binder9nov21

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2006

HARIAN

harian_bhirawa@yahoo.com bhirawa_indragiri@yahoo.com suratkabar_harianbhirawa

IKLAN/ LANGGANAN

Surat Kabar Harian Bhirawa

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

www.harianbhirawa.co.id

Mata Rakyat Mitra Birokrat

Selasa Wage, 9 NOVEMBER 2021

Sambungkan Listrik Bersubsidi untuk 1.400 RTM

Rasio Elektrifikasi Jatim Lebihi 100 Persen

Pemprov, Bhirawa Rasio elektrifikasi di Jatim telah mencapai lebih dari 100 persen. Tahun ini, PT PLN Persero Jatim mencatat sebanyak 11,17 juta rumah tangga telah teraliri listrik atau setara dengan 106,49 persen di atas target rencana umum energi daerah. Atas pencapaian tersebut, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak yang turut mendorong percepatan target elektrifikasi yang telah dilakukan di Jatim.

Gubernur Khofifah mengatakan, target light for all (lampu untuk semua) merupakan program nasional. Namun, jika ada yang masih tercecer maka itu menjadi tugas bersama untuk terus disisr. Khususnya bagi warga miskin atau bahkan warga yang masuk dalam klasifikasi kemiskinan ekstrem. Hal inilah yang perlu

terus dimaksimalkan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jatim bekerjasama dengan Unit Induk Distribusi (UID) PT PLN Persero Jatim.

Melalui kerjasama tersebut, Pemprov Jatim bersama PLN telah merealisasikan  ke halaman 11

Gubernur Khofifah bersama GM UID PT PLN Jatim dan Bupati Ponorogo menyalakan listrik di rumah warga yang menjadi sasaran pemasangan listrik gratis.

Subvarian Delta AY.4.2 Belum Terdeteksi di Indonesia

ANTARA

Menkes Budi Gunadi Sadikin saat menyampaikan keterangan pers Evaluasi PPKM, Senin (8/11).

Jakarta, Bhirawa Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan pihaknya belum mendeteksi subvarian Delta AY.4.2 di Indonesia, tetapi harus diwaspadai karena sudah ditemukan di Malaysia.

“Kami juga melaporkan mengenai perkembangan deteksi varian AY.4.2 sudah sampai di Malaysia, tapi belum atau tidak terdeteksi di Indonesia sampai sekarang,” ujar Menkes Budi dalam keterangan pers yang diikuti secara virtual di Jakarta,

MITRA

Senin (8/11).

Budi mengatakan pemerintah akan bergerak cepat dalam menahan masuknya virus tersebut dengan memperketat seluruh pintu kedatangan dari luar negeri. Terlebih lagi banyak warga negara Indonesia yang melakukan perjalanan pulang pergi dari dan ke Malaysia, sehingga upaya mitigasi harus cepat dilakukan.

“Apa lagi ini sudah di Malaysia, banyak orang Indonesia pulang pergi dari Malaysia baik darat,

laut, dan udara. Ini nanti akan kita tingkatkan penjagaannya agar kita bisa menahan masuknya potensi varian yang baru ini ke Indonesia,” kata dia.

Di sisi lain, pemerintah juga terus melakukan pemeriksaan whole genome sequencing untuk mendeteksi berbagai mutasi virus SARSCoV-2, termasuk subvarian Delta.

Saat ini Kementerian Kesehatan sudah mampu melakukan

Prajurit Kopaska Ikuti Latihan Operasi Kontra Teror

Terus Berinovasi

trie diana/bhirawa

T ER U S berinovasi sesuai perkembangan zaman untuk membawa perusahaan menjadi makin baik di semua sisi, merupakan spirit yang dijadikan modal kerja Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Kencana Jombang, Khoirul Hasyim.

Pria berkacamata yang berlatar belakang seorang profesional dan akademisi ini, berkomitmen membawa Perumdam Ti r t a K e n c a n a Jombang yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik P e m Khoirul Hasyim

Sentil

Subvarian Delta AY.4.2 Belum Terdeteksi di Indonesia - Semoga tidak masuk ke Indonesia Rasio Elektrifikasi Jatim Lebihi 100 Persen - Habis gelap terbitlah terang Mulai Abai Pakai Masker, Operasi Yustisi Ditingkatkan Lagi - Angel temen tuturanmu

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Wakil Kepala Staf TNI AL Laksdya TNI Ahmad Heri Purwono SE MM bersama pejabat lainnya saat memberikan semangat serta kesiapsiagaan prajurit Kopaska dalam menghadapi aksi teror di laut, usai menggelar latihan operasi kontra teror maritim di Dermaga Madura Mako Koarmada II, Senin (8/11).

Surabaya, Bhirawa Pusat Komando Pasukan Katak (Puskopaska) menggelar Latihan Operasi Kontra Teror Maritim Kopaska 2021. Latihan yang digelar di Dermaga Ma-

dura Mako Koarmada II, Senin (8/11) ini diikuti Satuan Kopaska Koarmada I Jakarta, Satuan Kopaska Koarmada II Surabaya dan Satuan Kopaska Koarmada III Sorong.

Didampingi Pangkoarmada II, Laksda TNI Iwan Isnurwanto dan Komandan Puskopaska, Laksma TNI Yudhi Bramantyo.

Wakil Kepala Staf TNI AL  ke halaman 11

Atasi Permasalahan Papua dan Natuna dengan Diplomasi Militer Jakarta, Bhirawa.

Anggota MPR RI dari fraksi PKS Dr Abdul Kharis Almasyhari yakin, Panglima TNI Jederal Andika Perkasa akan mampu mengatasi permasalahan di Papua dan Natuna maupun persoalan lainnya di Pasifik.

“Pengangkatan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI, saya kira ini langkah cerdik Presiden Jokowi untuk memberikan keseimbangan dan kekuatan. Keseimbangan pengaruh di laut Natuna Utara,” ucap Dr Panglima TNI Jederal Abdul Kharis dalam dis- Andika Perkasa kusi tersebut 4 Pilar MPR RI bertajuk “Panglima TNI Baru dan Tantangan Ketahanan NKRI” , hari Senin (8/11).

Hadir Nara sumber lainnya, anggota MPR RI dari fraksi Golkar Dave Laksono dan pengamat militer Institute for Security and Startegis Studies (ISESS) Khairul Fahmi.

Dr Abdul Kharis berujar, suka tidak suka Jenderal Andika adalah didikan Amerika atau paling tidak dia sangat dekat dengan Amerika. Namun bukan berarti bermusuhan dengan China dalam arti semua tetap sahabat, Amerika maupun China.

Namun sulit dibantah bahwa Jenderal Andika lebih dekat ke Amerika.

“Kemarin, dalam paparannya, untuk mengatasi permasalahan pertahanan NKRI, Jenderal Andika mengedepankan pendekatan diplomasi militer. Saya, sih menaruh harapan besar terhadap terpilihnya Jenderal Andika untuk kemajuan permasalahan di Papua, Natuna dan Pasifik,” ungkap Abdul Kharis.  ke halaman 11

Perjuangan Hasan Basri, Disabilitas yang Tak Ingin Hidup dari Belas Kasihan Orang

Belajar Memperbaiki Barang Elektronik Secara Otodidak dan Rela Dibayar Seikhlasnya

Memiliki keterbatasan tak mematahkan semangat untuk terus berjuang dan tak ingin hidup dari belas kasih orang. Seperti yang dilakukan Hasan Basri, salah seorang disabilitas asal Kabupaten Probolinggo mampu membuktikan itu.

Wiwit Agus P, Kabupaten Probolinggo

Hasan Basri nampak sibuk memperbaiki sebuah pompa air milik tetangganya. Pria ini tinggal di sebuah gubuk kecil berbahan gedheg dan kayu di Dusun Kokon, Desa Liprak Wetan, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo. Keterbatasan gerak yang dimiliki rupanya tidak menghambat dirinya untuk memperbaiki pompa air tersebut.

Terlahir dengan tidak memiliki kaki normal, Hasan Bisri

mengaku dirinya sempat minder.

Namun demikian dengan bertambahnya usia dan kematangan pola pikir, membuatnya harus bangkit untuk mengahadapi kenyataan.

Serta terus berjuang untuk hidup tanpa mengandalkan belas kasihan orang lain.

“Siapa pun pasti menginginkan fisik yang sempurna. Tapi jika Tuhan sudah memberi dengan kondisi seperti ini, tetap harus disyukuri dan tetap semangat,” ujar Hasan saat ditemui di rumahnya, Minggu (7/11) lalu.

wiwit agus pribadi/bhirawa

Hasan Basri tak mau menyerah dengan keadaan dengan tetap bekerja memperbaiki pompa air milik tetangganya.

Jenjang pendidikan yang ditempuhnya sama dengan orang normal pada umumnya. Mulai dari jenjang SD, SMP, dan MA, dijalaninya. Walaupun banyak tantangan yang menerpa. Tapi keterbatasan gerak tidak menyurutkan langkahnya untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

“Saat sekolah ada saja teman sebaya yang mengejek, tapi saya biarkan. Keluarga dan guru sekolah mensupport saya agar tetap bersemangat. Jadi walaupun kemampuan saya pas-pasan yang penting saya bisa bersekolah dan lulus,” ungkapnya.

Hasan menceritakan tantangan  ke halaman 11

EKSEKUTIF

Selasa Wage, 9 November 2021

Halaman 2

Pantau Sarpras Penanganan Bencana, Plt Bupati Timbul Datangi BPBD Sepuluh Bulan, BPBD Catat 72 Insiden Bencana Pemkab Probolinggo, Bhirawa Untuk mengetahui sampai sejauh mana kesiapan dalam menangani bencana dan tidak ingin kecolongan kembali seperti yang terjadi di kecamatan Dringu tahun kemarin, Plt Bupati Probolinggo Drs. HA. Timbul Prihanjoko melihat langsung kesiapan sarana prasarana (sarpras) dalam penanganan kebencanaan di Kabupaten Probolinggo, di Kantor BPBD Kabupaten Probolinggo.

Plt Bupati Timbul Prihanjoko didampingi Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kabupaten Probolinggo Rachmad Waluyo menuju gudang di BPBD yang menjadi tempat penyimpanan peralatan penangananan bencana. Salah satunya perahu karet resque untuk mengatasi bencana banjir di musim penghujan.

Sidak atau pengecekan segala sarana prasarana BPBD ini dilakukan sebagai langkah kesiapsiagaan menghadapi segala bencana didalam cuaca ekstrem yaitu fenomena La Nina.

Hal ini bertujuan untuk mencegah maupun menghindari dampak buruk bahaya hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor dan angin kencang yang dipicu fenomena tersebut.

Plt Bupati Probolinggo Drs. HA. Timbul Prihanjoko, Senin (8/11) menjelaskan BPBD Kabupaten Probolinggo harus selalu siap siaga dan segala penanganannya terhadap fenomena La Nina yang merupakan anomali iklim global yang dapat memicu peningkatan curah hujan hingga terjadinya bencana hidrometeorologi. Selalu melakukan komunikasi dengan OPD dan lintas

sektoral agar penanganan di lokasi tertangani secara cepat.

“Tujuan sidak ini sangat penting untuk dilakukan karena ingin melakukan pengecekan peralatan yang tersedia di BPBD untuk digunakan. Apakah benar-benar siap dan apa kekurangan yang menjadi kendalanya. Karena bencana itu tidak direncanakan dan bencana bisa terjadi sewaktu-waktu. BPBD Kabupaten Probolinggo harus siap menangani jika sewaktu-waktu bencana terjadi,” ungkapnya.

Sementara Kalaksa BPBD Kabupaten Probolinggo Rachmad Waluyo menambahkan, BPBD Kabupaten Probolinggo siap untuk menangani kebencanaan. Informasi yang diterima dari Provinsi Jawa Timur tentang bahaya fenomena La Nina. Bahwa sarana dan prasarana BPBD Kabupaten Pro-

Wali Kota: Warga Harus Melek Hukum Kota Madiun, Bhirawa Kepedulian terhadap hukum wajib untuk dipatuhi dan ditaati. Bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun juga harus dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat, sebab pemberlakuan hukum bersifat universal mengatur dan memberikan sanksi sesuai aturan terhadap pelanggarnya.

Maka dari itu, dalam rangka mencapai tujuan hukum untuk mensejahterakan masyarakat Pemkot Madiun melalui Bagian Hukum menggelar sosialisasi hukum terpadu bagi perwakilan masyarakat yang ada di seluruh kelurahan di Kota Madiun di Sun Hotel Madiun, Senin (8/11).

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Maidi selaku salah satu narasumber mengatakan bahwa sosialisasi hukum

terpadu sebagai bentuk penyuluhan hukum ke masyarakat. Tujuannya agar seluruh lapisan masyarakat sadar akan pentingnya hukum.

“Masyarakat Kota Madiun harus melek hukum.

Jangan sampai sekecil apapun melanggar,” tegasnya saat diwawancara seusai membuka sosialisasi hukum terpadu tersebut.

Lebih lanjut wali kota mengatakan siapapun yang melanggar hukum harus menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku, tak terkecuali para aparatur sipil negara di lingkup Pemkot Madiun.

“Artinya orang yang melanggar hukum tidak akan sejahtera, utamanya batinnya. Dengan pola itu masyarakat kita ingatkan dengan sosialisasi,” ungkapnya. [dar]

bolinggo sudah disiapkan untuk menghadapi bencana.

“Seperti yang saya sampaikan kepada Plt Bupati Probolinggo beberapa waktu yang lalu tentang kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Probolinggo. Pada akhirnya Plt Bupati Probolinggo melakukan kunjungan di BPBD Kabupaten Probolinggo untuk melihat satu persatu kondisi peralatan yang siap digunakan untuk penanganan bencana,” katanya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten memetakan sebagai upaya mitigasi risiko bencana. Hingga akhir September tercatat, telah terjadi 72 bencana.

Jika dibandingkan dengan tahun lalu di bulan yang sama, kejadian bencana mengalami penurunan.

Personel Pusat Pengendalian Operasi-Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB) BPBD Kabupaten Probolinggo, Silvia Verdiana mengatakan, ada beberapa potensi bencana yang terjadi di Kabupaten Probolinggo. Rata-rata didominasi banjir. Jika ditarik satu tahun sebelumnya, ada penurunan kejadian bencana.

Beberapa jenis bencana terjadi selama kurun waktu sepuluh bulan

Plt Bupati Timbul datangi BPBD.

belakangan di antaranya sebanyak 22 kejadian bencana bajir dan genangan; 23 kejadian bencana tanah longsor; 17 kejadian bencana angin kencang; 4 kejadian bencana rob dan abrasi; 2 kejadian kebakaran hutan dan lahan. Sementara kecelakaan air, kekeringan, gempa bumi, dan pandemi covid-19 masing-masing satu kejadian.

“Hanya ada satu kejadian bencana pada bulan Oktober yakni kebakaran hutan dan lahan di Bromo, rembetan kebakaran di bawah Gunung Penanjakan. Jika ditotal sudah 72 kejadian bencana dalam kurun waktu 10 bulan,” katanya.

Berdasarkan data kejadian bencana, terjadi masa perlihan antara musim

wiwit agus pribadi/bhirawa

kemarau ke penghujan jadi bencana lebih kompleks.

Jika ditarik satu tahun sebelumnya ada penurunan kejadian bencana.

Bulan oktober tahun sebelumnya terdapat 12 kejadian bencana, di antaranya 2 kebakaran hutan dan lahan; 5 angin kencang; 3 tanah longsor dan 2 bencana banjir. Sementara saat bulan Oktober tahun ini hanya satu kejadian bencana yakni kebakaran hutan dan lahan.

Disinggung terkait dengan potensi bencana yang akan terjadi di bulan November, pihaknya mewaspadai bencana hidrometeorologi. Bencana yang dapat terjadi di antaranya angin kencang, hujan lebat, banjir dan puting beliung. [wap]

wiwieko/bhirawa

Bupati Maryoto bersama Wabup Gatut Sunu dan Sekda Sukaji berbincang santai usai melihat ruang kerja wabup, Senin (8/11).

Suasana pelaksanaan sidang paripurna tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah resmi dibuka oleh Wakil Ketua DPRD Abdurrahman SH, Senin (8/11).

sawawi/bhirawa

DPRD Resmi Tandatangani Perda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Secara resmi DPRD Kabupaten Situbondo menandatangani Peraturan Daerah (Perda) tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, Senin (8/11).

Kesepakatan ini tertuang dalam sidang paripurna yang digelar di lantai II DPRD Kabupaten Situbondo.

Sidang paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Abdurrahman dengan didampingi Wakil Ketua DPRD, Jainul Rido dan Heroe Soegiartono. Ikut hadir diantaranya Bupati, Wakil Bupati, Sekda berikut jajaran Forkopimda Situbondo bersama pimpinan OPD. Menurut Ketua Komisi I H Faisol mengatakan, penandatangan perda yang mengatur tentang pembentukan dan susunan perangkat sudah melalui sejumlah tahapan.

Kata H Faisol, pembentukan perda ini bertujuan untuk melakukan efisiensi anggaran dan berbagai aspek yang lain.

Oleh karena itu, sebut H Faisol, dengan niat yang sama Komisi I ingin menjadikan kinerja ASN kedepan lebih berkualitas.

“Surat pembentukan perda ini sebelumnya sudah dikirim oleh saudara Bupati ke DPRD,” Aku H Faisol. Sementara itu juru bicara Fraksi PKB Mahbub Junaidi menandaskan, bahwa usulan perda tersebut merupakan penggunaan hak yang dimiliki bupati Situbondo.

Apresiasi ini layak diberikan, lanjut Mahbub, bukan hanya kepada Komisi I dan Fraksi Fraksi melainkan juga diberikan kepada Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) yang telah maksimal mem-

Bupati Maryoto Minta Wabup Kunjungi Kantor OPD Tulungagung, Bhirawa Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, meminta Wabup Gatut Sunu Wibowo yang baru saja dilantik Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, untuk melakukan kunjungan ke semua kantor OPD lingkup Pemkab Tulungagung. Termasuk kantor perusahaan daerah yang dimiliki Pemkab Tulungagung.

sawawi/bhirawa

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Situbondo Abdurrahman SH disaksikan Bupati, Wakil Bupati dan dua Wakil Ketua DPRD Jainur Rido dan Heroe Soegiartono saat penandatangan perda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Senin (8/11). pelajari dan membahasnya secara internal bersama jajaran Pemkab Situbondo.

“Sehingga memberikan koreksi kata dan tafsiran. Kita melakukan pembahasan Perda ini agar Situbondo berjalan dengan baik,” ujar Mahbub Junaidi.

Disisi lain, juru bicara lima fraksi gabungan (PPP, PDIP, Demokrat, Golkar dan GIS) Janus Sasra Ananda juga memberikan apresiasi kepada Komisi I dan Fraksi Fraksi di DPRD Kabupaten sehingga pelaksanaan penandatanganan perda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah berjalan dengan baik.

“Kami bersama empat Fraksi sepakat atas penandatangan perda yang memiliki

tujuan baik bagi peningkatan kinerja OPD di lingkungan Pemkab Situbondo,” jelas Janur.

Bupati Situbondo, Karna Suswandi sangat mengapresiasi terhadap pimpinan DPRD, Komisi I dan Fraksi Fraksi di DPRD Kabupaten Situbondo sehingga perda di sepakat bersama untuk ditandatangani.

Bupati Karna juga mengucapkan rasa terima kasih atas dukungan dari Pimpinan DPRD sehingga perda ditetapkan bersama. “Alhamdulillah saat ini sinergitas antara Pemkab dan DPRD Situbondo sudah mulai terbangun dengan baik. Soal adanya catatan dari Fraksi PKB akan kami pertimbangkan dalam pelaksanaan perda nanti,” pungkas mantan Plt Bupati Kabupaten Bondowoso itu. [awi.adv]

“Kunjungan ke kantor-kantor OPD ini merupakan bagian dari penerapan manajerial pemerintahan,” ujar Bupati Maryoto Birowo usai rapat staf dengan Kepala OPD lingkup Pemkab Tulungagung yang dihadiri juga oleh Wabup Gatut Sunu di Ruang Prajamukti Kantor Bupati Tulungagung, Senin (8/11).

Bupati Maryoto Birowo selanjutnya menyatakan Wabup Gatut Sunu bebas memilih atau memprioritaskan kantor mana yang akan pertama kali dikunjunginya. Bahkan ia dipersilakan untuk memanggil para kepala OPD tersebut jika diperlukan.

“Bebas-bebas saja. Kalau mau memanggil juga boleh,” tuturnya.

Sedang terkait rapat staf bersama para kepala OPD, orang nomor satu di Tulungagung ini mengungkapkan sebagai awal perkenalan wabup pada kepala dinas, kepala bagian dan kepala bagian di lingkup Pemkab Tulungagung.

“Setelah wabup dilantik baru kali ini diselenggarakan rapat staf,” ucapnya.

Bupati Maryoto Birowo juga menandaskan tentang tugas wabup yang sudah jelas diatur dalam perundang-undangan. Termasuk berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tulungagung tahun 2018-2023.

“Semua sudah jelas. Visinya jelas dan misinya juga sudah jelas,” terangnya.

Sementara itu, Wabup Gatut Sunu menanggapi permintaan untuk keliling kantor OPD mengatakan akan mengikuti semua arahan dari Bupati Maryoto Birowo. Termasuk dalam menjalankan tugas keseharian sebagai wabup.

Soal perkenalan dengan para kepala OPD, Wabup Gatut Sunu membeberkan jika semuanya berjalan dengan lancar. Apalagi ia sudah mengenal sebagian kepala OPD tersebut.

Seusai rapat staf, Bupati Maryoto Birowo sempat mengajak Wabup Gatut Sunu untuk melihat-lihat ruang kerja wabup yang lokasinya tidak berjauhan dengan ruang kerja bupati. Mereka kemudian berbincang santai di ruang kerja yang sebelumnya juga menjadi tempat untuk beraktifitas kerja Bupati Maryoto Birowo saat masih menjabat sebagai wabup bersama Sekda Tulungagung, Sukaji. [wed]

Pemkot Mojokerto Berdayakan Tukang Becak untuk Berantas Rokok Ilegal Mengingat begitu besarnya kontribusi cukai rokok bagi pembangunan daerah dan jaminan kesehatan masyarakat, maka Pemkot Mojokerto melakukan berbagai cara untuk memberantas dan menggempur peredaran rokok ilegal.

Salah satunya dengan memberdayakan para Tukang becak yang ada di seluruh wilayah Kota Mojokerto, untuk ikut berkontribusi, mengawasi dan melaporkan jika ditemui ada rokok ilegal yang beredar di wilayah Kota Mojokerto.

Sebagaimana disampaikan, Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, yang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama sama bersinergi dalam pemberantasan rokok ilegal.

Utamanya para Tukang becak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat ini, mempunyai andil yang sangat besar dalam pembangunan daerah Kota Mojokerto nantinya.

Terlebih menyongsong Kota Mojokerto sebagai Kota Pariwisata, tentu peran para tukang becak yang bersentuhan langsung dengan warga, dengan mengantar para pengunjung keliling kota untuk melihat wisata Kota, sangat diharapkan bisa

hasan amin/bhirawa

membantu Pemerintah Daerah dalam ikut memberantas peredaran rokok ilegal.

Demikian antara lain disampaikan Wali. Kota Ning Ita kepada puluhan Tukang becak dalam acara sosialisasi pemberantasan rokok ilegal. Di Pendopo Sabha Kridatama, Gedhong Hageng Senin (8/11).

Lebih lanjut ditambahkan Wali Kota jika dalam pemberantasan peredaran rokok ilegal dibutuhkan sinergitas dan kolaburasi dari seluruh elemen masyarakat.

Untuk itu para tukang becak yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat ini diharapkan dapat membantu Pemkot Mo-

jokerto dalam memberantas peredaran rokok ilegal.

Melalui kegiatan ini pula, Pemerintah Kota Mojokerto terus berupaya mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Wali Kota saat sosialisasi gempur rokok ilegal bersama puluhan tukang becak.

Ketentuan dan manfaat cukai daran rokok ilegal perlu adanya mendampingi Wali Kota Kepala hasil tembakau ini, didasarkan keterlibatan seluruh elemen masyaDinas Sosial Pemberdayaan Pepada undang-undang nomor 39 rakat, dalam memberantas dan rempuan dan Perlindungan Anak tahun 2007 tentang perubahan menggempur rokok ilegal, termasuk (Dinsos P3A) Chairul Anwar. atas undang-undang nomor 11 didalamnya peran tukang becak.

Nara sumber dari kantor pengatahun 1995 tentang cukai.

Hal ini sangat membantu jika kita wasan dan pelayanan Bea dan Senada dengan Wali Kota, Ka- bergerak bersama sama, Lantaran Cukai type Madya, Pabean Juanda. dinsos P3A, Choirul Anwar menga- tukang becak pengonsumsi rokok Pemeriksa Bea Cukai Ahli Pratama takan, untuk memberantas pere- dengan jumlah banyak. Ikut hadir Tita Puspita Lundiana. [min.adv]

LEGISLATIF Komisi III DPRD Ancam Blacklist Rekanan Nakal Selasa Wage, 9 November 2021

Halaman 3

Situbondo, Bhirawa Dengan disetujuinya draf P-APBD Kabupaten Situbondo tahun 2021 beberapa hari yang lalu, pekerjaan kegiatan pembangunan fisik di Kota Santri Pancasila sebagian sudah mulai dilaksanakan.

sawawi/bhirawa

Jajaran Komisi III DPRD Kabupaten Situbondo saat menyampaikan rencana memblacklist rekanan nakal Senin (8/11).

Sejumlah pekerjaan bahkan sudah ada yang dilaksanakan diatas 20 persen. Komisi III DPRD Kabupaten Situbondo (Bidang Pembangunan) juga menerima pengaduan dari warga tentang sejumlah pekerjaan fisik yang dikerjakan dengan asal-asalan.

Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Situbondo, Zairosi, mengatakan, pihaknya

dalam beberapa hari ini sudah melakukan peninjauan sejumlah pekerjaan fisik di beberapa titik di Kabupaten Situbondo.

Namun demikian, lanjut politisi PPP itu, Komisi III secara resmi masih belum menemukan pekerjaaan fisik yang dikerjakan dengan sembarangan. “Ini masih pemantauan awal. Lihat nanti hasil akhirnya,” ucap Zairosi.

Pria yang kini juga menjabat Sekretaris DPC PPP Kabupaten Situbondo itu menambahkan, jika nanti ada temuan pekerjaan yang melanggar RAB (Rencana Alokasi Belanja), pihaknya tidak akan segan untuk memerikan rekomendasi blacklist (mencabut ijin) rekanan yang bersangkutan.

“Ya kami (Komisi III DPRD Kabupaten Situbondo, red) akan mengajukan atau memberi rekomendasi untuk membelacklist rekanan nakal.

Manakala itu nanti ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB,” tutur Zairosi saat ditemui di ruang Komisi

III DPRD Kabupaten Situbondo Senin (8/11).

Selain melakukan pengawasan dan peninjauan intensif di sejumlah titik pekerjaan pembangunan fisik, aku Zairosi, pihaknya juga menerima pengaduan atau laporan beberapa pekerjaan fisik di Kabupaten Situbondo. Sebagian diantara laporan itu, ulasnya, rekanan ada yang menggunakan bahan bangunan yang diduga tidak sesuai dengan SNI. “Kalau bahan bangunan sesuai dengan SNI yang tidak masalah. Ini yang akan kita soroti yang menggunakan diluar SNI,” pungkas Zairosi. [awi]

KILAS DEWAN

RW di Surabaya Bakal dapat Bantuan Rp57,6 Miliar DPRD Surabaya, Bhirawa Kabar gembira buat seluruh Rukun Warga (RW) se-Surabaya, karena di tahun depan bakal ada bantuan dari Pemkot Surabaya dengan total bantuan senilai Rp57 miliar.

Hal tersebut terungkap saat rapat pembahasan APBD Kota Surabaya Tahun 2022, di Komisi A DPRD Kota Surabaya, Senin (08/11).

Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Cemelia Habiba, S.E mengatakan, dalam pembahasan APBD 2022 Komisi A mengganggarkan Rp57,6 miliar sebagai alokasi tambahan di Kecamatan-Kecamatan.

Ia menerangkan, anggaran Rp57,6 miliar sebagai ucapan terimakasih kepada RW se Surabaya, karena selama masa pandemi Covid-19 para Ketua RW menjadi garda terdepan melawan Covid-19, sehingga kondisi Surabaya bisa turun menjadi Level 1 PPKM. “Alokasi anggaran Rp57,6 miliar untuk RW ini kita alokasikan untuk perlengkapan, inventaris lainnya seperti terop, 20 set kursi lipat, 2 meja, sound system, PC Komputer plus printernya, LCD proyektor untuk menunjung kinerja RW-RW yang saat ini harus berbasis digital karena ini Kota Surabaya, jadi saat rapat virtual baik dengan Wali Kota, Dewan, Camat, para RT bisa menyaksikan.

Intinya kinerja RW bisa optimal karena ada fasilitas perlengkapan penunjang nya,” ujarnya di Surabaya, Senin (08/11).

Camelia Habiba menambahkan, dengan bantuan apresiasi untuk RW-RW kita harapkan dapat meningkatkan kinerja saat memberikan pelayanan masyarakat.

Ia menuturkan, bantuan ini sebagai bentuk apresiasi kita kepada setiap RW, dan Walikota Surabaya sangat menyetujui usulan Komisi A ini karena memang semangatnya Walikota kan adalah seluruh tugas dan kewenangan Walikota dialihkan ke Kecamatan, artinya pelayanan untuk masyarakat harus jemput bola.

“Nah garda terdepan layanan masyarakat kan adalah para RW-RW,” jelas politisi milenial PKB Kota Surabaya ini. Lebih lanjut Camelia Habiba mengatakan, mengenai teknis bantuannya adalah, anggaran akan didistribusikan ke setiap Kecamatan, jadi pengadaannya ada di Kecamatan dan Kecamatan ini yang akan mendistribusikan ke setiap RW-RW. “Jadi ini tidak berupa uang namun barang, karena inikan bukan hibah melainkan bantuan apresiasi,” tutur Camelia Habiba. Dirinya kembali menjelaskan, untuk jumlah unitnya itu akan dilihat seberapa banyak RT yang ada di RW, karena setiap RW tentu berbeda jumlah RT nya.

Namun, terang Camelia Habiba, khusus untuk RW mempunyai RT lebih dari 10 itu akan diberikan dua paket. Karena satu paket berisi, satu tenda, 20 kursi lipat, 2 meja, dan jika dapat dua paket maka RW akan mendapatkan dua tenda serta 40 kursi lipat dan 4 meja. Karena untuk wilayah Utara Surabaya kita ketahui satu RW ada yang mencapai 10 bahkan sampai 30 RT. [dre]

Anggota DPR RI, H Aminurokhman saat menanam 100 bibit pisang cavendish di Desa Kalirejo, Kecamatan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan.

Anggota DPR RI Partai Nasdem Berikan Bibit Pisang Cavendish Pasuruan, Bhirawa Keseriusan anggota DPR RI, H Aminurokhman memajukan daerah pemilihannya semakin terbukti.

Fraksi Partai NasDem Komisi II ini memberikan bantuan bantuan berupa 100 bibit pisang cavendish di Desa Kalirejo, Kecamatan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan.

Menurut Aminurokhman, bantuan bibit cavendish untuk meningkatkan potensi daerah serta menumbuhkan jiwa ekonomi mandiri.

“Bantuan ini untuk meningkatkan potensi daerah, termasuk mendorong

Antisipasi Banjir, Komisi C Dorong Pemkot Wujudkan Alat Exhaust Drilling Sudah waktunya Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berekspresi dan berenovasi penanggulangan banjir tahunan di Kota Surabaya. Hal ini disampaikan Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Baktiono kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (8/11).

Baktiono mengatakan, sudah saatnya Kota Surabaya bebas banjir di era Walikota Surabaya Eri Cahyadi.

Oleh karena itu, Komisi C DPRD Kota Surabaya sudah menyampaikan usulan inovasi penanggulangan banjir ke Dinas PU Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP) serta di bagian pemerintahan.

“Saat ini penanggulangan banjir skala sedang telah ditangani Satgas kecamatan, meskipun belum masuk ke organisasi perangkat daerah. Sedangkan penanggulangan banjir skala besar tetap kewenangan petugas DPUBMP Surabaya. Misalkan normalisasi sungai, bosem dan sendimen tetap mnggunakan alat-alat berat DPUBMP Surabaya,” kata Legislator PDI Perjuangan ini.

Namun, lanjutnya, untuk mengoptimalkan pekerjaan normalisasi seluruh saluran Pemkot Surabaya masih terkendala keterbatasan anggaran.

Sehingga tidak mudah Surabaya bebas banjir dan peran satgas penanggulangan banjir merawat seluruh saluran tersebut.

“Ide padat karya satgas di kecamatan sangat bagus. Namun di sisi lain keter-

hilmi husain/bhirawa

Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya Baktiono. batasan anggaran tidak bisa digunakan ke inovasi alat modern (exhaust drilling, sana semuanya,” terang Baktiono kepada red) segera terealisasikan. wartawan di ruang kerjanya.

“Kesinambungan antar perguruan Oleh karena itu, Baktiono mengusulkan tinggi dan SMK paling tidak bisa terobosan inovasi alat teknologi baru mempunyai gagasan dan ide ceuntuk kebersihan selokan /utilitas dengan merlang ke depannya,” imbuhnya. cara modern, sehingga lebih optimal Selain itu, Baktiono mengusulkan mengeluarkan sedimen di dalam selokan. tunjangan kesejahteraan bagi 1500 “Nama alat tersebut yaitu Exhaust Drill- personel satgas di 31 kecamatan ing (alat penyedot bor putar). Alat ini lebih Surabaya ditingkatkan. efektif dan elastis masuk ke dalam saluran “Kami minta upah minimum kota menyedot endapan lumpur secara opti- (UMK) satgas kecamatan ditingkatkan mal tanpa merusak fisik saluran. Sehingga menjadi upah maksimum sektoral estetikanya Kota Surabaya tetap terjaga (UMS). Kesehatan personel Satgas baik tanpa merusak tutup saluran terjamin, sehingga bisa bekerja optitersebut,” ungkapnya. mal. Khususnya di setiap rumah-rumah Oleh karena itu, untuk mewujudkan pompa air mereka siap jaga 24 jam, alat exhaust drilling. Ia meminta Pemkot sehingga tidak ada lagi kata terlambat Surabaya menjalin kerjasama dengan seperti setahun silam terjadi luapan perguruan tinggi teknis serta anak air Jalan Mayjend Sungkono ,” pungdidik SMK-SMK di bidangnya agar kas dia. [dre*]

perkembangan UMKM agar pemuda bisa menumbuhkan jiwa ekonomi mandiri ke hal yang positif,” ujar Aminurokhman usai menanam bibit pisang cavendish, Senin (8/11).

Menurutnya, Desa Kalirejo, Kecamatan Gondang Wetan memang sangat mendukung untuk ditanami tanaman hortikultura. Seperti pisang dan lainnya. Tentu, potensi tersebut harus dimanfaatkan.

“Penanaman pisang cavendish disini, nanti hasilnya bisa bagus.

Karena tanahnya sangat mendukung. Dan potensi ini harus diman-

faatkan dengan sebaik-baiknya,” jelas Aminurokhman.

Sekretaris DPW Partai NasDem Jawa Timur ini berpesan agar bibit pisang cavendish yang banyak digemari masyarakat untuk dirawat dengan baik.

“Harapan kami, nanti pisang cavendish ini bisa memberi penghasilan tambahan bagi warga dan semoga dapat bermanfaat,” kata Aminurokhman.

Sementara itu, Kepala Desa Kalirejo, Abdul Kodir menyatakan terima kasih atas kepedulian yang ditujukan ang-

gota DPR RI, Aminurokhman. Menurut Kodir, yang ditujukan Aminurokhman menjadi bukti keseriusannya memajukan Desa Kalirejo, Kecamatan Gondangwetan.

“Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Aminurokhman, karena beliau sangat antusias mendukung program ekonomi mandiri pemuda desa. Bantuan bibit pisang cavendish sangat bermanfaat dan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya di Desa Kalirejo, Kecamatan Gondangwetan,” papar Abdul Kodir. [hil]

Komisi B Berharap Raperda Desa Wisata Tuntas Tahun Ini DPRD Jatim, Bhirawa Komisi B DPRD Jatim berharap agar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pemberdayaan Usaha Desa Wisata selesai tahun ini. Hal ini disampaikan Ketua Komisi B DPRD Jatim Aliyadi Mustofa usai rapat paripurna, Senin (8/11) kemarin.

“Usulan Raperda ini sudah masuk sejak tahun 2020 lalu, harapannya raperda ini dapat rampung tahun ini.

Sekarang tinggal Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) mengagendakan untuk mematangkan dengan beberapa pihak termasuk pembahasan di komisi dan bagian hukum,” jelasnya.

Politisi Fraksi PKB tersebut mengungkapkan penekanan dari raperda ini agar optimalnya perhatian pada potensi desa wisata. Menurutnya, sudah ada ratusan desa wisata di Jatim yang memiliki potensi dan dikembangkan oleh desa.

“Dan ini terus menerus bertambah, akhirnya Pemprov Jatim harus segera memberikan peraturan daerah sebagai pegangan dan payung hukumnya. Hal ini penting, pengembangan potensi dapat menjadi maksimal,” katanya.

Sementara itu, juru bicara Komisi B DPRD Jatim Noer Soetjipto mengatakan dalam Raperda ini, terdapat upaya pemberdayaan, dan perlindungan secara sistemik yang bertujuan meningkatkan kemakmuran masyarakat, sekaligus meminimalisir konflik kepentingan permodalan.

Ia berharap dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Pemerintah Kabupaten dan Kota, serta Pemerintah Provinsi. Dalam Raperda Pemberdayaan Usaha Desa Wisata.

Terdapat frasa kata usaha sebagai kata kunci, sesuai tupoksi Komisi B DPRD Jatim yang membidangi Perekonomian. Frasa kata usaha juga menjadi ciri khas sekaligus definisi integral kewisataan. Karena tidak ada lokasi kunjungan wisata tanpa disertai bisnis usaha akomodasi, dan promosi usaha,” imbuhnya.

“Dasar filosofi dan sosiologis pembentukan Raperda ini, dimaksudkan sebagai upaya memenuhi hak masyarakat Jatim untuk berusaha dengan memanfaatkan alam, dan tradisi budaya, serta memperoleh lingkungan hidup yang layak, nyaman dan aman.

Banyak regulasi telah meng-amanatkan kewisataan yang baik dan bersifat konservatif (perlindungan lanskap, dan pelestarian budaya).

Beberapa regulasi juga mengamanatkan pembentukan Peraturan Daerah yang senafas. Diantaranya Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan, dan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Provinsi berwenang dalam Pengelolaan Kepariwisataan. Serta UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, paragraf ke-13,” jelasnya. [geh]

gegeh bagus setiadi/bhirawa

Komisi B DPRD Jatim berharap agar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pemberdayaan Usaha Desa Wisata selesai tahun ini. Hal ini disampaikan Ketua Komisi B DPRD Jatim Aliyadi Mustofa usai rapat paripurna, Senin (8/11) kemarin.

OPINI

Selasa Wage, 9 November 2021

TAJUK

Isu Perubahan Iklim G-20 INDONESIA telah mempersiapkan diri menjadi presiden G-20 (kelompok 20 negara) yang “menguasai” 80% investasi global. Juga mendominasi 85% Produk Domestik Bruto (PDB) yang meliputi 66% populasi dunia yang tersebar di 20 negara. Serta menggenggam 75% akses perdagangan se-dunia. Sebagai presiden, Indonesia akan mengusung isu utama perubahan iklim yang harus diupayakan seluruh negara. Terutama lima negara industri maju dengan emisi gas buang karbon terbesar.

Seluruh negara G-20 telah mengalami dampak perubahan iklim. Setidaknya beberapa negara telah disergap banjir bandang. Di China bahkan terjadi banjir paling parah selama seribu tahun! Badai In-Fa yang ganas, menyebabkan korban jiwa sedikitnya 300 orang di propinsi Henan, dan 21 korban jiwa di propinsi Hubei. Pertengahan Juli (tahun 2021) banjir bandang juga merendam separuh wilayah Jerman, terutama bagian barat. Tercatat korban jiwa sebanyak 180 meninggal dunia, dan 150 jiwa lainnya dinyatakan hilang.

Di Amerika Serikat (AS) dampak perubahan iklim tak kalah miris. Terjadi pada awal bulan September 2021. Walau telah dibangun tanggul-tanggul kokoh di negara bagian langganan banjir. Terutama di negara bagian Lousiana, dan New Jersey.

Badai Ida telah menenggelamkan permukiman Elizabeth, New Jersey, setinggi 2,4 meter. Korban jiwa mencapai 23 orang, dan di New York City, sebanyak 13 orang. Total korban jiwa di seluruh negeri Paman Sam, sebanyak 44 orang.

Padahal dua bulan sebelumnya, AS dilanda musim kering hingga menyebabkan kebakaran di kawasan utara. Terutama di selatan Kalifornia, terjadi kebakaran terbesar kedua sepanjang sejarah. Kalifornia telah menjadi “langganan” kebakaran hutan tiap tahun. Sampai diperlukan menyelamatkan pohon tertua di dunia (bernama Jenderal Sherman), membungkusnya dengan selimut tahan api. “Sang Jenderal,” diperkirakan telah berusia 2.200 tahun, memiliki volume badan sebesar 1.487 meterkubik. Kini tinggal di Giant Forest Taman Nasional Sequoia, Kalifornia.

Kerugian ekonomi akibat bencana alam (perubahan iklim) sangat besar. Berdasar perhitungan perusahaan re-asuransi selama pertengahan tahun 2021 tercatat sebesar US$ 74 milyar (setara Rp Seribu trilyun lebih). Kerugian belum termasuk banjir bandang di China, Amerika Serikat, dan Jerman.

Juga belum terhitung banjir besar di Turki, Italia, dan Yunani.

Sehingga kerugian akibat perubahan iklim selama 3 triwulan tahun 2021 bisa mencapai Rp 5 ribu trilyun! Hampir setara dengan 2 tahun nilai APBN. Maka membicarakan isu perubahan iklim (fokus lingkungan hidup), bukan perbincangan remeh-temeh. Bahkan dalam pertemuan G-20, tidak pernah membahas politik. Melainkan fokus pada ekonomi dalam dua tema. Yakni “Finance Track,” yang membahas isu-isu keuangan, fiskal dan moneter. Serta “Sherpa Track,” yang membicarakan isu-isu ekonomi nonkeuangan. Antaralain energi, pariwisata, ekonomi digital, serta investasi, dan industri.

Sering pula tema ekonomi yang dikaitkan dengan pangan (pertanian), dan kesehatan. Seperti suasana saat ini pada masa pandemi, berkait alat kesehatan, obat, dan vaksin. Negara kaya, dan produsen, diwajibkan berbagi. Sekaligus dilarang meraup keuntungan besar dari perdagangan obat, dan vaksin. Lembagalembaga dunia yang dibawahkan PBB turut men-supervisi perdagangan komoditas strategis berlatar kemanusiaan.

Perubahan iklim, diyakini sebagai dampak sistemik industrialisasi yang makin masif. Terutama industri kendaraan bermotor yang mengeluarkan emisi gas buang. Terasa bumi makin panas. “Setiap jiwa menanam pohon.” Begitu bunyi jargon yang kini banyak dipajang di kota-kota metropolitan dunia, sebagai upaya mencegah pemanasan global. Di Indonesia, lingkungan hidup yang baik dan sehat, “dijaga,” konstitusi, tercantum dalam UUD pasal 28H ayat (1). [*]

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Perkuat Tata Kelola Pupuk PUPUK sebagai salah satu sarana produksi yang sangat strategis bagi pertanian, sudah semestinya jika pupuk sebagai sarana produksi bagi pertanian ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Terlebih, sektor pertanian di Indonesia saat ini menjadi salah salah sektor pertanian merupakan penyumbang produk domestik bruto (PDB). Oleh sebab itu, komitmen menjaga stok dan keterjangkauan harga pupuk baik subsidi maupun non subsidi untuk meningkatkan produktivitas lahan petani perlu mendapat perhatian dari pemerintah dan semua pihak terkait.

Keberadaan pupuk tidak saja mempengaruhi capaian produksi, namun berdampak sosial sangat luas karena menjangkau sekitar 17 juta petani, pada 6.063 Kecamatan, 489 Kabupaten dan 34 Provinsi. Data tersebut, setidaknya pengingat bahwa upaya peningkatan produktivitas pertanian dapat terwujud salah satunya dukungan dari kegiatan pemupukan.

Berangkat dari realitas itulah, maka sudah semestinya jika tata kelolanya menjadi perhatian seluruh pihak terkait. Apalagi, di era 4.0, di mana transparansi publik dan pertanggungjawaban sosial selalu menjadi sorotan. Hal ini menjadi tantangan yang luar biasa bagi petugas yang menangani pupuk bersubsidi.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP) Kementerian Pertanian (Kementan) RI, dinyatakan bahwa kebutuhan pupuk untuk petani mencapai 22,57-26,18 juta ton atau senilai Rp 63 triliun-Rp 65 triliun dalam lima tahun terakhir. Tetapi, mengingat keterbatasan anggaran pemerintah hanya dapat mengalokasikan pupuk bersubsidi sebanyak 8,87 juta-9,55 juta ton dengan nilai anggaran Rp 25-32 triliun, (Republika, 2/11/2021).

Merujuk dari data tersebut, bisa digaris bawahi bahwa tata kelola pupuk di negeri ini masihlah kurang, sehingga kedepannya perlu perbaikan bahkan penguatan tata kelola pupuk agar potensi masalah yang menjadi persoalan pupuk bersubsidi yaitu perembesan antar wilayah, isu kelangkaan pupuk, mark up Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk di tingkat petani, alokasi menjadi tidak tepat sasaran, dan produktivitas tanaman menurun tidak harus terjadi. Pasalnya, jika masalah-masalah tersebut tidak terantisipasi dikhawatirkan akan berdampak lebih lanjut bagi turunnya produktivitas tanaman.

Gumoyo Mumpuni Ningsih Dosen FPP Universitas Muhmammadiyah Malang

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said PENASIHAT HUKUM: Poerwanto, SH, MH

Halaman 4

Bersiap Menuju Endemi sudah melonggarkan a k t i v i t a s w a rg a n y a karena kebijakan transisi pandemi ke endemi harus disertai kajian riset dan evidence based ilmiah yang kuat dan komprehensif serta di negara dan wilayah strategi perkembangan tertentu. Berbeda denupaya pengendalian Oleh : gan endemi yang secara secara kontinyu. Di kala Oryz Setiawan konsisten penyakit akan pandemi di negeri ini selalu ada, pandemi adayang telah melandai melah kondisi yang merujuk mang patut disyukuri, pada situasi pertumbuhan penyakit namun demikian kita semua tidak yang berkembang secara eksponensial, boleh lengah dan abai sebelum kasus menurut Organisasi Kesehatan Dunia benar-benar dapat dikendalikan. Kara(WHO). Hal ini tampak dari cepatnya kteristik virus Covid-19 sangatlah penyebaran Covid-19 yang berawal berbeda dengan virus dan penyakit dari China hingga ke seluruh dunia. lainnya dimana sangat rentan terjadi Kapan Covid-19 menjadi endemi, lonjakan apabila terjadi risiko pengsampai detik ini WHO dan para pakar enduran protokol kesehatan seperti kesehatan dunia, belum memperlihat- mobilitas yang tinggi dan terjadi kerukan tanda-tanda menurunkan tingkat munan, serta strain begitu mudah berkedaruratan menjadi “terkendali”. mutasi dengan cepat. Kondisi tersebut Berbagai macam hipotesis dan ka- lebih cepat menyebar apabila cakupan jian terkait dengan kesiapan menuju program vaksinasi masih rendah endemi. Dalam kondisi endemi dalam serta penerapan 3T (testing, tracing, kajian epidemiologi menerangkan treatment) dan 5M (memakai masker, bahwa virus terutama yang telah me- mencuci tangan, menjaga jarak, nyebar luas seperti Covid-19, tidak mengurangi mobilitas dan menjauhi bisa hilang begitu saja. Satu kasus kerumunan) belum masif. infeksi disebut menjadi endemi ketika Perbedaan status pandemi dengan tetap pada tingkat yang relatif konstan endemi juga berimplikasi pada efek di suatu wilayah geografis tanpa pe- penanganan Covid-19 secara komnambahan kasus dari luar ke daerah prehensif terutama terkait upaya dan tersebut. Apalagi beberapa negara strategi pemerintah dalam mencegah kembali mengalami peningkatan kasus lonjakan kembali kasus dan pogelombang keempat dan kelima, seperti tensi gelombang ketiga yang tidak Rusia, China. Kasus harian Covid-19 diinginkan bersama. Momentum di negara-negara Eropa kembali mel- prematur transisi pandemi ke endemi onjak. Kasus harian COVID-19 di Jer- justru akan kontraproduktif dengan man, Kroasia, Slovenia, dan Slovakia upaya pemerintah membangun menyentuh rekor tertinggi. Bahkan ka- budaya kebiasaan baru dalam sus kematian harian di Rusia mencapai menerapkan protokol kesehatan rekor terutama di wilayah-wilayah yang pada semua lini. Strategi komunikasi cakupan vaksinasi masih rendah. Dari harus nyata dibangun dan konsisten perkembangan terbaru tersebut kondisi agar tidak terjadi distorsi pesan dan endemic rasanya tidak memungkinkan memaknaan yang berpengaruh tertercapai dalam waktu dekat. hadap pola pikir masyarakat yang pada gilirannya akan mempengaruhi Pandemi belum usai pola perilaku masyarakat dalam menHingga saat ini, belum ada negara erapkan protokol kesehatan dalam yang men-declare ke endemi walaupu keseharian. Hal ini dibutuhkan agar kondisi masing-masing ada yang mampu diimplementasikan oleh

Wabah infeksi Covid-19 di tanah air, dilaporkan terus menurun. Hal ini memunculkan isu kesiapan Indonesia menghadapi Covid-19 yang status awalnya pandemi menjadi endemi. Hal bisa dimungkinkan apabila angka kasus semakin turun, maka Covid-19 akan segera berubah dari pandemi menjadi endemi.

D

engan kata lain, bila angka kasus semakin turun, dan tidak terjadi gelombang ketiga pada akhir tahun, serta situasi tetap terkendali seperti saat ini, maka tahun depan dimungkinkan terjadi perubahan sifat kasus ke endemi sekaligus kondisi sosial masyarakat dapat dipulihkan dan ekonomi dapat tumbuh di atas 5 persen. Namun demikian pencabutan atau perubahan status pandemi ditentukan oleh Badan Dunia WHO melalui pertimbangan kriteris dan tolok ukur kasus tertentu. Secara sederhana, endemi adalah wabah penyakit yang secara konsisten ada, tetapi terbatas pada wilayah tertentu sehingga penyebaran penyakit dapat dikendalikan dan tingkat penularan dapat diprediksi sehingga perubahan kondisi ke endemi tidak terjadi secara tiba-tiba.

Pada dasarnya kondisi atau status endemi diperoleh jika suatu penyakit dinyatakan berada di fase endemik apabila infeksi harian nasional bisa ditekan hingga di bawah 1.000 kasus baru. Selain itu bahwa situasi endemik bukanlah situasi di mana penyakit sudah tidak ada di sekitar masyarakat, namun masih tetap ada yang terkena atau terpapar, tapi langsung diisolasi dan tidak menularkan masyarakat lain, seperti kasus penyakit demam berdarah, tuberkolosis, kusta, malaria, hepatitis dan lain-lain. Dengan kata lain, kondisi suatu penyakit mampu dikendalikan sehingga pada dasarnya berbicara pandemi menuju endemik, perubahannya cuma situasi di mana angka kasus bisa diredam di titik tertentu, sehingga mengalami penyakit tidak lagi terjadi lonjakan kasus secara drastis. Sebagai ilustrasi sederhana, misalnya penyakit malaria, dianggap endemi atau endemik

B

seluruh masyarakat sehingga dikhawatirkan masyarakat menjadi abai terhadap protokol kesehatan Pada saat yang sama, pemerintah akan kesulitan untuk menerapkan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat ketika transisi dari pandemi ke endemi diberlakukan.

Momentum liburan akhir tahun (nataru) menjadi tolok ukur dan ujian terhadap upaya penanganan kasus Covid-19. Apakah pemerintah mampu mengendalikan kasus dikala kondisi sosial masyarakat yang “telah bebas” beraktivitas dan mobilitas yang sudah kembali tinggi. Sementara cakupan vaksinasi masih belum tercapai sepenuhnya dan belum merata di berbagai daerah meski pemerintah terus mengenjot program vaksinasi di segala lini.

Penyediaan vaksin terus diamankan dalam rangka upaya akselerasi cakupan vaksinasi minimal 70 persen masyarakat agar tercapai kekebalan kelompok (herd immunity) dan secara paralel terus dikebut upaya pelacakan kasus demi menekan tingkat penularan. Namun akhir-akhir juga jangan dilupakan pula potensi ancaman kebencanaan lain atau dampak La Nina dimana fenomena alam yang menyebabkan udara terasa lebih dingin atau mengalami curah hujan yang lebih tinggi sehingga fenomena ini bisa memicu berbagai bencana alam seperti banjir, banjir bandang, dan longsor di berbagai wilayah tanah air.

Dengan demikian masyarakat harus ekstra waspada setiap potensi bencana yang pada gilirannya akan menambah beban ganda permasalahan kesehatan di Indonesia. Selain dibutuhkan perilaku adaptif dan antisipatif terhadap setiap potensi bencana, kita juga harus optimistis dan yakin pandemi ini dapat dikendalikan meskipun menjadi endemi dengan hidup berdamai dan berdampingan dengan Covid-19 karena masih ada potensi kesakitan dan kematian akibat Covid-19.

Alumni Fakultas Kesehatan Masyarakat (Public Health) Unair Surabaya

Penguatan Pangan di Tengah Perubahan Iklim Global

elakangan ini, isu penguatan pangan di tengah perubahan iklim global menjadi perhatian dunia, termasuk Indonesia. Berbagai negara telah bersiap menyediakan pangan untuk kebutuhannya untuk beberapa waktu kedepan. Urgen adanya, jika sektor pertanian Indonesia dan ASEAN pun perlu turut bersiap, mempersiapkan cadangan pangan kawasan, sehingga berbagai upaya konkret penguatan resilensi atau ketangguhan sistem pangan kawasan, terhadap berbagai guncangan harus disikapi secara serius.

Oleh sebab itu ketahanan pangan perlu menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional. Ini karena ketersediaan pangan yang baik memang harus berbanding lurus dengan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dan pelaksanaan pembangunan suatu negara, terlebih ancaman terdekat dan nyata adalah perubahan iklim global.

Mengawal ketersediaan pangan Secara geografis Indonesia memiliki tanah yang bagus serta iklim tropis, sehingga Indonesia berpotensi bisa ditananami berbagai jenis tataman.

Itu artinya, sektor pertanian memiliki peluang yang bagus di negeri ini.

Namun, seiring dengan perjalanan waktu justru kini negara Indonesia, bahkan dunia dibayang-banyangi oleh adanya isu perubahan iklim global.

Isu perubahan iklim yang ditandai dengan meningkatnya suhu bumi, dan rupanya memiliki daya tarik sekaligus kekhawatiran bagi sebagian besar petani, pasalnya perubahan iklim ini bisa dipastikan akan berpengaruh pada sektor pertanian.

Itu artinya, perubahan iklim akan memberikan banyak pekerjaan rumah di sektor pertanian. Logis ada nya, jika kedepannya sektor pertanian dan pangan ditengah pe-

menyimpan air. Selain rubahan iklim akan terus itu, mensintesis dan memenjadi isu yang menarik nyoroti ilmu iklim yang untuk selalu dikaji dan bertujuan mempercedisorot. Terlebih, sektor pat jalur adaptasi dan pertanian merupakan peketahanan iklim mutnyumbang PDB terbesar lak perlu terperhatikan. ketiga untuk Indonesia, Melalui upaya tersebut, yakni sebesar 13 persen setidaknya sebagai solusi dari total PDB. untuk mengantisipasi Berdasarkan data Oleh: kekhawatiran masa deBPS, selama 2020 yakni Dyah Titi Muhardini pan pertanian di tengah pada triwulan II-2020, perubahan iklim global.

PDB sektor pertanian tumbuh 16,24 persen (q to q). Pada triwulan III dan IV, PDB Mengantisipasi kerawanan pangan Saat ini, harus diakui bahwa keterpertanian tumbuh masing-masing 2,15 persen dan 2,59 persen (yoy) dan gantungan Indonesia akan pangan mampu menjadi penyelamat mem- impor untuk konsumsi dan bahan baku buruknya resesi ekonomi nasional. industri masih cukup tinggi. Oleh Selanjutnya, ekspor pertanian juga karena itu, Indonesia memerlukan menunjukkan kinerja yang menggem- berbagai terobosan. Terlebih, dunia birakan. Selama Januari-Desember sendiri saat ini menghadapi kerawa2020 nilai ekspor produk pertanian nan pangan akut yang telah meningkat mencapai Rp451,8 triliun dan mening- secara dramatis. Hal ini disebabkan kat 15,79 persen dibandingkan periode krisis ekonomi yang melanda dunia yang sama pada 2019 sebesar Rp390,2 dan pandemi Covid-19 yang belum selesai. Berikut ini, beberapa solusi triliun, (Republika, 26/10/2021) Melihat kontribusi sektor perta- yang ingin penulis tawarkan untuk nian yang terbilang bagus ditengah mengantisipasi kerawanan pangan kepanikan global dan domestik karena karena masalah perubahan iklim yang pandemi covid-19 menjadi logis ke- kian mendesak.

Pertama, menghadirkaan BUMN tika adanya isu perubahan iklim yang identik dekat dengan persoalan krisis klaster pangan. Melalui BUMN air dan lonjakan pertumbuhan jumlah klaster pangan, setidaknya sebagai penduduk Indonesia bahkan dunia, salah satu terobosan yang diharapkan justru memberikan kekhawatiran bisa mewujudkan ekosistem pangan tersendiri bagi negeri ini, lebih-lebih nasional yang unggul dan berdaya lagi sektor pertanian ini terkait erat saing, melalui penciptaan mata rantai produk pangan nasional yang lebih dengan ketersediaan pangan.

Melihat kemungkinan dan potensi tertata dari hulu hingga hilir. Denyang akan terjadi ditengah perubah- gan pengalaman perusahaan BUMN an iklim global, maka kini saatnya yang tergabung di dalamnya, BUMN kekhawatiran yang ada terkait dengan Klaster Pangan lebih siap untuk berpertanian dan ketersediaan pangan sinergi dan membangun kolaborasi, perlu tindakan konkret, semisal de- mendukung program pemerintah dangan menyiapkan teknologi untuk lam mewujudkan ketahanan pangan mengatasi perubahan iklim, agar bisa nasional melalui ketersediaan, ketermenyiapkan air sehingga tidak terjadi jangkauan, peningkatan kualitas, dan kekeringan, menanami pekarangan keberlanjutan.

Kedua, optimalisasi cadangan bedengan varietas tanaman yang dapat

ras. Salah satu yang dapat dipersiapkan adalah optimalisasi cadangan beras darurat ASEAN. Setidaknya, Indonesia sudah berkerjasama dengan Tiga Negara Mitra ASEAN (APTERR) sebagai antisipasi kerawanan pangan. Langkah ini diharapkan mampu mendukung penanganan kejadian darurat pangan di kawasan ASEAN yang diakibatkan bencana alam, pandemi, atau krisis ekonomi.

Ketiga, pemerintah perlu mendorong peran swasta. Termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Khusus UMKM, penyediaan bahan baku, proses produksi dan teknologi, keuangan, pemasaran, sumber daya manusia (SDM), dan penciptaan nilai tambah perlu menjadi perhatian.

Keempat, dalam hal mewujudkan ketahanan pangan, Indonesia memang harus cerdas dan memaksimalkan seluruh potensi. Jika hal tersebut bisa dilakukan, maka besar kemungkinan Indonesia kelak bisa mendominasi pasar pangan dunia.

Salah satunya, dengan mengubah sistem pertanian pangan, menjadikannya lebih efisien, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.

Melalui empat solusi yang penulis tawarkan dalam rangka mengantisipasi kerawanan pangan ditengah perubahan iklim global tersebut diatas, besar kemungkinan jika bisa terperhatikan dan diimplementasikan dengan baik dan maksimal oleh pemerintah, petani dan semua pemangku kepentingan atau stakeholder, maka besar kemungkinan negara kita Indonesia akan terbebas dari ancaman dan masalah kerawanan pangan di tengah perubahan iklim global yang kini tengah menjadi banyang-banyang ancaman dunia.

Dosen FPP Universitas Muhammadiyah Malang

PEMIMPIN UMUM: Nawang Esthi Lestari PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGGUNG JAWAB: Wahyu Kuncoro SN WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : Wawan Triyanto REDAKTUR PELAKSANA: Gatot Suryo Widodo KOORDINATOR LIPUTAN : Bambang WN REDAKTUR: Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendi Dimyati, Andre Endrayana Sasmita, Helmi Supriyatno, Zainal Ibad Reporter : M. Ali, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Adit Hananta Utama, Abed Nego, Gegeh Bagus Setiadi, Diana Rahmatus Sholichah, Achmad Tauriq Imani Fotografer: Trie Diana Indahwati, Oki Abdul Sholeh Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Kediri: Ervan Kholis, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Dwi Wismo Wardono, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Agus Irianto, Samsul Arifin, Bondowoso: Ihsan Khalil, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Ponorogo: Yanuar Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Arif Yulianto Mojokerto: Hasan Amin, Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Trenggalek: Wahyu Asmoro, Jakarta: Tjitjik Rahayu.

Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh, Rendy Agung. Sekuriti: Saiful Hidayat, Akhmad Mukhdor Daniyal, Ucha Torindiansyah Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press, Kawasan Industri SIER, Jl. Rungkut Industri III No.49, Surabaya SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

PELAYANAN PUBLIK Pemkot Siapkan Delapan Titik Parkir di Jalan Tunjungan Halaman 5

Selasa Wage, 9 November 2021

Surabaya, Bhirawa Pemkot Surabaya terus mematangkan konsep untuk menjadikan kawasan Jalan Tunjungan, sebagai salah satu kawasan wisata yang mampu menggerakkan ekonomi masyarakat. Untuk mewujudkan hal itu, Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya telah menyiapkan delapan titik parkir bagi pengunjung Jalan Tunjungan.

Pemkot Surabaya menjadikan kawasan Jalan Tunjungan sebagai kawasan wisata yang memadukan aspek modern kekinian dan historis.

Wakil Wali Kota Surabaya Armuji menuturkan, salah satu fasilitas krusial yang harus dipenuhi jika ingin menjadikan kawasan Jalan Tunjungan sebagai tempat wisata adalah fasilitas parkir. Sebab rasanya tidak mungkin sepanjang pinggir Jalan Tunjungan dibuat parkir, karena justru akan merusak pemandangan kawasan itu.

“Saat ini pemerintah kota telah menyiapkan titik parkir untuk mem-

permudah akses warga yang mengunjungi jalan Tunjungan. Dari Dinas Perhubungan ada sembilan titik, sekarang sudah tahap sosialisasi semoga nanti cepat sembari kita siapkan pagelaran UMKM dan pentas seni,” ujar Armuji, Senin (8/11).

Total kapasitas parkir dari sembilan titik ini yaitu untuk roda dua sebanyak 3.000 unit dan roda empat sebanyak 695 unit. Rinciannya Gedung Siola roda 2 untuk 500 unit roda

4 untuk 167 unit. Hotel Double Tree roda dua sebanyak 1.000 unit dan roda empat sebanyak 288 unit. Jalan Tanjung Anom roda dua sebanyak 500 unit, TEC roda sebanyak 100 unit roda empat sebanyak 40 unit.

Lalu Jalan Genteng Besar roda dua 500 unit, Kantor BPN roda dua ada 500 unit roda empat 50 unit. Hotel Majapahit roda untuk 200 unit, Jalan Kenari roda dua 500 unit dan roda empat 100 unit. Hotel Swiss Belinn roda dua 100 unit dan roda empat 50 unit.

Armuji juga menyebut, saat ini pemerintah kota melalui Bappeko telah merancang revitalisasi kawasan Jalan Tunjungan untuk memadukan aspek modern kekinian dan historis.

Sebab aspek sejarah Jalan Tunjun-

gan dengan banyaknya bangunan cagar budaya perlu dikembangkan.

“Jalan Tunjungan melekat pada memori banyak orang, apalagi ada lagunya ‘Mlaku-mlaku Nang Tunjungan’. Sekarang kita hidupkan memori itu selaras dengan agenda pemulihan ekonomi,” ujar mantan Ketua DPRD Surabaya ini.

“Terkait dengan ketentuan larangan parkir di Jalan Tunjungan itu diberlakukan hanya mulai pukul 16.00 hingga 23.00 WIB. Saat ini larangan tersebut masih dalam tahap sosialisasi. Untuk lokasi parkir yang telah disiapkan di Gedung Siola. Selain itu, di Jalan Genteng Besar. Hotel di sekitar Jalan Tunjungan pun bisa dijadikan alternatif tempat parkir,” tandasnya.[iib]

LINTAS PELAYANAN

Perumdam Among Tirto Bantu Warga Kesulitan Air Bersih Pasca Banjir Pemkot Batu, Bhirawa Perumdam Among Tirto Kota Batu menyediakan puluhan tandon portable ukuran 2000 liter untuk menyuplay kebutuhan air bersih bai warga terdampak banjir bandang yang melanda Kota Batu beberapa waktu lalu. Sedikitnya ada 40 buah tandon yang disebar dititik – titik wilayah terdampak. Diketahui, adanya banjir bandang telah menyebabkan kerusakan pipa PDAM (Perumdam) sehingga membuat distribusi air bersih kepada masyarakat terganggu.

Kepala Bagian Hubungan Pelanggan Perumdam Among Tirto, Ikhwan Hadi mengatakan bahwa tandon portabel ini sebelumnya ditempatkan di wilayah Desa Sumberejo untuk menunjang kebutuhan pelanggan yang kemarin mengalami airnya mati. “Karena sekarang sudah dilakukan normalisasi (di Sumberejo), maka tandon portabel ini kami pindahkan ke wilayah yang terdampak banjir bandang,” ujar Ikhwan, Senin (8/11).

Ia menjelaskan untuk mencukupi kebutuhan air minum pelanggan maupun masyarakat yang terdampak, selain menyediakan tandon- tandon portabel Perumdam juga mengerahkan 5 truk tangki air ukuran 5000 liter. Langkah ini dibarengi dengan melakukan percepatan perbaikan saluran pipa agar distribusi air bersih pelanggan kembali normal.[nas]

BTPKLW Hidupkan Pelaku UMKM Lamongan, Bhirawa Masyarakat lamongan merasakan manfaat bantuan dari pemerintah melalui anggota TNI dari Kodim 0812 Lamongan. Bukan hanya dalam persoalan pembangunan Rutilahu, Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW) juga tengah dirasa mampu membangkitkan para pelaku usaha.

Seperti yang dungkapan Bu Kusniah,Senin (8/11) warga Dusun Gapuk, Desa Sidobinangun Kecamatan Deket, kabupaten Lamongan. Pihaknya merasa terbantu ditengah situasi kondisi Covid-19 yang belum usai. Melalui program bedah Rumah Tidak Layah Huni (Rutilahu) rumahnya kini telah dibangun, dan perekonomian keluarganya mampu hidup kembali dengan topangan BTPKLW. Atas bantuan yang diberikan TNI dari pemerintah untuk dirinya, Bu Kusniahpun bergegas mengelolah bantuan BTPKLW tersebut untuk mengembangkan daganganya yakni jualan bakso. “Alhamdulilah berkat bantuan ini saya bisa meneruskan usaha jualan bakso yang alhamdulilah ramai dan semoga bisa berkah dan barokah,” ungkap Ibu Kusniah.[aha,yit]

Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam, bersama Kepala Disperindag, Ach Sjaifuddin dan Ketua Dekranasda Pamekasan, Ny. Nayla Baddrut Tamam.

Gebyar Batik Pamekasan

Bupati Inginkan Ekonomi Masyarakat Bangkit Kembali Pemkab Pamekasan, Bhirawa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, Madura, Jawa Timur menggelar Gebyar Batik Pamekasan 2021. Acara mengangkat ekonomi pengrajin berlangsung di Ketapang Indah Hotel Kabupaten Banyuwangi, Sabtu (6/11) sore lalu.

Gebyar menghadirkan designer nasional, Embran Nawawi dan para pegiat seni, serta bupati dan wakil bupati dari sejumlah kabupaten di Jawa Timur. Menurut Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam, mempromosikan batik tulis Pamekasan di luar daerah

dengan tujuan mengangkat nilai tawar batik ke kancah nasional atau bahkan Internasional.

“Pemkab Pamekasan memiliki program prioritas yang diantaranya di bidang ekonomi melalui strategi desa tematik. Seperti desa batik, desa UMKM, desa pertanian, desa wisata dan lain-lain. Sungguh kita harus berjuang mendorong semangat keterpaduan lingket diantara satu dengan yang lainnya,” ungkapnya, Gebyar Batik Pamekasan Tahun 2020 di Semarang. Di Kabupaten Banyuwangi secara out door dihadiri

Hartono/Bhirawa

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Blitar saat memberikan Sosialisasi secara langsung Ketentuan di Bidang Cukai kepada para pelaku Pariwisata di Kota Blitar, Senin (8/11).

Pemkot Sosialisasi Cukai kepada para Pelaku Pariwisata di Wilayah Kota Blitar Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Blitar gelar Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai secara langsung kepada para pelaku Pariwisata di Kota Blitar, Senin (8/11).

Plt Kepala Disparbud Kota Blitar, Tri Iman Prasetyono mengatakan pada sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai tersebut mengambil tema Fasilitasi Bea Cukai Dukung Industri Pariwisata di Kota Blitar, dimana pada kegiatan tersebut menggunakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kota Blitar tahun 2021.

“Melalui DBHCHT tahun 2021, kami sosialisasikan langsung kepada para pelaku dan industri Pariwisata di Kota Blitar tentang UU Bea Cukai dengan tema Bea Cukai Mendukung Industri Pariwisata di Kota Blitar,” kata Tri Iman Prasetyono.

Lanjut Tri Iman Prasetyono, Disparbud Kota Blitar juga mendapat anggaran DBHCHT karena yang paling ter-

dampak dari Pandemi Covid-19 adalah dunia Pariwisata, sehingga dengan adanya anggaran ini pihaknya juga berharap bisa menyemangati dan memanaskan kembali kegiatan di Pariwisata dan Kebudayaan di Kota Blitar. “Semoga Pandemi segera berakhir, dan perekonomian di dunia Pariwisata juga bisa kembali seperti sedia kala,” jelasnya.

Selain itu dikatakan Tri Iman Prasetyo yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Beppeda) Kota Blitar untuk kegiatan pariwisata dan kebudayaan di Kota Blitar juga sudah dimulai lagi setelah Kota Blitar masuk PPKM Level 1, di mana pihaknya melalui kegiatan sosialisasi ini para pel-

aku pariwisata juga ikut mengimbau penggunaan rokok dengan cukai resmi. “Melalui dunia pariwisata ini, diharapkan semua juga bisa ikut mensosialisasikan dan mengimbau penggunaan rokok dengan cukai resmi, juga tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat,” ujarnya.

Tambah Tri Iman, di hari yang sama kemarin juga dilaksanakan kegiatan Pelatihan Penjor dan Pelatihan Videografi, dimana untuk Pelatihan Videografi pesertanya dari kampung wisata dan destinasi wisata di Kota Blitar, dan untuk Pelatihan Penjor diikuti perwakilan dari 21 Kelurahan se-Kota Blitar.

“Kedua Pelatihan ini untuk mendukung pengembangan dan melestarikan Pariwisata di Kota Blitar, seperti pelaku Penjor saat ini mulai berkurang, sehingga Pemkot Blitar menganggap penting melakukan pengembangan dan pelestarian Penjor,” imbuhnya.[htn,adv]

oleh Bupati Pamekasan Baddrut Tamam, Ketua DPRD Pamekasan, Fathor Rahman, Sekretaris Daerah, Totok Hartono, Kepala Disperindag, Achmad Sjaifuddin, Kepala Bappeda, Taufikurrahman, serta Kepala Diskominfo Pamekasan, Muhammad.

Lebih lanjut, Bupati yang akrab disapa Mas Tamam menambahkan, pihaknya menginginkan ekonomi masyarakat bangkit kembali setelah sekian lama lesu akibat covid-19. Keinginan kuat pemerintah daerah tersebut diharapkan selaras dengan keinginan masyarakat untuk bersama-sama men-

dorong ekonomi reborn. “Tetapi kalau tidak padu, masih ada ditataran perdebatan terus, bangkitnya ya debat terus, ekonominya nggak bangkit lagi. Karena ekonomi itu butuh cara, inovasi, kreasi serta kecepatan di era revolusi industri 4.0,” ujarnya Menurutnya, kabupaten yang cepat melakukan akselerasi pertumbuhan ekonomi dengan memadukan potensi local wisdom dan teknologi dipastikan menjadi pemenang. Sebaliknya, daerah yang lambat merespon perkembangan zaman ini, pertumbuhan ekonominya akan lambat. [din]

Bupati Jombang Launching ‘Dermaga Kencana’ Jombang, Bhirawa Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab melaunching Kader Kemasyarakatan, Keagamaan, Keluarga Berencana atau yang disingkat dengan ‘Demaga Kencana’ di Ruang Bung Tomo, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang, Senin (08/11).

Launching ditandai dengan penyematan tanda peserta pembinaan kader oleh Bupati Mundjidah Wahab.

Selain launching Dermaga Kencana, pada kegiatan ini juga dilakukan pembinaan Kader Kemasyarakatan, Keagamaan, Keluarga Berencana. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPKB dan PPPA) Kabupaten Jombang.

Kader Kemasyarakatan, Keagamaan, Keluarga Berencana (Dermaga Kencana) merupakan kader yang dibentuk oleh Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Jombang. Kader yang keanggotaannya terdiri dari Kader Kemasyarakatan, Kader Keagamaan dan Kader Keluarga Berencana (KB).

Jumlah ’Dermaga Kencana’ di Kabupaten Jombang sebanyak 2044 orang. ‘Dermaga Kencana’ bertujuan untuk membantu percepatan pelaksanaan program pemerintah dalam hal ini BKKBN yakni, Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana atau yang disingkat (Bangga Kencana) di Kabupaten Jombang.

Bupati Mundjidah Wahab mengulas sejarah masuknya program KB di Kabupaten Jombang di era tahun 1976 yang saat itu muncul penolakan dari para kiai. Saat itu,

Bupati Mundjidah Wahab saat launching Kader Kemasyarakatan, Keagamaan, Keluarga Berencana atau ‘Dermaga Kencana’ di Ruang Bung Tomo, Pemkab Jombang, Senin (08/11). n istimewa.

Mundjidah Wahab masih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang. “Namun berkat adanya kolaborasi, sinergitas yang baik, Program KB dapat diterima di masyarakat. Program KB bukanlah membatasi, namun mengatur kelahiran,” kata Bupati Jombang.

“Demikian juga dengan masalah kependudukan yang dihadapi saat ini, baik aspek pengendalian penduduk, kualitas penduduk dan penyebarannya merupakan tanggung jawab pemerintah bersama semua elemen masyarakat Kabupaten Jombang. Semuanya harus berkolaborasi, bersinergi dan mendukung suksesnya program program yang ada,” tambahnya.

‘Bangga Kencana’ (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) merupakan program andalan dari Badan Kependudukan dan keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang bertujuan untuk memperlambat/menekan laju

pertumbuhan penduduk Indonesia dengan harapan dapat meningkatkan kualitas keluarga di Indonesia, melalui kampanye program Keluarga Berencana (KB).

“Pemerintah Kabupaten Jombang sangat mengapresiasi dan mendukung penuh kegiatan Program Dermaga Kencana Dan Bangga Kencana oleh Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Jombang, yang telah berhasil membina dan mengembangkan Kampung KB sebagai upaya mewujudkan kampung keluarga berkualitas, yang mampu mengimplementasikan delapan fungsi keluarga.

Yaitu fungsi agama, fungsi sosial budaya, fungsi cinta dan kasih sayang, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi, dan fungsi lingkungan. Sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang sadar tentang pembangunan berwawasan kependudukan,” papar Bupati Mundjidah Wahab.[rif]

Bhir

PENDIDIKAN, KEBUDA

Halaman 6

Selasa Wage, 9 N

Berbagai jenis binatang dilepas di bibir Kali Ngrowo saat acara ruwatan sesaji dan menjadi rebutan warga, Minggu (7/11).

Ruwatan di Tempuran Kali Ngrowo Tarik Minat Wisatawan Tulungagung, Bhirawa Dinas Pariwista dan Kebudayaan Kabupaten Tulungagung menggelar acara ruwatan sesaji dan doa bersama menangkal malasukerta di Tempuran Kali Ngrowo, Kelurahan Panggungrejo, Kecamatan Kota, Tulungagung, Minggu (7/11). Acara bertujuan untuk melestarikan budaya juga menarik minat wisatawan berkunjung ke Kali Ngrowo.

Menurut Kabid Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tulungagung, Suprihatin, kini acara ruwatan sesaji di di Tempuran Kali Ngrowo sudah menjadi agenda rutin Pemkab Tulungagung. Ini merupakan gelaran yang kedua kalinya.

Animo masyarakat sudah terlihat baik dan karena masih pandemi Covid 19 acaranya dibatasi.

Suprihatin yakin ke depan saat pandemi Covid 19 telah usai, gelaran ruwatan sesaji di Tempuran Kali Ngrowo akan menjadi salah satu primadona untuk dikunjungi wisatawan.

Apalagi pelaksanaannya merupakan rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Tulungagung.

"Masyarakat sekitar juga sangat mendukung. Bahkan meski dilaksanakan terbatas sudah ada acara arak - arakan tumpeng dan barongannya juga. Mudah - mudahan sesudah pandemi Covid 19 akan lebih meriah lagi,'' paparnya.

Acara ruwatan sesaji dan doa bersama menangkal malasukerta di Tempuran Kali Ngrowo memang tidak hanya menggelar doa saja, tetapi juga dilengkapi pelepasan binatang hidup di pinggir Kali Ngrowo. Di antaranya

BANGKU POJOK

Bupati Ikfina Fahmawati memasangkan selendang kepada pemenang.

Bupati Minta Kekhasan Kakao dan Batik Majapahit Dipasarkan Mojokerto, Bhirawa Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati, mendorong agar komoditas cokelat dan batik Kabupaten Mojokerto bisa dikenal luas sebagai salah satu identitas khas daerah. Bupati berharap dua kekuatan ini dapat mendongkrak perekonomian masyarakat dan kekuatan UMKM lokal.

Arahan ini ditekankan bupati dalam acara malam Grand Final Puteri Coklat dan Duta Batik rangkaian Majafest 2021, sekaligus kompetisi mutu cokelat antar petani kakao. Acara yang diselenggarakan Disparpora Kabupaten Mojokerto, digelar Minggu (7/11) malam lalu di Wisata Desa Bumi Mulyojati Desa Randugenengan, Kecamatan Dlanggu. Bupati menegaskan, jika Putri Cokelat dan Duta Batik yang terpilih harus mempromosikan kekhasan batik dan komoditas cokelat agar terus naik. Kabupaten Mojokerto memiliki cokelat dari biji kakao berkualitas. Ada juga biji kopi dengan spesifikasi yang unik.

"Saya berharap ini semua dapat dikenal untuk mendongkrak perekonomian petani, juga UMKM lokal yang bergerak di bidang kreatif seperti kerajinan batik khas Majapahit,'' kata bupati. Selain memberi arahan acara, bupati selaku Ketua Satgas Covid 19 Kabupaten Mojokerto juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Mojokerto untuk selalu mematuhi Protokol Kesehatan(Prokes), meski kini Kabupaten Mojokerto sudah masuk PPKM level 2.

Penurunan level ini bahkan menjadi salah satu indikator Pemerintah Kabupaten Mojokerto berprestasi atas dua ketagori.

Yakni Case Fatality Rate (CFR) atau tingkat kematian rendah dan Case Recovery Rate (CRR) atau tingkat kesembuhan tinggi dalam menangani pandemi Covid 19. [min]

berbagai jenis burung, itik dan ikan.

Bahkan dalam acara ruwatan sesaji kali ini juga hadir arkeolog dan pengajar jurusan Sejarah Faultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang (UM), Dwi Cahyono. Ia sempat memberi pemaparan tentang sejarah Kali Ngrowo. Sungai yang sudah ada sejak masa lampau dan menjadi sarana penghidupan dan menjadikannya pula Tulungagung banjir sampai sebelum tahun 1980-an.

Dwi Cahyono berharap Kali Ngrowo dapat menjadi tempat wisata, tidak hanya untuk fungsi irigasi atau ekosistem.

Fungsi kekinian harus pula ditumbuhkan. Yakni fungsi tempat rekreasi.

Sementara itu, Ketua Pantia Penyelenggara, Sukriston berharap, gelaran acara ruwatan sesaji dan doa bersama menangkal malasukerta di Tempu-

ran Kali Ngrowo selain untuk membangkitkan semangat nilai perjuangan nenek moyang bersama peradaban Kali Ngrowo, juga agar keadaan sungai setempat kembali dapat bersih.

"Saat ini kita tahu sendiri sungai di Kali Ngrowo ini sudah tercemar. Kami ingin ke depan Kali Ngrowo bersih dan berperadaban,'' tuturnya.

Sukriston berterima kasih pada Pemkab Tulungagung yang telah menyelenggarakan ruwatan sesaji dan doa bersama menangkal malasukerta yang sudah kedua kali ini.

Meski perjuangan untuk menggelar acara tersebut sudah digagas sejak tahun 2007 silam. "Ke depan kami ingin pembangunan juga menyentuh sungai. Selain dapat menjadikan sungai bersih dapat pula menjadi tempat wisata,'' pungkasnya. [wed]

Duta Genre, Pelopor Agen Perubahan Generasi Emas 2045

Target Kasus Stunting Tahun 2022 Kota Probolinggo Turun di 14 Persen Probolinggo, Bhirawa Dalam konteks pembangunan manusia, remaja merupakan individu - individu calon penduduk usia produktif yang kelak akan menjadi pelaku pembangunan, sehingga harus disiapkan agar menjadi Sumber Daya Manusia berkualitas. Hal ini dikatakan Kabid Pengendalian Penduduk dan KB Dinkes P2KB, Triana Nawangsari, saat talk show peran remaja dalam menurunkan angka stunting, dihadapan 120 undangan, digelar di Puri Manggala Bhakti.

"Karena remaja merupakan individu calon pasangan yang akan membangun keluarga dan calon orang tua bagi anak - anak yang akan dilahirkan, sehingga perlu direncanakan agar memiliki perencanaan dan kesiapan berkeluarga.

Kesiapan dalam berkeluarga merupakan salah satu kunci terbangunnya keluarga berkualitas, sehingga mampu melahirkan generasi penerus berkualitas,'' tutur Triana, Senin (8/11).

Maka Dinkes P2KB menginisiasi talk show sekaligus grand final pemilihan Duta Genre (Generasi Berencana) Kota Probolinggo tahun 2021. M Firdaus pelajar SMPN 5 berhasil menjadi juara I Putra Duta Genre dan Marensa Faradila pelajar SMAN 4 juara II Putri Duta Genre.

Sementara itu, narasumber dari BKKBN Provinsi Jawa Timur, Suhartuti menjelaskan, remaja yang berkualitas diharapkan menghasilkan generasi emas 2045, saat Negara Indonesia tepat berusia 100 tahun. Remaja menjadi modal

pembangunan, bukan menjadi beban pembangunan. Dengan lima transisi kehidupan yang baik, antara lain hidup sehat (makan, istirahat), pendidikan (minimal wajib belajar 12 tahun), bekerja (menggapai angan dan cita-cita), berkeluarga (menikah berusia 21 tahun untuk perempuan dan 25 laki-laki, diharapkan memiliki anak dua anak lebih sehat) dan bermasyarakat dengan baik.

"Semua ingin menjadi remaja berkualitas, berkeluarga dengan baik dan mempunyai anak - anak yang sehat dan pintar.

Maka jadilah remaja yang sehat, cerdas, berkarakter dan berakhlak mulia. Dan untuk anak-anak duta genre sekali menjabat, seumur hidup menginspirasi,'' katanya.

Senada dengan Suhartuti, Bunda Genre Kota Probolinggo, Aminah Hadi Zainal Abidin memberikan motivasi pada segenap finalis dan para tamu undangan. Diharapkan Genre bisa menjadi pelopor agen perubahan dan untuk membantu Pemerintah Kota Perobolinggo, dalam penanganan stuntingserta bisa membantu mengatasi permasalahan seputar remaja, sehingga bisa menjadikan remaja yang handal.

"Mengkampanyekan pola hidup sehat menjadi salah satu upaya pencegahan stunting. Di Kota Probolinggo untuk kasus stunting 19,4% dan ini termasuk rendah. Tapi tentunya semua pihak harus berusaha untuk semakin rendah lagi. Insyaallah, tahun 2022 bisa rendah ke 14%,'' harap istri orang nomor satu di Kota Probolinggo itu. [wap]

wiwit agus pribadi/bhirawa

Gubernur Khofifah didampingi Kepala Dindik Jatim, Wahid Wahyudi meninjau proses peng Bahan utama pembuatan pupuk ini menggunak

Dorong SMK BLUD Terus Cetu

Gubernur G-Esemka Bu Jenangan Dindik Jatim, Ponorogo Peran SMK BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) yang digagas Pemprov Jatim melalui Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim dalam mencetuskan inovasi menunjukkan peningkatan yang signifikan. Kali ini, melalui inovasi yang dilakukan siswa dan guru SMKN 1 Jenangan Ponorogo dengan membuat mesin G-Esemka.

G-Esemka merupakan sebuah mesin pengolahan pupuk organik dengan menggunakan granulator, yang difungsikan untuk mengubah material serbuk menjadi butiran (granule) yang sangat diperlukan dalam pembuatan Pembuatan Pupuk Organik Granul (POG). Hadirnya inovasi ini, dinilai menjadi solusi dalam membatu persoalan lahan pertanian yang semakin rusak akibat penggunaan pupuk kimia atau pestisida yang berlebih didaerah setempat.

Inovasi ini pun mendapat apresiasi dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Menurut Khofifah, terobosan inovasi ini menjadi bukti nyata peran SMK BLUD Jawa Timur dalam mewujudkan pembelajaran berbasis Teaching Factory (TEFA) dan Project Based Learning.

Ini dibuktikkan dari manfaat penggunaan G-Esemka yang ditujukan untuk membantu memecahkan masalah pertanian, seperti meningkatkan produktifitas hasil pertanian dengan pengkorvesian

dari pupuk kimia ke pupuk organik, serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat untuk bergerak di bidang pertanian khususnya dalam hal pupuk organik.

"Inovasi SMKN 1 Jenangan Ponorogo ini merupakan salah satu karya dari 20 SMK BLUD di Jawa Timur. Jumlah tersebut tercatat menjadi ter-

banyak se Indo saat ini sedan proses evalua tambahan 62 SM gajukan untuk BLUD,'' kata K (8/11) usai k SMKN 1 Jenan Khofifah mem akhir tahun 20 ningkat menj BLUD. Ini m SMK di Jawa Ti ingkatkan kuali terobosan inov yang terus dice Jumlah terban status BLUD in perhatian Dirje Vokasi Kemdi Sakarinto. Pada

Pelopor agen perubahan Generasi Emas 2045.

GALERI

SISWA

SMK Trisakti Terapkan Pembelajaran Berdiferensiasi Dalam dua tahun terakhir, setiap ulangan PTS (Penilaian Tengah Semester) dan PAS (Penilaian Akhir Semester). SMK Trisakti Tulangan Sidoarjo sudah menggunakan sistem CBT (Computer Based Test) atau ujian berbasis komputer. Karena kondisi saat ini abad 21, maka semua sudah hadapkan pada masa era globalisasi, dimana teknologi semakin canggih sudah menjadi kebutuhan utama.

Oleh: Achmad Suprayogi, Kabupaten Sidoarjo

achmad suprayogi/bhirawa

Para siswa SMK Trisakti Tulangan sedang asyik mengikuti pembelajaran Berdiferensiasi.

Maka Kepala SMK Trisakti, Sulis Setiawati SPd menginginkan, semua guru bisa melakukan pembelajaran di kelas sesuai dengan kebutuhan siswa sehingga tercapai Student Wellbeingnya. Dengan mencoba menerapkan pembelajaran Berdiferensiasi di kelas.

"Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian kepu-

tusan masuk akal (common sense) yang dibuat guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid,'' inginnya.

Sulis menjelaskan, dalam penerapan pembelajaran Berdiferensiasi keputusan keputusan yang dibuat, diantaranya bagaimana mereka menciptakan lingkungan belajar yang menarik murid belajar dan bekerja keras,

untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Kemudian juga memastikan setiap murid di kelasnya tahu bahwa akan selalu ada dukungan untuk mereka di sepanjang prosesnya.

Uji coba mulai Bulan Oktober, beberapa guru sudah dapat memenuhi kebutuhan siswa dari berbagai karakter, dan pembelajaran Berdiferensiasi inilah yang bisa memenuhi kebutuhan siswa. Sebelum diterapkan, pihak sekolah juga sudah mengelar workshop.

Bertemakan 'Pembelajaran Berdiferensiasi untuk Menciptakan Pembelajaran yang Interaktif' dengan nara sumber Pengawas Sekolah Abdul Kholis SPd MPd. "Karena ini masih pemula, kami mengambil sample em-

pat kelas yaitu kelas XII TL, XII TP3, X TL1 dan X TP5 dengan mata pelajaran yang berbeda pula. Dari indicator yang telah ditentukan, dampak keberhasilan terhadap peningkatan kualitas pembelajaran menunjukkan hasil sangat baik dengan nilai akhir 91,62 (A). Capaian Student Wellbeing menunjukkan hasil sangat baik dengan nilai akhir 92,55 (A).

Dari hasil Instrumen dampak keberhasilan Program/ Kegiatan RPK terhadap Peningkatan Kualitas Pembelajaran bagi peserta didik (92,08) dan Instrumen Pencapaian Student's Wellbeing (Kebahagiaan Murid) (92,55) di dapat hasil yang sangat baik sebesar ( 92,08 + 92,55) : 2 = 92,31. [*]

rawa

AYAAN

November 2021

& OLAHRAGA

Halaman 7

Mahasiswa ITS Surabaya Ciptakan Produk Disinfektan dari Bahan Tembaga Sidoarjo, Bhirawa Produk disinfektan untuk mencegah penularan Covid 19 yang beredar di pasaran saat ini biasanya memakai bahan dari cairan kesehatan biasa. Sehingga harus disemprotkan berkali - kali untuk mensetrilkan dari ancaman Covid 19. Namun disinfektan hasil kreatifitas alumni ITS Surabaya ini terbuat dari bahan tembaga.

Maka cukup disemprotkan sekali saja dan tak perlu diulangi.

Keunggulan dari produk ini sudah diujicobakan di kawasan Medical Center ITS, Satu Atap Co-working Place And Food Station Surabaya, dan kawasan lingkungan Polda Jatim. Bila disemprotkan pada benda benda yang sering dipegang khalayak umum, cukup disemprotkan sekali saja. Misalnya pada ganggang pintu, meja pelayanan, railing tangga, kran air dan sebagainya.

Menurut Anggota Tim Coilm ITS Surabaya, Hanifudin Rizky, disinfektan Cofilm ini sekali semprot sudah mampu membunuh virus sebanyak 90% pada 10 menit pertama, dan pada satu jam berikutnya meningkat sebanyak 99,9% kemudian disinfeksi permanen dan tempat yang akan disinfeksi akan senantiasa steril.

"Tidak perlu disemprotkan berulang kali. Cukup sekali semprot. Bila

ada virus yang menempel pada benda yang sudah disemprot virus akan langsung mati,'' papar Hanif dari Tim Cofilm yang merupakan Lembaga Organisasi Inkubator ITS, saat ditemui di Kantor Dinas Kesehatan Kab Sidoarjo, Senin (8/11) kemarin.

Hanif menjelaskan, Disinfektan Cofilm ini sudah teruji di laboratorium Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, yakni Institut Tropical Research dan diuji langsung oleh Professor Kazukumikizu dari Jepang. Produk Disinfekan Cofilm ini sudah mendapatkan izin edar dari Kementrian Kesehatan.

Disinfektan ini kali pertama dibuat pada tiga bulan yang lalu. Pencetusnya Royyan Wafi Pujiyanto, selaku Ketua Tim Cofilm, diharap disinfektan ini bisa menjadi salah satu pengabdian bagi tenaga kesehatan maupun non kesehatan pada masa pandemi Covid 19 ini.

Kegiatan pengabdian ini, lanjut Hanif, juga sudah mendapatkan respon yang positif saat melakukan audiensi dihadapan Mendikbud Ristek, Nadiem Makarim. Tim Cofilm ini sudah mencoba menggandeng Dinas Kesehatan Kota Surabaya, juga berencana menggandeng Dinas Kesehatan Kab Sidoarjo.

Dua daerah ini akan dijadikan kegiatan pilot project non komersial.

"Nanti saat penyemprotan disinfek-

tan ini ke wilayah Puskesmas yang ada, tim kami sudah siap dan gratis,'' katanya. Hanif mengakui pada saat yang te-

pat nanti, produk para alumni ITS Surabaya ini, akan dikomersialkan kepada publik yang membutuhkan. [kus]

alikus/bhirawa

Hanifudin Rizki menunjukkan produk disinfektan yang dihasilkan alumni ITS Surabaya.

Jelang Kongres Pemilihan Kepengurusan Ketua IKA FISIP Unair

olahan pupuk organik menggunakan alat G-Esemka buatan SMKN 1 Jenangan Ponorogo. kan sampah organik dan kotoran hewan ternak.

uskan Inovasi dan Kreativitas

r Apresiasi uatan SMKN 1 Ponorogo

onesia. Bahkan ng dilakukan asi kelayakan MK yang menmenjadi SMK Khofifah Senin kunjungan di ngan Ponorogo. mberikan target 021 akan meadi 77 SMK membuktikkan imur terus menitasnya dengan vasi dan kreasi etuskan. nyak SMK berni juga menarik en Pendidikan ikbud, Wikan a acara Webinar

Perempuan Hebat Untuk Vokasi Kuat tanggal 21 Desember 2020 lalu, Wikan bahkan mengapresiasi pengembangan pendidikan vokasi Jatim di era kepemimpinan Gubernur Khofifah.

Wikan juga menyebut Provinsi Jawa Timur adalah 'Provinsi Vokasi'. Hal ini karena Gubernur Jawa Timur terus membina dan memperkuat 20 lembaga SMK BLUD di Jawa Timur. Dengan menjadi BLUD, maka SMK itu dapat menghasilkan produk dan layanan profesional yang dapat langsung dikonsumsi oleh pasar.

Dengan adanya siswa terjun langsung membuat produk

dan layanan ke pasar maka para siswa diajarkan berani berwirausaha, tentunya secara tidak langsung tercipta link and match antara dunia Pendidikan (SMK) dengan IDUKA (Industri, Dunia Usaha dan Dunia Kerja).

Sementara itu, Kepala Dindik Jatim, Wahid Wahyudi menegaskan, dalam pengurusan status SMK BLUD persyaratan yang dilampirkan cukup ketat. Hal ini meliputi persyaratan substantif, teknis dan persyaratan administratif.

"Substantif artinya SMK ini mempunyai kompetensi keahlian yang berkaitan dengan pelayanan umum.

Jadi sekolah harus mempunyai keunggulan tertentu sesuai dengn potensi lokal daerah itu,'' tegas Wahid.

Kemudian secara teknis merupakan persyaratan kelayakan kinerja pelayanan dan keuangan. Sedangkan administratif adalah menilai kelayakan rencana strategis bisnis, pola tata kelola dan persyaratan legalitas lain yang dipersyaratkan.

Sebagai bentuk dukungan dan kerja sama karya SMK ini, beberapa pihak bahkan telah membeli alat ini. Seperti Dinas Pertanian Ponorogo yang memesan 12 unit untuk didistribusikan ke beberapa kelompok tani sebagai bantuan pertanian untuk digunakan dalam pembuatan pupuk organik. [ina]

Diharapkan Ketua Terpilih dari Generasi Muda dan Paham TI Surabaya, Bhirawa Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IKA Fisip) Universitas Airlangga (Unair) harapkan sosok generasi muda, dengan latar belakang Teknologi dan Informasi (TI) dapat mengisi jabatan ketua periode kepengurusan mendatang.

Menjelang musyawarah komisariat dan reuni virtual IKA Fisip Unair pada 20 November mendatang, salah satu alumni FISIP Unair sekaligus tokoh nasional, Arief Budiman menilai dalam mengurusi sebuah organisasi, utamanya IKA Fisip Unair tidak hanya cukup setahun dua tahun. Melainkan dibutuhkan energi yang cukup untuk mengembangkannya.

"Untuk itulah, IKA FISIP Unair membutuhkan generasi alumni yang lebih muda untuk masuk ke dalam kepengurusan agar sanggup memberi kontribusi positif dan signifikan untuk almamater,'' ujar pria yang saat ini menjabat sebagai Komisioner KPU RI ini.

Arief Budiman meyakini banyak alumni Fisip Unair yang telah berkiprah memberi sumbangsih

luar biasa kepada bangsa Indonesia meskipun belum bergabung di kepengurusan IKA Fisip Unair.

Sebab ke depan tantangan akan semakin besar seiring kebutuhan informasi dan perkembangan teknologi.

Menurutnya, IKA Fisip Unair harus membuka diri untuk mewadahi generasi alumni yang lebih muda, agar mampu berperan mengubah Program IKA Fisip Unair yang mengandalkan TI. "Semoga pada perhelatan musyawarah alumni IKA Fisip Unair, akan bermunculan tokoh tokoh muda yang bersedia mencalonkan diri sebagai kandidat Ketua IKA Fisip Unair,'' tandas Arief Budiman, Senin (8/11) Beberapa tokoh muda yang dinilai layak untuk maju dalam bursa kandidat Ketua IKA Fisip Unair, antara lain Revolusi Riza Zulverdi (CNN Indonesia), dan Dadan Suparjo Suharmawijaya (Ombudsman RI).

Dari kalangan IKA Fisip Unair, banyak yang menilai jika sosok Arief Budiman sebenarnya layak untuk menjadi kandidat Ketua IKA

Fisip Unair. Namun Arief tidak dapat mengajukan diri sebagai calon karena terbentur aturan yang melarangnya untuk menjadi pengurus organisasi lain di luar KPU. Jika pengabdiannya sebagai komisioner di KPU Pusat berakhir, tidak menutup kemungkinan Arief akan memberikan kontribusi lebih bagi IKA Fisip Unair.

Arief juga menilai jika saat ini, sudah bukan zamannya lagi alumni terkotak - kotak dari mana asal program studinya. Jika berkehendak berbuat baik untuk almamater Fisip Unair tercinta. Diantaranya era, kepengurusan IKA Fisip Unair pada masa kepemimpinan Andik Fadjar Tjahjono yang layak menjadi teladan bagi kepengurusan IKA Fisip Unair yang baru nantinya.

Airef menegaskan, kepemimpinan kemampuan Andik untuk mengakomodasi pengurus dari berbagai program studi dengan berbagai program yang banyak memberi manfaat sangat layak untuk diapresiasi.

"Alumni Fisip Unair saya yakin mampu memilih dan menentukan Ketua yang bersedia menginfaqkan

Konkab PGRI, Asim Terpilih Menjadi Nahkoda Baru Probolinggo, Bhirawa Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Probolinggo akhirnya mempunyai nahkoda baru.

Setelah H Asim mendapatkan suara terbanyak dalam pemilihan pengurus baru pada Konferensi Kabupaten (Konkab) PGRI Kabupaten Probolinggo yang digelar di Gedung Joyolelono Kabupaten Probolinggo, Jumat hingga Sabtu (5-6/11) malam.

H Asim yang pada periode sebelumnya menjabat sebagai bendahara ini berhasil memperoleh 380 suara.

Sementara kandidat lain Purnomo yang merupakan incumbent hanya memperoleh 308 suara. Sehingga H Asim memimpin PGRI Kabupaten Probolinggo periode 2020-2025.

Selain pemilihan ketua, Konkab juga melakukan pemilihan dua wakil ketua dan sekretaris. Dalam pemilihan wakil ketua, terpilih Sutono dengan perolehan 328 suara dan Slamet Riyadi dengan perolehan 315 suara. Sementara untuk posisi sekretaris terpilih Arif Hermawan dengan perolehan 334 suara.

Setelah terpilih ketua, wakil ketua dan sekretaris, keempatnya bersama ketua lama dan pengurus PGRI Provinsi Jawa Timur membentuk for-

matur untuk memilih formasi kepengurusan untuk periode 2020-2025.

Usai terpilih sebagai Ketua PGRI Kabupaten Probolinggo, H Asim, Senin (8/11) menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang ikut berpartisipasi dalam mensukseskan Konferensi Kabupaten (Konkab) PGRI Kabupaten Probolinggo periode 2015-2020.

"Konkab tahun ini sebagai kado terindah dalam HUT PGRI tahun ini yang dapat dilaksanakan secara tertib dan demokratis sesuai dengan AD/ ART, sekalipun dalam kondisi pandemi. Mohon doa dan dukungannya semoga kedepan kami dapat mengemban amanah anggora PGRI dengan sebaik mungkin,'' katanya.

Untuk progran terdekat, jelas Asim, dengan terbentuknya kepengurusan baru akan segera konsolidasi organisasi, baik internal kepengurusan maupun secara eksternal.

Mendorong semua Pengurus Cabang untuk segera melakukan konferensi maksimal enam bulan pasca Konkab ini sudah harus tuntas seKabupaten Probolinggo yang merupakan amanat dari AD/ART PGRI. Ketua PGRI Kabupaten Probolinggo yang lama, Purnomo men-

yampaikan ucapan terima kasih atas perhatian yang diberikan Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo. Sebab selama ini sudah banyak kegiatan yang disinergikan dengan Dinas Pendidikan.

"Dengan adanya sinergi dan kolaborasi ini bagi PGRI sangat dinantikan. Mulai dari dialog pendidikan dan GTT (Guru Tidak Tetap) mendapatkan SK Bupati Probolinggo. Ini menjadi kado terbaik bagi PGRI. Termasuk juga perjuangan PGRI dalam membantu guru menja-

wawan triyanto/bhirawa

Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Akhmad Yusep Gunawan saat membuka Kejurcab disakssikan Ketua IPSI Surabaya Bambang Haryo dan Rektor UWK Prof Dr H Widodo Ario Kentjono di Kampus UWK.

UWK dan Kapolres Surabaya," ujar mantan anggota DPR RI itu.

Ia juga mengatakan, Kejurcab ini juga sebagai ajang untuk seleksi atlet sebelum berlaga di Porprov. Mereka yang terbaik akan diturunkan di multievent paling bergengsi di Jatim itu.

"Kami ingin menjaring atlet-atlet yang hebat untuk persiapan Porprov 2022 di Jember. IPSI Surabaya ingin merebut juara umum," tegasnya.

Selain sebagai ajang seleksi, kegiatan ini bertujuan IPSI Surabaya ingin ikut ambil bagian dalam menjaga

di PPPK,'' ujarnya.

Sementara itu, Ketua PGRI Provinsi Jawa Timur, Teguh Sumarsono menyampaikan, PGRI secara teritorial tak mempunyai kewenangan dalam eksekusi anggaran, tetapi PGRI mempunyai moral dan dedikasi dalam memperjuangan guru.

"Saya titip dalam konferensi ini semua adalah guru. Hal ini harus dipertahankan karena ini adalah organisasi kita memperjuangkan hak - hak guru dan martabat guru itu sendiri,'' ungkapnya. [wap]

wiwit agus pribadi/bhirawa

Asim (kanan) Ketua PGRI Kab Probolinggo yang baru.

273 Pesilat Kota Surabaya Berebut Tiket Porprov Surabaya, Bhirawa Persaingan di Kejuaraan Cabang (Kejurcab) Pencak Silat yang digelar di Kampus Universitas Wijaya Kusuma (UWK) Surabaya, 8-10 Nopember 2021 bakal berlangsung ketat. Sebanyak 273 pesilat Surabaya akan bertarung untuk berebut tiket berlaga di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2022 Jember."Ada 273 atlet dari sekitar 47 perguruan yang tampil di kejurcab IPSI Surabaya," kata Ketua Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Surabaya, Bambang Haryo saat ditemui usai membuka Kejurcab, Senin (8/11).

Pada kesempatan itu Bambang Haryo juga menjelaskan, sebenarnya Kejurcab digelar pada Bulan Agustus, namun karena pandemi Covid-19 event ini baru bisa digelar kemarin.

"Sebenarnya bulan agustus lalu mengadakan selekcab ini, tetapi waktu itu Surabaya masih level 3 maka diundur dan saat ini Surabaya sudah level 1 maka kita baru bisa jalan sekarang, kita didukung oleh Rektor

waktu, tenaga, pikiran, dan sumber daya yang dimilikinya untuk mengembangkan organisasi IKA Fisip Unair ini,'' kata Arief berharap.

Dari kalangan IKA Fisip Unair, banyak yang menilai jika sosok Arief sebenarnya layak untuk menjadi kandidat Ketua IKA FISIP Unair.

Namun Arief tidak dapat mengajukan diri sebagai calon karena terbentur aturan yang melarangnya untuk menjadi pengurus organisasi lain di luar KPU. Jika pengabdiannya sebagai komisioner di KPU Pusat berakhir, tidak menutup kemungkinan Arief akan memberikan kontribusi lebih bagi IKA Fisip Unair.

Di sisi lain, semakin banyak kandidat yang muncul dari berbagai program studi, akan semakin menunjukkan besarnya potensi IKA Fisip Unair. Salah satu pekerjaan rumah bagi Ketua IKA Fisip Unair yang masih harus diselesaikan bersama dekanat adalah pembuatan database alumni, demi membuat jejaring alumni Fisip yang lebih kuat agar dapat dimanfaatkan oleh para lulusan sarjana, magister, dan doktor dari FISIP Unair. [ina]

kota Surabaya. Sebab Surabaya memiliki ribuan pesilat yang siap untuk menjaga Kota Pahlawan. "Ayo pesilat podo-podo jogo (sama-sama jaga) Surabaya," pintanya. Tujuan lainnya yakni memanfaatkan pencak silat sebagai unsur budaya yang bisa mendukung wisata Indonesia. "Kalau di Thailand, ada Muay Thai sebagai olahraga tradisional yang bisa dijual ke para wisatawan," ungkapnya.

Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Akhmad Yusep Gunawan yang hadir pada acara tersebut meminta agar seluruh perguruan bersatu untuk menjaga keamana Kota Surabaya.

Sementara itu Rektor Universitas Wijaya Kusuma, Prof Dr H Widodo Ario Kentjono dr Sp THT-KL (K) FICS mendukung seluruh kegiatan olahraga, bahkan ia juga memberikan beasiswa Rp12,5 juta bagi atlet berprestasi yang ingin kuliah di UWK. "Sudah ada beberapa mahasiswa kami yang meraih prestasi di nasional maupun internasional," katanya. [wwn]

POJOK DAERAH

Masuk Zona PPKM Level 1, Kuota Tatap Muka menjadi 50 Persen Pasuruan, Bhirawa Saat ini, Kota Pasuruan masuk zona penerapan PPKM Level 1. Sedangkan kuota belajar tatap muka di sekolah bakal ditambah menjadi 50%.

Seperti diketahui, sejak Kota Pasuruan masuk zona hijau penularan Covid 19, Pembelajaran Tatap Muka telah diberlakukan dengan kuota 30% tiap kelas. Mendapati hal itu, kuota PTM diperkenankan ditambah. Namun tidak semua sekolah diperbolehkan menambah kuota. Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan, Mualif Arief, untuk SMP penambahan kuota belajar menjadi 50% hanya boleh dilakukan dengan catatan, vaksinasi pelajar di sekolah telah mencapai minimal 70%.

Sedangkan, sekolah yang capaian vaksinasinya belum mencapai 70%, PTM di sekolah itu harus mengikuti ketentuan yang lama yakni kapasitas 30% murid.

"Syaratnya harus capaian vaksinasi di sekolah tersebut 70% hingga 100%. Dan sebagian besar sekolah di Kota Pasuruan sudah mencapai,'' ujar Mualif Arif, Senin (8/11).

Namun, sekolah diwajibkan melaporkan secara berkala terhadap progres capaian vaksinasi. Progres vaksin untuk murid terus dilaporkan hingga mencapai 100%. [hil]

Selasa Wage, 9 November 2021

JATIM MEMBANGUN

Halaman 8

Aplikasi Si EZI Bojonegoro, Terintegrasi dengan Kemenpan Wujudkan ZI WBK Bojonegoro,Bhirawa Sistem Evaluasi Zona Integritas (Si EZI) sebagai pendukung tim penilai internal (TPI) Inspektorat Kabupaten Bojonegoro, menjadi satu-satunya aplikasi di Indonesia yang terintegrasi dengan aplikasi evaluasi ZI milik Kemenpan RB. Sistem ini sebagai pendukung dalam penilaian Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK), Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM) di lingkup Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro, maupun bisa dipakai oleh seluruh kabupaten/kota di Indonesia karena dikembangkan berdasarkan lembar kerja evaluasi (LKE) secara manual.

Hal tersebut disampaikan oleh Inspektur Pembantu Pengawas Re-

formasi Birokrasi dan Pencegahan Tipikor Inspektorat Bojonegoro, Rahmat Junaidi saat melaksanakan Pembinaan dan pra-Evaluasi ZI dan Reformasi Birokrasi di wilayah satuan kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Senin (8/11).

“Tanggapan tersebut disampaikan oleh Pak Canggih, Koordinator Survei Kemenpan RB. Aplikasi Si EZI merupakan satu-satunya aplikasi di kabupaten/kota/provinsi di Indonesia yang sudah terintegrasi dengan

aplikasi milik Menpan untuk penilaian ZI. Sementara untuk cakupan wilayah lain, pelaksanaannya masih menggunakan LKE manual,”

ucap Rahmat.

Sementara itu, Rahmat menjelaskan, Inspektorat bersama Bupati Bojonegoro telah berkomitmen ter-

hadap pembangunan ZI-WBK per tanggal 4 November 2021. Untuk itu, bersama tim menindaklanjuti dengan melakukan pra-evaluasi sebelum evaluasi oleh Menpan.

“Dari hasil evaluasi, pertama telah menunjukan komitmen karena sudah disusun dan disesuaikan rencana aksi (renaksi). Hanya perlu disesuaikan. Kedua, dari evaluasi menunjukkan, apapun yang sudah dibangun sistem ZI di Kominfo sudah sesuai dengan yang diharapkan. Harapan kami renaksi disesuaikan sesuai ZI dan segera diunggah pada area-area yang ada di aplikasi Si EZI,” jelas Rahmat.

Di dalam pra-evaluasi, Inspektorat mengevaluasi terkait renaksi yang sudah disusun dan yang sudah

dilaksanakan. Hasilnya, menunjukkan sudah ada keseriusan dari Komifo untuk menjalankan renaksi.

Renaksi kemudian disesuaikan dengan apa yang ditentukan di ZI dan dimasukkan ke Aplikasi Si EZI. “Sebagai langkah awal, kita akan melakukan survey sebagai baseline mengetahui hubungan layanan antara Kominfo dan masyarakat,” imbuhnya.

Sedangkan, timeline penilaian pembangunan ZI-WBK sekitar Juli atau Nopember 2022. Rahmat menegaskan, penilaian ZI-WBK bukanlah lomba, melainkan membangun sistem yang menunjang untuk anti korupsi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Bojonegoro. [bas]

KELANA JATIM

Talkshow Wali Kota Menyapa, Beberkan Konsep Rusunawa Tahap III Kota Madiun, Bhirawa Rencana Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) tahap III terus dimatangkan. Bahkan, konsep Rusunawa yang berlokasi di eks Makam Bong Cino di Jalan Hayam Wuruk tersebut sudah mengemuka. Wali Kota Madiun Maidi menyebut Rusunawa diusulkan enam lantai dengan sekitar 70 unit berkapasitas 200 orang. Wali Kota berharap rencana dapat direalisasikan 2022 mendatang. ‘’Rusunawa tahap I sudah. Tahap II mulai akan dihuni. Saat ini kita sudah mulai memprogram untuk yang tahap III,’’ kata Wali Kota saat Wali Kota Menyapa Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Suara Madiun, Senin (8/11).

Wali Kota Menyapa edisi kali ini memang mengusung tema Rusunawa tahap ketiga. Hal itu dilakukan sebagai wujud upaya Pemerintah Kota Madiun untuk memberikan kesejahteraan bagi warganya.

Seperti diketahui, ada sekitar 54 kepala keluarga dengan 168 jiwa yang saat ini bertempat tinggal di kawasan makam cina tersebut. Sementara itu, makam cina sudah tidak terurus sejak puluhan tahun silam.

Karenanya, Pemkot Madiun berencana melakukan penataan ulang makam. Sebagian lahannya sebagai lokasi Rusunawa. ‘’Jadi makam tidak dihilangkan. Makam kita pindahkan ke sisi barat. Ahli waris sudah kita ajak bicara. Warga sekitar juga sudah kita sosialisasikan dan mereka setuju,’’ jelas Wali Kota.[dar]

Ihsan Kholil/Bhirawa

Bupati Bondowoso Drs KH Salwa Arifin memberikan penghargaan kepada Kepala Desa Patemon, Yusniati, yang meraih juara jenjang madya Desa Tangguh Bencana (Destana) tingkat provinsi Jawa Timur 2021 di Pendopo Bupati setempat.

Raih Juara Madya Destana Jatim

Kades Komitmen Kerja Maksimal Atasi Bencana

sudarno/bhirawa

Wali Kota Madiun, Maidi, saat kegiatan Wali Kota Menyapa Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Suara Madiun bersama pembawa acara, Senin (8/11).

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, AG 6015 RDO, Honda, Silver Biru, a/n. Purwaningsih, Ds. Batangsaren, Kauman – T.Agung No. 8285/IMB/BI-IV/2021 HILANG STNK, AG 5317 RAG, Honda, Th. 2013, Biru Putih, a/n. Suliyah, Ds. Sambirobyong, Sumbergempol – T.Agung No. 8286/IMB/BI-IV/2021 HILANG STNK, AG 3005 RBX, Honda, Th. 2012, Biru Putih, a/n. Suismiatin, Ds. Pojok, Campurdarat – T.Agung No. 8287/IMB/BI-IV/2021 HILANG STNK, AG 2339 RBY, Yamaha, Th. 2012, Merah Marun, a/n. Wasiani, Ds/Kec. Ngunut – T.Agung No. 8288/IMB/BI-IV/2021

Bondowoso, Bhirawa Bupati Salwa Arifin menyerahkan penghargaan kepada Kepala Desa (Kades) Patemon Kecamatan Pakem Bondowoso yang berhasil meraih juara jenjang madya Desa Tangguh Bencana (Destana) tingkat provinsi Jawa Timur 2021 yang diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim.

Penyerahan penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Bupati Salwa Arifin kepada Kades Patemon di Pendopo Bupati setempat, Senin (8/11).

Yang disaksikan oleh Pj. Sekda Soekaryo, Kalaksa BPBD Bondowoso, Dadan Kurniawan dan pihak lainnya.

Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso, Soekaryo, SH mengatakan, ada kriteria desa tangguh bencana mulai dari Utama, Madya hingga Pratama. Sementara, Desa Patemon masih ada pada kriteria Madya.

“Ada empat terpilih di Jatim dari delapan peserta,” paparnya.

Penghargaan yang diraih oleh desa itu, ternyata membuat pihaknya memiliki inisiatif untuk menyiapkan

desa tangguh lainnya di Bondowoso.

Khususnya di daerah yang dinilai rawan bencana. Baik longsor, kebakaran, kekeringan dan lain sebagainya.

“Ini harus ditiru (desa yang lain, red),” tandasnya.

Sementara, Kalaksa BPBD Bondowoso, Dadan Kurniawan menyampaikan, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi desa tangguh bencana. Diantaranya, harus ada relawan bencana, peraturan desa lengkap dengan perencanaan penanganan bencana, serta melakukan pelatihan mitigasi dan pencegahan bencana.

Dijelaskannya, penilaian Destana sendiri dilakukan langsung oleh BPBD Provinsi bersama beberapa instansi lainnya. Seperti Dinas Kesehatan (Dinkes),

Wabup Ajak Kader Keluarga Berencana Tanggulangi Stunting Pemkab Gresik,Bhirawa Pemerintah Kabupaten Gresik mendukung Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) yang dicanangkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Hal ini disampaikan Wakil Bupati Gresik, Aminatun Habibah saat menghadiri workshop implementasi program bangga kencana bagi kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD/SUB PPKBD), Pokja kampung Keluarga Berkualitas (KB), Senin (08/11/2021).

Wabup mengungkapkan bahwa sejauh ini sudah ada beberapa program Bangga Kencana yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, salah satunya adalah

pendirian kampung-kampung KB di wilayah Kabupaten Gresik. Hingga saat ini, terdapat 53 kampung KB yang tersebar di tiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Gresik yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan desa itu sendiri.

Disamping itu, Wabup juga mengajak para kader untuk memberikan perhatian juga terhadap penanggulangan stunting yang ada di Kabupaten Gresik. Hal ini mengingat hingga saat ini Kabupaten Gresik masih menjadi salah satu daerah lokus stunting lantaran angka stuntingnya yang masih tinggi.

“Olah karena itu, disamping memperhatikan tentang KB juga memperhatikan anak yang dilahirkan. Nanti disampaikan misal untuk bayi yang baru lahir wajib

kerin Ikanto/bhirawa

Wabup Gresik saat menghadiri workshop implementasi program bangga kencana.

diberikan ASI hingga usia 2 tahun,” pesan Wabup Tidak lepas disitu, Wabup juga menambahkan bahwa Ibu dan calon Ibu juga harus dibekali dengan pengetahuan tentang apa itu Stunting, apa dampaknya dan bagaimana menanggulanginya. Langkah selanjutnya adalah kolaborasi dengan berbagai pihak, baik dari Dinas Pendidikan lewat PAUD dan TK, serta dengan Tim Penggerak PKK Kabupaten Gresik.

“Jadi kita nanti saling berkolaborasi satu sama lain, supaya nanti tidak terpisah-pisah dalam menangani stunting,” ujar Wabup Dengan begitu, harapannya ke depan anak-anak di Kabupaten Gresik bisa menjadi anak yang tumbuh dengan sehat dan maksimal, “Kalau kita melihat anak-anak disekitar kita bisa tumbuh dengan sehat, tentu saja kita semua akan bahagia,” tutupnya.

Dalam kegiatan ini, diserahkan juga penghargaan dari BKKBN Pusat kepada 5 kampung KB di Kabupaten Gresik yang memperoleh klasifikasi tertinggi dalam pengelolaan kampung KB yaitu klasifikasi berkelanjutan.

Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Wabup dan didampingi oleh Kepala Dinas KBPPPA Gresik Syaifuddin Gozali.[eri]

Dinas Sosial (Dinsos) dan berbagai instansi pemerintah provinsi lainnya.

Desa yang rawan bencana kekeringan itu kata dia, menjadi desa ke dua yang ditetapkan sebagai Desa Tangguh Bencana. Sebelumnya, Desa Banyuputih juga ditetapkan untuk mendapatkan penghargaan yang sama. Hal itu didapatkan setelah dinilai berhasil mengatasi kekeringan yang sering terjadi.

Menurutnya, sejauh ini pihaknya sudah menggelar pelatihan mitigasi bencana di berbagai desa di Bondowoso. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara bergiliran dari desa ke desa, utamanya yang memiliki tingkat kerawanan bencana.

“Kita harus juga membentuk desa

tangguh bencana lainnya. Karena memang desa adalah bagian terdepan langsung yang berhadapan dengan bencana,” ungkapnya.

Pihaknya pun berharap, dari kegiatan tersebut bisa mengurangi endik resiko bencana, sehingga korban jiwa akibat bencana itu bisa diminimalisir atau bahkan nihil.

Dadan menerangkan, pihaknya tengah membentuk Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB), di berbagai desa yang ada. Sementara untuk draf sudah disiapkan oleh pihaknya.

“Tinggal menunggu pertemuan dari beberapa stakeholder untuk membahas hal itu,” ujar mantan Sekretaris Diskoperindag Bondowoso itu.[san]

Dinas Perkim Jombang Dampingi Komisi C Pantau Proyek Jalan KH Wahid Hasyim Jombang, Bhirawa Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Jombang mendampingi Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang yang melakukan pemantauan terhadap perkembangan proyek revitalisasi Jalan KH Wahid Hasyim, Kota Jombang, Senin (08/11).

Pejabat Dinas Perkim Kabupaten Jombang yang mendampingi dipimpin oleh Kepala Dinas Perkim Kabupaten Jombang, Heru Widjajanto. Sementara, pemantauan yang dilakukan oleh Komisi C DPRD Kabupaten Jombang dipimpin oleh Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Jombang, Choirul Anam.

Tampak pula, Wakil Ketua Komisi C DPRD Jombang, Miftakhul Huda dan sejumlah anggota Komisi C DPRD Kabupaten Jombang lainnya.

Kepala Dinas Perkim Kabupaten Jombang, Heru Widjajanto mengatakan, pihaknya menyampaikan terima kasih kepada Komisi C DPRD Kabupaten Jombang yang telah melaksanakan pemantauan perkembangan proyek revitalisasi Jalan KH Wahid Hasyim.

Heru Widjajanto menyebutkan, hal tersebut merupakan bagian Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) DPRD Kabupaten Jombang dalam fungsi pengawasan.

“Apalagi kegiatan ini dilaksanakan dalam proses pengerjaan. Sehingga kalau ada yang kurang, kami masih memiliki waktu untuk perbaikan,” kata Heru Widjajanto.

Dikatakan Heru Widjajanto, sebelum Komisi C DPRD Jombang melakukan pemantauan di lapangan, pihaknya juga telah melakukan pengecekan per item keramik.

arif yulianto/bhirawa

Kepala Dinas Perkim Kabupaten Jombang saat mendampingi Komisi C DPRD Kabupaten Jombang melakukan pemantauan Proyek Revitalisasi Jalan KH Wahid Hasyim Kota Jombang, Senin (08/11).

“Yang jelek ditandai dengan pilox.

Dan meskipun tanggal 14 (November 2021) adalah titik akhir kontrak kami, kalau memang secara fisik belum bisa diterima, kami tidak akan menerima. Dan itu ada konsekuensi dari pihak penyedia. Kalau memang mundur, itu sudah diatur dalam kontrak,” beber Heru Widjajanto.

Tommy Hartanto selaku penanggung jawab proyek Revitalisasi Jalan KH Wahid Hasyim dari PT Asri Jaya mengungkapkan, jika ada item-item yang masih terjadi kekurangan saat anggota Komisi C DPRD Jombang melakukan pemantauan, pihaknya tetap akan melakukan perbaikan.

Tommy Hartanto optimis pengerjaan proyek tersebut bisa selesai seperti target waktu yang telah ditetapkan.

“Karena setiap hari ada percepatan, lembur sampai malam-malam, ndak ada hari libur,” ungkapnya.

Dijelaskannya, pemasangan aksesoris dan ornamen-ornamen pada proyek ini memang masih belum sele-

sai secara keseluruhan, sehingga pihaknya tengah melakukan percepatan pemasangan ornamen-ornamen dan aksesoris-aksesoris tersebut.

“Kalau granitnya sudah terpasang semua, tinggal kita lakukan pengecekan mana yang perlu revisi. Kalau lampu PJU sudah, kemarin juga sudah dicoba,” terang dia.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Jombang, Miftakhul Huda mengatakan, saat melakukan pemantauan, pihaknya menemukan sejumlah kekurangsempurnaan pada proses pengerjaan proyek.

“Sehingga setelah ini kami akan melakukan pertemuan internal ,” kata Miftakhul Huda.

Terkait hal ini, Miftakhul Huda menambahkan, pihaknya akan mengundang Dinas Perkim Kabupaten Jombang maupun pihak kontraktor.

“Kami minta membawa dokumen perencanaan dan bestek. Semuanya kita bawa, kita pelajari, nanti ada keputusan dari Komisi C,” jelas Miftakhul Huda.[rif/adv]

JATIM MEMBANGUN

Selasa Wage, 9 November 2021

Halaman 9

Kunjungi Bekas Lokasi Banjir

Wali Kota Sutiaji Beri Semangat Para Relawan Malang, Bhirawa Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji, saat berkunjung ke bekas lokasi banjir di RT. 07 RW. 02 Jalan Cendana Bawah Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, Senin (8/11) kemarin. Pada kesem[patan itu ia memberikan semangat kepada para relawan yang telah bekerja membantu para korban banjir sejak kejadian empat hari silam.

“Terima kasih kepada para relawan yang tidak mengenal lelah, membatu para korban banjir, sejak hari pertama hingga sekarang, ini adalah perjuangan yang luar biasa,”kata Sutiaji.

Berkat kegigihan para relawan ini, lanjut Sutiaji, masyarakat korban banjir sangat terbantu. Tidak saja pada saat kejadian banjir tetapi para relawan ini membantu tanpa pamprih pada proses pembersihan lokasi sampai bisa ditempati secara normal.

“Bekas banjir bandang perlu penanganan, jika ditangani sendiri oleh para korban bencana tidak mungkin bisa. Tentunya perlu uluran tangan para relawan,”tambahnya.

Pasca banjir bandang RT. 07 RW. 02 Kel. Jatimulyo, merupakan lokasi yang sangat parah 70 warganya hingga saat ini belum kembali ke

Para Relawan bersama TNI Polri terus melakukan pembersihan bekas banjir.

KELANA JATIM

Sinergi Tiga Pilar Jatirejo Tracing Kontak Erat Pasien Terkonfirmasi Mojokerto, Bhirawa Dalam upaya memutus penyebaran Covid-19 di wilayah, Koramil 0815/15 Jatirejo Kodim 0815/Mojokerto menugaskan Babinsa untuk melakukan penelusuran kontak erat pasien terkonfirmasi positif di Dusun Jatirejo Desa/Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto, Senin (08/11).

Babinsa Koramil 0815/15 Jatirejo Sertu Husaini, pihaknya bersama Bhabinkamtibmas Bripka Unen Maryono, Nakes UPT Puskesmas Jatirejo, Bidan Desa, Perangkat Desa dan Satgas Covid-19 Desa setempat.

Tim Tracer Covid-19 melakukan tracing dilanjutkan testing dengan cara tes antigen kepada 15 orang warga yang memiliki riwayat kontak erat dengan pasien terkonfirmasi positif yang saat ini dalam perawatan di salah satu rumah sakit di Kota Mojokerto.

Dari 15 kontak erat tersebut, lanjutnya, lima diantaranya keluarga dan sepuluh lainnya tetangga. “Sesuai hasil testing Nakes UPT Puskesmas dan Bidan Desa, untuk 15 orang warga yang memiliki riwayat kontak erat dengan pasien terkonfirmasi, hasilnya negatif”, terang Babinsa. [min]

rumahnya, lantaran masih belum layak huni. Saat ini mereka masih ditampung di Balai RW setempat.

Kehadiran Sutiaji, yang didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kota Malang Ny. Widiawati Sutiaji, Kalakhar BPBD Kota Malang Alie Mulyanto, dan beberapa pejabat lainnya, tidak hanya memberi semangat para relawan, para korban babjir juga merasakan senang.

Apalagi orang nomor satu di Kota Malang itu juga menyerahkan bahan bantuan di lokasi penampungan. Selain itu, meninjau Dapur Umum, Posko bagian Kesehatan dari PCNU Kota Malang.

Meninjau titik lokasi kerusakan bangunan sisi kiri jalan dan rumah terdampak pada sisi kanan jalan. [mut]

Kodam V/Brawijaya Dirikan Posko Kesehatan di Kota Batu Surabaya, Bhirawa Kodam V/Brawijaya mendirikan posko kesehatan di wilayah terdampak banjir bandang Kota Batu.

Upaya ini dilakukan sebagai kepedulian TNI AD sebelum maupun pasca bencana alam banjir bandang yang terjadi di Kota Batu beberapa waktu lalu.

“Posko kesehatan ini terletak di Desa Bulukerto. Yang mana Desa ini menjadi salah satu yang menjadi titik terparah terjadinya banjir bandang beberapa waktu lalu,” kata Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) V/ Brawijaya, Letkol Arm Kusdi Yuli Suhandra.

Pihaknya menjelaskan, terdapat 2 tim kesehatan yang berjumlah 21 personel. Yakni 1 dari tim Kesdam dan 1 tim dari Denkesyah Malang. Masing-masing tim, sambung Yuli, terdiri dari 3 dokter dengan beberapa perlengkapan

medis hingga perawat.

“Tim kesehatan ini bertugas untuk melakukan pengecekan pada warga terdampak banjir yang ada di Kecamatan Bumiaji. Sehingga dapat mendeteksi warga yang terkena masalah kesehatan,” jelasnya.

Masih kata Yuli, beberapa warga mulai terserang beberapa penyakit. Diantaranya iritasi, kelelahan dan trauma. Untuk itu Kodam V/Brawijaya mendirikan posko kesehatan. Sehingga dapat membantu warga yang terserang penyakit maupun untuk membantu menghilangkan trauma pasca banjir.

“Kodam V/Brawijaya berkomitmen untuk memback up upaya penanggulangan banjir bandang yang terjadi di Kota Batu. Sebelumnya sudah dilakukan oleh pihak Kodam, diantarnya pengerahan personel hingga pendirian dapur darurat,” pungkasnya. [bed]

Posko kesehatan Kodam V/Brawijaya di Kota Batu.

Istimewa

Tagana Masih Buka Dapur Umum

Tampak dalam foto Babinsa bersama tim tracer melakukan tugasnya dengan mentracing warga yang telah kontak erat dengan pasien positis Corona

Pemprov, Bhirawa Akibat diterjang banjir bandang beberapa hari lalu (4/11), sejumlah warga Malang Kota terpaksa mengungsi di tempat yang telah disediakan pemerintah setempat. Posko induk pelayanan penanganan bencana pun turut digelar, di Taman rekreasi Sena Putera di samping RSU Saiful Anwar Kota Malang. Senin (8/11).

Dari kejadian tersebut, Dinas Sosial melalui Taruna Siaga Bencana (Tagana) hingga kini menggelar

dapur umum (DU) di Posko induk tersebut, guna memberikan layanan kebutuhan dasar para pengungsi.

Koordinator Tagana Jatim, Twi Adi menyampaikan, Dapur Umum di gelar untuk melayani kebutuhan permakanan warga terdampak banjir bandang.

“Dapur Umum ini akan mendistribusikan makanan ke beberapa kelurahan di beberapa kecamatan yang terdampak, yaitu Kelurahan klojen Kec klojen, Kelurahan Samaan / jati

Pasangan Nikah Siri di Kota Kediri Bisa Miliki Dokumen Kependudukan Resmi Kota Kediri, Bhirawa Berdasarkan peraturan terbaru, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah Kota Kediri mengonfirmasi bahwa pasangan nikah siri bisa miliki dokumen kependudukan resmi. Anak keturunan hasil nikah siri pun bisa memiliki akta kelahiran.

Hal tersebut dibahas dalam acara sosialisasi kebijakan dan peraturan pelayanan administrasi kependudukan oleh Dispendukcapil Kota Kediri, Senin, (8/11). Syamsul Bahri, Kepala Dispendukcapil mengatakan bahwa memang saat ini di Kota Kediri pasangan nikah siri masih cukup banyak.

“Masih cukup banyak pasangan dari perkawinan lama di Kota Kediri yang nikah siri. Pasangan yang sudah menikah tapi tidak memiliki buku nikah, akan diberi catatan khusus pada kartu keluarga yang diterbitkan,” terangnya, Senin, (8/11).

“Dispendukcapil Kota Kediri memproses hal tersebut berdasarkan laporan yang kami terima dari warga langsung, sehingga sengaja kami masivkan informasi ini melalui sosialisasi hari ini,” imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, Syamsul juga menegaskan bahwa dengan hal ini bukan berarti ‘membolehkan’ pernikahan siri tapi lebih kepada perlindungan hak-hak hukum anak dari pasangan nikah siri yang sudah terlanjur sebelumnya. “Lebih kepada perlindungan hak-hak hukum anak dan kejelasan status dari anak tersebut, walaupun pernikahannya belum tercatat tapi siapa orang tua dari anak tersebut bisa jelas karena telah tercatat di Kartu Keluarga,” tandasnya.

Namun, menurut Syamsul, bagi para pasangan nikah siri yang hendak melakulan pencatatan diharapkan sebelum itu supaya melakukan isbat nikah. “Kami menyarankan tetap melakukan Isbat Nikah di pengadilan agama supaya status mereka benar-benar ter-

catat resmi,” imbuhnya.

“Tapi apabila mereka tidak mau, maka tetap akan kita layani dengan prosedurprosedur yang sudah ada seperti membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang merupakan alat bukti dari kedua orang tua untuk menentukan atau menyatakan hubungan perkawinannya,” jelas Syamsul.

Menurutnya hal tersebut sesuai dengan peraturan Permendagri No. 109 tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan. “Sebenarnya peraturan ini sudah terbit sejak lama, namun karena akhir-akhir ini viral mengenai nikah siri akhirnya isu ini kembali mencuat di masyarakat, sehingga kami rasa perlu untuk kembali mensosialisasikan tentang kebijakan-kebijakan baru

ini,”pungkas Syamsul.

Sementara itu, Ferry Djatmiko, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Kota Kediri yang juga turut hadir dalam kegiatan tersebut mengharapkan semoga melalui agenda sosialisasi ini, informasi mengenai kebijakan-kebijakan layanan administrasi kependudukan ini dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat.

“Saya harap melalui kelurahan-kelurahan yang diundang hari ini, masyarakat dapat mengetahui dan memahami kebijakan dan layanan terbaru dari Dispendukcapil sehingga manfaatnya dapat dirasakan dengan baik oleh masyarakat,” ungkapnya, Senin, (8/11).

Ferry juga mengatakan bahwa saat ini layanan juga sudah berjalan secara online, sehingga masyarakat dapat lebih mudah dan cepat dalam mengakses layanan Dispendukcapil. “Saya rasa ini perlu diketahui juga oleh masyarakat sehingga kedepannya capaian pencatatan administrasi kependudukan di Kota Kediri yang sudah sangat baik ini, bisa lebih ditingkatkan lagi,” tandasnya. [Van.adv.kominfo]

Mulyo, Kotalama Kec Kd Kd, Jodipan Kec Blimbing, Polehan Kec Blimbing, Penanggungan Kec Klojen, dan kelurahan Mergosono Kec Sukun” terangnya.

Lebih lanjut, Koordinator Tagana Malang, Djoko Anung mengatakan, DU tersebut memproduksi makanan siap saji untuk pengungsi tiga kali sehari, yakni untuk makan pagi, siang dan makan malam, dengan jumlah sekali produksi mencapai 1000 nasi bungkus.

“Pada hari pertama tepat pada kamis (4/11) malam kejadian, kami sediakan 500 bungkus, hari berikutnya 750 bungkus, kemaren dan hari ini 1000 bungkus” jelas Djoko.

Ia melanjutkan, pengungsi yang kami layani terdiri dari Orang tua, Dewasa, Anak anak dan balita. Pihak yang terlibat dalam kegiatan ini TAGANA, BPBD, PPMR, SAR Relawan, Basarnas, P M I, Polri, TNI. Potensi SAR lainnya dan Pramuka. [rac]

Mulai Abai Pakai Masker, Operasi Yustisi Ditingkatkan Lagi Tulungagung, Bhirawa Menurunnya kasus Covid-19 di Kabupaten Tulungagung membuat sebagian warga setempat mulai abai menggunakan masker.

Buktinya, saat ini jumlah pelanggar protokol kesehatan ketika dilakukan operasi yustisi semakin meningkat.

Kabid Penegakan Perda dan Perbup Satpol PP Kabupaten Tulungagung, Artista Nindya Putra, Senin (8/11) mengakui jika ada kecenderungan meningkatnya jumlah pelanggar prokes di tengah melandainya kasus Covid-19 di Tulungagung. Utamanya, warga yang tidak mengenakan masker.

“Peningkatan pelanggar prokes tanpa menggunakan masker ini terjadi mulai bulan Oktober lalu sampai sekarang,” ujarnya.

Ia menyebut peningkatan jumlah warga yang mulai enggan menggunakan masker itu terlihat saat dilakukan operasi yustisi prokes. Dari yang sebelumnya hanya lima orang atau bahkan tidak ada sama sekali yang terjaring razia operasi yustisi prokes, saat ini justru meningkat sampai empat kali lipat.

“Sekarang saat dilakukan operasi yustisi prokes yang kedapatan melanggar sampai 20 orang. Mereka kebanyakan tidak menggunakan masker,” paparnya.

Artista Nindya Putra yang biasa disapa dengan sebutan Genot ini selanjutnya membeberkan ada beberapa alasan mengapa sebagian

Operasi yustisi prokes dengan sanksi denda kembali ditingkatkan akibat warga mulai abai mengenakan masker.

warga abai dengan penggunaan masker. Di antaranya mereka mengira Kabupaten Tulungagung sudah masuk PPKM level 1 dan bahkan menganggap pandemi Covid-19 sudah usai.

“Selain itu ada pula yang mengatakan karena sudah suntik vaksin dua kali tidak perlu lagi memakai masker. Ini anggapan masyarakat yang keliru,” paparnya.

Genot mengaku prihatin dengan keadaan ini. Guna menggiatkan lagi masyarakat untuk tetap menggunakan masker saat ini gelaran operasi yustisi prokes ditingkatkan lagi. Jika sebelumnya hanya dua kali seminggu, kini empat kali dalam seminggu dan merambah daerah pedesaan.

“Jadi operasi yustisi prokes

kembali full dilakukan dalam seminggu empat kali. Peningkatan kembali operasi yustisi prokes ini diharapkan dapat kembali meningkatkan kesadaran warga dalam penggunaan masker,” paparnya.

Menjawab pertanyaan, Genot membeberkan jika di daerah pedesaan atau pinggiran yang banyak warganya sudah enggan menggunakan masker. Seperti di antaranya di daerah Kecamatan Kalidawir dan sekitarnya.

“Kalau di daerah perkotaan juga banyak. Tetapi di perkotaan pinggiran seperti Kecamatan Kedungwaru pinggir yang warganya kebanyakan petani. Mereka banyak yang bepergian ke sebelah rumah tanpa masker,” pungkasnya. [wed]

EKONOMI Pemkab Desak Kemenparekraf Buka Pantai Gemah Selasa Wage, 9 November 2021

Halaman 10

Tulungagung, Bhirawa Semakin melandainya kasus Covid-19 di Kabupaten Tulungagung membuat Pemkab Tulungagung mendesak Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI untuk melakukan uji coba pembukaan destinasi wisata Pantai Gemah. Namun sampai saat ini surat permohonan untuk uji coba pembukaan destininasi wisata terpopuler di Kota Marmer tersebut belum juga turun.

“Sampai sekarang kami masih menunggu jawaban dari Kemenparekraf. Harapannya Pantai Gemah bisa uji coba dibuka sebelum Tulungagung masuk PPKM level 2,” ujar Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, usai rapat staf di Kantor Bupati Tulungagung, Senin (8/11).

Menurut dia, Pantai Gemah selama ini dikenal sebgai tempat wisata yang selalu menjadi jujugan atau tujuan para wisatawan. Tidak hanya dari wilayah Kabupaten Tulungagung dan sekitarnya saja, tetapi juga hampir seluruh wilayah Jatim.

“Karena itu, mengapa kemudian

Situbondo, Bhirawa Dalam beberapa hari terakhir ini komoditas bahan pokok jenis minyak goreng (migor) di Kabupaten Situbondo mengalami kenaikan harga dengan cukup signifikan. Kondisi ini dikeluhkan oleh sejumlah pemilik rumah makan dan pedagang kaki lima. Mereka meminta pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Situbondo untuk segera mengatasi kondisi tersebut.

Hasanah, pemilik rumah makan di Kota Santri Pancasila Situbondo mengatakan, paska kenaikan harga minyak goreng membuat para pedagang makanan dan penjual gorengan di Kabupaten Situbondo, mulai bingung untuk menjual barang dagangannya.

“Ya kami sangat mengeluhkan kondisi kenaikan harga minyak goreng dalam beberapa hari terakhir ini. Harus dicari solusi yang tepat mengatasi persoalan kenaikan minyak goreng ini,” ujarnya.

Masih kata Hasanah, salah seorang pedagang makanan yang mangkal di Jalan Semeru Kota Situbondo mengaku harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli minyak goreng. Pasalnya, ungkap Hasanah, jika mengurangi porsi dan ukuran makanan maka pelanggan enggan untuk membeli kembali. “Ya sementara ini saya bertahan dengan harga tetap demi untuk melayani pelanggan agar tetap datang kesini,” tutur Hasanah.

Dia menerangkan, minyak goreng sebelumnya di jual seharga Rp 12 ribu per liter. Namun saat ini, imbuh Hasanah, minyak goreng sudah mencapai Rp 20 ribu per liter. Menurut Hasanah, jika naiknya harga minyak goreng dibiarkan maka pihaknya sangat keberatan karena omset penjualan akan berkurang.

“Kami sebagai pedagang kecil tetap bertahan dengan harga semula. Kalau harga minyak goreng tetap naik, terpaksa kami menaikkan harga makanan dan gorengan,” ulas Hasanah.

Hasanah mengaku memang sempat dikomplain oleh sejumlah pelanggan karena menaikkan harga makanan miliknya. Menaikkan harga makanan merupakan pilihan terakhir agar usahanya tetap eksis berjalan. “Jika kami tidak menaikkan harga makanan, ya bisa rugi. Ini karena harga minyak goreng kini mulai naik. Namun kami tetap bersyukur karena penjualan makanan tetap berjalan meski jumlah pembeli sedikit berkurang,” pungkas Hasanah.[awi]

di KPCPEN berbeda, Tulungagung masih di level 3,” tuturnya.

Seperti diketahui, data warga lansia Kabupaten Tulungagung yang masuk dalam KPCPEN masih berada di bawah angka 40 persen. Sedang secara manual Dinkes Kabupaten Tulungagung mencatat sudah lebih dari 40 persen.

Bupati Maryoto Birowo yakin dalam minggu depan Kabupaten Tulungagung sudah dapat menerapkan PPKM level 2. Apalagi data jumlah lansia yang sudah divasinasi yang masuk di KPCPEN sudah berada di angka 38,52 persen. “Tinggal 1,48 persen lagi,” tandasnya.

Hal yang sama dikatakan Kepala

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung, Bambang Ermawan. Menurut dia, meski sudah mengajukan surat permohonan untuk uji coba pembukaan Pantai Gemah tetapi belum juga ada jawaban dari Kemenparekraf.

“Kami dalam posisi menunggu.

Harapannya surat kami disetujui dan Pantai Gemah dapat diuji coba dibuka,” katanya.

Bambang Ermawan mengakui pula jika penutupan tempat wisata di Kabupaten Tulungagung akibat Covid-19 membuat PAD dari sektor wisata menurun. Meski untuk hotel dan restoran, aktifitasnya sudah diperbolehkan dengan pembatasan.

Bupati Maryoto Birowo

“Jelas untuk tempat wisata tidak ada pemasukan PAD selama tutup. Tetapi untuk hotel dan restoran masih ada meski tidak seoptimal sebelum pandemi,” jelasnya.[wed]

Pemkot Batu Fasilitasi Petani Anggrek

BURSA EKONOMI

Minyak Goreng Naik, Pemilik Rumah Makan Mengeluh

kami minta pada Kemenparekraf untuk uji coba pembukaan wisata di Pantai Gemah. Jumlah warga yang berminat wisata ke sana itu banyak,” paparnya.

Bupati Maryoto Birowo mengakui Kabupaten Tulungagung yang saat ini masih menerapkan PPKM level 3 menjadi kendala dalam pembukaan destinsai wisata.

Ia menyebut pembukaan destinasi wisata diperbolehkan jika sudah menerapkan PPKM level 2 atau PPKM level 1.

“Padahal semestinya jika merunut dari data manual Kabupaten Tulungagung ini sudah masuk PPKM level 2. Tetapi karena data yang masuk

Gelar Pameran Beromset Miliaran Rupiah

Pemkot Batu, Bhirawa Kota Batu memiliki lebih dari 150 petani anggrek dengan koleksi ratusan jenis anggrek hasil silangan. Dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Distanhanpang) memfasilitasi mereka untuk bisa menggelar pemeran anggrek di halaman Balai Kota Batu dan dibuka langsung oleh Wali Kota Hj Dewanti Rumpoko, Senin (8/11).

Dewanti memberikan apresiasi dengan adanya kegiatan pameran anggrek bertajuk ‘Batu Shining Orchid Week’ yang bisa dinikmati warga selama 7-14 November 2021. Apalagi event tahunan ini sempat tertunda akibat adanya Pandemi Covid-19. Karenanya pada tahun 2020 pameran anggrek ini terpaksa ditiadakan.

“Pameran sempat tertunda akibat adaya Pandemi Covid-19. Dan diharapkan di tahun- tahun mendatang pameran anggrek ini bisa bisa digelar lebih besar lagi,” ujar Dewanti, Senin (8/11).

Wali kota melihat semangat besar dimiliki oleh para petani anggrek yang mengikuti pameran, khususnya petani anggrek dari Kota Batu. Karenanya, ke depan bisa dipikirkan untuk merencanakan event yang lebih besar dari tahun ini sehingga bisa menghasilkan perputaran uang lebih besar lagi.

Diketahui, bursa dan pameran anggrek bertajuk ‘Shining Orchid Week 2021’ ini merupakan hasil kerja sama Perhimpunan Anggrek Indonesia (PAI) bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu. “Tahun

Wali Kota Batu, Hj Dewanti Rumpoko saat membuka pameran anggrek ‘Batu Shining Orchid Week 2021’ di halaman Balai Kota Batu, Senin (8/11).

ini adalah tahun kelima Batu Orchid Week. Kegiatan ini menjadi agenda tahunan untuk memperingati Hari Jadi Kota Batu dimana penyelenggaraannya tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan,” kata Kepala Distanhanpang Kota Batu, Sugeng Pramono.

Ia menjelaskan untuk kali ini pihaknya menggelar bursa anggrek yang lebih besar dari tahun sebelumnya. Selain untuk memperkenalkan berbagai anggrek di kalangan masyarakat, kegiatan ini merupakan wadah kreatifitas petani anggrek dan menjadi pendukung untuk menggerakkan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, perputaran uang di kegiatan pameran anggrek ini bisa mencapai miliaran Rupiah. Pada periode sebelumnya, perputaran uang setelah tujuh hari pameran mencapai Rp 2,5 miliar.

“Diperkirakan, gelaran tahun ini juga akan membuat perputaran uang tak jauh dari angka tersebut,” harap Sugeng.

Ditambahkan Ketua Panitia Batu Shining Orchid Week, Fathul Yasin mengatakan bahwa anggrek menjadi ikon baru di Kota Wisata ini. Selain bursa dan pameran anggrek, panitia juga menggelar seminar nasional, lomba anggrek, dan malam penggalangan dana untuk ben-

cana banjir bandang Kota Batu 2021.

“Kegiatan ini merupakan hari raya bagi petani-petani anggrek untuk menunjukkan dan meningkatkan kreatifitasnya, agar potensi dapat berkembang semakin baik,” ujar Yasin.

Diketahui, dalam pameran kali ini ada sebanyak 54 stand anggrek dari yang diikuti penggemar dan petani anggrek berbagai daerah di Indonesia. Dimulai dari Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, bahkan ada peserta pameran yang berasal dari pulau Kalimantan. Mereka semua membawa koleksi anggrek terbaiknya untuk bisa dinikmati oleh para pengunjung pameran.[nas]

Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dinas Pendidikan Jawa Timur

Gubernur Khofifah Acungi Dua Jempol untuk Pemkab dan SMK Ponorogo Ciptakan Inovasi Waste to Energy Ponorogo, Bhirawa Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengacungi dua jempol atas inovasi waste to energy yang ditelurkan SMK Ponorogo berupa pengolahan sampah Refuse Derived Fuel (RDF) sebagai pengganti batu bara.

Menurut Khofifah, inovasi tersebut sangat berarti ditengah upaya Indonesia menekan laju perubahan iklim dengan cara mengurangi produksi gas rumah kaca dan emisi gas karbon. Inovasi ini sendiri telah digunakan Pemkab Ponorogo dalam menyelesaikan persoalan tumpukan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Mrican.

“Ini menjadi salah satu upaya dalam menurunkan emisi CO2. Pengolahan sampah ini merupakan format renewable energi atau energi baru terbarukan yang bisa mensubstitusi briket batu bara . Kita bisa melihat tumpukan sampah bisa diolah menjadi briket yang mensubstitusi batu bara dengan teknologi tepat guna sangat sederhana,” ungkap Khofifah di Pendopo Kabupaten Ponorogo, Senin (8/11).

Khofifah menyebut, saat ini permintaan briket sampah sangat besar dan luas, mulai dari Pasuruan, Kediri, Malang, Sidoarjo, hingga Gresik. Briket sampah dinilai jauh lebih murah dibandingkan bahan bakar lainnya seperti kayu bakar atau batu bara. Sedangkan kalori dari briket hasil risetnya ini hampir setara dengan batu bara.

Khofifah mengatakan, inovasi yang diciptakan SMK dan Pemuda Ponorogo ini masuk dalam kategori energi baru terbarukan. Sementara saat ini, energi baru terbarukan menjadi salah satu peluang bisnis yang sangat menjanjikan karena melimpahnya potensi energi terbarukan yang dimiliki Indonesia.

“Saya yakin, jika dikembangkan lebih massif lagi, termasuk pemasarannya, maka peluang pasar di luar Jawa Timur masih sangat luas dan terbuka,” imbuhnya.

Maka dari itu, Khofifah berencana mereplikasi inovasi ini di semua Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Harapannya, persoalan tumpukan sampah yang menggunung bisa teratasi dan bisa memberi manfaat ekonomi bagi daerah. Termasuk diantaranya mengatasi persoalan pengangguran di daerahdaerah.

Khofifah pun mengajak SKK Migas Jawa-Bali Nusra, dan seluruh asosiasi BUMN/BUMD untuk mensinergikan penyelesaian sampah melalui inovasi yang disuguhkan oleh Pemkab dan SMK di Ponorogo tersebut melalui program corporate social responsibilty (CSR). Mengingat, biaya yang dibutuhkan lumayan besar untuk membuat mesin pengolahan sampah ini.

“Saya tanya untuk biaya hulu-hilir Rp. 6 miliar. Tapi untuk bisa mengolah (finishing) satu mesin cukup 200 juta rupiah. Karena mesin induk cukup satu, dan mesin finishing perlu ditambah, dengan 5 mesin sehari bisa mengolah sampah 30 ton sementara produk sampah Ponorogo 90 ton per hari . Jadi minimal butuh tiga kali lipat untuk mengolah sampah harian. Belum lagi tumpukan sampah di TPA Mrican yang berpotensi diolah juga,” jelas Khofifah.

Khofifah menekankan, jika mulai saat

Selain briket, inovasi lain yang menggunakan bahan sampah adalah pengolahan pupuk organik dengan menggunakan alat G-ESEMKA. Gubernur Khofifah dan Kepala Dindik Jatim, Wahid Wahyudi berkesempatan dalam meninjau proses ini.

Didampingi Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, dan Kepala Dindik Jatim, Wahid Wahyudi, Gubernur Khofifah meninjau pengolahan briket substitusi batu bara yang memanfaatkan sampah dengan penggunaan teknologi tepat guna ini paradigma tumpukan sampah akan berubah menjadi bahan baku pembuatan briket pengganti batu bara.

“Mulai hari ini kita sulap sampah menjadi berkah, sampah menjadi rupiah, yang biasanya kita lihat sebagai tumpukan sampah, maka paradigma kita saat ini akan melihat bahwa tumpukan sampah itu saat ini merupakan bahan baku pembuatan briket pengganti batu bara,” tandasnya.

Inovasi lainnya yang menurut Khofifah juga memiliki dampak besar

yaitu G-ESEMKA buatan SMKN 1 Jenangan Ponorogo, yaitu alat pengolahan pupuk organik dengan menggunakan granulator yang difungsikan untuk mengubah material serbuk menjadi butiran (granule) yang sangat diperlukan dalam Pembuatan Pupuk Organik Granule (POG).

Hadirnya inovasi ini, kata Khofifah, menjadi solusi dalam membantu persoalan lahan pertanian yang semakin rusak akibat penggunaan pupuk kimia atau pestisida yang berlebih dalam

Gubernur Khofifah meninjau tumpukan sampah yang terdapat di TPA Mrican. Sampah ini kemudian oleh Pemkab Ponorogo akan diolah menjadi briket dan pupuk organik lewat inovasi yang dibuat SMK dan Pemuda Ponorogo

waktu lama . Selain itu, hal ini sekaligus dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat untuk bergerak di bidang pertanian khususnya dalam hal pengolahan pupuk organik.

Menurutnya, keterlibatan SMK dalam pembuatan inovasi ini akan terus dikembangkan oleh Pemprov Jatim melalui BLUD (Badan Usaha Layanan Daerah). Saat ini, SMK yang berbasis BLUD tercatat sudah 20 lembaga. Ditargetkan saat akhir tahun 2021 mendatang jumlah ini akan menjadi 77 lembaga.

“Inovasi granula dari siswa SMK di Ponorogo untuk pengolahan pupuk organik ini patut diapresiasi. Saya rasa kita membutuhkan sayuran dan buah yang sehat. Dan pupuk organik menjadi salah satu opsi untuk menjaga tanah agar tetap bagus dan bisa bertahan lama serta buah dan sayur yang sehat. Karena bisa mengurangi pupuk kimia,” jelas gubernur perempuan pertama Jatim ini.

Menariknya lagi, lanjut Khofifah, ada SMK di Ponorogo yang membayar SPP dengan menggunakan kotoran sapi.

Kotoran sapi ini menjadi raw-material utama untuk menyiapkan granula atau pupuk organik. Hal-hal luar biasa ini perlu kita temu kenali dengan harapan bisa ditumbuh kembangkan secara masif,” katanya.

Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko mengungkapkan rasa bangga atas tinjauan inovasi dan apresiasi yang diberi-

kan Gubernur Khofifah. Inovasi tersebut kata dia, merupakan karya anakanak muda yang mampu memberikan solusi penanganan sampah di Kabupaten Ponorogo.

Sementara itu, berdasarkan informasi yang didapat soal pengolahan briket, Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Wahid Wahyudi menjelaskan jika mesin briket yang digunakan di Mrican Ponorogo mampu mencetak briket 1,5 ton/8 jam yang setara dengan 4,5 ton sampah basah.

“Dari informasi yang saya dapat tadi, telah dipasang 4 mesin briket di TPA Mrican Ponorogo, yang artinya dapat diolah 18 ton sampah basah per 8 jam, dan bisa bekerja 2 shift di TPA Mrican, sehingga bisa mengolah sampah 30 ton lebih,” jelas Wahid.

Melihat hal tersebut Wahid juga menambahkan, jika tidak ingin ada penambahan volume gunung sampah dan bahkan bisa mengurangi, maka kebutuhan pengadaan modal mesin sekitar kurang lebih 6 M Rupiah; Pada kesempatan itu, Wahid juga menyinggung soal SMK yang berstastus BLUD. Menurut dia, belum semua SMK di Jawa Timur bisa mengikuti program ini. Pasalnya, ada proses seleksi yang cukup ketat. Hal ini meliputi persyaratan substantif, teknis dan persyaratan administratif.

“Substantif artinya bahwa SMK tersebut mempunyai kompetensi keahlian yang berkaitan dengan pelayanan umum. Jadi sekolah harus punya keunggulan tertentu sesuai dengan potensi lokal daerah tersebut,” ujar dia.

Kemudian, secara teknis merupakan persyaratan kelayakan kinerja pelayanan dan keuangan. Sedangkan administratif adalah menilai kelayakan rencana strategis bisnis, pola tata kelola dan persyaratan legalitas lain yang dipersyaratkan.

Perlu diketahui, sebagai bentuk dukungan atas karya SMK lewat G-ESEMKA, beberapa pihak telah membeli alat tersebut. Seperti Dinas Pertanian Ponorogo yang membeli 12 unit untuk didistribusikan ke beberapa kelompok tani sebagai bantuan pertanian untuk digunakan dalam pembuatan pupuk organik.

Kemudian, kelompok Tani “MAKMUR” Desa Sumoroto dengan 3 unit mesin G-ESEMKA yang telah dibeli untuk produksi Pupuk Organik cap “MERAK” yang sudah dapat menembus pasar luar Kabupaten Ponorogo. Selanjutnya petani tembakau di Desa Bungkal Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo yang juga mempunyai 1 unit G-ESEMKA untuk produksi pupuk organik pribadi. Terakhir, SMKN 1 Jenangan juga mempunyai 1 unit untuk produksi Pupuk Organik mandiri yang nantinya akan menjadi salah satu produk BLUD sekolah.[ina*]

SAMBUNGAN

Selasa Wage, 9 November 2021

18 Komunitas di Jombang Gelar Donor Darah Jombang, Bhirawa Sebanyak 18 komunitas gabungan dari anak motor Bold Riders, paguyuban martabak, hingga karang taruna menggelar acara donor darah secara maraton dari tanggal 12 Oktober hingga 28 Oktober 2021. Ada 406 peserta yang mendaftar jadi pendonor, namun setelah melalui skrining PMI, 284 peserta yang bisa diambil darahnya.

Koordinator acara, Harris Agung Wibisono mengatakan, 18 komunitas yang terlibat ini merupakan bentuk kolaborasi yang bernama Kolaborasi Komunitas Indonesia Timur Area (Kolaborasi KITA) di Jombang.

Kolaborasi KITA tersebar di seluruh wilayah Indonesia Timur yang selalu rutin menggelar kegiatan sosial dan kemanusiaan, salah satunya adalah donor darah akhir Oktober 2021 kemarin.

“Pada kegiatan donor darah ini kami juga menggelar kegiatan Festival Martabak Menturo, jadi setelah donor dapat martabak, kebetulan paguyuban martabak ini komunitas kami yang juga ikut berdonor. Anak motor Bold Riders dan fans club juga ada kegiatan bagi-bagi nasi usai donor,” kata dia, Senin (8/11).

Selain paguyuban martabak, komunitas anak motor Bold Riders, serta anak-anak muda karang taruna Heppiii Community, kemudian fans club Super Friends serta jamaah pengajian juga ikut donor darah. Komunitas ini menggelar donor di berbagai tempat, dari balai desa hingga Kantor PMI Jombang.

Untuk 18 komunitas yang terlibat ini yakni, paguyuban martabak, Tahlil Bakalan, Istigosah Badas, Karta Japanan, Karta Mahardika, Karta Arba (Bawangan), Pemuda Varoe One, Pemuda Arga (Balong Gangang), Karta Pandan Blole, Kopinem ok (Tanjung Wadung), Pemuda Katemas, Pemuda Mangunan. Kemudian anak motor YNCI Jombang, YVCI Jombang, CCI Jombang, HSFCJ serta fans club Milanisty.

“Seperti tahun lalu, kegiatan ini mendapatkan perhatian besar dari warga, jadi antusiasme untuk donor darah sangat tinggi. Mereka sudah dari jauh-jauh hari mendaftarkan diri untuk ikut kegiatan ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh komunitas dan juga PMI,” imbuhnya.

Data secara nasional sampai Jumat 5 Oktober 2021, untuk kegiatan donor darah ini tercatat melibatkan lebih dari 715 komunitas dengan ribuan anggota di 91 kota/kabupaten di Indonesia Timur.

Program donor darah ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan sosial yang telah diinisiasi oleh Kolaborasi KITA sejak tahun 2020.

Pada berbagai kegiatan itu, Kolaborasi KITA didukung berbagai komunitas besar seperti Super Friends, Bold Riders dan Karang Taruna (Karta) Heppiii Community yang tersebar di berbagai kota di Indonesia Timur.

Kegiatan Donor Darah serentak di wilayah Indonesia Timur dengan tema #SetetesDarahUntukNegeri2021 ini akhrinya memecahkan rekor dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI).

Ada dua kategori rekor MURI yaitu Donor Darah di Kabupaten/Kota Terbanyak dan pemecahan rekor donor darah oleh komunitas terbanyak.

Penganugerahan rekor MURI sudah diberikan kepada perwakilan komunitas Kolaborasi KITA pada Sabtu (6/11) kemarin.

Sebelumnya di tahun 2020, Kolaborasi KITA juga telah mendapat penghargaan MURI yakni, Donor Darah oleh Komunitas Terbanyak dan Donor Darah oleh Karang Taruna (Karta) Terbanyak. [rif]

Halaman 11

Kota Madiun Sebagai Pilot Project Perfilman Kota Madiun, Bhirawa Sosialisasi tentang program desa sensor mandiri telah berjalan di Kota Madiun. Hal itu seperti yang terlihat di Aula Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, Minggu (7/11) malam. Giat tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut terpilihnya Kota Madiun sebagai pilot project program pemerintah pusat melalui Lembaga Sensor Film (LSF) RI terkait tentang perfilman.

Program Desa Sensor Mandiri sendiri bertujuan untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat agar secara mandiri dapat memilah dan memilih tontonan sesuai dengan penggolongan usia. Maka dari itu, LSF mengedepankan program Budaya Sensor Mandiri (BSM).

Melalui program desa sensor mandiri, LSF mengajak seluruh komponen bangsa untuk menyebarkan informasi sekaligus memberikan literasi kepada masyarakat agar mampu memilah dan memilih tontonan sesuai klasifikasi usia. Targetnya, program ini dapat menjadi Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri dan salah satu persiapannya adalah dengan membentuk Desa Sensor Mandiri.

Wali Kota Madiun Maidi menyambut baik program tersebut. Apalagi pada era digital saat ini, masyarakat memiliki banyak alternatif untuk mengakses konten film. Namun, kenyataannya belum

sudarno/bhirawa

Wali Kota Madiun, Maidi saat Sosialisasi Tentang Program Desa Sensor Mandiri di Kota Madiun, di Aula Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, Minggu (7/11) malam.

semua film yang berbasis internet ditayangkan melalui proses penyensoran.

“Literasi kepada masyarakat terkait film apa yang boleh dan tidak boleh ditonton ini perlu. Harapanya, bisa menjadi filter. Bisa memilah film yang paling tepat. Paling tidak dalam lingkup keluarga,’’ jelas Wali Kota.

Wali Kota Maidi berharap, dapat tercipta budaya sensor mandiri yang diharapkan mampu menekan dampak negatif film bagi masyarakat. Terutama terkait konten-konten yang mengarah pada radikalisme, pornografi, dan lain sebagainya. Setidaknya, konten-konten yang ada di media ditonton sudah sesuai

Rasio Elektrifikasi Jatim Lebihi 100 Persen Sambungan hal 1 pemasangan listrik gratis bagi 1.400 Rumah Tangga Miskin (RTM) di tujuh kabupaten. Secara resmi, penyambung­ an aliran listrik bagi 1.400 RTM tersebut diluncurkan Gubernur Khofifah di Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo, Senin (8/11).

Dalam kesempatan itu, Khofifah secara simbolis melakukan penyalaan listrik untuk 100 RTM yang menjadi sasaran elektrifikasi di Ponorogo.

Selain Ponorogo, peluncuran program elektrifikasi 1.400 RTM tersebut juga disalurkan untuk Kabupaten Tuban sebanyak 288 RTM, Magetan 132 RTM, Trenggalek 130 RTM, Pacitan 290 RTM, Lumajang 190 RTM, Situbondo 270 RTM. Masingmasing RTM tersebut mendapatkan pemasangan listrik dengan daya 900 watt sekaligus pulsa listrik sebesar Rp 500 ribu.

Khofifah mengatakan, tahun ini ada 125 desa di lima kabupaten yang tengah diintervensi untuk lepas dari kemiskinan ekstrem. Maka jika di antara mereka yang belum tersambung aliran listrik, ini seharusnya menjadi program prioritas elektrifikasi. “Tahun 2022, akan ada sasaran tambahan 25 kabupaten/kota. Kita menunggu detail intervensi bersama. Karena keberl

samaan ini menjadi bagian penting untuk terus ditumbuhkembangkan,” ujar Khofifah.

Selain elektrifikasi 1.400 RTM, UID PT PLN (Persero) Jatim melalui CSR-nya tahun ini juga berencana memberikan pasang baru kepada 3 ribu pelanggan yang tersebar di 8 Kabupaten. Antara lain, Kabupaten Sumenep sebanyak 1.250 RTM, Kabupaten Sampang 250 RTM , Kabupaten Pamekasan 250 RTM, Kabupaten Probolinggo 250 RTM, Kabupaten Bondowoso 250 RTM, Kabupaten Situbondo 250 RTM, Kabupaten Pacitan 250 RTM dan Kabupaten Jember 250 RTM. “Distribusi listrik yang semakin meluas ini akan berseiring dengan upaya pengentasan kemiskinan ekstrim di daerah,” kata Khofifah.

Selain program elektrifikasi bagi RTM, Gubernur Khofifah juga berkesempatan memberikan bantuan beras bagi korban Covid-19 di Ponorogo. Bantuan tersebut berasal dari kerjasama Pemprov Jatim dengan perusahaan BUMN dan swasta di Jatim, antara lain berasal dari SKK Migas sebanyak 25 ton, PT Semen Indonesia sebanyak 5 ton, PT Polowijo Ghosari sebanyak 1 ton dan PT Pentawira Agraha Sakti 450 Kg. Di samping itu, PT PLN (Persero) juga melakukan kegiatan bedah rumah kepada RTM untuk selanjutnya dapat

diperbaiki menjadi rumah layak huni.

“Bazanas juga sedang kita dorong untuk menyisir Rumah tidak layak huni menjadi rumah tinggal layak huni,” ujar Khofifah.

Program rutilahu menjdi penting, karena ini dapat membangun perasaan setara dari disparitas sosial. “Saya sering bersapa dengan mereka yang tinggal di rumah tidak layak huni.

Mereka minder sampai untuk solat tidak berani di shaf depan. Sampai seperti itu. Begitu juga dengan anakanak yang bersekolah. Mereka juga minder karena rumahnya tidak layak huni. Bisa karena dibuli atau secara internal psikologisnya seperti itu,” pungkas Khofifah.

Sementara itu, GM UID PT PLN Persero Jatim Adi Priyanto meng­ atakan, secara keseluruhan target elektrifimasi Jatim telah terlampaui.

Hal itu terjadi karena realisasi elektrifimasi melebihi target yang ditetapkan pemerintah.

“Di Ponorogo ini rasio elektrifikasi sudah mencapai 119 persen. Kenapa bisa di atas 100 persen, karena rasio elektrifikasi rumusannya adalah jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik dibagi dengan total jumlah rumah tangga. Jadi misalnya satu pelanggan rumahnya ada dua, tiga atau lebih,” pungkas Adi. [tam]

Subvarian Delta AY.4.2 Belum Terdeteksi di Indonesia l

Sambungan hal 1

1.800 tes genome sequencing per bulan dan belum menemukan subvarian Delta itu di Indonesia.

“Sampai sekarang kita belum lihat (varian Delta AY.4.2),” kata dia.

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan Malaysia (KKM) mengumumkan penemuan dua kasus pertama COVID-19 subvarian Delta AY.4.2 di Malaysia berupa kasus impor dari

mahasiswa yang baru pulang dari Inggris.

“Kasus impor pelajar Malaysia yang pulang dari Inggris ini telah dideteksi di pintu masuk internasional Bandara KLIA,” ujar Dirjen Kesehatan KKM Dr Noor Hisham Abdullah.

Dia mengatakan kedua warga Malaysia ini tiba di KLIA pada 2 Oktober 2021 dan telah menjalani ujian RT-PCR serta didapati negatif untuk

SARS-CoV-2 bagi sampel pertama.

“Walau bagaimanapun keputusan tersebut positif apabila diuji pada sampel kedua yang diambil pada 7 Oktober 2021 semasa dalam tempo karantina,” katanya.

Sampel-sampel tersebut telah menjalani pengurutan genom secara penuh di Institut Biologi Molekuler Medis Universitas Kebangsaan Malaysia dan laporan keputusan telah dikeluarkan pada 30 Oktober 2021. [ant]

dengan usia pengaksesnya. ‘’Kalau kemudian ada konten yang bernuansa pornografi, orang tua bisa langsung menggantinya dengan film lain saat ada anak-anak di sana. Dan kita tentu bangga karena termasuk dalam tahap awal program ini,’’ pungkas Wali Kota. [dar]

Atasi Permasalahan Papua dan Natuna dengan Diplomasi Militer Sambungan hal 1 Dave Laksono mengomentari masa tugas Panglima TNI Andika Perkasa yang singkat, hanya 13 bulan. Jangan dilihat masa tugas yang hanya 13 bulan saja, tetapi lihat hasilnya.

Sebab, ada banyak hal yang bisa dibuat dalam tempo 13 bulan. Kalaupun memiliki waktu 3 tahun misalnya, tetapi jika tidak memiliki visi-misi dan wawasan yang luas, juga tidak bisa berbuat apa-apa.

“Masalah Papua,dalam paparan Jenderal Andika, kemarin, salah satu kebijakan nya akan menurunkan prajurit pengisi pos militer disana. Seperti Koramil, Kodam, Kodimn Korek dan juga disiapkan Satgas disana,” ungkap Dave Laksono.

Diakui, memang masih ada kekurangan di Papua. Itu baru dari Angkatan Darat, belum dari pangkalan Laut, pos-pos Angkatan Laut.

Juga pangkalan Udara, itu masih banyak kekosongan Jadi penambahan Prajurit disana, bukan berarti otomatis. Itu hanya penebalan pasukan untuk mengayomi rakyat.

Dalam era digitalisasi dan teknologi yang semakin canggih, Dave Laksono memilih untuk memiliki peralatan tempur yang canggih pula. Bukan untuk berperang secara langsung, tetapi harus berfungsi. Yakni untuk fungsi patroli dan pengawasan.

“Tehnologi hari ini sudah jauh berbeda dengan tehnologi tahun 2008. Kemampuan drone, dewasa ini sudah jauh lebih canggih dibanding drone 2008. Drone hari ini bisa terbang berpuluh-puluh jam, bisa memiliki senjata yang akurasi nya sampai 100%.,” papar Dave Laksono.

Disebutkan, sekarang Drone canggih bisa dibeli. Walaupun sangat mahal, tetapi bisa dikembangkan oleh anak-anak bangsa.

Sehingga untuk mengisi kekosongan peralatan tempur, harus meningkatkan kemampuan SDM anak negeri. Kita harus berani investasi juga riset and Development. Agar kemampuan TNI dengan peralatan canggih nya, bisa mengisi kekosongan yang ada. [ira] l

Prajurit Kopaska Ikuti Latihan Operasi Kontra Teror

arif yulianto/bhirawa

Donor darah yang diikuti oleh 18 komunitas di Jombang.

Terus Berinovasi l

Sambungan hal 1

kab Jombang ini menjadi lebih baik dan lebih berkembang.

Pada beberapa tahun kepemimpinan Khoirul Hasyim di Perumdam Tirta Kencana Jombang, sejumlah perkembangan positif tampak terlihat signifikan. Dari penambahan jumlah pelanggan, sinergitas antar lembaga, maupun dari sisi inovasi tekhnologi untuk pelayanan kepada konsumen/pelanggan.

Khoirul Hasyim mengutip kata mutiara seorang pakar ekonomi Amerika, Robert Hall yang meng­ atakan, ‘Hard work without talent is a shame, but talent without hard work is a tragedy (Kerja keras tanpa bakat adalah rasa malu, tapi bakat tanpa kerja keras adalah tragedi) dan satu pesan penting filsuf Islam dari Persia, Imam al-Ghazali yakni, ‘Al-ilmu bi-laa ‘amalin junuunun, wal-‘amalu bi-laa ‘ilmin lam yakun’ (Ilmu tanpa amal adalah kegilaan, dan amal tanpa ilmu adalah sia-sia).

“Karenanya, peningkatan SDM adalah komitmen kami,” kata Khoirul Hasyim. Untuk itu, bagi Khoirul Hasyim, peningkatan SDM dan update keilmuan karyawan di Perumdam Tirta Kencana Jombang adalah hal yang mutlak harus dilakukan.

Dengan SDM yang berkualitas dan mumpuni di bidangnya kata dia, pelayanan kepada para pelanggan dan peningkatan pendapatan Perumdam Tirta Kencana bisa dilakukan. “Alhamdulillah, salah seorang karyawan kami pada bulan yang lalu sudah lulus K3 tingkat nasional. Dan Insya Allah, kami akan segera menerapkan kerja K3,” tandasnya. [rif]

l

Sambungan hal 1

(Wakasal), Laksdya TNI Ahmadi Heri Purwono menyaksikan secara langsung tahap manuver lapangan dalam latihan ini.

“Latihan Operasi Kontra Teror Maritim Kopaska 2021 ini, tujuannya untuk meningkatkan kemampuan prajurit Kopaska. Utamanya dalam menghadapi aksi teror di laut,” kata Laksdya TNI Ahmadi Heri Purwono.

Dijelaskannya, latihan ini melibatkan 137 personel, serta didukung unsur laut Koarmada II, seperti KRI Makassar590 dari Satfib Koarmada II. Kemudian

unsur satuan lainnya seperti Pomal, Intelijen, Pemadam Kebakaran dan Dinas Kesehatan Koarmada II. Sedangkan unsur udara Puspenerbal dalam hal ini Wing Udara II, mendukung pesawat udara Casa 212 Aviocar U-6206 untuk Freegall dan Heli Bell 412 EP HU 4205 untuk kegiatan Fastrope dan Stabo.

“Latihan ini sesuai dengan program prioritas Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana TNI Yudo Margono.

Yakni terkait penyelarasan doktrin, operasi latihan dan sistem pelatihan yang fleksibel. Serta adaptiv terhadap terhadap dinamika situasi terkini,” jelasnya.

Sementara itu, Pangkoarmada II,

Laksda TNI Iwan Isnurwanto menambahkan, latihan yang digelar selama 14 hari ini diawali dengan gladi posko. Nantinya akan ada latihan proses pengambilan keputusan pada masa krisis atau Crisiss Action Planning. Dilanjutkan dengan latihan parsial, Military Freefall, Fastrope, Stabilize Tactical Air Building Operation (STABO), Visit Board Search And Seizure (VBSS), serta Explosive Ornance Disposal (EOD).

Kemudian manuver lapangan yang menyatukan semua materi tersebut dalam satu aksi yang dikendalikan langsung oleh Komandan Satgas Pelaku Latihan Operasi Kontra Teror Maritim

Kopaska, Kolonel Laut (P) Agus Yudho Kristianto. Dalam manuver lapangan, latihan mengambil latar belakang kejadian penyanderaan kapal dimana hal ini sudah pernah terjadi beberapa kali dalam sejarah penugasan Kopaska.

Masih kata Iwan, dalam latihan ini diskenariokan KM Alor 21 yang berlayar di Laut Jawa dalam penguasaan kelompok teroris yang meminta tebusan sejumlah uang kepada pemerintah. “Kopaska dalam sebuah Operasi gabungan ditugaskan oleh pimpinan untuk merebut kembali kapal yang disandera melalui pendekatan media permukaan laut dan udara,” pungkasnya. [bed]

Belajar Memperbaiki Barang Elektronik Secara Otodidak dan Rela Dibayar Seikhlasnya l

Sambungan hal 1

terberat dalam hidupnya justru saat lulus MA. Hidup dengan ekonomi yang paspasan tidak ada yang bisa dilakukannya selain bekerja. Bekerja pun tidak semudah yang dibayangkan. Pasalnya dengan kondisi tidak sempurna, dianggap tidak mampu bekerja dengan maksimal.

Akhirnya dirinya mencoba bekerja secara mandiri yakni menjual jamu her­ bal dan menawarkannya kepada tetangga dan kenalannya.

“Lulus sekolah MA tahun 2003, bi­ ngung mau kemana. Tapi dalam benak saya hanya muncul satu kata yakni jangan sampai ketergantungan kepada orang lain. Itu saya lakukan meskipun susah. Akhirnya saya bekerja serabutan

yang penting halal,” tuturnya.

Tak terduga saat berjualan rupanya ada salah satu konsumennya menyaran­ kannya untuk ikut pelatihan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Pelatihan untuk penyandang disabilitas. Lantas pada tahun 2008 dirinya mengikuti pelatihan komputer. Tidak hanya itu pada tahun yang sama dirinya juga ikut pelatihan desain grafis.

Setelah beberapa bulan ikut pelatihan dan magang, akhirnya bekerja di sebuah percetakan. Namun itu tidak berlangsung lama karena percetakannya ada pengurangan tenaga kerja.

“Pasca pelatihan sempat bekerja namun di situ tidak lama. Punya keinginan untuk membuka percetakan sendiri namun terkendala biaya. Bekerja di bidang

percetakan juga jumlahnya tidak banyak seperti saat ini. Akhirnya kembali lagi berdagang,” tandasnya.

Rupanya keterampilan mengotak-atik peralatan elektronik yang dilakoninya saat waktu senggang, diketahui tetangga rumah. Karenanya banyak warga setempat meminta bantuannya untuk memperbaiki barang elektronik. Dari situlah Hasan mampu bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan hidupnya.

“Saya belajar memperbaiki barang elektronik secara otodidak. Barang yang bisa saya perbaiki adalah TV, VCD, Soundsistem, HP, dan Pompa air. Uang jasa perbaikan biasanya dibayar seikhlasnya.

Jika ada komponen yang perlu diganti saya menghubungi pemilik,” paparnya.

Kondisi tubuh yang tidak sempurna

membuatnya terketuk membentuk sebuah Persatuan Lintas Difabel Kabupaten Probolinggo (PDK Pro) yang saat ini beranggotakan 30 orang difabel.

Organisasi ini memiliki peranan untuk memberikan motivasi kepada sesama penyandang disabilitas. Agar mampu hidup secara mandiri. Serta tidak minder dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

Tak jarang organisasi ini juga melakukan kegiatan bakti sosial kepada orang lain yang membutuhkan.

“Organisasi ini baru terbentuk tiga tahun lalu, saya sebagai koordinator.

Dalam setiap kegiatan kami kerap diminta hadir. Terlepas dari itu semua dibentuknya organisasi ini hanya sebagai wadah untuk difabel. Tidak lebih,” tambahnya. [*]

Bhirawa

Selasa Wage, 9 November 2021

UTAMA

Halaman 12

Bidpropam Polda Jatim Awasi Penyidikan Laka Lantas Vanessa Angel Polda Jatim, Bhirawa Bidang Profesi dan Pengamanan (Bipropam) Polda Jatim mengawasi penyidikan kasus kecelakaan lalu lintas (laka lantas) yang dialami Vanessa Angel dan Febri Andriansyah di Tol Mojokerto-Surabaya. Langkah ini diambil untuk memberikan proses hukum yang benar dan sesuai prosedur.

"Kami, Bidpropam Polda Jatim, sesuai tupoksi akan melakukan pengawasan penyidikan kasus laka lantas ini," kata Kabid Propam Polda Jatim, Kombes Pol Taufik Herdiansyah Zeinardi, Senin (8/11).

Proses pengawasan ini, sambung Taufik, akan mengacu pada tupoksi dari Bidpropam itu sendiri. Dan diaplikasikan dalam bentuk pengawasan penyidikan yang dilakukan Ditlantas Polda Jatim maupun dari Satlantas Polres Jombang.

"Akan kami awasi terkait proses penyidikan bersama Ditlantas. Sehingga dalam proses hukumnya tidak ada kesalahan, baik prosedural maupun hal-hal teknis lainnya. Supaya berjalan dengan baik," tegasnya.

Terkait proses penyidikan, Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Gatot Repli Handoko menjelaskan, pihaknya sudah memeriksa Tubagus Mohammad Joddy, sopir dari Vanessa Angel dan Febri Andriansyah.

Menurutnya, penyidik dari Ditlantas Polda Jatim dan Satlantas Polres Jombang telah melakukan pengambilan keterangan secara bertahap dan kontinyu terhadap Tubagus. Dan per Senin (8/11) Ditlantas Polda Jatim dan Satlantas Polres Jombang mulai melakukan gelar perkara.

"Keterangan sudah kami kumpulkan, baik dari sejumlah saksi di lokasi kejadian. Mulai dari petugas tol, masyarakat di sekitar lokasi, hingga Siska Lorensa (ART Vanessa). Kami juga memintai keterangan orangtua dari sopir atas nama Tubagus Mohammad Joddy dan petugas Polisi yang datang ke lokasi," jelas Gatot.

Gatot memastikan, pihaknya juga telah melakukan tes urine kepada

Tubagus dengan hasil negatif. Selanjutnya, pihaknya akan melakukan serangkaian proses penyidikan.

"Kasus tersebut sudah naik ke ranah penyidikan. kemudian juga sudah kami sampaikan, hasil pemeriksaan urin atas nama Tubagus Joddy, hasilnya adalah negatif," ujarnya.

Dirlantas Polda Jatim, Kombes Pol Latif Usman menambahkan, meski hasil tes urin Tubagus negarif, bukan berarti penyidik tidak melanjutkan kasus ini. Pihaknya memastikan penyidikan maupun proses hukum kasus laka lantas ini terus berjalan. Temuan maupun bukti-bukti yang didapat, diakui Latif, hal itu bisa dijadikan acuan dalam proses hukum.

"Terkait penyidikan lebih lanjut, penyebab sampai terjadinya kecelakaan, tim penyidik yang akan mendalami. Karena, kami mendapat informasi banyak, nah itu lah sebagai petunjuk kami dan akan kami gali

semaksimal mungkin," ungkapnya.

Latif menyatakan, pihaknya siap melakukan backup penuh kepada Satlantas Polres Jombang dalam menangani kasus tersebut. "Karena, yang kita ketahui bahwa ini (kecelakaan) adalah suatu hilangnya konsentrasi si pengemudi. Nah, itu yg akan kita gali, itu hasil daripada olah TKP yang telah kita lakukan, kami akan membackup penuh dari Satlantas Polres Jombang," pungkasnya.

Seperti diberitakan, Vanessa Angel dan Febri Andriansyah mengalami kecelakaan lalu lintas di Tol Mojokerto-Surabaya, tepatnya di KM 672.400/A pada Kamis (4/11).

Polisi menduga, kecelakaan tunggal itu disebabkan kelalaian pengemudi. Akibatnya, mobil Mitsubishi Pajero berwarna putih yang dikendarai menabrak sparator tol dan terpental hingga ke lajur arah Jakarta.

Nahas, nyawa keduanya tak tertolong saat ditemukan petugas di lokasi kejadian. Sedangkan, ART, pengemudi, dan buah hati Vanessa selamat dari laka tersebut kendati mengalami luka akibat kejadian tersebut. Hingga kini, polisi masih mendalami perihal insiden laka lantas tersebut. [bed]

abednego/bhirawa

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Gatot Repli Handoko (tengah) bersama PJU Polda Jatim update penyidikan kasus laka lantas Vanessa Angel, Senin (8/11) di Mapolda Jatim.