binder9jun21

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2006

HARIAN

harian_bhirawa@yahoo.com bhirawa_indragiri@yahoo.com suratkabar_harianbhirawa

IKLAN/ LANGGANAN

Surat Kabar Harian Bhirawa

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

www.harianbhirawa.co.id

Mata Rakyat Mitra Birokrat

Rabu Legi, 9 JUNI 2021

Gubernur Imbau Warga Tak Toron Pemprov, Bhirawa Tradisi toron alias mudik bagi warga Madura saat hari raya Iduladha diharapkan tidak dilakukan tahun ini karena peningkatan kasus Covid-19 di Kabupaten Bangkalan, Madura hingga memenuhi layanan kesehatan yang tersedia.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengimbau, masyarakat Bangkalan saat Idu-

ladha ada tradisi toron untuk saat ini bisa menundanya. Sebab, suasana saat ini tidak cukup kondusif

untuk melaksanakan silaturahmi dengan cara bertemu secara langsung apalagi berkumpul-kumpul.

“Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan Covid-19 segera membaik. Untuk tradisi tertentu memang kita harus sabar dan menunda sementara,” ujar  ke halaman 11

Gubernur Khofifah bersama Menkes RI Budi Gunadi saat berkunjung memantau perkembangan Covid-19 di Kabupaten Bangkalan, Madura dan juga menyaksikan pelaksanaan tes swab di Kabupaten Bangkalan, Selasa (8/6)

BNNP Jatim Gagalkan Peredaran 1,6 Kg Sabu Kemasan Teh

Dirujuk ke RSLI, 25 Pasien Diduga Terpapar Covid-19 Varian Baru Surabaya, Bhirawa Pasien Covid-19 yang dirawat di Rumah Sakit Lapangan Indrapura (RSLI) Surabaya terus bertambah. Hal ini disebabkan adanya limpahan hasil penyekatan dan pemeriksaan di Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu).

Penanggungjawab RSLI, Laksamana Pertama TNI dr. I Dewa Gede Nalendra Djaya Iswara mengatakan bahwa pihaknya mendapatkan limpahan pasien baru dari Suramadu sebanyak 136 orang. Rinciannya terdiri dari 53 laki-laki dan 83 perem-

puan. “Itu hasil penyekatan dari Suramadu,” ujarnya, Selasa (8/6) kemarin.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 25 pasien diduga terjangkit Covid-19 mutasi baru.

Dugaan ini merujuk dari hasil pemeriksaan yang menunjukan CT value kurang dari 25.

Masuk Surabaya, Warga Madura Wajib Rapid Antigen Oky abdul sholeh/bhirawa

Kepala BNNP Jatim, Brigjen Pol M Aris Purnomo menujukan bb 1,6 kg sabu berkemasan teh di kantor BNNP Jatim, Surabaya, Selasa (8/6).

 ke halaman 11

MITRA AWALNYA H Hamid memilih fokus sebagai salah satu karyawan perbankan sebuah BUMN. Seiring berjalannya waktu, ia bersama isteri mulai memberanikan diri membuka usaha meski skalanya kecil-kecilan. Disela sela ada waktu luang, H Hamid pertama kali membuka usaha warung PKL di salah satu tempat di Situbondo. Meski usahanya kecil, ternyata memiliki prospek cerah untuk dikembangkan

Gubernur Imbau Warga Tak Toron - Eroma bein (dirumah saja) Dirujuk ke RSLI, 25 Pasien Diduga Terpapar Covid-19 Varian Baru - Yang lama belum tertangani, muncul yang baru Parkir Berlangganan Tapi Masih Dipungut Retribusi - Jukirnya gagal paham

dr. I Dewa Gede Nalendra Djaya Iswara

Antraks Dapat Diobati dan Dicegah, Tetap Diwaspadai

 ke halaman 11

Suka Wirausaha Kuliner

Sentil

 ke halaman 11

Pemprov, Bhirawa Penyakit Antraks dapat diobati dan dicegah karena obat dan vaksinnya. Pengobatan dilakukan dengan menggunakan antibiotika. Apabila diobati secara cepat dan tepat penderita bisa sembuh, sedangkan pencegahan dilakukan dengan vaksinasi.

“Hal yang perlu diingat adalah Antraks dapat diobati dan dicegah. Indonesia sudah dapat memproduksi obat dan vaksin Antraks,” kata Plt Kepala Dinas Peternakan Jatim, Moch Gunawan Saleh, Selasa (8/6).

Dikatakannya, kalau salah satu produsen vaksin Antraks adalah Pusvetma (Pusat Veterinaria Farma) Surabaya sebagai instansi di bawah naungan Kemente-

BNNP Jatim, Bhirawa Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jatim kembali menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu ke wilayah Jatim. Sama seperti hasil tangkapan selama ini, sebanyak 1,6 kilogram sabu dari jaringan Jakarta ini dimasukkan ke dalam kemasan teh merk Guanyinwang.

Kepala BNNP Jatim, Brigjen Pol M Aris Purnomo menjelaskan, hasil ungkap barang bukti sabu ini didapat

H Hamid

“Sebanyak 25 orang dari 30 yang terkonfirmasi swab PCR positif, CT valuenya dibawah 25,” kata Ketua Pelaksana Program Pendampingan Keluarga Pasien Covid-19 RSLI, Radian Jadid.

 ke halaman 11

Ist

Petugas saat melakukan tes swab antigen ke penumpang kapal feri di Pelabuhan Kamal Bangkalan tujuan Surabaya, Selasa (8/6).

Surabaya, Bhirawa Terhitung sejak, Minggu (6/6), Satgas Covid-19 Kota Surabaya mewajibkan rapid antigen kepada seluruh warga Madura yang akan masuk ke Kota Pahlawan. Kebijakan tegas ini diambil sebagai upaya mencegah penyebaran Covid-19 di Surabaya, pasca kasus di Kabupaten Bangkalan meningkat.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengaku telah berkoordinasi dengan Bupati Bang-

kalan terkait upaya menekan laju penyebaran Covid-19.

Sebab menurutnya, Kota Surabaya dan Kabupaten Bangkalan adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, sehingga perlu adanya saling support antar pemangku kepentingan.

“Surabaya, Bangkalan, Gresik, Sidoarjo kan satu kesatuan. Sehingga saat ini kita akan saling support untuk bagaimana di Bangkalan (kasus Covid-19) juga tidak naik, di Surabaya juga tidak naik.

Karena posisinya setelah dari Surabaya kan langsung ke seluruh Jatim,” kata Wali Kota Eri di sela memimpin penyekatan di kaki Jembatan Suramadu sisi Surabaya, Selasa (8/6).

Wali Kota Eri menyatakan, hal ini sebagaimana arahan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dalam rapat koordinasi (rakor) bersama yang berlangsung pada, Senin (7/6) malam. Berdasarkan hasil rakor itu, nantinya screening akan  ke halaman 11

ist

Tim kesehatan hewan melakukan pengobatan pada sapi yang ada di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung.

Emak-emak di Probolinggo Kampanyekan Prokes

Tak Nyaman Melihat Warga Mulai Lalai Memakai Masker

Kesadaran masyarakat untuk mengenakan masker semaking meningkat, sebab mereka juga takut terpapar virus Covid-19.

Bahkan mereka tidak ragu lagi untuk menegur warga yang tidak memakai masker.

Wiwit Agus P, Kabupaten Probolinggo

Sekitar 30 emak-emak ini tergugah melihat makin banyaknya warga yang mulai meninggalkan protokol kesehatan (Prokes). Padahal, pandemi Covid-19 belum berakhir.

Reuni yang mereka rencanakan pun diubah. Diganti dengan menggalang petisi dan membagikan masker di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan.

Minggu (6/6) siang itu, sekitar emak-emak berkumpul di

pintu masuk Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) di Mayangan, Kota Probolinggo. Mereka lantas long march. Dari pintu masuk hingga ke lokasi berendam di PPP atau ngetren disebut tempat kumkum.

Sebuah banner mereka bawa yang isinya mengingatkan warga agar tetap memakai masker. “Ayo Pakai Masker.”

Perempuan yang terdiri dari tiga komunitas itu semuanya memakai masker. Memberikan contoh pada warga atau pengunjung PPP yang

wiwit agus pribadi/bhirawa

Mulai lalai tak bermasker, emak-emak gelar aksi demo prokes di PPP Mayangan, Probolinggo.

kebetulan mereka temui. Aksi mereka pun langsung menarik perhatian warga sekitar. Baik warga yang biasa beraktivitas di PPP, juga warga yang sedang kumkum.

Sebenarnya mereka berniat reuni di lokasi kumkum di PPP Mayangan, kemarin pukul 10.30.

Reuni diikuti empat komunitas.

Yaitu, komunitas Keluarga Buk Rete atau Grub Ruang Tawa, Orang Probolinggo Jawa Timur (OJP), dan Surya Citra Bahari (SCB).

Namun, alangkah kagetnya mereka saat sampai di PPP. Di sana, mereka melihat banyak warga yang mulai lalai menerapkan Prokes.

Bahkan, 5M yang pernah sangat  ke halaman 11

Rabu Legi, 9 Juni 2021

EKSEKUTIF Wali Kota Optimalkan Tim Saber Pungli Halaman 2

KILAS BIROKRASI

Gus Ipul Minta Elemen Masyarakat Awasi Bahaya Narkoba Kota Pasuruan, Bhirawa Wali Kota Pasuruan, H Saifullah Yusuf meminta semua elemen masyarakat ikut mengawasi dan mensosialisasikan bahaya narkoba. Pasalnya, narkoba sangat merusak generasi bangsa.

“Narkoba itu ujung-ujungnya mengarah pada tindak kriminal dan hidup tidak produktif. Di Kota Pasuruan, saya dapat laporan dari Pak Kapolres Pasuruan Kota, dimana hampir setiap minggu ada penangkapan penyalahgunaan narkoba. Dan ini sungguh memprihatinkan. Karena itu, kami minta seluruh masyarakat ikut awasi dan sosialisasi bahaya narkoba,” ujar H Saifullah Yusuf saat menerima anggota Angel Heaven Archery Club Kota Pasuruan di Pendopo Surga-surgi Kota Pasuruan, Senin (7/6) sore.

Angel Heaven Archery Club adalah komunitas yang berdiri di Kota Pasuruan sejak tahun 2012. Komunitas tersebut mewadahi pada pelajar untuk berprestasi dan terus menyosialisasikan bahaya penyalahgunaan narkoba. Sebagian besar anggota Angel Heaven yang merupakan para pelajar telah berprestasi di antaranya meraih aneka perlombaan panahan serta beladiri.

“Tentunya kegiatan seperti ini dibutuhkan untuk anak-anak.

Intinya mengajak mereka berprestasi,” kata Gus Ipul. Pembina Angel Heaven, Indah Yulianti menyatakan bahwa komunitasnya selain fokus menyosialisasikan bahaya narkoba juga fokus melatih fisik dengan olahraga.

“Alhamdulillah, komunitas kami terus berkembang dan anakanak juga banyak yang berprestasi,” kata Indah Yulianti. [hil]

ASN Ketahuan Pungli Dipecat Pemkot Madiun, Bhirawa Wali Kota Madiun, Maidi menegaskan, pungutan liar (pungli) merupakan tindakan yang wajib dihindari dalam instansi pelayanan publik. Tak terkecuali di wilayah Kota Madiun. Pungli terus diberantas agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal.

“Sapu bersih (saber) pungli kita optimalkan. Kalau ada pungli, jangan dibiarkan. Harus segera diberantas.

Terutama bagi aparatur sipil negara (ASN) haram hukumnya melakukan pungli, jika melakukan pungli saksinya dipecat,” kata Wali Kota Maidi saat diwawancarai setelah acara rapat koordinasi bersama Tim Saber Pungli Kota Madiun di ruang pertemuan Resto Ayam Pemuda, Selasa (8/6).

Dijelaskan oleh Wali Kota, berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemkot Madiun untuk memberantas pungli.

Salah satunya dengan menggelar pelayanan secara online dan menghindari tatap muka. Hal ini dilakukan untuk mengurangi pertemuan antara petugas dan pengunjung. Sehingga, meminimalisasi terjadinya pungli.

Kepada masyarakat, wali kota juga mengimbau untuk tidak men-

Wali Kota Madiun, Maidi, saat rapat koordinasi bersama Tim Saber Pungli Kota Madiun, Selasa (8/6).

jadi penyebab pungli. Caranya, dengan menggunakan layanan sebagaimana mestinya, membayar sesuai tarif jika ada, serta tidak memberikan tip dalam bentuk apapun kepada petugas. “Karena layanan yang diberikan oleh instansi sudah semestinya diterima masyarakat,” imbuhnya.

Kesempatan itu, Wali Kota menegaskan dalam masalah pungli, ada

sanksi berat bagi ASN jika ketahuan melakukan pungli. Dan haram hukumnya ASN melakukan pungli.

“Jika ketahuan ASN pungli dipecat, tidak ada ampun untuk pungli,” tegas Wali Kota mengulangi pernyataannya. Sementara itu, Wakapolres Madiun Kota, Kompol Joes Indra Lana Wira yang juga sebagai ketua pelaksana Tim Saber Pungli Kota Madiun dalam sam-

sudarno/bhirawa

butannya menyatakan, berkomitmen meningkatkan pengawasan.

Harapannya, Pemkot Madiun bersih dari praktik rasuah.

“Pencegahan kami lakukan, di antarnya monitoring, pengawasan penyaluran bansos (bantuan sosial) di tiga kecamatan. Juga diseputar Alun-Alun dan pasar kaitannya dengan pungutan liar parkir,”kata Wakapolres Madiun Kota. [dar]

hilmi husain/bhirawa

Wali Kota Pasuruan, H Saifullah Yusuf saat menerima anggota Angel Heaven Archery Club Kota Pasuruan di Pendopo Surga-surgi Kota Pasuruan, Senin (7/6) sore.

PEMBERITAHUAN DITEMUKAN Ditemukan warga bayi laki – laki di Pos kamling Ds. Tapelan, Balerejo Kab. Madiun pada tanggal 29 Nopember 2020 Saat ini bayi mendapat pengasuhan di UPT PPSAB Sidoarjo. 8941814

PEMBERITAHUAN DITEMUKAN Ditemukan warga seorang bayi perempuan yang ditempatkan di dalam kardus di kebun tebu Ds. Wonorejo, Kec. Kenceng Kab. Jember pada tanggal 21 Pebruari 2021 Saat ini bayi tersebut mendapat pengasuhan di UPT PPSAB Sidoarjo. 8941814

PEMBERITAHUAN DITEMUKAN Ditemukan warga bayi perempuan di Ds. Banjaragung Kec. Rengel Kab. Tuban pada tanggal 18 Maret 2021 Saat ini bayi tersebut mendapat pengasuhan di UPT PPSAB Sidoarjo. 8941814

PEMBERITAHUAN DITEMUKAN Ditemukan bayi laki – laki di dalam masjid Ds. Kutukkulon, Kec. Jetis Ponorogo Pada tanggal 19 Pebruari 2021 Saat ini bayi mendapat pengasuhan di UPT PPSAB Sidoarjo. 8941814

PEMBERITAHUAN DITEMUKAN Ditemukan warga bayi laki – laki diteras rumah warga Ds tambakrigadung Tukung Kab Lamongan, Pada tanggal 6 Desember 2020 Saat ini bayi tersebut mendapat pengasuhan di UPT PPSAB Sidoarjo. 8941814

wiwit agus pribadi/bhirawa

Wali Kota Probolinggo Ikuti Evaluasi Smart City.

Evaluasi Smart City, Wali Kota Ingatkan Tantangan ke Depan Probolinggo, Bhirawa Dalam rangka mewujudkan komitmen dalam implementasi Smart City, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo mengikuti Video Conference (vidcon) Kunjungan Lapangan Tim Evaluasi Pusat Smart City.

Acara ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Kominfo secara virtual, yaitu Prof Yudho Giri Sucayo beserta tim evaluasi Kemkominfo dan dihadiri oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.

Kota Probolinggo termasuk dalam 100 kota/ kabupaten seluruh Indonesia yang terpilih untuk mengimplementasikan Smart City. Terdapat 6 elemen yang dievaluasi yaitu Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Society dan Smart Environment.

Dari keenam elemen tersebut, Kota Probolinggo telah mempunyai enam (6) produk inovasi yang

semuanya berbasis Teknologi Informasi. Bahkan, dari Smart Living yang diusung oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana (Dinkes P2KB), yaitu aplikasi SisKIA Pro Cantik, mewakili Indonesia dalam ajang ASEAN ICT AWARD 2019 di Vientiene.

Wali Kota Habib Hadi Zainal Abidin, Selasa (8/ 6) mengaku sangat bangga dengan predikat Smart City yang disematkan untuk Kota Probolinggo.

Namun ada tantangan ke depan untuk menjadi lebih baik dan lebih smart dalam memberikan layanan terbaik untuk kesejahteraan masyarakat Kota Probolinggo.

“Masyarakat sekarang juga semakin cerdas dalam memantau pelaksanaan pembangunan pemerintahan jadi, kita harus bisa manfaatkan peluang ini untuk mempermudah interaksi dengan mereka. Saya berharap melalui tinjauan lapangan dalam rangka evaluasi Smart City ini, kita memperoleh masukan-masukan dan solusi cerdas

dalam pengembangan Smart City di Kota Probolinggo,” harap wali kota.

Agenda acara ini terbagi menjadi dua hari, Senin dan Selasa (7-8/6). Agenda di hari pertama pemaparan materi oleh tim evaluasi dan narasumber dilanjutkan kunjungan lapangan.

Perangkat Daerah pertama yang akan dievaluasi yaitu Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Kepariwisataan dengan aplikasi bernama Impressive Probolinggo City.

Gerakan Menuju Smart City 2021 dilaksanakan dalam rangka memperkuat ketahanan dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Gerakan ini juga bertujuan membimbing kabupaten/kota dalam menyusun Masterplan Smart City agar bisa lebih memaksimalkan pemanfaatan teknologi, baik dalam meningkatkan pelayanan masyarakat maupun mengakselerasikan potensi yang ada di masingmasing daerah, ungkapnya. [wap]

Hearing Komisi Serapan Dinkes Masih Rendah Rapat hering komisi dengan organisasi perangkat daerah (OPD), komisi IV DPRD denganDinas Kesehatan (Dinkes). Serapan anggaran selama triwulan I APBD Gresik 2021, masih rendah.

Ketua Komisi IV DPRD Gresik Mochammad mengatakan, bahwa dari pagu anggaran sebesar Rp337,07 miliar, triwulan I menargetkan serapannya sebesar Rp63,899 miliar.

Namun, sejauh ini baru terserap Rp12,428 miliar.

“Dewan tidak mengusulkan untuk di-refocusing, anggaran di Dinkes untuk APBD 2021. Justru minta ada tambahan untuk kesejahteraan tenaga kesehatan (nakes), kenapa serapan tidak sesuai,” ujarnya.

Perlu penjelasan secara rinci mengapa realisasi rendah, selanjutnya akan minta penjelasan realisasi belanja dan pendapatan Dinkes Gresik dalam APBD 2020. Untuk referensi ketika membahas LKPJ Pelaksanaan APBD tahun 2020.

Ditambahkan Mochammad politisi dari partai PKB, bahwa kita sudah minta agar serapan bisa maksimal. Terutama

Ketua Komisi IV DPRD Gresik Mochammad.

rokim/bhirawa

peruntukan Covid-19, juga kesejahteraan tenaga kesehatan sebagai prioritas karena mereka di garda depan perjuangan. Dalam merawat pasien covid, juga melawan penyakit tersebut.

Kepala Dinkes Gresik Saifuddin Ghozali mengatakan, bahwa khusus APBD 2021. Dinas Kesehatan mendapat tambahan sebesar Rp33,9 miliar setelah refocusing, yang digunakan untuk tambahan insentif nakes sebesar Rp15 miliar. Lalu, tim vaksinator sebesar Rp4 miliar dan

klaim pelayanan sebesar Rp7,3 miliar. Kegiatan pencegahan penyakit (P2) untuk membeli mobil vaksin sebesar Rp2 miliar.

“Misalnya, RSUD Ibnu Sina ada pasien covid-19, bisa diklaim ke kami.

Ada bebrapa item lainnya. Untuk gaji dan TTP dalam APBD 2021 selama triwulan I masih selisih Rp12 miliar.

Karena TTP untuk nakes puskesmas belum dibayarkan, mereka harus mengikuti proses dalam aplikasi SIPANTAS,” ujarnya. [kim.adv]

Rapat hearing komisi IV DPRD dengan Dinkes.

rokim/bhirawa

LEGISLATIF

Rabu Legi, 9 Juni 2021

Halaman 3

Demokrat dan Golkar Jatim Jalin Komunikasi

KILAS DEWAN

Dewan Sarankan Test Swab Juga Dilakukan di Sisi Madura DPRD Surabaya, Bhirawa Antisipasi semaksimal mungkin pencegahan penyebaran Covid-19 yang dilakukan Pemkot Surabaya dinilai berbagai kalangan sudah sangat baik, terlebih saat meledaknya kasus Covid-19 di Bangkalan-Madura.

Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, Buchori Imron mengakui, gerak cepat Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dengan menggelar test swab antigen di Jembatan Suramadu sisi Surabaya patut diapresiasi tinggi.

“Langkah Walikota Surabaya melakukan test swab bagi warga yang dari Madura akan masuk ke Surabaya di Jembatan Suramadu, tentu langkah yang tepat demi melindungi warga Kota Surabaya. Hanya saja, jika test swab dilakukan sebelum masuk Surabaya yaitu Jembatan Suramadu sisi Madura, itu jauh lebih baik,” ujarnya di Surabaya, Senin (7/6).

Dirinya menilai, test swab yang dilakukan Pemkot Surabaya di Jembatan Suramadu memberi dampak kemacetan yang luar biasa, bahkan hingga ke tengah jembatan. Hal tersebut tentu akan ada efeknya terhadap kekuatan jembatan Suramadu.

Buchori Imron yang juga Ketua Ikatan Masyarakat Madura (Ikama) itu menjelaskan, test swab bagi warga Madura yang akan masuk ke Surabaya bisa dilakukan di sisi Madura, terlebih dari sisi Madura masih banyak lahan luas yang kosong.

“Sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas dan kemacetan tinggi. Kasihan kan jika ada orang sepuh yang terjebak macet karena ada razia test swab. Jadi sebaiknya dilakukan sebelum warga masuk Surabaya dari Jembatan Suramadu sisi Madura,” tegasnya.

Buchori Imron kembali mengatakan, razia test swab di Jembatan Suramadu Pemkot Surabaya juga bisa bekerjasama dengan Balai Besar Jalan Nasional (BBJN) tujuannya yaitu, jika terjadi kemacetan di Jembatan Suramadu, BBJN bisa mengawasi dan memonitor kekuatan jembatan kebanggaan warga Kota Surabaya dan Madura ini.

“Jadi sebaiknya kami sarankan Pemkot Surabaya untuk melakukan razia test swab digelar di sisi Madura Jembatan Suramadu,” ungkapnya. [dre]

gegeh bagus setiadi/bhirawa

Silaturahmi politik DPD Partai Demokrat Jatim bersama Golkar Jawa Timur, Senin (7/6/2021) malam.

Surabaya, Bhirawa Partai Demokrat Jawa Timur melakukan safari politik dengan mengunjungi kantor DPD Partai Golkar Jatim, Senin (7/6) malam.

Pertemuan dua parpol itu digelar secara tertutup.

Dalam pertemuan tersebut, rombangan Demokrat Jatim dipimpin oleh Plt Ketua DPD Emil Elestianto Dardak. Emil juga didampingi oleh sejumlah petinggi Demokrat Jatim, diantaranya Plt Sekretaris Bayu Airlangga, Bendahara Sri Subiati serta anggota DPRD Jatim Agus Dono.

Mereka diterima langsung oleh Ketua DPD Golkar Jatim M Sarmuji, Sekretaris Sahat Tua Simanjuntak serta Kodrat Sunyoto yang juga merupakan Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim.

Sekitar satu jam setengah mereka menggelar pertemuan tertutup.

Ketua DPD Golkar Jatim M Sarmuji mengatakan pertemuan tersebut merupakan silaturahmi politik yang digelar sebagai sesama parpol.

“Saya ucapkan terimakasih atas kunjungan dari Plt Ketua Demokrat dan rombongan, kami sebagai tuan rumah mengucapkan terimakasih atas kun-

jungan persahabatan,” kata Sarmuji kepada wartawan seusai pertemuan.

Menurut Sarmuji, banyak hal yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut.

Diantaranya, pentingnya kolaborasi sebagai sesama parpol. Kerjasama, menurut dia, memang harus terjalin, tidak selalu berpikir tentang kontestasi maupun kompetisi politik.

“Pertama, kolaborasinya adalah bagaimana meningkatkan citra partai politik ditengah masyarakat.

Masyarakat tidak boleh apatis juga tidak boleh memusuhi partai politik hanya karena citra politiknya tidak

baik. Karena itu kita sepakat untuk memperbaiki citra partai politik,” terang Sarmuji.

Kedua, ujar Sarmuji, kedua parpol tersebut sepakat untuk meningkatkan kerjasama bagaimana memberikan yang terbaik untuk Jawa Timur. Sebab, Golkar dan Demokrat termasuk parpol yang mengusung pasangan KhofifahEmil di Pilgub 2018.

“Kita punya komitmen yang kuat untuk mengawal kepemimpinan Ibu Khofifah dan Emil Dardak sampai selesai masa jabatan dengan baik.

Kita berharap, Bu Khofifah dan Mas Emil memiliki prestasi yang baik bisa membangun Jawa Timur lebih maju dan sejahtera,” ungkapnya.

Kesepakatan lain, kata Sarmuji adalah bagaimana kedua parpol itu untuk kerjasama dalam banyak momentum politik mendatang. Kendati peta politik pada Pemilu 2024 masih belum jelas termasuk untuk kontestasi Pilpres, namun keduanya berkomitmen hubungan baik harus terus terjalin.

“Mau nanti kita satu koalisi atau tidak, tetapi hubungan sesama partai politik kita sepakat untuk tetap kita jaga sebaik-baiknya,” tambah anggota DPR RI itu.

Sementara itu, Plt Ketua DPD Demokrat Jatim Emil Elestianto Dardak mengungkapkan segala pembahasan dalam pertemuan tersebut merupakan upaya membangun sinergi yang baik. Apalagi, menurut Emil dua partai itu sudah banyak bekerjasama baik dalam konteks Pilkada dan semacamnya. [geh]

Kewenangan Dishub Jatim Dituding Melebihi Satgas Covid-19 Pasca ASN Dilarang ke Madura DPRD Jatim, Bhirawa Langkah Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Timur dituding dapat menghentikan sendi perekonomian serta pembangunan masyarakat Madura. Hal itu pasca bocornya Nota dinas berisi imbauan untuk tidak melakukan kegiatan di Pulau Madura.

Nota dinas tersebut dibuat pada 6 Juni 2021 itu ditujukan kepada Kepala Bidang (Kabid) di Dishub Jatim dengan nomor 800/083/ 113.1/2021. Nota dinas yang bocor ke publik dan beredar di group WA itu dikeluarkan oleh Sekretaris Dishub Jatim, Luhur Prihadi Eka N, MT.

Tudingan itu disampaikan anggota DPRD Jatim dari Dapil Madura, Abdul Halim saat dikonfirmasi, Selasa (8/6/2021). Menurutnya, nota dinas yang dikeluarkan Dishub Jatim terlalu berlebihan. “Ini dapat menghentikan sendi perekonomian serta pembangunan masyarakat Madura,” ungkapnya.

Politisi Partai Gerindra ini pun menegaskan bahwa langka Dishub Jatim telah melebihi kewenangan gugus tugas Covid-19.

“Pihak Dishub Jatim jangan mengambil langkah melebihi kewenangan gugus tugas Covid-19.

Ini meresahkan masyarakat Madura,” katanya.

Oleh sebab itu, Abdul Halim yang juga Anggota Komisi D DPRD Jatim ini mendesak Dishub Jatim untuk segera mencabut nota dinas tersebut. “Kami ingatkan kepada pihak Dishub Jatim supaya mencabut surat pelarangan tersebut.

Yang terpenting warga Madura patuh prokes, kami kira gak ada

masalah, “ tegas pria yang juga Ketua PD Satria Jatim ini.

Sebelumnya, ASN Dishub Jatim dilarang melakukan kegiatan di Madura sejak 7 Juni hingga 21 Juni 2021, atau 14 hari lamanya.

Sedangkan, mereka ASN Dishub yang bermukim di Madura, sementara diminta melakukan Work From Home (WFH) dan tidak perlu ke Surabaya.

Kepala Dishub Jatim Nyono menjelaskan, imbauan tidak melakukan kegiatan ke Pulau Madura hanya berlaku untuk ASN/PNS di lingkungan Dishub Jatim. “Di situ sudah jelas untuk internal saja,” terang Nyono.

Nyono menyampaikan, memastikan nota dinas hanya untuk PNS di lingkungan Dishub Jatim. “Bukan untuk masyarakat umum,” tandas Nyono.

Nyono membenarkan, nota dinas dibuat Sekretaris Dishub Jatim dan ditunjukkan kepada Kepala Bidang (Kabid) di Dishub Jatim.

“ASN Dishub Jatim yang tinggal di Madura, cukup Work From Home (WFH) saja. Lalu untuk pegawai Dishub Jatim, dilarang melakukan perjalanan dinas ke Madura,” bebernya.

Berikut isi lengkap Nota Dinas yang dikeluarkan Dishub Jatim terkait imbauan untuk tidak melakukan kegiatan ke Pulau Madura. “Se-

hubungan dengan meningkatnya kasus COVID-19 di wilayah Bangkalan Pulau Madura, maka diberitahukan kepada saudara dan seluruh staf yang berdomisili di Pulau Madura mulai tanggal 07 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021 untuk melaksanakan bekerja dari rumah (WFH) serta bagi pegawai yang berdomisili di luar wilayah Pulau Madura untuk tidak melaksanakan berpergian dan dinas luar ke wilayah Pulau Madura” tulis isi nota dinas.

Sebelumnya Gubernur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan, dirinya melakukan crosscek terkait informasi itu. “Saya ceknya dulu,” terang Khofifah. [geh]

NasDem Dorong Revisi UU Pendidikan Kedokteran Tahun 2013

arif yulianto/bhirawa

Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab saat memantau pelaksanaan vaksinasi Lansia di Pendopo Kabupaten Jombang, Selasa (08/06).

Bupati Mundjidah Wahab Pantau Vaksinasi Lansia Di Pendopo Kabupaten Jombang Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab bersama Pejabat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Jombang melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bagi para Lansia di Pendopo Kabupaten Jombang, Selasa (08/06).

Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dosis kedua bagi para Lansia ini juga diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Lansia Nasional tahun 2021. Pelaksanaan vaksinasi ini juga dilaksanakan secara serentak di masing-masing-masing Puskesmas se-Kabupaten Jombang.

Bupati Mundjidah Wahab juga memantau pelaksanaan vaksinasi yang dilaksanakan di PuskesmasPuskesmas ini secara virtual. Selain itu, Bupati Mundjidah Wahab juga melakukan dialog dengan Staf Khusus Menteri Kesehatan Republik Indonesia secara virtual.

“Alhamdulillah untuk vaksinasi di Jombang mulai tahap pertama berjalan, dan saat ini sudah masuk tahap kedua.

Jadi sudah hampir 60 persen Lansia yang ada di Jombang yang sudah mendapatkan vaksinasi,” papar Bupati Jombang.

Bupati Mundjidah Wahab mengatakan, Pemkab Jombang telah memberikan perhatian kepada para Lansia di Kabupaten Jombang, terutama pada masa pandemi Covid-19.

“Jadi kita sudah memberikan banyak fasilitas kepada Lansia, seperti pembagian masker, memberikan sosialisasi, dan untuk melaksanakan Protokol Kesehatan dengan ketat, menjauhi kerumunan,” terang Bupati Jombang.

NasDem Jatim, Bhirawa DPW Partai NasDem terus mendorong revisi Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2013 tentang sistem Pendidikan Kedokteran (UU Dikdok). Hal itu lantaran sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman.

Dorongan tersebut makin menguat melalui giat webinar mengundang para pakar dan ahli hukum kesehatan dalam puncak rangakaian acara Restorasi Humanisme Pendidikan Kedokteran di Kantor DPW Partai NasDem, Selasa (8/6) kemarin. Revisi UU Pendidikan Kedokteran telah diperjuangkan sejak 2014-2019 dan menjadi janji politik Partai besutan Surya Paloh ini.

Ketua Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang (Panja RUU) Pendidikan Kedokteran, Willy Aditya mengatakan urgensi revisi UU Dikdok. Pihaknya menerima masukan perubahan UU ini untuk memperbaiki sistem Pendidikan Kedokteran dan menciptakan kelulusan dokter handal di mata internasional yang mampu menggabungkan spirit kemajuan revolusi industri 4.0.

Apalagi, Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) membuka peluang bagi dokter impor masuk ke dalam negeri. Oleh karena itu kompetensi pendidikan dalam negeri harus dibenahi. “Kita berinisiatif memperjuangkan,” kata Willy.

trie diana/bhirawa

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR-RI Anggota DPR-RI Fraksi Partai Nasdem, Willy Aditya S Fil MDM saat memaparkan dihadapan peserta seminar Kenapa RUU Pendidikan Kedokteran pada acara Restorasi Humanisme Pendidikan Kedokteran di Kantor Bappilu DPW Partai Nasdem Jatim, Selasa (8/6).

Agar tidak ada anggapan bahwa RUU Dikdok merupakan produk partai politik, Willy Aditya membuka ruang diskusi dengan para pakar kesehatan, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) dan Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PB PDGI), pakar hukum kesehatan dan kalangan akademis untuk menemukan titik temu bersama.

“Melalui momentum diskusi revisi UU ini juga diharapkan menjadi medium untuk saling koreksi agar tidak menjadi ego sektoral. Berjuang pada proporsinya,” kata Willy Aditya.

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI sekaligus Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem tersebut menambahkan, isu utama adalah restorasi humanisme. UU Pendidikan Kedokteran Nomor 20 Tahun 2013 dinilai memberi legitimasi atas formal dan panjangnya masa pendidikan hingga legalitas profesi seorang dokter.

Sejumlah aturan yang dikandungnya menunjukkan panjangnya birokrasi yang berbanding lurus dengan tingginya biaya yang harus dikeluarkan. Ribuan calon dokter tidak dapat menjalankan profesinya akibat terjegal syarat legal formal. [geh]

Kota Probolinggo Wujudkan Zero Kantong Plastik 2022 arif yulianto/bhirawa

Bupati Mundjidah Wahab berdialog dengan Staf Khusus Menteri Kesehatan Republik Indonesia secara virtual, Selasa (08/06).

Dikatakan Bupati Jombang, selama belum melaksanakan vaksinasi Covidpada kegiatan-kegiatan kelompok 19 agar secepatnya untuk mengseperti pengajian, sosial, belum bisa hubungi pihak desa masing-masing dilaksanakan dengan melibatkan ataupun Puskesmas maupun Bidan banyak massa, namun dilaksanakan Desa di masing-masing desa. sesuai dengan aturan pemerintah “Bisa melayani secara pe ro yakni, sebanyak 50 persen dari tempat rangan, bisa melayani secara keyang disediakan. lompok. Itu kita lakukan terus, agar Bupati juga menambahkan bahwa, supaya nanti bisa mencapai 100 pihaknya juga sudah memberikan persen, Lansia di Jombang ini bisa imbauan kepada para Lansia secara terlayani vaksinasi,” tandasnya. massif baik lewat Forkopimda Jombang Bupati Jombang menjelaskan, hingga sosialiasi di tingkat kecamatan, vaksinasi Covid-19 sangat penting serta tingkat desa lewat takmir masjid, diberikan kepada para Lansia, karena para ulama, untuk diajak bersama-sama Lansia merupakan kelompok rentan untuk menjaga para Lansia jika tidak terhadap penularan Virus Covid-19. ada keperluan yang mendesak, se“Untuk itu perhatian kepada Lansia baiknya tetap berada di rumah. ini tidak hanya kepada perempuan, tapi Selain itu Bupati Mundjidah Wahab laki-laki pun semua dari para Lansia, juga menyampaikan kepada seluruh kita tidak memandang dari kelompok masyarakat Kabupaten Jombang mana saja, tetap kita layani,” pungkas khususnya kepada para Lansia yang Bupati Mundjidah Wahab. [rif/adv]

Probolinggo, Bhirawa Pemerintah Kota Probolinggo bersama pelaku usaha dan mitra lingkungan hidup menyepakati komitmen mewujudkan Kota Probolinggo tidak lagi menggunakan kantong plastik di tahun 2022. Penandatanganan ini sebagai bentuk dukungan implementasi Perwali 79 tahun 2019 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik. Peringati HLH, TWSL gratiskan 50 pengunjung pertama.

Kesepakatan itu dilaksanakan saat Ngopi Item Mesra (Ngobrol Peduli Lingkungan, Mitra, Perusahaan dan Masyarakat Menuju Sejahtera) Bersama Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin, di Taman Wisata Studi Lingkungan (TWSL). Yang dihadiri Sekda drg Ninik Ira Wibawati, kepala Perangkat Daerah terkait, 17 perwakilan perusahaan dan 5 mitra lingkungan.

Melalui Ngopi Item Mesra, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) melibatkan peran serta masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan, sebagai wadah komunikasi masyarakat dan stakeholder serta komitmen bersama mewujudkan Kota Probolinggo Bestari.

“Penandatanganan komitmen bersama pemerintah dan stakeholder ini pada awal tahun 2022 bertekad

tidak memakai kantong plastik. Ada waktu 6 bulan akan kami lakukan sosialisasi terus menerus,” tegas Kepala DLH Rachmadeta Antariksa, Selasa (8/6) yang mengapresiasi kegiatan TP PKK Kota Probolinggo ikut mendukung pengurangan sampah plastik.

Isi dari penandatanganan menyebutkan, perwakilan pelaku usaha dan atau kegiatan usaha berkomitmen untuk melaksanakan dan mendukung pengurangan penggunaan sampah plastik dalam melakukan kegiatan usaha dengan pembatasan penggunaan kantong plastik, pemanfaatan kembali kantong plastik, penggunaan kantong plastik ramah lingkungan.

Kemudian menyepakati adanya pengurangan penggunaan plastik dan sejenisnya antara lain sedotan plastik, Styrofoam, kemasan sachet dan kemasan kantong plastik kresek.

Sementara itu, Wali Kota Habib Hadi mengaku bersyukur bahwa semua stakeholder di Kota Probolinggo punya spirit yang sama dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Se-Dunia.

Menurutnya, jika pemerintah atau pelaku usaha dan mitra berjalan sendiri maka program yang diwujudkan tidak akan sempurna. [wap]

OPINI

Rabu Legi, 9 Juni 2021

TAJUK

Persiapan Masuk Sekolah PENILAIAN akhir tahun sebagai ujian kenaikan kelas tingkat SD (Sekolah Dasar) telah usai dilaksanakan. Umumnya sudah dilaksanakan secara tatap muka dengan protokol kesehatan (Prokes) 3M ketat. Terutama seluruh guru telah menjalani vaksinasi. Walau tidak seluruh mata pelajaran diujikan secara tatap muka, dapat menjadi penglipur rindu bertemu teman, dan guru. Nampak keriangan anak-anak. Sekolah tatap muka bisa dilanjutkan. Karena Indonesia telah tertinggal dalam kompetensi akademis.

Prokes sudah menjadi kelaziman, tidak sulit dilaksanakan.

Seluruh anak-anak (siswa) sudah biasa mengenakan masker, mencuci tangan sebelum masuk ruang kelas, dan menjaga jarak. Tidak beda dengan berada di tempat umum (mal, dan tempat ibadah). Penyelenggara sekolah hanya wajib menata tempat duduk yang di-jarang-kan. Kapasitas ruang kelas digunakan kurang dari seperempat. Sehingga perlu dilakukan pola silih hari peserta kelas tatap muka.

Uji coba sekolah tetap muka makin gencar dilaksanakan di beberapa daerah, Guru, dan tenaga administrasi sekolah yang belum disuntik vaksin CoViD-19 tidak diperkenankan masuk sekolah. Berdasar data nasional Kependidikan, jumlah tenaga pendidik (tidak termasuk dosen pada peguruan tinggi) sebanyak 2,7 juta orang. Rinciannya, guru SD sebanyak 1,446 juta, guru SMP dan Madrasah Tsanawiyah sebanyak 640.050, serta guru SMA,SMK, dan MA sebanyak 612.141 orang.

Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek, mencanang-kan sekolah tatap muka dimulai (bertahap) pada awal tahun ajaran baru, bulan Juli 2021. Prinsip ke-hati hati-an (visi Ketahanan Kesehatan) akan mengiringi hak setiap anak memperoleh pendidikan. Jumlah peserta didik pada seluruh jenjang pendidikan, sebanyak 45.534.371 anak. Secara perbandingan jumlah guru hanya 5,9% jumlah siswa. Seluruh “warga sekolah” (guru dan murid) wajib dilindungi dalam melaksanakan hak dan kewajiban.

Prokes, dan vaksinasi menjadi prosedur standar proses pendidikan pada masa pandemi. Termasuk menunda berangkat ke sekolah manakala nampak gejala sakit. Sebenarnya ujicoba sekolah tatap muka sudah dimulai, sejak bulan Januari 2021.

Sekaligus menjadi pencermatan seksama stake-holder kependidikan. Terutama Prokes pada sekolah tingkat SD (Sekolah Dasar), menjadi perhatian seksama orangtua. Bahkan orangtua memberikan applause tepuk tangan.

Haru, anak-anak bisa benar-benar masuk sekolah secara normal (tatap muka). Sebagian murid sudah “jemu” belajar di rumah melalui zoom, selama setahun lebih. Keceriaan memulai sekolah dengan mengenakan seragam, bagai menjadi “impian” setiap murid. Walau intensitas pertemuan di ruang kelas terjadi singkat. Tak lebih dari 2 jam, sekali dalam sepekan. Namun sesungguhnya, memulai ujicoba pembelajaran tatap muka, merupakan upaya keras kalangan tenaga pendidik. Termasuk mempertimbangkan PPKM skala mikro.

Pada tingkat SD, PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) berbasis tingkat RT dan RW. Karena biasanya area sekolah tidak jauh dari tempat tinggal siswa. (se- RW, atau sekelurahan). Tetapi di sekolah swasta banyak pula yang diantar orangtua, karena cukup jauh. Pembukaan sekolah tatap muka juga harus memperoleh rekomendasi Pemerintah Daerah (Dinas Kesehatan). Termasuk penanganan situasi ke-darurat-an dengan kemudahan mengakses fasilitas kesehatan.

Sebelum melaksanakan sekolah tatap muka, setiap sekolah juga wajib membuat persiapan, dan mengisi kisi-kisi yang disediakan pada laman Kementerian Pendidikan. Diantaranya berisi penyediaan sarana 3M (tempat cuci tangan memadai di depan setiap ruang kelas, menyediakan masker cadangan, dan deteksi suhu tubuh). Kisi-kisi akan menjadi “arahan” kesiapan setiap satuan pendidikan, SD sampai SLTA. Pandemi pasti akan berakhir, dan sekolah akan berjalan normal. Sekolah tatap muka harus segera dilaksanakan kembali. Namun ruang sekolah juga wajib diatur selaras visi ketahanan kesehatan. [*]

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Tingkatkan Daya Saing Produk Nasional MENGAWAL peningkatan daya saing industri dalam negeri untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan berkesinambungan saat ini menjadi suatu keharusan yang harus diwujudkan oleh pemerintah. Sebab, jika tidak daya saing produk nasional dikhawatirkan akan berpotensi terancam ditengah persaingan kancah global yang sangat kompetitif. Oleh sebab itulah, jaminan kepastian mutu produk yang dihasilkan industri nasional menjadi hal penting yang harus dipertahankan dan ditingkatkan.

Melihat tantangan daya saing produk nasional di tengah kancah global saat ini memang sangatlah menarik untuk mendapat perhatian dan dicarikan solusinya, agar daya saing produk nasional tidak tergilas dan tertinggal dengan produk global. Guna mewujudkan daya saing produk industri nasional tersebut, sejatinya pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah menyiapkan regulasi melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian yang merupakan amanat dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (Kontan, 8/6/2021) Adapun, lingkup pengaturan dari PP Perindustrian itu meliputi bahan baku dan/atau bahan penolong, pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga penilaian kesesuaian, industri strategis, peran serta masyarakat dalam pembangunan industri, serta tata cara pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri dan kegiatan usaha kawasan industri. Selebihnya, PP perindustrian tersebut mengatur mekanisme pengawasan standardisasi industri, tidak hanya di pabrik maupun di pasar saja, namun juga terhadap Lembaga Penilaian Keseuaian (LPK) yang meliputi Lembaga Sertifikasi Produk(LSPro), Laboratorium Uji,dan Lembaga Inspeksi. Selebihnya, LSPro diwajibkan melaksanakan sertifikasi sesuai dengan ruang lingkup dan kompetensi yang dimilikinya, serta melaporkan sertifikasi melalui Portal Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

Agar regulasi PP 28/2021 bisa terimplementasikan dengan maksimal dan tepat sasaran, maka pemerintah perlu mengadakan kegiatan sosialisasi kepada pemangku kepentingan terkait.

Pelaksanaan sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas kepada asosiasi, pelaku usaha, dan pembina industri, khususnya terkait dengan Standardisasi Industri.

Sebab, standardisasi memiliki peran penting sebagai acuan untuk pemastian dan pengendalian mutu produk industri.

Masyhud Pengajar FKIP Universitas Muhammadiyah Malang

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said PENASIHAT HUKUM: Poerwanto, SH, MH

Halaman 4

Menunggu Tindak Lanjut Hasil Audit BPK Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur beberapa waktu lalu telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 kepada setidaknya sembilan pemerintah daerah di Jawa Timur. Kesembilan daerah tersebut adalah Kabupaten Madiun, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Sumenep, dan Kota Pasuruan dan Kabupaten Jember.

D

ari keseluruhan LHP yang diserahkan, kecuali Kabupaten Jember, seluruh pemerintah daerah berhasil memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) memang bukan berarti suatu lembaga tidak melakukan korupsi. Opini WTP hanya mengartikan bahwa pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik. Meskipun begitu, hasil audit BPK tetaplah penting untuk membantu meningkatkan transparansi dan memberantas korupsi.

Dari kesembilan daerah tersebut, satu daerah mengalami kenaikan opini, yaitu Pemerintah Kota Pasuruan, yang telah berhasil kembali meraih opini WTP dari raihan opini sebelumnya yaitu Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada TA 2019.

Sementara, satu daerah yakni Kabupaten Jember mendapatkan opini Tidak Wajar (TW).

Tindah Lanjut Hasil Audit Dalam pemeriksaan atas LKPD TA 2020 terhadap sembilan pemerintah daerah di Jawa Timur, BPK masih menemukan beberapa permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah. Meskipun demikian, permasalahan tersebut tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian LKPD. Permasalahan tersebut di antaranya terdapat pengelolaan dan penatausahaan Aset Tetap yang masih belum memadai. Ada juga temuan terkait penatausahaan Persediaan atas bantuan Covid-19 TA 2020 yang masih belum memadai. Secara umum juga banyak temuan tentang kemahalan harga Pengadaan Barang Penanganan Covid-19 dari Belanja Tak Terduga dan temuan – temuan lain.

Sementara khusus Kabupaten Jember, BPK menemukan hal-hal yang bersifat material sehingga me-

P

dari aspek fungsi-fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi, serta program-program organisasi utamanya pemerintah daerah.

Pemeriksaan atas LKPD bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan oleh pemerintah Oleh : nyebabkan LKPD Kadaerah dengan berdasar Wahyu Kuncoro SN bupaten Jember tidak pada empat kriteria, yaitu: disajikan secara wajar. (a) kesesuaian dengan Temuan tersebut misalnya Standar Akuntansi Pemertidak adanya pengesahan DPRD atas intahan; (b) kecukupan pengungkapan; (c) APBD Tahun Anggaran 2020. Kemu- kepatuhan terhadap ketentuan peraturan dian ada temuan utang Jangka Pendek perundang-undangan; dan (d) efektivitas Lainnya sebesar Rp31,57 miliar dari sistem pengendalian internal. jumlah sebesar Rp111,94 miliar yang Dari segi fungsi-fungsi dasar manajetidak didukung dokumen sumber yang men misalnya, audit keuangan memiliki memadai. Selain itu tim Manajemen kedudukan yang setara dengan fungsi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) perencanaan, dan fungsi pelaksanaan. dan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Sedangkan dari segi pencapaian visi dan (PPG) tidak melakukan rekapitulasi misi serta program, bertugas sebagai realisasi belanja sebesar Rp66,59 miliar ‘pengawas’ sekaligus sebagai pengawal atas mutasi persediaan dan saldo akhir dalam pelaksanaan program-program persediaan yang bersumber dari Belanja yang dijalankan.

Barang dan Jasa yang berasal dari dana Hasil audit sesungguhnya juga BOS dan PPG. Atas realisasi belanja dapat menjalankan fungsinya sebagai tersebut, tidak diperoleh bukti pemerik- early warning system, yang dapat mensaan yang cukup dan tepat untuk dapat deteksi lebih dini atas permasalahanmenentukan apakah diperlukan penye- permasalahan yan terjadi di institusinya suaian terhadap nilai Beban Persediaan, sebelum pihak lain mengetahui. Dengan dan temuan temuan lainnya. demikian hasil audit diharapkan dapat Terlepas dari hasil temuan di atas, memberikan solusi penyelesaiannya LKPD yang telah diperiksa oleh BPK serta merumuskan langkah-langkah an(LKPD audited), dapat digunakan tisipasi agar permasalahan yang terjadi sebagai dasar pengambilan keputusan tidak terulang kembali. Pelaksanaan auoleh DPRD dan pemerintah daerah, dit sebagai sebuah bentuk pengawasan terutama terkait dengan penganggaran. dititikberatkan pada perbaikan tata Bahwa meski memperoleh opini WTP, kelola, pengelolaan risiko, dan peningpemerintah daerah tetap serius menin- katan efektivitas pengendalian. daklanjuti rekomendasi yang disampaiDi situlah diharapkan pelaksakan BPK dalam LHP. Pasal 20 Undang- naan audit BPK bisa mencegah dan Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang menurunkan bahaya laten korupsi.

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Kalau proses audit berjalan baik, Jawab Keuangan Negara mengamanat- serta akuntabilitasnya tinggi, tentunya kan pejabat wajib menindaklanjuti mengurangi penyimpangan yang tidak rekomendasi LHP. Pejabat juga wajib kita harapkan. Singkatnya, paradigma memberikan jawaban atau penjelasan terhadap proses audit kini harus diubah. kepada BPK selambat-lambatnya 60 Dimana hasil audit harus berperan (enam puluh) hari setelah LHP diterima. sebagai early warning system.

Pemerintah daerah juga diminta tetap seBadan Pemeriksa Keuangan (BPK) rius menindaklanjuti rekomendasi yang merupakan suatu lembaga negara disampaikan BPK dalam LHP. yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung Fungsi Strategis Hasil Audit jawab keuangan negara. BPK bertugas Hasil audit BPK ini sungguh memiliki memeriksa pengelolaan dan tanggung peran dan posisi strategis, baik ditinjau jawab keuangan negara yang dilakukan

oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan Lembaga atau Badan lain yang mengelola keuangan negara. Untuk melaksanakan tugasnya, BPK melakukan pemeriksaan kepada seluruh entitas yang menggunakan uang negara melalui tiga pemeriksaan.

Pemeriksaan yang dilakukan meliputi audit laporan keuangan, audit kinerja, dan audit dengan tujuan tertentu.

Dalam melakukan audit laporan keuangan, pemeriksaan BPK harus dilaksanakan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) 2017. SPKN ini merupakan pembaharuan dari SPKN 2007 yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan standar audit internasional, nasional, maupun tuntutan kebutuhan saat ini.

Sejak tahun 2016, BPK juga melakukan outsourcing dari Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk membantu tugas BPK dalam mengaudit laporan keuangan.

Hasil laporan dari KAP nantinya akan di-review dan dipertanggungjawabkan oleh BPK. Hal tersebut dilakukan karena kurangnya tenaga auditor di BPK untuk melaksanakan semua kegiatan pemeriksaan.

Untuk melihat efektivitas suatu instansi, BPK melakukan audit kinerja yang dilakukan langsung oleh BPK sendiri. Dari hasil laporan audit tersebut, BPK dapat memberikan rekomendasi perbaikan-perbaikan yang dapat dilakukan instansi tersebut. BPK juga dapat melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) merupakan pengujian dan review yang bersifat investigasi. PDTT dapat dilakukan untuk membantu pihak yang berwenang dalam pengusutan suatu kasus. Namun, BPK hanya berhak memberikan opini audit dan memberikan rekomendasi audit. Sehingga, bila terjadi dugaan korupsi atau kecurangan BPK hanya menyerahkan hasil audit kepada pihak yang berwenang yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Walaupun BPK tidak berwenang langsung mengatasi hal tersebut, tetapi laporan yang diberikan kepada pihak berwajib sangat berkontribusi untuk mengurangi korupsi.

bisa dikendalikan. NeoPersoalan sampah Malthusian menyatakan juga belum banyak dibahwa semakin banyak tangani. Februari 2019 mulut manusia yang disuaKLHK merilis sedikitpi, semakin rentan kondisi nya 64 juta ton timbunan lingkungan dan sumber sampah setiap tahunnya. daya alam.

Ironisnya, hanya sekitar Konsumsi didorong 60 persen sampah dimental eksploitatif sebagai angkut dan ditimbun ke ( ideal) produk gagasan (the TP, sementara itu 10% Oleh: yang membimbing keputusampah didaur ulang, Rachmad K san-keputusan individu/kelsedangkan 30% lainnya Dwi Susilo, PhD ompok. Sebagai penentu, tidak dikelola. Termasuk ia tidak berdiri sendiri dan di dalamnya sampah berinteraksi dengan materi masker dan perlengkapan (the material) dan praktik (the practical) medis yang meningkat sejak pandemi.

(Michael M. Bell, 2004).

Selain itu, Greenpeace menyatakan Materi menunjuk berbagai sumber bahwa 20-30 persen polusi udara yang daya alam di sekitar kita. Bahan tamada di Jakarta adalah hasil sumbangan bang, lahan, bukit, pantai dan sungai dari emisi yang dihasilkan PLTU berbahan menjadi contoh material tersebut. Sebakar batu bara. Kesimpulannya, pencedangkan, pembangunan berkelanjutan maran udara masih menjadi persoalan (sustainable development), tata kelola lingkungan yang sekaligus menunjukkan lingkungan, pelembagaan pengetahuan gagalnya transisi energi yang menyebablokal dan konservasi berbasis budaya/ kan konsumsi tinggi bahan bakar fosil. agama sebagai contoh-contoh praktik.

Krisis lingkungan diperparah dengan Disahkannya UU Omnibus Law, maraknya bencana alam yang disebabkan misalnya, menunjukkan interaksi manusia krisis kesiapsiagaan saat menghadapi dengan lingkungan kehutanan, minyak bencana hidrometerologis. Selain curah dan gas, pertanian perkebunan dan energi. hujan tinggi dan banjir, ancaman tsunami Liberalisme bisnis sumber daya alam denakan menjadi potensi bencana yang harus gan kekuasaan besar pada para pemilik dihadapi warga bumi. Seperti dinyatakan modal, kontrol lemah stakeholders lokal Kepala BMKG, Dwikorita (28 Mei & masyarakat sipil ini berpotensi mela2021) tentang skenario terburuk gempa hirkan krisis lingkungan. bumi M 8,7 hingga genangan akibat tsunami yang berpotensi baik di Jawa Pertobatan Ekologis Barat dan di Jawa Timur.

Langkah paling bijak dalam menangDominannya sahwat konsumsi, domigapi krisis lingkungan di tengah tsunami nasi sistem kapitalisme dan industri pandemi yaitu menata kembali relasi mabudaya populer menguatkan eksploitasi nusia dengan makhluk biotik/abiotik atau manusia pada sumber daya alam dan manusia dengan lingkungan/sumber membuat manusia abai pada bencana. daya alam itu. Kemunculan dan perseAkibatnya, kita melihat berbagai macam baran covid 19 seharusnya melahirkan krisis dan kerusakan lingkungan sebagai pertobatan ekologis dan kesadaran. Virus ancaman yang selalu ditanggapi dengan berkembang mengikuti lingkungan yang cara tidak maksimal. tidak seimbang karena pandemi adalah bencana non alam produk kreativitas Relasi Manusia dengan Lingkungan manusia pada teknologi yang diantarai Krisis lingkungan terjadi karena perubahan iklim dan pemanasan global sumber daya alam dijadikan obyek (global warming). konsumsi manusia. Keadaan ini diperSejatinya alam yang lestari akan parah jumlah penduduk yang tidak

berpihak pada manusia, pada saat ada virus atau bakteri yang masuk ke bumi, otomatis alam menghilangkan gangguan manusia tersebut. Berarti virus yang berbiak secara liar menunjukkan ada yang salah dalam relasi manusia lingkungan selama ini.

Kita harus mencari jawaban atas masalah ini. Goldblatt dalam Analisa Ekologi Kritis (2015) mungkin membantu menjawabnya. Ia katakan bahwa manusia telah memproduksi perubahanperubahan yang melahirkan krisis ekologi. Perubahan tersebut meliputi populasi, distribusi geografis, tanah, bentuk-bentuk geologis, komposisi kimia atmosfer, sistem perairan, sistem biologis, meterologis, karbon, nitrogen, hidrologis, jaring-jaring makanan dan ekosistem.

Sekalipun kita membenci pandemi, tetapi diakui pandemi telah berhasil mengerem dan menghentikan perilaku merusak manusia pada alam. Selama ini manusia sudah banyak membuat skenario untuk mencegah dan mengontrol perilaku manusia, tetapi tidak membuahkan hasil.

Disinilah pandemi menyadarkan hakikat lingkungan sebagai penggerak perubahan sosial dan manusia harus cerdas mengambil pelajaran dibaliknya.

Namun, pernyataan ini bukan berarti menyerahkan agen konservasi dan penyelamat lingkungan pada pandemi.

Pandemi tidak memilih siapa yang merusak atau mengonservasi, kedua kelompok ini berpotensi pada kematian.

Justru yang kita butuhkan adalah etika lingkungan yang mengajarkan sikap bijaksana dan tidak semena-mena pada alam. Kearifan lokal yang selama ini dilupakan harus dihidupkan lagi untuk menghentikan persebaran virus, mengonservasi lingkungan hidup dan tentunya menghormati alam lestari.

Wartawan Harian Bhirawa

Lingkungan di Tengah Tsunami Pandemi

eringatan Hari Lingkungan Hidup se-Dunia, 5 Juni 2021 ini masih menghadapkan kita pada pandemi dan krisis lingkungan. Persebaran covid 19 membuka mata dunia, sekalipun sebagai perubahan sosial, ia tidak dikehendaki (unintended social change), tetapi ia telah memaksa turunnya tingkat eksploitasi manusia pada lingkungan.

Proyek-proyek yang merusak lingkungan dipaksa berhenti. Bisnis yang lesu menyebabkab roda ekonomi bergerak melambat. Belum lagi, keberhasilan dan kegagalan mengatasi wabah menjadi indeks kinerja tiap negara yang akhirnya berimplikasi kerja sama ekonomi.

Pandemi menjadi momok yang memaksa manusia berfikir ulang untuk melakukan mobilitas sosial. Konsekuensi ekologis dari perubahan global ini, pencemaran udara menurun, udara kota kembali bersih dan keragaman hayati pulih. Singkatnya, lingkungan terkonservasi secara alamiah.

Data dari Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (2020) menunjukkan hal ini. Pandemi menyebabkan perbaikan kualitas air pada sungai-sungai di Indonesia.

Kondisi yang sama seperti yang terjadi di beberapa sungai di Wuhan dan Venesia. Sementara itu, Pemantauan kualitas air sungai pada Stasiun Monitoring KLHK menunjukkan Konsentrasi Zat Pencemar Organik (BOD dan COD) mengalami penurunan di Sungai Brantas dan Konsentrasi Amoniak di Sungai Ciliwung.

Sekalipun demikian, laju kerusakan lingkungan tetap belum bisa dikendalikan. Forum Air Dunia II (World Water Forum) di Den Haag yang diselenggarakan Maret 2020 memprediksikan Indonesia sebagai salah satu negara yang akan mengalami krisis air di tahun 2025 (Statistik Lingkungan Hidup Indonesia Air dan Lingkungan 2020).

Pengajar Mata Kuliah Sosiologi Lingkungan dan Sumber Daya Alam pada Program Studi Sosiologi FISIP Universitas Muhammadiyah Malang, Ketua Program Studi Sosiologi FISIP UMM dan Alumni Hosei University, Tokyo)

PEMIMPIN UMUM: Nawang Esthi Lestari PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGGUNG JAWAB: Wahyu Kuncoro SN WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : Wawan Triyanto REDAKTUR PELAKSANA: Gatot Suryo Widodo KOORDINATOR LIPUTAN : Bambang WN REDAKTUR: Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendi Dimyati, Andre Endrayana Sasmita, Helmi Supriyatno, Zainal Ibad Reporter : M. Ali, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Adit Hananta Utama, Abed Nego, Gegeh Bagus Setiadi, Diana Rahmatus Sholichah, Achmad Tauriq Imani Fotografer: Trie Diana Indahwati, Oki Abdul Sholeh Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Kediri: Ervan Kholis, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Dwi Wismo Wardono, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Agus Irianto, Samsul Arifin, Bondowoso: Ihsan Khalil, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Ponorogo: Yanuar Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Arif Yulianto Mojokerto: Hasan Amin, Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Trenggalek: Wahyu Asmoro, Jakarta: Tjitjik Rahayu.

Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh, Rendy Agung. Sekuriti: Saiful Hidayat, Akhmad Mukhdor Daniyal, Ucha Torindiansyah Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press, Kawasan Industri SIER, Jl. Rungkut Industri III No.49, Surabaya SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Rabu Legi, 9 Juni 2021

PELAYANAN PUBLIK

Halaman 5

Tingkatkan Pelayanan Publik untuk Warga Pedesaan

Bupati Situbondo Launching Aplikasi Plasa Situbondo, Bhirawa Guna untuk meningkatkan pelayanan publik hingga ke tingkat pelosok desa, Bupati Situbondo Karna Suswandi melaunching sebuah program bernama aplikasi Plasa Situbondo kemarin. Peresmian program terbaru ini sebagai salah satu bentuk upaya pemerintah daerah Situbondo dalam kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Saat peresmian kemarin Bupati Situbondo Karna Suswandi, di dampingi Wabup Situbondo Hj Khoirani dan Camat Bungatan serta Kades Pasir Putih.

sawawi/bhirawa

Bupati Karna Suswandi saat melaunching program aplikasi Plasa Situbondo di Desa Pasir Putih Kecamatan Bungatan.

Menurut Bupati Karna, aplikasi Sistem Pelayanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (Plasa Situbondo) di Balai Desa Pasir Putih, Kecamatan Bungatan, sangat penting untuk menopang peningkatan pelayanan kepada masyarakat pedesaan. Acara tersebut turut dihadiri sejumlah pimpinan OPD, lanjut Bupati Karna, berikut jajaran Forpimka Kecamatan Bungatan dan seluruh Kepala Desa se-Kecamatan Bungatan.

Bupati Situbondo Karna Sus-

wandi berharap dengan memiliki aplikasi pelayanan publik Plasa Situbondo maka masyarakat Desa akan dimudahkan saat mengurus sebuah dokumen keluarga. Artinya, sebut Bupati Karna, masyarakat Desa cukup dilayani sampai di tingkat Desa dan tidak perlu datang hingga ke kantor di perkotaan.

“Dengan Plasa Situbondo ini, masyarakat cukup mengurus atau mengakses semua layanan di kantor desa,” ujar Bupati Karna.

Ke depan, lanjut mantan Plt Bupati Bondowoso itu, pemerintah desa akan menjadi satu-satunya pusat pelayanan bagi masyarakat yang ada di desa. Misalnya saja, Bupati mencontohkan saat warga mengurus SKCK bisa MoU dengan Polres dan membuat Surat Ijin Usaha dengan melakukan MoU dengan Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Situbondo.

“Jika warga mengurus akta kelahiran, KK, KTP cukup diselesaikan di desa masing-masing saja. Sehingga warga memiliki waktu yang efektif dan efisien,” ungkap Bupati Karna.

Mantan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lumajang itu menambahkan, dirinya sangat yakin dan optimis jika aplikasi Plasa Situbondo ini dijalankan dengan baik dan tepat sasaran, maka masyarakat Situbondo akan merasa dimudahkan saat mengurus sejumlah dokumen oten-

tik. “Kami sangat bersyukur dengan adanya layanan publik terbaru ini.

Apalagi sekarang sudah ada 8 kecamatan yang sudah melaunching program yang sama. Kedelapan Kecamatan itu juga menyatakan siap menggunakan layanan Plasa Situbondo,” pungkas Bupati Karna, usai peresmian kemarin.

Sejumlah warga dan tokoh masyarakat yang ikut hadir dalam pencanangan program Plasa Situbondo mengaku senang karena sejak saat ini mereka tida perlu jauh pergi ke perkotaan saat mengurus dokumen otentik keluarga.

Sebaliknya, mereka cukup datang di Balai Desa setempat yang notabene dekat dengan domisili mereka. “Ini sangat kami dukung karena muaranya untuk kemudahan pelayanan masyarakat,” pungkas Budi salah satu warga Desa Pasir Putih kemarin.[awi]

LINTAS PELAYANAN

Tahun ini, Dinsos Pelihara 9 MPN Pemprov, Bhirawa Tahun ini, Dinas Sosial Provinsi Jatim rencananya akan melangsungkan proses pemeliharaan pada sembilan makam pahlawan nasional (MPN) yang ada di Jatim, untuk kesiapan Hari Pahlawan pada November 2021. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Dr Alwi MHum mengatakan, sebelumnya di Jatim terdapat 13 MPN yang tersebar di delapan kabupaten/kota.

“Namun, empat MPN di Surabaya, akhirnya pengelolaannya oleh Pemkot Surabaya,” kata Alwi, Selasa (8/6).

Ke-13 pahlawan nasional tersebut yakni, KH Mas Mansyur, Bung Tomo, Dr Soetomo, dan WR Soepratman yang dimakamkan di Surabaya. KH Hasyim Asy’ari, KH Wahid Hasyim, dan KH Wahab Hasbullah yang dimakamkan di Jombang.

Selanjutnya, Bung Karno di Kota Blitar, Raden Panji Soeroso di Kota Mojokerto, Untung Soeropati di Kota Pasuruan, Gubernur Soeryo di Magetan, KH R As’ad Syamsul Arifin di Situbondo, dan KH Masjkur di Kota Malang. “Pengelolaan empat MPN yang ada di Surabaya dilakukan Pemerintah Kota Surabaya.

Jadi, Pemprov Jatim dalam hal ini Dinsos Jatim bertanggung jawab pada pengelolaan sembilan MPN,” kata Sufi.

Dia melanjutkan, proses perencanaan telah selesai dilakukan. Sementara pelaksanaan akan dimulai dalam waktu dekat.

“Targetnya, ketika Hari Pahlawan 10 November, sudah selesai semua,” tegasnya. [rac]

Wali Kota Pasuruan, H Saifullah Yusuf saat menyerahkan sertifikat tanah untuk masyarakat Kota Pasuruan, di Gedung Gradika Bakti Praja, Kota Pasuruan, Selasa (8/6).

Akhir 2021 Seluruh Tanah Ditarget Bersertifikat

Makam Gubernur Soerjo

Pemkot Pasuruan, Bhirawa Wali Kota Pasuruan, H Saifullah Yusuf berharap usai mendapatkan sertifikat tanah, sudah tidak ada konflik atau sengketa terkait perebutan tanah di Kota Pasuruan. Karena itu, ia mengingatkan masyarakat untuk bisa menggunakan sertifikat sebaik mungkin.

Sertifikat tersebut menjadi pegangan

atas tanah yang dimiliki.

“Dengan sertifikat ini, semoga masyarakat bisa lebih sejahtera, lebih tenang karena tidak khawatir tanahnya diserobot orang. Sertifikat tanah ini merupakan upaya pemerintah untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah masyarakat,” ujar Gus Ipul disela-sela

menyerahkan sertifikat tanah ke 50 orang perwakilan masyarakat Kota Pasuruan di Gedung Gradika Bakti Praja, Kota Pasuruan, Selasa (8/6).

Menurut Gus Ipul, mengurus sertifikat tanah saat ini lebih cepat dan tidak sulit. Berdasarkan data dari BPN, sudah 95 persen tanah milik masyarakat Kota Pasuruan sudah ber-

sertifikat. Ia menargetkan akhir tahun ini sudah selesai.

“Target nasional di tahun 2024, semua tanah yang belum bersertifikat sudah bersertifikat. Dan insyallah, di Kota Pasuruan tahun 2021 ini terselesaikan. Tentunya, saat ini mengurus sertifikat tanah tidak sulit dan lebih cepat dari sebelumnya,” kata Gus Ipul. [hil]

Wali Kota Beri Kado Lansia dan Disabilitas Pemkot Mojokerto. Bhirawa Kendatipun puncak peringatan HUT. Pemkot Mojokerto ke-103 masih kurang 12 hari lagi, yakni tanggal 20 Juni 2021. Namun gaung yang terkumandang baik dari dalam Pemkot maupun dari masyarakat sudah santer terdengar.

Hal ini lantaran Wali Kota Mojokerto. Ika Puspitasari telah memberikan kado besar-besaran kepada warganya. Salah satunya telah bersinergi bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Mojokerto untuk meningkatkan kesehatan penduduk lansia dan Disabilitas di Kota Mojokerto.

Kado tersebut di antaranya layanan home care berupa fisioterapi bagi lansia. Hal ini sebagai bukti konkrit Wali Kota menaruh perhatian penuh dan memberikan kado bagi kaum lansia dan disabilitas. Wali kota bersama relawan fisioterapi berkenan mengunjungi warganya bernama Sumik yang berada di Jl. Tropodo, Kelurahan Meri, Kecamatan Kranggan untuk melakukan terapi kesehatan.

Dalam keterangannya Ning Ita Selasa (8/6), antara lain mengatakan, bahwa Baznas selalu bekerja sama dengan Pemkot Mojokerto untuk program-program pelayanan kepada masyarakat dan capaian-capaian indikator di bidang sosial.

“Salah satunya dalam peningkatan kualitas hidup lansia dan para disabilitas, ada beberapa program yang dimiliki oleh Baznas terkhusus hari ini launching terkait layanan home care bagi para lansia karena Baznas miliki relawan yang bergerak di kegiatan tersebut.

Baznas memiliki kompetensi di bidang terapi jadi ini sangat mendukung dalam capaian program Pemkot Mojokerto khususnya dibidang sosial yang berhubungan

Wali Kota Mojokerto bersama relawan saat mengunjungi warganya yang masuk usia lanjut guna melakukan fisio terapi.

dengan peningkatan kualitas hidup manusia baik bagi disabilitas maupun lansia. Kita ingin kelompok lansia dan disabilitas ini juga tidak menggantungkan hidupnya tetapi mereka memiliki kemandirian,” kata Ning Ita. Salah satu upaya untuk meningkatkan kemandirian itu adalah dengan meningkatkan derajat kesehatannya. Dengan kualitas kesehatan yang optimal mereka tidak lagi menggantungkan diri terkait kebutuhan hidup dan kegiatan keseharihariannya kepada anggota keluarga ataupun masyarakat.jelasnya.

Lebih lanjut Wali kota menjelaskan bahwa peningkatan derajat kesehatan bagi lansia ini adalah salah satu dari penterjemahan misi pertama kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD yaitu untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

“Karena dalam IPM tiga kompositnya adalah Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan dan Indeks Daya Beli dan layanan home care ini adalah termasuk bagian dari pendukung komposit indeks Kesehatan

tersebut,” pungkasnya.

Sementara itu Ketua Baznas Dwi. Menambahkan jika cara untuk mendapatkan layanan home care fisioterapi ini sangat mudah. Layanan ini diberikan bagi warga Kota Mojokerto yang masuk kategori lansia dan tergolong tidak mampu.

“Setelah kader kita mintai informasi dan diketahui lurahnya tahu tim fisioterapi akan turun syaratnya KTP, KK, dan SKTM dari kelurahan, jadi sangat mudah, itu quick respon kami langsung datang, dan layanan home care ini akan dilakukan seminggu sekali sesuai dengan permintaan yang disampaikan oleh kader,” kata dia.

Layanan home care fisioterapi ini merupakan komitmen pengurus baru Baznas Kota Mojokerto untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat terutama keluarga miskin tidak mampu. “Rencananya kami menurunkan adalah sebanyak mungkin relawan kesehatan fisioterapi ini, karena ini adalah bentuk kerja sosial kita melihat kemanusiaan bukan mengejar keuntungan,” pungkasnya.[min]

Bhir

PENDIDIKAN, KEBUDA

Halaman 6

Rabu Legi,

Dindik Sosialisasikan Program Beasisw Upaya Tingkatkan Kualitas Pendidikan Dindik Jatim, Bhirawa Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim sosialisasikan Program Beasiswa Guru Binar. Program beasiswa ini kolaborasi antara Putera Sampoerna Foundation (PSF) dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Jawa Timur melalui pengembangan kompetensi guru.

Sosialisasi yang dilakukan secara virtual ini pun dihadiri Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa dan Head of Development and Program Putera Sampoerna Foundation (PSF). Dalam sambutannya Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, mengungkapkan salah satu cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah melalui

Gubernur Khofifah motivasi guru yang ikuti program beasiswa Guru Binar secara virtual.

perbaikan kualitas pendidikan.

"Terima kasih kepada PSF yang telah memberikan perhatian dan kesempatan kepada guru - guru di Jawa Timur untuk mengembangkan kompetensinya melalui Program Beasiswa ini,'' ujar Selasa (8/6).

Kepala Dindik Jatim, Wahid Wahyudi menambahkan, Program Guru Binar merupakan sebuah

pelantar pengembangan karir guru melalui pelatihan dan beragam pengembangan profesionalisme sebagai respon terhadap pandemi Covid 19.

"Selain itu program ini dikembangkan dengan tujuan untuk meningkatkan akses pelatihan guru melalui pelatihan yang terstruktur, terukur, sesuai dengan kebutuhan yang memungkinkan peserta belajar kapan saja, dimana saja secara online (belajar swapacu),'' jelasnya.

Pendaftaran beasiswa sendiri akan dibuka pada 20 Mei hingga 1 Juni 2021 mendatang ini mendapat respon yang baik dari para guru di Jawa Timur. Hal ini terbukti dengan jumlah pendaftar yang mencapai

lebih dari 3 ribu guru dari berbagai jenjang dan wilayah di Jawa Timur.

"Para guru yang telah terpilih untuk mengikuti Program Beasiswa akan mengikuti kegiatan pelatihan secara daring melalui pelantar Guru Binar hingga Bulan Desember 2021,'' imbuhnya.

Selanjutnya, para guru yang telah menyelesaikan kelas pelatihan, akan diberikan feedback oleh fasilitator Guru Binar melalui sesi live coaching (pendampingan) atas portfolio yang telah dibuat. Kemudian, penerima beasiswa akan mendapatkan kesempatan untuk melakukan diseminasi kepada guru lain disekitarnya.

"Program ini sejalan dengan arahan Bu Gubernur untuk percepatan

Hafiz Quran, Mahasiswa UMM Raih Beasiswa ke Turki Malang, Bhirawa Berkat Hafal Quran Nisrina Nur Husna, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) memperoleh beasiswa dari lembaga Aziz Mahmud Hüdayi Vakfi.

Menurut Mahasiswa Prodi Kesejahteraan Sosial ini, dirinya telah mulai menghafal Alquran sejak kecil. Kebiasaannya menghafal Alquran terus berlanjut sampai dirinya masuk pesantren tatkala masuk Sekolah Menengah Pertama (SMP).

"Pada saat kelas dua Sekolah Dasar (SD), saya mulai menghafal Alquran karena almarhumah ibu saya membuat jadwal setiap habis maghrib untuk menghafal. Tak terasa, menghafal menjadi sebagian rutinitas saya.

Waktu SD saya mulai menghafal juz 30 dan 29. Kemudian saya menekun-

inya kembali saat memasuki pesantren dan menghafal dari surah Al Baqarah. Hafalan ini berlanjut sampai sekarang ketika berkuliah di UMM,'' ujar Nisrina.

Nisrina menuturkan, program belajarnya di Turki akan berjalan selama satu tahun. Para mahasiswa akan membenarkan bacaan Alquran dan belajar Bahasa Turki terlebih dahulu. Setelah itu para mahasiswa baru didorong untuk menghafal Alquran.

"Pembelajaran di Turki menggunakan teknik pomodoro yakni belajar dari jam 10.00 sampai 14.00 lalu akan ada istirahat 15 menit setiap 30 menit sekali. Untuk proses menghafal Alquran, terdapat seleksi terlebih dahulu. Seleksi ini berupa ujian dengan para guru yakni hafalan surat pilihan, kemudian dis-

BANGKU POJOK

Wakil Ketua DPRD Batu, Heli Suyanto bersama Ketua Komisi A, Dewi Kartika saat memberikan keterangan press terkait penanganan sekolah di Kota Batu.

Sekolah Tidak Boleh Tertutup Terhadap KBM Kota Batu,Bhirawa DPRD Kota Batu meminta agar Pemerintah Kota (Pemkot) lebih tegas terhadap sekolah yang bersikap tertutup terhadap Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang dijalankan. Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Batu, Heli Suyanto dan Ketua Komisi A, Dewi Kartika. Tuntutan ini berkaitan dengan munculnya kasus pelanggaran hukum yang terjadi di SMA Selamat Pagi Indonesia (SPI).

Menurut Heli, pengawasan terhadap KBM menjadi lemah ketika sebuah sekolah menutup diri dari pantauan masyarakat.

Lembaga pendidikan di Kota Batu jangan membuat image atau kesan eksklusifit sehingga sulit diakses publik. Heli menilai hal inilah yang telah dilakukan SMA SPI sehingga pengawasan terhadap sekolah ini menjadi lemah. Akibatnya, tidak banyak yang tahu jika kasus dugaan pelecehan seksual dan kekerasan terhadap anak di SPI telah terjadi sejak 2007.

"Artinya dugaan pelanggaran hukum ini sudah berlangsung sejak 14 tahun lalu. Lamanya kasus ini terjadi karena SPI terkesan eksklusif dengan menutup diri dari publik,'' jelas Heli.

Agar tidak ada lagi sekolah yang tertutup dengan KBMnya, Dewan akan membicarakan dan membahasnya dengan Pemkot Batu. ''Apalagi banyak sekali contoh di sekolah yang memberikan kesan eksklusif di Kota Batu ini,'' tambah politisi Gerindra ini. Menurut Heli, peristiwa yang sedang terjadi di SPI bisa menjadi pembelajaran bagi sekolah - sekolah lain.

Karena potensi tindak pelecehan seksual bisa terjadi di manapun dan bahkan dalam beberapa catatan dilakukan oleh orang - orang terdekat. [nas]

etorkan. Dari ujian ini akan dilihat berapa lama mahasiswa mampu menghafal 10 surat,'' kata Nisrina Anak bungsu dari empat bersaudara ini mengaku adaptasi di Turki sangat susah. Ia harus beradaptasi di berbagai aspek seperti budaya, kebiasaan, iklim, makanan, dan bahasa. Nisrina mengaku aspek bahasa sangat menyulitkannya. Hanya ada segelintir orang di asramanya yang bisa berbahasa Inggris. Satu - satunya bahasa pemersatu adalah Bahasa Turki.

"Dalam waktu singkat saya dituntut untuk belajar Bahasa Turki.

Meskipun di setiap mata kuliah ada seorang translator yang menerjemahkan, namun untuk berbicara dengan teman Internasional yang lain harus menggunakan bahasa Arab atau Turki,'' terang Nisrina. [mut]

Nisrina Nur Husna

Pemkab Sumenep Terapkan Program Kewirausahaan Pesantren Sumenep, Bhirawa Pemerintah Kabupaten Sumenep bakal menerapkan Program Kewirausahaan di Pondok Pesantren (Ponpes). Pasalnya, selama ini Ponpes hanya sebatas tempat transfer ilmu agama. Padahal, kontribusi Pesantren terhadap pembangunan daerah menempati posisi penting.

Menurut Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep, Yayak Nurwahyudi, selama ini pesantren telah berperan penting sebagai sarana peningkatan Sumber Daya Manusia (SMD). Namun, pesantren masih belum menyentuh aspek keahlian baik hardskill maupun softskill, sehingga lulusan pesantren seringkali sulit beradaptasi dan bersaing, serta kurang mandiri dalam mengembangkan usaha.

"Maka melalui Program Kewirausahaan di pesantren nanti diharapkan akan mengantisipasi menculnya Orang Miskin Baru (OMB) di Kabupaten Sumenep,'' kata Yayak, Selasa (8/6). Guna mewujudkan Program Kewirausahaan di Ponpes itu, Pemerintah Daerah menggelar Foccus Grup Discussion (FGD) tentang Model Pengembangan Entrepreneurship Berbasis Pesantren di Kantor Bappeda. Hal itu menindaklanjuti program pemerintah di bawah kepemimpi-

nan Bupati Achmad Fauzi dan Wakil Bupati Hj Dewi Khalifah yang berkomitmen menjadikan pesantren tidak hanya sebagai lembaga transfer ilmu agama saja, tapi juga memiliki kepedulian terhadap masalah kewirausahaan.

Program kewirausahaan pesantren juga masuk dalam program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep periode 2021 - 2024 yakni mencetak Wirausaha Santri dan Kalangan Muda di era industri 4.0. "Keberpihakan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep terhadap pesantren sangatlah tepat, sebab, Kabupaten Sumenep memiliki lebih dari 300 pesantren yang tersebar di semua kecamatan dengan jumlah santri mencapai puluhan ribu,'' ungkapnya.

Yayak menegaskan, Program Kewirausahan pesantren akan dilaksanakan sejak tahun ini dengan anggaran berasal dari APBD Kabupaten Sumenep.

Dengan program ini diharapkan menumbuhkan kreatifitas usaha para santri maupun alumni pesantren. Selain itu program ini untuk mengoptimalkan potensi - potensi yang ada di pesantren agar bisa bernilai ekonomis, dan memberi nilai tambah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. [sul]

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kemenko PMK, Prof Tatik Krisnawati, saat Monev

Kemenko PMK Apresiasi Fasilit Situbondo, Bhirawa Setelah meninjau SDI Nurul Anshar dan SDN 1 Dawuhan, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kemenko PMK, Prof DR R Agus Sartono MBA didampingi Kadispendikbud Kabupaten Situbondo, Achmad Djunaidi mengunjungi SMPN 1 Situbondo Selasa (8/6).

Rombongan Kementerian PMK disambut Kepala Sekolah, Tatik Krisnawati bersama seluruh tenaga pendidik.

Data yang diterima menyebutkan, rombongan Kemenko PMK elain mengadakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) PTM terbatas, juga menyerahkan sejumlah bantuan berupa dukungan program paket pendidikan, Protokol Kesehatan (Prokes) dan Alquran dari Yayasan Baitul Mall Bank BRI. Ikut menyambut kunjungan Kemenko PMK seluruh jajaran Pengurus Komite Sekolah dan Owner Faranissa Situbondo, H Hamid.

Kepala SMPN 1 Situbondo, Tatik Krisnawati mengatakan, pihaknya sangat bangga karena Kemenko PMK memberikan nilai bagus bagi Pembelajaran Tatap Muka (PTM) lanjutan ke depan. Tatik mengakui, SMPN 1 Situbondo

sudah menjalan Januari 2021 data semua ke berada dalam Artinya hingg yang positif Co "Karena Situ suk zona kunin

Bappeda Sumenep Gelar FGD Tentang Kewirausahaan Pesantren.

GALERI

SISWA

Sebanyak 90 Siswa SMP Daftar Jalur Prestasi Penghapal Kitab Suci Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya bersama Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Surabaya, memulai tahapan tes untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMP jalur prestasi penghafal kitab suci.

Total ada 90 pendaftar Calon Peserta Didik Baru (CPDB) yang mengikuti jalur prestasi penghafal kitab suci ini.

Oleh: Zaenal Ibad, Kota Surabaya

zainal ibad/bhirawa

Salah seorang siswi saat mengikuti tes PPDB jenjang SMP melalui jalur prestasi penghafal kitab suci. Ada sebanyak 90 pendaftar CPDB yang mengikuti jalur prestasi penghadal kitab suci.

Menurut Kepala Kantor Kemenag Kota Surabaya, Husnul Maram, tes penghafal kitab suci dibagi tiga hari. Hari pertama sebanyak 44 peserta, hari kedua Selasa (8/6), sebanyak 40 peserta, dan hari terakhir pada, Rabu (9/6), sebanyak enam peserta. Dalam pelaksanaan tes ini, pihaknya menyediakan beberapa ruangan untuk dijadikan tempat tes. Dalam tes ini melibatkan

pengawas, penyuluh, serta ahli sesuai dengan agamanya masing - masing.

Menurut Husnul, Kemanag Surabaya dalam tes ini hanya membantu Pemkot Surabaya dalam melakukan tes, karena ini adalah Program Kerja Pemkot Surabaya. Karena ini berhubungan dengan hafalan kitab suci dari beberapa agama, maka yang terlibat dari Kemenag juga dari beberapa

ahli di tiap agama.

"Kami di Kemenag mempunyai lengkap, ada penyuluh agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kami juga punya ahli di tiap - tiap agama. Mereka ini yang kami libatkan dalam tes ini,'' katanya.

Pengawas Agama Katolik Kemenag Kota Surabaya, Aloysius Purnomo mengatakan, pada tes hari pertama ada lima peserta untuk penghafal kitab suci Agama Katolik. Rata - rata, peserta memilih Mazmur pada Hari Raya Pentakosta. ''Satu yang memilih Mazmur Perayaan Natal,'' jelasnya saat ditemui disela - sela tes.

Purnomo mengungkapkan, sebelum tes, peserta diminta memilih salah satu Mazmur yang sudah ditentukan. Sete-

lah memilih salah satu, peserta diminta mencari, menemukan, dan menghafal Mazmur dan melagukan salah satu tanggapan Mazmur.

Sementara itu, Plt Kepala Bidang (Kabid) Sekolah Menengah Dispendik Surabaya, Tri Aji Nugroho menjelaskan, total pendaftar jalur prestasi penghafal kitab suci sebanyak 90 peserta. Rinciannya, pendaftar Agama Islam sebanyak 34 siswa, Agama Hindu 11 siswa, Agama Katolik sembilan siswa, dan Agama Kristen 36 siswa.

"Secara umum, ketentuan jalur penghafal kitab suci dapat diikuti oleh CPDB yang memiliki kartu keluarga Kota Surabaya serta sudah melakukan validasi dan mendapatkan PIN pendaftaran,'' jelasnya. [*]

rawa

AYAAN 9 Juni 2021

& OLAHRAGA

wa Guru Binar pemerataan kualitas pendidik di Provinsi Jawa Timur,'' urainya.

Dalam sosialisasi ini para guru yang hadir juga diberikan pembekalan mengenai pentingnya pengembangan profesionalisme guru. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memotivasi para guru untuk terus berkarya dan mengasah keterampilannya sebagai seorang pembelajar sepanjang hayat.

Sementara itu, Head of Development and Program Putera Sampoerna Foundation (PSF), Juliana berharap, melalui program beasiswa ini mampu meningkatkan kualitas pendidikan di Jawa Timur. Dengan begitu akan tercipta lulusan yang berkualitas calon pemimpin bangsa.

Halaman 7

Bantu Pemerataan Pendidikan di Daerah 3T

Kolaborasi BEM UK Petra-Ubaya Hasilkan Modul Pembelajaran SD Surabaya, Bhirawa Kolaborasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Kristen (UK) Petra dan Universitas Surabaya (Ubaya) dalam United for Other (UFO) 2021 menghasilkan modul pembelajaran, bagi siswa sekolah dasar (SD) bagi daerah 3T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal) di Indonesia. Tahun ini, UFO diikuti 168 mahasiswa berbagai program studi dari UK Petra dan Ubaya.

Menurut Ketua Panitia UFO 2021, Samuel Christian, tahun ini UFO terbagi menjadi dua sektor yaitu sektor seni dan pendidikan. Peserta di sektor seni harus membuat comic strip mengenai mitigasi bencana alam, serta penanggulangan bencana alam di Indonesia.

Sedangkan peserta sektor pendidikan harus membuat modul pembelajaran IPA dan matematika sederhana.

"Melalui kegiatan ini kami berharap peserta dapat lebih peduli terhadap peningkatan pemerataan pendidikan dan edukasi bencana alam di Indonesia,'' ungkap mahasiswa Program Finance and Investment UK Petra ini.

Kegiatan Pengabdian Masyarakat (Abdimas) ini dilakukan secara berkelompok yang terdiri dari tiga orang mahasiswa. Modul pembelajaran dan comic strip yang sudah jadi nantinya akan dicetak untuk modul IPA sejumlah 350 eksemplar, modul Matematika sejumlah

"Program ini merupakan bentuk komitmen kami untuk terus memperluas akses pengembangan kompetensi guru di Indonesia sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah dalam pemerataan kualitas pendidikan,'' tandasnya.

Hingga kini, PSF-SDO (Putera Sampoerna Foundation-School Development Outreach) melalui programnya telah menjangkau lebih dari 33,661 tenaga pengajar, kepala sekolah, pengawas dan pengelola sekolah. Serta 416.109 siswa dan 109,560 orang tua. Tak hanya itu, PSF-SDO juga terlibat dalam peningkatan kualitas pendidikan di 152 sekolah dan madrasah dan menginisiasi sembilan Pusat Belajar Guru di berbagai lokasi di Indonesia. [ina]

350 eksemplar dan sektor Seni (comic strip) sejumlah 280 eksemplar.

"Modul Pembelajaran dan Comic Strip akan dibagikan ke 70 titik wilayah 3T di Indonesia secara gratis. Saat ini kami sedang proses percetakan dan rencananya akan selesai akhir bulan ini. Kemudian akan didistribusikan kurang lebih ke 3500 para siswa SD,'' jelasnya.

Dalam kegiatan ini Samuel mengaku pihaknya bekerjasama dengan Yayasan Tangan Pengharapan, Athaya Widyanata Indonesia, Kelompok Studi Psikologi Bencana (KSPB) Ubaya dan Habibat for Humanity Indonesia. Namun, sebelum mengerjakan modul ini, sejak

Bulan April 2021 peserta harus mengikuti kegiatan Technical Meeting dan workshop terlebih dahulu melalui zoom.

"Ini agar para peserta memahami cara membuat modul ini. Modul IPA membahas secara umum mulai dari anggota tubuh manusia, jenis - jenis hewan, jenis tumbuhan, lingkungan hingga pemanfaatan Sumber Daya Alam. Sedangkan modul matematika berisi mulai dari pembahasan perkalian, pengurangan, pembagian, operasi hitung campuran, bilangan desimal, aplikasi persen dan lain - lain,'' jabarnya Sedangkan di sektor seni menghasilkan dua modul yaitu volume 1 dan volume 2 yang dipenuhi dengan

cerita gambar yang berwarna dan menarik perhatian. Luasnya Indonesia dan tidak meratanya sisi teknologi serta infrastruktur inilah yang membuat program ini dijalankan.

"Semoga dengan memberikan yang kami pelajari saat di bangku kuliah ini bisa membuat anak-anak Indonesia semakin mudah mengakses pendidikan,'' tandas Samuel. [ina]

Salah satu karya kolaborasi BEM UK Petra - Ubaya menghasilkan comic strip dan modul pembelajaran SD untuk daerah 3T.

SMAN 3 dan SMKN 2 Jadi Pengembangan Pendidikan Antiterorisme Sidoarjo, Bhirawa Puskurbuk (Pusat Kurikulum dan Pembukuan) Kemendikbud Riset dan Teknologi, yang memiliki program kerja pengembangan Model Kurasi Kurikulum Konstektual di Satuan Pendidikan, Dengan Muatan Pendidikan Antiterorisme.

Menunjuk SMAN 3 Sidoarjo dan SMK Negeri 2 Buduran menjadi

sawawi/bhirawa

DR R Agus Sartono MBA didampingi Kadispendikbud, Achmad Djunaidi dan Kepala SMPN 1 Situbondo, v PTM terbatas Selasa (8/6).

achmad suprayogi/bhirawa

Pengembangan kurasi kurikulum pendidikan antiterorisme dilaksanakan secara Prokes.

di ikuti 50% dari jumlah siswa secara bergantian. Jika 50% PTM dan sisanya 50% lagi mengikuti Daring," ujar Tatik.

Tatik menegaskan, Kemenko PMK juga meminta SMPN 1 Situbondo agar melaksanakan PTM dengan baik sesuai

Prokes secara ketat dan memberikan rekomendasi untuk menerapkan PTM meski kini masih masuk zona kuning. ''Alhamdulillah penilaian Kemenko PMK, SMPN 1 Situbondo masuk sebagai salah satu SMP katagori terbaik penyelenggara PTM. Terbaik dalam hal sarana dan prasarananya,'' kata Tatik.

Sementara itu, Prof Agus mengatakan, sejak PTM di Kabupaten Situbondo di berlakukan sejak Pebruari - Juni 2021 sudah berjalan dengan baik dan prestasi ini harus dipertahankan secara terus menerus.

"Di SMPN 1 Situbondo sangat luar biasa karena memiliki sarana dan prasarana sekolah yang baik. Saya juga minta agar guru dan orang tua mengambil tanggung jawab yang sama dan jangan sampai abai mencegah Covid 19. Kita harus mengambil peran untuk menjalankan Prokes, sehingga dapat mengurangi resiko tertular,'' pungkas Prof Agus. [awi]

bicara tentang dokumen 1 atau kurikulum satuan pendidikan itu ibaratnya alkitabnya sekolah, dalam menterjemahkan proses pembelajaran di sekolah ini sesuai dengan visi misi dan tujuan pendidikan.

"Artinya antara standar isi, standar SKL, termasuk mulai pembiayaan dan sebagainya itu dituntut kapasitas, kapabilitas dari guru untuk memberikan proses pembelajaran khusus sesuai dengan tujuan,'' tutur Peni usai memberikan sambutan, Selasa (8/6) kemarin.

Nantinya istilahnya mungkin kurikulum berbasis antiterorisme, anti narkoba atau anti perundungan itu betul - betul bisa diimplementasikan di pengelolaan sekolah. Jadi sangat terintegrasi di dalam kurikulum, mulai dokumen kurikulum, kemudian juga silabusnya, mulai rencana pembelajarannya. Kalau rencana pembelajaran itu ada muatan antiterorisme, harapannya para siswa betul - betul bisa memahami dan mengerti tentang bahayanya terorisme.

Puluhan Tahun Jadi GTT Tak Lolos Seleksi Probolinggo, Bhirawa Kabupaten Probolinggo tahun ini diperbolehkan merekrut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kuotanya 3.374 formasi. Ternyata, di lingkungan Pemkab Probolinggo, ada 70 Guru Tidak Tetap (GTT) yang memiliki nilai lebih. Namun, dalam seleksi mereka harus tetap serius mengerjakan soal tes.

Mereka mengantongi Surat Keputusan (SK) Bupati sebagai guru honorer dan memiliki sertifikat pendidikan (sertifikasi) dari Pemerintah Pusat. Dari sekian ribu GTT SK Bupati Probolinggo di bawah Dinas Pendidikan (Dispendik), hanya mereka yang memilikinya.

Menurut Kepala Dispendik Kabupaten Probolinggo, Fathur Rozi, Selasa (8/6), kuota rekrutmen PPPK untuk tenaga guru sebanyak 3.374 formasi. Sedangkan, jumlah GTT SK Bupati Probolinggo, sekitar 2.300 orang. Karenanya, rekrutmen PPPK ini juga terbuka bagi guru honorer di luar GTT SK Bupati. Namun, ada persyaratan yang harus dipenuhi guru honorer di luar SK Bupati. Yakni, memiliki sertifikat pendidik.

"Sertifikat pendidik itu ditentu-

kan oleh pusat. Jadi, peserta yang memiliki sertifikat pendidik akan punya nilai lebih. Di Kabupaen Probolinggo, GTT SK Bupati yang memiliki sertifikat pendidik sekitar 70 guru,'' ujarnya.

Karenanya, kata Rozi, bagi semua GTT SK Bupati yang akan mengikuti seleksi PPPK harus bisa maksimal dalam mengikuti tes.

Karena, meski kuota mencapai 3.374 formasi dan yang daftar kurang dari kuota itu, belum tentu semua peserta lolos. Lolos tidakn-

ya tes seleksi ditentukan dari hasil nilai tes seleksi.

"Nilai tes seleksi PPPK juga menentukan. Kalau saat mengerjakan tes seleksi PPPK asal - asalan dan banyak salahnya, meski sudah jadi guru honorer puluhan tahun, ya bisa tersingkirkan atau tidak lolos,'' katanya.

Selain itu Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Probolinggo memberikan pelatihan literasi bagi guru kelas rendah Sekolah Dasar (SD) untuk sekolah multigrade di

wiwit agus pribadi/bhirawa

Pelatihan literasi guru kelas rendah Sekolah Dasar.

Seribu Siswa SMAN 4 Sidoarjo Antusias Ikuti UKBI Sidoarjo, Bhirawa Sekitar seribu siswa kelas X dan XI SMAN 4 Sidoarjo sangat antusias mengikuti UKBI (Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia) yang diselenggarakan Balai Bahasa Jawa Timur. Karena UKBI bisa mengukur kemampuan siswa sejauh mana dalam Berbahasa Indonesia yang baik dan benar.

"Jadi bukan hanya teori saja yang diujikan, tetapi ada beberapa kemampuan yang diukur, mulai dari mendengarkan, merespon kaidah, membaca, menulis hingga pada tahap berbicara pun juga diujikan,'' ungkap Nurillailatul Qomaria, siswi kelas X MIPA 5, ditemui usai mengikuti UKBI pada tahap pertama, Selasa (8/6) kemarin.

Nuril mengaku, ikut UKBI ini merupakan pengalaman yang tak terlupakan, sangat bagus karena kemampuan Berbahasa Indonesia atau berbicara setiap harinya yang dinilai gampang ini ternyata bisa diukur kebenaran dan kemahirannya. "Soal untuk mendengarkan itu bagi saya mudah dipahami karena

"Program ini tidak hanya muatan di PKM (Pemantapan Kemampuan Mengajar), Sosiologi, Sejarah atau Bahasa Indonesia. Sebab dalam setiap lini mata pelajaran itu bisa digunakan untuk muatan pendidikan antiterorisme,'' tandas Peni.

Kegiatan dilaksanakan mulai 8 Juni hingga 11 Juni ini dibuka Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jatim Wilayah Surabaya-Sidorajo, diwakili Ka Subag TU Dra Evi Dwi Wijayanti dengan pemateri dari Tim Puskurbuk Dumaria Simanjuntak MHum dengan materi paparan, telaah dan diskusi analisis kontek.

Dukumen I, Silabus dan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran).

Terpisah, Kepala SMKN 2 Buduran Sidoarjo, Dra Mariya Ernawati MM, juga melaksanakan program ini dengan penerapan Protokol Kesehatan secara ketat, bertemakan pendampingan, telaah dan perbaikan (kurasi) pengembangan model kurikulum kontekstual di satuan pendidikan dengan muatan pendidikan antiterorisme. [ach]

Dispendik Berikan Pelatihan Literasi Guru Kelas Rendah SD

tas Sarpras SMPN 1 Situbondo

nkan PTM sejak dan diperoleh eluarga sekolah keadaan sehat. a kini tak ada ovid-19. ubondo kini mang, maka PTM

sekolah pengembangan pendidikan antiterorisme.

Menurut Kepala SMAN 3 Sidoarjo, Dr Ristiwi Peni MPd, pihaknya telah ditunjuk sebagai peserta pendampingan, yang nantinya bisa mengembangkan di sekolah sendiri maupun bisa mendiseminasikan ke sekolah - sekolah yang lain.

Tujuannya sudah jelas, kalau kita

kedengarannya sangat jelas. Kaidah bahasa juga bisa bagaimana cara belajar Bahasa Indonesia yang bagus, tidak berbelit - belit,'' ungkap Nuril.

Nuril menjelaskan, untuk materi membaca juga bisa belajar cepat menyimpulkan, karena juga dikejar wak-

tu. Jadi UKBI ini sangat bagus dan menarik, karena tidak hanya mendengar dan membaca tetapi juga ada konsentrasi, sehingga lebih lengkap untuk mengukur kemampuan kita.

Sementara itu, Iwan Setyo Nugroho MPd, Guru Bahasa Indonesia

achmad suprayogi/bhirawa

Suasana UKBI di SMAN 4 yang dilaksanaan dalam Tiga sesi, sesuai penerapan Prokes yang ketat.

SMAN 4 Sidoarjo menuturkan kalau kesempatan yang bagus ini tidak disia - siakan. Karena kalau melaksanakan UKBI sendiri atau mandiri biayanya lumayan mahal, untuk siswa sekitar Rp150 ribu kalau siswa kami sekitar seribu tinggal menghitung saja sudah kelihatan angkanya.

"Mumpung ini program gratis dari Balai Bahasa Jawa Timur, kita sambut baik. Apalagi Kepala Sekolah kami juga sangat respon terhadap UKBI ini,'' tuturnya.

Jadi pada intinya kami mengikuti UKBI ini ingin mengetahui betul kemampuan siswa dalam Berbahasa Indonesia. Karena kemampuan berbahasa Indonesia, khususnya UKBI siswa - siswi ini kurang maksimal.

Walaupun mereka sudah kenal Bahasa Indonesia sejak kecil, tetapi masih belum tentu mahir. ''Jadi yang disebut mahir itu mereka harus memahami tentang konsep bahasa Indonesia dari mulai kata - kata harfiahnya sampai artinya,'' katanya. [ach]

SDN Semampir 1 Kecamatan Kraksaan, Senin hingga Sabtu (7-12/6).

Kegiatan ini diikuti 36 lembaga multigrade yang setiap lembaga terdiri dari 2 guru kelas rendah dan kepala sekolah yang dibagi dalam dua angkatan. Dimana masing masing angkatan diikuti oleh 18 lembaga selama tiga hari dengan menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes) secara ketat mulai dari memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta menjaga jarak.

"Seorang kepala sekolah adalah manager di sekolah sehingga harus memahami semua program. Mulai dari multigrade, inklusi, literasi dan numerasi. Sementara penggeraknya adalah guru,'' kata Kepala Dispendik Kabupaten Probolinggo Fathur Rozi melalui Kepala Bidang Pembinaan SD Sri Agus Indariyati Selama kegiatan para guru kelas rendah SD sekolah multigrade ini mendapatkan materi dari narasumber yang berasal dari Inovasi. Yakni, apa dan mengapa literasi, big book, kesadaran fonologis, membaca kata, kelancaran membaca, membaca pemahaman serta keterampilan menulis. [wap]

POJOK DAERAH

PLN Bangun Teaching Studio Senilai Rp 770 Juta di Unpad Surabaya,Bhirawa PT PLN (Persero) memberikan bantuan dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) senilai Rp770 juta untuk pembangunan Teaching Studio di Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung. Pembangunan Teaching Studio ini sebagai bentuk dukungan PLN di bidang pendidikan demi mencetak generasi muda yang berkualitas. Bertempat di Kampus Unpad Iwa Kusumasumantri Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jl Dipati Ukur Bandung, Jumat (4/6) peresmian Teaching Studio dilakukan Wakil Rektor II Unpad, Ida Nurlinda, bersama Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia PLN, Syofvi Felienty Roekman. Turut hadir dalam peresmian ini, Dekan FEB Unpad, Nunuy Nur Afiah dan Komisaris PLN, Ilya Avianti.

Menurut Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia PLN, Syofvi Felienty Roekman, bantuan ini diharapkan bisa membantu penyediaan fasilitas pengajaran dan praktika yang memadai di Unpad, sehingga dunia pendidikan semakin maju dan melahirkan generasi muda yang lebih berkualitas untuk kemajuan bangsa.

Teaching studio merupakan ruangan yang diperuntukkan untuk melakukan recording audio visual bagi para dosen dan asisten praktika, dalam memproduksi konten perkuliahan dan praktika. [ma]

JATIM MEMBANGUN Kurangi Timbunan Sampah, Segera Bangun Belasan TPS 3R Rabu Legi, 9 Juni 2021

Halaman 8

Kab Pasuruan, Bhirawa Pemkab Pasuruan akan membangun TPS (Tempat Pembuangan Sementara) sampah berkonsep Reuse, Reduce dan Recycle (3R) di Kabupaten Pasuruan. Pembangunan TPS perlu dilakukan untuk mengurangi timbunan sampah di dua TPA (Tempat pembuangan akhir) Sampah yang ada di Desa Kenep, Kecamatan Beji serta di Desa Wonokerto, Kecamatan Sukorejo.

Tampak depan TPA Wonokerto, Desa Wonokerto, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan. Untuk mengurangi timbunan sampah, Pemkab Pasuruan segera membangun 18 TPS 3R di 12 Kecamatan di Kabupaten Pasuruan.

Kepala DLH Kabupaten Pasuruan, Heru Farianto menyampaikan tahun ini pihaknya akan menambah 18 TPS 3R di 12 kecamatan. Yakni

Hilmi Husain/Bhirawa

di Kecamatan Beji, Tutur, Lumbang, Prigen, Kraton, Kejayan, Sukorejo, Purwodadi, Gempol, Pandaan, Gondangwetan dan Purwosari.

“Dengan memperbanyak jumlah TPS 3R di Kabupaten Pasuruan, tentunya mengurangi volume sampah yang dibuang di TPA. Totalnya kami menambah 18 TPS 3R di tahun 2021 ini,” ujar Heru Farianto, Selasa (8/6).

Penambahan TPS 3R masih dalam tahap perencanaan. Besaran danannya dari APBD Kabupaten Pasuruan dengan anggaran per TPS Rp 150 juta.

“Agustus nanti dibangun. Saat ini masih tahap perencanaan. Ke depan masyarakat juga diberi kesempatan untuk memanfaatkan sampah di TPS

3R. Tujuannya agar menghasilkan uang. Termasuk juga membenahi menajemen TPS, mulai dari pengangkutan, sarana angkutan hingga lainnya,” kata Heru Farianto.

Sekadar diketahui, jumlah TPS 3R di wilayah Kabupaten Pasuruan saat ini sebanyak 44 TPS. Adapun bank sampah mencapai 231 unit yang tersebar di 107 desa dan kelurahan di Kabupaten Pasuruan. Kemudian, TPST (Tempat Pembuangan Sampah Terpadu) berada di Kecamatan Lekok dan Nguling. [hil]

KELANA JATIM

Jaga Silaturahmi, Pemkab Trenggalek Kembali Gelar Halal Bihalal Daring Bersama IKAT Trenggalek,Bhirawa Masih dalam bulan Syawal 1442 Hijriyah, Pemerintah Kabupaten Trenggalek kembali menggelar acara halal bihalal bersama Ikatan Keluarga Asal Trenggalek (IKAT). Halal bihalal IKAT tahun ini kembali digelar secara daring mengingat situasi pandemi yang belum usai..

Dalam kesempatan itu Bupati Trenggalek didampingi istri dan jajaran Forkopimda menyapa dan bersilaturahmi dengan para anggota IKAT dari masing-masing daerah secara daring di Gedung Smart Center, Senin (7/6).

Turut bergabung pula dalam acara, Wakil Gubernur Jawa Timur Dr. Emil Elestianto Dardak, M.Sc. Serta hadir juga KH Miftah Maulana Habiburrahman (Gus Miftah) dari Pondok Pesantren Ora Aji Sleman Yogyakarta untuk mengisi tausyiah.

Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin dalam kesempatan tersebut menyampaikan kondisi terkini di Kabupaten Trenggalek. Mulai dari situasi perkembangan Covid-19 yang relatif terkendali hingga pemulihan ekonomi dan rencana pembangunan di kawasan selatan.

“Semoga ini bisa tetap kita jaga, karena tidak mudah tantangan dari Pak Presiden yang mengharapkan pada kuartal kedua tahun ini pertumbuhan ekonomi tumbuh 7% secara nasional, sedang di Trenggalek kita masih minus 0,4%,” ungkapnya.[wek]

Isu Gempa Bumi dan Tsunami di Jatim, Pantai di Blitar Sepi Pengunjung Kabupaten Blitar, Bhirawa Adanya isu gempa bumi dan potensi terjadinya tsunami di Jawa Timur berdampak terhadap jumlah pengunjung wisata pantai di Kabupaten Blitar.

Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata Disparbudpora Kabupaten Blitar, Arinal Huda mengatakan beberapa hari terakhir mencuat isu tentang adanya gempa bumi hingga potensi terjadinya tsunami di wilayah Jawa Timur, hal tersebut ternyata berdampak cukup besar terhadap jumlah pengunjung wisata pantai di Kabupaten Blitar.

“Sampai saat ini sejumlah wisata pantai di Kabupaten Blitar surut jumlah pengunjungnya setelah adanya isu tersebut beredar di masyarakat,” kata Arinal Huda.

Lanjut Huda, dengan adanya isu tersebut membuat jumlah pengunjung wisata menurun hingga 50 persen, utamanya diwisata pantai Blitar selatan, seperti di Pantai Serang dan Pantai Tambakrejo, dimana saat ini wisatawan dinilainya mencari keselamatan diri masing-masing dengan sementara memilih untuk tidak berwisata ke pantai.[htn]

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, AG 5085 RBZ, Honda , Th. 2012, a/n. Anik Nasikah, Ds. Pulotondo, Ngunut – T.Agung No. 8093/IMB/BI-IV/2021 HILANG STNK,AG 6934 RAG, Suzuki, Th. 2013, Merah, a/n. Mega Rahayu, Ds.

Bendo, Gondang – T.Agung No. 8094/IMB/BI-IV/2021

Petugas Bapenda memberikan layanan kepada masyarakat di Halaman Kelurahan Polowijen Selasa 8/6 kemarin.

Layanan Bapenda Disambut Antusias Warga Polowijen Malang, Bhirawa Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang, program Goes to Kelurahan. Bapenda Goes to Kelurahan Selasa (8/6) kemarin memasuki Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing Kota Malang.

Kepala Bapenda Kota Malang, Handi Priyanto, mengemukakan, Program Bapenda Goes to kelurahan, di Polowijen mendapat antusias masyarakat.

“Alhamdulillah mereka datang dengan sukarela, untuk membayar pajak dan menyelesiaikan urusan lain yang terkait dengan PBB,”tuturnya.

Ini lanjut Handi adalah bentuk pelayanan prima Bapenda kepada Wajib Pajak (WP) yang mau melakukan pembayaran pajak daerah. Sekaligus, upaya jemput bola kepada masyarakat yang ingin melakukan pengurus PBB Bangunan (PBB) Ke-

pala Bapenda Kota Malang, Handi Priyanto, Selasa (8/6) kemarin.

Dalam program ini, dijelas kan Handi, akan melayani empat jenis pelayanan. Yaitu pembayaran PBB dan pajak daerah lainnya, seperti kos, hotel, resto, air tanah, kemudian mutasi atau pecah PBB, pendaftaran PBB baru, dan pembetulan PBB. “Ada beberapa persyaratan yang wajib dibawa untuk permohonan mutasi atau pecah data baru atau pembetulan PBB. Seperti fotokopi KK, KTP, bukti kepemilikan, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) induk atau tetangga sekitar, dan foto objek pajak,”jelasnya.

Mantan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) ini menjelaskan, bahwa dalam program ini, mobil layanan pajak keliling Bapenda akan mendatangi Kantor Kelurahan se-Kota Malang.

Mobil pajak keliling Bapenda akan Terus melakukan sosialisasi dan memberikan layanan jenis pajak, seperti perubahan data PBB, baik mutasi atau baru, kecuali Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Namun, tentunya nanti bergantian dari satu kelurahan ke kelurahan lainnya.

Diakui Handi, pihaknya telah menyiapkan souvenir bagi warga yang membayar pajak melalui program ini.

“Bahkan warga yang bayar pajak di TKP akan kita berikan souvenir, tanpa diundi,” terangnya.

Kegiatan serupa sudah dilakukan, adalah Kecamatan Sukun. Yaitu di Kelurahan Mulyorejo tanggal 27 Mei 2021 dan Kelurahan Karangbesuki tanggal 2 Juni 2021 lalu.

Sebelum di Polowijen Kecamatan Blimbing di Kelurahan Pandanwangi pada 3 Juni 2021, Kelurahan

Polowijen 8 Juni 2021 kemarin.

Kegiatan serupa akan dilakukan Kelurahan Balearjosari tanggal 9 Juni 2021.

Setelah itu wilayah Kecamatan Lowokwaru yang akan didatangi oleh program ini meliputi Kelurahan Merjosari pada 15 Juni 2021, Kelurahan Jatimulyo tanggal 16 Juni 2021, dan Kelurahan Dinoyo 22 Juni 2021.

“Keempat kita ke Kecamatan Kedungkandang, tanggal 23 Juni 202 di Kelurahan Burin dan tanggal 29 Juni 2021 ke Kelurahan Tlogowaru. Terakhir Kecamatan Klojen,”pungksnya.

Pihaknya berharap masyarakat memanfaatkan peluang agar tidak usah terlalu jauh jika hendak mengurus pajak.

Apalagi pada program ini, para wajib pajak yang melakukan proses pemecahan atau persoalan lainnya, dalam kurun waktu dua minggu, sudah bisa diambil.[mut]

Dispendukcapil Kabupaten Madiun Adakan Sosialisasi Parkir Berlangganan Tapi Masih Dipungut Retribusi Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Datangkan Dua Nara Sumber Dari Provinasi Jatim Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Madiun mengadakan Sosialisasi Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan dengan nara sumber Junita Elisabeth, S.Sos, MIP dan Mmetnariziki Hadi Rahmadia dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur di Maal Pelayanan Kabupaten Madiun lantai 2, Selasa (8/6).

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (dispendukcapil) Kabupaten Madiun, Drs. Sugiharto menyatakan, Sosialisasi Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan merupakan momen yang cukup penting, karena masih banyak lembaga pengguna yang belum memanfaatkan data kependudukan.

Selain itu, agar para pengguna nantinya dapat memahami tentang tata cara pemanfaatan data yang dibutuhkan yang harus diawali dengan perjanjian kerja sama (PKS) yang mana pengguna sudah memeliki data dasar masing-masing yang akhirnyabisa memberikan ddata balik kepada Dispendukcapil.

Setelah lembaga memahami beberapa hal tersebut lanjutnya, maka diharapkan pemanfaatan data kependudukan dapat berjalansecara optimal.

Penandatangan PKS oleh lembaga pengguna untuk memastikan bahwa pengakses data kependudukan terda-

sudarno/bhirawa

Kepala Dispendukcapil Kabupaten Madiun, Drs. Sugiharto saat memberikan sambutan sekaligus membuka Sosialisasi Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan,di Maal Pelayanan Kabupaten Madiun lantai 2, Selasa (8/6).

pat elemen data yang sesuai dengan kebutuhan lembaga pengguna.

“Karena itu tidak semua elemen data kependudukan dapat diberikan kepada lembaga pengguna. Dengan demikian kerahasiaan data perorangan tetap terjaga karena dilindungi Undang-undang,”ungkap Sugiarto Dalam wawancara dengan awak media, Kepala Dispendukcapil Kabupaten Madiun, Drs. Sugiharto mengatakan, selama ini telah terlihat masih banyak pengguna belum memanfaatkan data kependudukan. Karena itu diadakan sosisalisasi perjanjian kerjasama pemanfaatan dara kependudukan.

Kepala Dispendukcapil Kabupaten Madiun, Drs. Sugiharto bersama nara sumber Junita Elisabeth, S.Sos, MIP dan Mmetnariziki Hadi Rahmadia dari Provinsi Jawa Timur di Maal Pelayanan Kabupaten Madiun lantai 2,

“Untuk itu, dengan diawali pengajuan permohonan dan diadakan kerjasama dengan kami dimintakan rekomendasi dari Provinsi Jawa Timur dan diteruskan ke Ditjen Dikdukcapil Pusat nanti kalau disetujui syarat pengguna akan diberikan password,” kata Sugiharto menjelaskan.

Menjawab pertanyaan awak media, Kepala Dispendukcapil Kabupaten Madiun, Sugiharto mengatakan, memang ada pemberitahuan dari pihak kepolisian apabila ada masalahmasalh kriminal menyangkut data, dipersilakan memberitahukan kepada pihak kepolisian, agar masalah dapat ditindaklanjutinya.

Soal potensi tingkkat kebocoran khusus di Kabupaten Madiun tidaka ada. Kalau toh ada kebocoran itu, kalau dulu ada tingkat kebocoran karena pelayanana masyarakat menggunakan pelayanan umum. Sedang Disdukcapil Kab Madiun menggunakan FFN lokal sehingga sampai sekarang Dispendukcapil Kabupaten Madiun aman.

“Kalau nanti kami bekerjasama dengan pihak OPD-OPD tentunya kami akan terbantu. Karena dalam hal ini hanya beberapa petugas di OPDOPD itu yang diberikan password untuk membuka data kependudukan,”pungkas Kepala Dispendukcapil Kabupaten Madiun Sugiarto mengakhiri pembicaraan dengan awak media.dar,adv

Tampak para peserta Sosialisasi Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan dari OPD-OPD di lingkup Pemkab Madiun di Maal Pelayanan Kabupaten Madiun lantai 2, Selasa (8/6).

Nganjuk, Bhirawa Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk nomor 3 tahun 2011 yang mengatur tentang retribusi jasa umum masih kurang implementasinya. Terbukti masih banyak keluhan warga yang telah membayar parkir berlangganan tetapi mengaku masih dipungut biaya retribusi parkir oleh juru parkir.

Seperti yang terlihat di ruas Jalan Ahmad Yani Nganjuk, tetap dipungut biaya parkir, meskipun tidak ada besaran khusus berapa yang harus dibayarkan. Besaran tarif yang dipungut untuk parkir berlangganan sesuai Perda 3/2011, sepeda motor sebesar Rp 15.000, kendaraan roda 4 hingga kendaraan besar sebesar Rp. 20.000,00 – Rp. 25.000,00.

Mengacu pada Perda 3/2011 ada dua hal yang diatur dalam retribusi parkir yakni parkir berlangganan dan parkir konvensional. Untuk kendaraan yang memiliki kode plat

Kabupaten bisa melakukan parkir berlangganan.

Sedangkan untuk parkir konvensional besaran biaya yang dikenakan untuk kendaraan roda 2 sebesar Rp 500 dan untuk kendaraan roda 4 sebesar Rp 1000 Lalu untuk bus kecil dan mobil barang seperti truk atau kendaraan diatas 3500 Kg dikenakan biaya sebesar Rp. 1500.

Padahal setiap tahun pemilik kendaraan yang akan membayarkan pajak kendaraannya di samsat juga sudah membayar pajak parkir selama satu tahun. Petugas parkir baik yang berseragam maupun tidak tetap akan menarik biaya retribusi untuk tiap kendaraan roda dua.

“Biasanya Rp 2 ribu mas” kata seorang warga yang selesai memarkirkan kendaraannya di Jl Ahmad Yani.

Dia mengaku bahwa ini merugikan. Apalagi warga juga sudah membayar tiap tahunnya parkir ber-

langganan di kantor Samsat.

“Rugi mas, wong kita saja juga bayar tiap tahunnya” ucapnya.

Menurutnya hal ini bisa untuk diluruskan dan dilakukan evaluasi tiap tahunnya agar tidak terulang kembali. “Toh apa gunanya bayar berlangganan selama ini? Saya kira ini harus dilakukan evaluasi,” tanyanya dengan heran.

Dikonfirmasi Bhirawa, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk, Tri Wahju Kuntjoro mengatakan bahwa yang terjadi itu bukanlah pungutan. Tetapi dilakukan secara sukarela. Dirinya mengatakan seharusnya untuk warga Nganjuk tidak wajib membayar dengan menunjukkan stickernya.

“Seharusnya untuk warga Nganjuk tidak wajib bayar parkir ke petugas parkir, dengan menunjukkan stickernya” tegasnya Soal adanya petugas parkir liar dan tidak berseragam, di lokasi tersebut dikatakan Tri Wahyu berarti belum ada petugas parkir karena keterbatasan personil.

Untuk mengatasi hal tersebut aaat ini pihak Dishub masih melakukan evaluasi untuk analisa antara lokasi dan kebutuhan petugas. “ Saat ini kami memaksimalkan potensi petugas yang ada. Terkait adanya keluhan warga soal parkir, saya segera lakukan pembinaan kepada jajaran supaya tidak terjadi lagi kesalahan oleh ristika/bhirawa petugas,” pungkas Tri Parkir berlangganan menjadi potensi pungutan liar dan sangat merugikan warga Kabupaten Nganjuk yang telah Wahyu Kuntjoro.[ris] membayar parkir berlangganan.

JATIM MEMBANGUN

Rabu Legi, 9 Juni 2021

KELANA JATIM

Bupati Ingatkan Hajatan Warga Paling Berpotensi Tularkan Covid-19 Mojokerto. Bhirawa Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati mewanti wanti akan dahsyadnya serangan virus Corona -19 yang bermutasi. Karena diketahui menginfeksi lebih cepat. Untuk itu harus menjadi kewaspadaan bersama sebagai bencana non-alam yang serius.

Sehingga, dibutuhkan penanggulangan dengan langkah tepat.

Virus korona yang bermutasi, divisualisasikan berbentuk bulat dengan spike atau duri runcing dan bercabang di permukaan sekelilingnya. Dengan model seperti itu, virus ini tidak butuh waktu lama untuk menancapkan komponen DNA pada sel sehat untuk diinfeksi.

Demikian antara lain penjelasan secara detail oleh Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati dalam acara rapat koordinasi daerah penanggulangan bencana tahun anggaran 2021, yang diselenggarakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mojokerto, Selasa (8/6) pagi di Hotel Grand Whiz Trawas.

“Korona sudah bermutasi. Dulu spike tumpul, sehingga perlu waktu sekitar dua minggu untuk menginfeksi. Namun sekarang lebih runcing, sehingga lebih cepat efeknya. Saya ingin agar hal ini jadi kewaspadaan kita bersama, mengingat Covid-19 termasuk bencana non-alam,” terangnya Terkait lonjakan kasus aktif Covid-19 di Jawa Timur khsusunya di Bangkalan Madura, sebagai Ketua Satgas Covid-19 Kabupaten Mojokerto, bupati mengajak semuanya untuk selalu waspada dan tidak teledor prokes.

Mengingat lonjakan di Bangkalan, diketahui dipicu kendornya prokes di masyarakat dalam melaksanakan halalbihalal. Tepatnya saat lebaran ketupat (tradisi 7 hari setelah Idulfitri).

Keadaan ini ditambah dengan faktor lain, yakni banyaknya pekerja migran Indonesia (PMI) asal Bangkalan yang pulang kampung. Para PMI tersebut dikhawatirkan berisiko tinggi membawa strain baru virus korona. [Min]

Halaman 9

Pemkab Sampang Perketat Wilayah Perbatasan dan Jalan Keluar Masuk Masyarakat Sampang, Bhirawa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang akan segera melakukan pengetatan di sejumlah titik wilayah keluar masuk masyarakat.

Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 yang hingga kini masih masif dan terus mengancam kesehatan manusia.

Terlebih lagi sejak beberapa hari terakhir Kabupaten Bangkalan mengalami peningkatan kasus Covid-19 yang cukup signifikan pasca menggelar Pilkades serentak beberapa waktu lalu.

Karena Kabupaten ujung barat pulau Madura itu berbatasan dengan Kabupaten Sampang, maka perlu pengetatan yang masiv khususnya di wilayah perbatasan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sampang, Yuliadi Setiyawan mengatakan, bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan membangun Posko pemeriksaan.

Menurutnya, rencana tersebut sebelumnya telah berkoordinasi dengan Tim Gugus Covid-19 Sampang untuk membangun 2 Posko diwilayah perbatasan yakni Jrengik dan Banyuates. “sehingga nantinya di posko itu kita akan lakukan pengambilan Rapid secara acak atau sampling,” ungkapnya. Selasa (8/6/21).

Ia juga menghimbau kepada selu-

ruh masyarakat untuk sementara tidak bepergian keluar daerah, khususnya ke-Kabupaten Bangkalan.

Jika hal itu sifatnya mendesak maka terlebih dahulu harus melakukan Rapid Tes Antigen, sehingga nantinya hasil pemeriksaan itu sebagai dasar pada saat perjalanan bahwa sedang kondisi sehat.

“Kita akan lakukan Rapid Test dan jika terkonfirmasi positif maka kita akan stretching dan kita kawal hingga mendapatkan pelayanan di Rumah sakit,” jelasnya.

Sementara bagi warga yang dari luar daerah khususnya dari Kabupaten Bangkalan yang ingin masuk ke Kabupaten Sampang maka akan diperiksa secara ketat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sampang, Yuliadi Setiyawan

“Jika dari hasil pemeriksaan hasil positif bahwa terpapar Covid-19 kita akan suruh putar balik,” pungkasnya. [Lis]

Usia 82 tahun, Ibu Mendes-PDTT Terima Dosis Kedua Vaksin Covid-19 Jombang, Bhirawa Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab mendampingi pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dosis kedua bagi Nyai Hj Muhassonah Iskandar , 82 tahun, yang tak lain merupakan Ibunda dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes-PDTT), Abdul Halim Iskandar.

Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dosis kedua bagi Ibunda Mendes-PDTT dilakukan di Kompleks Pondok Pesantren Mambaul Ma’arif, Denanyar, Jombang, Selasa siang (08/06).

Bupati menuju Denanyar, Jombang setelah melakukan pemantauan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Pendopo Kabupaten Jombang. Selain mendampingi Ibunda Mendes-PDTT, pada kesempatan itu Bupati Mundjidah Wahab juga menjalani vaksinasi Covid-19 dosis kedua.

Seperti diketahui, Bupati Mundjidah Wahab sendiri telah menjalani vaksinasi Covid-19 dosis pertama saat kunjungan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo ke Pendopo Kabupaten Jombang, pada Senin (22/03) yang lalu.

“Alhamdulillah tadi saya sudah melaksanakan vaksinasi dengan Bu Nyai Iskandar. Bu Nyai Iskandar ini ibunya Pak Menteri Desa, sudah berusia 82 tahun. Alhamdulillah tidak ada keluhan, dan ini sudah yang kedua (dosis kedua). Saya mendampingi juga, saya juga yang kedua,” ungkap Bupati Jombang usai vaksinasi di Kompleks Pesantren Mambaul Ma’arif, Denanyar, Jombang.

Bupati mengatakan, vaksinasi bagi dirinya dan Ibunda Mendes-PDTT berjalan dengan baik, termasuk pemeriksaan sebelum vaksinasi juga sudah dilakukan.

Dikatakan Bupati Jombang, selain kepada Ibunda MendesPDTT, pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dengan sistem jemput bola juga dilakukan langsung dengan turun ke desa-desa langsung ke rumah warga jika yang bersangkutan tidak memungkinkan datang ke Puskesmas atau ke kantor desa tempat pelaksaan vaksinasi. [rif]

Penumpang Asal Madura Jalani Rapit Tes Massal di Pelabuhan Jangkar Situbondo, Bhirawa Untuk mencegah kasus penyebaran kasus Covid-19 di Madura tidak sampai masuk ke Kota Santri Situbondo, puluhan personel gabungan dari jajaran Mapolsek Jangkar bersama Makoramil Jangkar melaksanakan pengamanan dan pemantauan pelaksanaan rapid tes antigen kepada para penumpang yang baru tiba di Pelabuhan Jangkar Situbondo, Selasa (8/ 6). Kegiatan ini juga di dukung

penuh jajaran Satgas Covid-19 Kabupaten Situbondo.

Kegiatan pengamanan rapit tes di pimpin langsung Kapolsek Jangkar AKP Fauzan bersama Danramil Jangkar dengan melibatkan personil gabungan dari unsur Mapolsek dan Makoramil Jangkar. Dua elemen penting dalam pencegahan penularan Covid-19 tersebut juga tampak memberikan himbauan kepada seluruh penumpang dari Madura ke sudarno/bhirawa

Wali Kota Madiun, H. Maidi didampingi Ketua TP PKK Kota Madiun, Yuni Setyawati Maidi dan Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya BMS tampak menyaksikan khitan massal di rumah Dinas Wali Kota Madiun, Selasa (8/6).

sudarno/bhirawa

Wali Kota Madiun, H. Maidi didampingi Ketua TP PKK Kota Madiun, Yuni Setyawati Maidi memotong tumpeng pertanda Khitan Massal dalam rangka Hari Jadi Kota Madiun ke 103 tahun 2021 dan di serahkan ke salah satu peserta khitan massal.

Pemkot Madiun Khitankan 309 Anak Dalam Rangka Hari Jadi Kota Madiun ke 103 Dalam rangka memperingat Hari Jadi Kota Madiun ke 103, Pemkot Madiun mengadakan khitan massal yang diikuti 309 anak dilaksanakan di Rumah Dinas Wali Kota Madiun di jalan Pahlawan, Selasa dan Rabu (8, 9 Juni) dengan tetap menerapkan pembatasan guna mematuhi protokol kesehatan (prokes).

Wali Kota Madiun, Maidi dalam sambutannya mengatakan, meski yang mendaftar sudah mencapai 309 anak, namun Pemkot masih menerima pendaftar baru yang ingin dikhitan, berapapun jumlahnya. “Memang sudah mencapai 309 anak yang mendaftar.

Tapi jangan distop. Kalau panitia tidak ada anggaran, saya yang bayar. Jadi nanti kalau ada tambahan lagi berapapun, tidak apa apa. Karena begini, itu nanti yang khitan disini, selamanya akan ingat jika dikhitan di rumah dinas,”kata Wali Kota Madiun, Maidi.

Menurut Wali Kota, momen ini bisa

menjadi sejarah dalam kehidupan mereka kelak setelah dewasa. Mereka kelak bisa bercerita kepada anak cucu, jika dikhitan di rumah dinas walikota Madiun. “Semakin banyak semakin baik. Pemerintah harus hadir. Mulai bayi masih dalam kandungan sampai lahir, sampai sekolah, khitan, jadi temanten, hingga meninggal. Maka teman teman yang iklas melakukan ini. Insya Allah, apa yang kita lakukan akan kembali ke kita, nanti. Ini penting,” tandasnya.

Karena itu, lanjut Wali Kota, hal ini harus lakukan setiap tahun walau covid-19 masih ada. Asal, tetap menerapkan protokol kesesudarno/bhirawa

Pada acara khitan massal Hari Jadi Kota Madiun ke 103 tahun 2021, Selasa (8/6) juga diserahkan bantuan dari Badan Musyawarah Perbankan Daerah eks-Karesidenan Kediri-Madiun, untuk Masjid, Yayasan, dan anak yatim serta yatim piatu, di Kota Madiun diterima Wali Kota Madiun, H. Maidi.

sawawi/bhirawa

Sejumlah penumpang kapal Ferry asal Pulau Madura menjalani rapit tes saat tiba di Pelabuhan Jangkar Situbondo.

hatan dengan ketat. “Tolong masyarakat dengan kondisi tertentu dibantu. Lebih sering membantu orang yang membutuhkan, ‘tabungan’ kita akan semakin banyak,”ungkapnya.

Dijelaskan oleh orang nomor satu di Pemkot Madiun ini, tak hanya urusan khitan, Wali Kota juga mempersilahkan warga yang mempunyai hajatan temanten, untuk menggunakan rumah dinas. Terutama pada bulan Agustus nanti. Bahkan ia mempersilahkan warga untuk menggunakan mobil dinas Wali Kota maupun kepala dinas, untuk antar jemput pengantin.

“Anak yatim atau yatim piatu, warga yang kurang mampu, silahkan mantu (menggelar hajatan.red) di rumah dinas. Silahkan dipakai mobil dinas saya untuk antar jemput pengantin, gratis. Akad nikah disini. Untuk mobil dinas, bisa dipakai pada Sabtu-Minggu. Karena Senin-Jumat untuk kerja. Dengan adanya Covid ini, semua

harus dibantu,” tegas Wali Kota.

Kesempatan ini, juga diserahkan bantuan dari Badan Musyawarah Perbankan Daerah eks-Karesidenan Kediri-Madiun, untuk Masjid, Yayasan, dan anak yatim serta yatim piatu, di Kota Madiun. “Ya setelah bantuan ini saya terima, akan segera saya serahkan kepada yang berhak menerima,”ungkap Wali Kota seraya menambahkan, “Usai dikhitan, ratusan anak juga mendapatkan uang dan bingkisan. Termasuk beberapa anak yatim dan yatim piatu perempuan dari panti asuhan,”.

Dalam kegiatan khitan massal dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Madiun ke 103 dengan diisi tausiyah dari ketua MUI Kota Madiun, Dr.KH. Sutoyo. Turut hadir Wakil Wali Kota Madiun, Inda Raya AMS, ketua DPRD Kota Madiun Andi Raya BMS, Sekda Kota Madiun Rusdiyanto, Ketua TP PKK Ny. Yuni Setyawati Maidi, dan pimpinan OPD terkait serta Camat. [dar.adv] sudarno/bhirawa

Tampak peserta khitan massal dalam rangka Hari Jadi Kota Madiun ke 103 tahun 2021 di rumah Dinas Wali Kota Madiun, Selasa (8/6).

Situbondo.

“Ini merupakan bagian dari penerapkan protokol kesehatan (prokes),” jelas Kapolsek Jangkar AKP Fauzan kemarin.

Masih kata Fauzan, pihak otoritas Pelabuhan Jangkar bersama Forpimka dan Puskesmas setempat sangat mendukung pemeriksaan rapid tes antigen kepada para penumpang dari Madura yang tiba di Pelabuhan Jangkar agar dapat menekan penyeba-

ran penyakit yang diakibatkan oleh Virus Corona.

AKP Fauzan mengatakan, pihak pelabuhan Jangkar melakukan pengetatan saat penumpang baru tiba di Pelabuhan Jangkar. “Dengan melakukan rapid tes antigen terhadap kedatangan penumpang dari Madura bisa mengantisipasi melonjaknya kasus Covid-19 yang terjadi di wilayah Madura,” papar Fauan. [awi]

IDI Jatim Sebut Meledaknya Kasus Covid-19 di Bangkalan Sudah Diprediksi Surabaya, Bhirawa Melonjaknya angka kasus Covid-19 diikuti dengan banyaknya tenaga kesehatan terinfeksi, bahkan meninggal dunia di Bangkalan rupanya sudah diprediksi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jawa Timur.

Hal ini disampaikan dr. Sutrisno Sp.OG Ketua IDI Jawa Timur saat ditemui usai menjadi pembicara pada acara ‘Restorasi Humanisme Pendidikan Kedokteran’ di DPW NasDem Jatim, Selasa (8/6).

“Kasus Covid-19 yang meledak di Bangkalan, Madura dari segi berita memang mengkagetkan dan segi ilmu sudah bisa kita memprediksikan,” ungkapnya.

Menurut dia, beberapa hari lalu memang rumah sakit di Bangkalan kuwalahan. Sehingga banyak kasus sampai di lockdown. Dokter Sutrisno pun menjelaskan bahwa cuk-

Gegeh Bagus Setiadi/bhirawa

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jawa Timur, dr. Sutrisno Sp.OG.

up banyak tenaga kesehatan yang terpapar dengan sumber yang tidak jelas.

“Kasus yang mengenai nakes ini sudah mendapatkan dari institusinya masing-masing. Diistirahatkan, dan nakes yang masih sehat mengko-

mpensasi pekerjaan yang ada,” ulasnya.

Ia mengakui bahwa pemerintah, baik Provinsi, Kabupaten hingga Menteri Kesehatan sudah mulai turun ke Bangkalan. “Kerja bersama ini saya estimasikan 2 minggu kedepan bisa tertangani dengan baik,” ujarnya.

Pihaknya berharap kasus di Bangkalan tidak menyebar ke yang lain. Bahkan, ia mengaku, IDI Jatim sudah menggelar rapat bahwa Sampang, Pamekasan dan Sumenep masih tenang. “Begitu juga dengan Surabaya dan Sidoarjo juga tenang. Artinya bahwa masalah telah terlokalisir di Bangkalan,” dalihnya.

Kasus di Madura ini apakah varian baru Covid-19, dokter Sutrisno mengatakan informasi yang ada adalah memang banyak pendatang dari tempat lain yang itu dicurigai sebagai pembawa virus. [geh]

Wabup Irwan Imbau Masyarakat Patuhi Prokes dan Disiplin 5M Bondowoso, Bhirawa Wakil Bupati Bondowoso H Irwan Bachtiar Rahmat, S.E, M.Si menghimbau masyarakat Bondowoso untuk tetap mewaspadai penyebaran virus Corona. Saat ini tren penyebaran Covid-19 di Kota Tape kembali naik paska adanya klaster penyebaran Covid-19 di Desa Bandelan, Kecamatan Binakal.

Wabup Irwan menegaskan agar masyarakat belajar pada kasus tersebut. Bahwa bahaya

Covid-19 masih mengancam.

“Saya minta tetap waspada bahwa Covid-19 ada, bukan tidak ada,” katanya usai melakukan rapat koordinasi penanganan penyebaran Covid-19 di Kecamatan Binakal, Selasa (8/6).

Dia tak ingin Kabupaten Bondowoso bernasib sama dengan yang lain, karena akibat lalai menerapkan protokol kesehatan, akhirnya terjadi meningkatan kasus positif Covid-19 yang cukup drastis di daerah lain.

“Contoh bagaimana Madu-

ra Bangkalan ibarat bom waktu karena mengabaikan protokol kesehatan,” urainya.

Irwan menerangkan, kasus positif Covid-19 di Bondowoso umumnya disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Untuk itu, ia mengimbau masyarakat agar selalu disiplin 5M (Memakai masker, Menjaga jarak, Mencuci tangan dengan sabun, Menghindari kerumunan, dan Mengurangi mobilitas). [san]

EKONOMI Dana BHCT, Pemkab Pamekasan Bakal Bangun KIHT Rabu Legi, 9 Juni 2021

Halaman 10

Pamekasan, Bhirawa Menunjang kegiatan pabrik rokok lokal, Pemkab Pamekasan berencana membangun sejumlah fasilitas untuk Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT), berlokasi di Desa Gugul Kecamatan Tlanakan, Pamekasan - Madura.

Proyek pembangunan KIHT melalui dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pamekasan, direncanakan memanfaatkan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) Tahun 2021.

Kepala Disperindag Pamekasan, melalui Kabid Pembinaan dan Perlindungan, Agus Wijaya mengatakan, pembangunan KIHT ini untuk menarik pabrik rokok local di Pamekasan khususnya yang ilegal untuk mendapat pembinaan.

“Di kawasan KIHT ini selain dibina pengembangan usahanya. Perusahaan rokok local itu Agus Wijaya (kiri) dan Ahmad Syaifuddin (kanan) dibina bagaimana mengurus proses perijinan. Saya sekarang kan ini,” ucap Agus Wijaya. rokok lokal itu. Pihaknya, mediberi tugas untuk perencanaan Mendukung program Bupati nyiapkan lokasi lahan sekitar pembangunan kantor KIHT Pamekasan, Baddrut Tamam 2,5 hektar. Kini sudah diadayang ada di Desa Gugul, Tlana- dalam pembinaan pengusaha kan studi kelayakan bekerjas-

ama dengan Universitas Jember, pada akhir Mei lalu.

Menurut Agus, bila sudah selesai akan dipresentasikan dihadapan Bupati Pamekasan Baddrut Tamam. Jika kawasan itu sudah dinyatakan memenuhi syarat kelayakan. Tahap pertama, proyeksikan pemadatan lahan, pembangunan pagar dan pembuatan saluran.

“Untuk tahun 2021, bila lokasi sudah layak maka akan digarap pemadatan lahan, pembangunan pagar dan saluran.

Bangunan induk di tahun berikutnya,” jelasnya.

Agus mengaku, dana DBHCT untuk menjalankan program bidang yang dipimpin-

nya kurang lebih Rp 7,5 Miliar. Semua dana itu untuk pembangunan sarana fisik. Kalau memang anggarannya mencukupi, lanjutnya, direncanakan dana itu untuk paving, musholla dan kantor Satpam.

Inspirasi membangun KIHT itu, tindak lanjut dari studi banding Pemkab Pamekasan ke KIHT Kudus Jawa Tengah beberapa bulan lalu. Berdasarkan penilaian bahwa Pamekasan butuh KIHT, karena hasil Tembakau Pamekasan sangat baik dan hingga kini banyak yang tidak terserap pabrikan.

“KIHT ini mendukung produksi Tembakau Pamekasan banyak yang diproduksi peru-

sahaan rokok. Pabrik rokok lokal itu bisa kerja sekalipun tidak punya gudang tempat untuk bekerja. Nanti bisa ditampung dikawasan KIHT. Di sana mereka juga dibina sehingga menjadi perusahaan professional,” ucapnya.

Adapun perusahaan rokok lokal yang legal sekitar 57 perusahaan. Dari data yang ada berstatus illegal jumlahnya hanya sekitar 5 atau sampai 8 perusahaan. “Kami berharap perusahaan rokok yang illegal itu nanti akan mendaftar dan mendapat pembinaan dari aspek teknis maupun administratifnya di KIHT tersebut,” tambah Agus.[din]

BURSA EKONOMI

Akselerasikan Penguatan Ekosistem Layanan Telkomsel 5G di Lima Kota Surabaya, Bhirawa Hadir di kota Jakarta, Medan, Surakarta dan Balikpapan, Telkomsel terus mengakselerasi pengembangan ekosistem 5G dengan meluncurkan layanan Telkomsel 5G di lima kota lainnya, yakni Surabaya, Makassar, Bandung, Batam dan Denpasar.

Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko Telkomsel, Mohamad Ramzy mengungkapkan keberlanjutan perluasan layanan Telkomsel 5G secara bertahap dan terukur ini sekaligus mendorong penguatan ekosistem digital lintas sektor dengan menghadirkan solusi gaya hidup digital dengan komitmen menghadirkan the best 5G experience yang akan menunjang kemajuan masyarakat.

“Hadirnya layanan Telkomsel 5G di lima kota ini menjadi wujud komitmen Telkomsel sebagai the first 5G operator in Indonesia dalam menghadirkan akses konektivitas digital terdepan yang akan semakin mendorong keterbukaan peluangpeluang yang lebih luas lagi untuk segala kemungkinan, termasuk dalam hal pemberdayaan masyarakat dan transformasi sektor industri. Komitmen kami selanjutnya adalah memastikan 5G tersedia untuk semua orang di Indonesia, baik untuk segmen konsumen, pemerintah, akademisi, maupun industri.

Untuk itu, kami secara bertahap akan memperluas jangkauan 5G dan mengembangkan solusi digital melalui layanan 5G dengan kualitas terbaik, jaringan berkecepatan tinggi, dan latensi rendah, serta mendorong kolaborasi yang semakin kuat antar pemangku kepentingan yang memiliki tujuan kuat yang sama dalam melakukan transformasi digital untuk mendukung aktivitas keseharian,” terangnya, Selasa (8/6).[riq]

CCEPI Donasikan Dua Ribu Paket Sembako Surabaya, Bhirawa Coca-Cola Europacific Partners Indonesia (CCEPI) telah mengadakan berbagai kegiatan sosial bersama masyarakat di sekitar pabrik dan sales office CCEPI di seluruh Indonesia. Tahun ini, CCEPI mewujudkan bentuk kontribusi kepedulian perusahaan terhadap masyarakat melalui donasi lebih dari 2 ribu paket sembako, alat sholat dan minuman produksi CCEPI kepada masyarakat.

Di wilayah area operasi Jawa Timur sendiri, CCEPI menyerahkan 300 paket sembako dan lebih dari 14.400 botol produk minuman kepada komunitas masyarakat di sekitar pabrik. Corporate Affairs Executive, Coca-Cola Europacific Partners Indonesia, Adipurno Widi Putranto mengungkapkan dukungan untuk perayaan hari besar keagamaan telah menjadi bagian penting dari upaya CCEPI untuk mempererat kolaborasi dengan berbagai lapisan masyarakat di seluruh wilayah operasinya.

“Kami bersyukur bahwa tahun ini kami dapat sekali lagi mendukung berbagai perayaan menyambut Ramadhan dan Idul Fitri bersama masyarakat sekitar yang merupakan pemangku kepentingan utama kami. Mudah-mudahan yang kami berikan di bulan suci Ramadhan ini bermanfaat dan memberikan kebahagiaan kepada masyarakat,” terangnya, Selasa (8/6).

Adipurno menambahkan selain memberikan dukungan rutin terkait perayaan hari besar keagamaan, CCEPI juga senantiasa berusaha mendukung pengembangan masyarakat sekitar melalui berbagai inisiatif sosial kemasyarakatan seperti: program Water Stewardship untuk mengembalikan jumlah air yang terpakai dalam proses produksi kembali ke alam dan masyarakat, City Clean-ups (termasuk kegiatan Bali Beach Clean Up yang sering mendapatkan penghargaan), pemberian bantuan pendidikan bagi anak-anak berprestasi di sekitar fasilitas CCEPI, serta dukungan penanaman pohon dan program pemberdayaan masyarakat lewat program Coca-Cola Forest.[riq]

Siyuk Maryoto Birowo didampingi Lugu Tri Handoko memberikan bantuan produk ikan secara simbolis pada salah seorang ibu balita di Kantor Kelurahah Kenayan, Selasa (8/6).

Diskan Salurkan Bantuan Ikan untuk Imunitas Covid-19 Tulungagung, Bhirawa Dinas Perikanan (Diskan) Kabupaten Tulungagung bersama TP PKK Kabupaten Tulungagung menyalurkan bantuan paket produk ikan untuk 475 balita di tiga kecamatan.

Penyerahan bantuan tersebut dimulai di Kecamatan Tulungagung dan di pusatkan di Kantor Kelurahan Kenayan, Selasa (8/6).

Kepala Diskan Kabupaten Tulungagung, Lugu Tri Handoko, menyatakan pemberian bantuan produk ikan di tiga kecamatan tersebut menuntaskan bantuan untuk semua kecamatan di Tulungagung. “Yang 16 kecamatan pemberian bantuannya sudah dilakukan pada tahun lalu.

Sekarang dilakukan pada tiga keca-

matan yang tersisa,” ujarnya.

Tiga kecamatan yang diberi bantuan produk ikan saat ini itu masingmasing adalah Kecamatan Tulungagung untuk 14 kelurahan sebanyak 135 paket, Kecamatan Kedungwaru untuk 13 desa sebanyak 110 paket dan Kecamatan Sumbergempol untuk 17 desa sebanyak 230 paket.

Lugu Tri Handoko menyebut paket yang diberikan pada balita penerima bantuan berupa ikan gurami segar seberat 4 kg, selain juga delapan jenis produk olahan ikan. “Delapan produk olahan ikan di antaranya kerupuk ikan mentah, keripik kulit ikan, abon ikan, ramen ikan, sarden ikan dan sumpia ikan,” paparnya.

Bantuan produk ikan tersebut, lan-

jut Lugu Tri Handoko, sangat baik untuk dikonsumsi balita karena nilai gizinya yang tinggi. Terlebih untuk mengatasi dan menurunkan angka stunting, disamping juga sebagai imunitas tubuh dalam melawan Covid19.

“Ikan mengandung DHA dan Omega 3 itu sangat baik untuk tubuh.

Kami berharap ikan dapat dijadikan menu wajib warga utamanya balita setiap hari,” paparnya lagi.

Sebelumnya Ketua TP PKK Kabupaten Tulungagung, Siyuk Maryoto Birowo, menagatakan hal yang sama.

Ia mengatakan produk ikan tinggi nilai gizinya dan sangat cocok untuk asupan gizi balita.

“Anak balita itu sangat perlu asu-

pan makanan kalau dulu empat sehat lima sempurna. Tetapi sekarang namanya B2SA (Beragam, bergizi, Seimbang dan Aman),” tuturnya.

Siyuk yang juga sebagai Ketua Forikan Kabupaten Tulungagung ini menyebut upaya maksimal yang terus dilakukan Pemkab Tulungagung dalam menurunkan angka stunting mendapat apresiasi dari Ketua Forikan Provinsi Jatim, Arumi Bachsin Emil Dardak. “Berdasar bulan timbang pada Agustus 2020 tercatat jumlah prevalensi stunting di Tulungagung sebesar 5.51 persen atau 2.901 anak. Keadaan ini menurun 3 persen dibanding bulan timbang tahun 2019 yang mencapai 2.990 anak,” bebernya.[wed]

Menteri Erick Yakin SIG Bakal Jadi BUMN Penyedia Solusi Bahan Bangunan Terbesar Gresik, Bhirawa PT Semen Indonesia Tbk (SIG), memperluas cakupan bisnisnya dengan meluncurkan varian produk baru. Melalui anak usaha, PT Mitra Kiara Indonesia (MKI), SIG secara resmi memperkenalkan produk ‘Mortar Indonesia’.

Yang khusus membidik segmen premium pasar building material tanah air.

Saat ini, produk ‘Mortar Indonesia’ telah tersedia di beberapa wilayah, seperti DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan juga Yogyakarta.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, secara lugas menyampaikan apresiasinya. “Saya

mengapresiasi berbagai langkah transformasi di SIG, yang kini lebih dari sekedar produsen semen. Buat saya ini bukan dari sekedar peluncuran produk, ini salah satu wujud inovasi dan transformasi SIG menjadi BUMN berkelas dunia dan berwawasan masa depan,” kata Erick Thohir, pada acara peluncuran Mortar Indonesia, yang diselenggarakan secara virtual.

Erick Thohir menjelaskan, adanya platform digital sobat bangun dan akses toko adalah contoh baik bentuk transformasi digital SIG. tidak hanya untuk menangkap peluang di masa dan paska pandemi Covid-19, juga meru-

pakan transformasi di era teknologi. Go Beyond Next, sebuah spirit yang sejalan dengan program transformasi BUMN. “Selamat untuk SIG atas pencapaian ini untuk menjadi penyedia solusi bahan bangunan terbesar di regional,” kata Erick Thohir.

Direktur Utama SIG, Hendi Prio Santoso, pun menyatakan rasa syukur dan terima kasihnya atas apresiasi dari Menteri BUMN. Hendi Prio Santoso menyampaikan bahwa langkah SIG meluncurkan produk Mortar Indonesia saat ini tak lepas dari visi perusahaan yang bertekad untuk menjadi penyedia solusi bahan bangunan ter-

besar di kawasan regional.

“Guna mewujudkan visi tersebut, ada sejumlah strategi yang telah SIG tempuh. Salah satunya dengan mendorong inovasi produk. Termasuk di dalamnya adalah launching produk mortar, ini semakin melengkapi portofolio produk yang telah existing. Seperti produk ThruCrete, DekoCrete, SpeedCrete, Masonry Cement serta produk semen hidraulis PwrPro yang telah mendapatkan sertifikasi pada bulan Mei kemarin, untuk memberikan nilai tambah bagi konsumen,” ujar Hendi Prio Santoso.[kim]

Sosialisasi UMKM Produktif, Produk Olahan dari Pelepah Pohon Pisang Jadi Perhatian Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kota Probolinggo Aminah Hadi Zainal Abidin tiba di Pendapa Kecamatan Kanigaran guna giat Sosialisasi Mewujudkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Produktif di Tengah Masa Pandemi Covid 19 di Wilayah Kecamatan Kanigaran. Produk olahan dari pelepah pohon pisang menjadi perhatian.

UMKM merupakan pilar penyangga kekuatan perekonomian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Data dari Kementerian Koperasi dan UKM RI menunjukkan bahwa sektor UMKM memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan domestik bruto dan mampu menyerap tenaga kerja yang sangat banyak.

Akan tetapi, di masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, Ketua TP PKK Kota Probolinggo Aminah Hadi Zainal Abidin menyebut, pendapatan UMKM mengalami penurunan yang sangat signifikan. “Bahkan, sampai ada yang gulung tikar atau merumahkan sebagian karyawannya,

hanya untuk agar tetap bertahan,” ucapnya, Selasa (8/6).

Didampingi Ketua TP PKK Kecamatan Kanigaran, Lucia Aries Yuliyanti, Aminah Hadi menambahkan, di masa pandemi Covid-19 UMKM diharapkan dapat tetap produktif dan mampu memasarkan produknya. Sehingga mampu menjadi kekuatan penyangga ekonomi nasional, dan sebagai tulang punggung dalam menggerakkan ekonomi secara dinamis.

Upaya itu, untuk mempertahankan agar UMKM bisa survive dan terus produktif. Atas dasar itu, pemerintah diharapkan dapat melakukan pendampingan dan pembinaan bagi UMKM di

wiwit agus pribadi/bhirawa

Ketua tim penggerak PKK Aminah Hadi sosialisasi UMKM produktif di masa pandemi.

Kota Probolinggo, seperti yang dilakukan oleh Kecamatan Kanigaran.

“Ini tugas kita bersama. Sebagai kader PKK, yang berperan ikut meningkatkan pertumbuhan UMKM dengan membuat berbagai pemberdayaan, pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha

sekaligus memberikan contoh.

Serta mengedukasi masyarakat untuk bela dan beli produk dalam kota. Selain bisa memenuhi kebutuhan kita, juga bisa membantu para UMKM, supaya perekonomian tetap bergerak,” tandasnya.

Di hadapan 50 peserta sosialisasi, yang terdiri dari UMKM

se Kecamatan Kanigaran itu, Aminah mengingatkan peran penting TP PKK dalam mensukseskan program pemberdayaan keluarga. Utamanya, menggerakkan dan meningkatkan perekonomian untuk kesejahteraan seluruh warga.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kecamatan Kanigaran

Lucia Aries Yuliyanti dalam laporannya menyampaikan, kegiatan yang berlangsung hari ini bertujuan mengembangkan dan memanfaatkan potensi dan sumber daya keluarga dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan peningkatan perekonomian masyarakat.

Selain itu, meningkatkan serta memberdayakan ekonomi keluarga, melalui pengembangan ekonomi kreatif dan UMKM. “Disamping juga pengembangan UMKM yang diharapkan sebagai solusi dari sistem perekonomian yang mengantarkan masyarakat siap bersaing dalam pasar global, yang berimbas pada memperluas lapangan kerja, pemerataan pendapatan, serta terciptanya kewirausahaan,” terangnya.

Pengembangan UMKM merupakan salah satu upaya yang diharapkan dapat dilakukan secara simultan oleh semua pihak dan seluruh stakeholder

yang ada. Sosialisasi ini menghadirkan narasumber dari dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (DKUPP) Kota Probolinggo. Giat yang juga ajang untuk memperkenalkan produksi olahan tangan kreatif para pelaku usaha UMKM di Kota Probolinggo itu disambut begitu hangat oleh istri dari Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin itu.

Aminah tampak antusias untuk mengetahui beragam produk yang ditawarkan UMKM didaerahnya khususnya Kecamatan Kanigaran yang dipajang di meja display.

Perhatiannya bahkan tertuju cukup lama pada satu produk olahan dari pelepah pohon pisang. “Bisa dimakan ya? (rasanya) Enak??,” tanyanya.

“Bisa bu, rasanya juga enak.

Monggo Ibu dicoba,” jawab Luci sambil menawarkan.[wap]

SAMBUNGAN

Rabu Legi, 9 Juni 2021

Masuk Surabaya, Warga Madura Wajib Rapid Antigen l

Sambungan hal 1

dipusatkan di satu pintu yang terdiri dari Satgas Covid-19 Bangkalan dan Surabaya.

“Pada waktu rapat dikoordinasikan bahwa nanti Insya Allah kalau seperti ini (pola penyekat­an) bisa diubah. Jadi nanti penyekatannya satu pintu, ada Bangkalan ada Surabaya dan ada TNI, Polri juga.

Sehingga konsentrasinya lebih bisa langsung satu tempat. Insya allah (Kita koordinasikan) titiknya dimana nanti kita akan kumpul jadi satu,” jelas dia.

Oleh karena itu, nantinya dari arah Surabaya menuju Madura maupun sebaliknya, akan dilakukan screening. Wali Kota Eri berharap, melalui pola screening yang akan dilakukan ini dapat melindungi Surabaya dan Madura dari penyebaran Covid-19. “Madura dan Surabaya juga harus terlindungi, karena ini kan suatu daerah yang tidak mungkin dipisahkan,” tuturnya.

Di samping itu, Wali Kota Eri Cahyadi menyebut, sesuai arahan dari Gubernur Jatim, apabila di Madura penyekatan dilakukan 3 shift, maka di Surabaya juga demikian. Dengan begitu maka kedua wilayah ini dapat saling melindungi dari penyebaran Covid-19.

“Karena kan kalau begini di sana dilakukan swab, di sini masih dilakukan swab. Jadi seakanakan kok (kendaraan) tembus. Kalau jadi satu tempat kan enak. Inilah kebersamaan kita sebagai kepala daerah, saling membantu dan saling bahumembahu,” imbuhnya.

Sementara itu Dirpolairud Polda Jatim, Kombes Pol Arnapi mengatakan, penyekatan dan tes swab antigen ini bertujuan untuk mencegah penularan Covid-19 dari Bangkalan. Sebab, diketahui jumlah kasus Covid-19 di empat Kecamatan di Bangkalan mengalami kenaikan. “Hasil dari giat tes swab antigen terhadap 161 orang calon penumpang. Ditemukan empat orang diantaranya positif,” kata Kombes Pol Arnapi.

Dijelaskan Arnapi, tes swab antigen ini digelar di depan Mako Sat Polairud Polres Bangkalan. Pemeriksaan dilakukan pada seluruh calon penumpang. Yakni dilakukan kepada calon penumpang yang membawa kendaraan bermotor maupun roda empat.

Penumpang yang hasil swab antigennya positif, sambung Arnapi, akan dibawa ke Balai Diklat Bangkalan untuk penanganan lebih lanjut, seperti diswab PCR. Sehingga dapat segera ditangani dan sekaligus mendapat tindakan medis. [iib, bed]

Dirujuk ke RSLI, 25 Pasien Diduga Terpapar Covid-19 Varian Baru

Sambungan hal 1 “Secara umum, melihat cepatnya penularan, angka kematian yang tinggi, kondisi mereka patut diduga terinfeksi varian baru,” tambahnya.

Kendati begitu, Jadid menyampaikan kalau hal tersebut baru dugaan awal saja. Kevalidan itu menunggu hasil pemeriksaan spesimen sampel yang telah dikirim ke Balitbangkes dan ITD Unair.

“Tapi nggak bisa semena-mena kami menyatakan itu, masih patut diduga, sampai nanti samplenya itu bisa keluar baru kita bisa,” ucapnya.

Pasien yang diduga terjangkit mutasi baru ini juga dipisahkan perawatannya di RSLI. “Kami berupaya, memisahkan. Tetap kami usahakan atas dasar kemanusiaan, eman pasien yang biasa, harus dijauhkan kemungkinan paparan baru,” pungkas dia. [geh] l

Suka Wirausaha Kuliner l

Sambungan hal 1

menjadi sebuah usaha kuliner kenamaan.

Gayung pun bersambut, yang semula berbisnis warung kecil-kecilan, H Hamid mulai membuka sebuah usaha kuliner yang cukup luas di Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo. Dengan mengibarkan bendera Farannisa, H Hamid perlahan namun pasti mulai dikenal masyarakat penyuka wisata kuliner di Kota Santri. “Ya saya memberanikan diri membuka usaha kuliner dengan aneka masakan. Ada bebek dan ayam goreng. Berikut aneka minuman semua tersedia,” paparnya.

Setahun berjalan, ternyata usaha kuliner yang ditekuninyamendapatkan respon baik dari masyarakat Kota Situbondo. Bahkan warga dari tetangga dekat Kabupaten Situbondo ikut berdatangan mencicipi aneka menu racikannya.

Karena terus berkembang, ia menambah lahan hingga tersedia sebuah tempat untuk ruang rapat dan konsolidasi sebuah organisasi.

Usaha yang ditekuni H Hamid terus tumbuh dan berkibar seiring dengan bertambahnya para pelanggan baru. “Saya mencoba mengembangkan usaha kuliner dengan menu baru yakni khusus masakan sate dan gule kambing. Tempatnya tidak jauh dari Farannisa Bebek. Lumayan respon penghobi kuliner tersebut mulai berdatangan setiap harinya,” pungkas H Hamid. [awi]

Pemkab Malang Bangun SDM Unggul Kabupaten Malang, Bhirawa Bupati Malang HM Sanusi terus berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan cara membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul.

Seperti membangun sektor pendidikan dan kesehatan, serta membangun ekonomi mapan.

Sehingga untuk mewujudkan itu, maka akan melakukan kerjasama dengan beberapa lembaga perguruan tinggi di wilayah Malang Raya.

“Untuk membangun SDM yang unggul itu, hal ini sudah saya sampaikan dalam proges pembangunan di Kabupaten Malang melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026, pada beberapa hari lalu,” ujar Sanusi, Selasa (8/6), kepada Bhirawa.

Sehingga, kata dia, dirinya berharap di tahun 2022 mendatang, Kabupaten Malang dapat menempati rangking teratas sebagai kawasan yang terbaik pendidikan, serta SDM yang unggul di Jatim.

Karena kunci kesejahteraan yang harus dicapai masyarakat, dan pada um-

umnya harus memenuhi tiga unsur yakni pendidikan yang baik, kesehatan yang terjaga, serta ekonomi yang stabil.

Sedangkan untuk mencapai Kabupaten Malang yang makmur bukanlah tugas yang gampang, anamun itu menjadi prioritas kami, dengan terus menggembleng tiga unsur kesejahteraan tersebut.

Selain itu, Sanusi juga menyinggung beberapa sektor yang dinilainya saat ini dalam perkembangan yang cukup baik. Dan ada beberapa sektor unggulan di kawasan kita yang dapat terus kita mandirikan, seperti sektor pertanian dengan produk unggulannya berupa alpukat pamelik di Kecamatan Lawang, yang beberpa saat lalu telah dilakukan peninjauan oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Sedangkan pisang mulyo dari Kecamatan Dampit, telah diakui kualitasnya oleh Gubernur Jatim Khofifah Inda Parawansa.

“Pisang mulyo memiliki kualitas yang baik, karena satu tandan menghasilkan beberapa sisir dan beda dengan jenis pisang lainnya.” terang dia.

Disamping itu, dia melanjutkan, dirinya juga akan mengembangkan sektor perikanan dan ekonomi kre-

atif yang nantinya menjadi tumpuan Kabupaten Malang dalam mengantarkan kesejahteraan masyarakat.

Dan jika sektor perikanan dikembangkan melalui tekhnologi akan mencapai kualitas ekspor. Sehingga dirinya meminta kepada Camat agar untuk bekerjasama dengan pengusaha dan kaum millenial, aagar dapat menemukan cara masa kini yang sekiranya dapat diterima seluruh kalangan sehingga mempercepat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang.

Dan sektor ekonomi kreatif, kata Sanusi, juga tidak kalah pentingnya di era masa kini. Sebab, Sumber Daya Alam (SDA) yang kita miliki harus dimanfaatkan, seperti contohnya sebuah persawahan di Desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, yang telah dikembangkan menjadi kawasan wisata. Sehingga hal ini menjadi perhatian Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. “Pak Menteri telah mengapresiasi hasil kerja keras kita dengan langsung mengunjungi kawasan wisata tersebut. Karena telah berhasil mendongkrak ekonomi masyarakat di sekitar desa setempat,” pungkasnya. [cyn]

Raih WTP, Bukti Tata Kelola Keuangan Dilakukan Hati-hati

Pamekasan, Bhirawa Bupati Pamekasan, Jatim, Baddrut Tamam menghadiri rapat paripurna penyampaian nota penjelasan mengenai raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2020 di gedung DPRD setempat, Selasa (8/6).

Rapat paripurna tersebut dihadiri oleh Kapolres Pamekasan, AKBP Apip Ginanjar, Dandim 0826 Letkol Inf Tedjo Baskoro, Sekretaris Daerah (sekda) Pamekasan, Totok Hartono dan sejumlah forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda).

Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam menyampaikan, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dari realisasi APBD Pamekasan tahun 2020 mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang merupakan opini tertinggi atas audit dalam pengelolaan keuangan.

“Perlu kami sampaikan bahwa opini WTP yang diraih Kabupaten Pamekasan merupakan yang ke 7 kali berturut-turut. Ini menunjukkan bahwa tata kelola keuangan Pemkab Pamekasan sudah dilakukan secara hati-hati,” katanya saat menyampaikan nota penjelasan mengenai raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020.

Menurutnya, undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah menerangkan bahwa opini didefinisikan

Gubernur Imbau Warga Tak Toron l

Sambungan hal 1

Khofifah saat melakukan kunjungan di Bangkalan bersama Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, Selasa (8/6).

Ia menjelaskan, dari hasil tes PCR yang dilakukan kepada 99 warga Bangkalan ada 46 yang terkonfirmasi positif. Sebanyak 17 di antaranya ternyata memiliki CT di bawah 25.

Ia langsung meminta agar dilakukan genome sequencing di ITD Unair. Ini untuk melihat kemungkinan adanya strain lain yang terkonfirmasi pada pasien ini.

“Hal ini sesungguhnya sudah menjadi SOP Pemprov Ketika melihat urgensi tertentu. Pak Bupati juga sudah menyiapkan dua titik penyangga di Bangkalan. Yakni di Balai Diklat dan BLK, Pemprov menyiapkan di kantor BPWS kaki Suramadu,” ujar Khofifah.

Pihaknya mengaku, sejak Kamis sudah melakukan rakor dengan Pangdam di Makodam V Brawijaya. Pihaknya telah melakukan identifikasi terhadap peningkatan BOR RS yang sudah di atas 60 persen. Kemudian pihaknya meminta agar dilakukan relaksasi, kebetulan dari Bangkalan ke Sura-

baya berjarak cukup dekat sehingga bisa segera dirujuk pasiennya.

“Pokoknya tidak boleh ada pasien yang masuk RS dengan BOR yang telah mencapai 80 persen. Bukan ditolak tetapi dirujuk,” ujar Khofifah.

Karena, lanjut dia, masingmasing RS rujukan memiliki RS penyangga, maka diputuskan oleh tim dengan menunjuk enam RS penyangga di Surabaya. Dua RS di antaranya adalah milik Pemprov Jatim, yakni RSUD dr Soetomo dan RSU Haji. “RSUD dr Soetomo ini alatnya lengkap, dokternya komplit dan BOR-nya sudah sangat rendah.

Jadi memungkinkan bisa dijadikan sebagai rujukan utama,” terangnya.

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, pihaknya tengah menyiapkan tambahan tenaga kesehatan. Sebab, tekanan kapasistas di RS dan terhadap tenaga kesehatannya harus dikurangi.

Kemenkes telah berkordinasi de­ ngan IDI agar mengirim tenaga dokter ke Bangkalan sekaligus sudah berkordinasi dengan pusat Pendidikan Ke­ sehatan di Surabaya untuk mengirim perawat. Kemenkes juga mengirimkan 30 ventilator serta persediaan vaksinasi dan obat-obatan.

“Masih menunggu jumlah pastinya. Perhitungan saya untuk dokter sekitar 10, sedangkan Nakes yang penting adalah tenaga tracer di Puskesmas. Ada lima Puskesmas kali empat perawat, sehingga butuh sekitar 20 perawat,” ungkap dia.

Sementar itu meledaknya kasus Covid-19 di Bangkalan sudah diprediksi oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jatim. “Kasus Covid-19 yang meledak di Bangkalan dari segi berita memang mengagetkan dan dari segi ilmu sudah bisa kita memprediksikan,” kata Ketua IDI Jatim dr. Sutrisno Sp.OG .

Menurut dia, beberapa hari lalu memang rumah sakit di Bangkalan kuwalahan, sehingga banyak kasus sampai di lockdown. Ia pun menjelaskan cukup banyak tenaga kesehatan yang terpapar dengan sumber yang tidak jelas.

Pihaknya berharap kasus di Bangkalan tidak menyebar ke yang lain. Bahkan, ia mengaku, IDI Jatim sudah menggelar rapat bahwa Sampang, Pamekasan dan Sumenep masih tenang. “Begitu juga dengan Surabaya dan Sidoarjo juga tenang. Artinya bahwa masalah telah terlokalisir di Bangkalan,” katanya. [tam,geh]

inwang dan dimasukkan dalam tas seberat 1.646 gram. Masing-masing bungkus sabu-sabu yang ditemukan mempunyai berat 1.025 gram dan 621 gram. Jika ditotal 1.646 gram atau 1,6 Kilogram.

Kepada petugas, MM mengaku disuruh bosnya berinisial MW untuk mengantar sabu-sabu tersebut ke Surabaya. Rencananya sabusabu tersebut diberikan kepada seseorang yang ada di Surabaya.

MM mengaku kenal dengan MW sekitar seminggu yang lalu dikenalkan temannya YY melalui telepon.

“Saya dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp 16 juta. Sebelumnya saya sudah mendapatkan upah sebesar Rp 5 juta, ditransfer di rekening BCA Rp 1 juta dan di rekening BRI sebesar Rp 4 juta,” ungkap tersangka MM.

Aris menambahkan, tersangka MM ini merupakan jaringan narkotika Jakarta-Surabaya. Selain mengamankan barang bukti sabu, petugas juga mengamankan barang bukti 2 unit HP merk Samsung dan Aldo, kemudian 1 unit Mobil Toyota Avanza Nopol B 1722 NRD. “Tersangka merupakan jaringan narkotika Jakarta-Surabaya.

Kami akan melakukan pendalaman terkait hasil ungkap kasus ini. Terutama kepada seseorang berinisial MW yang diakui tersangka sebagai bosnya,” pungkasnya.

Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal Tindak Pidana Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika sebagaimana dimaksud pasal 114 ayat (2) Subs pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika. [bed]

BNNP Jatim Gagalkan Peredaran 1,6 Kg Sabu Kemasan Teh l

Sambungan hal 1

dari tersangka berinisial MM (41).

Warga Surabaya ini berperan sebagai kurir yang sedang melakukan perjalanan dari Jakarta ke Kota Pahlawan untuk mengambil barang bukti sabu. MM ditangkap di halaman Indomaret Jl RE Martadinata, Kabupaten Tuban pada Sabtu (5/6).

“Tersangka ini menggunakan jalur darat, yakni dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B 1722 NRD warna hitam. Dari tangan tersangka petugas menemukan barang bukti sabu seberat 1.646 gram atau 1,6 kilogram sabu,” kata Brigjen Pol M Aris Purnomo, Selasa (8/6).

Masih kata Aris, sabu tersebut disembunyikan tersangka dalam bungkus plastik teh merek Guany-

Halaman 11

sebagai penyataan profesional sebagai kesimpulan mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

“Opini ini didasarkan pada empat kriteria, yang pertama kesesuaian dengan standart akuntansi peme­ rintah, kedua kecukupan pengungkapan, ketiga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan yang keempat pengendalian efektifitas sistem,” terangnya.

Bupati yang akrab disapa Mas Tamam tersebut menyampaikan, WTP adalah opini audit yang diberikan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi bebas dari salah. Artinya, pemerintah daerah dianggap mampu menjalankan prinsip akuntansi yang berlaku.

“Keberhasilan ini tidak luput dari kerja keras dan cerdas serta komitmen kita semuanya dalam rangka tata kelola keuangan daerah yang baik, transparan, dan akuntabel,” ujar bupati murah senyum tersebut.

Pihaknya menyampaikan terimakasih kepada eksekutif dan legislatif atas dukungan dan kerja sama dalam merealisasikan keuangan daerah secara baik, dan benar untuk kesejahteraan masyarakat Pamekasan.

“Capaian yang melampaui target pada tahun anggaran 2020, salah satunya pendapatan asli daerah (PAD). Awalnya PAD Pamekasan ditarget sebesar Rp182 miliar, namun terealisasi mencapai Rp232 miliar atau lebih sekitar Rp49 miliar,” pungkasnya.n [din]

Antraks Dapat Diobati dan Dicegah, Tetap Diwaspadai Sambungan hal 1 rian Pertanian. Untuk harga Vaksin Antraks, tentunya cukup terjangkau oleh peternak.

“Tetapi masih perlu melakukan kewaspadaan terhadap Antraks. Minimal, mengenali gejala Antraks yaitu hewan mati mendadak, bengkak di leher, dada, perut, pinggang dan kelamin, kejang, panas tinggi, keluar darah dari lubang anus, hidung, telinga dan kelamin, kembung, lesu dan luka pada lidah,” tuturnya.

Sementara Kabis Kesehatan Hewan, Diana Devi menyampaikan, kejadian Antraks bermula dari isu santet yang viral di Desa Sidomulyo Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung. Dikarenakan ada kejadian kematian sapi dan kambing berkelanjutan sejumlah 27 ekor terdiri dari 20 ekor sapi dan 7 ekor kambing sejak Bulan Februari sampai Mei Tahun 2021.

Menindaklanjuti hal itu, Dinas Peternakan Jatim bersama dengan Direktorat Kesehatan Hewan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung telah melakukan investigasi dan pengambilan sampel.

Hasilnya menunjukkan dari 45 sampel yang dikoleksi hanya satu sampel terdeteksi positif Antraks. Antraks merupakan salah satu dari 25 PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis) berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4026/Kpts/ OT.140/4/2013.

Ia juga menyampaikan, tindakan yang harus dilakukan terhadap hewan diduga Antraks apabila menemukan hewan sakit atau mati mendadak, maka segera menghubungi Dokter Hewan di Puskeswan (Pusat Kesehatan Hewan) terdekat.

“Hewan dilarang untuk dilalulintaskan, dilarang diperjualbelikan, dilarang dipotong, dilarang dikonsumsi, dilarang bangkai dibuang di sembarang tempat, bangkai harus dikubur dan dibakar hangus,” tambahnya.

Untuk penanganannya, Pemerintah Pusat dan Daerah baik Pemerintah Provinsi dan Kabupaten bersinergi melakukan penanganan pengendalian Antraks dengan membentuk Tim Kesehatan Hewan di lapangan yang bertugas 24 jam.

Kemudian, melakukan upaya pengobatan dan vaksinasi serta KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) terkait Antraks pada peternak. Kebutuhan obat dan vaksin disupport dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten sebanyak 2.075 dosis obat dan 12.000 dosis vaksin.

Pada 3 Juni 2021 dilakukan penyerahan bantuan support obat dan vaksin oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten yang langsung diserahkan oleh Direktur Kesehatan Hewan yang baru yaitu Dr. drh. Nuryani Zainuddin, M.Si. [rac]

l

Tak Nyaman Melihat Warga Mulai Lalai Memakai Masker l

Sambungan hal 1

ketat diterapkan di awal pandemi Covid-19 terjadi, kemarin nyaris tak terlihat. Tidak ada lagi menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas.

Mereka pun tergugah, acara reuni spontan mereka ubah. Susi Wulandari, ketua Komunitas Keluarga Buk Rete langsung berembuk dengan anggota yang lain dan sepakat melakukan aksi damai prokes. “Kami akhirnya sepakat menggelar aksi damai untuk mengingatkan lagi penerapan protokol ke­ sehatan,” terang warga asal Desa/Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo.

Banner reuni lantas mereka balik, ajakan “Ayo Pakai Masker” ditulis dengan huruf besar. Lalu, semua anggota komunitas bertanda

tangan di banner itu. Sebagai bentuk petisi atau dukungan pada pemerintah yang terus mengingatkan untuk menerapkan protokol kesehatan demi melawan Covid-19.

Banner itu pun mereka bawa dengan menggelar long march dari pintu masuk PPP menuju lokasi kumkum di dalam area PPP Mayangan. Sepanjang perjalanan, mereka pun menggalang petisi atau dukungan dari warga yang melintas. Mendukung penerapan protokol kesehatan untuk melawan Covid19. Warga yang mendukung diminta bertanda tangan di banner yang mereka bawa.

Tak hanya menggalang petisi. Mereka pun membagi-bagikan masker pada warga di pelabuhan yang tidak memakai masker.

Tidak sekadar membagikan masker. Bebe­ rapa anggota komunitas pun memakaikan masker pada warga. Sekaligus mengajak

mereka agar patuh dan taat bermasker.

Beberapa warga yang beruntung bahkan diberi nasi kotak. Warga yang mendapat nasi kotak dan masker pun tersenyum senang. Perut jadi kenyang makan nasi kotakan setelah berendam di laut. Salah satu yang dapat nasi kotakan itu adalah Sumiati, warga asal Kecamatan Mayangan itu berangkat pagi-pagi sekali ke PPP Mayangan untuk berendam. Katanya untuk menjaga kesehatan.

Sumiati bahkan tidak sempat sarapan, karena berangkat pagi. Masker dibawanya, namun tidak dipakainya. “Alhamdulillah dapat nasi kotakan. Tadi belum sempat sarapan. Masker sih saya bawa. Tapi memang tidak saya pakai. Soalnya kan masih berendam,” katanya.

Dia pun mengaku salut pada emak-emak

yang menggelar aksi damai untuk mengingatkan warga menggunakan masker.

“Mungkin masyarakat mulai bosan pakai masker ya. Jadi ya memang harus terus diingatkan,” tuturnya.

Susi sendiri menilai, masyarakat mulai bosan. Padahal, bosan adalah musuh utama dalam penerapan protokol kesehatan.

Apalagi, pandemi Covid-19 belum berakhir. “Lambat laun seolah masyarakat mulai bosan bermasker dan menerapkan protokol kesehatan. Terbukti pada saat kami datang banyak yang tak bermasker,” tandasnya.

Penerapan 5M pun dinilainya mulai longgar. Terutama mereka yang tidak pernah tertular Covid-19. “Taat prokes ini tanggung jawab bersama. Sehingga, kami berupaya, minimal dengan aksi dadakan ini

dapat kembali memberikan semangat untuk masyarakat taat prokes,” ungkapnya.

Ia yakin tiap usaha yang dilakukan tersebut pasti akan berdampak baik. “Perkara selepas aksi mereka tetap tidak taat prokes, itu risiko mereka ya. Yang jelas kami berusaha memberikan pengaruh positif,” katanya.

Hal senada diungkapkan Yuliati, salah satu anggota SCB asal Kelurahan Wiroborang, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo. Perempuan 52 tahun itu berharap langkah kecil mereka memberikan dampak baik. “Saya percaya yang kumkum di sini ingin sehat. Dengan adanya stimulus positif dari kami, semoga memberikan dampak baik. Jangan ampai akibat lalai, kita terpapar dan malah membahayakan keluarga,” tambahnya. [*]

Bhirawa

Rabu Legi, 9 Juni 2021

Halaman 12

100 Hari Kerja Bupati, Lamongan Menuju Kejayaan Lamongan, Bhirawa Tepat 100 hari Bupati Lamongan Yuhronur Efendi dan Wakilnya Abdul Rouf menjalankan program kerja jangka pendeknya setelah resmi dilantik di Gedung Negara Grahadi Surabaya 26 Februari lalu. Untuk mengukur kinerja 100 hari kerjanya, Bupati YES melaksanakan evaluasi 100 hari kinerja Kepala Daerah di Pendopo Lokatantra Kabupaten Lamongan.

100 hari kerja bagi Kepala Daerah merupakan masa orientasi untuk menyatukan cara pandang, semangat, kebersamaan, ide/gagasan untuk mewujudkan visi kejayaan Lamongan berkeadilan.

Capaian dari 100 hari kerja ini, menurut YES sebagai dasar untuk mendongkrak kualitas kinerja ASN dalam mberikan pelayanan yang

adaptif dan responsif kepada masyarakat.

"Program-program jangka pendek yang telah dicapai dalam 100 hari kerja kemarin untuk memulai, menjadikan mapping agar semua aspek berjalan serentak dalam mencapai visi kejayaan Lamongan," papar Bupati YES. Sebagaimana diketahui, YES memiliki lima fokus program pada 100 hari kerja. Lima fokus ini yakni peningkatan infrastruktur melalui JAMULA, peningkatan layanan pendidikan dengan PERINTIS, digitalisasi pelayanan dengan 100 persen pelayanan berkualitas, pemulihan ekonomi melalui penguatan UMKM, serta penanganan pandemi dan perbaikan layanan kesehatan dengan program Lamongan sehat.

Dua hal yang menjadi fokus utama YES-BRO yakni penanganan pandemi covid-19 dan pelayanan publik. Dalam penanganan pandemi, YES-BRO melaksanakan pencegahan dengan

memperkuat PPKM mikro, penanganan dengan menyiapkan tempat karantina dan BOR yang cukup serta 65.404 vaksinasi, serta menyiapkan 48 SMPN dan 638 SD tangguh.

Selain itu juga melakukan pemulihan ekonomi melalui kebangkitan UMKM dengan slogan 'Ayo Beli Produk Lamongan' secara online (Pasar Online Lamongan, Lapak Lamongan, dan misi dagang), ataupun secara offline (taman tematik, desa wisata, kurasi dan penyaluran produk oleh Indomaret sebanyak 26 produk).

Dalam fokusnya menangani pelayanan publik, YES-BRO melaksanakan perbaikan jalan, normalisasi sungai, pembangunan rumah layak huni, pengendalian banjir, sekolah digital, peningkatan kualitas layanan kesehatan di puskesmas hingga posyandu dan home care service, juga digitalisasi pelayanan publik dengan menciptakan program layanan 3 in 1 (KK, Akta dan KIS) serta aplikasi Lapor Pak YES untuk menyerap aspirasi masyarakat Lamongan dan aplikasi-aplikasi untuk memudahkan dan menyederhanakan birokrasi.

Selain dua fokus utamanya, YES-BRO juga melakukan peningkatan produk pertanian dengan rehab embung, bantuan OTP dan asuransi. Juga peningkatan produksi perikanan dan peternakan.

Kedepannya YES mengungkapkan bahwa kejayaan yang berkeadilan akan diwujudkan dengan sebelas prioritas, yakni pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, infrastruktur, pertanian dan perikanan, UMKM, pemuda dan olahraga, pariwisata, pelayanan publik, sosial kesejahreraan, dan pembangunan desa. [aha.yit]

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Mewarnai 100 Hari Kerja Bupati Yuhronur Efendi alimun hakim/bhirawa

Bupati Yuhronur Efendi (YES) ajak seluruh elemen untuk maksimalkan pelayanan ke masyarakat.

Menparekraf Sandiaga Uno Optimis Ekonomi Lamongan Bangkit Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahudin Uno optimis perekonomian Lamongan mampu bangkit. Keoptimisan itu disampaikannya saat Zoom Meeting Bersama Bupati Yuhronur Efendi dan para pelaku ekonomi kreatif Lamongan dalam agenda Cangkruk Bareng Yak Menteri di Ruang Command Center Pemkab Lamongan.

"Saya terkesan dengan wisata Lamongan, paket lengkap adawisata alam, wisata budaya, dan wisata religi. Ditambahdengan pelaku-pelaku ekonomi kreatif Lamongan yang mampu bertahan dan berinovasi dikala pandemi seperti ini. Saya yakin ekonomi Lamongan akan bangkit kembali," ungkap Sandiaga Uno,Minggu (6/6).

Sementara itu dalam pemaparanya,Bupati Yuhronur mengungkapkan telah melakukan beberapa terobosan guna memulihkankembali ekonomi Lamongan yang selama pandemi inipertumbuhan ekonomi Lamongan telah terkontraksi menjadi-2,65% dari sebelumnya 5,44% di

tahun 2019. "Lamongan memiliki lebih dari 300.000 UMKM dan telahmelakukan ekspor beberapa komoditi berupa kain tenun ikat, lobster, kerapu dan produk olahan ikan lainnya.

Bupati Yuhronur Efendi saat virtual bersama Menteri Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudin Uno.

Melalui Gerakan #AyobeluProdukLamongan kita memfasilitasi para pelaku beserta produk UMKMnya masuk ke gerai ritel modern dan sudah ada 16 produk yang lolos kurasi. Kita juga melakukan misi dagang dengan membuka akses pemasaran dan membuat marketplace yang sudah diakui oleh Bank Indonesia berupa Pasar Online Lmaongan (POL) dan LapakLamongan (Lala)," jelas Bupati Yuhronur.

Selain itu,Lanjutnya, terobosan juga dilakukan di bidang pariwisata yakni melalui pariwisata tematik sepertiTaman Mahoni Kendalifornia (Kendal For Indonesia) di tepi sungai Bengawan Solo, Desa Kendal Kecamatan Sekaran, Nautical Tourism berupa Pantai Kutang, WisataBahari Lamongan (WBL), Maharani Zoo dan Goa, lokasitenggelambnya Van Der Wijk, serta Tanjung Kodok Beach Resort, dan Sport Tourism di Desa Tlemang KecamatanNgimbang dan Heritage Tourism di Desa SendangrejoKecamatan Ngimbang. [aha.yit]

Orang nomer wahid melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Lamongan untuk meninjau PPDI (Pusat Pemasaran dan Distribusi Ikan) di Kecamatan Brondong, Kamis (6/5) lalu. Presiden Jokowi didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansah, dan Bupati Lamongan Yuhronur Efendi melihat secara langsung kegiatan nelayan di masa pandemi.

"Intinya saya ingin melihat secara langsung keadaan dan situasi nelayan selama pandemi.

Tadi sudah disampaikan juga bahwa kondisi nelayan di sini tidak ada masalah dan bisa melaut seperti biasanya, normal, dan hasilnya juga normal," terang Presiden Jokowi.

Selain itu, Presiden Jokowi juga melakukan dialog bersama perwakilan nelayan Kabupaten Lamongan untuk mendengarkan dan menampung aspirasi para nelayan. Presiden juga mengungkapkan meski keseluruhan normal, terdapat beberapa keluhan yakni terkait pendangkalan di pelabuhan di dua lokasi yang dimintakan untuk diadakan pengerukan.

"Saya juga sudah sampaikan, nanti dua tiga bulan akan segera dilakukan pengerukan, termasuk juga lampu haluan akan diperbaiki. Kita harapkan beberapa perbaikan tadi nanti bisa meningkatkan kesejahteraan nelayan, karena mau berlabuh mau bongkar lebih mudah," pungkas Presiden Jokowi.

Tak hanya meninjau PPDI, Presiden Jokowi juga melakukan peninjauan pabrik pengolahan

produk makanan laut, PT Bumi Menara Internusa (BMI) Lamongan. PT BMI Lamongan sendiri diketahui sebelumnya telah turut serta dalam pelepasan ekspor ke pasar global di tahun 2020.

BMI merupakan eksportir produk perikanan yang produk-produknya telah merambah pasar Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, dan Australia.

Bupati Lamongan Yuhronur Efendi mengungkapkan bahwa seluruh aspirasi nelayan telah disampaikannya kepada Presiden dan telah disetujui. "Seluruh aspirasi nelayan sudah saya sampaikan ke Bapak Presiden dan akan ditindaklanjuti dan disetujui untuk dibangun. Ada empat hal yang disetujui yakni pengerukan di dua titik lokasi, perbaikan lampu mercusuar dan yang keempat terkait breakwater. Saya dipesan oleh beliau untuk menindaklanjuti dengan membuat surat," ungkap YES. [aha.yit]