Harian Bhirawa Edisi 10 Oktober 2014

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Kami ingin mengurangi dan memanfaatkan sampah.

Prinsipnya 3R (Reduce, Recycle, Reuse),”

HARIAN IKLAN/ LANGGANAN

Baca Hal 5

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab Banyuwangi Arief Setyawan

Jumat Pahing, 10 OKTOBER 2014

http://www.harianbhirawa.co.id

10 OKTOBER 2014

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo - 12.00

Memberikan Santunan Korban Kapal Pulau Raas Sumenep

 Wagub H Saifullah Yusuf

- 16.00 - 18.30

Menerima Kedatangan Haji Kloter Pertama Pengukuhan Persatuan Hotel dan Restauran di Hotel Sahid

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi - 09.00

Penandatanganan Hibah di Ruang Kerja

Sumur Mengering, Warga Didrop Air Bersih Kab. Madiun, Bhirawa Karena sumurnya mengering, warga 4 Rukun Tetangga (RT) di Desa Plumpungrejo, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun, yakni RT 11 sampai 14 mendapat bantuan air bersih sebanyak dua tangki dengan kapasitas 4.500 liter tiap tangki dari Pemkab Madiun, Kamis (9/10).

 ke halaman 11

Surabaya Raih Penghargaan Internasional FutureGov 2014 Pemkot, Bhirawa Komitmen Pemkot Surabaya memberikan layanan kemudahan perizinan mendapat apresiasi internasional. Sistim perizinan daring (online) yang diberi nama Surabaya Single Window (SSW) diakui sebagai inovasi pelayanan publik terbaik kategori Future City versi lem-

baga internasional FutureGov. Penghargaan diserahkan pimpinan FutureGov Asia-Pasifik Joshua Chamber kepada Pemkot Surabaya yang diwakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Surabaya Antiek Sugiharti di Kuala Lumpur Convention Centre, Malaysia, Kamis (9/10).

Pada kategori Future City, SSW menyisihkan nominator dari negara lain, di antaranya i-MEMS (Malaysia), Subang Jaya Municipal Council (Malaysia), NEA Haze (Singapura) dan HBD UEM (Singapura). Para nominator merupakan hasil

 ke halaman 11

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat menjelaskan perizinan online.

Komitmen Pemkot Surabaya untuk memberikan layanan kemudahan perizinan mendapat apresiasi internasional.

Soal Staf Ahli, Dewan Serahkan ke Mendagri sudarno/bhirawa

Pemkab Madiun memberikan bantuan air bersih kepada warga 4 RT di Desa Plumpungrejo, Kecamatan Wonoasri, Kamis (9/10).

Prasasti Peninggalan Mataram Hindu Ditemukan di Ponorogo Ponorogo, Bhirawa Sejumlah aktivis pemerhati budaya di Kabupaten Ponorogo menemukan tiga benda purbakala dengan bentuk berbeda-beda yang diduga merupakan prasasti peninggalan zaman Kerajaan Mataram Hindu.

 ke halaman 11

DPRD Jatim, Bhirawa Dimasukkannya tiga tenaga staf ahli untuk masing-masing fraksi dalam Perda Tatib Dewan masih menjadi tarik ulur di lingkungan DPRD Jatim. Mengingat dalam PP 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Perda disebutkan jika setiap fraksi dibatasi hanya satu staf ahli. Karena itu, dewan menyerahkan semua keputusan tersebut kepada Mendagri.

Ketua DPRD Jatim A Halim Iskandar menegaskan memang dalam PP 16 Tahun 2010 menyebutkan hanya satu staf ahli di setiap fraksi. Namun dalam UU MD3 tentang MPR, DPR RI, DPD dan DPRD kab/kota

tidak membatasi adanya jumlah staf ahli. Karenanya, dicobalah untuk memasukkan tiga staf ahli dalam setiap fraksi dengan alasan masing-masing staf ahli menguasai tugas dan fungsi kedewan seperti di bidang legislasi,

pengawasan dan budgeting. ‘’Namanya kita berupaya kan tak ada salahnya. Ya, kita berdoa agar usulan kita diterima oleh Mendagri. Toh di sana jelas alasan setiap fraksi membutuhkan tiga staf ahli di antaranya terkait dengan tupoksi dewan sebagai legislasi, pengawasan dan budgeting. Yang jelas APBD Jatim tidak keberatan dalam menggaji mereka,’’tandas pria yang juga Ketua DPW PKB Jatim kepada wartawan, Kamis (9/10).

 ke halaman 11

Fransisca Maya

Sentil..  Pilwali 2015, KPU Kota tunggu keputusan pusat  Sabar, masih tarik ulur  DPW PPP siap pecat kader mbalelo  Internal partai konflik, mudah diadu domba  Tanamkan cinta makanan khas daerah  Selain nasionalisme, juga lebih sehat

Malang, Bhirawa Panjangnya antrean untuk menunaikan ibadah haji di Kabupaten Malang membuat sejumlah orang mendaftarkan anakanaknya yang masih berumur di bawah lima tahun untuk masuk di daftar antrian pemberangkatan ibadah haji.

Kasi Pelayanan Haji dan Umroh Ke-

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Gubernur Tinjau Korban Kapal Tenggelam di Pulau Raas 24 Korban Ditemukan, 28 dalam Pencarian

Bangun Keakraban DI tengah kesibukan yang padat, momen-momen kebersamaan dan bermain bersama orang-orang tercinta seperti anggota keluarga maupun temanteman terkadang menjadi momen yang jarang dilakukan. Dalam situasi seperti ini, keberadaan gadget menjadi alat yang sangat diperlukan dalam menghadirkan sebuah kebersamaan dalam keluarga dan teman.

“Dan cara untuk tetap menjalin keakraban dengan orang-orang yang dicinta dan sekarang menjadi tren adalah memiliki aplikasi video yang dipasang di gadget. Itu juga cara yang saya lakukan,” kata Head of Marketing

Antre 17 Tahun, Orangtua Daftarkan Balitanya Haji

Upaya pencarian korban KM Jabal Nur terus dilakukan. Hingga Kamis kemarin, jumlah korban yang ditemukan mencapai 24 orang dengan rincian delapan masih hidup dan 16 meninggal dunia. Sedangkan yang masih dalam tahap pencarian adalah 28 orang.

Pemprov, Bhirawa Turut berempati dalam musibah kapal tenggelam yang menimpa masyarakatnya, Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum rencananya, Jumat (10/10) hari ini akan mengunjungi korban Kapal Motor (KM) Jabal Nur yang tenggelam di perairan Laut Jawa beberapa waktu lalu. Kepastian tersebut disampaikan Kepala Biro Humas dan Protokol Setdaprov Jatim Supratomo.

“Besok (hari ini), Pak Gubernur

dan rombongan akan naik helikopter langsung ke Pulau Raas, dan akan meninjau langsung kondisi terkini para korban. Pak Gubernur sangat perihatin atas terjadinya musibah ini,” kata Supratomo dikonfirmasi, Kamis (9/10).

Dalam kunjungannya nanti, kata Supratomo, Gubernur Jatim akan memberikan santunan dan bantuan apa saja yang dibutuhkan baik korban

 ke halaman 11

Ketika Pabrik Gula Rafinasi Menguasai Pasar Indonesia

Nasib Petani Tebu Kini Tak Lagi Semanis Gula Seperti peribahasa hidup enggan, matipun tak mau, itulah nasib yang kini tengah menyelimuti seluruh petani tebu di Jatim. Kondisi ini tak lepas dari maraknya gula rafinasi yang beredar di masyarakat. Gula yang sebenarnya untuk konsumsi industri mamin, merembes terus ke pasaran.

Akibatnya gula lokal yang harganya di tingkat distributor 8-11 ribu per kg, kalah bersaing dengan gula rafinasi yang harganya Rp 6.500 per kg.

Siti Soelistyani, Kota Surabaya Dengan mata berkaca-kaca, Supardjo salah satu petani di wilayah Probolinggo mencoba mencurahkan isi hatinya yang sedang galau. Maklum sekitar Rp 500 juta uangnya belum terbayar oleh Pabrik Gula Wonolangan Probolinggo, karena memang tidak ada duit. Untuk melangsungkan kehidupannya sebagai petani tebu tidak dapat dia lakukan, karena tidak ada uang untuk mem-

beli bibit dan pupuk. Tidak itu saja, untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari dan menyambung hidup dia terpaksa utang tetangga dan makan seadanya.

“Kalau ini dibiarkan terus tanpa ada campur tangan pemerintah, entah bagaimana hidup saya dan

 ke halaman 11

siti soelistyani/bhirawa

Anggota dewan saat meninjau Pabrik Gula Wonocolo Probolinggo. Ribuan ton gula menumpuk di gudang karena tak terserap pasar, kalah dengan gula rafinasi.

SURABAYA

2

Jumat Pahing 10 OKTOBER 2014

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Dewan Pastikan Serius Bahas RAPBD 2015 DPRD Jatim, Bhirawa Dalam Pembahasan RAPBD 20155, legislative memnegaskan tidak akan menjadi tukang stempel saja. Dengan masa pembahasan RAPBD Jatim 2015 sekitar satu bulan , Dewan berjanji akan sungguh-sungguh mengamati setiap usulan anggaran yang diajukan oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Pemprov Jatim.

trie diana/bhirawa

Mulai Kering

Kemarau berkepanjangan membuat penghijauan dibeberapa kawasan di Surabaya mulai mengering seperti dikawasan Keputih Tegal Surabaya, Kamis (9/10).

Pimpinan Komisi Gunakan Sistem Paket, Gerindra Siapkan Lobi DPRD Surabaya, Bhirawa Penetapan pemilihan pimpinan komisi melalui sistem paket mendapat sorotan dari kalangan anggota DPRD Surabaya. Panitia khusus (pansus) tata tertib (tatib) telah menyepakati penentuan ketua komisi, wakil, dan sekretaris melalui sistem paket. Ketentuan ini dinilai akan memunculkan riak-riak konflik antar fraksi.

Endy Suhadi anggota fraksi Gerindra, memandang aturan Tatib menggunakan sistem paket untuk penentuan pimpinan Komisi sebenarnya justru memperuncing peta politik di tingkat pusat ke Surabaya.

Menurutnya dengan sistem paket , maka setidaknya harus ada dua paket yang diajukan untuk dipilih melalui voting. Dengan demikian, lanjut adik mantan ketua DPRD Surabaya, Basuki, ini mau tidak mau bakal ada kelompok koalisi untuk mengajukan

paketpimpinan komisi ini.

“Penentuan paket harus melalui kerja komunikasi antar fraksi.

Tentunya yang paling dekat adalah dengan merujuk peta koalisi di pusat,” terangnya.

Mengenai kesiapan Gerindra sendiri, Endik mengaku belum mendapat informasi dari Rio Patiselano—anggota F Gerindra yang menjadi anggota Pansus Tatib. Namun ia memastikan fraksinya siap melakukan komunikasi dengan fraksi lain terutama dari koalisi Merah Putih secepatnya.

“Mau ndak mau kami harus siap, tapi kami belum mendapat laporan dari Rio Pattiselano (anggota pansus dari Gerindra). Namun demikian sebenarnya kami sudah membangun komunikasi dengan fraksi-fraksi lain, jadi kami siap” akunya, Kamis (9/10).

Memang sebelumnya ketua Pansus Tatib, Adi Sutarwidjono menegaskan Pansus telah menyepakati penetapan pimpinan komisi dilakukan dengan system paket. Paket ini kata Adi meliputi ketua ,ewakil ketua dan sekretarsi komisi.

Menurutnya dengan sistem paket tersebut, pimpinan komisi mulai ketua, wakil ketua, dan sekretaris berasal dari fraksi yang berbeda-beda.

Tentunya hal ini tergantung Kejari Perak, Surabaya pembicaraan antar fraksi yang Usai memeriksa sejumlah guru, terkait dugaan berkoalisi. penyalagunaandanaBantuanOperasionalSekolah Terkait hal ini pula, Endik (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan mengakui keputusan pemiDaerah (BOPDA) di kawasan Surabaya Utara.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak Surabaya,barumengusutsatusekolahyangdiduga terlibat dugaan korupsi tersebut.

Dari penyelidikan yang dilakukan tim pidsus dan tim intelijen Kejaksaan, tak DPRD Surabaya, Bhirawa menutup kemungkinan akan mengembang Keberhasilan DPRD kota ke sekolahsekolah lain. Hal ini diungkapkan Bekasi menyelesaikan peEko Nugroho, tim penyelidik kasus ini, yang kerjaan awal legislative baik mengatakan, satu sekolah yang diusut penentuan pimpinan, alat keadalah Madrasah Ibtidaiyah (MI) di kawalenbgkapan Dewan dan Tata san Surabaya Utara.Diketahui, sekolahan tertib dianggap menciptakan kondisi politik yang konduini mendapatkan kucuran dana BOS dan sif.Hal inilah yang membuat BOPDA dengan total nominal sebesar Rp 250 Q bed juta pada tahun 2013 lalu.Q

PANGGUNG BIROKRASI

Satu Sekolahan Sudah Diusut Kejari Tanjung Perak

lihan pimpinan komisi melalui sistem paket dinilai di atas kertas menguntungkan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Karerna PPP yang di DPRD Surabaya memperoleh satu kursi telah bergeser ke KIH. Dengan demikian koalisi yang dibangun PDIP ini mendapat 26 kursi dari 50 kursi DRPD Surabaya.

Semula kekuatan KMP dan KIH merata, 25 kursi berbanding 25. KIH yang didukung oleh PDI Perjuangan, PKB, Hanura, dan Nasdem memperoleh 25 kursi. Rinciannya, PDI Perjuangan 15 kursi, PKB 5 kursi, Hanura, 3, dan Nasdem 2.

Begitupula dengan KMP mendapat 25 kursi yang terdiri dari Gerindra 5, PKS, 5, Demokrat 6, Golkar 4, PAN 4, dan PPP 1 kursi. Namun peta nasional mengalami perkembangan. PPP mulai merapat ke KIH. Terbukti saat pemilihan paket pimpinan MPR, partai berlambang kakbah ini merapat ke koalisi yang dikomandani PDI Perjuangan.

Namun, rupanya koalisis KIH di Surabaya belum sesolid di tingkat pusat. Sebab, keputusan Pansus Tatib itu ditentang oleh Vinsensius.

Anggota dewan dari Partai Nasdem ini berpendapat pemilihan pimpinan komisi harus mengakomodir semua fraksi. Tujuannya untuk menciptakan stabilitas di kalangan anggota dewan.

“Alangkah baiknya mengakomodir semua unsur fraksi, semuanya diberi jatah secara proporsional,” katanya Q gat singkat.Q

Ketua DPRD Jatim, A Halim Iskandar menegaskan dalam rapat Badan Musyawarah (Banmus) yang dilaksanakan pada Rabu (8/10) telah disepakati jika pembahasan hingga pengesahan RAPBD Jatim 2015 pada 10 Nopember 2015.

Karenanya untuk mengawalinya akan dibacakan nota keuangan RAPBD Jatim 2015 dalam rapat paripurna yang diselenggarakan hari ini (10/10). ‘’Yang pasti dalam rapat Banmus sudah disepakati pengesahan RAPBD Jatim 2015 tuntas pada 10 Nopember 2015. Untuk itu, minggu depan setiap komisi mulai running mengundang SKPD sebagai mitra kerja untuk membahas plot anggaran yang ada,’’tegas politikus asal PKB Jatim yang ditemui di ruangannya, Kamis (9/10).

Apa waktu satu bulan tidak terlalu mepet dalam membahas sebuah anggaran, mengingat hampir 70 persen merupakan anggota dewan baru?. Menurut Halim hal itu tidak menjadi masalah.

Pasalnya dari 100 anggota dewan dimana 67-nya merupakan orang anggota dewan yang baru, hampir 90 persennya merupakan mantan anggota dewan di kabupaten/kota.

Artinya mereka sudah sangat paham dalam membaca APBD. ‘’Apalagi dari seluruh anggota FPKB yang berjumlah 20 orang, hampir seluruhnya merupakan mantan anggota dewan di kabupaten. Dengan begitu otomatis mereka sudah memahami soal anggaran. Dengan begitu tudingan dewan adalah tukang stempel sangatlah tak beralasan,’’tambah kakak dari Menakertrans, Muhaimin Iskandar.

Belum lagi beberapa waktu lalu telah dilakukan pertemuan dengan Gubernur Jatim, Soekarwo yang membahas soal sikronisasi terkait RPJMD (Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang tentunya semua anggota dewan memahami bagaimana arah dan kebijakan program pembangunan di Jatim. Termasuk sejumlah program kerakyatan.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jatim, Achmad Iskandar mengatakan pihaknya optimis jika pembahasan RAPDB Jatim 2015 dilakukan tepat waktu. Mengingat dalam pertemuan antara gubernur dan dewan beberapa waktu lalu, telah sepakat menyatukan visi dan misi dalam membangun Jatim ke depan.

Iskandar menambahkan,ada beberapa hal yang menjadi prioritas utama yang harus diselesaikan. Diantaranya soal pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan

pertanian. ‘’Saya kira dalam pembahasan ditiap-tiap komisi akan berjalan lancar, karena sebelumnya sudah ada kesepakatan agar arah pembangunan Jatim ke depan didasarkan pada Perda RPJMD. Dengan begitu jika nantinya ada program dari SKPD yang tidak sesuai tentunya akan dicoret. Tapi saya yakin semuanya sudah sesuai dengan kebijakan yang ada, diantaranya terkait soal pendidikan, kesehatan dan pertanian,’’papar politikus asal Partai Demokrat Jatim ini.

Seperti diketahui, RAPBD Jatim 2015 ini dipasang target sebesar Rp21,9 triliun.

Dimana Pemprov Jatim memastikan jumlah anggaran bidang pendidikan mencapai Rp 4 triliun pada APBD 2015 atau sekitar 23 persen dari angka APBD murni.

Sementara anggaran untuk Dinas pendidikan sendiri mencapai Rp 1,1 triliun.

“Anggaran yang paling besar di Dinas Pendidikan yang mencapai Rp1,1 triliun. Dan lainnya tersebar di beberapa SKPD. Total anggaran untuk pendidikan di Jatim mencapai Rp4 triliun atau 23 persen dari total APBD Jatim murni yang besarnya Rp15 triliun,” kata Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jatim, Dr Ir H RB Fattah Jasin MS. Anggaran pendidikan tahun 2015 ini naik signifikan jika dibandingkan dengan anggaran sejenis pada APBD 2014. Dalam APBD 2014 Perubahan, anggaran pendidikan mencapai Rp 945,4 miliar.

Fattah menyebutkan anggaran pendidikan bakal tersebar di beberapa SKPD selain Dinas Pendidikan. Seperti di Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang terkait infrastruktur pendidikan, Biro Administrasi Kesejahteraan Masyarakat (Kemas), Badan Diklat, Dinas Kesehatan dan SKPD lainnya.

Menurutnya anggaran pendidikan memang tidak hanya masuk di Dinas pendidikan, namun ada sejumlah anggaran terkait perbaikan fungsi pendidikan dan pengembangan Sumber daya manusia (SDM) di Jatim masuk ke SKPD terkait.

“Makanya tidak benar kalau ada yang mengatakan anggaran pendidikan kita kecil. Kalau melihat anggaran pendidikan jangan hanya melihat di Dinas Pendidikan saja. Tapi fungsi dari pendidikan itu banyak.

Kita memberikan beasiswa kepada para guru madin (madrasah diniyah) itu juga bagian dari pendidikan. Anggaran itu tidak ada di Dinas Pendidikan tapi di Biro Q cty Kesmas,” tuturnya.Q

Dewan Belajar Bikin Politik Kondusif dari Bekasi DPRD Surabaya memandang perlu untuk datang guna menimba ilmu ke Kota Bekasi karena dianggap positip dan perlu dicontoh.

Sebelumnya dikabarkan jika DPRD Surabaya tetap memandang bahwa kegiatan kunjungan kerja (Kunker) menja-

dikan kegiatan yang favorit, walaupun terpaksa harus menggunakan jatah kunker pribadi yang dibuat kolektif sehingga bisa melakukan kunker berjamaah, karena belum terbentuk alat kelengkapan dewan, dan masih sepi aktifitas.

Vensensius Awey anggota

DPRD Surabaya asal Partai Nasdem yang terlibat kunker dengan tujuan Pemkot Bekasi secara tegas menolak dan menganggap sebagai pandangan yang negatif, karena dirinya mengaku jika Kunker yang dilakukannya bersama anggota lain benar-benar ingin

menimba ilmu ke Pemkot Bekasi yang berhasil menyelesaikan tugas awal sebagai anggota dewan dalam kurun waktu yang singkat yakni 2 minggu untuk pembentukan Fraksi, Tatib, alat kelengkapan dewan hingga pembahasan Q gat APBD 2015.Q

Benchmarking ke Best Practice Diklatpim III

Tingkatkan Metode Pelayanan Publik, Gali Informasi di Bali Sebagai upaya mencari metode peningkatan pelayanan publik, peserta Diklatpim III melakukan kunjungan ke dua pemerintah daerah di Bali. Upaya Pemkot Denpasar dan , Bali yang saat ini tengah berupaya untuk memberikan kemudahan pelayanan publik, menjadi salah satu rujukan bagi peserta Diklatpim III angkatan XXVI untuk melakukan kunjungan atau program benchmarking ke best practice.

Sedangkan angkatan XXV melakukan kegiatan yang sama di Kabupaten Badung Bali 7-9 Oktober.

Menurut Kepala Badang Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Jatim, Dr Saiful Rachman yang disampaikan oleh Kepala Bidang Diklat Kepemimpinan Drs. Bagus Pudjiono, M.Pd, ada tiga lokus yang dikunjungi peserta.

Untuk angkatan XXVI ,28 peserta, mengunjungi Dinas Perizinan, Dinas Komunikasi dan Informatika dan Kantor Kecamatan Denpasar Utara. Sedangkan untuk angkatan XXV (28 peserta) di Dinas PariwiH A R I A N

Mata Rakyat Mitra Birokrat PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

sata, Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Badung.

Tugas para peserta adalah untuk menggali informasi terkait upaya Pemkot Denpasar maupun Kabupaten Badung untuk bisa memberikan pelayanan publik maupun informasi maupun program kerja lainnya.

Hasil dari program ini akan menjadi bahan bagi para peserta untuk sebagai referensi di kertas kerja

proyek perubahan untuk seminar kelompok maupun individu. “Para peserta harus melakukan perubahan di lingkungan kerja masing-masing, jadi mereka bisa mengadopsi apa yang sudah dilakukan oleh Pemkot Denpasar maupun Pemkab Badung,” katanya, Kamis (9/10).

Lebih lanjut Bagus menjelaskan benchmarking ke best practice mungkin hampir sama dengan orientasi atau studi lapangan, namun yang menjadi perbedaan adalah substantif terutama menyangkut learning outcames yang dibawa peserta.

Perbedaan lainnya adalah bagaimana peserta mencari pengetahuan dan wawasan melalui studi komparatif untuk kemudian diterapkan agar berdampak pada peningkatan proses, produk atau layanan di unit pembelajar.

“Bahkan ada istilah

benchmarking ke best practice merupakan eufimisme dari mencotek ide atau gagasan orang lain secara ilegal. Jadi kami sangat berterimakasi kepada Pemkot Denpasar maupun Kabupaten Badung yang berkenan menjadi tempat benchmarking ke best practice,” katanya.

Dihubungi secara terpisah, Asisten Administrasi Pemerintahan Kota Denpasar, I Ketut Mister menjelaskan kalau selama ini Pemkot Denpasar terus melakukan inovasi untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Bahkan sudah melakukan kerjasama dengan KPK untuk mewujudkan good goverment.

“Bahkan saya berharap peserta Diklatpim bisa memberikan masukan kepada kami agar kami bisa memberikan pelayanan ke masyarakat lebih baik lagi,” Q wwn katanya.Q

dok badiklat Jatim

Kepala Bidang Diklat Kepemimpinan Drs. Bagus Pudjiono, M.Pd (kanan) menyerahkan cindermatan ke Asisten Administrasi Pemerintahan Kota Denpasar, I Ketut Mister.

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Helmi Supriyatno REPORTER : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Wawan Triyanto, Rachmat Caesar BSW, Gatot Suryo Widodo, Zainal Ibad, Adit Hananta Utama, Abed Nego Fotografer: Trie Diana Indahwati, SEKRETARIS REDAKSI: Suryanthini, Gegeh Bagus Setiadi Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Iklan: Sufendhi Dimyati (Koordinator), Danang Prastyo, Guruh Eko Prasetyo, William AK, Sri Poernomo, Koordinator Liputan Ekonomi: Bambang WN Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Keuangan: Etti Sri Kustini (Koordinator/Akuntansi), Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

3

Jumat Pahing, 10 OKTOBER 2014

Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur

Badan Pendidikan dan Pelatihan Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur Pelatihan Singkat dan Praktik bagi Koperasi Wanita 2014 di Hotel BJ Perdana Dr H Soekarwo Drs H Saifullah Yusuf

Pasuruan, 6-8 Oktober 2014

Memantapkan Kinerja Koperasi Wanita Lewat Pelatihan Manajemen Kota Pasuruan yang terdiri dari 34 kelurahan, memiliki 37 Koperasi Wanita (Kopwan). Diakui oleh Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Pasuruan Hj Sumarni SE, MM ada tambahan 3 koperasi reguler yang berdiri lebih awal, akhirnya melebur menjadi Kopwan.

“I

tu berdasar pendataan ulang, karena adanya ketentuan bahwa koperasi hanya boleh memiliki satu fungsi usaha, berdasarkan UU Perkoperasian yang baru. Jadi, tiga koperasi yang ada lebih awal, akhirnya melebur juga menjadi Kopwan, sehingga semuanya berjumlah 37 Kopwan yang tersebar pada 34 kelurahan di Kota Pasuruan ini,” kata Hj Sumarni ketika acara Pelatihan Singkat dan Praktik Bagi Koperasi Wanita 2014 di Hotel BJ Perdana, Pasuruan, 6-8 Oktober 2014.

Pelatihan singkat itu digelar oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim dengan ragam materi, di antaranya penyusunan laporan keuangan, serta keterampilan kerajinan dari daun palem yang diikuti oleh 40 peserta dari 20 kopwan Kota Pasuruan.

Sumarni mengakui bahwa Kopwan di Kota Pasuruan semuanya telah berakta pendirian. Eksistensi Kopwan semakin dibutuhkan masyarakat, karena memiliki ciri khas keluwesan dalam manajerialnya dibandingkan dengan ‘bank tithil’ yang kurang bersahaja. Untuk memantapkan kinerja koperasi wanita, pihak Diskoperindag Kota Pasuruan acapkali memacu setiap Kopwan mengikuti berbagai pelatihan manajemen maupun keterampilan.

“Apalagi, masing-masing kelura-

han di Kota Pasuruan ini memiliki potensi yang layak dikembangkan untuk menjadi produk unggulan bagi pengembangan usaha Kopwan,” katanya.

Dicontohkan, di Kelurahan Sekar Gading banyak tumbuh pohon pisang yang ditanam penduduk setempat. Dari tanaman pisang, pelepahnya pisang bisa menghasilkan produk kerajinan. Sehingga Diskoperindag memberangkatkan kopwan di Kelurahan Sekar Gading ke Jogjakarta untuk menimba ilmu kerajinan pelepah pisang.

Target dari pelatihan kerajinan itu, Kopwan di Sekar Gading diharapkan mampu memproduksi potensi yang dimiliki wilayahnya untuk dikembangkan sebagai produk unggulan bagi koperasi setempat.

“Diskoperindag Kota Pasuruan memberangkatkan 10 orang untuk belajar kerajinan pelepah pisang,” kata Sumarni.

Dia mencontohkan lagi kawasan Sekar Gading yang dikenal dengan industri mebel, atau kawasan Panggung Rejo yang tumbuh subur dengan industri logamnya, dipacu untuk terus mengembangkan diri dalam kompetensi perdagangan global.

Untuk memacu kinerja Kopwan agar mantap dan berdaya guna bagi masyarakat, Diskoperindag Kota Pasuruan juga memacu tiap Kopwan untuk meningkatkan pemahamannya tentang perkopera-

Kasi Pengembangan UPT Diklat Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim Sutoyo SE, MM, Kadiskoperindag Kota Pasuruan Hj Sumarni SE, MM dan Kasi Kelembagaan Kadiskoperindag Kota Pasuruan Drs Susilo Rivai ketika membuka acara Pelatihan Singkat dan Praktik bagi Koperasi Wanita 2014 di Hotel BJ Perdana Pasuruan.

sian dengan mengikutkan pelatihan ke Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim di Malang, serta berbagai pelatihan singkat dan praktis.

Bimbingan kepada Kopwan tak sekadar arahan dalam membuat laporan keuangan. Tetapi, Kopwan dirangsang untuk terus bergerak maju dengan menciptakan kegiatan kerajinan yang bisa ditularkan kepada anggotanya. Semisal kegiatan kerajinan berbahan kerang atau kerajinan mengolah makanan dan minuman yang layak berkompetisi dengan produk-produk lain.

“Sebenarnya koperasi wanita itu dimanjakan oleh Pemprov Jatim maupun pemerintah pusat. Diskoperindag Kota Pasuruan memacu

kinerja Kopwan agar tidak terlena oleh kemanjaan itu, sehingga kami berharap Kopwan bisa eksis mengemban misi visinya,” kata Sumarni.

Disperindag Kota Pasuruan, lanjut Sumarni, adalah pelayan yang memberikan layanan untuk memajukan koperasi wanita, UMKM, perdagangan, dan perindustrian Kota Pasuruan. “Visi misi Kota Pasuruan ada di Diskoperindag, dan kami guyub menjalankannya sehingga beban itu bisa kami laksanakan dengan semangat kebersamaan.

Apalagi, bapak wali kota kami dulunya berpengalaman sebagai pengurus koperasi, sehingga perhatian beliau dan pemahaman tentang perkoperasian mendapat

dukungan penuh,” jelas Sumarni yang baru setahun ini menjabat Kadiskoperindag Kota Pasuruan.

Menurutnya, anggaran yang didapat institusinya tidak begitu longgar, sehingga Diskoperindag Kota Pasuruan berterima kasih atas dukungan dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim maupun pusat yang memberikan banyak dukungan untuk memajukan Kopwan.

Wilayah Kota Pasuruan, memiliki 329 unit koperasi dan 37 Kopwan. Untuk pembinaannya, telah terbentuk paguyuban koperasi wanita yang rutin menyelenggarakan pertemuan untuk membahas berbagai persoalan-persoalan yang dihadapinya. (baca: Paguyuban Koperasi sebagai Tempat Berbagi

Pengalaman) Khusus untuk pelatihan singkat manajemen perkoperasian, targetnya adalah tiap Kopwan mampu membuat laporan akuntansi keuangan. Karena bila koperasi tersebut ingin meningkatkan modal usahanya harus memenuhi laporan keuangan yang rutin tiap bulan atau tiga bulan. Selain itu juga laporan keuangan pada Rapat Anggota Tahunan (RAT). Dari situlah, akan diketahui kinerja koperasi apakah layak untuk mendapatkan modal usaha tambahan, atau masih perlu dilakukan pembinaan.

Bila masih ada Kopwan yang belum rutin membuat laporan keuangannya, kondisi itu diatasi dengan cara diarahkan oleh Diskoperindag atau dibantu oleh Kopwan lainnya. Karena banyak pengurus Kopwan yang belum memahami persoalan-persoalan teknis pembuatan laporan, akhirnya diikutkan dalam pelatihan.

Apalagi secara kelembagaan, akta pendirian koperasi wanita tersebut tergolong baru. Sehingga dengan pelatihan singkat laporan keuangan atau manajemen perkoperasian, diharapkan Kopwan bisa mandiri dalam dalam menyusun laporan keuangannya.

Pelatihan singkat laporan keuangan yang digelar oleh Badiklat Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim kemarin dibawakan oleh Drs Sumito MM, Widyaiswara Madya dari UPT Diklat Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim. Laporan keuangan koperasi wanita saat ini mengacu pada sistem laporan SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) yang diberlakukan sesuai peraturan kementerian. Sebelumnya, menggunakan PSAK No 27 (Peraturan Standar Akuntansi) yang kini mulai tidak digunakan.  *

Pembinaan yang Menumbuhkan Aset TAK dipungkuri, pembinaan yang dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim dan Diskoperindag Kota Pasuruan telah melambungkan aset Kopwan. Berawal dari modal awal operasional koperasi sebesar Rp 25 juta yang diterima Kopwan pada 2009 dari Pemprov Jatim, kini berkembang menjadi ratusan juta.

Hampir tiap tahun, Kopwan di kota Pasuruan mengalami pertumbuhan baik modal maupun anggota, sehingga dari modal awal yang digulirkan itu, dikucurkan kembali dana hibah tambahan sebesar Rp 25 juta, kemudian dikelola hingga berkembang sebagaimana yang dialami oleh Kopwan Bina Sejahtera di Kelurahan Bugul Kidul.

Kopwan Bina Sejahatera memiliki 144 anggota dengan aset sebesar Rp 200 juta. Ketua Kopwan Bina Sejahtera, Hj Suhartati menjelaskan sebagian besar anggotanya adalah pebisnis yang bergerak di bidang home industri, seperti produsen telur asin, katering, kue basah, dan produsen sirup. Produk yang dihasilkan anggota Kopwan Bina Sejahtera, kata Hj Suhartati, untuk memenuhi pasar lokal di kota Pasuruan. Namun, ada juga yang dipasarkan keluar kota berdasar pesanan, yakni seperti telur asin dan sirup.

Kopwan Bina Sejahtera tergolong Kopwan yang telah matang.

Akta pendiriannya pada Desember 2009. Di sini, tidak ada kredit macet yang menjadi beban koperasi. Malahan, kata Hj Suhartati, pihaknya kerepotan dalam mengelola keuangan, karena banyaknya permintaan kredit. “Saya akhirnya bekerjasama dengan perbankan atau dengan lembaga keuangan lain untuk mendapatkan pinjaman tambahan. Karena untuk memenuhi banyaknya permintaan kredit dari anggota. Kasihan bila mereka menunggu terlalu lama, sehingga kami menjalin kerjasama itu,” ungkap dia.

Ihwal sukses Kopwan lainnya dialami oleh kopwan Sejahtera di Kelurahan Karang Ketug. Kini, aset yang dimiliki kopwan Lestari mencapai Rp 200 juta. Kopwan Lestari yang diketuai oleh Yuli Setiowati, memiliki 80 anggota. “Kami menyaring ketat anggota, karena kami tak ingin manajemen Kopwan amburadul, sehingga keanggotaannya selektif,” ungkap Yuli.

Kegiatan Kopwan Lestari masih terbatas pada simpan pinjam.

Namun, produk yang dihasilkan anggotanya bisa dibanggakan, seperti beragam aksesori jilbab, mukena, dan gelang atau kalung berbahan monte. Produk-produk tersebut, acapkali ditampilkan dalam berbagai pameran untuk tingkat kota Pasuruan maupun di luar kota Pasuruan.

“Anggota kami banyak yang berkiprah membuat kerajinan, sehingga produk mereka mengisi pameran-pameran kerajinan,” kata Yuli berbangga diri. Dalam catatan pembukuan, Yuli mengakui tak memiliki anggota yang ‘bermasalah’ dengan kredit, sehingga arus keuangannya lancar dan mengalami peningkatan.

Pihaknya menerapkan suku bunga 1,5 persen untuk pinjaman, dengan masa pengembalian untuk pinjaman 10 kali angsuran.

Kopwan Lestari tergolong kopwan yang mandiri dan dewasa.

Setidaknya itu ditinjau dari akta pendirian pada 2009 dan kesehatan keuangannya yang mumpuni, dan tak memiliki catatan ‘bermasalah’ dengan kredit.

Yuli menegaskan, bahwa koperasi yang dikendalikannya sejak 2009 memberikan maksimum pinjaman yang diberikan kepada anggota sebesar Rp 2 juta. Namun bila digunakan untuk usaha, bisa Rp 3 juta.  *

Peserta sedang mengikuti pelatihan membuat kerajinan .

Paguyuban Koperasi Wanita Tempat Berbagi Pengalaman USIA Kopwan di Kota Pasuruan rata-rata tergolong muda. Secara kelembagaan, mereka berdiri sejak 2009 ketika kali pertama gaung Kopwan dibangun oleh Pemprov Jatim melalui Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim.

Pada 2009, dari 17 Kopwan yang siap beroperasi, yang telah mengantongi resmi akta pendirian sebanyak empat Kopwan, yakni Kopwan Bina Sejahtera di Kelurahan Bugul Kidul, Kopwan Dahlia di Kelurahan Ngemplak, Kopwan Citra Bunga Lestari di Kelurahan Sekar Gading, dan Kopwan Lestari di Kelurahan Karang Ketug.

Kemudian disusul oleh Kopwan Belly Sinta di Kelurahan Bakalan, Kopwan Ngudi Rahayu di Kelurahan Kepel, Kopwan Wanita Sejahtera di Kelurahan Kandang Sapi, dan Kopwan Gading Putri di Kelurahan Gading Putri.

Mereka tergolong koperasi wanita yang telah matang, karena mengawalinya lebih dulu dibandingkan dengan Kopwan lainnya. Nah, untuk membantu Kopwan-kopwan yang baru berdiri, akhirnya dibentuk Paguyuban Koperasi Wanita pada Juni 2010, yang anggotanya terdiri dari 37 koperasi wanita di Kota Pasuruan.

Paguyuban Kopwan ini secara organisatoris memiliki perangkat ketua, sekretaris, dan bendahara. Tiap bulan, mengadakan aktvitas rutin pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan dari ke-37 Kopwan tersebut. Di situ, berbagai persoalan yang dihadapi Kopwan diungkap dan dipecahkan bersama, sehingga meringankan beban yang dipikul Kopwan.

“Aktivitas pertemuan kami juga didampingi oleh Kasi Kelembagaan Diskoperindag Kota Pasuruan, Bapak Susilo Rivai, sehingga pertemuan tersebut Peserta pelatihan singkat dan praktik bagi Koperasi Wanita 2014 di Hotel BJ Perdana Kota Pasuruan, 6-8 Oktober 2014.

Peserta menyimak paparan teknis penyusunan laporan keuangan oleh Widyaiswara Madya dari UPT Diklat Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim.

menjadi media komunikasi antara koperasi wanita dengan Diskoperindag,” kata Ketua Paguyuban Koperasi Wanita, Yuli Setiowati.

Yuli menuturkan, berbagai persoalan yang dihadapi tiap-tiap koperasi wanita selalu diungkap dalam forum pertemuan. Sehingga masing-masing Kopwan bisa saling belajar kelebihan dan kekurangan. Dicontohkan semisal ada Kopwan yang kesulitan dalam membuat laporan keuangan. Akhirnya, problem itu diurai dan dicarikan solusinya dalam pertemuan. Sehingga pertemuan itu dinilai sangat solutif, karena langsung dibahas cara mengatasi penyelesaiannya.

Kehadiran Paguyuban Kopwan ini juga menjadikan soliditas Kopwan terjaga. “Di sini kami merasakan bisa tumbuh bersama. Sehingga kami menjadi guyub dan menambah paseduluran,” ujar Yuli Setiowati yang dikenal sebagai wanita energik di Kota Pasuruan.

Kegiatan Paguyuban Kopwan diselenggarakan tiap bulan dengan berpindah-pindah tempat.

Misalnya untuk Januari di Kopwan kelurahan A, kemudian bulan berikutnya beralih ke Kopwan di kelurahan B, dan bulan ketiga di Kopwan kelurahan C. Dengan cara begitu, masing-masing Kopwan bisa anjangsana dan memahami betul persoalan yang dialaminya.

Paguyuban ini juga memungut iuran Rp 20 ribu untuk tiap Kopwan. Iuran tersebut digunakan untuk konsumsi dalam pertemuan, dan bila ada sisa iuran difungsikan untuk kepentingan paguyuban. Misalnya untuk pengadaan seragam paguyuban yang harus dipakai dalam tiap kali

kegiatan pertemuan.

“Paguyuban ini menjadi tempat kami bermusyawarah. Paguyuban kami juga sering mendapat tamu dari instansi-instansi seperti Bank Jatim, atau dari kantor pajak. Kami mendapat bekal pengetahuan tentang dunia perbankan dan masalah-masalah perpajakan,” ungkap Yuli.

Diskoperindag Kota Pasuruan acapkali juga membawa tamunya ke Paguyuban Kopwan.

Semisal tamu dari Fakultas Ekonomi Universitas Jember memberikan pelatihan singkat tentang dunia industri dan perdagangan. Sehingga kegiatan paguyuban sangat bermanfaat bagi masing-masing anggota Kopwan.

Kadiskoperindag Kota Pasuruan Hj Sumarni SE, MM mengakui pihaknya hanya sebagai pelayan bagi kelangsungan Kopwan. Karena dunia koperasi dinilai sebagai pilar perekonomian negara. “Apalagi, kehadiran koperasi wanita memiliki dampak ganda, yaitu sebagai sumber kehidupan untuk mengendalikan ekonomi setiap rumah tangga. Sehingga, bimbingan berupa pelatihan terus digiatkan, agar mereka tumbuh berkembang sesuai pengaruh zaman,” kata Hj Sumarni.

Untuk menumbuhkembangkan koperasi wanita, diakui oleh Kadiskoperindag, dibutuhkan gerak langkah bersama. Beruntunglah, meski ada keterbatasan sumber daya manusia di dinas, namun masih mampu saling berinteraksi dengan pengurus Kopwan yang tersebar di kelurahan-kelurah. Sehingga, bimbangan terhadap koperasi wanita terus berjalan.  *

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

4

Jumat Pahing, 10 OKTOBER 2014

Pelanggar Perda di Sidoarjo Bisa Dipenjara Masyarakat di Kab Sidoarjo diharap tak berbuat macam-macam, sehingga melanggar Peraturan Daerah (Perda ). Karena bagi pelanggar akan ditindaklanjuti dengan pemberkasan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), sehingga bisa diteruskan ke rana hukum.

Menurut Kepala Satpol PP Sidoarjo, Mulyawan SH, pemberkasan ini mengacu pada Perda Nomor 23 tahun 2013. Bila diteruskan pada persidangan, sanksinya bisa kena kurungan penjara 6 bulan atau denda maksimal Rp50 juta. ‘’PPNS Sidoarjo tak main-main lagi, kita harapkan pelanggar Perda di Sidoarjo tak ada,’’ terang Kasatpol PP Sidoarjo, Mulyawan, didampingi Kabid Penyidikan dan Penindakan, Hari Sucahyono, Kamis (9/10) kemarin, di kantornya.

Diakui Mulyawan, selama ini bagi pelanggar Perda masih diberikan pembinaan atau pernyataan tak akan mengulang lagi. Tapi ternyata kadang-kadang upaya persuasif itu tak mempan. Maka kini Satpol PP dan akan bertindak tegas dengan menindaklanjuti secara hokum dengan pemberkasan, sehingga pelanggar bisa diajukan diper-

sidangan,’’ jelas Mulyawan.

Mulyawan menyebut, misalnya bagi pelaku pelanggar Perda yang menjadi penjual atau pengedar minumal alkohol (minol), pelanggar Perda yang tak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ataupun tak ada izin HO nya, tak memiliki izin operasional hiburan dan lain sebagainya. Pasti akan diseret ke pengadilan agar ada efek jerah.

Tak sampai ada proses pemberkasan, diakui juga oleh Mulyawan, bisa juga karena adanya pengawas bangunan yang berada di Dinas PU Cipta Karya. Bagi pelanggar telah diberikan teguran kesatu kedua dan ketiga.

Sehingga tak sampai melanggar dan tak sampai diteruskan ke pengadilan.

Keberadaan PPNS di Kab Sidoarjo, diakui Mulyawan, kini sudah jalan. Jumlah mereka sebanyak 39 berasal dari 12

KELANA

Tanamkan Cinta Makanan Khas Daerah Kab Mojokerto, Bhirawa Untuk memasyarakatkan makanan khas daerah dan menanamkan rasa cinta terhadap masakan khas daerah, tradisional dan nasional kepada generasi muda, Pemkab Mojokerto mengadakan festival makanan khas daerah.

Ajang yang digelar di Pendopo Pemkab Mojokerto itu digelar Bakorwil Bojonegoro, Kamis (9/10) kemarin. Festival yang digelar itu merupakan rangkaian kegiatan di Bakorwil Bojonegoro dalam rangka memeriahkan Hari Jadi ke-69 Provinsi Jatim, dengan tema makanan khas daerah mendukung pengembangan perekonomian di daerah. Selaian itu festival itu juga memberikan kesempatan untuk memamerkan produk-produk UMKM yang merupakan produk unggulan daerah masing-masing. ‘’Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan akan pentingnya konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) yang perlu disosialisasikan sampai pada tingkat terkecil dalam kelompok masyarakat, yaitu keluarga,’’ ujar Wakil Bupati Mojokerto, Hj Choirun Nissa kemarin.

Sebelum digelar lomba, diawali dengan tari gong persahabatan, yang mencerminkan masyarakat muda Mojokerto yang cinta damai, menggutamakan persahabatan dan dalam menjalankan kehidupan dengan iringan gamelan dari karawitan Sekar Melati pimpinan Ibu Hj Ikfina Mustofa Kamal Pasa dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia. ‘’Harapan kami kedepan agar festival dan pameran semacam ini dapat dilaksanakan setiap tahunnya dan menjadi icon Bakorwil Bojokerto,’’ tambah Wabup lagi.

Sebagai tuan rumah, Wabup memohon maaf jika dalam pelaksanaan festival makanan khas daerah se-Bakorwil Bojonegoro ini ada kekurangan di banyak hal. Lomba makanan khas daerah yang memperebutkan Piagam, Tropy, uang dan uang ganti bahan itu disediakan Bakorwil Bojonegoro.Q kar

Target Jargas Tuntaskan 10.350 SR Sidoarjo, Bhirawa Target sambungan Jaringan Gas (Jargas) untuk konsumsi Sambungan Rumah (SR) oleh Ditjen Migas yang diperuntukkan kepada masyarakat Sidoarjo secara gratis, bakal dituntaskan tahun 2014 ini. Dengan total pemasangan sekitar 10.350 SR. Menurut Kepala Dinas Koperasi Perindustrian Pedagangan UMKM dan ESDM, Fenny Apridawati, program itu hingga kini masih berjalan dan terus dikerjakan secara bertahap, dan dimulai sejak tahun 2009 lalu.

Salurah gas rumah tangga itu dipasok langsung oleh PT Lapindo Brantas Inc dengan melewati melewati jalur Porong, Tanggulangin terus menuju Desa Medaeng, terus kearah timur menuju Desa Wedoro dan Ngingas. ‘’Mereka yang sudah mendapatkan program pemasangan terlebih dahulu, kini sudah bisa menikmati gasnya,’’ katanya.

Adapun keberadaan gas itu sendiri lebih ringan berat jenisnya dibanding elpiji, sehingga akan meminimalisir terjadinya ledakan. Jika bocor, kandungan gasnya akan segera menguap terbawa angin, karena terlalu ringanya, juga tak mudah terbakar. Harganya pun kemungkinan bisa lebih murah dibandingkan dengan elpiji.

Penggunaan gas SR itu diharapkan bisa membantu masyarakat. Pasalnya, biaya tagihan perbulan dari gas SR lebih murah hampir 40% daripada elpiji. ‘’Kalau per bulan habisnya 100 ribu saat menggunakan elpiji, kalau sudah mengenakan SR biayanya bisa sekitar 40 ribu,’’ tegasnya.

Jadi, sambungan gas SR di Sidoarjo sendiri merupakan kerjasama dari BP Migas dan Lapindo Brantas. Penyaluran gasnya dilakukan BP Migas, sedangkan gas itu dipasok Lapindo Brantas. Dalam hal ini Pemkab Sidoarjo tak ikut campur, hanya sebagai pendataan warganya saja. ‘’Untuk pengelolaannya juga telah dilakukan PJU (Petrogas Jatim Utama) BUMD Provinsi Jatim,’’ tegas Fenny.Q ach

SKPD. Sekretariatnya di Kantor Pol PP Sidoarjo, Ketuanya Sekda dan sebagai Ketua harian, Kasatpol PP Sidoarjo. Mereka barubaru ini telah melakukan Rapat Koordinasi (Rakor), sehingga diharapkan bisa mengawal Perda dan UU di Kab Sidoarjo.

Satpol PP Gresik Amankan Ratusan Miras Razia Minuman Keras (Miiras) juga dilakukan Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) Pemkab Gresik. Dengan terus menyisir daerah-daerah yang diindikasi menjual Miras dan warung maupun kafe yang menyediakan pramusaji seronok. Kali ini, Satpol menyisir wilayah kecamatan, yaitu Menganti, Driyorejo dan Kebomas.

Untuk Kec Menganti seperti Desa Bringkang, Boteng, Domas.

Kec Wringinanom seperti Desa Pasinan dan Sumengko dan Kec Kebomas seperti warung yang berada di Ngipik dan Pujasera GKB (Gresik Kota Baru).

Di lokasi itu, petugas Satpol PP yang dipimpin langsung Kasi Ops, Agung Endro berhasil me-

ali/bhirawa

Keberadaan minuman beralkohol (Minol) yang makin merajalela, membuat Satpol PP Sidoarjo melakukan razia bersama tim gabungan dari Polres dan Kodim Sidoarjo. ngamankan ratusan Miras seperti Miras Merek Anggur, Bir Bintang, Raja Jemblung, Bir Hitam dan lainnya. Selain itu, petugas juga berhasil mengamankan delapan pramusaji yang tak mempunyai identitas. Mereka kemudian digelandang ke markas Satpol PP,

di Jl Dr Wahidin Sudirohusodo untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menurut Agung, Operasi Pekat (Operasi Penyakit Masyarakat) itu dilakukan Satpol PP selain untuk menegakkan Perda, juga untuk menindaklanjuti laporan

masyarakat yang merasa terganggu dengan adanya penjualan Miras di daerahnya. ‘’Laporan itu benar, setelah kami adakan operasi ternyata hasilnya benar, kami banyak mendapatkan Miras di daerah-daerah yang kami razia,’’ katanya.

Agung juga menjelaskan, Miras yang berhasil diamankan ratarata kadar alkoholnya tinggi, yakni masuk kategori golongan A ()5 hingga 5%) dan golongan B (5% hingga 20%).

Sementara untuk delapan pramusaji, kata Agung, setelah mereka dilakukan pendataan dan pembinaan selama 24 jam, mereka kemudian dipulangkan. ‘’Para pramusaji sudah kami pulangkan.

Mereka kami minta untuk mematuhi aturan-aturan yang telah berlaku saat menjaga warung maupun kafe,’’ terang Agung.

Sedangkan para pemilik Miras, tambah Agung, mereka akan disidangkan tindak pidana ringan (Tipiring), karena melanggar Perda Nomor 15 tahun 2002, tentang larangan peredaran Miras dan Perda Nomor 25 tahun 2004, tentang ketertiban umum.Q ali, eri

KMP Pusat Tentukan Cabup Sidoarjo Sidoarjo, Bhirawa Partai-partai di Sidoarjo yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) akan merapatkan barisan mendukung satu Cabup, bila Pilkada tak langsung jadi diterapkan dalam Pilkada 2015 mendatang.

ali kusyanto/bhirawa

Karena merasa sudah tua, sejumlah PNS Sidoarjo yang ikut ujian dinas di Balai Diklat Sidoarjo, kemarin, merasa gampang lupa dengan materi pembekalan ujian dinas yang telah diberikan.

PNS Tua Peserta Ujian Dinas Mengeluh Sidoarjo, Bhirawa Sebanyak 50 PNS Sidoarjo berpangkat II D, Kamis (9/10) kemarin, mengikuti ujian dinas agar bisa naik pangkat ke III A, di Balai Diklat Pemkab Sidoarjo, Jl Mojopahit. Namun sebelum ujian dinas dimulai, sejumlah peserta sudah tua mengeluh, karena merasa kemampuan daya ingatannya sudah berkurang. Sehingga sering lupa dengan materi pembekalan ujian dinas yang telah diberikan.

Dari informasi yang didapat, PNS yang sudah tua itu bisa jadi masuk menjadi PNS dengan ijasah SMP. Sehingga masa kerja mereka yang diperkirakan sudah mencapai 25 tahunan itu, masih tetap II D. Menurut Kabid Diklat BKD Sidoarjo, Ratna Kustini, digelarnya ujian dinas ini termasuk sebagai suatu penghargaan Pemkab Sidoarjo ke-

pada mereka agar pangkatnya bisa naik. ‘’Sebab bagi mereka, untuk bisa ke posisi III A tak bisa langsung, kecuali ada izin belajar kepada mereka,’’ terang Ratna, didampingi Arif Mulyono SSTP, Kasubid Teknis Fungsional Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sidoarjo, di lokasi ujian dinas, Kamis ( 9/ 10) kemarin.

Ratna mengakui, dalam ujian dinas ini, bisa saja ada PNS yang tak lulus. Beberapa faktor penyebab, diantaranya bisa karena tak tertib selama mengikuti pembekalan ujian dinas yang disampaikan narasumber ataupun mereka tak paham dengan materi ujian pembekalan yang disampaikan. ‘’Tapi kami harap mereka bisa lulus semuanya,’’ kata Ratna berharap.

Sebelum mengikiti ujian dinas ini, 50 PNS dari 17 SKPD itu wajib mengikuti pembekalan ujian dinas yang diberikan mu-

lai 6 Oktober sampai 8 Oktober.

Materinya terdiri dari Pancasila, UUD 45, Korpri, Sejarah, Bahasa Indonesia.

Selain itu, kata Ratna, pihak panitia penyelenggara juga akan mengajari komputer bagi yang lulus ujian nanti, bagi mereka yang tak bisa komputer. Dikarenakan penggunaan komputer saat ini dianggap sangat perlu.

Sebab saat ini zamannya sudah maju, zaman serba menggunakan IT. Bila sampai tak bisa nanti bisa tertinggal. ‘’Intinya jangan jadi PNS Jadul,’’ komentarnya.

Dari pendataan, setelah didata dari 50 peserta ujian dinas ini, yang ternyata tak bisa mengoperasionalkan komputer ada sebanyak 26 PNS. Sedangkan yang mahir 24 orang PNS. ‘’Bisa komputer ini akan kita jadikan sebagai syarat bagi mereka nanti, untuk ambil surat tanda lulus,’’ Kata Ratna.Q ali

Menurut Sekretaris DPD Golkar Sidoarjo, Margono, KMP menjadi perekat bagi partai yang bertujuan memenangkan Pilkada Sidoarjo, pilihan calon itu kemungkinan akan ditetapkan dan ditunjuk langsung oleh pimpinan KMP di tingkat pusat yang terdiri dari Golkar, PKS, Gerindra, Demokrat, PAN. ‘’Kita belum tahu posisi PPP masih ngambang. Tetapi walaupun tanpa PPP, hitungan di atas kertas KMP masih menang,’’ katanya.

Margono yakin melihat perkembangan politik saat ini, Pilkada tak langsung yang sudah diundangkan akan benar-benar diwujudkan oleh anggota DPR Pusat. UU Pilkada itu merupakan inisiatif KMP, yang tampaknya Perppu Pilkada langsung yang diajukan Presiden itu akan ditolak DPR. Dengan komposisi DPR yang didominasi KMP, Margono merasa yakin bahwa Perppu (Peraturan Pengganti Undang-undang) itu akan ditolak.

Bila konteksnya Pilkada tak langsung, ia menduga akan banyak pelamar yang mengajukan lamaran Bacabup melalui KMP. Di Sidoarjo ini ada lima fraksi dari KMP yang semuanya punya hak untuk mengajukan nama. Artinya fraksi berhak menjadi pengusul dengan melakukan verifikasi, penyaringan, penjaringan tetapi keputusan akhir yang menentukan adalah KMP pusat. Nama-nama itu akan digodok di KMP pusat.

Pilkada Sidoarjo yang dilangsungkan sekitar Juni 2015, menurut Margono, akan menjadi momentum berkibarnya KMP di Sidoarjo. Dengan kekuatan lima partai pengusung akan mengantongi jumlah 27 kursi (minus PPP). Bila KMP konsisten dalam pemilihan nanti bisa dipastikan Bupati Sidoarjo bisa dimenangkan. Namun ini hanya hitungan di atas kertas, di lapangan nanti ditentukan konstelasi politik yang berkembang di ujung Juni 2015 nanti. ‘’Calon yang diajukan KMP nanti bisa siapa saja.

Apakah Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah atau wakil bupati, Hadi Sutjipto boleh mendaftar? Hal itu boleh iya boleh tidak. Walaupun secara pribadi sebenarnya saya sudah jenuh dengan kepemimpinan Sidoarjo saat ini,’’ kata Margono.

Tetapi Golkar tak pernah membatasi siapapun pihak yang melampar menjadi Bupati Sidoarjo. sebagai partai daerah, hanya melakukan tugas sesuai mekanisme yang diatur partai. Tetapi keputusan final ada di Jakarta.

Namun ketua partai di KMP yang menolak disebut namanya mengatakan, belum ada kepastian Pilkada langsung atau tak langsung. ‘’Terlalu premature dibicarakan sekarang,’’ terangnya. Jangan-jangan Pilkada tetap langsung.

Kalau sistemnya Pilkada langsung, Pak Saiful (Bupati sekarang) tinggal pelantikan saja. Dengan Pilkada langsung, siapa yang bisa mengalahkan Saiful Ilah. Tokoh ini sangat berpengaruh di masyarakat, interaksinya dengan rakyat sangat baik. Ibaratnya Saiful digandengkan dengan tuyul saja bisa menang kok,apalagi kalau pasangannya juga sangat kuatnya.Q hds

Museum Mpu Tantular Masuk Kampus Selain mempromosikan melalui sekolah tingkat SMA di Jatim.

Dinas Kebudayaan dan Periwisata (Disbudpar) Provinsi Jatim dalam mempromosikan museumnya, yakni Museum Negeri Mpu Tantular juga melakukan jemput bola dengan cara promosi melalui kampus atau ‘Museum Masuk Kampu.’

Seperti yang dilakukan tang gal 7 Oktober hingga 9 Oktober lalu, yakni telah menggelar benda bersejarah di Kampus Universitas Negeri Malang (UM), tepatnya di Gedung Sasana Budaya dengan membawa 150 koleksinya.

Materi koleksi yang dipamerkan terdiri dari bendabenda bersejarah berupa koleksi Arkeologika (Alat-alat prasejarah dan peninggalan Hindu-Budha), Koleksi Etnografika (tenun dan alat keperluan sehari-hari) dan Koleksi Filologika (naskah kuno).

Bentuknya seperti patung, keris, wayang serta kain batik dengan berbagai ragam corak, tulisan-tulisan huruf Jawa dan Bali dari daun lontar yang menggambarkan kisah Ramayana, Kertagama, dan Mahabarata. ‘’Tulisan itu adalah replica, bukan yang asli. Walau begitu, isinya tetap sama karena ditulis oleh pujanggapujangga dari Bali dan Jawa,’’ kata Sri Edi Tjahyokuntjoro, Kasi Koleksi dan Konversi Museum MPU Tantular yang mewakili Kepala UPT Mu-

seum Negeri Mpu Tantular Jatim Drs Edi Iriyanto MM. Menurut Sri Edi, pameran ini sebagai upaya mendekatkan koleksi museum dengan masyarakat. Sasarannya di sini adalah para mahasiswa, dan pelajar. Pameran ini juga bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Sosial, UM. ‘’Sebagian alat praktik dari Jurusan Ilmu Sejarah juga turut dipamerkan di sini,’’ katanya.

Pameran seperti ini sebaik nya terus dilakukan, sebab para mahasiswa ataupun pelajar bisa mendapatkan banyak pengetahuan baru, seperti huruf Palawa, perubahan huruf Jawa Kawi ditiap abadnya. ‘’Saya baru tahu naskah kuno di Lontar itu seperti ini. Walaupun ini replica, tetapi karya ini sudah cukup menggambarkan ben-

tuk tulisan di lontar itu seperti apa,’’ ucap salah satu mahasiswi Jurusan Sejaran, Irnawati.

Pameran yang dibuka Rek-

tor UM, Prof Dr Suparno MPd itu dijadwalkan berlangsung selama dua hari, mulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB.Q ach,adv

achmad suprayogi/bhirawa

Kain batik seperti inilah yang juga menjadi perhatian para pengunjung saat dipamerkan di Kampus Universitas Negeri Malang.

Jumat Pahing 10 OKTOBER 2014

KILAS JATIM

Pilwali 2015, KPU Kota Tunggu Keputusan Pusat Kota Blitar, Bhirawa Rencana dilaksanakannya pemilihan Wali Kota Blitar yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 mendatang, KPUD Kota Blitar masih menunggu kepastian hokum hartono/bhirawa dari KPU Pusat.

Setyo Budiono Sehingga sampai saat ini meskipun harusnya beberapa tahapan harus dilakukan seperti pengajuan alokasi anggaran yang mencapai Rp 7 miliar haru berhenti menunggu kepastian hukum yang jelas.

Hal ini diungkapkan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Blitar, Setyo Budiono. Pihaknya mengakui, meskipun pada Perpu No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah memperbolehkan daerah menyelenggarakan Pemilukada secara langsung, mengingat waktu yang semakin mendesak yakni pada tahun 2015 mendatang, pihaknya sebagai penyelenggara harus tetap menunggu kepastian hukum berupa produk hukum turunan dari Perpu tersebut.

“Sesuai petunjuk KPU Pusat, penyesuaian peraturan akan dilakukan dalam peraturan-peraturan KPU terkait pelaksanaan Pilkada 2015 serta peraturan Kemendagri terkait juklak dan juknisnya,” kata Setyo Budiono.

Selain itu dikatakan Setyo Budiono, meskipun dalam Perppu tersebut mengatur pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung, namun kemungkinan besar juga terdapat sejumlah aturan yang berbeda dengan pelaksanaan Pilkada langsung sesuai dengan periode sebelumnya. “Sehingga kepastian hukum melalui produk hukum turunan Perpu ini sangat urgent bagi penyelenggara Pemilu di daerah,” jelasnya lagi.Q htn

JAWA TIMUR

Korupsi di SKPD Marak, Justru Raih WTP Nganjuk, Bhirawa Kabupaten Nganjuk untuk kali kedua meraih penghargaan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait laporan hasil pemeriksaan (LHP) keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk anggaran tahun 2013. Ironisnya pada tahun 2013 dua instansi yakni Satpol PP dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Dikpora) justru didera kasus korupsi.

Dalam korupsi Dinas Dikpora menyerat Kepala dinas Bambang Eko Suharto dalam pengadaan meubelair. Nama pejabat lain yakni Kepala Bidang TK-SD Drs Sudjiono dan pejabat pengadaan barang Bawazir. Dalam kasus korupsi pengadaan mebelair itu kerugian Negara diperkirakan Rp 941.040.000.

Kemudian dakam korupsi dana operasional Satpol PP, menyeret Tujuh terpidana yang dijebloskan Lapas Nganjuk mereka adalah Kasatpol PP Pemkab Nganjuk Drs. Ali Supandi dan M Hasyim Kasi operasional Satpol PP. Kemudian kemudian empat bendahara Satpol PP yakni Suyono, Mugiarsih, Diana

Kartika, Marsudin Aisiyah Rahmawati dan seorang Kasi Heny Susilo.

Dalam kedua kasus korupsi tersebut, hakim pengadilan tindak pidana korupsi menjatuhkan hukuman satu tahun hingga dua tahun penjara.

“Pemberian opini WTP oleh BPK kepada Pemkab Nganjuk harus dikaji ulang. Karena di Pemkab Nganjuk sendiri banyak pejabatnya yang masuk penjara karena korupsi,” ujar Basori Sag, Anggota DPRD dari fraksi Gerindra.

Basori mengatakan, penghargaan WTP diberikan kepada pemerintah yang benar-benar bersih dari penyelewengan keuangan negara. Sementara kasus korupsi yang terjadi di Nganjuk selalu melibatkan

pejabat Pemkab Nganjuk yang merupakan pengguna anggaran di masing-masing satuan kerja.

Sehingga jika penghargaan WTP hanya sekedar fromalitas adsministrasi seharusnya kriteria penilaiannya harus ditinjau ulang. “Bik secara adsministrasi tetapi bobrok dalam implementasi, apa gunannya pemberian penghargaan WTP,” tegas Basori saat ditemui Bhirawa di Kantor DPRD Nganjuk.

Menanggapi tudingan miring terkait penghargaan WTP, Kabag Humas Pemkab Nganjuk Ghozali Afandi menyatakan, raihan penghargaan Opini WTP Kabupaten Nganjuk dari BPK RI tersebut merupakan hasil kerja dan komitmen

seluruh satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) dalam pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel.

Kabaghumas juga menyebutkan bahwa penghargaan opini WTP diberikan oleh BPK RI lewat penilaian laporan hasil keuangan dan tidak terkait dengan kasus korupsi yang terjadi di SKPD. Artinya, Kabupaten Nganjuk masuk dalam penilaian dari BPK RI dan berhasil masuk sebagai salah satu kabupaten yang menerima penghargaan. “Yang jelas antara pengharagaan WTP dan kasus korupsi di SKPD tidak ada hubungannya karena hal itu tidak termasuk kriteria penilaian laporan keuangan,” jelas Ghozali Afandi.Q ris

Perubahan Arus Lantas Baru Bingungkan Pengguna Jalan

Calon Pimpinan DPRD Definitif Ditetapkan Sumenep, Bhirawa Calon Pimpinan DPRD Sumenep definitif masa keanggotaan 2014-2019 telah ditetapkan melalui rapat paripurna.

Penetapan ini sudah sesuai dengan harapan bersama yang mengacu pada PP Nomor 16 tahun 2010, dimana parpol yang mengajukan kadernya duduk di unsur pimpinan harus menyertakan rekomendasi DPP parpol yang bersangkutan.

Wakil Ketua Sementara DPRD Sumenep, Moh Hanafi menyatakan, setelah nama-nama calon pimpinan dewan Sumenep definitif ditetapkan, pihaknya akan mengirimkan ke Gubernur Jawa Timur melalui Bupati setempat untuk mendapatkan surat keputusan (SK).

"Kami telah menetapkan nama-nama calon pimpinan dewan definitif sesuai nama yang diusulkan parpol yang berhak mengusulkannya," kata Moh Hanafi, Kamis (09/10).

Menurutnya, nama-nama calon pimpinan definitif itu rencananya akan dikirim ke Gubernur besok lusa. Diharapkan SK itu segera turun sehingga wakil rakyat diujung timur pulau Madura ini segera melanjutkan tugasnya untuk memenuhi alat kelengkapan dewan.

"Besok lusa akan kami kirim ke Gubernur untuk selanjutnya diberi SK. Setelah mendapatkan SK, nama-nama tersebut dilakukan pelantikan," ujarnya.

Dia berharap, proses pelantikan dan pemenuhan alat kelengkapan dewan itu cepat terealisasi karena anggota dewan masih memiliki tugas yang harus dilakukan secara cepat yakni pembahasan RAPBD 2015. "Pembahasan RAPBD ini lebih penting untuk disegerakan karena menyangkut Sumenep kedepan. Semoga pembahasan alat kelengkapan dewan itu tidak menyita waktu yang terlalu lama," tegasnya.

Sesuai surat usulan dari parpol, PKB mengusulkan Herman Dali Kusuma, PPP Achmad Salim, Demokrat, Hanafi dan PAN Faisal Muklis.Q sul

5

Salah satu Gedung MAN Keboan Ngusikan Jombang yang ambruk beberapa bulan lalu.

ramadlan /bhirawa

Gedung MAN Keboan Ambruk, Polisi Tetapkan Tiga Tersangka Jombang, Bhirawa Polisi telah menetapkan tersangka atas ambruknya gedung MAN Keboan Kecamatan Ngusikan Jombang. Namun dari 5 orang yang telah ditetapkan sebgai tersangka awal Juni 2014 lalu, kini hanya tinggal 3 tersangka sementara 2 orang belum ada kepastian.

Penetapan ketiga tersangka ini setelah polisi melakukan penyelidikan hampir selama 9 bulan setelah ambruknya gedung MAN Kebuan yang terjadi pada akhir 2013 lalu. “Sudah ada tiga tersangka bukan 5 orang, dan sekarang kita masih terus melakukan proses sidik dan menunggu hasil pemeriksaan BPKP dan saksi ahli pengadaan barang dan jasa,” jawab Kasat reskrim Polres Jombang, AKP Harianto Rantesalu, SIK, Kamis (9/10) menjelaskan.

Ketiga tersangka tersebut, adalah NT selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), ML

selaku Pejabat Pembuat komitmen (PPK) dan MS selaku Ketua Lelang pada proyek RKB MAN Keboan Kecamatan Ngusikan Jombang.

Sebelumnya, akhir Juni 2014 lalu, polisi telah menetapkan 5 tersangka atas kasus ambruknya ruang kelas yang dikerjakan oleh rekanan asal Mojkerto, CV Citra Mandiri Sentosa, dengan nilai lelang proyek sebesar Rp 240 juta tersebut.

Namun polisi enggan menyebut nama siapa saja yang menjadi tersangka. dan berapa kerugian yang ditimbulkan.

Seperti diketahui, Baru satu tahun dibangun, ruang kelas baru MAN Keboan Ngusikan Jombang, Desember 2013 lalu ambruk.

Beruntung tidak ada korban jiwa, karena sekolah sedang libur setelah menjalani ujian.

Namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta dan ruang belajar menjadi berkurang. Q rur

Situbondo, Bhirawa Perubahan arus jalan kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat disejumlah titik strategis Kota Situbondo, secara umum berjalan sebagaimana mestinya, pagi kemarin (9/ 10). Namun demikian, tidak sedikit para pengguna jalan yang kebingungan atas perubahan arah jalan yang digagas jajaran Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Situbondo tersebut.

Banyak para pengendara harus putar haluan karena arah jalan ditutup tim gabungan yang terdiri dari Sat Lantas Polres, TNI dan Dishub Kominfo Kabupaten Situbondo.

Menurut Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Situbondo, Lutfi Joko Prihatin, perubahan arus jalan lalu lintas kendaraan di beberapa ruas Kota Situbondo secara resmi diberlakukan mulai 9 Oktober 2014. Sebelumnya pernah diuji coba, kata Lutfi, namun masih belum siap secara keseluruhan karena terbentur beberapa kendala.

“Baru mulai kemarin, kami bersama jajaran lain siap memberlakukan perubahan arus jalan tersebut. Yang pasti, dari hasil evaluasi sementara proses perubah-

an arus jalan tersebut berjalan cukup baik,” ujar Lutfi JP kemarin.

Mantan Kepala Bagian Hukum Setkab Situbondo itu menerangkan, perubahan arus jalan di kawasan Jalan Ahmad Yani dan sepanjang Jalan Pemuda hingga Jalan Diponegoro menjadi satu arah bertujuan untuk melancarkan arus lalu lintas yang selama ini tampak padat. “Ini (perubahan arus) kami lakukan juga didasarkan oleh tim penilai WTN dimana ruas jalan tersebut kerap kali terjadi kemacetan, sehingga dirubah menjadi satu arah saja,” tegas Lutfi.

Pengamatan Bhirawa menyebutkan, meski beberapa sudut jalan Kota dijaga ketat Petugas Dishub dan Kominfo, banyak pengguna jalan yang melakukan pelanggaran dengan melawan arus jalan. Misalnya saja di jalan timur alun-alun dan di Jalan Diponegoro.

Namun ketika itu dikonfirmasikan perihal tersebut kepada Kadishub Kominfo, Lutfi secara tegas memakluminya karena masih awal percobaan. “Sama halnya kalau kita masih pengantin baru, masih kebingungan mencari jalan,” seloroh Lutfi.Q awi

sawawi/bhirawa

Salah satu alat penunjuk perubahan arus lalu lintas dipasang Dishub dan Kominfo Kabupaten Situbondo, di jalan Ahmad Yani, kemarin.

Depo Sampah Akan Hasilkan Gas Metan Banyuwangi, Bhirawa Depo sampah di lingkungan GOR Tawangalun, Banyuwangi kota, rencananya digunakan sebagai pilot project untuk menghasilkan gas metan. Rencana ini seiring kucuran dana dari Kementerian PU sebesar Rp 600 juta. Kementerian ingin mencoba gas metan bisa dihasilkan lewat depo sampah setelah

Tempat Pembuangan Akhir Bulusan berhasil menciptakan gas metan. "Kami ingin mengurangi dan memanfaatkan sampah. Prinsipnya 3R (Reduce, Ricycle, Reuse)," kata Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Banyuwangi, Arief Setyawan, Kamis (9/10).

Dengan cara ini, ia ingin memberikan contoh kepada ma-

syarakat bahwa sampah bermanfaat bagi kehidupan. Bila depo sampah berhasil menghasilkan gas metan, ke depan ia merancang untuk memanfaatkan tong sampah di setiap rumah agar berfungsi sama. Arief lantas mengurutkan gambaran pengelolaan sampah. "Sampah itu dihasilkan oleh rumah tangga, dibawa petugas sampah ke

depo, dan dari depo ke TPA," ia menjelaskan.

Di setiap tahapan ini, Arief berharap masyarakat berkontribusi mereduksi sampah sebelum tiba di TPA. Soalnya, rumah tangga sebagai ujung tombak penghasil sampah, baik kering dan basah. Dengan begitu, pola pengelolaan sampah bisa disederhanakan. "Cari tempat untuk depo sampah itu

susah. Karena masyarakat melihat sampah itu menjijikkan, padahal sampah dihasilkan oleh masyarakat sendiri.

Depo sampah GOR Tawangalun diharapkan bisa mengalirkan gas metan sebelum penjurian piala Adipura atau paling lambat akhir 2014. Pemanfaatan gas metan ini sekaligus mereduksi pengeluaran pembelian tabung gas.Q nan

Perajin Gerabah Semanding Tuban Butuh Perhatian Pemerintah Pada saat musim kemarau seperti saat ini, para pengrajin gerabah di Keluahan Karang, Kecamatan Semanding, Tuban setidaknya bisa memanfaatkan cuaca untuk membuat kerajinan yang terbuat dari tanah liat dengan maksimal, akan tetapi karena keterbatasan biaya pruduksi, pembuatan kerajian gerabah hanya dibuat sesuai pesanan saja.

khoirul huda/bhirawa

Salah satu pengrajin gerabah Keluahan Karang, Kecamatan Semanding, Tuban yang memanfaatkan musim kemarau untuk membuat kerajian seadanya untuk menyambung hidup.

Meski bahan baku tanah liat melimpah dan cuaca yang mendukung, lagi-lagi karena tidak ada suport dari pemerintah daerah (Pemda) untuk memberikan modal usah dan dari pihak ketiga untuk memberikan pelatihan ketrampilan, membuat para pengrajin gerabah ini sekedarnya saja membuat gerabah.

Seperti yang disampikan oleh Sukarti, salah satu perajin gerabah, selama 10 (sepuluh) tahun menjalankan usaha sampinganya sebagai pengrajin gerabah, ia belum pernah sekalipun mendapatkan bantuan modal usaha dari peme-

rintah setempat. Padahal Dia dan perajin gerabah lainya sebenarnya sangat membutuhkan modal, terutama saat musim kemarau seperti sekarang ini agar dapat memproduksi gerabah lebih banyak.

"Musim kemarau seperti ini ya bagus mas, tapi kendala modal itu jadi nunggu barang laku duluh baru beli bahan baku untuk produksi lagi, coba kalo ada bantuan modal dari pemerintah, bisa memproduksi lebih banyak, dan saya yakin masyarakat sekitar sini lebih kreatif," kata Sukarti Warga kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, Tuban in saat dikon-

firmasi Bhirawa (9/10).

Lebih lanjut diterangkan, selain bantuan kredit lunak untuk modal usaha, sebenarnya warga Karang juga membutuhkan bantuan keterampilan, agar dapat memproduksi gerabah dengan bentuk lain, (Tidak hanya Kuali), dengan demikian perekonomian warga Karang yang sebagian besar menggantngkan hidup dari memproduksi gerabah dapat terangkat. "Bagus mas kalau bisa membuat pot, atau diberikan keahlian membuat kerajinan lain biar tidak kuali saja yang harganya murah sekali," kata Sukarti sambil membentuk adonan tanah liat menjadi kuali.

Disampaikan pula, kalaupun sebagian masyarakat diwilayahnya pernah mendapat bantuan alat dari salah satu perusahan plat merah (BUMN.red), akan tetepi karena tidak dibarengi dengan pelatihan untuk memacu kreatifitas warga, akhirnya ber-

henti juga. "Dua tahun lalu kita dapat bantuan dari perusahan semen, tapi tidak ada pelatihanaya, kalau pemerintah belum ada mas, tidak tahu para pejabat itu kok diam saja," keluh sukarti.

Tak hanya itu, ia juga bermimpi ada semacam koperasi yang dibentuk pemerintah untuk mempermudah masyarakat Karang dalam mencari modal, selain itu juga adanya pelatihan pembuatan gerabah aneka bentuk, agar pasar mereka tidak hanya berkutat pada kuali saja.

Terkait dengan hal tersebut, pemerintah kabupaten tuban dalam hal ini Dinas Perekonomian dan Pariwisata saat dikonfirmasi mengaku akan melakukan penelitian dan pengkajian terlebih dahulu. “Iya mas, makasih informasinya, akan kita lihat dulu prospek-nya,” Kata Ir. Farid Ahmadi Kadis Perekonomian dan Pariwisata (9/10).Q hud

JAWA TIMUR

6

Jumat Pahing 10 OKTOBER 2014

DPW PPP Siap Pecat Kader Mbalelo

KILAS JATIM

Syiah Harus Segera Direkonsiliasi

Melawan Komitmen Koalisi KMP

Sampang, Bhirawa Meski bukan menjadi fokus agenda kedatangan kementerian Polhukam di Kabupaten Sampang, Rabu (8/10), terkait rekonsiliasai penanganan konflik syiah di Kabupaten Sampang, namun sempat dibicarakan dalam rapat tertutup di pendopo Bupati Sampang.

Demikian dikatakan Arief Poerboyo Moekiyat koordinatir Deputi VI bidang koordinasi kesatuan bangsa (Kementrianpolhukam RI). Menurut Arief Poerboyo Moekiyat, memang kedatangan kami ke Kabupaten Sampang mencoba melakukan pemetaan terkait predikat daerah tertinggal di Kabupaten Sampang, namun dalam rapat tertutup memang sempat disinggung terkait progres rekonsiliasi kasus Syiah di Kabupaten Sampang.

“Pada dasarnya penyelesaian kasus Syiah ini bukan hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab elit politik dan masyarakat itu sendiri untuk menyelesaikanya. Oleh sebab itu, kita harus memperkuat kembali wawasan kebangsaan, pancasila, undang-undang dasar 1945, Negara kesatuan republik Indonesia dan Bhineka tunggal ika,” kata Arif.Q lis

Situbondo, Bhirawa Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Penguatan Ideologi (dulu OKK) DPW PPP Jawa Timur, HA. Zainuri Gazali, mengeluarkan warning kepada seluruh kader PPP se Jatim, kemarin (9/10).

Dasar peringatan itu, kata pria asli Jangkar, Situbondo itu mengacu kepada perintah lisan Ketua Umum (Ketum) DPP PPP Surya Darma Ali, melalui sambungan telepon, kemarin lusa.

Dalam peringatan itu, semua kader diminta untuk selalu mematuhi auran AD/ ART partai, termasuk menjaga kesolidan koalisi merah putih (KMP). Jika ada kader yang membangkang, DPW PPP Jatim tidak segan-segan melakukan pemecatan, seperti yang dilakukan kepada Ketua DPC PPP Bangkalan, Sampang dan Kabupaten Malang, beberapa waktu lalu.

Menurut mantan anggota DPRD Situbondo itu, sebagai Wakil Ketua DPW PPP Jatim ia juga memeiliki tugas se-

bagai Ketua desk pemilukada, yang notabene memiliki tanggung jawab menelaah calon figur calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota maupun Wakil Walikota termasuk peluang kemenangan si calon.

“Di PPP juga ada wakil Ketua yang membidangi desk pilpres (pemilihan presiden) dan desk pileg (pemilihan legislatif),” tutur Zainuri, kemarin.

Masih kata Zainuri, desuai dengan Keputusan Ketum PPP, bahwa partai berlambang kabah itu tetap berkoalisi dengan KMP dan sebaliknya

tidak berkoalisi dengan Indonesia Hebat. Ia juga mengakui saat pemilihan Ketua MPR RI sempat ada yang pecah dengan KMP dan memilih koalisi dengan KIB, karena akibat persoalan internal PPP. “Namun yang pasti PPP Jatim tetap solid, sesuai dengan persetujuan bersama berupa pakta integritas partai partai di di KMP (Golkar, Gerindra, PKS, PAN, PPP dan PBB). Koalisi ini berlaku ke seluruh daerah-daerah diseluruh Indonesia. Kecuali jika perolehan suara partai-partai KMP di Kabupaten/Kota/Provinsi tidak berdaya, maka dibolehkan koalisi dengan yang lain,” tegas Zainuri.

Terkait arus suara kader PPP di Kabupaten Situbondo, Zainuri juga menyinggung bahwa realitas politik diparlemen berbeda dengan daerah lain.

Jika kader PPP berkoalisi dengan partai KMP, maka

Warga Keluhkan Pelayanan Bidan Desa

Kab Kediri, Bhirawa Kemenag Kabupaten Kediri mulai mendistribusikan buku kurikulum 2013 ke sejumlah Madrasah. Meski jumlah buku yang didistribusikan hingga saat ini masih jauh dari kebutuhan Kemenag berjanji akan segera memenuhi kekurangan buku-buku pelajaran agama itu demi memperlancar kegiatan belajar mengajar.

Humas Kantor Kemenag Kabupaten Kediri Paulo Jose Xemenes mengakui jumlah buku yang didistribusikan masih jauh dari total kebutuhan yang diperlukan dan pihakna baru dapat menyediakan sepertiga kebutuhan. “Baru seprtiganya saja yang datang. Harapan kami kekurangan buku itu dapat segera datang dari kantor wilayah Jatim,” ujar dia.

Menurutnya molornya pendistribusi buku kurikulum 2013 ke sekolah ini terjadi karena adanya beberapa faktor teknis yang dialami oleh pemerintah pusat sebagai penyelenggara pengadaan buku kurikulum 2013 ini, “Di antaranya karena persoalan tingkat percetakan sebagai rekanan pengadaan serta persediaan buku yang relatif sedikit dibandingkan kebutuhan yang diperlukan,” terang dia.Q mb2

semua kader PPP, termasuk 9 anggota DPRD dari PPP, untuk selalu melaksanakan instruksi DPW PPP,” ungkap Zainuri.

Soal PAC-PAC PPP yang belakangan santer mengusung calon Bupati sendiri itu merupakan kreasi politik dan komunikasi politik yng wajib dihargai. Namun demikian, ulas Zainu, ending keputusan cabub-cawabup yang punya kewenangan merekomendasikan dari PPP tetap berada pada DPW PP. “Siapa yang melanggar keputusan DPW PPP pasti diberhentikan. DPC itu hanya melakukan penjaringan, jika layak ada kader sendiri ya mumpuni ya kita harus mencalonkan kader PPP. Dan ingat bahwa PPP itu mengutamakan kader sendiri daripada kader luar kader partai, tetapi dibelakang hari melakukan penghianatan,” pungkas Zainuri.Q awi

BLH Dorong Pengusaha Galian Pertambangan Urus Izin

Kab Malang, Bhirawa Bidan desa yang bertugas di wilayah Kabupaten Malang, kini banyak yang dikeluhkan oleh masyarakat desa. Sebab, bidan desa sering melakukan rujukan ke rumah sakit swasta, jika ada ibu hamil yang akan melakukan persalinan. Padahal, ibu hamil dalam pemeriksaan sebelumnya tidak ditemukan adanya kelainan dalam kandungannya.

Sehingga dipastikan ibu hamil tersebut bisa melahirkan secara normal.

“Namun, saat warga meminta tolong bidan desa untuk membantu persalinan, langsung disarankan untuk dibawa ke rumah sakit swasta yang mereka tunjuk,” ungkap salah satu warga dari wilayah Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang Julaika, Kamis (9/10), kepada Bhirawa.

Sementara, kata dia, bidan desa yang ditempatkan di desa semestinya bisa membantu secara maksimal kepada masyarakat, dan bukannya dengan seenaknya langsung merujuk pasien yang akan melakukan persalinan ke rumah sakit swasta. Karena ibu melahirkan di rumah sakit swasta biayanya cukup mahal. Dan jika pasien tersebut orang yang berduit gak jadi masalah, tapi jika orang miskin malah akan mensesarakan masyarakat, karena tidak mampu membayar rumah sakit. Q cyn

Kemenag Mulai Distribusikan Buku Kurikulum 2013

pemilihan pimpinan alat kelengkapan dewan tidak akan mendapatkan jatah karena kalah dalam pemungutan suara. “Daripada kita (PPP) tidak mendapatkan apapun, maka kita harus menggunakan politik kearifan lokal,” terangnya.

Zainuri juga menyinggung peluang kader PPP Situbondo untuk bisa maju dalam pilkada tahun 2015 mendatang.

Apalagi suara PPP di Situbondo saat ini berhasil menduduki sebagai peringkat kedua setelah PKB, sehingga merupakan harga mati bagi PPP untuk mengusung calon sendiri pada pilkada tahun depan.

“Suara PPP kan lumayan berjaya dan mampu untuk memberangkatkan cabup sendiri. Saya minta kader PPP Situbondo untuk solid dan jangan melakukan pembelotan. Jika nekat membangkang pasti akan diberikan sangsi pemecatan. Itu berlaku bagi

sudarno/bhirawa

Saksi Priyambodo saat memberikan keterangannya di Sidang PN Kota Madiun, Kamis (9/10).

Saksi Kunci Berbelit, Hakim Perintahkan JPU Konfrontir Madiun, Bhirawa Sidang perkara penipuan dengan terdakwa Kepala Dinas Pertamanan dan Kebersihan (DKP) Kabupaten Madiun non aktif, Antonius Djaka Priyanto, kembali digelar di Pengadilan Negeri Kota Madiun, dengan agenda mendengarkan keterangan satu orang saksi, Kamis (9/10).

Menurut keterangan saksi, Priambodo, ia mengaku memang berangkat bertiga ke Jakarta. Yakni dengan terdakwa Antonius Djaka Priyanto, terpidana Anton Sudarmanta dan dirinya sendiri. Namun menurutnya, ia tidak tahu untuk tujuan apa pergi ke Jakarta.

Alasannya, ia hanya diajak oleh terpidana Anton Sudarmanta. Saksi juga mengaku, kenal dengan terdakwa saat akan berangkat ke Jakarta.

"Saya bertiga pergi ke Jakarta. Tapi saya tidak tahu untuk urusan apa. Setelah sampai Jakarta, di sebuah lobi hotel, bertemu dengan orang yang mengaku bernama Suryo. Katanya Suryo itu adiknya Wasiono,"kata Priambodo di hadapan majelis hakim yang diketuai Agus

Pambudi.

Keterangan saksi yang mengaku tidak tahu tujuannya ke Jakarta ini, membuat ketua majelis hakim sedikit emosi. Karena majelis hakim menilai, sangat mustahil jika saksi tidak tahu tujuannya ke Jakarta. Apalagi bersama terdakwa dan terpidana Anton Sudarmanta. "Keterangan saudara tidak masuk akal atau mustahil. Bagaiamana bisa sampai saudara tidak tahu tujuan ke Jakarta untuk apa,"sergah ketua majelis hakim, Agus Pambudi.

Pun demikian saat saksi menerima uang Rp475 juta di hotel Merdeka Kota Madiun dari terpidana Anton Sudarmarta agar diserahkan kepada wasiono. Saksi juga mengaku tidak tahu uang itu untuk apa.

Belakangan uang itu baru diserahkan oleh saksi kepada Wasiono usai lebaran 2011 di hotel Ibis, Yogjakarta. "Saya juga tidak tahu uang itu untuk apa. Saya tahunya belakangan setelah perkara ini jadi berita karena Sudarmanta dilaporkan ke polisi," dalih Priambodo.Q dar

Jombang, Bhirawa Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Jombang menggelar sosialisasi pengurusan izin penambangan batuan bukan logam bagi pengusaha galian di wilayah Jombang, Kamis (9/10) pagi.

Acara tersebut diikuti sekitar 25 pengusaha galian yang beroperasi di wilayah Jombang.

Kepala BLH Kabupaten Jombang, Sukar, mengatakan untuk melakukan penambangan batu bukan logam maupun tanah urug dibutuhkan komitmen untuk melakukan reklamasi guna pengembalian fungsi serta tidak merusak lingkungan. ”Kegiatan ini bisa dikatakan sebagai bentuk mengawali langkah Pemkab Jombang mengatasi keruwetan penanganan pasca penambangan oleh pengusaha galian, khususnya galian C di wilayah Jombang,” ujarnya mengatakan.

Karena itu, lanjut Sukar, pengusaha galian yang beroperasi di wilayah Jombang diwajibkan mengantongi izin. Karena dari data yang ada, dikatakannya puluhan

penambang yang telah beroperasi belum ada yang mengurus ijin. "Kran perizinan sudah dibuka. Silahkan dimanfaatkan. Jika tidak mengantongi izin tetapi tetap beroperasi, kami tidak segan untuk melakukan penertiban," ujarnya.

Perizinan untuk melakukan usaha penambangan non-logam di wilayah Jombang, jelas Sukar, sudah dibuka oleh Pemerintah Kabupaten Jombang seiring dengan turunnya Peraturan Bupati Jombang Nomor 29 tahun 2013, tentang Tata Cara Perizinan Usaha Tambang. "Payung hukumnya sudah ada, kami mendorong agar seluruh pengusaha galian untuk segera mengurus perizinannya," tandasnya.

Dia menambahkan, proses perizinan untuk pengusaha galian dibutuhkan waktu kurang lebih selama 30 hari.

“Perizinan sendiri dilakukan di Badan Pelayanan Perizinan dan BLH berfungsi untuk memberikan rekomnedasi hasil kajian atau analisa berdasarkan kepentingan perlindungan lingkungan,” jelasnya.Q rur

Balai Kota Sepi Ditinggal Ngelencer Batu, Bhirawa Pagi kemarin (9/10) Balai kota Batu nampak sepi karena ditinggal seluruh pejabatnya nglencer ke Bandung. Di halaman yang biasanya penuh sesak mobil dinas dan pribadi, pagi itu nampak sepi. Hanya jajaran sepeda motor milik staf yang terparkir rapi di depan Gazebo Smoking Area.

Hampir 500-an pejabat dari eselon II, III dan IV di lingkungan Pemkot Batu bedhol desa menuju Bandung dalam rangka studi banding. Hanya Wakil Walikota (Wawali) Punjul Santoso yang ditinggal sebagai penjaga gawang selama ditinggal seluruh pejabatnya.

Rombongan pejabat Pemkot Batu tersebut dipimpin langsung oleh Walikota Batu Edy Rumpoko, berangkat Kamis pagi (9/10) pukul 4.30 wib dengan mengendarai bus.

Tak urung kondisi Balaikota pun nampak sepi, staf yang ditinggal pimpinannya pun terlihat hilir mudik keluar masuk Balaikota. Wawali Batu yang tidak ikut serta, hingga pukul 10.00 wib ruangannya juga masih tampak terkunci rapat.Q sup

Tak Ingin Terlambat Sekolah, Siswa SMP Nekat Naik ke Atap Angdes Jumlah Minim, Nyawa Pelajar Jadi Taruhan Penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) 2014, kategori lalulintas Kota Sedang untuk Kecamatan Pandaan tercederai dengan pelajar di wilayah setempat yang nekat naik ke atas atap mobil angkutan desa (angdes) saat hendak berangkat maupun pulang dari sekolah.

Keterbatasan angkutan umum menjadi alasan utama para pelajar meskipun pihak kepolisian sudah melakukan sosialisasi dan imbauan ke sekolah-sekolah tentang larangan tersebut.

Pemandangan itu terlihat pada pelajar seperti di SMP 2 Prigen, SMP 2 Sukorejo dan SMP 2 Purwosari. Angdes seharusnya hanya diisi sekitar 8-10 penumpang, namun justru ditumpangi lebih dari 25 orang. Bahkan merekapun rela bukan hanya duduk di dalam andes melaikan juga bergelantungan serta naik ke atas mobil.

“Hanya beberapa saja angkutan desanya. Terpenting kami-kami ini biar bisa berangkat sekolah atapun pulangnya tepat waktu.

Biarpun naik di dalam ataupun di atas mobil asal tidak terlambat,” kata siswa SMP 2 Prigen Kabupaten Pasuruan, Kamis (9/10).

Pantauan di lokasi di SMP 2 Prigen, aksi duduk di atas atap mobil yang sedang berjalan sangat membahayakan bagi keselamatan jiwa mereka. Apalagi, jalan yang dilalui angdes tersebut konsidi jalanannya naik turun dan ada yang bergelombang serta rusak. Sehingga mobil lebih mudah terpental. Yang lebih ironis, aksi nekat sekelompok siswa SMP 2 Prigen tersebut lepas dari pengawasan pihak sekolah yang bersangkutannya.

Tanpa disadari, sebetulnya sangat membahayakan terhadap keselamatan jiwa mereka. Namun mereka justru terlihat riang gembira serta bercanda ria ber-

sama teman-temannya duduk di atas atap mobil yang melaju kencang dengan kecepatan sekitar 50-60 km/jam.

Kasat Lantas Polres Pasuruan AKP Untung BR menyampaikan pihaknya sudah melakukan sosialisasi dan imbauan ke sekolahsekolah untuk memberi penyadaran kepada pelajar agar tertib berlalulintas. Termasuk juga anggota polsek-polsek yang ada di 24 kecamatan di Kabupaten Pasuruan turun saat upacara bendera. “Berulang kali kami sudah bersosialisasi ke sekolah-sekolah. Termasuk juga setiap ucapacara bendera pada hari Senin. Kami disini hanya menghimbau bukan melakukan tindakan,” kata Untung BR. Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih tanggap dalam masalah ini. Tentu semuanya demi keselamatan mereka bersama.

Karena para pelajar tersebut merupakan calon pemimpin dimasa mendatang. “Pemerintah yakni Pemkab Pasuruan seharusnya menyediakan sarana

transportasi yang lebih memadai agar keselamatanm mereka lebih terjaga. Mungkin saja mereka takut terlambat sekolah dan bisa jadi ingin langsung segera sampai ke rumah. Makanya kami meminta kepada Pemkab Pasuruan agar secepatnya menyediakan fasilitas baru yakni berupa angkutan desa khusus pelajar,” kata Untung BR. Terpisah, Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf prihatin atas aksi pelajar yang nekat demi bersekolah. Menurutnya, ia akan melakukan pengecekan terlebih dahulu sejauh mana kondisi yang terjadi di lapangan. “Prihatin sekali.

Segera kami akan mengecek langsung ke lapangan. Kemungkinan besar akan kami beri bantuan hibah kepada sekolah-sekolah tersebut. Artinya apakah sekolah bisa mengelolahnya,” tandas Irsyad Yusuf.

Tentu saja, aksi nekat dari para pelajar tersebut mencederai penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) 2014, untuk kategori Lalu-lintas Kota Sedang di

hilmi husain/bhirawa

Sejumlah siswa SMP 2 Prigen nekat naik di atas atap mobil angkutan desa yang melaju kencang di Desa Dayurejo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, Kamis (09/10). Keterbatasan angdes yang kurang memadai memaksa pelajar naik angkutan seadanya, meski harus mengabaikan keselamatan dirinya.

Kecamatan Pandaan. Disaat kondisi seperti itu justru di beberapa Kecamatan di Kabupaten

Pasuruan ternyata masih banyak masyarakat yang belum memiliki kesadaran berlalu-lintas.Q hil

EKONOMI - BISNIS

Jumat Pahing, 10 OKTOBER 2014

7

Jelang MEA 2015

Kurs JUAL

BELI

USD

12,205.00

12,083.00

SGD

9,592.86

9,490.26

EUR

15,447.87

15,291.04

JPY

11,210.62

11,096.52

GBP

19,685.44

19,483.84

Sumber: Bank Indonesia (9 OKTOBER 2014)

RAGAM EKBIS

AMD Perkuat Pasar Korporat Surabaya, Bhirawa AMD perusahaan prosesor semakin agresif membidik pasar Indonesia. Setelah masuk ke segmen pasar konsumer, sejak Mei 2014, AMD perkuat pasar korporat.

Menurut Business Development Manager Victor Herlianto,, ternyata AMD juga memiliki pelanggan korporat meski dalam prosentase relatif kecil. “‘Tanpa kita sadari, ternyata pengguna AMD di pasar korporat ada di kisaran 10 persen. Ini yang mendorong kami mulai tahun ini memperkuat segmen pasar korporat,” ungkap, Kamis (9/10).

Menurutnya, dengan memperkuat pasar korporat ini akan dilakukan edukasi pasar melalui reseller vendor, seperti yang dilakukan di Surabaya pihaknya mengedukasi 30 reseller Lenovo yang memiliki produk line up dan dilengkapi dengan prosesor AMD. Adapun edukasi yang diberikan ke reseller berupa komponen grafis AMD yang dapat mempercepat aplikasi yang digunakan (bahkan aplikasi non-grafis seperti : Winzip untuk memperkecil size file yang banyak diperlukan oleh keperluan korporat); membuka situs-situs berita yang saat ini sudah menggunakan flash dan lainnya. Q riq

Kota Malang Bakal Bangun Night market Malang, Bhirawa Roda perekonomian dan peluang usaha di Malang bakal berputar semakin cepat, karena Pemkot Malang berencana untuk membangun wisata kuliner night market. Program ini diharapkan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menambah pendapatan.

Gagasan menarik ini, dimotori oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), rencananya night market dikawasan Jalan Kyai Tamin, Kota Malang.

Kepala Disbudpar Kota Malang Sri Wahyuningtiyas didampingi Sekretaris Dimas, Djupri, mengutarakan, rencana night market ini, telah berjalan, bahkan saat ini pihaknya juga sudah melakukan sosialisasikan kepada warga masyarakat sekitar Jalan Kiyai Tamin. “Tahapnya sudah pada sosialisasi soal night market itu, ini sangat penting agar masyarakat sekitarnya tahu jika akan ada wisata kuliner malam hari,”ujarnya Kamis (9/10) kemarin.

Pihaknya lantas memaparkan stan lokasi yang sudah disiapkan yakni 150 stan, rencananya juga untuk menampung pedagang kaki lima yang ada di Alun-alun Merdeka.

“Kawasan Alun-alun Merdeka nantinya akan seteril dari PKL, jadi PKL bisa ditempatkan disana, Apalagi alun-alun juga mau dibanQ mut gun, jadi gak boleh ada PKL,” tuturnya.Q

KEHILANGAN SITUBONDO HILANG STNK nopol P 5266 GC a/n Abd Rachman, Ds. Wringin Anom, rw 02/02, Kec. Panarukan, Situbondo, No. 1554/IMB/BI-II/2014 HILANG BPKB No. 6522363J a/n Abd Racman Ds. Wringin Anom, rw 02/02, Kec. Panarukan, Situbondo.

No. 1555/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 6446 ED, a/n Achmad Fauzi, Ds. Paowan, rw 01/02, Kec. Panarukan, Situbondo.

No. 1556/IMB/BI-II/2014

TULUNGAGUNG KEHILANGAN STNK, Yamaha, th. 2013, Putih, AG3065RAB, a/n. Al Fata Zaenal M, Ds. Tanen, Rejotangan-T.Agung No. 1557/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda NC12A1CFA/T, th. 2013, AG4077OO, a/n. Dwi Agustina, Ds. Sumberingin Kulon, Ngunut-T.Agung No. 1558/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Suzuki, th. 2003, Biru, AG2602TB, a/n. Dwi Andayani, Ds/Kec. Kalidawir-T.Agung No. 1559/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Yamaha, th. 2012, Merah Hitam, AG4715OJ, a/n. Siti Nurhanik, Ds. Wateskroyo, Besuki-T.Agung No. 1560/IMB/BI-II/2014

Gandeng LSP, Disbudpar Jatim Perkuat SDM Pemprov, Bhirawa Menjelang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2015, Pemprov Jatim melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jatim terus mempersiapkan dan memperkuat sumberdaya manusia (SDM) di sektor kepariwisataan dan seni budaya.

Kepala Dinas Disbudpar) Jatim, Dr H Jarianto MSi mengatakan, dalam mempersiapkan memperkuat SDM di sektor seni budaya dan pariwisata, Disbudpar Jatim bekerjasama Lembaga Standarisasi Profesi (LSP).

“Menghadapi MEA, memang akan banyak persaingan dengan segala-segalanya.

Kondisi itu nantinya harus kita hadapi bersama. Sebab SDM yang merupakan faktor penentu untuk bisa bersaing,” kata Jarianto di kegiatan

Festival Seni Nusantara di UPT Taman Budaya Jatim, Surabaya, Kamis (9/10).

Dengan mengikuti LSP, kata Jarianto, diharapkan SDM sektor kepariwisataan dan seni budaya bisa mendapatkan ijazah dan sertifikasi yang mendapatkan pengakuan baik dari skala nasional hingga internasional.

Menurutnya, saat ini Indonesia telah terikat dengan beberapa negara baik regional maupun internasional dalam perdangangan bebas sejak

2003 hingga 2020. Karena itu peningkatan SDM di sektor pariwisata dan seni budaya sangat dibutuhkan.

Bahkan, pemerintah kini telah menyiapkan perangkat hukum yang memayungi tenaga kerja Indonesia, memberikan sertifikasi, standarisasi, dan lainnya yang membuat kalangan pariwisata tidak perlu khawatir lagi menghadapi globalisasi di dunia kepariwisataan.

“Kita telah memiliki undangundang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Khususnya pasal 52-53 yang telah memberikan dan mengatur SDM pariwisata,” katanya.

Meski mewujudkan hal itu (sertifikasi tenaga kerja) sangatlah berat dan kini Indonesia baru memiliki

sembilan lembaga sertifikasi yang ada di tanah air, namun upaya itu akan terus ditingkatkan seiring kebutuhan sektor pariwisata.

Disbudpar Jatim berupaya berkonsentasi meningkatkan SDM sektor kepariwisataan diantaranya sertifikasi yang dilakukan secara bertahap ke berbagai bidang seperti bidang komunitas SPA, front office dan house keeping, hingga bidang Agrotourism dan Perhotelan.

“Misalkan saja, seniman harus menghasilkan karya kreatif dan bersaing secara internasional. Contohnya persaingan seniman, festival se Asia di Taman Chandra Wilwatikta. Mudah-mudahan tidak kalah dengan seniman negara lain. Selain menarik

juga jadi tontonan dan tuntunan,” katanya.

Selain itu dalam mengejar MEA produk kepariwisataan dan seni budaya harus lebih ditingkatkan. “Sarana dan prasarana destinasi wisata juga perlu ada perbaikan, pelayan yang harus prima, dan sajian yang diberikan baik ditempat di destinasi harus tepat,” katanya.

Sebelumnya, Sekda Prov Jatim, Dr H Sukardi mengatakan, menghadapi MEA, pemprov juga sedang meningkatkan infrastruktur, perdagangan, pariwisata, investasi dan budaya. “Pemprov kini benar-benar totalitas dalam menjadikan Jawa Timur memiliki daya saing lebih baik untuk menuju era globalisasi,”katanya. Q rac

Produksi Kopi Diprediksi 800 Kg per Hektare

Pemprov, Bhirawa Kendati dihadapkan pada kondisi anamoli cuaca yang terjadi di awal tahun musim hujan dan pertengahan tahun kekeringan, produksi kopi diprediksi tetap baik.

Bahkan Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI) memprediksi produksi kopi kini masih bisa mencapai 800 kg per hektare.

“Secara umum, pasokan kopi dunia memang secara perlahan menurun. Kekeringan dan hama menyerang kopi dan membuat produktifitas kopi dunia anjlok. Namun kami optimistis produksi kopi kita dapat mencapai 800 kg per hektare karena hampir seluruh daerah di Indonesia memiliki produk kopi yang bagus dan berorientasi ekspor,” kata Wakil Ketua AEKI, Pranoto Soenarto, Kamis (9/10).

Ia menuturkan, kondisi penurunan produktivitas kopi kini terjadi di negara penghasil kopi seperti Brasil, Vietnam, Indonesia, Italia, dan Amerika Serikat. “Kekeringan tahun ini melanda hampir merata di seluruh dunia. Hanya saja perbedaannya, di negara Amerika Serikat, Brasil dan Amerika Selatan punya tantangan lebih berat yang dihadapi yakni hama kerak daun,” katanya.

Adanya penurunan pasokan kopi secara global, kata dia, membuat eksportir kopi cemas. “Mereka khawatir ekspor kopi tahun ini tidak bisa mengulang kesuksesan tahun 2013. Produksi kopi semester dua bisa jadi stagnan atau paling baik pencapaiannya sama pada semester satu lalu,” katanya.

Secara tonase (volume) selama

ist

Produksi kopi diprediksi tetap baik, bahkan Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI) memprediksi produksi kopi kini masih bisa mencapai 800 kg per hektare.

setahun ini, lanjut dia, mungkin akan sama dengan tahun lalu. Namum secara nilai ekspor diperkirakannya akan lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Ia memprediksi kalaupun ada kenaikan volume produksi tidak mencapai 10% dibandingkan semester satu tahun lalu.

Dalam kurun waktu tiga bulan terakhir, Pranoto meyakini produksi bisa terkerek seiring dengan musim hujan telah datang pada awal Oktober ini. AEKI mencatat produksi kopi nasional selama 2013 mencapai 673.200 ton atau turun dari tahun 2012 sebanyak sekitar 748.000 ton.

Menurutnya, komoditas kopi

masih menjadi andalan petani dan pelaku usaha karena harga internasional meroket. Untuk kopi Arabika kini menembus angka 6.000 dolar AS/ton atau meroket 60%-70% dari periode yang sama tahun lalu. Sedangkan untuk kopi jenis Robusta, kenaikan mencapai 20%.

Sementara produksi kopi nasional yang diekspor sebagian besar adalah kopi jenis robusta dengan persentase sekitar 85 persen. Padahal kebutuhan kopi dunia didominasi oleh kopi arabika. Harga arabika juga lebih menarik dibanding robusta. Hal ini disebabkan produksi kopi jenis arabika di Indonesia masih

sangat kecil.

Sebelumnya Kepala Dinas Perkebunan Jatim, Ir Samsul Arifien MMA mengatakan, produksi kopi di Jawa Timur sempat alami penurunan dengan total hanya mencapai 56.500 ton di tahun 2013. Melihat kondisi cuaca yang mendukung, produksi kopi tahun ini diprediksi meningkat mencapai 60 ribu ton.

“Produksi kopi Jatim tahun ini kami optimistis bisa mencapai 60 ribu ton. Jumlah itu dihasilkan dari lahan sekiar 120 ribu hektare diantaranya 100 ribu hektare lahan kopi Robusta dan 20 hektare kopi Arabika,” katanya. Q rac

Penjualan Capai 4,91 Juta Ton, Semen Indonesia Klaim Kuasai Pasar Jatim

Penerapan SVLK Sebabkan Hilangnya Potensi Ekspor Surabaya, Bhirawa Rencana pemerintah dalam menerapkan SVLK (Standar Verifikasi Legalitas Kayu) pada tahun 2015 di khawatirkan akan menghambat industri mebel untuk skala kecil dan menengah.

Dan terlebih lagi bisa mengakibatkan potential lost dalam hal ekspor mencapai U$ 500 juta. Menurut Ketua Asosiasi Mebel Kayu dan Rotan Indonesia (AMKRI) cabang Jatim Nur Cahyudi mengungkapkan besarnya kontribusi mebel di Jatim untuk ekspor memiliki nilai yang cukup menjanjikan. Jika pemerintah tetap memberlakukan, maka potential lostnya bisa jauh lebih besar lagi. “ Untung UKM kecil nilainya tidak terlalu besar, jika mereka harus dituntut untuk menambah biaya SVLK sebesar Rp 30 juta itu tentu sangat menjadi beban, di tambah kami dikejar waktu penerapan pada tahun depan dan di sini hanya ada 16 lembaga yang melakukan sertifikasi, jadi tidak nutut,” ujarnya Kamis (9/10) kemarin.

Ia menambahkan, untuk nilai ekspor mebel kayu dan rotan mencapai US$1,2 miliar, sedangkan pada tahun depan AMKRI mentargetkan terjadinya peningkatan sebesar US$ 1,5 miliar.

US$ 500 juta merupakan kerja keras dari industri kecil dan menengah. Dengan jumlah yang sebesar itu, jika biaya SVLK di bebanksn kasihan terhadap industri kecil dan menengah.

AMKRI sendiri sebelumnya pernah meminta kepada pemerintah untuk menunda pelaksanaan SVLK, terutama bagi UKM. Tanpa adanya penerapan aturan itu, ekspor mebel dari Jatim pada semester pertama di tahun 2014 sudah melebihi target sebesar US$ 750 juta, dan pada semester I sudah mencapai US$ 800. “Bulan Oktober, kami meminta pemerintah agar UKM difasilitasi dalam penerapan SVLK, contoh adanya keringinan biaya sedangkan industri besar mempunyai anggaran yang besar untuk membayar,” tuturnya. Q wil

Surabaya, Bhirawa PT Semen Indonesia (Persero) Tbk melalui produk merek Semen Gresik menguasai sekitar 76 persen pangsa pasar di Jawa Timur dengan total penjualan selama periode Januari-Agustus 2014 mencapai 4,91 juta ton.

Kepala Biro Perencanaan Pemasaran PT Semen Indonesia Suhandik ketika dihubungi di Surabaya, Kamis, mengemukakan realisasi penjualan tersebut naik sekitar 9,7 persen dibanding periode sama tahun 2013 sejumlah 4,54 juta ton. “Jatim merupakan penyerap semen tertinggi kedua di Pulau Jawa setelah Jawa Barat yang mencapai 5,22 juta ton,” ungkapnya, Kamis (9/10).

Menurut ia, meningkatnya proyek infrastruktur di Jatim menjadi salah satu pemicu pertumbuhan penjualan, selain kepercayaan masyarakat terhadap produk Semen Gresik yang cukup

tinggi hingga saat ini.

Suhandik menambahkan empat daerah yakni Surabaya, Gresik, Sidoarjo, dan Mojokerto, yang masuk wilayah pemasaran Area I, memberikan kontribusi penjualan paling tinggi dengan penguasaan pasar hingga 88 persen. “Sampai dengan September lalu, penjualan Semen Gresik di area tersebut terealisasi 1,17 juta ton atau naik 8 persen dibanding tahun 2013 sekitar 1,08 juta ton,” tambahnya.

Dari empat daerah di Area I tersebut, Sidoarjo mencatat pertumbuhan penjualan tertinggi hingga 21 persen atau sebanyak 327.510 ton, diikuti Gresik tumbuh 15 persen (251.770 ton) dan Mojokerto naik 3 persen (162.756 ton).

Sementara penjualan di wilayah Surabaya selama Januari-September 2014 justru turun tipis 3 persen, dari 439.005 ton menjadi 429.030 ton. “Sejumlah strategi pemasaran ter-

us kami garap untuk mempertahankan penguasaan pasar, salah satunya memperkuat sinergi dengan distributor dan peritel atau toko bangunan,” ujar Suhandik.

Pada Rabu (8/10) malam, PT Semen Indonesia beserta enam distributor semen besar di wilayah Surabaya, Gresik, Sidoarjo, dan Mojokerto mengadakan acara customer gathering dengan mengundang sekitar 1.500 pelanggan atau mitra penjualan. Menurut Suhandik, kegiatan apresiasi pelanggan itu merupakan salah satu program yang diadakan perusahaan untuk menjaga loyalitas mitra penjualan, di tengah semakin ketatnya persaingan pasar semen saat ini.

“Mereka (mitra penjualan) adalah ujung tombak penjualan produk Semen Gresik. Kami selalu memastikan ketersediaan stok di pasar untuk memenuhi permintaan konsumen,” tambahnya. Q kim,ant

Kemarau Panjang, Panen Mangga Terancam Gagal Panen

Serangan Rabuk Putih Resahkan Petani Cuaca kemarau panjang mengakibatkan pohon mangga dipenuhi rabuk putih. Kondisi ini tentu mengganggu para petani mangga yang akan memanen buahnya karena rabuk putih itu merusak batang pohon mangga.

Tak hanya gagal panen, disaat pohon berbunga pada April lalu ternyata masih di musim hujan, sehingga bunga mangga membusuk dan sebagian kecil yang menjadi buah.

Salah satu petani mangga asal Desa Oro-oro Ombo Kulon, Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan, M Supii menyampaikan tahun ini merupakan tahun musibah, sebab mangga yang semestinya dapat dipetik, ternyata tidak dapat diharapkan lagi.

Jika pada tahun sebelumnya untuk setiap pohon bisa dipanen 200 per/kg mangga, namun di

musim ini hanya menghasilkan buah sebanyak 1,5 per/kg saja.

“Pada April lalu disaat pohon mangga berbunga ternyata masih hujan sehingga bunga menjadi rontok. Akibatnya pada September-Oktober waktunya panen, buah rusak dan yang dihasilkan hanya sebesar 1-2 persen dibanding panen tahun sebelumnya,” kata M Supii, Kamis (9/10) sore.

Setiap musimnya, pemupukan dilakukan sebanyak tiga kali dan setiap kali untuk satu pohon dibutuhkan 30 kg pupuk KCL. Sedangkan harga pupuk KCL setiap kg sekitar Rp2.900. Sehing-

ga untuk pemupukan selama setahun, satu pohon diperkirakan memerlukan biaya sekitar Rp260.000. “Musim ini tak bisa diharapkan lagi. Karena panen yang saya dapat jauh di bawah 1 ton. Sedangkan saya memiliki 1000 pohon,” terang Supii.

Saat ini harga mangga untuk setiap kg-nya dijual kisaran Rp22.000-28.000 per/kg. Meski harganya mahal dibanding tahun sebelumnya antara Rp8.00012.000, namun petani tidak dapat menikmatinya.

“Kami tak dapat menikmatinya. Harganya mahal tapi barangnya tidak ada. Tanaman banyak yang rusak serta buahnya sedikit,” jelas Fauzan, petani lainnya.

Kemarau yang berkepanjangan juga membuat ratusan pet-

ani mangga di Kabupaten Pasuruan berjuang menyelamatkan tanamannya dari serangan rabuk putih yang menempel di daundaun mangga. Agar kerugian tak menjadi besar, para petani harus bekerja ekstra menyemprot pohon mangganya. “Serbuk putih itu harus kami semprot, jika tidak batang pohon akan mengecil dan lama-lama bisa mati. Jika demikian, kerugian semakin besar,” jelas Supii.

Kabupaten Pasuruan mempunyai beberapa sentra perkebunan mangga jenis Gadung Klune 21.

Perkebunan itu terletak di Kecamatan Rembang, Sukorejo, Bangil, Kraton dan Pohjentrek. Mangga Gadung Klone 21 terkenal dengan rasanya yang manis serta dagingnya yang lembut seper-

hilmi husein/bhirawa

Salah satu pengusaha mangga sedang melihat langsung lokasi perkebunan mangga jenis Gadung Klune 21 di Desa Oro-oro Ombo Kulon, Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan.

ti buah alpukat. Mangga Gadung Klone 21 bisa dimakan dengan menggunakan sendok seperti me-

makan buah alpukat dengan mengirisnya memutar kemudian membukanya. Q hil

OLAHRAGA

8

Jatim Berambisi Raih Juara Umum PON Remaja Surabaya, Bhirawa Kontingen Jawa Timur sebagai tuan rumah penyelenggara Pekan Olahraga Nasional Remaja I pada 6-12 Desember 2014 di Surabaya dan Sidoarjo memaksimalkan kesempatan untuk meraih ambisi gelar juara umum.

Ketua Umum KONI Jatim, Erlangga Satriagung (dua dari kiri) bersama Wagub, Saifullah Yusuf dan Ketua Harian KONI Jatim, Dhimam Abror saat menambuh genderang di Apel Kesiapan Puslatda PON Remaja I. wawan triyanto/bhirawa

Ketua Harian KONI Jatim Dhimam Abror Djuraid di Surabaya, Kamis mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pengurus 15 cabang olahraga yang dipertandingkan pada PON Remaja untuk menyiapkan atlet-atlet terbaik.

“Sebagai tuan rumah PON Remaja yang baru pertama kali digelar, sudah pasti Jatim sangat siap untuk mengejar gelar juara

umum,” kata Abror saat peresmian Pemusatan Latihan Daerah Jatim untuk persiapan PON Remaja.

Dari 15 cabang olahraga yang dipertandingkan, ada empat cabang yang menjadi andalan Jatim untuk pengumpulan medali emas, yakni atletik, senam, renang, dan panahan. Dari keempat cabang itu, diproyeksikan lebih kurang 25 medali emas.

Tambahan medali emas lainnya

Jumat Pahing 10 OKTOBER 2014

Menpora Ingatkan Pembinaan Atlet Harus Diutamakan

akan dikejar dari cabang olahraga seperti tenis meja, voli pantai, pencak silat, menembak, anggar, dan sepak bola.

“Mulai hari ini, program pemusatan latihan untuk menghadapi PON Remaja digelar dan dilakukan secara tersentral di Surabaya serta beberapa daerah, seperti Malang, Kediri dan Sidoarjo. Kami berharap waktu persiapan yang hanya dua bulan ini bisa dimaksimalkan,” tambah Abror.

Data yang diperoleh dari Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Jatim mencatat Puslatda Jatim proyeksi PON Remaja diikuti sebanyak 237 atlet, pelatih dan ofisial dari 15 cabang olahraga.

Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf saat meresmikan puslatda tersebut meminta seluruh atlet untuk berlatih dengan keras dan disiplin, agar harapan untuk merebut juara umum PON Q wwn.ant Remaja bisa terwujud.Q

Jakarta, Bhirawa Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo mengingatkan pembinaan atlet harus lebih diutamakan jika dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur guna menghadapi Asian Games 2018.

“Jangan yang diburu pembangunan infrastrukturnya saja. Pembinaan dan peningkatan prestasi atlet harus lebih diutamakan,” kata Roy Suryo di sela pembukaan Gerakan Pemuda Anti Narkoba di Wisma Kemenpora, Jakarta, Kamis.

Indonesia sudah dipastikan menjadi tuan rumah Asian Games 2018 pada rapat umum Asosiasi Olahraga Asia atau OCA di Incheon, Korea Selatan beberapa waktu lalu. Indonesia merupakan negara pengganti tuan rumah kejuaraan empat tahunan itu karena Vietnam mengundurkan diri.

Untuk menggelar kejuaraan olahraga paling bergengsi di Asia itu, Indonesia menyiapkan tiga lokasi sekaligus yaitu ibukota Jakarta, Palembang Sumatra Selatan dan Jawa Barat.

Sesuai dengan rencana, pembukaan akan dilakukan di Jakarta.

Dengan adanya penetapan ini dipastikan Indonesia akan melengkapi lokasi pertandingan karena belum semua yang ada saat

ini sesuai dengan standart internasional.

Khusus untuk DKI Jakarta kemungkinan besar akan membangun velodrom indoor untuk balap sepeda serta kolam renang.

Untuk Palembang dan Jawa Barat, kemungkinan pembangunan akan tidak dilakukan karena kedua wilayah tersebut telah memiliki kompleks olaharaga yaitu Jaka Baring Sport City yang pernah digunakan untuk SEA Games dan ISG, sedangkan Jawa Barat menggunakan infrastruktur PON 2016.

Roy Suryo menegaskan, demi meningkatkan prestasi atlet Indonesia diharapkan ada sinergi antara kedua lembaga olahraga Indonesia yaitu KONI dan KOI. Pihaknya optimistis jika kedua lembaga tersebut berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya, prestasi atlet akan jauh lebih baik.

“Tidak bisa dipungkiri jika penurunan prestasi saat ini adalah dampak dari polemik yang terjadi antara KONI dan KOI. Makanya harus segera diselesaikan demi menghadapi kejuaraan-kejuraan berikutnya termasuk Asian Games 2018,” katanya pria yang juga ahli telematika itu.

Sebelumnya, Ketua KOI Rita Subowo menegaskan jika pihaknya meminta dukungan anggaran guna pengadaan infrastruktur penunjang untuk pelaksanaan Asian Games 2018 yang akan diselenggaQ rakan di Tanah Air.Q ant

Bandung Utama Siap Libas Garuda Kukar Bandung,Bhirawa Tim bola basket JNE Bandung Utama optimistis bisa meraih kemenangan atas Garuda Kukar pada laga preseason turnament Mangapura Cup 2014 di Badung Provinsi Bali.“Laga pertama adalah menentukan, dan kami tidak ingin kehilangan point lawan Garuda Kukar di laga itu.

Kami siap mengalahkan Garuda,” kata Kapten tim JNE Bandung Utama Andri di Bandung, Jabar, Kamis.

Tim yang bermaterikan para pemain muda asal Jabar itu bertolak menuju Bali, selanjutnya mempersiapkan diri untuk berlaga pada turnamen yang akan berlangsung 1119 Oktober 2014 itu.Bandung Utama yang dimotori pemain senior Andre Tiara itu menargetkan untuk meraih hasil

LINTASAN

Jayapura Targetkan Juara di Kejurnas Bali Jayapura, Bhirawa Tim putra dan putri Hollandia Rugbi Jayapura menargetkan meraih juara pertama pada Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Rugbi 2014 di Denpasar, Bali, 11-12 Oktober.

“Kami mempunyai tim putra dan tim putri dengan target meraih juara pada Kejurnas Rugbi di Bali,” kata pelatih Hollandia Rugbi Jayapura Imanuel Nunaki ketika dihubungi dari Jayapura, Kamis.

Ia mengatakan, pada kejurnas di Bali tim Hollandia Rugbi Jayapura yang berkekuatan sembilan orang itu akan berhadapan dengan 17 tim lainnya dari berbagai daerah.

“Bahkan saya mendapat informasi ada juga pesertanya Malaysia, Australia, Timor Leste, Peru dan Singapura,” katanya.

Untuk itu, Nunaki mengatakan berbagai latihan telah dilakukan oleh tim Hollandia Rugbi Jayapura agar bisa mencapai target.

“Intinya kami ingin mengharumkan nama Papua di mata nasional dan internasional lewat olahraga rugbi.

Dan tujuan utama adalah menambah pengalaman dan ajang promo Papua sebagai tuan rumah PON 2020 nanti,” katanya.

Nunaki juga mengungkapkan, persiapan sudah dilakukan sejak Mei lalu, dimana para pemain tim rugbi hasil seleksi dari tiga tim yang ada di tiga kota/ Q ant kabupaten di Papua.Q

Jatim Diperkuat 131 Atlet di Popwil NTT Surabaya, Bhirawa Kontingen Jawa Timur mengirimkan sebanyak 131 orang atlet dengan didampingi 40 orang pelatih dan ofisial untuk berlaga pada Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (Popwil) IV di Nusa Tenggara Timur, 11-17 Oktober 2014.

Kepala Bidang Olahraga Prestasi Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan (Dispora) Jatim Haris Ramadhan kepada wartawan di Surabaya, mengatakan atlet yang masuk anggota kontingen merupakan hasil seleksi dari Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) Jatim pada akhir September lalu. “Mereka adalah atlet-atlet terbaik di Popda dan terjaring oleh tim pemantau Dispora Jatim,” katanya didampingi Kasie Olahraga Dispora Jatim Rachmad Hadiaman, Kamis (9/10).

Menurut Haris, ke-131 atlet Jatim tersebut akan berlaga di semua cabang olahraga yang dipertandingkan pada Popwil IV, meliputi bulu tangkis, bola basket, tenis meja, bola voli, pencak silat, sepak takraw, sepak bola, dan tenis.

Pada ajang Popwil IV, Jatim akan bersaing dengan enam provinsi lainnya, yakni Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, dan tuan Q wwn rumah Nusa Tenggara Timur.Q

maksimal menghadapi lawan-lawan yang telah mapan di ajang Speedy NBL Indonesia.

“Kita sama-sama melakukan perombakan pemain, perubahan strategi. Preseason ini sangat penting untuk laga di IBL,” kata Andre.

Sementara itu Dirut JNE Bandung Utama, Denis Defriadi menyatakan komitmen timnya untuk tampil maksimal meski masih buta kekuatan lawan. Tim yang bermaterikan atlet-atlet asal Jabar itu telah melakukan persiapan lebih lama dibanding musim-musim sebelumnya.

“Persiapan tim Bandung Utama lebih panjang dan lebih siap.

Target prestasi kami untuk jangka panjang dan kami optimistis Q ant bisa meraih puncaknya pada fase prestasi,” kata Denis.Q

Roy Suryo

Anggaran Ratusan Juta, Prestasi Timnas Indonesia U-19 Olahraga Trenggalek Memprihatinkan Hadapi Ujian Sesungguhnya Trenggalek, Bhirawa Hasil mengecewakan ditorehkan atlet Trenggalek yang berlaga di Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) 2014 yang digelar di Gresik beberapa waktu lalu. Kontingen Trenggalek yang berkekuatan 74 atlet yang berlaga di 9 cabang olahraga (cabor) hanya mendapat 1 perak dari senam dan 1 perunggu dari pencak silat.

Minimnya kontribusi ini disinyalir akibat minimnya anggaran pembinaan atlet secara berjenjang. Bahkan untuk 2014 ini saja KONI hanya mendapat kucuran dana Rp 500 juta yang dibagi untuk 21 cabor.

“Anggaran pembinaan atlet di Trenggalek sangat minim dibanding daerah lain,” kata

Ketua KONI Trenggalek Tri Santoso.

Menurut dia, untuk melakukan pembinaan atlet hingga jadi tentu bukan pekerjaan mudah. Diperlukan dana besar untuk memberi asupan gizi dan pengadaan perlengkapan olahraga masing-masing cabor. “Kalau dana minim tentu tidak menjamin bisa jadi atlet berprestasi,” ujarnya.

Pada 2014 ini, KONI Trenggalek pada pos APBD hanya mendapat kucuran dana Rp 500 juta dari sekitar Rp 2 miliar yang diajukan. Dana tersebut pun harus dibagi rata dengan 21 cabor yang ada di Trenggalek.

Tentunya dana yang dibagi rata itu dirasa kurang oleh para atlet

untuk menunjang aktivitas mereka. Sehingga wajar saja saat POPDA lalu hanya mendapat 2 medali saja. “Kami rasa koordinasi dengan pemerintah daerah harus ditingkatkan,” ujar pria berkumis ini.

Tri-sapaan akrabnya mengaku, untuk APBD 2015 mendatang pihaknya mengajukan dana tidak kurang Rp 3,7 miliar. Hal ini untuk menyongsong Porprov Jawa Timur yang sedianya digelar di Banyuwangi. Mengingat atlet Trenggalek berada dalam naungan KONI walaupun Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparipora) sebagai leading sector. “Tinggal lihat saja berapa yang dikucurkan,” Q wek tuturnya.Q

Empat Tunggal Putra Masuk Perempat Final Di Belanda Jakarta, Bhirawa Empat tunggal putra Indonesia masuk babak perempat final pada kejuaraan bulu tangkis Belanda Terbuka di Almere Belanda yang akan digelar pada Kamis (9/10) waktu setempat.

Keempat pebulutangkis tunggal putera itu, seperti dilansir tournamentsoftware.com, adalah Dionysius Hayom Rumbaka, Ihsan Maulana Mustofa, Jonatan Christie, dan Andre Kurniawan Tedjono.

Hayom akan berhadapan dengan pebulutangkis Jerman Ari Trisnanto setelah mengalahkan tunggal putra Rusia Anatoliy Yartsev dengan skor 11-7, 11-8, dan 11-5.

Sedangkan Ihsan Maulana akan bertanding dengan tunggal putra Nick Fransman selepas unggul atas tunggal putra Ukraina Dmytro

Zavadsky dengan skor 11-10, 11-7, 10-11, dan 11-4.

Jonatan Christie akan menghadapi tunggal putra Hong Kong Yan Kit Chan setelah menang lawan tunggal putra Belanda Eric Pang dengan skor 11-8, 9-11, 4-11, 11-6, dan 11-10.

Sementara, Andre Kurniawan akan berhadapan dengan pebulutangkis Prancis Brice Leverdez setelah mengalahkan tunggal putra Malaysia Jiann Shiarng Chiang dengan skor 119, 11-8, dan 11-4.

Di sisi lain, satu-satunya tunggal putra Indonesia yang tersingkir pada babak ketiga adalah Adi Pratama. Adi gagal lolos dari pebulutangkis putra Ukraina Valeriy Atrashchenkov dengan skor 9-11, 10-11, dan 3-11.Kejuaraan berhadiah total 50 ribu dolar AS itu digelar sejak Selasa (7/10) Q ant hingga Minggu (12/10).Q

Jakarta, Bhirawa Timnas Indonesia U-19 akan menghadapi ujian sesungguhnya dengan menghadapi Uzbekistan pada laga perdana Piala Asia U-19 di Thuwunna Stadium, Yangoon, Myanmar, Jumat (10/10), setelah menjalani pemusatan latihan setahun lebih.Pertandingan ini bisa dikatakan sebagai pembuktian kekuatan sebenarnya yang dimiliki Timnas Garuda Jaya serta kemampuan dari sang pelatih Indra Sjafri dalam meracik serta mengatur strategi saat menghadapi lawan perdananya pada kejuaraan bergengsi ini.

“Kami sudah lama tidak turun di kejuaraan seperti ini.

Makanya kami tidak berpikir menang atau kalah. Yang lebih penting adalah bagaimana generasi kami sekarang bisa mengikuti kejuaraan di level ini,” kata pelatih Indra Sjafri seperti yang dilansir situs resmi AFC, Kamis.

Untuk menghadapi Piala Asia U-19 yang juga merupakan ajang kualifikasi untuk turun di Piala Dunia 2015 U-20 di Selandia Baru, Evan Dimas dan kawan-kawan telah menjalani pemusatan latihan yang bisa dikatakan luar biasa.

PSSI sebagai induk organisasi bahkan memberikan kebebasan pada pelatih untuk meracik tim.

Ujicobapun dilakukan dengan maksimal. Tidak hanya Tur Nusantara. Juara Piala AFF 2013 ini juga beberapa kali melakukan pertandingan uji coba di Timur Tengah.

Selain itu juga menghadapi empat klub besar asal Spanyol yaitu Atletico Madrid, Real Madrid, Valencia dan Barcelona.

Hasil uji coba ini juga bervariasi. Jika Tur Nusantara bisa dilakukan ujian berlangsung mulus karena tidak pernah mengalami kekalahan. Untuk uji coba ke Timur Tengah termasuk menghadapi calon lawan Uni Emirat Arab terbilang cukup berimbang.

Kondisi kurang bagus saat turun di Piala Hassanal Bolkiah di Bandar Seri Bengawan, Brunei serta Tur Spanyol. Timnas yang digadang-gadang bisa lolos ke Piala Dunia U-20 terlihat mengalami penurunan performa. Bahkan tidak pernah meraih poin. Timnas selalu mengalami kekalahan.

Meski dalam beberapa uji coba terakhir meraih hasil kurang maksimal, pelatih asal Sumatra Barat itu menegaskan jika anak asuhnya akan bangkit dan memberikan yang terbaik. Uji coba, kata dia, merupakan salah satu upaya untuk mengetahui kelemahan dan Q ant keunggulan tim sebelum turun di kejuaraan resmi.Q

Program Kerja Bakesbangpol Kabupaten Blitar

Cegah Konflik Sosial, Pemkab Blitar Tingkatkan Deteksi Dini Untuk mencegah dan mengantisipasi konflik sosial dikalangan masyarakat yang akhir-akhir ini meresahkan, Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Forum Kewaspadan Dini Masyarakat (FKDM) mulai meningkatkan deteksi dini.

Hal ini seperti diungkapkan Dewan Penasehat Forum Kewaspadan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Blitar, Drs. H Rijanto, mengatakan belakangan ini diskuinya di Kabupaten Blitar muncul banyak persoalana sosial ditengah masyarakat. Seperti isu adanya penculikan anak, hewan ternak di racun, persolan perkebunan, hingga adanya penyimpangan Agama.

“Kondisi ini dinilai rawan konflik dengan peluang gesekan antar kelompok terbuka karena latar belakang dan kepentingan Aga-

ma,” kata Drs. H Rijanto yang saat ini juga menjabat sebagai Wakil Bupati Blitar.

Untuk itu sebelum persoalan tersebut terjadi di masyarakat, maka Pemkab Blitar akan melakukan pencegahan dini. Mengingat konflik sosial dapat dicegah dengan deteksi dini dan pendekatan persuasif aparat kepada masyarakat.

“Salah satu upaya untuk pencegahan hal-hal yang tidak diinginkan dikalangan masyarakat adanya konflik social, maka masyarakat juga yang menjadi

objek untuk melakukan deteksi dini,” ujarnya.

Bahkan pihaknya mengakui sudah melakukan hal tersebut di seluruh kelompok dan elemen masyarakat di Kabupaten Blitar, namun akan semakin di tingkatkan kembali.

Bahkan Pemkab Blitar juga sering mendaDrs. H patkan masukan dari FKDM terkait konflik sosial yang bisa terjadi di tengah-tengah masyarakat.

“Selain itu Pemerintah Kabupaten Blitar juga mengoptimalkan keberadaan FKDM di tingkat Kabupaten dan Kecamatan yang telah dibentuk,” jelasnya.

Disisi lain, untuk lebih detail dalam pelaksanaan deteksi dini

dikalangan masyarakat di Kabupaten Blitar di 22 Kecamatan dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta jiwa ini, pihaknya akan membentuk FKDM sampai tingkat Desa/Kelurahaan sebanyak 248 Desa/ Kelurahan.

“Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk Rijanto melakukan deteksi dini lebih kecil wilayahnya, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan konflik social ditingkat Desa atau kelurahan segera diselesaikan agar tidak berlarut-larut atau meluas diwilayah lain,” imbuhnya.

Ditambahkan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Blitar, Drs. Mujianto, adanya berbagai isu

social yang bisa mengakibatkan keamanan, ketertiban dan kenyamana masyarakat terganggu pihaknya juga meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan berita-berita yang belum jelas kebenarannya.

Bahkan jika ditemukan ada yang mencurigakan ditengah masyarakat lebih baik di komunikasikan dengan aparat setempat untuk mencari solusinya.

“Hal ini akan lebih mudah dilakukan komunikasi dan koordinasi sebelum ada kejadian yang berakibat kondusifitas masyarakat terganggu. Sehingga komunikasi dan deteksi dini dikalangan masyarakat sangat penting baik bagi Pemerintah maupun masyarakat sendiri,” terang Drs. MujianQ htn,adv to.Q

Jumat Pahing, 10 OKTOBER 2014

NASIONAL-POLITIK

KILAS NASIONAL

Megawati Disarankan Segera ‘Turun Gunung’ Jakarta, Bhirawa Pengamat politik dri Universitas Jayabaya Igor Dirgantara mengatakan Ketua Umum PDIP Megawati harus segera “turun gunung” membangun komunikasi politik untuk menyikapi dominasi partai Koalisi Merah Putih (KMP) di parlemen.

“Koalisi Indonesia Hebat sekarang tidak cukup hanya solid saja di parlemen, tapi perlu agar ketua umum parpolnya turun langsung untuk melakukan lobi politik, terutama Megawati, apalagi sosok Jokowi-JK kurang aktif di parpol pengusung,” kata Igor saat dihubungi dari Jakarta, Kamis (9/10) kemarin.

Dia mengatakan apabila Megawati bersama para ketua umum partai Koalisi Indonesia Hebat (KIH) tidak turun tangan membangun komunikasi politik dengan partai KMP, maka dominasi KMP di parlemen bisa menyulitkan kinerja pemerintahan Jokowi-JK dalam melaksanakan program-programnya. “‘Turun gunung’ para ketum parpol KIH jelas lebih bagus ketimbang menggertak dengan isu ‘people power’, karena kemenangan Jokowi-JK dalam Pilpres lalu hanya berselisih enam juta suara,” jelas dia.

Igor juga mengingatkan agar kemenangan dalam pilpres tidak membuat partai KIH menjadi arogan dan terlampau percaya diri bahwa rakyat berada di belakang mereka. Menurut dia, berkibarnya KMP harus dijadikan peringatan bagi pemerintahan Jokowi-JK dan parpol pengusungnya bahwa peran parpol dalam mekanisme demokrasi masih utama.

“Apalagi DPD yang mengandalkan personalitas masih kurang signifikan pengaruhnya. Jangan sampai pembagian komisi di DPR nanti menjadi timpang akibat kokohnya KMP, dan jangan lupa tahun depan ada sekitar 204 kepala daerah yang habis masa baktinya, dan ada pembahasan perppu Presiden SBY terkait pilkada,” ujarnya.

Igor menyarankan Megawati bersama ketua umum partai KIH seperti Surya Paloh (Nasdem), Wiranto (Hanura) dan Muhaimin Iskandar (PKB), melakukan pertemuan informal terlebih dulu, dengan ketua umum partai KMP. “Bisa bertemu langsung dengan SBY, Prabowo, Hatta, Aburizal Bakrie, atau Hashim (adik Prabowo). Bisa diundang untuk datang ke tempat Megawati, atau di tempat lain yang netral seperti hotel,” kata dia.

Intinya, lanjut Igor, pertemuan dua koalisi ini nantinya berujung pada adanya semacam komunikasi bersama antara petinggi utama kedua koalisi demi pemerintahan yang lebih baik.

Jika perlu Igor menyarankan agar pertemuan kedua pihak bisa dijembatani pihak ketiga diluar KIH dan KMP, agar tercipta komunikasi yang baik antara kedua pihak.

“Selama ini saya melihat di antara kedua pihak tidak membangun ‘jembatan’ agar satu sama lain bisa lewat. Ironisnya kedua pihak justru membangun ‘tembok’ sehingga masing-masing tidak bisa lewat (berkomunikasi/bersilahturahmi),” paparnya. Q ant

MK Kabulkan Gugatan Metromini Jakarta, Bhirawa Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pengujian Pasal 86 ayat (7) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimohonkan oleh Pengurus PT Metromini.

“Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua Majelis Hakim Hamdan Zoelva saat membacakan amar putusan di Jakarta, Kamis (9/10) kemarin.

MK menyatakan Pasal 86 ayat (9) UU Perseroan Terbatas yang menyatakan, “RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 hari dan paling lambat 21 hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 hari dan paling lambat 21 hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan atau dalam hal RUPS dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan jangka waktu tersebut adalah paling lambat 21 hari setelah diperolehnya penetapan pengadilan negeri”.

“Terhadap hasil RUPS yang dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan telah melewati jangka waktu yang ditentukan Pasal 86 ayat (9) UU Perseroan Terbatas sebelum adanya putusan Mahkamah ini dapat didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lambat 21 hari setelah putusan Mahkamah ini,” kata Hamdan.

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan jangka waktu paling cepat 10 hari dan paling lambat 21 hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan adalah tidak mungkin dilakukan dalam hal penentuan kuorum RUPS dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan karena proses sidang pengadilan yang pasti membutuhkan waktu.

“Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian hukum yang adil, Mahkamah perlu menentukan jangka waktu yang wajar dan patut dalam hal pelaksanaan RUPS dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini,” kata Hakim Konstitusi Patrialis Akbar saat membacakan pertimbangan hukumnya. Q ant

9

Nazaruddin Ungkap Keterlibatan Ibas Jakarta, Bhirawa Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Nazaruddin ingin mengungkapkan kepada KPK bahwa Sekjen partai tersebut Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mendapat banyak proyek, salah satunya di Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

“Mas Ibas itu kan banyak proyeknya, makanya saya mau jelaskan kepada KPK apa saja proyeknya,” kata Nazaruddin saat tiba di gedung KPK Jakarta, Kamis (9/10) kemarin, untuk menjadi saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serbaguna Sumatera Selatan 2010-2011. Nazar mengklaim bahwa Ibas adalah pemilik PT Saipem Indonesia yang juga bergerak di bidang konstruksi minyak dan gas. “(PT) Saipem itu banyak proyek di SKK migas, salah satu proyeknya akan saya jelaskan nanti proyeknya di mana. Sampai saat itu Sutan

(Bhatoegana) pernah dimarahi Mas Ibas terhadap proyek Saipem,” ungkap Nazaruddin.

PT Saipem sendiri pernah muncul dalam sidang perkara mantan ketua SKK Migas Rudi Rubiandini, PT Saipem pernah berkompetisi dengan perusahaan lain yaitu PT Timas Suplindo yang pernah menjadi wakil direktur di perusahaan itu. Proyek di SKK Migas itu pun akhirnya dimenangkan oleh PT Timas.

Nazaruddin mengklaim bah wa ia punya bukti data mengenai pernyataannya tersebut.

“Nanti kita akan buktikan yang saya omongkan bahwa di mana saja Mas Ibas terima uang saya

akan jelaskan kepada KPK berdasar bukti. Saya kan gak akan pernah ngomong bohong, yang pasti Mas Ibas itu banyak main proyek, banyak terima anggaran dari mana-mana dan saya akan jelaskan detail,” ungkap Nazaruddin. PT Saipem menurut Nazaruddin mendapatkan 150 juta dolar AS. “Ada 150 juta dolar AS waktu zaman masa kepala SKK migas yang lama,” tambah Nazaruddin. Kemarin, Nazaruddin juga diperiksa dalam kasus dugaan korupsi Wimsa Atlet dan menyebut sejumlah nama mendapat dana dari proyek pembangunan tersebut.

“Pertama niatnya untuk dikasih terkait Hambalang, tapi karena Rosa enggak dapat Hambalang, jadi uang itu di-compare ke wisma atlet.

Nilainya hampir Rp20 miliar, salah satunya ke Alex Noerdin sekitar Rp1 miliar, terus ada juga uang itu diserahkan di (Hotel) Kempinski 450.000 dolar AS ke mas Ibas,” kata

antara foto

Terpidana kasus wisma atlet Muhammad Nazaruddin bersiap menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (9/10).

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat ini diperiksa sebagai saksi dari lanjutan kasus wisma atlet dengan tersangka Rizal Abdullah.

Nazaruddin di pada Rabu (8/ 10), seusai diperiksa sebagai saksi dalam kasus wisma atlet SEA Games. Selain uang 450.000 dolar AS, Nazaruddin kembali menyebut Ibas menerima uang 200.000 dollar AS.

Uang 200.000 dollar AS ini diserahkan di ruangan Ibas di Gedung DPR. “Terus ada juga proyek SKK Migas yang PT Saipem itu miliknya Mas Ibas,” tambah Nazaruddin. Q ant

Pemda Diminta Biayai Pengangkutan Raskin

Redaktur politik dan nasional Harian Bhirawa Wahyu Kuncoro, ST, M.Medkom (kiri) saat menjadi pembicara dalam seminar yang digelar di kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, Kamis (9/10) kemarin.

Integritas Media Pengaruhi Kualitas Demokrasi Surabaya, Bhirawa Integritas media menjadi faktor penentu dalam membangun kualitas demokrasi sebuah Negara.

Tanpa ada media yang berintegritas sulit rasanya mampu mewujudkan integritas dalam politik. Demikian pemikiran redaktur politik dan nasional Harian Bhirawa Wahyu Kuncoro, ST, M.Medkom saat menjadi pembicara dalam seminar “Membangun Integritas Politik Bangsa” di kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel, Surabaya Kamis (9/10) kemarin.

Menurut Wahyu, partisannya media massa yang secara telanjang bisa dilihat selama masa kampanye Pilpres dan Pileg kemarin, bahkan hingga hari ini menunjukkan betapa integritas

media telah jatuh pada kondisi yang memprihatinkan.

“Dalam kondisi seperti itu, maka media tidak bisa lagi menjadi pencerah bagi kesadaran politik msyarakat, tetapi justru malah bisa menjadi provokator bagi masyarakat,” jelas Wahyu yang juga anggota Dewan Pendidikan Kota Surabaya ini.

Untuk itu, wartawan alumnus Magister Komunikasi Unair ini mendorong masyarakat untuk juga mengkritisi media.

“Ketika peran kontrol media melemah, maka harapan berikutnya adalah kepada masyarakat melalui citizen journalismnya untuk aktif melakukan kontrol termasuk kontrol terhadap media.

Dalam seminar yang digelar Prodi Politik Islam UIN Sunan

Ampel bekerjasama dengan Pusat Pengkajian Otonomi, Demokrasi dan Pemberdayaan Masyarakat ini, pembicara yang lain dosen Pascasarjana UINSA Surabaya Masdar Hilmy MA, PhD mengingatkan tentang pentingnya moralitas dalam membangun karakter masyarakat.

Menurut Hilmy, dunia pendidikan harus ikut bertanggung jawab dalam membangun karakter masyarakat utamanya karakter pemimpinnya.

“Karakter masyarakat menjadi penentu bagaimana integritas politik suatau bangsa itu akan dibangun. Untuk itulah pendidikan karakter harus menjadi agenda penting dunia pendidikan di segala level,” pesan Hilmy lagi. Q rac

PPP Pertimbangkan Tawaran Kursi Kabinet Jakarta, Bhirawa Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan mempertimbangkan tawaran dari presiden terpilih Joko Widodo untuk mendapat satu kursi menteri dalam kabinet pemerintahan mendatang.

“Kalau Pak Jokowi memberikan tawaran kepada PPP untuk mendapatkan satu kursi menteri di kabinet, itu adalah penghargaan bagi PPP,” kata Wakil Ketua Umum PPP, Hasyrul Azwar di Gadung MPR/DPR/DPD RI, Jakar-

ta, Kamis (9/10) kemarin.

Hasrul mengatakan hal itu menanggapi pernyataan Presiden terpilih Joko Widodo di Balai Kota Jakarta, Rabu (8/10).

Menurut Hasrul, PPP belum resmi bergabung dalam KIH tapi mendapat tawaran satu kursi menteri di kabinet, sementara di Koalisi Merah Putih (KMP) PPP sudah bekerja keras untuk kemenangan KMP, baik di pemilu presiden dan pemilihan pimpinan DPR RI tapi tidak mendapat apa-

apa. PPP, kata dia, hanya mendapat janji-janji tapi realitasnya tidak diberikan posisi baik dalam paket pimpinan DPR RI maupun paket pimpinan MPR RI. “Karena itu, kami merasa simpatik dan menaruh hormat kepada Pak Jokowi dan KIH,” katanya.

Ketua Fraksi PPP DPR RI ini menjelaskan, kondisi PPP setelah gagal pada pemilihan paket pimpinan MPR RI yang diusulkan oleh KIH, saat ini sedang melakukan rekonsolidasi dan komtempelasi.Q ant

Jakarta, Bhirawa Menkokesra Agung Laksono minta Pemda membantu kelancaran penyaluran Raskin, dengan membiayai pengangkutan Raskin dari titik distribusi ke titik pembagi hingga ke pintu rumah penerima manfaat yaitu Rumah Tangga Miskin (RTM). Sebab Pemda adalah front terdekat pada rakyat yang tahu secara tepat siapa yang berhak menerima Raskin, siapa yang tidak. Dengan cara itu, Pemda menjadi ujung tombak pemerintah dalam upaya mengurangi jumlah keluarga miskin.

“Program Raskin bertujuan memberikan subsidi harga penjualan beras untuk keluarga miskin. Tujuannya untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin,” jelas Agung Laksono dalam acara Penganugerahan Raskin Awards 2014 di gedung BulogJakarta, kemarin.

Raskin Awards 2014 ini adalah penganugerahan ketiga, setelah yang pertama pada 2008 dan kedua 2009. Kemudian dihentikan ketika krismon dan dihidupkan lagi tahun 2014 ini.

Menurut Agung, Raskin pada 2014 dibagikan sama jumlahnya dengan yang dibagikan pada 2013, yakni 3,5 juta ton untuk 15,5 juta RTM (rumah tangga miskin). Ke depan, program Raskin akan tetap digulirkan agar bisa mengurangi jumlah RTM. Pengurangan jumlah RTM itu sudah terbukti, bisa dilihat tahun 2009 ada 18,5 juta RTM, turun menjadi 17,5 juta pada 2010. Angka itu terus menurun hingga pada 2013 tercatat 15,5 juta RTM. Dirut Perum Bulog SutartoAlimoeso membeberkan, penyaluran Raskin ber tujuan melindungi RTM dari rawan pangan, dengan memberikan subsidi harga pada beras.Program Raskin juga menjadi salah satu instrumen pemerin tah untuk mengendalikan inflasi.

Menyinggung ketahanan pangan, menurut Sutarto, ada 3 tugas Perum Bulog. Yakni melaksanakan pembelian dengan ketentuan HPP. Menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi (Raskin) pada RTM. Dan menyediakan dan menyalurkan beras untuk men jaga stabilitas harga dan menanggula ngi keadaan darurat, bencana dan rawan pangan.

“Saat ini di gudang Bulog tersedia sekitar 130 ribu ton beras kualitas premium yang bisa digunakan untuk intervensi pasar. Stok tersebut tidak hanya Raskin, tetapi juga beras kualitas premium,” jelas Sutarto.

Kriteria pemenang Raskin Awards antara lain berapa besar partisipasi Pemda dalam membebaskan beaya angkut dari titik distribusi dan titik pembagi sampai pintu rumah RTM. Sejauh mana Pemda mampu meng gerakan partisipasi masyarakat dalam pembagian Raskin tepat sasaran. Bagaimana Pemda membantu pemutakhiran data RTM dan sejauh mana kemampuan Pemda mengem bangkan inovasi dalam distribusi Raskin. Q ira

Pimpinan DPRD Tulungagung Definitif Dilantik Ketua Pengadilan Negeri (PN) Tulungagung, Tajuddin SH MH, Kamis (9/10), melantik pimpinan DPRD Tulungagung definitif masa jabatan tahun 2014-2019. Pengambilan sumpah dan janji ini berlangsung dalam acara Rapat Paripurna Istimewa DPRD Tulungagung.

Hadir dalam acara rapat paripurna yang bertempat di ruang rapat paripurna Kantor DPRD Tulungagung ini, Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo SE MSi dan Wakil Bupati Tulungagung, Drs Mar yoto Birowo MM. Selain di antaranya juga perwakilan dari Forum Pimpinan Daerah (Forpimda), Kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) lingkup Pemkab Tulungagung, ketua partai politik serta anggota KPU dan Panwaslu Kabupaten Tulungagung.

Sesuai SK Gubernur Jatim No.171/407/721/011/2014 tentang Peresmian Pimpinan DPRD Tulungagung periode 2014-2019, ditetapkan empat orang sebagai pimpinan dewan. Mereka masing-masing adalah Supriyono SE MSi

dari PDI Perjuangan sebagai Ketua DPRD Tulungagung, Agus Budiarto SE Ak dari Partai Gerindra sebagai Wakil Ketua DPRD Tulungagung, Adib Makarim SAg MH dari PKB sebagai Wakil Ketua DPRD Tulungagung dan Imam Kambali SE dari Partai Hanura sebagai Wakil Ketua DPRD Tulungagung. wed/bhirawa Sebelumnya, pimpinan se- Ketua PN Tulungagung, Tajuddin mengambil sumpah/janji empat pimpinan mentara DPRD Tulungagung DPRD Tulungagung di ruang rapat paripurna Kantor DPRD Tulungagung, dijabat oleh Supriyono dan Agus Budiarto. Keduanya Kamis (9/10) “DPRD dan pemerintah da- antara DPRD dan Pemkab kemarin memimpin jalannya erah bersifat kemitraan. Se- Tulungagung haruslah rapat paripurna istimewa.

Supriyono seusai dilantik jajar dan tidak ada yang menjadi mitra kerja sesuai dengan tugas pokok dan sebagai Ketua DPRD Tulung- membawahi,” katanya.

Menurut politisi yang pada fungsinya masing-masing. agung masa jabatan tahun 20142019 dalam sambutannya me- masa keanggotaan DPRD Tu- Selain wajib juga menjaga ngatakan lembaga legis latif dan lungagung periode 2009-2014 hubungan yang harmonis di pemerintah daerah (eksekutif) juga sempat menjabat sebagai antara keduanya. Ia pun meKetua DPRD Tulungagung ini ngapresiasi jalannya sidang kedudukannya setara.

paripurna istimewa yang kemarin berlangsung lancar dan tertib. “Semoga dengan telah dilantiknya keempat pimpinan DPRD Tulungagung, kami dapat menjalankan tugas dengan amanah,” harapnya.

Hal senada diutarakan pula oleh Bupati Syahri Mulyo. Ia berharap ada keharmonisan antara Pemkab Tulungagung dan DPRD Tulungagung dalam menjalankan pemerintahan daerah di Kota Marmer.

“Kami harus bersinergi.

Antara Pemkab dan DPRD harus bersinergi. Harapannya nanti visi misi kami dapat tercapai dalam membangun dan menyejahterakan warga Tulungagung,” paparnya.

Dengan telah dilantiknya pimpinan DPRD Tulungagung masa jabatan 2014-2019, lanjut mantan anggota DPRD Jatim ini, diharapkan RAPBD tahun 2015 segera diproses.

Apalagi Kabupaten Tulungagung selama ini tiap tahun selalu tepat waktu dalam membahas dan menetapkan APBD. Q wed,adv

SURABAYA

10

Jumat Pahing 10 OKTOBER 2014

Sambut AFTA 2015

Disnaker Kembangkan Grand Design Ketenagakerjaan Pemkot, Bhirawa Pemberlakuan ASEAN Free Trade Area (AFTA) atau era perdagangan bebas ASEAN hanya tinggal beberapa bulan lagi, tepatnya mulai 1 Januari 2015. Terkait hal itu, Pemerintah Kota (pemkot) Surabaya melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Surabaya sudah mengantisipasi dengan menyiapkan Grand Desain program Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja di Surabaya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Surabaya mengatakan, grand desain ini dibuat Disnaker Surabaya sebagai upaya mendorong proses sertifikasi tenaga kerja. Hal itu dipandang penting lantaran tidak menutup kemungkinan kelak jika AFTA sudah berlaku, setiap perusahaan

akan mencari pegawai dengan keterangan sertifikasi. Dan sertifikasi akan dijadikan acuan menilai kualitas calon karyawannya.

“Konsep Grand Desain program sertifikasi kompetensi tenaga kerja dari Disnaker untuk disampaikan ke Pemkot. Sebenarnya di kota Surabaya proses sertifikasi tena-

ga kerja dan sudah jalan sejak 2013 tahun lalu. Grand desain ini upaya pengembangannya,” kata Dwi Purnomo saat ditemui Bhirawa di ruang kerjanya, Kamis (9/10).

Dwi menambahkan, Grand Desain ini selain Disnaker juga melibatkan beberapa Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) lainnya. karena Surabaya ini adalah Kota dagang dan jasa, masih kata Dwi, dari 18 sektor pergerakan SDM dalam Asean Economic Community (AEC) 2015 belum tentu bisa masuk semua.

“Dari 18 kita filter menjadi delapan sektor pergerakan SDM dalam AEC 2015. Karyawan harus memiliki sertifikasi dan kompetensi kalau tidak punya minimal lima tahun

bergerak dibidangnya,” imbuhnya.

Oleh karena itu, tambahnya, Indonesia punya Badan Nasional Sertifikasi Provinsi (BNSP) dan itu sudah diakui di 12 Negara AFTA. Kalau tenaga asing (Jurnis) juga harus memperpanjang Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA).

“Intinya Indonesia bukan jadi momok, karena sudah ada aturanaturannya terkait ketenaga kerjaan.

Dan dari saringan (filter) antara lain meliputi tranportasi, pendidikan, dan kesehatan,” tambahnya.

Sementara itu, Kabid Penta Disnaker Surabaya Irna Pawanti mengatakan, sertifikasi pegawai itu sangat penting demi memperlebar peluang kerja. Sebagai gambaran, set-

iap perusahaan nantinya akan mencantumkan sertifikasi keahlian sebagai syarat penerimaan pegawai.

“Antisipasi itu, Grand Desain itu setelah kita filter ada delapan bidang. Dan kita filter lagi menjadi empat bidang karena keempat ini sesuai dengan Surabaya yaitu barang dan jasa, misalnya kesehatan pariwisata komunikasi dan informatika,” kata Irna Pawanti.

Irna mengatakan, pihaknya menargetkan seluruh pegawai di Kota Pahlawan Surabaya. Jumlahnya diperkirakan mencapai jutaan orang. Bagi profesi yang memiliki asosiasi resmi, akan lebih mudah pendataannya karena proses identifikasi bisa melalui asosiasi masing-

masing.” Sedangkan yang belum ada payung organisasinya, misalnya tukang jahit, montir bengkel, tukang kayu, pembantu rumah tangga dan sebagainya itulah yang jadi sasaran Pemkot,” tambahnya.

Dari 18 sektor pergerakan SDM dalam AEC 2015, setelah difilter menjadi delapan sektor antara lainnya yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disnaker telah melaksanakan sertifikasi pelatihan perhotelan tahun 2013-2014), Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Perhubungan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, dan Dinas Komunikasi dan Q geh Informatika.Q

Akibat Kanker Serviks, 9.498 Orang Meninggal Surabaya, Bhirawa Masyarakat dihimbau untuk mewaspadai bahaya infeksi Human Papilloma Virus (HPV) dan penyakit yang ditimbulkan, antaranya Kanker serviks,kanker vulva vagina, kanker anus, kanker mulut dan tenggerokan, kutil kelamin . Semua orang, baik laki-laki maupun perempuan berisiko terkena virus ini dan mengakibatkan angka mortalitas dan morbiditas yang tinggi diseluruh dunia.

Pada kasus kanker serviks ini misalnya, di dunia setiap 2 menit seorang wanita meninggal karena penyakit ini.

Di Indonesia, menurut WHO GLOBOCAN 2012, terdapat 20.928 wanita terdianogsis kanker serviks dan 9.498 diantaranya meninggal karena penyakit ini. Sehingga diperkirkan setiap 1 jam wanita meninggal akibat penyakit kaker serviks.

Konsultan Bidang Onkologi Ginekologi Universitas Airlangga dr Brahmana, Sp.OG. Onk (K), menyatakan, lebih dari 75% kasus kanker serviks disebabkan oleh (HPV) Human Papilloma Virus tipe high risk, terutama tipe 16 dan 18. Di dunia, kanker ini merupakan kanker kedua terbanyak sesudah kanker payudara. Kanker serviks dapat terjadi pada semua usia dalam kehidupan seorang wanita.

Setengah dari semua wanita yang didiagnosis menderita kanker serviks berusia 35-55 tahun. Kemungkinan besar mereka telah terkena HPV pada waktu remaja yaitu usia 20 tahun atau saat mulai terpapar dengan aktifitas

dna/bhirawa

dr Brahmana, Sp.OG. Onk (K) memberikan paparan terkait bahaya kanker serviks di Surabaya. seksual,” paparnya. syarakat Surabaya kutil kelamin juga Penularan HPV bukan hanya melalui masih minim, hanya 12%,” katanya. hubungan seksual. “Tapi juga melalui Dari aware kutil kelamin, hanya 10% segala aktivitas yang memungkinkan masyarakat Surabaya yang tahu bahadanya kontak kelamin dengan orang wa kutil kelamin disebabkan oleh yang terinfeksi HPV. Pada intinya, penuHPV dan merasa yang berisiko terkelaran kanker serviks dapat melalui na penyakit ini mencapai 62%. “Nahubungan seksual. Gonta ganti pasanmun kesadaran masyarakat Surabaya gan seks dapat meningkatkan risiko terterhadap kanker serviks sudah cukup tular virus HPV,” imbuh dr Brahmana. tinggi, yaitu 74%,” katanya.

Hasil riset terbaru AC Nielsen tentang Sementara itu bapak dari tiga anak awaraness masyarakat terhapad HPV, ini menghibau agar masyarakat Kanker serviks dan kutil kelamin pada khususnya kaum perempuan untuk Oktober-November 2013 menyebutkan, rutin melakukan pap smear. Menurutpengetahuan dan kesadaran masyarakat nya. dengan pap smear akan memSurabaya terhadap HPV masih sangat perkecil terjadinya kanker serviks, rendah. Tingkap pengetahuan hanya 7%. jikapun terjangkit kanker serviks tapi Q dna “Pengetahuan dan Kesadaran mabisa diobati.Q

Pengungkapan di Perairan Madura dan Banyuwangi

Ditpolair Polda Jatim Gagalkan Pengiriman BBM Ilegal Serapan Rendah, Dewan Siap Evaluasi Kinerja Eksekutif Rendahnya realisasi program-program Pemkot Surabaya selama 2014 telah dikaji DPRD Surabaya dan berkesimpulan untuk segera melakukan evaluasi terhadap sejumlah SKPD. Alasannya, berdasarkan data Laporan Penyerapan dan Realisasi hingga September 2014, dewan menilai bahwa tingkat serapannya masih jauh dari target, karena dari seluruh program yang dilakukan 72 instansi Pemkot Surabaya dengan nilai total mencapai Rp4,61 Triliun, hingga kini baru terserap sekitar 35,7 persen.

Ketua DPRD Surabaya Ir Armuji MHum mengatakan jika pihaknya telah mengkaji soal minimnya penyelesaian program-program Pemkot Surabaya yang sudah masuk dalam APBD 2014, dan kesimpulannya harus dilakukan evaluasi terhadap sejumlah SKPD terkait.

“Yang jelas, saat ini kami tengah menginventarisir dinas mana saja yang progress penyelesaian programnya masih rendah. Nantinya, semua akan kita klarifikasi,” terang Ketua DPRD Surabaya Armuji.

Menurut politisi asal PDIP ini, rendahnya tingkat serapan anggaran pada APBD 2014 oleh sejumlah instansi di Pemkot memang cukup mengkhawatirkan. Karena, mayoritas yang bermasalah adalah dinasdinas yang bersentuhan langsung dengan proyek publik.

Dari hasil evaluasi DPRD Surabaya, memang ada sejumlah dinas yang diketahui tingkat serapannya masih rendah. Seperti di RSUD M Soewandhi misalnya, hingga kini progress report penyelesaian seluruh program yang masuk APBD 2014 baru mencapai 8 persen.

Selain itu, ada dua instansi yang penuntasan programnya masih 10 persen, yakni Bagian Kerjasama serta Dinas Pengelolaan BangunanTanah. “Tentu fakta ini perlu dievaluasi kok bisa terjadi,” kata Armuji.

Termasuk, dalam pembahasan internal itu juga disorot masalah sejumlah proyek infrastruktur yang diproyeksikan mangkrak. “Jika melihat kondisi itu, paling maksimal progress report semua program itu hanya bisa tuntas 70 persen,” ujarnya.

Salah satunya adalah proyek MERR yang hingga kini ternyata macet. Dari hasil klarifikasi, diketahui ternyata pihak Dinas PU ternyata memilih untuk tidak melanjutkan proyek ini sementara waktu, pasca mencuatnya kasus korupsi di balik program prestisius tersebut. “Makanya, ini juga perlu dievaluasi,” tuturnya.

Lantas, seperti apa teknis evaluasinya? Ada dua keputusan yang dihasilkan. Yakni memantau realisasi program APBD 2014 secara berkala, plus mengevaluasi ulang program Pemkot pada RAPBD 2015 nanti.

Seperti diketahui, persoalan realisasi program-program eksekutif selama 2014 tengah jadi sorotan gara-gara masih cukup rendah. Dari data Laporan Penyerapan dan Realisasi hingga September 2014 yang diperoleh DPRD, dari seluruh program yang dilakukan 72 instansi yang ada di bawah naungan Pemkot yang nilai total mencapai Rp4,61 Triliun, hingga kini tingkat serapannya masih 35,7 persen.

Surabaya, Bhirawa Direktorat Kepolisian Perairan (Ditpolair) Polda Jatim, berhasil mengamankan 60 ribu Kiloliter (setara 60 ton) bahan bakar minyak (BBM) ilegal jenis solar, di dua perairan yakni perairan Madura dan Banyuwangi. Petugas pun juga mengamankan lima orang tersangka beserta lima kapal pengangkut BBM ilegal tersebut.

Adapun pengakapan tersangka di perairan Madura, yakni Nahkoda KM Sumber laut 2 Hamzah A Hamid, Pemilik Perahu Motor (PM) Sumber Rejeki Suprianto, dan Nahkoda kapal tanpa nama Mulyadi. Dengan menyita barang bukti berupa 14 ton BBM ilegal jenis solar.

Sementara untuk penangkapan di perairan Banyuwangi, petugas mengamankan dua orang

tersangka, yakni Alamsyah Aslam Pengawas Kapal Self Propeller Oil Barge (SPOB) LA Lestari 01 milik PT Gemilang Sukses Abadi Perkasa dan Nahkoda SPOB Farah Asyifa Adios 01 Albert Antu.

Barang bukti yang diamankan 46 BBM jenis solar, dengan rincian enam ton sudah disalurkan ke SPOB La Lestari 01, dan 40 ton masih di dalam SPOB Farah Asyifa Adios 01.

Kasubdit Gakkum Ditpolair Polda Jatim AKBP Nyoman Budiarja memaparkan, penangkapan kasus BBM ilegal jenis solar ini, merupakan kerjasama dari masyarakat nelayan yang memberikan informasi di perairan Madura dan Banyuwangi sering dilakukan transaksi dan pengisian BBM jenis solar, yang diduga ilegal. Kemudian,

Ditpolair membentuk dua tim untuk melakukan penyelidikan di dua perairan tersebut.

“Dua tim kami terjunkan ke lapangan untuk melakukan penyelidikan terhadap adanya dugaan BBM ilegal. Penyelidikan pun dilakukan selama tiga minggu,” terangnya kepada wartawan di Dermaga Ditpolair Polda Jatim, Kamis (9/10).

Dari hasil penyelidikan, memang benar bahwa di dua perairan itu ada transaksi BBM ilegal yang dilakukan oleh oknum. Karena kebenaran info tersebut, pada Jumat (26/9) lalu sekitar pukul 02.00 WIB, petugas melakukan penangkapan terhadap tiga kapal yang sedang melakukan transaksi atau pengisian BBM di perairan Banyusangka, Kecamatan Bumi, KabuQ bed paten Bangkalan, Madura.Q

Lagi, 456 Guru Gagal Ikut PLPG Ir Armuji MHum Sebelumnya, Kabaghumas Pemkot, M Fikser memastikan, saat ini Pemkot terus melakukan evaluasi terhadap kinerja di semua dinas-instansi di lingkungan Pemkot. “Namun, yang perlu dicatat, terkadang antara evaluasi serapan dengan realisasi di lapangan berbeda,” kata Fikser.

Dia mengatakan, biasanya laporan serapan anggaran memang baru bisa tercatat jika seluruh proses administrasi sudah klir.

“Sedangkan, untuk proyek secara fisik sebenarnya sudah berjalan.

Dan saat ini mayoritas sudah berlangsung. Yang jelas, semua instansi di Pemkot terus bekerja keras agar semua program bisa terealisasi sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan,” ujar Fikser.

Berikut adalah sejumlah proyek infrastruktur yang belum berjalan, yakni pembangunan gedung tipe C untuk IPAL Puskesmas, total ada enam paket proyek ini dengan pagu Rp 410 Juta per proyek proyek jalan baru kolektor, di antaranya di : Jl Darmahusada, Jl Kalimas, Jl Inspeksi Pantai Kenjeran, serta puluhan jalan lain.

Tidak hanya itu, Pemkot Surabaya juga masih menanggung kelangsungan sejumlah proyek berskala besar seperti 4 paket proyek frontage road dan kelanjutan proyek MERR II C, serta beberapa pembanguan jembatana diantaranya jembatan di Jl Rungkut Madya, jembatan Jl Tambak Asri, Jembatan Jl Wonorejo Rungkut dan sejumlah Q gat proyek lain.Q

370 Nama Guru Diterima Tanpa Berkas

Surabaya, Bhirawa Keberadaan guru yang gagal dalam Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) ternyata tidak hanya ada di rayon 114 Universitas Negeri Surabaya (Unesa).Di Rayon 142 Universitas PGRI Adi Buana (Unipa) Surabaya, jumlah guru yang tidak lulus PLPG juga tinggi, yaitu 456 orang.

Secara keseluruhan, jumlah peserta yang terdaftar di rayon tersebut mencapai 1.896 guru dari lima kabupaten di Jatim. Diantaranya Kabupaten Lamongan, Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep.

Sekretaris PLPG Rayon 142 Unipa Hartono mengatakan, para peserta yang gagal ini lantaran terkendala persyaratan administrative. Secara rinci, terdapat 50 guru yang tidak dapat melengkapi berkas A1 seperti foto kopi ijazah atau SK pengangkatan baik PNS maupun dari yayasan.

Selain itu, 36 guru diketahui belum mengikuti Uji Kompetensi Awal (UKA) dan yang lebih parah, sebanyak 370 guru hanya diterima Unipa berupa nama tanpa ada berkas apapun.

“456 guru ini sudah dinyatakan gagal sebelum mengikuti PLPG. Jadi yang bisa mengikuti hanya Q tam 1.440 guru,” kata Hartono.Q

Jumat Pahing 10 OKTOBER 2014

Sumur Mengering, Warga Didrop Air Bersih l Sambungan hal 1

Menurut Plt Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Madiun, Agrim Kurnia, bantuan air bersih diberikan ka­rena sebelumnya memang ada permintaan dari warga melalui kepala desa yang diteruskan ke camat.

“Atas permintaan itu, kemudian langsung dilakukan survei oleh Tim Reaksi Cepat (TRC) dari BPBD. Meski sebenarnya tidak masuk kategori daerah kekeringan, namun ada pertimbangan untuk tetap memberikan bantuan air bersih,”kata Plt Kepala BPBD Kabupaten Madiun, Agrim Kurnia kepada wartawan, Kamis (9/10).

Menurutnya, sesuai kriteria kekeringan yang syaratkan oleh pemerintah pusat dan provinsi, yakni warga terpaksa mengambil air dengan jarak terdekat antara 2-3 km dan sumur sekitar benar-benar kering. Namun karena yang terjadi di Plumpungrejo kasuistik, pertimbangan itu dikesampingkan. Alasannya, pemkab ingin memberikan pelayanan yang terbaik bagi warga yang membutuhkan air bersih.

“Bantuan air bersih ini akan terus diberikan sesuai kebutuhan masyarakat.

Oleh karena itu, pengirimannya bisa dalam tiap dua atau tiga hari sekali. Karena itu, agar warga tidak terlambat mendapatkan air bersih, TRC BPBD akan terus memantau,” pungkas Agrim.

Sementara itu menurut warga Desa Plumpungrejo, Suraji, sebenarnya sumur penduduk mengeluarkan air pada malam hingga pagi hari. Namun air yang keluar dari mata air dalam sumur, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan siang hari.

“Sumur yang ada mayoritas kering di pagi hingga sore hari. Namun jumlah air yang keluar cuma sedikit. Jadi tidak bisa memenuhi kebutuhan mandi hingga masak,” terang Suraji. n dar

Prasasti Peninggalan Mataram Hindu Ditemukan di Ponorogo l Sambungan hal 1

“Penemuan ini adalah bagian dari penelurusan kami, namun tetap akan kita laporkan kepada pihak yang berwenang dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Budaya Ponorogo untuk diteliti lebih lanjut,” kata salah satu anggota Komunitas Pemerhati Budaya Bumi Wengker Ponorogo, Aris, Kamis (9/10).

Ia menyebut, penemuan itu bermula dari penelurusan independen yang dilakukan kelompoknya di depan Pasar Desa Jenangan, Kecamat­an Jenangan, Selasa (7/10).

Saat itu, kata dia, Komunitas Pemerhati Budaya Bumi Wengker Ponorogo menemukan batu berbentuk lumpang yang diyakini dijadikan prasasti. Penemuan itu berlanjut dengan menguak dua benda arkeologi kuno lainnya di sekitar lokasi yang sama.

Aris menjelaskan, ketiga benda purbakala tersebut masing-masing berbentuk prasasti berukuran 230 cm dengan lebar 120 cm, tumpuan prasasti dengan panjang 80 cm dan lebar 160 cm, serta berupa lumpang untuk menumbuk rempah-rempah dengan ukuran panjang 220 cm, lebar 70 cm dan tinggi 60 cm. “Kami sudah melakukan pengukuran langsung terhadap benda tersebut, dan diduga dibuat pada masa abad 8 sampai 10 Sebelum Masehi. Batu tersebut ditengarai merupakan sisa peninggalan kerajaan Mataram Hindu Kuno terakhir,” paparnya.

Sementara, pihak Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo masih belum memastikan benda-benda tersebut secara detil dan mengidentifikasinya.

Kasi Museum Sejarah dan Nilai Kebudayaan Dinas Budparpora Ponorogo, Sugeng mengatakan, penemuan tersebut masih akan dilaporkan kepada Balai Pelestari Cagar Budaya (BPCB) Trowulan Mojokerto untuk dilakukan peninjauan. “Kami belum bisa bicara banyak, kita serahkan saja kepada ahlinya,” jawab Sugeng. n ntr

Bangun Keakraban l Sambungan hal 1

Communications for PCs PT Lenovo Indonesia, Fransisca Maya belum lama ini.

Dengan memiliki aplikasi video di gadget, dia bisa berinteraksi tak hanya dengan anggota keluarga, juga teman kerja dan mitra.

Bahkan para konsumen tempatnya bekerja yang dikenal dengan sebutan Doers Indonesia juga kerap memanfaatkan aplikasi ini untuk sekadar berbagi info.

Meski demikian, suatu pertemuan secara virtual tidak dapat sepenuhnya menggantikan interaksi langsung dalam suasana yang hangat di antara anggota keluarga maupun teman. Interaksi langsung tetap dibutuhkan dan memiliki poin paling tinggi untuk mengakrabkan hubungan antar anggota keluarga. Karena lewat interaksi langsung, transfer berbagai hal akan terjadi. Di antaranya kasih sayang, perhatian, cinta. “Apalagi jika kita memiliki anak di bawah umur yang masih butuh bimbingan dan pengawasan, semua tak bisa diselesaikan lewat pertemuan virtual,” katanya.

Prihatin dengan kian sempitnya waktu untuk berinteraksi dengan anggota keluarga dan teman, pihaknya tergerak merancang kegiatan kontes cerita. Inovasi kegiatan itu digelar dalam upaya membangun kembali keakraban di antara teman dan anggota keluarga. Selain itu memberikan pesan bahwa perangkat komputasi tidak hanya mendukung pekerjaan dan gaya hidup, akan tetapi juga mampu mempertemukan semua anggota keluarga dengan suasana me­ nyenangkan dan menghibur. “Melalui kontes cerita bertajuk #SelagiBersama itu kami mendorong konsumen atau masyarakat untuk menghidupkan kembali momen-momen kebersamaannya dengan orang-orang terdekat mereka,” katanya . n geh

SAMBUNGAN

11

Pedagang Gugat Investor Pasar Turi Surabaya Gubernur Tinjau Korban Kapal Pemkot, Bhirawa Pedagang Pasar Turi Plaza Surabaya siap mengawal janji Wali Kota Surabaya Tri Rismharini untuk mengugat investor pembangunan Pasar Turi PT Gala Bumi Perkasa ke Pengadilan Negeri jika pada 14 Oktober serah terima stan tidak dilakukan.

Ketua Kelompok Pedagang (Kompag) Pasar Turi, Syukur mengatakan para pedagang sudah menyiapkan langkah taktis bila Pemkot Surabaya tidak berani mengambil alih pasar sembilan lantai itu pada 14 Oktober mendatang.

“Para pedagang sudah menyewa advokat. Kami akan menggugat secara perdata jika 14 Oktober Pasar Turi belum selesai, investor dinilai telah melanggar perjanjian yang disepakati bersama para pedagang,” katanya, Kamis (9/10).

Menurut dia, selama ini pedagang sering ditarik uang berupa denda, bunga, uang strata title, ambil kunci stan, dan lainnya. Nilainya cukup beragam, mulai dari Rp 20 juta hingga Rp 150 juta per pedagang.

Investor dengan seenaknya meminta uang tanpa memperhatikan tanggung jawabnya, sementara hak pedagang tidak diberikan. “Kami ingin uang denda dan bunga kembali, kami tidak rela

diperas terus,” katanya.

Selain akan melayangkan gugatan, lanjut dia, para pedagang siap turun jalan untuk melakukan aksi mengepung Balai Kota Surabaya dengan tujuan menagih janji Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang akan mengambil alih pembangunan Pasar Turi.

Syukur berjanji akan membawa massa lebih banyak dari sebelumnya. “Tentu akan kita lakukan kalau bu wali tidak berani ambil alih,” tegasnya.

Disinggung rencana soft opening Pasar Turi yang akan dilakukan pada Jumat ini (10/10), Syukur menilai sebagai akal-akalan investor.

Dia memandang, investor terkesan memaksakan kehendak supaya pembangunan Pasar Turi dianggap selesai dengan tujuan untuk mengelabuhi Pemkot Surabaya.

Menurutnya, pengakuan Direktur Utama PT Tata Bumi Raya Jamhadi bahwa sudah menyelesaikan 5.800 stan hanya isapan jempol. Faktanya, kontraktor belum menyelesaikan 1.200 stan yang ada di lantai ground dan low ground.

“Omong kosong, lantai ground dan low ground saja hanya sekitar 1.200 stan yang selesai, bahkan ada stan yang masih belum tersentuh, apalagi lantai 1,” katanya.

Meskipun soft opening dilaksanakan, para pedagang sepakat tidak akan masuk memulai berjualan.

Sebab, infrastruktut seperti PLN, saluran air, tempat parkir belum selesai. Syukur menjelaskan, tempat parkir yang ada di lantai 7-9 belum selesai. Akses menuju ke lantai itu juga tidak bisa dilewati.

“Bagaimana mau ke tempat parkir, lantai satu saja belum selesai, tidak ada jalannya mau ke parkir,” ucapnya.

Syukur bersama pedagang lainnya berjanji tidak akan menghadiri soft opening. Pedagang lebih memilih melakukan aktivitas lainnya, seperti berjualan di Tempat Penampungan Sementara (TPS). “Kami memang diundang, tapi hanya lewat SMS, undangan itu kami anggap illegal alias tidak sah,” katanya.

Anggota DPRD Surabaya Vinsensius meminta agar Pemkot dan investor serta pedagang duduk bersama untuk menyelesaikan polemik penyelesaian pembangunan Pasar Turi Surabaya. Sebab, jika terus saling menyalahkan tentang isi perjanjian kontrak, pedagang selamanya akan jadi korban. “Duduk bersama, mana yang benar, apa 14 Oktober seperti versi Pemkot Surabaya apa versi investor yang masih setahun lagi,” ucapnya. n dre

nya kita serahkan ke Mendagri sebagai penentunya,’’lanjut politisi Golkar ini.

Kalaupun nantinya Mendagri tidak memberikan persetujuan, maka dua staf ahli tersebut dapat dikatakan adhock. Artinya didatangkan sewaktu-waktu saat fraksi membutuhkan tenaganya terkait pembahasan APBD, PAK atau Perda. ‘’Kalau model seperti ini tidak ada masalah selama ini. Dan dewan bisa lebih ngirit, karena mereka didatangkan saat dibutuhkan saja,’’akunya.

Ditambahkan pria yang juga Ketua Komisi A DPRD Jatim ini, sesuai pengalaman yang lama setiap staf ahli mendapat gaji antara Rp 2,5 juta sampai Rp3 juta per bulan. Artinya setiap tahunnya mereka mendapatkan gaji Rp 36 juta. Kalau nanti Mendagri mengabulkan tiga staf ahli per fraksi maka ada sekitar Rp108 juta per tahun yang dibutuhkan. ‘’Jika ada sembilan fraksi di dewan, maka anggaran yang dialokasikan dalam APBD sebesar Rp 972 juta. Dana tersebut termasuk kecil dibanding hasil kerja yang dihasilkan dewan nantinya, sebab kinerja mereka akan maksimal dengan bantuan

staf ahli. Apalagi dewan juga berkewajiban memicu peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Pemprov Jatim. Dan ingat RAPBD Jatim 2015 sebesar Rp 21,9 triliun tidak lepas dari kinerja legislatif dengan mengoptimalkan tiga tupoksinya,’’lanjut pria murah senyum ini.

Freddy menambahkan staf ahli keberadaannya memang sangat dibutuhkan dewan. Sebab tidak semua anggota dewan menguasai tupoksinya sebagai legislatif. Sementara SKPD memiliki kemampuan menguasai semuanya. Untuk mengimbangi kemampuan eksekutif itulah maka dibutuhkan staf ahli. De­ ngan begitu dalam setiap pembahasan anggaran atau Perda, dewan tidak sekadar jadi tukang stempel dari eksekutif. ‘’Kalau kita ingin fair memang dewan banyak memiliki keterbatasan ilmu dibanding eksekutif.

Nah, untuk mengimbanginya dibutuhkan belajar. Namun waktu yang ada sangat terbatas. Karenanya diperlukan pembimbing.

Siapa itu, yah staf ahli yang menguasai di bidangnya, sehingga legislatif mampu bersinergi dengan eksekutif,’’lanjut Freddy. n cty

Soal Staf Ahli, Dewan Serahkan ke Mendagri

l Sambungan hal 1

Bagaimana dengan PP16 Tahun 2010 yang hanya membatasi satu staf ahli, menurut Halim tak ada masalah. Karena itu, pihaknya pasrah terhadap keputusan yang dibuat oleh Mendagri . ‘’Apapun alasannya tetap kita terima. Toh, sesuai pengalaman sebelumnya kita dapat mendatangkan staf ahli secara insidentil. Di mana hanya sebatas memberikan masukan ketika dewan membahas Perda atau aturan lainnya,’’papar kakak dari Menakertrans Muhaimin Iskandar ini.

Terpisah, mantan Ketua Pansus Tatib Dewan Freddy Poernomo mengaku sebagai Ketua Pansus, dirinya hanya meng­ akomodir sejumlah masukan dari anggotanya. Mengingat dalam UU MD3 tidak membatasi jumlah staf ahli di setiap fraksi. Tapi kembali pada Mendagri yang nantinya mengesahkan Perda Tatib DPRD Jatim. ‘’Kita serahkan saja ke Men­ dagri. Yang pasti kami telah berusaha dan mengakomodir keinginan hampir semua anggota untuk memasukan tiga staf ahli di setiap fraksi. Namun untuk keputusan-

Antre 17 Tahun, Orangtua Daftarkan Balitanya Haji l Sambungan hal 1

menterian Agama Kabupaten Malang Abdurrahman mengatakan, ada beberapa warga yang mendaftarkan anaknya yang masih berumur di bawah lima tahun atau yang masih duduk di sekolah TK. “Namun, saat pemberangkatan tetap mengacu kepada undang-undang yang ada. Aturannya tetap minimal umur 18 tahun bisa berangkat haji,” kata Abdurrahman kepada wartawan,

Kamis (9/10).

Dia menegaskan, ada beberapa yang sudah mendapat panggilan, tapi umurnya di bawah 18 tahun, tetap tidak bisa berangkat, karena syaratnya demikian. Terkait antrean pemberangkatan haji di Kabupaten Malang, saat ini mencapai 17 tahun. “Jika daftar tahun 2014, maka berangkat tahun 2031,” ujarnya.

Kuota jamaah yang berangkat dari Malang yang menentukan bukan daerah tapi ketentuan pusat. Ketentuan itu dengan

tetap memperhatikan pembagian per provinsi atau per embarkasi dan disesuaikan dengan jumlah yang mendaftar berapa pada saat pendaftaran di tahun itu.

Kendati demikian, dia tidak melarang orang-orang mendaftarkan keluarganya yang masih kecil. Namun, pemberangkatannya nanti tetap batasannya minimal berumur 18 tahun. Dia juga belum mengetahui jumlah pasti, berapa jumlah pendaftar haji yang masih berumur di bawah lima tahun. n cyn

Tenggelam di Pulau Raas l Sambungan hal 1

maupun keluarga korban.

“Secara teknis kita belum tahu apa bentuk bantuannya karena yang tahu persis adalah Dinas Sosial.

Tapi Pak Gubernur pasti akan memberikan bantuan sesuai dengan keperluan para korban,” katanya.

Supratomo juga menjelaskan, Gubernur Soekarwo berangkat dari Bandara Juanda menggunakan helikopter pada pukul 13.00 dan langsung menuju Pulau Raas. Sedangkan rombongan yang lain akan berangkat dari Sumenep pada pukul 08.00 dengan menggunakan kapal, karena diperkirakan jarak tempuh antara Sumenep – Pulau Raas memakan waktu 6 jam.

Seperti diberitakan KM Jabar Nur yang berangkat dari Pulau Raas Sumenep, tenggelam di tengah pelayaran menuju Singaraja Bali, Senin lalu. Kapal itu mengangkut 49 orang rombongan pengantin.

Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jatim Sudharmawan secara terpisah mengatakan hingga Kamis pukul 15.00 kemarin, jumlah korban yang ditemukan mencapai 24 orang dengan rincian delapan masih hidup dan 16 meninggal dunia. Sedangkan yang masih dalam tahap pencarian adalah 28 orang.

Sudharmawan mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Badan SAR Nasional (Basarnas), Polair, Lanal Banyuwangi dan juga dibantu nelayan setempat untuk terus mencari korban yang hilang.

“Konsentrasi kami dalam pencarian ini adalah di titik antara Pulau Raas hingga perairan di wilayah Situbondo,” ungkapnya.

Sebelumnya, Pakde Karwo, sapaan lekat Soe­ karwo, telah memerintahkan, Kepala Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Ir Wahid Wahyudi MT dan Kepala BPBD Jatim Sudharmawan, untuk terjun ke lapangan memonitor tenggelamnya kapal layar Jabal Nur di sekitar Perairan Pulau Raas Sumenep.

“Darmawan ke Sumenep, sedangkan Wahid Wahyudi ke Situbondo. Keduanya saya tugasnya mengkoordinasi apa kebutuhan dan kelengkapan yang diperlukan untuk mempercepat proses pencarian para korban,” ujarnya.

Pemprov Jatim menaruh perhatian khusus dan terus memantau perkembangan hilangnya kapal yang membawa puluhan orang

rombongan pengantin asal Desa Talango Tengah, Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep, Madura.

Selain menerjunkan anak buahnya sendiri, Pakde Karwo juga minta agar Tim Gabungan Basarnas dan TNI khusunya TNI AL benar-benar all out dalam melakukan pencarian korban kapal Jabal Nur. Ini dilakukan agar para korban segera dapat ditemukan semuanya. Oleh sebab itu Pakde Karwo meminta TNI mengerahkan kekuatan penuh, baik personel maupun peralatan yang dimiliki guna membantu pencarian KM Jabar Nur. Desak Polda Selidiki Salah satu keluarga korban, Sahmawi meminta aparat Polda Jatim segera menyelidiki penyebab tenggelamnya KM Jabar Nur. Kapal ini diduga tidak dilengkapi fasilitas keselamatan penumpang ataupun peralatan navigasi. Sebab, baik penumpang yang ditemukan tewas maupun selamat, tak ada satupun yang mengenakan pelampung.

Jabal Nur adalah kapal jenis tambangan dengan kapasitas penumpang 60 orang. Kapal tersebut memiliki dua mesin, 6 silinder dan 4 silinder. Kapal milik H Paong (40), warga Dusun Talango Tengah, Desa Brakas, Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep ini biasanya melayani trayek Raas-Tungkek Sumenep.

“Karena ini persoalan nyawa puluhan orang, pihak kepolisian dalam hal ini Polda Jatim harus menyelidikan penyebab tenggelamnya kapal Jabal Nur itu. Harus diselidiki apakah kapal itu punya izin dan kelengkapan lainnya,” kata Sahmawi, salah satu keluarga dari penumpang kapal yang menjadi korban siang tadi.

Menurut Sahmawi, kecelakaan kapal yang membawa banyak penumpang sudah sering terjadi di Pulau Raas. “Karenanya, Polda Jatim harus menyelidiki semua kapal motor yang ada di Pulau Raas yang menjadi angkutan orang menuju Pelabuhan Tungkek Sumenep dan Jangkar Situbondo.

Supaya kejadian serupa tidak terjadi lagi,” kata dia.

Sahmawi berharap, pihak pemerintah dalam hal ini Bupati Sumenep, Gubernur Jatim dan bahkan Presiden terpilih Joko Widodo lebih memperhatikan nasib rakyatnya yang ada di kepulauan. “Jangan hanya saat ada kejadian besar yang menewaskan banyak korban baru ada perhatian khusus dan mau turun ke lokasi,” kata dia. n iib, sul

Surabaya Raih Penghargaan Internasional FutureGov 2014 l Sambungan hal 1

seleksi dewan juri dari sekian banyak aplikasi pelayanan publik di beberapa negara, khususnya di wilayah Asia-Pasifik.

Secara keseluruhan, Surabaya berhasil menempatkan sejumlah aplikasi pelayanan publik unggulan di beberapa kategori. Namun, selain SSW, sisanya hanya masuk sebatas nominasi saja. Beberapa aplikasi yang dimaksud adalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online untuk kategori Education dan e-Payment untuk kategori Transformation.

Keberhasilan SSW menyabet FutureGov 2014 sekaligus mempertahankan tren positif

Surabaya yang selalu mendapat penghargaan dalam dua tahun terakhir. Pada 2013, Kota Pahlawan bahkan mampu meraih dua penghargaan, masing-masing kategori Data Centre melalui Media Centre Pemkot Surabaya serta kategori Data Inclusion melalui Broadband Learning Centre (BLC). Sementara pada 2012, Surabaya menempatkan Online Permits atau perizinan online (yang sekarang disempurnakan menjadi SSW) untuk kategori Future City of the Year.

“Tren positif ini harus kita pertahankan. Semoga dengan banyaknya kiprah Surabaya di luar negeri, membuat kota ini lebih dikenal secara global,” kata Antiek ketika dikonfir-

masi via sambungan telepon.

Mantan Kabag Kerjasama ini mengaku cukup terkejut atas keberhasilan yang diraih.

Pasalnya, tata cara penilaian oleh dewan juri dilakukan secara tertutup dan diam-diam.

Pemkot hanya diberi tahu bahwa skala penilaian untuk pelayanan publik yang baik meliputi kecepatan, kemudahan, kejelasan waktu, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. ‘’Kami sama sekali tidak tahu kapan dan bagaimana mereka (dewan juri) melakukan penilaian. Tiba-tiba saja kami diinformasikan kalau SSW menang penghargaan FutureGov,’’ ungkapnya dengan nada antusias.

Antiek yang berangkat bersama Kabag Bina Program Dedik Irianto dan Kabag Humas M Fikser ini berharap penghargaan ini dapat membantu mempromosikan Surabaya utamanya menjelang ASEAN Free Trade Area (AFTA) atau zona perdagangan bebas ASEAN pada 2015 mendatang.

Apalagi, penyerahan FutureGov dilakukan di sela-sela rangkaian FutureGov Summit yang dihadiri 250 pimpinan/CEO dari negara-negara Asia seperti Singapura, Indonesia, Thailand, Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam, Korea dan Jepang FutureGov merupakan lembaga nirlaba internasional yang mempromosikan pen-

ingkatan pelayanan publik di negara-negara Asia Pasifik.

Tiap tahun, FutureGov memberikan penghargaan terhadap pemerintah-pemerintah kota di Asia-Pasifik yang dianggap berhasil meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Di samping pemberian penghargaan dan forum internasional, lembaga yang berkantor pusat di Singapura tersebut memiliki berbagai program pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Antiek menginformasikan, tahun ini, Pemkot Surabaya mendapatkan kesempatan mengirimkan tiga pegawai guna mengikuti training di Malaysia selama tiga hari. n dre

Nasib Petani Tebu Kini Tak Lagi Semanis Gula l Sambungan hal 1

keluarga. Karena itulah satu-satunya yang kami miliki demi menyambung hidup sehari-hari. Kalaupun harus kerja di luar, apa yang dapat saya kerjakan demi anak-anak yang masih sekolah,’’tambah pria kurus ini dengan mata menerawang jauh.

Apalagi uang tersebut merupakan modal kerja yang terus diputar. Sementara sudah hampir satu tahun ini uang tebu yang digiling di pabrik tidak bisa keluar. Diapun tidak bisa menyalahkan pabrik gula, karena memang di gudang ribuan ton gula tidak laku dijual. Selama ini daerah pemasaran Jatim ada di Jawa Barat dan Jakarta, Bali dan sebagian wilayah Indonesia Timur dan daerah itu kini sudah dipenuhi gula rafinasi yang harganya memang cukup murah diban­ ding gula lokal yang harganya di pasaran mencapai Rp12 ribu per kg.

Di sisi lain, ayah dari empat putera ini menyesalkan sikap pemerintah pusat yang lebih memilih diam daripada melindungi rakyatnya. Buktinya gula

rafinasi yang seharusnya tidak boleh dikonsumsi oleh masyarakat karena alasan kesehatan justru dibiarkan beredar di pasaran. Sebaliknya pemerintah memberikan izin bagi pabrik rafinasi yang sebelumnya impor dan pemasaran terbatas untuk industri mamin saja. ‘’Bagaimana pemerintah dikatakan melindungi rakyatnya jika pabrik rafinasi dibiarkan berdiri di Indonesia.

Ini jelas mematikan kami sebagai petani tebu yang di Jatim jumlahnya hampir ribuan ini,’’papar Supardjo sembari menitikkan air matanya.

Nasib serupa juga dialami Teguh.

Sebagai Manajer Pabrik Gula Wonolangan, dirinya tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu nasib petani ini. Sebab dia pun dalam lima bulan ini tidak mendapatkan gaji karena gula yang menumpuk di gudang tidak bisa dijual ke pasaran. “Nasib saya dan teman-teman di sini disesuaikan dengan kondisi gula yang ada. Karena gula tak laku di pasaran, maka otomatis kami di sini tidak bisa gajian. Konsekuen­ sinya kalau kita butuh uang, maka kita

mengambil gula di gudang untuk dijual ke tetangga,’’paparnya.

Tentu saja kondisi tragis ini membuat Teguh ingin memberontak. Tapi bagaimana dapat dia lakukan karena seluruh pegawai pabrik gula dan petani tebu nasibnya sama dengan dirinya. Dan menurutnya kondisi tahun ini sangat tragis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. ‘’Pada 2013 di bulan yang sama gula kita masih dapat diserap pasar baik di Jatim maupun luar Jatim dan di kepulauan. Tapi saat ini sepertinya berhenti total,’’tegas pria yang telah mengabdi di pabrik gula puluhan tahun ini.

Sementara itu, secara khusus Pakde Karwo panggilan akrab Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum mendesak kepada pemerintah pusat melalui Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan supaya menghentikan gula rafinasi yang membanjiri pasar dalam negeri agar gula lokal bisa terserap pasar.

“Kita harus desak pemerintah pusat supaya menghentikan produksi gula rafinasi karena ini bukan impor, tapi pabriknya di luar Jawa ada banyak. Mana

mungkin gula lokal yang harganya sekitar Rp7 ribu hingga Rp11 ribu per kg bisa bersaing dengan melawan gula rafinasi yang harganya hanya Rp 6.500 per kg,” tegas mantan Sekdaprov Jatim ini.

Diakui Pakde Karwo protes petani tebu difasilitasi Pemprov Jatim bukan hanya berupa surat, tetapi juga demontrasi langsung ke pemerintah pusat di Jakarta. “Kalau mereka akan demonstrasi lagi ke Jakarta, kita siap menfasilitasi tapi jangan banyak-banyak. Yang jelas Jatim sangat dirugikan jika persoalan ini dibiarkan berlarutlarut,” ungkapnya.

Bahkan pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat itu menduga ada upaya secara sistematis, terstruktur dan masif hendak mematikan pabrik gula secara perlahan-lahan. “Kalau pemerintah pusat membiarkan kondisi ini berarti sama saja secara struktural, sistematis, dan masif mematikan pabrik gula. Tulis saja biar pemerintah pusat mendengar keluhan masyarakat Jatim,” tambah Pakde Karwo dengan nada tinggi. *

12

Jumat Pahing, 10 OKTOBER 2014

Konvensi Kelompok Budaya Kerja di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jatim dan Konvensi Gugus Kendali Mutu Bagi IKM Jatim

Tingkatkan KBK dan GKM untuk Hadapi MEA 2015 Sukses tidaknya Indonesia, termasuk Provinsi Jawa Timur dalam menghadapi pasar bebas Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015, dipengaruhi banyak faktor.

Salah satunya adalah kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang harus memiliki produktifitas kerja yang terukur, sistematis dan terencana.

D

inas Perindustrian dan Perdagangan (Dis perindag) Provinsi Jatim sebagai SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang membidangi masalah ini, berusaha meningkatkan kualitas SDM para aparatur sipil negara dan pelaku dunia usaha, dengan menggelar konvensi Kelompok Budaya Kerja (KBK) di lingkungan Disperindag Provinsi Jatim, dan konvensi Gugus Kendali Mutu (GKM) bagi Industri Kecil Menengah (IKM). Menurut Kepala Disperindag Provinsi Jatim, Ir. Warno Harisasono M.Eng, dalam menghadapi tantangan dan tuntutan era pasar bebas yang semakin ketat, perlu adanya upaya untuk meningkatkan produktifitas kerja aparatur melalui program terpadu yaitu Budaya Kerja.

Budaya Kerja adalah suatu falsafah dengan

didasari pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan dan juga pendorong yang dibudayakan dalam suatu kelompok. Dan semua itu tercermin dalam sikap dan perilaku, cita-cita, pendapat, pandangan serta tindakan yang terwujud suatu etos kerja.

“Budaya Kerja memiliki tujuan untuk mengubah sikap dan perilaku SDM agar dapat meningkatkan produktifitas kerja, untuk menghadapi berbagai tantangan dimasa yang akan datang. Khususnya era pasar bebas MEA atau Asean Economic Community (AEC) 2015. Dimana kita harus dapat memberikan pelayanan dan fasilitas bagi dunia usaha agar mampu meningkatkan daya saing produk industr serta SDM yang kompeten,” papar Harisasono, dikonfirmasi, Kamis (9/10).

Kabid SDPI Disperindag Provinsi Jatim, A. Willem Talakua ST menyerahkan piala juara pertama KBK kepada KBK Sidak UPT Kulit Magetan.

Peserta konvensi KBK dan GKM tampak serius mendengarkan pengarahan dari Kepala Disperindag Provinsi Jatim Ir. Warno Harisasono M.Eng.

Manajer HRD PT Astra Honda Motor Jakarta M Alwi, memberikan motivasi penerapan KBK di lingkungan Disperindag Provinsi Jatim.

Dalam birokrasi, penerapan Budaya Kerja yang baik dapat memberikan kepastian dalam pelayanan. Meliputi waktu, biaya dan prosedur pelayanan, informasi yang jelas antara hak dan kewajiban, mempermudah kontrol pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik, identifikasi kebutuhan, harapan dan aspirasi pengguna layanan dapat diketahui dengan menggunakan indeks kepuasan masyarakat (IKM).

Prestasi yang telah diraih dalam penerapan budaya kerja, Disperindag Provinsi Jatim telah banyak memperoleh penghargaan baik dari

Kabid SDPI Disperindag Provinsi Jatim, A. Willem Talakua ST menyerahkan piala juara ketiga GKM IKM SMTP Kab Jember.

Gubernur Jatim maupun tingkat nasional. Diantaranya, Juara I dan II Gelar Budaya Kerja tingkar provinsi tahun 2003, Juara I bidang jasa non medis tingkat provinsi pada 2012 dan 2013, dan kategori Gold pada Temu Karya Mutu dan Produktivitas Nasional/Internasional XVII dan XVIII pada 2012 dan 2013.

Sedangkan GKM, adalah sekelompok kecil karyawan yang terdiri dari 3 – 8 orang dari unit kerja yang sama, yang dengan sukarela secara berkala dan berkesinambungan mengadakan pertemuan untuk melakukan kegia-

KBK Sidak dan GKM Zero Waste Sabet Juara Pertama Setelah melakukan unjuk kebolehan antar Kelompok Budaya Kerja (KBK) dan Gugus Kendali Mutu (GKM), pada 6 – 7 Oktober 2014 lalu di Hotel Royal Orchid Batu, dewan juri akhirnya menetapkan KBK Sidak dari UPT Kulit Magetan dan GKM Zero Waste dari Kabupaten Jember, sebagai juara pertamanya.

Selanjutnya, KBK Ceria dari UPT Mamin Sidoarjo meraih juara dua, KBK Mama Desi dari UPT Aneka Industridan Kerajinan Surabaya meraih juara tiga, KBK Besi dari UPT Logam Sidoarjo meraih juara harapan satu dan KBK Metrik dari UPT Kemetrologia mendapat juara harapan dua. Sementara untuk juara dua GKM

didapat GKM Riga Bintang dari Kabupaten Magetan, juara tiga GKM IKM SMTP dari Kabupaten Jember, juara harapan satu GKM R Rovit dari Kota Batu dan juara harapan dua diperoleh GKM Rohani dari Kota Malang.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jatim, Ir. Warno Harisasono M.Eng mengatakan, dalam konvensi ini total diikuti sebanyak 22 KBK dan 10 GKM. Ke-22 peserta KBK tersebut berasal dari satu sekretariat, enam bidang dan 15 UPT di lingkungan Disperindag Provinsi Jatim.

“Untuk peserta juara pertama dan kedua akan diikutikan Gelar Budaya Kerja tingkat

provinsi pada 21 – 23 Oktober 2014 di Kota Kediri sebagai perwakilan Disperindag. Kemudian kedua KBK tersebut juga akan mengikuti Konvensi Temu Karya Mutu dan Produktivitas Nasional/Internasional tahun 2014 di Batam,” kata Harisasono, didampingi Kabid SDPI (Standardisasi Desain Produk Industri) Disperindag Provinsi Jatim, A. Willem Talakua ST. Begitu pula dengan juara GKM 2014, juara pertamanya akan diikutkan dalam konvensi tingkat nasional pada 2015 di Sumatera Barat. “Untuk GKM ini diikuti sebanyak 10 peserta dari IKM (industri kecil KBK Sidak dari UPT Kulit Magetan saat unjuk kebolehan di depan dewan juri. menengah),” jelasnya. Q iib*

tan pengendalian mutu ditempat kerjanya, dengan menggunakan alat kendali mutu dan proses pemecahan masalah. GKM merupakan bagian integral dari pengenalian mutu terpadu dalam suatu organisasi.

“GKM memiliki tujuan untuk mendayagunakan seluruh aset yang dimiliki perusahaan atau instansi, terutama SDM secara lebih baik guna meningkatkan mutu. Adapun objek perbaikan GKM meliputi bahan, proses, produk, lingkungan dan lain-lain yang berasal dari anggota gugus, fasilitator, ketua GKM atau pimpinan perusahaan” jelas Harisasono.

Menurut dia, manfaat dari penerapan GKM secara konsisten diantaranya, dapat meningkatkan mutu dan peningkatan nilai tambah, peningkatan produktifitas sekaligus penurunan biaya, peningkatan kemampuan menyelesaikan pekerjaan suatu target dan peningkatan moral kerja dengan mengubah tingkah laku.

Kemudian, peningkatan hubungan yang serasi antara atasan dan bawahan, peningkatan ketrampilan dan keselamatan kerja, peningkatan kepuasan kerja dan pengembangan tim GKM. “Terkait prestasi yang telah diraih Jatim dalam konvensi nasional tiga tahun terakhir ini, Jatim menjadi GKM terbaik pertama tiga kali berturutturut. Pada 2010 diwakili GKM Kalimasada industri kecil kue kering Kabupaten Blitar, 2011 diwakili GKM Kampas dari PT Benin Internasional Kabupaten Malang, dan 2013 diwakili GKM Aloha dari PT Legong Bali Pasuruan,” tandasnya. Q iib*

JADWAL KEGIATAN PERINGATAN HARI JADI KE-69 PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2O14 NO 1

2

HARI / TANGGAL / TEMPAT Kamis, 9 Oktober 2014

Jatim Fair 2014

9 s/d 19 Okt 2014

Kamis, 9 Oktober 2014

Festival Seni Nusantara (Pameran dan Pentas Kesenian dari 12 Provinsi)

9 s/d 11 Okt 2014

Sabtu, 11 Oktober 2014

Pukul : 06.00 s/d Selesai Tempat : Puspa Agro - Sidoarjo

4

Kamis, 16 Oktober 2014

Sabtu, 18 Oktober 2014

Sabtu, 18 Oktober 2014

Pukul : 19.00 s/d Selesai Tempat : Pamekasan 10

11

Sabtu, 18 Oktober 2014

16 – 18 Okt 2014

Parade Seni Budaya Jawa Timur

16 - 18 Okt 2014

19

21 Festival Sapi Sono’

Minggu, 19 Oktober 2014

Jalan Sehat Peringatan Hari Jadi Ke-69 Prov. Jatim dan HUT Dispenda Ke-52 Tahun 2014

22

Penutupan Jatim Fair 2014

Pukul : 19.00 WIB s/d selesai Tempat : Bangkalan

Gelar Seni Padang Rembulan

Minggu, 26 Oktober 2014

Superball Run (10K) Start : Tugu Pahlawan Finish : Delta Plasa Surabaya

Rabu, 29 Oktober 2014

Pesta Rakyat dan Pentas Seni 2014

29 Okt - 2 Nop 2014

Rabu, 29 Oktober 2014

Pukul : 10.00 WIB s/d selesai Tempat : Alun-Alun Kabupaten Sumenep

Gelar Seni Padang Rembulan

Istighosah

Selasa, 21 Oktober 2014

Pukul : 19.00 WIB s/d selesai Tempat : Lapangan Parkir Barat Stadion Gajayana Malang 20

Seminar Nasional Kebudayaan

Minggu, 19 Oktober 2014

Pukul : 06.00 WIB s/d selesai Tempat : Tugu Pahlawan

Festival Kuliner Makanan Raja-Raja Majapahit bersamaan Hari Pangan Sedunia

Pukul : 09.00 s/d Selesai Tempat : Stadion R. Soenarto Hadiwidjojo Pamekasan Pukul : 06.00 WIB s/d selesai Tempat : Start dan Fisnish Halaman Gedung Negara Grahadi

18

Grand Final Kerapan Sapi Tradisional se-Madura

Minggu, 19 Oktober 2014

Pukul : 19.00 WIB s/d selesai Tempat : Grand City Surabaya

Sidang Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Jawa Timur

Fun Bike

Minggu, 19 Oktober 2014

Pukul : 10.00 s/d Selesai Tempat : Tugu Pahlawan

17

PELAKSANAAN

Minggu, 19 Oktober 2014

Pukul : 08.00 WIB s/d selesai Tempat : Taman Chandra Wilwatikta

16

Pukul : 18.00 s/d Selesai Tempat : Taman Chandra Wilwatikta 9

14

KEGIATAN

Minggu, 19 Oktober 2014

Pukul : 08.00 WIB s/d selesai Tempat : Stadion R. Soenarto Hadiwidjojo Pamekasan

- Upacara Peringatan Hari Jadi Ke-69 Provinsi Jawa Timur Th. 2014 - Penyerahan Penghargaan oleh Bpk. Gubernur - Pagelaran Sendratari Kolosal Chandra Kirana - Marching Band

Pukul : 09.00 s/d Selesai Tempat : Di Lapangan Timur GOR Sidoarjo 8

13

Minggu, 12 Oktober 2014

Senin, 13 Oktober 2014

HARI / TANGGAL / TEMPAT Pukul : 06.30 WIB s/d selesai Tempat : Tugu Pahlawan

15

Pukul : 09.00 s/d Selesai Tempat : Gedung DPRD Prov. Jatim 7

12

Tasyakuran : - Pemberian Santunan Anak Yatim Piatu - Tumpengan

Pukul : 08.00 s/d Selesai Tempat : Halaman Grahadi

6

Bhakti Sosial : - Jalan sehat - Pembagian sembako gratis - Pengobatan gratis : kesehatan umum, gigi, kesehatan jiwa, Konseling gizi dan pelayanan KB

NO

Sabtu, 11 Oktober 2014

Pukul : 19.00 s/d Selesai Tempat : Grahadi 5

PELAKSANAAN

Pukul : 19.00 s/d Selesai Tempat : Grand City Surabaya Tempat : Taman Budaya Genteng Kali 3

KEGIATAN

Festival Kesenian Pesisir Utara

29 Okt s/d 2 Nop 2014

Kamis, 30 Oktober 2014

Pukul : 10.00 WIB s/d selesai Tempat : Halaman Parkir Timur Plasa Surabaya

Youth Market 2014

Jum’at, 31 Oktober 2014

Pagelaran Wayang Kulit Dalang : Ki Anom Suroto

Pukul : 20.00 WIB s/d selesai Tempat : Jalan Pahlawan

30 Okt – 2 Nop 2014