Harian Bhirawa Edisi 10 September 2014

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

HARIAN

Semakin tua seseorang, semakin matang dalam memutuskan,”

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 10

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Pakar Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie

Rabu Pahing, 10 SEPTEMBER 2014

http://www.harianbhirawa.co.id

10 SEPTEMBER 2014

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo - 10.00 - 19.00

Menerima Penghargaan dari Presiden RI melalui Kementerian Perhubungan di Jakarta.

Orientasi anggota DPRD di Hotel Singgasana.

 Wagub H Saifullah Yusuf

-

Kunjungan Kerja di Jakarta.

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi -

Pengisian SKHUS Baru Rampung 19 Daerah Blanko MI Masih Ngendon di Percetakan

Dindik Jatim, Bhirawa Lambatnya penerbitan Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah (SKHUS) SD/MI terus dikebut Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim. Ini lantaran baru 19 kabupaten/kota di Jatim yang tuntas dicetak sekaligus dilakukan pengisian nilai. Semen-

tara untuk 19 daerah lainnya baru tercetak blanko kosong saja.

Proses pengisian blanko SKHUS sampai saat ini terus berlangsung di ruang Venus Hotel Satelit, Surabaya. Dalam ruang tersebut, terdapat enam unit mesin printer yang mampu mencetak hingga 60 lembar

per detik. Dindik Jatim juga mendatangkan tenaga cetak dari luar dinas yang berkantor di Jalan Gentengkali 33 Surabaya itu.

Menurut informasi dari petugas di lokasi, SKHUS yang belum dilakukan

 ke halaman 11

Kunjungan Kerja ke Tiongkok

Tetapkan Empat Pimpinan, Dilanjutkan Tata Tertib Hari Ini Digelar Rapat Paripurna

DPRD Surabaya,Bhirawa DPRD Surabaya akan memulai langkah pertamanya dalam menjalankan tugas. Dengan dipastikannya posisi empat pimpinan dewan yang menjadi jatah empat fraksi, legislatif segera melanjutkan tugasnya untuk menetapkan Tata Tertib Dewan sebagai karidor internal dalam menjalankan tugasnya.

Pasca turunnya SK DPP PDIP yang menetapkan Ir.Armudji sebagai ketua DPRD Surabaya, maka sudah lengkap komposisi pimpinan DPRD Surabaya dari empat fraksi Ir.Armudji yang berhak.

Armudji yang saat ini juga sebagai pimpin an sementara DPRD Surabaya menjelaskan, Selasa(9/9) semua fraksi yang memperoleh jatah posisi pimpinan dewan sebagaimana undang-undang telah menyerahkan calon masing-masing untuk ditetapkan dalam Sidang Paripurna.

 ke halaman 11

Oknum Anggota Dewan Siram Kades Jombang, Bhirawa Belum genap satu bulan dilantik menjadi wakil rakyat, PR seorang oknum anggota DPRD Jombang terlibat gegeran dengan seorang Kepala Desa (Kades) AR di rumah makan Desa Mancilan, Kecamatan Mojoagung, Selasa (9/9/2014). Dalam peristiwa itu, PR menyiramkan minuman jus ke arah Kades asal Kecamatan Diwek tersebut.

Saat sejumlah wartawan mendatangi lokasi untuk melakukan peliputan, AR sudah menghilang.

Sedangkan PR masih duduk di salah satu ruangan rumah makan dengan mata sembab sehabis menangis. Di ruang pertemuan rumah makan tersebut, PR ditemani seorang anggota Polsek Mojoagung, yang berpakaian preman.

Kepada sejumlah wartawan, PR, wanita berbadan tinggi yang tinggal di Perum Firdaus, Jombang itu mengatakan jika peristiwa yang terjadi adalah masalah keluarga. “. Ini masalah keluarga, jangan diliput. Lagi pula masalahnya juga sudah selesai,” kata politisi asal Partai Golkar ini.

PR juga mengelak jika sempat dipukuli AR. “Tidak ada pemukulan, tak ada memar di tubuh saya. Saya nunggu dijemput bu Dodot (istri Kapolsek Mojoagung, Kompol Dodot),” kata PR yang minta wartawan untuk meninggalkan lokasi.

 ke halaman 11

adit hananta utama/bhirawa

Pengisian blanko SKHUS SD/MI masih dikebut Dindik Jatim setelah tiga bulan hasil US diumumkan.

Nasdem Kecewa dengan PDIP dan PKB Terkait Bagi-bagi Posisi Alat Kelengkapan Dewan, FPD Tolak Voting

DPRD Jatim, Bhirawa DPW Partai Nasdem Jatim, mengaku kecewa dan prihatin terhadap sikap PKB dan PDIP yang justru tidak membantu Partai Nasdem dalam memperoleh posisi pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan. Padahal, Nasdem ikut berjuang dalam memenangkan pasangan Jokowi-JK saat Pilpres 2014 lalu. Kenyataannya, saat ini yang terjadi Nasdem justru malah ditinggalkan.

Ketua DPW Partai Nasdem, Effendy Choirie menegaskan, jika ini yang terjadi maka Nasdem akan menyesuaikan diri. Artinya, menurut Choirie, kemungkinan besar Nasdem akan berpihak kepada koalisi yang memperjuang-

kan Nasdem yaitu Koalisi Merah Putih (KMP). ‘’Mereka (Koalisi Merah Putih), memperjuangkan kepentingan yang lebih besar yaitu rakyat daripada mencari popularitas semata dengan mencari posisi di komisi maupun alat

kelengkapan dewan,’’tegas Gus Choi—panggilan akrab Effendy Choirie, Selasa (9/9).

Menurutnya, sejak awal dirinya sudah mewanti-wanti kepada kade Partai Nasdem yang duduk di DPRD Jatim maupun kabupaten/kota se-Jatim yang berjumlah 104 untuk tidak berambisi mencari kekuasaan. Sebaliknya para kader harus berpikir lebih strategis dan substansif yaitu kepentingan rakyat yang lebih besar. Tentunya untuk menuju kesana, para kader harus terus

Sentil..

 ke halaman 11

 Ribut-ribut Pilkada Langsung Mencuat  Suka ya kalau hak kedaulatan masyarakat dirampas  Janji kasus Munir Tuntas Semasa SBY  Kini janji tinggal janji ya  Rekening gendut PNS Muncul Lagi di Batam  Mafia minyak ternyata menggiurkan

       

Kota Probolinggo (Kota Sedang) Kota Madiun (Kota Sedang) Penerima Piala WTN Kategori Lalu Lintas Kota Surabaya (Kota Metropolitan) Kota Malang (Kota Besar) Kabupaten Jombang (Kota Sedang) Kota Pasuruan (Kota Sedang) Kota Mojokerto (Kota Sedang)

 ke halaman 11

Provinsi Pertama Polisi Tangkap ‘Mami’ Penyedia Wanita Penghibur Kalangan Pejabat Jatim, Raih Empat Kali Berturut-

Dahulukan Ngopi

Pakde Karwo

Penerima Piala WTN Kencana (menerima Piala WTN setiap tahun selama 5 tahun berturut-turut)

Raup Keuntungan Rp 7 Juta Per Hari

 ke halaman 11

BUKAN Pakde Karwo jika tak memiliki candaan penuh makna. Bahkan candaan tersebut berupa sentilan yang cukup mengena. Seperti sindiran yang ditujukan kepada anggota DPRD Jatim yang baru terpilih.

Seperti yang diketahui, para politisi yang di duduk di DPRD Jatim akhir-akhir ini memanas gara-gara berebut posisi dalam alat kelengkapan Dewan.

Seperti jabatan ketua dan wakil ketua komisi dan fraksi yang diperebutkan partai politik yang berkuasa di DPRD Jatim.

 ke halaman 11

Penerima Penghargaan WTN Tahun 2014

abednego/bhirawa

Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Sumaryono saat memamerkan tersangka ‘mami’ penyedia wanita penghibur di kalangan pejabat menengah atas, Selasa (9,9).

Surabaya, Bhirawa Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Sat Reskrim Polrestabes Surabaya, kembali menangkap ‘mami’ (mucikari) penyedia wanita penghibur dikalangan pejabat menengah ke atas.

Bisnis haram ini dilakukan tersangka Dewi Sundari (25) warga Tandes di Hotel Novotel Jalan Ngagel Surabaya, lewat BlackBerry Messenger (BBM).

Via BBM yang diberi nama management, Dewi menyediakan jasa pekerja seks komersial (PSK) secara online. Setelah dilakukan penyelidikan selama satu bulan, akhirnya petugas berhasil mengamankan salah satu PSK yang bernama Bunga di

 ke halaman 11

turut WTN Wiratama

Hari Ini Menhub Serahkan Penghargaan ke Pakde Karwo

Dishub Jatim, Bhirawa Prestasi kembali ditorehkan oleh Provinsi Jatim. Untuk keempat kalinya secara berturut-turut, Jatim menerima penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama dari Presiden RI untuk tingkat provinsi. Penghargaan WTN Wiratawam 2014 akan diserahkan Menteri Perhubungan EE Mangindaan kepada Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum , Rabu (10/9) di Gedung SMESCO Convention Centre Jakarta Selatan.

Penghargaan ini sebagai pengakuan pusat jika Pemprov Jatim memiliki komitmen kuat terhadap pembangunan dan

 ke halaman 11

Dibiayai Cucu, Buruh Tani Berangkat Haji

CJH Pasutri Tertua Hanya Bermodalkan ‘Cengkir’ Seakan tak mau kalah, meski usianya mendekati satu abad, Samiri (96th) tetap bertekad menunaikan ibadah haji perdananya. Kakek 13 cucu asal Dusun Pojok, Desa Ponggok, Kabupaten Blitar ini, berangkat haji bersama istrinya, Timah (82th). Pasangan suami istri (Pasutri) ini sebagai jamaah haji melalui embarkasi Surabaya tertua.

Gegeh, Kota Surabaya Saat ditemui Bhirawa di kamar B2-119 asrama haji, Selasa (9/9), Timah, sedang menyuapkan makanan Samiri yang sudah disediakan oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH). Usia bukan halangan asalkan fisik memungkinkan. Mungkin itu yang tercermin dalam diri kakek Samiri dan Timah. Kakek kelahiran Blitar 1926 yang dulunya hanya sekolah dengan tulisan akshara Jawa, tampak masih sehat dan bugar.

Pasutri calon jamaah haji (CJH) ini dikarunia lima anak dan 13 cucu

masih mampu berjalan dengan cepat tanpa bantuan apapun. Cara berbicaranya pun masih fasih dan lancar.

Bahkan, kakek bertubuh kecil ini mampu mengingat kembali kenangan masa lalunya. Maklum saja, sejak remaja kesehariannya dihabiskan untuk bertani. Dalam berangkat haji kali ini, merupakan hal yang luar biasa bagi dirinya, karena bisa berangkat haji bersama istrinya di usia senja.

 ke halaman 11

Pasangan suami istri, Samiri dan Timah calon jamaah haji tertua.

gegeh/bhirawa

SURABAYA

2

Rabu Pahing 10 SEPTEMBER 2014

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Sepinya Sentra PKL Karena Banyak Orang Ikut Campur Surabaya, Bhirawa Sejumlah sentra PKl yang dibangun pemkot Surabaya masih belum beroperasi optimal, bahkan ditinggalkan pedagang. Disinyalir ada konflik tertentu yang menjadi penyebab pedagang enggan beroperasi di sentra PKL. Dinas Koperasi dan UKM mengakui hal ini dan menyebut sepinya sejumlah sentra PKL akibat ada konflik yang ditimbulkan dari banyaknya pihak yang ikut turut campur dalam penentuan operasional sentra PKL. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya Hadi Mulyono mengatakan, perihal sepinya sentra PKL seperti di daerah Sememi tepatnya di depan SMA Negeri 12 Surabaya akibat banyak pihak berkepentingan.

Artinya, ungkap Hadi, sejumlah pihak yang merasa berkepentingan ternyata ikut mengusulkan pedagang yang berhak masuk ke sentra , kepada pihak kecamatan yang mempunyai kewenangan. Seharusnya, kata Hadi, mereka yang dimasukkan ke sentar adalah anggota ko-

munitas PKL yang sebelumnya diakomodasi pihak kecamatan.

Namun, lanjutnya , ketika ada usulan dari pihak lain , seperti seperti Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMK) setempat, ternyata menunjuk orang yang tidak tepat, justru mengakibatkan konflik di kemudian hari.

Salah satu konflik tersebut, lanjut Hadi adalah karakter PKL yang berbeda dengan masyarakat biasa. PKL, lanjutnya akan bertahan dan berusaha sekuat mungkin untuk tetap berdagang, namun masyarakat biasa sering kali gampang putus asa.

“Sepinya Sentra PKL itu kadang-kadang LKMK RW ingin ikut campur karena itu kan wilayahnya. Nah kalau LKMK menunjuk orang-orang yang bukan pedagang itu yang jadi masalah sebenarnya, seperti yang sekarang ini” kata Hadi saat ditemui Bhirawa di ruang kerjanya, Selasa (9/9).

Ia mencontohkan, yang terjadi itu Sentra PKL didaerah Sumber Rejo, Sememi ini yang fatal.

Pihaknya masih merapatkan

trie diana/bhirawa

Suasana setra PKL Karah jalan Karah Surabaya terlihat sepi hanya ada beberapa pengunjung, Selasa (9/9). yang berada di daerah Lidah Terkait antisipasi sepi dan Wetan ini permasalahan yang bahkan ada yang meninggalkan pertama, dan permasalahan stand, pihaknya mengungkapkan, yang kedua, masih kata Hadi, kalau salah penempatan pekalau pedagang itu berangkat dagang itu yang malah tidak dari komunitas tidak ada meningkatkan kesejahteraan masalah. “ Ini kan banyak orang- bahkan akan menjadi miskin orang yang berkepentingan mas,” baru. Ia menjelaskan, ketika tambahnya. dibangun Sentra PKL, prinsipnya

lokasi harus jelas, sehingga pedagang dijalanan harus dimasukkan di lokasi Sentra.

“Prinsipnya lokasi itu harus, sehingga para pedagang-pedagang dijalanan harus dimasukkan (Sentra PKL),” imbuhnya.

Seperti Sentra PKL di Sememi Kecamatan Benowo, tepatnya di depan SMAN 12, nasibnya tak kunjung membaik. Meski terletak di depan sekolah dan dekat dengan perumahan tidak menjadikan sentra PKL ini ramai.

Sebaliknya, yang melakukan aktifitas berjualan bisa dihitung dengan jari. karena, pedagang lainnya sudah hengkang karena tak ada pembeli yang datang alias sepi.

Ia menambahkan, pihaknya akan melakukan pembinaan terhadap pedagang di sentra PKL. Selain itu juga memperbaiki fasilitas yang ada sehingga mampu menarik pembeli. “Kami akan lakukan secepatnya,” katanya.

Dari pantauan Bhirawa di Sentra PKL Karah, salah satu pedagang yang tidak mau menyebutkan namanya mengatakan, beberapa hari yang lalu ada

Pelebaran Jalan

Satgas Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Surabaya melakukan pemerataan tanah di jalan Cumpat Surabaya.

Rencananya pemerataan ini dilakukan untuk pelebaran jalan menembus jembatan Surabaya disisi jalan Kenjeran Surabaya, Selasa (9/9).

trie diana/bhirawa

PANGGUNG BIROKRASI

Pedagang Desak Pemkot Ambil Alih Pasar Turi Surabaya,Bhirawa Rencana Pemkot Surabaya mengambilalih pembangunan Pasar Turi dari PT Gala Bumi Perkasa (GBP), mendapat dukungan penuh dari pedagang. Untuk itu, pedagang meminta pemkot serius agar secepatnya mengambil alih Pasar Turi yang pembangunannya tak kunjung tuntas tersebut.

Rosyid, pedagang Pasar Turi menegaskan 100 persen, pedagang mendukung langkah pemkot untuk mengambil alih Pasar Turi. Alasannya, selama ini, pedagang sering dikecewakan PT GBT, selaku investor. Sebab, investor hanya bisa umbar janji, namun kenyataannya nihil.

“Dulu investor ngomongnya bulan Pebruari tuntas, namun meleset. Dan umbar janji lagi tuntas bulan April, lalu molor jadi awal Ramadan. Dan sekarang obral janji Oktober. Padahal, pembangunan Pasar Turi sekarang ini sekitar 65 persen sebagaimana keterangan mandor. Jadi saya semakin yakin, pembangunan Pasar Turi tak akan tuntas pertengahan Oktober ini,” beber Q gat Rosyid, Selasa(9/9) kemarin.Q

Sungai Brantas Perlahan Pulih Sensus Ikan, Beragam Ikan Ditemui Pemprov, Bhirawa Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah (Ecoton) kini kembali melangsungkan Sensus Ikan dalam Ekspedisi Brantas 2014 yang diselenggarakan dari Senin (8/9)-Selasa (23/9). Hasil yang didapat saat ini, sungai Brantas perlahan pulih dengan beragamnya ikan yang ditangkap.

“Dalam pelaksanaan sensus, jenis ikan yang ditangkap lebih beragam, ada beberapa jenis ikan yang ditangkap di Desa Singkalan beratnya mencapai mencapai 2,5 Kg. Bobot ikan itu diatas bobot tertinggi Ikan Rengkik yang ditangkap tahun 2012-2013 lalu, sehingga dapat disimpulkan kondisi airnya semakin baik dan dapat memberikan pertumbuhan yang optimum bagi ikan,” kata Kepala Peneliti Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah (Ecoton), Riska Darmawanti dalam Sensus Ikan 2014, Selasa (10/9).

Beragam ikan yang ditangkap tersebut, disambut pemerhati lingkungan dan pecinta sungai sebab sejak paska kematian ikan massal pada 26 Mei 2012 lalu, praktis ikan-ikan Kali Surabaya jarang ditemukan alias langka.

“Ikan-ikan asli Brantas seperti

Rengkik, Jendil dan Keting seakan-akan hilang punah sejak peristiwa ikan mati masal pada 26 Mei 2012 lalu, yang diindikasikan karena kecerobohan PG Gempolkrep,” kata Zunianto selaku Koordinator Kampanye relawan Telapak Jatim.

Lebih lanjut Zunianto yang juga Direktur LSM Tresno Boemi Mojokerto mengatakan kalau temuan Ecoton dalam Ekspedisi Brantas 2014 merupakan spirit dan bukti kalau Kali Brantas masih memiliki kemampuan self purifikasi atau kemampuan memulihkan yang masih ada ini menjadi harapan masyarakat, pemerintah dan swasta untuk bekerjasama memulihkan kualitas air Kali Brantas dan Kali Surabaya.

Dalam pelaksanaan sensus ikan, Tim Ekpedisi Kali Brantas Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah (Ecoton) menemukan fakta kalau kondisi Kali Brantas bagian hilir di Wilayah Kali Surabaya dari Mlirip, Singkalan, Bakung pringgondani dalam kondisi membaik, fakta ini didapatkan setelah melakukan kegiatan sensus ikan bersama dengan 10 Orang nelayan pada Senin (08/09).

10 orang nelayan dengan 5 perahu dan 4 peneliti ecoton menumpang 2 perahu karet melakukan penebaran jaring melintasi Kali Surabaya di wilayah Tarik dan Balongbendo, jaring ikan yang ditebar sebanyak 100 kali tebaran mendapatkan beragam jenis ikan. (lihat tabel,red) Rencananya Ekspedisi Brantas akan berlangsung dari 8 September sampai 23 September 2014.

“Membaiknya kondisi ini diharapkan tetap bertahan dan dibutuhkan peran serta masyarakat untuk ikut menjaga sungai dan ikut melestarikan ikan di Kali Brantas,” pungkas ZuQ rac nianto.Q

Jenis Ikan di Sungai Brantas 1. Rengkik (Hemibragus nemurus) 2. Papar (Notopterus notopterus) 3. Kuthuk (Channa striatus) 4. Montho (Ostechillus hasseltii) 5. Jambal (Pangasius Djambalis) 6. Bader Abang (Barbodes balleroides) 7. Bader Putih (Barbodes gonionotus) 8. Ulo (Laides longibarbis) 9. Kething (Mystus pla) 10. Jendil (Pangasius nemurus)

pertemuan pihak pedagang dengan pihak Pemkot. Dan dalam pertemuan itu ternyata Pemkot akan menaikkan harga sewa stand yang awalnya permeter empat ribu sampai delapan ribu akan dinaikkan menjadi 20 ribu permeternya.

“Kami selaku pedagang di sini (Sentra PKL Karah) menolak akan kenaikan itu, berjualan disini aja sepi lah kok malah akan dinaikkan harga sewa standnya. Bilangnya sih akan dibuat distribusi pembenahan seperti lampu, tapi kami tetap menolaknya,” kata pedagang yang tidak mau menyebutkan namanya.

Sekedar diketahui, dari sepuluh Sentra PKL, tujuh yang masih menjalani proses pembangunan antara lain di Deles dan Jajar tunggal. Dan lima lokasi sedang proses yaitu di makam Kembang Kuning, Tandes itu masih tahap pengukuran lahan, Babatan Pertama, Wonorejo Rungkut, dan Tenggilis Mejoyo total keseluruhan ada 33 Sentra PKL yang ada di SuQ geh rabaya.Q

Pilkada, Koalisi Kerakyatan Bubar, KMP Solid DPRD Jatim, Bhirawa Jika koalisi merah putih (KMP) tetap mempetahankan kebersamaan dari parlemen hingga pelaksanaan Pilkada di Jatim, tapi tidak dengan Koalisi Kerakyatan yang diusung PDIP, PKB dan Nasdem-Hanura. Terkait Pilkada, Nasdem lebih melihat pada situasi dan kondisi setiap wilayah di Jatim.

Plt Ketua DPW Partai Nasdem Jatim, Effendy Choirie menegaskan Nasdem tidak akan ngotot mempertahankan koalisi kerakyatan dalam Pilkda Jatim. Sebaliknya, Nasdem lebih menunggu dan melihat situasi yang ada. Bahkan tidak menutup kemungkinan mengusung bersama-sama calon bupati/ walikota dalam Pilkada 2015 nanti bersama KMP. ‘’Saya luruskan di sini jika koalisi kerakyatan hanya sampai pada Pilpres saja dan belum dibicarakan hingga di tingkat Pilkada di daerah. Karenanya Nasdem mengambil sikap untuk melihat dan menunggu kondisi yang ada,’’tegas mantan wartawan Surya ini, Selasa (9/9).

Bahkan, Gus Choi—panggilan akrab Effendy Choirie ini siap meninggalkan PKB maupun PDIP jika merasa dirugikan. Dan pihaknya tak malu-malu melakukan koalisi dengan partai yang tergabung dalam KMP, jika memang itu tidak merugikan Partai Nasdem.

Disinggung soal target yang akan ditetapkan, Nasdem menolak menyebutkan. Karena Gus Choi merasa jika Nasdem merupakan partai baru sehingga tak ada target muluk-muluk. ‘’Paling kita optimis dapat meraih kemenangan Pilkada di Probolinggo,’’lanjutnya.

Sementara itu, Ketua DPW PKS Jatim, Hammy Wahjunianto mengaku KMP dipastikan akan tetap mempertahankan koalisi hingga Pilkada di Jatim. ‘’Kami sudah sepakat untuk tetap memper tahankan koalisi ini sampai pada Pilkada di Jatim. Bahkan kami akan berupaya untuk memenangkan hampir seluruh Pilkada di Ja tim,’’tegasnya dengan mimik serius.

Seperti diketahui berdasar data Biro Adminstrasi Setdaprov Jatim jika jadwal Pilkada Jatim selama 2015 ada sekitar 18 daerah. Masing-masing adalah Ngawi, Kota Blitar, Lamongan, Ponorogo, Kab. Kediri, Situbondo, Jember, Gresik, Surabaya, Trenggalek, Kab. Mojokerto, Kota Pasuruan, Banyuwangi, Sumenep, Kab. Malang, Sidoarjo, Kab Blitar dan Pacitan.

Namun demikian, masing-masing partai tengah menunggu UU Pilkada yang kini masih dalam pembahasan sengit di DPR RI. Dipastikan pada 22 September 2014 ini, UU tersebut sudah disahkan.

Dengan begitu, akan diketahui apakah Pilkada kab/ kota yang dilaksanakan secara langsung oleh rakyat Q cty ataukah tidak langsung alias lewat DPRD.Q

Siapkan Warga di Era MEA, Pemkot Tambah 34 BLC Baru Pemkot Surabaya terus berupaya mempersiapkan warga kotanya untuk masuk persaingan era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada 2015 mendatang. Salah satu bentuk intervensi Pemkot Surabaya adalah keberadaan Broadband Learning Center (BLC).

BLC menjadi “rumah” bagi warga yang ingin melek internet. Di tiap BLC, Pemkot menyediakan tiga hingga lima komputer plus dua orang trainer (pemberi materi) dan asisten pemateri.

Melalui BLC yang telah dibangun di sejumlah kawasan, warga Surabaya mulai dari ibu-ibu rumah tangga hingga anak-anak, bisa belajar tentang teknologi informasi secara gratis.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya, Antiek Sugiharti mengatakan, BLC kini menjadi jujugan bagi warga Surabaya.

Dari data yang ada, Antiek mengatakan, rata-rata kunjungan satu BLC per bulannya

bisa mencapai 300-an warga.

Artinya, dari 13 BLC yang ada, ada hampir 4000 warga yang dalam sebulan berkunjung ke 10 BLC. ‘’Respon warga memang luar biasa. Mereka bisa belajar tanpa ada pungutan.

Kalau belajar di kursusan kan biayanya mahal. Lewat BLC, kita juga bisa sosialisasi kebijakan baru. Ini kita upayakan pengadaan 10 unit komputer seperti yang di Kelurahan Made.

Karena menurut kami jumlah itu yang paling efektif untuk pembelajaran,’’ tegas Antiek ketika dikonfirmasi pada Selasa (9/9) kemarin.

BLC bisa difungsikan oleh siapa saja. Anak-anak bisa

mengoptimalkan BLC dengan melakukan try out online. Orang tua tidak perlu mengkhawatirkan anakanaknya akan membuka situs-situs yang tidak benar.

Pasalnya, di BLC ada jaminan keamanan bagi anakanak yang mengakses internet, yakni dengan adanya internet sehat.

Sementara ibu-ibu rumah tangga dan pelaku UKM, telah mendapatkan pelatihan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) KB Surabaya tentang cara melakukan pemasaran produk secara online melalui jejaring sosial maupun situs jual beli online. Bahkan, ibu-ibu itu kini telah terbiasa melakukan transaksi online. ‘’Ibu-ibu yang paling semangat. Meski sudah tidak muda lagi, mereka masih semangat belajar. Ketika dapat transaksi, respon mereka luar biasa. Kata mereka “kok bisa ya”. Seka-

Wali Kota Tri Rismaharini ketika berbincang dengan salah seorang peserta pelatihan BLC. rang, ibu-ibu di Surabaya lebih senang datang ke BLC daripada nonton sinetron di

televisi,’’ sambung dia.

Di Surabaya, sekarang ini sudah ada 13 BLC yang

dre/bhirawa

tersebar di sejumlah kecamatan. Antiek mengatakan, secara bertahap, Dis-

kominfo Surabaya akan membangun lebih banyak BLC agar makin banyak warga yang bisa belajar teknologi informasi. ‘’Kita ada rencana penambahan 34 lokasi BLC secara bertahap. Saat ini segera realisasi lima dulu.

Sampai akhir tahun, mudah-mudahan sudah bisa terpenuhi 10 BLC sementara sisa 24 dikerjakan sambil jalan,’’ imbuh mantan Kepala Bapemas KB ini.

Selain mengajarkan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi, Diskominfo juga mengajarkan “lampu kuning” bagi warga yang belajar teknologi informasi. Bahwa ada aturan yang tidak boleh dilanggar. Sebab, jika dilanggar, si pelanggar bisa berurusan dengan ranah hukum. ‘’Kita juga ajarkan aturan UU ITE. Kita tekankan agar jangan melanggar yang bisa berdampak pada proses hukum.Q dre

SURABAYA

Rabu Pahing 10 SEPTEMBER 2014

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Pelatihan Sistem Peradilan Pidana Anak

Lakukan Upaya Diversi dan Hindari Memenjarakan Anak Polrestabes Surabaya, Bhirawa Banyaknya jumlah anak di bawah umur yang tersandung kasus pidana, membuat kepolisian harus memutar otak. Terbaru, Polrestabes Surabaya menggelar pelatihan teknis aplikasi UU RI No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) kepada jajarannya.

Dalam pertemuan tersebut dibahas secara mendalam soal diversi atau perlakuan pada anak-anak yang terlibat perkara pidana. Hasilnya, terdapat pengupayaan agar kasus yang menyeret anak usia di bawah 18 tahun tidak perlu lagi diproses hingga ke tingkat penuntutan maupun ke peradilan.

Kanit Renakta (Remaja Anak dan Wanita) Dir Reskrimum Polda Jatim Kompol Yashinta menyampaikan, implementasi UU RI No 11 tahun 2012, terkait urusan anak berhadapan dengan hukum (abh). Menurutnya, sepanjang belum melewati usia 18 thn, maka pelaku pidana tersebut tetap dikategorikan masih anak-anak dan berlaku UU No 11 serta dilakukan upaya diversi, sehingga tidak sampai menyeret anak masuk penjara.

“Upayakan jangan sampai ada pemenjaraan bagi pelaku pidana anak-anak. Salah satu upayanya yakni melalui diversi, dengan membuat ruang semacam mediasi antara penyidik, Jaksa, pelaku dan korban, untuk menyelesaikan perkara secara mufakat,” terang Kompol Yashinta saat menjadi pembicara di Poltestabes Surabaya, Selasa (9/9).

Dijelaskan Yashinta, ada tiga klasifikasi untuk penyidik me-

lakukan diversi pada pelaku anak-anak. Pertama, anak usia 0-12 tahun harus dilakukan diversi, karena mereka belum cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nantinya dalam diversi ini, keputusan yang diambil adalah menitipkan anak ke Balai Pemasyarakatan (Bapas).

Kedua, masih kata Yashinta, klasifikasi anak usia 12-14 tahun harus dilakukan penyidikan. Akan tetapi dalam proses penyelidikan, pelaku anak tidak boleh ditahan. Ketiga, anak usia 14-18 tahun, dapat diproses melalui penyidikan dan boleh di tahan. Namun, tetap tidak semua perkara dapat dilanjutkan dengan melihat UU SPPA. Mengenai tindak pidana anak yang dilakukan bersama orang dewasa, Kompol Yashinta menegaskan, petugas harus melihat ancaman hukumannya terlebih dahulu. Apabila ancaman hukumannya dibawah 7 tahun, maka harus dilakukan diversi. Apabila gagal, upaya selanjutnya yakni dilakukan split perkara di Pengadilan.

“Kita tetap mengacu dan melihat berapa ancaman hukumannya. Terlebih lagi harus sesuai dengan UU SPPA,” tegasnya.

Terkait penahanan, Kanit

RAGAM INFO

Bentuk KSB di Situbondo Pemprov, Bhirawa Dinas Sosial Jatim bersama Tagana kini tengah membentuk Kampung Siaga Bencana (KSB) di Situbondo, tepatnya di Kecamatan Jatibanteng. Pembentukan KSB dilatarbelakangi Kabupaten Situbondo merupakan salah satu kabupaten dengan rawan banjir bandang dan rawan longsor.

“Besok (hari ini, red), Dinsos dan Tagana akan mempersiapkan pembentukan KSB di Situbondo. Upaya ini dilakukan agar warga bisa waspada terhadap timbulnya bencana yang terjadi di wilayahnya tersebut,” kata Kepala Dinas Sosial Jatim, Indra Wiragana, Selasa (9/9).

Dijelaskan Indra, persiapan yang dilakukan diantaranya bantuan untuk pengisian lumbung sosial yang diserati dengan sosialisasi dan teknik pendampingan terhadap warga yang ada di kawasan rawan bencana.

Saat ini, beberapa kabupaten sudah membentuk KSB, seperti Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Madiun, Kabupaten Blitar, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Pasuruan dan terakhir Kabupaten Situbondo.

Pembentukan KSB ini merupakan model pendekatan penanggulangan bencana berbasis partisipasi masyarakat agar selalu siap siaga menghadapi segala keQ rac mungkinan terjadinya bencana alam.Q

Kanit Renakta Dir Reskrimum Polda Jatim Kompol Yashinta saat menjadi pembicara di acara pelatihan sistem peradilan pidana anak, Selasa (9/9).

Renakta Polda Jatim ini menambahkan, petugas harus mengundang orang tua pelaku.

Sebab, dalam upaya penahanan pelaku anak, harus ada penjaminnya. Lanjutnya, apabila masih dijumpai adanua penahanan pelaku anak di kepolisian, pihaknya akan merubah aturan tersebut secara perlajan. Menurutnya, hindari

memenjarakan anak, sebab hal itu salah.

“Mari kita lihat apa yg diperbolehkan UU RI No 11 dan apa yanh tidak diperbolehkan oleh UU. Upayakan jangan sampai anak-anak berhadapan dengan hukum. kalau pun anak harus berhadapan dengan hukum, penjara bukan tempat bagi mereka,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah tengah menggodok aturan dan sistem baru terkait perlindungan anak yang tersangdung masalah pidana di berbagai daerah. Ini sesuai dengan implementasi UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Salah satu poin penting da-

lam penanganan pidana ini yaitu sistem restorative justice, artinya penangan dengan melakukan musyawarah dengan beberapa lembaga terkait dan juga tokoh masyarakat. Penanganan ini dilakukan untuk menentukan hukuman yang akan diterima anak apabila tersangkut kasus pidana.Q bed

Polusi Memburuk, Penyakit ISPA Mendominasi Seleksi Dewan Pendidikan Surabaya Dikritik Surabaya, Bhirawa Meski belum tutup tahun 2014 penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) bakal menduduki peringkat teratas di Surabaya. Penyakit yang menyerang saluran nafas itu hingga bulan ini masih mendominasi dari penyakit lainnya.

Catatan Dinkes Surabaya menyebut penderita ISPA sebesar 41 persen ,sistem otot dan jaringan pengikat sebesar 12 persen, infeksi usus sebesar 11 persen, penyakit rongga mulut sebesar 11 persen. Kelainan kulit dan jaringan sub kutan sebesar 9 persen, penyakit sistem pencernaan sebesar 6 persen, penyakit tekanan darah tinggi sebesar 3 persen, penyakit mata dan adneksia sebesar 3 persen, penyakit endrokrin dan metabolik sebesar 2 persen dan penyakit telinga dan mastoid sebesar 2 persen.

Kepala Dinkes Surabaya, drg.

Febria Rachmanita menyatakan, dari tahun ke tahun penyakit ISPA menduduki tertinggi di Surabaya. Banyaknya polusi udara, pencemaran lingkungan dan kurang bersihnya pola hidup masyarakat memicu terjangkitnya seseorang dalam penyakit pernafasan ini. ‘’Jika polusi udara dan perilaku masyarakat tidak berubah maka

Peran KPP dan ORI Jadi Sorotan

Antisipasi Dinkes dalam mengurangi penyakit ISPA di masyarakat. penyakit ISPA di Surabaya tidak dapat turun,’’ jelasnya.

Paparkannya, dari hasil evaluasi tahun lalu penyakit Ispa di Surabaya mencapai 302.012 orang dan disusul oleh penyakit tekanan darah tinggi sebanyak 131.943, rongga mulut sebanyak 113.323, penyakit pada sistem otot sebanyak 112.514 dan infeksi usus sebanyak 87.876angkanya kasus Ispa mencapai 302.012 orang dan disusul oleh penyakit tekanan darah tinggi sebanyak 131.943, rongga mulut sebanyak 113.323, penyakit pada sistem otot sebanyak 112.514 dan infeksi

dna/bhirawa

usus sebanyak 87.876. ‘’Jika dilihat penyakit ISPA trennya dari tahun-ketahun akan meningkat hal ini harus cepat ditangani,’ ucapnya.

Dikatakannya, penyakit Ispa merupakan sebuah penyakit yang meliputi saluran pernapasan bagian atas dan saluran pernapasan bagian bawah. Penyakit infeksi akut yang menyerang salah satu atau lebih bagian dari saluran napas mulai dari hidung (saluran bagian atas, red) hingga jaringan di dalam paru-paru (saluran bagian Q dna bawah, red).Q

15 Tahun Praktek Tanpa Surat Izin

Lulusan Akper Malang Buka Praktek Dokter Ilegal Polda Jatim, Bhirawa Praktek kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat izin praktek berhasil dibongkar Unit IV Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Jatim .Praktek

bed/bhirawa

illegal kedokteran ini dilakukan di Desa Jungtoro’Daja RT 003 RW 001 Kecamatan Ambuten Timur Kabupaten Sumenep, Madura.

Selain membongkar praktek yang berlangsung

15 tahun lebih, Polisi juga mengamankan tersangka bernama Mahmud Wahaibi (51) warga Desa Jungtoro’Daja Kecamatan Ambuten Timur Kabupaten Sumenep, Madura.

“Berkat infromasi dari masyarakat, petugas kami berhasil mengamankan tersangka Wahaibi saat dirumahnya,” terang Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Awi Setyono, Selasa (9/9).

Didampingi Wadirkrimsus Polda Jatim AKBP Anom Wibowo, Awi menjelaskan, terungkapnya kasus ini berawal dari kecurigaan warga setempat akan tempat praktek Q bed yang dimiliki pelaku.Q

Surabaya, Bhirawa Seleksi Dewan Pendidikan Surabaya terus menuai kritik dari berbagai pihak. Kali ini, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Jatim ikut bersuara lantaran prosesnya dianggap kurang profesional. Seleksi juga dianggap sangat lemah karena hanya menggunakan penilaian subyektif panitia seleksi (Pansel).

Wakil Sekretaris KNPI Jatim Aan Ainur Rofik mengatakan, tidak ada proses seleksi yang terukur dalam pemilihan anggota Dewan Pendidikan ini. Seleksinya hanya melihat curikulum vitae dan tulisan pandangannya mengenai pendidikan. Padahal di berbagai lembaga negara, semisal Komisi Pelayanan Publik atau Komisi Informasi seleksinya selalu ada tahapan yang jelas, mulai seleksi administrasi, tes tulis, wawancara, psikotes dan berbagai tahapan seleksi lainnya.

“Di seleksi Dewan Pendidikan Surabaya ini kok tidak ada mekanisme itu. Lalu penilaiannya atas dasar apa, kan jadi sangat subyektif,” tutur Aan, Selasa (9/9). Dia khawatir proses seleksi itu hanya dipakai sebagai legitimasi dari proses yang sebenarnya sudah dipersiapkan sebelumnyan. “Janganjangan sudah ada orang-orangnya yang sudah dipersiapkan mereka (Dinas Pendidikan Surabaya),”tudingnya.

Apalagi, lanjutnya pada daftar peserta seleksi yang dimuat di website Dindik Surabaya, terdapat sejumlah nama yang dobel. “Satu nama muncul beberapa kali, kok bisa seperti itu,”tanyanya.

Selain mekanismenya, Aan juga mempertanyakan keterlibatan ketua Komisi Pelayanan Publik (KPP) dan ketua Ombudsman RI (ORI) perwakilan Jatim sebagai pansel. Hal ini dinilainya tidak tepat karena kedua lembaga ini yang selama ini berada di pihak masyarakat jika tidak puas dengan layanan pemerintah. “Misalnya ada peserta yang tidak puas dengan proses seleksi.

Mereka harus mengadu kemana kalau KPP dan ORI sudah ada di dalam sistem itu,” kritiknya.

Protes KNPI ditanggapi santai anggota tim seleksi Prof Zainuddin Maliki. Menurutnya, seleksi dewan pendidikan tak bisa disamakan dengan komisi pelayanan publik (KPP) ataupun komisi informasi. “KPP dan Komisi Informasi itu digaji dan mendapat anggaran dari APBD Jatim. Sementara dewan pendidikan ini volunteer (relawan) dan anggaran belum tentu ada,”kata Zainudin.

Zainuddin justru salut dengan para peserta yang mau mendaftar meski tidak ada jaminan mereka akan mendapatkan materi dari kegiatannya. Meski tidak melalui proses laiknya KPP maupun Komisi Informasi, Zainuddin Q tam menjamin prosesnya akan fair dan transparan.Q

Standar Vaksinasi Membaik, Imunitas Masyarakat Lokal Lebih Baik Meski banyak penyakit yang menyebar di Indonesia tidak membuat kesehatan penduduk lokal rendah. Banyaknya penyakit tidak berbanding lurus dengan banyaknya masyarakat yang terkena penyakit.

Petugas kesehatan berikan vaksinisasi kepada anak.

dna/bhirawa

Dokter Spesialis Anak RSUD Dr Soetomo Surabaya dr Agus Hariyanto SpA(K) mengatakan, Warga Negara Indonesia (WNI) memiliki kekebalan tubuh lebih baik ketimbang orang-orang Eropa. Banyaknya virus dan bakteri yang ada di Indonesia membuat tubuh WNI membangun sistem kekebalan tubuh yang lebih kuat.

Agus menuturkan, vaksinasi anak-anak Indonesiapun lebih banyak daripada negara-negara lain.

Standar vaksinasi anakanak Indonesia ada enam (campak, polio, cacar, BCG,

hepatitis B, DTP). ‘’Tapi ada lima aksinasi (HIB, MMR, tiffoid, hepatitis A, varisela) yang dianjurkan untuk diberikan, sementara orangorang Eropa, misalnya, tidak sebanyak ini divaksinasi. Ini artinya anak-anak Indonesia sudah memiliki kekebalan 11 penyakit ketika tumbuh,” kata Agus.

Namun begitu, lanjut Agus kurang disiplinnya para ibu menyimpan kartu imunisasi membuat bukti vaksinasi anak-anak tidak terlacak. “Kartu imunisasi sering hilang atau rusak.

Padahal ini penting sebagai

syarat administrasi ketika akan berkunjung ke luar negeri,” sambungnya. Ada mahasiswa Indonesia yang ditolak kuliah di Amerika hanya karena tidak bisa membuktikan vaksinasi yang telah dilakukan.

Agus membeberkan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) tengah menyiapkan sistem online dan pembuatan paspor vaksinasi agar anakanak Indonesia memiliki bukti permanen mengenai sejarah vaksinasi yang dilakukannya. “Sebenarnya paspor vaksin ini sudah ada. Tapi nanti akan kami integrasikan ke online agar data-data ini tetap ada ketika paspor tersebut hilang. Sedang kami canangkan,” ujarnya.

Kepala Dinkes Surabaya, Febria Rachmanita menga-

takan, pihaknya akan mempertimbangkan usulan pencatanan data imuniasi lewat on line. Menurutnya, dengan pekembangan teknologi informasi pencatatan online sangat perlu dilakukan.

“Kita akan membahas pencatatan on line imuniaisi, karena kebutuhan kedepan terkait dengan pencatatan dan pemberian imunisasi harus lebih cepat dan tepat,” tambahnya.

Dijelaskannya, sampai saat ini dari 163 kelurahan di Surabaya, baru 80 yang sudah UCI (Universal Child Immunitation), atau anakaank di wilayah tersebut sudah terdata imunisasi.”Kami kejar target 100 persen anak-anak di Surabaya terimuniasi semua,” Q dna ujarnya.Q

OPINI

4 Tajuk

Fasilitasi Kredit DPRD ANGGOTA DPRD Jawa Timur periode 2014-2019 sudah dilantik. Masing-masing sudah pula memiliki SK (Surat Keputusan) Menteri Dalam Negeri. SK itu bagai beslit, sebagaimana SK yang dimiliki ASN (Aparatur Sipil Negara, dulu PNS). Sehingga bisa menjadi agunan jaminan kredit bank. Fasilitas SK anggota dewan tidak disia-siakan begitu saja. Karena setelah lepas pemilu legislatif, banyak anggota dewan memiliki hutang cukup besar.

Mayoritas anggota dewan memilih mengambil kredit dengan bunga sangat lunak. Bank Jatim misalnya, memberi plafon sampai Rp 500 juta. Bunganya sekitar 0,5% se-bulan.

Rata-rata anggota mengambil kredit antara Rp 100 juta hingga Rp 600 juta, diangsur selama 59 bulan (5 tahun minus satu bulan). Sistem penagihannya potong langsung gaji. Jika masih kurang akan dipotongkan dari penghasilan tunjangan.

Gaji dan tunjangan representasi anggota DPRD Jawa Timur (dibungkus amplop coklat) tak lebih dari Rp 8,5 juta per-bulan. Sedangkan kredit maksimal senilai Rp 500 juta, angsurannya senilai Rp 12,5 juta. Tekor. Tetapi masih ada terdapat penghasilan tunjangan komunikasi dan perumahan (amplop putih) senilai Rp 23 juta. Karena itu Bank Jatim tak ragu mengucurkan fasilitas kredit kepada anggota DPRD Propinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota.

Kredit dengan agunan SK sebagai anggota dewan, memang bukan sembarang fasilitasi. UUD pasal 18 ayat (3), menyatakan, “Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.”

Frasa kata “Pemerintahan Daerah” (dengan akhiranan) dipahami sebagai kebersamaan dua pilar. Yakni, Pemerintah Propinsi (sebagai eksekutif) dan Pemerintah Kabupaten serta Kota, dengan DPRD-nya (sebagai legislatif).

Dus DPRD, merupakan salahsatu pilar Pemerintahan Daerah. Sedangkan Bank Jatim sebagai BUMD, mayoritas sahamnya dimiliki Pemerintah Daerah. Jadi, fasilitasi anggota DPRD untuk mengambil kredit di Bank Jatim, bagai memberi kepada owners. Sangat wajar dan sah, sepanjang sesuai persyaratan L3 (legal landing limit).

Tetapi penghasilan anggota dewan bukan hanya dari pos honor representasi maupun tunjangan komunikasi dan perumahan. Melainkan beberapa pos lain, misalnya uang saku kunjungan kerja luar propinsi (Rp 1,750 juta per-hari), serta biaya reses menemui konstituensi di Dapil (Rp 40 juta sepekan) 3 kali setahun. Selain itu masih terdapat bantuan fasilitasi berbagai bintek (bimbingan teknik) sekitar Rp 4,5 juta (minimal 3 kali setahun).

Jika dihitung-hitung, dalam setahun setiap anggota DPRD Jawa Timur bisa berpenghasilan Rp 700-an juta.

Namun pengeluaran anggota dewan juga sangat besar.

Antaralain potongan fraksi dan potongan parpol, nominalnya bisa mencapai Rp 10 juta per-bulan. Serta pengeluaran terbesar untuk menjamu konstituen yang datang ke rumah maupun ke kantor. Untuk parpol dengan basis massa rakyat wong cilik (PDIP, PKB, PPP) pengeluaran untuk jamuan konstituen bisa mencapai Rp 50 juta per-bulan.

Meski berpenghasilan besar namun belum tentu bisa menabung untuk menyisihkan penghasilan. Karena itu banyak anggota dewan yang “ngobyek” mencari penghasilan lain. Tak jarang, “ngobyek” dengan cara tidak mulia.

Misalnya meminta commitment fee kepada pimpinan SKPD pada setiap pembahasan Rancangan Perda. Commitment fee, bisa dalam bentuk uang tunai. Namun jika pimpinan SKPD khawatir, kadang juga diberikan dalam bentuk kegiatan. Misalnya kunker ke luar negeri.

Kebiasaan selama ini, commitment fee “paling basah” diberikan sebelum dan sesudah pembahasan Rancangan Perda tentang APBD dan Perubahan APBD, serta LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) Kepala Daerah. Berdasarkan UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3, dewan memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Namun biasanya setiap anggota dewan hanya menurut pada jajaran ekskutif (pemerintah), karena kurangnya pengetahuan dan data. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Pertahankan Kebebasan Pers di Era Jokowi-JK PADA 20 Oktober mendatang, Presiden SBY akan menuntaskan masa jabatannya. Salah satu yang menarik dari pemerintahan SBY adalah hubungannya dengan dunia pers yang terkadang turun naik tapi tetap hangat. Ada kalanya, SBY menjadi media darling dengan mendapatkan dukungan luar biasa dari media. Tapi di saat yang lain, media mengkritik SBY dengan sangat pedas. Keluarga SBY pun kadang merasa “tersudutkan” oleh pemberitaan media massa. Bahkan, sering kali kritik dilakukan tanpa disertai data atau fakta akurat.

Dalam acara peluncuran buku “SBY dan Kebebasan Pers”di Jakarta, Jumat (5/9), Presiden SBY menggambarkan hubungan pemerintah dengan awak media bagaikan “benci tapi rindu”. Siapa pun yang jadi Presiden di negara demokrasi akan merasakan suasana seperti itu.

Walau pers sering mengkritik keras, Presiden SBY tidak pernah membenci atau mengambil jarak dengan media massa. Presiden tetap proporsional, tenang dalam setiap pernyataan, namun tetap menampilkan kehangatan.

Bagi Presiden, kritik walaupun terasa sakit, tapi itu ibarat obat, yang bila diminum dalam dosis tepat, justru bisa menyembuhkan penyakit. Dengan kritikan pers, kata Presiden, ia bisa terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, kritikan pers juga menjadi semacam “penyaluran” terhadap berbagai ketidakpuasan masyarakat.

Kemampuan SBY dalam menciptakan hubungan hangat dengan pers turut membangun sebuah kebebasan pers tanpa rasa takut untuk menyampaikan pendapat. Suasana kebebasan itu juga dirasakan masyarakat, seperti tampak dalam demonstrasi yang meramaikan kehidupan demokrasi.

Di bawah kepemimpinan SBY, pers Indonesia benar-benar menikmati kebebasan. Hal itu terjadi karena Presiden dan negara tidak pernah mencampuri urusan kebebasan pers.

Mereka yang merasa dirugikan oleh pers bisa menyampaikan keberatan dengan prosedur yang benar, bukan dengan memaksakan kehendak. Pendekatan hukum terhadap konflik pers dan masyarakat menjadi tradisi yang baik dan perlu dipertahankan.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Rabu Pahing 10 SEPTEMBER 2014

Kontroversi Pilkada Tak Langsung Akhir-akhir ini wacana Pilkada tidak langsung menjadi sorotan publik, karena di kemudian hari dianggap menjadi sebuah ancaman dalam berdemokrasi. Demokrasi berada dalam ancaman ketika semakin banyak aktor yang luntur kepercayaannya terhadap demokrasi dan kemudian memiliki skenario lain yang berlawanan dengan arus demokratisasi.

S

ebenarnya dalam berdemokrasi tidak ada satu metode yang harus pakem, sehingga demokrasi baru terkonsolidasi manakala ia menjadi satu-satunya metode atau ”permainan” yang disepakati (the Only Games in Town), demikianlah ungkapan Juan Linz dalam buku proses demokrasi di negara berkembang (1992). Ungkapan Juan Linz tersebut dapat diartinya, semakin tinggi keyakinan semua pihak bahwa demokrasi adalah satu-satunya jembatan untuk menggapai kesejahteraan.

Realiatas tersebut setidaknya menunjukkan bahwa demokrasi itu fluktuatif. Senada dengan ungkapan Samuel Huntington dalam buku Gelombang Demokrasi Ketiga (1993) mengatakan bahwa tidak menjadi jaminan sebuah negara yang sudah stabil level demokrasinya akan terus berada dalam kondisi stabil. Bagi negara yang gagal merawat benih-benih demokratisasinya, konsekuensinya bukan sekadar mengalami stagnasi demokrasi, melainkan juga arus balik demokrasi yang ditandai dengan menguatnya kembali sistem politik konservatif (status quo), atau bahkan sistem politik kontrademokrasi (otoritarianisme) dan upaya yang bisa dilakukan untuk menepis kondisi itu salah satunya dengan konsolidasi demokrasi.

Konsolidasi Demokrasi Adapun tokoh yang menyarankan akan pentingnya konsolidasi demokrasi sebagai kunci menuju tatanan demokrasi dan mencegah arus balik demokrasi adalah Huntington sebagaimana juga Robert Dahl dalam On Democracy

substansi. Atas nama harmoni, konsolidasi demokrasi akan mati suri. Jangan pernah kita lupakan bahwa semangat pilkada langsung adalah untuk mengikis praktik oligarki politik ketika segelintir elite me(1996) dan Larry Dianentukan keselurumond dalam Develophan langgam politik Oleh : ing Democracy (1998). di daerah.

Agustin Dwi Haryanti Konsolidasi demokrasi Pilkada langsung adalah peningkatan juga telah menemsecara prinsipil komitpatkan warga menmen seluruh elemen masyarakat jadi aktor utama dalam suksesi pada aturan main demokrasi. kepemimpinan lokal, dengan suatu Konsolidasi juga dipahami sesistem sirkulasi kepemimpinan yang bagai sebuah proses panjang yang lebih terbuka dan partisipatif. Pilkamengurangi kemungkinan pembalida langsung juga membuka jendela kan demokratisasi, mencegah erosi harapan warga dalam mengartikudemokrasi, menghindari keruntuhlasikan isu-isu lokal yang menjadi an demokrasi, yang diteruskan perhatian mereka. Ketekunan dan dengan melengkapi demokrasi kegigihan untuk secara bertahap secara berkelanjutan. Dengan kata menyempurnakan seluruh regulain, struktur dan prosedur politik lasi dan membangun kultur politik yang berlangsung selama proses demokratis menentukan kesuksesan transisi akan dimantapkan, diinterkita dalam mengkonsolidasikan nalisasikan, bahkan diabsahkan dademokrasi. Bagi sebuah negara yang lam proses konsolidasi demokrasi. sedang berada dalam proses transisi Dengan konsolidasi politik yang demokrasi sebagaimana terjadi di tuntas (baik di tataran elite maupun Indonesia saat ini sebenarnya dibumassa), agenda-agenda politik yang tuhkan konsistensi menjalankan sudah dicanangkan tidak akan teragenda liberalisasi politik. ganggu oleh riak-riak yang sering kali bergerak destruktif dalam arus Liberalisasi politik demokratisasi.

Istilah ’’liberalisasi’’ dalam konRelevansinya dengan kontroteks ini tidak berkonotasi negatif versi pembahasan regulasi pemilihsebagaimana orang memandang an kepala daerah (pilkada) yang buruk agenda ’’liberalisasi ekonosekarang digodok di DPR, prinsip mi’’. Sebab, liberalisasi dalam konpilkada langsung merupakan ’’anak teks politik berarti penciptaan kandung’’ Reformasi yang menjadi kesetaraan hak untuk dipilih dan bagian dari proses transisi dari memilih, egalitarianisme, serta rezim pemilu oligarki di era Orba keterbukaan proses. Selama ini, menuju rezim pemilu yang egaliberalisasi politik yang merupakan liter, transparan, dan akuntabel. prasyarat utama menuju demokrasi Dengan demikian, model pilkada relatif berjalan dalam wujud pelaklangsung merupakan bagian dari sanaan pemilu langsung. Baik tahapan konsolidasi demokrasi. untuk level pemilu legislatif, pemilu Sedangkan rencana kembalinya presiden-Wapres, pemilu gubernurpemilihan kepala daerah (pilkada) Wagub, maupun pemilu bupati/wali ke DPRD adalah arus mundur dan kota-Wabup/Wawali. ancaman serius bagi proses konsoliSekalipun dalam pelaksanaandasi demokrasi. Atas nama efisiensi, nya masih banyak ditemukan demokrasi menjadi kehilangan berbagai kekurangan yang men-

jadi sisi minus dari sistem pilkada langsung, hal tersebut bukan alasan urgen untuk mengembalikan sistem pilkada langsung menjadi sistem pilkada tertutup (tidak langsung). Sebab, sebagai negara yang relatif baru melaksanakan transisi demokrasi pasca-Reformasi 1998, tentu Indonesia masih sering mengalami rintangan dalam melaksanakan konsolidasi demokrasi.

Karena itu, Linz dan Stephan (1996) membidik lima arena yang harus berjalan simultan dalam proses konsolidasi demokrasi agar proses tersebut tidak berjalan mundur menuju gelombang balik.

Pertama, masyarakat politik yang relatif mandiri dan bermakna. Kedua, tumbuhnya kehidupan masyarakat sipil yang bebas, mandiri, dan semarak. Ketiga, birokrasi negara yang bisa dipakai (usable) oleh pemerintahan demokratis yang baru. Keempat, harus ada rule of law yang memberikan jaminan legal bagi kebebasan warga negara dan tumbuhnya kehidupan asosiasional independen.

Kelima, institusionalisasi masyarakat ekonomi. Artinya, harus ada norma, institusi, dan regulasi yang diterima sebagai jembatan antara negara dan pasar.

Jadi sudah saatnya para parpol pengusung gagasan pilkada tidak langsung menunjukkan kepribadiannya sebagai negarawan.

James Clarke, seorang intelektual Amerika abad ke-19, mengatakan, ”Seorang politisi berpikir tentang pemilihan ketika seorang negarawan berpikir tentang generasi masa depan.” Setiap keputusan kita hari ini akan dicatat dalam sejarah dan akan menentukan kehidupan generasi masa depan.

Tugas kita adalah membangun generasi, bukan hanya berdebat tentang regulasi. Agenda kita adalah penguatan partisipasi, bukan perdebatan koalisi. Rakyat berdaulat, demokrasi sehat, Indonesia kuat, Indonesia hebat!

Pengajar Universitas Muhammadiyah Malang

Mengampanyekan Kepesertaan BPJS Kesehatan

S

ejak resmi beroperasi 1 Januari 2014 lalu, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan harus diakui masih saja menuai banyak protes. Bukan saja protes dari masyarakat, namun juga para dokter yang memiliki peran sentral dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan lembaga hasil transformasi PT Askes itu juga sempat ikut berteriak.

Untungnya pemerintah cukup sigap untuk merespon berbagai protes dan keluhan, sehingga perlahan-lahan protes dan ketidakpuasan akan peran dan layanan BPJS Kesehatan pun mulai menurun tensinya.

Iya, BPJS Kesehatan masih berumur delapan bulan, umur yang relatif masih muda. Tentunya masih ada kekurangan dan kelemahan yang terjadi dalam praktiknya. Namun, jangan sampai kelemahan dan kekurangan itu dijadikan sebagai alat untuk mementahkan kembali program kesehatan ini. Jika ada kritik dan saran, lakukanlah yang bersifat konstruktif. Bagaimanapun BPJS merupakan ikhtiar untuk menjamin kesehatan masyarakat semuanya.

Lantaran itu, sosialisasi BPJS Kesehatan harus terus dilakukan.

Faktanya, masih banyak warga belum mengenal BPJS Kesehatan, apalagi cara mendaftarkan diri menjadi peserta, besarnya iuran yang dibayar, serta manfaatnya. Fakta itu membuktikan lemahnya sosialisasi kehadiran BPJS Kesehatan yang menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Kita yakin rakyat akan berbondong-bondong mendaftarkan diri apabila mereka mendapat informasi yang jelas dan lengkap. Sosialisasi lewat media massa tetap dilakukan, tetapi yang tak boleh dilupakan adalah keterlibatan birokrasi, khususnya di tingkat kelurahan, serta perangkat desa hingga tingkat rukun warga (RW) dan rukun tetangga (RT). Selain itu, bisa dimanfaatkan jalur puskesmas dan pos pelayanan terpadu (posyandu).

Hal terpenting yang harus disampaikan adalah JKN merupakan konsep pembiayaan pengobatan dengan sistem gotong-royong. Bagi yang punya penghasilan diwajibkan membayar iuran sesuai kemampuan, yakni setiap bulan per orang Rp 25.500 untuk pelayanan

kelas III, Rp 42.500 Tak dapat dimungbuat kelas II, dan kelas kiri, biaya berobat I Rp 59.500. Bagi kaum bagi yang sakit belamiskin, pemerintah kangan ini semakin yang membayar iuran mahal. Bahkan bagi mereka melalui APBN kelompok masyarakat dan disebut sebagai yang hampir miskin penerima bantuan (near poor), biaya iuran (PBI). berobat anggota Para pembayar iuran keluarganya, bisa hendaknya tak berpikir menurunkan status Oleh : bisa mengambil kembali mereka menjadi keWahyu Kuncoro SN uangnya, apabila tidak luarga miskin. Dalam sakit dan berobat dalam beberapa kasus, kelujangka waktu tertentu. arga kelas menengah Hendaknya ditanamkan pun bisa jatuh miskin pemahaman bahwa lebih baik selalu karena menanggung biaya berobat sehat dan tetap membayar iuran, yang sangat besar. tetapi apabila sakit si pasien dan Disadari, kesehatan merupakan keluarga tak perlu lagi mengeluarpondasi utama dalam kelangsungan kan uang. Seluruh biaya pengobatan kehidupan masyarakat dan bangsa. ditanggung BPJS Kesehatan, mulai Ketika kesehatan telah menjadi pridari penyakit ringan, seperti flu dan oritas utama, tentunya diharapkan batuk, hingga yang berat, seperti akan berdampak besar terhadap cuci darah dan bypass jantung, terpembangunan masyarakat dan masuk biaya melahirkan. negara di kemudian hari. Terlepas Prinsip itulah yang harus disodari berbagai kepentingan politik sialisasikan agar seluruh rakyat yang ada, kita sangat mendorong betul-betul mengetahui manfaat agar program BPJS ini bisa berjalan BPJS Kesehatan serta sukarela dengan baik. mendaftarkan diri dan membayar Seluruh elemen diharapkan daiuran. Bila semua berjalan lancar, pat memainkan perannya masingtak perlu waktu lima tahun agar masing. Semua pihak harus menduseluruh rakyat dilayani BPJS Kekung, mulai dari administrasi hingga sehatan. Bahkan, dengan metode penangangan medis di rumah-rumah sosialisasi yang tepat, disertai upaya sakit. BPJS adalah sebuah instrujemput bola dari aparat kelurahan men bagaimana kualitas kesehatan dan perangkat desa, serta RT/RW, masyarakat Indonesia bisa lebih pada akhir tahun ini, seluruh rakyat meningkat.

Indonesia bisa menikmati JKN. Ketimpangan Layanan Kesehatan Berikan penjelasan yang utuh Bahwa memberikan layanan kepada masyarakat. Sosialisasikan sehatan bagi seluruh rakyat Indonetentang mekanisme berobat hingga sia secara layak jelas bukan persoalan rujukan, serta iuran kesehatan. mudah. Hingga saat ini pemerintah Jangan sampai pasien menumpuk pusat dan daerah belum mampu di rumah sakit, padahal penyakitmengatasi ketimpangan pelayanan nya bisa ditangani di tingkat pusat kesehatan di Jawa dan luar Jawa, kesehatan masyarakat (puskesmas), di daerah perkotaan dan perdesaan. bahkan puskesmas pembantu. Di Ketimpangan itu, antara lain mesamping itu, dinas kesehatan kota nyangkut ketersediaan tempat tidur utamanya pemerintah daerah wajib di puskesmas dan rumah sakit, serta memastikan seluruh pusat layanan tenaga dokter dan paramedis. Belum kesehatan, mulai dari puskesmas, lagi persoalan obat-obatan. klinik, rumah sakit pemerintah, Persoalan tersebut memang hingga rumah sakit swasta ikut tidak mudah diatasi, seperti memmenyukseskan BPJS Kesehatan. balikkan telapak tangan, karena Ketika kesehatan masyarakat selama ini pemerintah cenderung sudah baik, bangsa ini pun akan mengabaikannya. Untuk itu, kita baik. Kita tidak mau lagi menmendesak Kementerian Kesehatan dengar ada masyarakat khususnya secepatnya menjalankan kebijakan yang miskin ditolak saat berobat redistribusi tenaga dokter dan paraatau terpaksa dipulangkan karena medis dari Pulau Jawa dan wilayah tidak punya biaya untuk mengobati perkotaan ke luar Jawa dan daerahpenyakitnya.

daerah perdesaan. Tentu saja kebijakan redistribusi ini diikuti dengan pemberian insentif yang memadai.

Semua itu hanya bisa dilakukan apabila anggaran Kementerian Kesehatan bertambah signifikan, setidaknya sesuai amanat UU Kesehatan, yakni minimal lima persen dari APBN. Bahwa dengan beroperasinya BPJS Kesehatan, sejumlah pakar memprediksi terjadi lonjakan jumlah penduduk yang berobat ke fasilitas kesehatan, mulai dari puskesmas pembantu hingga rumah sakit. Lonjakannya mencapai 100 persen, bahkan lebih. Kita khawatir bila fasilitas kesehatan yang ada tak mampu memberi pelayanan kesehatan memadai bagi rakyat, muncul gejolak sosial. Jawaban atas semua persoalan itu ada pada realokasi APBN dan APBD. Pemerintah pusat dan daerah seharusnya lebih peduli pada pembangunan kesehatan masyarakat. Penduduk yang sehat dan pintar merupakan aset berharga bagi negara.

Kita bisa belajar dari Presiden AS, Barack Obama yang teguh menjalankan “Obama Care” meski sempat mengguncang perekonomian negara. Sesungguhnya masih banyak mata anggaran dalam APBN dan APBD yang bisa dipangkas dan dialihkan ke anggaran kesehatan, apabila para elite memiliki political will dan memihak rakyat!

Bagi kita, BPJS Kesehatan merupakan jawaban atas masalah pembiayaan kesehatan yang selama ini mahal. BPJS Kesehatan dengan program JKN bukan program di awang-awang, sehingga harus dibumikan agar betul-betul bermanfaat bagi rakyat.

Ibarat perjalanan, pastilah akan ditemukan banyak kerikil yang mengadang laju BPJS Kesehatan. Kerikil dan batu sandungan bukanlah halangan untuk tetap melangkah, tetapi justru menjadi ujian agar BPJS Kesehatan kian kuat dan tangguh dalam menghadapi persoalan. Tugas direksi dan pemerintah menyingkirkan kerikil dan batu sandungan tersebut tersebut agar BPJS Kesehatan menjadi lembaga yang menjalankan program jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Wallahu’alam Bhis-shawwab.

Wartawan Harian Bhirawa

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

Rabu Pahing, 10 SEPTEMBER 2014

KELANA

Sertifikat Korban Lumpur Diselesaikan September Sidoarjo, Bhirawa Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sidoarjo mentargetkan sertifikat rumah milik korban lumpur di Perumahan Kahuripan Nirwana Village (KNV) tuntas Bulan September ini. Sebab kini proses sertifikasi nya sudah mencapai 95%.

Kepala BPN Sidoarjo, Nandang Agus Taruna mengatakan, progres penyelesaian sertifikat rumah korban lumpur memang sudah hampir selesai. diharapkan Bulan September ini sekitar 2 ribu sertifikat rumah sudah selesai semua.

Pria yang baru menjabat Kepala BPN sekitar dua pekan ini menjelaskan, dirinya mendapat laporan progres penyelesaian sertifikat rumah korban lumpur. ‘’Kalau sudah selesai 95%, tinggal 5% yang dalam proses,’’ ujarnya usai sertijab dari Kepala BPN Sidoarjo, Ida Aniyati di Pendopo Delta Wibawa. Pemkab Sidoarjo, Senin (8/9).

Penyelesaian sertifikat rumah korban lumpur tergolong lama, hal ini disebabkan proses pemecahan dari tanah induk ke bidang yang kemudian dibagikan kepada korban lumpur. Kini sekitar 2 ribu bidang sertifikat rumah korban lumpur penyelesaiannya tinggal 5%.

Jika dihitung dari sekitar 2 ribu bidang, kini tinggal 100 bidang yang masih dalam proses penyelesaian. Dengan target penyelesaian bulan ini, diharapkan sertifikat itu bisa segera dibagikan. ‘’Kita berupaya segera menyelesaikan sertifikat milik korban lumpur itu,’’ tandas Nandang.Q hds

Ketua DPC PDIP Dilantik Jabat Ketua DPRD Definitif Ketua DPC PDIP Kota Mojokerto Yunus Suprayitno akhirnya dilantik sebagai Ketua DPRD Kota Mojokerto secara definitif.

Dilantiknya Yunus juga diikuti dua kandidat wakil ketua sementara DPRD Kota Mojokerto periode 2014-2019. Dua orang Wakil Ketua DPRD juga dikukuhkan yakni Umar Faruq dan Abdullah Fanani diambil sumpah dan janjinya dalam sidang paripurna istimewa, Selasa (9/9) kemarin.

Tiga nama yang mengendalikan salah satu alat kelengkapan dewan itu tak lain merupakan nama calon pimpinan yang disetujui semua anggota dewan, bersamaan dengan pembentukan fraksifraksi dua pekan lalu. ‘’Agenda berikutnya dalam waktu dekat kami segea membentuk alat kelengkapan dewan lainnya. Namun, sebelum pembentukan alat kelengkapan dewan yang diagendakan digelar Jum’at lusa, terlebih dahulu membahas koreksi PAPBD 2015,’’ ujar

Yunus Suprayitno usai paripurna kemarin.

Alat kelengkapan dewan yang akan dibentuk berikutnya yakni Komisi, Badan Legislasi, Badan Kehormatan, Banggar dan Banmus. Pijakannya PP 16 Tahun 2010 tentang pembentukan alat kelengkapan dewan.

Sementara itu, Wali Kota Mojokerto, Mas’ud Yunus berharap antara eksekutif dan legislatif terjadi kemitraan yang sinergis untuk mewujudkan misi. Kota Mojokerto sebagai ‘service city’. ‘’Kita harus saling memperkuat,

kariyadi/bhirawa

Yunus Suprayitno dilantik sebagai ketua DPRD, Selasa (9/9) kemarin. agar segala bentuk tantangan jadi peluang untuk mensejahterakan warga Kota Mojokerto,’’ katanya.

Pelantikan pimpinan DPRD kemarin berdasarkan keputusan Gubernur Jatim. Pengambilan sumpah dan janji

Pemkot Tetapkan Pulorejo Sebagai Kampung Pendidikan Kota Mojokerto, Bhirawa Kawasan Pulorejo, Kel Polurejo, Kec Prajurit Kulon, Kota Mojokerto ditetapkan jadi kampung pendidikan. Kampung pendidikan garapan Pemkot Mojokerto ini merupakan kampung khusus kedua setelah sentra alas kaki kawasan Miji dijadikan kampung sepatu. ‘’Kita jadikan kawasan Pulorejo sebagai kampung pendidikan, karena infrastruktur dan SDM relatif cukup lengkap. Dari level TK sampai SMA (SMK) ada di kawasan ini,’’ kata Wali Kota Mojokerto, Mas’ud Yunus disela-sela meninjau rehab dua ruang kelas di SMPN 6, Pulorejo, Selasa (9/9) kemarin.

Mas’ud Yunus mengklaim, kampung pendidikan Pulorejo sudah digarap sejak beberapa tahun lalu tatkala dirinya menjabat wakil wali kota. Untuk mendukung terwujudnya kawasan pendidikan itu, sudah disiapkan dana pada APBD 2015 Kota Mojokerto. ‘’Pada APBD 2015 nanti alokasi anggaran untuk pendidikan sebesar 27% dari total APBD,’’ terang Wali kota.

Rencana menjadikan kawasan pendidikan bukan asal-asalan. Menurut wali kota pihaknya telah melakukan kajian mendalam terkait berbagai aspek sebelum menjadikan Pulorejo sebagai kampung pendidikan. ‘’Kampung pendidikan di kawasan Pulorejo ini bukan dimunculkan tiba-tiba, tapi karena kawasan ini layak untuk diberi prediikat itu. Dan karakter masyarakatnya di Pulorejo. Juga mendukung terwujudnya kampung pendidikan,’’ tandas wali kota lagi Jadi, lanjut dia, kampung pendidikan ini digarap serius. Dan yang pasti bukan duplikasi daerah lain yang memiliki kampung semacam. Karena kita punya ikon yang tidak dimiliki daerah lain.Q kar

pimpinan DPRD Kota Mojokerto masa jabatan tahun 2014 – 2019 kemarin dipimpin Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kota Mojokerto dan dihadiri Wali Kota Mojokerto, Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kota Mojokerto, Wakil

Wali Kota, FORPIMDA, para staf ahli, asisten , pimpinan SKPD serta lurah dan camat. ‘’Para pimpinan DPRD Kota Mojokerto masa jabatan 20142019 semoga dapat mengemban amanah dengan ikhlas dan tanggung jawab kepada masyarakat dan Allah SWT,’’ pesan Wali Kota.

Wali kota berharap, dengan visi pembangunan Kota Mojokerto yakni terwujudnya Kota Mojokerto sebagai service city yang maju, sehat, cerdas, sejahtera dan bermoral, dapat terwujud antara pemerintah dan Anggota DPRD Kota Mojokerto. ‘’Kedepan saya berharap bisa menjalin kemitraan yang sinergis dan kuat untuk mewujudkan visi dan misi serta saran dan gagasan dari DPRD kepada pemerintah agar dapat menjadi masukan bagi pemerintah,’’ tambah Mas’ud Yunus lagi.Q kar

Bupati Siap Perhatikan Sekolah Terpencil Sidoarjo, Bhirawa Masih adanya fasilitas atau sarana prasarana penunjang pendidikan, juga kesejahteraan para guru pengajar sekolah untuk wilayah terpencil yang kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah akan ditindaklanjuti secara serius oleh bupati.

Kereta Gantung di Lumpur Lapindo Sidoarjo, Bhirawa Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah, mempunyai gagasan, setelah korban Lumpur Lapindo dibayar lunas, maka diatas tanggul itu nanti, semuanya akan dihijaukan dengan menanam pepohonan.

Karena khawatir lokasi itu ada yang menempati. Seperti dipakai PKL atau bangunan liar lainnya. ‘’Kalau dibiarkan nanti bisa ramai, ini gagasan saya yang sempat saya sampaikan pada Menteri PU Joko Kirmanto,’’ tutur Saiful Ilah, saat membuka Sosialisasi Adiwiyata Sekolah, Selasa (9/9) kemarin, di Ruang Delta Karya Setda Sidoarjo.

Maka para Kepala Sekolah di Sidoarjo yang punya keluarga di Kec Tanggulangin agar ikut berpartisipasi untuk menyampaikan itu kepada masyarakat disekitarnya. Di kawasan lumpur Lapindo, Saiful juga punya gagasan untuk membuat kereta gantung, seperti di Cina.

Di Negara Tirai Bambu itu, kereta gantung malah melewati gunung. Menurutnya itu jelas lebih bahaya, dibanding bila membuat kereta gantung di kawasan Lumpur Lapindo. ‘’Kereta gantung ini untuk melihat tanggul, saat masuk bayar sekaligus naik, ini akan bisa jadi PAD lagi bagi Sidoarjo,’’ kata Saiful.

Fasilitas kereta gantung, kata Saiful, juga sempat diusulkan untuk fasilitas pembangunan Dunia Fantasi (Dufan) di Kec Waru. Fasilitas ini akan dibangun di Terminal Bungurasih untuk menuju ke lokasi. Sebab bila tempat masuk langsung dibangun ditempat lokasi maka akan menimbulkan kemacetan lalu lintas. ‘’Daerah disitu sudah macet, kalau pengunjung masuk langsung ke lokasi maka akan semakin macet lau lintasnya,’’ ujarnya.Q ali

5

ist

Salah satu warga korban Lumpur Lapindo meminta sebelum Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lengser maka penyelesaian ganti rugi harus diselesaikan pemerintah.

Rapat BPLS Batal, 11 Tiket Korban Lumpur Hangus Sidoarjo, Bhirawa Batalnya perundingan antara korban lumpur, Bupati Sidoarjo, Gubernur Jatim bersama Ketua Dewan Pengarah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), Djoko Kirmanto di Jakarta menyulut emosi warga saat istighotsah di tanggul titik 42, Selasa (9/9) kemarin.

Kemarahan korban lumpur itu akibat perwakilan warga sudah membeli 11 tiket pesawat tiba-tiba dibatalkan begitu saja, sehingga usaha yang dilakukan mencari keadilan sia-sia. Pemerintah pusat dan daerah dianggap sengaja mengulur waktu penyelesaian korban lumpur yang ada di Peta Area Terdampak (PAT). Korban sudah memboking 11 tiket untuk berangkat ke Jakarta, akibat batal, maka tiket itu hangus karena tak terpakai. ‘’Siapa yang mengganti pem belian 11 tiket pesawat. Pemerintah peduli dengan korban lumpur yang nyata-nyata

menjadi korban luapan lumpur. Kami semua belum dibayar lunas,’’ tandas Sudibyo, korban lumpur asal Renokenongo dengan nada kesal.

Menurut Sudibyo, korban lumpur meminta sebelum Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lengser maka penyelesaian ganti rugi harus diselesaikan pemerintah. Karena Lapindo Brantas Inc melalui anak perusahaannya PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) sudah tak bisa dipercaya lagi. Janji yang dilontarkan tak pernah ditepati dan kondisi PT MLJ sendiri dirundung kesulitan financial. ‘’Sebelum diakhiri, kami berharap Pak SBY bisa melunasi melalui talangan uang APBN,’’ tegasnya.

Seperti tuntutan warga, ‘’Pemerintah Pak SBY Kami Juga Rakyat Bapak. Tolong Kami (korban Lumpur Lapindo). Delapan Tahun Nasib Kami Terkatung-katung. Mohon Ditalangi Dana APBN, pak’’ pinta warga Subakhri (45), Sekretaris

Desa Renokenongo mengatakan, warga akan meluruk ke Jakarta Rabu mendatang (17/9) dengan mengendarai bus. Subakhri juga berharap Pemkab Sidoarjo untuk memberikan bantuannya. ‘’Semoga Bupati Sidoarjo H Saiful Ilah mau memberikan bantuannya,’’ harapnya.

Ratusan warga korban Lum pur Lapindo di dalam area peta terdampak kembali menuntut kepastian pembayaran ganti rugi. Korban lumpur kecewa, karena selama delapan tahun, pemerintah dan Lapindo belum juga melakukan pembayaran. Ratusan warga berkumpul di atas tanggul titik 42 Desa Renokenongo, Kec Porong sejak, Selasa pagi, karena kecewa rencana pertemuan dengan dewan pengarah BPLS gagal dilakukan. Menurut warga, rencananya, hari ini akan ada pertemuan antara Pemkab Sidoarjo, Pemprov Jatim, warga korban lumpur dengan dewan pengarah BPLS, di Jakarta.Q hds

Sidoarjo yang notabene masuk sebagai kota penyangga ibukota Provinsi Jatim ternyata masih ada sekolah dasar yang kondisinya sangat tertinggal.

Jangankan sarana prasarana kerja, sarana untuk penerangan ruangan yang menggunakan aliran listrik saja juga belum ada.

Menurut Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah SH MHum kemarin (9/9) saat ditemui di Pendopo Kabupaten Sidoarjo siap memberikan fasilitas sarana dan prasarana bagi sekolah-sekolah yang kurang mampu. Apalagi yang letaknya sangat terpencil, seperti SDN Gebang II Dusun Pucu’an Desa Gebang Sidoarjo.

Sementara Kepala Bidang TK SD dari Dinas Pendidikan Kab Sidoarjo, Drs Joko Supriyadi hingga kini masih banyak sekolah yang harus diperhatikan. Terutama untuk sekolah yang menempati wilayah terpencil. Untuk SDN Gebang II tahun 2013 lalu cuma mendapatkan rehap satu kelas. ‘’Kalau dibilang ideal ya belum, tetapi kalau dilihat dari jumlah murid ya cukup.

Karena jumlah muridnya memang sangat sedikit, tidak lebih dari 20 siswa.

Itupun untuk seluruh siswa, mulai kelas I hingga kelas VI,’’ katanya.

Selain SDN Gebang II, sekolah yang masih perlu diperhatikan adalah SDN Kupang II dan IV Kec. Jabon, SDN Plumbon II, SDN

Kedungpeluk II Kec. Candi, SDN Sawohan II dan SMPN satu atap, serta MI Al Abror Desa Kalikajang.

Sekolah-sekolah itu masih sangat perlu mendapatkan perhatian yang sangat serius, mulai dari sarana dan prasarana. Rehabilitasi gedung, juga sarana aliran listrik yang belum memadai, bahkan belum ada sarana transportasi. ‘’Untuk sarana transportasi, dari pihak pemerintah juga telah menyediakan perahu untuk antar jemput murid-murid,’’ jelasnya.

Kalau untuk pembangunan gedung sangat kondisional. Artinya di wilayah itu berdekatan dengan laut.

Jadi kekuatan gedung tidak bisa bertahan lama. Sekitar setahun atau dua tahun sudah banyak yang rusak. ‘’Apalagi kalau kualitas bangunan juga kurang memadai, cepat sekali rusak,’’ ungkap Joko Supriyadi.

Disamping itu Joko mengaku juga sudah menyediakan sarana transportasi berupa perahu. Pemerintah juga telah memberikan tambahan tunjangan untuk para guru-guru pengajarnya. SDN Gebang II juga pernah mendapatkan bantuan listrik dari solarcell. ‘’Namun tak bisa berjalan dengan maksimal, kondisinya rusak sudah tak bisa dipakai.

Karena kesulitan saat akan dibaiki memerlukan waktu yang lama, akibat sarana transportasi yang belum terjangkau dengan baik dan cepat,’’ ujarnya.Q ach

achmad suprayogi/bhirawa

Inilah kondisi SDN Gebang II Dusun Pucu’kan yang belum mendapatkan rehab yang memadai.

Bupati Minta Sektor Industri dan Kerajinan Berbenah Menjelang pasar bebas 2015 mendatang, Bupati Gresik, Ir Sambari Halim Radianto MSi minta sektor industri dan kerajinan berbenah dan berinonasi. Jika tidak, maka akan tergilas produk dari luar negeri yang kualitasnya lebih baik.

Menurut Bupati Sasmbari usai mengukuhkan Tim Pembina Dan Pengurus Kerajinan Kecamatan se Kab Gresik bertempat di Gedung Putri Mijil, Selasa (9/9). memang sudah saatnya industri dan kerajinan kreatif dan inovatif.

Untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dengan persaingan bebas, tentunya bagi pelaku ekonomi harus membekali diri dengan ilmu dan pengetahuan. Sehingga diharapkan mampu bersaing dengan produk luar negeri.

Dihadapan 168 peserta, bupati menjelaskan, pembentukan pembina dan pengurus Dekranasda tingkat kecamatan merupakan upaya mempersiapkan pelaku ekonomi, pengrajin dalam meng-

hadapi persaingan pasar bebas. Maka diperlukan tenagatenaga yang handal dalam memperluas daya saing, hingga ketingkat kecamatan, bahkan kalau bisa mulai tingkat desa sampai kabupaten.

Menurut Bupati, sebagai langkah utama yang harus dilaksanakn yaitu memberikan pembinaan dan bimbingan kepada pengrajin. Sehingga diharapkan mereka mampu berkreatif dan berinovatif pada produknya sesuai harapan masyarakat. ‘’Sebab tujuan utama Dekranasda yaitu untuk mengoptimalkan kelembagaan kerajinan dalam meningkatkan eksistensi pengrajin. Dan jangan kuatir, camat harus bertanggungjawab tentang keber-

hasilan pengrajin di tempatnya,’’ tegas Bupati Sebagai bentuk kepedulian Pemkab Gresik dengan para pengrajin, bupati berjanji akan memberikan tempat yang layak yang bisa dijadikan untuk

showroom atau tempat pameran dan tempat berjualan produk-produk unggulan kecamatan di Terminal Parkir Malik Ibrahim baru di Desa Lumpur, Kec Gresik karena lokasinya pinggir pantai.

kerin ikanto/bhirawa

Bupati Gresik saat mengukuhkan tim pembina dan pengurus kerajinan kecamatan.

Sementara itu, Ketua Umum Dekranasda Kab Gresik Hj Maria Ulfa berharap setelah pengukuhan agar produksinya jangan monoton saja. Namun lebih kepada kreatifitas dan inovasi. ‘’Untuk itu kita gali potensi-potensi yang ada di kecamatan, sehingga bisa bersaing dengan daerah lain.

Langkah selanjutnya yaitu membuat katalog produk unggulan dari masing-masing kecamatan. Hal ini akan lebih mempermudah kita dalam berpromosi produk-produk unggulan masing-masing kecamatan,’’ katanya.

Menurut istri Bupati Gresik ini, Dekranasda merupakan wadah pengrajin seluruh Kab Gresik. Dengan hadirnya Dekranasda di kecamatan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. ‘’Berkreatif dan berinovatif itu lebih baik sesuai harapan masyarakat,’’ pungkasnya.Q eri

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Jamaah Haji Kota Malang Berangkat 18 Sepetember Malang, Bhirawa Kepala Kantor Kementrian Agama (Kemenag) Kota Malang, H. Imron, kepada wartawan di Malang, Selasa (9/ 9) kemarin mengutarakan, Jamaah Calon Haji (JCH) Kota yang tergabung pada kloter 41,42, dan 43 akan diberangkatkan pada tanggal 18 Sepetember mendatang dari Lapangan Brawijaya (Rampal).

Menurut Imron, jamaah yang akan berangkat itu, kloter 41 sebayak 445, kloter 42 sebanyak 445 orang, sedangkan Kloter 43 sebanyak, 96 orang. Mereka akan didampingi oleh 10 orang petugas, termasuk petugas medis. “Sebanyak 890 jamaah, kloter 41, dan 42 akan berangkat pada pagi hari pada pukul 05.00 WIB, sedangkan sisanya sebanyak 96 orang yang tergabung pada kloter 43 akan diberangkatkan pada pukul 07.00 WIB,” terangnya.

Kloter 43 itu, lanjutnya akan bergabung dengan jamaah lain, dari Kota Batu dan Kabupaten Malang. Rencanannaya mereka akan bertemu jamaah dari tempat lain di Asrama Haji Sukolilo, selanjutnya berengkat menuju tanah Suci.

Pelepasan Jamaah Calon Haji dari Kota Malang itu, rencananya akan dilakukan oleh Wali Kota Malang Muhammad Anton. Karena itu, pihaknya mengingatkan agar jamaah tidak terlembat, sebab jika sampai terlambat akan mempengaruhi penerbangan bagi jamaah lain.

Sementara itu, Kepala Bagian Kesra Pemkot Malang, Eddy Sulistiyo, menambahkan, jamaah Calaon Haji Kota Malang itu termasuk Wakil Wali Kota Malang Sutiaji, dan Kepala DPU Kota Malang, Jarot Edi Sulistiono. Selain ada Wakil Wali Kota dan Kepala DPU.Q mut

Dipilih Dewan, Wali Kota Blitar Tolak RUU Pilkada Kabupaten Blitar, Bhirawa Karena dianggap tidak demokratis, rencana pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kembali akan dipilih oleh DPRD yang saat ini masih pemilihan langsung oleh masyarakat, Wali Kota Blitar, Muh. Samanhudi Anwar, SH menolak dengan tegas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah yang saat ini dibahas oleh DPR RI. Bahkan pihaknya menilai dengan adanya RUU Pilkada tersebut dipastikan akan mematikan proses pengembangan demokrasi di Indonesia yang saat ini sudah berjalan dengan baik serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada para pemimpin di daerah.

“Karena Pemilihan Kepala Daerah yang sebelumnya dilakukan oleh masyarakat secara langsung akan menjadikan komitmen Kepala Daerah kepada masyarakat cukup besar, berbeda jika dilakukan oleh Legislatif karena hanya beberapa orang saja,” kata Muh. Samanhudi Anwar, SH. Lanjut Muh. Samanhudi Anwar, SH, dengan adanya RUU Pilkada tersebut akan menhapuskan keterwakilan masyarakat terhadap kepercayaan kepada para pemimpin daerah atas visi dan misinya yang dijanjikan pada saat pencalonannya.

Namun pihaknya juga berharap Rancanangan UU PIlkada tersebut tetap bertahan Pilkada dipilih langsung oleh masyarakat sebagai bukti dan komitmen sebagai calon Kepala Daerah yang mengajukan diri. “Sebab masyarakat sudah pandai siapa yang bisa dipilih sebagai pimpinan daerah yang ideal,” jelasnya.Q htn

Bupati Gelar Temu Interaktif Pemberdayaan Kopwan Sumenep, Bhirawa Bupati Sumenep, A Busyro Karim menggelar temu interaktif dengan seribu Koperasi Wanita (Kopwan) di Gedung KORPRI Sumenep dengan tema "Pemberdayaan Koperasi Wanita", Selasa (09/09). Dalam kegiatan itu, selain dihadiri Bupati, Wabup, Soengkono Siddik dan Drs. Ach Basuki, dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim sebagai nara sumber.

Bupati Sumenep, A Busyro Karim mengatakan, hingga saat ini jumlah kopwan di Sumenep mencapai 1.275 kopwan dengan jumlah anggota sebanyak 70.200 orang. "Jumlah kopwan di Sumenep sebanyak 1.275 lembaga dengan jumlah anggota sebanyak 70.200 orang. Jika kopwan ini benar-benar maju, kami yakin semua desa akan sejahtera," kata Bupati dalam sambutannya, Selasa (09/09).

Bupati menyatakan, lembaga koperasi di Sumenep harus ada peningkatan pada ranah yang lebih substantif, seperti anggotanya lebih berperan minimal di rumah tangganya sendiri dan publik, tidak hanya dibidang simpan pinjam seperti selama ini.

"Kami tidak ingin wanita terus menerus berada di dapur dan kasur, tapi lebih kreatif melalui lembaga kopwan. Kembangkan kreasinya melalui kopwan ini," terangnya.

Ia menginginkan, anggota kopwan lebih memperkenalkan kreasinya kepada anakanaknya melalui hasil produknya di masing-masing kopwan. Program simpan-pinjam tetap dipertahankan, tapi program lain juga dikembangkan. "Di Sumenep ini banyak potensi yang bisa diolah dan dikembangkan oleh kopwan, silahkan dikembangkan, sehingga bisa berdampak positif pada perekonomian masyarakat sekitar," urainya.

Ia juga berharap, 30 tahun yang akan datang, dengan kemampuan kopwan, perempuan Sumenep akan lebih maju, tidak hanya berhenti dibidang produksi kripik. "Untuk itu lembaga kopwan yang ada di desa-desa ini harus diperkuat melalui SDM dan pengelolaan modal yang dimilikinya," harapnya.

Sementara itu, Drs. Ach Basuki, nara sumber dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim menyatakan, kalau ekonomi kita ingin maju, minimal jumlah koprasi 4 persen dari jumlah penduduk.

Hingga saat ini, Indonesia masih 1 persen lebih. Di Jawa Timur, jumlah koperasi baru 2,4 persen dari jumlah penduduk di Jatim. "Hingga tahun ini, jumlah kopwan yang terbentuk di Jawa Timur sebanyak 8.506 kopwan," ungkap Basuki di Sumenep.

Lebih lanjut Basuki memaparkan, kalau sekarang sifatnya hanya mempunyai program simpan-pinjam, kedepan kopwan harus lebih dari itu seperti pengembangan produksi, harus mempunyaa inovasi terobosan baru yang mendukung peningkatan kopwan.

"Karena, tahun ini ada program bantuan lagi dari Provinsi Jatim yang akan dikucurkan ke Kopwan di Sumenep, sebanyak 156 kopwan.

Kopwan yang akan mendapatkan bantuan itu dengan catatan administrasi baik, pu-

sul/bhirawa

Bupati Sumenep, A Busyro Karim pada acara temu interaktif dengan seribu Koperasi Wanita (Kopwan) di Gedung KORPRI Sumenep. nya produk dan ada penambahan anggota. Tujuannya untuk meningkatkan kopwan dan perekonomian masyarakat di masing-masing desa," tegaasnya.

Provinsi, lanjutnya, siap

membantu memasarkan hasil produk kopwan di Jatim, baik untuk tingkat nasional maupun internasional. Sebab, Provinsi Jatim mempunyai tempat pameran di Cina, produk kopwan bisa ditampilkan di

sana. "Lahan pameran yang kami miliki di sana (Cina, red) seluas 800 meter per segi. Jadi siap menampung dan memasarkan hasil produk kopwan, termasuk dari kopwan Sumenep," imbuhnya.Q sul

Bupati Tuban Minta Bulog Segera Komite Sekolah Ganti Raskin Tak Layak Kosumsi Disinyalir Tarik Pungli Tuban, Bhirawa Bupati Tuban, H. Fathul Huda meminta pada Perum Bulog Sub Divisi Regional (Divre) Bojonegoro-Tuban? agar segera mengganti beras untuk warga miskin (Raskin) tidak layak kosumsi yang diterima oleh masyarakat miskin (Maskin) di Desa Jadi Kecamatan Semanding dan warga Kelurahan Kingking Kecamatan Kota Tuban.

"Segera kembalikan, nanti akan diganti oleh Bulog, saya sudah minta agar Bulog kooperatif untuk menjemput bola," kata Bupati dalam pesan singkat (SMS) saat dikonfirmasi Bhirawa (9/9).

Orang nomor satu di Bumi

Wali Tuban ini juga mengungkapkan, ia sudah meminta pada pihak Bulog untuk melakukan kontrol pada Raskin sebelum didistribusikan. "Jangan sampai beras yang tak layak Kosumsi itu ikut terkirim, sebab meski diganti oleh Bulog, tetap saja menyusahkan orang miskin karena butuh waktu, sementara mereka butuh segera untuk dimakan," terang Bupati Huda.

Terkait ?dengan hal ini, pihak Bulog mengaku siap mengganti beras yang tak layak kosumsi tersebut dengan tidak mengganti atau dipungut biaya apapun. meski pihak Bulog mengaku kesulitan mengganti

Pendaftar CPNS Online Capai 3.678 Bojonegoro, Bhirawa Pendaftar CPNS secara online banyak peminatnya, hingga saat ini sudah mencapai 3.678 orang. Jumlah yang menyetor berkas sudah capai 700 orang. Karena pendaftar yang menyetor berkas sudah membeludak, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mulai sibuk melakukan penyortiran berkas.

Para pendaftar harus antre. Mereka yang sudah menyetor berkas dan administrasinya lengkap, diberikan berita acara penyerahan untuk pengambilan kartu ujian yang sudah dijadwalkan masing-masing secara bergilir. Jumlah yang terdistribusi sekitar 300 kartu ujian.

Hanya saja, pengambilan kartu ujian tidak bisa diwakilkan.

Kabid Pengadaan dan Pemberhentian BKD Bojonegoro, Mulyadi mengaku, sistem pendaftaran secara online tidak memfilter hal-hal teknis seperti itu.

Sehingga, nanti teridentifikasi pada saat penyetoran berkas. “Pengambilan kartu ujian juga tidak bisa diwakili, karena ada harus tandatangani yang bersangkutan,” ungkapnya kepada Bhirawa Selasa (9/9).

Ia menambahkan sebenarnya tidak masalah jika persoalan kartu ujian, cuma kenapa harus digilir untuk pengaturan saja agar distribusinya baik. Mengenai jadwal ujian, peserta dapat memilih lokasi tes yang paling dekat dengan tempat tinggalnya.

Peserta dapat memilih lokasi tes di Universitas Airlangga, Istitut Teknologi 10 November Surabaya (ITS) dan Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Diharapkan pelamar mempersiapkan diri dengan matang. Tahun ini kuota CPNS di Bojonegoro ada 82 formasi.Q bas

Rabu Pahing 10 SEPTEMBER 2014

hud/bhirawa

Beras sembako raskin kualitas buruk di Desa Kedungsoko Plumpang.

lantaran beras sudah dibagikan kepada masing-masing penerima. "Kalau memang ada ditemukan beras yang kualitasnya jelek kita siap untuk mengganti tanpa biaya. Selama ini saat kita cari ternyata barangnya sudah tidak ada," terang Fatkhurrozi, selaku Kepala Gudang Bulog, Kabupaten Tuban.

Menurutnya, dalam pendistribusian beras miskin (Raskim) kepada warga masyarakat merupakan stok beras dari tahun 2013 kemarin. Meski termasuk stok lama, ia mengaku tidak semuanya kualitas beras untuk warga masyarakat tersebut jelek. "Tidak semua kualitasnya jelek. Karena ini ada ribuan sak, jadinya mungkin ada yang kondisinya seperti itu," lanjut Kepala Gudang Bulog, Tuban itu.

Rozi juga menjelaskan bahwa untuk teknis penukaran bisa dilakukan melalui pihak desa atau kelurahan dengan mengembalikan beras tak layak Kosumsi yang sudah diterima tersebut. "Kalau memang kualitasnya jelek bisa langsung dikumpulkan ke kelurahan atau desa. Atau pihak desa bisa melakukan pengecekan saat berasnya datang, kalau memang dirasa kualitasnya jelek bisa langsung melaporkan kepada kami," harapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, kualitas beras miskin (Raskin) yang diterima sejumlah warga di Kabupaten Tuban kondisinya tidak layak untuk dikonsumsi. Sehingga oleh warga, beras dengan harga murah tersebut hanya dijadikan sebagai pakan ternak.Q hud

Banyuwangi, Bhirawa Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, meminta komite sekolah tidak menarik pungutan liar kepada wali murid atau anggota komite di sekolah masing-masing. Bupati Anas mensinyalir, modus pungli saat ini banyak dilakukan komite sekolah ketimbang kepala sekolah di kabupaten setempat.

Bila terpaksa menarik sumbangan di luar biaya resmi, Anas mengimbau kepada komite agar menjalin komunikasi yang positif dengan anggotanya. "Jadi jangan selalu komplain ke bupati atau pemkab. Memang ada indikasi komite sekolah menghimpun dana," kata Bupati Anas di selasela tatap muka bersama calon kepala sekolah di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Selasa (9/9).

Bantuan Operasional Sekolah, kata dia, sebetulnya cukup menutup biaya operasional. Jika ditemukan kekurangan biaya, Anas meminta supaya sumbangan dana atas kesepakatan wali murid dan transparan. Cara ini jalan tengah sekaligus menghindari aksi protes.

Kepala Sekolah diminta pula bisa mengkomunikasikan setiap sumbangan dana di luar iuran resmi. "Yang penting tidak menabrak akal sehat," ia berpesan.

Selain menyinggung pungli, Bupati Anas mendorong kepala sekolah menjadi agent of change di lingkungannya lewat tiga sikap positif, yaitu wajib memiliki jiwa inspiratif, manajer yang baik

dan mampu mempengaruhi orang. Ke depan, sekolah diminta lebih menjalankan pada fungsinya, tidak lagi mengacu pada model atau gaya. Kepada kasek, Anas memberikan tugas tambahan untuk menjadi juru bicara bagi pemerintah daerah.

Saat ini, Pemkab Banyuwangi menyeleksi ketat calon kasek. Termasuk 30 calon kasek yang saat itu duduk di hadapan bupati.

Mereka wajib melalui serangkaian tes uji kompetensi terkait visi misi dihadapan Bupati Anas. Bila lolos, bupati meneken surat pengangkatan kasek. "SKnya belum saya tandatangani dulu. Itu gampang, asalkan mereka lolos uji kompetensi," kata dia.

Menurut dia, strategi ini penting agar menghasilkan kasek berkualitas untuk menyinergikan program pemerintah daerah. Para calon kasek ini terbagi atas kriteria promosi, perpanjangan dan istimewa. Kasek dengan status istimewa telah tiga periode menduduki jabatan itu. Saat periode ketiga, kata bupati, kasek akan ditempatkan di sekolah dengan passing grade lebih rendah daripada sekolah sebelumnya. Tujuannya, supaya menginspirasi sekolah lain.

Seiring konsep green building yang kini gencar dibangun, ia meminta pula kasek memperbanyak tanaman hijau di lingkungan sekolah. Konsep ini diyakini merangsang peserta didik lebih giat belajar sekaligus membangun aura positif.Q nan

Sikapi Anggota Polri Terlibat Narkoba, Anggota Polresta Dites Urine Menyikapi Perwira Menengah Polri AKBP Idha Endri Prastiono yang tersandung kasus narkoba, Polresta Kediri melakukan tes urine terhadap anggotanya. Tes ini dilakukan secara mendadak dengan menggunakan indikator tes.

Tes urine ini dilakukan di halaman Mapolresta Kediri bekerja sama dengan Rumah Sakit Bhayangkara Kota Kediri dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Kediri. Tes tersebut menggunakan enam indikator tes, sehingga bagi anggota yang terindikasi menggunakan narkoba jenis apapun dapat terdeteksi.

Kapolres Kediri Kota AKBP Budhi Herdi Susianto mengatakan tes urin ini dilakukan secara mendadak agar hasil

tes benar-benar murni tanpa ada rekayasa “ Dan tes ini yang diutamakan kepada anggota di satuan narkoba,” kata Kapolres di sela-sela kegiatan.

Yang berbeda dari tes urine sebelumnya pada tes kali ini pihak rumah sakit maupun BNN Kota Kediri menggunakan enam indikator tes yang dapat mendeketeksi berbagai jenis obat terlarang baik narkoba maupun narkotika dan jenis.

“Jika ada anggota yang mn-

ggunakan narkoba jenis apapun tidak akan lolos dari alat tes kali ini, karena dalam tes ini kita menggunakan enam indikator” terangnya.

Masih kata kapolres kediri kota bagi anggota polisi yang ditemukan positif menggunakan narkoba sebagaimana hasil tes urin kali ini akan dijatuhi sanksi berat baik berupa rehabilitasi maupun sidang disiplin anggota sesuai dengan pelanggarannya.

Sebagaimana diketahui oknum anggota polda kalimantan barat AKBP Idha Endri Prastiono terlibat dalam kasus narkoba perwira menengah polisi itu ditangkap di negara malaysia karena kedapatan membawa narkoba.Q mb2

mb2/bhirawa

Kapolresta Kediri saat tes urine.

Rabu Pahing 10 SEPTEMBER 2014

KILAS JATIM

Istri Camat Ditangkap Polisi Sampang, Bhirawa Diduga menggelapkan mobil milik warga asal Sokobanah Sampang, istri camat Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan berinisial N ditangkap polisi dan saat ini merungkuk diruang tahanan Mapolres Sampang. Kapolres Sampang AKBP, Imran Edwin Siregar Selasa (9/9/ ), menjelaskan penangkapan istri camat Tanjung Bumi Bangkalan oleh Polres Sampang, setelah ada laporan warga inisial (A) asal Sokobanah Sampang selaku pemilik mobil yang digelapkan oleh oknum istri camat, Polres Sampang menindaklanjuti laporan tersebut dan menangkap tersangka di rumahnya.

Kronologisnya, awalnya tersangka menyewa mobil jenis honda jazz nopol L 1744 NZ kepada (A) inisial warga Sokobanah Sampang, dengan akad sewa rental per bulan Rp 8 juta rupiah, namun ternyata tersangka tersebut menggadaikan mobil tersebut ke orang lain dengan nilai Rp 30 juta.

Atas dasar tersebut pihak kepolisian Polres Sampang melakukan penangkapan tersangka di rumahnya, hingga saat ini tersangka dan barang bukti mobil honda jazz di amankan di Polres Sampang. Adapun pasal yang dikenakan KUHP 372, 378 dengan Ancaman masing-masing 4 tahun penjara.Q lis

Penambang Galian C Ilegal Dipolisikan Kediri, Bhirawa Penambang galian C ilegal di Desa Melati, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri dilaporkan warga, pasalnya warga mulai resah dengan kondisi lingkungan akibat penmbangan yang dilakukan oleh Munzir warga Desa Mojo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri.

Kata Pelapor, Sukoto yang juga warga setempat, dia terpaksa melaporkan karena kondisi tanah yang dikali sudah sangat memprihatinkan, dari pantauan leber galian tersebut pencapai 600 meter persegi dengan kedalaman mencpai22-25 meter. “Dampak lingkungannya sangat membahayakan, karena jarak antara galian dan tanah warga hanya sekitar 4 meter, untuk itu saya melporkan ini ke Mapolresta Kediri,” terang Sukoto kepada Wartawan, Selasa (9/9).

Menurutnya kegiatan penggalian tanah urug dan pasir tanpa izin ini sudah lama dilakukan,saat diperingatkan waraga pelaku tidak peduli, dia menduga ada keterlibatan pejabat pemerintah desa yang membantu dalam kegiatan tersebut.

“Saat saya meminta data di balai desa pihak kelurahan didak mengasih, dan aeolah melindungi pelaku,” terangnya.

Sementara menaggapi laporan trsebut, jajaran Sareskrim Polresta Kediri bertindak cepat dengan menangkap tersangka, dan saat ini tersangka harus pasrah mendekam di Sel tahanan Mapolresta Kediri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Kasubag Humas Polresta Kediri AKP Siswandi mengatakan, tersangka di jerat pasal 158 UU nomor 4 tahun 2009, disitu dijelaskan Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10 Miliar. “Terasngka sudah kami amankan, dan ancaman tersangka dalam pasal ini pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10 Milyar,” tandasnya.Q mb2

BSM Telat Dicairkan, Puluhan Orang Tua Siswa Datangi SDN Bojonegoro, Bhirawa Sedikitnya 40 orang tua siswa dari 94 penerima BSM mendatangi SDN Sukowati Kecamatan Kapas Bojonegoro, Selasa (9/9) kemarin. Kedatangan mereka menanyakan pihak sekolah minta penjelasan mengenai pencairan dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) 2014 yang sudah telat dari jadwal.

Sebab, bila dilihat pada sekolah negeri lainnya, jauh hari sudah menerima bantuan khusus untuk siswa yang kurang mampu tersebut. “Seharusnya pencairan dilakukan pada bulan Juli lalu, namun hingga saat ini tak kunjung cair. Padahal, di sekolah lain sudah membagi, tinggal sekolah ini saja yang belum. Dan kami tidak terima kalau sekolah terus mengundur-undur pembagian BSM,” kata Sundari (35), salah seorang orang tua siswa.

Namun kedatang mereka ke sekolah diterima langsung oleh kepala sekolah yang bersamaan dengan sidaknya wakil Bupati Bojonegoro, Setyo Hartono. Dalam sidaknya menanyakan dana BSM yang telat cair untuk bagi siswa kurang mampu. Q bas

JAWA TIMUR

7

Perubahan Organisasi Pemkab Tunggu Putusan Gubernur Tulungagung, Bhirawa Pemkab Tulungagung saat ini belum bisa melakukan perubahan organisasi meski DPRD setempat sudah menetapkan Perda tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (OTKPD).

Masalahnya, hasil evaluasi perda tersebut belum turun dari Gubernur Jatim Soekarwo.

Wakil Bupati Tulungagung, Drs Maryoto Birowo MM, pada Bhirawa, Selasa (9/9), mengungkapkan perubahan organisasi di lingkup Pemkab Tulungagung masih menunggu putusan Gubernur Jatim Soekarwo. “Sekarang masih dievaluasi (Perda OTKPD) oleh Pemprov. Begitu putusannya turun dan tidak ada revisi kami langsung akan menjalankannya,” ujarnya.

Diakui Maryoto, perubahan organisasi di lingkup Pemkab Tulungagung bakal membuat gerbong mutasi pejabat bergulir kembali. “Tapi kita tunggu dulu putusan gubernur.

Setelah itu langsung ada pejabat-pejabat yang akan mengisi jabatan-jabatan baru yang kosong seperti Kabag Per-

tanahan,” terang mantan Sekda Kabupaten Tulungagung ini.

Seperti diketahui, dalam Perda OTKPD disebutkan Pemkab Tulungagung bakal membentuk SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) baru. SKPD baru itu adalah Bagian Pertanahan yang merupakan pengembangan dari Bidang Aset di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD). Nantinya Bagian Pertanahan tersebut merupakan bagian dari Sekretariat Daerah.

Selain itu, dalam Perda OTKPD yang ditetapkan oleh DPRD Tulungagung pada tanggal 18 Agustus 2014 lalu itu disebutkan pula penambahan dua jabatan Staf Ahli Bupati.

Penambahan pejabat Staf Ahli Bupati itu akan membuat jabatan tersebut di lingkup Pemkab Tulungagung menjadi lima pejabat. Sebelumnya hanya ada tiga pejabat Staf Ahli Bupati.

Di beberapa SKPD juga bakal ada pengurangan bidang atau penambahan bidang jika Perda OTKPD diberlakukan.

Di Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga akan kehilangan Bidang Kebudayaan karena digabung dengan Dinas Penidikan.

Namun demikian menurut Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Pemkab Tulungagung, Drs Ahmad Pitoyo, kendati Bidang Kebudayaan digabung dengan Dinas Pendidikan, di SKPDnya masih ada tambahan bidang lain yang menggantikan Bidang Kebudayaan. “Penggantinya Bidang Ekonomi Kreatif. Bidang ini akan ditambahkan di sini (Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga),” tuturnya.

Selain Perda OTKPD membuat perubahan organisasi di

wed/bhirawa

Mobil pemadam kebakaran berjejer rapi di kantor yang kini dimiliki Dinas PU, Bina Marga dan Cipta Karya. Sebentar lagi satuan pemadam kebakaran tersebut bakal menginduk di BPBD Pemkab Tulungagung. tubuh lingkup Pemkab Tulungagung, penetapan Perda tentang Perubahan Kedua Atas Perda No.5/2011 tentang Pembentukan dan Penyelenggaraan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tulungagung yang

juga masih menunggu putusan klarifikasi dari Gubernur Jatim akan membuat Pemadam Kebakaran lepas dari Dinas PU, Bina Marga dan Cipta Karya Pemkab Tulungagung. Pemadam Kebakaran akan bergabung dengan BPBD.Q wed

Hutan Perbatasan NganjukBojonegoro Terbakar

trie diana/bhirawa

Hasil Produktivitas Padi Meningkat

Setelah menggunakan produk pupuk NPK Phonska milik PT Petrokimia Gresik hasil panen padi jenis C 64 bulan ini mengalami peningkatan salahsatunya di persawahan perkotaan jalan Kertomenanggal Surabaya, Selasa (9/ 9). Diharapkan dengan hasil panen yang melimpah ini bisa dijadikan contoh bagi persawahan di daerah-daerah Jawa Timur.

Pindah SKPD, Anggaran Linmas Macet Batu, Bhirawa Perubahan Perda Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang mulai diterapkan penghujung tahun 2013 lalu ternyata masih belum tuntas, utamanya terkait dengan penganggaran operasionalnya. Salah satunya dialami oleh Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas).

Kalau sebelumnya Linmas masuk dalam numencultur Kesatuan Bangsa (Kesbang), anggaran operasional Linmas berjalan lancar karena anggaran tersebut dititipkan oleh Kesbang ke bagian Pemerintahan dan menjadi satu dengan Alokasi Dana Desa (ADD).

Karena menjadi satu dengan ADD, maka anggaran dikelola oleh pemerintah desa, termasuk sistem peng-SPJ-annya.

Namun setelah masuk dalam SKPD Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sehingga namanya berubah menjadi Satpol PP dan Linmas, anggarannya tidak lagi masuk item dalam ADD, namun menjadi satu dengan anggaran Satpol PP dan Linmas. Otomatis pengelo-

laan anggaran bukan lagi ditangan pemerintah desa.

Pengalihan anggaran tersebut terjadi karena sistem penganggaran yang berlaku adalah anggaran berbasis kinerja dan nomor rekening anggaran Linmas memang masuk di Kantor Satpol PP dan Linmas. Karena masuk dalam lingkup Satpol PP dan Linmas, maka anggaran tersebut dikeluarkan berdasarkan kegiatan Linmas.

Sayangnya, semenjak ditangani Kantor Satpol PP dan Linmas, anggaran Linmas menjadi macet. Semenjak Januari - September 2014, anggaran operasional Linmas di tingkat desa tidak pernah cair sama sekali.

Padahal sebagai tenaga pengamanan swakarsa, banyak kegiatan di desa yang melibatkan personel Linmas.

Tak hanya anggaran operasional, insentif untuk personel Linmas juga tak pernah mereka dapatkan lagi.

Hal itu diungkapkan Ketua Satuan Linmas Kecamatan Bumiaji, Cahyono Hadi, Selasa

(9/9). Menurut dia pencairan yang tak jelas ini merupakan kemunduran. "Sebelumnya ditangani oleh Bagian Pemerintahan yang menjadi satu dengan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp25 juta per tahun per desa," kata Cahyono Hadi.

Karena tidak ada anggaran yang cair ini, banyak kegiatan tertunda. Terutama kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan Pemerintah Kota (Pemkot). Ia mencontohkan, pada kegiatan upacara HUT RI lalu, Linmas dari beberapa desa sempat tidak mengikuti upacara. Kendalanya tidak ada anggaran operasional alias anggaran transportasi dan uang saku personel Linmas.

Karena statusnya pasukan swakarsa, maka untuk melakukan kegiatan banyak bergantung dari dana operasional. Yang saat ini dana operasional itu ditangani oleh Satpol PP. Beberapa Linmas yang dihubungi Bhirawa, mengaku belum pernah mendapat insentif atau dana operasional dari Satpol PP. Q sup

Nganjuk, Bhirawa Belum diketahui penyebabnya, selama hampir sepekan, kawasan hutan yang berada di perbatasan Kabupaten Nganjuk dengan Kabupaten Bojonegoro terbakar. Meski demikian, hingga Selasa (9/9) kemarin belum ada upaya memadamkan api baik dari Perhutani Nganjuk maupun Bojonegoro.

Lokasi kebarakan hutan yang berada di wilayah Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk berbatasan dengan Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro membuat warga kedua wilayah resah.

Menurut Suryadi, warga sekitar hutan menyebutkan, kejadian kebakaran diawali pada malam hari. Tetapi hingga pagi harinya api tidak kunjung padam, bahkan api cenderung membesar. Sehingga luar lahan yang terbakat semakin meluas mendekati areal ladang milik warga.

Bahkan hembusan angin yang cukup kencang semakin membuat api cepat merambat, apalagi kondisi semak belukar saat emarau kering.

Api yang merambat kearah utara terus bergerak perlahan menuju Desa Sekidang yang masuk wilayah Kabupaten Bojonegoro. ”Kebakaran hutan sudah berhari-hari dan belum ada upaya pemadaman dari pe-

tugas Perhutani,” ujar Supriyadi.

Warga berharap kebakaran hutan yang terus meluas segara dipadamkan sehingga tidak akan membakar tanaman jagung milik warga yang ditanam di ladang sekitar hutan. Apalagi saat ini tanaman jagung milik warga sudah hampir mendekati musim panen.

Dengan adanya kebakaran hutan tersebut, sejumlah Petugas Perhutani yang ditemui di Kecamatan Ngluyu menolak masuk ke lokasi kebakaran. Karena lokasi kebakaran masuk ke dalam wilayah hutan KPH Bojonegoro. Padahal, jika terus dibiarkan kebakaran bisa merembet ke ladangladang warga di tepi hutan.

“Lokasi kebakaran masuk wilayah KPH Bojonegoro, sehingga kami telah menginformasikan ke petugas Perhutani Bojonegoro,” kata petugas Perhutani yang tidak mau namanya disebut.

Akibat kebakaran hutan tersebut, tidak saja akan membakar kayu jati yang menjadi tanaman utama.

Tetapi juga menim,bulkan asap tebal yang membuat kesehatan warga sekitar hutan terganggu. Selain itu, asap tebal akibat kebakaran semak di hutan akan membuat jarak pandang pengendara motor atau mobil yang melintas di jalan tepi hutan juga terganggu.Q ris

ristika/bhirawa

Hutan di wilayah wilayah Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk yang berbatasan dengan Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro terbakar.

Kerap Lakukan Razia, Jalan Utama Kota Tuban Bersih dari PKL Mulai kemarin, pada beberapa titik tempat mangkal para pedagang kaki lima (PKL) menjalankan dagangannya, sudah tidak tampak lagi.

Seperti halnya di sekitar Gedung Olahraga (GOR) Rangga Jaya Anoraga yang berada di Jalan Sunan Kalijogo bersih dari aktifitas PKL. Padahal, biasanya tempat tersebut dipenuhi dan dibuat mangkal oleh para PKL.

hud/bhirawa

Di antara salah satu jalan utama kota tuban (Jl. Sunan Kalijaga) yang saat ini bersih dari PKL.

''Sudah beberapa hari ini tempat ini sudah tidak ada PKL yang mangkal di sini. Karena sebelumnya para PKL tersebut ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP),'' kata salah satu petugas kebersihan yang enggan disebutkan namanya, saat berada di sekitar GOR. Terkait dengan hal tersebut, Kepala Satpol PP Kabupaten Tuban, Heri Muharwanto saat dikon-

firmasi (9/9) ?melalui ponselnya membenarkan bahwa pihaknya telah menertibkan PKL yang berjualan diatas trotoar. ''Ya, PKL yang disekitar GOR semuanya sudah kita tertibkan, karena mereka rata-rata berjualan diatas trotoar,'' ungkapanya.

Lebih lanjut, Heri mengatakan, PKL yang ditertibkan oleh Satpol PP tidak hanya yang berjualan di Jalan Sunan Kalijogo saja. Na-

mun, juga PKL yang berada di jalan-jalan lainnya juga turut ditertibkan. ''Semua PKL yang melanggar peraturan pasti akan kita tertibkan,'' terang Heri.

Menurutnya, penertiban PKL yang berjualan diatas trotoar tersebut akan ditertibkan secara rutin. Hal ini dilakukan untuk memberikan rasa nyaman dan aman kepada para pejalan kaki. Selain itu, juga untuk menjaga ketertiban, keindahan, dan estetika lingkungan. ''Penertiban ini akan kami lakukan secara rutin. Hal ini agar para pejalan kaki bisa nyaman dan enak saat menggunakan trotoar. Selain itu, trotoar kan untuk para pejalan kaki bukan sebagai tempat berjualan,'' pungkas Ke-

pala Satpol PP Pemkab Tuban.

Di tempat terpisah, beberapa masyarakat mengungkapkan, tindakan atau langkah persuasif yang dilakukan Pemkab dinilai sangat tepat, jika melarang para PKL mangkal atau berjualan yang dilarang dengan menyediakan tempat untuk berjualan.

"Sebenarnya tidak akan sulit dan bahkan sampai bentrok antara Pol.PP dengan masyarakat, ketika dilakukan penertipan. Selain pendekatan persuasif apabila lokasi yang dilarang dibuat jualan dilakukan sejak dini, juga memberikan solusi dan tidak serta merta pemerintah melarang," kata Imam Suroso HP warga Desa Tegalrejo Merakurak ini.Q hud

EKONOMI - BISNIS

8 Kurs JUAL

BELI

USD

11,806.00

11,688.00

SGD

9,478.92

9,376.65

EUR

15,844.83

15,684.13

JPY

11,497.86

11,380.72

GBP

19,865.96

19,662.72

Desak Pemerintah Atur Jaringan Fiber Optic

Salah satu petani di Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan yang menggunakan pupuk urea dikurangi dari kebutuhan normal, Selasa (9/9).

Sumber: Bank Indonesia (9 SEPTEMBER 2014)

RAGAM EKBIS

Surabaya, Bhirawa Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) mendesak pemerintah untuk mengatur jaringan “fiber optic” dengan regulasi, karena teknologi kabel bawah laut yang menggunakan serat kaca/plastik untuk pengiriman data itu sudah tidak membebani APBN atau “zero budget”.

Media Sosial Pengaruhi Gaya Hidup Masyarakat

Surabaya, Bhirawa Kemajuan teknologi informasi sangat mempengaruhi pola hidup masyarakat, hal ini dibuktikan saat Groupon melakukan survey terhadap 1370 pelanggan di Indonesia dan hasilnya media sosial memiliki peran yang cukup signifikan dalam mempengaruhi gaya hidup masyarakat. Berdasarkan hasil survei pelanggan di pertengahan 2014 ini bahwa 39% Orang Indonesia mengalami ketakutan atau kecemasan sosial atau kekhawatiran berlebih melewatkan momen-momen tertentu yang tengah terjadi dalam kehidupan sosial sekitar kita.

Dari 39% Orang Indonesia ini, 32%-nya menyatakan bahwa mereka mengalami rasa takut tidak dapat mencapai tujuan mereka justru ketika mereka melihat foto teman atau keluarga yang dengan mudahnya mengekspos kesuksesan mereka di media sosial. “Indonesia memiliki penetrasi telepon seluler mencapai 120% dan kebanyakan Orang Indonesia memiliki lebih dari 1 smartphone dengan minimal 2 kartu SIM. Selain itu akses data kian mudah didapatkan dan selalu terkoneksi dengan media sosial. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap interaksi sosial dan pada akhirnya membentuk gaya hidup,” ungkap Indrasto Budisantoso, CEO Groupon Indonesia. Q ma

Perlancar Bongkar Muat, Bangun Lapangan Penumpukan Surabaya, Bhirawa PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi (KAI Daop) 8 Surabaya siap membangun lapangan penumpukan di dua stasiun di daerah setempat yakni Kalimas dan Kandangan guna memperlancar arus bongkar muat peti kemas. “Kami yakin kedua stasiun tersebut dapat dijadikan konsentrasi angkutan barang,” kata Executive Vice President (EVP) KAI Daop 8, Junaedi, di Surabaya, Selasa (9/9).

Apalagi, ungkap dia, pembangunan jalur kereta api ganda sudah selesai. Sementara, memang keberadaan kedua stasiun itu sengaja disiapkan untuk mengansitipasi lonjakan angkutan barang. “Namun, kini prioritas utamanya adalah pengembangan di Stasiun Kalimas. Di sana kami fokus pada perluasan dan penguatan lahan untuk lapangan penumpukan,” ujarnya.

Dengan upaya tersebut, dia yakin semua angkutan barang dari Daops 8 akan dikonsentrasikan ke Kalimas. Pengembangan di sana berupa perluasan area hingga ke sisi utara atau daerah yang selama ini ditempati warga. “Perluasan itu rencananya menjadi 5 hektare dibandingkan kondisi saat ini yang hanya 2,5 hektare,” katanya.

Secara umum, tambah dia, dari sisi area untuk pengembangan Stasiun Kalimas memang masih kurang. Tapi, untuk ketersediaan peralatan dianggap justru sudah memadai dan jumlahnya mencukupi. “Kalaupun ada penambahan peralatan, ya setelah ada perkiraan peningkatan permintaan barang,” katanya. Mengenai aktivitas bongkar muat, sebut dia, rata-rata waktu di seluruh stasiun barang mencapai 200 menit atau sekitar tiga jam lebih. Untuk itu, KAI Daops 8 akan menekan aktivitas bongkar muat menjadi 1,5 jam. Q ma.ant

KEHILANGAN TULUNGAGUNG KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2012, Hitam Biru, AG2512RAA, a/n. Santi Puji Rahayu-T.Agung No. 1338/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2005, Hitam, AG2569RT, a/n. Djalil, Ds. Doroampel, Sumbergempol-T.Agung No. 1339/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Yamaha, th. 2010, Merah Marun, AG2463RX, a/n. Henry Asmoro, Kel. Sembung-T.Agung No. 1340/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Yamaha, th. 2009, Merah Hitam, AG6834TI, a/n. Kajuni, Ds. Nglampir, Bandung-T.Agung No. 1341/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Suzuki, th. 2005, Hitam Silver, AG6952OB, a/n. Iskak, Ds. Junjung, Sumbergempol-T.Agung No. 1342/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2002, Hitam, AG6953OB, a/n. Teguh Widodo, Ds. Simo, Kedungwaru-T.Agung No. 1343/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2012, Putih, AG6183OK, a/n. Sri Supatmiati, Ds. Pakisaji, Kalidawir-T.Agung No. 1344/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Suzuki, th. 2005, AG2307RG, a/n.

Muhamad Solikin, Ds. Gedangan, Karangrejo-T.Agung No. 1345/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2013, Merah, AG6852RAG, a/n. Wasitin, Dsn. Gendingan, Ds. Simo, Kedungwaru-T.Agung No. 1346/IMB/BI-II/2014

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 9212 F, a/n Idayanti, Kel. Mimbaan 124 rw 03/01, Kec. Panji, Situbondo.

No. 1347/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 2909 EE a/n Mustafa, Kel. Mimbaan rw 24/02, Kec. Panji, Situbondo.

No. 1348/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 8840 G, a/n Sukri Al hairil Anwar, Ds Curah Kalak, rw 01/03, Kec, Jangkar, Situbondo.

No. 1349/IMB/BI-II/2014

Rabu Pahing, 10 SEPTEMBER 2014

“Selama ini, jaringan fiber optic (FO) itu zero budget, karena dibangun swasta atau BUMN, tapi kabel laut yang investasinya mahal itu perlu diatur dengan regulasi, karena tanpa regulasi akan menyebabkan persaingan antarkontraktor FO yang tidak sehat dan juga kesenjangan kawasan barat-timur Indonesia yang tajam,” kata komisioner BRTI Nonot Harsono di Surabaya, Selasa (9/9).

Di sela diskusi panel bertajuk “Peran ICT dalam Infrastruktur Ekonomi dengan Zero Budget APBN” yang dibuka Wakil Rektor IV ITS Prof Dr Darminto MSc di Rektorat ITS Surabaya, Nonot Harsono yang juga penulis buku “Telekomunikasi untuk Kemakmuran Bangsa” itu, menjelaskan persaingan antarkontraktor FO dan kesenjangan barattimur itu merugikan rakyat.

“Karena itu, pemerintah melalui Kominfo perlu mengeluarkan regulasi FO itu.

Intinya, regulasi yang memberikan pembatasan dalam pembangunan kabel bawah laut untuk wilayah tertentu atau regulasi yang menertibkan pembangunan kabel bawah laut agar tidak tumpang tindih dalam satu wilayah, sebab FO dalam satu rute itu bisa dipakai bersama,” katanya. Selain itu, regulasi untuk pemerintah daerah agar daerah memberi kemudahan pada wilayah yang dilintasi pembangunan FO. “Regulasi tentang kemudahan yang diberikan pemerintah daerah itu untuk menghindari pungutan mulai dari masyarakat, pemerintah daerah, DPRD, bahkan PT KAI yang wilayahnya terlintasi. Padahal, pembangunan FO itu bukan barang mewah lagi sejak tahun 2008,” tambahnya.

Dalam diskusi panel yang didukung Bloomberg Businessweek itu, Nonot mencontohkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 1 tahun 2010 tentang Jaringan Telekomunikasi sudah ada, tapi regulasi itu belum maksimal, karena pemerintah belum melakukan pemba-

Kenaikan Harga Pupuk Urea Bikin Resah Petani Pasuruan Pasuruan, Bhirawa Sejumlah petani diwilayah Kabupaten Pasuruan mengeluhkan kelangkaan pupuk bersubsidi (urea) karena berakibat mahalnya harga pupuk.

Padahal, keberadaan pupuk sangatlah dibutuhkan pada saat musim tanam.

Kelangkaan itu terjadi seperti di Kecamatan Rembang.

Para petani harus mencari pupuk urea di luar daerah. Sedangkan harganya pun makin meninggi dari harga biasanya.

Dari Rp95 ribu per/sak (50 kg) menjadi Rp150 ribu/sak.

Salah satu warga di Desa Rembang Kecamatan Rembang, M Murid mengatakan dirinya sampai membeli urea di wilayah Pandaan. Karena di daerahnya susah mendapatkan pupuk tersebut. “Di wilayah Rembang semua penjual urea tidak ada. Hingga akhirnya saya sampai mencari urea di daerah Pandaan. Tapi disitu harganya pun lebih mahal dan dijatah untuk pembelinnya. Biasanya di jual Rp95 ribu/sak, saat ini men-

jadi Rp150 ribu/sak,” tandas Murid, Selasa (9/9).

Hal yang sama juga diungkapkan, Ridwan. Petani asal Desa Mojoparon Kecamatan Rembang mengatakan sejak sepekan kemarin kesulitan mendapatkan pupuk urea.

Menurutnya, disaat kondisi normal biasanya menggunakan 5-6 kwintal urea untuk 1 hektare tanaman padinya. Tapi, atas kondisi ini hanya mendapatkan 3 kwintal urea saja untuk lahan yang sama.

Iapun berharap agar pemerintah bisa segera mengatasi kelangkaan pupuk urea ini.

“Yang saya khawatirkan jika pupuk dikurangi, maka kuwalitas padi tak akan maksimal dan mudah terserang hama termasuk juga akan gagal panen.

Makanya saya bingung. Saya hanya berharap agar pemerintah turun tangan dalam masalah ini,” kata Ridwan.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Pasuruan Ikhwan mengaku kebutuhan pupuk sub-

sidi di Kabupaten Pasuruan masih aman. Menurutnya, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan masih mempunyai cadangan stok 13.000 ton untuk kebutuhan Oktober, November dan Desember. Sedangkan, kebutuhan pupuk rata-rata mencapi 3.000-4.000 ton per/bulan.

“Tentunya stok itu akan kami keluarkan, jika para petani meminta secara resmi ke Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Pasuruan melalui kelompok tani. Selanjutnya, petugas kami turun ke lapangan untuk mensurvei. Saat ini para petani belum meminta secara resmi,” terang Ikhwan.

Terkait kelangkaan pupuk, pihak Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan menyangkalnya.

Menurutnya, para petani diharapkan membeli pupuk urea bersubsidi di kios resmi yang mempunyai identitas toko, nama kios dan terdapat papan binaan dari distributor. Papan tersebut mengidintifikasikan bahwa kios tersebut adalah kios resmi. Q hil hilmi husein/bhirawa

Tagih Tunggakan Pinjaman Rp 29,7 Miliar Bojonegoro, Bhirawa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur, meningkatkan penagihan tunggakan pinjaman bergulir di masyarakat sebesar Rp29,757 miliar, yang merupakan pinjaman sejak 2001 sampai 2013, di delapan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

“Pemkab meningkatkan usaha menagih pinjaman bergulir sebesar Rp29,757 miliar lebih itu, sebab uang pinjaman bergulir tersebut uang negara yang harus kembali,” kata Kepala Dinas Keuangan Daerah Pemkab Bojonegoro Herry Sudjarwo di Bojonegoro, Selasa.

Ia menjelaskan sesuai hasil pemeriksaan Badan Pemerik-

sa Keuangan (BPK) tahun lalu mengenai besarnya pinjaman bergulir yang bersumber dari APBN di daerahnya yang belum kembali, sejak 2001 sampai 2014 mencapai Rp35,434 miliar lebih. “Setelah ada penagihan, maka uang pinjaman bergulir yang dikembalikan sekitar Rp6 miliar,” jelasnya.

“Seharusnya uang pinjaman bergulir itu dalam dua tahun sudah kembali. Kami kurang tahu penyebab masyarakat belum mengembalian pinjaman bergulir itu,” tambahnya.

Ia menyebutkan uang pinjaman bergulir itu disalurkan melalui Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Bagian Perekonomian. Se-

lain itu, juga Dinas Koperasi dan UKM, Disnakertransos, Dinas Peternakan dan Perikanan dan Kantor Ketahanan Pangan.

“Pemkab hari ini mengumpulkan delapan SKPD agar lebih intensif dalam menagih pinjaman bergulir yang menjadi tanggung jawabnya,” ucapnya Yang jelas, menurut dia, pemkab akan melakukan evaluasi mengenai hasil penagihan yang dilakukan delapan SKPD, akhir Desember.

“Pemkab akan melaporkan kepada BPK untuk untuk meminta petunjuk kalau memang masih ada uang pinjaman bergulir yang belum dikembalikan dengan batas terakhir Desember,” ujarnya. Q bas,ant

tasan kontraktor FO dalam satu rute, sehingga mubazir karena berlebihan.

Selain itu, tanpa adanya regulasi menyebabkan FO hanya tersambung pada Ring Sumatera, lalu Kalimantan dan Sulawesi belum semuanya terhubung. Bahkan, di kawasan MalukuPapua hanya ada jaringan utama yang juga hanya ada pada titik-titik tertentu, sehingga terjadi kesenjangan dalam bidang TIK. “Jadi, regulasi FO dari pemerintah itu sangat penting untuk menjamin kesehatan pelaku usaha di bidang telekomunikasi, sehingga masyarakat tidak dirugikan, karena infrastruktur TIK (ICT) itu sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. TIK itu mendekatkan konsumen dan produsen secara ‘online’ (daring/ dalam jaringan),” ujarnya.

Selain itu, TIK (melalui infrastruktur TIK yang baik) akan mendorong pelayanan publik yang semakin baik dan terbuka akibat adanya peran TIK melalui e-government, e-budgeting, e-procurement, e-edukasi, dan esystem, yang selama ini juga menjadi “target” dari pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Jokowi-JK. Senada dengan itu, pembicara lain yakni Dr Apol Pribadi (ITS) dan Tony Dwi Susanto PhD (ITS) serta Wisnu Wijaya (Managing Editor dari Bloomberg Businessweek) mendukung perlunya ada “roadmap” TIK dari pemerintah melalui regulasi yang ada, agar infrastruktur TIK yang ada benar-benar optimal dan bermanfaat untuk kegiatan pemerintah dan masyarakat.

Sementara itu, Wakil Rektor IV ITS Prof Dr Darminto MSc menegaskan bahwa peran TIK tidak hanya sebatas dalam telekomunikasi, namun TIK juga berperan dalam bidang maritim, bahkan sinergi bidang TIK dengan bidang maritim akan mendukung konsep “Pendulum Nusantara” yang digagas Pelindo II atau “tol laut” yang digagas Presiden terpilih Jokowi. Q tam.ant

Pemkab Optimis Realisasikan Pajak Hotel Rp 1,2 Miliar Bojonegoro, Bhirawa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur, optimistis target pajak hotel yang ditetapkan Rp1,2 miliar dalam APBD Perubahan 2014 bisa terealisasi.

“Pencapaian target pajak hotel Rp1,2 miliar tidak sulit terealisasi, sebab masih ada waktu empat bulan berjalan,” kata Kepala Dinas Pendapatan Daerah Pemkab Bojonegoro Herry Sudjarwo di Bojonegoro, Selasa (9/9).

Ia menjelaskan pencapaian target pajak hotel tersebut diperoleh dari 21 hotel dan rumah singgah yang ada di daerahnya dengan lokasi di Kecamatan Kota, Padangan dan Kalitidu.”Adanya lima hotel baru yang baru beroperasi tahun ini, yang mendukung pencapaian perolehan target pajak hotel, termasuk juga hotel lama yang memperluas kapasitas kamarnya,” katanya, menegaskan.

Oleh karena itu, ia mengimbau seluruh pemilik hotel dan rumah singgah yang ada di daerahnya menerapkan pajak 10 persen kepada penyewa kamar. “Pengenaan pajak 10 persen pada prinsipnya dibebankan kepada penyewa. Seharusnya pemilik hotel dan rumah singgah harus terbuka,” ujarnya. Selama ini, katanya, hotel yang sudah menerapkan pajak 10 persen kepada penyewa kamar secara konsisten baru Hotel Aston, Dewarna dan Griya Dharma Kusuma (GDK), milik pemkab. Q bas.ant

Tim Gabungan Temukan Rokok Kadaluwarsa Tim gabungan yang terdiri dari petugas dari Diskopperindagpar, Polres, Dinas Kesehatan, Satpol PP Kabupaten Madiun dan Kantor Bea Cukai Madiun, melakukan operasi rokok ilegal di beberapa wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Madiun, Selasa (9/9).

Namun dalam operasi ini, petugas justru menemukan rokok dengan pita cukai resmi, tapi sudah kadaluwarsa. Diantaranya yakni rokok merk Mustika Wijaya, Nasional, Gudang Cendana, Jemani dan Oemplung. “Tidak ada rokok ilegal yang kita temukan.

Kecuali rokok kadaluwarsa,

”kata Kabid Perdagangan Diskoperindagpar Kabupaten Madiun, Agus Suyudi, kepada wartawan.

Masih menurut Agus, rokok kadaluwarsa, merupakan domain Dinas Kesehatan dan bukan wewenang Diskoperindagpar. “Kalau ini tadi contoh saja.

Tapi yang mengambil petugas

dari Dinas Kesehatan, bukan dari dinas kami atau petugas lainnya,” tambah Agus.

Selain menemukan rokok kadaluwarsa, petugas juga menemukan rokok dengan pita cukai resmi, namun tidak sesuai peruntukkannya. Yakni pita cukai yang seharusnya untuk rokok dengan kemasan 10 batang, tapi dipasang pada rokok kemasan isi 12 batang.

“Kalau yang masalah pita cukai tidak sesuai peruntukkannya, yang menangani langsung Bea Cukai. Nanti Bea Cukai yang menghubungi pabriknya,”jelas Agus. Q dar

sudarno/bhirawa

Kabid Perdagangan Diskoperindagpar Kabupaten Madiun, Agus Suyudi, menunjukkan rokok sudah kedaluwarsa kepada wartawan.

OLAHRAGA

Rabu Pahing 10 SEPTEMBER 2014

9

LINTASAN

Sultra Optimistis Rebut Medali PON Remaja Kendari, Bhirawa Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) merasa optimistis merebut medali pada Pekan Olahraga Nasional (PON) Remaja Pertama di Surabaya, Jawa Timur, 6-13 Desember 2014.

Sekretaris Umum KONI Sultra Erickson Ludji di Kendari, Selasa, mengatakan Sultra belum menggelar pelatihan terpusat bagi duta cabang menembak, atletik, pencak silat dan bulu tangkis.

“Latihan terpusat belum digelar tetapi setiap cabang olahraga kontinyu menjalankan program latihan sehingga optimistis merebut medali bukan asal bicara,” kata Erickson.

PON Remaja yang pertamakali digelar di Tanah Air mempertandingkan 15 cabang olahraga.

Atlet menembak sedang menjalani latihan di Surabaya. Sedangkan atlet pencak silat dan atlet atletik kontinyu menjalani latihan di program pembinaan dan latihan pelajar (PPLP) Dispora Sultra.

Potensi atlet remaja yang menjalani pembinaan sejumlah cabang olahraga cukup menjanjikan namun penunjukan cabang olahraga yang akan memperkuat Sultra disesuaikan dengan kemampuan anggaran.

“Awalnya KONI Sultra mengajukan proposal kebutuhan anggaran PON Remaja Rp2 miliar namun dipangkas tim anggaran dari pemerintah daerah hingga tersisa sekitar Rp500 juta,” katanya.

Diperkirakan jumlah atlet dan ofisial Sultra yang akan diikutsertakan pada pesta olahraga nasional yang baru pertama kali dihelat tersebut sekitar 20 orang.

“Penganggaran melalui APBD Perubahan karena untuk persiapan ke PON Remaja tidak masuk dalam APBD murni 2014. Kondisi ini bukan hanya terjadi di Sultra tetapi juga daerah lainya di Indonesia,” katanya.

Hal ini disebabkan penyelenggaraan PON Remaja ditetapkan hampir seluruh daerah di Indonesia telah menetapkan lebih dulu APBD 2014.Q ant

ist

Tim anggar Indonesia mulai menurunkan intensitas latihan untuk menjaga kebugaran menjelang Asian Games Incheon, Korea Selatan.

Pelatih Turunkan Intensitas Latihan Jelang Asian Games Jakarta, Bhirawa Pelatih tim anggar Indonesia Lucky Ramadhani mulai menurunkan intensitas latihan atlet untuk menjaga kebugaran menjelang penampilan mereka pada Asian Games Incheon, Korea Selatan, 19 September hingga 4 Oktober.

“Seminggu ini kami mulai mengurangi porsi latihan agar atlet siap secara fisik dan tidak kelelahan saat bertanding,” kata pelatih Anggar Lucky Ramdhani di Hall Anggar, Komplek Gelora Bung Karno, Jakarta.

Dia menjelaskan, dengan mengurangi porsi latihan, atlet diharapkan dapat tampil dengan performa terbaik pada even olahraga terbesar di Asia tersebut.

Selain itu, dia menambahkan, porsi latihan yang diturunkan juga akan akan mengurangi ketegangan atlet yang pada akhirnya bisa menjaga kestabilan mental dan irama bertanding.

“Setiap latihan pasti akan membuat atlet tegang, dengan pengurangan ini kami harapkan atlet akan lebih rileks dalam menghadapi pertandingan sesungguhnya,” katanya.

Namun, meski intensitas latihan diturunkan, dia menjelaskan, hal tersebut tidak akan berpengaruh negatif terhadap kemampuan teknik atlet.

“Untuk teknik sudah kita matangkan beberapa bulan belakangan, sehingga tidak berpengaruh,” katanya.

Cabang Anggar di Asian Games Incheon akan memperebutkan 12 medali emas, mempertandingkan nomor floret, degen, dan sabel untuk putra-putri serta terbagi untuk tim dan “individual”.

Tim Anggar Indonesia sendiri berkekuatan tiga orang yang semuanya merupakan atlet putri.

Ketiga atlet tersebut adalah Diah Permatasari dan Reni Anggraini yang akan turun di dua nomor yaitu “individual” sabel dan tim sabel, serta Ima Safitri yang hanya turun di nomor tim sabel.Q ant

wwn/bhirawa

GOR Tenis Meja aset Pemprov Jatim yang berada di Kawasan Kertajaya Indah Timur Surabaya.

PTMSI Jatim Ingin Kelola GOR Tenis Meja Abror : Aset Itu Milik Pemprov

Surabaya, Bhirawa Ketua Umum Pengprov Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) Jatim, Marzuki Rofi’i meminta agar Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jatim menentukan sikap terkait aset gedung olahraga (GOR) tenis meja, karena masa kontrak gedung tersebut dengan pihak swasta sudah habis.

Menurut Marzuki, saat ini GOR tenis meja yang berada di kawasan Jalan Kertajaya Indah Timur Surabaya dikelola oleh pihak Klub Tenis Meja Harapan Cerah Insan yang Sejati (HCIYS). Namun ia mendengar kabar kalau kontrak pihak penge-

lola dengan KONI sudah habis.

Sehingga ia berharap KONI Jatim bisa menunjuk PTMSI untuk mengelola GOR tersebut, karena saat ini PTMSI butuh sarana latihan untuk pembinaan atlet yang tergabung dalam Pemusatan Latihan Daerah (Puslatda) proyeksi PON Jabar 2016 dan pembinaan atlet junior berbakat.

Ia mengakui selama ini tidak ada kendala para atlet Puslatda untuk berlatih di GOR tersebut, namun jika GOR itu dikelalo oleh pengurus PTMSI maka program latihan bagi para atlet non Puslatda akan lebih bagus

lagi. “Harusnya KONI menyerahkan pengelolaan GOR itu ke Pengprov PTMSI, karena kontrak dengan pihak HCIYS sudah habis,” katanya.

Selain berlatih di GOR, para atlet Puslatda Jatim maupun non Puslatda berlatih di gedung Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surabaya (STIKES) di kawasan Delta Sari Sidoarjo.

“Kondisi Gedung STIKES layak untuk berlatih, tapi akan lebih bagus lagi kalau para atlet bisa memaksimalkan berlatih di GOR,” katan Marzuki yang juga pemilik STIKES. Jika nantinya KONI tidak segera menyerahkan pengelolaan

milik Pemprov Jatim,” katanya, Selasa (9/9).

Lebih lanjut ia menjelaskan, venue olahraga di kawasan Kertajaya Indah Timur seperti, GOR bola basket, renang, Lapangan KONI, Dojo Karate, GOR Tenis Meja, GOR Judo dan GOR Sudirman (bulu tangkis) sudah masuk inventaris di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jatim. Kemudian oleh pemprov pengelolaan seluruh aset itu diserahkan ke pihak Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan (Dispora) Jatim.

“Jadi yang berwenang mengelola aset itu pemprov bukan KONI,” katanya. Q wwn

PBSI Jatim MoU dengan Pengusaha Optik Surabaya, Bhirawa Pengprov Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Jatim menjalin kerjasama atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan salah satu pengusaha optik di Jatim. MoU ini bertujuan untuk memberikan bantuan kepada pengcab yang menggelar event.

Penandatangan MoU itu dilakukan di Kantor Sekretarian PBSI Jatim di GOR Sudirman Jalan Kertajaya Indah Timur Jalan Kertajaya Indah Timur Surabaya, Jatim, Selasa (9/9). Dari pihak PBSI dihadiri oleh Wijanarko Adimulya selaku ketua umum, sedangkan dari Optik Nusa, Nursalim selaku owner.

Dalam perjanjian tersebut, pihak sponsor dalam hal ini Optik Nusa memberi bantuan Rp 2,5 juta untuk setiap pelaksanaan kejuaraan bulu tangkis di 38 pengkab/pengkot di Jatim dalam rentang waktu satu tahun.

Wijanarko Adimulya mengaku lega karena ada para pengusa yang sangat peduli pada olahraga teplok bulu ini. Ia berharap nantinya ada pengusaha lainnya yang mau bekerjasama dengan Pengprov PBSI Jatim sebagai sponsor.

“Kami sangat menghargai upaya Optik Nusa yang mau bekerjama dengan kami untuk memberikan sponsor setiap even kepada pengkab/pengkot diseluruh Jatim,” katanya.

Nursalim sendiri menjelaskan tujuan kerjasama mendorong semua pengkab/pengkot di Jatim untuk menggelar kejuaraan. Sebab semakin banyak kejuaraan maka akan muncul bibit atlet.

“Agar atlet semakin mendapat kesempatan untuk bertanding,” kata pria asal Lamongan itu.

Ia sendiri juga memiliki klub di Lamongan dan membina sekitar 26 atlet, bahkan beberapa atletnya juga sering mengikuti kejuaraan, salah satunya adalah Koko.

“Sudah dua tahun klub itu berdiri dan saat ini kami akan terus membina atlet,” katanya. Q wwn

ist

Atlet angkat berat Indonesia siap menghadapi lifter-lifter kelas dunia, khususnya dari Korea Utara, Tiongkok dan Khazakhstan pada Asian Games 2014 di Incheon, Korsel.

Indonesia Siap Hadapi Lifter Dunia di Incheon Jakarta, Bhirawa Pelatih angkat berat Indonesia Dirdja Wiharja menyatakan para atletnya siap menghadapi lifter-lifter kelas dunia, khususnya dari Korea Utara, Tiongkok dan Khazakhstan pada Asian Games 2014 di Incheon, Korsel, September ini.

“Saingan terberat kami yaitu Korea Utara, Tiongkok dan Khazakstan. Tapi kami siap untuk bertanding karena sejauh ini persiapan kami sudah maksimal, pagi dan sore latihan setiap harinya” kata Dirdja Wiharja, di Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan lifter dari tiga negara tersebut menjadi pesaing terberat karena pada Olimpiade 2012 di London

mereka berhasil memperoleh total 11 medali dari 15 medali yang diperebutkan.

“Kore Utara empat emas, Tiongkok tiga emas dan Khazakstan empat emas serta Iran dua emas. Sementara dua medali emas lainnya di peroleh Rusia,” jelasnya.

Iran, menurut Dirdja, tidak masuk dalam daftar lawan terberat karena medali diperoleh di kelas berat sementara tim Indonesia tidak menurunkan atletnya pada kelas tersebut.

Persiapan untuk atlet Indonesia yang akan bertanding di Asian Games, kata Dirdja, sudah berjalan enam bulan atau dimulai dari Januari lalu.

“Latihan fisik untuk atlet

masih terus dilaksanakan.

Tapi sekarang kita lebih fokus pada pembinaan mental atlet,” tambahnya.

Tim angkat berat Indonesia akan berangkat ke pergelaran Asian Games pada 14 Agustus mendatang dengan mengirimkan 10 atlet yang terdiri dari enam putra dan empat putri.

“Suratman di kelas 56 kg, Eko Yuli Irawan kelas 62 kg, Muhammad Akbi kelas 62 kg, Deni kelas 69kg, Iketut Aryana kelas 69 kg dan Triatno kelas 77 kg untuk putra. Sriwahyni Agustiani kelas 48 kg, Citra Febianti kelas 53 kg, Sarah Anggraini kelas 53 kg dan Sinta Darmaliani kelas 63 kg di kelas putri,” kata Dirdja.Q ant

Menpora: Pencak Silat Akan Dibawah ke Unesco

wawan triyanto/bhirawa

Ketua Umum PBSI Jatim, Wijanarko Adimulya (kanan) dan pemilik Optik Nusa Nursalim usai melakukan tanda tangan MoU di Kantor Sekretarian PBSI Jatim.

Pelajar dan Senior Indonesia Raih Sembilan Emas Jakarta, Bhirawa Tim Karate Pelajar SD dan SMP serta Senior meraih sembilan medali emas, tiga perak dan satu perunggu di Kejuaraan Karate Basel Open Masters International Karate Tournament Switzerland, 6 - 7 September 2014 di Basel, Swiss.

Siaran pers PB Forki yang diterima di Jakarta, Selasa menyebutkan, Kejuaraan ini diikuti oleh 745 atlet dari

gedung itu ke Pengprov PTMSI, maka pihaknya berencana untuk membangun gedung sendiri.

“Kalau tidak dikasihkan ke kita (Pengprov PTMSI) kita akan buat GOR sendiri,” tegasnya.

Sementara itu dihubungi secara terpisah, Ketua Harian KONI Jatim, Dhimam Abror menjelaskan kalau KONI tidak memiliki wewenang untuk menyerahkan GOR Tenis Meja ke pengurus PTMSI Jatim karena aset itu milik Pemprov Jatim, sedangkan KONI hanya pihak pemakai. “Jadi KONI tidak memiliki wewenang untuk menyerahkan pengelolaan GOR Tenis Meja karena itu

20 negara diantaranya, Aljazair, Prancis, Jerman , tuan rumah Swiss.

Sementara sembilan medali emas yang direbut Indonesia itu melalui, Pasiwarissa Almendo Andres (kumite U-12/SD -31kg putra), 2 dan 3. Humairoh Laila Nurul (kata U-12/SD putri dan kumite U-12/SD -31kg putri), 4 dan 5. Made Krisnanta Gustisa (kata putra U-14/SMP dan kumite U-14/ SMP +47kg putra), 6. Aliffa Milanisty (kata

putri U-14/SMP), 7. Rayani Safitri (kumite U-14/SMP -39kg putri), 8. Nugraha Dandy Satria (cadet kata putra). 9. Dahyana Dina Shintia (kadet kata putri).

Tim Karate Pelajar Indonesia yang berlaga di Kejuaraan Basel Open Masters Karate Swis 2014, merupakan atlet peraih medali Olahraga Olimpiade Sekolah Nasional tingka SD dan SMP Cabor Karate 2014.Q ant

Solo, Bhirawa “Bisa dilihat di candi BoroKemenpora berencana akan budur, relief yang ada di Candi membawa pencak silat ke Borobudur sudah menggamUNESCO sebagai upaya lebih barkan relief pencak silat, mamemperkenalkan olahraga trakanya kita harus pertahankan disional asli Indonesia itu. bahwa pencak silat adalah “Insya Allah pencak silat akan budaya asli Indonesia,” katakami bawa ke UNESCO untuk nya. diusulkan menjadi salah satu “Meskipun negara lain mengcabang olahraga,” kata Menpora klaim pencak silat adalah milik Roy Suryo pada Hari Olah Raga mereka, tapi sejarah telah memNasional (Haornas) 2014 di buktikannya, seperti Candi Stadion Sriwedari, Solo, Jawa Borobudur yang sudah ada sejak Roy Suryo Tengah, Selasa. abad ke tujuh itu,” tambah Menurut Menpora pencak siMenpora dengan bersemangat. lat seharusnya sudah bisa lebih berkemHaornas 2014 yang dihadiri Wakil Presiden bang dipertandingkan di Olimpiade misalBoediono, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, nya. dan Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo.

“Pencak silat bukan sekadar dipertanPada acara Haornas itu juga dibarengi dingkan di Asian Games saja, tapi juga bisa dengan penandatanganan revitalisasi dipertandingkan di Olimpiade,” tambahnya. stadion Sriwedari oleh Menpora didampingi Sementara menyinggung tentang olahWali Kota Surakarta. raga asli Nusantara itu, pencak silat diSelain itu juga diadakan pemutaran cuplikan katakan sangat dekat dengan budaya Jawa video Haornas 1983 dan PON pertama.

Tengah.

Penyerahan penghargaan olahraga oleh Dikatakannya, pada masa lalu Jawa Wapres, yang juga menandatangani monuTengah yang memiliki Candi Borobudur men Olahraga Nasional Stadion Sriwedari, sudah menggambarkan bahwa pencak silat yang disaksikan Menpora dan Gubernur sudah dikenal di masyarakat pada saat itu.

Jateng.Q ant

NASIONAL-POLITIK

10

Rabu Pahing, 10 SEPTEMBER 2014

Publik Tolak Pilkada Melalui DPRD Hasil Survei Quick Poll LSI Jakarta, Bhirawa Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menyebutkan, sebagian besar masyarakat menolak dilakukannya Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD, lantaran upaya itu hanya untuk kepentingan partai.

“Mayoritas publik menolak hak politiknya untuk memilih secara langsung kepala daerah dicabut dan dikembalikan kepada DPRD,” kata Peneliti LSI Adjie Alfaraby, saat memaparkan hasil surveinya di Kantor LSI, Jakarta, Selasa (9/9) kemarin.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan melalui “quick poll” pada tanggal 5 - 7 September 2014 itu, menunjukan, sebesar 81,25 persen menyatakan setuju bahwa kepala daerah harus tetap dipilih

secara langsung seperti yang telah berjalan hampir 9 tahun.

“Hanya 10,71 persen yang menyetujui kepala daerah dipilih oleh parlemen di daerah masingmasing. Dan sebesar 4,91 persen menyatakan bahwa kepala daerah sebaiknya ditunjuk oleh Presiden,” ungkapnya.

Survei menggunakan metode “multistage random sampling” dengan 1.200 responden di 33 provinsi di Indonesia dengan “margin of error” sebesar +/- 2,9 persen.

“Kami juga melengkapi survei dengan penelitian kualitatif dengan metode analisis media, ‘FGD’, dan ‘in depth interview’,” paparnya.

Ia menyebutkan, rata-rata di semua segmen masyarakat yang setuju dengan pilkada langsung dukungan berkisar antara 73 persen sampai dengan 95 persen.

Namun demikian, lanjutnya, publik yang tinggal di kota, berpendidikan tinggi, dan berstatus ekonomi menengah atas lebih tinggi penolakannya dibanding dengan mereka yang tinggal di desa dan “wong cilik”.

Adjie mengatakan, tingginya penolakan kelas menengah perkotaan ini disebabkan karena umumnya kelompok masyarakat ini lebih sensitif terhadap isu demokratisasi. Selain itu, kelompok kelas

menengah memiliki akses media massa yang luas dan variatif.

“Kampanye ‘Tolak RUU Pilkada oleh DPRD’ yang digaungi oleh berbagai kelompok ‘civil society’ melalui berbagai media sosial juga meningkatkan skala resistensi kelompok kelas menengah,” tuturnya.

Jika mayoritas partai atau fraksi di DPR menyetujui pemilihan kepala daerah oleh DPRD, justru sebaliknya mayoritas konstituen partai-partai tersebut mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung dan menolak pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Tak ada satupun partai yang mayoritas pemilihnya mendukung pemilihan oleh DPRD. “Rata-rata dukungan terhadap pilkada langsung oleh pemilih

partai politik berkisar antara 78 persen sampai dengan 86 persen.

Para pemilih partai yang partainya tergabung dalam koalisi merah putih pun setuju bahwa sebaiknya kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat,” ujar Adjie.

PKB Siapkan Gugatan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mempersiapkan tim untuk menggugat Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika di dalamnya terdapat mekanisme pemilihan dilakukan DPRD. “Sikap kami sudah jelas mengawal RUU Pilkada menjadi UU dengan mekanisme pilkada tetap dipilih rakyat,” ujar Sekretaris Jenderal DPP PKB Imam Nahrawi ketika ditemui di Gedung DPR

Mensesneg: Lelang Mobil Menteri Transparan

KILAS NASIONAL

Kualitas SDM e-Gov di Daerah Tak Memadai Jakarta, Bhirawa Staf Ahli Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika Joko Agung mengatakan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk pemanfaatan e-Government di daerah belum memadai.

“Hingga kini SDM di daerah masih menjadi permasalahan, namanya saja birokrat, yang dibutuhkan itu orang yang profesional dibidangnya,” kata Joko usai menjadi pembicara diskusi di Menara Kadin, Jakarta, Selasa, (9/9) kemarin.

Menurut dia, seluruh provinsi di Indonesia sudah bisa dikatakan menerapkan e-Government namun kondisinya tidak merata dan mendalam dalam penerapan serta fungsinya.

“Jika di daerah baru di Surabaya, Solo, Bandung, Bogor bagus, kalau di luar Jawa ya seperti di Denpasar,” katanya.

Joko menambahkan membangun eGoverment itu adalah membangun keseluruhan komponen dengan menyiapkan segala kebutuhan terkait SDM. Menurut dia, perlu ada regulasi yang jelas dalam penerapan e-Government misalnya pengaturan jabatan fungsional bagai para pegawai yang tidak terikat dengan jabatan struktural.

Ia menjelaskan ketika seorang pegawai mengejar jabatan struktural maka naluri manusia itu pasti akan berharap untuk naik ke jabatan yang lebih tinggi lagi.

Menurut Joko, pihaknya setiap tahun rutin memberikan beasiswa untuk pegawai pemerintah daerah yang menangani e-Government. Q ant

Kemen PU Tingkatkan Program Mobile Training

Jakarta, Bhirawa Kementerian Pekerjaan Umum meningkatkan program “mobile training” atau pelatihan bagi tenaga konstruksi di daerah pelosok untuk mendapatkan kesempatan uji kompetensi dan sertifikasi.

“Kami merancang program yang mendatangi langsung para tenaga kerja untuk membina mereka hingga uji kompetensi dan sertifikasi,” kata Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum Hediyanto Husaini di Jakarta, Selasa (9/9) kemarin.

Di sela-sela lomba dan sarasehan konstruksi dengan tema “Peluang Tenaga Kerja Indonesia Menyongsong Era Masyarakat Ekonomi ASEAN”, Hediyanto mengatakan sertifikasi menjadi salah satu bukti kesiapan tenaga konstruksi jelang era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) kata dia, dari 6,9 juta orang pekerja konstruksi di Indonesia, 76 persen merupakan tenaga kerja tidak terampil atau “unskilled labour”.

“Para pekerja yang tidak terampil ini menjadi sasaran dari program ini,” tuturnya.

Ia mengatakan sertifikasi tenaga konstruksi ditargetkan sebanyak 500 ribu orang per tahun. Dengan kemampuan tersebut, Kementerian PU membutuhkan tujuh tahun untuk menuntaskan sertifikasi seluruh pekerja konstruksi.Q ant

Pertamina Masih Bahas Kenaikan Harga Elpiji Jakarta, Bhirawa PT Pertamina (Persero) masih membahas besaran dan waktu yang tepat untuk menaikkan harga elpiji nonsubsidi tabung 12 kg.

Wakil Presiden Elpiji dan Produk Gas Pertamina Gigih Wahyu Hari Irianto di Jakarta, Selasa (9/9) mengatakan, pihaknya mengikuti arahan pemerintah.

“Sesuai pesan pemerintah, kami koordinasikan dan bahas lagi besaran dan waktu kenaikannya,” katanya.

Ia enggan memberikan kisaran besaran maupun waktu kenaikan harga yang akan diputuskan Pertamina.

“Tunggu saja. Kami tidak mau ada spekulasi,” tambahnya.

Rapat koordinasi yang dipimpin Menko Perekonomian Chairul Tanjung, Senin (8/9) memutuskan, besaran dan waktu kenaikan harga elpiji 12 kg dikembalikan ke Pertamina.

Pemerintah meminta Pertamina memperhatikan daya beli masyarakat sebelum mengumumkan kenaikan harganya.

Gigih menambahkan, pihaknya memakai sistem monitoring elpiji 3 kg (simol3k) untuk mendeteksi secara dini penyalahgunaan elpiji termasuk migrasi dan pengoplosan akibat disparitas harga 12 dan 3 kg pascakenaikan harga.Q ant

RI Jakarta, Selasa (9/9) kemarin.

Fraksinya akan konsisten mem pertahankan mekanisme langsung dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada yang rencananya disahkan akhir September 2014.

“Memilih kepala daerah harus melalui rakyat, dan itulah demokrasi sesungguhnya,” kata Anggota Komisi V tersebut.

Menurut dia, jika kepala daerah dipilih kalangan anggota dewan maka dikhawatirkan hanya takut dan bertanggung jawab terhadap 50 orang atau sejumlah anggota DPRD, bukan kepada rakyat.

Pihaknya optimistis RUU Pilkada yang tidak lama lagi akan disahkan menjadi UU tetap menjalankan sistem pemilihan langsung oleh rakyat. Q ant

antara foto

PRESIDEN BERULANG TAHUN Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) didampingi Ibu Negara Ny. Ani Yudhoyono (kedua kiri) mendapatkan kejutan perayaan hari ulang tahunnya dari sejumlah wartawan kepresidenan di sela-sela acara Peresmian Pusat Kesehatan Ibu dan Anak RSCM Kiara di Jakarta, Selasa (9/9). Presiden Yudhoyono menginjak usia ke-65 tahun pada tanggal 9 September 2014.

Jokowi Disarankan Hapus Jabatan Menko Jakarta, Bhirawa Lembaga riset dan konsultan IndoStrategi mengusulkan agar Presiden RI terpilih Joko Widodo menghapuskan kementerian koordinator dalam kabinet mendatang, karena dinilai hanya memperpanjang jalur birokrasi dan menambah beban anggaran negara.

“Kementerian koordinator diusulkan dihapuskan, karena kementerian ini kami anggap memperpanjang jalur birokrasi dan menambah beban anggaran negara,” kata Direktur Eksekutif IndoStrategi, Andar Nubowo dalam diskusi publik di Jakarta, Selasa (9/9) kemarin.

Dia mengatakan keberadaan kementerian koordinator juga sering menjadi lahan politik bagi-bagi kekuasaan terhadap anggota tim koalisi.

Andar juga menyampaikan bahwa pihaknya mengusulkan adanya perluasan tugas kementerian eksis saat ini, antara lain Kementerian Dalam Negeri menjadi Kementerian Dalam Negeri dan Kependudukan, Kementerian Perhubungan menjadi Kementerian Perhubungan dan Transportasi Massal, serta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjadi Kementerian Tenaga Kerja dan Buruh Migran.

Selain itu dia mengusulkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dipecah menjadi dua yakni Kemendikbud dan Olahraga, serta Kementerian Pendidikan, Riset dan Perguruan Tinggi.

“Sedangkan usulan untuk kementerian baru adalah Kementerian Perekonomian dan Maritim,” ujar dia.

Sebelumnya, Deputi Tim Transisi Joko WidodoJusuf Kalla, Andi Widjajanto menyampaikan Presiden terpilih Joko Widodo memiliki tiga alternatif kementerian koordinator yang saat ini masih dalam pembahasan.Q ant

Jakarta, Bhirawa Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Sudi Silalahi mengatakan pelelangan kendaraan untuk menteri atau pejabat setingkat menteri telah berjalan dengan transparan serta mengikuti peraturan perundangan-undangan yang ada.

“Anggarannya transparan dan juga dengan persetujuan dewan,” kata Sudi Silalahi setelah mengikuti acara Peresmian Pusat Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta, Selasa (9/9) kemarin.

Sebagaimana diketahui, dalam surat lelang Peng-03/ PPBJ-PKPMPSM/08/2014 yang dikeluarkan oleh pihak Sekretariat Negara menyatakan terkait dengan pekerjaa pengadaan kendaraan menteri atau setingkat.

Dalam surat tersebut, pihak PT Mercedes Benz Indonesia dinyatakan sebagai pemenang tender pengadaan kendaraan menteri/pejabat setingkat menteri dengan nilai lelang Rp91,94 miliar.

Sudi menyebutkan salah

satu pertimbangan dalam penentuan produk lelang tersebut adalah adanya jaminan perawatan selama lima tahun dan harga yang lebih murah.

Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Maruarar Sirait mengaku akan mengusulkan kepada calon presiden terpilih Joko Widodo untuk menjual pesawat kepresidenan yang pengadaannya dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menghemat anggaran operasional.

“Harus ada efisiensi perjalanan dinas pemerintah.

Saya mau mengusulkan kepada Pak Jokowi supaya pesawat presiden dijual. Harus dikaji, pesawat ini untuk efisiensi, untuk kebanggaan, atau untuk apa,” kata Maruarar di Jakarta, Senin (1/9).

Maruarar menekankan pemerintahan ke depan harus dapat melakukan efisiensi dengan meniadakan perjalanan dinas ke luar negeri sementara waktu, kecuali yang menyangkut soal perbatasan negara. Q ant

Jimly Usul Umur Hakim Minimal 40 Tahun Jakarta, Bhirawa Pakar Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie mengusulkan umur minimal untuk mendaftar menjadi hakim 40 tahun.

“Semakin tua seseorang, semakin matang dalam memutuskan,” kata Jimly dalam seminar Manajemen Hakim sebagai Pejabat Negara di Komisi Yudisial Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan dengan batas umur minal 40 tahun, umur pensiun juga ditambah menjadi 70 tahun seperti hakim agung.

“Jadi umur pensiunnya disamakan dengan hakim agung,” kata Jimly. Mantan ketua Mahkamah Konstitusi ini juga mengingatkan bahwa hakim sebagai pejabat negara sudah tidak boleh lagi berlogika seperti PNS. Jimly menegaskan bahwa kemerdekaan hakim dalam memutus tidak boleh lagi dipengaruhi berbagai masalah yang mempengaruhi indenpendensinya, seperti masalah rekrutmen, jenjang karir dan berbagai masalah administrasi lainnya.

Dia menilai peraturan perundang-undangan di Indonesia belum bisa menyelesaikan masalah yang ada, dimana UU nomor 35 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebut hakim sebagai pe-

antara foto

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie (kanan) bersama Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Suwardi menjadi pembicara dalam seminar “Manajemen Hakim sebagai Pejabat Negara” di gedung Komisi Yudisial, Jakarta, Selasa (9/9). jabat negara tidak diikuti pengaturan selanjutnya.

“UU ini hanya melihat sebagai profesionalnya, kekuasaaannya, tetapi belum membicarakan strukturnya,” kata Jimly.

Wakil Ketua Mahkamah Agung Suwardi mengakui bahwa saat ini sudah diakui sebagai pejabat negara, namun masih bercitra rasa sebagai PNS. “Harus ada peraturan undangundangan yang mengatur pengajian hakim, karena saat ini

masih mengacu pada ketentuan yang ada (aturan PNS),” katanya.

Suwardi juga mengungkapkan bahwa saat ini MA dan KY saat ini membahas untuk membentuk peratruran bersama terkait rekrutmen hakim yang menyesuaikan dengan UU Kekuasaan Kehakiman.

“Sudah 4 tahun MA tidak melakukan rekrutmen hakim dan saat ini sedang dibahas pembentukan peraturan bersama,” katanya.Q ant

Pemkab Tulungagung Beri Pelayanan Kesehatan Gratis Gakin Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung memberi pelayanan yang mudah, murah serta gratis terus dilakukan. Terbukti, setelah memberi kebijakan pendidikan murah kini pasangan Sahto panggilan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Syahri Muly-Maryoto Birowo ini kini juga menerapkan kebijakan baru yakni pelayanan kesehatan murah bagi warga miskin (Gakin).

Dan, kebijakan itu tak lain adalah upaya pasangan Sahto ingin mewujudkan visi-misi yang pernah dijanjikan saat dalam pemilukada serta sesuai motto Tulungagung Ayem tentrem Mulyo lan Tinoto. Diharap pelayanan kesehatan gratis ini nantinya bisa membatu dan meringankan beban warga miskin, khususnya warga miskin Tulungagung pada saat keluarganya mendapat musibah sakit. Dengan begitu, para Gakin ini bisa memanfaatkan pelayanan kesehatan gratis yang ada di puskesmas puskesmas ma-

upun di Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemkab Tulungagung itu.

Sementara pelayanan kesehatan bagi warga miskin ini yakni baik dari yang memiliki kartu Jamkesmas, Jamkesda maupun warga miskin yang telah ditentukan oleh pemkab akan mendapat pelayanan kesehatan baik pelayanan dasar yang ada di puskesmas maupun pelayanan lanjutan yang ada di RSUD Tulungagung yakni mulai dari rawat inap dan rawat jalan. Dan, sesuai prosedur yang sudah ditentukan pelayanan kese-

adi/bhirawa

Pelayanan kesehatan Gakin tetap maksimal dan tanpa adanya pembedaan hatan para warga miskin ini berada di ruang kelas tiga.

“Sesuai prosedur, pelayanan kesehatan gratis bagi pasien warga miskin diruang kelas tiga, Dan semoga saja kebijakan Pemerintah Kabu-

paten ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin para Gakin,’’ kata Bupati Tulungagung Syahri Mulyo SE, MSi melalui Direktur RSUD Dr Iskak Tulungagung Dr Supriyonto Sp.B pada Bhiarawa, kemarin.

Di RSUD dokter Iskak, lanjut dokter spesialis bedah ini, memiliki sebanyak 394 tempat tidur untuk pasien rawat inap.

Dari 394 tempat tidur yang dimiliki RSUD Dr Iskak itu dan yang 35 persenya dipergunakan rawat inap bagi pasien warga miskin.

“Dari jumlah tempat tidur yang ada di RSUD Dr Iskak, 35 persennya murni untuk pelayanan rawat inap bagi warga miskin,’’jelasnya.

Supriyanto menambahkan, dalam pelayanan kesehatan warga miskin ini dijamin tidak ada pembedaan dalam hal pemeriksaan maupun pengobatan.

Hal tersebut karena pihaknya sudah memiliki standat prosedur penanganan pasien sesuai spesialisasinya masing-masing. ‘’Jadi, tidak akan ada pembedaan dalam pemeriksaan maupun pengobatan bagi pasien warga miskin,’’terangnya. Q adi.adv

Rabu Pahing 10 SEPTEMBER 2014

Tetapkan Empat Pimpinan, Dilanjutkan Tata Tertib  Sambungan hal 1

Untuk posisi ketua akan dijabat Armuji dari PDIP. Sedangkan untuk wakil ketua, masing-masing adalah Aden Dharmawan dari Partai Gerindra, Ratih Retnowati dari Partai Demokrat dan Masduki Toha dari PKB. Dijelaskan Armudji, bahwa DPRD Kota Surabaya hari ini, Rabu (10/9) akan menggelar paripurna pengumuman calon unsur pimpinan DPRD Kota Surabaya periode 2014-2019.

Menurut Armuji, setelah paripurna pengumuman, pihaknya akan mengirim surat ke Gubernur Jawa Timur (Jatim) melalui Pemkot Surabaya soal nama-nama dari calon pimpinan wakil rakyat untuk mendapatkan Surat Keputusan (SK) pengangkatannya. Jika SK itu bisa cepat turun, maka pada Sabtu (13/9) pihaknya sudah bisa menggelar rapat paripurna pelantikan pimpinan DPRD 2014-2019.

“Setelah itu, kami akan membentuk Pansus Tatib (Panitia Khusus Tata Tertib) Dewan. Setelah Pansus Tatib terbentuk, pihaknya akan membentuk alat kelengkapan dewan,” katanya.

Dijelaskan oleh Armuji jika, alat kelengkapan dewan yang akan dibentuk adalah untuk posisi Komisi, Badan Legislatif, Badan Musyawarah, Badan Anggaran (Banggar) dan Badan Kehormatan, sehingga segera bisa pembahasan RAPBD Kota Surabaya 2015.

“Dengan begitu, anggota dewan yang baru bisa faham dan pembahasan RAPBD akan berjalan lancar. Saya kira tidak ada masalah, semua akan tepat waktu, termasuk dengan pembahasan RAPBD,” tuturnya.

Terkait dengan usulan PDIP agar RAPBD dibahas mulai dari awal, Armuji mengaku jika hal itu masih akan dikonsultasikan ke Gubernur Jatim dan juga Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). Konsultasi ini bertujuan untuk menanyakan apakah pembahasan ulang RAPBD itu diperbolehkan atau tidak.

Sebelumnya,meskisempatdiprotes16PACGerindra Surabaya, namun penunjukan Dharmawan sebagai Wakil ketua DPRD Surabaya asal Gerindra disepakati oleh internal partai dan fraksi.

Sumber internal fraksi Gerindra mengatakan pada Sabtu (6/9) sudah ada penyelesaian di tingkat DPC. Menurutnya kondisinya telah mencair setelah rapat di kantor DPC Gerindra Surabaya yang mengambil kesimpulan untuk menyepakati jika tidak akan ada lagi upaya perubahan nama didalam SK DPP terkait penunjukan nama untuk posisi ketua fraksi dan wakil ketua DPRD Surabaya.

“Sudah tidak ada masalah mas, posisinya tetap, yakni wakil ketua untuk Pak Aden dan Ketua Fraksi untuk Pak Sutadi, dan sekarang sedang dibuatkan surat pengantar DPC untuk kelengkapan administrasi yang akan diserahkan ke Sekwan DPRD Surabaya, agar segera dilakukan proses lanjutan,” ujar Mustofa staf Fraksi Gerindra DPRD Surabaya.

Hal ini juga diakui Aden Dharmawan bahwa polemik soal dirinya telah selesai setelah dilakukan rapat koordinasi di kantor DPC Gerindra Surabaya. “Sudah tidak ada apa-apa, sudah clear semua. Hari Sabtu lalu (6/9), rapat koordinasi yang melibatkan seluruh PAC di kantor DPC Gerindra, menyepakati untuk tidak merubah nama SK DPP terkait posisi saya sebagai wakil ketua DPRD Surabaya. Dan dan Pak Sutadi juga tetap menempati posisi ketua fraksi, ini sesuai isi SK yang dipersoalkan kemarin,” jelas Aden saat bertemu dengan media.  gat

Oknum Anggota Dewan Siram Kades  Sambungan hal 1

Sementara itu, salah seorang karyawan rumah makan tersebut membenarkan jika terjadi gegeran antara PR dengan AR. Semula, kedua orang yang bukan suami istri itu berada di gasebo lesehan menikmati hidangan. Namun tak berselang lama keduanya terlibat perang mulut. Setelah itu, PR masuk ke ruang pertemuan.

“Mereka datang ke rumah makan mengendarai satu mobil warna hitam. Awalnya terlihat rukun, namun tidak lama kemudian mereka ribut. Yang perempuan menyiramkan jus,” kata Narto, petugas keamanan di rumah makan lesehan tersebut.

Diceritakan, PR dan AR sempat rebutan ponsel.

Khawatir terjadi apa-apa, salah satu karyawan rumah makan kemudian menelepon Polsek Mojoagung gunamemintabantuan. Sejuruskemudian petugas datang menenangkan dua orang tersebut.

“Kejadiannya sekitar pukul 13.00 WIB. Kaributan selesai setelah polisi datang,” ujarnya.

Kapolsek Mojoagung Kompol Dodot Dwianto yang akan dikonfirmasi terkait gegeran oknum anggota dewan dengan oknum kepala desa tersebut tidak ada di kantornya. Namun, salah seorang anggota Polsek Mojoagung, membenarkan kejadian itu. “Kami sudah mendatangi lokasi. Satu orang anggota kita tinggal untuk memberi pengamanan kepada yang bersangkutan,” ujar salah seorang anggota Polsek Mojoagung.  rur

Dahulukan Ngopi  Sambungan hal 1

Menanggapi suasana memanas itu, Pakde Karwo—sapaan lekat Soekarwo, hanya tersenyum dan mengumbar canda. “Mosok wes ga iso dibahas ambek ngopi karo ngerokok. Koyok kopine wes entek ae rek (Masak sudah tidak bisa dibahas sambil minum kopi dan merokok.

Kayak kopinya sudah habis saja),” katanya.

Menurut dia, tak semua masalah harus diputus dengan cara voting jika tak menemukan solusinya. Seharusnya, kata Pakde Karwo, jika jalan satu buntu harus cari jalan lain yang tidak buntu, begitu seterusnya.

“Kita memiliki budaya yang khas yaitu musyawarah mufakat. Kalau semua diputus dengan voting ya tidak menarik. Ngopi-ngopi dulu biar tenang. Setelah itu dibahas lagi dengan fikiran jernih dan santai. Warung kopinya masih buka kok,” katanya sambil terkekeh.

Ketua DPD Partai Demokrat Jatim ini mengatakan, jika setiap masalah tidak bisa dibahas secara formal, harus dicarikan cara lain dengan tema yang non formal. Justru cara yang non formal terkadang menemukan jalan tengah yang elegan tak merugikan pihak manapun.

“Nek ga iso dibahas awan yo dibahas bengi. (Jika tak bisa dibahas siang ya dibahas diwaktu malam). Maksudnya ya kalau tidak bisa dibahas dengan agenda yang formal dibahas informal,” tandasnya.  iib

SAMBUNGAN Lubang Berpasir Semburkan Hawa Panas Gegerkan Warga Pasuruan Pasuruan, Bhirawa Warga Kota Pasuruan digegerkan dengan fenomena alam langka, yaitu lubang berpasir menyemburkan hawa panas yang diduga berasal dari gas yang dikeluarkan. Lokasi lubang berpasir itu berada di kawasan bekas pabrik karton di Jl Wahidin Sudirohusodo, Kelurahan Pekuncen, Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan.

Awal mula terjadinya hawa panas pada lobang berpasir itu diketahui, saat Ghofur (26), warga Jalan Wahidin Selatan Gang VII, sedang mencari burung, Minggu (7/9). Ghofur terperosok dan mengalami luka bakar parah pada kedua kakiknya hingga dirawat di rumah sakit.

Saat sejumlah wartawan mendatangi lokasi, Selasa (9/9), lubang berdiameter satu meter di tengah

pepohonan jati itu nampak biasa saja. Namun, waktu beberapa kertas diletakkan di atasnya, tibatiba menyembul asap yang diduga dari kertas yang terbakar hingga menjadi abu.

Meski tidak mengeluarkan api, saat kertas mengeluarkan asap, tercium bau gas yang menyengat hidung. Dan bau gas itu keluar dari lobang berpasir itu.

Salah satu warga sekitar, Nanang Purnomo (40) mengaku heran dengan peristiwa tersebut.

Sebab, sejak kecil ia sering bermain di lokasi dan tidak pernah menemukan keberadaan lubang pasir berhawa panas.

“Tempat itu merupakan tempat bermain saya mulai kecil.

Dan tidak tidak pernah ada lobang pasir keluarkan panas itu. Saya heran sekali dengan temuan itu dan mungkin saja

fenomena alam yang langka,” kata Nanang Purnomo.

Dinilai membahayakan, pihak kepolisian terpaksa mengamankan lokasi, dengan memasang police line. Tujuannya agar warga berhati-hati dan tidak terperosok. ‘’Ini membahayakan keselamatan bersama,” tandas Kompol Agung Setyono, Kapolsek Bugul Kidul.

Sementara itu, Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Pasuruan ,Yudhi Andi Prasetya mengaku telah mendapatkan laporan dari warga terkait menculnya fenomena alam tersebut. Menurutnya, fenomena itu masih belum mengetahui penyebabnya.

“Penyebabnya sampai saat ini diketahui. Kami berencana akan mendatangkan tenaga ahli dan sekaligus meneliti penyebab munculnya panas dari lobang berpasir itu,” papar Yudhi Andi Prasetya.  hil

Nasdem Kecewa PDIP dan PKB, FPD Tolak Voting  Sambungan hal 1

belajar memahami data-data yang ada di APBD Jatim. ‘’Ingat, disinilah banyak sekali jebakan. Kalau dewan tidak hati-hati maka dapat dipastikan hanya menjadi alat stempel eksekutif. Untuk itu kepada kader Nasdem yang ada di legislatif diminta untuk terus belajar dan memahami poin-poin yang ada di dalamAPBD Jatim 2015 yang nantinya akan dibahas oleh dewan baru,’’tambah mantan anggota DPR RI dari PKB ini.

Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat (FPD) memilih berada ditengah-tengah. Tak ingin masuk dalam pusaran konflik terkait dengan rebutan posisi pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan.

FPD memilih mendahulukan musyawarah mufakat,daripada harus voting dalam mengambil sebuah keputusan. Alasannya, semua dapat dibicarakan tanpa ada yang harus menang-menangan.

Wakil Ketua DPRD Jatim

Sementara dari FPD, Achmad Iskandar menegaskan, jika pembagian komposisi pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan dapat dibicarakan secara musyawarah mufakat. Sebab, semua anggota dewan yang sudah masuk dan menjadi wakil rakyat, maka yang harus diutamakan adalah kepentingan rakyat bukan golongan. ‘’Untuk itulah, FPD akan menjadi fraksi penyeimbang situasi yang ada dan nantinya tidak ada lagi yang namanya ototototan atau menang-menangan,’’ tandas mantan Ketua FPD Jatim periode lalu, Selasa (9/9).

Iskandar meyakini, nantinya, akan ada kebersamaan dimana posisi pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan dibagi secara proporsional dan merata.

Diupayakan seluruh fraksi yang ada mendapatkan jatah, baik di komisi maupun alat kelengkapan dewan.

Seperti diketahui, Fraksi Nasdem-Hanura dipastikan tidak mendapatkan posisi, baik di unsur komisi maupun alat kelengkapan

dewan. Menyusul adanya kekecewaan dari FPKS (masuk dalam koalisi merah putih) yang merasa tersinggung dengan ucapan FP Nasdem-Hanura yang mengatakan jika secara kursi FP Nasdem-Hanura kalah dengan PKS, namun secara suara FPNasdemHanura sangat besar. ‘’Jadi seharusnya FP Nasdem-Hanura mendapatkan posisi pimpinan komisi,’’tegas Ketua FPNasdemHanura, Muzamil belum lama ini.

Mendapatkan pernyataan itu, FPKS kecewa . Melalui Anggota FPKS Jatim yang juga Ketua DPW PKS Jatim, Hammy Wahjunianto bersama Golkar, PPP, Demokrat dan PAN, memutuskan tidak memberikan posisi kepada FP NasdemHanura. ‘’Mereka sudah bersikap sombong seperti itu, akhirnya kami yang tergabung dalam KMP sepakat tidak memberikan jatah kepada FP Nasdem-Hanura diposisi pimpinan komisi maupun alat kelengkapan dewan. Padahal sebelumnya kami akan memberikan mereka kedudukan,’’papar Hammy lebih.  cty

Polisi Tangkap ‘Mami’ Penyedia Wanita Penghibur Kalangan Pejabat  Sambungan hal 1

kamar 762 Hotel Novotel Surabaya, pada Kamis lalu.

Dari keterangan Bunga, dirinya melayani seks di hotel ini, karena ditawarkan oleh Dewi. Petugas pun melakukan pengembangan, dan berhasil mengamankan Dewi yang sedang duduk di lobby hotel. “Tersangka berhasil kami tangkap setelah korban Bunga mengatakan keberadaanDewi di salah satu hotel bintang lima di Surabaya,” ungkap Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Sumaryono, Selasa (9/9).

Lanjut Sumaryono, dalam satu kali melayani, tarif yang dipatok Dewi untuk PSK nya yakni, untuk short time mulai Rp 1,5 - Rp 2 juta rupiah. Sementara untuk long time mencapai Rp 10 juta.

Adapun modus yang dilakukan tersangka , Ia menawarkan para gadisnya kepada pria hidung belang yang sudah masuk ke dalam grup di BBM. Dengan modus ini, menurut Kasat, bisa dibilang penjualan PSK secara online merupakan kelas premium. Ini karena tarifnya Rp

1 juta ke atas, sehingga pelanggan yang membooking para PSK kebanyakan dari kalangan atas.

“Dewi sendiri memiliki 12 anak buah (PSK), yang siap dijajakan. Namun, kami masih mengembangkan untuk jaringan lainnya. Karena salah satu PSKnya, masih satu jaringan dengan Papi Piesank, yang sedang menjalani proses hukuman,” urainya.

Tersangka sendiri sudah melakukan aksinya selama tiga bulan. Sehari omsetnya, menurut keterangan tersangka mencapai Rp 5 – Rp 7 juta. Sedangkan untuk pembagian keuntungan 30 persen untuk mucikari dan 70 persen PSK. “Sudah tiga bulan, tersangka ini menjalankan bisnis PSK secara online. Dan rata-rata pendapatannya sehari mencapai Rp 5-7 juta,” terang Kasat Reskrim.

Dewi sendiri di depan petugas menerangkan, kebanyakan yang menjadi PSK adalah temannya dari berbagai profesi, mulai sales promotion girl (SPG) sampai kepada penjaga toko. Namun mereka yang datang kepadanya dan membutuhkan uang, sehingga dirinya buat grup berisi

para pria yang membutuhkan perempuan.

“Saya gak setiap hari berjualan, karena tergantung mood. Kalau kepengin jualan ya jualan, kalau tidak ya tidak. Jadi penghasilan dari ini tidak setiap hari,” ungkapnya kepada petugas.

Untuk pelanggannya, kebanyakan dari kalangan atas mulai dari pengusaha sampai kepada para pejabat di Kota Surabaya. Sedangkan untuk transaksinya, kalau pelanggan sudah mentransfer uang, maka dirinya kirim ke hotel yang sudah ditentukan. “Pelanggan saya dari pejabat kalangan menengah ke atas lah. Kalau wartawan gak mungkin punya uang dan memesan ke saya,” kata Dewi.

Sementara, Kasubnit Tipidter Polrestabes Surabaya Iptu Sigit Susanto menambahkan, dirinya akan melakukan pengembangan atas kasus ini. Mengenai mucikari lainnya, Ia tetap lakukan pengejaran. “Dari pengakuan tersangka, pelanggannya sendiri kebanyakkan dari kalangan pejabat menengah ke atas,” tandas Iptu Sigit.  bed

11 Penerima Penghargaan WTN Tahun 2014                  

Kabupaten Malang (Kota Sedang) Kabupaten Sidoarjo (Kota Sedang) Kabupaten Pasuruan (Kota Sedang) Kota Blitar (Kota Sedang) Kota Kediri (Kota Sedang) Kabupaten Banyuwangi (Kota Sedang) Kabupaten Lumajang (Kota Kecil) Kabupaten Magetan (Kota Kecil) Kabupaten Pacitan (Kota Kecil) Kabupaten Tuban (Kota Kecil) Kabupaten Lamongan (Kota Kecil) Kabupaten Tulungagung (Kota Kecil) Kabupaten Blitar (Kota Kecil) Kabupaten Bojonegoro (Kota Kecil) Kabupaten Trenggalek (Kota Kecil) Kabupaten Situbondo (Kota Kecil) Penerima Plakat Wahana Tata Kabupaten Mojokerto (Kota Kecil)

Sumber : Kementerian Perhubungan

Jatim, Provinsi Pertama Raih Empat Kali Berturut-turut WTN Wiratama  Sambungan hal 1

peningkatan kinerja lalu lintas dan angkutan jalan di Jatim serta konsisten memberikan pembinaan dan bantuan teknis di bidang lalu lintas dan angkutan jalan kepada kab/kota.

Kepala Dishub dan LLAJ Ir Wahid Wahyudi MT mengatakan penghargaan WTN Wiratama diberikan kepada pemerintah provinsi yang dinilai berkomitmen kepada penataan transportasi yang baik dan berhasil melakukan pembinaan kepada kabupaten/kota dengan sejumlah indikator. Di antaranya jumlah kabupaten/kota peserta WTN adalah minimal 45 % dari jumlah kabupaten/ kota di provinsi tersebut, dan jumlah yang memperoleh penghargaan WTN adalah minimal 50 % dari jumlah peserta yang ikut WTN. “Dan selama empat tahun berturut-turut Jatim mendapat WTN Wiratama, tentu ini kebanggaan tersendiri, sekaligus sebagai pendorong pemprov ataupun kab/kota di Jatim dalam men yelenggarakan transportasi perkotaan yang tertib, andal, efisien dan berkelanjutan,” katanya kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (9/9) .

Dijelaskan Wahid, WTN Wiratama pertama kali diraih Jatim pada 2011.

Sejak empat tahun terakhir, jumlah peserta ( kab/ kota yang ikut dinilai dalam WTN) terus meningkat, termasuk jumlah kab/kota yang mendapat penghargaan. Pada 2011, jumlah peserta dari Jatim 18 kab/ kota, yang menang 14 kab/ kota. Pada 2012 sebanyak 22 kab/kota ikut, yang menang 18 kab/kota.

Selanjutnya pada 2013 jumlah kab/kota di Jatim yang ikut dinilai dalam WTN sebanyak 27 kab/ kota dan yang mendapat penghargaan sebanyak 21 kab/kota atau 78% nya, sedangkan pada 2014 ini jumlah kab/kota yang ikut dinilai sebanyak 30 kab/

kota dan setelah dilakukan seleksi tahap I dan II oleh Panitia Provinsi dan Panitia Tingkat Nasional , jumlah peserta yang lolos sebanyak 24 kab/kota atau sebesar 80%. “Persentase kenaikan kab/kota yang mendapatkan WTN pada 2013 ke 2014 sebesar 2%,” katanya.

Untuk tahun ini, jenis dan kategori penghargaan WTN ada 5, yakni Piala WTN Wiratama (penghargaan Presiden yang diberikan pada provinsi), Piala WTN (penghargaan Presiden yang diberikan kepada pemkab/pemkot yang dinilai baik dalam penataan lalu lintas dan angkutan perkotaan), Piala WTN Kategori Lalu Lintas (penghargaan Presiden kepada pemkab/ pemkot yang dinilai baik dalam penataan lalu lintas perkotaannya), Piala WTN Kategori Angkutan (penghargaan Presiden kepada pemkab/pemkot yang dinilai baik dalam penataan angkutan perkotaannya) dan Plakat Wahana Tata (penghargaan Menteri Perhubungan kepada pemkab/pemkot).

Dijelaskan Wahid, yang menarik berdasar pada Keputusan Menteri Perhubungan RI No KP 747 Tahun 2014 tentang Penetapan Kabupaten/ Kota dan Provinsi sebagai Penerima Penghargaan WTN Tahun 2014 ada 2 peserta dari Jatim yakni Kota Probolinggo dan Kota Madiun yang meraih Piala WTN Kencana. “Ini penghargaan istimewa karena daerah yang bersangkutan menerima piala WTN setiap tahun selama 5 tahun berturut-turut,” katanya.

Piala WTN Kencana pernah diperoleh oleh Kota Surakarta di Provinsi Jateng pada 2011, setelah itu belum ada kab/ kota yang menerima piala tersebut. Dan selanjutnya baru Kota Probolinggo dan Kota Madiun yang menerima piala tersebut pada tahun ini.  tis

Pengisian SKHUS Baru Rampung 19 Daerah  Sambungan hal 1

pengisian antara lain wilayah Madura, Tapalkuda dan beberapa daerah di wilayah Matraman. Sedangkan untuk daerah terdekat dengan Surabaya, SKHUS telah rampung diisi dan secara bertahap telah diambil oleh dindik kabupaten/kota masing-masing.

Sebagai penanggung jawab penerbitan SKHUS, Dindik Jatim enggan disalahkan atas keterlambatan ini.

Kabid TK, SD dan Pendidikan Khusus Dindik Jatim Nuryanto mengatakan, blanko SKHUS sebetulnya telah dicetak lebih dulu oleh rekanan, yaitu PT Jasuindo Tiga Perkasa, Sidoarjo.

Namun untuk pengisian SKHUS, masih harus menunggu program skoring dari Pusat Penilaian Pendidikan

(Puspendik) Kemendikbud.

“Menunggu program ini yang lama.

Kita bahkan sudah dua kali mendatangi Puspendik agar dipercepat,” tutur Nuryanto saat dihubungi, Selasa (9/9). Setelah lama menunggu program dari Puspendik, saat sudah diterima di provinsi ternyata programnya juga tidak sesuai dengan blangko yang ada. Sehingga proses pengisian kembali tersendat dan baru 8 September lalu pengisian bisa dimulai.

“Pengisian ini dilakukan oleh provinsi dan sudah 19 daerah yang rampung.

Kita terus kebut pengisian ini sampai 12 September mendatang,” tutur dia.

Nuryanto mengatakan, tanggung jawab provinsi hanya mencetak blanko kosong dan mengisinya sesuai program dari Puspendik berdasarkan Daftar Kolektif Hasil US (DKHUS). Sedang-

kan untuk MI, sampai saat ini blanko SKHUS belum dilakukan pengisian sama sekali karena masih menunggu pengisian jenjang SD rampung lebih dulu. Ini disebabkan program untuk pengisian SKHUS MI dari Puspendik lebih lambat dibanding SD. Karena belum dimulai proses pengisian, Nuryanto berinisiatif menyimpan lebih dulu blanko SKHUS MI di percetakan.

“Hanya tahun ini yang lama. Tahun lalu program baik untuk SD maupun MI selesainya bersamaan kemudian dikirim ke daerah,” kata dia. Tidak hanya SKHUS SD/MI, pada saat pengisian SKHUN jenjang SMP dan SMA/SMK sederajat juga mengalami hal serupa.

Dilihat dari jumlah peserta US SD/ MI Jatim 2014, maka jumlah SKHUS yang saat ini harus diterbitkan sebanyak

633.692 lembar dikurangi 272 siswa yang absen mengikuti US. Peserta tersebut secara rinci, SD negeri 465.568 siswa, SD swasta 39.613, MI negeri 5.722 siswa dan MI swasta 122.789 siswa.

Humas Dindik Kota Surabaya Eko Prasetyoningsih mengaku telah menerima SKHUS untuk41.844 siswa SD. Sebelumnya, Eko mengaku hampir setiap hari menerima pertanyaan dari pihak sekolah dan wali murid terkait SKHUS yang lambat dikirim provinsi ini. Hal ini diluar wewenangnya, sehingga pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab kepastiannya.

Namun kemarin, ijazah tersebut sudah dibagikan ke sekolah setelah diterima dari provinsi dua hari lalu. “Kemarin langsung kita distribusikan ke sekolah-sekolah yang memang sudah menunggu-nunggu SKHUS ini,” kata dia.  tam

CJH Pasutri Tertua Hanya Bermodalkan ‘Cengkir’  Sambungan hal 1

“ Saya ini kesehariannya buruh tani di desa, dan dulu saya sekolah rakyat (SR) yang diajari tulisan jowo. Ngapuntene nggeh mas, pendengaran saya kurang begitu baik, karena waktu itu terkena ledakan gunung kelud,” kata Samiri tersenyum dan tampak beberapa gigi ini.

Keinginannya untuk berangkat ke tanah suci telah muncul sejak lama.

Timah sudah mendaftarkan terlebih dulu tahun 2010 yang lalu. Dan Samiri mendaftarkan diri enam bulan yang lalu, setelah diajak cucunya untuk mendaftar dan mendapat rekom dari Kementrian Agama (Kemenag) daerahnya untuk berangkat bersama di tahun ini. “ Keberangkatan haji kali ini dibiayai

cucu dari anak saya yang pertama.

Sebelumnya udah pernah kesana (tanah suci) tapi waktu itu umroh. Enak mas umroh karena uang saku dari cucunya banyak, apalagi numpak motor muluk (pesawat),” ungkapnya sambil menatap istrinya Timah dengan malu.

Timah mengakui, selama bertahuntahun sudah mengumpulkan uang untuk membayar biaya berangkat haji.

Pekerjaan suaminya sebagai buruh tani, tak semudah membalikkan telapak tangan untuk mendapatkan uang puluhan juta tersebut. “ Untung cucu saya ini banyak rezeky akhirnya saya diberangkatkan haji. Apalagi cucu saya ini dari kecil tinggal sama saya, dan saat ini bekerja jadi bakul belimbing dan setorannya sampai ke Solo, Yogya,

Surabaya dan Jakarta,” terang Timah.

Impian Samiri dan Timah sebentar lagi bakal menjadi kenyataan. Bersama dengan kelompok terbang (Kloter) 19 embarkasi Surabaya take off Selasa (9/9) malam pukul 20.20 WIB. Karena berangkat haji dibiayai oleh cucunya, ia mengaku hanya bermodalkan ‘Kencenge Pikir (Cengkir)’ untuk bisa menjadi haji yang mabrur. “ Kulo niki amung bondo Cengkir mas (Kencenge Pikir) lan marem pasrah, urip gelem mati ora gelem ( lebih baik pasrah, mau hidup dan mati tidak mau),” ujar Timah.

Sementara itu, Humas Kanwil Departemen Agama Provinsi Jatim, Bagus Budiman mengatakan, disetiap kloter itu ada ketua kloternya. Dan dibawahnya lagi ada ketua rombon-

gan, di setiap rombongan ada ketua regu. Ketua regu inilah yang bertanggung jawab. “Setiap regu ada 7-10 jamaah haji, jadi ketua regu yang akan bertanggung jawab,” kata Bagus Budiman saat mengantarkan Ngasmo Bin Jaman di kamarnya untuk istirahat.

Selain itu, tambah Bagus, ada tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) yang bertugas di tanah suci. TKHI itu yang memeriksa kesehatan para jamaah haji asal Indonesia. jadi para keluarga jamaah haji tidak perlu khawatir karena di sana sudah ada tim kesehatan. “ Disana (tanah Suci) ada rumah sakit khusus untuk jamaah asal Indonesia, dan selalu stanbay untuk melayani para jamaah yang sakit,” tambahnya.  geh

UTAMA

12

Rabu Pahing, 10 SEPTEMBER 2014

Tolak Pilkada Tak Langsung

LINTAS PERISTIWA

Risma: Lebih Bangga Dipilih Rakyat DPRD Jatim, Bhirawa Wacana perubahan sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dari rakyat ke DPRD menuai protes keras. Kali ini protes ini datang dari anggota DPRD Jatim Abdul Halim Iskandar meminta agar pemilihan langsung untuk pemilihan kepala Daerah baik Bupati/walikota, Gubernur dan Wakil Gubernur bahkan pemilihan Presiden tetap dipertahankan.

dok/bhirawa

Pemkot Surabaya terus berupaya mempercepat pembangunan Angkutan Massal Cepat (AMC) dan Mass Rapid Trans (MRT) di Surabaya.

Pemkot Surabaya Percepat Pembangunan Angkutan Massal Surabaya, Bhirawa Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus berupaya mempercepat pembangunan Angkutan Massal Cepat (AMC) dan Mass Rapid Trans (MRT) di Surabaya. Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini ketika dikonfirmasi Bhirawa mengatakan bahwa pembangunan angkutan massal cepat Mass Rapid Trans MRT di Surabaya akan dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah pusat. ‘’Saya sudah sampaikan pak Menteri Keuangan M. Chatib Basri dan beliaunya mengapresiasi positif rencana kita. Bahkan beliaunya akan membantu dalam penganggarannya, karena itu sudah masuk dalam rencana kerja Bappenas,’’ kata Risma Senin (8/9) kemarin.

Untuk proyek AMC, menurut Risma anggaran proyek yang awalnya diperkirakan menelan biaya hingga Rp8,8 triliun masih bisa diminimalisasi melalui pengurangan biaya pada moda trem. Rencananya trem akan dikerjakan bersama PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Pada tahun pertama pengerjaan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sudah menyiapkan dana sebesar Rp400 miliar. Proyek AMC terdiri atas dua moda transportasi, yakni trem dan monorail.

Untuk trem akan menghubungkan Surabaya selatan hingga utara dan sebaliknya, sedangkan monorail akan menghubungkan Surabaya timur ke barat dan sebaliknya. ‘’Surabaya ini sangat menarik sebagai tempat untuk berinvestasi. Oleh karena itu, kami persiapkan infrastrukturnya terlebih dulu,’’ ujarnya. Saat ini Pemkot Surabaya mengalihkan konsentrasinya untuk menyiapkan sarana pendukungnya terlebih dahulu. Q dre

“Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung ini harus terus dipertahankan, karena produk pilkada langsung ini merupakan produk yang sangat bagus dengan melibatkan masyarakat secara langsung,” ujar Abdul Halim Iskandar yang juga ketua DPW PKB Jatim saat ditemui di DPRD Jatim, Selasa (9/9).

Lebih lanjut Gus Halim sapaan akrabnya Abdul Halim Iskandar, apabila dalam pelaksanaan pilkada secara langsung ditemukan masalah misalnya soal pendanaan pilkada yang terlalu tinggi lebih baik dilakukan evaluasi soal dananya agar tidak terjadi lagi.

Apabila ditemukan kecurangan dalam pilkada maka yang harus dibenahi yaitu tentang penyelanggara pemilu bukan kembali ke pilkada di DPRD lagi.

“Kalau dihitung secara sederhana ini Pilkada langsung ini baru dilaksanakan dua putaran, dan apabila diminta kembali ke DPRD maka akan membuat konsistensi di dunia politik jadi tidak baik,”ujarnya.

Sementara itu, Partai Nasional Demokrat (NasDem) secara terang-terangan menolak Pilkada dirubah dari langsung menjadi tidak langsung, karena proses pemilihan dengan melibatkan rakyat secara langsung merupakan cerminan terbaik berlakunya demokrasi bersendi kedaulatan rakyat.

“Pilkada langsung adalah pilihan terbaik sebagai cerminan dari demokrasi yang berdasar kedaulatan rakyat. Apa yang sudah dilakukan ini harus kita rawat bersama. Bukannya diotak-atik lagi,” kata Plt Ketua Umum DPW Partai NasDem Jatim, Effendy Choirie (Gus Choi) di Surabaya.

Sementara itu Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini menyatakan dirinya secara pribadi lebih setuju dengan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat daripada dipilih oleh anggota DPRD, karena pemimpin akan terdorong untuk mewakili rakyat. “Secara pribadi saya lebih senang kepala daerah dipilih warga, karena pemimpin akan mewakili rakyat,” katanya.

Menurut dia, ada banyak manfaat jika kepala daerah dipilih secara langsung oleh masyarakat, salah satunya kepala daerah terpilih akan berusaha merealisasikan keinginan warga, bahkan kepala daerah akan lebih rinci mengenai keinginan daerahnya. Q cty

18 PILKADA DI JATIM TAHUN 2015 Kabupaten/kota Ngawi Kota Blitar Lamongan Ponorogo Kab Kediri Situbondo Jember Gresik Surabaya

Bulan April Mei Mei Mei Mei Juni Juni Juni Juni

Kabupaten/kota Trenggalek Kab Mojokerto Kota Pasuruan Banyuwangi Sumenep Kab Malang Sidoarjo Kab Blitar Pacitan

Bulan Juli Juli Juli Juli Juli Juli Oktober Oktober Nopember

sudarno/bhirawa

Beberapa PNS di Kecamatan Madiun kena sidak Inspektorat. Pasalnya dari 50 orang PNS, baru 8 orang PNS yang datang diapelkan seperti dalam foto diatas.

Inspektorat Nilai Supriadi AP Tak Layak Jadi Camat Madiun Madiun, Bhirawa Buruk pelayanan dibeberapa kantor kecamatan di Kabupaten Madiun, Jatim yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat, membuat pihak Inspektorat langsung melakukan inspeksi mendadak (Sidak). Hasilnya tim sidak menilai Supriadi AP, tidak layak menjadi pimpinan di Kecamatan Madiun.

Kantor yang disidak, yakni kantor Kecamatan Madiun. Di kantor ini, tim sidak menemukan kantor dalam kondisi masih sepi. Dari 50 pegawai yang ada, hanya delapan orang yang masuk. Itupun lima dian-

taranya terlambat datang. Sedangkan yang lainnya tidak ada keterangan. Bahkan camat dan sekretaris kecamatan (sekcam) belum nampak di kantor, padahal waktu sudah menunjukkan pukul 07.15 WIB. Kepala Inspektorat Kabupaten Madiun, Drs. Beny Adi Wijaya, M.Si mengatakan, pihaknya merasa kecewa dengan kinerja pegawai di Kecamatan Madiun, “Rencananya tadi ada beberapa kecamatan di wilayah utara yang akan kita Sidak.

Tapi baru satu kecamatan, saya ada tamu dari provinsi,”kata Kepala Inspektorat Kabupaten

Madiun Drs. Beny Adi Wijaya, M,Si kepada wartawan.

Atas penemuan ini, Kepala Inspektorat merekomendasi ke Badan Kepegawaian dan Diklat, bahwa camat Madiun, Supriadi AP, tidak layak menjadi pimpinan di Kecamatan Madiun. “Mau baik dari mana, camatnya sendiri datangnya telat. Begitu juga dengan Sekcamnya. Untuk itu saya merekomendasi ke BKD dan Diklat bahwa mereka tidak layak jadi pimpinan. Saya bukan ngomong di copot lho ya karena yang berhak mencopot itu Bupati,”tegas Beny. Q dar

Penataan Transportasi Jombang Raih WTN Jombang, Bhirawa Kabupaten Jombang kembali meraih penghargaan tingkat nasional. Kali ini penghargaan diraih untuk bidang transportasi publik yakni penghargaan Wahana Tata Nugraha 2014 dari Kementerian Perhubungan. Penghargaan rencannya akan diterima langsung Bupati Jombang, Nyono Suharly W di Jakarta, Rabu (10/9) siang.

Kepala bagian Humas Pemkab Jombang, Agus Panuwun mengatakan berdasarkan surat yang diterima, Kabupaten Jombang berhasil dalam pengelolaan lalu lintas atau transportasi. Keputusan itu diketahui Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor UM.202/27/1/OJD/

2014 tentang Penetapan Kota atau Kabupaten dan Provinsi Sebagai Pemenang Penghargaan Wahana Tata Nugraha 2014 yang dikirim untuk Kabupaten Jombang.” Hari ini bapak bupati langsung berangkat ke Jakarta, untuk menerima penghargaan tersebut, ”ujarnya, Selasa (9/9) mengatakan.

Penghargaan WTN adalah penghargaan yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia kepada kota/ kabupaten yang mampu menata transportasi publik dengan baik.

Penghargaan ini diberikan setiap tahun. Penilaian dilakukan atas kategori kota metropolitan, kota besar, kota sedang, dan kota kecil. Aspek penataan transportasi yang berkelanjutan, dan berbasis kepentin-

gan publik dan ramah lingkungan mendapat pertimbangan terbesar dalam penilaiannya.”

“Alhamdulillah Kabupaten Jombang, mendapatkan penghargaan untuk kategori kota sedang. Rencananya penghargaan tersebut akan diterima secara langsung oleh Bupati Jombang pada Rabu pagi (10/9) di Gedung SMESCO Convention Centre Jakarta Selatan,” katanya seraya mengatakan penilaian untuk mendapatkan penghargaan itu dilakukan secara berjenjang, antara lain tentang persyaratan administrasi, teknis operasional, dan komitmen kepala daerah untuk mengambil kebijakan terkait dengan pengelolaan lalu lintas. Q rur

DWP Buka Kantin Kelas Eksekutif di Pemprov

APBD 2015 Jauh dari Estimasi RPJMD Bupati Sidoarjo Sosialisasi RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) sebagai pengejawantahan visi misi bupati Sidoarjo Saiful Ilah, membuat anggota DPRD Sidoarjo dikejutkan oleh meroketnya capaian APBD Sidoarjoselama 4 tahun terakhir ini yang besarnya di kisaran Rp 3,5 triliun.

D

alam visi misi bupati saat men yampaikan RPJMD tahun 2010 lalu menyatakan APBD 2015 ditargetkan Rp2,5 triliun. dalam kurun waktu seiiring dengan naiknya PBB, pajak restoran dan hotel berdampak pada melambungnya APBD Sidoarjo yang tahun depan diperkirakan sudah menembus Rp 3,5 triliun. untuk tahun ini target RPJMD sudah jauh melebihi angka perkiraan.

Ketua Fraksi PKS/Nasdem, Aditya Nindiatman, bagaimanapun juga harus diakui prestasi Pemkab Sidoarjo sangatlah luar biasa. kerja keras eksekutif dan legislatif mampu mendorong pertumbuhan APBD. fakto lain yang ikut membantu adalah banyakn-

ya perumahan yang berimplikasi naiknya pendapatan asli daerah dari PPJ (Pajak Penerang Jalan).

PPJ yang dipungut 9% dari beaya komsumtif listrik diperkirakan mencapai Rp 140 miliar/tahun. Belum lagi PAD dari BPHTB (Beaya Pemakaian Atas Hak tanah Dan Bangunan), pajak hotel dan restoran yang mampu menaikkan angka global dari APBD Sidoarjo. IPM (Indek Pembangunan Manusia) Sidoarjo sebagai bagian integral dari keberhasilan sektor pembangunan itu juga juga membanggakan dilihat dari banyaknya prestasi dan partisipasi masyarakat Sidoarjo khususnya. "Harus Disyukuri keberhasilan ini," terangnya.

Ketua Fraksi PKB, Amir Aslichin, mengakui kinerja komisi B DPRD yang lalu berperan besar dalam menekan kinerja eksekutif untuk menaikkan target. kenaikan target dan target itu akhirnya kini bisa dirasakan dengan tingginya APBD Sidoarjo. Q hds,adv

Desain Elegan, Harga Sekelas Cafe Berbintang Tak puas hanya memiliki satu kantin di lingkungan kantor gubernur dan Setdaprov Jatim, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Jatim kembali membuka kantin baru lagi. Lokasinya di lantai satu bagian belakang gedung setdaprov.

Dengan munculnya kantin baru ini, semakin membuat ketat persaingan bisnis kuliner di gubernuran. Sebab sebelumnya sudah ada dua kantin yakni kantin milik DWP Bappeda Jatim yang lokasinya dibagian belakang gedung Bappeda, dan satunya lagi kantin lama milik DWP Provinsi Jatim yang letaknya bersebelahan dengan Masjid Baitul Hamdi.

Berbeda dengan dua kantin yang sebelumnya sudah berdiri, kantin baru ini berkonsep menengah atas. Dari namanya saja, sudah agak berbeda dengan nama sedikit berbau asing yakni D’ We Le Resto. Kepala Biro Umum Setdaprov Jatim Riang Sudarmanto mengaku, kantin tersebut

memang dikelola Dharma Wanita Pemprov Jatim yang diketuai istri Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi. “Iya benar kantin itu dikelola Dharma Wanita. Tapi kemungkinan yang melakssnakan itu kerjasama dengan pihak ke tiga,” kata Riang, dikonfirmasi, Selasa (9/9).

Ditanya kenapa harus ada kantin baru lagi, sementara kantin lama masih beroperasi, Riang mengatakan, kantin baru itu hanya untuk memenuhi selera pengunjung saja yang umumnya PNS pemprov. “Kalau di kantin lama (yang deket Masjid) menunya biasa-biasa saja dan tidak ber AC. Maka kantin baru ini lebih ditujukan untuk kalangan menengah

zaenal ibad/bhirawa

Salah seorang PNS sedang melintas di depan pintu masuk kantin D’ We Le Resto milik Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jatim yang baru buka beberapa waktu lalu di gubernuran.

ke atas,” jelasnya.

Menurutnya, kantin baru yang memiliki banyak pelayan berseragam hitam putih itu tidak akan mubazir. Sebab segmentasi kantin berbeda antara kantin satu dengan kantin lainnya. Tak hanya itu, dengan adanya kantin baru ini juga akan menambah pemasukan bagi Dharma Wanita.

“Jika kantin ini keuntungannya masuk Dharma Wanita ya menambah pendapatan. Tapi saya tidak tahu persisnya bagaimana. Mungkin saja pendapatan dari keuntungan kantin ini memang masuk Dharma Wanita,” ungkapnya.

Dari pantauan Bhirawa, memang kantin D’ We Le Resto ini lebih mentereng layaknya café-café di hotel berbintang. Selain bersih dan memakai AC, menu yang tersedia juga lebih bergam. Yang lebih mencolok lagi adalah harganya juga sekelas café hotel berbintang lebih mahal dibanding harga di dua kantin yang sudah berdiri. Begitu pula penataan ruangannya, meski terasa sempit tapi tetap elegan khas café berkelas. Di kantin ini juga menyediakan ruang khusus bagi pecinta rokok. Sedangkan makanan yang disajikan menggunakan ala prasmanan sehingga pengunjung bisa memilih sendiri menu yang diinginkan. Menurut salah satu pengunjung, Welly, dengan keberadaan café ini akan makin menambah alternatif untuk makan siang atau untuk sekedar ngopi sebentar. “Karena ini lokasinya satu gedung dengan kantor jadi enak untuk ke sini, tidak terlalu jauh,” katanya. Namun untuk pelayanan, PNS yang bertugas disalah satu biro ini merasa masih kurang bagus dan terkesean amburadul. “Mungkin karena masih baru dan pegawainya juga masih baru juga, jadi belum paham apa yang diinginkan oleh pengunjung,” pungkasnya. Q iib