binder9jun22

HARIAN Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2006

harian_bhirawa@yahoo.com bhirawa_indragiri@yahoo.com suratkabar_harianbhirawa

IKLAN/ LANGGANAN

Surat Kabar Harian Bhirawa

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

www.harianbhirawa.co.id

Mata Rakyat Mitra Birokrat

Kamis Legi, 9 JUNI 2022

Gubernur Khofifah Dorong Industri Alkes Perbanyak Konten Lokal

Selaraskan Layanan RS dengan Enam Pilar Transformasi

Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mendorong perusahan nasional yang bergerak di bidang alkes memiliki komitmen untuk penguatan konten lokal pada setiap produknya. Hal ini senada dengan perintah Presiden RI, Joko Widodo terkait optimalisasi belanjan produk dalam negeri.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Khofifah saat mengunjungi pameran alat kesehatan yang diikuti oleh 76 perusahaan nasional di sela Seminar Perumahsakitan Ke-16 Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Jatim dan Hospital Expo XVI di Grand City Convex Surabaya, Rabu (8/6).

Mantan Menteri Sosial

itu mengatakan, adanya produk dalam negeri yang dipamerkan menjadi bagian penting untuk bisa mengukur sejauh mana arahan Presiden RI Joko Widodo mengena pada teknologi kesehatan. Terutama dengan berbagai alat kesehatan yang dibutuhkan dalam pelayanan  ke halaman 11

Enam Pilar Transformasi Sektor Kesehatan 1. Transformasi layanan primer 2. Transformasi layanan sekunder (rujukan atau rumah sakit) 3. Transformasi sistem layanan kesehatan 4. Transformasi sistem pembiayaan kesehatan 5. Transformasi sumber daya manusia kesehatan 6. Transformasi teknologi kesehatan

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat mengunjungi pameran alat kesehatan yang diikuti oleh 76 perusahaan nasional di sela Seminar Perumahsakitan ke-16 Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Jatim dan Hospital Expo XVI di Grand City Convex Surabaya, Rabu (8/6).

Dua Calon Haji Tulungagung Positif Covid-19 Didik Eka memperlihatkan hasil tes PCR salah satu JCH yang hasilnya negatif Covid-19, Rabu (8/6) siang.

Tulungagung, Bhirawa Dua jamaah calon haji (JCH) Kabupaten Tulungagung dinyatakan positif Covid-19 setelah menjelani tes swab (PCR). Akibatnya, keduanya dipastikan tidak

bisa berangkat ke Surabaya bersama rombongan kloter 9 asal Kabupaten Tulungagung pada Kamis (9/6) dini hari.  ke halaman 11

Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa secaa resmi menyerahkan SK pengangkatan kepada 10.992 ASN baru Pemprov Jatim dari formasi tahun 2021, Rabu (8/6) di Gedung Graha Unesa, Surabaya.

Rinciannya terdiri dari 1.387 PNS dan 9.605 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerjasama (PPPK).

BANYAK cara dilakukan oleh setia lembaga pendidikan. Salah satunya dilakukan Kepala MTsN 1 Situbondo, Jamaluddin SAg yang mengenalkan prestasi lembaga pendidikan yang dipimpinnya dikenal masyarakat Kota Santri Pancasila Situbondo.

Salah satu caranya, Jamaluddin melakukan penyebaran prestasi dan sarana madarasah di media sosial (medsos). Ada banyak ragam keuntungan yang diakui Jamaluddin melakukan proJamaluddin SAg

Periksa Pejabat, Kejaksaan Lakukan Pulbaket dan Puldata - Lumayan bikin panik pak pejabat Pimpinan DewanAmbil Alih Tugas BK Tangani Kasus Nurhudi - Viral vidionya sekaligus masalahnya PPIH Temukan Palu Hingga Cobek di Tas Jemaah - Memang susah lepas dari sambel

gawai. Komponen pendapatan yang diperoleh PPPK ialah gaji pokok, tunjangan suami/istri, tunjangan anak, tunjangan beras, tunjangan umum, BPJS Kesehatan dan Taspen.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim Indah Wahyuni menjelaskan, CASN yang telah mendapatkan SK  ke halaman 11

Dugaan Anggota DPRD Terlibat Konten Pernikahan Manusia dengan Kambing

Gresik, Bhirawa.

Gelombang demo dan protes tekait kasus dugaan anggota dewan terlibat proses pernikahan antara Saiful Arif (45) warga Desa Kelampok Kecamatan Benjeng dengan se ekor kambing betina yang difasilitasi oleh Nurhudi Didin Arianto anggota DPRD Gresik dari partai Nasdem, akhirnya pimpinan dewan mengambil alih tugas dari badan kehormatan (BK).

Menurut Ketua DPRD Gresik Abdul Qodir, dalam sehari ini menerima banyak

 ke halaman 11

Sentil

Bagi PNS yang telah menerima SK, take home pay atau pendapatan bulanan bisa mencapai Rp 15 juta. Sementara bagi PPPK, take home pay yang diterima paling tinggi sebesar Rp 4.020.834. Perbedaan yang cukup tajam itu lantaran PPPK belum diatur mengenai tambahan penghasilan berupa tunjangan kinerja atau tunjangan prestasi pe-

Pimpinan DewanAmbil Alih Tugas BK Tangani Kasus Nurhudi

MITRA

Sebar Prestasi di Medsos

SK Pengangkatan Diterima, Tunjangan Kinerja PPPK Masih Dibahas

 ke halaman 11

rokim/bhirawa

Kejari Dalami Kasus Dugaan Korupsi Satpol PP Surabaya

Abednego/bhirawa

Kajari Surabaya, Danang Suryo Wibowo.

Kejari Surabaya, Bhirawa Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya kini tengah mendalami dugaan korupsi di internal Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Surabaya. Pengusutan ini dilakukan terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan menjual berbagai macam barang sitaan bernilai miliaran.

Kepala Kejari (Kajari) Surabaya, Danang Suryo  ke halaman 11

Dugaan Kasus Mafia Perizinan Dinkopdag Surabaya

Periksa Pejabat, Kejaksaan Lakukan Pulbaket dan Puldata

Kejari Surabaya, Bhirawa Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya mendalami dugaan kasus mafia perizinan di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag) Kota Surabaya. Dari pendalaman tersebut Kejari Surabaya sudah memintai keterangan beberapa pejabat Dinkopdag Surabaya.

“Yang dimintai keterangan sudah 3 (tiga) pejabat.

Karena kasusnya mencuat beberapa hari lalu, sama dengan kasus Satpol PP Surabaya,” kata Kepala Kejari (Kajari) Surabaya, Danang Suryo Wibowo di Surabaya, Rabu (8/6).

Danang menjelaskan, saat ini pihaknya masih dalam proses pengumpulan data (Puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket). Bahkan dalam Pulbaket, pihaknya juga sudah meminta informasi atau mewawancarai beberapa pejabat terkait.

Sehingga menguatkan dan bisa menindaklanjuti

Aliansi Warga Cerdas Gresik menyerahkan kambing ke pimpinan DPRD Gresik sebagai bentuk protes terhadap kasus pernikahan manusia dengan kambing.

 ke halaman 11

Mengulik Kekompakan Warga Desa Jatibanteng Situbondo

Bangun Jembatan Sementara agar Ekonomi Berputar dan Siswa Bisa Sekolah Di Dusun Dauh, Desa Jatibanteng, Kecamatan Jatibanteng, Kabupaten Situbondo hingga kini harus menunggu cukup lama agar segera mendapatkan pembangunan jembatan permanen dari pemerintah. Agar roda perekonomian terus bisa berputar, warga Desa Jatibanteng bersama jajaran TNI membangun jembatan sementara yang terbuat dari puluhan kayu diatas sungai setempat.

Sawawi, Kabupaten Situbondo

Pagi itu, suasana di Dusun Dauh, Desa Jatibanteng masih gelap. Awan tebal terus memenuhi di langit Desa Jatibanteng. Sejumlah warga hilir mudik melintas di jalan desa setempat. Ada yang hendak pergi ke sawah, ada yang melintas untuk melanjutkan perjalanan ke pasar.

Sebagian ada yang pergi mencari kayu bakar ke kawasan hutan setempat. Sebagian ibu ibu ada yang sedang menanam bibit padi.

Desa Jatibanteng semakin ramai saat matahari mulai menampakkan wajahnya. Dari kejauhan, tepatnya di Dusun Dauh, ada satu persatu warga mulai tampak berkumpul. Disudut barat, ada sejumlah personil TNI

sawawi/bhirawa

Puluhan warga asal Dusun Dauh, Desa Jatibanteng, Kecamatan Jatibanteng, Kabupaten Situbondo saat akan membangun jembatan sementara di atas sungai desa setempat.

yang kedapatan memandu warga untuk membangun jembatan sementara. “Ya disini warga sejak dahulu selalu kompak. Apalagi, saat mau membuat jembatan sementara, membuat rumah saja selalu dibuat dengan bergotong royong,” kata seorang warga bernama Hartini.

Hartini pun angkat topi, suami dan warga desa yang lain tampak ikut bahu-membahu mengumpulkan bahan untuk membangun jembatan sementara. Ada yang memotong dan mengangkut kayu dan ada juga yang mengumpulkan batu kali agar penataan kayu bisa terpasang dengan rapi. “Kami ikut  ke halaman 11

EKSEKUTIF Pemkab Kerjasama Penanganan Masalah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara Kamis Legi, 9 Juni 2022

Halaman 2

Pemkab Bondowoso, Bhirawa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Bondowoso kembali melakukan perjanjian kerjasama tentang penanganan masalah hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada, Rabu (8/6).

ihsan kholil/bhirawa

Bupati Bondowoso Drs KH Salwa Arifin saat menandatangani perjanjian kerjasama dengan Kejaksaan Negeri setempat disaksikan langsung oleh Kajari Puji Triasmoro.

Kerjasama bantuan hukum bagi pemerintah daerah itu diselenggarakan di Peringgitan Pendopo Kabupaten, yang dihadiri langsung oleh Bupati Salwa Arifin, dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bondowoso, Puji Triasmoro dan disaksikan oleh Sekda Bambang Soekwanto.

Bupati Drs KH Salwa Arifin menilai, bahwa kerjasama yang selama ini tengah berjalan sangat luar

biasa dan patut diapresiasi. Karena, kehadiran kerjasama ini sangat dirasakan manfaatnya dalam berbagai permasalahan hukum yang dihadapi oleh pemerintah daerah.

Bupati mencontohkan, yakni bantuan hukum dalam tapal batas Kawah Ijen. “Saya sangat merespon semua prestasi atas kerjasama yang sudah dibangun selama ini sudah berjalan,” ungkapnya.

Bupati yang di akrab di sapa Kiai Salwa itu pun mengaku, jika pihaknya sangat berharap ke depan sinergitas ini terus terjalin dengan baik.

“Mudah-mudahan ke depan permasalahan-permasalahan yang masih belum selesai dan masih dalam proses sidang bisa cepat diselesaikan,” tandasnya.

Sementara itu, menurut Kajari Bondowoso, Puji Triasmoro, bahwa kerjasama ini sebenarnya merupakan perpanjangan dari MoU tahuntahun sebelumnya. “Kita bisa mendampingi kalau ada masalah-masalah hukum perdata dan tata usaha,” jelasnya.

Bahkan kata pria yang akrab disapa Puji ini, jika melihat

tahun 2021 lalu, pihaknya sendiri telah memberikan bantuan hukum bagi Pemkab dalam empat kasus.

Di antaranya yakni, kasus tapal batas Kawah Ijen hingga ke PTUN Surabaya, dua gugatan kasus pemilihan kepala desa, serta gugatan mantan Sekretaris daerah.

Ia berharap kerjasama ini benar- benar bisa dirasakan manfaatnya oleh pemerintah setempat dan juga masyarakat. “Bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Termasuk tapal batas di Ijen itu kan sudah, untuk kepentingan kita bersama. Seusai apa sudah diperjanjikan,” pungkasnya. [san.gat]

KILAS BIROKRASI

Disnakertrans Gelar Pelatihan dan Sertifikasi PTT PK dan OS Pemprov, Bhirawa Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) melangsungkan kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi Pegawai Tidak Tetap Dengan Perjanjian Kerja (PTTPK) dan Pegawai Outsourcing (OS) Wilayah Surabaya, di Ruang Wawasan, Kantor Disnakertrans Jatim, Rabu (8/6).

Kepala Disnakertrans Jatim, Himawan Estu Bagijo menyampaikan, kegiatan ini merupakan salah satu cara Disnakertrans Jatim untuk menciptakan Pegawai yang berkompeten, berkualitas, profesional guna terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance), sehingga konsep ASN berAKHLAK dapat tercapai, sebagaimana jargon Disnakertrans Prov Jatim tentang Kerja Ikhlas Profesional (KIP).

Himawan berharap dengan pelatihan ini maka peserta dapat meningkatkan kompetensi diri.

Sehingga, mereka mempunyai kemampuan dalam bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara yang memberikan pelayanan kepada sesama pegawai dan masyarakat secara professional.

“Kegiatan ini saya harapkan menjadi nilai jual Saudara (Kompetensi dasar) sebagai salah satu persyaratan seleksi menjadi PNS atau Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kinerja nantinya,” katanya pada peserta pelatihan.

Himawan kembali berharap pelatihan dan pensertifikasian ini nantinya, tidak hanya dilakukan untuk Pegawai PTT-PK dan Pegawai OS di Wilayah Surabaya, tetapi juga untuk Pegawai PTT-PK dan Pegawai OS diluar Wilayah Surabaya.

Untuk itulah, lanjutnya, masing-masing Unit Kerja mulai sekarang harus berusaha meningkatkan kompetensi masingmasing pegawai baik PNS, PPPK, PTTPK dan OS, sehingga dapat meningkatkan profesionalitas pegawai yang nantinya dapat meningkatkan IP-ASN dan SAKIP Disnakertrans Jatim secara keseluruhan. [rac.dre]

Tim Advokasi Hukum dan Ham DPC PKB Kabupaten Pasuruan saat melaporkan Akun Facebook, atas nama HM ke Polres Pasuruan.

hilmi husain/bhirawa

Polisi Segera Panggil Pihak Terkait atas Laporan Bupati Pasuruan Pasuruan, Bhirawa Polres Pasuruan segera memanggil pihak terkait atas dugaan pencemaran nama baik Bupati Pasuruan. Langkah itu dilakukan setelah Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf mengadukan akun Facebook, HM ke polisi karena telah menyebarkan tuduhan korupsi.

Kasat Reskrim Polres Pasuruan, AKP Adhi Putranto Utomo menyampaikan pihaknya menerima aduan terkait pencemaran nama baik di sosial media. Karenanya, sejumlah pihak terkait akan segera dihadirkan.

“Kita tindak lanjuti, sudah kita terima. Kami akan penyelidikan dan meminta klarifikasi pihak

terkait dan kemudian akan digelar perkara,” ujar AKP Adhi Putranto Utomo, Rabu (8/6).

Pihaknya menjelaskan dari proses itu, akan diambil langkah selanjutnya. Apabila ada peristiwa pidana atau tidak, akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

Sekadar diketahui, akun Facebook, HM, dilaporkan ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik terhadap Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf.

Laporan tersebut dilakukan usai tim Advokasi Hukum dan Ham DPC PKB Kabupaten Pasuruan, usai menerima kuasa dari Bupati Pasuruan.

Dalam salah satu postingannya, HM sudah memfitnah dan menuduh Bupati Pasuruan.

Yakni, pemilik akun itu menuduh Gus Irsyad sapaan akrabnya Irsyad Yusuf melakukan korupsi selama menjabat. Bupati Pasuruan sudah menyediakan ruang khusus untuk menyampaikan pengaduan atas layanan Pemkab Pasuruan.

Hal itu seharusnya dimanfaatkan dengan baik. Statemen bernada fitnah itu merusak martabat orang lain. Atas hal ini, tim Advokasi Hukum dan Ham DPC PKB Kabupaten Pasuruan ingin memberikan pembelajaran pada masyarakat, bahwa dalam bermedsos hendaklah bijak. Sehingga, tidak mudah menyebarkan fitnah. [hil.dre]

Bupati Mojokerto Lakukan Dua Strategi Turunkan Stunting

Pemkab Mojokerto, Bhirawa Guna meningkatkan komitmen Pemkab Mojokerto dalam mencentak generasi emas menuju Indonesia Emas tahun 2045, Pemerintah Kabupaten Mojokerto terus berupaya dalam menurunkan angka stunting di wilayah Kabupaten Mojokerto.

Menurut hasil survei dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), menunjukan bahwa angka stunting di wilayah Kabupaten Mojokerto sebesar 27,4 persen, sehingga dalam kesempatan ini, Pemerintah Kabupaten Mojokerto menggelar kegiatan Rembug Stunting dengan

strategi konvergensi dalam percepatan penurunan stunting di wilayah Kabupaten Mojokerto.

Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati yang didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto Teguh Gunarko, hadir dan sekaligus membuka agenda Rem-

bug Stunting yang dilaksanakan, di Pendopo Graha Maja Tama (GMT), Rabu (8/6) .

Dalam sambutan dan arahannya, Bupati Ikfina mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar meningkatkan komitmennya dengan aksi nyata dalam mengatasi percepatan penurunan stunting di wilayah Kabupaten Mojokerto.

“Ini butuh komitmen kita semuanya, karna ini nanti banyak melibatkan berbagai hal termasuk masalah air bersih, kemudian kondisi masalah rumahnya, dan masalah

pendidikan ibunya. Dalam hal ini sangat berpengaruh terhadap bagaimana nanti kita mengupayakan penurunan stunting,” ucapnya.

Lebih lanjut, Bupati Ikfina juga menjelaskan fokus Pemkab Mojokerto sekarang adalah pada percepatan penurunan stunting, karena tahun 2024 mendatang Pemkab Mojokerto di targetkan angka stuntingnya turun sebesar 14 persen dari 27,4 persen di tahun 2021.

“Kita harus mencegah bagaimana para ibu hamil ini melahirkan bayi yang tidak stunting, bagaimana

anak-anak stunting di bawah dua tahun bisa kita upayakan sehingga nanti dia keluar dari kondisi stunting, dan kemudian bagaimana anakanak diatas dua tahun yang sudah stunting dalam kondisi sehat, sehingga nanti tidak memperparah kondisi stuntingnya,” ujarnya.

Masih dalam menurunkan angka stunting, Bupati Ikfina juga mengatakan, terdapat dua strategi yang dapat dilakukan dalam melakukan percepatan penurunan stunting di wilayah Kabupaten Mojokerto. [min.gat]

Wali Kota Kediri Bantu Sepatu AFO Anak Disabilitas dan Biaya Hidup Anak Yatim HIV Raut bahagia dan ceria nampak pada wajah Erika Adinia Putri saat Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar memakaikan sepatu ankle foot orthosis (AFO) di kakinya, Rabu (8/6).

Erika merupakan putri dari Katimin dan Rianti warga Kelurahan Ngletih. Bocah berusia 6 tahun ini mengalami permasalahan pada kakinya. Sepatu AFO ini membantu terapi pada kaki Erika dan diharapkan membantu mobilitiasnya.

“Semoga ini bisa membantu Erika. Agar nantinya semakin membaik karena sepatu ini juga membantu terapinya,” ujarnya.

Tak hanya memberikan bantuan sepatu AFO pada Erika, Wali Kota Kediri juga memberikan bantuan biaya hidup kepada keponakan Katimin dan Rianti.

Selain merawat anaknya yang disabilitas, Katimin dan Rianti juga merawat empat keponakannya yang telah menjadi yatim piatu. Ibu dari keempat anak yatim ini meninggal karena HIV AIDS. Dari empat bersaudara ini, anak terakhir juga terkena HIV AIDS. Bantuan yang diberikan berupa biaya hidup sehari-hari sebesar Rp300.000 setiap bulannya.

“Pemerintah Kota Kediri menjamin anak-anak ini. Kita berikan bantuan biaya hidup dan nanti kita bantu biaya pendidikannya. Semoga bantuan ini bisa meringankan

beban keluarga Pak Katimin,” ungkapnya.

Rasa syukur diungkapkan Katimin dan Rianti sebab Wali Kota Kediri datang langsung untuk menyerahkan bantuan. Bahkan Wali Kota Kediri juga memberikan bingkisan kepada anak dan keponakannya.

Selama ini Katimin juga telah menerima bantuan PKH. Rianti menambahkan Erika telah menjalani pengobatan dan terapi di RSUD Gambiran Kota Kediri.

“Alhamdulillah saya sangat bersyukur Pak Wali datang ke sini dan memberikan bantuan. Ini sangat membantu keluarga kami. Doakan keluarga kami sehat dan selalu diberi kekuatan,” ujarnya. [van.adv.kom]

Tampak dalam foto bupati saat memberikan arahan.

hasan amin/bhirawa

Warga Benowo Keberatan Jurang Kuping Jadi TPU DPRD Surabaya, Bhirawa Beredarnya isu jika kawasan Waduk Jurang Kuping dan tanah sekitarnya seluas 40 hektare (Ha) akan dijadikan tempat pemakaman umum (TPU), menimbulkan gejolak dari warga Rejosari, Kelurahan Benowo, Kecamatan Pakal.

Mereka dengan tegas menolak jika tempat yang sakral dan penuh historis itu dijadikan makam. Justru warga ingin tempat yang memiliki panorama alam yang indah dan udara bersih itu sebagai destinasi wisata alam dan kuliner.

“Ya desas-desus yang ditangkap warga seperti itu (mau dijadikan tempat pemakaman, red). Makanya, warga dengan tegas menolak.Pengaduan warga Benowo ini nantinya akan kita hearingkan di Komisi A dengan OPD terkait,” ujar anggota Komisi A DPRD Surabaya, H Syaifuddin Zuhri, Selasa (7/6/2022) petang.

Ipuk, panggilan Syaifuddin Zuhri yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) 5 Kota Surabaya meliputi Asemrowo, Dukuh Pakis, Karang Pilang, Lakarsantri, Benowo, Pakal, Sambikerep, Tandes, dan Wiyung mengatakan, kawasan Waduk Jurang Kuping ini jangan dipandang sebuah lubang galian yang seakan-akan tidak ada nilai historisnya.

“Semasa saya kecil, Waduk Jurang Kuping menjadi area bumi perkemahan dan wilayah sakral bagi mereka,” ungkap dia. Mestinya, kata Ketua Fraksi PDIP Surabaya ini, kalau kawasan Jurang Kuping dikuasai pihak swasta, maka Pemkot Surabaya harus ikut campur manakala itu digunakan untuk prasarana, sarana dan utilitas (PSU). PSU itu harus didesain mampu menunjang sarana dan prasarana yang lebih luas dan lebih cantik. [dre]

LEGISLATIF

Kamis Legi, 9 Juni 2022

Halaman 3

Jelang Muscab Demokrat, Herlina Diteror Isu Miring Dituding Catut Nama Wali Kota dalam Rekrutmen Pekerjaan Surabaya, Bhirawa Program rekrutmen pekerjaan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Surabaya untuk masyarakat miskin mendapat antusias warga.

Rekrutmen yang dimulai dari tingkat RT dengan mengedepankan keahlian (skill) dan kemampuan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ini, dinilai cukup jitu untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat.

Seiring berjalanya waktu, muncul kabar adanya tuduhan intervensi dari sejumlah pihak untuk memasukan ’orang-orangnya’ ke program tersebut.

Salah satu yang menjadi korban fitnah oknum tak bertanggungjawab tersebut adalah Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Herlina Harsono Njoto.

Herlina yang namanya moncer dalam bursa calon Ketua DPD Partai Demokrat Surabaya pada Musya-

warah Cabang (Muscab) yang akan digelar bulan Juni tersebut, mengaku dituduh mencatut nama Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi untuk rekrutmen program tersebut.

Dia mengaku heran dengan ‘teror’ WA dari nomer tak dikenal yang tiba-tiba masuk ke ponselnya. ‘’Tidak ada catut mencatut, semua warga MBR berhak mendaftar, itu termasuk program Wali Kota,’’ tegasnya membantah tudingan tersebut, Rabu (8/6).

Herlina mengaku tidak mengetahui motif tudingan tersebut.

Menurutnya, hal itu fitnah yang sengaja disebar untuk membunuh karakternya dan mengadu domba dirinya dengan wali kota. ‘’Terlalu!,’’ katanya.

Dia menegaskan, program wali kota adalah perluasan lapangan pekerjaan. Dan, katanya, kewajiban bagi kepala OPD memberikan pekerjaan untuk MBR karena secara tidak langsung warga MBR diun-

dang oleh wali kota untuk dipekerjakan. ‘’Lucu kalau kemudian pertanyanya ada istilah catut mencatut, sebab wali kota sendiri yang mengundang warga untuk mendaftar.

Silakan mendaftar melalui RT sebagai kepanjangan tangan pemerintahan paling dasar dan mengetahui kondisi masyarakatnya,’’ kata dia.

Menurutnya, perluasan kesempatan kerja itu kalau di provinsi bisa kepada gubernur, kalau di pusat bisa pada kementerian. Dia menambahkan, program wali kota tersebut tertuang dalam RPJMD dan bukan program anggota DPRD Surabaya. ‘’Kita hanya suport agar wali kota bekerja sesuai RPJMD yang sudah digariskan, jadi ndak catut mencatut, itu hanya isu yang sengaja dihembus untuk membunuh karakter.

Di sisi lain, dia mengakui jelang Muscab Demokrat Surabaya banyak sekali isu-isu miring, teror dan anggapan sinis mampir kepada

andre/bhirawa

Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Herlina Harsono Njoto saat memberikan sambutan.

dirinya. Di internasl partai sendiri, Herlina juga terus ‘dibenjuti’ lantaran dianggap bakal bersaing dengan calon ketua incumbent Lucy Kurniasari.

Terbukti, tiga jabatan di DPRD Surabaya yang diembanya dicopot.

Pertama sebagai Ketua Fraksi DemokratNasdem dan awal tahun ini dua jabatan di Banggar dan Banmus pun dicopot.

Dengan perlakuan partai tersebut, Herlina justru banyak mendapat simpati dari PAC-PAC di Surabaya. ‘’Ndak masalah, toh kerja yang penting,’’ ujarnya sembari tersenyum. [dre]

Dewan Khawatir Kasus Mafia Perizinan Berimbas pada Iklim Investasi Dandenpom V/I Madiun Letkol CPM Dahnial Hendra menerima cenderamata dari Wabup Madiun, H. Hari Wuryanto pada Lepas Sambut di Markas Denpom V/1 Madiun Jalan DI Panjaitan Kota Madiun. Rabu (8/6).

sudarno/bhirawa

Lekol CPM Sucipto Jadi Dandenpom V/I Madiun Madiun, Bhirawa Dandenpom V/I Madiun kini memiliki komandan baru yaitu Letkol CPM Sucipto menggantikan Letkol CPM Dahnial Hendra. Lepas sambut tersebut digelar di Markas Denpom V/1 Madiun Jalan DI Panjaitan Kota Madiun. Rabu (8/6).

Dalam kegiatan ini, Wakil Bupati Madiun H. Hari Wuryanto turut hadir.

Juga nampak hadir Wali Kota Madiun H. Maidi, Wakil Wali Kota Madiun Inda Raya AMS, Kapolres Madiun AKBP Anton Prasetyo, Kapolres Madiun Kota

AKBP Suryono, Danrem 081/DSJ yang diwakili Kepala Staf Korem, Dandim 0803/ Madiun yang diwakili Kepala Staf Kodim.

Mas Hari sapaan akrab Wabup Madiun mengatakan selamat datang kepada Dandenpom yang baru Letkol CPM Sucipto. Dirinya optimis kepada Dandenpom yang asli Kabupaten Magetan (Maospati) tersebut akan sangat cepat beradaptasi karena merupakan rumah sendiri.

“Selamat datang kepada Dandenpom yang baru semoga membuat Madiun lebih

aman dan selamat bertugas di tempat baru semoga diberikan kelancaran dan kesuksesan,” jelasnya.

Untuk Letkol CPM Dahnial Hendra, Mas Hari mendoakan semoga mendapatkan kesuksesan di tempat yang baru. Dan terakhir, ia berpesan jika perpisahan adalah hal yang lumrah dalam rotasi untuk menempa kemampuan yang lebih lagi.

Sementara itu, Letkol CPM Dahnial Hendra yang asli Medan mengungkapkan rasa senang dan ingin kembali ke Madiun. Suasana yang nyaman dan aman

serta biaya hidup yang murah menjadi faktor ketakjuban beliau.

“Kesan di Madiun kami menilai biaya hidup di Madiun ini sangat murah sekali.

Saya pertama dulu penasaran ada pecel harganya Rp.5 ribu ternyata layak dan enak sekali di makan,” kata Hendra.

Sedangkan Dandenpom V/I Letkol CPM Sucipto yang merupakan lulusan SMA 3 Madiun mengharapkan kerja sama seluruh pihak. Dirinya mengatakan dengan kerjasama seluruh pihak akan menciptakan Madiun yang aman. [dar.dre]

DPRD Surabaya, Bhirawa Munculnya kasus dugaan mafia perizinan yang dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag) Kota Surabaya, menjadi potret buruk citra pelayanan perizinan di Kota Surabaya.

Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat mempengaruhi iklim investasi di Kota Pahlawan ini. Kekhawatiran tersebut diutarakan oleh Anas Karno, Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, yang membidangi Perekonomian.

Menurut Anas kasus tersebut seakan mencederai upaya pemulihan ekonomi dan integritas pelayanan yang dibangun oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi agar Kota Surabaya kembali bangkit dari dampak pandemi covid-19.

“Ditengah semangat membangkitkan ekonomi, dan pemulihan investasi ternyata muncul kasus seperti ini (mafia perizinan). Ini dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap citra Kota Surabaya dimata Investor,” kata Anas.

Oleh karena itu, Politisi PDI Perjuangan ini meminta kepada Dinkopdag untuk lebih mengoptimalkan kembali upaya sosialisasi tentang kemudahan perizinan dan investasi di Surabaya agar dapat mengembalikan kepercayaan publik.

“Karena saat ini ekonomi kita sangat membutuhkan topangan investasi dari para pengusaha yang berbisnis sehingga perekonomian bisa tumbuh lagi dan para pengusaha ini juga bisa berkontribusi kepada Kota Surabaya,” pintanya.

Pengoptimalan sosialisasi tersebut lanjut Anas, harus segera dilakukan agar stigma yang ada dimasyarakat tentang sulitnya perizinan itu bisa dihilangkan.

“Jika saya lihat sebenarnya perizinan ituStigma perizinan yang sulit inilah yang menjadi stimulus munculnya oknum yang menjadi mafia perizinan. Upaya sosialsisasi ini banyak sekali sarananyapun juga banyak bisa konvensional maupun digital,” urainya. [dre]

Komisi I DPRD Sumenep Imbau Kepala Desa Tak Malas Baca Sumenep, Bhirawa Kepala desa yang ada dilingkungan Kabupaten Sumenep diharapkan tidak malas membaca.

Pasalnya, salah satu prasyarat menjadi pemimpin adalah sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni. Apalagi, tugas kepala desa belakangan ini cukup berat, karena anggaran dari pusat banyak yang turun langsung ke desa.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sumenep Darul Hasyim Fath mengatakan, Kepala Desa harus audah selesai ‘berdiskusi’ dengan dirinya sendiri. Apakah mau membangun desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau punya itikad lain dalam kepemimpinannya di desa.

Sebab, pengetahuan kepala desa sangat berpengaruh terhadap pembangunan di desanya. “Membangun desa tidak cukup hanya mengandalkan dana desa (DD).

Butuh ide atau gagasan yang cemerlang. Selain itu juga harus didukung dengan jejaring di semua lintasan.

Oleh karena itu, saya tegaskan, kepala desa jangan malas membaca. Membaca RPJMD, regulasi dan materi lain yang berkaitan dengan pemerintahan dan Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno ketika mendatangi Pasar Blauran pada Rabu (8/6/2022).

Pasar di Surabaya Rawan Kebakaran APAR Kadaluarsa dan Instalasi Listrik Tak Aman

Alat Pemadam Api Ringan (APAR) menjadi komponen penting dalam gedung, dan harus selalu diperbarui supaya siap digunakan. Namun kondisi ini tidak dilakukan di Pasar Blauran. Seluruh APAR yang tersedia di beberapa titik pasar tersebut, sudah expired atau kadaluarsa.

Kondisi itu terungkap ketika Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno, mendatangi Pasar Blauran pada Rabu (8/6/2022).

Petugas Keamanan dan Ketertiban (Kantib) Pasar Blauran Maruwan mengakui kalau APAR sudah expired sejak sebelum tahun 2020.

“Ada yang expired tahun 2017, 2018 dan 2019. Disini ada 2 APAR ukuran tabung 25 kg dan 15 APAR tabung ukuran 3 kg. Kita sudah mengajukan ke PD Pasar Surya pusat, tapi belum direalisasikan untuk diperbarui. Padahal setiap bulan kita melaporkan kondisi APAR ke pihak PD Pasar Surya,” imbuhnya.

Maruwan menyadari kondisi ini tidak mendukung penanganan cepat ketika terjadi kebakaran.

Dan ini sangat membahayakan.

Selain APAR, instalasi di gardu listrik Pasar Blauran jauh dari kondisi layak dan aman.

“Tempat ini kerap kemasukan tikus dan plafonnya bocor. Sehingga lantainya basah. Bahkan ketika hujan deras menimbulkan genangan. Kita tidak berani masuk ke gardu ketika hujan,” ujar Maruwan saat mendampingi Wakil Ketua Komisi B Anas Karno, melihat kondisi gardu di dalam Pasar Blauran.

Anas Karno prihatin dengan kondisi tersebut. Menurutnya kondisi ini terjadi dibanyak pasar

di Surabaya. “Ini membuktikan lemahnya pengawasan oleh PD Pasar Surya terhadap keamanan pasar,” imbuhnya.

Padahal APAR dan instalasi listrik yang sesuai Standart Operasional Prosedur (SOP) sangat penting untuk mencegah terjadinya kebakaran di pasar.

“Bisa jadi beberapa kasus kebakaran pasar di Surabaya, seperti Pasar Kembang dan Pasar Kapasan di tahun 2021 lalu, akibat instalasi listrik yang tidak sesuai SOP,” ujarnya.

Lebih lanjut politisi PDIP Surabaya tersebut mendesak, supaya PD Pasar Surya cepat tanggap merespon kondisi yang rawan ini.

“Kita Komisi B memberikan waktu 3 hari supaya PD Pasar Surya segera memperbarui APAR dan memperbaiki instalasi gardu listrik. Kalau belum juga dilakukan, kita akan panggil ke Komisi B,” tegas Anas. [dre.adv]

pembangunan. Syukur-syukur kalau bisa membaca buku ilmiah,” kata Darul, Rabu (8/5).

Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan itu menyatakan, jika seorang kepala desa malas membaca, tidak tahu regulasi, maka gampang dibodohi orang yang berkepentingan. Apalagi tanggung jawab kepala desa di luar program kegiatan cukup banyak. Segala masalah masyarakat yang muncul di bawah, selalu diarahkan kepada kepala desa sebagai akhir dari penyelesaian.

“Kepala desa harus berurusan dengan warga yang kehilangan sapinya, harus berurusan dengan orang sakit, dan banyak masalah lain yang tidak teragendakan. Itu semua harus selesai, makanya perlu membaca,” paparnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, kepala desa dituntut tahu segala hal dengan cara membaca agar mampu menemukan solusi menghadapi ragam persoalan yang muncul di tengah masyarakat.

“Menambah pengetahuan dengan cara membaca akan lebih efektif dalam memecahkan masalah ditingkat desa, karena persoalan di desa biasanya sangat kompleks,” tegasnya. [sul.dre]

Bupati Gelar Pemantapan dan Evaluasi LKPJ dan LPPD Pemkab Mojokerto, Bhirawa Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati membuka secara langsung Pemantapan dan Evaluasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Mojokerto dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Mojokerto, dilaksanakan di Hotel Arayanna, Trawas, (7/6) siang.

Dalam arahannya, Bupati Ikfina sangat mengapresiasi dan menyambut baik atas terlaksananya kegiatan pemantapan dan evaluasi penyusunan LKPJ Bupati Mojokerto dan LPPD Kabupaten Mojokerto.

“Saya sangat berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua untuk penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan Kabupaten Mojokerto,” ungkapnya.

Lanjut Ikfina, Pemerintah Daerah dan kepala daerah setiap tahun memiliki kewajiban menyu-

sun LPPD dan LKPJ kepala daerah serta menyampaikan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

“LPPD disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur selaku perwakilan Pemerintah Pusat. Kemudian LKPJ disampaikan kepada DPRD selaku mitra pemerintah daerah dan ILPPD disampaikan kepada masyarakat,” terangnya.

Ikfina menambahkan, hal tersebut sesuai dengan amanat Undangundang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2014.

“Serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,” tambahnya.

Sementara itu, Ikfina juga menjelaskan, bahwa pelaksanaan penyusunan LKPJ dan LPPD Kabupaten Mojokerto, pada prinsipnya merupakan progress report kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah selama satu tahun.

“Disamping itu, LKPJ dan LPPD juga menjadi sarana untuk mengimplementasikan asas transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sebagai alat ukur untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah, serta berfungsi sebagai sarana pengawasan bagi DPRD terhadap jalannya penyelenggaraan Pemerintah Daerah,” jelasnya.

Melalui laporan ini, lanjut Ikfina, yang nanti akan dijadikan bahan evaluasi dan dipakai sebagai dasar bagi pemerintah untuk menetapkan peringkat dan status kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional untuk Provinsi, Kabupaten dan Kota. [min.dre]

OPINI

Kamis Legi, 9 Juni 2022

TAJUK

Sejuta Jamaah Haji KELOMPOK terbang awal jamaah calon haji Indonesia telah berada di Madinah. Saat pemberangkatan dilepas sanak saudara dengan derai air mata haru. Berangkat haji tahun ini, terasa sangat spesial. Tak terduga, dan bagai “undangan” Ilahi semata. Rezim pemerintah Arab Saudi saat ini, juga merasakan “surprise.” Bagai pelaksanaan haji yang pertama setelah terkungkung pandemi. Pelaksanaan ibadah haji tahun 1443 H, akan menjadi pengalaman berharga melayani “tamu Allah.” Terutama pada titik rawan insiden.

Total akan terdapat 236 penerbangan yang mengantar 100 ribu orang jamaah calon haji Indonesia ke tanah suci.

Akan berkumpul bersama 1 juta jamaah lain dari seluruh penjuru dunia. Pemerintah Arab Saudi telah membuka pintu kedatangan haji untuk jamaah dari seluruh dunia. Kuota terbatas hanya sekitar 40% musim haji sebelum pandemi, (tahun 1440 H). Biasanya, jamaah haji pada suasana normal diikuti 2,5 juta jamaah.

Sebanyak 150 ribu orang menjadi “jatah” warga yang bermukim di Arab Saudi (WNA yang mukim, dan warga lokal). Sisanya sebanyak 85% kuota haji (850 ribu jamaah) diberikan kepada muslim seluruh dunia. Masing-masing sesuai kuota negara. Kerumunan orang pasti tak terhindarkan.

Lazimnya seluruh jamaah ditampung dalam tenda besar secara berkelompok. Karena pandemi belum usai benar, maka prinsip hifdzun-nafs (perlindungan jiwa) menjadi konsekuensi pembatasan jumlah jamaah haji.

Jaminan kesehatan juga menjadi pertimbangan utama pemerintah Indonesia. Secara tekstual tercantum dalam payung hukum ke-haji-an. Yakni Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Secara khusus disebutkan pembinaan aspek kesehatan.

Dalam pasal 32 ayat (2), dinyatakan, “Menteri bertanggung jawab terhadap pembinaan kesehatan Jemaah Haji sebelum, selama, dan setelah melaksanakan Ibadah Haji.”

Dengan prinsip hifdzun-nafs (perlindungan jiwa), pembatasan menjadi hak mutlak pemerintah Arab Saudi, sebagai negara lokasi pelaksanaan ritual haji. Terutama di kawasan padang Arofah. Akan menjadi kota paling padat di dunia pada setiap puncak musim haji (9 Dzulhijjah), mulai lepas dluhur hingga jelang maghrib. Pelaksanaan (lebih luas) ibadah haji tahun ini membawa harapan. Sekaligus sebagai tahapan meningkatkan kuota jamaah, berangsur mendekat normal.

Usai pandemi kuota haji akan menjadi normal pada tahun 2023. Berdasarkan catatan Saudi Expatriates, jumlah kuota haji internasional yang diberikan kepada Indonesia adalah yang terbesar dibanding negara-negara lainnya. Pakistan menempati urutan kedua negara dengan kuota jamaah terbanyak (81.132 orang). Pada tataran nasional, propinsi Jawa Barat memperoleh jatah paling besar, sebanyak 17.6679 jamaah.

Disusul Jawa Timur sebanyak 16.048.

Tetapi jamaah haji Indonesia bukan hanya mengikuti jalur regular. Melainkan juga non-reguler, di luar tanggungan pemerintah. Banyak calon jamaah Indonesia menggunakan visa undangan khusus (furoda’). Harganya sekitar US$ 19 ribu (setara Rp 273 juta-an). Visa furoda’ tidak perlu antre, langsung berangkat. Biasanya diambilkan dari “jatah” negara kecil (muslim) dan tergolong miskin. Antara lain Palestina.

Sebagian biaya visa disumbangkan kepada negara muslim yang miskin.

Ibadah haji sesungguhnya tak pernah terhenti. Saat ini dua kota suci (Makkah, dan Madinah) telah terbuka setelah “terkunci” pandemi CoViD-19. Shalat di depan Ka’bah, sudah Kembali dengan shaf rapat (tanpa jarak). Jamaah juga bisa melaksanakan shalat arba’in (berjamaah 40 waktu selama 8 hari) di masjid Nabawi di Madinah. Arbain, selalu menjadi “incaran” jamaah haji dan umroh Indonesia.

Pemerintah telah berpengalaman mengurus haji lebih dari 70 kali. Keselamatan jiwa (dan raga) selalu menjadi menjadi prioritas ibadah, sesuai akidah agama. [*]

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Pemerintah Perlu Terus Kawal Stabilitas Harga Pangan BELAKANGAN ini, harga sejumlah komonditas pangan terus mengalami kenaikan harga. Mulai dari cabai , bawang merah, hingga daging sapi dan telur ayam. Kenaikan harga komonditas itupun, kini menyita perhatian kaum hawa khususnya ibu-ibu dan pelaku industri pangan. Realitas itupun, tentu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Pemerintah perlu intervensi untuk memediasi atas kenaikan sejumlah komonditas pangan tersebut.

Melansir Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, Senin (6/6/2022), harga cabai rawit merah melesat tembus Rp75.600 per kilogram (kg) atau naik Rp8.200.

Kemudian disusul cabai rawit hijau yang merangkak hingga Rp57.350/kg atau naik Rp3.700. Hal serupa terjadi pada cabai merah keriting yang satu kilogramnya dibanderol Rp57.100 atau naik Rp3.000. Sementara jenis cabai merah besar dijajal Rp59.000/kg atau naik Rp1.650, (Republika, 6/6/2022).

Sedangkan untuk daging ayam ras dijual seharga Rp38.000/ kg atau naik Rp750 dari sebelumnya. Minyak goreng kemasan bermerek 1 harganya Rp26.450/kg, minyak goreng kemasan bermerek 2 dibanderol Rp25.400/kg, gula pasir kualitas premium Rp16.050/kg, gula pasir lokal Rp14.750/kg, dan minyak goreng curah Rp18.250/kg. Melihat kenyataan demikian, maka sudah semestinya pemerintah perlu sigap menjaga pasokan pangan.

Sehingga, pemerintah perlu terus fokus pada kebijakan yang berorientasi pada peningkatan produktivitas pangan dalam negeri.

Artinya, pasokan pangan perlu terus dijaga untuk menjamin keterjangkauan masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan rendah, kepada pangan. Pasalnya, kenaikan sedikit akan sangat memengaruhi daya beli dan pilihan konsumsi pangan pada mereka, yang pada jangka panjang dapat menyebabkan malnutrisi. Sejumlah intervensi yang perlu dilakukan pemerintah, misalnya lewat bantuan sosial, tentu akan memberikan dampak. Kebijakan lain, misalnya kenaikan harga BBM dan tarif dasar listrik, tentu akan memengaruhi daya beli masyarakat. Di sinilah ketersediaan stok berperan penting untuk tetap menjaga keterjangkauan masyarakat kepada pangan. Yang jelas pemerintah dalam situasi apapun perlu terus mengawal dan menjaga kecukupan pangan dan kestabilan harganya guna mendukung pemulihan ekonomi.

Gumoyo Mumpuni Ningsih Dosen Agribisnis Univ. Muhammadiyah Malang

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said PENASIHAT HUKUM: Poerwanto, SH, MH

Halaman 4

Waspada PMK Jelang Momen Idul Adha sampai timbul gejala penyakit). Penularan PMK hingga saat ini belum bisa dipastikan asalnya, Besar kemungkinan kasus PMK kembali terjadi di Indonesia lantaran penularan infeksi dari hewan ke hewan.

Penularan infeksi terseOleh : but bisa dalam bentuk Oryz Setiawan kontak langsung atau padaan ekstra. Apalagi melalui produk hewan/ ditengah mobilitas hewan pertanian yang diimpor dan produk hewan terus dari negara yang belum bebas PMK. meningkatan antar wilayah termasuk Selain itu maraknya produk impor tingkat konsumsi hewan berbasis peilegal ini sangat berpotensi membawa ternakan juga meningkat pesat seperti penyakit PMK masuk ke Indonesia. daging sapi, kambing dan lain-lain Dari sisi tata kelola, masih banyak ditambah lagi dengan kondisi perubapeternakan di Indonesia berbasis han musim dan cuaca (pancaroba) di tradisional dan berorientasi sosial. bulan-bulan ini yang sangat mempenKondisi peternakan sapi di dalam garuhi kondisi kesehatan hewan dan negeri masih dikelola oleh peternakan risiko laju penularan. rakyat yang subsisten dan tradisional.

Daging, susu dan turunannya samUsaha peternakan rakyat yang bepai saat ini masih aman untuk dikon-

Sebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) di Jawa Timur terdeteksi setidaknya di 23 kabulaten/ kota. Berdasarkan data Posko Terpadu Penanganan PMK Hewan Ternak Pemprov Jatim total sementara wabah PMK telah menginfeksi ribuan hewan ternak dengan rincian sebanyak 8.794 sapi terjangkit penyakit ini, 1.482 ekor di antaranya sudah dinyatakan sembuh.

Tren kasus diperkirakan meningkat seiring dengan tingginya mobilitas ternak dan permintaan pasar menyongsong momen Idul Adha atau Hari Raya Kurban Bulan Juli mendatang.

B

erbagai upaya dilakukan diantaranya menutup pasar hewan sebagai sentra lalu lintas hewan dimana pasar hewan merupakan tempat berkumpulnya hewan ternak di berbagai daerah sehingga sangat berisiko tinggi terhadap penularan penyakit. Selanjutnya adalah kegiatan aktivitas jual beli di pasar hewan akan terus dipantau dan dievaluasi kembali sesuai dengan laporan perkembangan kasus pengendalian dan penanggulangan PMK. Berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pengendalian PMK terkait dengan lalu lintas ilegal ternak antar wilayah dan negara, rendahnya implementasi biosekuriti pada peternakan rakyat, kurangnya sumber daya manusia, serta dukungan logistik dan anggaran untuk vaksinasi yang tidak memadai. PMK merupakan salah satu penyakit hewan menular akut yang menyerang hewan berkuku dua seperti ternak sapi, kerbau, kambing, domba, kuda dan babi dengan tingkat penularan mencapai 90-100% dan memiliki potensi kerugian ekonomi sangat tinggi.

Sebenarnya Indonesia sudah dinyatakan bebas dari PMK sejak tahun 1986 dan selanjutnya Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE) akhirnya menyatakan bahwa Indonesia bebas PMK pada 1990. Capaian tersebut salah satunya adalah kampanye besar-besaran vaksinasi massal memberantas PMK dimulai tahun 1974 hingga 1982 yang digencarkan setiap tahun wabah PMK dapat dikendalikan. Karakteristik PMK memiliki tingkat bahaya terhadap kesehatan hewan sangat tinggi sehingga dibutuhkan kewas-

I

Secara syar’i bahwa hewan kurban memiliki syarat tersendiri.

Di antaranya harus sehat secara fisik, baik anggota tubuhnya tidak ada yang cacat, maupun tidak memiliki gangguan virus.

Akibat dari virus PMK terhadap hewan juga dapat menyebabkan hewan tersebut tidak bisa jalan karena menyerang tubuh kaki. Hewan kurban itu berbeda hukumnya dengan hewan yang disembelih untuk dikonsumsi dagingnya secara biasa.

Kita sangat menyarankan untuk memilih hewan kurban yang gagah dan sempurna fisiknya, termasuk di dalam kondisi sakit. Hal lain adalah rentan menimbulkan dampak psikologis dan dampak politis bagi masyarakat kalau tidak segera teratasi. sumsi masyarakat namun demikian perlu diwaspadai karakteristik virus saat ini dapat berubah seiring perjalanan waktu. PMK atau dikenal juga sebagai Foot and Mouth Disease (FMD) dan Apthtae Epizooticae adalah penyakit hewan menular bersifat akut yang disebabkan virus. Penyebab PMK yaitu Virus tipe A dari family Picornaviridae, genus Apthovirus. Masa inkubasi virus ini adalah 2-14 hari (masa sejak hewan tertular penyakit

rada di perdesaan masih terkendala teknologi dan mempersepsikan ternak sebagai ‘rojo koyo’. Pada umumnya usaha peternakan rakyat lebih cenderung menjual ternak berdasarkan keperluannya (orientasi sosial), tidak berorientasi ekonomi, tidak berbasis lahan usaha (flying herd), skala kecil, sumber pupuk, sumber tabungan, sumber tenaga kerja, memiliki status sosial serta ternak sebagai keperluan adat budaya dan keagamaan.

Momen Idul Adha Kondisi ini jika tidak segera dilakukan langkah penanganan akan berdampak pada produksi dan jumlah populasi ternak terutama sapi, kerbau dan kambing atau domba manakala menjelang Hari Raya Idul Adha dimana kebutuhan atas ternak tersebut meningkat pesat. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan menjadi komoditas politik dan kepentingan lain. Langkah mitigasi yang dilakukan dalam pendistribusian hewan ternak menjelang Idul Adha misalnya Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus pemindahan atau distribusi hewan ternak, percepatan pemberian vaksin PMK, melakukan Local Lockdown sebagai upaya Biosecurity dalam rangka mencegah penyebaran penyakit hewan ternak tersebut. Mitigasi penyebaran virus PMK di beberapa wilayah guna menghentikan sementara mobilitas angkutan ternak ke luar wilayah atau biosecurity.

Di pihak lain, secara syar’i bahwa hewan kurban memiliki syarat tersendiri. Di antaranya harus sehat secara fisik, baik anggota tubuhnya tidak ada yang cacat, maupun tidak memiliki gangguan virus. Akibat dari virus PMK terhadap hewan juga dapat menyebabkan hewan tersebut tidak bisa jalan karena menyerang tubuh kaki.

Hewan kurban itu berbeda hukumnya dengan hewan yang disembelih untuk dikonsumsi dagingnya secara biasa. Kita sangat menyarankan untuk memilih hewan kurban yang gagah dan sempurna fisiknya, termasuk di dalam kondisi sakit. Hal lain adalah rentan menimbulkan dampak psikologis dan dampak politis bagi masyarakat kalau tidak segera teratasi. Sekali lagi upaya menciptakan rasa aman pada masyarakat saat mengkonsumsi daging, apalagi sebentar lagi momen Idul Adha akan segera tiba yang berpotensi memicu lonjakan harga daging di pasaran karena kasus PMK tersebut. Hal ini sangat penting untuk menjaga rasa ketenangan umat Islam menyambut momen Hari Raya Idul Adha.

Alumni Fakultas Kesehatan Masyarakat (Public Health) Unair Surabaya

Transformasi Digital dan Peluang Pasca Pandemi

ndonesia merupakan salah satu negara yang mengalami krisis dimasa pandemi Covid-19.

Aki bat pandemi Covid-19, pada tahun 2020 hampir seluruh negara yang ada dimuka bumi sedang berjuang untuk mempertahankan aspek-aspek yang krisis seperti halnya dengan Indonesia.

Dari banyaknya aspek, ekonomi merupakan salah satu aspek penting dalam suatu negara. Pada tahun tersebut hingga sekarang, Indonesia sedang berusaha untuk memperjuangkan krisis ini guna memulihkan pertumbuhan ekonomi. Dalam mewujudkan hal tersebut, Indonesia sendiri membutuhkan strategi untuk menemukan jawabannya.

Sebagai negara yang menduduki peran presidensi dalam Group of 20 (G20), kondisi ini sangat mendukung Indonesia dalam memulihkan perekonomiannya kembali.

Mengapa demikian? Karena G20 berfokus tentang sebuah koordinasi pada kebijakan di bidang ekonomi dengan 20 negara didalamnya.

Mengingat kurun waktu presidensi Indonesia yang berlangsung pada 1 Desember hingga 30 November atau selama satu tahun, hal ini tentunya akan terus dikejar mencapai target sesuai dengan memulihkan kondisi krisis di Indonesia dan juga dunia.

Saat ini ada tiga prioritas yang diajukan oleh presidensi Indonesia sebagai upaya untuk memulihkan krisis yang terjadi yang salah satunya adalah transformasi digital.

Menurut informasi dari Kementerian luar negeri Indonesia oleh presidensi Indonesia terkait tiga sektor prioritas, transformasi digital didefinisikan sebagai solusi yang dapat membantu pergerakan pertumbuhan ekonomi selama masa pandemi Covid-19. Dapat dikatakan bahwa, dalam konteks digital yang semakin maju dan berkembang pesat, hal ini memunculkan sebuah tatanan baru dalam peradaban ma-

digital dalam hal ini juga nusia. Saat ini, teknologi berkaitan dengan globaldigital telah berkembang isasi dikarenakan sebuah sangat pesat akibat panperdagangan mengalami demi Covid-19. Hal ini arus yang cepat yang dikarenakan banyaknya didorong dengan digiaktivitas pekerjaan yang tal dan internet. Proses dilakukan secara online. pemulihan ekonomi Penggunaan dan perkemyang berkaitan dengan bangan teknologi telah transformasi digital ini diikuti dengan banyak Oleh: dapat dilakukan dengan kemajuan, termasuk Mardianti perkembangan investasi, teknologi informasi dan kerjasama dengan perukomunikasi. sahaan teknologi global, Perubahan yang sangat travel, E-commerce, dan cepat dalam pola komudidalam masyarakat khususnya pada nikasi sosial terlihat dan terasa saat masa sekarang ini, transformasi digital penyebaran wabah Covid-19 di seluruh sangat membantu para pekerja dalam penjuru dunia. Perkembangan tersebut Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memberikan warna baru pada segi (UMKM) baik itu di Indonesia dan di kehidupan politik, ekonomi, dan sosial luar negeri yang dilakukan secara onmasyarakat. Masa Pandemi Covid-19 line atau toko online di marketplace. sekarang ini membuktikan bahwa, Komunikasi merupakan peran media sosial merupakan ruang dari pendukung yang paling penting untuk teknologi yang sering digunakan oleh masyarakat di kondisi seperti ini. Pada seluruh warga di dunia. Teknologi kekenyataannya, saat ini komunikasi dimudian menjadi penting karena sangat lakukan secara virtual yang melewati diperlukan dalam segala bentuk aktivilintas batas dapat menangani pandemi tas yang menyangkut tentang kehidupCovid-19 dari berbagai macam peran dan dapat mendukung efektivitas masalahan global yang timbul diakidan efisiensi kemampuan manusia batkan oleh pandemi. Oleh karena itu, dalam berinteraksi maupun bekerja. untuk mewujudkan suatu hal yang Progres perkembangan teknologi baik dan bermanfaat sangat diperlukan informasi dan komunikasi yang telah untuk mengedepankan literasi digital, beroperasi dalam mengembangkan teknologi, dan komunikasi. Maka dan menyediakan akses yang lebih luas dari itu, perkembangan transformasi sehingga, dapat membuat masyarakat digital perlu didukung oleh bantuan Indonesia maupun masyarakat global dari perilaku masyarakat baik orang meningkatkan kemampuannya dengan tua dan juga kaum muda. cara bekerjasama yang terjalin secara Transformasi digital sendiri memivirtual atau online. Adapun keharusan liki dua hal yang menjadi keharusan pemahaman tentang transformasi digiuntuk dipelajari dan dipraktekkan tal dimaknai oleh banyak orang dan seperti kemampuan digital (digital transformasi digital dianggap sebagai skills) dan literasi digital (digital likeniscayaan dan keharusan yang harus teracy). Pentingnya memahami kedua dilakukan, hal tersebut dinyatakan oleh dasar teknologi pada era cyber di konMuhammad Neil El Himam selaku disi sekarang ini terhadap teknologi Deputi Ekonomi Digital dan Produktif baik itu pada perangkat lunak (softKementerian Pariwisata dan Ekonomi ware), perangkat keras (hardware), Kreatif (Kemenparekraf). Dalam dan media sosial yang sangat luas bisa aspek ekonomi, transformasi digital saja digunakan dalam hal yang tidak dapat menggiring ekonomi menjadi diinginkan atau yang mengarah pada ekonomi digital. Adanya ekonomi

suasana negatif. Kemampuan literasi baik pada digital, teknologi, dan literasi informasi dan media keduanya sangat dibutuhkan dan harus pelajari maupun dikuasai dengan baik agar dapat digunakan sebagai sarana respon dari dominasi zaman. Dengan demikian, literasi dalam konteks digital seperti ini dapat dimaknai sebagai kemampuan dari seseorang individu dan masyarakat yang memahami, menguasai, dan menggunakan fasilitas teknologi, informasi, dan komunikasi sebagaimana dan seharusnya dikendalikan dengan baik agar mengarah pada suasana yang baik sehingga tidak menimbulkan masalah lain di ruang publik virtual.

Pemahaman yang sederhana meliputi kemampuan mengekstrak ide secara implisit dan eksplisit merupakan prinsip dari literasi digital dalam kualitas life skills. Dalam Komunitas Digital ASEAN, kaum muda dianggap menjadi peran penting yang dibantu dengan berbagai macam dorongan untuk meningkatkan keterampilan digital melalui program-program pengembangan talenta digital yang dapat dilakukan melalui praktek virtual secara online seperti, program webinar yang mengangkat tema pembahasan tentang literasi digital.

Sebagai salah satu prioritas yang diusung dalam G20 dalam transformasi digital dan Komunitas Digital ASEAN dalam peranan kaum muda masa kini memiliki harapan agar dapat terwujud pada tahun 2025 dan seterusnya. Hal seperti ini sangat didukung oleh peranan kaum muda termasuk di kawasan Asia Tenggara, yang diharapkan sebagai agen perubahan dalam lanskap digital dan dapat bermanfaat untuk berkontribusi maupun membantu masyarakat dan negara baik di wilayah Asia Tenggara dan Global.

Mahasiswi Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang

PEMIMPIN UMUM: Nawang Esthi Lestari PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGGUNG JAWAB: Wahyu Kuncoro SN WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : Wawan Triyanto REDAKTUR PELAKSANA: Gatot Suryo Widodo KOORDINATOR LIPUTAN : Bambang WN REDAKTUR: Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendi Dimyati, Andre Endrayana Sasmita, Helmi Supriyatno, Zainal Ibad Reporter : M. Ali, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Adit Hananta Utama, Abed Nego, Gegeh Bagus Setiadi, Diana Rahmatus Sholichah, Achmad Tauriq Imani Fotografer: Trie Diana Indahwati, Oki Abdul Sholeh Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Kediri: Ervan Kholis, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Dwi Wismo Wardono, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Agus Irianto, Samsul Arifin, Bondowoso: Ihsan Khalil, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Ponorogo: Yanuar Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Arif Yulianto Mojokerto: Hasan Amin, Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Trenggalek: Wahyu Asmoro, Jakarta: Tjitjik Rahayu.

Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh, Rendy Agung. Sekuriti: Saiful Hidayat, Akhmad Mukhdor Daniyal, Ucha Torindiansyah Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press, Kawasan Industri SIER, Jl. Rungkut Industri III No.49, Surabaya SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

PELAYANAN PUBLIK Polda Jatim Gelar Pemeriksaan Kesehatan Personel Polisi Halaman 5

Kamis Legi, 9 Juni 2022

Situbondo, Bhirawa Seluruh jajaran personil Polisi di Mapolres Situbondo mengikuti pemeriksaan kesehatan (Rikkes) berkala tahap II, tahun ajaran (TA) 2022 dari Biddokkes Polda Jatim Rabu kemarin (8/6). Kegiatan di bidang kesehatan tersebut bertempat di Gedung Bhayangkara Jananuraga Polres Situbondo. Kegiatan Rikkes berkala tahap II, tahun ajaran 2022 ini diikuti oleh personil Polres Situbondo dan ASN, total sebanyak 100 orang.

Tim Biddokkes Polda Jatim saat melakukan pemerikaan kesehatan personil polisi di gedung Jananuraga Polres Situbondo Rabu (8/6).

LINTAS PELAYANAN

Pemkab Sidoarjo Dirikan Call Center 112 Respon Cepat Layanan Sidoarjo, Bhirawa Kanal komunikasi antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo dan publik (masyarakat) terus dibangun. Dalam waktu dekat Pemkab akan melaunching layanan Call Center 112 yang bisa diakses bebas pulsa. Dengan adanya layanan itu, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali ingin setiap pengaduan yang masuk direspon dengan cepat maksimal 1x24 jam. Oleh karena itu, semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta sinergi fokus dalam memberikan pelayanan publik secara maksimal.

Salah satunya dengan memberikan respon cepat setiap ada pengaduan dari masyarakat. Bupati alumni FISIP Unair Surabaya ini menekankan kepada jajaran untuk meninggalkan ego sektoral. Ia katakan, kalau Call Center 112 menyerap aspirasi masyarakat dengan respon cepat. Maksimal 1x24 pengaduan yang masuk mendapat jawaban (respon). “Egosektoral antar OPD dihilangkan dan semua harus sinergi. Layanan ini nanti bisa delink kan dengan 119,” ujar Gus Muhdlor, Rabu (8/6) usai menghadiri acara Millenial Digital Fest 2022 di Balai Bumi Majapahit RSUD Sidoarjo.

Bupati Sidoarjo menambahkan, kinerja pelayanan kabupaten adalah kinerja semua OPD. Oleh karena itu, putra KH Agoes Ali Masyhuri ini minta mulai dari sekarang pola komunikasi antara pemerintah dan masyarakat tidak boleh ada jarak.

“Kepedulian masyarakat terhadap kinerja pemerintah tinggi, maka harus disikapi dengan positif. Substansi dari adanya layanan ini pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat,” tegas alumni SMAN 4 Sidoarjo ini. [ach.ca]

dokkes. Kata Pramudya, kegiatan rikkes sejak pagi hingga selesai berjalan dengan aman dan lancar.

“Alhamdulillah kegiatan rikkes kali ini lancar,” aku Pramudya.

Masih kata Ipda Pramudya, pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk mengetahui kesehatan personel di Mapolres Situbondo. Jika diketahui ada yang memiliki penyakit atau gangguan kesehatan, aku Pramudya, maka akan diberikan rujukan ke Rumah Sakit Polri. “ Ya proses pemeriksaan kesehatan ini dilaksanakan secara rutin. Minimal setahun dua kali secara berkala. Tujuannya murni untuk menjaga kesehatan para personil polisi yang bertugas di Polres Situbondo,” pungkas Ipda Pramudya.[awi.ca]

Pembayaran Melalui QRIS dan Virtual Account di Launching Bojonegoro, Bhirawa Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bojonegoro bekerja sama dengan Bank Jatim menandatangani MoU, Pembayaran Retribusi Persampahan melalui QRIS dan Virtual, kemarin (7/6) di ruang rapat DLH Kabupaten Bojonegoro.

Account ini dalam rangka penguatan Zona Integritas di DLH Bojonegoro. Dengan itu proses pembayaran retribusi persampahan di Kabupaten Bojonegoro kini makin mudah. Ini tidak terlepas dari sistem pembayaran bergerak menuju digital.

Launching Pembayaran Retribusi Persampahan melalui QRIS dan Virtual Account di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro dihadiri perwakilan puskesmas, klinik, RSUD, sektor usaha, pendidikan, pemdes, serta jajaran pejabat di wilayah DLH Kabupaten Bojonegoro.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro Hanafi menyampaikan, program yang diagenda-

kan ini merupakan salah satu bentuk pengembangan teknologi. Zaman semakin berkembang dan perlu beradaptasi dengan teknologi. Sehingga dalam implementasinya, teknologi bersatu dengan sumber daya manusia.

“Dulu sistemnya dilakukan secara manual menggunakan surat tanda setoran, kini beralih menggunakan QRIS (Quick Respond Indonesia Standard) dan virtual account. Sehingga bisa efektif, efisien dan transaksi lebih aman. Kini cukup terkaver dalam genggaman. Harapannya tidak ada pungli sebab prosesnya melalui online, tidak menggunakan perantara. Juga mendukung penguatan Zona Integritas di Dinas Lingkungan Hidup,” jelasnya.

Hanafi melanjutkan, para pelaku usaha ataupun lembaga lain yang sudah MoU dengan DLH merupakan pengguna layanan. Misalnya restoran atau hotel. Sementara ini ada 60 pelaku usaha yang menggunakan layanan pembayaran retribusi persampahan melalui QRIS dan virtual

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bojonegoro bekerja sama dengan Bank Jatim menandatangani MoU, Pembayaran Retribusi Persampahan melalui QRIS dan Virtual, di ruang rapat kantor DLH setempat.

account. Namun pihaknya menegaskan, tidak menutup kemungkinan pengguna akan terus bertambah.

“Mengingat masih banyak para pen-

gusaha yang ingin bekerja sama dengan kami. Sebab sampah semakin lama semakin banyak dan perlu penanganan serius,” ujarnya.[bas.ca]

Kembalikan Fungsi Pedestrian, Satpol PP Bentuk Pasukan Sobo Ratan Satpol PP Kota Surabaya berupaya memberikan kenyamanan dan perlindungan kepada masyarakat. Saat ini Satpol PP Surabaya membentuk Pasukan Sobo Ratan.

Bupati Maryoto Harap SuKMa-e Jatim Dapat Memuaskan Masyarakat Tulungagung, Bhirawa Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, berharap penerapan aplikasi survei kepuasan pubik elektronik (SuKMa-e) Jatim di Kabupaten Tulungagung akan membuat masyarakat puas dengan kinerja Pemkab Tulungagung. Aplikasi tersebut dapat mengukur tingkat kepuasan masyarakat terkait layanan publik.

“Dengan SuKMa-e Jatim kami dapat melihat tingkat kepuasan yang kami berikan pada masyarakat,” ujar Bupati Maryoto Birowo usai acara penandatanganan komitmen dan penerapan replikasi inovasi pelayanan publik SuKMa-e Jatim dengan Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jatim, Ramliyanto, di Ruang Prajamukti Kantor Bupati Tulungagung, Rabu (8/6).

Menurut dia, penerapan SuKMa-e Jatim akan dapat mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap layananan publik yang diberikan Pemkab Tulungagung. “Kalau ada yang masih kurang puas kita koreksi. Bagaimana pun ini untuk peningkatan kinerja,” sambungnya.

Sebelumnya, Bupati Maryoto mengingatkan ASN bukan untuk dilayani tetapi harus melayani masyarakat. Apalagi saat ini masyarakat banyak yang kritis. “Masyarakat sekarang serba kritis. Minta yang baik. Meski juga ada yang menjengkelkan terima saja dengan hati terbuka,” paparnya.[wed]

sawawi/bhirawa

Informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan, untuk pemeriksaan kesehatan yang dilakukan Biddokkes Polda Jatim diantaranya meliputi, pemeriksaan darah lengkap, pemeriksaan fisik yang meliputi tekanan darah, nadi, pernafasan, berat badan, tinggi badan, lingkar perut, pemeriksaan mata, pemeriksaan ekg, pemeriksaan treadmill jantung, foto thorak serta pemeriksaan urine.

Menurut tim pelaksana pemeriksaan kesehatan Biddokkes Polda Jatim Ipda Pramudya, pihaknya melakukan rikkes bersama Aipda Wihardi serta tim dari Laborat Ultra Medika Surabaya dan Kasi Dokkes Polres Situbondo Bripka Heny Pujiastuti serta anggota Si-

Surabaya, Bhirawa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya terus berupaya memberikan kenyamanan dan perlindungan kepada masyarakat Surabaya.

Makanya, saat ini Satpol PP Surabaya membentuk Pasukan Sobo Ratan atau pasukan sepeda di pedestrian dan Traffic Light (TL).

“Jadi, pasukan ini keliling dengan bersepeda sesuai zonanya masingmasing. Tugas mereka adalah

melakukan edukasi kepada warga dan melakukan pengawasan di pedestrian dan TL,” kata Kepala Satpol PP Surabaya Eddy Christijanto di ruang kerjanya, Rabu (8/6).

Menurutnya, pasukan ini dibentuk untuk mengembalikan fungsi pedestrian yang hanya boleh digunakan untuk pejalan kaki. Pedestrian itu tidak boleh untuk parkir, tidak boleh dilintasi sepeda motor, tidak boleh untuk jualan dan sejenisnya. “Sekali

lagi, pedestrian itu hanya digunakan untuk pejalan kaki,” tegasnya.

Ia juga menegaskan bahwa pengawasan di pedestrian dan TL ini akan dilakukan secara humanis dan edukatif, sehingga apabila ada warga yang melanggar akan diberikan penjelasan yang edukatif. Namun begitu, Eddy juga mengajak kepada warga Kota Surabaya untuk ikut serta mengembalikan pedestrian sesuai fungsinya, yaitu hanya untuk pejalan kaki. “Mari kita jaga bersama pedestrian kita,” ujarnya.

Di samping itu, Eddy juga menjelaskan bahwa Pasukan Sobo Ratan ini melibatkan sebanyak 120 personil yang akan disebar ke 15 zona yang berbeda-beda. Mereka akan melakukan pengawasan sesuai zonanya masing-masing mulai pukul 06.00-19.00 WIB. “Awalnya hanya lima zona, dan kami kembangkan saat ini menjadi 15 zona,” katanya.

Adapun 15 zona itu diantaranya zona Taman Pelangi yang meliputi Taman Pelangi - Frontage Road Siwalankerto - BRI - Cito - Trans Icon Dinkominfo Jatim - Dinas Peternakan - Injoko - Taman Pelangi. Zona

Taman Pelangi yang meliputi Taman Pelangi – Royal Plaza – Fly Over Mayangkara – Frontage Road A. Yani – RSAL – Maspion Square – Jatim Expo – Uinsa –Taman pelangi.

Zona berikutnya adalah zona KBS (Mpu Tantular) yang meliputi KBS (Mpu Tantular) – Raya Darmo – Kimia Farma – Pandegiling Barat - Putar Balik Pandegiling Barat – Raya Darmo – Taman Bungkul – KBS (Mpu Tantular). Kemudian ada zona AlunAlun Surabaya yang meliputi AlunAlun Surabaya – Panglima Sudirman – Urip Sumoharjo – Hotel Olympic – Putar Balik Tl Urip Sumoharjo – SWK Urip Sumoharjo – Basuki Rahmat – Putar Balik Gub Suryo – Taman Apsari – Alun-Alun Surabaya.

Selanjutnya, zona Siola yang meliputi Siola – Tunjungan – Putar Balik Embong Malang – Blauran –Praban – Siola. Ada pula zona Mako Satpol PP Surabaya yang meliputi Mako Satpol PP Surabaya – Jaksa Agung Suprapto – Wijaya Kusuma – SMA Komplek – Ambengan – Ngemplak – Ondomohen – Balai Kota – Sedap Malam – Jimerto –Mako Satpol PP Surabaya.

Pemprov Melalui Dinsos Jatim Serahan Bantuan Hibah HTT atau HTDP kepada LKS Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim melalui Dinas Sosial (Dinsos) Jatim menyerahkan bantuan hibah Hadiah Tidak Tertebak (HTT) atau Hadiah Tidak Diambil Pemenang (HTDP) Kementerian Sosial (Kemensos) RI yang dikelola Dinsos Provinsi Jatim kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) di Provinsi Jatim, Rabu (8/6).

Ada 10 LKS tersebut mendapatkan bantuan berupa sepeda motor dan bantuan lainnya. Mereka adalah LKSA Al Fatah Kab Mojokerto, Yayasan Yatim Sejahtera Kabupaten Mojokerto, Yayasan LKSA Tarbiyatul Aitam Kabupaten Mojokerto, Yayasan PA Yatim Muhammadiyah Kabupaten Mojokerto, Yayasan Darul Akhlaq Pamekasan, Yayasan Al Khautsar Pamekasan, Yayasan Perjuangan Nurur Rohman Sidoarjo, Yayasan Kurnia Bangsa Lumajang, Yayasan Al Faqih Lumajang, dan Yayasan Al Hasymiy Lumajang.

Saat membuka acara, Kepala Dinsos Jatim Dr Alwi MHum menyampaikan bahwa permohonan bantuan hibah HTT atau HTDP dapat diajukan kepada Kemensos RI dengan

menyertakan proposal yang telah mendapat rekomendasi dari Dinsos kabupaten/kota dan ditembuskan ke Dinsos Provinsi, serta melampirkan beberapa persyaratan dan mekanisme yang harus dirampungkan.

Alwi mengucapkan selamat kepada LKS yang mendapatkan bantuan hibah HTT atau HTDP. Dia berpesan agar LKS dapat menjaga, merawat, dan memakai barang-barang tersebut sesuai peruntukannya, yakni untuk membantu Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

“Apabila ditemukan kekurangan pada barang, Kami memohon maaf karena beberapa barang sudah bertahun-tahun tersimpan di gudang Dinsos Jatim. Selanjutnya untuk bantuan berupa sepeda motor dapat

diurus surat-surat legalitasnya dan berkoordinasi dengan Dinsos Provinsi Jatim apabila mengalami kesulitan,” tuturnya.

Lebih lanjut, Alwi mengutarakan bahwa LKS yang mendapatkan bantuan hibah HTT atau HTDP seyogyanya menyampaikan kondisi barang dan melaporkan pemanfaatannya secara berkala kepada Dinsos kabupaten maupun Dinsos Provinsi Jatim. Hal itu dimaksudkan sebagai bentuk laporan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Sekedar diketahui,sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian bahwa syarat umum untuk memperoleh hadiah bagi peserta undian, yakni hadiah harus diambil dalam waktu 6 bulan sejak tanggal pengundian/penarikan undian untuk hadiah berupa makanan atau barang yang tidak mudah rusak. “Semoga bantuan ini bermanfaat bagi LKS yang menerimanya,” ujar Alwi.

Sementara itu LKSA Muhammadiyah dari Cabang Trowulan Mojokerto, Eka Rahendra Setiawan mengatakan pihaknya sangat berterima kasih dengan diberikan bantuan hibah. “Kami sangat bersyukur sekali LKSA mendapat bantuan dan ini sangat bermanfaat seperti sepeda motor untuk mobilitas pengurus maupun anak asuh di LKSAnya, barang-barang dapur sangat bermanfaat,” kata Eka. Sedangkan Liga Staff Wings Surya, Monika mengatakan bahwa penyerahan hadiah yang tidak diambil, kemudian diserahkan pada Yayasan itu merupakan langkah yang benar dan lebih baik, karena sangat bermanfaat bagi LKS. “Hadian seperti ini tentunya sangat dibutuhkan oleh Yayasan, dan hadiah yang tidak diambil itu sangat berguna daripada numpuk di gudang dan akhirnya menjadi rusak,” pungkasnya.

Kegiatan ini dihadiri Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinsos Jatim, Kepala UPT di lingkun-

Pemprov melalui Dinsos Jatim menyerahkan bantuan hibah Hadiah Tidak Tertebak (HTT) atau Hadiah Tidak Diambil Pemenang (HTDP) Kementerian Sosial (Kemensos) RI yang dikelola Dinsos Provinsi Jatim kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) di Provinsi Jatim, Rabu (8/6).

gan Dinsos Jatim, penyelenggara undian yang terdiri dari PT Wings Surya dan Hartono Elektronik. Turut hadir, perwakilan dari Dinsos Kabupaten Mojokerto, Dinsos Ka-

bupaten Pamekasan, Dinsos Kabupaten Sidoarjo, Dinsos Kabupaten Lumajang, dan 10 LKS yang telah mengajukan permohonan dan mendapatkan bantuan.[rac.ca]

Bhir

PENDIDIKAN, KEBUDA

Halaman 6

Kamis Legi,

Sanksi Pengunduran Diri CASN Pemerintah Harus Ada Landasan H Surabaya, Bhirawa Ramai-ramai Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mengundurkan diri. Alasan utamanya karena besaran gaji dan penempatan pekerjaan yang tak sesuai.

Terkait hal ini, pemerintah melalui Kepala Biro Hukum. Humas dan Kerja Sama BKN, Satya Pratama, menegaskan, mereka yang mengundurkan diri akan mendapat sanksi berupa daftar hitam (blacklist) penerimaan ASN untuk satu periode berikutnya dan denda antara Rp25 juta hingga Rp100 juta.

Hal ini pun menarik perhatian Guru Besar Manajemen Sumber Daya Manusia Universitas Airlangga (Unair), Prof Dr Jusuf Irianto Drs MCom. Menurutnya keputusan CASN mengundurkan diri setelah diterima dengan berbagai macam alasan merupakan hak asasi manusia.

Prof Jusuf menjelaskan, manu-

sia memiliki hak untuk memilih pekerjaan atau profesi sesuai kehendak agar lebih bermartabat atau lebih bernilai (most valued).

Hal ini selaras dengan informasi alasan undur diri yang diutarakan para CASN beragam.

Mulai gaji dan tunjangan yang tidak sesuai harapan, hingga lokasi penempatan tidak sesuai keinginan. Sehingga tidak ada motivasi lagi untuk bekerja sebagai ASN dan justru lebih tertarik untuk memperoleh pekerjaan lain.

"Pemerintah harus mengapresiasi

berbagai alasan tersebut seraya menghormati keputusan CASN untuk undur diri. Hal ini penting mengingat motivasi bekerja juga sangat penting, dari pada nantinya bekerja terpaksa dan kemudian membuat onar saat bekerja atau tak mampu mencapai kinerja optimal sesuai dengan standar pelayanan publik,'' jelas dosen Administrasi Publik FISIP Unair itu, Rabu (8/6).

Kendati begitu, Prof Jusuf menyampaikan, pemerintah dapat memberi sanksi sepadan dengan mengacu UU atau ketentuan yang

berlaku.

"Jangan lupa, apakah pemerintah telah membuat perjanjian dengan CASN jika undur diri? Apa saja sanksinya? Dan sejumlah pertanyaan lain yang harusnya dapat dijawab merujuk ketentuan perundang-undangan,'' ujar Prof Jusuf.

Prof Jusuf menilai pemerintah harus memiliki landasan hukum yang kuat dengan memberi sanksi kepada CASN yang undur diri sekaligus sebagai pelajaran bagi masyarakat. Kemudian regulasi harus dibuat sebelum perekrutan

dilaksanakan.

"Ini sebagai bukti bahwa pemerintah telah melaksanakan good governance dalam rangka pengadaan CASN. Sudah saatnya pemerintah transparan dengan memberi informasi terang dan jelas kepada setiap pelamar sehingga mereka dapat memahami semua ketentuan kepegawaian yang berlaku,'' ucap dosen yang menjabat sebagai Wakil Dekan I FISIP Unair itu.

Dalam hal ini, lanjutnya, ketentuan tak boleh berlaku surut. Sehingga fenomena CASN mengun-

Pemuda Kecamatan Mlandingan Terima Pendidikan Anti Narkoba Situbondo, Bhirawa Polsek Mlandingan, Polres Situbondo menggelar sosialisasi dan pendidikan anti Narkoba dan Minuman Keras (Miras) kepada para pemuda di Desa Selomukti, Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo, Rabu (8/6). Sosialisasi dipimpin langsung Kapolsek Mlandingan, AKP Hasan Basri bersama Kanit Binmas Aiptu Tri Leksono, Kanit Reskrim Bripka Heru Prasetiyo dan Bhabinkamtibmas Desa Selomukti, Bripka Pujiono.

Menurut AKP Hasan Basri, sosialisasi merupakan langkah proaktif Kepolisian memberikan informasi kepada masyarakat terutama kaum pemuda tentang bahaya dan

dampak negatif penyalahgunaan Narkoba dan Miras.

"Sosialiasi ini merupakan langkah proaktif dari Polsek Mlandingan

sawawi/bhirawa

Jajaran Mapolsek Mlandingan Kabupaten Situbondo saat memberikan materi pendidikan anti Narkoba kepada pemuda setempat, Rabu (8/6).

BANGKU POJOK

Grand opening kantin pusat Kampus Perjuangan ITS dengan program cashless society.

Bank Mandiri Dukung Cashless Society di Kantin ITS Surabaya, Bhirawa Sesuai dengan perkembangan digitalisasi di masyarakat yang cukup pesat, Bank Mandiri kini hadir dalam mendukung Program Cashless Society di kantin Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya.

"Bank Mandiri saat ini siap untuk mendukung universitasuniversitas di Jawa Timur menuju ke Cashless Society Ecosystem, khususnya untuk hari ini telah diresmikan grand opening kantin pusat ITS,'' ungkap RCEO Region VIII/Jawa 3 Bank Mandiri, Tri Nugroho usai grand opening kantin pusat Kampus Perjuangan, Rabu ((8/6).

Dengan adanya Program Cashless Society akan mengalihkan proses transaksi masyarakat, dari yang semula menggunakan uang kartal akan beralih menggunakan uang digital dalam transaksi sehari-hari maupun transaksi bisnis. Minimnya penggunaan uang kartal memberikan efisiensi dan efektivitas yang cukup besar bagi perekonomian di Indonesia.

Dan sesuai dengan Blueprint Bank Indonesia, Cashless Society sudah dicanangkan melalui Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) di tahun 2025. Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) bertujuan untuk menciptakan sistem pembayaran yang aman, efisien dan lancar.

GNNT juga diharapkan mampu meminimalisasi kendala dalam pembayaran tunai, seperti uang tidak diterima karena lusuh, sobek, tidak layak edar dan meningkatkan efisiensi saat transaksi di mana masyarakat tidak perlu membawa uang dalam jumlah besar. [riq.fen]

guna untuk mencegah peredaran Narkoba dan Miras yang sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat,'' tutur AKP Hasan Basri.

AKP Hasan Basri berharap, adanya dukungan dari masyarakat dengan cara memberikan informasi kepada pihak Kepolisian bila ada penyalahgunaan Narkoba dan peredaran Miras di kalangan pemuda, terutama di wilayah Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo.

"Silahkan hubungi kami selama 24 jam, apabila ada info terkait peredaran Narkoba ataupun Miras di kalangan pemuda. Ini merupakan tugas bersama dalam pencegahan dan peredaran Narkoba,'' ungkap AKP Hasan Basri. [awi.fen]

SMKN 2 Kraksaan Jalin Kerja Sama dengan Iduka Probolinggo, Bhirawa SMKN 2 Kraksaan terus meningkatkan kerja sama dengan dunia Industri dan Dunia Kerja (Iduka). Kerja sama untuk menselaraskan kebutuhan Iduka dengan kompetensi lulusan SMKN 2 Kraksaan. Selain banyak yang diserap dunia kerja, tahun ini 61 lulusan SMKN 2 Kraksaan juga diterima Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Lebih dari 200 Iduka telah menjalin kerja sama dengan SMKN 2 Kraksaan.

Kerja sama, di antaranya berupa perekrutan tenaga kerja, pemagangan siswa, pemagangan guru, hingga kegiatan guru tamu. Diantara hasil dari kerja sama itu, tahun 2022 ini ada 213 lulusan SMKN 2 Kraksaan yang berhasil direkrut kerja. Dari jumlah ini, 76 diantaranya siswa yang lulus tahun ajaran 2021 2022 ini, sisanya merupakan alumni.

Selain banyak diterima kerja, pada tahun ini, sebanyak 61 lulusan SMKN 2 Kraksaan berhasil diterima kuliah di sejumlah PTN ternama. Diantaranya, Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya, Universitas Sriwijaya Palembang, Universitas Brawijaya Malang hingga Politeknik Negeri Malang dan Politeknik Negeri Jember.

"Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Alhamdulillah tahun ini jumlah lulusan SMKN 2 Kraksaan yang diterima di PT naik 100% atau sebanyak 61 siswa,'' ujar Sigit Prasetyo, ST, Waka Humas SMKN 2 Kraksaan, Rabu (8/6).

Sigit menjelaskan, kerja sama SMKN 2 Kraksaan dengan dunia Iduka juga terus ditingkatkan. Terbaru, SMKN yang terletak di Jl Diponegoro Nomor 5 Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, ini menjalin kerja sama dengan PT Panasonic Manufacturing Indonesia.

"Kini ada 10 siswa SMKN 2 Kraksaan yang mengikuti program magang di perusahaan ini. Mereka magang di Jakarta, selama tiga bulan. Sebagai tindak lanjut, nantinya mereka akan diseleksi untuk mengikuti program magang di Jepang,'' katanya.

Menyambut tahun ajaran baru 2022 2023 SMKN 2 Kraksaan, mengusung semangat baru. Tujuannya agar SMKN 2 Kraksaan, lebih maju dan unggul. Ada tiga prioritas yang akan dikembangkan dalam semangat baru ini. Yakni, Sekolah Adiwiyata, Sekolah Adiusaha, dan Sekolah Adiwisata. [wap.fen]

wiwit agus pribadi/bhirawa

Sejumlah siswa mengikuti Bintalsik sebagai bagian dari tahapan setelah dinyatakan lolos psikotes di perusahaan pertambangan nasional.

Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, SE., saat menyerahkan SK secara simbolis dan m

744 PPPK Guru di Tuban T Tuban, Bhirawa Sebanyak 744 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru Formasi tahun 2021 terima Surat Keputusan (SK) pengangkatan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban, Rabu (8/6) kemarin. SK Pengangkatan ini diserahkan Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky SE, di Pendopo Krido Manunggal disaksikan Sekda Tuban, Dr Ir Budi Wiyana, serta pimpinan OPD setempat.

Bupati Tuban dalam sambutannya menerangkan dengan diterimanya SK Pengangkatan harus dimaknai sebagai motivasi untuk lebih mengabdikan diri kepada bangsa Indonesia.

Penerima SK merupakan orang - orang terpilih, karenanya harus mampu meningkatkan kepekaan terhadap lingkungan sekitar. "Baik di lembaga pendidikan maupun tempat tinggalnya,'' kata Bupati.

Bupati juga menekankan agar dalam menjalankan tanggungjawabnya mengedepankan konsep kolaborasi dan in-

ovasi. Mengacu konsep kolaborasi penyelesaian suatu masalah hendaknya dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan lintas sektor agar didapatkan solusi konkrit.

Selanjutnya, guru diharapkan berinovasi dan meningkatkan kreativitas yang menjadi kunci pengembangan pendidikan. Tujuannya, mampu menciptakan karya yang dap-

at dikenang dal Profesi guru yang juga perna gota DPRD Pro menjadi sosok upaya pening Pembangunan M di Kabupaten T Tuban akan me toring terhadap didikan. "Kita l ke depan baga

GALERI PRESTASI

Tumbuhkan Jiwa Nasionalis, Festival Akustik Angkat Lagu Daerah Ada banyak cara dalam menumbuhkan jiwa nasionalisme.

Salah satunya melalui musik. Inilah yang digelar Taruna Merah Putih (TMP) Surabaya, Repdem, BDH Peduli dan Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya kerja bareng menggelar 'Festival Akustik 2022 Piala Wali Kota Surabaya'.

Oleh: Diana Rahmatus Sholichah, Kota Surabaya

Diana Rahmatus Sholichah/bhirawa

UKM Musik Untag Surabaya unjuk kebolehan dalam musik akustik.

Kegiatan yang menyasar pelajar (SMP,SMA/SMK) dan mahasiswa, umum dengan usia maksimal 25 tahun ini melombakan band akustik dengan lagu kebangsaan sebagai lagu wajib dan lagu daerah sebagai lagu pilihan.

"Kalangan milenial saat ini rata-rata lebih gemar lagu KPop dan lagu barat hingga mulai luntur semangatnya dalam menyanyikan lagu - lagu daerah. Melalui kegiatan ini kami

berharap bisa memberikan langkah kecil yang nyata untuk meunmbuhkan kembali kecintaan tehadap Tanah Air,'' ujar Ketua Panitia, Tarmuji, Rabu (8/6).

Pendaftaran Festival Akustik 2022 Piala Walikota Surabaya' sudah dibuka sejak 10 Juni hingga 12 Juni 2022. Untuk kategori pelajar, pendaftaran dilengkapi dengan bukti Kartu Pelajar. Sementara untuk mahasiswa dan umum bisa

dengan KTP/KTM. Satu grup maksimal lima orang.

Terkait teknis acara, Koordinator Seksi Acara, Ryan Mumun menerangkan, pada tahap seleksi, peserta cukup mengumpulkan video dengan durasi maksimal 5 menit menggunakan alat music standar akustik. Lagu wajib yang bisa dipilih untuk dibawakan dalam video tersebut adalah Cinta Indonesia atau Indonesia Perkasa ciptaan Guruh Soekarno Putra. Sedangkan untuk lagu pilihan ada 15 lagu pilihan.

"Panitia akan memilih grup yang masuk semifinal. Di semifinal inilah akan tampil live dengan sekitar 15 pilihan lagu daerah,'' jelasnya.

Sementara untuk live perform semifinal akan dilakukan

pada 25 Juni 2022 di Lapangan Parkir Utara Untag Surabaya. Dan akan dilanjutkan penampilan para finalis di lokasi yang sama pada 26 Juni 2022.

"Kami meminta peserta yang melakukan penampilan langsung menggunakan kostum bebas rapi tapi tetap mencerminkan nasionalisme. Biar tambah semangat,'' lanjutnya.

Waktu lomba yang juga bertepatan dengan Bulan Bung Karno diharapkan, bisa menjadi kegiatan positif dam inspiratif bagi generasi muda. ''Harapannya ke depan agar generasi muda timbul jiwa nasionalisme yang kuat dan juga lebih majunya musik di Indonesia yang bertema positif, kreatif dan membangun mental, terutama untuk anak - anak generasi penerus bangsa,'' katanya. [fen]

rawa

& OLAHRAGA N, Hingga Hukum Kuat

AYAAN 9 Juni 2022

Halaman 7

Komisi E DPRD Jatim Sikapi Penggunaan PIN PPDB SMA/SMK

durkan diri dapat menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah untuk berbenah dalam menyelenggarakan seleksi CASN. Berkenaan dengan dampak terhadap iklim ketenagakerjaan ASN di Indonesia ke depan, Prof Jusuf menjelaskan bahwa pemerintah harus mengantisipasi melalui kebijakan yang mampu meredam terjadinya CASN dan PPPK yang akan undur diri.

"Transformasi wajah birokrasi sebagai workplace harus menampakkan diri sebagai tempat kerja

DPRD Jatim, Bhirawa Komisi E DPRD Jatim menilai penggunaan PIN dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMA/SMK negeri dinilai sangat memudahkan. Hal ini disampaikan agar layanan di dunia pendidikan semakin digitalized.

Menurut Wakil Ketua Komisi E, Hikmah Bafaqih menyebut, penggunaan PIN ini sesungguhnya memudahkan dan memang menjadi tuntutan dan dibutuhkan pembiasaan.

"Karenanya diimbau sekolah asal tidak melepas anak didiknya. Karena tidak semua siswa dan ortu siswa aksesible terhadap situasi semacam ini,'' ujarnya saat dikonfirmasi Bhirawa, Rabu (8/6) kemarin.

Selain itu, lanjut Politisi PKB ini, desk aduan dan percepatan dan ketepatan layanan juga perlu terus dikuati dan dikembangkan. Baik di Dinas Pendidikan Provinsi, di tiap Cabang Dinas dan di sekolah - sekolah tujuan.

"Untuk orang tua, pastikan up date terus proses pendaftaran putra - putrinya. Agar tidak terkendala karena soal-soal administrasi,'' pesan Hikmah Bafaqih.

Hal senada juga disampaikan Ketua Komisi E, Wara Sundari Renny Pramana. Pihaknya berpesan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jatim untuk lebih berhati-hati dalam PPDB jenjang SMA/

atraktif dan menantang. Reformasi birokrasi yang dilakukan sejak 2010 dapat diandalkan mengubah wajah tempat kerja di birokrasi lebih humanis dan sesuai zaman,'' ucap Prof Jusuf.

Iklim ketenagakerjaan ASN di Indonesia, menurut dia, akan lebih cerah dengan perubahan tampilan fisik dan budaya birokrasi sesuai dengan karakter generasi milenial, generasi Z, dan generasi muda selanjutnya. ''Ini PR bagi pemerintah yang harus segera diselesaikan hingga tuntas,'' tandasnya. [ina.fen]

SMK negeri.

"Dinas Pendidikan Provinsi harus lebih hati-hati karena menyangkut nasib siswa didik,'' pesan Politisi PDIP ini.

Untuk diketahui, saat ini adalah waktu untuk pengambilan PIN oleh Calon Peserta Didik Baru (CPDB), yakni 2 hingga 18 Juni 2022. Jika kesulitan mengambil PIN, ada langkah yang bisa dilakukan. Salah satunya yakni datang

langsung ke kantor layanan Cabang Dinas Pendidikan wilayah Jatim.

"Lebih bagus lagi jika Dinas Pendidikan meminta maaf. Karena tidak semua orang tua murid bisa datang ke kantor layanan Cabang Dinas Pendidikan,'' pinta Wara.

Hingga Selasa (7/6) kemarin sebanyak 236.736 anak atau 55,78% dari 424.361 siswa yang nilai rapornya

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Hikmah Bafaqih (kiri) dan Ketua Komisi E DPRD, Wara Sundari Renny Pramana (kanan).

sudah terentry dalam sistem PPDB sudah mendapatkan PIN. Sementara, 257.236 anak atau 60,62% baru pengajuan PIN dan masih diproses.

Diberitakan Bhirawa sebelumnya, Kepala UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (TIKP) Dindik Jatim, Alfian Majdi, masih ada siswa yang ditemukan salah berkas dalam pengajuan PIN. Setidaknya ada 7.972 anak.

Kesalahan berkas ini diantaranya, KK yang diunggah tidak terbaca (buram), kemudian KK yang diunggah kurang dari satu tahun dan lokasi rumah yang di titik oleh siswa, tidak sama dengan alamat KK. "Kejelasan bukti KK itu penting karena dokumen tersebut dipakai untuk verifikasi operator sekolah. Terutama mengenai lokasi tempat tinggal siswa. KK menjadi patokan titik rumah yang ditandai oleh siswa dalam sistem PPDB adalah benar. Lokasinya sesuai dengan KK dan tak digeser dengan tujuan agar lebih dekat dengan sekolah,'' jelas Alfian.

Bagi siswa yang mengalami kendala saat pengambilan PIN secara online, dapat datang langsung ke kantor layanan Cabang Dindik Jatim wilayah. Alfian juga menyebut pihaknya telah menyiapkan 7.210 operator di 721 SMA/SMK negeri se Jatim yang siap untuk menangani pengambilan PIN. [geh.fen]

Guru Besar FMIPA UB Ajak Ibu-ibu PKK Hidup Sehat Malang, Bhirawa Melalui Program Pengabdian Masyarakat (Abdimas), Guru Besar FMIPA Universitas Brawijaya (UB) mengajak para ibu PKK hidup sehat. Penyuluhan dan Edukasi Menu Nutrisi Sehat Berbasis Produk Lokal untuk Meningkatkan Kesehatan Masyarakat di Desa Karangwidoro, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, akhir pekan kemarin.

Menurut Ketua Pelaksana, Prof Fatchiyah MKes PhD, kegiatan ini merupakan agenda rutin sebagai pemenuhan program Pengabdian

Masyarakat (Abdimas). Ini sebagai salah satu pemenuhan Program Pengabdian kepada Masyarakat DPP/SPP Departemen Biologi, Fakultas MIPA Universitas Brawijaya Tahun 2022 dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Pusat Studi SMONAGENES UB. Fatchiyah menjelaskan, Abdimas ini merupakan pertama kali dilakukan secara luring, setelah sekian lama dalam masa pandemi. Program pengabdian ini dilatarbelakangi pemberdayaan dalam penanggulangan persoalan gizi melalui penyuluhan nu-

khoirul huda/bhirawa

memberikan arahan pada PPPK Guru, Formasi tahun 2021 di Pendopo Krido Manunggal.

Terima SK Pengangkatan

lam sejarah. , lanjut Bupati ah menjadi angovinsi Jatim ini, penting dalam gkatan Indeks Manusia (IPM) Tuban. Pemkab elakukan monip kualitas penlihat lima tahun aimana kualitas

pendidikan. Ini semua bergantung kepada bapak ibu sekalian,'' jelasnya.

Bupati juga berpesan, pengajaran dan materi yang disampaikan hendaknya dapat dilengkapi dengan pengetahuan kekinian. Di samping itu, siswa hendaknya dibekali dengan softskill, seperti leadership, teamwork, public speaking dan enterpreneurship. Gen-

erasi muda Kabupaten Tuban dituntut agar mampu mengeksplor kemampuannya.

"Menjadikan Kabupaten Tuban mampu bersaing bahkan mampu mengungguli kabupaten/kota di Jawa Timur, Nasional, bahkan internasional,'' tuturnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tuban, Fien Roekmini Koesnawangsih, dalam laporannya menyebutkan sebanyak 744 orang PPPK seluruhnya golongan IX. Dari jumlah itu 234 orang berjenis kelamin laki-laki dan 510 berjenis kelamin perempuan.

Fien Roekmini mengatakan, kegiatan ini menjadi implementasi dari keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi nomor 818 tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2021. [hud.fen]

Program Pengabdian Masyarakat (Abdimas), Guru Besar FMIPA Universitas Brawijaya (UB) mengajak para ibu PKK hidup sehat.

trisi sehat untuk masyarakat.

"Kegiatan Penyuluhan ini dimaksudkan untuk memberikan edukasi bagi masyarakat. Khususnya para ibu - ibu PKK sebagai penggerak pertama dalam keluarga di masyarakat untuk memperhatikan daya komposisi menu nutrisi sehat yang sangat baik untuk dikonsumsi,'' terangnya.

Lebih lanjut, Prof Fatchiyah memaparkan, materi tentang 'Menu Makanan Sehat'. menurutnya, proporsi dan komposisi yang baik dari bahan makanan yang akan dikonsumsi dapat menghindarkan dari penyakit.

Karena itu melalui program pengabdian ini, ia ingin mengedukasi masyarakat untuk dapat mengolah produk lokal setempat. Salah satunya dengan mengolah buah jeruk menjadi produk olahan minuman sehat.

"Harapannya ide minuman sehat ini dapat diaplikasikan menjadi usaha sampingan atau pokok untuk menambah penghasilan,'' jelas Fatchiyah. Sementara itu, pemateri berikutnya, Ernanin Dyah Wijayanti SSi MP, memaparkan tentang 'Penerapan K3 Pertanian dan Sistem Tumpang Sari'. Dalam penjelasannya, Ernanin menyampaikan bagaimana penerapan kesehatan dan

ASN Diminta Bijak dalam Bermedsos Lamongan, Bhirawa Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Lamongan diminta untuk bertanggungjawab dalam setiap langkahnya termasuk bijak dalam bersosial media (Medsos). Hal ini disampaikan Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi usai menyerahkan SK pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru Tahap II Formasi Tahun 2021 Kabupaten Lamongan di Aula Pertemuan Gajah Mada Pemkab Lamongan, Rabu (8/6).

"Kita tahu sekarang jamannya Medsos dan sekarang saat menjadi ASN berarti memiliki konsekuensi dan tanggungjawab kepada korpsnya," ucap Bupati Yuhronur.

Bupati Yuhronur mengungkapkan, setelah menjadi bagian dari ASN, seluruh PPPK telah memiliki hak dan kewajiban menjadi seorang ASN. Selain mendapatkan hak, kita juga melakukan kewajiban yakni bertanggungjawab dalam mengemban amanah. Seluruh ASN diharapkan mampu mengamalkan dan mengimplementasikan core value Berakhlak dalam setiap nafas dan pekerjaan yang

dilakukan,'' ucapnya.

Ditegaskanya bupati core value Berakhlak merupaka akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Dimana dalam implementasi yang pertama adalah Berorientasi Pelayanan, yang artinya setiap ASN/insan pelayanan publik diwajibkan untuk berkomitmen memberikan pelayanan prima bagi masyarakat.

Nilai yang kedua adalah Akuntabilitas, nilai ini bermakna rasa bertanggung jawab atas kepercayaan dan kewenangan yang diberikan.

Sedangkan nilai yang ketiga adalah Kompeten, nilai ini menggambarkan ASN yang terus belajar untuk mengembangkan kapabilitas.

Kemudian nilai yang keempat adalah Harmonis, dimana menurut Bupati Yes nilai ini menjadi penting, terutama dalam kaitannya dengan proses, kemampuan, dan kualitas berorganisasi dalam pekerjaan.

Nilai yang kelima yakni Loyal, dimana para petugas dituntut untuk berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dan keenam adalah Adaptif sebagai nilai

yang sangat penting yang harus dimiliki setiap ASN. Sementara itu, Kepala BKPSDM Lamongan Sodikin mengungkapkan, penyerahan keputusan pengangkatan PPPK guru ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Lamongan. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Lamongan mendapat alokasi sejumlah 538 formasi pada anggaran tahun 2021.

"Seleksi PPPK guru telah dilak-

terus berupaya untuk menekan Tim KWB. Akhirnya, pada menit ke-11 Tim Sulsel berhasil mencipatkan gol balasan.

"Gol balasan ini tercipta ketika ada salah satu pemain depan tim Sulsel

lepas dari kawalan pemain belakang KWB,'' jelas Oweng.

Namun, jelasOweng, anak- anak asuhnya mampu menguasai permainan walaupun berhadapan dengan tuan rumah. Hal ini dikarenakan mereka

Tim Futsal Kota Wisata Batu (KWB) Putri berhasil meraih kemenangan perdananya dalam babak 34 besar Liga Futsal Nusantara (Linus).

sanakan dalam dua tahap yakni tahap l meluluskan sejumlah 413 peserta dan tahap II meluruskan sejumlah 125 peserta. Pada kesempatan kali ini peserta yang diangkat sebagai PPPK guru tahap II jumlah 125 peserta dengan rincian guru kelas sejumlah 101 peserta, guru PJOK sejumlah dua peserta, guru agama islam sejumlah 19 peserta, guru TIK sejumlah dua peserta, guru BK sejumlah satu peserta,'' tandasnya. [aha.yit.fen]

alimun hakim/bhirawa

Penyerahan SK pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru Tahap II Formasi Tahun 2021 Kabupaten Lamongan.

Tim Futsal Putri Kota Batu Kalahkan Tim Sulsel di Babak 34 Besar Liga Futsal Nusantara Kota Batu, Bhirawa Tim Futsal Kota Wisata Batu (KWB) Putri berhasil meraih kemenangan perdananya dalam babak 34 besar Liga Futsal Nusantara (Linus). KWB mengalahkan Tim Sulawesi Selatan (Sulsel) yang juga tuan rumah dalam pertandingan ini. Tim KWB berhasil unggul dengan skor 21 dalam pertandingan yang digelar di Mini Gor AFP Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (8/6) kemarin.

Menurut pelatih KWB Futsal Putri, Khoirudin alias Oweng, saat dikonfirmasi fia ponselnya, Rabu (8/ 6) Kedua gol yang diraih Tim KWB Futsal Putri diciptakan di babak pertama. Gol pertama ini ditorehkan Zelsa pada menit ke-17. Kemudian mereka mampu menggandakan kemenangannya lewat gol yang dicetak Rika pada menit ke-19.

Tim KWB Futsal Putri mampu mempertahankan keunggulannya hingga babak pertama berakhir.

Memasuki babak kedua, Tim Sulsel

keselamatan kerja yang baik dan benar dalam bidang pertanian. Seperti pengenalan alat pelindung diri dan langkah menjaga kebersihan diri dan alat setelah berkebun. "Sebab di khawatirkan masih ada bahan pestisida yang menempel,'' ucapnya.

Berikutnya, Eko Suyanto SSi MSc dan Yeni Avidhatul Husnah SSi MSc melanjutkan, untuk materi terakhir yaitu 'Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga (TOGA)'. Pada materi ini, disampaikan mengenai tanaman apa saja yang dapat ditanam di sekitar lingkungan rumah dan berkhasiat sebagai obat atau kegunaan lainnya secara sederhana, "Jadi salah satu contoh tanaman Toga yang bisa ditanam di sekitaran rumah diantaranya seledri, sirih, dan lidah buaya,'' sebutnya.

Selama kegiatan berlangsung, para peserta nampak antusias mendengarkan dan mengajukan pertanyaan terkait menu nutrisi sehat yang dapat di konsumsi dan dikembangkan sebagai produk lokal unggulan desa. Kegiatan hari pertama di tutup dengan pengumuman untuk kegiatan pengabdian selanjutnya, demonstrasi pembuatan minuman sehat. [mut.fen]

mempunyai keunggulan, sudah terbiasa menghadapi lawan - lawan di regional Jatim. Sejak awal pertandingan Tim KWB sudah menang posisi. Namun karena penyelesaian akhirnya kurang tenang sehingga hanya dua serangan yang bisa menghasilkan gol.

"Finishing anak - anak kurang tenang. Dari 10 peluang, hanya menghasilkan dua gol saja,'' ungkap Oweng.

Dengan kemenangan ini, Tim KWB Futsal Putri berhasil memboyong tiga poin dari pertandingan.

Dengan kemenangan pada pertandingan perdana ini, katanya, bisa menjadi modal dalam dua pertandingan lanjutan. Di pertandingan berikutnya, Tim KWB akan melawan Tim Gorontalo yang dilaksanakan Kamis (9/6).

Dan di pertandingan ketiga, Tim KWB akan menghadapi wakil Kalimantan Utara pada hari Jumat (10/ 6). Oweng optimis anak - anak asuhnya akan mampu meraih kemenangan di kedua pertandingan lanjutan itu. [nas.fen]

POJOK JATIM

Bupati Jombang Buka Sosialisasi Bantuan Insentif Guru Ngaji TPQ Jombang, Bhirawa Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab membuka Sosialisasi Bantuan Insentif Guru Ngaji Taman Pendidikan Alquran (TPQ) yang digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang melalui Bagian Kesra di Pendopo Kabupaten Jombang, Selasa (07/06).

Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pengarahan tentang hal teknis tata cara pemberkasan, untuk pencairan bantuan dan tata cara mengisi buku kegiatan sebagai bukti telah melaksanakan tugas sebagai guru TPQ. Sosialisasi dihadiri 900 lebih para guru ngaji dari TPQ se-Kabupaten Jombang. Sosialisasi ini terbagi dalam empat gelombang pertemuan mengingat jumlah guru TPQ sangat banyak, mulai Selasa (7/6) dan Rabu (8/6) di Pendopo Kabupaten Jombang.

Bupati Mundjidah Wahab menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasi kepada guru ngaji dari TPQ se-Kabupaten Jombang, atas eksistensi dan kontribusinya dalam peningkatan pendidikan yang mengedepankan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia seorang hamba kepada Alloh SWT. Terimakasih para guru ngaji atas kontribusi positif dalam pembangunan manusia sebagai pribadi atau warga masyarakat dengan membangun karakter masyarakat lewat pendidikan agama. [rif.fen]

JATIM MEMBANGUN

Rabu Kliwon, 8 Juni 2022

Halaman 8

TP PKK Sidoarjo dan UNICEF Deteksi Gizi Buruk Melalui LiLA Sidoarjo, Bhirawa TP PKK Kabupaten Sidoarjo dan UNICEF (United Nations Children’s Fund) akan melakukan pemantauan dini terkait status gizi anak. Salah satunya adalah meluncurkan program LiLA (Pengukuran Lingkar Lengan Atas) Keluarga yang diharapkan akan menurunkan kasus Malnutrisi Energi Protein (MEP) atau yang disebut kurang gizi dan gizi buruk.

Menurut Ketua TP PKK Kabupaten Sidoarjo, Hj Sa’adah Ahmad Muhdlor kalau proses program LiLA ini menggunakan Pita Lila, yang merupakan strategi pemberdayaan masyarakat. Dimana keluarga dan kader PKK dapat menjadi detektor pertama kejadian kasus kurang gizi akut balita di dalam keluarga.

“Sehingga jika keluarga bisa mendeteksi dini, konsekuensi serius akibat kekurangan gizi akut dapat dice-

ahmad suprayogi/bhirawa

Ketua TP PKK Sidoarjo sedang perkembangan tumbuh kembang anak-anak balita.

gah,” ungkapnya pada (8/6) kemarin, di Pendopo Delta Wibawa.

Ia katakan pengukuran LiLA dapat dilakukan dengan sangat mudah dan dapat dilakukan secara rutin oleh keluarga. Dengan menggunakan pita indikator warna merah, kuning dan hijau. Warna-warna tersebut menandakan risiko kurang gizi yang dialami anak.

“Warna merah menandai kondisi anak parah dan membutuhkan per-

awatan segera. Warna kuning berarti anak mengalami kurus akut, sementara warna hijau menandakan anak sehat,” katanya.

Ning Sasha_sapaan akrabnya mengharapkan komitmen dari seluruh anggota TP PKK untuk memastikan bahwa keluarga bisa menjadi detektor dini, agar anak yang berisiko dapat mendapatkan perawatan sesuai dengan kebutuhannya.

“Sehingga keterlambatan deteksi dini dapat dicegah dengan pengukuran secara rutin setiap bulan di Posyandu,” harapnya.

Arie Rukmantara, Kepala Perwakilan UNICEF di Pulau Jawa menyampaikan bahwa Balita dengan kasus gizi kurang dan gizi buruk atau dikenal dengan istilah wasting mempunyai risiko 3 kali lipat untuk menjadi stunting. Di Jawa Timur, prev-

alensi wasting adalah 6,2%. Sedangkan di Kabupaten Sidoarjo, prevalensi wasting dari survey tahun 2021 adalah 5,4%, atau 1 dari 18 balita di Sidoarjo mengalami wasting.

“Dari jumlah tersebut diperkirakan sekitar 2,800 balita mengalami gizi buruk,” katanya.

Direktur Eksekutif UNICEF Catherine Russell telah mengingatkan kita semua bahwa dunia dengan cepat menjadi tempat (a virtual tinder box) dimana kematian anak yang dapat dicegahanak yang menderita wasting.

“Maka dari itu, gizi dan kesehatan anak harus selalu menjadi prioritas kita bersama. Sehingga kita dapat memberikan dunia sebagai panggung kesempatan untuk balita dan anak kita tumbuh dan berkembang optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya,” tegas Arie Rukmantara.[ach.gat]

KELANA JATIM

Dulu Basis Narkoba, Desa Rangkah Kidul Ingin Bersih Narkoba Sidoarjo, Bhirawa Warga Desa Rangkah Kidul Kec Sidoarjo, Rabu (8/6) kemarin, mendapatkan pengobatan gratis dari BNNK Sidoarjo, yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kab Sidoarjo.

Kepala BNNK Sidoarjo, AKBP Drs Toni Sugiyanto, mengatakan kegiatan sosial tersebut salah satu bhakti sosial dalam peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) tahun 2022.

Desa Rangkah Kidul Kec Sidoarjo, lanjut Toni, merupakan satu dari lima desa yang ditetapkan oleh BNNK Sidoarjo sebagai desa bersinar atau desa bersih dari Narkoba di Kab Sidoarjo.

“Dalam peringatan HANI 2022 ini, semua desa Bersinar yang kita bentuk, kita memberi layanan kesehatan kepada warganya,” kata Toni, saat acara pemeriksaan kesehatan di Balai Desa Rangkah Kidul.

Dalam catatannya, desa Bersinar yang sudah mendapat layanan kesehatan diantaranya, Desa Mulyodadi Kec Wonoayu, Desa Bluru Kidul Kec Sidoarjo dan Desa Rangkah Kidul Kec Sidoarjo. Dua desa/kelurahan sisanya yang masih belum adalah Desa Bungurasih Kec Waru dan Kelurahan Lemah Putro Kec Sidoarjo.

“Kalau ada anggota keluarga bapak/ibu yang menjadi pemakai Narkoba, silakan lapor kepada kami, tidak kami tangkap, akan kami rehabilitasi. Bebas biaya,” kata Toni.(kus.gat)

Tak Sesuai IMB, Satpol PP Kota Pasuruan Segel Proyek Perumahan Pasuruan, Bhirawa Satpol PP Kota Pasuruan menyegel bangunan perumahan.

Penyegelan dilakukan mengingat bangunan perumahan itu menyalahi IMB. Bangunan yang disegel tersebut berada di komplek Perumahan Istana Bestari, Kelurahan Pekuncen, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan.

Kasat Pol PP Kota Pasuruan, Nur Fadholi menyampaikan sebelum menyegel, ia terlebih dahulu melakukan klarifikasi terhadap pengembang. Namun, ternyata ada kesalahannya.

“Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan dari penyidik, ternyata memang ada kesalahan,” ujar Nur Fadholi di lokasi penyegelan, Rabu (8/6).

Menurut Fadholi, kesalahan itu terletak bangunan rumah yang dibangun oleh pengembang. Karena, tidak sesuai dengan IMB. Di IMB, seharusnya bangunan menghadap ke barat, di lapangan bangunan justru menghadap ke utara. Lalu, pengembang tidak menyediakan fasilitas umum berupa akses jalan.

“Atas dasar inilah, kami menghentikan pembangunan perumahan ini,” jelas Nur Fadholi.

Pihaknya menambahkan pembangunan baru boleh dilanjutkan jika sudah ada perubahan IMB atau pengembang mengembalikan bangunan sesuai IMB yang ada.[hil.gat]

KEHILANGAN

Alimun Hakim/Bhirawa

Gerakan makan ikan diyakini menjadi salah satu faktor yang dapat menurunkan angka stunting.

Turunkan Stunting, Lamongan Punya Gerakan Makan Ikan Lamongan, Bhirawa Memiliki potensi perikanan daerah yang tinggi, Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan berkolaborasi dalam penurunan angka stunting melalui gerakan makan ikan.

Gerakan yang dikemas dengan pagelaran olahan ikan, Rabu (8/6) di Halaman Pendopo Lokatantra menjadi inspirasi menu bagi keluarga atau untuk balita.

Bupati Lamongan Yuhronur Efendi mengungkapkan bahwa Pemkab beupaya menurunkan angka stunting dengan menggairahkan masyarakat agar gemar, senang, dan cinta makan ikan.

“Ini untuk menggalakkan, menggairahkan, serta mensosialisasikan pada masyarakat untuk senang dan cinta makan ikan, dengan olahan-olahan yang tidak membosankan dan

menarik. Sehingga kecukupan gizi untuk menghadapi dan menurunkan angka stunting ini tersedia,” ungkap Bupati Yuhronur.

Diterangkanya, dengan dilaksanakannya lomba masak serba ikan ini diharapkan mampu memberikan nilai tambah serta memunculkan produk ikan baru di Lamongan, yang mana Lamongan ini merupakan pemasok ikan di Jawa Timur.

“Supaya mempunyai nilai tambah, ikan diolah agar nilainya lebih banyak lagi. Perlu ada inisiatif dan kreatifitas untuk mengolah ikan ini sebagai hasil olahan yang bisa diserap pasar dengan sebaik-baiknya,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Lamongan Yuli Wahyuono menegaskan jika ‘ragam kreasi masakan olahan ikan potensi daerah ini merupakan gerakan untuk menurun-

kan Angka Stunting’. Lomba ini diikuti oleh 82 peserta berasal dari Dharma Wanita, Persatuan OPD dan TP PKK Kecamatan Lamongan.

“Lomba ini dimaksudkan untuk menciptakan kreasi menu yang berbasis ikan dan mensosialisasikan gemar makan ikan untuk masyarakat Lamongan. Juga untuk menumbuhkembangkan ekonomi kreatif rumah tangga dan kelompok lain, dengan tujuan utama untuk salah satu penuntasan program stunting di Kabupaten Lamongan,” terang Yuli Wahyuono.

Adapun menu kreasi untuk balita yang berhasil menjadi pemenang yakni La’Dori Cake hasil masakan dari Dinas PPPA dan Disperindag Lamongan. La’Dori Cake merupakan pancake yang didalamnya ditambahkan ikan patin. Bahan baku olahan ikan patin ini juga dianggap sangat kids friend-

ly, sehingga aman dikonsumsi untuk camilan. Cara membuatnya pun terbilang cukup mudah, resep pancake pada umumnya ditambah dengan ikan patin yang sudah dihaluskan, dan sebelumnya telah direbus bersama kayu manis, cengkeh, juga jahe.

Selain itu dalam resep menu olahan untuk keluarga, resep olahan Bandeng Bejhek dari Perumda Aneka Usaha Lamongan Jaya dan Kecamatan Karangbinangun berhasil memperoleh juara pertama.

Tidak hanya itu, Soto Lamongan yang identik dengan daging ayam pun oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan bersama Bagian Tata Pemerintahan berhasil dikreasikan menjadi soto bandeng berkoya lele, yang mana menu resep ini berhasil menjadi juara 2 masakan untuk keluarga. [Aha,Yit.gat]

Kelurahan Sememi Masuk Nominasi Lomba Evaluasi Perkembangan Kelurahan Berhasil

TULUNGAGUNG HILANG STNK, Honda, Hitam, th. 2016, AG 5982 REI, a/n. Ahmad Dani Saputra, Dsn Sanan RT/RW : 003/001 Ds. Balesono, Ngunut – T.Agung No. 8710/IMB/BI-IV/2022

HILANG STNK, Spd Motor Honda CB 150 R, AG 4048 RAJ, a/n. Yulianti, RT 01/ 01 Ds. Balerejo, Kauman – T.Agung No. 8711/IMB/BI-IV/2022

HILANG STNK, Spd Motor Honda Beat, AG 4071RCG, a/n. Eko Yuliani, RT 2/5 Dsn. Bancaan, Ds. Mojosari, Kauman – T.Agung No. 8712/IMB/BI-IV/2022

SITUBONDO HILANG STNK, nopol P 5357 FS a/n Addus S.PD.I d/a DS.krajan rt05/02 sumber tengah bungatan Situbondo No. 8713/IMB/BI-IV/2022

Surabaya, Bhirawa Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kota Surabaya Rini Indriyani menyambut kehadiran Ketua TP PKK Provinsi Jawa Timur Arumi Bachsin Emil Dardak dan Tim Juri Lomba Evaluasi Perkembangan Kelurahan Berhasil dan Pelaksanaan Terbaik 10 Program Pokok PKK Tingkat Provinsi Jawa Timur di Lobby lantai 2 Balai Kota Surabaya, Rabu (8/6).

Perlombaan Kelurahan Berhasil serta Pelaksana Terbaik 10 Program Pokok PKK, adalah salah satu upaya untuk mendorong usaha pembangunan masyarakat melalui penguatan

kelembagaan, peningkatan kapasitas masyarakat, partisipasi masyarakat, penanggulangan kemiskinan, dan tingkat swadaya atau kegotong-royongan masyarakat Kelurahan.

“Kegiatan perlombaan ini diselenggarakan untuk mengevaluasi dan menilai perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, serta kemasyarakatan, terhadap Kelurahan dengan status berkembang dan cepat berkembang,” ujar Rini Indriyani.

Pada kesempatan tersebut, Rini Indriyani juga mengungkapkan bahwa Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya, berhasil memasu-

ki tahap Penilaian Lapangan Perlombaan Kelurahan Berhasil serta Pelaksana Terbaik 10 Program Pokok PKK Tingkat Provinsi Jawa Timur.

“Hari ini saya sangat bangga, karena berkat kerja sama antara Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, TP PKK Kota Surabaya, para kader, dan seluruh elemen masyarakat, Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo berhasil memasuki tahap Penilaian Lapangan Perlombaan Kelurahan Berhasil serta Pelaksana Terbaik 10 Program Pokok PKK Tingkat Provinsi Jawa Timur,” kata dia.

Rini menerangkan, Kelurahan Se-

memi memiliki luas wilayah 418.964 Ha, dengan jumlah penduduk 38.654 jiwa dan memiliki beberapa inovasi unggulan dari Kelurahan Sememi.

Seperti, Kampung Semanggi Suroboyo, Budidaya Tanaman Hidroponik, Sistem Pengolahan Air Limbah, Kerupuk Kipas (terbuat dari ikan mayong), Kampung Batik, Budidaya Maggot, Budidaya Anggrek, Budidaya Jamur, dan Bank Sampah.

“Kelurahan Sememi ini agak jauh dari pusat kota, tetapi mampu membuktikan bahwa kawasan tersebut tetap layak untuk meraih prestasi,” terang dia.[iib.gat]

PPIH Temukan Palu Hingga Cobek di Tas Jemaah Surabaya, Bhirawa Hari kelima operasional Embarkasi Surabaya, memiliki cerita menarik dari perjalanan ibadah haji jemaah diantarnya kedapatan membawa perbekalan unik. Adapun perbekalan unik yang dibawa oleh salah satu jemaah kloter 5 asal Kabupaten Lamongan adalah cobek.

“Tadi, sebelum naik bis menuju bandara, tas tenteng jemaah diperiksa dulu melalui x-ray, dan masyaalloh ya, dari kloter 5 asal Lamongan ternyata ada cobeknya, mungkin mau dibuat ngulek sambel disana,” terang Kakanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur, Husnul Maram, Rabu (8/6).

Husnul Maram menambahkan cobek tersebut akhirnya diamankan petugas haji daerah dan dibawa pulang ke Lamongan. Barang tersebut bisa diambil kembali oleh si pemil-

ik sekembalinya dari tanah suci di kantor Kemenag kabupaten kota setempat.

“Cobek ga boleh dibawa di dalam kabin pesawat. Takutnya kan, bila ada apa-apa, barang-barang seperti cobek disalahgunakan untuk melempar atau tindakan anarkhis lainnya dalam pesawat, kan berbahaya,” tuturnya.

Namun, selain cobek ada lagi yang membawa palu, paku, tampar serta barang tajam lainnya.

“Jemaah yang ingin membawa gunting, silet, pisau silakan dimasukkan koper bagasi saja, jangan ditaruh di tas tenteng ya,” jelasnya.

Menurut Husnul Maram, wawasan masyarakat terkait barang bawaan pun makin hari makin membaik.

Hal ini dibuktikan dari kloter 5 asal Kota Surabaya yang tidak ditemukan adanya cairan di atas 100 ml dalam tas tenteng jemaah.

“Jadi dari 146 tas tenteng jemaah kloter 5 asal Surabaya, petugas tidak mengamankan cairan ataupun gel sama sekali. Hanya mengamankan benda tajam seperti guntig, silet, paku, dan palu saja,” ujarnya.

Dan hingga tadi malam, Selasa (7/ 6), Embarkasi Surabaya telah memberangkatkan 6 kloter ke tanah suci

melalui Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya.

Berdasarkan laporan dari petugas haji Pacitan, terdapat dua orang yang belum bisa ikut rombongan masuk ke Asrama Haji Embarkasi Surabaya dikarenakan hasil PCR yang positif. Kedua jemaah tersebut saat ini masih berada di Pacitan menunggu hasil PCR nya negatif.

“Jadi ada yang namanya Surat Perintah Masuk Asrama (SPMA).

SPMA akan keluar bila semua administrasi yang diperlukan jemaah sudah terpenuhi, seperti visa, vaksinnya sudah lengkap semua, hasil pcr negatif, dan lain sebagainya. Jadi, kalau hasil PCR nya positif, ya dia tidak bisa mendapat SPMA,” kata Husnul Maram.

Hasil pemeriksaan PPIH di tas tenteng jamaah.

Jadi ketika hasil PCR sudah negatif, maka dua jemaah Pacitan tersebut akan segera digabungkan dengan kloter berikutnya. Karenanya, Kakanwil menghimbau kepada seluruh jemaah haji yang akan berangkat haji untuk menjaga kesehatan serta mematuhi protokol kesehatan.

“Sebelum berangkat haji, tolong jaga kondisi tubuh jangan terlalu capek. Hindari pula bertemu dengan banyak orang, jaga jarak dan pakai masker bila bertemu tamu di rumah sebagai antisipasi agar hasil PCR nya negatif,” pungkas Kakanwil. [riq.gat]

JATIM MEMBANGUN

Kamis Legi, 9 Juni 2022

Halaman 9

Polisi Awasi Mobiltas Pengiriman Hewan Ternak Sapi di Kabupaten Malang Kab Malang, Bhirawa Penularan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan sapi yang masih berlangsung hingga saat ini. Hal ini membawa kewaspadaan atau antisipasi agar penyakit tersebut tidak meluas penyebaran di wilayah Kabupaten Malang.

Karena dalam beberapa bulan mendatang umat muslim merayakan Hari Raya Idul Adha, yang mana akan menjalankan kurban, baik itu menyembelih sapi maupun kambing.

Sehingga untuk mengantisipasi penularan PMK menjelang Hari Raya Kurban, maka Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang mengeluarkan Surat Edaran (SE) Bupati Malang Nomor 800/3699/35.07.201/2022 tanggal 12 Mei 2022 tentang Kewaspadaan Dini Penyakit Mulut dan Kuku. Dan disebutkan juga dalam SE bahwa salah satunya adalah melakukan penyekatan hewan ternak yang masuk maupun keluar Kabupaten Malang.

Seperti yang dilakukan Polres Malang mendirikan Pos Penyekatan Hewan Ternak Sapi disejumlah titik. Sedangkan pos penyekatan tersebut guna mengantisipasi penyebaran PMK. Sehingga pedagang sapi mengirim hewan ternaknya diawasi mobilitasnya ketika masuk wilayah Kabupaten Malang.

“Polisi terus melakukan monitoring lalu lintas perdagangan hewan sapi, kita lakukan guna mengantisipasi penyebaran PMK menjelang Hari Raya Kurban,” ujar Kapolres Malang AKBP Ferli Hidayat, Rabu

(8/6), kepada wartawan.

Menurut dia, penyekatan lalu lintas perdagangan hewan sapi, agar penyebaran PMK tidak meluas di Kabupaten Malang. Mengingat sudah ada ratusan hewan sapi di kabupatebn ini terindikasi tertular PMK. Sedangkan Pos penyekatan itu, pihaknya bersama stakeholder untuk bersama-sama berupaya mempercepat penanggulangan penyebaran PMK pada hewan ternak di wilayah Kabupaten Malang. Sehingga dengan PMK terseburt, maka pihaknya mendirikan pos penyekatan yang tersebar dibeberapa titik, terurtama di wilayah perbatasan Kabupaten Malang.

Petugas Kepolisian tidak hanya mengawasi mobilitas pengiriman sapi saja, tegas Ferli, juga melakukan upaya lain, seperti penyemprotan disinfektan pada hewan dan kandang dan pemberian vitamin. Selain itu, Pasar Hewan yang ada di Kabupaten Malang ini juga ditutup selama terjangkitnya PMK. Sehingga dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan akan menekan angka penularan PMK. “Upaya antisipasi penularan PMK itu, juga merupakan upaya pemerintah dalam menekan penularan,” paparnya. [cyn.gat]

KELANA JATIM

Kapolres Malang AKBP Ferli Hidayat saat melakukan pengecekan di Pos Penyekatan PMK Kebonagung, Kec Pakisaji, Kab Malang

Tekan Penyebaran PMK, Pemkab Bakal Gelar Vaksinasi Masal Sapi

Emak-emak Demo ke Mapolres Gresik tuntut Usut Bantuan Alat Pengering Gresik,Bhirawa Sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Petani Tambakrejo, Kecamatan Duduksampeyan melakukan demo di depan kantor Polres Gresik, Rabu (9/6). Melalui Moh. Shodiqin sebagai kuasa hukum mereka menyampaikan tuntutan terkait adanya dugaan korupsi.Tak ketinggalan, para emak-emak warga Tambakrejo juga ikut demo.

“Kami minta agar dugaan korupsi segera diusut”, ujar Moh. Shodiqin. Pihaknya mengatakan, adanya dugaan korupsi diketahui saat kunjungan Menteri di Desa Tambakrejo, Duduksampeyan ketika panen raya (12/03) lalu.

Diduga ada satu alat pengering, bantuan dari Kementerian senilai Rp 1,2 Miliar yang masih disimpan oleh kepengurusan Gapoktan lama.”Tuntutan terkait dugaan korupsi sudah saya laporkan ke pihak kepolisian”, ujar Moh. Shodiqin.

Selain itu, dugaan korupsi juga pada penyelewengan bantuan belasan alat pertanian dan uang senilai 150 juta oleh kepengurusan Gapoktan periode 2011-2019. Laporan tersebut mencuat pada 1 April 2022.

Masa aksi ditemui oleh Wakapolres Gresik, Kompol Ari Galang Saputro.”Masih kita kumpulkan bukti-bukti yang disetorkan, dan dari pihak kami akan terus melakukan progress penyidikan”, ucap Wakapolres Gresik, Kompol Ari Galang Saputro. [eri.gat]

Ditabrak Mobil Doubel Cabin Pagar Alun-Alun Tugu Ambrol Malang, Bhirawa Mobil doubel cabin Rabu (8/6) kemarin, menabrak pagar Alun-Alun Tugu Kota Malang hingga ambrol. Usai kejadian bagian mobil yang dikendarai warga Ngajum Kabupaten Malang itu rusak parah di bagian depan, dan pagar Alun-Alun Tugu ambrol.

Usai kejadian mobil tersebut sudah diamankan di kantor laka lantas Polresta Malang Kota. Sedangkan pagar Alun-Alun Tugu yang ambrol tetap berserakan dan belum ada tanda-tanda upaya perbaikan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang, Wahyu Setianto, menyampaikan, kejadian ini berlangsung hampir pukul 3:00 WIB dini hari tadi. Pihaknya dikabari oleh tementemenSsatlantas, bahwa telah terjadi kecelakaan tunggal di bunderan Tugu.

Kejadian ambruknya pagar di Alun-Alun Tugu Kota Malang ini telah terjadi dua kali dalam kurun waktu delapan bulan terakhir.

Kejadian pertama pada November 2021 lalu pagar AlunAlun Tugu ambrol usai ditabrak sebuah mobil.

“Ini kejadian yang kedua kalinya, setelah tahun kemarin juga ditabrak sebuah mobil,”terang Wahyu.

Ia menjelaskan, sesuai dengan aturan yang ada, pihak yang menabrak pagar Alun-Alun Tugu harus memperbaiki pagar tersebut seperti sedia kala.

Jika hal itu dapat ditepati, maka pihak yang menabrak tersebut diperbolehkan untuk mengambil kendaraanya di kantor laka lantas Polresta Malang Kota. [mut.gat]

cahyono/Bhirawa

Tampak dalam foto suasana rakor penanganan dan penanggulangan PMK

Mojokerto, Bhirawa Dalam upaya menekan terus berkembangannya PMK pada sapi yang tersebar di wilayah Kabupaten Mojokerto. Terhitung mulai tanggal 10 juni 2022 seluruh sapi yang ada

di wilayah Kabupaten Mojokerto bakal divaksin secara masal.

Bupati Mojokerto. Ikfina Fahmawati dalam keterangannya usai rakor bersama Forkopimda, Rabu (8/6) mengatakan, jika untuk menanggu-

langi wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) khususnya menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 2022.

Pemerintah Kabupaten Mojokerto melakukan langkah langkah strategis, diantaranya melarang mobilitas sapi yang masuk maupun yang ke luar Mojokerto.

“Juga akan melakukan vaksinasi terhadap hewan sapi. Serta bakal menutup sementara pasar hewan yang ada di wilayah Kabupaten Mojokerto.sampai vaksinasi selesai di lakukan,”jelas Ikfina.

Lebih lanjut dijelaskan Bupati Ikfina langkah tersebut setelah adanya kesepakatan saat gelar Rapat koordinasi Forkopimda, Kepala OPD terkait serta Gugus Tugas Penanganan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku pada hewan ternak, di Ruang Rapat Bappeda.

Dalam menanggulangi wabah PMK hewan ternak di Kabupaten Mojokerto, salah satu cara yang dapat meminimalkan penyebaran wabah PMK saat ini dengan melakukan vaksinasi pada hewan ternak.

“Makannya pemerintah juga ngebut bagaimana vaksin ini segera bisa

dilaksanakan, dibuat, dan didistribusikan. Sebab Kita tidak bisa mendatangkan vaksin dari luar, tidak sama dengan Covid-19. Kalau yang ini ada tujuh stereotip, jadi vaksin itu diambil dari virus yang memang beredar di Jawa Timur, sehingga nanti benar-benar cocok,” ujarnya.

Vaksin sudah disiapkan, dan akan mulai vaksin tanggal 10 Juni, maka nanti segera dilakukan pendataan jadwal vaksin apa yang dibutuhkan, pengamanan seperti apa, itu nanti harus jelas dikoordinasikan titik-titiknya dimana saja, sehingga nanti teman-teman dari Polres, TNI maupun dari Kejaksaan Negeri yang lebih tahu.dan vaksin akan mengutamakan sapi perah yang akan mendapat prioritas vaksinasi.

“Karena vaksinnya terbatas, jadi diutamakan sapi perah dulu, karena pada sapi perah ini putingnya itu keluar vesikelnya ini yang bahaya, jadi kalau untuk sapi perah tidak hanya mulut dan kuku, ternyata putingnya juga melepuh-melepuh ini akan mencemari susu yang dikeluarkan,” jelas Ikfina. [min.gat]

Meski PMK Belum Diketemukan, Polres Bersama Dinas Terkait lakukan Pengawasan Kabupaten Madiun, Bhirawa Meski Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak sampai saat ini belum ditemukan di Kabupaten Madiun. Kini, Polres Madiun berkoordinasi dengan Pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Madiun Bidang Peternakan mulai intensif lakukan langkah-langkah pencegahan.

Kapolres Madiun, AKBP Anton

Prasetyo bersama sejumlah dinas terkait mengatakan, untuk mengantisipasi PMK yang menyerang sapi, kerbau, dan kambing yang masuk ke Kabupaten Madiun, perlu dilakukan pemeriksaan dan penyekatan kendaraan pengangkut hewan ternak di perempatan Jl. Raya Madiun – Ngawi tepatnya di Desa Muneng Kecamatan Pilangkenceng, Rabu (8/6).

“Salah satunya dengan melalukan

penyekatan dan pemeriksaan jalur lalu lintas, perdagangan hewan ternak masuk maupun keluar Kabupaten Madiun,” kata Kapolres Madiun AKBP Anton Prasetio kepada awak media.

Kapolres Madiun juga melakukan pengecekan di Posko PMK (Puskesmas Hewan) Dusun Krapyak Desa Purworejo Kecamatan Pilangkenceng. Juga berkoodinasi dengan dr.

Deny Setiawan terkait perkemban-

gan situasi PMK di wilayah Kabupaten Madiun.

Menurut Kapolres, pengecekan terhadap hewan ternak sapi itu meliputi pemeriksaan fisik. Mulai dari mulut, kuku, hingga pengukuran suhu tubuh. Hewan ternak yang memiliki penyakit mulut dan kuku biasanya menunjukkan sejumlah gejala-gejala, seperti suhu badan tinggi hingga mulut sariawan. [dar.gat]

Peringati HUT Bhayangkara, Polri dan TNI Kompak Gelar Donor Darah Jember, Bhirawa Penuhi stok darah, ratusan anggota Polri dan TNI kompak mendatangi kantor UDT PMI Jember. Mereka bersama-sama menyumbangkan datahnya (donor) untuk menambah stok darah yang mulai menipis.

Kapolres Jember AKBP Hery Purnomo, SIK, SH mengatakan, sedikitnya 250 personil Polri dan anggota Bhayangkari ikut ambil bagian kegiatan donor darah dalam rangka rangkaian kegiatan HUT Bhayangkara ke 76 “Lebih dari 250 anggota Polri, keluarga Polri dan anggota Bhayangkari

Jember yang ambil bagian dalam kegiatan donor darah yang diselengarakan oleh PMI Kabupaten Jember,” tutur Kapolres Jember AKBP Hery Purnomo, SIK. SH saat memimpin langsung kegiatan donor darah kemarin.

Kapolres juga menjelaskan, kegiatan aksi kemanusiaan donor darah tersebut dalam rangka untuk lebih peduli dengan sesama.

“Kebutuhan darah tiap bulannya sekitar 3.500 kantong. Kami berharap kegiatan donor darah ini bisa membantu, khususnya masyarakat Jember.

Teknis diserahkan kepada PMI untuk

menyalurkan darahnya,” terangnya.

Sementara, Dandim 0824 Jember Letkol Letkol Inf Batara C Pangaribuan,S.E mengatakan, kegiatan donor darah ini merupakan salah satu bentuk wujud sinergitas dan partisipasi anggota Kodim 0824 Jember.

“Juga, kegiatan donor darah memiliki dampak positif bagi pendonor sekaligus bentuk kepedulian sesama manusia yang membutuhkan darah,” ujarnya.

Selain itu, donor darah ini baik bagi kesehatan pendonor itu sendiri dan mereka juga pantas disebut sebagai kemanusiaan,” Setetes darah mampu menyela-

matkan jiwa seseorang yang sedang membutuhkan darah,” katanya.

Sementara, Ketua PMI Jember H EA Zaenal Marzuki, SH, MH menyampaikan rasa terima kepada keluarga Bhayangkara dan TNI yang ikut peduli membantu ketersediaan darah di PMI Jember.” Kami terima kasih kepada Polres Jember yang langsung dipimpin Bapak Kapolres Jember AKBP Hery Purnomo, SIK SH dan Dandim 0824 Jember Letkol Inf Batara C Pangaribuan, SE yang ikut peduli sesama dengan mendonorkan darahnya” ujarnya. [efi.gat]

Polisi Geledah Markas Ormas Khilafatul Muslimin Surabaya Raya Subdit I Kamneg Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jatim menggeledah markas organisasi masyarakat Khilafatul Muslimin Surabaya Raya yang terletak Jalan Gadel Madya, Tandes, Surabaya, Rabu (8/6).

Subdit I Kamneg Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jatim menggeledah markas organisasi masyarakat Khilafatul Muslimin Surabaya Raya

“Saya sekadar melakukan tugas untuk memimpin kegiatan penggeledahan dan penyitaan suratsurat atau dokumen, sebagai bagian dari proses penyidikan yang berjalan di Polda Jatim,” kata Kasubdit Kamneg Ditrekrimum Polda Jatim, AKBP Taufiqurrahman di sela penggeledahan.

Dijelaskannya, adapun dokumen dan barang bukti yang diamankan akan dibawa ke Polda Jatim. Selanjutnya dilakukan analisa terkait

masalah yang sedang ditangani oleh pihaknya.

“Jadi yang kami analisa adalah terkait dari konvoi, pamflet dan brosur yang disebarkan, semuanya akan dianalisa oleh penyidik dan dikaitkan dengan keterangan saksisaksi yang sudah dikumpulkan di Polda Jatim,” jelasnya.

Masih kata Taufiqurrahman, tidak ada orang yang diamankan dalam penggeledahan ini. Melainkan hanya barang bukti berupa surat atau do-

kumen yang dibawa ke Polda Jatim.

Rencananya, lanjut Taufiqurrahman, pada Kamis (9/6) akan ada belasan orang anggota Khilafatul Muslimin Surabaya Raya yang akan dipanggil untuk menjalani pemeriksaan.

“Ada belasan yang akan dipanggil. Mereka akan dilakukan pemeriksaan secara marathon,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Khilafatul Muslimin Surabaya Raya, Aminuddin Mahmud mengatakan, Polisi membawa sejumlah dokumen seperti maklumat, flayer, bendera, buku, struktur bagan, kuitansi bukti keuangan untuk dijadikan barang bukti.

Aminuddin mengungkapkan, besok ada 18 orang anggota Khilafatul Muslimin Surabaya Raya yang diperiksa. Sementara dirinya telah

diperiksa Polda Jatim pada Senin (6/ 6) kemarin. Lebih lanjut, pihaknya mengatakan belum bisa menentukan langkah selanjutnya karena masih menunggu langkah dari pimpinan pusat.

“Jadi istilahnya, kami lega dengan upaya pembuktian. Mudah mudahan mensterilkan tuduhantuduhan selama ini. Kami lega, sehingga bisa ditetapkan apakah betul sesuai atau tidak. Jika sudah tidak sesuai maka harus direvisi pernyataan-pernyataan yang tidak benar itu,” katanya.

Dia juga mengimbau anggota Khilafatul Muslimin Surabaya Raya yang akan diperiksa untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya. [Bed.gat]

EKONOMI Career Day Pemprov Jatim Diikuti Enam Perusahaan Kemis Legi, 9 Juni 2022

Halaman 10

Pemprov, Bhirawa Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur kembali membuka career day pada bulan Juni ini, ada enam perusahaan yang turut didalamnya. Namun, kuota masih terbatas sekitar 45 orang yang terdaftar menjadi member program Ayo Kerja.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur kembali membuka career day pada bulan Juni ini, ada enam perusahaan yang turut didalamnya.

Nantinya tahapan wawancara mulai Senin (jam 8.00 wib sampai selesai. “Silahkan mencoba mendaftar, dan gratis, namun kuota masih terbatas untuk saat

ini,” kata Kepala Disnakertrans Jatim, Himawan Estu Bagijo, kemarin.

Ada enam perusahaan yang terdaftat dalam career day seperti

Bank Panin KCU Surabaya, PT. Nav Jaya Mandiri, PT. Ruang Raya Indonesia (Ruang Guru), PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir, PT. You Wang You, dan Soehartono Tjokro Group. Sebelumnya disampaikan kalau career day ini rutin setiap bulan dilakukan bidang penempatan dan perluasan kerja diutamakan bagi member pencari kerja dan HRD Mitra Disnakertrans Jatim.

Career Day merupakan salah satu upaya mengurangi Tingkat

Pengangguran Terbuka (TPT) serta mendorong peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Jawa Timur.

Diharapkan Himawan, dari rutin dan fokus sasarannya maka penempatan tenagakerja dpt lebih banyak diterima di perusahaan,dalam aktivitas careerday ini pencari kerja dibekali info orientasi dunia kerja dan manfaat asuransi BPJS Ketenagakerjaan selain layanan informasi dan konsultasi kerja.[rac.ca]

BURSA EKONOMI

Wabah PMK, Harga Sapi di Sampang Turun Drastis Sampang, Bhirawa Saat ini wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) tengah menghantui peternak sapi khususnya, di seluruh Indonesia. Merebaknya PMK, sangat berdampak kepada para peternak. Tak hanya itu, PMK juga mempengaruhi harga jual beli sapi di wilayah Jawa Timur.

Tupri, pedagang sapi di Sampang menuturkan, harga jual sapi saat ini mengalami penurunan drastis. Menurutnya, imbas dari PMK, sapi berukuran besar berada di harga Rp 20 juta sekarang Rp 13 sampai Rp 16 juta. “Untuk harga jual sapi turun drastis mas, turunnya di kisaran Rp 2 juta juta sampai Rp 4 juta per ekor,” tuturnya. Rabu (8/6/22).

Masih menurut Tupir, turunnya harga jual sapi salahsatunya karena menurunnya pembeli yang menahan diri tidak membeli daging konsumsi. “Mungkin masyarakat menahan diri tidak beli daging, makanya harga jual sapi turun,” ucapnya.

Demikian pula, diungkapkan Yono pedagang lainnya, penurunan harga sapi sangat dirasakan oleh peternak sapi. Apalagi, selain itu, adanya biaya tambahan untuk perawatan sapi. “Sementara waktu saya tidak melakukan pembelian sapi ke peternak dan petani, walaupun beli dengan harga murah, imbas PMK harga carut marut, mas,” ucapnya.[lis.ca]

Semua Perempuan Pelaku Usaha di Sidoarjo Boleh Daftar KURMA Sidoarjo, Bhirawa Kepala Dinas Koperasi dan UM Kab Sidoarjo, M.Edi Kurniadi ST MT, Rabu (8/6) kemarin, menegaskan bahwa program untuk menumbuhkan ekonomi usaha mikro masyarakat di desa, yang disebut dengan KURMA atau kartu usaha perempuan mandiri di Kab Sidoarjo masih tetap ada.

Kelompok usaha perempuan yang ada desa/kelurahan, menurut Edi, saat ini perlu segera mempersiapkan syarat administrasi secara lengkap, karena Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab Sidoarjo akan segera meluncurkan program tersebut.

Disampaikan Edi, Perbup tentang penyelenggaraan KURMA yang lama yaitu nomor 22/2022, telah direvisi menjadi Perbup yang baru, nomor 61/2022. Yang menegaskan bahwa tidak ada batasan quota desa. Semua warga di desa boleh mengusulkan asal bisa memenuhi persyaratan administrasi dengan lengkap.

“Perbup yang lama, dulu satu RT hanya bisa mengusulkan 1 kelompok saja. Kini bebas, tidak ada batasan, asal bisa memenuhi syarat administrasi dengan lengkap,” kata Edi, ditemui di kantornya.

Jadwal terbaru sesuai Perbup perubahan no 61/2022, pendaftaran adminiatrasi program KURMA ini di tingkat desa, dimulai pada 6 - 15 Juni. Pendaftaran di tingkat kecamatan pada 8 15 Juni. Pihak Kecamatan melakukan pemeriksaan administrasi dimulai pada 8 - 21 Juni.[kus.ca]

Gelaran Salat Isya’ berjamaah bersama Wali Kota Madiun berlanjut di Masjid Baitul Hakim Kelurahan Kelun Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, Selasa malam (8/6).

Tampak Wali Kota Maidi memberikan tausiah.

sudarno/bhirawa

Wali Kota Ajak Jamaah Turut Promosikan Potensi Lokal Kota Madiun, Bhirawa Gelaran Salat Isya’ berjamaah bersama Wali Kota Madiun berlanjut di Masjid Baitul Hakim Kelurahan Kelun Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, Selasa malam (8/6). Tidak hanya sarana ibadah untuk peningkatan keimanan dan ketaqwaan, salat Isya berjamah juga ajang silaturahmi, serap aspirasi, dan juga sosialisasi.

Selain itu, Wali Kota Maidi juga menyalurkan berbagai bantuan kepada jamaah dan masyarakat.

Wali Kota menyampaikan Kota Madiun sedang banyak berbenah saat ini. Pembangunan berlangsung di sejumlah titik. Tidak hanya tengah

kota, tetapi juga sampai di wilayah tepi. Seperti pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kelurahan Kelun yang pembangunanya mulai berjalan. RTH ini bersebelahan dengan Lapak UMKM Joglo Palereman.

Wali kota berharap pembangunan RTH melengkapi fasilitas lapak yang sudah ada. ‘’Kota ini terus kita benahi, semua titik sampai daerah pinggiran. Masyarakat harus ikut berperan, kalau ada usulan, masukan, silahkan disampaikan,’’ kata Wali Kota.

Kota Madiun, lanjut Wali Kota, bakal ramai ke depan. Terbukti banyak wisatawan yang berkunjung ke Kota Pendekar, libur lebaran lalu. Salah sat-

unya, lantaran penasaran ingin melihat langsung perubahan-perubahan di Kota Madiun. Pengunjung yang datang ini merupakan potensi untuk kelurahan-kelurahan. Setiap kelurahan sudah punya Lapak UMKM. Itu harus dioptimalkan agar mereka yang datang ini juga tertarik ke kelurahan. Masyarakat harus turut berpartisipasi menjaga, merawat, dan mempromosikan keunggulan kelurahan masing-masing agar wisatawan datang. ‘’Ini memang butuh peran kita bersama. Pemerintah sudah membangun, tetapi tanpa peran serta masyarakat tentu apa yang sudah kita bangun ini tidak akan maksimal,’’

jelasnya.

Wali Kota menambahkan nuansa religi akan terus dioptimalkan. Seperti wisata manasik haji dan umrah di kawasan Sumber Wangi. Wisata manasik itu diyakini bakal banyak menyedot wisatawan. Pembangunan memang belum selesai saat ini. Namun, Wali Kota menargetkan pembangunan selesai tahun ini. ‘’Nanti juga akan dai-dai kecil hasil penjaringan siswa-siswi sekolah untuk ditampilkan bergantian di areal Musala Ka’bah. Kota Madiun ini ramai tetapi tidak meninggalkan segi religiusnya. Sebaliknya, kita perkuat,’’kata Wali Kota.[dar.ca]

Nikmati Pesona Kalimas Lewat Wisata Susur Sungai Sungai Kalimas menjadi primadona baru destinasi wisata air di Kota Surabaya.

Sungai yang berada di jantung Kota Surabaya itu terlihat makin cantik dengan suasana yang romantis. Pinggiran sungai pun tak luput ditata rapi oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dengan sedemikian rupa. Tentu saja bagi wisatawan yang berkunjung ke Surabaya, belum lengkap rasanya jika tak mencoba eksotisme Wisata Air Kalimas.

Di samping tampilannya yang romantis, konsep destinasi wisata air yang ditawarkan sekarang juga terbilang menarik. Yakni, dengan memadukan konsep destinasi wisata kuliner, edukasi, belanja dan sejarah. Oleh sebabnya, pada sepanjang rute perjalanan itu pengunjung akan dimanjakan dengan sejumlah spot wisata.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi resmi membuka destinasi Wisata Air Kalimas untuk masyarakat pada Selasa (31/5/2022) lalu. Re-launching dilakukan pasca sungai yang dulunya pernah menjadi pusat perdagangan di Kota Pahlawan itu direvitalisasi.

“Pemkot Surabaya akan terus menghidupkan Sungai Kalimas. Ini tidak hanya untuk meningkatkan potensi wisata tapi juga diharapkan meningkatkan ekonomi,” kata Wali Kota Eri Cahyadi dalam peresmian itu.

Salah satu hal yang menarik dari Wisata Air Kalimas ini penuh dengan nilai sejarah dan erat kaitannya dengan Kota Surabaya. Dinamakan Kalimas karena pelayaran di sepanjang sungai ini dulunya membawa barang-

barang berharga. Bahkan, pada zaman VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) Kalimas merupakan urat nadi perdagangan Kota Surabaya.

Selain menawarkan konsep baru wisata air, sekarang ini Pemkot Surabaya juga melengkapinya dengan sejumlah hiburan yang bisa dinikmati.

Mulai dari musik saksofon, berbelanja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Pasar Apung, hingga pertunjukan live musik di atas perahu.

Menariknya lagi, di sepanjang rute perjalanan wisata, pemkot mempercantik dengan cat dan lampion warna-warni.

“Setiap bawah jembatan juga kita cat warna-warni dan diberi lampu sorot.

Sehingga ketika perahu yang dinaiki pengunjung itu melintas di bawah jembatan ada kesan berbeda,” ujar mantan Kepala Badan Perencanaan Kota (Bappeko) Surabaya ini.

Konsep destinasi wisata pun menghadirkan suasana seperti di Singapura hingga jelajah kanal mirip Venesia Italia. Makanya, Wali Kota Eri Cahyadi berharap kepada warga ke Surabaya agar tak perlu jauh-jauh pergi ke Thailand atau Italia untuk bisa menikmati wisata air.

“Hampir sama seperti Thailand, Sin-

gapore, dan Venesia (Italia). Tapi kita buat dengan ciri khas Surabaya, dimana Kalimas ini bisa sebagai destinasi wisata dan transportasi air, jadi tidak perlu ke luar negeri, cukup ke Surabaya,” katanya.

Terkait dengan keamanan, Wali Kota Eri Cahyadi memastikan, bahwa Pemkot Surabaya sudah berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas untuk mengondisikan air di Kalimas. Nah, ketika musim kemarau tiba, pemkot ingin pintu air Kalimas itu dibuka. Sedangkan saat musim penghujan pintu air ditutup. “Jadi, ketinggian elevansi air itu dipertahankan,” ungkapnya.

Wisatawan yang ingin merasakan sensasi Wisata Air Kalimas dapat dengan mudah memesan tiketnya melalui online di laman tiket wisata.surabaya.go.id. Melalui laman itu, calon wisatawan bisa menentukan hari dan jam kunjungan wisata. Nah, apabila tiket sudah dipesan melalui online, untuk selanjutnya ditukarkan di dermaga pada paket rute wisata yang dipilih.

Kepala Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata (DKKORP) Kota Surabaya, Wi-

wiek Widayanti menjelaskan, untuk sementara ini Wisata Perahu Kalimas dibuka mulai pukul 15.00-21.00 WIB. Sedangkan khusus di hari weekend, wisata dibuka mulai pagi hingga malam.

“Ada 2 paket rute perjalanan yang ditawarkan dengan harga yang berbeda, yakni paket dari Monkasel dan Siola. Kalau dari Monkasel ke Siola harga tiket Rp 10 ribu, kalau dari Taman Prestasi Rp 4 ribu,” kata Wiwiek.

Pada paket rute panjang, yakni Monkasel – Siola (PP) dengan harga tiket Rp10 ribu, penumpang sudah include masuk ke Monumen Kapal Selam sekaligus mampir ke Museum Pendidikan. Juga, melewati air mancur Patung Suroboyo dan Taman Skate & BMX hingga Pasar Apung. Loket penukaran tiket pada paket ini dilakukan di Dermaga Monumen Kapal Selam (Monkasel) mulai pukul 15.00 WIB. Sedangkan pada rute pendek dengan harga tiket Rp 4 ribu, dari Taman Prestasi - Museum Pendidikan (PP), penumpang akan melintasi Pasar Apung. Pada paket ini, lokasi penukaran tiket bisa dilakukan di Dermaga Taman Prestasi mulai pukul 15.00 WIB. Saat ini, pemkot menyediakan 7 armada perahu untuk mengangkut penumpang Wisata Air Kalimas. Setiap satu unit perahu itu mampu membawa 1012 penumpang pada sekali jalan. Namun demikian, masih dimungkinkan ke depan Pemkot Surabaya menambah armada perahu agar masyarakat bisa menikmati pemandangan yang eksotik di Sungai Kalimas. “Untuk sementara ini kami baru punya 7 (armada) perahu,” terang Wiwiek.

Sementara itu, Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Ristek Republik Indonesia, Hilmar Farid mengaku beruntung bisa turut hadir dalam peluncuran perdana destinasi Wisata Air Kalimas. Pengalaman pertama kali menjajal wisata air di Surabaya ini membuatnya sangat terkesan. “Ini sangat, sangat terkesan, karena ternyata Surabaya kalau dilihat dari Kalimas ternyata punya di-

mensi yang berbeda,” kata Hilman.

Bahkan, saat peluncuran itu, Hilman juga mengaku sempat berdiskusi dengan Wali Kota Eri Cahyadi tentang beberapa kemungkinan untuk dikerjasamakan pementasan seniman serta beberapa atraksinya. Sehingga diharapkan Wisata Air Kalimas ini akan terus ramai oleh pengunjung. “Jadi, ini diramaikan terus lah, nanti bisa kerjasama dengan kementerian juga,” katanya.

Menurut Hilman, adapun yang mu-

ngkin bisa dikerjasamakan dengan kementerian adalah pentas seninya.

Apalagi, selama dua tahun terakhir pandemi, para seniman sudah tidak bisa pentas, sehingga sekarang oni sudah waktunya mereka keluar.

“Jadi, kita berharap dengan Pak Wali Kota nanti akan ada diskusi lanjutan untuk membicarakan program-program ke depannya untuk meramaikan Wisata Air Kalimas ini. Pemerintah pusat siap support lah,” pungkasnya. (*)

SAMBUNGAN

Kamis Legi, 9 Juni 2022

Kejari Dalami Kasus Dugaan Korupsi Satpol PP Surabaya l

Sambungan hal 1

Wibowo membenarkan jajarannya tengah menyelidiki kasus tersebut. Korps Adhyaksa yang terletak di Jl Raya Sukomanunggal, Surabaya ini masih masih melakukan pendalaman. Yaitu berupa pengumpulan data (Puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket).

Apakah nantinya Kejaksaan memintai keterangan Kepala Satpol (Kasatpol) PP, Kajari mengatakan “Dalam artian meminta keterangan pastinya akan kita panggil juga. Saat ini masih berlangsung dan beberapa (permintaan keterangan) sudah mulai berjalan,” kata Danang Suryo Wibowo di Surabaya, Rabu (8/6).

Dijelaskannya, kasus yang terjadi yakni terkait barang sitaan maupun barang bukti hasil penertiban yang dilakukan Satpol PP Surabaya. Pihaknya pun akan mendalami kasus tersebut, sehingga dalam prosesnya harus transparan. “Kita akan selidiki lebih dalam (status barang sitaan), karena itu kan seperti barang temuan atau barang dari hasil operasi penertiban,” jelasnya.

Disinggung terkait barang sitaan tersebut apakah masuk sebagai kategori aset negara, pihaknya menegaskan jika hal masih bagian dari penyelidikan.

Sebab, menurutnya tindak pidana korupsi tidak harus Pasal 2 dan 3 UU Tipikor saja, tapi harus secara holistik atau keseluruhan. Sehingga ketentuan dan Pasal-Pasal lain dimana seorang ASN atau pejabat negara ini yang bisa juga melakukan tindak pidana korupsi yang tidak saja dalam konteks kerugian negara.

Tapi, sambung Danang, bisa juga penyalahgunaan kewenangannya dan lain sebagainya. Terkait status barang tersebut, pihaknya beserta jajaran masih melakukan pendalaman. Sehingga akan didapati hasil dari puldata dan pulbaket yang dilakukan penyelidik.

“Kita libatkan ahli terkit keuangan negara dan lainnya. Dalam kontek kasus ini pendekatan kita tidak hanya masalah korupsinya saja. Tapi kita harus memahami bahwa ini sebuah masalah yang lebih besar, sehingga harus ada upaya-upaya preventif,” tegasnya.

Upaya preventif ini, sambung Danang, bisa dilakukan dengan cara Kejaksaan bersama Pemkot Surabaya, khususnya Wali Kota Surabaya untuk menata proses sebuah kegiatan yang dilakukan Satpol PP. Sehingga aset-aset yang kemudian dikelola oleh Satpol PP ini bisa tertata lebih baik lagi.

“Upaya ini merupakan salah satu bentuk usaha kita untuk menertibkan tentang kegiatan dari Pemkot. Sehingga tidak menimbulkan kerugian negara,” ungkapnya.

Ditambahkannya, dalam pengusutan kasus ini dilakukan koordinasi antara aparat penegak hukum.

Mungkin dari sisi mana yang lebih pas, dari penegakan unsurnya. Penerapan unsurnya apakah Pidana Umum (Pidum) karena ini lex spesialis menjadi pidsus. Intinya koordinasi internal Kejaksaan dengan aparat penegak hukum.

“Jadi tidak ada tarik menarik (pengusutan kasus).

Dimanapun prosesnya pasti dilakukan koordinasi antar Kejaksaan dengan Polres, mana yang terbaik dan sesuai dengan asas legalitas yang pas,” pungkasnya. [bed.wwn]

Sebar Prestasi di Medsos

l

Sambungan hal 1

mosi di medsos.

Menurut Jamaluddin, dengan melakukan penyebaran prestasi MTsN 1 Situbondo di layanan medsos, lembaganya akan mudah dikenal oleh calon orang tua siswa dan calon siswa baru itu sendiri. Yang sebe­ lumnya mereka belum tahu kelebihan yang dimiliki MTsN 1 Situbondo, akhirnya secara gamblang me­ reka mengetahui secara keseluruhan. “Dampaknya mereka akan menjatuhkan pilihan anak anaknya ke lembaga madrasah kami (MTsN 1 Situbondo),” papar Jamaluddin kemarin.

Masih kata Jamaluddin, memasuki era digital dan tehnologi informasi (TI) saat ini, menggunakan media medsos untuk menyebarkan prestasi siswa dan madrasah, sangat tepat. Ini karena, medsos sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat di Tanah Air, termasuk bagi kalangan pemuda di Kabupaten Situbondo.

“Ya kami menyadari hal itu. Makanya kami belakangan ini mulai intens menggunakan media sosial menyebarkan prestasi madrasah,” ungkap mantan Kepala MTS Fathus Salafi Kecamatan Mangaran Situbondo itu.

Meski demikian, Jamaluddin menilai penggunaan penyebaran prestasi madrasah juga ia lakukan di media yang lain. Sebab, lanjut Jamaluddin, setiap media memiliki kelebihan masing masing dan juga memiliki dampak positif tersendiri. “Kami sangat yakin dan optimis dengan intens menggunakan berbagai media maka keberadaan MTsN 1 Situbondo akan lebih mudah diketahui kalangan dunia pendidikan di Kabupaten Situbondo,” pungkas Jamaluddin. [awi]

Selaraskan Layanan RS dengan Enam Pilar Transformasi l

Sambungan hal 1

di rumah sakit.

“Sering saya tanyakan antara lain adalah berapa persen local content yang digunakan? Ada yang masih 100% impor tapi manufacturingnya akan dilakukan di Indonesia sembari kemudian memberikan penguatan pada local content,” tuturnya.

Khofifah juga mendiskusikan bagaimana melakukan pengembangan dari berbagai transformasi pelayanan kesehatan. “Di sini mereka bisa mengeksplor sesuai dengan kebutuhan masingmasing. Yang penting adalah bahwa ada komitmen untuk memberikan penguatan local content dari seluruh alkes yang sedang ditunjukkan hari ini,” pesannya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Khofifah juga mendorong agar rumah sakit turut berbenah mengikuti arah transformasi digital. Karena itu, penting bagi rumah sakit untuk menguatkan layanan berbasis digital yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Dalam menerapkan layanan berbasis digital harus selaras de­ngan enam pilar transformasi

pada sektor kesehatan yang diinisiasi oleh Kementerian Kesehatan. Pilar pertama yakni transformasi layanan primer dengan digitalisasi medical records.

“Saya ingin mengingatkan bahwa semua proses kebijakan di daerah harus terkoneksi dengan nasional. Nah dari Kemenkes sudah ada enam pilar transformasi kesehatan yang bisa kita breakdown karena digitalisasi memang sudah harus diadaptasi oleh kita semua,” ujar Khofifah.

Jika rekam medis sudah terdigitalisasi, maka kemudahan akan dirasakan oleh pasien dalam menjalani perawatan kapanpun dan dimanapun. “Saat meninjau rumah sakit, saya biasa minta untuk bed RS jangan lagi ada gantungan yang dipakai untuk catatan kesehatan. Mulai harus langsung di-entry secara digital.

Hal sederhana tapi tidak sederhana implementasinya karena tidak semua RS terbackup oleh teknis medical records yang komprehensif,” terangnya.

Pilar selanjutnya adalah transformasi layanan rujukan dan sistem ketahanan kesehatan.

Setelahnya, barulah transformasi pada SDM di lingkungan

kesehatan. Fondasi ini, kata Khofifah, dapat dilakukan dengan mempromosikan edukasi kesehatan melalui platform digital.

Di samping itu, diperlukan juga penguatan pada kampanye dan gerakan medis.

“Selain itu, kita perlu penguatan kader. Nah Persi sebagai frontliners harus ada pendampingan yang lebih mendetail. Sebab, betapa konektivitas antara kita ini sangat penting untuk mewujudkan transformasi di sektor kesehatan ini,” ungkapnya.

Selanjutnya, untuk pilar transformasi pada sistem pembiayaan kesehatan dan teknologi kesehatan disebut Khofifah berkaitan erat dengan pilar sebelumnya. Jika medical records sudah komprehensif, akan lebih memudahkan medical finance termasuk dalam hal reimbursement BPJS. “Jadi medical records yang sudah terdigitalisasi ini akhirnya akan berimbas pada catatan reimburse ke BPJS dan seterusnya. Di samping itu, kita juga harus ada peningkatan koordinasi antara penyelenggara jaminan baik itu dari JKN ataupun asuransi kesehatan swasta,” imbuhnya. [tam.wwn]

Jika rekam medis sudah terdigita­ lisasi, maka kemudah­ an akan dirasakan oleh pasien dalam menjalani perawatan kapanpun dan di­ manapun.

Dua Calon Haji Tulungagung Positif Covid-19 l

Sambungan hal 1

Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, Didik Eka, Rabu (8/6) siang mengungkapkan setelah dilakukan pemeriksaan swab pada 398 CJH dan empat petugas haji hasilnya dua CJH positif Covid-19.

“Sekarang dua CJH itu dilakukan karantina mandiri. Petugas Puskesmas setempat sudah ke rumahnya masing-masing memberi motivasi dan pengobatan,” ujarnya.

Ia memastikan kedua JCH asal Kecamatan Ngunut Boyolangu itu tidak bisa mengikuti rombongan

kloter 9 yang akan dilepas oleh Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, menuju Asrama Haji Sukolilo pada Kamis (9/6) dini hari. Mereka baru dimungkinkan berangkat dengan kloter lain se­ telah sembuh dari Covid-19.

“Nanti lima hari lagi kami akan melakukan swab ulang terhadap dua CJH itu. Kalau dinyatakan negatif, diperbolehkan untuk ikut kloter lainnya. Kalau ternyata masih positif menunggu lima hari berikutnya untuk dilakukan swab lagi,” paparnya.

Selain dua CJH dinyatakan positif Covid-19, menurut Didik Eka, juga ada dua petugas logistik dari Kemenag Tulungagug yang

dinyatakan positif Covid-19 setelah dilakukan tes swab. Keduanya kini sudah diganti petugas lain dan tidak lagi bertugas di bagian logistik pemberangkatan haji.

“Kalau yang petugas logistik langsung diganti. Dua penggantinya juga saat ini sedang menjalani tes swab,” tuturnya.

Untuk petugas logistik tersebut, beber Didik Eka, jumlahnya sebanyak 42 orang. 25 orang di antaranya dilakukan tes antigen dengan hasil negatif semua dan sisanya menjalani tes swab. “Dari 17 orang yang menjalani tes swab itu kemudian diketahui hasilnya dua orang positif Covid-19,” terangnya. [wed.wwn]

Periksa Pejabat, Kejaksaan Lakukan Pulbaket dan Puldata l

Sambungan hal 1

kasus ini ke proses yang lebih lanjut. “Pada saatnya tentu kita akan memintai keterangannya (Kepala Dinkopdag Surabaya, red),” tegasnya.

Permintaan keterangan, lanjut Danang, masih dilakukan secara bertahap. Mulai dari beberapa pejabat maupun atasannya langsung untuk kita ketahui. Bahkan pihaknya mengaku tidak menutup kemungkinan untuk tenan-tenan atau pelaku usaha yang kterkait dengan proses ini dimintai keterangan. Sehingga ke depannya sebagai pelaku usaha dapat terjamin, tidak seperti ini kondisinya.

Kasus ini, sambung Danang, sama seperti kasus dugaan koru-

psi penerbitan izin ekspor crude palm oil (CPO) yang ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung).

Maka selain penegakan hukumnya, pihaknya akan melakukan pendekatan komprehensif dengan Pemkot Surabaya dan memberikan pandangan-pandangan hukum supaya kejadian ini tidak terulang lagi.

“Kejaksaan berpandangan harus ada treatmen yang komprehensif terkait dengan transparansinya. Kemudian bagaimana kita menjaga keuangan APBD ini maksimal. Karena saya menganggap ini sebagai miniatur dari kasus besar yang ada di pusat,” ungkapnya.

Tak sampai disitu, pihaknya juga menjaga integritas dari sisi pemerintah. Baik menjaga trans-

paransi dan juga terkait dengan pemasukan keuangan Pemda.

Ditanya terkait penerima dan pemberi, pihaknya akan melihat alat buktinya nanti. Konteksnya ini apakah memang ada sebuah kerjasama atau ini berbentuk paksaan.

Masih kata Danang, harus disadari juga yang namanya dunia bisnis perekonomian pasti berputar. Sehingga kebutuhankebutuhan terkait perizinan yang diatur oleh pemerintah merupakan sesuatu kewajiban yang harus dipenuhi. “Kita lihat di lapangan seperti apa. Kalau memang ada keterlibatan oknum-oknum terkait, tentu kita tidak tinggal diam. Tapi kita juga harus fair dalam menyikapi kasus ini,” pungkasnya. [Bed.wwn]

Halaman 11

Pimpinan DewanAmbil Alih Tugas BK Tangani Kasus Nurhudi meminta agar diproses l

Sambungan hal 1

aduan dari masyarakat baik melalui telepon langsung, whatsaap (WA) maupun gelombang demo dari berbagai aliansi ke gedung dewan. Tujuan mereka sama, prihatin dan kecewa atas ulah oknum anggota dewan yang dinilai menyimpang.

“Kasus ini menjadi atensi khusus pimpinan, sehingga harus di ambil alih langsung yang memimpin rapat nanti pimpinan bukan ketua BK sekarang Muhammad Nasir. Agar netralitas dan hasil rekomendasi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan”ujar Abdul Qodir saat menerima aliansi Warga Cerdas yang dipimpin oleh Abdullah Syafii diruang raat DPRD Gresik, Rabu (8/6).

Kasus nanti akan di pimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Mujid Ridwan, karena ketua BK (Muhammad Nasir ) satu partai dengan Nurhudi. Proses sidang kasus ini secara terbuka dan transparan karena kasus ini dianggap sebagai kasus yang bisa merusak citra masyarakat Gresik dan citra wakil rakyat.

Senada Wakil Ketua DPRD Gresik Ahmad Nurhamim, bahwa adanya gejolak masyarakat merupakan dukungan untuk mengusut dugaan kasus ini. Pimpinan akan serius menangani kasus yang diduga memenuhi unsur penistaan agama, hingga menghasilkan rekomendasi yang netral dan bisa dijadikan landasan hukum.

Agar marwah DPRD yang merupakan mewakili aapirasi masyarakat, menjadi pulih transparan.

Sementara Wakil Ketua DPRD Mujid Ridwan mengatakan, pengungkapan kasus ini juga meminta peran dari seluruh masyarakat untuk ikut berpartisipasi dengan memberikan bukti berupa video, foto sebagai bahan waktu rapat kode etik supaya hasil rekomendasi yang di putuskan bisa sesuai.

Anggota Aliansi Warga Cerdas Abdullah Syafii mengatakan, aksi demo untuk memberikan pesan moral kepada para wakil rakyat agar bisa menjaga moral dan prilakunya. Ia

sampai ke pidana dan dilakukan proses PAW agar marwah wakil rakyat kembali bersih. Selain melakukan aksi demo di dewan, juga akan melapor pada polisi secara pidana.

Sementara itu, Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakspedam) PCNU Kabupaten Gresik meminta tokoh masyarakat dan penegak hukum mengambil langkah tegas. Sebab, tindakan penistaan agama itu sudah cukup meresahkan masyarakat.

Ketua Lakpesdam PCNU Gresik Agus Junaidi Hamzah dengan suara lantang mendesak tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk segera turun menyelesaikan masalah yang meresahkan warga itu. Karena ini masalah sensitif yang menggunakan simbol-simbol agama, maka aparat hukum juga harus segera bergerak membendung keresahan masyarakat.“Jangan sampai masyarakat akan menghakimi sendiri tanpa adanya petunjuk dari tokoh agama dan tokoh masyarakat yang lainya,” kata Agus Junaidi Hamzah, Rabu (8/6).

Lembaga yang menaungi para tokoh yang terlibat juga harus segera merespon memanggil untuk klarifikasi juga menindak mereka yang terlibat.“Supaya masyarakat menjadi tenang, tentram menjadi tanggung jawab kita bersama,” tambah mantan Ketua PC GP Ansor Gresik yang akrab disapa Gus Juned ini.

Seperti diketahui, viralnya video seorang laki-laki yang menikahi kambing.

Dalam video yang beredar terlihat prosesi pernikahan tersebut dilaksanakan di Pesanggrahan Keramat “Ki Ageng” Desa Jogodalu, Kecamatan Benjeng Gresik milik anggota DPRD Kabupaten Gresik, Nurhudi Didin Arianto, serta dihadiri oleh anggota dewan lain, Muhammad Nasir Ketua Fraksi Nasdem.

Nurhudi Didin Arianto mengakui kalau pernikahan manusia dengan kambing itu hanya untuk konten youtube milik Arif Saifullah. Baik Nurhudi maupun Arif Saifullah sudah meminta maaf. [kim,eri.wwn]

SK Pengangkatan Diterima, Tunjangan Kinerja PPPK Masih Dibahas

l

Sambungan hal 1

sudah bisa mendapatkan hak-haknya. Namun, bagi PPPK ketentuan terkait tambahan penghasilan itu masih perlu dibahas kembali. Sebab, sebagian PPPK merupakan guru yang sudah memiliki TPP melalui program sertifikasi Kemendikbud.

“Pemprov Jatim ini melakukan rekrutmen terbanyak se Indonesia. Jumlahnya mencapai 10.992. Alhamdulillah semuanya sudah turun SK-nya,” tutur Yuyun.

Dari total 1.387 PNS maupun 9.605 PPPK yang diterima, Yuyun mengakui tidak ada yang mengundurkan diri sebagaimana yang terjadi di provinsi lain. Hanya saja, ada lima PNS yang telah lolos PNS namun tidak melakukan pemberkasan di BKD Jatim. Sehingga, kelimanya dinyatakan gugur dan diisi oleh peserta yang mendapat peringkat di bawahnya.

“Formasi PNS kita sebanyak 1.365 lowongan itu memang hanya terisi 1.295 PNS. Sebagian yang tidak terisi merupakan formasi dokter spesialis yang memang sejak awal tidak ada pelamarnya,” ujar Yuyun.

Dalam penyerahan SK tersebut, BKD Jatim secara khusus mengundang 1.870 ASN hadir secara langsung dan 9.122 ASN secara virtual untuk mengikuti Governor’s Lecture Pembekalan Pegawai ASN Formasi Tahun 2021.[tam.wwn]

Bangun Jembatan Sementara agar Ekonomi Berputar dan Siswa Bisa Sekolah l

Sambungan hal 1

bersyukur sejak menjadi warga desa sini, warga selalu hidup bergandengan tangan serta selalu kompak jika membuat jembatan.

Kami ikut bangga,” ulas Hartini.

Sementara itu Serma Samsul Arifin, Bamin Bakti TNI Koramil Jatibanteng menimpali, pihaknya bersama warga melakukan persiapan untuk perbaikan jembatan persiapan yang baru di bangun beberapa hari yang lalu. Jembatan disana, ulas Serma Samsul Arifin, kerapkali dijadikan sasaran hantaman banjir yang cukup besar. “Sehingga banyak warga yang menjaga sambil lalu membersihkan kayu yang di bawa banjir. Harapannya agar jembatan tidak kembali rusak,” jelas Samsul Arifin.

Masih kata Serma Samsul Arifin, pemasangan jembatan sementara itu dilakukan, kerena menjadi prioritas dirinya

untuk membantu anak-anak yang ada di Dusun Dauh saat berangkat ke sekaloh ke SDN Jatibanteng. Sebab, mereka harus membuka sepatu setiap kali mau berangkat sekolah. “Bahkan ada yang harus digendong oleh orang tuanya agar sepatu dan bajunya tidak sampai basah terkena air sungai,” papar Samsul Arifin.

Biasanya, lanjut Samsul Arifin, saat memasuki musim penghujan, Babinsa selalu intens menjaga kondisi jembatan tersebut.

Bahkan, penjagaan dilakukan mulai pagi dan siang hari, dengan harapan untuk mengawasi anak-anak yang sekolah berjalan dengan lancar. “Soalnya kalau tidak yang dijaga, anak anak SD disini sering kali bermain air di sungai setempat,” ujar Samsul Arifin.

Menurut Samsul Arifin, bukan hanya merasa iba dengan anak SD semata, imbuhnya, tetapi juga merasa kasihan kepada

semua masyarakat yang ada di Dusun Dauh. Termasuk bagi kalangan guru maupun perangkat desa yang mau berangkat ke kantornya, yang kesulitan melintas di atas sunagi tersebut. Mereka umumnya tidak bisa melewati sungai tersebut dan harus memutar arah ke Kecamatan Besuki. “Ya kalau lewat Kecamatan Besuki jaraknya cukup jauh. Makanya warga di sini kompak membangun jembatan meski hanya bersifat sementara,” jelasnya.

Sebenarnya di jembatan tersebut akan di buatkan jembatan permanen, ulas Samsul Arifin, namun karena hingga saat ini belum ada proses pembangunan, maka solusi terbaik dan tercepat dengan membangun jembatan sementara. “Kami bersama warga juga tidak tahu kapan akan dibangun jembatan permanen. Mungkin masih belum ada anggaran. Kami masih menunggu waktu yang tepat untuk segera

merealisasikan jembatan permanen tersebut. Karena itulah jembatan hanya di buat dengan menggunakan dana swadaya masyarakat,” tuturnya.

Samsul Arifin menambahkan, untuk bahan jembatan permanen sudah ada seperti besi dan pondasi yang di pakai saat ini.

Akan etapi untuk jembatan sendiri baru menggunakan kayu dan bambu yang merupakan hasil gotong royong dari warga setempat. Namun patut disayangkan, ujarnya, begitu jembatan selesai di pasang, keadaan di selatan Desa Jatibanteng terjadi hujan cukup deras. Akibatnya banjir besar pun melanda. “Akhirnya banyak warga yang menjaga jembatan karena takut bangunan jembatan yang baru selesai itu rusak kembali,” paparnya.

Sementara itu Kepala Desa Jatibanteng, Muswir ikut bersyukur karena jembatan sementara yang baru di bangun tidak

sampai hanyut terbwa banjir, karena ada sebagian warga yang siaga melakukan penjagaan. Warga disana, imbuh Muswir, selalu mengambil kayu yang menyumbat saluran air. “Soalnya kalau tidak di bersihkan, jembatan bisa tertutup dan bisa jembatan akan kembali terhanyut banjir,” terang Muswir.

Muswir menyebutkan, jembatan permanen sebenarnya sudah direncanakan dibangun karena anggarannya sudah ada.

Selanjutnya hanya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk menyelesaikan pembangunan. “Ya kalau anggaran dari daerah sudah turun dan pembangunannya menunggu tidak ada banjir. JIKa nanti dana yang di anggarkan tidak cukup, saya akan mencoba mengajukan anggaran ke Pemprov Jatim. Harapannya nanti kualitas jembatan benar-benar bagus dan bisa terpakai warga selamanya,” pungkasnya. [*]

Bhirawa

Kamis Legi, 9 Juni 2022

Halaman 12

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur

Gubernur Khofifah : ASN Harus Beri Layanan Publik Terbaik

Terima SK Pengangkatan, 10.992 ASN Formasi Tahun 2021 Ikuti Governor's Lecture Pemprov, Bhirawa Sebanyak 10.992 ASN baru Pemprov Jatim yang diangkat dari formasi tahun 2021 mengikuti Governor's Lecture berupa pembekalan dari Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Rabu (8/6) di Graha Unesa Surabaya. Serangkaian tantangan yang akan menjadi tugas para ASN dijelaskan detail Gubernur Khofifah. Salah satunya terkait pelayanan publik.

Gubernur Khofifah menegaskan, ASN harus memberikan layanan publik terbaik.

Sebab, pada pertengahan Mei lalu Jatim mendapatkan apresiasi lantaran mampu memberikan layanan minimum tertinggi se Indonesia dengan skor yang nyaris sempurna, yakni 99,36. Ini merupakan pencapaian yang harus mereka ketahui, bahwa posisi Pemprov Jatim sudah sangat bagus dalam memberikan pelayanan. Untuk itu, ASN yang baru ini diharapkan memberi penguatan kembali.

"Menjadi ASN Jatim itu berat karena standar pelayanan minimum di Jatim tidak hanya tertinggi di Indonesia tetapi skornya 99,36. Ini standar luar biasa yang telah dicapai oleh Kepala OPD dan didukung oleh tim worknya, yaitu ASN. Menjaga capaian skor 99,36 itu tentu bukanlah hal yang mudah," jelas Khofifah.

Selanjutnya, Khofifah juga berpesan ke- Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bersama Pj Sekdaprov Jatim Wahid Wahyudi dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim Indah Wahyuni foto pada ASN yang sebagian besar adalah meru- bersama dengan 10.992 ASN Formasi Tahun 2021 di Graha Unesa Surabaya, Rabu (8/6).

Gubernur Khofifah didampingi Pj Sekdaprov Jatim dan Kepala BKD Jatim menyerahkan SK CASN Formasi Tahun 2021 secara simbolis.

pakan guru. Dikatakannya, prestasi pendidikan di Jatim juga harus diketahui. Salah satunya ialah penerimaan SNMPTN peserta didik Jatim selama tiga tahun berturut tertinggi se Indonesia. "Artinya para guru ini memiliki tugas ekstra dalam memacu seluruh potensi yang dimiliki oleh peserta didik, sekolah dan potensi guru itu sendiri,".

Sebagai ASN, Gubernur Khofifah juga meminta seluruh Pegawai Pemprov memahami kembali Core value ASN sebagaimana yang disampaikan Presiden Joko Widodo, yakni BerAkhlak. Berorientasi layanan, akuntabel, harmoni, adaptif dan kolaboratif. "Hal-hal yang menjadi core value bagi ASN harus terkonfirmasi pada mereka," ujar dia.

Khofifah berharap, seluruh ASN dapat memacu seluruh potensi yang dimilikinya.

Salah satunya dengan meningkatkan inovasi dan kreatifitas ASN dalam memberikan pelayanan. Menguti pernyataan Jack Ma, Khofifa mengatakan bahwa masa depan tidak ten-

tang kompetisi pengetahuan, melainkan kompetisi kreatifitas, kompetensi, imajinasi, berpikir mandiri.

"Jangan pernah berhenti berinovasi dan beraktivitas. Karena kedepan, tantangan berat itu akan dihadapi seiring dengan kompleksitas pekerjaan, tuntutan kolaborasi dan disrupsi hirarki. Di sini, teknologi harus menjadi bagian yang kita kuasai," ujar Khofifah. Dalam kesempatan itu, Gubernur Khofifah juga menyampaikan apresiasinya lantaran kecepatan BKD Jatim dalam memproses SK ASN Formasi 2021. Berdasarkan laporan Kanreg BKN II Surabaya, dari tiga proses untuk menerbitkan SK ASN baru ini, paling cepat prosesnya adalah Jatim.

Pada kesempatan yang sama, Pj Sekdaprov Jatim Wahid Wahyudi menuturkan, proses rekrutem ASN formasi tahun 2021 ini berjalan cukup panjang. Proses pertama dimulai sejak 29 Juni 2021 hingga seluruh SK terakhir diterima oleh PPPK adalah 8 Juni kemarin. "Sehingga

Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jatim

rangkaian kegiatan rekrutmen berjalan hampir satu tahun," ujar Wahid.

Total formasi yang dibuka dalam rekrutmen tahun 2021 ialah sebanyak 12.088 lowongan.

Namun, Wahid mengatakan, formasi yang terisi sebanyak 10.992 lowongan. Dengan rincian, 1.335 CPNS, 51 STAN, 1 STTD Kemenhub, 501 PPK Non Guru, 9.104 PPK Guru.

"Formasi tidak terisi sejumlah 2.483 orang.

Jumlah formasi kosong tersebut mayoritas dari PPPK Guru, dikarenakan sampai saat ini belum ada informasi apakah akan dilaksanakan seleksi PPPK Guru tahap 3 atau tidak?," tutur Wahid.

Jumlah pelamar yang lolos saat ini, baik CPNS atau PPPK Non Guru hanya sebesar 18% dari jumlah pendaftar. Yakni 33.208 pelamar CPNS dan 1.024 PPPK non guru. "Karena kalian adalah 18% yang terpilih dari puluhan ribu pendaftar, dan patut untuk selalu disyukuri di tengah keterbatasan masa pandemi ini," pungkas Wahid. [tam*]

Gubernur Jatim Apresiasi Pemkot Pasuruan Siap Jadi Tuan Rumah MTQ 2023

Gus Ipul Launching Logo dan Maskot MTQ 2023 Tingkat Provinsi Wali Kota Pasuruan, Drs H Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bersama Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa meresmikan logo dan maskot yang akan digunakan untuk pelaksanaan MTQ-XXX 2023 tingkat Provinsi Jatim di halaman Gedung Harmoni, Kota Pasuruan, Selasa (7/6) malam.

Wali Kota Pasuruan, Gus Ipul menyampaikan terimakasih kepada Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa karena telah memberikan kepercayaan pada Kota Pasuruan untuk menjadi tuan rumah MTQ ke-XXX. "Kepada Ibu Gubernur Khofifah, terima kasih Kota Pasuruan dipilih menjadi tuan rumah MTQ Jawa Timur. Kami berusaha semaksimal mungkin harus lebih baik. Tentunya mohon arahan dan bantuan demi suksesnya MTQ ini," tandas Gus Ipul.

Menurut Gus Ipul, jika logo dan maskot yang terpilih pastinya memiliki karakter yang kuat untuk menvisualisasikan nilai-nilai kultur

Wali Kota Pasuruan, Drs H Saifullah Yusuf bersama Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa di acara launching logo dan maskot untuk pelaksanaan MTQ-XXX 2023 tingkat Provinsi Jatim di Kota Pasuruan.

Wali Kota Pasuruan, Gus Ipul, Wakil Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo bersama Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa berfoto bersama dengan maskot MTQ-XXX 2023 tingkat Provinsi Jatim di Kota Pasuruan (foto atas). Wali Kota Pasuruan, Gus Ipul mengucapkan selamat kepada pemenang lomba maskot MTQ-XXX (foto kiri).

masyarakat Kota Pasuruan.

Serta ajang MTQ Jawa Timur tersebut merupakan ajang cukup besar yang diharapkan dapat menjadi penggerak peningkatan perekonomian masyarakat khususnya Kota Pasuruan, terutama di sekotor pariwisata, ekonomi kreatif dan UMKM. "Ajang ini bukan sekedar Kota Pasuruan sebagai tuan rumah, tapi ini diharapkan dapat menjadi penggerak peningkatan perekonomian masyarakat Kota Pasuruan," urai Gus Ipul.

Gus Ipul juga berharap MTQ-XXX Provinsi Jatim 2023 nantinya memberikan kemeriahan tersendiri dibandingkan dengan pelaksaan MTQ sebelumnya.

"Harapannya, semua warga Kota Pasuruan

dapat menyukseskan dan kerja sama yang harmonis supaya tamu nyaman dan kerasan di Kota Pasuruan," imbuh Gus Ipul.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyatakan bahwa logo dan maskot yang telah diresmikan bukan sekadar simbol. Melainkan punya makna dan substansi dari wilayah yang menjadi tuan rumah.

Bahkan, Khofifah menyebut Kota Pasuruan merupakan salah satu kota yang melakukan persiapan menyambut MTQ ke-XXX dengan langkah maju dan kreatif. Itu dibuktikan dengan menggelar kompetisi pembuatan desain gambar logo dan maskot.

"Kota Pasuruan melakukan persiapan

yang cukup kreatif dengan menggelar lomba pembuatan logo dan maskot dan pemenangnyapun terpilih dari luar Provinsi Jatim. Ini membuktikan kalau Kota Pasuruan sudah siap menjadi tuan rumah dalam perlombaan MTQ-XXX," kata Khofifah Indar Parawansa.

Pihaknya meminta Kota Pasuruan agar bisa lebih berprestasi dibandingkan saat mengikuti MTQ sebelumnya di Pamekasan 2021. Yakni dengan menyiapkan bibit qori'-qori'ah pilihan.

"Dengan waktu satu tahun ke depan ini, tentunya harus bisa melakukan pembibitan qori'qori'ah untuk setiap cabang yang dilombakan.

Sehingga bisa menargetkan juara umum," tambah Khofifah Indar Parawansa. [*]

Wali Kota Pasuruan, Gus Ipul, Wakil Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo bersama Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa berfoto bersama (foto atas). Band Gambus Balasyik Wali Kota Pasuruan, Gus Ipul didampingi Wakil Wali Kota Pasuruan, Adi Wali Kota Pasuruan, Gus Ipul menandatangi logo dan maskot pelaksanaan memeriahkan launching logo dan maskot untuk pelaksanaan MTQ-XXX 2023 tingkat Provinsi Wibowo saat sambutan.

MTQ-XXX 2023 tingkat Provinsi Jatim di Kota Pasuruan.

Jatim di Kota Pasuruan (foto kanan).