Harian Bhirawa Edisi 10 Juni 2014

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

HARIAN

“Semua harus dimulai dari awal lagi, kalau lembaga penyelenggaran pemilu ini ingin kredibel dan dipercaya publik,”

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 7

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Divisi Advokasi Fitra Jatim Miftahul Huda

Selasa Kliwon, 10 JUNI 2014

http://www.harianbhirawa.co.id

10 JUNI 2014

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo - 13.00

Menghadiri Pelantikan Pengurus PKK dan Dekranasda di Gedung Negara Grahadi

 Wagub H Saifullah Yusuf -

Di Ruang Kerja

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi - 13.00 - 19.00

Menghadiri Rapat Persiapan Harganas di Ruang Bhinaloka Kantor Gubernur Jatim Menghadiri Jamuan Makan Malam bersama ASEAN Connectivity Coordinating Commitee di Gedung Negara Grahadi

Warga Desa Sempu Laporkan Dugaan Korupsi Penyerobotan Tanah Kediri, Bhirawa Dugaan penyimpangan penyerobotan tanah negara seluas 41 hektare dengan nilai Rp 5, 6 miliar oleh oknum Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kediri dan PT Perkebunan dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Ngasem Kabupaten Kediri oleh warga Desa Sempu Kecatan Ngancar Kabupaten Kediri, Senin (9/6). Tak hanya itu warga Desa Sempu juga melaporkan dugaan korupsi jasa giro senialai Rp 297 juta yang dilakukan oknum pegawai Pemkab Kediri.

Dalam Laporannya, warga yang diwakili oleh sepuluh orang langsung diterima Kepala Kejaksaan Negeri Ngasem Abraham Sahertian. Di hadapan Kajari, warga memberitahukan dokumendokumen dugaan penyimpangan dalam kasus dugaan penyerobotan tanah tersebut.

Salah satu warga, Trianto mengatakan jika ada dua poin yang dilaporkan. “Dua poin ini hanya tahap awal laporan kami, dan masih banyak dugaan-dugaan korupsi lainya, mungkin minggu depan laporannya akan dilakukan menyusul,” kata Trianto usai menyerahkan dokumen laporannya.

Nanik yang juga salah satu perwakilan warga mengatakan dalam laporanya saat ini, selain penyerobotan, ternya ada jasa giro pada 2011 yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan yang belum di serahkan ke Kas Daerah Kabupaten Kediri. “ Duagaan itulah yang kami laporkan ke kejaksaan, dan kami akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Jika memang ada konspirasi dari penegak hukum di daerah, kami akan laporkan ke Kejati

 ke halaman 11

Mudik Gratis, Pemprov Siapkan 435 Bus Pemprov, Bhirawa Antisipasi penumpukan pemudik yang terjadi di terminal, Pemprov Jatim kembali akan menggelar mudik gratis saat Lebaran 1435 Hijriyah tahun ini. Rencananya, pemprov menyiapkan sebanyak 435 unit bus yang siap mengantarkan pemudik di seluruh daerah di Jatim.

Kepala Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Dishub dan LLAJ) Provinsi Jatim Ir Wahid Wahyudi MT menuturkan, ratusan armada bus mudik tersebut akan mengangkut puluhan ribu masyarakat dari Surabaya menuju sekitar 20 kota besar yang ada di Jatim. Mulai Malang, Bojonegoro, Tuban, Madiun, Pacitan, Blitar, Kediri, Tulungagung, Trenggalek, Pamekasan, Sumenep, Lumajang, Jember, Bondowoso, hingga Banyuwangi.

“Dari 435 bus yang disiapkan pemprov tersebut, 405 bus untuk mengangkut masyarakat pulang ke kampung halaman selama lebaran. Sedangkan 30 bus untuk suttle, yakni mengangkut warga yang mudik dari pelabuhan Tanjung Perak menuju terminal,” ujar Wahid, Senin (9/6).

 ke halaman 11

Siap Ekspansi BUMN PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, bukan saja menjadi perusahaan semen terbesar di Indonesia, tetapi telah merajai pasar ASEAN dan bersiap memperluas ekspansi ke kawasan Asia bahkan Afrika.

Direktur Utama PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Dr Ir Dwi Soetjipto MM menyebutkan perusahaan BUMN yang dipimpinnya terus meningkatkan kapasitas produksi, melakukan efisiensi pembiayaan, memperluas distribusi, dan mempertahankan citra

 ke halaman 11

Muhammadiyah Berikan Stimulus Barang kepada Warga Terdampak Lokalisasi Pemkot Surabaya, Bhirawa Pemkot Surabaya bekerjasama dengan berbagai pihak memberikan bantuan stimulus kepada warga terdampak di daerah lokalisasi agar mereka siap untuk beralih profesi pasca pengalihfungsian lokalisasi.

Beberapa lembaga tersebut yakni Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF), Muhammadiyah. Sebelumnya, Nahdlatul Ulama dan Universitas Ciputra juga memberikan bantuan. Penyerahan bantuan stimulus tersebut dilakukan di kediaman Wali Kota Surabaya, Senin (9/6).

Bantuan stimulus dari YDSF dan Muhammadiyah tersebut diwujudkan dalam bentuk barang. Di antaranya bantuan mesin cuci untuk modal usaha laundry, bantuan gerobak (rombong) gorengan, bantuan modal usaha pembuatan telor asin, juga bantuan modal usaha pembuatan kaos distro.

andre/bhirawa

Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF), Muhammadiyah memberikan stimulus barang untuk warga terdampak lokalisasi dan diserahkan di kediaman Wali Kota Surabaya, Senin (9/6). Beberapa unit rombong tampak berderet rapi sebelum diserahkan ke warga terdampak.

 ke halaman 11

Pro Prostitusi, Nganjuk Pertahankan Lokalisasi Nganjuk,Bhirawa Komitmen Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum untuk menutup 44 lokalisasi di Jatim tidak mendapat respon positif dari Pemkab Nganjuk.

Bahkan hingga saat ini, transaksi seks di tiga lokalisasi di Nganjuk yakni Guyangan Kecamatan Bagor, Kandangan Kecamatan Tanjunganom dan Kudu Kecamatan Kertosono masih tetap berlangsung.

Terkesan pro prostitusi, Pemkab Nganjuk tidak mengambil langkah berani untuk menutup lokalisasi. Padahal, Pekerja Seks Komersial (PSK) penghuni tiga lokalisasi di Nganjuk dapat dikatakan 99% berasal dari luar Kabupaten Nganjuk. “Sampai saat ini belum ada rencana penutupan lokalisasi di Nganjuk,” ungkap Kabaghumas Pemkab Nganjuk Ghozali Efendi SH saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (9/6) kemarin.

Alasan tidak ditutupnya lokalisasi di Nganjuk, menurut Ghozali karena

Pemkab Nganjuk khawatir akan maraknya prostitusi di jalanan dan tersebar di sejumlah tempat. Sehingga keberadaan PSK tidak terpantau dan sangat mudah menularkan penyakit kelamin.

Namun dia mengelak ketika dikatakan Pemkab Nganjuk adalah kabupaten yang pro prostitusi. Meskipun selama ini Pemkab Nganjuk selalu mempertahankan keberadaan tiga lokalisasi dengan ratusan PSK dari luar Nganjuk.

Sementara itu, terkait dengan

rencana penutupan lokalisasi Dolly Surabaya pada18 Juni mendatang dipastikan tiga lokalisasi di Nganjuk akan dibanjiri penghuni baru. Tetapi pihak Kelurahan Guyangan dikatakan akan menerapkan penyaringan yang cukup ketat terhadap PSK yang masuk ke lokalisasi Guyangan. Sehingga, kemungkinan kepindahan para PSK Dolly ke lokalisasi Guyangan bisa diantisipasi.

Kepala Kelurahan Guyangan Drs Sumadji MM mengatakan eksodus PSK Dolly ke lokalisasi Guyangan itu kemungkinan terjadi. Untuk mengantisipasi itu, Kelurahan Guyangan akan mem-

 ke halaman 11

Perempuan Pelopor Jatim - Australia Barat Bangun Jejaring Pemprov, Bhirawa Peran perempuan dalam pembangunan ekonomi Jatim, meski skalanya masih terbatas namun keberadaannya menjadi daya dukung yang sangat berarti bagi ekonomi keluarga dan masyarakat, serta memberi kontribusi yang tidak kecil bagi pembangunan ekonomi nasional. Maka, Pemprov Jatim melalui Biro Administrasi Kerjasama bersama Department of Agriculture and Food of Western Australia (DAFWA) dan institusi Influential Women yang menyelenggarakan workshop bagi para perempuan pelopor Jatim di bidang pertanian untuk menggali pengetahuan, bertukar pengalaman, dan membangun jejaring kerja guna mengembangkan wawasan dan menjaring peluang bisnis dengan pihak Australia Barat.

 ke halaman 11

ristika/bhirawa

Kepala Kelurahan Guyangan menunjukkan kartu indentitas PSK penghuni lokalisasi Guyangan yang berasal dari luar kota.

Bude Karwo berbincang dengan delegasi Australia Barat pada acara Workshop Pemberdayaan dan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Hotel Singgasana, Senin (9/6).

Investasi Telan Miliaran, Bangunan STA Mubazir Batu, Bhirawa Pembangunan Sub Terminal Agribisnis (STA) Sidomulyo serta pengadaan peralatan yang ada di dalamnya telah menghabiskan anggaran hingga miliaran rupiah. Namun hingga saat ini, tidak ada aktivitas yang ada dalam bangunan tersebut. Sejak dibangun Dinas Pertanian dan Kehutanan pada 2012 lalu, STA Sidomulyo belum dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Gedung yang berada di Desa Sidomulyo ini hanya menjadi ruang rapat Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).

Namun kegiatan itu dilakukan dalam momen tertentu atau jarang sekali dilakukan. Padahal di dalam gedung ini juga banyak peralatan, serta kelengkapan laboratorium pertanian yang nilainya mencapai jutaan rupiah.

“Beberapa petani pun sempat mempertanyakan kenapa STA tersebut tidak dipergunakan. Padahal kalau kita

 ke halaman 11

Mahalnya Sekolah di Sidoarjo

Formulir Dilego Rp 175 – 200 Ribu, Harus Antri Sejak Pagi Musim pendaftaran sekolah untuk tahun ajaran 2014 dimulai. Orangtua saat ini ikut sibuk berburu sekolah untuk anak-anaknya. Di Sidoarjo, banyak orangtua kesal mengantre, belum lagi harga formulir pendaftaran yang dinilai mahal.

Achmad Suprayogi, Kabupaten Sidoarjo Ir Dwi Soetjipto MM

Sentil..  Per 13 Juni, tarif tol Waru - Juanda naik  Kebijakan tak populis  Dewan soroti amburadulnya aset pemkot  Semakin amburadul semakin mudah ganti kepemilikan  Kedua Capres terbebani isu HAM  Dan kompornya biasanya negara seberang

Senin (9/6) pagi kemarin sudah mendapatkan keluhan dari seorang wali murid yang ingin mendaftarkan anaknya ke SMPN di Sidoarjo. Saat mengambil formulir harus antri sejak pagi, berjibaku dengan ribuan orangtua murid yang lain.

Belum lagi harga formulir pendaftaran yang mahal, Rp 175.000,00 untuk tingkat SMPN dan Rp 200.000 untuk tingkat SMAN. Wali murid itu menjelaskan saat mengambil formulir untuk anaknya, dia sudah mendapatkan nomor 2.000 an.

Padahal, formulir tersebut harus dibayar dengan uang sebesar Rp 175.000.

Kalau pendaftarnya mencapai 2.000 saja, berarti uang yang terkumpul untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Satuan Pendidikan Penyelenggara Sistem Kredit Semester (SPP-SKS) sudah mencapai Rp 350 juta. “Ini untuk satu sekolahan, belum sekolah-sekolah lainnya. Betapa mahalnya biaya sekolah di Sidoarjo,” kata wali murid yang namanya enggan dikorankan ini.

 ke halaman 11

achmad suprayogi/bhirawa

Suasana pendaftaran penerimaan siswa baru tahun ajaran 2014 di SMA Unggulan Sidoarjo.

SURABAYA

2

Selasa Kliwon 10 JUNI 2014

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Dugaan Memasang Baliho Capres-Cawapres

Pangdam Tegaskan Babinsa Tak Terlibat Urusan Politik Kodam V/Brawijaya, Bhirawa Dugaan adanya oknum Babinsa yang membantu memasang baliho salah satu pasangan Capres di Di Sidoarjo, langsung dibantah oleh Pangdam V/Brawijaya. Kodam menegaskan anggotanya tak terlibat masalah politik.

Pangdam V/Brawijaya Mayjend TNI Eko Wiratmoko membenarkan, tidak ada anggota Babinsa di Jatim yang turut memasang baliho salah satu Capres dan Cawapres. “Tak ada satu pun anggota Babinsa kami yang terlibat urusan politik. Bila perlu, silahkan cek satu-persatu anggota kami,” tegasnya kepada wartawan, Senin (9/6).

Lanjutnya, dari hal ini pihaknya juga sudah mengklarifikasi kepada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sidoarjo.

Sebelumnya jajaran DPC PDIP Sidoarjo menerangkan di salah satu media, bahwa salah satu kadernya melihat anggota Babinsa Waru, dengan mengenakan pakaian doreng, membantu pemasangan baliho. Dan yang melaporkan adalah purnawirawan TNI. “Yang saya sayangkan, kenapa tak langsung melaporkan jal itu kepada kami.

Sehingga kami bisa menindak tegas oknum yang bersangkutan. Bukan malah melaporkan ke media,” terang Pangdam.

Diakui Jendral bintang dua ini, pihaknya merasa prihatin atas apa yang dilakukan para petinggi TNI yang sudah purnawirawan. Mengapa mereka saling menghujat satu sama lain, dan membuka aib orang. “Hal itu kan jelas bertentangan dengan apa yang mereka ajarkan pada saat mereka aktif dulu kepada yuniornya,” ungkapnya.

Disinggung terkait netralitas TNI, Pangdam menekannkan pada prajurit TNI baik dari jajaran atas sampai bawah, harus menjaga netralitas dalam dunia politik.

Dengan kata lain, TNI tidak boleh memihak

salah satu Parpol serta mengajak seluruh masyarakat di wilayah Jawa Timur untuk mewujudkan Pilpres aman, tanpa terpengaruh kondisi para petinggi.

“Jangan coba-coba pasang baliho di rumah dinas atau di rumah purnawirawan yang menempati rumah dinas, karena asrama TNI harus bersih dari baliho-baliho Parpol dalam Pilpres 2014 ini. Dan prajurit TNI harus jaga netralitasnya,” tuturnya.

Ditambahkan Pangdam, pihaknya akan menindak tegas anggotanya yang terbukti secara hukum melanggar aturan tentang netralitas TNI sesuai dengan aturan yang berlaku. Disamping itu untuk menghindari pelanggaran maka pengawasan dilakukan dari bawah setingkat Danru sampai Komandan Satuannya.“Dalam pengamanan Pilpres 2014 ini Kodam V/Brawijaya menyiapkan 2500 personil untuk mewujudkan Pilpres yang aman,” urainya.

Berkaitan dengan tuduhan terhadap Babinsa di wilayah Waru, Panwaslu Kec Waru Miftahul Ulum menerangkan, bahwa tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Babinsa, semua itu hanya isu. “Apabila ada pelanggaran dalam Pemilu harus melaporkan ke Panwaslu bukan ke Polisi atau menyebarkan di media massa,” terangnya.

Salah satu Ormas Pemuda Pancasila pun memberikan kesaksian bahwa dalam pemasangan baliho Capres-Cawapres Prabowo-Hatta sama sekali tidak melibatkan aparat TNI apalagi Babinsa, semua dilakukan oleh partisipan Pemuda Pancasila sendiri. “Kami sama sekali tidak melibatkan aparat TNI,” imbuhnya.Q bed

trie diana/bhirawa

Rapat DPT

Ketua KPU Surabaya Eko Waluyo Swardoyo bersama Komisioner Bidang Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Surabaya Edward Dewaruci, dan Anggota Panwas Surabaya Agung Saputro saat memimpin rapat rekapitulasi daftar pemilih tetap (DPT) Kab/Kota di 31 Kecamatan untuk Pilpres 9 Juli mendatang,Senin (9/6).

Ijazah Paket C Lambat Diterbitkan Dindik Jatim, Bhirawa Pengumuman hasil nilai dan kelulusan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Paket C telah diumumkan sejak 20 Mei lalu. Sayang, hingga saat ini ijazah yang dinanti-nantikan peserta didik tak kunjung diterbitkan Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim.

Direktur Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Interaktif Surabaya Tutik Hidajati mengaku kecewa dengan lambatnya penerbitan ijazah paket C ini. Pihaknya telah ditagih oleh peserta didik namun tak mampu memberi jawaban pasti.

Desakan ini beralasan, sebab para peserta didik butuh ijazah untuk mendaftar ke perguruan tinggi atau untuk melamar pekerjaan.

“Percuma Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) itu membolehkan peserta ujian paket C. Tapi ijazahnya sampai sekarang tak kunjung terbit,” tutur Tutik saat dikonfirmasi Senin (9/6). Apalagi, lanjut dia, pendaftaran SBMPTN sudah ditutup sejak akhir pekan ini.

Tutik mengaku, hal semacam ini selalu berulang setiap tahun.

Biasanya, ijazah paket C ini terbit menunggu pengumuman kejar paket B dan kejar paket A. Hal ini jauh berbeda dengan pendidikan formal.

Saat ini, jenjang SMA sederajat sudah melakukan cap tiga jari. “Masih lama sekali kalau menunggu kejar paket A. Kami sudah menanyakan ini ke pemerintah dan jawabnya hanya disuruh sabar,” kata dia.

Untuk sementara, peserta didik yang akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, Tutik berinisiatif memberikan daftar nilai dan surat keterangan lulus dari PKBM. Bahkan untuk peserta didik dari sekolah internasional yang akan mendaftar ke Amerika hanya berbekal surat keterangan lulus. “Untungnya semua itu diperbolehkan. Sementara ini saya dulu yang tanda tangan,” tutur dia.

Dia berharap, hal ini tidak terus terjadi berulang-ulang setiap tahun.

Sebab, ini akan menganggu peserta didik yang akan melanjutkan ke

jenjang formal yang lebih tinggi.

Termasuk untuk yang ingin mendaftar bekerja di sektor formal. Ijazah ini sangat ditungu-tunggu. “Kami sudah mengingatkan setiap tahun. Tapi setiap tahun tidak ada perubahan yang lebih baik,” ungkap dia.

Sementara itu, Kabid Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Dindik Jatim mengakui jika tugas mencetak ijazah dan mengisi blanko ijazah ada di bawah wewenangnya. Namun demikian, Dindik masih menunggu master blanko ijazah dari pusat yang akan dicetak.

“Jadi masternya itu dari pusat. Kita tidak bisa mencetak kalau tidak dikirimi,” kata dia.

Nashor berjanji, sebelum pengumuman paket A berlangsung, ijazah paket C ini sudah dirampungkan.

Kemungkinan pada 20 Juni mendatang semua sudah didistribusikan sampai ke tingkat PKBM. “Biasanya memang menunggu satu bulan. Nanti yang tanda tangan ijazahnya langsung kepala Dindik kabupaten/kota,” pungQ tam kasnya.Q

Penghapusan Aset Eks Gedung Pasar Turi Disesalkan Dewan

trie diana/bhirawa

Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Eko Wiratmoko didampingi Panwas Kecamatan Waru Miftah, Lurah Waru Dzainul Abidin,Pemuda Pancasila Jatim dihadiri Sekretaris M Diah Agus Muslim dan Tokoh Masyarakat Ampel H Shaleh S Bahmid saat menjelaskan dihadapan wartawan di Media Center Penerangan Kodam V/Brawijaya,Senin (9/6).

DPRD Surabaya, Bhirawa DPRD Kota Surabaya menyesalkan penghapusan aset gedung Pasar Turi Tahap III yang terbakar beberapa waktu lalu oleh Pemkot Surabaya karena tidak sesuai harapan bahkan dinilai merugi.

Ketua DPRD Surabaya M. Machmud, Senin, mengatakan Wali kota sudah mengajukan penghapusan aset terhadap gedung yang terbakar beberapa tahun lalu dengan berpedoman unsur-unsur yang berharga di bekas bangunan pasar itu bisa dijual kembali.

“Berdasarkan penelitian Teknil Sipil ITS, biaya pembongkaran senilai Rp225 juta, sedangkan material yang masih berharga berupa besi-besi hanya dinilai Rp215 juta,” katanya.

Artinya, lanjut dia, antara biaya pembongkaran dengan biaya material yang masih bsia digunakan tidak sebanding. “Harusnya ada nilai untung yang diperoleh Pemkot Surabaya,” katanya.

Ia menyarankan penjualan material bangunan berupa

besi yang masih bisa digunakan dijual dengan harga Rp300 juta. “Kami kira banyak besi yang masih bernilai terpendam di fondasi bangunan,” ujarya.

Soal dibangun kembali atau tidak bangunan itu, Machmud menyatakan bahwa gedung tersebut asenya Pemkot Surabaya, tapi kepemilikan lahan milik PT KAI. “Pemkot hanya membongkarnya, soal dibangun atau tidak bukan urusan pemkot lagi,” katanya.

Sementara itu, lanjut dia, untuk pembangunan Pasar Turi Baru yang baru mencapai 90 persen, pihaknya berharap agar pedagang bisa memulai menempati stan pada awal bulan Ramadhan.

“Itu tergantung komunikasi. Jika ada komunikasi antara pemkot, pedagang dan investor, saya yakin itu bisa terlaksana,” katanya.

Ia mengatakan dari dulu masalah pedagang Pasar Turi adalah kurangnya komunikasi antarsejumlah pihak. “Ini yang selalu sulit terjadi, antara pedagang saja tidak Q gat kompak,” katanya.Q

Produk Ekonomi Kreatif Jadi Daya Tarik Tersendiri PDTS Urus Saja Hewan Koleksinya Pemprov, Bhirawa Produksi ekonomi kreatif seperti Usaha Kecil Menengah (UKM) yang ada di objek wisata menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi wisatawan domestik maupun mancanegara dalam mendongkrak kepariwisataan Jawa Timur.

“Terbukti perkembangan pariwisata cukup signifikan bila dilihat dari unsur industri yang tumbuh dengan sangat cepat terutama bidang cinderamata,” kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jatim Dr H.Jarianto MSi, Senin (9/6).

Menurutnya, keanekaragaman Potensi Budaya dan Pariwisata Jawa Timur yang selama ini mampu menarik

kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara membawa dampak positif bagi masyarakat banyak dan terhadap pertumbuhan sektor usaha kecil menengah di bidang usaha cinderamata pariwisata yang Khas dan menarik.

“Sayangnya keberagam jenis produk UKM cinderamata pariwista di Jawa Timur saat ini belum seluruhnya dapat di jadikan sebagai cinderamata unggulan yang khas dan menarik bagi wisatawan,” ujarnya.

Menurutnya, seorang pramuwisata harus memiliki wawasan dan pengetahuan luas tentang sejarah, profil dan kondisi suatu daerah atau daerah tujuan wisata, termasuk iklim flora dan

fauna serta segala perubahan perkembangan yang terjadi secara detail. “Upaya untuk mendorong dan mempercepat berkembangnya UKM Bidang Cinderamata Pariwisata guna memenuhi permintaan wisatawan,” jelasnya..

Peningkatan SDM agar pemberdayaan UKM menjadi profesional dan proposional, lanjut Jarianto, harus diakselerasikan dengan pembangunan dan perbaikan berbagai sarana dan prasaran serta infrastruktur pendukung pariwisata, seperti air bersih, hotel yang memadai dan terjangkau, sarana hiburan, transportasi, dan infrastruktur yang Q rac sudah bagus.Q

DPRD Surabaya, Bhirawa Belum selesai mengurusi masalah kematian hewan yang ada di Kebun Binatang Surabaya (KBS).

Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) KBS Surabaya sekarang sedang mempersoalkan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menempati sebagaian lahan parkir sisi barat KBS yang menyebabkan membludaknya parkiran motor hingga keluar jalan.

Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Irwanto Limantoro mengatakan, seharusnya PDTS tidak perlu terlalu mengurusi PKL yang ada di lahan parkir KBS, yang terpenting bagaimana memikirkan cara memelihara hewan agar semakin lama tidak semakin habis.

Sebab, tidak menutup kemungkinan hewan yang ada di KBS akan musnah jika perawatanya tidak diperhatikan.

“Tolonglah jangan terlalu menekan para PKL kita sama - sama cari makan gak usahlah terlalu mempersoalkan masalah PKL. Kalau memang untuk diteribkan saya sangat setuju dan mendukung, tapi jangan terlalu kencang untuk menekan PKL, diberi saja batasan untuk PKL berjualan,” ungkapnya, saat melakukan hearing dikomisi A DPRD Kota Surabaya, Senin (09/06/2014).

Pria asal partai Demokrat tersebut, mengusulkan kepada Dirut PDTS KBS Surabaya, Ratna Achjuningrum, agar memberikan space (ruang) khusus untuk PKL berjulan agar tidak menggangu lahan parkir dan setiap PKL diberikan seragam khusus, setiap Q gat seragamnya diberikan nomor untuk masing - masing PKL yang memakainya.Q

Muslimat NU Jatim Merapat ke Prabowo-Hatta Barisan ibu-ibu kian menguatkan barisan Capres Parobowo-hatta di Jawa Timur. Ribuan anggota Muslimat NU menyatakan mendukung Prabowo –Hatta , Senin(9/6).

Gerakan Muslimat NU Jatim ini menarik karena berbeda dengan sang Ketua Umum (Ketum) PP Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansya yang lebih memilih kepada pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) dalam Pilpres 2014.

Bertempat di Posko Merah Putih Jawa Timur di Jalan Imam Bonjol, Surabaya, Senin siang (9/6), ribuan ibu-ibu Muslimat NU dari daerah Bangkalan, Pamekasan, Sampang, Pasuruan, Kediri, Nganjuk, Surabaya, Sidoarjo, Lumajang. dan Probolinggo, mendeklarasikan diri sebagai pendukung Prabowo - Hatta, dengan nama Forum Warga Muslimat Jawa Timur.

Menurut Koordinator Forum

Warga Muslimat Jawa Timur, Robiatul Adawiyah Kholil, alasan pihaknya mendukung Prabowo - Hatta karena mantan Danjen Kopassus itu, mirip dengan sosok Presiden RI pertama, Soekarno. ‘’Pak Prabowo memiliki ketegasan, lugas, cerdas, dan berwibawa seperti sosok Bung Karno. Jadi ini pilihan tepat,’’katanya perempuan berjilbab ini di sela acara, Senin (9/6).

Ibu-ibu Muslimat NU ini juga mengecam pilihan politik Khofifah, dan menjadi salah satu juru bicara (Jubir) bagi pasangan Jokowi - JK di Pilpres 9 Juli mendatang.

“Atas nama warga Muslimat NU Jawa Timur, saya mengimbau kepada Ibu Khofifah supaya mundur

dari ketua umum. Karena dalam aturan keorganisasian, tidak boleh ada rangkap jabatan dalam masalah politik,” tegasnya.

Organisasi Muslimat NU, masih kata dia, adalah Banom NU, yang mengurusi kemaslangatan ummat. “Ini adalah organisasi masyarakat untuk kemaslakhatan, jadi tidak boleh dibawa ke urusan politik. Saya melihat di televisi, beliau menjadi jubir dengan mengatasnamakan Muslimat NU.” Robiatul juga menyangkal bahwa nama Khofifah tidak terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sebagai jubir Jokowi - JK. “Namanya memang tidak terdaftar, tapi beliau memang menjadi jubir dan membawa nama Muslimat NU, bukan pribadi. Jadi dia harus mundur sesuai dengan aturan, Kita mengikuti fatwa kiai. Kita juga sami’na

trie diana/bhirawa

Puluhan perempuan lintas partai dan dari unsur masyarakat Jatim menggelar ‘kampanye senyum’ sebagai aksi dukungan Capres dan Cawapres, Prabowo Subianto - Hatta Rajasa di Posko koalisi Merah Putih Jl Imam Bonjol Surabaya, Senin (9/6). wato’na ke kiai dan alim ulama, kalau Ibu Khofifah tidak segera mundur, kita

sangat kecewa,” sambungnya menyesal.

Ditanya bukankan apa

yang dilakukan Khofifah mirip dengan Soekarwo, yang menjabat sebagai Gu-

bernur dan Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur, namun juga menjabat sebagai Ketua Dewan Penasehat Pemenangan Prabowo - Hatta di Jawa Timur.

“Pakde Karwo (Soekarwo), mengatasnamakan probadi, bukan gubernur dan Ketua DPD Demokrat Jatim, sedangkan Ibu Khofifah membawa-bawa nama organisasi, itu tidak boleh, makanya dia harus mundur,” dalihnya tegas.

Sementara Ketua Tim Pemenangan Prabowo - Hatta Jawa Timur, Supriyanto mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan ribuan ibu-ibu Muslimat NU Jawa Timur. ‘’Banyak orang NU yang mendukung dengan mengunjungi kiai-kiai sepuh yang sudah memberi fatwa dukungan. Kalau tidak manut fatwa kiai-kiai sepuh, kita manut siapa lagi,’’ tanQ cty das dia.Q

SURABAYA

Selasa Kliwon 10 JUNI 2014

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

RAGAM INFO

Sidang Gugatan Wali Kota Digelar Bulan Depan PN Surabaya, Bhirawa Ketua Perhimpunan Kebun Binatang Seluruh Indonesia (PKBSI) Rahmat Syah selaku Penggugat Walikota Surabaya Tri Rismaharini, nampaknya harus bersabar.

Ini dikarenakan sidang gugatan perdata terkait pertukaran satwa akan digelar pada bulan Juli mendatang.

Prosedur pelaksaan gugatan perdata memang berbeda dengan pidana. Jika domisili penggugat berada di luar kota, maka diperlukan adanya disposisi dari Pengadilan Negeri (PN) tempat tinggal penggugat. Sebagaimana diketahui, Rahmat Syah selaku penggugat, selama ini bertempat tinggal di Jakarta. Domisili inilah yang menjadi alasan lamanya penjadwalan sidang yang berkasnya sudah dilayangkan sejak 29 Mei lalu.

Panitera Muda Perdata PN Surabaya Harij Khwandoko menegaskan, sidang gugatan terhadap Wali Kota Surabaya terpaksa harus digelar pada bulan depan. Mengingat domisili penggugat yang berada di Jakarta, maka diperlukan disposisi dari Pengadilan tempat tinggal penggugat.“Karena domisili penggugat di luar kota, jadi prosesnya sedikit memakan waktu,” ujarnya kepada wartawan, Senin (9/6).

Dijelaskan Harij, meski proses sidangnya lama, namun PN Surabaya telah menetapkan tiga Majelis Hakim untuk memimpin jalannya persidangan. Adapun nanti Hakim Ketua yang menyidangkan perkara itu adalah Bandung Suhermoyo, dengan didampingi Majelis Hakim anggota H Yapi dan Suhartoyo.

Selain itu, telah ditugaskan pula Panitera Pengganti di persidangan, yakni Erni Susana. Soal jadwal pelaksanaan agenda perdana, Harij menegaskan, sepenuhnya diserahkan ke Majelis Hakim yang telah ditetapkan.

“5 Juni lalu kami sudah serahkan berkasnya ke Majelis Hakim. Nannti jadwal sidangnya, terserah beliau yang atur,” tegas Harij.

Ditemui di ruang sidang Tirta, H Yapi mengatakan, persidangan perdana gugatan Wali Kota akan digelar pada 7 Juli mendatang. Sebab, pihak Majelis Hakim masih perlu mengirimkan surat pemberitahuan ke PN Jakarta untuk Q bed mendisposisi sidang perdana itu.Q

Audit BPKP: Kerugian Negara Kasus Disnaker Rp 672 Juta Kejari Tanjung Perak, Bhirawa Hasil audit dari BPKP Jatim menyatakan kerugian negara dari kasus dugaan koruipsi proyek pelatihan otomotif Disnaker Surabaya , mencapai Rp 672,998 juta lebih besar dari dugaan penyidik yang hanya Rp 300 juta.

Audit BPKP ini semakin memuluskan penyidikan kejari Tanjung Perak untuk mengungkapkan kasus yang melibatkan seorang PNS pejabat Kasi di salah satu UPTD dinas tersebut.“Kerugian ini memang lebih besar dari perkiraan kerugian yang ditafsir penyidik,” terang Humas Kejari tanjung Perak, Eko Nugroho, kepada wartawan, Senin (9/6).

Menurutnya, hasil audit BPKP sudah diterima pekan lalu. Namun, hasil audit tersebut harus diberikan dahulu kepada atasan (Kajari), untuk selanjutnya dipakai acuhan penyidik dalam melakukan proses penyidikan.

Disinggung langkah selanjutnya setelah mengetahui hasil audit BPKP, Eko menjelaskan, pihaknya masih menunggu inisiatif tiga tersangka untuk mengembalikan uang negara itu. Dari tiga tersangka, baru satu orang saja yang sudah mengembalikan, yakni BM selaku Dirut CV Usaha Mandiri, yang mengembalikan uang sebesar Rp 300 juta.

“Saat penyidik memperkirakan kerugian negara Rp 300 juta, BM sudah mengembalikannya sebesar itu. Namun, dari hasil audit BPKP yang menyatahkan kerugian negara lebih besar, maka pihaknya menunggu inisiatif para tersangka lainnya untuk mengembalikan sisa kerugian itu,” urainya.

Disinggung tentang kemungkinan penambahan tersangka, Eko menerangkan bahwa pihaknya masih menunggu satu tersangka yang seharusnya pekan Q bed lalu menjalani pemeriksaan.Q

Satpol PP Jatim Rencanakan Tertibkan Galian C Liar Satpol PP Jatim, Bhirawa Penambangan galian C secara liar dengan menggunakan mesin penyedot pasir kini masih saja berlanjut di sepanjang sungai Brantas.

Kegiatan mereka tentunya akan merusak lingkungan sungai.

Untuk itu, Satpol PP Jatim berencana kembali melangsungkan penertiban galian C liar.

Sudah ada beberapa wilayah yang akan ditertibkan, namun kini masih dirahasiakan mengantisipasi kejadian bocornya informasi, yang menyebabkan adanya aksi ‘petak umpet’ dengan penambang pasir liar dengan tim penertiban penambang pasir liar tersebut.

Kepala Satpol PP Jatim, Drs Sutartib mengatakan, saat ini pihaknya masih merencana-

kan dengan beberapa tahapan penertiban dengan berkoordinasi dengan aparat lainnya.

Hal ini mengingat juga adanya pelaksanaan Pilpres.

“Yang pasti penanganan terhadap penambang pasir liar dilakukan dengan humanis terlebih dulu, tanpa mengedepankan represif. Apalagi saat ini menjelang Pilpres, maka diperlukan koordinasi dan sinergi yang kuat dan maksimal agar nantinya pelaksanaan penegakan perda

ini menjadi optimal,” katanya, Senin (9/6).

Sebelumnya, dalam upaya pelaksanaan penertiban secara humanis, Satpol PP Jatim juga berkeliling berpatroli bersama Satpol PP Pemkab/ kota sepanjang sungai Brantas untuk bisa memberikan pemahaman terhadap para penambang pasir akan bahaya penambangan dengan menggunakan alat mekanik.

Upaya penambangan pasir galian C memang masih diperbolehkan dalam Peraturan Daerah Jatim Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Pada Wilayah Sungai Di Propinsi

Jawa Timur.

Namun, proses penambangan harus secara tradisional tanpa menggunakan alat mekanik yang bisa merusak lingkungan sungai. Biasanya, di sepanjang sungai Brantas di beberapa Kabupaten/kota memang terdapat pemandangan dimana setiap pagi hingga sore aktivitas penyedotan pasir menggunakan mesin mekanik.

Sejumlah penambang masih beroperasi, dan frekuensi serta volume penyedotan yang dilakukan secara masif.

Terkadang, Satpol PP Jatim hanya bisa mengobrak mengobrak belasan penambang pasir liar di sepanjang aliran Sungai Brantas, dan para pe-

laku penambangan berhasil kabur begitu mengetahui ada operasi penertiban dari Satpol PP dan kepolisian.

Kasatpol PP Jatim mengharapkan, dalam proses penegakan perda nantinya diharapkan tidak akan ada kebocoran informasi dan bisa menindak adanya pelanggaran lingkungan. Sebab, jika lingkungan sungai rusak maka berdampak pada terhambatnya perekonomian.

“Khawatirnya, pondasi jembatan juga ikut tersedot dan kalau ambruk malah berbahaya. Apalagi kalau sempadan sungai jebol bisa meluber ke permukiman warga,” katanya. Q rac

Dindik Seleksi 451 Tenaga Pendidik Berprestasi dan Berdedikasi Dindik Jatim, Bhirawa Seleksi tenaga pendidik (Tendik) berprestasi dan berdedikasi kembali digelar Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim. Tahun ini, sebanyak 451 tendik yang terdiri dari guru, kepala sekolah, pengawas sekolah dan tutor pendidikan kesetaraan ikut dalam ajang yang melibatkan 38 kabupaten/kota tersebut.

Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Dr Harun MSi mengatakan, ini merupakan salah satu langkah yang dilakukan untuk pemerataan mutu pendidikan. Guru yang datang menjadi peserta seleksi ini, menurutnya adalah guru pilihan. Sebab, mereka telah diseleksi mulai tingkat sekolah dan kabupaten/kota.

“Ada lima kompetensi yang dijadikan sebaga indikator penilaian.

Diantaranya ialah, pedagogik, kepribadian, sosial, profesional, dan kinerja yang melampaui standar yang ditetapkan,” tutur Harun saat membukan Seleksi Pendidik dan Kependidikan Tingkat Provinsi Jatim di Hotel Purnama, Batu, Senin (9/6).

Lebih lanjur Harun menuturkan, dengan seleksi ini tenaga pendidik akan terdorong dalam hal motivasi, dedikasi dan loyalitas terhadap pendidikan.

Tidak berhenti di level provinsi, mereka yang lolos seleksi di tingkat ini, akan beradu kembali di tingkat nasional.

“Guru-guru yang juara akan hadir

Kepala Dindik Jatim Dr Harun MSi didampingi Kabid Tendik Dindik Jatim membuka seleksi tenaga pendidik dan kependidikan berprestasi dan berdedikasi di Hotel Purnama, Batu. tam/bhirawa

dalam upacara bendera 17 Agustus di istana negara. Ini adalah penghargaan negara mengingat jasa-jasa guru yang begitu besar,” kata Harun.

Kabid Tenaga Pendidik dan Kependidikan Dindik Jatim Gatot Gunarso menambahkan, para peserta yang ikut dalam seleksi ini akan dites secara psikologi, tes tulis dan penilaian portofolio. Dalam tes tulis ini, akan dinilai terkait lima kompetensi tadi.

Sementara penilaian portofolio, juri akan menimbang prestasi-prestasi baik guru maupun sekolah selama minimal 8 tahun terakhir.

“8 tahun ini adalah tempo yang

Petugas DKP Surabaya saat membersihkan ranting-ranting pohon setelah ditebang di sepanjang Jalan Kedung Doro, Senin (9/6). geh/bhirawa

Antisipasi Pohon Tumbang, DKP Surabaya Rutinkan Penebangan DKP Surabaya, Bhirawa Melihat cuaca kota Surabaya yang tidak menentu, Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya lakukan penebangan ranting-ranting pohon di beberapa titik Kota Surabaya.

Untuk mencegah terjadinya pohon tumbang yang menimpa pengguna jalan, pohon yang ditebang rantingnya adalah yang dianggap terlalu lebat.

Koordinator pengawas patroli pengendali DKP, Winarno mengatakan, hingga saat ini tim DKP yang bertugas di lapangan juga terus waspada dalam pengawasan pohon rawan tumbang. Tiap

hari tim lapangan terus keliling melakukan pendataan pohon rawan tumbang.

“Penebangan ranting-ranting pohon di sepanjang jalan protokol ini kami lakukan setiap hari, apalagi mau musim hujan. Kalau pohon itu rimbun saat musim hujan itu berat dan rawan patah,” kata Winarno di lapangan.

Terpantau Bhirawa, sepanjang jalan Kedung Doro, Arjuno, dan Ronggo Warsito terlihat tumpukan ranting pohon yang akan diangkut dengan mobil pengangkut dari DKP yang akan diserahkan di rumah kompos yang Q geh membutuhkan.Q

ideal untuk mengukur prestasi dan loyalitas guru selama mendidik,” tutur Gatot.

Bagaimana dengan guru yang sering dimutasi? Gatot berpendapat, mutasi guru tentu ada penyebabnya.

Misalnya pemerataan guru atau penyebab lainnya. Namun yang terpenting dalam seleksi ini bukan hanya masa kerja, melainkan prestasi apa yang diraih selama mengajar.

“8 tahun itu persyaratan administratif. Tetapi lama masa kerja juga bisa menjadi indikator untuk mengukur inovasi guru atas dasar teori dan pengalaman,” ungkap dia.

Disamping portofolio, lanjut Gatot, guru juga akan diminta mempresentasikan best practice selama mengajar di sekolah. Best practice ini merupakan upaya guru dalam membuat inovasi saat prose belajar mengajar di kelas.

Bukan sekadar inovasi tentunya.

Sebab, inovasi yang tidak terukur hasilnya terhadap perkembangan anak didik juga sia-sia saja. “Karena itu, kita juga mengundang pakar pendidikan dari perguruan tinggi untuk mengukur sejauh mana teori dan inovasi guru itu berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran,” Q tam pungkasnya.Q

Perlu Tim Assesmen Tentukan Status Pecandu Narkoba Dinsos Jatim, Bhirawa Dinas Sosial jatim akan mengusulkan perlunya tim assesmen untuk menentukan status pecandu narkoba sebelum masuk ke rehabilitasi. Usulan ini akan disampaikan pada uji public Rapermensos Pedoman Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang berhadapan dengan Hukum di Dalam Lembaga Rehabilitasi Sosial.

Kepala Dinas Sosial Jatim, Drs Sudjono MM mengatakan, dalam rapermensos tentunya nantinya harus ada berbagai masukkan, diantaranya perlunya tim assement yang bisa memberikan penilaian seseorang merupakan murni pecandu atau tidaknya untuk bisa direhabilitasi di lembaga rehabilitas sosial.

“Pastinya akan ada berbagai macam masukkan untuk bisa menjadikan peraturan tersebut menjadi lebih baik lagi. Sebab nantinya juga diikuti berbagai lembaga seperti BNNP Jatim, Dinas Kesehatan, hingga Pengadilan maupun Kejaksaan,” katanya didampingi Kabid Pengembangan UKS, Nur Inayah Darmawie SH MM, Senin (9/6).

Sebab, nantinya korban Napza murni pecandu akan dilakukan rehabilitasi di lembaga rehabilitasi sosial. Lain halnya dengan pecandu yang berprofesi sebagai pengedar maupun produsen masih harus berhadapan dengan hukum.

Sementara di Dinas Sosial juga ada lokasi rehabilitasi untuk pecandu napza.

Lokasinya di UPT Korban Napza di Balongsari Dalam, Surabaya. Berdirinya bangunan itu sejak 1979 silam, dan tahun 2004 juga ada penambahan bangunan ruang ketrampilan. Memang bangunan itu berbeda model dan kualitasnya. Tapi dari sisi pelayanan tetap berjalan dengan semestinya.

Di UPT ini bisa menampung korban pecandu/klien reguler (korban napza yang belum kecanduan) dan non reguler (korban napza yang sudah kecanduan Q rac yang belum tersandung kasus hukum).Q

Penderita Pedofilia, Diobati atau Diberangus Kasus kekerasan seksual yang terjadi di Jakarta International School (JIS) menjadi jalan pembuka kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak. Bagaimana tidak, dalam kurun waktu dua bulan kejahatan seksual dan kekerasan fisik terhadap anak terjadi di sejumlah daerah, terutama kasus pedofilia.

Masalah pedofilia merupakan masalah yang rumit karena sampai saat ini belum ada hukuman yang dianggap setimpal meskipun di negara ini sudah ada Undang-Undang Perlindungan Anak.

Beberapa penelitian menyatakan bahwa pelaku-pelaku pedofilia sebagian besar juga merupakan korban dari kekerasan serupa.

Lantas, penderita pedofilia apakah bisa diobati atau harus diberangus? Topik inilah yang menjadi pembahasan hangat dalam diskusi umum yang digelar di Meeting Room 2 Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya, Senin (9/5).

Dalam diskusi ini dise-

pakati penderita pedofilia merupakan kecenderungan seseorang (pria/wanita) yang telah dewasa untuk melakukan aktivitas seksual berupa hasrat maupun fantasi impuls seksual dengan anak-anak.

Pada umumnya pelaku dan korban pada kasus ini sudah saling mengenal, tinggal berdekatan dan hubungan tersebut telah berlangsung lama.

Dosen Fakultas Psikologi Untag Surabaya Dra Tatik Meiyuntariningsih MKes menyebut , pedofilia merupakan salah satu bentuk penyimpangan seksual.

“Ada beberapa faktor penyebab seseorang melaku-

kan penyimpangan ini, diantaranya adanya kelainan neurologis, adanya pelampiasan atau dorongan, dan akibat penyalahgunaan obat dan alkohol,” tuturnya.

Ia juga menuturkan bahwa faktor lingkungan, keluarga, dan budaya juga mempunyai peran penting dalam menjadikan seseorang mengalami perilaku menyimpang ini.

Seorang anak yang sering mendapatkan hukuman fisik dan mendapat kontak seksual yang agresif lebih mungkin menjadi agresif dan impulsive secara seksual terhadap orang lain disaat dewasa nanti.

Hal ini juga diperkuat oleh sebuah hasil penelitian yang menunjukkan bahwa empat dari lima penderita pedofilia telah mengalami pelecehan seksual pada masa kecilnya.

Lalu, bagaimana cara mencegahnya? Dosen berhijab ini menuturkan bahwa ada beberapa cara mencegah

terjadinya penyimpangan seksual, antara lain dengan menjauhkan anak dari berbagai macam rangsangan seperti membaca buku atau menonton film dewasa dan membayangkan seseorang yang dapat menggugah gairah seksualnya, menguatkan identitas diri sebagai anak laki-laki atau perempuan, membatasi pergaulan sejenis, menghilangkan pornografi di dunia maya, serta segera menikah (bagi yang sudah waktunya).

Berbagai pencegahan telah dilakukan dan apabila aktivitas pedofilia atau penyimpangan seksual pada anak masih tetap terjadi, berarti aparat hokum hendaknya mampu menerapkan hukuman yang dapat memberika efek jera kepada pelakunya.

Anik Purwanti, dari SCCC juga menuturkan bahwa pemerintah harus menentukan hukuman yang cocok bagi pelaku pedofilia. “Hal

tam/bhirawa

Diskusi seputar penanganan penderita pedofilia digelar di Universitas 17 Agustus Surabaya menyikapi maraknya kejahatan seksual terhadap anak. ini harus dilakukan agar predator-predator anak yang ada di luar sana dapat merasa takut untuk melancarkan aksinya,” ujarnya.

Anik juga menuturkan bahwa pemeberian sanksi bukan saja pemberian efek jera namun juga bagaimana

si pelaku dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

“Bisa jadi hukuman diberikan hukuman 15 tahun penjara dan pemeberian terapi secara psikologi kepada pelakunya. Apabila benar-benar ingin membe-

rantas kasus (pedofil) ini maka dibutuhkan tanggung jawab, kesungguhan dari aparat penegak hukum. Dan yang paling penting tidak ada saling lempar tanggung jawab,” ujar perempuan yang juga menjadi dosen Q tam ini.Q

OPINI

4

Catatan Pengantar Musda REI Jatim

Tajuk

Kampanye Visi Misi Capres KAMPANYE langsung digenjot meriah setelah penetapan nomor urut pasangan Capres dan Cawapres.

Sebenarnya, kedua Capres sudah dikenal luas. Sehingga kampanye seharusnya tinggal memaparkan visi dan misi Capres dengan cara santun. Kampanye akan menjadi cara terakhir pasangan Capres dan Cawapres untuk merebut hati rakyat. Kesalahan kampanye bisa menjadi penyebab kekalahan. Dus tim sukses (TS) mesti bekerja profesional, menghindari aksi counter-produktif.

TS juga harus menghindari unjuk kekuatan dan kampanye hitam yang menimbulkan antipati masyarakat. Seyogianya lebih dipilih cara sosialisasi khusus dengan tema nomor urut.

Misalnya, nomor urut 1, cukup mengacungkan jari telunjuk setinggi-tingginya dengan menyebut “nomor satu” sebagai simbol juara. Yang nomor dua pun, cukup dengan menunjuk lambang huruf V (dua jari telunjung dan jari tengah direnggangkan), yang berarti victory, kemenangan.

Karena pasangan Capres dan Cawapres hanya dua kontestan, maka bisa dipastikan pemilihan presiden (pilpres) akan berlangsung satu kali gebrak. Tidak akan ada putaran (kesempatan) kedua. TS mestilah benar-benar meng-inovasi kampanye, agar nomor pasangan Capres dan Cawapres gampang dikenal. Dengan berbagai simbol (dan filosofi) tentang angka, termasuk mitos dan legenda sosial yang dikenal luas masyarakat.

Pen-capres-an Prabowo Subianto sudah cukup masif sejak awal masa kampanye pileg. Ribuan baliho dan poster bergambar Prabowo berpakaian putih sederhana disebar di seluruh Indonesia. Selain itu, juga faktor peng-iklan-an Prabowo Subianto yang masif dan inovatif di berbagai media masa cetak dan elektronik. Sehingga seluruh pelosok negeri (dari pulau Miangas sampai pulau Rote, istilah SBY) sudah mengenal Prabowo.

Begitu pula pen-capres-an Jokowi nyata-nyata telah “menyelamatkan” PDIP dari kebangkrutan. Dengan berbagai kasus pilkada yang kalah (karena tidak tepat memberikan rekomendasi) diperkirakan PDIP akan jeblok sampai tersisa sekitar 10%. Beruntung, Megawati selaku Ketua Umum PDIP mempertimbangkan berbagai hasil survei capres, sehingga merekomendasikan Joko Widodo sebagai calon presiden. Gambar Jokowi (berpakaian jas resmi) ditebar menjelang coblosan pileg.

Kini kampanye sudah digeber melalui berbagai baliho raksasa (ukuran 4x6 meter persegi) sampai gambar pasangan ukuran kartu nama (3x5 sentimeter persegi).

Begitu pula media masa cetak dan elektronik (sampai buletin internal), semuanya memperoleh berkah panen iklan.

Tetapi anehnya pilpres kali ini, terdapat televisi yang hanya meng-iklan-kan pasangan Cawapres dan Cawapres tertentu. Pasangan lain tidak nampak samasekali (boleh jadi ditolak). Banyak media masa terjebak menjadi partisan.

Anehnya lagi, masing-masing TS masih malu-malu mengumumkan dana kampanye. Rata-rata yang dilaporkan masih dibawah angka Rp 50 milyar. Tentu sangat mustahil.

Karena berdasar hitungan harga iklan di televisi sekitar Rp 40 juta per-20 detik. Jadi seharusnya, nilai iklan kedua pasangan di televisi saja sudah lebih dari Rp 1 trilyun, dalam 10 kali tayang per-hari selama sebulan. Belum lagi iklan radio dan koran.

Diluar anggaran iklan tim sukses, banyak pula pengusaha terlibat langsung mendanai ongkos sosialisasi.

Antaralain iklan outdoor dengan ukuran raksasa (3x6 meter persegi), harga sewanya bisa mencapai Rp 500 juta pertitik sebulan. Walau tidak menyertakan nama perusahaan pemasang, biasanya tim sukses sudah dilapori. Tidak diketahui pasti “balas jasa” yang diharapkan. Namun pasti, para cukong tidak pernah memberi bantuan gratis.

Biaya sosialisasi pilpres tahun 2014 ini memang menyesakkan TS, karena harus bertarung vis a vis antara dua pasangan. Setiap titik sosialisasi, gedung, lapangan, jalan strategis serta tokoh-tokoh harus direbut. Seluruhnya terbebankan hanya kepada dua pasangan. Tetapi yang lebih mahal, adalah ongkos sosial. Karena hanya dua pasang, maka kemungkinan bentrok lebih besar. Inilah yang harus diakurkan kembali, segera setelah pilpres. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Memilih dengan Kejernihan MULAI 4 Juni kemarin, para calon presiden mulai menggelar kampanye. Kita akan mendapat tontonan para juru kampanye beraksi hingga 5 Juli. Masa kampanye terbuka biasanya menjadi periode yang menarik dan enak diikuti.

Sebagai pemilih, kita semua sebaiknya mengikuti kampanye terbuka, di ruang terbuka maupun di media messa, agar kita tidak keliru memilih calon presiden. Sudah pasti kampanye akan dihiasi dengan “jualan kecap” para calon presiden dan juru kampanyenya. Semua pastilah akan mengklaim sebagai nomor satu.

Di tengah situasi kampanye yang serba nomor satu itu, kita perlu mengambil jarak emosional dengan para calon dan juru kampanye. Kita harus menjadi pemilih yang kritis menilai kualitas jualan kecap itu. Di tengah klaim nomor satu, tentu terdapat celah bagi kita untuk menilai secara lebih objektif. Dan kita memang menjadi pemegang penuh objektivitas itu. Bagi kita, orang yang tidak terlibat sebagai bagian dari organ politik pemilihan presiden itu, sebaiknya memang hadir di tengah kancah pemilihan presiden secara “kosong”. Kepala dan hati, kita bersihkan dulu dari kecondongan pilihan kepada calon tertentu.

Masih terdapat satu bulan untuk mencermati apa yang akan ditawarkan para calon presiden. Kita mencermati mereka tidak saja melalui kampanye terbuka yang cenderung jual kecap itu. Kita justru akan mendapat penilaian yang lebih otentik jika kita memerhatikan hal-hal yang “kecil” seperti ketika para calon presiden/wakil presiden berpidato, cara mereka memberi salam, cara menghormati orang lain, dan hal-hal lain yang terkait dengan gestur seorang salon pemimpin.

Dengan tidak menjadi “pemilih buta”, maka kita akan memberi saham bagi berkembanganya demokrasi yang sehat di negeri ini. Sadar atau tidak sadar, kita juga akan memberi bobot pada presiden yang terpilih nanti. Kita memilih mereka dengan pikiran yang jernih.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Selasa Kliwon 10 JUNI 2014

Sinergi Mengentaskan Permukiman Kumuh Permukiman kumuh menjadi salah satu masalah pelik di perkotaan. Masalah ini selalu ada di hampir seluruh kota-kota besar di dunia termasuk kota-kota di Indonesia. Berbagai program pengentasan permukiman kumuh sudah dilakukan pemerintah, namun tetap saja persoalan tersebut dihadapi setiap tahunnya.

D

i Indonesia, dengan menilik rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, maka salah satunya adalah mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh pada 2019.

Ada tiga indikator yang digunakan, yakni berkurangnya proporsi rumah tangga yang menempati hunian dan permukiman tidak layak menjadi 0%, meningkatnya akses penduduk terhadap air minum layak menjadi 100% dan meningkatnya akses sanitasi menjadi 100%. Kondisi saat ini, setidaknya kalau melihat data di Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) menunjukkan, hingga Mei 2014 capaian pengentasan permukiman kumuh sampai pada angka 12% atau menyentuh 7,2 juta KK di Indonesia.

Ada dua karakteristik permukiman kumuh di perkotaan yang biasa kita saksikan. Pertama, permukiman masyarakat yang berada di lahan-lahan illegal (squatter) seperti di bawah jembatan, di bantaran sungai, bantaran rel kereta api dan sebagainya. Kedua, permukiman yang dibangun di lahan legal (slum area) yang bisa dibuktikan dengan kepemilikan surat-surat lengkap, namun tidak tertata sebagaimana mestinya. Untuk karakteristik yang pertama, penyelesaian yang dilakukan biasanya dengan memindahkan mereka ke rumah susun sewa (rusunawa). Pembangunan rusunawa sehat sesungguhnya merupakan program prioritas pembangunan nasional yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar permukiman yang sehat dan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sementara untuk karakteristik kedua, perlu dilakukan penataan ulang di wilayah tempat tinggal masyarakatnya, seperti misalnya yang diterapkan dalam program Kampung Improvement Program (KIP) untuk miskin perkotaan (Miskot).

Sebuah studi yang pernah dilakukan oleh Laboratorium Permukiman ITS (2010) di Surabaya memberikan data bahwa lokasilokasi yang lebih banyak ditempati rumah-rumah kumuh adalah sekitar pasar, pertokoan, pabrik/ kegiatan industri. Penelitian ini juga menjelaskan umumnya yang bertempat tinggal di lokasi ini adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah bersedia tinggal walaupun kondisi lingkungan

P

seperti PNS serta buruh tenaga kerja yang membutuhkan rumah murah agar mereka bisa tinggal di rumah yang layak huni. Kalau saja pemerintah daerah bisa membebaskan pajak untuk fisiknya buruk. Hal rumah yang mendapini disebabkan karena at subsidi dari pemerlingkungan fisik yang intah sehingga lebih baik belum menjadi Oleh : banyak masyarakat kebutuhan prioritas Wahyu Kuncoro SN yang memiliki rumah mereka, yang lebih dengan harga terjangdiprioritaskan adalah kau. memperoleh kesemMenyandarkan pemenuhan rupatan di bidang ekonomi untuk mah bagi MBR kepada pemerintah mencukupi kebutuhan mereka. saja tentu juga berlebihan, maka perlu didorong peran swasta untuk Ongkos Sosial Backlog ikut terlibat. Dalam konteks inilah, Sejatinya, kebutuhan keterlibatan para pengembang masyarakat akan rumah tinggal perumahan yang tergabung dalam sangat tinggi. Rata-rata pertumasosiasi Real Estate Indonesia buhan kebutuhan rumah sekitar (REI) menemukan relevansin800.000 unit setiap tahun. Semenya. Oleh karenanya, momentum tara itu, pengembang hanya mampelaksanaan Musyawarah Daerah pu membangun sekitar 247.000 (Musda) REI 17 - 19 Juni 2014 unit. Hingga saat ini, selisih antara ini, menurut penulis bisa menjadi penawaran dan permintaan hunimomentum bagi REI Jatim untuk an (backlog) sebesar 15 juta unit. meneguhkan komitmennya berArtinya backlog akan semakin peran serta dalam pengentasan bertambah manakala pemerintah permukiman kumuh khususnya tidak mengeluarkan kebijakan di wilayah Jatim. yang pro pasar pertumbuhan. Bila Makna strategis Musda REI backlog terus membesar maka bagi pengentasan permukiman peluang tumbuhnya permukikumuh adalah musda ini bisa man-permukiman kumuh akibat menjadi ajang untuk mengingatketidakmampuan masyarakat kan kembali bahwa persoalan perberpenghasilan rendah mimiliki mukiman kumuh akan menjadi rumah yang layak akan terjadi. agenda berat yang akan dihadapi Dengan kata lain, keberadaan masing-masing daerah. Bagi Jawa permukiman-permukiman kumuh Timur, persoalan permukiman kusesungguhnya juga menunjukkan muh mungkin saja masih menjadi bahwa masih banyak masyarakat persoalan bagi wilayah perkotaan berpenghasilan rendah (MBR) yang seperti Surabaya dan sekitarnya, belum memiliki rumah layak. namun di masa mendatang, seirSingkatnya, munculnya pering dengan perkembangan waktu, mukiman kumuh adalah ongkos hampir pasti masalah ini juga sosial (social cost) yang harus akan dihadapi daerah-daerah dibayar ketika pemerintah tidak yang lain. Dengan demikian, bisa segera menyelesaikan persoMusda REI Jatim akan mengirim alan backlog. Lantaran itu, salah pesan bagi para pengembang di satu upaya yang bisa dilakukan daerah untuk ikut serta peduli deuntuk mengerem laju munculnya ngan pengadaan rumah murah sepermukiman-permukiman kumuh bagai bagian dari upaya mencegah khususnya di perkotaan adalah tumbuhnya permukiman kumuh dengan memfasilitasi masyarakat di masing-masing wilayah. Selain berpenghasilan rendah ini bisa itu, forum Musda REI Jatim dimemiliki rumah yang layak. harapkan juga menegaskan komitPemerintah pusat tentu tidak bisa men para pengembang khususnya bekerja sendirian, maka sungguh anggota REI untuk menerapkan relevan kiranya bila pemerintahan aturan kawasan hunian berimdaerah didorong membuat program bang, agar tidak hanya memikirkan yang pro-perumahan bagi kalangan rumah yang nyaman bagi warga masyarakat berpenghasilan rendah. ekonomi menengah keatas saja, Adanya area perumahan untuk tetapi juga ikut memperhatikan MBR yang dimiliki pemda dinilai masyarakat berpenghasilan rendah bakal mampu meminimalkan aksi agar bisa memiliki tempat tinggal spekulan sehingga harga tanah juga yang layak. terkontrol. Bahwa permasalahan Kawasan hunian berimbang yang kerap dihadapi Pemda dalam sesungguhnya telah ada dalam program pembangunan permahan UU Perumahan. Sayangnya, antara lain adalah masalah tanah. eksekusi kawasan hunian berSelama ini masih banyak MBR

imbang tidak berjalan. Aturan kawasan hunian berimbang mewajibkan pengembang untuk membangun rumah dalam beragam jenis tipe dalam satu kawasan.

Dengan demikian diharapkan tidak hanya masyarakat mampu tetapi juga warga yang berpenghasilan kurang memadai juga bisa memiliki kesempatan untuk mendapatkan rumah di kawasan tersebut. Sekali lagi, munculnya permukiman-permukiman kumuh salah satunya adalah karena ketidakmpuan masyarakat berpenghasilkan rendah untuk membangun rumah yang layak.

Menguatkan Sinergi Kebijakan Kepedulian para pengembang dalam ikut serta mewujudkan perumahan yang murah sebagai salah satu jalan mengentaskan permukiman kumuh, akan semakin bermakna ketika diikuti oleh langkah-langkah pemerintah yang secara proaktif menciptakan kebijakan yang mempermudah pengembang perumahan mewujudkan perumahan-perumahan murah yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Logikanya, kalau pemerintah bisa bahkan antusias memberi dukungan berbentuk berbagai insentif pada produsen mobil untuk memproduksi mobil murah atau Low Cost Green Car (LCGC), maka sudah seharusnya pula perlakuan yang sama diberikan pada pengembang properti yang selama ini menjual rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Namun ironisnya yang terjadi malah sebaliknya, sektor properti justru diperberat dengan kenaikan pajak properti. Bahwa pemerintah, sesuai dengan fungsinya, seharusnya mengupayakan untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan perumahan rumah misalnya dengan menambah alokasi subsidi selisih bunga, subsidi uang muka, kredit mikro perumahan, serta subsidi bunga kredit konstruksi dan sebagainya.

Di atas itu semua, sektor riil sebagai sektor dengan kecenderungan padat modal sekaligus padat karya ini, berpotensi menimbulkan bangkitan ekonomi dengan tricle down effect-nya, terbukanya lapangan kerja, terciptanya peluang usaha turutan bagi pengusaha kecil menengah, membangun jiwa kewirausahaan masyarakat, sehingga dapat memperkokoh struktur ketahanan ekonomi nasional.

Wallahu’alam Bhis-shawwab Wartawan Harian Bhirawa ; Alumnus Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya

Pers Tak Netral, Publik Jadi Korban

ers, adalah elemen demokrasi ke-4 (empat) setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif. Keberadaan pers yang selanjutnya disebut media massa sebagaimana amanat dalam Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, pada Bab II Pasal 3 Ayat 1 yang berbunyi “Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial”.

Akhir-akhir ini, usai pemilihan umum legislatif (Pileg) yang barusan saja digelar dan saat ini menjelang pemilihan orang nomor wahid (presiden, red) di Indonesia yang akan dilaksanakan pada 9 Juli 2014, publik banyak disuguhi berbagai macam informasi dari sejumlah media massa, mulai dari media cetak, media elektronik (radio, online dan televisi) terkait dengan pemberitaan yang sangat tidak berimbang sebagaimana fungsi pers.

Apakah rakyat mengetahui?

Tentunya rakyat Indonesia tidak bodoh-bodoh amat akan hal itu.

Setelah kran kebebasan pers dibuka dengan terbitkannya UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers, rakyat Indonesia mulai memahami dan mencermati bagaimana peranan, sepak terjang media massa juga termasuk pemilik media dalam mengfungsikan media yang dimiliki. Publik atau rakyat Indonesia mengetahui siapa pemilik TVOne, Metro TV, MNC Group dan JPPN, Kompas Group dll. Publik juga mengetahui kenapa media massa, utamanya TV mengagungagungkan salah satu calon presi-

den (Capres) yang merupakan bentuk didukung dan menkebenaran yang prakjelek-jelekan Capres tis dan fungsional. lain. Apakah yang Selanjutnya loyalitas ditayangkan oleh TV pertama jurnalisme atau media lain milik adalah kepada warga salah satu pendukung (citizens), komitmen Capres sudah berimkepada warga bubang sebagaimana kanlah egoisme profungsi-nya? Rakyat fesional. Kesetiaan atau publik sudah pada warga ini adatahu jawabanya. lah makna dari indeOleh : Pada sisi lain, jurpendensi jurnalistik.

Khoirul Huda nalis, pers atau media Independensi adalah massa dituntut untuk bebas dari semua melakukan pemberikewajiban, kecuali taan yang berimbang dan tidak kesetiaan terhadap kepentingan menghakimi, serta tetap bisa mepublik. nyampaikan semua berdasarkan Jadi, jurnalis yang mengumfakta yang ada. Pers hanya berpipulkan berita tidak sama dengan hak pada kebenaran berdasarkan karyawan perusahaan biasa, yang fakta. Akan tetepi faktanya, media harus mendahulukan kepentingan massa saat ini larut dalam pusarmajikannya. Jurnalis memiliki kean politik praktis, tidak lagi berwajiban sosial, yang dapat mengsikap kritis. Media yang memiliki alahkan kepentingan langsung fungsi memberikan pendidikan majikannya pada waktu-waktu politik pada publik yang seharus tertentu, dan kewajiban ini jusmemberikan informasi berimbang, tru adalah sumber keberhasilan tapi saat ini malah sebalik-nya. finansial majikan mereka. Dan Siapakah yang dirugikan ? pilihan yang bersumber dari hati Dalam konteks ini, tentunurani serta pikiran jernih senya para jurnalis yang masih orang jurnalis inilah yang menjadi berpegang teguh pada UU No. bumerang atau pilihan sulit bagi 40/1999 serta kode etik jurnalistik seorang jurnalis.

(KEJ) yang menjadi korban. KenaPihak lain yang dirugikan pa demikian? Seperti kata Satrio adalah publik. Penyalahgunaan Arismunandar seorang wartawan frekuensi publik untuk kepentinsenior di Jakarta, kewajiban para gan politik akan semakin marak jurnalis adalah menyampaikan jika tidak ada sanksi tegas dari kebenaran, sehingga masyarakat Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bisa memperoleh informasi yang dimana saat ini sejumlah media mereka butuhkan untuk bertelah menjadi kepanjangan tandaulat. Bentuk “kebenaran jurgan pemilik media yang menjadi nalistik” yang ingin dicapai ini anggota partai politik. bukan sekadar akurasi, namun Semangat dibentuknya Un-

dang-undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 sebgai proses demokratisasi di Indonesia menempatkan publik sebagai pemilik dan pengendali utama ranah penyiaran. Karena frekuensi adalah milik publik dan sifatnya terbatas, maka penggunaannya harus sebesar-besarnya bagi kepentingan publik. Artinya adalah media penyiaran harus menjalankan fungsi pelayanan informasi publik yang sehat. Apabila ditelaah secara mendalam, UU No. 32 Tahun 2002 memiliki dua semangat utama, Pertama pengelolaan sistem penyiaran harus bebas dari berbagai kepentingan karena penyiaran merupakan ranah publik dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik. Kedua adalah semangat untuk menguatkan entitas lokal dalam semangat otonomi daerah dengan pemberlakuan sistem siaran berjaringan.

Pertanyaanya, sejauhmana keberanian Kementerian Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika dalam pemerintahan dan KPI sebagai pemeganag mandat semua ini? Mengingat, beberapa televisi nasional yang dinilai banyak melangar serta menyalahgunaan frekuensi publik akan memperpanjang izin pada 2016 mendatang, dan semua ini ada di tangan mereka.

Wartawan Harian Bhirawa & Ketua Ronggolawe Perss Solidarity (RPS) Tuban

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Bangkalan: Aditiya Roosvianto, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Selasa Kliwon 10 JUNI 2014

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

5

Dewan Soroti Amburadulnya Aset Pemkot 94 Tanah Eks Bengkok Bodong, 123 Tanpa Letter C Kota Mojokerto, Bhirawa Kalangan DPRD Kota Mojokerto menyoal keberadaan Eks tanah bengkok, aset daerah milik Pemkot Mojokerto yang teriventarisir dengan nilai ratusan miliar rupiah. Ratusan aset itu menurut para wakil rakyat, selain banyak yang tak bersertifikat, juga tak sedikit yang tak terurus.

Anggota DPRD ini mengaku terkejut membaca temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jatim dalam laporan hasil pemeriksaan tahun 2013 yang terbit 26 Mei 2014.

BPK mencatat, terdapat 94 bidang tanah eks bengkok yang tak diketahui secara pasti luasnya. Sementara pemanfaatnnya adalah 39 bidang untuk tanah pertanian dan 55 bidang untuk tanah non pertanian.

Tanah belum terinventarisir itu terdapat di Kel Blooto dan Kel Pulorejo, Kec Prajurit Kulon, masing-masing 10 bidang dan 7 bidang.

Sedang di Kel Meri dan Gunung Gedangan, Kec Magersari masing-

masing 13 bidang dan 9 bidang.

Disebut, tanah eks bengkok yang digunakan untuk pertanian lebih beresiko karena berbaur dengan sawah milik perorangan.

Selain itu, temuan auditor plat merah ini menyebutkan, terdapat 123 bidang tanah eks bengkok yang tak didukung dengan letter C atau dokumen lainnya yang dapat diyakini bahwa tanah itu merupakan eks bengkok.

Tanah eks bengkok tanpa letter C ini paling banyak ditemukan di Kel Meri, yakni 20 bidang. Kel Wates, 19 bidang, Kel Blooto, 14 bidang, Kel Prajurit Kulon dan Gunung Gedangan masing-masing 11 bidang. Kel

Kedundung dan Pulorejo, masing-masing 7 bidang. Kel Sentanan dan Balongsari, 5 bidang.

Kel Gedongan, Kauman, Kranggan, Magersari, Mentikan dan Miji masing-masing 3 bidang. Kel Jagalan, Purwotengah dan Surodinawan masing-masing 2 bidang.

Cara pengmanan fisik eks bengkok ini dinilai BPK tak maksimal.

Ditemukan 11 bidang tanah eks bengkok yang sangat berhimpitan dengan tanah milik perorangan tak dipasang plang tanda milik Pemkot. Selain itu, sejumlah tanah eks bengkok ada yang tak bisa diuji fisik, kendati tercatat dalam data kelurahan maupun dalam data laporan iventarisasi aset milik Pemkot Mojokerto.

Ini lantaran pihak kelurahan tak dapat menunjukkan secara pasti lokasi tanah eks bengkok itu.

Junaidi Malik, Wakil Ketua Komisi I (hukum dan pemerintahan) menyebut, persoalan aset bukan hanya soal status, namun

sangat terkait hasil pemanfaatan aset daerah, khususnya untuk tanah produktif yang ada di beberapa kelurahan yang masih tak jelas juntrungannya.

Pemkot pun didesak agar segera mensertifikatkan puluhan aset kelurahan yang masih ‘remang-remang’ itu. ‘’Terhadap puluhan aset kelurahan yang belum sekali pun disentuh, kami minta untuk segera diurus legalitasnya. Selain untuk mempertegas kepemilikan Pemkot juga untuk mengetahui nilai riil aset daerah,’’ cetus Junaidi Malik, Senin (9/6) kemarin.

Menurut Juned, sapaan politisi PKB itu, legalitas aset Pemkot bukan saja diperlukan, namun juga untuk menghindari munculnya klaim dari pihak lain yang mengaku sebagai pemilik aset lantaran sebagian aset-aset yang belum diurus itu ternyata tanah eks bengkok. ‘’Kalau terhadap aset yang

masih remang-remang itu tak kunjung dilakukan pensertifikatan, bisa jadi muncul klaim dari pihak lain yang merasa menjadi pemilik aset itu,’’ ingat dia.

Ia menegaskan, pensertifikatan seluruh aset kelurahan tak bisa ditunda-tunda. ‘’Kalau sekarang Pemkot gencar melakukan iventarisasi aset daerah, lalu aset kelurahan yang masih terbengkalai itu tak digarap, lalu bagaimana bisa menyebut nilai asetnya sendiri,’’ singgungnya.

Kabag Hukum Sekkota Mojokerto, Puji Harjono membenarkan, kini masih terdapat puluhan aset daerah yang belum disertifikatkan. ‘’Memang masih ada puluhan. Semuanya menyangkut tanah eks bengkok di beberapa kelurahan setelah status desa berubah jadi kelurahan,’’ katanya.

Belum diajukannya pensertifikatan ke BPN, kata Puji, karena harus dilakukan penelurusan terhadap riwayat aset

Mantan Bupati Mojokerto Berpulang

KELANA

Tutup Irigasi, Didemo Warga Sidoarjo, Bhirawa Puluhan warga Desa Sepande, Kec Candi Sidoarjo berbondong-bondong sambil membawa umbul-umbul dan meneriakkan yel-yel berdemo mendatangani pengembang peruhaman Grand Safira. Mereka menuntut pihak pengembang membongkar trotoar yang menutupi saluran air menjulur keluar jalan, sekitar 2 meter dan panjang sekitar 100 meter.

Bukan itu saja, pihak perumahan juga membuat pagar pembatas setinggi 2,5 meter, hingga menutupi tempat ibadah, Mushola milik warga yang berada di ujung depan sebelah kiri perumahan. ‘’Ini tempat ibadah, kalau ditutup setinggi itu akan bertambah panas ruangannya.

Pandangan musholanya juga tak kelihatan dari jalan,’’ kata Asmo Ketua RT 01/RW I saat berada di lokasi, Senin (9/6).

Padahal, menurut Asmo, sebelumnya pihak perumahan juga berjanji akan memberikan tambahan lahan untuk mushola itu, sehingga padangannya akan lebih bagus dan lebih luas tak kelihatan sempit. Ternyata Hari Sabtu (7/6) pihak perumahan sudah membuat pagar pembatas setinggi itu. ‘’Akhirnya musholanya tak kelihatan dan suhu udara didalamnya bertambah panas,’’ terang Asmo lagi.

Sementara itu, Sekretaris Kel Desa Sepande, Choiron membenarkan hal itu. Ia menyayangkan pihak perumahan yang menutup saluran air milik pemerintah dengan enaknya sendiri. Mestinya, saluran air itu kondisinya terbuka tidak ditutup seperti ini. ‘’Apalagi ditutup dengan trotoar yang menjulur ke tengah jalan. Ini tambah menyalahi aturan,’’ katanya.Q ach

Atap Ruang Kelas SMAN 2 Sidoarjo Hampir Ambruk Sidoarjo, Bhirawa Bangunan SMAN di Kab Sidoarjo masih ada yang rusak. Dari pantauan tim monitoring dan evaluasi Pelayanan Publik Pemkab Sidoarjo, selain terjadi pada SMAN Gedangan akibat bangunan kurang bagus dan kayu atapnya dimakan rayap, tim juga sempat melihat atap ruang kelas di SMAN 2 Sidoarjo, kondisinya hampir ambruk menurun hingga 30 centimeter.

Wakil Kepala Sekolah SMAN 2 Sidoarjo Bidang Sarana dan Prasarana, Drs Amirul, menyampaikan kondisi seperti ini sudah berlangsung selama 3 tahun ini. Selama tiga tahun itu, pihak sekolah selalu merasa was-was dengan keselamatan siswa yang menempati ruang kelas dibawahnya. ‘’Kalau hujan, air dari atas masuk semua ke ruang kelas,’’ ujar Amirul, kepada Tim Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik Pemkab Sidoarjo, Senin ( 9/6) kemarin, di kantornya.

Menurut Amirul, kondisi ini sudah disampaikan pada Dinas Pendidikan.

Konsultan sudah datang dan katanya pada Bulan Desember 2014 ini, akan segera akan direhab. ‘’Mudah-mudahan sesuai dengan rencana, rehab ini penting, sebab kami khawatir dengan keselamatan siswa, kami takut kalau atap itu sampai ambruk duluan, sebab kejadian seperti itu bisa terjadi sewaktuwaktu,’’ ujarnya.Q ali

itu sendiri. ‘’Memang masih butuh waktu untuk pensertifikatan karena harus melalui penelusuran aset,’’ ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, juga terkait dana dan prioritas terhadap aset yang terlebih dahulu harus disertifikatkan. ‘’Diantara ratusan aset kelurahan itu, ada yang harus didahulukan, ada yang menyusul.

Itu pun atas pertimbangan dana yang tersedia,’’ tukasnya.

Dikonfirmasi secara terpisah, Walikota Mojokerto, Mas’ud Yunus menegaskan, pensertifikatan aset kelurahan akan terus dilanjutkan.

Hal itu selain untuk menghindari kesan Pemkot tak serius mengurusi aset, juga untuk mengetahui aktiva Pemkot. ‘’Sekarang masih ratusan yang masih dalam proses pengurusan sertifikatnya. Menyusul kemudian yang saat ini belum diajukan pensertifikatannya. Saya harap dua tahun kedepan tak ada satu pun aset kelurahan yang tak bersertifikat,’’ ujarnya.Q kar

kerin ikanto/bhirawa

Bupati, Wakil Bupati dan Kepala Dinas Pertanian saat melakukan panen tebu di Desa Wotansari, Kec Balongpanggang.

Bupati Gresik Panen Perdana Tebu di Balongpanggang Gresik, Bhirawa Bupati Gresik Sambari Halim Radianto dan Wakil Bupati Moh Qosim melakukan panen perdana tebu di Desa Wantonsari, Kec Balongpanggang, Senin (9/6). Lahan yang dipanen seluas 17 hektar dari 3 ribu hektar lahan tebu yang ada di Kab Gresik.

Menurut Bupati, kini kebutuhan tebu di Indonesia mencapi 5,7 juta ton. Namun, baru tercukupi sekitar 2,66 juta ton. Sehingga kebutuhan tebu saat ini sangat kurang. Minimnya produksi tebu disebabkan banyak faktor. Diantatanya, langkahnya bibit unggul dan lahan pertanian tebu kurang. Dan yang paling penting yaitu rendemen rendah berkisar 5,7%. ‘’Kondisi di

Kab Gresik sebenarnya sangat cocok untuk lahan tebu, khususnya Gresik di wilayah Selatan,’’ katanya.

Begitu juga pengembangannya juga bisa hingga wilayah Utara. Sebab, tanaman tebu hanya bisa ditanam di lahan kering dan tak membutuhkan banyak air, terlebih dengan adanya Bendung Gerak Semebubayat (BGS) tanaman tebu akan lebih bisa dikembangkan di wilayah Utara.

Minimnya rendemen yang hanya 5,7%. Menurut Bupati, tentunya tak memberikan gairah petani tebu. Diharapkan, pihak perusahaan seperti Watu Tulis dan PG Candi bisa memberikan rendemen berkisar 9 %. Sehingga bisa memberikan semangat

para petani tebu.

Bupati berharap ke depan para petani lebih memperhatikan bibit yang rendemenya bagus, lahan yang baik serta pemupukan yang teratur dan baik. Jika ini dilakukan dengan baik dan teratur banyak petani yang melirik sebagai petani tebu. Karena bertani tebu lebih mudah dan tak banyak perawatan. ‘’Begitu juga bila ada lahan yang kurang subur agar beralih menjadi petani tebu,’’ saran Bupati.

Selain melakukan penen perdana tebu, Bupati juga memberikan bantuan peralatan kepada sejumlah Gapoktan seperti pompa air, hand traktor, sumur bor, pompa air, irigasi dan jalan usaha tani.Q eri

Kab Mojokerto, Bhirawa Mantan Bupati Mojokerto, Suwandi meninggal dunia Minggu (8/6) malam. Pria kelahiran Lumajang, 17 November 1951 ini, meninggal karena sakit jantung saat menjalani masa tahanannya karena kasus penyelewengan dana Kas Daerah (Kasda) di Rutan Kelas I A Medaeng, Sidoarjo.

Kabar duka dibenarkan Kabag Humas dan Protokol Pemkab Mojokerto, Alfiyah Ernawati. ‘’Beliau meninggal tadi malam sekitar pukul 21.30 WIB karena sakit jantung, sakitnya memang sudah lama, sosok Pak Wandi yang saya kenal adalah orangnya disiplin dan kerja keras,’’ ungkap Ernawati, Senin (9/6) kemarin.

Ernawati menjelaskan, Suwandi mengeluh sakit sekitar pukul 19.30 WIB ke dokter jaga, setelah dicek Suwandi dilarikan ke RS Siti Khodijah, Sidoarjo pada pukul 21.00 WIB. Sekitar pukul 21.30 WIB, Suwandi mengem buskan nafas terakhirnya dengan diagnosa sakit jantung. Suwandi meninggalkan satu orang istri, Sukarlik Setiawati dan dua orang anak.

Jenazah tiba di rumah duka di Jl Jawa Nomor 88, Kota Mojokerto pada Senin (9/ 6) dini hari kemarin. Jenazah mendiang Suwandi dimakamkan di TPU Blooto, Kec Prajuritkulon, Kota Mojokerto. Karir politiknya dimulai pada tahun 2005 lalu, saat ia digandeng Achmady untuk menjadi sebagai Wakil Bupati pada 2005 - 2010.

Namun karena Achmady mengundurkan diri dari jabatannya untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur Jatim pada 2008, Suwandi menduduki sebagai plt Bupati Mojokerto hingga masa jabatannya. Tahun 2010, ia maju mencalonkan sebagai

kar/bhirawa

Alm Suwandi Bupati Mojokerto bersama Wakilnya Wahyudi Iswanto dari PDIP. Namun Suwandi kalah di bursa Calon Bupati (Cabup).

Senin, 5 Maret 2012, Suwandi ditahan penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim bersama mantan Bupati Mojokerto, Achmady dalam kasus dugaan penyelewengan dana Kas Daerah (Kasda) sebesar Rp40 miliar.

Saat itu, Suwandi menjabat sebagai plt Bupati Mojokerto setelah Achmady.

Di masa kepemimpinannya, metode yang dipakai Achmady dilanjutkan dengan modus yang sama yakni membuat rekening koran palsu yang seolah-olah uang itu tetap dan tak terpakai.

Namun Suwandi hanya mencairkan dana sebesar Rp5 miliar tanpa mengguna kan Surat Perintah Membayar (SPM).

Achmady divonis 9 tahun dan Suwandi 3 tahun di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya pada Kamis 27 Desember tahun 2012 lalu.

Suwandi diputuskan oleh Majelis Hakim bahwa dirinya menerima hukuman 3 tahun penjara, denda Rp50 juta subside 6 bulan kurungan dan wajib membayar uang pengganti senilai Rp 680 juta.Q kar

Rumah Ketua PWI Sidoarjo Dibobol Maling Sidoarjo, Bhirawa Berbagai macam cara modus pelaku pencurian terus berkembang, mestinya harus diikuti pula dengan kehatihatian warga masyarakat.

Agar tak terjadi seperti yang dialami Ketua Persatuan Wargawan Indonesia (PWI) Sidoarjo, Hadi Suyitno ini. Akibat lengah, akhirnya rumahnya dibobol pencuri.

Ketua PWI Kab Sidoarjo,

Hadi Soejitno, Senin (9/6) pagi yang beralamat di Perum Tropodo Kec Waru membenarkan kalau rumahnya telah dibobol maling. Ia mengakui kalau modusnya terbilang baru, yakni dengan menyaru sebagai pengirim paket yang dibungkus dalam kardus. ‘’Kebetulan yang ada di rumah hanya Ayis, anak saya.

Karena mesti tanda tangan

untuk penerimaan paket, Ayis masuk ke dalam rumah untuk ambil pulpen. Nah saat masuk inilah, maling ini nekad masuk kamar dan langsung ambil laptop merek Lenovo,’’ tutur Hadi.

Sebenarnya pelaku ini sempat kepergok Ayis saat membawa laptop, namun lagi-lagi pelaku yang sudah berusia sekitar 50-an ini, beralasan laptop itu mau di servis dan

diganti harddisc nya. ‘’Sudah dipergoki sama anak saya, namun tetap saja pelakunya ngeyel dan langsung pergi begitu saja. Anak saya tercengang dan lepaslah Lenovo kesangannya,’’ cerita Cak Hadi—sapaan seharihari Ketua PWI Sidoarjo yang juga wartawan Harian Bhirawa ini.

Sementara itu paket bungkusan warna coklat yang di-

letakkan pelaku di ruang tamu, setelah dicek ternyata berisi teh gelas. ‘’Kejadian ini sudah saya laporkan ke Polsek Waru, semoga ditindaklanjuti. Saya juga berharap kepada warga Sidoarjo agar berhati-hati kalau ada orang mengirimkan paket, lebih baik di luar pagar saja, jangan sampai dibuka pagarnya,’’ pesan Cak Hadi.Q ach

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

KH Idris Marzuki, Pemimpin PP Lirboyo Tutup Usia Kediri, Bhirawa Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo kota Kediri, KH Ahmad Idris Marzuki, tutup usia. Almarhum meninggal di usianya yang ke 74 tahun di Rumah Sakit dr Sutomo Surabaya pukul 09.40 Senin (9/6). Almarhum akan disemayamkan keluarga yang berada di lingkungan pondok.

Menurut keterangan Keluarga Alm. KH. Idris yakni KH Atok Solhahudin. saat ditemui di kediamanya yang ada di Pondok Pesantren Lirboyo, almarhum meninggal dunia karena serangan jantung yang sudah lama di deritanya.

"Almarhum memang selama ini mempunyai rekaman medis penyakit jantung," ungkap KH Atok Solhahudin. saat menyiapkan tempat pemakaman.

Dia menjelaskan sewbelumnya KH Idris sempat di bawa ke RSUD Gambiran dan Bhayangkara kota Kediri. “Namun keadaanya tidak ada perubahan dan pada Minggu (08/06) malam, pihak keluarga merujuk ke RS dr Soetomo Surabaya,” ungkap KH atok yang juga keponakan dari KH idris.

Menurut KH Atok keluarga sangat kehilangan dengan meninggalnya KH Idris yang selama ini dianggap paling sabar dalam keluarga. Selain itu KH idris juga sangat perhatian pada keluarga dan juga santrinya, walaupun dalam keadaan sakit, dia selalu mendatangi acara yang menyangkut keluarga atau santrinnya.

Diketahui Almarhum 'KH Idris. Adalah putar pasangan dari KH Marzuki Dahlan dan Nyai Maryam Abdul Karim. dalam tutup usianya meninggalkan seoarang istri yang bernama Nyai Adiniyah dan seorang Putri yang bernama Tutik Amanah Nafisah KH Idris menjadi pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Sejak. Tahun 1985 bersama dua sepupunya. KH Khafabi Abhi Mahrus dan KH Anwar Mansur.Q mb2

Dua Pekan Lantas Lumajang Tilang 88 Pengendara Lumajang, Bhirawa Selama dua pekan menggelar Operasi Simpatik Semeru 2014 Satlantas Polres Lumajang melakukan tindakan Tilang terhadap 88 pengendara. Sedangkan 568 mendapat teguran. ‘’Ini merupakan kegiatan premtif dan preventif dan telah membawa dampak edukasi bagi pengendara di jalanan,’’ jelas Ipda Ponsen Dadang Kaur Bin Ops Satlantas Polres Lumajang.

Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pengendara yang mendapatkan teguran secara simpatik. Teguran Simpatik ini, diberikan kepada pengendara yang melakukan pelanggaran namun tidak berpotensi membahayakan pengendara lainnya. Contohnya seperti tidak menyalakan lampu pada siang hari, tidak memasang dua spion dan lainnya.

Ponsen Dadang menjelaskan banyaknya teguran dan edukasi ini karena memang pelaksanaan Operasi Simpatik difokuskan untuk mendidik masyarakat agar tertib dan disiplin berlalu-lintas guna keselamatan diri sendiri dan orang lain. ‘’Tilang ini diberikan karena pengendara tersebut dinilai berpotensi membahayakan keselamatan diri sendiri maupun orang lain di jalanan,’’ ungkapnya.

Contohnya, mengubah standarisasi kendaraan dengan mengganti ban kecil, knalpot brong dan spesifikasi lainnya.

Tidak hanya itu saja, pelanggar juga dominan tidak melengkapi diri dengan dokumen kendaraan dan SIM ketika berkendara di jalanan.Q yat

Demi Kirab Adipura, Ujian SD Ditunda Malang, Bhirawa Ujian siswa Sekolah Dasar (SD) di Kota Malang, terpaksa di tunda, demi mendukung pelaksanaan kirab Adipura Kencana yang dilakukan oleh Wali Kota Malang H. Mochammad Anton, Senin (9/6) kemarin. Penudaan ujian ini, sangat disayangkan oleh Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Fransisca Budiwinarni.

Menurut dia jika hanya sekedar untuk menyenangkan Walikota, tindakan Dinas Pendidikan yang menunda ujian itu sangat disayangkan.

"Kami sangat prihatin, kenapa jika hanya untuk menyenangkan pimpinan siswa SD dikorbankan. Padahal jadwal ujian itu sudah terjadwal sedemikian rupa. Apa tidak ada cara laian," tukas Fransisca.

Seluruh siswa SD di Kota Malang, diwajibkan untuk turut berjajar di pinggir jalan guna meramaikan kirab penghargaan Adipura Kencana.

Salah satunya dilakukan oleh SD Negeri Kesatrian 1 Kota Malang. Pada Senin (9/6) pagi, siswa kelas 1 hingga kelas 5, yang seharusnya mengikuti ujian pelajaran Agama dan PPKN. Akhirnya mereka hanya mengikuti ujian Pendidikan Agama saja, sedangkan pada ujian PPKN ditunda.

Sebab siswa diajak ikut menyambut kirab Adipura Kencana, mereka sejak pukul 08.30 WIB, meskipun Wali kota Malang dan rombonganya baru lewat pada pukul 10.30 WIB. "Sebenarnya anak saya

ada ujian Agama dan PPKN. Tetapi ujian PPKN ditunda hari Jumat depan. Pemberitahuannya baru kami terima tadi pagi," kata Siti Mutiah, salah seorang wali murid di SDN Kesatrian 1 kepada Wartawan.

Ujian siswa SD, sudah berlangsung sejak Jumat 6 Juni hingga Kamis 12 Juni mendatang. Dengan diundurnya salah satu mata pelajaran yang diujikan tersebut, pelaksanaan ujian pun turut mundur.

Seharusnya, sesuai dengan jadwal, setelah ujian siswa bisa langsung diajak ikut kirab.

Tapi pihaknya tidak bisa berbuat banyak, sudah ada edaran dari Dinas Pendidikan.

Sementara, menurut Sumartin, salah seorang guru dari SDN Kesatrian 1, penundaan satu jadwal ujian itu, sesuai dengan perintah kepala sekolah. "Tidak apa-apa, ikut kirab ini kan juga bisa mengenalkan siswa bahwa upaya pentingnya menjaga kebersihan dan manfaatnya bisa meraih Adipura," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang,

mut/bhirawa

Siswa SD di Kota Malang menyambut Adipura Kemcana. Mereka bahkan ujiannya ditunda demi kirab Adipura.

Zubaidah enggan berkomentar terkait dengan penundaan ujian itu. Dia meminta untuk tidak di permasalahkan. "Itu kan hanya penundaan ujian sekolah saja, jadi tidak masalah, kan bisa dilakukan di hari lain," ujarnya seraya

meminta masalah ini untuk tidak dibesar-besarkan.

Yang mengherankan lagi, Wali kota Malang Mochammad Anton, malah tidak tahu jika siswa SD diliburkan.

Ketika wartawan menayakan masalah tersebut malah pi-

haknya membantah. "Tidak ada yang diliburkan semua masuk sesuai dengan jadwal.

Jadi tidak benar kalau mereka diliburkan," ujarnya usai prosesi penerimaan Adipura Kencana di depan Balaikota Malang kemarin.Q mut

Adipura Kencana Dikirab Lima Hari Lamongan, Bhirawa Prediket tertinggi di bidang lingkungan hidup, Adipura Kencana, kembali dipastikan menjadi milik Lamongan. Kota Soto ini menjadi satu diantara hanya 15 kota di Indonesia yang ditetapkan sebagai penerima Adipura Kencana. Sehingga ini menjadi Adipura Kencana kategori kota kecil yang kedua untuk Lamongan.

Kepastian tersebut sebagaimana disampaikan Kabag Humas dan Infokom Mohammad Zamroni. Menurut dia, Adipura Kencana adalah penghargaan eksklusif terkait bidang penge-

lolaan lingkungan hidup. Berbeda dengan Adipura biasa yang diberikan kepada 86 kota kategori metropolitan, besar, sedang dan kecil.

Ditambahkan olehnya, Anugerah Adipura Kencana diserahkan oleh Wakil Presiden RI Boediono. “Anugerah Adipura Kencana ini disampaikan pada Kamis 5 Juni 2014 jam 10.00 WIB di Istana Wakil Presiden RI Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 6, Jakarta Pusat,“ imbuh dia.

Terpisah, Bupati Fadeli menyebut Adipura Kencana yang diraih untuk keduakalinya ini

ist

Bupati Lamongan Fadeli saat menerima Piala Adipura Kencana dari Wapres RI Boediono di Istana Wapres, Jakarta.

adalah buah dari kerja keras semua pihak, masyarakat Lamongan. Menurut dia, partisipasi masyarakat yang tinggi untuk membuat lingkungannya menjadi indah dan nyaman ditinggali berperan besar atas raihan Adipura Kencana tersebut.

“Kami hanya memberi stimulus, dorongan dan arahan. Pada akhirnya, berkat kerja keras para petugas kebersihan, keguyuban dan pastisipasi masyarakat di setiap RT di Lamonganlah yang menjadikan Lamongan meraih anugerah tertinggi di bidang lingkungan hidup, Adipura Kencana. Untuk itu kami sampaikan terima kasih, “ kata Fadeli.

Sementara itu, seperti halnya tahun lalu, Adipura Kencana selain dikirab dalam Kota Lamongan, juga akan dikirab mengelilingi seluruh 27 kecamatan di Lamongan. Menurut Zamroni, kirab dilakukan hingga seluruh kecamatan karena Adipura Kencana diraih juga karena partisipasi seluruh masyarakat Lamongan.

Untuk kirab dalam kota, dilaksanakan pada Hari Senin (9/6) dengan start di depan Pendopo Lokatantra mulai jam 15.00 WIB. Dari depan pendopo, setelah Piala Adipura Kencana diserahkan Ketua DPRD Makin Abbas kepada Bupati Fadeli, kemudian dikirab melalui jalan di dalam kota hingga Perumnas Made dan kembali finish di depan Pendopo Lokatantra.Q yit

Efisiensi Anggaran, Dewan Minta Pavingisasi Kabupaten Blitar, Bhirawa Untuk melakukan penghematan anggaran, kalangan DPRD Kabupaten Blitar meminta pembangun jalan aspal dikurangi dan diganti dengan pavingisasi. Seperti diungkapkan Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Blitar, Suwito Saren Satoto, dari hasil evaluasi Komisi III DPRD Kabupaten Blitar setiap tahun alokasi anggaran untuk pembangunan jalan aspal cukup besar. Sehingga kedepan perlu dialakukan terobosan baru pada APBD Kabupaten Blitar.

Selasa Kliwon 10 JUNI 2014

“Alokasi anggaran yang cukup besar di Kabupaten Blitar salah satunya pada proyek fisik pembangunan jalan aspal, sehingga untuk melakukan efiensi perlu ada program setara seperti pavingisasi,” kata Suwito Saren Satoto.

Lanjut Suwito Saren Satoto, setiap pembangunan jalan aspal harus di ikuti dengan pengalokasian anggaran pemeliharaan, sehingga anggaran yang dikeluarkan setiap tahunnya untuk pemeliharaan juga besar dan hamper sama dengan

anggaran pengaspalan jalan baru.

“Sehingga kedepan untuk pembangunan jalan desa maupun lingkungan lebih baik tidak dilakukan pengaspalan, melainkan dengan sistim paving,” jelasnya.

Kenapa itu dilakukan menurutnya bisa menghemat anggaran yang cukup besar, mengingat untuk pemeliharaan bisa dilakukan secara swadaya. Untuk itu pihaknya berharap Eksekutif melakukan perencanaan secara matang agar pembangunan jalan tidak terlalu membebani

APBD Kabupaten Blitar. “Selain itu program pemerataan pembangunan jalan lingkungan bisa lebih banyak lagi dan bisa lebih banyak titik pekerjaanya,” ujarnya lagi.

Secara terpisah Kabid Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar, Sudarman mengatakan program pavingisasi bisa saja dilakukan tahun anggaran 2015 mendatang, namun melihat Kekuatan APBD Kabupaten Blitar terlebih dahulu. Q htn

adi/bhirawa

Bupati Syahri saat menerima Piala Adipura Kencana dari Wapres Boediono di Istana Wapres, kemarin.

Lagi, Tulungagung Raih Adipura Kencana Tulungagung, Bhirawa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung kembali meraih penghargaan Adipura Kencana.

Penghargaa kali ketiga yang diberikan Tulungagung ini diserahkan langsung oleh Wakil Presiden (Wapres) Boediono kepada Bupati—Syahri Mulyo di Istana Wakil Presiden. Dan, usai menerima penghargaan bupati langsung mengadakan tasyakuran di Pendopo Kongas Arum Kusumoning Bongso yang dihadiri ribuan warga masyarakat serta suluruh jajaran SKPD pemkab setempat.

Penghargaan di Bidang Kebersihan dan Lingkungan Hidup Tingkat Nasional kali ketiga ini dipersembahkan masyarakat Tulungagung yang ikut andil dan berperan dalam menjaga kebersihan serta penghijauan di Tulungagung. ‘’Kami ucapkan terima kasih kepada masyarakat Tulungagung atas peran sertanya menjaga kebersihan dan melestarikan penghijauan kabupaten tercinta ini,’’ kata Bupati Tulungagung Syahri Mulyo SE, MSi saat menyelenggaran tasyakuran di Pendopo Pemkab Tulungagung, kemain.

Untuk mendapatkan Adipura Kencana, lanjut Syahri, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Serbab, parameter memperoleh piala tersebut tentunya harus memiliki inovasi. ‘’Dan, kami menemukan energy baru yakni pengelolaan limbah plastik yang bisa dibuat bensin dan solar. Inilah yang membuat Kementerian Lingkungan Hidup memberi kembali piala Adipura Kencana untuk Kabupaten Tulungagung,’’ jelas Syahri.

Untuk itu, tambah mantan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur ini, ia akan terus berinovasi dan siap mempertahankan Adipura Kencana yakni dengan giat mengadakan lomba kampung bersih. Dengan lomba kampung bersih ini diharap masyarakat akan tetap peduli menjaga kampungnya masing-masing.

Dengan demikian, ke depan peran serta masyarakat terhadap kebersihan lingkungan semakin giat. ‘’Bila masyarakat memiliki ide maupun konsep kita sangat welcome dan mendorong ide itu agar bisa terwujud,’’ujar Syahri dengan mimik serius.Q adi

Nama Alun-alun Kota Tulungagung Bisa Berubah Tugu nama Alun-alun Kota Tulungagung yang bertuliskan Taman Kusuma Wicitra dibongkar, Senin (9/6). Pembongkaran tersebut menimbulkan spekulasi jika nama Alun-alun Kota Tulungagung bakal berubah.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Cipta Karya (PUBMCK) Pemkab Tulungagung, Sutrisno ST MT, ketika dikonfirmasi Bhirawa, Senin (9/6), tidak mengelak jika pembongkaran tugu nama Alun-Alun Kota Tulungagung bisa merubah nama tempat tersebut. “Bisa saja. Tapi sampai sekarang belum. Yang berwenang mengubah bupati. Entah saya tidak tahu apakah nama Taman Kusuma Wicitra sudah di-Perdakan belum,” ujarnya.

Menurut Sutrisno, pembong-

karan tugu nama Taman Kusuma Wicitra karena akan dibuat lebih bagus dan menarik lagi. “Pembiyaannya dilakukan oleh Bank Jatim. Itu katanya pakai dana CSR (Corporate Social Responsibility),” terangnya.

Kendati tidak rinci, mantan Kepala Bagian Pembagunan Pemkab Tulungagung ini selanjutnya mengungkapkan di tempat tugu nama Taman Kusuma Wicitra yang kini dibongkar akan difasilitasi air mancur dan lampu sorot. Biayanya tidak mencapai miliaran hanya

ratusan juta rupiah saja. “Kirakira seratusan juta saja,” tuturnya.

Di tempat terpisah, Kepala Bappeda Pemkab Tulungagung, Ir Sudigdo Prasetyo MT mengungkapkan hal yang sama dengan Sutrisno. Menurut dia, nama AlunAlun Kota Tulungagung bisa saja berubah. “Yang punya kewenangan untuk merubah bupati. Bupati yang punya kewenangan,” tandasnya.

Sudigdo membeberkan selama ini belum ada Perda terkait penamaan Alun-Alun Kota Tulungagung.

Karenanya bupati punya kewenangan untuk merubah atau tidak merubah nama Alun-Alun Kota Tulungagung. “Seingat saya nama Alun-Alun itu hanya SK Bupati.

Tidak di-Perda-kan,” katanya.

Alun-Alun Kota Tulungagung dalam sepuluh tahun terakhir

dikenal sebagai salah satu tempat rekreasi gratis bagi warga Kota Marmer. Alun-Alun yang kini berubah menjadi layaknya taman kota tersebut cukup memanjakan bagi pengunjungnya. Selain rindang dengan pepohonan berbagai fasilitas ada di taman jantung Kota Tulungagung tersebut, seperti di antaranya permainan jembatan tali, batu pijat refleksi dan burungburung merpati jinak yang bisa diberi makan oleh pengunjung.

Sebagian kalangan menilai nama Taman Kusuma Wicitra yang sekarang disematkan pada Alun-Alun Kota Tulungagung sudah benar adanya. Ini karena fungsi Alun-Alun sudah berubah menjadi taman kota bukan lagi Alun-Alun sebagaimana dulu yang fungsinya untuk kegiatan masyarakat.Q wed

wed/bhirawa

Tugu nama Taman Kusuma Wicitra yang sudah dibongkar kini ditutupi seng karena sedang direnovasi.

Selasa Kliwon 10 JUNI 2014

KILAS JATIM

FKP Desak Restrukturisasi di Internal RSUD Sampang Sampang, Bhirawa Mencuatnya sejumlah persoalan di RSUD Sampang memunculkan desakan agar ada restrukturisasi di internal rumah sakit plat merah itu. Sebab, dari data yang ada mengindikasikan adanya keterkaitan antara persoalan lambannya pelayanan medis, tebang pilih pelayanan, dugaan mafia medis, dan sejumlah dugaan persoalan lain di RSUD Sampang dengan manajemen yang buruk.

Ketua LSM forum kajian publik (FKP) Heru Susanto, Senin (9/6) kemarin mengatakan, ketidakseriusan manajemen RSUD Sampang dalam membenahi persoalan yang telah mengakar tersebut tampak dari para pimpinan dan pengambil kebijakan untuk membenahi secara profesional. ”Masalah kronis di RSUD Sampang itu kan sudah bertahun-tahun yang lalu. Jika manajemen punya iktikad baik untuk memperbaiki maka sekarang ini pastinya sudah ada persoalan yang mulai berkurang. Tapi, faktanya kan tetap saja. Malah tambah parah,” katanya senin (9/6).

Bahkan beberapa waktu lalu tetangga saya, di Kelurahan Banyuanyar Sampang kota, atas nama ibu Yuli (23) yang sedang hamil, saat menjalankan medis di RSUD Sampang, karena diduga pelayanan medisnya terlambat, ibu hamil dan bayi yang dikandung tersebut meninggal sebelum dilakukan operasi.kata Heru Susanto yang juga asli warga Kelurahan Banyuanyar Sampang kota.Q lis

JAWA TIMUR

Fitra Jatim Tuntut Timsel KPU Dibubarkan Ancam Akan Laporkan DKPP-RI dan Tempuh Langkah Hukum Tuban, Bhirawa Dinilai sudah melakukan pembohongan publik serta tidak kredibel lagi, sejumlah organisasi kemasyarakatan (Ormas) di Kabupaten Tuban menuntut tim seleksi (Timsel) calon anggota komisioner komisi pemilihan umum (KPU) Kabupaten Tuban dibubarkan.

“Penganuliran 10 besar calon anggoata komisiaoner KPU Tuban ini adalah prodak ‘haram’, apapun yang dilakukan setelah penganuliran kami tidak pernah mengakui hal itu,” kata Harun Prasetyo dari KNPI Tuban kemarin petang (8/6) di salah satu Kafe di Bumi Wali Tuban.

Beberap Ormas yang meminta agar KPU Provinsi mengambil alih dan melakukan proses seleksi mulai dari Nol lagi di antaranya, Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor, PC Fatayat NU, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Cabang Tuban, PC Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), PC Ikatan

Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU), dan Pengurus Komisariat (PK) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) STITMA Tuban.

“Jika pelaksana pemilu sudah tidak kredibel dan tidak dipercaya lagi oleh masyarakat, maka hal tersebut akan berdampak besar pada negara dan proses berdemokrasi atas prodak-prodak hukum yang diambil oleh anggoat KPU “haram” tersebut,” Tambah Harun yang juga Ketua PPK Kecamatan Palang Tuban ini.

Selain meminta KPU Propinsi Jatim membubarkan Timsel KPU Tuban dibubarkan serta mengambil alih tugas dan fungsi Timsel, seluruh

hud/bhirawa

Miftahul Huda Ormas ini juga meminta KPU Propinsi untuk melakukan proses mulai dari awal lagi, baik pembentukan Timsel baru, serta melakukan pembukaan pendaftaran calon komisioner ulang.

“Ini adalah kejahatan ad-

ministratif kelas kakap, kalimat ini saya ambil dari SMS salah satu Timsel KPU Tuban yang diterima anggoata kami dan yang selama ini ditelikung oleh mereka. Salah satu Timsel Ini juga sudah tandatangan diatas matrai kalau proses yang dilakukan selama ini tidak benar dan penuh rekayasa,” Kata H. Syafiq Syaiqi Ketua PC GP Ansor Kabupaten Tuban.

GP Ansor dan Ormas lain juga mengungkapkan kalau pihak-nya akan mempergunakan jalur hukum baik secara perdata maupun pidana atas kasus dan pembohongan publik serta kejahatan administrasi ini. “Kami juga akan melaporkan ini pada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP-RI), dan jika ada anggota Timsel KPU Tuban yang mau mengundurkan diri, itu lebih baik dari pada masuk masuk dalam jaringan penja-

hat administrasi kelas kakap,” Pungkas Syafiq yang juga menantu dari Bupati Tuban ini.

Tuntutan yang sama juga dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) Di Jawa Timur dalam hal ini Forum Indonesia Untuk Trasparasi Anggaran (Fitra) Jatim kemarin (9/6). FITRA Jatim meminta pada KPU Jawa Timur untuk melakukan proses seleksi calon anggota KPU Kabupaten Tuban mulai dari awal.

“Semua harus dimulai mulai dari awal lagi, kalau lembaga penyelengaran pemilu ini ingin kredibel dan dipercaya publik, Kabupaten Tuban punya sejarah tentang pemilu yang hal itu juga sangat kami sayangkan, oleh karena itu, kami tegaskan semua harus dimulai dari awal, yakni pembentukan Timsel baru,” kata Miftahul Huda Devisi Advokasi Fitra Jatim (9/6).Q hud

APK Prabowo-Hatta Langgar Perda

Panik, TPP Ribuan Guru Terancam Hangus Batu, Bhirawa Memasuki akhir semester pertama (Januari- Juni), masih ada ribuan guru di Kota Batu yang belum menerima gaji atau Tunjangan Profesi Pendidik (TPP).

Jika hingga akhir bulan ini (Juni-red) TPP mereka tak kunjung cair, maka gaji guru dengan nilai total Rp 11,9 miliar tersebut terancam hangus. Akibatnya, kondisi ini membuat para guru resah dan panik jika uang yang menjadi haknya hilang.

Data di Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Batu, jumlah guru yang belum menerima TPP ada sebanyak 1.121 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 792 guru pendidikan dasar (Dikdas), dan 329 guru pendidikan menengah (Dikmen).

“Jika sampai tanggal 30 Juni ini TPP masih tak bisa dicairkan, maka uang TPP guru yang jumlahnya mencapai Rp 11.9 miliar tersebut akan hangus. Artinya, para guru ini tak bisa lagi mendapatkan gaji/ TPP-nya untuk semester pertama ini atau bulan Januari- Juni,” jelas Ketua PGRI Kota Batu, Kasmuri, Senin (9/6).

Ia menjelaskan bahwa uang sebanyak itu untuk membayar gaji sebanyak 1.121 guru. Adapun untuk seorang guru ratarata mendapatkan jatah pembayaran sebanyak. Rp 18 juta sampai Rp 20 juta.

Jumlah tersebut merupakan gaji untuk kerja mereka mengajar selama satu semester atau 6 bulan. Q nas

7

khoirul huda/bhirawa

Ketua DPRD Tuban Kristiawan saat menemui para serikat pekerja TPPI seisai hearing di kantor DPRD Tuban kemarin (9/6).

Pasar Ikan Semampir Bukan Tanggung Jawab Pemkot

SP TPPI Dapat ‘Suntikan’ Dukungan

Kediri, Bhirawa Mangkraknya pasar ikan Semampir, Kota Kediri akibat gulungtikarnya Peternakan Keramba ikan setahun terakhir menurut Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Kediri bukan tanggung jawab Pemkot Kediri, meskipun lahan tersebut milik Pemkot Kediri, pasalnya pasar ikan tersebut belum ada serah terima pengeloannya ke Dinas Pertanian dan Perikanan.

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Kediri Haris Candra menjelaskan jiika pembanguan pasar ikan di Desa Semapir itu bukan dari APBD, melainkan CSR dari salah salah satu pabrik rokok, sehingga pemerintah tidak tahu-menahu dengan persolan mangkraknya pasar ikan dan terjungkalnya peternak Keramba ikan di kelurahan semampir. "Sebenarnya dulu pernah kami anggarkan untuk pembanguan pasar ikan tersebu, namun ternyata belum ada serah terima asetnya, sehingga pasar ikan itu bukan tanggung jawab kami," kata Haris saat di konfirmasi.

Haris menjelaskan jika pihaknya juga belum bisa menetukan bagaimana kelanjutan pengembangan ikan keramba dides Semapir tersebut dan karena tidak ada anggaran untuk pengembangan usaha ikan Keramba di Desa Semampir. Q mb2

Tuban, Bhirawa Setelah melakukan aksi damai beberapa saat yang lalu di internal perusahan, kemarin (9/6) ratusan pekerja PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (PT TPPI) meminta dukungan para wakil rakyat di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban.

Para pekerja PT TPPI yang tergabung dalam serikat pekerja TPPI ini datang mengunakan 10 bus kemudian membentangkan puluhan spanduk berbagai ukuran yang meminta agar pemerintah segera menyelamatkan aset negara di Bumi Wali Tuban tepatnya di Desa Remen, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, seperti tiga spanduk besar bertuliskan "Selamatkan Asset Negera Kilang TPPI" dan juga "Pengambilalihan Kilang TPPI Oleh Negara Adalah Harga Mati".

"Kami datang ke gedung DPRD Tuban ini tak lain ingin meminta dukungan pada para wakil rakyat, dimana ada aset negara di Kabupaten Tuban yang akan hilang jika tidak seger diselamatkan," kata Arif, salah satu pekerja di depan Gedung DPRD Tuban.

Tak begitu lama melakukan orasi, di depat Kantor DPRD serta membentangkan spanduk

Datangi Kantor DPRD dengan 10 Bus di depan gedung Wakil Rakyat Tuban. Ketua DPRD Tuban, Kristiawan, dan wakil Ketua Go Tjong Ping alias teguh Prabowo menemui para pekerja. politikus Partai Golkar dan PDIP ini dan sejumlah anggota dari Komisi D, berjanji untuk meneruskan permintaan dari para pekerja. "Mari kita masuk, jangan semua karena tidak muat, harus ada perwakilan dari teman-teman untuk kita ajak berdisukusi dan memecahkan problem ini," kata Kristiawan di hadapan pengunjuk rasa.

Dalam Hearing yang tidak sampai satu jam karena sudah ada kata sepakat untuk membawa kasus ini ke Komisi VII DPR RI, akhirnya para wakil rakyat ini menandatangani petisi yang dibuat pekerja dari PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (PT TPPI).

“Pada dasarnya kita mendukung gerakan dari teman-teman pekerja PT TPPI, Kita minta sebelumnya ada tanda tangan juga dari perwakilan dari pekerja, setelah itu baru tercantum nama dari Anggota DPRD Tuban sebagai persetujuan,” kata Kristiawan, usai mendengarkan alasan dari pekerja untuk pengambilalihan kilang PT TPPI oleh pemerintah (9/6).Q hud

Sumenep, Bhirawa Ratusan Alat Peraga Kampanye (APK) pasangan Calon Presiden (Capres) RI dan Calon Wakil Presiden (Cawapres), Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dinilai melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 tahun 2008 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP). Pasalnya, APK itu dipasang di jalan kota di antaranya jalan Trunojoyo, Panglima Sudirman, HP Kusuma dan jalan Diponegoro, kecamatan Kota Sumenep.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sumenep, Abd Madjid mengatakan, sesuai Perda nomor 7 tahun 2008 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP), ada kawasan yang dilarang di tempati reklame atau alat peraga kampanye karena kawasan tersebut diproyeksikan untuk kawasan hijau. "Jadi setiap bentuk alat kampanye apapun yang ditempatkan di kawasan yang dilindungi perda harus diturunkan, termasuk APK Pilpres," kata Abd Madjid, Senin (9/ 6).

Menurutnya, APK pasangan Prabowo-Hatta yang dipasang tim suksesnya di Sumenep dipasang di zona terlarang, sehingga dinilai melanggar perda yang berlaku. Untuk itu, pihaknya

akan melakukan penertiban terhadap APK tersebut.

"Kami akan turunkan APK yang dipasang di zona terlarang itu. Dan kami tanpa memilih kasih, APK siapapun akan diturunkan," terangnya.

Sebelum ditertibkan, pihaknya akan pemberitahukan ke timnya untuk segera di turunkan. Namun, jika tidak segera diturunkan, pihaknya pasti bergerak cepat untuk bertindak sesuai perda yang ada. "Kami juga akan memberitahukan dulu ke tim suksesnya agar diturunkan sendiri," paparnya.

Lebih lanjut dia menegaskan, penurunan APK yang dipasang di zona terlarang itu tidak perlu berkoordinasi dengan penyelenggara dan pengawas pemilu, karena APK itu melanggar perda bukan PKPU. "Kalau APK itu melanggar perda, kami tidak perlu koordinasi dengan penyelenggara dan pengawas pemilu," ungkapnya.

Dia memastikan, APK siapa pun yang melanggar perda akan diturunkan, karena sesuai kometmen yang tertuang dalam Perda tersebut, zona hijau itu dilarang ada alat kampanye baik itu dari parpol maupun produk perusahaan. "Kalau melanggar kami pastikan diturunkan, tidak akan ada tebang pilih," pungkasnya.Q sul

sul/bhirawa

Di antara Alat Peraga Kampanye (APK) pasangan Calon Presiden (Capres) RI dan Calon Wakil Presiden (Cawapres), Prabowo SubiantoHatta Rajasa dinilai melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 tahun 2008 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP).

Puluhan Wartawan Demo Polres Madiun Kota Puluhan wartawan yang tergabung dalam Forum Wartawan se-Eks Karesidenan Madiun (FWM), melakukan aksi unjukrasa di Mapolres Madiun Kota, Senin (9/6). Dalam orasinya, salah satu wartawan, Herpin Pranoto, meminta kepada pimpinan Polri di Kota Madiun, mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 teng Pokok Pers, kepada para anggotanya. Khususnya kepada para anggota Polri yang bertugas di lapangan.

sudarno/bhirawa

Kapaolres Madiun Kota AKBP Anom Wibowo dengan duduk lesehan di halaman Mapolres Madiun Kota saat menemui puluhan wartawan yang unjuk rasa.

"Kami minta pimpinan Polri di Kota Madiun, untuk mensosialisasikan Undang-Undang Pokok Pers kepada anggotanya. Biar mereka tahu jika tugas wartawan dilindungi Undang-Undang. Jangan seenaknya melarang tugas wartawan," teriak Herpin Pranoto dalam orasinya.

Selain melakukan orasi, para wartawan juga membawa beberapa spanduk dan poster di anta-

ranya bertuliskan, ‘Kebebasan Pers Harga Mati. Kami Jurnalis Bukan Maling. Jangan Injak Independensi Media. Jangan Ciderai Profesi Kami. Kami Pewarta Bukan Pembawa Petaka.

Forum Wartawan Madiun Kecam Arogansi Polisi. Jerene Mitra Kok Arogan dan Sosialisasikan Undang Undang Pers Pada Anggota’.

Setelah puas melakukan orasi, kemudian seluruh wartawan dite-

mui Kapolres Madiun Kota, AKBP Anom Wibowo, di halaman Mapolres dengan duduk lesehan. Sebenarnya pihak polisi menawarkan kepada wartawan untuk berdialog di gedung Sunaryo yang ber-AC. Namun wartawan menolak.

Dalam pertemuan tersebut, akhirnya Kapolres Madiun Kota berjanji akan menindaklanjuti masalah yang dipersoalkan wartawan. Bahkan langsung memanggil Provost untuk segera ditindaklanjuti. Tak hanya itu, Anom juga bersedia menandatangani nota kesepahaman dengan FWM. Untuk diketahui, aksi wartawan yang menggelar unjuk rasa di Mapolres Madiun Kota ini, berawal dari pertandingan sepakbola antara MPFC Madiun Vs Perseman Manokwari, yang digelar di Stadion Wilis Kota Madiun,

Rabu 4 Juni 2014 lalu.

Pertandingan yang sempat diwarnai beberapa kali kericuhan antara pemain, wasit dan suporter fanatik MPFC, The Mad Mania (sebutan untuk suporter Madiun), saat pertandingan usai, tiba-tiba polisi menyemprotkan water cannon ke arah penonton. Akibat dari sempotan water cannon ini, empat korban mengalami luka.

Saat kejadian, dua wartawan foto, yakni Hendro dari Jawa Pos Radar Madiun dan Fikri dari LKBN Antara, bermaksud mengambil gambar. Namun tiba-tiba, ada beberapa orang anggota polisi yang menghalang-halangi sambil membentak. Hal inilah yang tidak dapat diterima oleh kalangan wartawan. Karena beberapa polisi tadi dianggap telah menghalanghalangi tugas jurnalistik.Q dar

EKONOMI - BISNIS

8 Kurs JUAL

BELI

USD

11,669.00

11,553.00

SGD

9,300.97

9,206.31

EUR

15,874.51

15,714.39

JPY

11,494.29

11,376.66

GBP

19,522.24

19,321.24

sumber: Bank Indonesia (9 Juni 2014)

RAGAM EKBIS

Gandeng BMW, Pertamina Launching Pertamax Plus Surabaya, Bhirawa Keberadaan. bbm dari luar negeri yang sudah semakin menjamur di Indonesia menggugah PT Pertamina untuk lebih kreatif agar jangan sampai kalah bersaing dengan BBM seperti Shall yang kini sudah ada ratusan jumlahnya SPBU nya di Indonesia. Untuk membuktikan diri sebagai bahan bakar yang berrmutu tinggi PT Pertamina menggandeng BMW mobil mewah Eropa. Ibnu Chouldum retail Fuel marketing Pertamina region V Surabaya mengatakan, bahwa kerja sama dengan mobil mewah BMW ini membuktikan mutu hasil produk Pertamina ini tidak kalah bersaing dengan bahan bakar Eropa.

Gebrakan Pertamina ini juga diikuti oleh pembangunann outlate yang tersebar diberbagai daerah Indonesia untuk mempermudah pengisian bahan bakar minyak di Jatim saja kini sudah ada 108 outlet seprrti di Surabaya, Gresik, Bojonegoro, Lamongan, Tuban, Sidoarjo, Madiun Kediri Jombang. “Nanti outlet itu akan ada diseluruh daerah,” kata Ibnu, Senin (9/10).

Diktakan bahwa Pertamax plus memiliki keunggulan untuk kendaraan bermotor, selain membuat mesin awet serta halus suaranya juga lebih membuat ringan laju kendaraan. Disinggung apakah sudah melakukan impor ke luar negeri, Ibnu mengatakan saat ini masih melakukan penjajakan agar nantinya bisa membrikan pelayanan prima bagi mereka yang ingin menjalin kerja sama. Q ma

Mampu Membawa Gerbong Investasi Surabaya, Bhirawa Pilpres masih kurang satu bulan lagi, namun berbagai harapan telah mulai bermunculan untuk Indonesia kedepan lebih baik.

Salah satunya dari pialang saham, yang mengharapkan agar nilai investasi yang masuk ke Indonesia lebih banyak lagi.

Salah satu supervisor dari perusahaan valas Money Mall di daerah Ngagel Surabaya, Diana Ari mengungkapkan bahwa presiden kedepannya harus mampu menambah nilai investasi Indonesia yang saat ini masih begitu minim, dan banyak investor yang cenderung memilih negara yang secara kondisi ekonomi masih di bawah Indonesia.

“Saya ambil contoh Samsung, nilai impor hanphone pintar berjenis Galaxy yang masuk ke Indonesia mencapai 1 juta unit yang mencapai U$ 2 miliar atau berkisar Rp 20 Triliun per tahun. Itu baru jenis barang dari Samsung, belum yang elektronik dan lain-lainnya.

Pemerintah telah mencoba merayu Samsung agar berinvestasi di Indonesia, namun kenyataannya Samsung lebih memilih Vietnam yang nota bene secara ekonomi masih dibawah Indonesia,” jelasnya Senin (9/6) kemarin. Lanjut Diana, dengan presiden terpilih kedepan harus mampu membawa gerbong investasi yang besar. Karena jika tidak dilakukan, tidak menutup kemungkinan Indonesia bisa terpuruk secara ekonomi. Q wil

KEHILANGAN TULUNGAGUNG KEHILANGAN STNK, Yamaha, th. 2005, Biru, AG4880SV, a/n. Tatik Ringaningsih, Ds. Gedangsewu, Boyolangu-T.Agung No.760/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda, th. 212, Merah, AG6859OH, a/n. Minarti, Ds. Pelem RT 1/1, Campurdarat-T.Agung No.761/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda NC11B1D A/T, th. 2013, AG3289QA, a/n. Siti Mahmudah, Jl. KHR Abdul Fatah 4/ 2 RT 02 RW 01, Ds. Mangunsari, Kedungwaru-T.Agung No.762/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Yamaha Mio, th. 2008, Hitam, AG2058TF, a/n. Paidi, Ds. Ngranti, Boyolangu-T.Agung No.763/IMB/BI-II/2014

Selasa Kliwon, 10 JUNI 2014

Ekspor Pisang Mas Kirana Tak Penuhi Target Lumajang, Bhirawa Peluang ekspor pisang Mas Kirana dari Kab Lumajang ke luar negeri ternyata tak berlangsung maksimal. Dari jumlah permintaan yang ada hanya mampu memenuhi di bawahnya. ‘’Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang meminta keringanan kuota pengiriman dari jumlah permintaan yang telah disepakati,’’ kata Ir Donny Ananta Kepala Bidang Produksi pada Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Lumajang, Senin (9/6). Sebelumnya permintaan sebanyak 20 ton setiap pekannya, saat ini diminta untuk dikurangi separuhnya. ‘’ Sekarang minta pengiriman setiap pekan han-

ya 600 dus sampai 700 dus,yang dulunya pengiriman setiap pekan 40 feet, kita minta dikurangi menjadi 20 feet saja,” katanya.

Lebih lanjut ia mengungkapkan penyesuaian pengiriman pisang Mas Kirana ke luar negeri ini sudah berlangsung tiga kali pengiriman komoditi Pisang Mas Kirana ke negeri Singapura. ‘’Namun, dalam pengiriman yang menjadi penjajakan awal ini, ada sebagian

kecil yang membusuk, ’’paparnya. Untuk itu, perlu diperbaiki lagi kualitas teknologi pengepakan dan kecepatan pengirimannya. Agar nantinya jika sampai di lokasi tujuan, tidak lagi ada yang membusuk. Salah satunya disebabkan lamanya waktu pengiriman saja.

Meski demikian, tambah Donny eksportir tetap meminta pengiriman komoditi Pisang Mas Kirana dilanjutkan di tengah perbaikan kualitas pengepakan dan kecepatan transportasi yang dilakukan. ‘’Teman-teman eksportir tetap meminta pengiriman dilakukan sesuai permintaan.

Bahkan, pihak Singapura me-

minta kami menyiapkan tenaga untuk siap ditempatkan di sana,’’ tegasnya.

Harapannya, kita bisa menyiapkan perbaikan kualitas pengepakan melalui tehnologi yang lebih baik lagi untuk pengiriman selanjutnya, urai Donny Ananta. Donny mengatakan saat ini petani yang menjadi binaan Distan dan telah ditunjuk eksportir telah melakukan perbaikan tehnologi pengepakan dan perbaikan transportasi ini dilakukan.

Terkait pembayaran dari pihak eksportir, sejauh ini lancar tersalurkan kepada petani yang menjadi binaan asosiasi. ‘’Namun untuk pembayaran bagi petani di luar

asosiasi, dalam waktu dekat akan segera diselesaikan oleh pihak eksportir,’’tandasnya.

Apalagi, dalan waktu dekat eksportir Malaysia juga akan datang ke Lumajang untuk penjajakan ekspor Pisang Mas Kirana ke negeri jiran tersebut.

Pisang Mas Kirana sebagai komoditi unggulan yang menjadi ikon baru produk hortikultura di Kabupaten Lumajang, saat ini sudah merambah pasar Singapura. Petani Pisang Mas Kirana yang banyak dibudidayakan di 3 Kecamatan lereng Gunung Semeru, masing-masing di Kecamatan Senduro, Pasrujambe dan Gucialit yang dirangkul eksportir, terus berupaya memenuhi. Q yat

Pemkab Tuban Cabut Subsidi PRMN

Tuban, Bhirawa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban dalam hal ini Dinas Perekonomian dan Pariwisata (Disperpar) akan melepas dan tidak memberikan suntikan dana (subsidi) atau fasilitas pada para pedagang di Pasar Rakyat Minggu Pagi (PRMP) setiap munggu pagi digelar di sepanjang jalan Sunan Kalijaga.

“Pemerintah tentu tidak dapat terus menerus memberikan subsidi kepada pedagang disana, makanya mereka akan dilepas secara mandiri,” Kata Kepala Seksi Bina Usaha dan Sarana Perdagangan, Disperpar Tuban, Judhi Tresna S, Senin (9/6).

Selama ini Pemkab telah memberikan subsidi kepada para pedagang dengan meminjamkan tenda dan biaya pemasangan, serta tenaga kebersihan setiap minggu, dengan alokasi perminggu skekitar 1.300.000. “Mulai Juli

mendatang, seluruh pedagang yang berjualan harus menangung seluruh biaya kebersihan dan tenda yang semula disediakan oleh pemerintah,” Terang Judhi Tresna S. Agar tidak ada gejolak dan terkejut, pihak dinas sudah mensosialisasikan hal ini pada seluruh pedagang setelah melalui beberapa kali rapat bersama. “Mereka menerima jika dilepas secara mandiri, nanti kedepanya mereka akan mengunakan tenda pribadi berupa payung,” jelasnya.

Setelah dilepas dan dibiarkan secara mandiri, Pemkab akan terus memberikan pengawasan dan penataan agar tidak terjadi perselisihan, Pemkab akan meminta tenda milik pedagang diseragamkan, agar tidak terkesan semerawut. “Nanti kami akan mengkordinir bersam paguyuban, untuk menghindari ketidak seragaman agar tidak tampak kumuh,” terang Judhi. Q hud

trie diana/bhirawa

Pemprov Jatim telah melakukan uji coba OP di Pasar Wonokromo dan Tambakrejo. Jelang Ramadan kebutuhan bahan pokok di Surabaya mulai terjadi kenaikan, seperti harga ayam potong berkisar Rp28ribu per kg.

Efektif Stabilkan Harga

Disperindag dan Bulog Intensifkan OP khoirul huda/bhirawa

Pasar Rakyat Minggu Pagi (PRMP) dalam rangka Car Free Day (Hari Bebas Kendaraan) yang setiap munggu pagi digelar di sepanjang jalan Sunan Kalijaga Tuban.

Pembangunan 125 BTS 3G di Madura Tuntas Akhir 2014 Surabaya, Bhirawa PT XL Axiata Tbk (XL) akan membangun 125 BTS 3G di Pulau Madura hingga akhir tahun 2014. Upaya dilakukan untuk memenuhi tuntutan pelanggan atas kualitas layanan serta meningkatnya trafik layanan data. “Madura daerah spesial bagi kami karena selama bertahun-tahun telah menjadi nomor satu di pulau ini. Kami berkomitmen kuat untuk menyediakan jaringan dan layanan terbaik bagi pelanggan di Madura,” ungkap VP East Region XLTitus Dondi, Senin (9/6).

Saat ini di Madura telah memiliki 273 BTS 2G dan 148 BTS 3G. Dimana Jaringan kami telah menjangkau seluruh kabupaten dengan total lebih dari 90% area di Madura yang telah terjangkau layanan.

Jumlah pelanggan di Madura

juga telah mencapai 1,3 juta sekitar 25 persenya merupakan pelanggan layanan data.

Untuk Jatim secara keseluruhan tahun 2014 ini akan membangun 125 BTS. Jumlah pelanggan di seluruh Jatim mencapai 7,2 juta, atau 63 persen dari total pelanggan east region. Jadi saat Ramadan dan Lebaran diprediksi akan terjadi peningkatan trafik layanan rata-rata hingga 20 persen di seluruh Jatim, sebagai daerah tujuan mudik.

Sementara itu, Telkomsel mengimplementasikan teknologi generasi keempat, 4G LTE di seluruh Indonesia tanpa terkecuali dan didukung oleh ekosistem DNA (Device – Network – Applications) yang mampu memberikan pengalaman baru mobile digital lifestyle kepada masyarakat Indonesia. Q riq

Pemprov, Bhirawa Operasi Pasar (OP) telur dan daging ayam yang diselenggarakan Pemprov Jatim disambut baik di pasaran. Bahkan, beberapa pasar di Surabaya dan sekitaranya yang belum ada OP meminta program pemprov ini bisa digelar di pasar tersebut karena efektif untuk menstabilkan harga.

“Mulai hari ini (kemarin) kita telah melakukan uji coba OP di Pasar Wonokromo dan Tambakrejo. Hasil evaluasinya sangat bagus dan banyak permintaan agar pasar lain di Surabaya, Sidoarjo dan Gresik bisa digelar OP ini,” kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jatim, Dr Budi Setiawan MMT, dikonfirmasi, Senin (9/6).

Menurut Budi, OP yang digelar pemprov ini bekerjasama dengan Perum Bulog Divre Jatim. Tujuannya agar harga komoditas telur dan daging ayam ini bisa stabil jelang puasa Ramadan. Sebab dua komoditas ini mengalami kenaikan, sedangkan harga komoditas lainnya masih normal.

“Untuk telur kami jual dengan harga Rp16.500 per kilogram

dan daging ayam potong Rp26.000 per kilogram. Harga ini di bawah harga pasaran. Saat ini harga telur di pasar mencapai Rp18.000 per kilogram dan daging ayam potong Rp28.000 per kilogram,” jelasnya.

Dijelaskan, pemprov dan Bulog Jatim mengambil telur dan daging ayam dari beberapa daerah sentra, seperti Blitar dan Sidoarjo. Kemudian dijual lagi melalui OP dengan mengambil keuntungan rata-rata sebesa Rp1.000. Uang itu digunakan untuk menutup biaya pengganti angkutan dan pekerja. “Telur kami beli Rp15.500 per kilogram dan daging kami dapat Rp25.000 per kilogram. Keuntungan kami sedikit dengan margin Rp1.000 per kilogram untuk mengganti ongkos angkut dan bayar pegawai yang memasarkan,” tuturnya.

Sementara, Kepala Divre Bulog Jatim, Rusdianto menambahkan, dalam melakukan OP, Bulog Jatim menggerakkan salah satu unit usahanya yakni BulogMart. Tak hanya di Surabaya, Bulog Jatim juga menginstruksikan agar 29 unit BulogMart seJatim untuk ikut menggelar OP serupa di berabagai daerah. Di setiap titik lokasi OP, pihaknya menyiapkan daging di tiap titik 50 kg dan telur 100 kg. Untuk respon masyarakat cukup baik.

Sejak dibuka Senin pagi pukul 07.00-09.00 jumlah telur yang terjual di Wonokromo mencapai 24 kg di Wonokromo dan 40 kg di Tambakrejo. Sedangkan daging ayam potong masih kurang diminati. Dari 50kg daging yang disiapkan di Wonokromo dan Tambakrejo masing-masing baru laku 10 persen atau 5 kg saja. Q iib.ma

HARGA OP TELUR DAN DAGING AYAM Telur Rp16.500 Harga Normal Rp18.000 Daging Ayam Rp26.000 Harga Normal 28.500 - Uji Coba OP Digelar di Pasar Wonokromo dan Tambakrejo - Akan Dikembangkan di Pasar-pasar Lain di Sidoarjo dan Gresik - Bulog Jatim Gerakkan BulogMart Ikut Gelar OP

Efektif untuk Wilayah Pertanian Lahan Kering

Gunakan Teknologi Drip, Jadikan Tuban Area Agrobis Kawasan Tuban selama ini dikenal dengan hasil lautnya, namun dibawah kepemimpinan Bupati H. Fathul Huda bersama H. Ir. Noor Nahar Husain, M.Si, daerah yang dikenal dengan ‘Bumi Wali’ itu akan menjelma menjadi salah satu kawasan agrobis di Jatim.

khoirul huda/bhirawa

Hj. Qodiriyah Istri didampingi Bupati Fathul Huda saat memanen buah melon di Desa Wasung Kevamatan Jenu Kabupaten Tuban.

Beberapa waktu lalu, H. Fathul Huda yang menghadiri acara kegiatan sosialisasi pengkajian ketahanan varietas lombok pada beberapa hama penyakit, dalam kesempatan itu bupati didampingi isti Qodiriyah Fathul Huda memanen melon yang menggunakan teknologi drip (irigasi tetes) di Desa Wadung Kecamatan Jenu.

Teknologi DRIP merupakan salah satu teknologi mutakhir dalam bidang irigasi yang telah berkembang hampir di seluruh dunia, Pada hakekatnya teknologi ini sangat cocok diterapkan pada kondisi lahan kering berpasir, air yang sangat terbatas,

iklim yang kering dan komoditas yang diusahakan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi seperti dikabupaten Tuban.

Perbedaan sistem aplikasi dengan irigasi yang lainnya adalah bahwa air diberikan pada suatu titik tertentu dengan jumlah yang sangat terbatas. Pemberian air irigasi pada irigasi tetes diberikan secara langsung di sekitar daerah perakaran, dengan pola pembasahan tanah sangat terbatas pada luasan dan kedalaman tanah.

Perbedaan utama antara sistem irigasi tetes dengan sistem irigasi yang lain adalah bahwa

kesetimbangan antara Etc dan pemberian air dipertahankan berkisar antara 24 sampai 72 jam. Pengoperasian sistaem irigasi dalam waktu yang singkat terutama berkaitan dengan pemberian air yang disesuaikan dengan kebutuhan tanaman untuk pengukuran status lengas tanah. Untuk memonitor status lengas tanah dapat digunakan tensiometer yang dipasang pada berbagai kedalaman.

Saat memanen melon, Fathul Huda mengaku bangga dengan kerja keras petani yang bernai melakukan inovasi. “Kami bangganya sekali, Sugianto (petani melon) harus dijadikan contoh petani lain untuk berani berinovasi di bidang pertanian.Dari hasil drip dan bibit baru dari Luar negeri ini, jika melon biasa yang hanya menghasilkan satu buah tiap pohon,dengan varietas baru ini

menghasilkan paling banyak 5-6 buah, ini sangat bagus,” Katanya.

Bupati juga meminta pada Kepada Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) mengikuti Pekan Nasional KTNA di Malang, agar ilmu yang didapat di Malang dapat di terapkan di Tuban. “Petani diharapkan selalu berinovasi untuk mencari cara-cara baru menghasilkan tanaman/sayuran dan buah yang berkualitas dan bersaing, dan itu adalah harapan kami” Pungakas Bupati Huda.

Sementara itu, Sugianto sendiri saat dikonfirmasi sukses menanam melon dengan ketiga varietas melon baru tersebut mengakui memang masih belum diminati petani lokal. Faktor pasar menjadi alasan para petani belum merespon varietas yang sejatinya lebih menjanjikan, terutama Sakata Glamour yang sedikit peminatnya. Q hud

OLAHRAGA

Selasa Kliwon 10 JUNI 2014

Usai Juara Umum PPLP Senam

LINTASAN

Sriwijaya FC Kalahkan Persija 3-1 Palembang, Bhirawa Sriwijaya FC mengalahkan Persija Jakarta pada laga Indonesia Super League 2014 di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang, Minggu malam (8/6) dengan skor 3-1.

Sejak babak pertama tuan rumah Sriwijaya FC tampil mendominasi lapangan. Sebelum mencetak beberapa gol tim tuan rumah sempat melewatkan beberapa kesempatan menembus gawang Persija yang dijaga Andry Tani.

Selama pertandingan Sriwijaya FC tampil menekan pertahanan Persija Jakarta sehingga mengakibatkan pada pada babak pertama dua kartu kuning bagi pemain Persija yaitu Syahrizal di menit ke-25 dan Ngurah Wahyu di menit ke-40.

Selanjutnya, gol pertama dan kedua bagi tim tuan rumah Sriwijaya FC dicetak oleh Lancine Kone di menit 18 dan 30.

Dibabak kedua, Persija Jakarta berupaya mengejar ketertinggalan.

Hal tersebut terjawab lewat gol dimenit ke 57 milik mantan pemain Sriwijaya FC yang kembali merumput di Persija Rhamdhani Lestaluhu, sehingga merubah kedudukan menjadi 2-1.

Namun Sriwijaya FC tetap konsisten menggempur pertahanan Persija dan gol Ketiga tim laskar wong kita dihasilkan Anis Nabar lewat tendangan tajamnya di menit ke-65 sehingga mengukuhkan jarak kemenangan menjadi 3-1.

Persija pun mencoba memperkecil ketertinggalan, dua peluang as sempat diciptakan Defri Risky dan Rhamdani Lestaluhu namun hingga wasit meniupkan peluit panjang tanda permainan berakhir dengan skor tetap dimenangkan oleh Sriwijaya FC 3-1.

Asisten Pelatih Persija, Hendri Susilo pada sesi pers mengakui ulan tuan rumah yang tampil optimal sepanjang pertandingan belangsung.

“Kami kesulitan menghadapi tekanan dibabak pertama, Sriwijaya FC main bagus sekali sejak babak pertama,” katanya.

Di samping itu absennya Fabiano Beltrame di lini belakang, menurutnya mempengaruhi keroposnya lini belakang tim Persija.Q ant

Lomba Renang di Halsel Pecahkan Rekor Muri Ternate, Bhirawa Lomba renang pesisir yang digelar Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, di Labuha, Minggu, untuk memeriahkan peringatan hari jadi kabupaten itu, memecahkan rekor MURI dari segi jumlah peserta.

Lomba yang disaksikan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo tersebut diikuti 2.500 orang dari Halmahera Selatan serta beberapa kabupaten/kota seperti Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Barat dan Halmahera Tengah.

Lomba ini memecahkan rekor MURI yang pernah dicatat dalam penyelenggaraan serupa terkait Sail Morotai di Kabupaten Pulau Morotai, Malut, pada 2012 yang pesertanya tercatat 1.000 orang.

Lomba yang digelar di Pantai Labuha dengan jarak tempuh 6 km tersebut berhadiah total lebih dari Rp100 juta.

Menpora Roy Suryo memberi apresiasi kepada Pemkab Halsel yang menggelar lomba renang tersebut, karena selain berhasil memecahkan rekor MURI dari segi jumlah peserta, juga diharapkan dapat menumbuhkan rasa cinta bahari kepada masyarakat di daerah ini.

Ia berharap kegiatan tersebut bisa digelar rutin setiap tahun dan pesertanya diupayakan dari luar Malut, sehingga sekaligus bisa memupuk semangat persaudaraan dan persatuan masyarakat Indonesia.

Sementara itu Bupati Halsel Muhammad Kasuba mengatakan lomba renang pesisir yang merupakan pertama kali digelar di Halsel tersebut juga dikaitkan dengan peresmian tugu lintas khatulistiwa di Pulau Kayoa oleh Menpora.Q ant

Jatim Incar Juara PON Remaja Surabaya, Bhirawa Keberhasilan atlet senam Jatim meraih juara umum di Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) dengan meraih delapan emas, empat perak dan 1 perunggu, membuat Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan (Dispora) dan Pengprov Persatuan Senam Indonesia (Persani) Jatim optimis bisa meraih juara di Pekan Olahraga Nasional (PON) Remaja I Jatim 2014.

Sedangkan peringkat kedua ditempati, DKI Jakarta dengan enam emas, lima perak, dua perunggu, ketiga Riau empat emas, satu perak, satu perunggu, keempat Ragunan tiga emas, satu perak, lima perunggu dan Jambi diperingkat kelima dengan dua emas, tiga perak dan dua perunggu.

Delapan emas Jatim itu diantaranya disumbangkan oleh, Yofie Fahrezi R dari nomor artistik untuk kategori usia 7-12 tahun dan Risky Gunarso (artistik, 13-16 tahun). di kelompok putri, Shalfa Avrila S (artistik putri 7-12 tahun), Bella Shindi Aurela (artistik 13-16 tahun) dan Ajeng Putri (ritmik 13-16 tahun).

Kepala Dispora Jatim, Dr Sugeng Riyono berharap para atlet yang berhasil meraih juara tidak cepat puas, karena kemampuan mereka masih diuji lagi pada PON Remaja yang akan digelar pada Bulan Desember mendatang.

Lebih lanjut ia mengatakan, senam menjadi salah satu cabang olahraga (Cabor) yang diharapkan bisa menyumbang medali emas bagi Kontingen

Jatim di multieven khusus atlet remaja yang baru pertama digelar itu. “Saya dengar tidak semua PPLP menurunkan atlet terbaiknya, jadi pesenam Jatim tidak boleh cepat puas dengan hasil tersebut dan harus fokus menghadapi PON Remaja,” kata Sugeng Riyono saat ditemui kantornya, Senin (9/6).

Dispora nantinya akan bekerja sama dengan pengprov (pengurus olahraga) dan KONI Jatim untuk pembinaan atlet. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan digelar Pemusatan Latihan Daerah (Puslatda). “Kami akan berkoordinasi dengan KONI maupun pengprov agar ada centralisasi latihan,” katanya.

Sementara itu, Pelatih Senam Jatim, Indra Sibarani mengakui ada beberapa provinsi yang bisa menjadi penghalang serius bagi Jatim untuk mendulang emas di PON Remaja, seperti DKI Jakarta, Jambi dan Kalimantan Timur. “Salah satu andalan DKI Jakarta, Rifda tidak turun di Kejurnas PPLP kali ini, sedangkan pesenam Jatim, Rohma karena cedera,” katanya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, hasil Kejurnas PPLP ini juga bisa dipakai untuk bisa mengukur kekuatan lawan di PON Remaja dan Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) XIII di Jabar 2015 nanti. “Peserta Kejurnas PPLP ini gambaran 80 persen peserta PON Remaja,” kata pria yang juga PNS di Dispora Jatim itu.

Seperti diketahui, Kejurnas PPLP yang digelar di Gedung Senam Nusantara Surabaya diikuti 160 pesenam dari 13 provinsi, Jatim, Jabar, Jateng, Yogjakarta, DKI Jakarta, Ragunan (DKI Jakarta), Jambi, Kaltim, Riau, Sumut, Sulsel dan Bali. Q wwn

Setelah meraih juara umum Kejurnas PPLP 2014 di Gedung Senam Nusantara, kini Dispora dan Pengprov Persani Jatim fokus di event PON Remaja I Desember mendatang.

Dok dispora Jatim.

Indonesia Juara Umum Tinju Persahabatan di Vanimo Jakarta, Bhirawa Tim tinju Indonesia yang terdiri atas atlet-atlet asal Papua meraih juara umum dalam laga tanding persahabatan melawan tuan rumah Papua New Guinea (PNG) di Vanimo 7-8 Juni.

Menurut siaran pers Konsulat RI di Vanimo, dalam pertandingan itu tim manajer Indonesia Carol Renwarin menurunkan tiga petinju putri dan empat petinju putra.

Tiga kemenangan Indonesia didapat melalui kelompok putri, yakni Sofia Rosalia Mofu yang menang TKO atas Rose Tom, Norbertha Tajum yang mengalahkan Judith

Wkumu dengan TKO, serta Sussy Eppa yang menang angka atas petinju PNG Nolyn Stanly.

Indonesia juga meraih juara melalui petinju putra Geisler AP yang menang atas Darius di kelas 69 kg, serta Adriano Mofu yang mengalahkan Doriga Danilo di kelas 60 kg.

Pada acara penutupan laga persahabatan itu, Konsul RI di Vanimo Jahar Gultom menyerahkan medali dan trofi juara umum kepada manajer tim Indonesia Carol Renwarin, sedangkan juara kedua diberikan kepada manajer tim tinju Vani-

Penjualan Tiket Laga Timnas U-19 Rp 1 Miliar Banda Aceh, Bhirawa Panitia pelaksana laga Tim Nasional (Timnas) U19 dengan Pra Pon Aceh U21 di Stadion Harapan Bangsa Lhoongraya, Banda Aceh pada 6 Juni 2014 memperoleh Rp1 miliar dari hasil penjualan tiket pertandingan tersebut.

“Hingga hari ini kami mendata pemasukan dari penjualan tiket mencapai Rp1 miliar. Pendataan hasil penjualan tiket ini masih berlangsung,” kata Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan Khaidir TM di Banda Aceh, Senin.

Pada pertandingan itu

9

sendiri dimenangkan Timnas U-19 dengan skor empat gol. Ke empat gol tersebut masing-masing dicetak Miftahul Hamdi, Dinan Yahdian, Hendra Sandi Gunawan, dan Evan Dimas.

Khaidir TM menyebutkan, panitia mencetak sekitar 30 ribu lembar tiket dengan harga Rp40 ribu, Rp60 ribu, dan Rp80 ribu. Sedangkan tiket tersisa atau tidak laku terjual mencapai 3.000-an lembar.

“Sedangkan penonton diperkirakan lebih dari 45 ribu orang. Kami heran juga mengapa jumlah penonton lebih banyak ketimbang tiket terjual. Ini akan menjadi

evaluasi kami,” kata dia.

Dari pendapatan harga tiket pertandingan tersebut, kata dia, digunakan untuk membiayai akomodasi serta transportasi Timnas U-21 selama di Aceh. Sedangkan transportasi dari Jakarta ke Aceh belum ada kabar, apakah dibebankan ke panitia pelaksana atau tidak.

Kemudian, untuk membantu sejumlah sekolah sepak bola atau SSB seperti yang dipersyaratkan PSSI Pusat serta sumbangan untuk pemain Persiraja yang meninggal dunia akibat insiden saat bertanding di lapangan.Q ant

mo Luke Tom. Jahar Gultom menyampaikan apresiasi terhadap peran semua di PNG dalam menyukseskan pertandingan tinju persahabatan RI-PNG di tengah suasana Pos Lintas perbatasan kedua negara yang belum sepenuhnya pulih beroperasi.

“Kita akan terus tingkatkan ‘people to people contact’ melalui kegiatan yang melibatkan warga masyarakat kedua negara,” kata Jahar Gultom.

Hadir dalam acara penutupan Laga Tinju Persahabatan tersebut adalah Wakil Sekda Pemprov Sandaun Mr Conrad Tilau.Q ant

Evan Dimas

Usai Taklukkan Persiba, Pemain Dapat Hadiah Libur Surabaya, Bhirawa Hasil gemilang yang ditorehkan skuad Persebaya saat menaklukkan Persiba 40 di Stadion Gelora Bung Tomo, akhirnya berbuah manis. Rachmad Darmawan selaku pelatih memberikan jatah libur sepekan. Namun kemenangan tim berjuluk bajol ijo itu harus dibayar mahal, karena Ricardo Salampessy mengalami cedera.

Libur itu diberikan karena jadwal kompetisi yang mengalami masa jeda selama kurang lebih dua bulan.

Sebab agenda politik, yakni Pemilihan Presiden (Pilpres) plus Bulan Ramadhan, PT Liga Indonesia selaku regulator Indonesia Super League (ISL) memilih untuk meliburkan kompetisi kasta tertinggi di Indonesia tersebut. “Kami berlatih lagi hari Senin, pekan depan,” ujar Rahmad, Senin (9/6).

Rahmad berharap, masa libur selama sepekan benarbenar dimanfaatkan oleh pasukannya untuk beristirahat. Sebab, Persebaya menjalani lima pertandingan melelahkan dalam kurun waktu kurang lebih satu bulan.

Saat disinggung mengenai cedera Ricardo Salampessy, Rachmad mengatakan kalau pemain belakang itu mengalami cedera engkel kanan. “Dia (Salampessy)

salah tumpuan waktu akan menendang bola,” terang mantan pelatih Arema Cronus dan Persija Jakarta ini.

Cedera eks penggawa Persipura Jayapura itu didapat saat Persebaya menang besar atas Persiba Balikpapan dengan skor 4-0, Minggu (8/6) kemarin. Saat itu, Salampessy ditarik keluar pada menit ke-34 dan digantikan Ambrizal.

“Nampaknya dia cedera cukup serius. Saat ini dia ditangani oleh tim dokter.

Semoga segera pulih,” imbuh Rahmad. Rahmad cukup beruntung karena cedera Salampessy tak akan mempengaruhi penampilan Persebaya.

Sebab setelah melakoni pertandingan kontra Persiba Balikpapan, kompetisi Indonesia Super League (ISL) diliburkan selama kurang lebih dua bulan. Sehingga, Persebaya memiliki banyak waktu untuk memulihkan kondisi pemilik nomor punggung 4 itu.

Sementar itu Direktur Olahraga Persebaya, Dhimam Abror Djuraid meminta agar pemain menjaga kondisi selama liburan juga dilontarkan . “Saya rasa mereka sudah. Sebagai pemain profesional, mereka tentu sadar akan tugas dan kewajibannya,” kata Abror. Q wwn

NASIONAL-POLITIK

10 KILAS NASIONAL

KPU Hemat Rp 23,9 Miliar untuk Logistik Pilpres Jakarta, Bhirawa Komisi Pemilihan Umum menghemat sedikitnya Rp23,9 miliar anggaran negara yang disiapkan untuk pengadaan logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, kata Sekretaris Jenderal Arif Rahman Hakim di Jakarta, Senin (9/6) kemarin.

Penghematan itu diperoleh dari nilai pagu anggaran pengadaan logistik untuk dua pasangan calon presiden dan wakil presiden sebesar Rp70,7 miliar, sedangkan perolehan nilai kontrak pascapelelangan senilai Rp46,7 miliar.

“Setelah diperoleh peserta Pilpres ada dua pasang, lalu kami menyusun untuk kebutuhan surat suara, formulir, tinta dan sebagainya, sehingga dialokasikan anggaran logistik sebesar Rp70,7 miliar, artinya kita hemat Rp23,9 miliar,” kata Arif.

Saat menyusun anggaran untuk pengadaan logistik yang berupa surat suara, formulir, tinta, template “Braille” dan segel, KPU menganggarkan nilai pagunya sebesar Rp268.728.549.000.

Jumlah itu didasarkan pada pelaksanaan Pilpres 2004 yang diikuti oleh empat pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Setelah penetapan peserta Pilpres, yang kemudian diketahui ada dua pasangan calon, KPU kemudian menyusun anggaran logistik dengan harga perkiraan sementara (HPS) Rp70.752.488.936.

Kemudian dilakukan proses lelang yang dimenangi oleh 12 perusahaan dengan total nilai kontrak sebesar Rp46.787.676.808.Q ant

Kedua Capres Terbebani Isu HAM Jakarta, Bhirawa Wakil Ketua Badan Pengurus Setara Institute Bonar Tigor Naipospos mengatakan dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang bersaing dalam Pemilu Presiden 2014 sama-sama memiliki beban dalam isu hak asasi manusia (HAM), khususnya penyelesaian pelanggaran masa lalu.

“Di kubu Prabowo SubiantoHatta Rajasa, Prabowo sendiri diduga terlibat dalam penculikan 1999. Di kubu Joko Widodo-Jusuf Kalla, juga ada beberapa jenderal yang diduga melanggar HAM masuk dalam tim sukses,” kata Bonar Tigor Naipospos saat jumpa pers di

Jakarta, Senin (9/6) kemarin.

Bonar mengatakan calon presiden Prabowo Subianto memiliki beban dalam penyelesaian pelanggaran HAM pada 1999 karena dia sendiri diduga terlibat. Karena itu, apabila Prabowo-Hatta berkuasa sangat sulit diharapkan

bisa menyelesaikan pelanggaran HAM di masa lalu.

Di sisi lain, Bonar mengatakan publik juga perlu tahu bahwa di tim sukses dan pendukung Jokowi-JK juga terdapat beberapa orang yang diduga terlibat pelanggaran HAM. “Di belakang Jokowi-JK ada Wiranto yang diduga mengetahui peristiwa penculikan 1999. Selain itu juga ada AM Hendropriyono yang diduga terlibat kasus Talangsari, Lampung dan Muchdi Pr yang sudah didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap aktivis HAM Munir

Rampinas Dekopin Undang Capres Probowo dan Jokowi Jakarta, Bhirawa Forum gerakan koperasi yakni Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) akan mempertemukan calon presiden (capres) Prabowo Subianto dan Joko Widodo dalam satu forum untuk memaparkan visi misi masing-masing terkait koperasi.

Ketua Umum Dekopin Nurdin Halid di Jakarta, Senin (9/6) kemarin, mengatakan pihaknya mengundang kedua capres yakni Prabowo dan Jokowi untuk memaparkan visi dan misi tentang pembangunan nasional berbasis nilai-nilai koperasi seperti diamanatkan UUD 1945.

“Kami telah melayangkan surat undangan kepada keduanya melalui Surat bernomor B7/80Dekopin-E/V/2014 disampaikan pada 22 Mei 2014,” katanya.

Rapimnas Dekopin sendiri digelar pada 9-11 Juni 2014 di Hotel Mercure, Ancol Jakarta Utara dan dihadiri sekitar 1.000 peserta dari seluruh Indonesia.

Mereka datang dari berbagai penjuru di Tanah Air mewakili 34 Dewan Koperasi Wilayah (Dekopinwil) di tingkat provinsi dan 450 Dewan Koperasi Daerah (Dekopinda) di kabupaten kota serta Induk-Induk koperasi.

Selain itu hadir juga para pecinta dan pegiat koperasi lainnya serta seluruh petinggi Dekopin, yaitu Dewan Penasehat, Dewan Pakar, Pengawas dan Pimpinan Paripurna, serta pengamat dan peninjau.

Capres Joko Widodo akan terlebih dahulu memaparkan visi misinya pada Selasa (10/6) sekitar pukul 14.30-16.00 WIB di Krakatau Ballroom, Hotel Mercure.

Sedangkan Parabowo pada malam harinya pukul 19.00-20.30 WIB di tempat yang sama. Nurdin mengatakan Prabowo dan Jokowi diharapkan dapat memberikan pandangan tentang konsep pembangunan ekonomi ke depan agar benar-benar sesuai patokan dasar yang digariskan dalam Pasal 33 UUD 1945.Q ant

Said Thalib yang kemudian dibatalkan MA,” tuturnya.

Direktur Riset Setara Institute Ismail Hasani mengatakan kedua kandidat secara normatif mencantumkan citacita pemajuan HAM dalam visi dan misinya. Namun, visi Prabowo-Hatta dinilai lebih partikular sementara Jokowi-JK lebih universal.

“Visi partai pendukung Prabowo-Hatta juga lebih ‘complicated’, sementara di pihak Jokowi-JK hanya Partai NasDem yang memiliki visi jelas tentang HAM,” ucapnya.

Ketua Badan Pengurus Se-

tara Institute Hendardi mengatakan pihaknya telah melakukan riset mengenai visi HAM dan kebebasan beragama kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden.

“Yang diteliti adalah dokumen visi dan misi calon dan partai pendukungnya serta sikap mereka yang muncul di media massa,” ujarnya.

Pemilu Presiden akan diselenggarakan pada 9 Juli 2014 diikuti dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yaitu Prabowo-Hatta dengan nomor urut satu dan Jokowi-JK dengan nomor urut dua. Q ant

Wawan Akui Catut Nama Ratu Atut

Per 13 Juni, Tarif Tol Waru - Juanda Naik Jakarta, Bhirawa Jalan tol Simpang Susun Waru- Bandara Juanda sepanjang 12 km, tarifnya akan dinaikkan per 13 Juni 2014. Besaran kenaikan tarif sesuai jenis dan golongan kendaraan sbb; Golongan I dari Rp6.000 menjadi Rp7.000 (naik 16,67%). Golongan II dari Rp9.000 menjadi Rp10.000 (naik 11,11%). Golongan III dari Rp12.000 menjadi Rp13,500 (naik 12,50%). Golongan IV dari Rp15.000 menjadi Rp17.000 (naik 13,33%) Golongan V dari Rp18.000 menjadi Rp20.500 (naik 13,89%).

“Kenaikan tarif tol ruas Juanda ini ditetapkan melalui KepmenPU nomor 286/KPTS/M/2014 tanggal 5 Juni 2014, “ jelas Kepala Badan Pengawasan dan Pemantauan Sekretariat BBJT Kornel Sihaloho dalam jumpa pers kemarin.

Disebutkan, berdasarkan pasal 48 UU no 38/2004 tentang jalan. Dan pasal 68 PP 15/2005 tentang jalan Tol, serta pasal 11.4.1 Perjanjian Pengusa haan Jalan Tol (PPJT) no 03/PPJT/II/Mn/2007 tanggal 12 Februari 2007, Evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap 2 tahun sekali. Sejak penetapan terakhir tarif tol berdasar kan pengaruh inflasi.

“PT Citra Margatama Surabaya (CMS) selaku Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), telah memenuhi kewajibannya dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) jalan Tol, sesuai ketentu an PPJT,” ujar Kornel.

Menurut Dirut PT CMS M Ali Riza, lalu lintas harian (LHR) ruas tol Juanda mencapai 38.000 kendaraan per hari.

Mayoritas kendaraan yang lewat adalah golongan I. Sebelumnya pada Januari 2014 lalu LHR di ruas Juanda mencapai 52.400 kendaraan/hari. Atau meningkat dari hari hari serbe lumnya yang berkisar 38.000 kenda raa/hari. Pada Lebaran nanti diprediksi akan LHR naik sekitar 10%.Q ira

Selasa Kliwon 10 JUNI 2014

antara foto

Menteri ESDM Jero Wacik tiba di KPK untuk menjalani pemeriksaan di KPK, Jakarta, Senin (9/6).

Jero Wacik Penuhi Panggilan KPK Jakarta, Bhirawa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik memenuhi panggilan KPK sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2013 oleh Komisi VII. “Saya diminta oleh KPK untuk memberi klarifikasi mengenai tata cara penentuan harga gas, intinya itu,” kata Jero saat tiba di gedung KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Jakarta, Senin (9/6) kemarin. Jero tiba di gedung KPK sekitar pukul 10.30 WIB ditemani sejumlah ajudannya.

“Nanti setelah selesai saya sampaikan lagi,” tambah Jero. Jero juga membantah mengetahui mengenai penyuapan dalam kasus tersebut.

“Tidak,” jawab Jero singkat saat ditanya soal penyuapan APBN-P tersebut. Kepala

Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha mengatakan bahwa Jero diperiksa untuk Direktur PT Kaltim Parna Industri (KPI) Artha Meris Simbolon.

“Yang bersangkutan diperiksa untuk tersangka AMS (Artha Meris Simbolon,” kata Priharsa.

Dalam dakwaan mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini, Artha Meris disebut memberikan 522,5 ribu dolar AS kepada Rudi melalui pelatih golfnya, Deviardi. Alasan pemberian uang tersebut adalah agar Rudi bersedia memberikan rekomendasi untuk menurunkan formula harga gas PT KPI kepada Kementerian ESDM. Artha Meris sudah pernah menjadi saksi dalam sidang Rudi pada 11 Februari 2014 lalu memban-

tah pemberian uang tersebut.

Ia hanya mengaku berkorespondensi dengan kementerian ESDM karena mengeluhkan perusahaannya dianaktirikan oleh Kementerian ESDM terkait perselisihan PT KPI dengan PT Kaltim Pasifik Amoniak (KPA). Artha Meris disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau pasal 13 UU No 31/1999 jo UU No 20/2001 mengenai pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Pasal tersebut mengatur tetang orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dengan denda Rp250 juta. Q ant

Jakarta, Bhirawa Terdakwa Tubagus Chaeri Wardhana Chasan alias Wawan membela kakaknya, Ratu Atut Chosiyah, dengan menyatakan bahwa nama Gubernur Banten tersebut ia catut saat berjanji memberikan uang Rp1 miliar kepada calon Bupati Lebak Amir Hamzah.

“Saya bicara ke Amir (Hamzah) kalau Rp1 miliar mungkin saya akan bantu.

Saya hanya mencatut nama Ibu Ratu Atut Chosiyah. Ini kesalahan yang paling tidak saya sadari dan paling besar yaitu dengan menyatakan pemberian uang Rp1 miliar adalah atas nama kakak saya Ratu Atut Chosiyah,” kata Wawan sambil terbatabata saat sidang pembacaan nota pembelaan (pledoi) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (9/6).

Wawan dituntut 10 tahun penjara ditambah denda denda Rp250 juta subsider 3 bulan kurungan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian suap kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar terkait pengurusan sengketa Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) Kabupaten Lebak dan Provinsi Banten.

Uang suap itu berjumlah Rp1 miliar yang diberikan melalui advokat Susi Tur Andayani berdasarkan permintaan pasangan calon Bupati-Cawabup Lebak Amir Hamzah-Kasmin agar Akil menolak keberatan Pilkada Lebak di MK. Namun sebelum uang sampai ke tangan Akil, Susi dan ketua MK itu ditangkap petugas KPK. “Coba saudara atur nafas dulu, apakah bapak butuh minum? Supaya sidang saya

skors dulu,” kata Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Matheus Samiadji mencoba menenangkan Wawan yang tampak menahan tangis.

“Bahkan saya mengatakan ke Amir Hamzah bahwa uang Rp1 miliar itu sudah disetujui kakak saya Ratu Atut Chosiyah. Ini adalah tindakan kesalahan yang sangat saya sesali dan mengakibatkan kakak saya, Ibu Ratu Atut Chosiyah tersangkut dalam perkara ini, padahal tidak ada perintah dari Ibu Ratu Atut Chosiyah mengenai bantuan uang Rp1 miliar dari saya ke Amir dan susi,” tambah Wawan masih dengan terbata-bata.

Wawan mengatakan bahwa saat ia bertemu dengan Susi pada 30 September 2013, dirinya mendapat telepon dari Amir Hamzah yang minta bantuan uang namun dia masih belum memberikan kepastian.

Setelah itu Wawan menerima telepon dari Ratu Atut yang sedang berada di Singapura. Wawan mengaku bahwa lewat telepon, Atut menuntut kepastian kapan Wawan dapat menyusulnya ke Singapura untuk menemani berobat.

“Saat itu Bu Atut menanyakan kapan saya ke Singapura. Saya sudah janji ke Bu Atut untuk mendampinginya saat berobat di RS. Saya takut ditegur sehingga menyampaikan ada persoalan yang harus diselesaikan. Hal itu tampak dari kalimat ‘Teteh besok tolong ke sana tapi masalah itu gmana? dan dijawab Bu Atut ‘Wawan besok aja ke sininya, sok atuh biarin aja,” jelas Wawan. Q ant

Praktik ‘NPWP’ Masih Akan Mewarnai Pilpres Jakarta, Bhirawa Anggota DPD RI Prof Darmayanti Lubis menengarai NPWP atau nomer pira wani pira, masih tetap akan marak terjadi dalam Pilpres 2014.

NPWP yang mewarnai Pileg bulan April lalu, masih sangat diminati oleh sebagain besar warga daerah. Apalagi jika penyelenggara Pemilu, KPU dan Bawaslu tidak melakukan tindakan dan sanksi. Dikhawatirkan kebiasaan buruk tawar menawar NPWP akan menghambat pendewasaan demokrasi Indonesia.

“Apapun hasil survei, masyarakat tak hiraukannya. Para Capres/Cawapres bicaralah yang membumi, yang dimengerti rakyat. Gak usah bicara yang muluk muluk, harus ko-

neksi orang orang pinter dsb dsb. Masyarakat itu hanya butuh kesejahteraan hidup.

Jadi siapa pun yang terpilih jadi Presiden nanti, silahkan kerja keras, untuk mensejahterakan rakyat,” tandas Darmayanti saat menjadi pembicara dalam talk show DPD RI dengan tema “Lumbung Suara Prabowo/ Hatta dan Jokowi/JK”.

Hadir sebagai pembicara lainnya, Suratno Kepala Departemen Falsafah dan Agama Universitas Paramadina, dan Usep Saeful Ahyar Direktur Eksekutif Public Opinion and Policy Research.

Menurut Usep Saeful, dari riset yang dilakukan lembaganya, persaingan kedua pasangan Capres/ Cawapres makin ketat. Pasangan Pra-

bowoHatta terus mengejar JokowiJK untuk menyalip.

Terdeteksi,di Jawa/Bali pasangan Jokowi/JK meraup suara terbanyak. Hal yang sama akan diperoleh Jokowi/ JK di Kalimantan. Sedang Prabowo/Hatta meraih suara terbanyak di Indonesia Timur.

Juga di Jatim Prabowo/Hatta unggul dengan angka 48,2% dan JokowiJK hanya 35%.

Perolehan suara berimbang fifty- fifty (50% - 50%) akan ditemukan di Sumatera.

“Dari kajian kami, selisih suara sekitar 10,6% di pihak Jokowi/JK. Partai Demokrat yang telah merapat ke kubu Prabowo/Hatta, belum menghasilkan penambahan suara yang berarti,” ucap Usep. Q ira

antara foto

Kuasa hukum dari terdakwa kasus suap sengketa Pilkada Lebak, Adnan Buyung Nasution (kedua kiri) membacakan pledoi untuk terdakwa Tubagus Chaeri Wardana di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (9/6).

Menag: Sisa Kuota Haji Persoalan Dilematis Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin mengatakan permasalahan sisa kuota haji merupakan persoalan dilematis yang dihadapi instansi Kementerian Agama setiap tahunnya.

antara foto

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengucapkan sumpah jabatan saat pelantikan yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta, Senin (9/6).

“Sisa kuota itu dilematis dan tidak sederhana,” kata Lukman Hakim kepada wartawan usai dilantik sebagai Menteri Agama di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (9/6) kemarin.

Lukman memaparkan selama ini sisa kuota tidak bisa diserap masing-masing provinsi karena ada jamaah yang antara lain akibat wafat dan sakit terjadi kekosongan. Sedangkan jamaah yang akan menggantikan sesuai “urut kacang” belum tentu bisa me-

nggantikan karena waktu persiapan yang hanya sekitar sebulan. “(Sisa kuota) ini yg selama ini digunakan sebagai ‘prerogatif’ menteri,” katanya sambil menambahkan, inilah yang kerap menjadi permintaan instansi lainnya dan sejumlah ormas agama.

Menurut dia dilema penentuan sisa kuota itu bisa berpotensi korupsi tetapi kalo tidak digunakan berarti ada sisa kuota yg tidak termanfaatkan dan kekosongan itu

adalah kemubaziran yang tidak ingin di masa depan disebut sebagai inefisiensi.

“Yang penting adalah transparansi dan tidak boleh lagi ada uang jamaah yg digunakan tidak pada yang seharusnya,” katanya. Menag juga menyadari waktu untuk persiapan haji juga sebentar lagi dan untuk itu dirinya juga fokus untuk memulihkan demoralisasi sehingga pegawai Kemenag juga bisa mengembalikan lagi kepercayaan diri.

“Ini tidak sederhana. Saya ajak Kemenag untuk menatap ke depan. Jadi penegakan hukum harus dikedepankan,” ujar Lukman. Q ant

Selasa Kliwon 10 JUNI 2014

Warga Desa Sempu Laporkan Dugaan Korupsi Penyerobotan Tanah l Sambungan hal 1

Jatim, dan KPK,” kata Nanik yang enggan menyebutkan nama siapa oknum pemkab yang dilaporkan itu.

Sementara Kepala Kejaksaan Negeri Ngasem Abraham Sahertian mengatakan pihaknya siap menerima laporan dari warga Sempu, namun laporan akan ditindaklanjuti jika belum ada institusi lain yang menagani.

Selain itu pihaknya juga akan menggunakan azas praduga tak bersalah, pasalnya dalam kasus korupsi dilarang mendzolimi. “Dalam kasus korupsi yang penting ada dua bukti , dan kami berharap jika warga memiliki bukti agar bisa diserahkan ke kami,” kata Kajari di hadapan warga Desa Sempu yang tergabung dalam Sepakat Bersatu.

Usai melaporkan dugaan kasus korupsi penyerobotan tanah tersebut , perwakilan warga Sempu langsung menuju kantor Bupati Kediri untuk melakukan unjuk rasa menuntut Pemkab Kediri merealisasikan redistribusi pada 59 bidang tanah perkebunan Sumbersari Petung. n mb2

Mudik Gratis, Pemprov Siapkan 435 Bus l Sambungan hal 1

Menurut Wahid, jumlah armada bus mudik gratis yang disiapkan tahun ini naik dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2013 lalu, armada bus yang disiapkan hanya 400 unit. Penambahan armada ini disebabkan banyaknya animo masyarakat yang memanfaatkan mudik gratis ini, sehingga ada yang minta agar pemprov menambah jumlah bus yang digunakan untuk mudik gratis.

Dijelaskannya, tujuan diadakannya ke­ giatan mudik gratis ini merupakan upaya dari Pemprov Jatim untuk mengurangi kepadatan arus penumpung di terminal selama angkutan Lebaran. Sebelum ada program mudik gratis, telah terjadi pe­ numpukan penumpang di terminal hingga berjam-jam lamanya.

“Alhamdulillah sejak program mudik gratis ini digulirkan sejak 2010 lalu, pe­ numpukan penumpang di terminal menjadi terurai. Selain itu juga dapat mengurangi terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan,” katanya.

Untuk jadwal pendaftaran mudik gratis ini, kata Wahid, Dishub dan LLAJ Jatim masih belum memutuskannya. Saat ini pihaknya sedang melakukan persiapanpersiapan agar mudik gratis ini bisa berjalan lancar seperti tahun-tahun sebelumnya.

Untuk tempat mudik gratis, selain di kantor Dishub dan LLAJ Jatim juga bakal ditempatkan di lokasi lain. Seperti di Graha Pena, ITS, PWNU Jatim, Mall Mangga Dua dan SIER. “Selain mudik gratis yang diselenggarakan pemprov, juga akan ada mudik gratis yang diselenggarakan oleh swasta,” jelasnya.

Wahid juga memastikan, meski mudik gratis ini menggunakan armada bus yang mencapai ratusan bus, tidak akan terjadi kelangkaan bus diterminal. Sebab mudik gratis ini menggunakan bus cadangan dari PO (Perusahaan Otobus) serta bus pariwisata.

Selain menyediakan bus mudik gratis, Pemprov Jatim juga menyiapkan truk yang digunakan untuk mengangkut motor pemudik yang ikut mudik gratis.

Jumlah kendaraan roda dua yang siap dianggkut diperkirakan mencapai 500 kendaraan.

“Jadi nanti orangnya bisa ikut mudik gratis menggunakan bus, sedangkan motornya diangkut menggunakan truk. Upaya ini untuk menekan jumlah kecelakaan di jalan raya saat mudik tiba. Program ini sudah berjalan sejak lebaran tahun lalu,” ujar Wahid.

Selain mudik gratis dengan bus, Pemprov Jatim juga menyiapkan mudik gratis degan kapal untuk masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan. Lalu, mudik gratis dengan menggunakan kereta api jurusan Banyuwangi, Bojonegoro dan Madiun. n iib

Siap Ekspansi l Sambungan hal 1

perusahaan.

Ia menjelaskan, memasuki pasar bebas ASEAN pada 2015, dari kapasitas produksi, perusahaannya menargetkan produksi semen sebanyak 31,8 juta ton pada 2014 dan menjadi 37,8 juta ton pada 2016 dengan penambahan produksi dari pabrik di Sumbar dan Jateng.

Selain itu akan ada peningkatan produksi sebesar dua juta ton dari berbagai pabrik yang ada. Ditambah 1,2 juta ton dari pabrik yang akan dibangun di Myanmar. “Jadi bisa berproduksi 41 juta ton pada 2017,” kata pemimpin perusahaan yang memiliki hobi silat dan memetik gitar itu.

Ia mengatakan Semen Indonesia telah mengalahkan kompetitornya, The Siam Cement Group asal Thailand, sejak awal 2013 dalam kapasitas produksinya. Perusahaan itu memiliki produksi sebanyak 27 juta ton semen.

Mengenai ekspansi ke pasar internasional atau global, Dwi Soetjipto menjelaskan perusahaannya melakukan berbagai langkah peningkatan terus menerus dalam produksi, pemasaran, sumber daya manusia, dan sisi finansial.

Ia mengatakan dengan aset investasi sebesar Rp 46,5 triliun, Semen Indonesia siap memperluas ekspansi ke berbagai kawasan di Asia seperti Bangladesh dan Srilanka, bahkan menembus ke Afrika.

“Afrika merupakan kawasan yang terus menerus bertumbuh,” katanya.

Semen Indonesia memiliki sejumlah anak perusahaan yakni PT Semen Gresik dengan empat pabriknya di Jatim, PT Semen Padang dengan empat pabriknya di Sumbar, PT Semen Tonasa dengan empat pabrik di Sulsel, dan Thang Long Cement di Vietnam. n kim

SAMBUNGAN Pro Prostitusi, Nganjuk Pertahankan Lokalisasi l Sambungan hal 1

berlakukan penyaringan yang ketat sesuai dengan kapasitas kamar yang dipunyai mucikari di lokalisasi Guyangan. “Lokalisasi Guyangan ada 72 wisma dengan 216 PSK. Jumlah itu bisa berkurang namun tidak bisa bertambah karena memang kapasitas kamar yang ditempati cuma itu, jadi eksodus kesini tidak bakal terjadi,” ujar Sumadji.

Ditambahkan pula, para PSK di lokalisasi Guyangan pada umumnya tidak pernah menetap lama. Hal itu dika­ renakan di lokalisasi Guyangan para PSK wajib mengikuti sejumlah aturan yang telah dibuat. Kegiatan itu meliputi pembinaan rutin setiap Senin

dan Kamis yaitu pengarahan dari Dinsosnakertrans, Muspika dan lingkungan setempat.

Sedangkan Selasa, Rabu dan Kamis harus pemeriksaan kesehatan di klinik. Sedangkan pada Jumat diwajibkan mengikuti senam pagi. “Selain itu mereka tidak boleh mengenakan pakaian terlalu seksi dan rambut juga tidak boleh disemir merah,” imbuh Sumadji.

Untuk mencegah kedatangan para penghuni baru, tambah Sumadji, pihaknya selalu melakukan kontrol di setiap wisma. Para PSK yang baru datang diwajibkan melapor pada RT setempat yang kemudian diteruskan ke RW yang selanjutnya didata di kantor

kelurahan. Jika mereka bukan penduduk yang ber-KTP Guyangan, maka akan dibuatkan kartu identitas sementara.

Setelah pendataan, mereka diharuskan tes kesehatan di klinik. Jika dalam tes, terindikasi terjangkit virus HIV atau penyakit kelamin menular, pihak kelurahan selalu melakukan koordinasi dengan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) untuk dilakukan pembinaan. “Data terakhir saat ini ada ya sekitar 216 PSK yang bekerja di sini. Mereka banyak yang tidak kerasan karena ketatnya aturan yang diberlakukan di komplek ini.

Kita berlakukan aturan untuk mengantisipasi eksodus itu” pungkas Sumadji. n ris

Investasi Telan Miliaran, Bangunan STA Mubazir l Sambungan hal 1

lihat banyak sekali peralatan di dalam itu, eman-eman kalau tidak dipergunakan,” terang salah seorang petani Sidomulyo yang enggan namanya disebutkan, Senin (9/6).

Ia menjelaskan bahwa selama ini tidak ada pengumpulan hasil bumi, tidak ada transaksi antara pembeli dan penjual, serta tidak ada pengiriman hasil bumi sesuai dengan konsep yang dulu dibuat dalam pembuatan STA Sidomulyo. Padahal di dalam gedung tersebut terdapat mesin anas bahtiar/bhirawa cetak yang bisa digunakan untuk cetak banner, peralatan labora- Nasib Sub Terminal Agribisnis Sidomulyo yang meleset dari rencana torium serta beberapa peralatan Pemkot Batu. lain. “Kita pinginnya mengingat- transaksi antara penjual dengan membantu mengelola, kita siap kan, tapi khawatir dituduh ingin pembeli. Tempat ini juga dileng- saja,”tambah Suharto. menguasai atau dituduh yang kapi dengan berbagai perlengkaSekadar diketahui, Dinas tidak-tidak,”tambahnya. pan modern, hanya saja biaya Pertanian mendirikan STA ini Sementara Kades Sidomulyo operasional STA ini cukup besar. sejak 2012 yang lalu. Bahkan Suharto ketika dikonfirmasi Sementara tidak ada anggaran Pemkot Batu melalui Dinas Permasalah ini membenarkan bahwa yang bisa dipergunakan untuk tanian sudah menyewa empat STA tersebut tidak berfungsi seba- menutup kebutuhan tersebut. unit kios di Puspa Agro dalam gaimana mestinya. “Kalau dikaSebenarnya, kata Suharto, jangka waktu 10 tahun. Kios takan mangkrak tidak, karena pengurus Gapoktan sudah banyak itu yang kemudian dikelola bekadang dibuat rapat teman-teman berupaya untuk menghidupkan berapa gabungan kelompok tani Gapoktan, cuma peruntukannya STA ini. Salah satunya dengan asal Kota Batu untuk pemasamemang agak meleset dari peren- membuat koperasi di STA ini. ran produk. Kios itu digunakan canaan awal,” ujar Suharto.

Namun entah apa penyebabnya untuk pemasaran buah, bunga Menurutnya, STA ini dahulu koperasi pun tidak bisa berjalan mawar hingga sayur mayur. dikelola oleh Gapoktan tingkat sebagaimana mestinya. “Desa sih Rencananya dalam satu kali kota. Dulu rencananya STA ini berharap bisa dipergunakan seba- pengiriman, buah bisa seberat memang digunakan sebagai gaimana mestinya, bisa semakin 10 kuintal atau 1 ton dan 8 tempat pengumpulan barang menambah potensi desa, karena kuintal sayur mayur. Pengiriagribis dari dalam maupun dari di sini banyak home industry, man bisa dilakukan dalam hari luar kota. Selain itu, melalui sentra oleh-oleh, banyak tanaman Jumat, Sabtu dan Minggu atau STA ini pula diharapkan ada hias. Kalau memang desa disuruh akhir pekan. n nas

11 Perempuan Pelopor Jatim Australia Barat Bangun Jejaring l Sambungan hal 1

Hal itu disampaikan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jatim Dra Hj Nina Soekarwo MSi yang lebih akrab disapa Bude Karwo pada pembukaan Workshop Pemberdayaan & Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam pembangunan kerjasama dengan Australia Barat di Hotel Singgasana Surabaya, Senin (9/6).

Menurutnya, perempuan punya hak dan peluang sama untuk maju, berkembang, dan mencapai sukses se­ perti kaum laki-laki. Hanya harus ada upaya-upaya yang dilakukan, seperti motivasi diri, langkah diarahkan, dan kesungguhan niat untuk mencapai kemajuan yang diinginkan.

“Pilot project kaum perempuan khususnya bidang pertanian ini saya harap berkelanjutan. Ini suatu kesempatan yang luar biasa.

Salah satu dari 7 kelompok peserta workshop terpilih yang akan diajak berkunjung ke Australia Barat guna melihat dari dekat kegiatan pertanian dan pemberdayaan perempuan di negara bagian yang telah 24 tahun menjadi mitra kerjasama Jatim.

Dengan kunjungan tersebut, pengetahuan-pengetahuan baru akan didapat oleh ke­ lompok perempuan ini, yang diharapkan akan disebarkan kepada kelompok perempuan pelopor dan masyarakat Jatim,” ujarnya.

Berdasarkan data BPS tahun 2013, jumlah penduduk Jatim sebanyak 38,32 juta, dan lebih dari 50% adalah kaum perempuan. Jumlah penduduk perempuan yang besar ini merupakan potensi sangat penting dalam memajukan Jatim. Keberadaan para perempuan pelopor tersebut merupakan potensi besar dalam upaya membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jatim melalui pemberdayaan ekonomi perempuan.

Peningkatan kualitas hidup perempuan menurut

Bude Karwo, juga merupakan bagian tak terpisahkan dari tujuan MDGs. Beberapa target utamanya mengentaskan kemiskinan ekstrim dan kelaparan, mewujudkan pendidikan dasar bagi semua, mendorong adanya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, menjamin kelestarian lingkungan hidup, mengembangkan kemitraan global untuk tujuan pembangunan.

Sementara itu, Kepala Biro Administrasi Kerjasama Setdaprov Jatim Ir Lili Soleh Wartadipradja MM mengatakan salah satu realisasi ke­r­ jasama sister province - state antara Pemprov Jatim - Australia Barat, Pemprov Jatim bekerjasama dengan Department of Agriculture and Food of Western Australia menyelenggarakan program pemberdayaan dan peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan, terutama di bidang pertanian.

Kegiatan ini untuk memberikan kesempatan kepada para perempuan pelopor dalam mengembangkan diri melalui training, meeting, sharing, serta membangun networking dengan para perempuan inspirator dari Australia. Selanjutnya diharapkan mereka akan mene­rapkan business plan yang telah dibuat bersama.

Workshop diikuti 7 ke­ lompok dari kabupaten / kota, yaitu Kab Sumenep, Trenggalek, Kediri, Blitar, Situbondo dan Lumajang, serta Kota Probolinggo. Setiap kelompok terdiri dari empat orang dan satu pendamping.

Melalui workshop yang berlangsung tgl 8 – 11 Juni ini dilakukan seleksi terhadap tujuh kelompok perempuan pelopor tersebut. Hanya satu kelompok peserta yang diberi kesempatan ke Australia Barat yang menurut rencana akan berangkat pada 23 Agustus – 1 September. Bagi yang belum berhasil akan diberikan pendampinginan secara teknis selama enam bulan. n iib.hms

Muhammadiyah Berikan Stimulus Barang kepada Warga Terdampak Lokalisasi l Sambungan hal 1

Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Surabaya Zayin Chudlori me­negaskan pihaknya menyerahkan bantuan total senilai Rp 39 juta untuk warga terdampak di daerah lokalisasi. “Kita memberikan bantuan berupa mesin cuci, rombong dan juga pembinaan,” ujarnya.

Ada 79 warga terdampak di daerah lokalisasi yang hadir di kediaman Wali Kota Surabaya. Selain warga, ikut hadir beberapa tokoh masyarakat, ulama dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di lingkungan Pemkot Surabaya.

Di antaranya Dinas Sosial, Dinas Ke­ sehatan, Dinas Koperasi dan UKM serta Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (Bapemas KB).

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan Pemkot Surabaya wajib memberikan peluang kepada warganya untuk menjadi lebih baik. ‘’Ini tadi ada 79 orang warga terdampak di daerah lokalisasi. Mereka ini warga Surabaya. Yang paling penting bagi saya sebagai ummaro (pemerintah) adalah bagaimana memperbaiki kondisi ekonomi dan kesejahteraan warga, termasuk warga Putat Jaya,” jelas Risma.

Dalam kesempatan tersebut, Risma mengajak warga yang hadir untuk meninjau beberapa produk UKM yang dipajang di kediaman. Di antaranya kerudung, bros, sepatu, keranjang dari enceng gondok, juga souvenir lambang Kota Surabaya.

“Semua produk tersebut merupakan hasil buatan warga miskin dan juga warga terdampak di daerah lokalisasi seperti di Dupak Bangunsari,” kata Risma.

Dijelaskan Risma, awalnya mereka juga tidak tahu apa-apa tentang usaha membuat produk kerajinan. Namun, setelah mendapatkan pelatihan dari Pemkot Surabaya, kreativitas mereka kemudian tumbuh. Apalagi, Pemkot Surabaya tidak sekadar memberikan pelatihan, tetapi juga menfasilitasi produk mereka agar laku di pasaran.

Sedangkan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya, Supomo meng­ atakan, warga yang hadir di kediaman

trie diana/bhirawa

Warga lokalisasi Dolly dan Jarak kembali berunjuk rasa dengan menggalang tanda tangan sebagai bukti penolakan penutupan lokalisasi, Senin (9/6).

Wali Kota adalah warga Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan.

Menurut Supomo, bantuan stimulus yang diberikan diharapkan dapat mendukung warga terdampak di daerah lokalisasi setelah dialihfungsikan.

“Warga ini merupakan warga yang bisa diberdayakan. Kita ingin Surabaya jadi wilayah yang bermartabat dan mendapat barokah Allah,” ujar Supomo.

Salah satu warga, Sutik (45), mengaku merasakan manfaat dari pelatihan oleh pemkot. Sebelumnya, warga Putat Jaya Gang II ini berjualan kopi. Namun, jelang dialihfungsikannya lokalisasi Dolly, ibu empat anak ini kemudian mengikuti pelatihan pembuatan telor asin. Dia mengaku dalam seminggu bisa membuat 1.000 telor asin dengan penghasilan Rp 2,5 juta. “Saya berharap usaha telor asin ini ke depannya akan semakin maju,” harap Sutik.

Merasa Dikhianati Merasa nasibnya tidak mendapatkan pembelaan yang layak warga Putat Jaya terdampak penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak, mulai menyatakan golput atau memilih Capres rival pasang­

an Jokowi-JK yakni Prabowo-Hatta.

Apa hubungannya? Ternyata selama ini wilayah lokalisasi Dolly dan sekitarnya telah dijanjikan bakal diperjuangkan operasionalnya oleh PDIP apabila suara daerah yang merupakan bagian Dapil IV tersebut dimenangkan partai bergambar kepala banteng itu.

Ketua RT05 RW 06 Kelurahan Putat Jaya Supeno mengaku sangat kecewa dengan Ketua DPC PDIP Surabaya Wisnu Shakti Buana yang kini menjabat sebagai Wawalikota Surabaya. WS-sapaan Wisnu Shakti, dianggap telah mengingkari janjinya untuk melakukan pembelaan terhadap keberadaan lokalisasi Dolly dan Jarak saat kampanye Pileg bulan lalu.

“Kami sangat kecewa dengan Pak Wisnu dan Pak Kadar yang saat kampanye berjanji akan membela warga dengan cara mempertahankan keberadaan lokalisasi di sini, dengan syarat memerahkan (coblos Caleg dan partai PDIP-red) Putat Jaya.

Tetapi setelah kami turuti, ternyata sekarang malah berpihak kepada Risma yang akan melakukan penutupan. Tentu kami akan melawan sampai titik darah penghabisan karena ini menyangkut penghidupan

kami,”ucap pria yang sehari-harinya dipanggil Pak Cupes ini.

Tidak hanya itu, salah satu warga bernama Pendik yang mengaku turut menjadikan Caleg Kadar berhasil masuk menjadi anggota legislatif periode 20142019 dari PDIP, mengatakan bahwa warga pemilihnya merasa sangat kecewa karena janji yang diucapkan Kadar saat kampanye tidak dibuktikan.

“Saat melakukan sosialisasi dengan salah satu caleg perempuan, Kadar meminta peluru berupa meloloskan dirinya menjadi anggota dewan dari PDIP untuk mempertahankan lokalisasi. Bahkan dia berjanji akan pasang badan di depan dengan buka baju untuk membela warga dari rencana penutupan. Saat itu spontan direspon oleh salah satu mucikari perempuan yang berteriak siap memelorotkan celananya jika janjinya tidak dipenuhi,” terang Pendik yang diamini Supeno.

Sementara itu sekitar puluhan pekerja dan pedagang di lokalisasi Dolly dan Jarak kembali berunjuk rasa. Kali ini mereka dari PKL, pemilik warung, serta juru parkir sekitar kawasan tersebut, menggelar aksi penggalangan tanda tangan bagi seluruh warga yang ada di sekitar kawasan lokalisasi terbesar se-Asia Tenggara, Senin (9/6).

Kordinator aksi, Apeng mengatakan aksi penggalangan tandatangan ini dimulai dari Wisma Permata Biru menuju perkampungan Dolly sampai pasar Jarak. Dengan tujuan untuk menggerakkan warga sekitar kawasan Dolly dan Jarak untuk menolak Pilpres 9 Juli mendatang. “Dengan aksi ini kami sepakat untuk golput dalam Pilpres mendatang. Kita akan serahkan penggalangan tandatangan ini ke Wali Kota Surabaya.

Biar publik tahu, warga Dolly dan Jarak menolak penutupan,” katanya.

Di lokalisasi Dolly dan Jarak ada lima RW. Dari kelima RW ini, total pemilik suara diperkirakan mencapai 17 ribu hak pilih. “ Kami terpaksa tidak akan menggunakan hak suara pada Pilpres besok karena tak ada satupun Capres yang peduli dengan nasib kami. Kami akan mencoblos kalau penutupan ini dibatalkan,” tambahnya. n dre, gat, geh

Formulir Dilego Rp 175 – 200 Ribu, Harus Antri Sejak Pagi l Sambungan hal 1

Wali murid yang lain mengatakan, di Sidoarjo ada empat sekolah setingkat SMP yang melakukan program PPDB SPP-SKS, yakni SMPN 1, 3, 5 Sidoarjo dan SMPN Sedati. Kalau dibuat rata-rata satu sekolah mampu menghimpun biaya pendaftaran sekitar Rp 350 juta, berarti 4 sekolah bisa terkumpul Rp 1,4 miliar.

“Uang tersebut untuk apa, dan dikemanakan. Siapa yang melakukan audit,” keluh wali murid asal Tanggulangin ini.

Dia mengatakan, saat musim tahun ajaran baru orangtua kerap menjadi sapi perahan sekolah-sekolah.

Mereka diminta untuk membayar macam-macam. “Sekolah negeri di Sidoarjo tak ubahnya seperti sekolah swasta, mahal dan tak ada pilihan bagi

orangtua,”keluhnya.

Pada hari pertama pendaftaran, Kamis (5/6) kemarin sebanyak 1.600 formulir ludes di SMAN 1 Sidoarjo.

Meski diwajibkan membayar Rp 200 ribu untuk pendaftaran, hal tersebut tidak mempengaruhi para siswa untuk masuk di sekolah SPP-SKS tersebut.

Pantauan di lokasi kemarin, mulai pagi hari sekitar pukul 07.00 suasana di halaman SMAN 1 Sidoarjo sudah ramai. Para siswa pendaftar yang mayoritas diantar orangtuanya sudah antre untuk mendaftar di sekolah bekas Rintisan Sekolah Berstandar International (RSBI).

Salah satu siswi pendaftar Siska mengaku datang sejak pagi untuk mengikuti seleksi di SMAN 1 Sidoarjo.

Meski diwajibkan membayar Rp 200

ribu, dirinya nekat mendaftar di SMAN 1 Sidoarjo. “Nekat saja daftar bareng teman-teman,” ujar salah satu siswi SMP swasta di kawasan Sidoarjo ini.

Tidak hanya SMAN 1, lima SMAN lain di Sidoarjo juga dibanjiri oleh pendaftar. Baik itu di SMAN 2, 3, SMAN 1 Taman, SMAN 1 Krian dan SMAN 1 Krembung. “Kalau pendaftaran ini dibuat rata-rata per sekolah 1.600 calon murid, akan terkumpul Rp 320 juta per sekolah,” terang salah satu wali murid yang enggan disebut namanya.

Kepala Dinas Pendidikan Sidoarjo Mustain Baladan mengatakan membeludaknya pendaftaran di sekolah SPP-SKS memang sudah diperkirakan. Meski demikian, dirinya berharap para pendaftar benarbenar memperhatikan syarat mendaftar.

Karena syarat PPDB SPP-SKS harus ada

nilai rapor minimal rata-rata 7,5.

Ia mengungkapkan, para pendaftar juga diwajibkan membayar Rp 200 ribu jika ingin mendaftar di sekolah SPP-SKS. Syarat tersebut sudah menjadi ketentuan dalam PPDB SPPSKS. “Harus bayar itu memang sudah menjadi kesepakatan. Sehingga kami harap para pendaftar benar-benar mempertimbangkan terlebih dahulu syarat-syaratnya,” katanya.

Meski diwajibkan membayar uang pendaftaran, lanjut Mustain, bagi siswa kurang mampu bisa gratis. Hal tersebut harus dilengkapi dengan surat keterangan tidak mampu dari wilayah setempat. “Jika siswa bersangkutan bisa lolos, biaya pendidikan juga bisa gratis atau tergantung kemampuan siswa tersebut,” jelas Mustain.*

UTAMA

12 LINTAS PERISTIWA

82 PPK di Lamongan Resmi Mundur Lamongan, Bhirawa Sebanyak 82 PPK di Lamongan resmi mengundurkan diri lantaran tidak percaya lagi dengan penyelenggara pemilu, yakni KPU provinsi.Para anggota PPK telah menyerahkan surat resmi pengunduran dir 16 Mei dan 8 Juni 2014.

Anggota PPK nglurug ke KPU Provinsi untuk menyerahkan surat pengunduran diri,kemarin Senin (9/6).Massa PPK ini berangkat menggunakan bus menuju KPU Provinsi dan dilanjutkan ke Bawaslu.PPK yang tidak mengundurkan hanya Kecamatan Babat dan Kalitengah.

Mubin Koordinator Forum Panitia Pemilihan Kecamatan (FPKK) Lamongan menilai,KPU provinsi telah menyalahi aturan terkait rekrutmen komisioner KPU.Dimana timsel juga tidak menjalankan aturan yang ada.”Ini kami lakukan karena sudah tidak percaya lagi dengan penyelenggara pemilu, ”tegasnya, Senin (9/6).

Terkait rekrutmen ini, KPU Provinsi dan timas melanggar Peraturan KPUP nomor 2 tahun 2013 dan UU Tentang Penyelenggara Pemilu nomor 15 tahun 2011,serta PKPU nomor 5 2008 tentang tata kerja komisi pemilihan umum. ”Peraturan KPU nomor 4 tahun 2009 tentang naskah dinas pemilihan.Karena aturan-aturan dilanggar kami tidak percaya lagi dengan penyelenggara pemilu,”ungkap Mubin. Q mb1

Polres Mojokerto Sita Puluhan Alat Berat Mojokerto, Bhirawa Kepolisian Resor Mojokerto menyita 11 “backhoe” (alat berat/keruk) dan 19 “dump truck” yang digunakan empat tersangka penambang galian C (batu, sirtu, dan tanah) ilegal di sejumlah kawasan di Kabupaten Mojokerto. “Kami juga menetapkan empat tersangka yang merupakan pengusaha galian C di Jatirejo, Dlanggu, Ngoro, dan Kutorejo,” kata Kapolres Mojokerto AKBP Muji Ediyanto di sela-sela meninjau barang bukti di Mapolres Mojokerto di Mojosari, Senin. Ia mengaku petugas sempat mengalami kesulitan mengangkut alat berat dan dump truck ke lingkungan Mapolres Mojokerto, karena itu petugas harus bekerja ekstra keras untuk membawa ke Mapolres Mojokerto dengan truk trailer.

“Kami periksa sopir dan pemiliknya hingga akhirnya kami tetapkan empat tersangka, tapi mereka tidak kami tahan untuk kepentingan penyidikan, apalagi mereka sangat kooperatif dan merupakan warga Mojokerto sendiri sehingga mungkin menyulitkan pemeriksaan,” katanya. Menurut dia, keempat tersangka adalah A, S, A, dan R. Daru keempat itu, tiga di antaranya memiliki lokasi galian ilegal dan satunya memiliki lokasi galian berizin tapi dalam praktiknya melebihi titik ordinat sesuai izin yang dikantongi. Q kar.ant

Selasa Kliwon, 10 JUNI 2014

DPT Pilpres Kota Madiun Berkurang Madiun, Bhirawa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Madiun, telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Presiden (Pilpres) 2014. Tercatat jumlah DPT yang sudah ditetapkan sebanyak 144.407 pemilih atau berkurang sebanyak 913 pemilih.

Menurut, Ketua KPU Kota Madiun, Sasongko, mengatakan, jumlah DPT tersebut berkurang sebanyak 913 pemilih dari Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) sebanyak 145.320 pemilih. Namun meski jumlahnya menurun, pada hari H pencoblosan 9 Juli 2014 nanti, tidak menutup kemungkinkan ada tambahan atau bahkan makin berkurang.

“Bagi warga Kota Madiun yang belum terdaftar dalam DPT dapat menyalurkan hak swaranya menggunakan KTP. Dengan catatan, selama di TPS itu masih ada surat suaranya. Kalau di Pileg kemarin itu istilahnya Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb),”kata Ketua KPU Kota Madiun, Sasongko, Senin (9/6).

Sementara itu, Komisioner KPU Kota Madiun, Kokok Heru Purwoko, menambahkan, penurunan 913 pemilih yang terdaftar di DPT, karena sekitar 400 pemilih merupakan data ganda. Sedangkan lainnya, sudah meninggal dunia dan pindah domisili.

Masih adanya data ganda K1 di DPT Pilpres, karena data tersebut merupakan data yang muncul pada pileg, 9 April lalu. “Itu pengurangannya karena ada yang meninggal, terus ada yang pindah dan ada yang ganda K1. Kalau mayoritas ya data ganda itu. Karena jumlahnya hampir 400 pemilih,”ungkap Kokok.

Dari 144.407 pemilih yang terdaftar di DPT Pilpres Kota Madiun, rinciannya di Kecamatan Kartoharjo 40.751 pemilih, Kecamatan Manguharjo 43.515 serta Kecamatan Taman 60.141 pemilih.

Sementara itu, dengan kerkurangnya jumlah DPT Pilpres di Kota Madiun, juga diikuti menurunnya jumlah TPS. Pasalnya, dari 525 TPS pada Pileg, turun menjadi 308 TPS. Ini sudah termasuk dua TPS di Lapas kelas 1 Madiun. “Kalau Pileg kemarin kan ada tiga TPS di Lapas. Tapi pada Pilpres nanti, hanya ada dua TPS. Soalnya jumlah pemilih di dalam Lapas juga turun,”jelas Kokok. Q dar

hilmi husein/bhirawa

Perwakilan petani menunjukkan uang sebesar Rp135 ribu dari hasil sumbangannya yang akan di kirimkan ke rekening BRI atas nama Joko Widodo-Jusuf Kalla melalui di Bank BRI Pasuruan, Senin (9/6).

Petani Pasuruan Transfer Uang ke Jokowi-JK Pasuruan, Bhirawa Memiliki sosok sederhana dan prorakyat membuat buruh tani asal Kota Pasuruan rela menyisihkan penghasilannya untuk disumbangkan ke rekening pasangan calon presiden Jokowi-Jusuf Kalla.

Sebanyak 11 buruh tani asal Dusun Babatan Kelurahan Bakalan Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan datang ke kantor BRI Pasuruan di Jl Pahlawan Kota Pasuruan menggunakan mobil pick up. Kedatangan para buruh tani itu untuk mentransfer uang Rp135 ribu yang berhasil mereka kumpulkan ke rekening BRI atas nama Joko Widodo-Jusuf

Kalla, Senin (9/6). Perwakilan buruh tani, Moch Hajin (67) mengatakan niatan untuk menyumbang sebagian penghasilannya ke rekening kampanye Jokowi-JK karena mereka mengaku mencintai Jokowi. Uang ala kadarnya mulai dari pecahan Rp510 ribu itu disumbangkan secara ikhlas dari hati mereka.

“Kami ikhlas membantu. Pak Jokowi orangnya sangat sederhana dan dekat pada rakyat. Makanya dengan membantu sebagian penghasilan kami ke rekening Jokowi, supaya beliau menang. Sehingga kami (para petani) hidup kedepannya akan terangkat,” kata Moch Hajin kepada

sejumlah wartawan di lokasi.

Pantauan di lokasi, para buruh tani ini datang ke BRI menumpang mobil pick up kusam yang dipinjam dari warga. Dengan pakaian yang tampak masih belepotan tanah liat, para buruh tani meminta tolong satpam Bank BRI Pasuruan untuk mengantarkan masuk ke dalam gedung Bank BRI. Sesampai di dalam, para petani dibantu langsung pegawai Bank untuk membantu mentransfer uang mereka ke nomor rekening JokowiJusuf Kalla. Usai mentransfer uang tersebut, para buruh tani ini pulang dan kembali bekerja di sawah. Q hil

sudarno/bhirawa

Komisioner KPU Kota Madiun, Kokok Heru Purwoko, menunjukkan data penurunan 913 pemilih pada Pilpres 2014 di Kota madiun yang terdaftar di DPT, karena sekitar 400 pemilih merupakan data ganda. Sedangkan lainnya, sudah meninggal dunia dan pindah domisili.

Palangkaraya Renegosiasi Tambang ke Banyuwangi Banyuwangi, Bhirawa Pemkot Palangkaraya, Kalimantan Tengah, belajar keberhasilan renegosiasi pengelolaan tambang yang dilakukan Pemkab Banyuwangi, Jawa Timur, hingga bisa mendapatkan “golden share” sebesar 10 persen.

“Saya melihat Banyuwangi berhasil membuat kesepakatan dengan pemegang kuasa eksplorasi tambang emas dan mendapatkan golden share (pembagian keuntungan tanpa harus menyetor) 10 persen. Ini yang akan kami terapkan juga di Palangkaraya untuk regulasi tambang,” kata Wali Kota Palangkaraya HM Riban Satia di Banyuwangi, Senin.

Beberapa waktu lalu, Pemkab Banyuwangi melakukan renegosiasi pengelolaan tambang emas Tumpang Pitu di Kecamatan Pesanggaran dan mendapatkan golden share sebesar 10 persen dari pemegang kuasa eksplorasi.

Saham 10 persen tersebut bersifat nondilusi sampai kapan pun.

Artinya, Banyuwangi tetap memperoleh jatah 10 persen saham dan bahkan bisa menambah jumlah saham melalui mekanisme pembelian. Riban Satia yang dalam kunjungan kerja itu didampingi sejumlah pejabat Pemkot Palangkaraya, mengemukakan selama ini, regulasi untuk eksplorasi sumber daya alam di daerahnya masih belum menguntungkan daerah. “Golden share 10 persen ini yang pertama kali di Indonesia dan Kabupaten Banyuwangi menjadi satu-satunya kabupaten yang mampu mendapatkan saham sebesar itu,” katanya, seperti disampaikan Humas Pemkab Banyuwangi dalam surat elektronik kepada Antara.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menjelaskan bahwa dengan pembagian saham tersebut, kedudukan Pemkab Banyuwangi sejajar dengan perusahaan yang akan mengelola potensi tambang di daerahnya.

“Pemkab telah berhasil mere-

visi isi perjanjian hibah saham menjadi hibah saham nondilusi.

Sejak awal kita komitmen bahwa tambang harus bermanfaat untuk rakyat, sehingga kami ngotot meminta golden share dalam pengelolaan pertambangan emas Tumpang Pitu,” ujarnya.

Menurut Abdullah Azwar Anas, pengelolaan sektor tambang di Indonesia belum berpihak kepada masyarakat tingkat lokal, karena royalti tambang yang diberikan sangat rendah sehingga dampaknya bagi kesejahteraan rakyat sangat minim.

Sebelum melakukan renegosiasi, Pemkab Banyuwangi meminta masukan dari sejumlah lembaga penasihat keuangan dan ahli hukum pertambangan.

Konsultasi rutin juga dilakukan dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pemeriksa Keuangan, agar upaya tersebut tidak bertabrakan dengan hukum atau regulasi yang ada. Q ant

Warga Pasuruan Sambut Adipura Trenggalek Kota Kecil Terbersih di Indonesia Keberhasilan Kota Pasuruan meraih Piala Adipura untuk ke empat kalinya, mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Ribuan warga menyaksikan piala tersebut diarak dari depan GOR Untung Surapati pukul 08.00 WIB, Senin (9/6) pagi. Sedangkan Trenggalek juga mendapat penghargaan yang sama sebagai Kota Kecil Terbersih di Indonesia 2014.

Ribuan warga Kota Pasuruan terdiri atas pelajar SD, SMP, SMA serta masyarakat berjejer di pinggir jalan, sembari melambaikan tangan di sepanjang jalan yang dilalui sekitar 5 KM, dari GOR Untung Surapati, keliling ke Kota Pasuruan, utamanya menuju titik-titik pantau penilaian adipura hingga menuju perkantoran Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan.

Piala adipura yang diberikan Wakil Presiden (Wapres) Boediono kepada Pemkot Pasuruan atas keberhasilan meraih penghargaan kebersihan untuk kota sedang terbersih ini dikirab menggunakan mobil bak terbuka.

Selain mobil bak terbuka untuk mengusung piala adipura yang dinaiki Wali Kota Pasuruan, H Hasani SH, Ketua DPRD, H. Ismail M Hasani SE, Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH), Ir Yudie Andi Prasetya, Kepala Pekerjaan Umum (PU), Ir Dwi Fitri Nurcahyo serta jajaran muspida. Dibelakang mobil terbuka, juga tampak ratusan pasukan kebersihan dari DKP Kota Pasuruan serta sejumlah elemen masyarakat. “Assalamualaikum. Terima kasih semuanya kepada warga Kota Pasuruan,” sapa Wali Kota Pasuruan H Hasani SH

dari atas mobil, kepada ribuan warga di pinggir jalan, sembari melambaikan tangannya.

Setibanya di kantor Pemkot Pasuruan, piala adipura langsung diserahkan secara simbolis oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH), Ir Yudie Andi Prasetya kepada Wali Kota Pasuruan H Hasani SH. “Saya atas nama pribadi dan Pemkot Pasuruan menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua lapisan masyarakat, yang akhirnya Kota Pasuruan kembali

menyabet piala adipura ke empat kalinya,” ujar H Hasani SH. Dimasa kepemimpinan H Hasani SH-Drs Setiyono M. Si memang Kota Pasuruan mendapatkan adipura berturut-turut mulai tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014.

“Mempertahankan prestasi lebih sulit ketimbang meraihnya. Karena itu, masyarakat Kota Pasuruan harus tetap membiasakan dan membudayakan pola hidup sehat dengan lingkungan bersih. Agar ditahun berikutnya kembali meraih prestasi ini menjadi ke piala adipura kencana,” jelas H Hasani SH. Sementara itu, Kabupaten Trenggalek kembali mendapat penghargaan Piala Adipura sebagai Kota Kecil Terbersih di Indonesia 2014. Penghargaan untuk kali kelima diraih Kabupaten Trenggalek. Yakni 2008, 2010, 2012, 2013 dan 2014. Q hil.adi

hilmi husein/bhirawa

Kepala BLH, Ir Yudie Andi Prasetya menyerahkan penghargaan piala adipura ke Wali Kota Pasuruan H Hasani SH di kantor Pemkot Pasuruan, Senin (9/6).