Harian Bhirawa Edisi 10 April 2014

HARIAN

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

“ Angka partisipasi masyarakat ada peningkatan, jumlah angka partisipasinya mencapai 50 persen lebih,”

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454 Baca Hal 6

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Bupati Jember MZA Djalal

Kamis Wage, 10 APRIL 2014

http://www.harianbhirawa.co.id

Pakde Kesulitan Melipat Kertas, Gus Ipul Nyoblos Pakai Baju Sakera Surabaya, Bhirawa Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum mengaku dirinya mengalami kesulitan melipat kertas suara saat di bilik suara setelah mencoblos di TPS 27 Jalan Kertajaya Indah Timur, Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya, Rabu (9/4).

“Kertasnya besar, jadi bingung melipatnya habis dicoblos,” ujarnya ketika ditemui setelah mencoblos bersama istri dan keluarganya.

Pakde Karwo, sapaan akrabnya, tidak perlu antre karena kebetulan sedang sepi pemilih. Ia datang bersama Nina Kirana Soekarwo didampingi Ferdian Satria Nugraha, Kartika Ayu Prawitasari dan menantu Adista Aprelia Sari.

Orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut menggunakan hak suaranya di bilik yang terbuat dari kardus. Bilik ini merupakan bilik tambahan dari bilik berbahan aluminium.

 ke halaman 11

3 BESAR HASIL PILEG DI JATIM 2009

trie diana/bhirawa

Pakde dan Bude Karwo memasukkan kertas suara usai mencoblos di TPS 27 Jalan Kertajaya Indah Timur, Rabu (9/4).

Dengan berpakaian Sakera khas Madura, Gus Ipul dan istrinya datang ke TPS 39 Jalan Puncak Permai Utara II.

Semua Survei Unggulkan PDIP Megawati Klaim Menang di 15 Provinsi

24,10%

20,60%

14,90%

3 BESAR HASIL PILEG DI JATIM 2004

30,63%

21,04%

10 APRIL 2014

13,09%

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo -

Menerima tamu-tamu di ruang kerja

 Wagub H Saifullah Yusuf - 09.00

Menerima Pebisnis Agro Tourism Taiwan di Ruang Binaloka Adhikara.

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi - 10.00

Penyerahan SK Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara (Perhutani) di Jakarta.

Korban Lumpur Ingin Ganti Rugi Lunas Sebelum Pilpres Pemprov, Bhirawa Masyarakat korban lumpur Lapindo berharap dukungan dari Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum agar persolan lumpur tidak berlarutlarut dan cepat selesai serta memberikan win-win solution. Korban lumpur sudah merasa lelah serta sering berandai-andai dan ingin segera memikirkan kehidupan yang lebih baik lagi.

Menurut salah seorang korban lumpur Lapondo, H Sunarto, para korban lumpur sudah delapan tahun disuguhi ketidakpastian yang berkepanjangan.

Mereka tak hanya menderita kerugian materiil, tapi juga rugi psikologis dengan banyaknya masalah rumah tangga. Masyarakat korban lumpur Lapindo ingin segera pulih dari keterpurukan ini.

“Kalau bisa sebelum Pilpres semua proses ganti rugi sudah beres semua. Prinsipnya lebih cepat lebih baik. Kami berharap permasalahan ganti rugi ini

Jakarta, Bhirawa Hasil hitung cepat (quick count) beberapa lembaga survei menunjukkan PDIP memimpin perolehan suara dalam Pileg 2014. Namun dalam survei itu, partai ini tak berhasil menembus angka 20 persen meski berada di posisi pertama. Sementara di posisi kedua dan ketiga diraih Partai Golkar dan Partai Gerindra.

Sementara posisi keempat dan ketiga diraih Partai Demokrat dan PKB. Partai Demokrat yang sebelumnya meraih suara 20,85% dan sukses mengantarkan sang deklaratornya Susilo Bambang Yudhoyono ke kursi presiden, pada Pileg 2009 tahun ini perolehan suaranya jeblok.

Center for Strategic and International Studies (CSIS) dan Cyrus Network

QUICK COUNT

Banyak Surat Suara Tertukar

Bawaslu Nilai KPU Jatim Tak Siap

Penerima Tunjangan Profesi Pendidik (TPP)    

Jumlah : Rincian penerima : Total dana TPP : Mekanisme :

195.106 guru di Jatim 163.891 guru PNS dan 31.215 adalah guru non PNS sekitar Rp 1,5 triliun (estimasi penerimaan pada 2013) Perhitungan nominal dan seleksi penerima TPP dilakukan pusat

PEMUNGUTAN suara Pemilu Legislatif di berbagai daerah di Jatim diwarnai ‘serangan fajar’. Selain bagi-bagi sembako, para caleg juga memberi imingiming uang ke warga dengan harapan mencoblos caleg yang bersangkutan.

Di Kabupaten Banyuwangi dilaporkan terjadi politik uang (money poli-

 ke halaman 11

20,88% 13,47% 12,25% 10,62% 7,89%

Lingkaran Survei Indonesia (LSI)

19.53% 15.43% 11.76% 10.32% 9.40%

lum perhitungan dimulai. Kebijakan itu hasil rapat pleno KPU Surabaya yang dihadiri oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Surabaya, Kasatreskrim, dan Kasat Intelkam Polrestabes Surabaya, Rabu (9/4).

Ketua Panwaslu Kota Surabaya Wahyu Hariyadi menerangkan, pihaknya langsung memerintahkan penghentian pemungutan pasca mengetahui tertukarnya surat suara.

Beberapa wilayah yang tertukar surat

Dindik Jatim, Bhirawa Tenaga pendidik kembali bakal dimanjakan dengan sejumlah fasilitas tunjangan yang akan dicairkan secara berbarengan pada bulan ini. Di antaranya ialah, Tunjangan Profesi Pendidik (TPP), Tunjangan Fungsional Guru, tunjangan khusus guru daerah terpencil dan bantuan kualifikasi ke S1.

Kabid Tenaga Pendidik dan Kependidikan (Tendik) Dinas Pendidikan (Dindik) Jawa Timur (Jatim) Gatot Gunarso mengatakan, total terdapat 195.106 guru di Jatim yang bakal menerima TPP. Jumlah tersebut merupakan guru berstatus PNS maupun non PNS. Secara rinci, 163.891 merupakan

Sumber : Dinas Pendidikan Jatim

Serangan Fajar Merajalela, Ada Beras dan Uang

Lembaga Survei Nasional

Guru Bakal Terima Banyak Tunjangan

Masyarakat Sudah Pintar

 ke halaman 11

19,01% 16,22% 11,13% 9,68% 9,35%

Surabaya, Bhirawa Proses pemungutan suara dalam hajatan Pileg 2014 kali ini diwarnai persoalan banyak tertukarnya surat suara. Selain terjadi di Surabaya, kasus tersebut terjadi di antaranya di Lumajang, Pamekasan, Jember.

Di Surabaya, KPU Surabaya berusaha memperkecil risiko pemungutan suara yang tidak sah karena tertukarnya surat suara dengan menukar kembali surat suara sebe-

 ke halaman 11

MESKI berkiprah di Jakarta, Eko Patrio mudik ke kampung halaman untuk menyalurkan aspirasi politiknya dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014.

Khusus untuk Pileg 2014, pemilik nama Eko Hendro Purnomo beserta istri, Viona Rosalina terbang ke Nganjuk Selasa sore.

Dia melakukan pencoblosan di kampung halaman orangtuanya.

“Selasa sore, Eko dan Viona terbang ke Nganjuk untuk melakukan Pileg,” kata Eko, Rabu (9/4). Dia

 ke halaman 11

Jaringan Suara Indonesia (JSI)

19,10% 12,86% 10,26% 7,70% 6,44%

HINGGA PUKUL 20.20

“PDIP memang memenangkan Pemilu Legislatif 2014, tapi perolehan suaranya jauh dari perkiraan sejumlah poling yang dilakukan sebelumnya,” kata peneliti senior Phillips J Vermonte dalam konferensi pers CSIS dan Cyrus Network di Jakarta Pusat, Rabu (9/4).

Menurutnya elektabilitas Jokowi yang tinggi tidak mampu mengatrol perolehan suara calon legislatif dari PDIP. Phillips mengatakan caleg PDIP terlalu mengandalkan nama Jokowi sehingga kurang berusaha keras mendekati

suara antar Dapil antara lain TPS 11 dan 12 Lidah Wetan, TPS RW 5 Suryanata Sumberejo, TPS RT 5 RW 8 Benowo, TPS RT 5 dan 6 RW 3, serta beberapa TPS di Dapil 1 dan 2.

“Dari pendataan Panwaslu Surabaya insiden tertukarnya surat suara itu setidaknya terjadi di 4 kecamatan yakni Kecamatan Krembangan, Rungkut, Lakarsantri, dan

 ke halaman 11

Dindik Antisipasi Kekeliruan Soal UN Siswa Sakit Bisa Ujian di RS

Dindik Surabaya,Bhirawa Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya tak ingin kekeliruan naskah soal Ujian Nasional (UN) kembali terulang seperti tahun lalu. Karena itu, antisipasi dan persiapan terus dimatangkan mulai dari rayon, sub rayon hingga ke satuan pendidikan.

Kepala Dindik Surabaya Ikhsan mengatakan, ketua sub rayon dan timnya jauh-jauh hari telah diingatkan supaya lebih teliti dalam mengambil soal. Jangan sampai ada kekeliruan seperti yang terjadi tahun lalu.

Bila hal itu terulang, nanti yang dirugikan adalah siswa peserta UN. “Tim ini ngambil-

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Kreativitas KPPS untuk Tekan Angka Golput di Surabaya

Hadirkan TPS Bernuansa Goa hingga Nuansa Piala Dunia Brasil Eko Patrio

Sentil..  

Coblos 110 surat suara, Ketua KPPS ditahan Perlu dicoret jadi panitia pemilu

 

Hasil Pileg tak banyak senangkan caleg Buah over PD

 

Gubernur tegur Wakil Wali Kota Surabaya Supaya melek aturan

Suatu hal yang unik biasanya mampu menarik perhatian, termasuk Tempat Pemungutan Suara (TPS). Inilah yang mendasari Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara (KPPS) dalam menyukseskan Pileg 2014, Rabu (9/4). Mereka ramai-ramai membuat TPS seunik mungkin untuk menarik warga agar mau datang dan menggunakan hak suaranya.

Gegeh, Kota Surabaya

TPS 15 Kelurahan Kupang Krajan Kecamatan Sawahan didesain seperti goa. Nuansa Piala Dunia Brasil juga bisa dilihat di TPS di Kelurahan Kebonsari dan Kelurahan Morokrembangan.

Beberapa TPS di Surabaya saling adu kreativitas untuk menarik warga mau datang di TPS yang telah ditentukan.

Tak hanya memberi suguhan makanan atau snack, hiburan musik, namun juga

menyulap TPS seunik mungkin.

Apa yang dilakukan panitia pemungutan suara di Kelurahan Kebonsari, Kelurahan Morokrembangan, dan Kelurahan Kupang Krajan pantas diapresiasi. Ide kre-

trie diana/bhirawa

atifnya mampu menggaet warga menyalurkan hak pilihnya.

Di TPS 15 Kelurahan Kupang Krajan Kecamatan Sawahan Surabaya misalnya, TPS didesain seperti goa. Bahkan usai mencoblos warga

pun mendapatkan ice cream.

Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 15 Kupang krajan, Reko Mulyo menga-

 ke halaman 11

SURABAYA

2

Kamis Wage 10 APRIL 2014

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Pemkot Surabaya Tahan Raperda Surat Ijo

Surabaya, Bhirawa Keseriusan Pemkot Surabaya untuk melepas lahan aset dengan status Surat Ijo dipertanyakan masyarakat. Meski sudah dipastikan draft Reperda Pelepasan Surat Ijo telah dibuat , namun sampai saat ini tidak pernah disampaikan kepada legislative.

Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Ir. H. Adies Kadir, SH. M. Hum, mempertanyakan keseriusan itu.

Persoalannya, sampai saat ini Raperda (rancangan peraturan daerah) tentang pelepasan surat ijo belum dikirim ke

DPRD. Sementara kesepakatan untuk membahas Raperda ini sudah dilakukan sejak Agustus 2013.

“Kasihan masyarakat, terkatung-katung atas masalah ini. Bulan Agustus lalu dipanggil alasan sudah clear,

tinggal masalah diskon 50 persen. Padahal kita kan minta 10 persen. Sampai sekarang masih saja belum ada kejelasan,” ujar Adies, kemarin.

Ditambahkan Adies, pihaknya (Komisi A,red) lalu memanggil kembali bulan Oktober. Dinas terkait beralasan sudah masuk ke meja walikota. Hasilnya, bulan Nopember kembali perlu ada revisi karena muncul UU no. 17 tahun 2013 tentang pengelolaan barang milik daerah dan dibutuhkan konsultasi de-

ngan Depdagri, Keuangan dan sebagaianya.

“Sampai akhirnya kita panggil lagi bulan Nopember.

Alasanya tidak bisa gratis, harus bayar sesuai NJOP karena itu aset pemkot walupun pemkot tidak bisa memperlihatkan sebagian besar bukti kepemilikan aset tersebut. Padahal tanah ini sudah didiami hampir 20 tahun, 30 tahun sampai 60 tahun. Masak orang disuruh beli rumah yang ditempati sendiri dibangun sendiri, kan Q gat lucu,”sergahnya.Q

Pemilu Legislatif 2014

Priyo Budi Santoso di hari coblosan kemarin memberikan suaranya di TPS di kawasan lokalisasi Dolly(kiri).Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini seusai memberikan suaranya didampingi suaminya (tengah).

Parade Coblosan Pejabat

PBS Coblos di Dolly, Demokrat Kalah di TPS Soekarwo Pemkot Surabaya, Bhirawa Hari pemilihan suara Pemilu 2014 kemarin menjadikan Surabaya sebagai ajang berbagai fenomena menarik di TPS para pejabat.Antaranya ,Wakil ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso mencoblos di wilayah lokalisasi Dolly. Untuk Kali pertama, Wali kota Surabaya Tri Rismahrini menghadirkan keluarganya dengan lengkap di hadapan public saat pencoblosan. Kajati Jatim yang tidak pernah mencoblos sesuai KTP. Serta kekalahan Partai Demokrat di TPS Gubernur Soekarwo yang nota bene adalah ketua partai itu di Jatim.

Wakil Ketua DPR RI yang juga caleg dari Partai Golkar di dapil I (Surabaya-Sidoarjo), Priyo Budi Santoso (PBS) di hari coblosan kemarin terlihat memberikan suaranya di Surabaya. Lokasinya cukup menghebohkan yaitu di kawasan lokalisasi Dolly.

Pria asli Jatim ini sempat kaget, karena partisipasi masyarakat di sana untuk memilih wakil rakyatnya cukup besar dalam Pileg 2014 ini. Sebagai bukti, banyak dari para PSK yang rela antri untuk mencoblos wakil rakyatnya yang dikehendaki. ‘’Pesta demokrasi di sini sangat hebat.

Karena seluruh elemen masyarakat, mulai dari limnas, kepolisian dan Lurah Putat Jaya melakukan pengamanan di TPS. Pesta demokrasi menjadi pesta rakyat. Saya juga kaget, ternyata panasnya pesta demokrasi, ternyata setelah masuk disini suasananya dingin begitu masuk di TPS,” terang PBS yang saat itu didampingi istrinya Ny Fenty PBS, Rabu (9/4) di TPS 15 RT2 RW3 Kelurahatan Putat Jaya yang bertema Punokawan tersebut.

Ditambahkannya, dia rela untuk pindah coblos melalui formulir A5. Hal ini dilakukan karena dirinya ingin dekat dengan para konstituennya yang ada di Surabaya khususnya dan dapil satu umumnya. ‘’Saya sangat berterimakasih dengan masyarakat disini yang telah mendukung saya untuk duduk di DPR RI. Dan saya minta doa kepada panjenengan sedoyo semoga saya dapat mewakili njenengan sedoyo di pusat dengan duduk di DPR RI,’’tambahnya.

Fenomena menarik terjadi pula di TPS tempat

Gubernur Jawa Timur, Soekarwo mencoblos beserta keluarganya. Suara Partai Demokrat untuk tingkat DPR RI jeblok di Tempat Pemungutan Suara (TPS) tersebut. Di TPS ini, Partai Demokrat hanya memperoleh 33 suara jauh dari PDIP yang mendapat 141 suara.

“Penghitungan suara untuk tingkatan DPR RI sudah selesai. Sedangkan untuk DPRD I, II dan DPD belum karena masih direkapitulasi,” kata Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 27, Achmad Rusdianto, ketika dikonfirmasi melalui ponselnya, Rabu (9/4).

Perlu diketahui, Soekarwo dan keluarganya mencoblos di TPS 27 dekat rumahnya di Jalan Kertajaya Indah Timur VI, Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo Surabaya.

Partai bernomor urut 7 tersebut hanya mendapatkan 33 suara. Meski berada di urutan kedua, namun jaraknya sangat terpaut jauh di bawah PDI Perjuangan.

Partai berlambang kepala banteng moncong putih itu berhasil meraih 141 suara. Di urutan ketiga dengan 22 suara didapat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Sedangkan, Partai Golongan Karya (Golkar) memperoleh 6 suara.

Kemudian Partai Nasdem dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) sama-sama meraih lima suara.

Di TPS tersebut terdapat 491 jiwa yang termasuk dalam daftar pemilih tetap (DPT).

Hingga ditutup pukul 13.00 WIB, KPPS menerima tambahan 19 jiwa dari pemilih lain atau pindah coblos. “Di TPS kami ada 238 jiwa yang memberikan suaranya dengan 10 di antaranya dinyatakan tidak sah,” katanya.

Sementara untuk kesempatan yang sangat

jarang, Wali Kota Tri Rismaharini hadir di TPS bersama seluruh keluarganya.

Wali kota memberikan suaranya di TPS 01 Jajartunggal tepat pukul 07.00 WIB, kemarin.

Bersama keluarga, Risma ikuti oleh suami Risma, Djoko Sapto serta kedua anaknya Tantri dan Fuad menjadi warga pertama yang mencoblos di TPS tersebut.Setelah beberapa menit hadir, Ketua Kelompok Panitia Pemungutan Suara TPS 01 Tikno Widyastoto memanggil nomer urut pertama, Tri Rismaharini, yang kemudian diikuti keluarganya.

Risma yang mendapat surat suara langsung menuju ke bilik dua, kemudian menaruh surat suaranya lengkap berwarna hijau, biru dan kuning ke dalam kotak suara sesuai warnanya.

Berdasarkan data panitia, Wali Kota Surabaya terdaftar nomer DPT 171. Sementara total pemilih di TPS tersebut sebanyak 399 pemilih.

Sedangkan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Timur Arminsyah ternyata salah satu pejabat yang hamper tidak pernah mencoblos sesuai KTPnya.

Pria Asli Tangerang Banten ini menggunakan hak suara di TPS 18 kompleks Perumahan Margorejo Indah, Kelurahan Margorejo, Kecamatan Wonocolo Surabaya, Rabu (9/4).

Arminsyah mengatakan, kebanyakan asisten maupun Jaksa di kalangan Kejati Jatim bertempat tinggal di luar wilayah Surabaya.

Guna memudahkan saat pencoblosan Pileg 2014, Kajati berkoordinasi dengan KPU untuk meminta agar malakukan coblosan di wilayah Surabaya.

“Jaksa yang tidak tinggal di Surabaya, saya ajak untuk mencoblos di TPS 18. Tentunya, seminggu lalu saya sudah berbicara dengan KPU terkait hal ini,” ujar Kajati Jatim seusai melakukan coblosan, Rabu (9/4).

Terkait keingginan menggunakan hak suaranya, Arminsyah mengaku kalau dirinya sebenarnya ingin mencoblos ditempat asalnya yakni Tanggerang Banten. Karena Kajati perlu memantau kondisi di wilayah Jatim, maka pihaknya memutuskan untuk menggunakan hak suaranya di wilayah Q cty.dre.iib.bed Surabaya.Q

bed/bhirawa

Kajati Jatim saat mencoblos di TPS 18 kompleks Perumahan Margorejo Indah Surabaya, Rabu (9/4).

Pileg Berlangsung Kondusif, Bakesbangpol Evaluasi untuk Pilpres Pemprov, Bhirawa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jatim menilai pelaksanaan pemilihan legilatif (Pileg) kali ini masih aman dan berjalan cukup lancar.

Meskipun masih ada kekurangan dalam pelaksanaan pileg yang ada di daerah.

“Kita bersyukur pelaksanaan Pileg berjalan aman dan damai. Setidaknya harapan kita juga sama dengan KPU (komisi pemilihan umum, red) supaya target sebesar 75 persen bisa tercapai,” kata Kepala Bakesbang Jatim, Zaenal Muhtadien, Rabu (9/4).

Langkah selanjutnya, lanjut Zaenal, Bakesbangpol bersama dengan lembaga terkait akan melangsungkan evaluasi terhadap pelaksanaan Pileg yang telah berlangsung kali ini. Diantaranya mengenai persentase suara pemilih hingga kendala yang dialami “Memang kalau DPT (daftar pemilih tetap) masih dipermasalahan. Nanti ke depannya akan terus dilakukan koreksi untuk bisa lebih baik untuk pemilihan selanjutnya. Apalagi ke depan masih ada pemilihan presiden (pilpres),” katanya.

Menurutnya, dari tahun ke tahun pelaksanaan pemilihan umum selalu ada perubahan dan perbaikan agar pemilihan menjadi ideal.

“Harapannya, masyarakat bisa menggunakan hak partisipasinya dan tidak menyiakan hak politiknya.

Jangan sampai ada lagi sengaja golput lalu mempermasalahkannya,” katanya.

Partisipasi masyarakat yang dinilai positif ini, kelak ke depan akan diakomodasi dan disampaikan ke Pemerintah Pusat untuk bisa dimasukkan dalam peraturan perundangan dalam pelaksanaan pemilu di tahun-tahun mendatang.

Menanggapi masih banyak masyarakat yang masih bingung dengan caleg yang akan dipilih, Zaenal mengatakan, pembelajaran politik memang seharusnya terus dilakukan partai politik. Namun, tidak hanya bisa mengandalkan partai politik saja.

Dari pihak lain seperti akademisi hingga media massa harus bisa memberikan pemahaman politik ke masyarakat. “Seperti di media massa. Setidaknya ada keberimbangan dalam pemberitaan agar masyarakat yang awalnya belum paham menjadi paham. Perlahan Q rac demokrasi sesuai dengan track-nya,” katanya.Q

Tahanan Ikut Nyoblos, Pasien Rumah Sakit Banyak Golput Surabaya, Bhirawa Pemungutan suara Pemilihan Legislatif (Pileg) untuk tahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Klas I Surabaya di Medaeng, Rabu (9/4) berlangsung aman.

Sedikitnya 1604 tahanan yang mempunyai hak pilih menyalurkan suaranya di TPS Rutan.

Kepala Rutan Medaeng , Kadiono, Rabu(9/4) menerangkan bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sebelumnya berjumlah 1643 orang, kini menurun menjadi 1604 pemilih.

Menurutnya hal ini disebabkan penghuni atau tahanan di Rutan banyak yang keluar

masuk, sehingga membuat jumlah DPT berkurang dari jumlah awal.

“Tadinya, KPU menyediakan surat suara sebanyak 1643.

Berhubung banyak tahanan yang keluar masuk, maka surat suaranya jadi 1604,” ungkap Kadiono.

Sekedar diketahui, pemungutan suara yang dimulai pukul 07.00 WIB, dihadiri ribuan tahanan.

Dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang disediakan yakni sebanyak empat TPS. Adapun penempatan TPS 18 dan 19 berada dilantai dasar atau ruang jenguk tahanan.

Sedangkan, untuk TPS 20 dan 21 ditempatkan di lantai dua.

Namun, dalam pencoblosan kemarin sebanyak 43 tahanan Rutan Medang tidak bisa ‘Nyoblos’ dengan alasan WNA dan anak-anak. Kadiono menjelaskan, memang benar sekitar 43 penghuni Rutan tidak mempunyai hak suaranya dalam Pileg kali ini. Hal itu dikarenakan sebagian tahanan ada yang Warga Negara Asing (WNA) dan masih anak-anak.

“Sebanyak 11 orang tahanan yang WNA dan 32 orang masih anak-anak. Jadi, mereka tidak bisa menyumbangkan suaranya dalam pesta demokrasi Pileg 2014,” ujar Kadiono

sembari memantau TPS Rutan.

Sementara Tidak disediakannya Tempat Pemungutan Suara (TPS) Khusus di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Soetono Surabaya membuat angka Golput di rumah sakit milik pemerintah ini tinggi. Dari jumlah pasien yang kurang lebih 2.500 orang hanya dua orang yang mencoblos atau memberikan hak suaranya. ‘’Dari ribuan pasien hanya dua orang yang mencoblos dan mereka didatangi oleh petugas TPS dari Jalan Dharmawangsa Surabaya,’’ ujar Direktur RSUD dr Soetomo Surabaya dr Dodo

Anondo MPH. Menurut Dodo, selain tidak disediakannya TPS Khusus oleh KPU Surabaya, tingginya angka Polput di RSUD dr Soetomo disebabkan karena tidak tercatatnya pasien dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS teredekat. ‘’Jadi alasan ini yang membuat ribuan pasien dan keluarganya ditolak untuk mengikuti Pileg 2014,’’ jelasnya.

Dodo mengatakan, dari dua pasien yang mencoblos, mereka memiliki form A5 sedangkan pasien lainnya tidak punya. Form A5 ini yang diterima oleh petugas TPS sedangkan yang tidak punya

dan hanya mengandalkan KTP saja tidak bisa. ‘’Jadi jangan disalahkan jika pemilih di RSUD dr Soetomo sangat minim karena aturan yang diberikan KPU seperti ini,’’ ujarnya.

Lebih lanjut pria kelahiran Surabaya ini menjelaskan, dari pengalaman Pilgub tahun lalu, rumah sakit disediakan TPS Khusus yang berjumlah sebilan tempat. Alhasil jumlah pemilih dalam Pilgub ini bisa mencapai 200 orang, akan tetapi untuk Pileg ini rumah sakit tidak disediakan sama sekali TPS Khusus, sehingga terjadi penurunan secara Q bed.dna signifikan.Q

SURABAYA

Kamis Wage 10 APRIL 2014

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

RAGAM INFO

Pemkot Surabaya Gelar Ekspos Adipura Pemkot Surabaya, Bhirawa Pemkot Surabaya melakukan ekspose dan pembinaan Adipura 2013-2014 di jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan lembaga ketahanan masyarakat kota (LKMK) se-Kota Surabaya, Selasa(8/4).

Menurut Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, M. Taswin, ia menyambut baik dengan diselenggarakannya acara ini.

Menurutnya, program Adipura mendorong pemerintah dalam menerapkan good government.Ia menambahkan, Adipura dapat meningkatkan motivasi para birokrat, stakeholder, LSM untuk meningkatkan kesadaran dalam pengelolaan lingkungan.

Sedangkan Kepala Badan Lingkungan Hidup, Musdiq Ali Suhudi mengatakan, jika sebelumnya penilaian Adipura dinilai dari tingkat kebersihan pasar, sekolah, terminal dan lain-lain. Mekanisme penilaian tahun ini mengalami perubahan.

Tahun ini penilaian tidak hanya pada titik pantau melainkan Surabaya secara keseluruhan. Ia mengharap seluruh stakeholder bekerjasama menjaga lingkungan. ‘’Tahun lalu dalam ekspose Adipura, Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini menginginkan kesadaran masyarakat untuk sama-sama menjaga kebersihan sungai perlu ditingkatkan,’’ katanya.

Mengingat, di sejumlah titik masih sering dijumpai sampah/limbah rumah tangga yang mencemari sungai maupun saluran. ‘’Sungai bukan tempat sampah.

Sungai juga bukan sarana untuk MCK (mandi, cuci, kakus). Hal tersebut nampaknya perlu ditekankan kepada segenap masyarakat. Kendati sungai-sungai di Surabaya sudah cukup bersih, namun masih ada saja orang-orang tak bertanggung jawab yang seenaknya mengotori sungai,’’ kata Wali Kota.Q dre

Percepat Program KB, Garap Struktur Birokrasi Surabaya, Bhirawa Untuk mempercepat program Kepedududkan dan Keluarga Berencana (KKB), Badan Kepedudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jatim akan fokus mengarap garis struktural pegawai negeri sipil (PNS).

Recananya dalam waktu dekat BKKBN akan memperkuat hubungan dengan Babinsa dan Babinkantimas (Keluarga TNI dan Polri). ‘’Sebelumnya kita sudah menjalin kerjasama dengan Babinsa dan Babinkantimas sejak jauh-jauh hari, akan tetapi tahun ini lebih diperkuat kembali,’’ ujar Kepala BKKBN Jatim Ir. Dwi Listyawardani, MSc.DipCom .

Menurutnya, sesuai dengan arahan Gubernur Jatim Soekarwo, BKKBN wajib mengikutsertakan TNI dan Polri dalam menggarap KKB. Banyak dari anggota TNI dan

Polri (Babinsa dan Babinkantimas, red) dapat dioptimalkan keberadaannya, sehingga mempercepat pencapain program KKB. ‘’Pada TNI dan Polri dikenal dengan sistem komandonya sehingga mempemudah BKKBN dalam mencapai program,’’ jelasnya.

Dani panggilan akrab Dwi Listyawardani menyatakan, dari hasil pencapaian KKB tahun lalu peran serta TNI dan Polri sangat membantu BKKBN dalam mencapai target KKP (Kontrak Kinerja Pemerintah).

Jika dilihat peran serta

Babinsa dan Babinkantimas Jangka Panjang (MKJP) sedalam mensosialisasikan banyak 1.825.883 semula program KKB ke masyarakat 1.715.750, peserta KB aktif terutama di keluarga pria MOP sebanyak 134.767 berjalan dengan baik. ‘’Jadi semula 71.850 dan konjika dinilai keluarga Badom 105.575 semula binsa dan Babinkantimas 44.200, kelompok sangat militan dalam meBina Keluarga Bangawal program KKB,’’ lita (BKB) paripurtambahnya. na sebanyak 2.479 Lebih lanjut Dani mesemula 2.422, ngatakan, tahun Kelompok PIK relalu BKKBN maja sebanyak telah mencapai 2.117 semula target yang te2.095, kelomlah ditetapkan pok Bina oleh pemerinKeluarga tah diantaraLansia panya adalah ripurna peserta KB 2.008 semuaktif sebala 1.981, ken y a k lompok Pu6.113.945 sat Pelayas e m u l a nan Keluarga 4.915.940, peSejahtera serta KB aktif Mekab/kota 31 tode Kontrasepsi semula 2, Ir. Dwi Listyawardani,

MSc.DipCom

Jalan Perkotaan Lengang

Menjelang Pileg (pemilihan legislatif) beberapa ruas jalan di perkotaan di Surabaya terlihat lengang salahsatunya di jalan Basuki Rahmat Surabaya,Rabu (9/ 4) pagi. Biasanya pada hari libur dan hari biasanya jalan tersebut padat.

Pemuda Surabaya Deklarasikan Pasangan Capres Prabowo-Gita Surabaya, Bhirawa Terlepas dari latar belakang partai maupun idologinya, sejumlah pemuda kota Surabaya yang tergabung dalam Forum Pemuda Surabaya Bangga Berbangsa (PSBB) mendeklarasikan pasangan Prabowo Subianto dengan Gita Wiryawan (Prabowo-Gita) sebagai Capres 2014 yang dianggap paling pas dan ideal.

Menurut Rachmana Samsul Arief ketua FPSBB saat melakukan presscom di RM Ria Galleria jl Bangka Surabaya mengatakan bahwa, hanya pasangan sosok Prabowo Subianto yang dianggap tegas dan Gita Wiryawan yang dinilai mampu membenahi perekononian bangsa dan Negara.

“Kami sama sekali tidak melihat latar belakang keduanya, tetapi kami lebih melihat bahwa sosok Prabowo dan Gita akan mampu memberikan perlindungan terhadap kehidupan bangsa serta mampu menjaga harkat dan mertabat bangsa dimata dunia,” ucap Arief.

Hal senada juga di katakan Lukman juru bicara Forum PSBB yang berharap agar deklarasi pasangan Prabowo-Gita yang diawali dari kota Surabaya bisa diikuti oleh komunitas pemuda seluruh Indonesia.

“Deklarasi pasangan Prabowo dan Gita untuk Capres 2014 ini sengaja kami mulai dari kota Surabaya yang dikenal sebagai kota pahlawan, dengan harapan bisa diikuti oleh pemuda di seluruh nusantara, karena sosok keduanya kami anggap pasangan yang paling ideal dan Q gat pas di era ini,” ucap Lukman.Q

trie diana/bhirawa

Gubernur Tegur Wakil Wali Kota Surabaya Taman Budaya Jatim Ajak Langgar Cuti Lihat Sunrise of Java Kampanye Pemprov, Bhirawa Diam-diam Jatim Dr H Soekarwo memberikan sanksi teguran pada Wakil Wali kota Surabaya, Wisnu Sakti Buana.

Sanksi itu diberikan Ketua DPC PDIP Kota Surabaya menyusul pelanggaran kampanye yang dilakukan diluar hari cuti.

Surat teguran keras gubernur bernomor 110/6767/011/2014 itu dilanyangkan melalui Biro Administrasi Pemerintahan Umum (Adpum) Setdaprov Jatim pada 7 April lalu. Kepala Biro Adpum, Suprianto mengatakan, Gubernur menegur Wisnu Sakti setelah mendapatkan laporan pelanggaran cuti kam-

panye dari Panwas Kota Surabaya. Panwas melihat Wisnu ikut dalam kampanye tanggal 17 Maret 2014 pukul 14.35 WIB. “Wisnu hadir dalam rapat dalam kampanye rapat umum Pemilu 2014, yang diselenggarakan PDIP di Lapangan Thor Gelora Pancasila Surabaya,” ujar Suprianto, dikonfirmasi, Rabu (9/4).

Padahal, lanjut Suprianto, jadwal cuti kampanye Wisnu Sakti ada di tanggal 24 Maret, kemudian 26 Maret dan 4 April sesuai dengan surat keputusan Gubernur Jatim Soekarwo bernomor 131. 436/185/011/2014 tanggal 14 Maret 2014.

“Karena tak ada dalam jadwal cuti kampanye, maka surat teguran ini kita layangkan.

Teguran ini diatur dalam PP No

18 tahun 2013 pasal 28 ayat 2,” tegas mantan Kepala Biro Hukum Setdaprov Jatim itu.

Menariknya, sesuai data Biro Adpum, pelanggaran kampanye diluar masa cuti itu hanya dilakukan Wakil Wali kota Surabaya. Padahal sejumlah kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah lainnya juga mengajukan cuti kampanye. “Ini satu-satunya di Jatim,” jelasnya.

Bagi Biro Pemerintahan, teguran Gubernur ini menjadi sanksi moral yang luar biasa untuk wakil kepala daerah yang melakukan pelanggaran. Ini karena mereka merupakan publik figur yang seharusnya memberikan contoh baik di masyarakat. “Ini sanksi yang luar biasa, karena dia adalah pejaQ iib bat publik,” tegasnya.Q

Pemkot Ngotot Lebarkan Kali Asemrowo Surabaya, Bhirawa Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tetap akan melaksanakan proyek pelebaran Sungai Asemrowo yang berlokasi di RT 2 RW 7 Kelurahan Tambak Mayor Kecamatan Asem Rowo.

Meski 70 kepala keluarga

kerjasama pendidikan provinsi 6 semula 3.

“Secara kinerja dan pencapaian di masing-masing indikator KKP, BKKBN Jatim sudah menunjukkan hasil yang memuaskan, tapi masih ada berberapa indikator yang belum tercapai seperti jumlah unmeetneed, kelompok UPPKS, keluarga Pra Sejahtera I, KS I dan kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB,” jelasnya.

Ke depan Dani menyatakan, selain bekerjasama dengan TNI dan Polri, BKKBN BKKBN akan menggandeng instansi pemerintah, swasta dan stakeholder dapat mencapai target. ‘’Yang terpeting kerjasama dengan banyak pihak karena masalah KKB dapat diselesaikan dengan cara bersamasama tidak dengan sendirian,’’ Q dna jelasnya.Q

(KK) yang berada di bantaran sungai menolak, Pemkot ngotok melebarkan sungai dengan dalih sering terjadi banjir. Bahkan meluber ke Jalan Tanjungsari.

Walikota Surabaya, Tri Rismaharini mengatakan pelebaran sungai tetap akan

dilakukan selebar sembilan meter. Padahal, warga setempat tidak menyetuji. Mereka hanya menginginkan pelebaran seluas empat meter. “Kalau hanya empat meter tetap banjir disana, banjirnya kan sampek mengganggu Jalan Tanjungsari,” ujarnya,

Rabu (9/4).

Pelebaran sungai akan dilakukan secepat mungkin supaya musim hujan tahun depan tidak terjadi banjir lagi. Menurut Risma, sapaannya, sebanyak 70 KK itu akan dipindah ke rumah susun (rusun) Romokalisari

yang tidak jauh dari tempat mereka. Rusun tersebut kondisinya jauh lebih baik ketimbang rumah yang mereka tempati saat ini.

“Mereka ditempatkan di Rusun Romokalisari kok ndak mau, tempatnya kan Q gat bagus,” ucapnya.Q

Pemprov, Bhirawa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jatim melalui UPTD Taman Budaya Jatim mengajak masyarakat untuk mendatangi pendapa Taman Budaya yang berada di Jalan Genteng Kali, Surabaya pada hari Jumat (11/4) - hari Sabtu (12/4).

Sebab, pada tanggal tersebut terdapat kegiatan gelar seni budaya daerah (GSBD) dan Kabupaten/kota yang mendapatkan giliran yaitu Kabupaten Banyuwangi. Dari tahun ke tahun, gelar seni budaya yang ditampilkan Kabupaten/Kota sangat menarik.

Apalagi, mereka tidak hanya menampilkan tarian, hingga sendratari. Namun, pelaku ekonomi kreatif juga dibawa langsung ke pendapa Taman Budaya.

Masyarakat bisa langsung membeli produk kerajinan khas hingga makanan khas yang disajikan pelaku ekonomi kreatif itu.

“Silahkan datang saja ke Taman Budaya Jatim untuk bisa menikmati sajian dari Kabupaten Banyuwangi.

Tidak rugi datang untuk bisa menikmati seni budaya dan ekonomi kreatif yang ada. Masuk ke pendapa pun gratis,” kata Kepala Taman Budaya Jatim, Sukatno SSn, Rabu (9/4).

Dalam kesempatan, Pemkab Banyuwangi akan mempersembahkan seni pertunjukan Janger yang mengisahkan asal-usul kerajaan Macan Putih. Sekilas pertunjukan ini memang bergaya Bali meski berbahasa Osing dan Jawa, namun justru menjadi salah satu kebanggaan kota berjuluk Sun Rise of Java ini.

Sebelumnya, terdapat sendratari dengan lakon Ngrandu Ndaruyang. Acara ini dipersiapkan dengan matang untuk menunjukkan kekayaan seni budaya Banyuwangi. Kesenian lain yang juga khas Banyuwangi, adalah Tari Jejer Gandrung, Patrol, Terbang Kuntulan Q rac dan Tari Jak’ripah.Q

Mahasiswa Jepang Juga Ikutan Pemilu

Pakai Gaun Yukata, Tarik Perhatian Petugas KPPS Pemilu legislatif kali ini tidak hanya ramai oleh peserta dan pemilik suara. Sejumlah mahasiswa Jepang di Surabaya yang mengikuti program pertukaran mahasiswa juga larut dalam pesta demokrasi lima tahunan ini.

Nana Araki, Nana Omezawa, Rena Kusumoto, Yukoi Matsunaga, Shoko Maekawa, Suhei Nishiyama, Yo Masutani, dan Seigo Hagimori adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Bahasa Asing, Jurusan Bahasa Indonesia, Setsunan University Osaka Jepang. Disela proses belajar Bahasa Indonesia di Universitas dr Soetomo (Unitomo) Surabaya, mereka menyempatkan diri mendatangi salah satu tempat pemungutan suara (TPS). Tepatnya di TPS 10, wilayah RW-3, Kelurahan Medokan Semampir, Kecamatan Sukolilo, Rabu (9/4).

Meski tak punya hak pilih,

mereka terlihat cukup antusias mempelajari prosesi pemilihan wakil rakyat di Indonesia. Kedatangan mereka menarik perhatian petugas KPPS TPS 10, dan warga yang antre menyalurkan hak pilihnya. Bagaimana tidak?

Mereka semua datang mengenakan pakaian Yukata.

Pakaian yang mirip kimono, namun lebih sederhana ini dipadu obi (ikat pinggang) berbahan kain. Semakin menguatkan kesan Jepang, mereka mengenakan get (sandal kayu, sejenis kelompen).

Mereka menyimak tahapan demi tahapan proses pemungutan suara. Mulai antrean warga menyerahkan

form c-6 atau undangan hingga pemilik hak suara memasukan surat suara dalam masing-masing kotak.

“Ini menarik. Di Jepang hanya memilih parlemen, tapi di Indonesia, parlemen, dan presiden juga dipilih rakyat,” tutur Rena Kusumoto yang cukup cakap berbahasa Indonesia ini.

Penuturan nyaris sama disampaikan Nana Araki.

Mahasiswi semester V ini membandingkan pemilu di Jepang dengan di Indonesia.

“Kalau di Jepang tidak coblos, tapi menggunakan bolpoin. Ada juga yang menggunakan alat digital,” aku Nana sedikit terbata.

Rektor Unitomo Bachrul Amiq sengaja mengajak mahasiswa asal Negeri Sakura itu untuk mendatangi TPS yang berada tak jauh dari rumahnya. Kebetulan

Empat mahasiswa Jepang menunjukkan jari yang telah dicelupkan ke tinta pemilihan.

Bachrul Amiq ialah salah seorang pengurus kampung.

“Kita ingin menunjukkan ke mahasiswa Jepang bahwa

tam/bhirawa

demokrasi di Indonesia telah berkembang pesat. De-

mokrasi di Indonesia lebih maju dari Jepang karena presiden dipilih langsung oleh rakyat,” kata Amiq.

Wakil Dekan Fakultas Sastra Unitomo, Cicilia Tantri Suryawati menambahkan, keberadaan mahasiswa Jepang di TPS adalah bagian kurikulum Bahasa Indonesia bagi orang asing.

“Sebelumnya mereka kami ajak ke candi, ke sentra kerajinan. Selain itu kami ajak, mereka bisa langsung kenal masyarakat Indonesia. Kebetulan ada pemilu tahun ini, karena itu kami ajak ke TPS,” kata Tantri.

Pasca dari TPS, para mahasiswa Jepang ini akan mendapat tugas menulis paper berbahasa Indonesia tentang demokrasi di Indonesia. “Ini masuk penilaian studi lapangan dua SKS,” Q tam ungkap Tantri lagi.Q

OPINI

4 Tajuk

UN SLTA Sudah Bocor?

UJIAN nasional (UN) baru akan dilaksanakan Senin 14 April 2014. Naskah ujian sudah selesaikan dicetak, namun belum seluruhnya di-distribusikan ke daerah. Tetapi konon, jawaban soal Unas sudah beredar. Mungkinkah naskah soal Unas sudah bocor? Mungkin saja. Toh draft soal sudah tercetak, sehingga kisi-kisi sudah diketahui. Meski memprihatinkan, bocornya lembar jawaban banyak pula yang menunggu untuk membeli.

Tetapi bocornya naskah soal Unas tidaklah mengejutkan benar. Bahkan sejak delapan tahun terakhir jawaban Unas sudah rutin terjadi, beredar dengan berbagai cara. Termasuk melalui SMS telpon seluler. Berdasarkan temuan PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) Jawa Timur, jawaban Unas ditawarkan dengan harga Rp 190 ribu, sudah komplet meliputi 20 varian soal.

Banyak pihak berkepentingan memburu jawaban Unas: murid, guru, orangtua murid, sampai sekolah. Lebih lagi untuk jenjang SD dan SMP, pasti akan lebih heboh. Untuk tingkat SMP nilai hasil Unas menjadi salahsatu “tiket” masuk ke SLTA favorit. Yang memiliki nilai Unas lebih tinggi memiliki kans lebih baik, gampang diterima di sekolah negeri. Hal yang sama juga terjadi Unas SD, walau sudah diserahkan ke daerah.

Konon, harga jawaban Unas itu dipatok Rp 3 juta hingga Rp 5 juta, untuk paket komplet. Harga itu akan ditanggung oleh siswa satu sekolah, dan tak jarang melibatkan siswa sekolah lain. Prinsipnya, semakin banyak yang ikut, maka nilai urunan-nya semakin kecil. Sehingga nominal urunan berkisar antara Rp 25 ribu hingga Rp 200 ribu. Namun juga berlaku harga sosial, untuk siswa yang diketahui miskin dibolehkan gratis. Seluruh urunan masih dibebani syarat khusus, yakni menjaga kerahasiaan!

Secanggih itukah anak-anak? Seolah-olah tiada cara lain menghadapi Unas. Konon hal itu ditempuh dengan visi menenteramkan hati orangtua, serta menjaga gengsi sekolah, dan (tentu) gengsi siswa. Andai ujian nasional tidak menjadi faktor kelulusan, pastilah tidak akan terjadi kericuhan jawaban Unas. Walaupun Unas saat ini bukan menjadi satu-satunya faktor, namun tetap menjadi faktor penting, terutama untuk martabat sekolah.

Benarkah persaingan kompetensi siswa hanya melalui Unas? Ini sudah menjadi olok-olok. Bahkan sampai digunjingkan pada tataran internasional. Bahwa pendidikan di Indonesia, bagai hanya schooling for test. Sekolkah hanya untuk ujian, bukan untuk mengasah akhlak mulia dan kecakap-an. Karena itu beberapa pengamat pendidikan merekomendasikan penghapusan Unas.

Tujuan pendidikan secara tekstual dinyatakan dalam UU Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional) nomor 20 tahun 2003. Pada pasal 1 (ketentuan umum) angka ke-1, dinyatakan: “Pendidikan adalah ... untuk mewujudkan ... agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”

Kenyataan, memburu jawaban Unas bukanlah akhlak mulia. Hal itu sangat bertentangan dengan tujuan pendidikan.

Lebih lagi, pada pasal 12 ayat (2) huruf –a- UU sisdiknas tahun 2003 dinyatakan, setiap peserta didik berkewajiban menjaga norma-norma pendidikan.” Pertanyaannya, seberapa banyak peserta didik yang tidak terlibat perburuan jawaban soal Unas?

Bagai pepatah Jawa, “sing ora melu edan ora keduman.”

Yang tidak turut berburu jawaban soal Unas dipastikan memperoleh nilai biasa-biasa saja. Paling cerdas, rata-ratanya masih dibawah 9. Tetapi murid-murid dengan kompetensi akademi rendah pastilah memilih yang turut “edan.” Sukses mengalahkan murid yang berakhlak dan cerdas. Akibatnya, sekolah favorit SMA, MA dan SMK Negeri diisi anak-anak dengan kompetensi rendah secara akademik maupun moralitas. Karena itu penyelenggaraan Unas sudah memasuki situasi kritis! Diperlukan kajian sistemik untuk mengganti Unas sebagai evaluasi belajar tahap akhir. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Menunggu Hasil Pemilu Legislatif

KEMARIN (9/4), jutaan pemilih memasuki tempat pemungutan suara (TPS) di dalam negeri maupun luar negeri.

Dari pemilih sebanyak itu, puluhan juta di antaranya adalah pemilih pemula yang baru pertama kali mencoblos. Kita tel;ah menyelenggarakan pemilihan umum sebanyak 10 kali dengan tiga kali di antaranya diselenggarakan di masa reformasi. Masa reformasi menjadi penting digarisbawahi karena periode inilah pemilihan umum terselenggara mendekati ideal. Jargon lama tentang pemilu seperti “Luber Jurdil” yang merupakan akronim dari langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, mendekati kebenaran.

Pada pemilihan umum sebelumnya, di masa orde baru, pemilihan hanya dianggap sebagai formalitas politik.

Pemenangnya yang diharapkan oleh penguasa, sudah “disediakan”. Banyak TPS yang sudah mendapatkan hasil pemilihan sebelum pencoblosan dilangsungkan.

Pemilihan umum masa kini adalah sebuah proses politik untuk memilih pemimpin bangsa. Dimulai dari pemilihan calon anggota legislatif, kemudian pada 9 Juli nanti, kita memilih presiden. Dalam proses politik penentuan presiden, pemilihan calon anggota legislatif diperlukan bagi partai politik untuk mencapai syarat 20 persen agar bisa mengajukan calon presiden (presidential threshold). Dengan logika semacam itu, maka pemilihan 9 April ini adalah rangkaian panjang kita memilih paket pemimpin bangsa, yaitu calon anggota legislatif dan calon presiden. Jadi, betapa penting pemilihan pada hari kemarin dalam proses politik berbangsa.

Era demokrasi sekarang adalah era ketika pemimpin sebenarnya adalah rakyat. Orang yang pernah begitu getol mengajak “golput” pada masa ode baru, Wimar Witoelar, pun sekarang memilih menjadi penganjur untuk memilih. Alasan Wimar sederhana, kalau kita “golput”, maka kesempatan untuk memperbaiki keadaan akan hilang. Logika setara dengan premis itu adalah bahwa jika kita memilih “golput” maka itu sama saja kita lari dari tanggung jawab memperbaiki bangsa. Dengan meyakini bahwa sekarang ini rakyatlah yang berkuasa, maka pemimpin yang terbaiklah yang akan kita “lahirkan”. Kita diberi kesempatan sepenuhnya untuk melahirkan pemimpin.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Kamis Wage 10 APRIL 2014

DKPP Kembali ke Jalan yang Benar Mahkamah Konstitusi mempunyai keputusan dahsyat pada hari kamis (03/04/2014) kemarin, yaitu putusan MK tentang penghapusan aturan quick count yang membatasi jam tayangnya sebagaimana yang ada dalam pasal 247 ayat 2, 5, 6 dan pasal 317 UU No 8 tahun 2012 tentang Pemilu 2014; dan yang satunya adalah putusan DKPP bisa digugat di PTUN sebagai putusan yang membatalkan pasal 112 ayat 12 UU No 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, putusan DKPP bersifat final dan mengikat.

D

KPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) selama ini telah memutuskan banyak putusan super body, ia berkuasa seperti malaikat pencabut nyawa yang tidak bisa disentuh oleh para penyelenggara Pemilu, seakanakan putusannya adalah paling benar, tidak bisa diuji oleh lembaga peradilan yang sebenarnya.

DKPP beberapa kali presentasi dalam berbagai forum membanggakan dirinya karena telah memecat atau memberhentikan tetap dan memberhentikan sementara para anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota, hal ini berbanding terbalik dengan Dewan/ Badan etik yag dimiliki oleh DPRD, Dokter dan lain sebagainya, yang mereka menjadi dewan etik beneran, menjadi pengayom agar tidak melanggar aturannya.

DKPP menjadi momok yang menakutkan bagi para penyelenggara Pemilu di daerah sebab selama ini DKPP hanya punya taring untuk KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota, mereka tidak berani membuat sebuah keputusan yang sama bagi para penyelenggara Pemilu di Pusat. Para anggota KPU dan Panwaslu daerah menjadi sasaran empuk untuk menerima putusan-putusan yang subyektif dan kontroversial.

Satu Kali Sidang Langsung Dipecat Tidak semua putusan DKPP adalah putusan yang benar berdasarkan kode etik penyelenggaraan Pemilu sebagaimana yang termaktub dalam UU No 15 tahun 2011 dan atau MOU bersama KPU & Bawaslu, hal ini dikarenakan dalam persidangan belum tentu fakta yang sebenarnya terjadi di Lapangan ketika tahapan Pemilukada atau Pemilu.

KPU Kab Lumajang Provinsi

P

Dalam fakta persidan g an an tar a ketua dan sekretaris partai politik berbeda pendapat, bahkan akan saling adu jotos untuk mempertahankan pendapatnya masing-masing, sehingga sebelum gugatan ke DKPP, tidak salah jika Oleh : Pleno KPU Provinsi Jawa Timur menjadi Agus M Fauzi Jawa Timur pasca contoh ketidakberesan verifikasi pertama persidangan DKPP, menyatakan bahwa mereka cukup sekali salah satu pasangan calon tidak sidang dengan materi gugatan sah, tetapi hal ini berbeda pada tentang Pemilukada yang sidangpleno kedua karena momok DKPP nya tidak lebih dari satu jam, yang telah memecati beberapa setelah itu diputuskan Ketua dan penyelenggara Pemilu dengan salah anggota KPU Kab Lumajang pemahaman etika yang sepihak. diberhentikan tetap, padahal samKonsultasi ke DKPP mengpai waktu persidangan belum ada hasilkan bahwa kalau ingin selapelaksanaan tahapan Pemilukada, mat maka loloskan semua pasangmasih kurang satu tahun lagi. an calon, sebab katanya hak KPU Kab Lumajang mengakonstitusi calon dijamin oleh UUD jukan gugatan ke PTUN untuk 1945, mereka tidak melihat bahwa menguji putusan DKPP tersebut, ada UU No 12 tahun 2008 yang setelah beberapa kali persidangan mengatur secara teknis terkait dilaksanakan ada sebuah kepudengan pencalonan seorang calon tusan bahwa PTUN merasa tidak kepala daerah dan wakil kepala berwenang mengadili karena ada daerah, yaitu ada persyaratan pasal 112 ayat 12 dalam UU No 15 minimalnya yaitu didukung 15% tahun 2011 yang berbunyi putusan dari kursi atau suara sah.

DKPP final dan mengikat, ketika Surat jawaban dari KPU Banding ke PTUN pun, referensi RI atas pertanyaan dari KPU dan putusannya sama.

Provinsi ketika itu, tidak berani KPU Provinsi Jawa Timur juga menjawab secara tegas, ia sangat mendapat putusan pemberhentian normatif yang membuat interpresementara untuk tiga orang angtable (masih bisa ditafsirkan) segotanya, yaitu sampai terpulihkan bagaimana yang ada dalam PKPU salah satu pasangan calon kepala No 9 tahun 2013. Rekomendali daerah dan wakil kepala derah, paBawaslu Jawa Timur akhirnya dahal mereka yang konsisten menmenjadi kunci jawaban untuk jalankan PKPU No 9 tahun 2013 memutuskan kebuntuan tahapan secara normatif, bahwa syarat pencalonan untuk memutuskan pencalonan harus didukung oleh lolos atau tidaknya para pasangan partai atau gabungan partai policalon. tik, minimal 15% kursi dan atau suara sah, fakta yang sebenarnya Kebenaran UU Vs Etika ada salah satu calon yang diduduKebenaran subyektif merupakung oleh gabungan beberapa kan sumber yang sering menjadi partai politik, tetapi tidak sampai pemicu dalam memutuskan pem15%, hal ini disebabkan terjadi berhentian para penyelenggara dualisme kepemimpinan partai Pemilu daerah, di sini perlu ada politik di dua Parpol yang berbeda, titik temu supaya tidak ada peantara ketua dan sekretaris memmahaman yang berbeda dalam punyai pengakuan yang berbeda memahami aturan dan etika, terkait dengan kepengurusan dua sebab pada dasarnya para penyeDPW yang sedang mendaftarkan lenggara Pemilu tidak ada niatan calonnya dengan berpijakan pada untuk bersedia diberhentikan SK mereka masing-masing yang karena menjalankan yg diluar masih aktif.

UU Pemilu, Pemilukada dan Penyelenggara.

DKPP selalu mengatakan bahwa apa-apa yang benar menurut UU kalau tidak dijalankan pasti melanggar etika, tetapi apa-apa yang benar menurut etika belum tentu benar menurut UU. Disinilah kemudian DKPP mempunyai “tafsir kebenaran” sepihak atau subjektif dalam hal keberanan etika, sehingga memahami persyaratan 15% sebagai syarat mutlak calon kepala daerah didudukkan pada ruangan yang berbeda ketika seorang pasangan calon sudah diusung partai politik meski tidak memenuhi 15%.

Putusan MK tersebut di atas akan menjadi pengerem bagi DKPP, yaitu apakah pada putusan-putusan selanjutnya akan menghasilkan putusan yang benar berdasarkan UU - tentunya hal ini ketika di uji melalui gugatan di PTUN dan banding di PT TUN harus bisa tetap dipertahankan bahwa putusannya benar - atau masih berani mengambil putusan menurut etika subjektifnya.

Putusan MK menjadikan para penyelenggara lebih berani mengambil keputusan yang benar menurut aturan, tentunya juga tidak melanggar etika menurut perspektif UU Pemilu, Pemilukada dan Penyelenggara itu sendiri, sehingga menyongsong pada berbagai gugatan etika untuk DKPP pasca Pemungutan dan penghitungan suara mulai April 2014 nanti tidak dikawatirkan akan mudah memberhentikan penyelenggara yang tidak bersalah menurut konstitusi.

Putusan MK ini akan mengembalikan DKPP kepada jalan yang benar, yaitu sebuah Dewan Kode Etik bagi penyelenggara Pemilu yang sebenarnya, akhirnya DKPP bukan menjadi momok lagi para penyelenggara Pemilu untuk konsisten berpegang teguh pada konstitusi, tetapi ia menjadi lembaga yang sangat dihormati karena bekerja berdasarkan etika kebenaran UU, bukan berdasarkan etika yang berdiri sendiri diluar UU Pemilu, Pemilukada dan Penyelenggara.

Korban Putusan DKPP, Konsultan Politik & SDM Bangun Indonesia, Peserta Program S3 Universitas Airlangga

Aroma Politisasi Program Beasiswa Presiden

residen Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meluncurkan program Beasiswa Presiden Republik Indonesia (BPRI) pada Rabu (2/4).

BPRI didanai dari hasil pengelolaan dana abadi pendidikan. Peluncuran program yang mendekati pemilu ini dinilai banyak kalangan beraroma politisasi.

Kontroversi BPRI muncul akibat penamaan program yang spesifik mencantumkan Presiden RI. Seperti diketahui Presiden SBY adalah Ketua Umum Partai Demokrat yang gencar beriklan dengan jargon “Memberi bukti bukan janji”.

Wajar jika publik menuding SBY kembali memainkan politik pencitraan. SBY memang tidak maju lagi dalam Pilpres, namun program ini secara tidak langsung termanfaatkan untuk Partai Demokrat.

Publik berhak mengkritisi dan mengawasi agar kecurigaan ini terminimalisasi.

Celah Politisasi BPRI merupakan jenis beasiswa yang dijalankan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Sebelumnya LPDP sudah menjalankan program Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI). Data terakhir jumlah penerima BPI sekitar 1.500 orang. Anggaran seluruhnya untuk dua jenis program beasiswa itu adalah Rp 500 miliar per tahun. Dana itu merupakan bagian dari hasil pengelolaan dana abadi pendidikan yang berjumlah Rp 15 triliun lebih.

Penamaan BPRI sebenarnya sah, tetapi kurang bijak secara etika politik. Program BPRI berpotensi muncul sebagai politik citra dan politik gentong babi.

Aroma politisasi beasiswa oleh SBY sebelumnya juga mencuat karena surat Presiden SBY untuk seluruh mahasiswa peserta program beasiswa pendidikan mahasiswa miskin (bidik misi).

SBY dan Partai Demokrat nampak ingin mengulang strategi pemenangan 2004 dan 2009. Kala itu kemenangan didulang akibat optimalnya politik citra. Pemilu 2004 memunculkan citra pen-

dzoliman Megawati Saudara (1861-1865). kepada SBY. Pemilu Pada masa itu, para 2009 memanfaatkan tuan pemilik budak pencitraan atas promemberikan daging gram Bantuan Langbabi yang telah diasung Tunai (BLT). sinkan kepada para Pemilu 2014 sempat budak kulit hitam tercium akan digunauntuk diperebutkan. kannya program BanPerilaku para legistuan Langsung Selator yang mencari mentara Masyarakat subsidi pemerintah (BLSM) dan penuuntuk kepentingan Oleh : runan kembali harga politik pribadi bisa Ribut Lupiyanto elpiji sebagai polidisamakan dengan tisasi citra. Sayang perilaku para budak program ini kurang yang memperebutkan sukses. Setelah itu daging tersebut. beberapa sandiwara kebijakan Politik gentong babi kali bidipertontonkan untuk mendongasanya dilakukan oleh calon krak citra. Misalnya pencabutan incumbent yang telah memiliki kembali Perpres Nomor 105 dan kekuasaan. Teddy Lesmana da106 Tahun 2013 tentang Nomor lam bukunya Politik Pork Bar105 dan 106 Tahun 2013, pelunrel dan Kemiskinan menuturkan curan BPJS, dan kini BPRI. praktik “gentong babi” terkait peRealitas politik di Indonesia, rilaku politisi yang menggunakan menurut Yasraf Piliang (2005) uang negara untuk kepentingan didominasi rekayasa seakanpolitiknya dan tidak semata-mata akan. Tradisi politik citra boomuntuk kepentingan rakyat yang ing semenjak Era Reformasi yang diwakilinya. Banyak kebijakan

Kebijakan populis rentan diboncengi kepentingan politik yang tidak bertanggung jawab jelang Pemilu 2014. Publik mesti dibangunkan agar sadar dan kritis dalam menyikapi setiap dinamika kebijakan yang ada.

Berbagai elemen bertanggung jawab dalam pendidikan politik demi menyadarkan publik. memberikan ruang pers sebebasbebasnya. SBY tersandera tidak bisa menjual partainya, maka yang paling memungkinkan adalah mengulang strategi rekayasa kebijakan di detik-detik akhir kepemimpiannya. Kebijakan populis paling potensial dimanfaatkan dengan judul kepahlawanan membela rakyat.

Program BPRI rentan pula menghadirkan politik gentong babi (pork barel). Kata “gentong babi” menurut Maxey (1919) berasal dari praktik memberikan daging babi asin kepada para budak kulit hitam pada masa Perang

atau program yang dimanfaatkan sebagai sumber gentong babi. Misalnya adalah dana bantuan sosial, dana aspirasi, dan dana lain dari kebijakan pemerintah, termasuk di dalamnya adalah BPRI. Sikap Kritis Kebijakan populis rentan diboncengi kepentingan politik yang tidak bertanggung jawab jelang Pemilu 2014. Publik mesti dibangunkan agar sadar dan kritis dalam menyikapi setiap dinamika kebijakan yang ada.

Berbagai elemen bertanggung jawab dalam pendidikan politik

demi menyadarkan publik.

Pertama, pemimpin mesti menunjukkan keteladanan sikap kenegarawan. Politik citra mesti ditempatkan berdasar realita bukan rekayasa. Politik gentong babi juga tidak layak diterapkan pemimpin petahana. Akan lebih bijak jika SBY menganulir nama BPRI atau menunda peluncurannya hingga setelah Pemilu 2014.

Kedua, dunia pers mesti proporsional dan independen. Pencitraan selalu memanfaatkan pers dalam komunikasinya. Insan pres jangan sampai menggadaikan kemulian tugasnya hanya demi imbalan rente. Investigasi jurnalistik yang berimbang dibutuhkan untuk menguak setiap fenomena politik dan dinamika kebijakan. Informasi media sangat berharga bagi pencerahan publik.

Ketiga, politisi dan partai politik mesti berpolitik secara jujur dan berpihak hanya kepada kepentingan khalayak. Pro dan kontra terhadap kebijakan jangan justru dipermainkan untuk ikut mereguk pencitraan. Dukungan adalah efek alamiah terhadap konstistensi dan keberpihakan.

Keempat, kaum intelektual dan masyarakat sipil memiliki tanggung jawab moral mendidik dan menyadarkan publik. Produk akademik mesti disumbangkan untuk mengkaji fenomena yang terjadi. Analisis akademik yang objektif ditunggu dalam setiap keluarnya kebijakan, apalagi ketika terjadi polemik. Kritik dan pengawasan terhadap BPRI penting digencarkan demi rakyat. Publik yang kian cerdas dapat menangkal hingga menjadikan pencitraan dan politik gentong babi sebagai bumerang bagi pelakunya. Aroma politisasi yang sampai tercium publik dapat kontraproduktif dan berbuah antipati kepada sang pelaku. Pemilu 2014 menjadi pertaruhan bagi kenegarawanan pemimpin dan kedewasaan berpolitik kontestan.

Deputi Direktur C-PubliCA (Center for Public Capacity Acceleration) -Yogyakarta

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Bangkalan: Aditiya Roosvianto, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Kamis Wage 10 APRIL 2014

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO KELANA

Di Sidoarjo Banyak Sengketa Konsumen dan Produsen Sidoarjo, Bhirawa Untuk melindungi konsumen di Kab Sidoarjo, sudah saatnya dibentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ( BPSK) karena sangat urgent,sebab melihat jumlah penduduknya ali kusyanto/bhirawa yang besar noHusni Thamrin mor 2 di Jatim s e t e l a h Surabaya. Sehingga dimungkinkan bisa terjadi sengketa antara konsumen dan produsen.

Menurut Kepala Dinas Koperasi Perindag Sidoarjo, Feni Apridawati, sengketa antara konsumen di Sidoarjo dan produsen selama ini sudah banyak. Namun lembaga yang memfasilitasi sengketa itu tidak ada di Sidoarjo, sehingga banyak dilewatkan di BPSK milik Pemkot Surabaya. ‘’Dalam waktu dekat kami akan mengirimkan telaah staf pada bupati tentang urgenitasnya keberadaan BPSK di Sidoarjo,’’ jelas Feni, Selasa (8/ 4) kemarin.

Menurut Feni, bila penyelesaian sengketa dilakukan di Surabaya maka akan memakan waktu dan jarak. Juga kasus sengketa yang di tangani di BPSK Surabaya sendiri pasti banyak, sehingga penyelesaian sengketa konsumen dari Sidoarjo bisa jadi akan lama. Sehingga bila di Sidoarjo sendiri ada BPSK, maka logikanya penyelesaian sengketa antara konsumen dan produsen akan lebih cepat.

Untuk merespon hari konsumen tahun 2014 ini, kata Feni, pihaknya juga akan menyebarkan spanduk-spanduk dan liflet di sejumlah titik, yang isinya untuk memberikan saran-saran pada masyarakat sebelum membeli produk.Q ali

Delapan Caleg Incumbent Berebut Kursi di Dapil Panas Kota Mojokerto, Bhirawa Sebanyak 245 calon anggota legislatif (caleg) DPRD Kota Mojokerto bersaing ketat memperebutkan 25 kursi dewan di tiga daerah pemilhan (Dapil). Dari ratusan calon legislator daerah itu, 19 diantaranya incumbent.

Dapil II Magersari menjadi ‘Dapil neraka’ bagi Caleg Incu mbent. Karena dari 7 kursi yang diperebutkan 71 caleg di Dapil yang berada di empat wilayah kelurahan itu, delapan Caleg diantaranya merupakan Caleg Incumbent. Selebihnya Caleg pendatang baru dan mantan anggota Dewan setempat.

PDI-P, Partai Demokrat dan PAN masing-masing memasang dua caleg petahana. Sementara Partai Golkar dan PKS masing-masing memasang satu Caleg Incumbent.

Jika semua kursi Dapil II berhasil direbut para Caleg petahana, maka satu Caleg Incumbent yang terpental.

Para caleg Incumbent di Dapil ini pun akhirnya berkompetisi

ekstra keras. ‘’Memang di Dapil dua paling banyak Caleg petahana.

Tak mungkin semuanya kembali ke gedung Dewan untuk lima tahun kedepan. Ini tantangan berat yang harus dihadapi,’’ aku salah satu Caleg Incumbent Dapil II, Rabu (9/ 4) kemarin.

Sementara di Dapil I, enam caleg Incumbent bersaing dengan 96 caleg wajah baru untuk memperbutkan 11 kursi Dewan. Selain Partai Demokrat yang memasang dua caleg Incumbent, PKB, Partai Golkar, PAN dan Hanura masingmasing menempatkan satu Caleg incumbentdi Dapil yang berada di satu wilayah kecamatan, yakni Kec Prajurit Kulon dengan delapan

kelurahan.

Sedang di Dapil III, lima Caleg Incumbent bersaing dengan 65 Caleg pendatang baru untuk memperebutkan tujuh kursi. PKB menjagokan dua Caleg Incumbent. PDI-P, Partai Golkar dan PPP memasang satu caleg incumbent.

Beberapa caleg Incumbent mengaku tak gamang dengan rival mereka di ajang Pileg 2014 ini. Karena mereka merasa sudah lebih dikenal daripada Caleg pendatang baru. Kecenderungan pemilih yang lebih beroientasi pada figur Caleg, daripada afiliasi kepartaian bagi para Caleg Incumbent merupakan modal awal yang nyaris tak dimiliki Caleg pendatang baru.

Namun, sejumlah Caleg muka baru pun tak kalah percaya diri dengan Caleg inchumbent . Justru fenomena kecenderungan memilih pesona figur ini mengindikasikan semua Caleg yang berkompetisi pada Pileg memiliki

Bupati Sidak TPS Rawan Golput Sidoarjo, Bhirawa Petugas PPS (Panitia Pemungutan Suara), TPS (Tempat Pemungutan Suara) dan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) berkreasi agar bisa menarik minat pemilih supaya menggunakan hak pilihnya dan tidak Golput, Pemkab Sidoarjo memberikan hadiah masing-masing tiga ekor kambing kepada mereka yang angka kedatangan pemilihnya terbaik, suaranya terbanyak dari jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang sudah ditentukan.

Selain itu, usai melakukan pencoblosan, Rabu (9/4) Bupati Sidoarjo bersama Wakilnya serta Forpimda melakukan Sidak ke TPS-TPS yang rawan Golput.

Diantaranya di RW 5 Desa Celep Sidoarjo, TPS 8 Desa Pabean Sedati dan TPS 11 Dusun Sambi Kerep, Desa Jemundo, Kec. Taman dan Lapas Delta Sidoarjo.

Menurut Kepala Bakesbangpol Pemkab Sidoarjo, Yusuf Isnayanto, yang mendampingi rombongan Bupati menjelaskan, TPS di RW 5 Desa Celep Sidoarjo depan RSUD, mempunyai DPT paling kecil diwilayahnya, yakni sekitar 391, juga ditunjuk sebagai TPS untuk para pasien dan keluarganya yang tidak bisa melakukan pemilihan di desa tempatnya tinggal.

Sedangkan di TPS 8 Desa Pabean Kec. Sedati, selain untuk warganya, TPS itu juga disediakan bagi para penumpang pesawat dari Bandara Internasional Juanda yang tak ada kesempatan untuk pulang bisa ke TPS terdekat. ‘’Di tempat ini diprediksi angka Golputnya sangat tinggi, makanya Sidak rombongan bupati agar warganya termotifasi untuk hadir ke TPS,’’ katanya.Q ach

potensi dan peluang sama rial untuk delik pelanggaran kuat. Terlebih, strategi pend- pidana pemilu belum dikanekatan personal tongi.Q kar ke pemilih pun tak jauh beda.

19 Caleg Petahana DPRD Kota Mojokerto Terlepas dari Dapil I (Prajurit Kulon) strategi masing-masing 1. Abdullah Fanani (PKB) Caleg, aroma 2. Hardijah Susanti (Partai Golkar) 3. Deny Novianto (Partai Demokrat) money politics 4. Nuraida Rahayuningsih (Partai Demokrat) rupanya masih 5. Miftah Aris Zuhri (PAN) kental di ranah 6. Nuryono Sugih Raharjo (Partai Hanura) pesta demokrasi tingkat KoDapil II (Magersari) ta Mojokerto.

1. Odiek Prayitno (PKS) Panwaslu se2. Suliyat (PDI-P) tempat me3. Sunarto (PDI-P) ngaku keban4. Sony Basuki Raharjo (Partai Golkar) jiran laporan 5. Paulus Swasono Kukuh (Partai Demokrat) tengara money 6. Uji Pramono (Partai Demokrat) politics. Namun, 7. Syaiful Arsyad (PAN) hingga hari pen8. Aris Satrio Budi (PAN) coblosan, wasit Dapil III (Magersari) Pemilu ini men1. Junaidi Malik (PKB) yatakan belum 2. Achmad Rusyad Manfaluti (PKB) dapat menin3. Yunus Suprayitno (PDI-P) daklanjuti 4. Bejo Edy Utomo (Partai Golkar) laporan yang 5. Riha Mustofa (PPP) masuk. Karena, bukti formal * sumber : KPU Kota Mojokerto dan bukti mate-

Tarif Rusunawa dalam Pembahasan

Dua TPS Kebanjiran Harus Dipindah Gresik, Bhirawa Setidaknya dua TPS dipindah dari 14 TPS karena tergenang banjir di Desa Deliksumber, Lundo dan Deswa Sedapurklagen, Kec Benjeng. Banjir tak diduga karena sebulan terakhir Gresik jarang turun hujan. Tetapi dua hari terakhir menjelang Pemilu, hujan turun dengan intensitas tinggi dibeberapa daerah hulu.

Tak pelak, Gresik yang merupakan daerah hilir mengalami kebanjiran.

Banjir ini sangat dirasakan terutama bagi masyarakat yang tinggal di hilir sekitar Sungai Lamong yaitu wilayah Kec Benjeng dan sekitarnya.

Meski demikian, ternyata banjir tak menyurutkan keinginan masyarakat Deliksumber, Kec Benjeng untuk tetap mencoblos. Hal ini terlihat dari antrian di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4 dan TPS 5 desa Deliksumber, Kec Benjeng.

Saat ditanya Bupati Gresik Sambari Halim Radianto dan Wakil Bupati Gresik, Mohammad Qosim pada TPS yang lingkungannya kebanjiran, Rabu (9/ 4) kemarin, masyarakat setempat menyatakan tetap semangat melakukan pencoblosan. ‘’Banjir siapa takut, coblosan jalan terus,’’ demikian ungkap Khoirul Anwar warga setempat.

Senada, hal ini diungkapkan Suliyono (35), Warga Deliksumber yang mengaku rumahnya rela dipakai untuk TPS karena TPS yang sudah direncanakan digenangi banjir setinggi 30 cm. ‘’Air datang sejak tengah malam dan pagi tadi banjir menggenangi TPS, melihat semangat warga kami memutuskan untuk memakai rumah saya sebagai TPS. Pagi tadi warga sekitar sini kerja bakti memindahkan TPS,’’ katanya.

Camat Benjeng, Darman mengaku sejak awal sudah mengantisipasi apabila sesuatu hal terjadi misalnya banjir saat pelaksanaan Pemilu. ‘’Kami sudah melakukan persiapan dengan melatih ang gota Linmas yang ada, serta masyarakat yang ada di daerah terdampak. Kemungkinan terjelek sudah kami perkirakan dengan memindahkan TPS,’’ katanya.Q eri

5

Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus dan Wakilnya Suyitno Sidak ke TPS.

kar/bhirawa

Usai Nyoblos, Bupati dan Wali Kota Sidak Pengamanan TPS Mojokerto, Bhirawa Usai Nyoblos, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mojokerto, Mas’ud Yunus dan Suyitno bersama Forum Pimpinan Daerah (Forpimda), Rabu (9/4), memantau langsung pelaksanaan Pileg di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah Kota Mojokerto. Hal yang sama dilakukan Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP) yang juga turun ke sejumlah TPS untuk melihat langsung kondisi keamanan dan kelancaran di sejumlah TPS. Untuk wilayah Kota Mojokerto TPS yang dikunjungi yakni di wilayah Kel Blooto, dan TPS Lingkungan Balongcangkring, di Balai Pertemuan Balongcangkring I, Kel Pulorejo, Kec Prajurit Kulon. Sementara di wilayah Kec Magersari, TPS Wates di area Masjid Shalahudin dan TPS Kuwung, Kel Meri jadi sasaran pemantauan. ‘’Secara umum pelaksanaan Pileg berjalan lancar dan aman sesuai harapan kita,’’ ujar Mas’ud Yunus disela-sela meninjau TPS Kuwung.

Antusiasme warga menuju bilik suara untuk mencoblos

sesuai hati nuraninya, ujar Mas’ud Yunus, menunjukkan keinginan kuat warga Kota Mojokerto untuk memperoleh pemimpin yang mempunyai kapasitas dan amanah. ‘’Melihat animo masyarakat dengan terlibat langsung dalam pesta demokrasi dengan menggunakan hak pilihnya menjadi indikator tingkat partisipasi warga masyarakat. Semoga ini menjadi jawaban bahwa Golput tak mendapat tempat lagi,’’ imbuhnya.

Mas’ud berharap, hingga pencoblosan rampung tak ada aral yang berarti. Ini berkat kerjasama semua pihak, pemerintah, masyarakat dan aparat keamanan. Kondisi demikian sekaligus menunjukkan kedewasaan kita dalam berdemokrasi.

Sebelum meninjau sejumlah TPS, Walikota Mas’ud Yunus menggunakan hak pilihnya di TPS 5 Surodinawan, Kel Prajurit Kulon. Sedang Wawali Suyitno mencoblos di TPS Kedundung Indah, Kel Kedundung, Magersari.

Sementara. Itu Bupati MKP dan jajaran Forpimda dan Ketua KPU Kab Mojokerto juga melakukan Sidak ke

sejumlah TPS di wilayah Kab Mojokerto. Mengawali Sidaknya, bupati bersama rombongan bertolak ke Desa Gayam, Kec Mojoanyar. Terdapat 6 TPS dengan jumlah 397 pemilih. Selanjutnya pada lokasi berikutnya di Desa Mojotamping, Kec Bangsal terdapat 9 TPS dengan jumlah 3.517 pemilih.

Di kedua sample desa pada Sidak kali ini tak ditemukan adanya kendala apapun. Seluruh kelengkapan dari KPU Kab Mojokerto telah di distribusikan ke semua Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan pendistribusian diteruskan ke masing-masing TPS. Sebelum menggelar Sidak, Bupati Mustofa Kamal Pasa bersama istri, Ikfina Mustofa Kamal Pasa mendatangi TPS 01 di SDN Tampungrejo II Kec Puri, guna memberikan hak suaranya. Tidak ada perlakuan khusus dari panitia saat menyambut kedatangannya.

Bupati tetap melalui prosedur antri dengan mengantongi nomor urut 402. ‘’Sebagai warga negara saya menggunkan hak pilih saya sesuai dengan keyakinan saya,’’ ujar bupati MKP usai nyoblos.Q kar

Sidoarjo, Bhirawa doarjo, sebelumnya harga Kenaikan tarif sewa Ru- sewa berkisar antara Rp200 mah Susun Sederhana Se- ribu hingga Rp300 ribu per wa (Rusunawa) telah di- bulan. Harga baru terendah naikan lebih dari 100% menjadi Rp440 ribu untuk membuat pelantai V, lantai nghuninya IV Rp470 ribu, banyak yang lantai III berpamitan.

Rp500 ribu, Mereka tak lantai II mampu memRp530 ribu dan bayar sewa. Seuntuk kios/lantelah tariff ditai dasar naikkan kaRp585 ribu. rena UPT RuKoordinator sunawa telah Pengelola Ruditarget untuk sunawa Pucamendapatkan ng, Bambang ist PAD. Suwarno saat Saiful Ilah Bupati Sidoditemui, mengarjo Saiful Ilah, Rabu (9/4) aku tak bisa berbuat banmenegaskan, kalau tarif itu yak, karena ini sudah kepumasih dalam pembahasan. tusan Bupati Sidoarjo, yang Berapa nilainya yang pantas dituangkan dalam Peradan bagaimana aturan serta turan Bupati Nomor 49 Perdanya masih dibahas tahun 2013 tentang Tarif dengan melibatkan Fakultas Sewa Rumah Susun SenderHukum Unair Surabaya. hana Sewa di Kab Sidoarjo. ‘’Jadi kalau kami menenDi Rusunawa ini sarana dan tukan tarifnya nanti tak prasarananya sudah terpesembarangan, juga diukur nuhi. Ruang tipe 24 sudah bagaimana kemampuan layak untuk dihuni. Karena penyewa yang notabene bagi ruang tamu, kamar tidur, MBR (Masyarakat Berpeng- dapur dan jemuran sudah hasilan Rendah). Namun sendiri-sendiri, tidak jadi satu menurut saya mestinya me- seperti tempat kos. Untuk reka juga jangan sampai fasilitas listrik maupun air keberatan dengan kenaikan juga sudah mempunyai metarif itu. Karena mereka juga teran sendiri-sendiri. harus konsisten dengan Terpisah, Kepala UPT Ruwaktu mendesak peme- sunawa Slamet Budiarto rintah untuk menaikkan mengatakan kalau pihaknya UMK,’’ katanya. sudah membicarakan, berMereka waktu menaikkan koordikasi masalah itu UMK mendesak dengan ber- dengan beberapa pihak terbagaimacam cara, berdemo kait,hasilnya sudah kami dan lain-lain, tepati kon- mengirimkan surat ke Busekwen dengan kenaikan pati Sidoarjo. tarif Rusunawa tak mau. ‘’Kami mengacu Perda Padahal, tarif Rusunawa itu Nomor 9 tahun 2010 tentang juga sudah ditentukan 20% Pemakaian Kekayaan Dadari UMK setempat. ‘’Ma- erah, di dalam Pasal 14 kanya kita usahakan lagi, terdapat penegasan, pesaya harap mereka bersabar ngelolaan diperbolehkan untuk bisa menemukan har- mengajukan keringanan ga yang cocok buat mereka,’’ antara 10% hingga 50%. ujar Saiful Ilah.

“Jadi kami masih menunggu Perlu diketahui setelah keputusan bupati,’’ jelas harga sewa baru per petak- Slamet Budiarto. nya di Rusunawa diterapTahun lalu, kami ditarget kan Pemkab Sidoarjo ber- PAD sebesar Rp700 juta bisa laku mulai awal tahun 2014 terpenuhi, tahun 2014 ini tarini. Para penghuninya ban- get dinaikkan sekitar Rp900 yak yang berpamitan. Me- juta lebih. Padahal kondisi reka tidak memperpanjang persewaannya sangat bersewa kontraknya, karena beda dengan tahun lalu. ‘’Konharganya cukup mahal un- disi penyewanya juga tinggal tuk kelas MBR. sedikit, untuk penghuni rusun Harga sewa yang diterap- di Ngelom Kec Taman tinggal kan meningkat selangit, 60 KK, di Pucang 64 KK dan lebih dari 100%. Contoh di di Bulu Sidokare tinggal 54 Rusunawa Desa Pucang Si- KK,’’ terangnya.Q ach

Pasien RSUD Sidoarjo Tak Bisa Nyoblos Angka Golput di Kab Sidoarjo dalam Pileg 9 April kemarin tak bisa dihindari. Salah satunya dari pasien-pasien yang sedang di rawat di RS. Di RSUD Sidoarjo, petugas dari TPS 8, Dusun Sidowayah, Kel Celep, Kec Sidoarjo, yang jemput bola ke RSUD tak sampai keliling ke kamar-kamar pasien yang dirawat di RS Pemkab Sidoarjo itu. ‘’Harapan kita sebenarnya bisa keliling ke kamar-kamar pasien, tapi petugas terbatas sehingga tak bisa kita lakukan,’’ ungkap Riyatin Sudari, petugas TPS 9 Dusun Sidowayah, Kel Celep, yang diperbantukan TPS 8 untuk melayani masyarakat yang ada di RSUD Sidoarjo, Rabu ( 9/4) kemarin.

Karena banyaknya Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ada di TPS 8, pelayanan coblosan jemput bola di RSUD pun baru bisa dilakukan diatas pukul12.00 WIB, dengan mem-

bawa satu kotak suara. TPS nya ditempatkan di lantai dasar ruang Tulip. Karena banyak keluarga pasien yang ingin nyoblos, demikian juga perawat di RSUD, sehingga waktu coblosan yang menurut ketentuannya sampai pukul 13.00 WIB sempat molor.

Menurut Riyatin, harusnya pada pileg 2014 ini di RSUD Sidoarjo ada TPS khusus.

Supaya bisa focus melayani pasien, keluarga pasien dan pegawai RSUD yang sedang masuk kerja. Tapi menurutnya, intruksi dari pusat tidak

ada. Padahal pada Pileg 2009, sempat ada TPS khusus di RSUD. Pada Pilkada Jatim 2013 kemarinpun, di RSUD Sidoarjo sudah tidak ada TPS khusus. ‘’Karena tidak ada TPS khusus, akhirnya terpaksa harus nunut pada TPS terdekat di RSUD, yakni di TPS 7 dan TPS 8 kelurahan Celep,’’ kata Riyatin.

Diakui Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Celep, Teguh Prihandoko, pasien yang dirawat di dalam kamar RSUD harusnya juga diakomodir. Sebab mereka juga memiliki hak suara untuk nyoblos. ‘’Hanya karena keterbatasan kami bagaimana lagi, kenyataan di lapangan seperti itu,’’ kata Teguh mengakui.

Teguh yang juga ikut melakukan jemput bola ke RSUD, menyampaikan tak adanya TPS khusus di RSUD, karena

ali kusyanto/bhirawa

Meski sedang bertugas, perawat di RSUD Sidoarjo tetap gunakan hak suaranya untuk nyoblos dalam Pileg 2014 pada 9 April kemarin. untuk membuat TPS khusus menurut ketentuannya harus ada DPT. Padahal di RSUD menurutnya campuran, karena

pengunjungnya berasal dari berbagai daerah. Maka itu ditiadakan TPS khusus disana.Q ali

JAWA TIMUR

6

Kamis Wage 10 APRIL 2014

Tujuh TPS Direkomendasi Pemilu Ulang Sumenep, Bhirawa Sedikitnya tujuh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di dua daerah pemilihan (dapil) di Sumenep, yakni dapil 5 meliputi kecamatan Batu Putih, Batang-batang, Gapura dan Dungkek dan dapil 4 meliputi kecamatan Dasuk, Ambunten, Pasongsongan dan Rubaru terjadi surat suara tertukar.

Di dua dapil itu, lima di antaranya di kecamatan Batu Putih, yakni TPS 8 Desa Batu Putih Laok dengan DPT 302, sebanyak 125 surat suara sudah dicoblos, TPS 6 Desa Juruan Daya, jumlah DPT 323 orang, TPS 8 Desa Juruan Laok jumlah DPT 372 orang, sudah dicoblos sebanyak 125 surat suara, TPS 2 Desa Sergang, DPT 346 dan TPS 7 Desa Batuputih Daya, masing-masing kecamatan Batu Putih.

Untuk dapil Sumenep 4, ada dua TPS surat suaranya tertukar dengan ss dapil 5, yakni TPS 4 Desa Keles jumlah DPT 344 orang, dicoblos 14 ss, dan TPS 8 Desa Tambaagung Tengah jumlah DPT 353 SS, dicoblos 2 SS. Ketua Panwascam Batu Putih, Moh Hartono mengatakan, setelah ditemukan adanya SS untuk DPRD Kabupaten Sumenep di dapil 5 tertukar dengan SS dapil 7, kepulauan, pihaknya langsung meng-

Penghentian pemungutan suara di TPS 8 Desa Batu Putih Laok, Batu Putih Sumenep.

sul/bhirawa

Pemilih Bingung, Foto Caleg Tak Ditampilkan

KILAS JATIM

efi/bhirawa

Bupati Jember MZA Djalal saat lakukan monitoring pelaksanaan pemilu legeslatif di beberapa TPS di Desa Kaliwining Rambipuji.

Djalal Monitoring Pileg di Empat Kecamatan Jember, Bhirawa Bupati Jember MZA Djalal melakukan monitoring di beberapa tempat pemungutan suara di 4 Kecamatan, Rabu (9/4) pagi. Yakni TPS di Desa Kaliwining Rambipuji, TPS di Kecamatan Bangsalsari, TPS di Kecamatan Semboro dan TPS di Umbulsari.

Bupati Djalal yang didampingi oleh Muspida berdialog langsung dengan petugas TPS, serta berbincang-bincang ringan dengan para pemilih yang antri.

“Dari hasil pantauan di lapangan, pelaksanaan Pemilu Legeslatif (Pileg) di Kabupaten Jember aman dan kondusif. Angka partisipasi masyarakat ada peningkatan, hingga hari ini (sekitar pukul 10 pagi-red) jumlah angka partisipasinya nencapai 50 persen. Masih ada waktu beberapa jam lagi, untuk melihat angka partisipasi masyarakat ,” ujar Bupati Djalal kepada sejumlah media yang mengikuti monitoring.

Di samping melakukan monitoring di beberapa TPS, Bupati bersama rombongan melihat langsung sentra buah kelengkeng di desa Gunungsari Umbulsari.

Di desa tersebut, dijadikan sentra buah kelengkeng binaan Universitas Jember dan Disperindag Jember yang memiliki potensi yang sangat luar biasa. “Terus dikembang potensi buah kelengkeng di desa ini, dan atur jangka produksinya, sehingga dapat menghasilkan buah kelengkeng sepanjang tahun,” kata Bupati Djalal singkat.Q efi

Kab Malang, Bhirawa Pelaksanaan pencoblosan calon legislatif (caleg) di wilayah Kabupaten Malang, telah membingungkan sebagian pemilih ketika mencoblos nama caleg di lembar surat suara. Hal itu disebabkan, tidak adanya foto caleg, sehingga pemilih banyak yang keliru untuk menentukan pilhan, khususnya para orang tua lanjut usia. Meski sebelumnya, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun caleg sudah memberikan simulasi cara mencoblos caleg di surat suara.

“Saya bingung, ketika membuka surat suara, karena tidak ada foto caleg. Padahal, saat para caleg melakukan sosialisasi, baik di kartu nama maupun di gambar benner ada fotonya. Tapi, setelah masuk bilik suara dan membuka surat suara ternyata hanya nama dan gambar partai,” terang salah satu warga Desa Petungsewu, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang Lasmin (65), Rabu (9/4), seusai mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02, di desa setempat.

Selain bingung saat memilih caleg, kata dia, melipat kembali surat suara juga ribet, apalagi setiap pemilih mencoblos empat surat suara, yakni DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Dan kemungkinan, tidak dirinya saja yang bingung untuk mencoblos caleg di surat suara. Namun, juga dialami warga yang lainnya, yang usianya sama-sama seperti saya ini.

Hal yang sama juga dialami, pemilih pemula asal Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten setempat Susianti, yang kini masih duduk dibangku SMA, bahwa dirinya juga mengalami kesulitan dalam memilih caleg di surat suara. Sebab, dalam surat suara tidak terdapat foto caleg terkecuali caleg dari DPD. “Sehingga saya ragu-ragu untuk mencoblos nama, takut jika nama sama tapi wajah beda,” paparnya.

Dengan adanya ragu tersebut, tegas dia, maka akhirnya saya memilih nyoblos bendera partai. Susianti mengaku, jika dirinya belum pernah diberikan sosialisasi maupun simulasi cara mencoblos di surat suara oleh KPU. Seharusnya, KPU memberikan sosialisasi di sekolah-sekolah, karena siswa SMA sebagai pemilih pemula.Q cyn

cyn/bhirawa

Warga saat memenuhi hak pilihnya di TPS 02, Desa Petungsewu, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.

hentikan proses pemungutan suara disejumlah TPS tersebut dan direkomendasikan untuk pemilu ulang. "Setelah ditemukan adanya surat suara yang tertukar, kami langsung hentikan pemungutan suara meski sudah ada SS yang sudah digunakan oleh pemilih," kata Moh Hartono, Rabu (9/4).

Menurut Hartono, awal diketahuinya tertukarnya surat suara itu setelah ada salah satu pemilih menemukan SS yang bukan dapil 5 dan melaporkan ke panitia penyelenggara di TPS tersebut. "Awalnya, satu orang pemilih saat mencari caleg jagoannya tersenyata tidak ada, saat diteliti ternyata surat suara itu bukan untuk dapil 5," terangnya.

Untuk itu, lanjutnya, pihaknya memberikan solusi agar dilakukan pemilihan ulang di TPS yang terdeteksi SS tertukar itu. "Solusinya, ya harus dilakukan pemilu

ulang, untuk sementara pemungutan suara dihentikan," jelasnya.

Sementara itu, Komisioner KPU Sumenep, Moh Ilyas mengaku telah mendapatkan laporan hal tersebut dari jajarannya ditingkat TPS. Sesuai Surat Edaran (SE) KPU RI, jika ada kejadian seperti tertukarnya surat suara antar dapil, penyelenggara harus menghentikan proses pemungutan suara. "Kami tetap berpatokan pada SE KPU RI yang menyatakan jika ditemukan SS yang tertukar harus dihentikan dan dolakukan pemilu ulang," jawab Ilyas.

Ilyas menegaskan, terkait jadwal pelaksanaan pemilu ulang disejumlah TPS yang dinyatakan dihentikan lantaran SS tertukar, pihaknya masih akan berkoordinasi dengan KPU Jatim, mengingat jumlah persediaan SS di KPU sangat tidak mungkin melihat jumlah kebutuhan SS di 7 TPS tersebut. "Jadwalnya kami masih akan koordinasi dengan KPU Jatim, karena persediaan SS untuk pemilu ulang di setiap dapil hanya seribu SS, sementara disatu dapi 5 saja sudah membutuhkan SS yang banyak," urainya.Q sul

Siapkan Reward untuk Golput Terendah dan TPS Unik Batu,Bhirawa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kecamatan Bumiaji berkesempatan untuk membawa pulang uang jutaan rupiah dalam pemilihan legislatif (Pileg) kemarin (9/4).

Hal ini bisa dilakukan jika mereka mampu/bisa meningkatkan partisipasi pemilih dalam pileg tersebut. Langkah ini sebagai salah satu upaya yang dilakukan oleh Camat Bumiaji, Hari Santoso dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Bumiaji untuk menekan angka golput.

“Kecamatan Bumiaji dan PPK Kecamatan Bumiaji siap memberikan reward kepada KPPS yang mampu menekan angka golput.

Hal itu ditunjukkan dengan jumlah golput yang sedikit dan tingkat kehadiran tertinggi,” ujar Camat Bumiaji, Hari Santoso, Rabu (9/4).

Ia menjelaskan bahwa pihaknya sengaja menggelar sayembara, barang siapa yang bisa meningkatkan partisipasi masyarakat untuk datang ke TPS dan mampu menekan angka golput, disiapkan hadiah jutaan rupiah.

Hadiahnya pun cukup menggiurkan karena mereka bisa membawa pulang uang jutaan rupiah.

Hanya saja, sayembara ini hanya bisa diikuti oleh KPPS yang ada di Kecamatan Bumiaji.

Kecamatan Bumiaji dan PPK menetapkan batas juara atas sayembara ini, yakni harus di atas 85 persen tingkat kehadiran pemilih ke TPS. KPPS yang mampu meraih angka tertinggi bisa mendapatkan hadiah pertama sebesar Rp 2 juta. Sedangkan untuk hadiah kedua mendapatkan dana sebesar Rp 1,7 juta dan juara ketiga mendapatkan hadiah Rp 1,3 juta.

Di samping hadiah tersebut, PPK Bumiaji juga menggelar lomba untuk TPS terunik, TPS yang paling unik dilihat dari penataan TPS atau pun pakaian yang dipergunakannya bisa memperebutkan juara 1 hingga 3.

Juara 3 TPS unik akan dihadiahi oleh PPK sebesar Rp 200 ribu, juara dua mendapatkan hadian sebesar Rp 300 ribu dan juara 1 mendapatkan hadiah sebesar Rp 500 ribu. “Sayembara ini adalah salah satu cara kita untuk memberikan semangat kepada petugas KPPS dan untuk menekan angka golput,”tambah Arif Erwinadi, anggota PPK Kecamatan Bumiaji.

nas/bhirawa

Kecamatan Bumiaji dan PPK Bumiaji gelar sayembara untuk tekan golput dan memberi semangat kepada penyelenggara pemilu.

Dijelaskan pula oleh Hari Santoso, dengan langkah yang diambil ia optimis pelaksanaan pileg di Kecamatan Bumiaji berlangsung dengan tertib dan tingkat partisipasi warga tinggi. Lebih lanjut ia menerangkan jumlah pemilih di Kecamatan Bumiaji sebanyak 43.623 pemilih dengan rincian 21849 pemilih laki-laki dan 21774 pemilih perempuan dengan jumlah TPS sebanyak 127 TPS. Hingga berita ini ditulis, belum ditemukan pemenang dari sayembara tekan angka golput dan TPS unik ini.

Pijat Pemilih Cara lain untuk menarik pemilih adalah dengan menyediakan jasa pramupijat. Pemandangan itu yang terlihat di TPS No 8, Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Masyarakat di desa itu begitu antusias untuk melaksanakan pesta demokrasi ini, hingga dengan sukarela mereka memberikan bantuan demi kelancaran pelaksanaan pemungutan suara.

Titin Supriyatin, pemilik Panti Pijat Putri Jaya Mojorejo mengatakan beberapa saat sebelum pelaksaaan pemungutan suara pihaknya dihubungi oleh KPPS yang meminta ijin menggunakan halaman parkir tempat usahanya untuk dipergunakan sebagai TPS. Tidak hanya itu, ia juga menge-

rahkan 4 pegawainya yang tidak pulang kampung untuk menjadi penerima tamu.

“Kita bisanya memberikan tempat dan membantu mengarahkan warga yang akan melaksanakan kewajibannya mencoblos, itu cara kita membantu kesuksesan pelaksanaan pileg ini,” ujar Titin, Rabu (9/4).

Diketahui, dalam pengelolaan panti pijetnya, Titin mempunyai 7 pegawai. Dari 4 orang berasal dari luar kota, 3 orang berasal dari Kota Batu. Ia memberikan kebebasan kepada pegawainya untuk pulang kampung. Tiga orang pegawainya yang berasal dari Kota Batu memilih pulang, karena mencoblos di TPS-nya. Sementara 4 pegawainya memilih tetap di tempat pekerjaannya membantu menjadi penerima tamu di TPS. “Kita tidak rugi meski menutup tempat usaha, karena memang hari ini kita liburkan,” papar Titin.

Sementara, Ketua KPPS TPS, Didik Iswantono mengatakan, pihaknya berupaya melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk mensukseskan pesta demokrasi.

Untuk menarik perhatian masyarakat agar berbondong-bondong datang ke Tps. ”Ya agak ribet sebenarnya, tapi tetap nyaman berpakaian seperti ini, yang penting bisa menarik perhatian warga agar mau berbondong-bondong datang ke TPS,” ujar Didik.Q nas

Realisasikan Pembangunan 100 Rumah Tak Layak Huni Upaya Serius Pemkab Mengentaskan Kemiskinan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo, punya cara tersendiri dalam upaya menekan masalah kemiskinan di Kota Santri dalam tahun 2014 ini. Salah satunya, melalui realisasi pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) bagi warga miskin yang tersebar di Kelurahan Dawuhan, Kecamatan Kota Situbondo. Para warga tak mampu ini diberi bantuan berupa rehab rumah layak huni sebanyak 100 unit dengan pagu anggaran Rp 5 juta tiap Kepala keluarga (KK).

Bupati Situbondo, H Dadang Wigiarto SH, melalui Lurah Dawuhan, Sumarjono SH, mengatakan, pembangunan 100 unit RTLH di wilayah kerjanya merupakan salah satu strategi Pemkab Situbondo dalam mengatasi tingginya angka kemiskinan di Kota Santri, Situbondo. “Tahun 2014 ini, kami (Kelurahan Dawuhan) merealisasikan pemba-

ngunan rumah tidak layak huni bagi 100 kepala keluarga (KK) miskin,” tutur Sumaryono, dalam jumpa persnya kemarin.

Mantan Lurah Ardirejo itu menambahkan, hingga awal April, pembangunan RTLH yang merupakan leading sektor Dinas Cipta Karya (DCK) Kabupaten Situbondo itu sudah dinyatakan rampung dan hanya menyisakan

proses evaluasi dari tim pemeriksa.

“Ini program murni dari APBD Kabupaten Situbondo 2014. Saat proses penggarapan kami melibatkan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) Kelurahan Dawuhan dengan dibimbing oleh Dinas Cipta Karya,” ungkap Sumaryono.

Mantan Kasi Kesbangpol itu menandaskan, Pemkab Situbondo melalui Kelurahan Dawuhan, berharap program realisasi pembangunan 100 unit RTLH ini dapat membantu mengentaskan angka kemiskinan yang ada di Keluarahan Dawuhan.

Selain itu, lanjut Sumaryono, pembangunan RTLH ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan maasyarakat kurang mampu. “Dengan direhab-

nya rumah warga tak mampu, maka dengan sendirinya kualitas hidup mereka semakin membaik, jika dibanding sebelumnya,” papar Sumaryono.

Masih kata Sumaryono, program ini murni berasal dari usulan masyarakat terbawah (battum up), lalu dilanjutkan ke Ketua RT (rumah tangga) guna mendapatkan bantuan bedah rumah. Nah, kata Sumaryono, berdasarkan usulan dan pertimbangan tersebut, akhirnya Ketua RT mengusulkan ke Kelurahan Dawuhan guna dilakukan survei lapangan.

“Proses selanjutnya kami bersama seluruh jajaran terkait mengadakan kajian dan rapat serta pembahasan atas usulan warga tersebut. Baru setelah disepakati

sawawi/bhirawa

Sabar Imam, salah satu penerima program RTLH di Kelurahan Dawuhan, Kecamatan Kota Situbondo, saat menunjukkan rumah hasil rehap, kemarin. ditingkat Kelurahan, selanjutnya kami membawa usulan tersebut ke Pemkab Situbondo. Dari usulan tersebut akhirnya Kelurahan

Dawuhan mendapatkan bantuan 100 unit RTLH,” pungkas pria yang berdomisili di Jalan WR Supratman itu kemarin.Q awi

JAWA TIMUR

Kamis Wage 10 APRIL 2014

KILAS JATIM

Tidak Tersedia TPS, Pasien Tak Coblos Bangkalan, Bhirawa Pasien dan keluarga Pasien di Badan Rumah Sakit Umum Daerah Syarifah Ambami (BRSUD Syamrabu) Bangkalan terancam tidak bisa mencoblos pada pelaksanaan Pileg. Mereka lebih memilih menjaga anak dan keponakannya yang tengah menjalani rawat inap di BRSUD tersebut.

Sedangkan Tempat Pemungutan Suara (TPS) tidak tersedia di lingkungan BRSUD Bangkalan. “Mau pulang jauh, jadi saya lebih baik tidak mencoblos,” kata Amrin warga desa parseh kecamatan Socah bangkalan, Rabu (9/4).

Dikatakan Amrin, sebenarnya dia telah memperoleh surat undangan untuk mencoblos. “Kalau undangan saya dapat tapi berhubung keponakan saya belum sembuh, ya terpaksa saya tidak mencoblos,” kata Amrin yang sudah satu minggu menunggu keponakannya yang sakit.

Ketua KPUD Bangkalan, Fauzan Jakfar ketika dikonfirmasi menjelaskan, pada pelaksanaan pileg ini KPU hanya memang hanya menyediakan TPS di rumah tahanan (rutan) saja. “Untuk pasien dan keluarga pasien, kami menyiapkan TPS terdekat di samping rumah sakit,” jelas Fauzan.

Dijelaskan Fauzan, untuk pasien dan keluarga pasien kalau nanti hingga jam 12 tidak mencoblos, maka pihaknya akan mengirimkan petugas untuk menyisir ke ruangan-ruangan yang ada di rumah sakit tersebut. “Petugas kami bersama perpol nanti akan melayani ruangan-ruangan rumah sakit, dan kami sudah melakukan pendataan bersama menajamen rumah sakit, sebab mereka bisa melakukan pencoblosan menggunakan A-5, tapi meskipun hanya menggunakan KTP akan kami layani setelah jam 12,” pungkas Fauzan.Q dit

7

Hasil Pileg Tak Banyak Senangkan Caleg Caleg Gagal Terpilih Harus Kuat dan Jangan Putus Asa Tulungagung, Bhirawa Calon legislatif (caleg) yang senang dengan hasi Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 yang hari pemungutan suaranya dilaksanakan Rabu (9/4) dipastikan tidak akan banyak jumlahnya. Hanya 10 persen dari semua caleg yang menjadi kontestan dalam Pileg 2014 yang bakal senang.

Demikian diungkapkan Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo SE, seusai melakukan pencoblosan surat suara di TPS 01 Kelurahan Kampung Dalem Kota Tulungagung, Rabu (9/4).

“Dari caleg DPRD Tulungagung yang jumlahnya sebanyak 537 orang yang bakal terpilih hanya 50 orang saja. Mereka yang terpilih tentu senang selebihnya tidak,” ujarnya.

Bupati Syahri yang kemarin ditemani istrinya, Ny Wiwik Syahri Mulyo, selanjutnya mengatakan bagi yang caleg yang gagal terpilih untuk tidak larut dalam kesedihan. Mereka harus kuat dan jangan sampai putus asa.

Namun demikian, diungkapkan Pemkab Tulungagung sudah menyediakan segala sesuatunya jika memang kemudian ada caleg yang tidak kuat menahan kesedihannya.

Di antaranya dengan menyediakan RSUD dr Iskak sebagai tempat perawatan caleg yang mengalami gangguan kejiwaan.

“Sudah kami persiapkan ruang perawatannya. Tetapi kami berharap tidak ada caleg yang sampai dirawat disana.

Semoga saja semua dapat menerima hasil Pileg 2014,” paparnya.

Menjawab pertanyaan, Bupati Syahri Mulyo belum bisa memastikan apakah caleg yang dirawat di RSUD dr Iskak akibat kekalahan dalam Pileg 2014 biaya perawatannya akan ditanggung Pemkab atau tidak. Menurutnya masalah teknis tersebut nanti masih akan dibahas dengan Direktur RSUD dr Iskak, dr Supriyanto SPb. “Kalau memang ada caleg yang jatuh miskin dan kemudian dirawat di RSUD dr Iskak karena miskin tentu haknya akan sama dengan masyarakat miskin lainnya. Pemerintah kan menjamin bagi warga miskin untuk mendapat perawatan kesehatan gratis,” paparnya lagi.

Informasi yang diperoleh Bhirawa menyebutkan jumlah caleg untuk DPRD Tulungagung menyusut menjadi 536 orang.

Ini karena satu orang di antara mereka meninggal dunia.

Menurut anggota KPU Tulungagung, Suyitno Arman SSos MSi, pihaknya telah mengeluarkan surat edaran jika ada pemilih yang memilih nama caleg yang telah meninggal dunia, maka suaranya akan dihitung menjadi milik partai politik yang bersangkutan.

Sementara itu, pantauan

wed/bhirawa

Bupati Syahri Mulyo dan Ny Wiwik Syahri Mulyo saat menyalurkan hak suaranya di TPS 01 Kelurahan Kampung Dalem Kota Tulungagung kemarin.

Bhirawa di Kota Tulungagung saat berlangsungnya pemungutan suara berlangsung relatif aman dan lancar. Bahkan sejumlah ruas jalan utama perniagaan di kota berikon Marmer tersebut terlihat sepi saat pagi hari sekitar antara pukul 07.00 sampai pukul

10.00 WIB. Banyak toko yang tutup, kalaupun buka mereka baru buka pada pukul 12.00 WIB. Keadaan ini dimungkinkan karena kemarin merupakan hari yang diliburkan. Selain antusiasme warga Tulungagung juga cukup tinggi dalam me-

lakukan pencoblosan surat suara di TPS. Seperti yang terlihat di TPS 23 Kelurahan Bago Kota Tulungagung. Dari jumlah DPT yang tercatat di TPS tersebut sejumlah 322 pemilih yang menggunakan hak suaranya mencapai 212 pemilih atau 65,8 persen.Q wed

Pemilu Diharapkan Hasilkan Dewan yang Amanah Wali Kota Malang dan Bupati Pamekasan Mencoblos Malang, Bhirawa Wali Kota Malang, Moch. Anton, usai mencoblos, di TPS 10 dekat kediamanya, di kawasan Tlogomasa Rabu (9/4) kemarin berharap pemilihan umum (Pemilu) tahun ini menghasilkan anggota dewan yang amanah.

"Kita berharap pemilu ini menghasilkan anggota dewan yang benar-benar amanah, dan mampu membawa aspirasi masyarakat, Kota Malang," terang Anton.

Anton yang datang di TPS, sekitar pukul 09.00 WIB, didampingi isterinya, Umi Farida. Pria yang juga Ketua DPC PKB Kota Malang menyalami petugas dan masyarakat sebelum menggunakan hak pilihnya. Menurut peria keturunan Tionghua ini, khusus untuk wakil rakyat di tingkat DPRD Kota Malang, ia berharap bisa bersinergi dengan Pemkot Malang demi mempercepat pembangunan.

"Pemkot Malang membutuhkan

sinergi, jadi selain menghasilkan anggota dewan yang amanah, tetapi juga anggota dewan bisa sinergi dengan Pemkot Malang, makanya melalui pileg ini, bisa menjadi langkah untuk menuju kesehjateraan masyarakat Kota Malang," imbuh wali kota Malang yang kerap disapa Abah Anton ini.

Terkait dengan pelaksanaan pemilu di Kota Malang, menurut dia telah berjalan sesuai dengan rencana dan tidak ada gejolak yang berarti. Hingga kini terpantau aman dan kondusif.

Apalagi pejabat Pemkot Malang bersama dengan TNI dan kepolisian telah melakukan pemantauan mulai pada Selasa (8/4) malam. "Kota Malang jangan sampai kecolongan. Kita semua harus mensukseskan pemilu, karena Kota Malang adalah barometer dan percontohan nasional," tukas Anton.

Bahkan kata dia, kota Malang bertekad mempertahankan predikat sebagai penyelenggara terbaik pemilu

din/bhirawa

Bupati Pamekasan bersama Ibu Ani Syafii, menggunakan Hak Pilihnya di Kelurahan Bugih, Kecamatan Pamekasan.

pada tahun ini. Gelar tersebut tentunya ingin dipertahankan karena kota Malang dinilai sebagai wilayah yang jauh dari konflik. "Selama ini Malang selalu menjadi percontohan dalam pelaksanaan pemilu," ujarnya.

Terpisah, Dandim 0833 Kota Malang, Letkol (Inf) Gunawan Wijaya menegaskan jika wilayah Kota Malang selalu aman. Hingga saat ini pun belum ditemukan adanya indikasi kerusuhan. Dan TNI telah mampu menunjukan kenetralannya. "Yang jelas suksesnya pemilu adalah sukses negara kita, jadi kami tetap optimis Kota Malang mampu mempertahankan, predikat pelaksana pemilu yang baik," terang Gunawan.

Coblos di TPS III Bugih Sementara itu, Bupati Pamekasan, Achmad Syafii, sebelum berkeliling meninjau pada sejumlah TPS di beberapa wilayah. Bupati bersama ibu Ani Syafii, menyalurkan hak pilihnya di TPS 3 Kelurahan Bugih, yang berada di RT 03 RW 02, Jalan Pintu Gerbang Gang II. Bupati bersama Ibu, yang didampingi Kabang Humas Pemkab Pamekasan, Nurul Hidayat, tiba di TPS sekitar pukul 08.00 WIB, dan merupakan pemilih pertama di TPS yang melayani pemilih 431 orang. Usai mencoblos, Bupati Pamekasan beserta unsur Forpimda (Forum Pimpinan Daerah) Kabupaten Pamekasan meninjau sejumlah TPS. Di antaranya TPS 2 dan TPS 1 Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan, TPS 5 Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan dan TPS 3 Desa Pademawu barat, kecamatan Pademawu.Q mut.din

ristika/bhirawa

Soal UN SMA/SMK diamankan di Mapolres Nganjuk dengan kawalan ketat Polisi.

Polres Nganjuk Amankan Soal UN Nganjuk, Bhirawa Di tengah kesibukan pengamanan Pemilu legislatif, Polres Nganjuk Selasa (8/4) kemarin mendapat droping soal ujian nasional (UN) jenjang SMA/SMK/MA untuk lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Daerah (Disdikporada) dan Kementerian Agama (Kemenag) Nganjuk.

Sidikitnya ada 200 boks soal UN disimpan di Mapolres Nganjuk, dengan pengawalan ketat petugas. Selain Polisi, soal UN juga diawasi oleh pejabat Disdikporada Nganjuk dan tim independen.

Rencananya, soal Unas tersebut didistribusikan ke 20 polsek setelah disimpan di Mapolres Nganjuk, pada H-2 menjelang pelaksanaan ujian, Senin, (14/04) mendatang. "Sebagaimana telah dijadwalkan, kita telah melakukan pengambilan soal UN dan sekarang sudah datang. Sesuai ketentuan, penyimpanan soal memang harus ditempatkan di Polres," terang Dra. Widyasti Sidhartini, M.Si., Kepala Disdikporada Nganjuk.

Kalau disimpan di Mapolres, dikatakan Eidyasti, soal UN akan lebih aman. "Setelah kita turunkan akan kita lakukan pengecekan apakah ada kekurangan atau tidak, karena

ini masih ada waktu. Jika ada kekurangan akan segera kita laporkan,” jelas Wiwid, panggilan akrab Kepala Disdikporada Nganjuk ketika ikut mengawasi kedatangan soal UN di Mapolres Nganjuk.

Kedatangan soal UN tahun 2014 dengan menggunakan truk boks milik PT Pos Indonesia nopol AE 8434 UB itu secara resmi langsung dibuka oleh Wakapolres Nganjuk, Kompol Aditya Puji, untuk kemudian dicek dan disimpan hingga menunggu pelaksanaan ujian.

Kompol Aditya Puji menjelaskan, jumlah 200 boks soal ujian tersebut terdiri dari 115 boks untuk soal SMA dan MA, 64 bok untuk soal SMK 64, 16 boks untuk soal paket C, 5 boks untuk soal susulan bagi pelajar yang tidak bisa mengikuti ujian pada hari pelaksanaan UN. Sementara itu, untuk pendistribusian ke masing-masing polsek akan dilakukan pada H-2 pelaksanaan ujian nanti. Setelah berada di Polsek, baru didistribusikan ke masing-masing sekolah pada hari pelaksanaan ujian. “Panitia ujian akan mengambil sendiri-sendiri di polsek,” tegas Aditya Puji.Q ris

Pileg, Pertokoan dan Pasar di Lumajang-Bojonegoro Lengang Ada suasana yang berbeda di kawasan pertokoan Jl Panglima Sudirman dan dalam Kota, Kabupaten Lumajang. Pertokoan di kawasan ini yang biasanya buka mulai pagi hari mulai jam 07.00, pada saat Pemilu Legislatif Rabu kemarin (09/04) tidak terlihat aktivitas.

Aktivitas baru terlihat mulai pukul 10.00 atau molor tiga jam dari biasanya. ‘’Masih nyoblos dulu,’’ kata Ade, karyawan toko onderdil motor. Ade menambahkan, menggunakan hak pilihnya di luar kecamatan kota. ‘’Saya menggunakan hak pilih di luar kecamatan kota, sesuai dengan tempat tinggal saya,’’ jelasnya. Sedangkan untuk masuk kerja yang tidak biasanya, Ade mengaku sudah izin dengan majikan. ‘’ Majikan yang mengharapkan saya masuk setelah mencoblos,’’ tambahnya.

Sejumlah pertokoan jam 10.00 kemarin memang sudah tampak memulai aktivitsnya. Para konsumen sendiri sudah mengetahui jam buka yang tidak biasaya ini. ‘’Memang diberitahu kemarin kalo bukanya molor,’’ imbuh Gofar, yang membuka usaha bengkel motor.

Selain itu, ada toko yang memang memasang pengumuman buka menjelang siang. ‘’Buka Jam 10.30, setelah Nyoblos‘’, demikian bunyi tulisan pada salah satu toko yang digantungkan di pintunya. Siang hari, suasana pertokoan sudah terliaht seperti hari-hari biasa. ‘’Tidak banyak perubahan dari jumlah konsumen yang datang dan bertransaksi,’’ tambah Herry, pelayan toko elektronik di kawasan dalam kota Lumajang.

Pemantau Relawan Gusdurian Sementara itu para relawan Jaringan Gusdurian di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, melakukan pemantauan pada pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014 di seluruh kecamatan di wilayah setempat, Rabu (9/4). "Sebanyak 21 orang sukarelawan diterjunkan di 21 kecamatan di Lumajang dan seorang sukarelawan me-

mantau pelaksanaan pemungutan suara hingga proses penghitungan di setiap kecamatan," jelas Koordinator Jaringan Gusdurian Lumajang, A'ak Abdullah Al Kudus, di Lumajang.

Pengawasan dan pemantauan dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif bertujuan mendorong transparansi hasil pemilu. Menurut dia, jaringan Gusdurian merupakan kumpulan ratusan kader penggerak komunitas yang setia melanjutkan nilai dan gerakan almarhum Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) melalui jalur kultural atau nonpolitik praktis. "Jaringan Gusdurian digerakkan oleh Alissa Wahid yang merupakan putri sulung Gus Dur dengan tujuan untuk mengimplementasikan program transparansi hasil Pemilu Legislatif," lanjut A'ak.

Ia menjelaskan program Jaringan Gusdurian untuk Transparansi Hasil Pemilu melibatkan sebanyak 150 relawan yang melakukan pemantauan di 120 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

"Jumlah kabupaten/kota tersebut merupakan daerah yang memi-

liki komunitas Gusdurian dan salah satunya di Kabupaten Lumajang," katanya.

Program Jaringan Gusdurian untuk Transparansi Hasil Pemilu, kata dia, sebagai upaya nyata para Gusdurian untuk terlibat aktif dalam pemilu dan memastikan adanya perbaikan kualitas pemilu demi terwujudnya Indonesia yang lebih baik.

Pasar Bojonegoro Lengang Sementara itu, pasar kota Bojonegoro, bertepatan dengan libur coblosan Pemilu Legislatif (Pileg) 2014, terpantau lengang. Dari pantauan Bhirawa, Rabu (9/4) pagi, di dalam pasar kota Bojonegoro terlihat lengang tak seramai hari-hari biasa. Jika pada hari biasa, sekitar pukul 06.30 WIB pun sudah ramai lalu lalang warga pengunjung untuk melakukan transaksi jual beli. Seorang pemilik kios didalam pasar, Bagiyo mengaku memberikan suara terlebih dahulu di TPS dekat rumahnya di kelurahan Ledok Kulon, sebelum membuka kiosnya.

“Saya mencoblos dulu, lalu baru membuka kios,” katanya.

dayat/bhirawa

Suasana pertokoan yang masih tutup dan jalan lengang di salah satu kawasan dalam kota Lumajang. Foto diambil jam 10.00, Rabu (09/04/2014).

Padahal setiap hari pasar tersebut selalu ramai dengan rutinitas warga untuk bertansaksi.

Hanya beberapa kendaraan roda empat dan dua, terparkir depan pasar untuk mengangkut dan menurunkan barang. Sejak sekitar pukul 07.00 WIB hingga 09.00 WIB, berbagai ruas jalan poros kota, tampak suasana arus lalu lintas lengang ketimbang harihari biasanya.

Hanya beberapa kendaraan pribadi yang tampak melintas hingga sekitar pukul 08.00 WIB, sedangkan angkutan kuning yang biasa melewati jalan antara pasar kota ke Dander, tidak terlihat sedkit beroperasi dan libur. Beberapa pasar tradisional, seperti Pasar Kapas, Banjarjo, Kapas, Dander, dan Sumberjo dan juga terlihat sepi dari aktivitas.Q yat.bas

EKONOMI - BISNIS

8

Pemprov Jatim Rancang City Airport di Juanda

Kurs JUAL

BELI

USD

11,367.00

11,253.00

SGD

8,995.73

8,904.80

EUR

15,589.84

15,431.24

JPY

10,939.27

10,826.44

GBP

18,856.72

18,663.10

sumber: Bank Indonesia (9 April 2014)

RAGAM EKBIS

Gandeng TNI AL, Pelindo Awasi Pendalaman Alur Pelayaran Surabaya, Bhirawa PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III Persero akan bekerjasama dengan TNI-Angkatan Laut (AL) untuk mengawasi dan mengamankan kegiatan pendalaman Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) untuk mendukung kelancaran distribusi logistik di Indonesia. “Untuk itu, kami akan kembali melakukan penandatanganan piagam kesepakatan bersama di mana kini dengan TNI-AL, khususnya terkait pendalaman alur pelayaran dan pembaharuan Peta Alur Pelayaran Surabaya,” kata Kepala Humas Pelindo III, Edi Priyanto dihubungi di Surabaya, Rabu (9/4). Edi mengatakan penandatanganan kesepakatan tersebut akan diselenggarakan pada Kamis (10/4) di Markas Besar Angkatan Laut Cilangkap, Jakarta Timur. Rencana penandatanganan piagam kesepakatan itu merupakan upaya Pelindo III dalam rangka mewujudkan efisiensi biaya logistik. “Upaya ini sekaligus langkah pembaharuan peta di daerah alur pelayaran Surabaya,” katanya.

Hal itu, jelas dia, dilakukan oleh Pelindo III mengingat perusahaan tersebut adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kepelabuhanan yang menaungi pelabuhan di tujuh provinsi yang telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung kelancaran logistik. “Seperti revitalisasi pelabuhan melalui program peningkatan fasilitas pokok maupun pendukung pelabuhan,” katanya.

Selain itu, tambah dia, melaksanakan optimalisasi melalui rekonfigurasi dan penataan pelabuhan serta melakukan modernisasi melalui penyediaan dan penggantian peralatan berteknologi terbaru. “Bahkan memperbaharui sistem pendukung operasional,” katanya. Q ma.ant

Surabaya, Bhirawa Pemerintah Provinsi Jatim merancang konsep “City Airport” di kawasan Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya di Sidoarjo dan memulai pembangunannya setelah pengerjaan landasan pacu ganda yang diperkirakan selesai 2017.

“Saya memang meminta landasan pacu dioperasikan lebih awal. Kalau pembangunan fisik selesai 2017 maka setahun kemudian akan dioperasikan,” ujar Gubernur Jatim, Soekarwo di Surabaya, Rabu (9/4).

Tentang konsep “City Air-

port” atau kota bandara, kawasan itu akan terintegrasi menjadi sebuah lokasi yang di sekitarnya dibangun pusat-pusat bisnis seperti hotel, mal, perkantoran dan fasilitas lainnya.

seluas 4.000 hektare. Kami sengaja memilih ke timur karena lokasinya yang tepat,” kata dia. Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo itu mengakui yang menjadi kendala sebuah pembangunan yakni proses pembebasan lahan. Hanya saja kali ini tidak sulit karena di wilayah tersebut tidak banyak hunian warga.

“Yang berada di sekitar Bandara Juanda mayoritas berupa area tambak. Selain itu nanti juga akan dibangun

dengan sistem reklamasi,” kata orang nomor satu di Pemerintahan Jawa Timur tersebut.Di bagian lain, sampai saat ini konsep pembangunan landasan pacu ganda terus dimatangkan dan tahun depan targetnya sudah dimulai pengerjaan fisik.

Sedangkan untuk anggaran, diperkirakan mencapai Rp13 triliun. Pakde Karwo mengatakan dana tersebut tidak sulit didapat, apalagi hingga kini sudah banyak investor yang mengantre. Q iib

istimewa

Uang Kartal di Jawa Timur Aman PT Pertamina Salurkan Premium 976.391 KL ke Jatim Surabaya,Bhirawa Pertumbuhan transaksi perputaran uang di Jatim relatif stabil pada periode triwulan I2014. Momentum pemilihan umum legislatif pada bulan April 2014 tidak berpengaruh signifikan pada permintaan uang kartal di Jatim.

Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa aliran uang keluar dari Bank Indonesia kepada perbankan (total outflow) selama Tw I-2014 tercatat sebesar Rp 8,1 triliun, atau cukup stabil dibandingkan outflow pada pe-

ey policy) melalui perluasan layanan penukaran uang kecil melalui perbankan dan upaya peningkatan kegiatan pelayanan kas keliling di seluruh wilayah Jawa Timur.

Selama 3 bulan terakhir, peningkatan outflow uang pecahan kecil pada uang pecahan Rp 10 ribu dan Rp 20 ribu sekitar 54%56% dibandingkan periode yang sama tahun 2013, sedangkan uang pecahan Rp 5 ribu sekitar 30%. Dwi Pranoto menambahkan, peningkatan ini masih dalam kisaran normal dan masih dalam kisaran proyeksi kebutuhan uang kartal yang telah diperkirakan oleh Bank Indonesia Jawa Timur.

Berdasarkan data historis beberapa tahun terakhir, terdapat beberapa momentum aktivitas rutin masyarakat yang selalu diiringi dengan tingginya permintaan uang kartal, yaitu pada saat Hari Raya dan Hari Besar seperti Idul Fitri, Imlek, Natal & Tahun Baru, serta pada periode liburan sekolah. Q ma

riode yang sama di tahun 2013 yang juga mencapai Rp 8,1 triliun. Hal tersebut disampaikan Dwi Pranoto, Kepala Perwakilan BI Wilayah IV Jawa Timur Rabu (9/4) di ruang kerjanya..

Berdasarkan jenis pecahannya, terdapat peningkatan outflow untuk uang pecahan kecil, yaitu uang pecahan Rp 5 Ribu, Rp 10 Ribu dan Rp 20 ribu. Peningkatan ini diyakini juga terkait dengan kebijakan Bank Indonesia untuk senantiasa mengedarkan uang yang layak edar di masyarakat (clean monMomentum pemilihan umum legislatif pada bulan April 2014 tidak berpengaruh signifikan pada permintaan uang kartal di Jatim.

TULUNGAGUNG

istimewa

Surabaya, Bhirawa PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region V menyalurkan premium sebanyak 976.391 Kiloliter (KL) selama triwulan I Tahun 2014 atau meningkat 1 persen dibandingkan dengan realisasi penyaluran BBM subsidi pada triwulan I/ 2013 di wilayah Jatim.

“Penyaluran premium kami pada periode sama tahun lalu (2013) terealisasi 966.368 KL,” kata Assistant Manager External Relation PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region V, Heppy Wulansari, di Surabaya, Rabu (9/4).

Menurut dia, peningkatan konsumsi BBM subsidi dipicu oleh pertumbuhan ekonomi maupun jumlah kendaraan yang beroperasi di wilayah kerjanya. “Kenaikan ini kami awasi secara ketat agar realisasi hingga akhir tahun nanti tidak melebihi kuota yang ditetap-

kan Pemerintah untuk wilayah ini,” tegasnya.

Sementara itu, jelas dia, saat ini kuota BBM nasional sudah ditetapkan pemerintah, tetapi untuk kuota tingkat kota/kabupaten Pertamina masih menunggu secara resmi dari BPH Migas.

“Meski kuota tingkat kota/ kabupaten belum kami terima, kami tetap menyalurkan premium dan solar sesuai kebutuhan masyarakat saat ini. Jadi, masyarakat tidak perlu khawatir,” katanya.

Mengenai penyaluran solar subsidi di wilayah kerjanya, tambah dia, pada triwulan I/2014 mengalami peningkatan empat persen dibandingkan dengan realisasi periode sama tahun 2013. “Kami mampu menyalurkan solar subsidi sebanyak 502.284 KL selama triwulan I/2014, sedangkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 485.186 KL,” katanya. Q ma

XL Resmi Merger dengan AXIS Menjadi Satu Badan Usaha Surabaya, Bhirawa PT XL Axiata Tbk (XL) mengumumkan secara resmi bahwa proses merger dengan PT Axis Telekom Indonesia (AXIS) telah selesai yang ditandai dengan penandatanganan akta merger oleh kedua belah pihak.

Dengan demikian saat ini XL dan AXIS telah menjadi satu entitas bisnis yang akan melayani lebih dari 65 juta pelanggan seluler di Indonesia. “Melalui merger dengan AXIS, kami berharap

XL akan mampu memberikan kualitas layanan yang lebih baik dan menjangkau lebih banyak pelanggan di seluruh Indonesia,” ungkap Presiden Direktur XL Axiata-Hasnul Suhaimi, Rabu (9/4).

Hasnul menambahkan, resminya merger XL dengan AXIS berarti kedua perusahaan secara hukum telah bersatu menjadi satu badan usaha. Dan hal ini akan berdampak positif karena memberikan lebih banyak manfaat bagi pelanggan, diantaranya meningkatkan kualitas

Bulog akan Perbaiki Kinerja Distribusi Raskin Kritikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menilai penyaluran beras murah untuk masyarakat miskin (Raskin) tak tepat sasaran, ternyata mendapat perhatian serius dari Perum Bulog. Salah satu upaya yang dilkakukan adalah dengan memperbaiki kinerja distribusi raskin yang selama ini dilakukan.

Selama ini Bulog hanya menyalurkan beras Raskin hanya sampai di titik distribusi. Selanjutnya, pembagian beras ke masyarakat miskin dilakukan oleh salah satu dari tiga pelaksana distribusi raskin yaitu kelompok kerja, warung desa, atau

sawawi/bhirawa

Sabar Imam, salah satu penerima program RTLH di Kelurahan Dawuhan, Kecamatan Kota Situbondo, saat menujukkan rumah hasil rehap, kemarin.

kelompok masyarakat.

Sedangkan distribusi ke masyarakat itu ada kesepakatan dengan warga sendiri atau dibagi sendiri. “Di titik penyaluran terendah inilah ada yang menerima manfaatnya ada juga yang tidak menerima. Kita akan evaluasi dan kita perbaiki lagi sistemnya,” ujarnya.

Ia pun mengakui memang ada beberapa sistem atau mekanisme penyaluran beras raskin tidak tepat sasaran. Adapun penyimpangan, lanjut dia, biasanya terjadi setelah raskin masuk ke tingkat kelurahan atau desa.

“Secara garis besar di beberapa daerah masih menggunakan pola rumah tangga sasaran (RTS) tetapi jumlah masyarakat miskin jauh lebih besar daripada plafon beras yang harus dibagikan.

Biasanya secara musyawarah desa mereka membagi sendiri. Praktik tidak tepat sasarannya seperti itu,” jelasnya. Tiap RTS penerima manfaat memperoleh jatah sebanyak 15 kg/bulan dengan harga tebus Rp. 1.600,-/ kg di titik distribusi. Untuk penentuan RTS menggunakan acuan dari data hasil PPLS (Pendataan Program Perlindungan Sosial) 2011 yang dilakukan Badan Q ma Pusat Statistik.Q

layanan dan jaringan yang lebih baik (better), mendorong peningkatan jumlah pelanggan XL dan memperbesar komunitas sesama pengguna (bigger) serta meningkatkan ketersediaan produk dan layanan customer service yang semakin luas di pasar (wider).

Sebelumnya, pada tanggal 19 Maret lalu, XL menyelesaikan kesepakatan akuisisi AXIS dengan nilai transaksi USD 865 juta dan secara resmi menjadi pemegang saham mayoritas di AXIS. Q riq

dok/bhirawa

PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region V menyalurkan premium sebanyak 976.391 Kiloliter (KL) selama triwulan I Tahun 2014.

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN NGANJUK PROVINSI JAWA TIMUR

Dinilai KPK Tak Tepat Sasaran

“Sebetulnya tidak semua pembagian raskin bermasalah atau tak tepat sasaran seperti itu. Tetapi penilaian (dari KPK) tetap akan kami evaluasi,” ungkap Direktur Pelayanan Publik Perum Bulog Agusdien Farid, Rabu (9/4).

Menurut gubernur, pembangunan akan digeser ke arah timur dengan memanfaatkan lahan di pesisir pantai Sidoarjo karena pembebasan lahannya tidak begitu sulit. “Membangun kawasan bandara menjadi pusat bisnis dibutuhkan lahan

Pemerintah Provinsi Jatim merancang konsep “City Airport” di kawasan Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya di Sidoarjo

KEHILANGAN KEHILANGAN BPKB, Mobil Suzuki Katana, th. 1992, Hijau, AG1282P, a/n. Sriyono, Ds. Plosokandang, Kedungwaru-T.Agung No.389/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2009, Abu-abu Hitam, AG4914TM, a/n. Sucik, Ds. Selorejo, Ngunut-T.Agung No.390/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda, th. 1985, Hitam, AG3603TT, a/n. Lilik Istiani, Ds. Sobontoro, Boyolangu-T.Agung No.391/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2009, Hitam, AG5881TL, a/n. Nakhrowi, Ds. Jabalsari, Sumbergempol-T.Agung No.392/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Yamaha, Abu-abu, AG6400TL, a/n. Samsuri, Ds. Winong RT 1/1, Kalidawir-T.Agung No.393/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Yamaha, th. 2009, Hitam, AG5819TL, a/n. Isbatun, Ds. Sodo RT 1/4 Pakel-T.Agung No.394/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Yamaha, th. 2011, Biru, AG6356OD, a/n. Siti Juariyah, Ds. Wajak Lor RT 1/2 Boyolangu-T.Agung No.395/IMB/BI-II/2014

Kamis Wage, 10 APRIL 2014

Jalan Dermojoyo 26 Nganjuk 64418 Telp. (0358) 322504 Fax. (0358) 324676

PENGUMUMAN

Tentang Sertipikat Hilang Nomor : 362/35.18-300/IV/2014 Untuk mendapatkan sertipikat baru sebagai pengganti sertipikat yang hilang berdasarkan pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan ini diumumkan bahwa : No.

Nama / Alamat Pemohon

Hak Atas Tanah Jenis dan Nomor Hak

NIB

Terdaftar Atas Nama

Tanggal Pembukuan

Letak Tanah a.Jalan b.Desa c.Kecamatan

Keterangan

SRI WARTI SURYADI 1. RT.002/RW.003 Dusun Campur Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk

M.25

-

RARMOREDJO alias SADIMIN

16-09-1970

a.b.Campur c.Gondang

Surat pernyataan dibawah Sumpah/janji tgl.03-04-2014 Surat tanda laporan kehilangan tgl.06-12-2013 Nomer : STLK/585/XII/2013/POLSEK

SUNARTO 2. RT.009/RW.005 Desa Munung Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk

M.444

00449

SUNARTO

09-04-2008

a.b.Munung c.Jatikalen

Surat pernyataan dibawah Sumpah/janji tgl.03-04-2014 Laporan kehilangan barang Tanggal 21-03-2014 Nomor : LKB/26/III/2014/POLSEK

SUNARTO 3. RT.009/RW.005 Desa Munung Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk

M.84

00029

SUNARTO

26-02-2002

a.b.Munung c.Jatikalen

Surat pernyataan dibawah Sumpah/janji tgl.03-04-2014 Laporan kehilangan barang Tanggal 21-03-2014 Nomor : LKB/26/III/2014/POLSEK

SUNARTO 4. RT.009/RW.005 Desa Munung Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk

M.80

00028

SUNARTO

26-02-2002

a.b.Munung c.Jatikalen

Surat pernyataan dibawah Sumpah/janji tgl.03-04-2014 Laporan kehilangan barang Tanggal 21-03-2014 Nomor : LKB/26/III/2014/POLSEK

SUNARTO 5. RT.009/RW.005 Desa Munung Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk

M.256

00090

SUNARTO

03-10-2002

a.b.Munung c.Jatikalen

Surat pernyataan dibawah Sumpah/janji tgl.03-04-2014 Laporan kehilangan barang Tanggal 21-03-2014 Nomor : LKB/26/III/2014/POLSEK

SUNARTO 6. RT.009/RW.005 Desa Munung Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk

M.81

00027

SUNARTO

26-02-2002

a.b.Munung c.Jatikalen

Surat pernyataan dibawah Sumpah/janji tgl.03-04-2014 Laporan kehilangan barang Tanggal 21-03-2014 Nomor : LKB/26/III/2014/POLSEK

SUNARTO 7. RT.009/RW.005 Desa Munung Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk

M.289

00253

KUSNUL KHOTIMAH

07-10-2002

a.b.Munung c.Jatikalen

Surat pernyataan dibawah Sumpah/janji tgl.03-04-2014 Laporan kehilangan barang Tanggal 21-03-2014 Nomor : LKB/26/III/2014/POLSEK

DARINAH 8. RT.003/RW.002 Desa Sekaran Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk

M.323

-

DARINAH

18-06-1988

a.b.Sekaran c.Loceret

Surat Pernyataan dibawah Sumpah/janji tgl 03/04-2014 Laporan kehilangan barang Tanggal 23-03-2014 Nomor : SKET/200/III/2014/POLSEK

Dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal pengumuman ini, bagi mereka yang merasa keberatan dapat mengajukan keberatan-keberatan kepada kami dengan disertai alasan dan bukti yang kuat.

Jika setelah 30 (tiga puluh) hari tidak ada keberatan tehradap permohonan penggantian sertipikat tersebut diatas, maka sertipikat penggantian akan diterbitkan dan berlaku sah menurut hukum dan sertipikat yang dinyatakan hyilang tidak berlaku lagi.

Kamis Wage 10 APRIL 2014

OLAHRAGA

Gede: Risma Lumpuhkan Persebaya

LINTASAN

Sumbar Siapkan Syarat Pengajuan Tuan Rumah PON Padang, Bhirawa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sumbar menyiapkan persyaratan untuk mengajukan diri sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024.

“Beberapa syarat mutlak untuk mengajukan diri menjadi pelaksana penyelenggara sudah kita siapkan, yakni persiapan pembangunan stadion utama,” kata Kepala Dispora Sumbar, Priadi Syukur di Padang, Sumbar, Selasa.

Ia menjelaskan, stadion utama yang menjadi syarat penting dalam pengajuan Sumbar dalam peyelenggaraan event olahraga nasional tersebut, sejauh ini sudah masuk dalam tahap pembebasan lahan.

Dikatakannya, lahan yang digunakan untuk pembangunan stadion utama tersebut terletak di Kabupaten Padang Pariaman, yang luasnya mencapai 30 hektar.

Selaian itu, Dispora dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumbar juga akan segera membentuk tim pengajuan tuan rumah PON. Priadi mengatakan, sebelumnya dalam rapat kerja teknis dengan instansi terkait beberapa waktu lalu, hal tersebut sudah disampaikan, dan menjadi komitmen bersama untuk mendukung keinginan menjadi tuan rumah PON 2024.

“Ini sudah menjadi kebulatan tekad bersama, tuan rumah bukan sekedar pembicaraan semata, namun mesti diwujudkan dengan dukungan banyak pihak,” katanya.

Menurutnya, dengan adanya persiapan pesta olahraga terbesar Indonesia di Sumbar, Pemprov Sumbar sudah menjalankan amanat UU No 3 Tahun 2005, khususnya pasal 4.Q ant

9

ist

Setelah melakoni dua kali ujicoba, kini Persela siap melanjutkan kompetisi.

Persela Siap Lakoni Lanjutan Kompetisi Lamongan,Bhirawa Dua kali uji coba yang dilakukan skuad Persela Lamongan,dinilai cukup untuk melakoni lanjutan kompetisi Indonesia Super League (ISL) wilayah timur 2014.

Skuad Laskar Joko Tingkir berhasil mengalahkan tim divisi utama Persebo Bondowoso dengan skor tipis 3-2 di stadion Surajaya Lamongan,selasa (8/4).Dan di tahan imbang Persekap kota Pasuruan 1-1 (28/3) lalu.

Pelatih Persela Eduard Tjong,menilai permainan anak asuhannya sedikit lebih baik di banding saat uji coba melawan Persekap kota Pasuruan.’’Saya memang sengaja menurunkan banyak

pemain pelapis yang jarang masuk line up,sebagai antisipasi banyaknya pemain yang cedera.Ternyata cukup lumayan.Para pemain pelapis tidak kalah dengan pemain yang biasanya di pasang di posisi inti,’’ujarnya.

D u a kali uj coba dengan tim divisi utama tersebut diharapkan dapat menunjang penampilan skuad Persela Lamongan di ketatnya kompetisi ISL musim ini. ’’Mudah-

mudahan dengan kondisi seperti ini dan semangat pemain,saya optimis bisa melanjutkan tren positif kemenangan Persela,’’ungkap Edu. Menurut dia,beberapa pemain masih cedera.Antara lain stoper Suroso,striker asing Adison Alves dan gelandang tengah Arif Arianto,Catur Pamungkas serta Bangkit Sabili yang habis menjalani operasi usus buntu. Namun, tim medis memastikan ke empat pemain bisa merumput ketika pertandingan lanjutan ISL melawan Persiram 14 april mendatang. Mungkin hanya Sabily yang harus istirahat lebih lama.

Saat ini,Posisi Persela di klasemen sementara ISL menempati posisi empat.Persela dibawah Mitra Kukar, Persebaya Surabaya dan Persiram Raja Ampat.

Dengan mengoleksi 10 poin dari enam laga yang sudah dilakoni.Q mb

dengan alasan renovaSurabaya, Bhirawa si, tapi kalau untuk Belum turunnya izin kampanye dan konser menggunakan Stadion musik kok mendapat izin. Tolong tunjukkan Gelora 10 Nopember, peran Wali Kota di membuat CEO Persepakbola. Kalau disebaya, Gede Widiade biarkan seperti ini, bisa disimpulkan kecewa berat. Bahkan bahwa Wali Kota saia melihat tidak ada ma saja membunuh dan melumpuhkan upaya dari Wali Kota Persebaya,” kata GeSurabaya, Risma Tride. harini untuk memperGede Widiade Gede mengaku heran mengapa Wali Kota bolehkan Persebaya belum memmain di stadion yang berada di perbolehkanRisma Persebaya memakai Jalan Tambaksari itu.

Gelora 10 Nopember. “Oke kita Selama ini Persebaya selalu bertanding di Gelora Bung Tomo (GBT) Pakal-Benowo, karena jaraknya terlalu jauh dari pusat kota dan minimnya sarana transportasi ke Surabaya Barat. Sehingga setiap Persebaya main hanya ditonton tidak lebih dari 10 ribu suporter. “Menggelar pertandingan di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) justru merugikan. Sebab, jumlah penonton yang hadir ternyata berkurang sekitar 30 persen,” kata Gede Widiade, Rabu (9/ 4).

Sebenarnya pihak Persebaya sudah mengajukan surat ke Pemkot Surabaya untuk menggunakan Gelora 10 Nopember, sayangnya surat itu ditolak dengan alasan stadion masih dalam tahap renovasi.

Tapi anehnya, ada beberapa tim sepak bola yang berlatih secara rutin di stadion tersebut. Bahkan beberapa waktu lalu juga digunakan untuk kampanye salah satu partai dengan hiburan musik dan pertandingan persahabatan sepak bola Persebaya All Star. “Inikan aneh, Persebaya tidak diizinkan

pakai GBT, tapi fasilitas penunjangnya harus ada. Sekarang coba pikir, alat transportasi kesana saja tak ada. Penonton yang misalnya dari Keputih, mau ke GBT juga tak ada angkot yang kesana,” kritik pria yang juga pengusaha itu.

Ia berharap Pemkot Surabaya memperbolehkan penggunaan Stadion Gelora 10 Nopember untuk kegiatan sepakbola profesional.

“Gini saja, kalau lawan tim-tim besar, kita tetap main di Bung Tomo.

Kalau lawan tim kecil, cukup di Tambaksari saja lah,” harap Gede.

Pria yang menjabat sebagai Ketua Asosiasi PSSI Kota Surabaya ini menantang Wali Kota Risma untuk menunjukkan perannya terhadap sepakbola. “Bu Wali pernah berkata bahwa dia menginginkan banyak pemain Evan Dimas lahir di Surabaya. Bagaimana bisa kalau tak ada lapangan bola,” kritiknya.

“Pemain seperti Evan Dimas tak lahir dari car free day. Pemain seperti Evan Dimas lahir dari lapangan sepakbola. Jangan hanya membangun taman saja, tambah juga lapangan sepakbolanya,” tutup Gede. Q wwn

Laga Persegres Lawan PBR Diundur karena Pemilu Simon Balas Kekalahan dari Houwei

Simon Santoso

Semarang, Bhirawa Tunggal putra Indonesia Simon Santoso berhasil memenuhi tekadnya untuk membalas kekalahan dari pemain Tiongkok Tian Houwei pada babak pertama kejuaraan bulu tangkis Singapura Terbuka Super Series 2014.

Berdasarkan laman PBSI di Semarang, Jateng, Rabu, disebutkan, Simon mengalahkan pemain Tiongkok tersebut dengan 21-14,21-17 sedangkan pada pertemuan di Australia Terbuka 2013 Simon kalah dari Tian Houwei.

Dengan hasil ini maka skor pertemuan Simon santoso yang menempati peringkat 38 dunia dengan Tian Houwei yang berperingkat 16 dunia menjadi 1-1.

“Senang sekali bisa membalas kekalahan,” kata Simon Santoso yang menjadi juara pada Malaysia Grand Prix Gold 2014.

Pada pertandingan ini Simon tampil dengan kepercayaan diri yang penuh.

Pada game pertama, Simon unggul jauh dari pemain Tiongkok 21-14 tetapi pada game kedua berlangsung lebih alot dan akhirnya menang dengans skor 21-17 setelah backhand silangnya gagal diantisipasi Tian Houwei.

“Strategi saya untuk memenangkan pertandingan adalah membatasi gerak Tian di depan net karena perubahan gerakan lawan dari belakang ke depan sangat cepat,” katanya.

Tian yang menggunakan tangan kidak juga merupakan salah satu hambatan yang harus diatasi Simon.

Simon mengaku sering terkejut ketika lupa lawannya menggunakan tangan kidal akibatnya bila yang dikira akan diambil lawan dengan overhead malah menjadi forehand keras tetapi semuanya bisa diantisipasi Simon dengan lebih sabar.

Pada babak kedua kejuaraan bulu tangkis berhadiah total 300 ribu dolar Amerika Serikat tersebut Simon akan menghadapi pemain Taiwan Hsu Jen Hao yang sebelumnya menyingkirkan unggulan keenam dari Korea Selatan Son Wan Ho dengan dua game langsung 22-20 dan 21-15.

Pertemuan Simon dengan Hsu Jen Hao pada babak kedua itu merupakan yang keempat kali dan saat ini skor pertemuan mereka 2-1 untuk keunggulan Simon Santoso. Pada pertemuan terakhir, Simon kalah dari Hsu Jen Hao dengan rubber game 11-21,21-14,22-20 pada BWF World Championships 2013.Q ant

Gresik, Bhirawa Pertandingan Persegres Gresik United, Jatim, melawan Pelita Bandung Raya (PBR), Jabar, dalam lanjutan Liga Super Indonesia (LSI) yang seharusnya digelar Minggu (13/4) diundur Rabu (23/4) karena masih dalam suasana pemilu.

“Iya, sesuai jadwal PT Liga Indonesia seharusnya digelar Minggu (13/4), namun kemudian diralat dan diganti Rabu (23/4), dan ‘kick off’ akan dilakukan sore hari pukul 15.30 WIB,” kata juru bicara Persegres GU, Fahruddin, di Gresik, Jatim, Se-

lasa.

Ia mengaku, mundurnya jadwal itu juga karena pihak Polres Gresik tidak mengizinkan pertandingan itu dilakukan pada Minggu, karena masih dalam suasana Pileg.

Meski demikan, pihak manajemen Persegres GU tetap siap menggelar pertandingan tersebut sesuai dengan jadwal baru yang dikeluarkan PT Liga Indonesia.

Terkait pertandingan lainnya, Fahruddin mengaku tidak terganggu, dan dipastikan tetap akan digelar sesuai dengan jadwal PT Liga

Indionesia, seperti saat melawan Persib Bandung yang tetap digelar Minggu (20/4) di Stadion Petrokimia Gresik.

Menanggapi hal itu, Pelatih Persegres GU, Agus Yuwono mengaku siap dengan adanya jadwal baru, meski pihaknya mengakui harus tetap menyiasati lawan berikutnya, yakni Persib Bandung.

“Sebab saat latihan awal, pemain kami beri strategi untuk menghadapi PBR, namun itu berubah dan kita harus fokus melawan Persib,” katanya.Q ant

ist

Pertandingan Persegres Gresik United, Jatim, melawan Pelita Bandung Raya (PBR) ditunda karena masih dalam suasana pemilu.

Bantaeng Turunkan 390 Atlet Hadapi Porda 2014 Makassar, Bhirawa Kontingen Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, siap menurunkan 390 atlet terbaiknya menghadapi Pekan Olahraga Daerah (Porda) XV dan Pekan Paralimpik Provinsi (Pepaprov) III di Bantaeng, Sulsel, 9 September 2014.

Ketua KONI Kabupaten Bantaeng Ahmad Karim, saat dihubungi dari Makassar, Sulsel, Selasa, mengatakan seluruh atlet akan bersaing di 24 cabang olahraga. Tuan rumah Bantaeng hanya absen pada salah satu cabang olahraga yakni senam.

“Seluruh atlet merupakan hasil seleksi ketat.

Kami juga optimistis bisa meraih hasil maksimal pada pelaksanaan kali ini,” jelasnya.

Dari seluruh atlet yang akan memperkuat Bantaeng, kuota terbanyak berasal dari cabang pencak silat dan atletik yang jum-

lahnya mencapai 20-an atlet. Pihaknya tetap mengandalkan seluruh cabang olahraga yang diikuti untuk meraih prestasi.

Terkait kesiapan atlet, dirinya juga mengaku sudah tidak ada masalah. KONI Bantaeng bersama pengurus cabang olahraga di daerah telah menggelar uji coba yang cukup rutin.

Soal target Bantaeng sebagai tuan rumah, dirinya mengaku tidak memberikan target khusus diposisi berapa. Namun pihaknya tetap berharap seluruh atlet yang diturunkan bisa menyumbangkan banyak medali untuk kontingen.

“24 cabang yang kita ikuti seluruhnya memiliki potensi. Soal kualitas lawan yang akan dihadapi, tentu semuanya punya kualitas.

Namun kami berharap dengan dukungan tuan rumah membuat motivasi atlet saat bertanding semakin meningkat,” katanya.Q ant

NASIONAL-POLITIK

10 KILAS NASIONAL

Suara 22 Tahanan KPK Dicampur dengan Warga Jakarta, Bhirawa Penghitungan suara 22 tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi yang mencoblos di TPS 21 KPK dicampur dengan suara warga yang mencoblos di TPS 21 untuk warga Kelurahan Karet, Jakarta Selatan.

“Nanti (surat suara) langsung dicampur kemudian dihitung sama-sama dan tidak akan ketahuan siapa pemenangnya dari sini (TPS KPK),” kata Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Muhammad Andi sebelum meninggalkan TPS khusus tahanan KPK, Jakarta, Rabu (9/4) kemarin. Dengan kata lain, pencampuran surat suara itu membuat publik tidak bisa mengetahui secara tepat partai atau caleg mana yang menjadi pilihan mayoritas tahanan KPK. TPS 21 KPK itu merupakan sempalan TPS 21 yang terletak tak jauh dari Gedung KPK di Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi. Pemungutan suara untuk tahanan KPK itu berlangsung sekitar satu jam yang dimulai sekitar pukul 10.15 WIB. Fasilitas untuk tahanan itu merupakan yang pertama kalinya diselenggarakan di gedung komisi antirasuah itu.

Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi, sebanyak 22 tahanan itu terdiri atas 13 orang dari Rumah Tahanan KPK dan sisanya dari Rutan Pomdam Jaya Guntur.

Sementara itu, satu tahanan bernama Izederik Emir Moeis menunaikan hak pilihnya di RS Harapan Kita karena yang bersangkutan mengalami sakit. “Itu berarti dia tidak mencoblos di TPS 21 KPK,” katanya. Nama-nama tahanan dari Rutan KPK itu, seperti Andi Mallarangeng, Anas Urbaningrum, Rudi Rubiandini, Deviardi, Budi Susanto, Ahmad Fathanah, Akil Mochtar, Mario C. Bernardo, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, Susi Tur Andayani, Diah Soemedi, Chairun Nisa, dan M. Dian Irwan.

Sementara itu, para tahanan dari Rutan Guntur yang mencoblos di TPS KPK, di antaranya Luthfi Hasan Ishaaq, Hambit Bintih, Cornelis Nalau Antun, Tafsir Nurchamid, Syahrul Radja Sampurnajaya, Djodi Supratman, Subri, Budi Mulya, dan Anggoro Widjojo. Q ant

antara foto

Tahanan KPK tersangka penyuapan dalam sejumlah penanganan sengketa pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi dan pencucian uang, Akil Mochtar (tengah) ketika melalukan pencoblosan Pemilihan Legislatif di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Khusus Tahanan KPK, Jakarta, Rabu (9/4).

Empat Parpol Tentukan Nasib Bangsa Demokrat Mengarah ke Kubu Tengah Jakarta, Bhirawa Pengamat Komunikasi Politik Universitas Paramadina Hendri Satrio mengatakan bila beberapa hasil penghitungan cepat atau ‘quick count’ tepat, maka di tangan empat parpol yakni PDIP, Golkar, Gerindra dan Demokrat, nasib Indonesia lima tahun ke depan ditentukan.

“Empat partai tersebut akan menjadi partai dengan perolehan di atas 10 persen,” kata Hendri di Jakarta, Rabu.

Dikatakannya, baik PDIP maupun Golkar sebagai calon kuat pemenang pemilu legislatif sudah seharusnya merapatkan barisan menyambut Pilpres Juli 2014 mendatang.

Ia mengatakan, walaupun Gerindra berada di peringkat tiga atau empat, namun Prabowo sudah punya ‘boarding

pass’ menuju kompetisi capres.

“Sebagai salah satu kandidat terkuat penantang Jokowi, koalisi Partai Gerindra pasti akan mengusung dirinya,” katanya.

Menurut Hendri, Demokrat bila ingin menjagokan capres konvensi pasti akan mengumumkan jagonya, namun posisi cawapres yang paling memungkinkan.

“Posisi Cawapres adalah paling realistis. Kemungkinan

Demokrat akan memilih di antara Dahlan Iskan, Anies Baswedan, Gita Wiryawan atau Pramono Edhie Wibowo,” kata Hendri.

Demokrat Mengarah ke Kubu Tengah Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Hubungan Luar Negeri Kastorius Sinaga memperkirakan kemungkinan koalisi mengarah ke kubu tengah.

“Sekarang ini kan, enggak ada yang benar-benar menonjol, berdasarkan hasil survei juga merata prosentasenya,” katanya usai melakukan pencoblosan di TPS 005, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (9/4) kemarin.

Menurut Kastorius, kemungkinan koalisi yang akan dilakukan partai berlambang

“mercy” itu, yakni ke partai berbasis moderat, agama dan partai baru.

“Saya enggak mau mendahului, tapi perkiraan mengarah ke (parpol) yang berbasis ideologi moderat ditambah dengan partai baru atau agama,” katanya.

Dia juga menilai tidak akan ada parpol yang tidak berkoalisi karena perbedaan suara yang didapat tidak terlalu jauh.

“Partai tidak bisa mengusung capresnya sendiri, saya kira pasti semua partai ancangancang membangun kolaisi dari hasil pileg, nanti ada ‘bargain’ (tawar menawar)” katanya.

Kastorius mengatakan elektabilitas partai yang diketuai Susilo Bambang Yudhoyono itu juga tertolong dengan kampanye yang bisa meningkatkan

hingga empat persen.

Dia juga menyebutkan pesaing utamanya, yakni Partai Golkar, PDIP dan Partai Gerindra.

Berdasarkan hasil survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) menunjukkan bahwa tidak ada partai politik yang akan meraup suara di atas 25 persen pada pemilu legislatif 9 April. Artinya, partai-partai papan tengah dan bawah cenderung menguat.

Berdasarkan hasil riset tersebut, PDIP meraup oleh 16,4 persen, Golkar 15 persen, Demokrat 10,4 persen, Gerindra 8,6 persen, PKB 7,7 persen, PPP 5,5 persen, PAN 4,8 persen, PKS 4,5 persen, Hanura 4,1 persen, NasDem 3,8 persen, PBB 1,2 persen, dan PKPI 0,3 persen. Q ant

Pemilu di Perbatasan PNG Ada Gangguan Keamanan Jakarta, Bhirawa Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro mengungkapkan ada sedikit gangguan keamanan Pemilu, yakni insiden yang terjadi di Skow, perbatasan Papua Nugini (PNG) dengan Papua, namun sudah dapat dikendalikan.

“Yang krusial insiden jelang pemilu di Skow.

Saya dapat laporan ada gerakan-gerakan, tapi sudah aman,” kata Purnomo, usai mencoblos di TPS 01 Kompleks Menteri Widya Chandra, di Kelurahan Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (9/4) kemarin.

Purnomo mengatakan informasi yang diperolehnya adalah kelompok Sipil Bersenjata di perbatasan RI-PNG di wilayah Skow, Kota Jayapura, dikabarkan menurunkan Bendera Merah Putih dan menggantikannya dengan bendera Bintang Kejora (BK) pada Sabtu (5/4).

Kelompok bersenjata yang diperkirakan berjumlah sekitar 40 orang itu juga menembaki menara perbatasan dan membakar papan reklame di sekitar pos TNI Skow kemudian melarikan diri ke PNG. “Merah putih sudah berkibar lagi. Pemilihan pun disana berlangsung aman. Kalau masalah operasional panglima TNI yang sudah turun tangan. Karena ini masalah kedaulatan saya dapat laporan,” kata Purnomo.

Menhan melakukan pencoblosan dengan berjalan kaki sekitar 300 meter dari rumah dinasnya Kompleks Widya Chandra III menuju TPS 01 Komplek Widya Chandra IV. “Sambil olahraga, menunjukkan Menhan siap. Menhan juga siap amankan pemilu,” kata Purnomo Purnomo yang menggunakan batik merah itu datang didampingi istri serta anak dan cucunya.

Purnomo pun mengaku tak bingung memilih anggota DPR, DPRD atau DPR RI yang tidak sedikit jumlahnya itu. Menurut Purnomo dirinya sudah punya pilihan, sehingga tak butuh waktu lama berada di bilik suara.Q ant

Program Kerja Bakesbangpol Kabupaten Blitar

Pileg 2014 di Kabupaten Blitar Aman dan Lancar Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) tahun 2014 di Kabupaten Blitar telah berjalan dengan aman dan lancar yang dilaksanakan Rabu (9/4) kemarin.

Bupati Blitar, H Herry Noegroho, SE, MH, bersyukur pelaksanaan Pileg 2014 di Kabupaten Blitar bisa berjalan dengan aman lancar serta tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan selama prosesi coblosan yang dilaksanakan di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Blitar.

“Alhamdulillah pelaksanaan Pileg 2014 di Kabupaten Blitar semua bisa berjalan dengan aman dan lancar,” kata Bupati Blitar, Herry Noegroho. Pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat dan berbagai pihak yang mendukung kelancaran serta keamanan pelaksanaan Pileg 2014 di Kabupaten Blitar. Terjaganya kondusifitas keamanan di Kabupaten Blitar ini lanjut Herry, akan membawa suasana yang baik sampai terpilihnya wakil rakyat yang akan duduk di DPRD Kabupaten Blitar, DPRD Provinsi Jawa Timur serta DPR RI dan MPR RI.

Kamis Wage 10 APRIL 2014

“Semoga semua bisa amanah dan mewakili aspirasi masyarakat, dan kami harapkan kondusifitas keamanan di Kabupaten Blitar masih bisa terjaga dengan adanya lintas Parpol peserta Pileg 2014 ini,” ujarnya.

Di sisi lain, meskipun saat ini masih pada tahapan coblosan yang selanjutnya akan dilakukan rekapitulasi perolehan suara dari TPS, PPS, PPK dan KPU sebagai akhir perolehan suara masing-masing Parpol, pihaknya juga berharap tahapan ini akan berlangsung dengan aman dan lancar.

“Tahapan selanjutnya juga kami harapkan akan berjalan dengan aman dan lancar, dimana seluruh proses tahapan Pileg di Kabupaten Blitar berjalan dengan kondusif,” jelasnya.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Blitar, Drs. Mujianto, menambahkan pihaknya akan selalu memantau dan ikut me-

htn/bhirawa

Bupati Blitar, H Herry Noegroho, SE, MH didampingi Kepala Bakesbangpol Kabupaten Blitar, Drs. Mujianto saat melakukan sidak persiapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di TPS 09 Desa Kolomayan Kecamatan Wonodadi bersama Tim Fasilitasi Pileg 2014 Kabupaten Blitar, Selasa malam (8/4) kemarin.

ngawasi jalannya tahapan Pileg 2014 ini, khususnya setelah pelaksanaan coblosan pada tanggal 9 April kemarin. Mulai penghitungan sampai rekapitulasi baik di tingkat PPS, PPK hingga KPU akan selalu dipantau kondusifitas masyarakat dan Parpol di Kabupaten Blitar.

“Hal ini sangat penting bagi kami untuk bisa menjaga kondusifitas masyarakat dan pendukung Parpol peserta Pileg 2014 ini, bahkan kami selalu koordinasi dengan berbagai pihak mulai pengurus Parpol, KPU hingga petugas keamanan baik Polres, Polres Blitar Kota dan TNI,” kata Drs. Mujianto.

Sementara perlu diketahui pada pelaksanaan Pileg tahun 2014 ini diikuti 15 Parpol, yakni ada 12 Partai Nasional diantaranya Partai NasDem dengan nomor urut 1, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan nomor urut 2, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan nomor urut 3, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) nomor urut 4, Partai Golongan Karya (Golkar) nomor urut 5, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) nomor urut 6, Partai Demokrat dengan nomor urut 7, Partai Amanat Nasional (PAN) nomor urut 8, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) nomor urut 9, Partai Hati Nurani Rakyat(HANURA) nomor urut 10, Partai Bulan Bintang (PBB) nomor urut 14 dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dengan nomor urut 15.

Sedangkan Partai Lokal Aceh ada 3 Parpol yakni Partai Damai Aceh (PDA) dengan nomor urut 11, Partai Nasional Aceh (PNA) dengan nomor urut 12 dan Partai Aceh (PA) dengan nomor urut 13.

Sedangkan jumlah TPS di Kabupaten Blitar sebanyak 2.956 TPS yang tersebasr di 248 Desa dan Kelurahan dalam 22 Kecamatan se-Kabupaten Blitar dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 909.511 orang. Q htn*

antara foto

CAPRES MENCOBLOS Calon presiden PDI Perjuangan Joko Widodo (kedua kanan) bersama Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (tengah), Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan Puan Maharani (kedua kiri) berfoto bersama sebelum menuju TPS 35 dari kediamannya di Kelurahan Kebagusan, Jakarta Selatan, Rabu (9/4). Sementara, Capres PKB Rhoma Irama (kiri) didampingi istrinya Ricca Rahim dan Capres dari Partai Golkar Aburizal Bakrie beserta istrinya Tatty Bakrie menunjukkan jarinya yang telah dicelup tinta usai memberikan suaranya, Rabu (9/4).

Di Tahun Politik, Bupati Djalal Bentuk FKDM Antisipasi kerawanan yang muncul di tengah masyarakat pada tahun politik ini, Bupati Jember MZA Djalal membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). Dengan tema” Peningkatan Keamanan dan Ketertiban demi Suksesnya Pelaksanaan Pileg dan Pilpres” diharapkan Jember aman dan kondusif dalam pelaksanaan pemilu ini.

Acara yang dihadiri oleh seluruh jajaran SKPD, Camat, Polsek dan koramil serta beberapa tokoh masyarakat, dibuka langsung oleh Bupati Djalal, dengan nara sumber Komandan Kodim 0824 Letkol Arhanud Wirawan Yanuartono, dan Kapolres Jember AKBP Awang Rumitro SIK. Dalam arahannya, Bupati Djalal berharap kepada seluruh jajarannya untuk menyerap dan tanggap terhadap segala bentuk informasi menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu). Hal ini diharapkan agar segala bentuk gangguan keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat dapat segera diatasi.

“Saya minta semua jajaran untuk menyerap dan tanggap segala bentuk informasi yang berkembang ditengah masyarakat. Karena dengan begitu, kita bisa mendeteksi sedini mungkin segala bentuk kerawanan di tengah masyarakat,” ujar Bupati Djalal kemarin.

Dalam kesempatan itu, Bupati Djalal juga menginstruksikan kepada seluruh jajaran SKPD untuk siaga dan memberlakukan jam piket terhadap salah satu stafnya.

“Saya menginstruksikan kepada seluruh SKPD untuk memerintahkan salah satu stafnya siaga dengan sistem piket. Ini salah satu langkah antisipasi

efi/bhirawa

Bupati Jember MZA Djalal saat membuka Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kab. Jember.

selama pelaksanaan pemilu berlangsung hingga pasca pemilu,” tandasnya pula.

Keberadaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) ini, kata Bupati Djalal, diharapkan terus bekerja hingga seluruh proses pemilu berakhir. Mulai proses pemilihan anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota. Setelah itu, FKDM ini kembali melaksanakan tugasnya dalam tahapan Pemilihan Presiden hingga usai, “Tidak hanya berhenti di Pemilu Legislatif saja, Peningkatan Keamanan dan Ketertiban demi Suksesnya Pelaksanaan Pileg dan Pilpres tapi forum ini terus bekerja mengawal tahapan-tahapan dalam pilpres mendatang,” pintanya.

Di akhir arahannya, Bupati Djalal juga mengucapkan rasa terima kasih kepada Kapolres Jember dan Dandim 0824 beserta masyarakat yang telah bekerja keras bahu membahu dalam mengamankan Pemilu di Kabupaten Jember. “ Saya ucapkan terima kasih kepada Dandim, dan Kapolres berserta jajarannya yang bekerja keras menjaga Jember tetap kondusif dan aman.

Mulai dari tahapan-tahapan menjelang pileg hing ga pelaksanaani besok (kemarin 9 April) Jember aman dan kondusif. Keamanan Kabupaten Jember tidak lepas dari peran serta masyarakat yang bahumembahu membantu mensukseskan pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Jember,” pungkasnya. Q efi/hms pemkab Jember

Kamis Wage 10 APRIL 2014

Serangan Fajar Merajalela, Ada Beras dan Uang l Sambungan hal 1

tics). Selain berbentuk uang tunai, Panitia Pengawas menemukan 4,5 ton beras siap edar. “Beras 4,5 ton itu dibeli oleh salah satu calon legislatif DPRD Kabupaten Banyu­ wangi dari Partai Nasional Demokrat,” kata Anggota Panitia Pengawas Banyuwangi Totok Hariyanto, Rabu ( 9/4).

Beras itu diangkut menggunakan sebuah truk bernomor polisi DK 9046 HQ yang dikemas dalam seribu kantung plastik yang berisi masing-masing 4,5 kilogram. Bahan pangan itu rencananya akan dibagi-bagikan kepada warga Kecamatan Purwoharjo pada pukul 03.00 dini hari. “Sebelum beredar, ketahuan Panwas,” kata Totok.

Menurut Totok, informasi pembelian be­ ras tersebut diperoleh Panwas dua hari sebe­ lum Pemilu atau Senin 7 April, harganya Rp 34 juta di salah satu toko di Kecamatan Siliragung. Panwas sedang mengumpulkan bukti-bukti tambahan untuk meneruskan temuan itu menjadi pelanggaran pidana.

Di Kecamatan Srono, Panwascam setempat menemukan politik uang senilai Rp 20 ribu.

Ketua Panwascam Srono Rizalihadi mengata­ kan uang itu berada di dalam amplop beserta dua kartu nama milik caleg DPR RI dan DPRD Provinsi Jawa Timur dari Partai Golkar.

Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Gresik juga dilaporkan telah menangkap AS, anggota tim sukses S, calon anggota legislatif incumbent dari salah satu partai besar, Selasa (8/4) sore.

Puluhan bungkus sembako yang akan dibagi­ kan ke sejumlah warga berhasil disita Pan­ waslu Gresik. Paket sembako masing-masing berisi 2,5 kilogram (kg) beras, 1 kg gula pasir, dan empat bungkus mi instan.

Ketua Panwaslu Gresik Sidiq Notone­ goro, mengatakan penangkapan ini berkat laporan dari warga yang menyebut akan ada pembagian sembako dari caleg partai itu.

Panwascam Gresik yang mendapati laporan itu langsung berkoordinasi dengan Panwaslu Kabupaten dan anggota Polsek Kota. Setelah memastikan, tim langsung melakukan peng­ gerebekan terhadap timses tersebut. “Kami telah memeriksa tim sukses berinisial AS. Jika terbukti melanggar undang-undang Pemilu, maka kasusnya akan diserahkan ke Gakumdu Kabupaten Gresik,” kata Sidiq.

Di Sidoarjo juga dilaporkan adanya oknum Caleg PKB Dapil V (Waru-Taman) Sidoarjo diduga juga bagi-bagi uang sebelum coblosan. Laporan ini akan ditindaklanjuti Panwaskab ke hukum pidana apabila me­ menuhi unsur pelanggaran Pemilu.

Anggota Panwaskab Sidoarjo Berlain Luckitasari mengatakan, tengah menunggu laporan resmi dari pihak yang merasa me­ nemukan dugaan pemberian uang di Desa Janti, Waru kepada pemilih. Sejauh ini belum ada laporan resmi. n rum,kim,hds

Korban Lumpur Ingin Ganti Rugi Lunas Sebelum Pilpres l Sambungan hal 1

mendapat perhatian serius dari Lapindo dan pemerintah,” kata H Sunarto saat bertemu Gubernur Soekarwo bersama 51 orang korban lumpur Lapindo lainnya di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (8/4) lalu.

Dalam pertemuan yang dihadiri juga Asis­ ten III Sekdaprov Jatim Dr Ashar, Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Jatim Ratnadi Ismaon ini, Pakde Karwo menjamin kepastian pemba­ yaran ganti rugi terhadap para korban lumpur Lapindo melalui PT Lapindo Brantas.

Dijelaskannya, kepastian ganti rugi tersebut berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 26 Maret 2014 pasal 9 ayat 1 yang berbunyi, ‘negara dengan kekua­ saan yang ada harus dapat menjamin dan memastikan pelunasan ganti kerugian seba­ gaimana mestinya terhadap masyarakat di dalam wilayah Peta Area Terdampak (PAT) oleh perusahaan yang bertanggung jawab untuk itu, yakni Lapindo Brantas’.

Keputusan MK tersebut, kata Pakde Karwo, menempatkan posisi negara untuk memberi perlindungan terhadap korban, dan menjamin pelunasan ganti rugi oleh Lapindo.

Untuk itu, pihaknya akan memfasilitasi sep­ enuhnya proses pelunasan ganti rugi melalui langkah-langkah teknis. Para korban diajak untuk merumuskan bersama surat Gubernur Jatim yang ditujukan ke Presiden.

“Selain memfasilitasi, Pemprov Jatim juga aktif mendorong pemerintah pusat ka­rena yang menjadi korban adalah masyarakat Jatim. Surat segera dikirim, dan sampai di Sekretariat Kabinet. Diharapkan pada 10 atau 11 April saya bisa menghadap Presiden SBY langsung dan mendengarkan keputu­ sannya,” pungkasnya. n iib

Masyarakat Sudah Pintar l Sambungan hal 1

menceritakan bagaimana suasana di Tempat Pemungutan Suaranya (TPS) di daerahnya. “Ini sudah jam 12 siang, tapi antusias masyarakat yang datang ke TPS masih membeludak. Ini senangnya melihat aktivitas di daerah,” ujarnya.

Eko pun menuturkan dirinya dengan sabar masih mengantri giliran untuk men­ coblos di TPS 25 Kampung Baru, Tanjung Anom, Nganjuk.

Anggota kelompok komedi Patrio ini mengatakan, masyarakat di tempatnya san­ gat senang dengan penyelenggaraan Pemilu Legislatif kali ini. Sejak jam setengah tujuh pagi, masyarakat tumpah di TPS yang be­ rada di lapangan besar di desanya.

“Masyarakat desa sudah pintar untuk menyuarakan haknya memilih para caleg yang menurut mereka bisa mewakili aspi­ rasinya. Masyarakat di desa Eko bersuka cita pilih wakil rakyat dan kalau melihat semangat mereka benar-benar luar biasa,” kata Eko. Pria kelahiran Jakarta, 30 Desember 1970 yang saat ini masih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dari Partai Amanat Nasional itu mengatakan dia senang dengan suasana Pileg di desa.

Kekeluargaannya sangat terasa, partisipasi tinggi, antusias mereka lepas. “Beda dengan suasana kota,” katanya. n ris

SAMBUNGAN Semua Survei Unggulkan PDIP l Sambungan hal 1

konstituennya. “Dilihat dari hasil penghitungan suara yang diada­ kan CSIS dan Cyrus Network ini, PDIP harus berusaha merang­ kul partai lain untuk berkoalisi dalam Pemilu Presiden 9 Juli nanti ka­rena suara dari partai lain ternyata juga cukup tinggi dan menentukan,” kata Phillips.

Menjelang Pileg 2014 mun­ cul fenomena ‘Jokowi Yes, PDIP No’. Fenomena yang meng­ gambarkan pendukung Jokowi belum tentu memilih PDIP ini sempat dibantah elit PDIP, bahkan oleh Jokowi sendiri.

Namun faktanya, suara PDIP tak terlalu terdongkrak.

Jika dibandingkan elekta­ bilitas Jokowi di survei yang mencapai 40%, perolehan suara PDIP di tren quick count yang berkisar di antara 19% saja sangatlah terpaut jauh. Ini cukup menggambarkan bahwa fenomena yang jadi momok bagi PDIP itu benar adanya.

Sebenarnya munculnya fenom­ ena ini terpantau di kalangan masyarakat yang berhasil di­ tangkap peneliti.

“Betul, ada fenomena ‘Jokowi Yes PDIP No’. Jokowi kan bu­ kan hanya dilihat sebagai kader PDIP semata, karena elektabili­ tasnya yang tinggi dia mengg­ arap semua kalangan termasuk swing voters dan pemilih partai lain. Itu yang membuat elekta­ bilitas Jokowi bisa di atas 30% sementara PDIP sekitar 20%,” kata Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya.

Ketua Umum DPP PDI Per­ juangan Megawati Soekarnopu­ tri menyebut partainya berada di urutan teratas berdasarkan hasil hitung cepat yang dilakukan internal PDIP. Megawati meng­ klaim bahwa partainya menang di 15 provinsi. “Kami menang di 15 provinsi,” kata Megawati

dalam jumpa pers di kediaman Megawati di Kebagusan, Jakarta Selatan, Rabu (9/4).

Megawati didampingi Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) PDIP Puan Maharani.

Provinsi yang diklaim menang itu, yakni Bali, Sulawesi Teng­ gara, Kalimantan Barat, DKI Jakarta, Jogjakarta, Maluku, Bangka Belitung, Kaliman­ tan Tengah, Jawa Tengah, Lampung, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Jawa Barat, Bengkulu, dan Banten.

Tanpa menyebut parpol, Megawati mengatakan selisih perolehan suara partainya dengan parpol di urutan kedua mencapai 4 juta suara. Jumlah partisipasi pemilih mencapai 70,5 persen. Hal itu masih berdasarkan hasil hitung cepat sementara internal PDIP. Megawati mengatakan, pihaknya akan terus meman­ tau penghitungan resmi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum hingga hasil akhir nanti.

Ia juga meminta masyarakat ikut mengawasi. Namun Megawati berharap partainya memperoleh suara di atas 20 persen.

Sekadar diketahui, Rabu (9/4) kemarin, rakyat Indonesia bakal memilih 560 kursi di DPR Pusat, 132 kursi di DPD serta 33-100 kursi di DPR Provinsi dan 2050 kursi DPR di masing-masing kabupaten/kota. Sedikitnya ada empat juta petugas di 550 ribu TPS yang tersebar pada berbagai penjuru akan meng­ elola 700 juta surat suara. Ber­ dasarkan pendataan litbang di KPU tercatat, jumlah pemilih laki-laki berjumlah 93.600.458 juta. Sedangkan pemilih perem­ puan berjumlah 92.767.493 juta.

Dengan total pemilih sebesar 185.827.987 orang.

Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie me­ nyampaikan apresiasinya dan

memberi ucapan selamat kepa­ da Ketua Umum PDI Perjuan­ gan Megawati Soekarnoputri.

Berdasarkan hasil sementara berbagai penghitungan cepat (quick count) yang menempat­ kan partai banteng moncong putih sebagai yang tertinggi.

“Meski baru sekitar 70 persen (proses hitung cepat), dapat terlihat PDI Perjuangan nomor satu, Golkar nomor dua. Saya ingin memberi ucapan selamat kepada PDI Perjuangan terkait hasil dari lembaga-lembaga survei,” ujar Ical, sapaan akrab Aburizal di Kantor Badan Koor­ dinasi Pemenangan Pemilu Partai Golkar di Jakarta.

Ical, didampingi Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Luhut Binsar Panjaitan, menya­ takan hal tersebut setelah me­ mantau empat proses perhitun­ gan cepat. Dia mengingatkan, PDI Perjuangan untuk tidak terlalu jumawa (berbangga diri) karena penghitungan cepat be­ lum mencapai 100 persen dan bukan penghitungan resmi oleh penyelenggara pemilu.

Sejauh ini Aburizal optimis­ tis bisa meraih dukungan di atas 20 persen suara. Menurut dia, Golkar tak perlu berkoalisi dengan partai lain untuk men­ gusung pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dia mencon­ tohkan, Partai Demokrat saat mengusung Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono.

Dijelaskannya, perolehan suara dari sejumlah lembaga survei yang menempatkan PDIP dan Golkar teratas adalah hasil kerja keras kedua partai dalam merebut hati rakyat. “Saya kira itu sesuai dengan pencerminan rakyat Indonesia. Meskipun Golkar tidak mencapai target (suara nasiona), yakni 23 persen. Tapi saya kira Golkar akan tetap menerima hasil resmi dari keputusan KPU nanti,” ujar dia. n ira,cty

Guru Bakal Terima Banyak Tunjangan l Sambungan hal 1

guru PNS dan 31.215 adalah guru non PNS. Penerima TPP terbagi dalam berbagai jenjang, di antaranya guru PAUD dan TK sebanyak 16.584 orang, guru SD dan SMP 146.756 orang, guru SMA dan SMK 31.437 orang. “Sebagian dana TPP untuk guru non PNS bahkan sudah ada yang cair be­ berapa waktu lalu. Terutama jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP),” katanya, Rabu (9/4).

Pencairan dana TPP tersebut, lanjut Gatot, juga akan dibarengi dengan pencairan tunjangan yang lain. Seperti tunjangan fungsional guru sebesar Rp 300 ribu. Tun­ jangan ini akan diberikan khusus untuk guru non PNS yang jum­ lahnya sebanyak 17.858 orang.

Selain tunjangan fungsional, ada juga bantuan kualifikasi akademik bagi guru S1 untuk

3.176 guru PNS dan non PNS. Masing-masing guru mendapat Rp 3,5 juta. Bantuan tersebut diberikan bagi guru yang masih melanjutkan pendidikan untuk memenuhi kualifikasi pendidi­ kannya. Misalnya guru lulusan D2 yang sedang melanjutkan ke jenjang S1. Tidak hanya itu, khusus untuk 3.473 guru PNS dan non PNS yang mengajar di daerah terpencil, bulan ini juga bakal menerima tunjangan khusus. Besarannya sama den­ gan satu kali gaji.

Gatot menjelaskan, bagi guru PNS yang belum menerima pencairan TPP diharapkan ber­ sabar. Sebab, saat ini sedang menunggu peraturan menteri keuangan untuk proses pen­ cairan TPP. Yang pasti, cairnya dalam waktu dekat ini. “Dana TPP akan langsung cair dari pusat ke rekening masing-ma­ sing guru penerima. Sistemnya

by name by address. Mudahmudahan ini bisa segera tuntas pencairannya. Termasuk yang sempat tertunda-tunda pen­ cairan TPP-nya,” tandasnya.

Kepala Dindik Jatim Harun mengaku juga telah menda­ pat surat pemberitahuan soal cairnya TPP tersebut dari pusat.

Namun, sistem pemberian TPP tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya. Semua perhitun­ gan nominal TPP dan seleksi penerima TPP dilakukan oleh pusat. Pemerintah provinsi hanya menerima surat pemberi­ tahuan dan daftarnya. Namun, jika mengaca pada tahun lalu, total dana TPP guru mencapai sekitar Rp 1,5 triliun. “Saya su­ dah dikabari tentang pencairan.

Namun, prosesnya dilakukan oleh pusat sendiri. Provinsi tidak dilibatkan sama sekali sehingga tidak punya wewenang lagi,” pungkasnya. n tam

Pakde Kesulitan Melipat Kertas,Gus Ipul Nyoblos Pakai Baju Sakera l Sambungan hal 1

“Iya, kebetulan dapat bilik yang dari kardus, tapi tidak apa-apa, yang penting sudah mencoblos,” katanya.

Di TPS yang letaknya tidak jauh dari kediaman pribadi Pakde Karwo tersebut sempat terjadi kesalahan cetak pada plano model BE-1 berisi Daftar Calon Tetap (DCT) untuk Dapil III DPRD Kota Surabaya.

Plano yang ditempel di dekat pintu masuk TPS itu nomor urut Partai Demokrat tertera nomor 6, padahal seharusnya nomor 7.

Tapi akhirnya Ketua KPPS TPS 27 Achmad Rusdianto langsung mencoretnya dan diganti angka 7. “Tidak apa-apa, hanya salah cetak saja. Ketua KPPS juga sudah membenarkannya,” kata Pakde Karwo.

Gubernur yang juga Ketua DPD Partai Demokrat tersebut memastikan ia mencoblos gam­ bar partainya. Karena, kata dia,

jika mencoblos partai lain maka termasuk disersi.

Sementara Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf menggunakan hak suaranya di Surabaya dengan mengguna­ kan formulir A-5 pada Pemilu Legislatif (Pileg) yang digelar, Rabu (9/4). Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Gus Ipul seharusnya mencoblos di TPS 040 Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Namun dia memanfaatkan formulir A-5 agar bisa mencoblos di luar TPS yang ditetapkan.

“Iya kali pertama bisa nyoblos di Surabaya,” kata Gus Ipul yang mengaku memanfaatkan for­ mulir atau undangan A5 untuk bisa mencoblos di luar TPS yang ditetapkan itu.

Menurutnya, sebagai wakil gu­ bernur di provinsi paling timur Pulau Jawa ini, Gus Ipul mengaku ingin menggunakan hak suaranya di Jatim pada pemilu tahun ini.

Dengan berpakaian Sakera khas

Madura, Gus Ipul datang ke TPS 39 Jalan Puncak Permai Utara II, yang tak jauh dari kediamannya.

DiadatangbersamaistrinyaFatma Saifullah Yusuf sekitar pukul 12.00 di TPS39denganberjalankaki.“Dengan seperti ini (berpakaian ala Madura), biar terlihat Jawa Timurnya,” kelakar dia sembari berjalan.

Sampai di TPS, Gus Ipul dan istri menyapa dan menyalami satu per satu warga yang antre menggunakan hak suaranya.

Lalu, dia ikut duduk dan antre menunggu giliran bersama yang lain. “Saya tetangga sini, maaf baru bisa menyapa dan ber­ kumpul di sini,” sapa Gus Ipul kepada para tetangganya.

Gus Ipul melihat antusiasme pemilih luar biasa. Seperti di TPS di lingkungannya misalnya. “Su­ dah menjelang siang hari masih antre. Ini menandakan warga Jawa Timur sudah cerdas dan paham, momentum seperti ini mereka lah yang menentukan pemimpin masa depan,” katanya. n iib

11 Banyak Surat Suara Tertukar l Sambungan hal 1

Pakal. Di Kelurahan Pakal baru 33 surat suara yang di­ coblos langsung dihentikan,” imbuhnya.

Wahyu Hariyadi mengata­ kan, tertukarnya surat suara antar Dapil sebagai akibat keteledoran Panitia Pemung­ utan Kecamatan (PPK). PPK dianggap tidak selektif dalam menyortir surat suara yang masuk. “ Surat suara dari percetakan kan masih gelon­ dongan, dan datangnya tidak sekaligus. DPR RI dulu baru lainnya, akibatnya pada pem­ bagian kadang masih terselip.

Harusnya sudah terseleksi di PPK,” tegasnya.

Wahyu Hariyadi juga me­ nambahkan, meski pada be­ berapa TPS terjadi kekeliruan surat suara proses pemun­ gutan tetap dilakukan se­ suai aturan yaitu pada pukul 13.00. Tertukarnya surat su­ ara di beberapa wilayah terse­ but hanya terjadi pada surat suara caleg DPRD Kota.

Menanggapi tertukarnya surat suara, Ketua KPU Sura­ baya Eko Waluyo mengatakan, berdasarkan peraturan KPU No 26 Tahun 2013 dan Pera­ turan KPU No 5 Tahun 2014 yaitu tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota, diwajibkan bagi KPU untuk menentukan langkah penyelesaiannya ses­ uai peraturan. “Dan KPU wajib melakukan pleno untuk men­ indaklanjutinya,” katanya.

Dari hasil rapat pleno dipu­ tuskan, bahwa surat suara yang tertukar harus segera diganti.

Sementara untuk suara yang terlanjur tercoblos, dialihkan ke perolehan suara partai. “Sesuai aturan KPU, satu opsi yang terjadi yang sudah ada dasar hukumnya, suara itu dianggap suara partai,” tandasnya.

Sementara itu KPU Luma­ jang dalam pemantauan ke sejumlah TPS di 5 Daerah Pemilihan (Dapil) mendapatkan temuan ada ratusan surat suara tertukar di TPS. KPU langsung bergerak cepat untuk melaku­ kan penukaran dan pergantian di PPK masing-masing.

Tertukarnya surat suara menimpa di sejumlah TPS di Kecamatan Candipuro untuk DPRD Kabupaten Lumajang antar Dapil. Namun, dengan ketersediaan surat suara di

PPK langsung ditukarkan.

“Alhamdulillah, kita selesai­ kan dengan cepat, ini kita rapat plenokan,” ujar Komi­ sioner KPU Lumajang Poduli Sandra, Rabu (9/4).

Menurut dia, tertukarnya surat suara diduga kekeliruan petugas saat pengepakan.

Mengenai adanya kesalahan tertukarnya surat suara akan dicari penyebabnya. “Kita selidiki dulu,” paparnya.

Di Pamekasan juga terjadi kasus surat suara tertukar.

Bupati Pamekasan Achmad Syafii menyatakan tertukarnya surat suara di beberapa TPS di Kabupaten Pamekasan dikar­ enakan kasalahan manusia (human error).

Hal tersebut dikatakan Bupati Achmad Syafii seusai mengadakan rapat tertutup di kantor KPU Pamekasan, Jl Brawijaya, Rabu (9/4).

Pihaknya sudah membi­ carakan solusi tertukarnya surat suara tersebut. “Ini sudah kita musyawarahkan, dan sudah ada keputusan.

Silahkan tanyakan ke KPU,” kata Achmad Syafii .

Sementara itu, Komisioner KPU Pamekasan Agus Kasianto mengatakan, kekurangan yang terjadi di sejumlah TPS disiasati dengan mengambil surat suara lebih dari TPS lain.

Di Jember lain lagi, lima Lima TPS terpaksa sempat menunda pemungutan suara beberapa saat. Ini dikarena­ kan dalam kotak suara tidak ada surat suara anggota DPR RI. Lima TPS itu empat di antaranya terletak di Kecama­ tan Puger dan satu di Kecama­ tan Patrang. “Ini terjadi karena kesalahan pengepakan saat di PPK (Panitia Pemilihan Ke­ camatan). Namanya saja ma­ nusia. Kalau kesalahan hanya di lima TPS dari 4.808 TPS ya masih wajar,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum Jem­ ber Ketty Tri Setyorini.

Atas banyaknya kasus kertas suara tertukar ini, Badan Pengawas Pemilu (Banwaslu) Jatim menilai KPU Jatim tak siap dalam penyelenggaran Pileg 2014.

Pasalnya, dari pemantauan di lapangan ditemukan per­ soalan masih banyaknya surat suara yang tertukar.

Pimpinan Bawaslu Jatim Sri Sugeng Puji Atmiko men­ gatakan, dari hasil penga­ wasan di sejumlah kabupaten/ kota masih banyak ditemukan persoalan di lapangan. “Ban­ yak laporan adanya surat suara yang tertukar,” ungkap­ nya. n geh,cty,efi,yat

Dindik Antisipasi Kekeliruan Soal UN l Sambungan hal 1

nya yang teliti, jangan sampai salah angkat soal,” katanya, Rabu (9/9).

Ikhsan menjelaskan, saat ini soal UN telah disimpan dengan baik di gudang milik Polrestabes Surabaya. Pada Sabtu (12/4) mendatang, naskah akan mulai didistri­ busikan ke Polsek seluruh daerah. Ketika hari pelak­ sanaan UN berlangsung, masing-masing sub rayon bisa mulai mengambilnya di Polsek sekitar pukul lima pagi. “Saat mengambil soal di Polsek ini ada tim kom­ plet yang sudah diatur da­ lam POS UN. Pokoknya petugas ini saya ingatkan untuk lebih teliti dalam mengambil,” tegasnya.

Bagaimana dengan siswa yang berhalangan hadir saat UN berlangsung? Ikhsan mengatakan tetap memberi­ kan pelayanan kepada siswa tersebut. Bagi yang berha­ langan hadir karena sakit akan dikirimkan tim supaya tetap bisa mengikuti UN di rumah sakit (RS). “Atau jika kondisinya tetap belum memungkin­kan, dipersilakan ikut UN susulan,” ujarnya.

Sedangkan siswa yang tersandung masalah hukum, lanjut Ikhsan, pihaknya memperlakukan hal yang sama dengan siswa kondisi sakit. Tim ini dikirimkan ke Lembaga Pemasyaraka­ tan (Lapas) tempat siswa

ditahan. “Sekarang kami sedang minta sekolah untuk mendata berapa siswa yang akan mengikuti UN di tah­ anan,” ungkapnya.

Kabid Pendidikan Dasar (Dikdas) Dindik Surabaya Eko Prasetyoningsih menam­ bahkan, siswa yang berhalan­ gan hadir ke sekolah saat UN berlangsung biasanya diketa­ hui saat mendekati waktu uji­ an. Hingga saat ini, pihaknya juga belum menerima laporan berapa siswa tingkat SMP yang akan mengikuti UN di tahanan. “Baik yang di Lapas dan rumah sakit tetap mendapat perlakuan sama,” tandasnya.

Sekadar diketahui, jumlah peserta UN tahun ini untuk jenjang SMA di Surabaya se­ banyak 17.574 siswa, 1.402 jen­ jang MA, 18.984 jenjang SMK, 15 siswa SMALB, dan 1.355 peserta ujian Paket C. Mereka semua akan mengikuti UN pada 14 April - 16 April menda­ tang. Sementara UN susulan untuk jenjang ini dilakukan pada 22 April - 24 April.

Pemberian bantuan biaya peningkatan kualifikasi aka­ demik bagi guru ini bertu­ juan untuk memotivasi guru menyelesaikan studi sampai memperoleh ijazah S1, mem­ percepat proses peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan mutu guru, dan mengurangi beban biaya yang harus ditanggung guru untuk memperoleh kuali­ fikasi akademik S1.tam

Hadirkan TPS Bernuansa Goa hingga Nuansa Piala Dunia Brasil l Sambungan hal 1

takan ide pembuatan TPS berbentuk goa tersebut berawal dari komunitas nongkrong di kampung tersebut. Lokasi TPS yang merupakan sebuah rumah kosong dan tidak layak itu pun ak­ hirnya dimodifikasi menjadi goa dengan biaya yang cukup murah.

“Halaman di sini luas dan kebetulan rumah kosong, tapi karena atapnya rusak, biar menarik perlu dimodifikasi agar warga mau datang dan mengguna­ kan hak suaranya. Akhirnya kita buat seperti goa. Biaya juga cuma Rp 150.000 untuk beli cat,” katanya, Rabu (9/4).

Menurut Reko, dengan TPS unik diyakini mampu mengurangi angka golput. Sebaliknya, partisipasi pemi­ lih cukup bagus. “Dalam Pileg 2014

ini dibandingkan Pilgub tahun lalu, sampai jam 12 siang dari 325 Daftar Pemilih Tetap yang terdaftar di TPS 15, sebanyak 200 pemilih telah datang untuk menggunakan hak suaranya,” tambahnya.

Lain halnya di Kelurahan Kebonsari dan Kelurahan Morokrembangan yang menghadirkan tema kejuaraan sepak bola ‘Piala Dunia 2014 Brasil’. Dengan tema ini panitia bergaya seperti pen­ dukung fanatik bola lengkap dengan jersey (kostum) tanpa adanya nomor punggung dan bersepatu lengkap dengan kaos kaki panjangnya. Nuansa sepak bola Piala Dunia juga dibuat lebih kental. Ada poster negara-negara peserta dan pemain, replika piala, gawang, dan bola.

Ketua KPPS 08 Kelurahan Kebon­

sari, Meydi Yuwono mengatakan tema Piala Dunia 2014 untuk TPS kali ini dilatarbelakangi mulai meningkatnya demam Piala Dunia 2014 Brasil yang akan dihelat pada Juni-Juli mendatang di kalangan masyarakat. Di TPS itu, jumlah pemilik tetap sebanyak 355 jiwa dan mayoritas juga datang karena tertarik untuk melihat penampilan KPPS. “Sebelum menentukan tema ini, kami bersama anggota KPPS yang lain sempat melakukan diskusi dan muncul beberapa usulan, tapi akhirnya di­sepakati dipilih tema Piala Dunia 2014 di Brasil,” paparnya.

Tema Piala Dunia Brasil juga bisa ditemukan di Kelurahan Morokremban­ gan (Kremil) di TPS 43. Di TPS dengan 315 DPT terdata, panitia pemilihan

berdandan ala pendukung fanatik bola.

Muka digambar sesuai bendera tiap negara dan memakai property unik.

Dengan tampilan kreatif ini diharap­ kan menarik DPT untuk datang di TPSnya.

“Target saya 75 persen menggu­ nakan hak suaranya di TPS 43 ini.

Dengan berdandan seperti ini saya yakin banyak warga tergerak untuk datang ke TPS, sekaligus mendapatkan hiburan,” papar Soedjono selaku Ketua KPPS TPS 43.

Sementara itu, data pada laman resmi KPU pusat, total DPT di Kota Surabaya pada Pemilu Legislatif 2014 sejumlah 2.002.746 jiwa termasuk daf­ tar pemilih khusus 1.144 jiwa. Mereka dilayani sebanyak 5.015 TPS yang tersebar di 31 kecamatan. *

UTAMA

12 LINTAS PERISTIWA

BPIH Turun, Tidak Pengaruhi Pelayan Calhaj Tuban, Bhirawa Para calon jama’ah haji (Calhaj) tahun 2014 bisa sedikt beruntung, karena biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) yang ditetapkan pemerintah turun cukup signifikan dibanding dengan BPIH 2013.

“Kalau dibanding dengan tahun sebelumnya BPIH tahun 2014 turun cukup lumayan, yakni sekitar USD 308,’’ kata Hj. Siti Maulidiyah SH Kasi Haji dan Umroh Kementerian Agama (Kemenag) Tuban saat dikonfirmasi Bhirawa (9/4).

Lebih lanjut diterangkan, kalau tahun 2013 BPIH ditetapkan sebesar USD 3.527 atau sebesar Rp 34,5 juta per jamaah, pada tahun 2014 BPIH ditetapkan sebesar USD 3.219 per jamaah. ‘’Tapi berapa kurs rupiah terhadap dolar nanti kami belum bisa memastikan, karena bisa naik bisa turun,’’ Kata Mulik.

Oleh karena itu, selain memperingan BPIH Calhaj kuota 2014, Calhaj tunda 2013 akibat pemangkasan kuota juga dipastikan mendapat kembalian. Karena, BPIH tahun ini lebih ringan dibanding dengan tahun sebelumnya.

Akan tetepi, untuk Calhaj belum bisa melakukan pelunasan BPIH. Karena, hingga saat ini ketetapan BPIH tersebut belum ditandatangani Presiden, Susilo Bambang Yudoyono. Q hud

Nyoblos Dua Kali, Istri Caleg Golkar Dilaporkan ke Panwascam Jombang, Bhirawa Membantu suami untuk menjadi anggota DPRD boleh saja, namun kalau dengan cara yang salah malah bisa membuat masalah. Upaya ini yang dilakukan oleh seorang istri caleg Partai Golkar bernama Dwi Mawarti yang mencoblos dua kali di TPS berbeda di Desa Godong Kecamatan Gudo, Jombang. Aksi tersebut diketahui oleh salah satu saksi partai dan selanjutnya dilaporkan ke Panwascam setempat.

Ketua Panwascam Gudo, Sugeng Riyadi membenarkan kisruh tersebut. Orang yang diduga melakukan pencoblosan sebanyak dua kali adalah Dwi Mawarti. Dwi merupakan istri dari caleg Partai Golkar dapil IV (Gudo, Ngoro, Bandar Kedungmulyo, Perak). Modusnya, Dwi pertama kali melakukan pencoblosan di TPS 2 Desa Godong dengan menggunakan surat panggilan atas namanya sendiri.

Kemudian ia kembali ke rumah untuk mengambil surat panggilan milik saudaranya yang berama Inah Djumainah.

Dengan surat panggilan tersebut, Dwi kemudian mendatangi TPS 3 Desa Godong untuk memberikan suaranya. Tanpa canggung, dia memasuki bilik suara dan menjalankan aksinya. Untungnya salah satu saksi parpol yang berada di TPS mengetahui aksi Dwi. Tak berselang lama anggota Panwascam, Ketua Panwaskab, camat, Ketua KPU Jombang, serta Kapolres Jombang mendatangi lokasi untuk membahas masalah tersebut. Q rur

Kamis Wage, 10 APRIL 2014

Gubernur Prediksi Golput Hanya 30 Persen Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Dr H Soekarwo memprediksi angka golput atau tidak memilih pada pemilihan umum legislatif (pileg) kali ini hanya sekitar 30 persen.

Optimisme Ketua DPD Partai Demokrat Jatim ini didasari track record jumlah angka golput di Jatim.

“Berdasarkan data historis, sejak era reformasi hingga sekarang jumlah pemilih di Jatim berada di posisi angka 75 persen. Itu artinya angka golput kali ini masih berada dikisaran angka 30 persen,” kata Soekarwo, ditemui usai melakukan pencoblosan di TPS (Tempat Pemungutan Suara) 27 Jalan Kertajaya Indah Timur, Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya, Rabu (9/4).

Menurut dia, angka golput tidak terlalu tinggi juga disebabkan aktor yang akan dipilih menyebar dan menyeluruh di 38 kabupaten/kota. Dekatnya pemilih dan yang dipilih ini dapat mendongkrak jumlah pemilih pada pileg 2014 ini. “Kondisi ini berbeda dengan pilgub yang aktornya jauh dari pemilih. Aktor, dalam hal ini para caleg bisa menyapa langsung masyarakat untuk meminta datang ke TPS dan memilih. Di Jatim, sejumlah pejabat pusat yang berasal dari Jatim juga mencoblos di Surabaya, di antaranya Menteri BUMN Dahlan Iskan di Ketintang dan Mendikbud Mohammad Nuh di Rungkut Asri Utara,” jelasnya.

Pakde Karwo—sapaan lekat Soekarwo, mengaku sejak pagi sudah mengecek dan memantau informasi ke sejumlah kepala daerah dan penyelenggara Pemilu, seperti KPU Jatim, Bawaslu dan beberapa TPS. “Jatim memiliki tradisi luar biasa tentang kebersamaan, persaudaraan, dan terbuka. Kalau ada masalah, bisa diselesaikan secara musyawarah karena itu kultur masyarakat di sini,” katanya.

Saat pencoblosan, mantan Sekdaprov Jatim ini mengaku dirinya mengalami kesulitan melipat kertas suara saat di bilik suara. “Kertasnya besar, jadi bingung melipatnya habis dicoblos,” katanya singkat.

Pakde Karwo tidak perlu antre karena kebetulan sedang sepi pemilih. Ia datang bersama istri Dra Hj Nina Kirana Soekarwo didampingi putra dan putrinya, Ferdian Satria Nugraha, Kartika Ayu Prawitasari dan menantu Adista Aprelia Sari.

Orang nomor satu di Jatim ini menggunakan hak suaranya di bilik yang terbuat dari kardus. Bilik ini merupakan bilik tambahan dari bilik berbahan aluminium. “Iya, kebetulan dapat bilik yang dari kardus, tapi tidak apa-apa, yang penting sudah mencoblos,” katanya.

Di TPS yang letaknya tidak jauh dari kediaman pribadi Pakde Karwo tersebut, sempat terjadi kesalahan cetak pada plano model BE-1 berisi calon tetap (DCT) untuk dapil III DPRD Kota Surabaya. Q iib Dr H Soekarwo

Sebanyak 11.937 surat suara rusak dimusnahkan di halaman KPU Kabupaten Pasuruan, Rabu (9/4) sore.

hilmi husein/bhirawa

KPU Pasuruan Musnahkan 11.937 Surat Suara Rusak Pasuruan, Bhirawa KPU Kabupaten Pasuruan memusnakan ribuan surat suara rusak di halaman KPU di Jalan Raya Kejayan Kabupaten Pasuruan. Pemusnahan surat suara rusak dimusnakan dengan dengan cara dibakar.

Divisi Logistik dan Keuangan KPU Kabupaten Pasuruan Titin Wahyuningsih mengatakan 11.937 surat suara yang dimusnahkan itu terdiri dari surat suara rusak, salah kirim dan sisa dari seluruh TPS. Pemusnahan surat

suara itu dilakukan agar tidak menimbulkan kecurigaan dari partai politik terkait adanya ribuan surat suara sisa.

“Selang beberapa jam setelah pencoblosan kami langsung memusnakan surat suara yang rusak.

Tujuannya tak lain supaya tak ada lagi kecurigaan,” kata Titin Wahyuningsih usai pemusnahan surat suara, Rabu (9/4) sore.

Terinci, besaran surat suara rusak yang di bakar itu berjumlah 2.508 lembar, salah pengiriman yang seharusnya milik Kota

Pasuruan sebanyak 911 lembar dan 8.518 sisa surat suara dari seluruh TPS. Proses pemusnahan sendiri sudah sesuai aturan yang berlaku. “Sebelumnya sudah ada diberita acara yang ditandatangani tiga unsur yakni KPU, Panwaslu dan Kepolisian.

Semua logistik di setiap TPS sudah terpenuhi dan sudah dipergunakan sebagaimana mestinya. Sisa surat suara di setiap TPS juga sudah dikumpulkan dan ikut dimusnahkan,” tandas Titin Wahyuningsih. Q hil

Coblos 110 Surat Suara, Ketua KPPS Ditahan Kabupaten Blitar, Bhirawa Diduga telah melakukan tindak pidana pemilu dengan mencoblos 110 surat suara, Ketua KPPS TPS No 19 yang juga Kepala Dusun Sugihan RT 01/RW 01, Desa Pojok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Hari Patmono (48) ditahan Panwas Kabupaten Blitar.

Secara kronologis, dugaan kecurangan pileg terjadi di Kabupaten Blitar sebelum berlangsung pelaksanaan pencoblosan, pada hari Rabu (9/4) dini hari sekitar pukul 01.30 WIB, ditemukan sebanyak 110 lembar surat suara yang sudah tercoblos dalam kotak suara yang masih tetap terkunci, dimana itu ditemukan pada kotak suara yang ada di TPS No 19, Dusun Sugihan RT 01/RW 01, Desa Pojok, Kecamatan Garum, Kab Blitar.

Bahkan akibat buntut penemuan dugaan kecurangan pemilu itu, petugas dini hari itu langsung membawa Hari Patmono (48), Ketua Panitia Pemungutan Suara (KPPS) di TPS itu ke Kantor Panwaslu. Sebab, ia ditengarai se-

bagai pelakunya karena kotak suara itu ditemukan di dalam rumahnya. “Yang bersangkutan saat ini berada di kantor Panwas dan masih kami periksa,” kata Drs Edi Nur Hidayat SH, Ketua Panwaslu Kabupaten Blitar, Rabu (9/4) kemarin.

Sementara Kapolsek Garum, AKP Sudarto mengatakan penemuan itu berawal dari dirinya bersama muspika setempat sedang melakukan patroli ke TPS terkait kesiapan dalam penyelenggaraan pileg besuk. Semua TPS yang ada di Kecamatan Garum didatanginya. Tak terkecuali TPS No 19. Namun, saat mendatangi TPS 19 itu, ia mengaku ada yang janggal karena dua dari empat kotak suaranya tak ada di TPS tersebut. Kemudian petugas menanyakan pada petugas Linmas yang menjaganya, kemana dua kotaknya lagi.

“Bahkan kami kaget ketika dijawab, kalau dua kotak suara itu dibawa pulang oleh ketua KPPSnya,” ujar AKP Sudarto.

Diakui AKP Sudarto, jarak

TPS dengan rumah ketua KPPSnya hanya sekitar tujuh meter.

Akhirnya, Sudarto bersama anggota Muspika lainnya langsung mencari ke rumah ketua KPPSnya. Sebab, ia merasa ada yang tak beres dengan hilangnya dua kotak suara tersebut.

“Namun pada saat kami masuk, dua kotak itu berada di atas meja ruang tamunya. Dan pada saat kami amati kondisi kedua kotak suara itu memang masih terkunci dengan gemboknya,” jelasnya.

Namun, petugas tak langsung percaya begitu saja. Mereka kemudian menanyakan kunci gemboknya. Begitu dikasihkan, ternyata kunci gembok yang tersimpan dalam amplop itu segelnya sudah rusak sehingga ada dugaan habis dipakai membuka kotak suara. Hal itu kian membuat petugas curiga sehingga dengan disaksikan banyak orang, kotak suara itu dibuka. Betapa kagetnya mereka, ternyata ditemukan banyak surat suara yang sudah tercoblos. Q htn

Tekan Golput, Sekwan DPRD Jatim Gelar Pengajian Surabaya, Bhirawa Berbagai upaya dilakukan oleh Sekretaris DPRD (Sekwan) Jatim untuk menekan golput di kalangan PNS. Bahkan sebelum pencoblosan Sekwan Jatim meng gelar pengajian untuk

melakukan sosialosasi.

Sekwan DPRD Jatim, Soekardo menegaskan tidak semuanya PNS mengetahui tentang cara pencoblosan. Disisi lain dengan jenuhnya masyarakat melihat perpolitik di Indonesia, kemu-

siti soelistyani/bhirawa

Ibu-ibu Dharma Wanita saat mendengarkan dengan serius materi pengajian.

ngkinan angka golput nauk.

Padahal dalam agama Islam hal itu dilarang. Karenanya untuk mengantisipasinya, pihaknya sengaja menggelar pengajian. ‘’Kita ketahui tidak semua karyawan mengetahui tatacara soal pencoblosan. Bahkan mereka sebagian besar tidak mengetahui jika memilih pemimpin wajib hukumnya. Karenanya, kami mencoba menyosialisasikan ini dengan cara pengajian,’’tegasnya, Rabu (8/4).

Ditambahkan mantan Kasatpol PP ini dengan digelarnya pengajian dengan mengundang ust M Taiufiq Lc yang juga Ketua Forum Silaturrahmi Da’i Muda se-Jatim diharapkan mampu menyadarkan masyarakat yang selama ini antipasti terhadap pesta demokrasi dengan cara mencoblos. Tentunya ini penting untuk mencari pimpinan yang dapat dipercaya dan mampu melindungi rakyatnya. Q cty