari bahwa Kodam V/Brawijaya merupaka cikal bakal Harian Bhirawa. “Apa yang sudah terjalin selama ini, kami harap terus berlanjut dan makin ditingkatkan kembali. Terlebih dalam hal pemberitaan, kami bisa memback up program (pemberitaan) dari Kodam V/ Brawijaya beserta jajaran,” pungkasnya. [bed] l
Bhirawa
DERAP NUSANTARA
K A N T O R B E R I TA I N D O N E S I A
Halaman 12
Kamis Legi, 9 Juli 2020
Bahaya Covid-19 dan Ekonomi Harus Dihadapi Sekaligus
r
Sukabumi, (ANTARA) - Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin mengatakan bahaya Covid-19 dan bahaya perekonomian harus dihadapi bangsa Indonesia secara sekaligus agar menciptakan keseimbangan.
antara
Presiden Joko Widodo menerima pimpinan MPR RI di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (8/7).
Presiden Jokowi Jelaskan Penggunaan Anggaran kepada Pimpinan MPR
Jakarta, (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menjelaskan soal penggunaan anggaran pemerintah pada masa pandemi COVID-19 kepada pimpinan MPR. “Beliau menyinggung masalah ekonomi. Beliau telah berupaya untuk memberikan stimulus sebagai jalan keluar terhadap berbagai situasi ekonomi yang ada, misalnya bunga untuk bidang kesehatan dan sosial itu 0 persen, itu kesepakatan dengan BI dan untuk UMKM 3,3 persen,” kata Ketua MPR Bambang Soesatyo di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu. Bambang menyampaikan hal tersebut usai pertemuan antara Presiden Jokowi dengan pimpinan MPR RI. Dalam pertemuan itu, Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris
Kabinet Pramono Anung. Sedangkan pimpinan MPR yang hadir adalah Ketua MPR Bambang Soesatyo beserta para Wakil Ketua MPR yaitu Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Syarief Hasan, Hidayat Nur Wahid, Zulkifli Hasan, Arsul Sani dan Fadel Muhammad. “Saya kira ini upaya-upaya yang luar biasa yang diambil pemerintah. Beliau sampaikan betapa sulitnya keadaan kita saat ini dan semua pemimpin dunia juga merasakan hal sama. Apa pun kita harus tetap optimis, keluar dari situasi ini dengan baik,” tambah Bambang. Bambang juga menyampaikan bahwa pemerintah telah memberikan stimulus bantuan subsidi kepada pesantren setidaknya Rp2,6 triliun. “Semoga saja mendorong pesantren atau lembaga pendidikan keagamaan berjalan dengan baik
di tengah situasi COVID-19. Kemudian beliau sampaikan peme rintah sepakat memberikan subsidi kepada 20 juta pemakai listrik 450 VA gratis selama 6 bulan dan diskon 50 persen bagi pengguna 900 VA,” jelas Bambang. Bambang juga mengaku sempat disinggung soal “reshuffle” kabinet. Dalam sidang kabinet paripurna pada 18 Juni 2020 lalu Presiden Joko Widodo menegur dengan keras para menteri Kabinet Indonesia Maju. Presiden Jokowi bahkan membuka opsi “reshuffle” menteri atau pembubaran lembaga yang masih bekerja biasa-biasa saja. “Tadi Pak Syarief Hasan juga menyampaikan soal ‘reshuffle’. Presiden menyampaikan bahwa ini adalah masih kewenangan beliau, nanti jadi tidak tahu apakah ‘reshuffle’ atau tidak,” kata Bambang sambil tersenyum. Sedangkan Syarif Hasan meng atakan bahwa Presiden Jokowi
tidak menjawab langsung pertanyaannya soal “reshuffle”. “Secara implisit Bapak Presiden mengatakan menginginkan kabinet ini bekerja maksimal, secara implisit begitu. jadi silakan diartikan,” kata Syarif. Selain terkait kondisi ekonomi, kedatangan pimpinan MPR juga mendiskusikan soal persiap an sidang tahunan 14 Agustus 2020. “Sebagaimana diketahui, kebiasaan kita tanggal 16 Agustus, namun karena tanggal 16 jatuh pada hari Minggu, maka majukan pada hari Jumat, 14 Agustus 2020 dan alhamdulillah Pak Presiden menyatakan akan hadir secara fisik dalam sidang tahunan yang kami selenggarakan,” ungkap Bambang. Pelaksanaan sidang tahunan tersebut akan dilaksanakan dengan tetap menjaga protokol kesehatan. [*]
LINTAS NUSANTARA
IPB Salurkan 8.580 Unit VTM untuk Penanganan Covid-19 Jakarta, (ANTARA) - Institut Pertanian Bogor (IPB) hingga saat ini menyalurkan sebanyak 8.580 unit virus transport media (VTM) untuk penanganan COVID-19 di Indonesia. “Produksi virus transport media secara mandiri turut membantu pemerintah dalam percepatan pengambil an spesimen suspect COVID-19,” kata Rektor IPB Arif Satria kepada ANTARA, Jakarta, Rabu. Virus transport media (VTM) merupakan media pembawa spesimen lendir hidung dan tenggorokan pasien yang akan dilakukan uji swab untuk dikirim ke laboratorium tempat pengujian lanjut. Selain menyediakan VTM, IPB juga berkontribusi dalam penyediaan alat pelindung diri (APD). Ia meng ungkapkan, IPB juga menyalurkan bantuan lain yakni 5.757 unit swab dan 562 perangkat APD. Bantuan-bantuan tersebut didistribusikan kepada Kementerian Kesehatan RI, beberapa rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) serta dokter yang membutuhkan. Dari 8.580 VTM, 3.730 unit VTM diserahkan ke rumah sakit, puskesmas dan poliklinik, 3.000 unit VTM ke Kementerian Kesehatan RI, 1.850 unit ke dinas kesehatan dan laboratorium kesehatan daerah. [*]
Gugus Tugas Denpasar Meninjau Pasar Rakyat Persiapan Normal Baru
Denpasar, (ANTARA) - Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) COVID-19 Kota Denpasar, Bali melakukan persiapan menuju tatanan normal baru dengan meninjau fasilitas publik, di antaranya sejumlah pasar rakyat di daerah setempat. Sekretaris Daerah Kota Denpasar Anak Agung Rai Iswara bersama Tim GTPP COVID-19 Kota Denpasar di Denpasar, Selasa, mengatakan menjelang adaptasi menuju tatanan normal baru, maka perlu dilakukan pemantauan terhadap ruang publik tersebut. Ada tiga pasar dikunjungi, yakni Pasar Badung, Pasar Kreneng dan Pasar Ketapian yang secara keseluruhan telah memfasilitasi para pedagang dengan pembatas tirai plastik, masker hingga pelindung wajah (face shield). Sekda Rai Iswara bersama Tim GTPP Denpasar melakukan peninjauan setiap los dan kios pedagang pasar rakyat, serta mengajak para pedagang untuk selalu melindungi diri dan selalu disiplin dalam penerapan protokol kesehatan. Sarana prasana penunjang bersama pengelola, pedagang, masyarakat di dalam pasar agar selalu mengikuti protokol kesehatan. Rai Iswara mengharapkan seluruh elemen masyarakat untuk selalu aman dan nyaman serta tetap produktif dalam adaptasi menuju tatanan normal baru. “Pelaksanaan protokol kesehatan diharapkan pengelola pasar terus memberikan informasi kepada pembeli dan pedagang untuk selalu menjaga jarak, penggunaan masker dan rajin mencuci tangan,” ujar Rai Iswara. Diharapkan dalam sosialisasi ini masyarakat di pasar rakyat dapat selalu disiplin menuju pada adaptasi kebiasaan baru (era new normal). Kesepakatan Pemerintah Provinsi Bali, hingga bupati/wali kota dalam era kehidupan baru. [*]
“Bahaya Covid-19 dan bahaya ekonomi harus dihadapi sekaligus. Perlu inovasi dan kreasi, karena itu kita mencoba hidup dalam suasana menjaga keseimbangan,” kata Wapres dalam kunjungan kerja di Sukabumi, Jawa Barat, Rabu. Dia mengatakan jangan sampai karena mementingkan ekonomi, kemudian faktor kesehatan publik terkorbankan, begitu juga sebaliknya. Wapres menyampaikan menjaga keseimbangan antara penanganan ke sehatan dan pemulihan ekonomi tidak mudah, terlebih saat pembatasan sosial berskala besar diterapkan di sejumlah tempat, semua kegiatan dihentikan. Meskipun demikian, Wapres meng apresiasi daerah-daerah yang berhasil mewujudkan diri sebagai zona hijau Covid-19, salah satunya Sukabumi, Jawa Barat. Dia berharap wilayah zona hijau dapat menjaga konsistensi statusnya
itu agar tidak berubah menjadi kuning atau merah. Berkaitan dengan status zona hijau Kota Sukabumi, salah satu sekolah di kota itu, yakni SMAN 4 Sukabumi dipersiapkan sebagai salah satu sekolah percontohan yang akan kembali menggelar kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka pada Senin 13 Juli mendatang. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, untuk tahap awal KBM tatap muka sekolah di zona hijau hanya dilakukan oleh SMP dan SMU, namun tetap harus mengajukan kepada pemerintah provinsi dan gugus tugas daerah. Dua bulan setelahnya, KBM tatap muka dapat diajukan untuk dilakukan di sekolah dasar, dan dua bulan setelahnya diproyeksikan dapat dite rapkan pada pendidikan anak usia dini dan taman kanak-kanak. [*]
Total Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 31.585 dari 68.079 Kasus Positif Jakarta, (ANTARA) - Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto mengatakan dengan penambahan 800 pasien maka kasus sembuh mencapai 31.585 orang dari 68.079 total kasus positif COVID-19, menurut data sampai de ngan Rabu (8/7) pukul 12.00 WIB. “Jelas bahwa proses penularan di luar masih terus terjadi,” kata Yurianto dalam konferensi pers Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Graha BNPB yang dipantau di Jakarta pada Rabu. Data yang dikumpulkan sejak Selasa (7/7) pukul 12.00 WIB sampai Rabu siang ini menunjukkan terdapat penambahan 1.853 kasus baru menjadikan terdapat akumulasi 68.079 orang positif COVID-19. Pasien meninggal bertambah 50 membuat total yang berpulang akibat penyakit itu menjadi 3.359 orang. Hasil tersebut didapat setelah
otoritas hari ini memeriksa 22.183 spesimen, membuat total spesimen yang sudah diperiksa di berbagai laboratorium di seluruh Indonesia adalah 968.237 spesimen. Menurut Yurianto, saat ini terdapat 38.498 orang berstatus sebagai orang dalam pemantauan (ODP) dan 13.636 pasien dalam pengawasan (PDP). Dia juga menegaskan seluruh provinsi di Indonesia sudah mencatat kasus positif penyakit yang menyerang sistem pernapasan itu, dengan rincian 456 kabupaten/kota terdampak COVID-19. Penambahan terbesar hari ini, kata Yurianto, berasal dari lima provinsi yaitu Jawa Timur dengan 366 kasus baru dan 205 sembuh, DKI Jakarta 357 kasus baru dan 147 sembuh, Jawa Tengah 205 kasus baru dan 70 sembuh, Sulawesi Selatan 166 kasus baru dan 15 sembuh serta Sumatera Utara dengan 156 kasus baru dan sepuluh sembuh. [*]
info grafis
Pelaksanaan Operasi Gabungan Penanganan COVID-19 di salah satu cafe yang berada di Jalan Kendalsari, Kota Malang, Jawa Timur, Selasa (8/7) malam.
Kota Malang Perketat Penerapan Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19
Malang, Jawa Timur, (ANTARA) - Pemerintah Kota Malang memperketat penerapan disiplin protokol kesehatan, utamanya pada tempat-tempat yang menjadi pusat keramaian seperti di restoran dan cafe yang ada di wilayah Kota Malang, Jawa Timur. Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan bahwa salah satu cafeyang berada di kawasan Jalan Kendalsari, Kota Malang, harus ditutup sementara setelah tiga orang pengunjungnya kedapatan reaktif pada saat dilakukan uji cepat Covid-19. “Cafenya saya minta ditutup, karena, walaupun pengelola tidak reaktif, tapi ada pengunjung yang reaktif. Transmisinya belum diketahui, maka ditutup dulu,” kata Sutiaji, dalam keterangan tertulis yang diterima, di Kota Malang, Jawa Timur, Rabu. Dalam kurun waktu beberapa hari terakhir, Pemerintah Kota Malang melakukan operasi gabungan
khususnya pada saat malam hari di tempat-tempat yang berpotensi menjadi tempat keramaian, seperti restoran atau cafe. Di Kota Malang, beberapa cafe yang didatangi tim petugas gabungan, tidak menerapkan protokol kesehatan, seperti tempat duduk yang tidak diatur jaraknya, termasuk ada pengunjung yang tidak mengenakan masker. “Cafe boleh buka, tapi dijaga. Jika sudah penuh, diinformasikan, dengan maksimal 50 persen dari kapasitas maksimal,” kata Sutiaji. Pada pelaksanaan operasi gabungan di kawasan Jalan Kendalsari tersebut, ada sebanyak 143 orang yang harus menjalani uji cepat Covid-19. Dari total tersebut, tiga orang dinyatakan reaktif, dan langsung dikirim ke rumah isolasi. Para pengunjung banyak yang tidak mengenakan masker, dan cafe tersebut tidak menerapkan protokol kesehatan sehingga me-
nyebabkan kerumunan. Bahkan, ada juga orang tua yang membawa bayi mereka ke area yang ramai tersebut. Sementara itu, Kapolres Malang Kota Kombes Pol Leonardus Simarmata mengatakan menambahkan, diharapkan dengan uji cepat yang dilakukan Pemerintah Kota Malang tersebut bisa meningkatkan kesadaran masyarakat, terkait pentingnya menerapkan protokol kesehatan. “Begitu uji cepat dilakukan, maka dilakukan juga sosialisasi. Harus diberikan pemahaman kepada masyarakat, apa yang kita lakukan untuk keselamatan mereka,” kata Leonardus, yang kerap disapa Leo itu. Saat ini, Kota Malang merupakan wilayah zona merah penyebaran virus corona di mana tercatat, jumlah pasien positif mencapai 290 orang. Dari total tersebut, sebanyak 23 orang dilaporkan meninggal, 71 orang sembuh, dan sisanya berada dalam perawatan. [*]