HARIAN
Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011
Sebenarnya biaya haji mencapai sekitar Rp 51 juta. Tetapi karena ada dana optimalisasi, maka menjadi sekitar Rp 38 juta,”
IKLAN/ LANGGANAN
031-5615454
Baca Hal 7
Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000
Kasi Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenag Kabupaten Bojonegoro Wakhid Priyono
Rabu Legi, 11 JUNI 2014
http://www.harianbhirawa.co.id
11 JUNI 2014
PPDB Sidoarjo Ternoda
AGENDA HARI INI
Gubernur H Soekarwo - 08.00
Diduga Beredar Kunci Jawaban
Melakukan Penandatanganan Naskah Kerjasama di Trenggalek
Sidoarjo, Bhirawa Penerimaan siswa baru di Sidoarjo sarat masalah. Setelah pengambilan formulir Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Satuan Pendidikan Penyelenggara Sistem Kredit Semester (SPP-SKS) yang memberatkan orangtua murid karena formulir pendaftaran dilego di harga Rp 175 ribu untuk SMPN dan
Wagub H Saifullah Yusuf 10.00
Menghadiri Pelantikan Mabicab Kwarda Pramuka di Pendopo Lumajang
Sekdaprov H Akhmad Sukardi - 08.00 - 09.00
Menghadiri Rapat Samsat di Hotel Singgasana Surabaya Pembukaan Pameran Manufacturing di Grand City Surabaya
Rp 200 ribu untuk SMAN, pelaksanaan tes PPDB 2014 disinyalir juga ternoda. Dugaan beredarnya kunci jawaban menyeruak di kalangan wali murid. Pantauan di beberapa lokasi sekolah tempat pendaftaran, wali murid banyak yang resah terkait beredarnya kunci
ke halaman 11
Dari 30 Saksi, yang Hadir Hanya 11
JPU Yakinkan Bupati Mojokerto Jadi Saksi Sidang Bank Jatim Kejari Surabaya, Bhirawa Persidangan kasus kredit Bank Jatim senilai Rp 52,3 miliar yang dilakukan Yudi Setiawan, Selasa (10/6) hingga pukul 19.00 tak juga dilangsungkan. Namun, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya Hajar Zunaidi memastikan bahwa salah satu saksi sidang Bank Jatim adalah Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP). Menurut JPU, sebenarnya dalam sidang ini ada sebanyak 30 saksi yang dipanggil. Namun, yang datang memenuhi panggilan hanya 11 orang saksi. Dari 11 orang ini, salah satunya yakni MKP. “Sebenarnya ada 30 saksi lebih, namun yang datang hanya 11 orang termasuk MKP,” ujarnya ditemui di Pengadilan Tipikor, Selasa (10/6) sore. Dijelaskannya, selain MKP, saksi yang dihadirkan dalam sidang Bank Jatim adalah mantan istri Yudi Setiawan yakni Carolina Gunadi. Menurutnya, keterangan dari 11 saksi sangat diperlukan dalam persidangan Yudi. Sebab, semua keterangan saksi ini akan dibuat pertimbangan bagi jaksa dalam penuntasan sidang Bank Jatim. “Dari sebelas saksi nantinya, semua keterangan mereka sangat kami butuhkan dalam penuntasan sidang Bank Jatim,” terang JPU Zunaidi. Disinggung terkait kehadiran MKP dan Carolina dalam sidang Bank Jatim, pihaknya enggan menjawab pertanyaan itu. Ia hanya menegaskan bahwa kedua nama itu, termasuk dalam 11 saksi
ke halaman 11
Produk PPKU se-Indonesia Dipamerkan di Stadion Gajayana Malang, Bhirawa Sebanyak 60 stan dari 33 provinsi di Indonesia mengikuti Gelar Produk Tempat Praktik Keterampilan Usaha(TPKU) 2014 yang diselenggarakan Kementerian Koperasi dan UKM di Stadion Gajayana. Kegiatan yang dilakukan bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim serta Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang ini akan berlangsung hingga Kamis (12/6). Kegiatan yang Mengambil tema Melalui Gelar Produk TPKU Kita Tumbuhkan Jiwa Wirausaha di Kalangan Siswa, dipusatkan di area parkir Stadion Gajayana. Kegiatan tersebut sebagai upaya untuk memperkenalkan program, inovasi, dan kreativitas yang dihasilkan oleh siswa-siswa lembaga pendidikan. Termasuk dari SMK dan pondok pesantren. ”Intinya dengan Gelar Produk TPKU, kami ingin membekali bagaimana siswa bisa berjiwa entrepreneur,” ungkap Deputi Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia Kementerian Koperasi dan UKM RI Prakoso Budisusetyo usai membuka acara, Selasa (10/6). Selama kegiatan berlangsung, stan-stan yang
ke halaman 11
Dukung Wacana Pemerintah WACANA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk meniadakan pembelian Bahan Bakar Subsidi (BBM) subsidi di SPBU pada hari libur disambut positif banyak pihak. Salah satunya Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria. Dia optimistis rencana pemerintah memberlakukan hari libur tanpa BBM bersubsidi mampu menekan kuota komoditas itu pada masa mendatang. “Walau hasilnya tidak bisa langsung dan maksimal, hari libur tanpa BBM bersubsidi dapat diSofyano Zakaria
Sentil..
achmad suprayogi/bhirawa
Para orangtua dan siswa sedang memperhatikan cara atau langkah-langkah mengikuti PPDB 2014, Selasa (10/6).
Anggota DPRD Sampang Dijemput Paksa Setelah beberapa menit pihak kejaksaan bersama polisi berada di dalam ruang DPRD Sampang, akhirnya anggota DPRD Sampang Moh Hozeh pasrah dilakukan eksekusi. Dia keluar ruangan dengan jaket hitam menutup kepalanya seolah menghindar dari kamera awak media. Tanpa ada penjelasan, petugas
Lagi, Gubernur Tiadakan Sembako Gratis Tahun Ini Pemprov, Bhirawa Harapan masyarakat kurang mampu untuk dapat bantuan sembako gratis dari Pemprov Jatim seperti dua tahun lalu tampaknya tak terwujud. Sebab Gubernur Jatim Dr H Soekarwo memastikan selama Ramadan tahun ini tidak ada program charity dengan pembagian sembako gratis tersebut. “Dengan berbagai alasan, program charity ini kami tiadakan lagi. Salah satunya adalah adanya pesta demokrasi Pilpres 2014 pada 9 Juli mendatang. Kami khawatir nanti akan terjadi politisasi bantuan yang telah kita berikan,” kata Pakde Karwo, panggilan karibnya, Selasa (10/6). Alasan lain ditiadakannya program ini yakni, harga sembako di pasaran masih pada tataran normal. Meski ada be-
ke halaman 11
Beri uang anjal, diancam denda Rp 5 Juta Melatih masyarakat tak bermental pengemis KPK harus diperkuat dan diperluas Yang melemahkan berarti satu golongan dengan koruptor
rkan Moh Hozeh, anggota DPRD Sampang dilapo di gadis ng seora a erkos memp k henda karena n sempat bawah umur di sebuah kos-kosan. Korba terima melawan dan berhasil meloloskan diri. Tak orangtua dengan perlakuan tak senonoh itu, ang. korban melaporkan Hozeh ke Polres Samp anya Tak hanya itu, Hozeh juga dilaporkan mertu sendiri karena telah melakukan poligami. bulan ini terjadi sejak Kasus tindak pidana penca berjalan hingga hukum s prose n namu 2011 lalu, banding banding ke Mahkamah Agung. Saat aan dan tersebut tetap dimenangkan pihak kejaks keluar akte putusan MA. lalu, Hozeh sudah Terhitung sejak Oktober 2013 proses dipanggil, akan tetapi tidak mengindahkan g dewan, hukum. Setelah dijemput paksa di gedun a. Hozeh harus menjalani hukuman penjar sudah sesuai surat Penje mputa n Moh Hozeh gal 23 keputusan Mahkamah Agung (MA) RI tertang No.107/ Oktober 2013 No.739K/PID.SUD/2012 Jo pid.sus/2011/PN Sampang.
Sampang,Bhirawa Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang mendadak ramai dipadati warga dan sejumlah awak media, Selasa (10/6). Kejaksaan bersama polisi sedang melakukan eksekusi jemput paksa terhadap Moh Hozeh, anggota Komisi B DPRD Sampang lantaran tersandung kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur. Selanjutnya Hozeh akan menjadi penghuni hotel prodeo. yang melakukan eksekusi membawa anggota dewan tersebut ke dalam mobil yang sudah disiapkan. Ketua Komisia A DPRD Sampang Hoda’i yang berada di kantor bersama anggota dewan yang lain merasa kaget dengan datangnya petugas kejaksaan dan polisi ke kantor DPRD Sampang secara tiba-
tiba. Namun ia membenarkan bahwa anggota dewan atas nama Moh Hozeh dari partai PBR sedang dieksekusi oleh pihak kejaksaan setelah beberapa tahun lalu, tersangkut kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur. Dia juga divonis bebas oleh PN Sampang, namun penuntut umum melakukan kasasi dan dikabulkan. “Memang beberapa waktu lalu, saya mendengar Moh Hozeh sempat dipanggil kejaksaan terkait dengan putusan kasasi terhadap dirinya, mungkin Hozeh tidak memenuhi panggilan sehingga
ke halaman 11
Takziah, Sejumlah Pejabat Kunjungi Lirboyo
Dindik Jatim Batasi Rombel Maksimal 36 Siswa Pagu PPDB Surabaya Ditentukan Hari Ini
Antara
Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali bertakziah ke keluarga almarhum KH Idris Marzuki di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Selasa (10/6).
Kediri, Bhirawa Sejumlah pejabat seperti menteri mengunjungi Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri untuk takziah pasca pengasuh pondok pesantren itu, KH Idris Marzuki wafat, Senin (9/6). Dari pantauan, menteri yang datang ke rumah duka di PP Lir-
boyo Kediri itu antara lain Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz, mantan Menteri Agama Suryadharma Ali, serta mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. Mereka naik helikopter saat
ke halaman 11
Dindik Jatim, Bhirawa Jadwal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) semakin dekat. Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim jauh-jauh hari telah memberi rambu-rambu terkait mekanisme PPPDB yang sepatutnya ditaati daerah. Di antaranya ialah mengenai daya tampung (pagu) di tiap rombongan belajar (rombel). Dalam keputusan Kepala Dindik Jatim Nomor 420/2217/103.02/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2014/2015 disebutkan, rombel untuk TK maksimal 20 siswa, TK Luar Biasa (TKLB) 5 siswa, SD 32 siswa, SDLB 8 siswa, SMP 36 siswa, SMPLB 8 siswa , SMA/SMK 36 siswa dan SMALB 8 siswa. Saat dikonfirmasi Kepala Dindik
ke halaman 11
Duka Keluarga Korban Tumbangnya Pohon Keropos
Anak Tewas, Bapak Masih Koma dan Dirawat di RS Baptis Suasana sedih dan haru terasa ketika rombongan Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso tiba di rumah duka Jl Utomorejo RT 5 RW 3, Kelurahan Sisir Kecamatan Batu untuk menyerahkan bantuan, Selasa (10/6) siang. Rumah tersebut adalah rumah korban tewas dan korban luka berat akibat tertimpa pohon Flamboyan di Jl Imam Bonjol Kota Batu.
ke halaman 11
Tak ada penghapusan kredit bagi terdampak Kelud Berarti sebelumnya hanya angin surga
Akhir Petualangan Moh Hozeh
Cabuli Gadis di Bawah Umur
Anas Bahtiar, Kota Batu Kejadian tumbangnya pohon Flamboyan Senin (9/6) malam dan memakan korban memang mengagetkan warga karena terjadi tanpa ada hujan maupun angin kencang. Akibat peristiwa ini, satu korban meninggal adalah seorang balita bernama Ayunda (4). Sedangkan korban luka berat bernama Aris Kurniawan ( 30), yang tak lain adalah ayah dari Ayunda. Saat ini korban Aris Kurniawan
ke halaman 11
anas bahtiar/bhirawa
Suasana haru semakin terasa ketika Wakil Wali Kota Batu memberikan bantuan kepada keluarga korban tewas dan luka berat akibat pohon tumbang, Selasa (10/6). Inzet: TKP pohon tumbang.
SURABAYA
2
Rabu Legi 11 JUNI 2014
LEGISLATIF - EKSEKUTIF
Kepala SKPD Tak Hadir Hearing Dolly Batal DPRD Surabaya, Bhirawa Hearing komisi D DPRD Surabaya yang sedianya akan membahas soal pro dan kontra rencana penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak akhirnya batal digelar bahkan nyaris ricuh. Ketidakhadiran sejumlah pimpinan SKPD terkait hanya di wakili oleh stafnya, ditambah pernyataan keras salah satu anggota komisi D saat menanggapi soal penutupan lokalisasi menjadi alasan pembatalan. H junaedi sekretaris komsi D yang bertindak sebagai pimpinan rapat membuka dan memberikan kesempatan kepada anggotanya untuk memberikan pendapatnya terkait kondisi rapat yang akan digelar, karena beberapa SKPD seperti Bappeko, Dinsos,Bapemas hanya di wakil stafnya, dan hanya Disparta yang langsung dihadiri Wiwik Widawati Kadisnya. Masduki Toha mendapat giliran pertama dan mengatakan bahwa rapat tidak bisa di lanjutkan karena dianggap tidak bisa memberikan keputusan, dan meminta agar rapat ditunda tetapi harus di yakinkan bahwa di rapat berikutnya bisa menghadirkan para kepala SKPDnya masing-masing. “Bagaimana rapat yang urgent ini bisa dilanjutkan, lha wong yang hadir hanya para wakil, paling-paling hanya bisa menjawab akan kami sampikan kepada pimpinan kami, padahal persoalan yang kami bahas adalah soal deadline Wali kota Surabaya terkait penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak tanggal
PANGGUNG BIROKRASI
Penanganan PHK PT Sampoerna Sesuai Ketentuan Disnakertransduk Jatim, Bhirawa Disnakertransduk Jatim menganggap ada itikad baik PT HM Sampoerna dalam menangani Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) dengan memberikan pembekalan pada 4.900 karyawan yang diberhentikannya. Tindakan itu dinilai sudah sepaham dengan program Disnakertransduk Jatim dalam menangani korban PHK. “Selain itu karyawan harus mendapat bimbingan untuk memastikan tetap bekerja dan menghindari pengangguran,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur, Edi Purwinarto. Perusahaan rokok terbesar ini juga memberikan bantuan kompor dan wajan ini diharapkan menjadi modal wirausaha ringan seperti pembuatan bakso dan keripik. Disnakertransduk Jatim meminta Disnaker setempat membantu para bekas buruh mendapatkan tempat di sentra-sentra usaha mikro, kecil, dan menengah (MKM) di Kabupaten Lumajang. Selain itu, Edi meminta harus ada pembekalan motivasi, manajemen keuangan, dan kewirausahaan yang diberikan, Disnaker Kabupaten Jember dan Lumajang melakukan pendampingan per individu selama proses alih kerja tanpa batas waktu. “Minimal satu bulan sekali ada evaluasi,” katanya. Peran Dinas Koperasi UMKM dan Dinas Perindustrian di Jember dan Lumajang pun diharapkan berperan aktif. Bagi bekas buruh Sampoerna yang ingin berwiraswata, Edi berharap dipermudah Bank Jatim dan Bank UMKM Jawa Timur. Sebelumnya Disnakertransduk Jatim juga membentuk posko khusus korban PHK. Untuk itu, masyarakat yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) ke depan tidak perlu khawatir kalau tidak Q rac bisa bekerja kembali.Q
18 Juni besok itu,” ucap Masduki. Dalam penjelasannya, Masduki Toha juga mengatakan bahwa pihaknya (DPRD Surabaya-red) selama ini tidak pernah di ajak bicara soal rencana penutupan Dolly dan Jarak. “Kami dilibatkan pembicaraan soal penutupan lokalisasi Bangunrejo dan Tambak Asri, kami dilibatkan, tetapi kenapa soal Sememi, Dolly dan Jarak kami tidak pernah diajak bicara, dan kami sampaikan disini bahwa selama didewan tidak ada pro dan kontra, kami sebenarnya hanya mau bertanya, setelah dilakukan penutupan, lokasi itu akan dibuat apa,” tandas politisi PKB yang berhasil terpilih kembali di periode 20014-2019 ini. Sementara itu anggota komisi D Fathurrahman asal FPKS yang hadir terlambat spontan memberikan tanggapannya terkait penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak dengan pernyataan yang cukup keras. “Siapapun yang waras tentu sepakat dengan penutupan, hanya saja proses, substansi dan tahapannya harus dilalui dengan benar,” ucapnya. Pernyataan keras Fatkhurrohman spontan menuai tanggapan keras dari salah satu warga yang meminta untuk meralat kata-kata kasarnya dan sekaligus meminta maaf, karena dianggap tidak pantas diucapkan diruang rapat dewan. “Apa maksud anda mengatakan seperti itu, tolong anda ralat, karena seakan menganggap bahwa kami semua yang datang ini adalah orang-orang yang tidak waras, dan
trie diana/bhirawa
Puluhan warga lokalisasi ketika menghadiri hearing bersama anggota komisi D DPRD Surabaya terkait rencana penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak di ruang Banmus DPRD Surabaya, Selasa (10/6). Pertemuan tersebut sempat memanas diakibatkan masing-masing kadis tidak hadir. itu tidak pantas diucapkan oleh seorang anggota dewan seperti anda,” sahutnya. Menanggapi protes warga, Fatkhur segera memberikan penjelasan bahwa dirinya mengutarakan kata-kata waras jika penutupan lokalisasi dilakukan melalui proses dan substansi yang benar dan disepakati semua pihak, jika sebaliknya atau tiba-tiba menutup maka itulah yang
tidak waras. Mewakili warga terdampak yang hadir, Saputra alias Pokemon, mengatakan bahwa kehadiran SKPD yang hany menunjuk para wakilnya dianggap tidak menghargai undangan anggota dewan dan masyarakat yang sedang membutuhkannya. “Mereka semua ini tidak menghargai undangan dewan dan kami sebagai rakyat yang sedang membutuhkannya,
Gubernur Akui Ada Ketidaktertiban Administrasi
Terus Tertunda , Penyerahan LHP BPK RI Diwarnai Teka-teki DPRD Jatim, Bhirawa Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada APBD tahun 2013 diwarnai tekateki. Pasalnya, sidang paripurna dengan agenda penyerahahan LHP BPK RI tertunda hingga empat kali. Gubernur Jatim, Soekarwo mengaku ada keterlambatan penilaian BPK akibat ketidaktertiban jajarannya.Badan Musyawarah (Banmus) yang semula menjadwalkan sidang paripurna pada Selasa (10/6) dan Kamis (12/6) kembali tertunda, dengan alasan yang tidak jelas. Salah satu legislator yang enggan disebut namanya dalam hal ini menegaskan bahwa penundaan tersebut terjadi lantaran masih terjadi tarik ulur terkait hasil audit BPK apakah Jawa Timur mendapatkan Predikat WTP atau tidak. “Masih melakukan lobbying dapat WTP atau tidak,” kata sumber di DPRD Jatim yang enggan disebutkan namanya, Selasa (10/6). Dikonfirmasi mengenai hal tersebut, Faf Adisiswo Wakil Ketua DPRD Jawa Timur menolak jika terjadi tarik ulur dalam menyikapi LHP BPK RI tahun anggaran 2013. Sebaliknya, penundaan penyerahan LHP dalam sidang paripurna lantaran pihak BPK masih ada kegiatan lain. Alhasil, dalam paripurna hari Senin lalu, jadwal yang direncakan tidak terealisasi. “Harusnya Sidang Paripurna diegelar Senin lalu. Tapi, Pak Firman yang dari pihak BPK ada acara di Sumatera. Kalau sidang paripurna hari selasa (kemarin,)
penjelasan Nota Gubernur,” kata Faf Adisiswo. Begitupula saat ditanya apakah tertundanya penyerahan LHP dikarenakan Pemprov Jatim masih tarik ulur mendapatkan atau tidaknya Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)? Faf membantah. Menurutnya tertundanya penyerahan LHP hingga empat kali dikarenakan audit dari BPK belum selesai. “Bukan karena itu. Auditnya memang belum selesai. Baru selesai seminggu yang lalu,” tandas politisi yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPD Partai Gerindra Jawa Timur ini. Faf kemudian menjelaskan bahwa pada tanggal 28 Mei lalu memang sempat diagendakan untuk paripurna penyerahan LHP. Pada tanggal 9 Juni juga diagendakan. Namun baru bisa terealisasi nantinya pada tanggal 16 Juni 2014. “Ya Senin depan nantinya sudah bisa terealisasi,” ungkapnya Terpisah, Gubernur Jatim Soekarwo mengaku belum adanya penyerahan LHP BPK RI. Menurutnya ada ketidaktertiban oleh Pemprov Jatim dalam memberikan laporan keuangan ke BPK. ‘’Ketidaktertiban di dalam administrasi jadi alasan mengapa LHP BPK RI belum diserahkan. Diantaranya soal perjalanan dinas misalnya balik naik kereta pi tidak bisa didiganti dengan
pesawat. Kabar tersebut sudah saya terima dari Pak Bambang (BPK RI). Dan semua kekurangan sudah dilakukan perbaikan,’’terang Soekarwo. Bahkan mantan Sekdaprov Jatim ini mengaku ada beberapa pembayaran yang belum selesaikan dilakukan. Namun saat ini sudah dilunasi. ‘’Kami sudah lunasi beberapa item pembayaran seperti bayar hotel dan restoran yang digunakan untuk tempat kegiatan, termasuk pajaknya. Karena dengan tidak bayar pajak itu dianggap belum membayar/ melunasi oleh BPK RI,’’terangnya. Karenanya, tambah Soekarwo sesuai jadwal yang ada, seharusnya LHP BPK RI diserahkan pada 9 Juni lalu, namun karena banyak perbaikan sehingga baru dapat diserahkan pada Senin lusa (16/6) dalam rapat paripurna DPRD Jatim. Sebelumnya, Ketua Badan legislatif (Banleg) DPRD Jatim,) Zainal Arifin membenarkan adanya penundaan tiga kali terkait jadwal pelaksanaan sidang paripurna penyerahan LHP BPK. Disampaikan Zainal, penundaan tersebut dilakukan karena beberapa hal, diantaranya adanya keraguan pelaksanaan sidang paripurna akan berjalan tidak quorum. Kekhawatiran tersebut memang beralasan. Sebab pasca pileg 2014 selesai digelar dan incumbent anggota DPRD Jatim banyak yang tidak terpilih kembali, aktivitas di gedung indrapura (kantor DPRD Jatim) sangat minim. Bahkan sehari – harinya kadang tidak ada anggota dewan yang datang ke Q cty kantornya tersebut.Q
20 Kepala Daerah se-Jatim Siap Jadi Jurkam Untuk Menangkan Pasangan Prabowo-Hatta DPD Golkar Jatim, Bhirawa Untuk memenangkan pasangan Prabowo-Hatta Radjasa dalam Pilpres 2014, tak tanggung-tanggung Tim Pemenangan Prabowo-Hatta di Jatim akan menerjunkan 20 kepala daerah
saya minta kepada dewan untuk memberikan peringatan atau sangsi, jangan hanya bisa menerima gaji saja, tetapi pada saat dituntut pelayanannya terhadap warga malah menghilang,” cetus Pokemon. Singkat cerita, rapat hearing yang digelar komisi D kali ini akhirnya di tunda pada hari Jumat (13/6/14) dengan harapan bisa menghadirkan Q gat seluruh pimpinan SKPD terkait.Q
Kabupaten/Kota se Jatim yang masuk dalam koalisi merah putih sebagai juru kampanye (jurkam). Hampir sebagian besar kepala daerah di Jatim berasal dari Partai Golkar, Partai Demokrat dan Partai Persa-
tuan Pembangunan (PPP). Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur, Zainduin Amali mengaku jika hampir sebagian besar kepala daerah yang ada di Jatim berasal dari partai koalisi. Dan mereka siap memenangkan pasangan nomor
satu diantaranya dengan menjadi jurkam. Untuk itu, mereka sudah mengantongi izin dari gubernur untuk cuti sementara. “Yang pasti secara otomatis kepala daerah merah putih akan mengawal kekuatan Prabowo-Hatta,” terang Zainduin Amali, Selasa (10/6).
Disampaikan pria yang juga anggota DPR RI ini, dengan kekuatan kepala daerah tersebut diharapkan Jatim bisa menjadi lumbung suara bagi kemenangan pasangan Prabowo-Hatta, selain Jawa Barat yang memiliki jumlah pemilih terbesar noQ cty mor satu di Indonesia.Q
Wali Kota Tengarai Indikasi Jatuhkan Kadis PU Pemkot Surabaya, Bhirawa Kasus pembebasan lahan proyek Middle East Ring Road (MERR) II C mulai membuat gerah para pejabat Pemkot Surabaya. Isu yang mengemuka , tiga tersangka yang telah ditetapkan Kejari bakal ikut menyeret Erna Purnawati selaku kepala Dinas Bina Marga dan Utilitas. Terkait hal ini Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini langsung melakukan pembelaan atas anak buahnya ini. Risma menengarai adanya indikasi untuk menjatuhkan Kepala Dinas PU Bina Marga dan Utilitas, Erna Purnawati terkait kasus pembebasan lahan untuk proyek Middle East Ring Road (MERR) II C. Hal ini diungkapkan Risma dimana menurutnya Erna tidak merasa menerima maupun menikmati uang dari 3 tersangkan yang telah ditetapkan oleh Kejaksaan Senin (9/6) kemarin. Untuk saat ini Pemerintah Kota (Pemkot) masih belum mengambil langkah konkret. Namun Wali Kota masih meminta Bagian Hukum untuk melaporkan indikasi tersebut ke jalur hukum. Penyidikan dugaan korupsi kasus pembebasan lahan proyek MERR II C di Kecamatan Gunung Anyar terus dikembangkan. Tim penyidik pidana khusus (pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya rupanya tidak cukup puas dengan menetapkan tiga orang tersangka. Meski berhasil memenjarakan tiga orang, namun hingga kini penyidikannnya terus berlanjut. Lima orang penyidik dikabarkan mendatangi kantor Dinas PU Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP) Jalan Jimerto, Kamis (5/6) lalu. Mereka mengobok-obok ruang DPUBMP untuk mengumpulkan sejumlah berkas. Penggeledahan dilakukan untuk pengembangan kasus. Penggeledahan diketahui berlangsung sejak pukul 11.00 wib. Sebelumnya, tiga tersangka kasus ini telah ditahan Rabu (4/6) karena dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti. Bisa jadi, dari hasil pengumpulan berkas itu akan menyeret tersangka lagi. Hal itu bisa saja terjadi bila tim penyidik menemukan bukti-bukti yang kuat. Karena itu, orang-orang yang terlibat dalam kasus itu dan belum ditetapkan sebagai tersangka tidak akan bisa tidur nyenyak. “Penyidik ke Dinas PU untuk lakukan penggeledahan,” ujar sumber Bhirawa di Pemkot Surabaya. Menurut sumber ini, penggeledahan dilakukan di sejumlah ruangan baik kepala dinas dan staf terkait. Dokumen yang disita ada kaitannya dengan kasus MERR IIC. Sayang tidak dijelaskan secara rinci. Tujuan penggeledahan itu mencari data tambahan terkait ganti rugi pembebasan lahan milik warga Gunung Anyar yang Q dre pada saat itu sebanyak 163 persil.Q
Temui Pedagang Tahu-Tempe, Tim Jokowi Sodorkan Kotak Sumbangan Melambungnya harga kedelai di pasaran di manfaatkan oleh tim pasangan Jokowi-Jusuf Kalla (JK) untuk meraih simpati dari para pedagang tempe dan tahu di Pasar Mangga Dua Surabaya. Menariknya, saat mendengarkan keluh kesah para pedagang, tim pasangan yang diusung oleh PDIP, PKB, Hanura dan Nasdem ini membawa kotak sumbangan yang akan digunakan untuk biaya Pilpres Jokowi-JK. Salah seorang koordinator pengusaha tahu tempe Wito mengatakan, dukungan yang diberikannya merupakan murni dari rekan-rekannya sesame pengusaha tempe. Selama ini, mereka selalu dibuat khawatir dengan nasib
yang tak menentu akibat harga yang naik turun. “Lalu bagaimana kami bisa bertahan hidup kalau semuanya serba tidak menentu seperti ini,”tukasnya. Sehingga, Wito kemudian yakin jika Jokowi merupakan sosok yang sangat pas. Menurutnya, Jokowi adalah orang yang sudah lama berinteraksi dengan para pengusaha kecil baik di perkotaan, maupun di pedesaan. “Makanya, saya sangat berharap Pak Jokowi bisa menyelesaikan masalah kami
ini,”harapnya. Sementara, Ketua Relawan Jokowi Jatim Bambang DH, mengaku sangat senang dengan semakin banyaknya dukungan yang diberikan masyarakat kepada Jokowi. Menurutnya, hal itu menjadi bukti jika masyarakat memiliki harapan besar kepada Jokowi. Terkait dengan keluhan yang disampaikan oleh para pengusaha tahu tempe itu, Bambang mengaku sudah sering mendengar hal itu. Suami dari Dyah Katarina itu menganggap, hal itu disebkan oleh tidak tegasnya kebijakan impor, dan produksi pangan yang dilakukan oleh pemerintah. “Makanya, kalau Jokowi
menjadi presiden, tentunya ketegasan dalam kebijakan impor bahan pangan akan diambil beliau, demi menyejahterakan rakyat,”tegasnya. Selain dihadiri oleh Bambang DH, deklarasi itu juga dihadiri oleh Wakil Ketua Relawan Jokowi Jatim Saleh Ismail Mukadar, dan politisi Partai Nasdem Effendi Choirie. Dalam kesempatan itu, Effendi Choirie yang kerap disapa Gus Choi itu meminta, supaya para relawan Jokowi tidak terpancing emosi oleh berbagai provokasi. “Demokrasi itu untuk menggembirakan, dan untuk menenangkan rakyat, bukan untuk mengajak perang,”pungQ cty kasnya.Q
Sejumlah relawan Tim Jokowi - JK yang dipimin oleh mantan Wali Kota Surabaya Bambang DH mengedarkan kotak sumbanagn di pasar Mangga Dua.
cty/bhirawa
Rabu Legi 11 JUNI 2014
SURABAYA
3
Jurusan Tak Populis, SMKN Kompetensi Khusus Kurang Siswa Dindik Jatim, Bhirawa Sejumlah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) dengan kompetensi khusus di Jatim terancam minim siswa. Selain hanya berlokasi di satu kabupaten , penjaringan siswa terkendala aturan PPDB pemerintah daerah setempat. Puluhan pemuda Madura Jatim datangi Mapolda Jatim, Selasa (106) siang. Dalam aksi ini mereka menginginkan Madura bebas narkoba, dan pemberantasannya harus jadi agenda prioritas Polda Jatim.
geh/bhirawa
Terstigma Markas Narkoba, Pemuda Madura Datangi Mapolda Jatim Surabaya, Bhirawa Puluhan Pemuda Madura Jawa Timur gelar aksi unjuk rasa di Markas Polda Jawa Timur, Selasa (10/6) siang. Mereka meminta Polda Jatim untuk menindak lanjuti peredaran narkoba di pulau Garam hingga mernjadikan wilayah itu seperti markas narkoba. Pada pernyataannya, coordinator lapangan , Syafie, menegaskan Madura bagian dari Provinsi Jawa Timur yang dikenal selama ini adalah masyarakat santri yang agamis, dan kuat memegang dan menjaga tradisi budayanya dan nilai-nilai agamanya. Namun, lanjutnya hal itu sudah semakin terkikis tapi alangkah tragisnya beberapa tahun terakhir ini stigma Madura bergeser menjadi markas narkoba yang otomatis angka kriminalitas meningkat sebagai akibat tak-
tis maraknya narkoba di Madura. “Kedatangan kami di sini untuk bertemu langsung pak Kapoldanya untuk kerja sama, dan kami juga sudah bikin MoUnya, memang selama ini sudah ada penindakan tapi harus ditingkatkan lagi. Agar ruang gerak pengedar narkoba di Madura semakin sempit, “ katanya saat ditemui Bhirawa. Oleh karena itu, tambah Syafie, pemuda Madura berkeyakinan bahwa maraknya narkoba di Madura karena adanya ruang, dan kelonggaran yang diberikan kepada cukongcukong narkoba oleh oknum-oknum tertentu yang berorentasi profit, dan sengaja dilakukan untuk menghancurkan sendi-sendi dan nilai-nilai keadaban masyarakat Madura. “Kami berharap Polda Jatim seg-
era membentuk satgas khusus untuk memburu dan meringkus bandar besar narkoba di Madura. Dan ini harus dijadikan agenda prioritas,” tambahnya. Dengan demikian, Syafie juga memaparkan pernyataannya, Pemuda Madura memberikan sikap kepada penegak hukum yaitu kepolisian daerah Jawa Timur antara lain, bebaskan Madura dari narkoba, dan mendesak kepada Kapolda Jatim untuk memberikan intruksi khusus kepada seluruh Kapolres se-Madura untuk memberantas narkoba hingga ke akar-akarnya. “Dan meningkatkan operasi dan sweeping terhadap daerah-daerah khusus yang kerap menjadi transaksi narkoba, serta memecat kepada jajarannya yang terlibat narkoba,” Q geh paparnya.Q
PKK Jatim Sukses Bantu Program Pemprov Pemprov, Bhirawa Peran anggota PKK Provinsi Jatim dalam membantu program pemerintah mendapat pengakuan dari Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo. Secara khusus, mantan Sekdaprov Jatim ini memberikan apresiasi kepada para anggota PKK yang telah mengabdi dan menjadi relawan mendampingi keluarga agar lebih sejahtera. “Pemprov Jatim selama ini sangat terbantu dengan peran PKK yang mendukung hampir semua lini tugas pemerintahan. Program dan kegiatan PKK mampu menyentuh langsung pada kebutuhan dasar keluarga dan masyarakat,” kata Soekarwo, saat Pengukuhan anggota TP PKK Provinsi Jatim Masa Bhakti 20142019, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (10/6). Menurut dia, banyak sekali yang telah diurus anggota TP PKK mulai dari ibu hamil, anak yang masih dalam kandungan sampai lansia. Selama ini PKK juga turun ke desa-desa mendampingi penderita gizi buruk, mengurangi Angka Kematian Ibu dan Bayi. Tak hanya itu, generasi penerus masa depan juga diperhatikan dengan sungguh-sungguh melalui gerakan 10.000 taman posyandu. Melalui
Salah satu contohnya adalah SMKN 12 Surabaya dengan kompetensi seni budaya. Selain hanya terdapat di kota Surabaya, SMKN 12 juga harus berhadapan dengan aturan Dindik Surabaya terkait pagu siswa luar kota yang hanya 1 persen. Ketentuan pagu 1 persen tentunya semakin menyulitkan sekolah macam SMKN 12 untuk mencari siswa. Sebab selain minat kompetensi seni budaya termasuk sedikit di kota Surabaya ,SMK dengan jurusan semacam itu hanya satu-satunya di Jatim. Kepala SMKN 12 Surabaya Abdul Rofiq mengatakan, sampai saat ini tidak ada pengecualian dari Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Surabaya terkait pagu siswa luar kota. Sama seperti SMPN,SMAN dan SMKN umumnya secara umum Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2014/2015 tetap satu persen untuk siswa luar kota. “Kita kan bukan pemilik sekolah. Kita hanya melaksanakan aturan yang diberlakukan oleh Dindik Surabaya,” ungkap dia saat dihubungi, Selasa (10/6). Kebijakan semacam ini sudah dibuat secara umum, dan pihak sekolah dikatakannya tidak mungkin membuat kebijakan sendiri yang berbeda. Karena itu, Rofiq akan menunggu sampai Dindik Surabaya memberikan pengecualian terkait jurusan-jurusan yang dalam PPDB nanti sepi peminat. “Kami tidak mau berandai-andai sekolah kami sepi peminat. Sehingga ada catatan kalau sepi peminat PPDB baru dibuka luas untuk daerah-daerah lain,” kata dia. Rofiq mengakui, sejauh ini peminat untuk jurusan-jurusan yang meliputi pertunjukan seni tradisional memang banyak diserbu oleh siswa dari pelosok daerah. Namun demikian, seleksi tetap dilakukan oleh sekolah sesuai aturan yang ada. “Katanya tahun lalu memang banyak yang diterima dari luar daerah. Bahkan sampai 50 persennya. Tapi itu hanya informasi seProgram Studi
Gubernur Jatim Dr H Soekarwo saat mengukuhkan Pengurus TP PKK Provinsi Jawa Timur periode 20142019 di Gedung Negara Grahadi Surabaya, kemarin. iib/bhirawa
pendekatannya yang khas, PKK mampu mengajak semua pihak, mulai kalangan mahasiswa, pengusaha, organisasi masyarakat, SKPD Provinsi dan kab/kota semua digandeng untuk bersama-sama membentuk taman posyandu di setiap desa/ Kelurahan. Setelah berhasil dengan gerakan taman posyandu, kemudian PKK meluncurkan gerakan membacakan buku bagi anak sebelum tidur. “Ini gerakan yang bagus untuk menanamkan kecin-
taan terhada buku sejak dini, sehingga tertanam dalam bawah sadar anak. Selain itu mendekatan hubungan sosial emosional anak dengan ibunya, sekaligus memperkaya program taman posyandu,” jelasnya. Pakde Karwo—sapaan lekat Soekarwo, juga mengatakan, anggota TP PKK berarti menjadi relawan yang siap mengabdi mendampingi keluarga untuk memberdayakan dan lebih Q iib sejahtera.Q
Teknik pembangkit tenaga listrik Teknik pengecoran logam Kelistrikan kapal Teknik konstruksi kapal baja Teknik pengelasan kapal Teknik gambar rancang bangun kapal Interior kapal Teknik produksi garmen Teknik suitsing Teknik produksi dan penyiaran radio Keperawatan gigi Farmasi industri Seni lukis Desain dan produksi kria kulit Desain dan produksi kria keramik Seni tari Jawatimuran Seni pedalangan Jawatimuran Seni teater Seni karawitan Jawatimuran Desain produksi interior dan lanscaping Mekanisasi pertanian Agribisnis rumput laut Kehutanan Perawatan kesehatan ternak Teknik furnitur
cara lisan saja, bukan resmi” kata dia. Dikonfirmasi terpisah, Ketua Panitia PPDB Surabaya Yusuf Masruh menegaskan, SMKN 12 akan memberlakukan kuota yang sama seperti sekolah lainnya, pagu tetap 1 persen. Dia mengakui, selama ini beberapa jurusan di SMKN 12 tersebut memang minim. “Khususnya seni pedalangan. Paling-paling cuma lima siswanya setiap tahun,” kata dia. Selain pedalangan, Yusuf mengaku jurusan lain seperti musik, teater dan tari diakuinya telah banyak menarik peminat. “Dan itu pendaftarnya dari siswa Surabaya,” kata dia. Di Jatim, sendiri selain SMKN 12 Surabaya sejatinya maih banyak SMK yang memiliki jurusan tidak terlalu populer di masyarakat. Kasie Manajemen Pendidikan Menengah Kejuruan (Dikmenjur) Dindik Jatim Sukaryanto mengatakan, ada beberapa jurusan yang tidak menyebar di semua daerah di Jatim. Diantaranya ialah jurusan kehutanan hanya di SMK Wali Songo Mojokerto, jurusan pertanian di SMKN 5 Jember, SMKN 1 Gondang Nganjuk, dan SMKN 1 Purwosari Pasuruan. Selain itu, jurusan agribisnis rumput laut yang hanya ada di Kabupaten Sumenep dan Trenggalek, jurusan perikanan di SMKN 1 Sono Situbondo dan SMKN 1 Prajekan Bondowoso. “Kalau mencari jurusan manajemen, akuntansi atau teknik informatika sudah banyak sekali. Hampir di semua daerah ada. Tapi kalau jurusan-jurusan yang tidak populis itu, hanya ada beberapa,” kata dia. Meski tidak terlalu populis, Karyanto mengaku kebutuhan dunia usaha dan dunia industri terhadap lulusan tersebut sangat tinggi. “Apalagi Jatim sebagai wilayah yang potensi agribisnisnya besar, pasti membutuhkan lulusan jurusan pertanian yang tinggi Q tam pula,” kata dia.Q Jumlah Siswa Per Tahun Ajaran 2011/2012 2012/2013 2013/2014 69 79 70 123 87 68 32 33 31 104 129 100 34 29 34 65 66 71 33 34 33 28 29 32 44 61 61 22 10 9 87 45 55 52 52 49 46 74 13 6 25 40 81 80 5 6 5 23 32 63 14 31 34 32 30 24 62 55 63 414 6 6 20 37 33 25 31 113 89 104
Mabes Polri Tetapkan Dua Tersangka
Kasus BBM Ilegal Rugikan Negara Rp 124 Miliar Surabaya, Bhirawa Subdit V Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Bareskrim Mabes Polri menyatakan kasus penyelundupan bahan bakar minyak (BBM) yang ditangani, membuat negara mengalami kerugian sebesar Rp 124 milar. Selain itu, Mabes Polri menetapkan dua tersangka yakni Anom Setya Legawa alias Yoyok sebagai Direktur Operasional PT 0Rashwa Getra Nirwana dan Welly Susanto alias Welly sebagai broker penjualan BBM ke kapal. Karo Penmas Div Humas Mabes Polri Brigjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan, keberhasilan Mabes Polri dalam mengungkap kasu BBM ilegal, merupakan peran serta dari masyaraka. Laporan masyarakat menjadikan penyelundupan BBM jenis solar bersubsidi, yang dijual dengan harga industry bisa terkuak. Dari laporan tersebut, petugas pun melakukan penyelidikan dan mencari data-data penyelundupan tersebut. “Dari hasil penyelidikan oleh Mabes Polri, ditemukan fakta bahwa benar adanya kegiatan penyelundupan BBM illegal di Jalan Sidorame Surabaya,” ungkap Boy Rafli kepada wartawan, Selasa (10/6), seusai melakukan pengecekan terhadap barang bukti yang diamankan di Polsek Simokerto. Mengenai modus operandi, Perwira satu bintang ini menjelaskan, dalam aksi ini tersangka membeli BBM jenis solar subsidi ke Stasiun Umum Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang berada di wilayah Surabaya dan Madura, dengan harga per liternya Rp 5500. Kemudian, tersangka menggunakan 11 unit mobil truk terbuka yang tangkinya sudah dimodifikasi, dengan kapasitas kurang lebih 300 liter. Selanjutnya, setiap harinya truk-truk ini bisa melakukan pembelian sebanyak 4-5 kali secara berulang dalam satu hari. “Pembelian solar subsidi ke SPBU, dilakukan dengan truk yang tangkinya sudah dimodifikasi. Dan dalam satu hari bisa mencapai 1,2 ton,” terangnya. Setelah melakukan pengisian solar di SPBU, Boy menerangkan, truktruk tersebut ditampung di gudang yang berada di Sidorame, Kelurahan Sidotopo. Di gudang tersebut, solar-solar itu lalu ditransfer ke tangkitangki milik PT Rashwa Getra Nirwana, yang berukuran 8 ton, 16 ton, dan 24 ton.“Setelah tangki- tangki tersebut di pasarkan ke kapal-kapal yang membutuhkan solar, dan dijual kembali dengan harga Rp 7 ribu sampai Rp 7800 per liter. Dengan keterangan dokumen solar non subsidi,” urai Boy Rafli. Sambungnya, dengan harga-harga tersebut, negara dan masyarakat mengalami kerugian. Dalam arti, solar yang seharusnya dimasukkan ke kendaraan-kendaraan masyarakat, namun dipergunakan untuk menguntungkan diri sendiri. Apalagi, BBM merupakan sarana vital dalam proses kehidupan masyarakat, dan menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Namun, apabila tidak dikelola menimbulkan kerugian negara maka akan berdampak luas, dan menimbulkan keresahan dimasyarakat. Disinggung terkait berapa lama kegiatan penyelundupan itu dilakukan, Boy menambahkan, tersangka sudah 16 bulan melakukan kegiatan ilegal ini. “Dengan demikian, negara sudah dirugikan sebesar Rp 124 miliar. Selain itu, dilihat secara moriil, kegiatan ini bisa menjadi keresahan masyarakat, yakni bisa menyebabkan kelangkaan BBM,” Q bed tegasnya.Q
OPINI
4 Tajuk
Waspada Judi Bola Online PIALA Dunia sepakbola masih akan tayang langsung di televisi pada Jumat pekan depan. Tetapi bandar judi sudah siap-siap menggelar arena taruhan super-besar tanpa mengenal batas wilayah. Judi on-line akan menjadi ajang taruhan secara masif dengan beberapa bandar (terstruktur). Selain menggunakan grup e-mail, Polisi juga mesti mewaspadai jejaring sosial lainnya, termasuk SMS melalui telepon seluler (ponsel). Mungkinkah dilakukan uji-petik ponsel di sekolah (dan kampus)? Memang ada kesamaan antara olahraga prestasi dengan judi. Yakni, faktor menang dan kalah. Namun perbedaan mencoloknya adalah, bahwa kemenangan pada olahraga prestasi harus dipersiapkan selama bertahuntahun. Pada era moderen, olahraga prestasi dipersiapkan dengan berbagai teknologi gerak tubuh. Terdapat teknologi peralatan olahraga untuk mempersiapkan atlet atau pemain agar bisa berprestasi. Juga (yang paling utama) utama pelatihan secara disiplin dan sistemik. Sedangkan pada judi, kemenangan maupun kekalahan seluruhnya selalu seketika. Judi tidak bisa diduga-duga, kecuali pihak bandar yang hampir selalu menang. Bandar pun kadang bisa juga tiba-tiba jebol, lalu melarikan diri. Tetapi umumnya, judi selalu menyebabkan kebangkrutan pada kedua belah pihak. Efek lainnya, banyak ekses negatif yang mengiringi perjudian. Diantaranya, merusak mental (menjadi malas), karena selalu melamun berharap bisa kaya seketika. Pada masa orde-baru yang kelam, perjudian pernah di-legal-kan. Bahkan pemerintah (dulu Departemen Sosial) menjadi penyelenggara judi secara formal. Ingat judi SDSB (Sumbangan Dana Sosial Berhadiah) tahun 1980-an. Lalu pada awal dekade 1990-an diselenggarakan pula judi Porkas yang ber-altar olahraga. Judi nomor di-kreasi dengan gambar simbol cabang olahraga (semula gambar hewan). Konon dari hasil judi itulah prestasi olahraga Indonesia dibangun. Kenyataannya, tidak pernah sukses memenangi ajang pertandingan pada level dunia. Hanya bulutangkis yang sebenarnya lebih dibiayai oleh beberapa pabrik rokok. Lebih lagi sepakbola, tidak pernah berprestasi pada level Asia. Mentok hanya pada SEA Games. Padahal inilah cabang olahraga paling populer, paling menyerap anggaran. Sekaligus menjadi sumber penyimpangan dana APBD di berbagai daerah. Sebenarnya seluruh masyarakat Indonesia rindu PSSI bisa mengirim timnas ke ajang sepakbola sejagad. Itu bukan mustahil, karena timnas Indonesia setidaknya telah beberapa kali tampil pada ajang tertinggi sepakbola sejagad. Untuk pertama kalinya berlaga di Piala Dunia tahun 1938. Lalu pada tahun 1956 timnas juga lolos ke even Olimpiade di Melbourne. Tidak ada medali yang bisa diraih, walau perunggu sekalipun. Tapi berlaga pada even sejagad merupakan kebanggaan. Cerita yang selalu dikisahkan adalah aksi heroik timnas yang berhasil menahan imbang Uni Soviet (dulu) tanpa gol, pada leg pertama. Pemain terus berlari sepanjang pertandingan, sampai-sampai ketika permainan berakhir, banyak pemain yang membutuhkan bantuan oksigen. Sayangnya, dalam pertandingan ulangan keesokan harinya, gawang Maulwi Saelan dibobol empat kali tanpa balas. Cerita indah berlanjut ketika timnas mengikuti kualifikasi Piala Dunia Swedia 1958. Timnas berhasil menyingkirkan Cina dan melangkah ke babak selanjutnya! Lawan yang harus dihadapi adalah Israel. Tentu saja Indonesia tidak bersedia melawan Israel, karena lebih mengakui Palestina. Timnas di-diskualifikasi, gagal melaju ke babak kedua. Tak masalah, karena olahraga harus berdasarkan idealisme yang kuat, terutama politik anti-zionisme. Timnas Pra-Piala Dunia Swedia ini dipertahankan untuk Asian Games 1962 yang dihelat di rumah sendiri, Jakarta. Sayangnya, timnas terlibat suap, lalu dibekukan. Kini, prestasi sepakbola coba dibangkitkan lagi melalui timnas U-19 (dan U-16). Penggila judi, seyogianya memberikan uangnya untuk timnas U-19. Dan, Polisi mesti terus merazia judi bola on-line. Sering-sering menyusup ke warnet. Kantor-kantor pemerintah dan swasta juga harus diwaspadai menjadi arena perjudian bola on-line Piala Dunia.
Sorotan Publik
Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).
Debat Presiden Bangun Demokrasi Sehat DEBAT perdana calon presiden dan wakil presiden telah dimulai Senin (9/6) malam. Prabowo Subianto-Hatta Rajasa calon presiden (capres) nomor urut satu berhadapan dengan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang mendapat nomor urut dua. Acara debat diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum mulai 19.30 WIB dan disiarkan sejumlah televisi secara nasional. Acara debat yang sudah dijadikan tradisi dalam demokrasi Indonesia merupakan event sangat istimewa. Acara debat ini juga berlangsung pada pemilihan kepala daerah. Sejauh ini, acara debat presiden atau kepala daerah berlangsung damai yang menandakan demokrasi Indonesia mulai dewasa. Dalam acara debat, tentu terjadi saling tukar argumentasi yang intens, kadang tajam dan saling serang. Tetapi Indonesia sudah teruji beberapa dekade dan berbagai tantangan yang sudah ditangani sehingg masyarakat semakin menghargai demokrasi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tokoh demokrasi Indonesia, telah memberi contoh yang baik selama memerintah hampir sepuluh tahun ini. Pendekatan soft power yang dianut SBY mampu mengatasi berbagai ketegangan dan kekerasan horizontal sehingga tidak meluas atau meledak. SBY selalu mengedepankan dialog sebagai sarana ampuh untuk menyelesaikan salah paham di masyarakat, bukan melalui kekerasan atau pemaksaan terhadap sebuah solusi. Sedangkan masalah hukum diselesaikan sepenuhnya di pengadilan tanpa intervensi sama sekali dari pemerintah atau pihak lain. Kembali ke debat presiden, masyarakat diharapkan meneruskan tradisi sportifitas, termasuk menyikapi hasil pemilu nanti. Dalam sebuah kompetisi selalu ada pemenang dan yang kalah. Tapi dalam demokrasi Indonesia, baik yang terpilih menjadi presiden baru atau yang belum berhasil, semua adalah pemenang. Kita harus terus menjaga demokrasi yang sehat untuk selamanya. Nama dan alamat ada di redaksi
HARIAN
PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim
Rabu Legi 11 JUNI 2014
Pembusukan Demokrasi Setelah 16 tahun masa reformasi berjalan sejak 1998, tantangan demokrasi Indonesia selanjutnya adalah pelembagaan demokrasi ke dalam kehidupan politik bangsa. Demokrasi memerlukan budaya politik yang baik. Karena itu, reformasi menunut adanya akuntabilitas politik untuk mencapai keadilan, kesejahteraan, sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945.
S
etelah empat kali melaksanakan pemilu pasca reformasi (1999,2004,2009, plus pileg 2014), demokrasi Indonesia tidak saja tampil sebagai mekanisme penyelenggaraan negara yang bebas dari otoritarianisme. Namun demokrasi tampil sebagai pesta yang riuh, ribut, dan gaduh oleh artifisial belaka. Meminjam istilah Yasraf Amir Piliang (Kompas, 17/2/14), demokrasi Indonesia adalah “demokrasi kerumunan” yang diisi oleh perayaan pesta, gaduh dengan euforia, simbol-simbol, dan atribut kampanye politik. Dalam setiap perayaan pesta demokrasi (baca: pemilu), ruang publik kita, sudut kota, dan loronglorong jalan berubah menjadi ruang penampakan wajah para artis politik, calon presiden dan wakil presiden. Di sisi lain, media massa yang seharusnya memberikan pendidikan politik dengan menyuguhkan keseimbangan informasi, berubah menjadi ruang kampanye politik masing-masing kandidat. Menyambut pemilu 2014, sebuah pertanyaan yang patut kita dijawab adalah, apakah pemilu 2014 akan membawa perubahan bagi kehidupan bangsa Indonesia, atau justru sebaliknya? Demokrasi yang baik ditopang pula oleh budaya politik yang baik. Cara kerja politik dalam ruang demokrasi tidak saja mengatur ranah “politik” seperti terselenggaranya pemilu sebagai sarana pergantian kekuasaan secara berkala. Melainkan juga membangun “yang poltik”, yaitu terpeliharanya sportifitas, sensibiitas, terjaganya kebenaran dan keindahan, serta tercipta kebersamaan untuk membangun bangsa. “Politik” tidak hanya mengatur “aku, kamu, dan kami”, tetapi “yang politik” menghimpunnya menjadi “kita”. Meluruskan Demokrasi Demokrasi secara substansial adalah terwujudnya kedaulatan rakyat melalui perwakilan-perwakilannya. Tidak mungkin setiap
T
warga negara akan mengambil bagian secara lansung dalam kebijakan politik. Karena itu, demokrasi menjadikan “wakil” sebagai bagian integral dari kedaulatan rakyat. Demokrasi juga tidak sekedar berbicara langsung atau tidak lansungnya mekanisme pemilihan umum, atau demokrasi diukur oleh tinggi besarnya partisipasi warga dalam pemilihan umum. Yang paling utama adalah bagimana individu-individu yang diberi wewenang untuk mewakili rakyat itu menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, menempatkan rakyat sebagai obyek yang harus dihormati, bukan untuk dikerdilkan dan diskriminasi melalui kebijakan politik yang merugikan rakyat. Demokrasi yang meninggalkan kadaulatan rakyat sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945 merupakan buah dari kesalahan pemaknaan demokrasi yang diadopsi dari Barat. Demokrasi selalu dikumandangkan sebagai pemikiran genius yang berasal dari konstruksi pemikiran Barat. Karena itu, kita harus mengikuti apapun yang menjadi pemikiran demokrasi Barat. Seorang pakar politik dan sejarah demokrasi dari University of Westminster (Inggris) John Keane melakukan kritik atas sejarah demokrasi yang disebut berasal dari kostruksi sosial masyarakat Barat dalam The Life of Death of Democracy (2009). Menurut Keane, praktek demokrasi dengan sistem “permusyawaratan–perwakilan” bukanlah berasal dari Yunani. Tradisi majlis dalam pemerintahan justru berasal dari kawasan Timur Tengah (Irak, Iran, Suriah), yang dulu disebut dengan kebudayaan Sumeria dan Babilonia sekitar 2500 SM. Dari sana, tradisi ini menyebar hingga benua India sekitar 1500 SM. Tardisi ini baru sampai ke Barat (Yunani), pertama kali oleh Funisia (10-7 SM), dan akhirnya masuk ke Athena (sekitar abad ke-5 SM), (Yudi Latif, dalam Gatra, 16/4/14). Keane ingin meluruskan bahwa demokrasi tidak harus dicocokkan
Oleh : Anhar Putra Iswanto dengan konteks kehidupan politik Barat. Sebab demokrasi dari tradisi majlis permusyawaratan rakyat dapat ditemukan diberbagai belahan dunia dan memiliki basis sosial yang berbeda. Termasuk di negara Timur Tengah yang sering disebut tidak demokratis oleh rezim Barat. Maka, dalam konteks Indonesia, demokrasi juga harus berlandaskan karakter budaya dan karakter bangsa Indonesia sendiri. Demokrasi bukanlah model tunggal yang harus dicaplok dari contoh kehidupan negara lain. Suatu demokrasi dapat diterapkan disuatu masyarakat tertentu, namun belum tentu bisa ditiru sepenuhnya oleh masyarakat lain. Dalam konteks Indonesia, demokrasi dimaknai tidak lebih dari sekedar legitimasi kelompok tertentu untuk melanggengkan kekuasaannya. Demokrasi direduksi menjadi wacana, simbol, dan jualan politik belaka. Demokrasi kita mengalami depolitisasi. Sehingga jauh dari nilai-nilai ideal yang hendak dicapai. Akibatnya demokrasi tidak dapat berjalan tanpa uang, konflik politik dimana-mana, dan politik dibangun atas prinsip transaksional. Ruang publik politik dan media juga hanya dikuasi oleh kelompok yang memiliki modal tinggi. Sementara yang lain tereliminasi karena demokrasi tidak lagi bertumpu pada kebebasan dan persamaan, melainkan demokrasi padat modal yang mementingkan kuasa uang semata. Karena itu, untuk menjawab pertanyaan apakah pesta demokrasi 2014 membawa harapan lebih baik atau sebaliknya bagi kehidupan bangsa, kita perlu memperhatikan beberapa faktor. Pertama, demokrasi tidak saja memberikan ruang bagi kompetisi politik politik, tetapi demokrasi juga mensyaratkan terciptanya kompetisi politik yang bermartabat. Berbagai isu kampanye hitam (black campaign) menjelang pilpres 2014 akan menjadi batu sandungan terjaganya komeptisi politik yang baik itu. Kedua, demokrasi memerlukan proses pelembagaan kepada selu-
ruh elemen vital masyarakat: politik yang berbudaya, penegakan hukum yang memdai, pemberantasan korupsi, dan pertumbuhan ekonomi yang positif. Sebagaiman disebut Lipset (1963), semakin baik pertumbuhan ekonomi suatau negara, maka semakin baik pula pertumbuhan demokrasinya. Ketiga, kelemahan-kelemahan demokrasi tidak saja datang dari lemahnya “sisi permintaan” atau keterlibatan warga dalam politik (demand side), tetapi juga datang dari lemahnya penawaranpenawaran (supply side)dari elit-elit politik dan anggota DPR sebagai wakil rakyat. Ini juga terjadinya kerena ketidakmampuan politisi membangun trust masyarakat kepada politik (Yudi Latif, dalam Gatra, 16/4/14). Demokrasi merupakan konsep dinamis yang terus mengalami perubahan. Ketika demokrasi mulai bersemai di Athena yang menjadi asal-muasal demokrasi Barat, yang disebut “rakyat” bukanlah kaum perempuan, kaum budak, dan masyarakat di luar kota (polis). Sementara itu, dalam demokrasi Amerika Serikat, kaum perempuan baru memiliki hak politik setelah Perang Dunia II. Baru setelah revolsui Prancis, rakyat secara substansial dapat memiliki haknya dalam politik termasuk keterlibatannya dalam pemilu. Pemilu 2014 akan menjadi pertaruhan bagi Indonesia dalam rangka mewujudkan konsolidasi demokrasi untuk mewujudkan ketertiban politik, budaya politik, dan terselenggarnya keadilan dan kesejahteraan rakyat, sebagaimana yang termaktub dalam Pancasila sila keempat dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemilu 2014 sekaligus menjadi “kesempatan terakhir” bagi Indonsia dalam mewujudkan citacita reformasi yang masih belum tercapai. Jika kita gagal melakukannya konsolidasi demokrasi, maka kita akan mengalami fase pembusukan demokrasi (frozen democracies), yaitu, demokrasi lemah dan tidak meningkatkan kemakmuran rakyat. Mahasiswa Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang; Asal Leong Tengah, Tanjung-KLU.
Kemenag dan Pencegahan Korupsi
idak ada kata lain kecuali tragis, demikian ungkapan pertama yang dialamatkan kepada Kementrian Agama. Indonesia mungkin satu-satunya, atau paling tidak satu di antara sedikit negara yang menempatkan agama dalam pengelolaan negara. Pengelolaan ini merupakan amanah dari Pancasila dan UUD 1945. Atas dasar inilah bisa difahami mengapa kasus dugaan korupsi yang melanda Kementrian Agama lebih mengecewakan rakyat dibanding kasus dugaan korupsi di instansi yang lain. Kementrian Agama juga merupakan pemecah rekor pimpinan tertinggi instansi negara yang telah dua kali tersandung kasus dugaan korupsi. Yang pertama menteri SAHM menjadi tersangka dan terdakwa kasus Dana Abadi Umat periode 2002-2004 dan telah divonis bersalah oleh pengadilan. Sejak kasus ini tidak ada perubahan yang berarti yang dilakukan di Kementrian Agama terutama di Direktorat Jenderal yang menangani ibadah haji. Baru setelah penunjukan AA sebagai Dirjen Haji maka beberapa perubahan signifikan mulai dilakukan. Sayang sekali reformasi di manajemen haji belum tuntas, muncul masalah dugaan korupsi yang menimpa SDA sebagai Menteri Agama pada waktu itu. Baik SAHM maupun SDA adalah orang baik. Saya sendiri tidak begitu mengenal mereka namun ketika presiden memilih mereka menjadi Menteri Agama membuktikan bahwa mereka berdua adalah orang baik. Pada waktu menjalankan tugas sebagai menteri, saya yakin, mungkin kita semua juga yakin dan percaya, bahwa mereka berdua tidak akan punya niat yang tidak baik. Saya sendiri tetap memandang bahwa rimba birokrasi yang membuat mereka berdua terjerembab dalam kasus dugaan korupsi. Sebagai menteri yang berasal dari non
PNS tentu mereka sebagai peringatan Oleh : berdua tidak faham terakhir. Saya yaRahmad Daulay tentang adminiskin masih banyak trasi pengelolaan SDM di Kementrikeuangan negara, an Agama yang putidak faham mana nya komitmen dan proses yang benar dan mana proses kemampuan untuk membenahi yang salah. Bila ada berkas yang Kementrian Agama. Beberapa harus ditandatangani di mejanya, hal yang perlu dilakukan adalah mereka tidak akan sempat memsebagai berikut : baca secara mendalam, apalagi di Pertama, mengkaji keberadaan samping namanya di surat sudah Direktorat Jenderal Haji dan Umada paraf koordinasi bertingkat rah untuk dipisahkan dari Kemenmulai dari eselon terendah sampai trian Agama menjadi sebuah lemeselon tertinggi. Tentu saringan baga terpisah dan tersendiri langbertingkat ini tidak akan menimsung di bawah Presiden, namanya bulkan dugaan atau kecurigaan terserah, apakah menjadi Badan
Sudah banyak SDM kelas berat dan SDM terbaik bangsa ini yang terjerat masalah dugaan korupsi akibat tata kelola birokrasi keuangan negara yang amburadul. Sistem yang rusak masih terlalu kuat untuk merusak SDM sekuat apapun, paling tidak sampai saat ini masih begitu kondisinya. Apapun alasannya, perbaikan harus terus berjalan Kemenag harus menjadikan kasus dugaan korupsi kepada SDA sebagai peringatan terakhir. bagi mereka berdua apakah penandatanganan ini akan berakibat fatal di kemudian hari. Saya tidak bermaksud membela mereka berdua. Saya hanya ingin menegaskan bahwa mereka berdua merupakan sebagian kecil dari korban rimba birokrasi. Sudah banyak SDM kelas berat dan SDM terbaik bangsa ini yang terjerat masalah dugaan korupsi akibat tata kelola birokrasi keuangan negara yang amburadul. Sistem yang rusak masih terlalu kuat untuk merusak SDM sekuat apapun, paling tidak sampai saat ini masih begitu kondisinya. Apapun alasannya, perbaikan harus terus berjalan Kemenag harus menjadikan kasus dugaan korupsi kepada SDA
Penyelenggaraan Ibadah haji dan Umrah (BPIHU) atau apapun namanya itu tidak penting, yang penting adalah pisahkan dulu lembaganya. Ini penting, di samping untuk memisahkan sejarah masa lalu, juga untuk mempermudah reformasi pengelolaan ibadah haji dan umrah dengan memutus langsung semua hubungan dari Kementrian Agama. Kedua, menyaring SDM di mana perlu dilakukan seleksi ulang untuk menjadi staf dan pejabat di BPIHU. Salah satu saringan terpenting adalah menyaring potensi korupsi dengan mengembangkan metode psikotest yang bisa membaca potensi seseorang untuk korupsi.
Ketiga, adalah mengangkat Kepala BPIHU dari kelompok profesional dengan membentuk panitia seleksi independen dengan saringan ketat menyerupai seleksi pimpinan KPK. Keempat adalah membentuk struktur Staf Ahli bidang pencegahan korupsi. Ini penting dan direkrut dari mantan personel KPK. Kelima adalah menata ulang keseluruhan manajemen pengelolaan dana haji dan penggunaannya. Pengelolaan dana haji tak perlu lagi dipindahkan sejak setoran awal ke kas instansi negara tapi tetap saja dibiarkan di rekening calon haji tersebut dan bunganya menjadi milik mereka. Setelah jumlahnya genap baru diserahkan kepada BPIHU untuk dikelola sebagaimana mestinya. Sebagian dari bunga simpanan ini diambil sebagai saham milik pribadi calon haji dalam mengembangkan BUMN atau perusahaan yang bergerak di bidang kehajian seperti travel, saham penerbangan, perhotelan, transportasi yang kesemuanya bergerak di Arab Saudi. Antrian haji dirubah dinamis sesuai pelunasannya dan daftar antrian dapat diakses secara online. Keenam adalah membentuk pengawas independen yang terdiri dari elemen penggiat anti korupsi. Kita memiliki banyak lembaga anti korupsi dan sesungguhnya sangat efektif untuk dibina hubungan kerjasama pengawasan pengelolaan dan manajemen haji. Banyak hal yang harus dibenahi. Keenam hal di atas hanyalah sedikit dari banyak langkah reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi yang cepat digerakkan akan membantu para pentinggi negara dari kejamnya rimba birokrasi. Salam reformasi. Staf Inspektorat Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatra Utara. Alumni Teknik Mesin ITS Surabaya.
PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986. Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.
Rabu Legi 11 JUNI 2014
SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO KELANA
Tim Adipura Dituding Tak Punya Terobosan Kota Mojokerto, Bhirawa Lolosnya penghargaan Adipura oleh Pemkot Mojokerto mengundang keprihatinan sejumlah aktivis lingkungan. Mereka menuding Tim Adipura tak memiliki terobosan dan inovasi untuk mendongkrak penilaian. Mantan kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Mojokerto, Sutarwanto mempertanyakan komitmen kepedulian Pemkot dalam menjaga lingkungan hidup. Sutarwanto menganggap Tim Adipura bentukan Pemkot tumpul. Dua SKPD yang menjadi ujung tombak pengelolaan lingkungan yakni Kantor Lingkungan Hidup (KLH) dan DKP tak mempunyai komitmen kerja yang jelas. Tokoh Man of The Year (bidang lingkungan) tahun 2009 ini menceritkan, ketika dirinya menjabat Kepala DKP, saat itu mampu mengerek posisi Kota Mojokerto dari peringat Kota Terkotor nomer 2 se Jatim menjadi penerima Adipura untuk kategori kota kecil. ‘’Waktu itu nilai pada tahun 2006 mencapai 55 poin dan menyandang predikat sebagai kota terkotor nomer 2 se Jatim. Tapi dua tahun kemudian, poin kita naik dan tahun 2009 kita mendapat poin 73 dan layak menerima mandat penghargaan Adipura. Dan ini berturut-turut pada tahun 2010 dengan poin 73,’’ urainya. Menurut mantan Dewan Pembina Pemulung Kota Mojokerto ini, rendahnya penilaian di segmen pengolahan lingkungan, seperti di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Randegan.Q kar
Mencurigakan, Komisi C Bahas Tender Alkes Rp 8,45 M Sidoarjo, Bhirawa Aroma tak sedap dalam tender pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) RSUD Sidoarjo, mulai dikritisi Komisi C DPRD Sidoarjo. Untuk menguak ketidakberesan pengadaan Alkes senilai Rp8,45 miliar itu, Rabu (11/66) hari ini dilakukan pertemuan komisi C dengan lembaga ULP (penyedia lelang) Pemkab dan LPSE. Walaupun dugaan penyimpangan tender yang dimenangkan perusahaan yang hanya turun 0,1 % dari harga penawaran Rp 8,45 miliar, ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo. Namun Komisi C merasa ingin mengetahui proses sebenarnya dari lelang itu. ‘’Pemenangnya hanya turun 0,1%, ini yang mengundang kecurigaan kami,’’ tandas Ketua Komisi C, Nur Achmad Syaifudin. Nur Achmad menegaskan,
Prinsip dasarnya mudah saja, kalau turun hanya 0,1%, tender itu pasti diatur. Cuma membuktikan tender ini diatur,itu seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Susahnya bukan main. Sehingga dewan sudah menjadwal pertemuan dengan RSUD, LPSE. dipanggilnya pihak RSUD dan LPSE ini, bukan berarti ada kesalahan pada lelang Alkes itu.Namun lebih pada ingin mengetahui duduk
persoalan sesungguhnya dari masalah ini. ‘’Kita hanya ingin tahu duduk persoalan sebenarnya. Kalau soal salah benar, sudah ada jalurnya masing-masing,’’ tukasnya. Sebelumnya Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo langsung bergerak mengumpulkan bahan dan keterangan (Pulbaket). Kasi Pidsus, Irwan Setiawan SH, mengakui data yang diterima dari pelapor Subandi, Ketua LIN Sidoarjo sangat minim, sehingga penyidik harus mengumpulkan bukti-bukti awal. Saat menerima laporan LSM LIN, Tim Kejari yang baru dibentuk itu difokuskan menggali data baik dari jajaran samping atau turun ke lapangan. Tentunya
Sejumlah Camat Enggan Tinggal di Rumah Dinas Gresik, Bhirawa Sejumlah camat di jajaran Pemkab Gresik enggan tinggal di rumah dinas. Meski disediakan rumah dinas, mereka memilih pulang ke rumah pribadi setelah lepas dinas, meski rumahnya jauh tiap hari tetap memilih pulang. Sementara rumah dinas dibiarkan kosong. Alasan camat enggan tinggal di rumah dinas karena bisa bertemu anak dan keluarga di rumah tiap hari. Rumah dinas hanya dijadikan sebagai tempat singgah sementara. Meski ada acara di Pendopo Kecamatan sampai larut malam, setelah acara selesai tetap memilih pulang. ‘’Tiap hari saya pulang ke rumah pribadi. Apalagi sekarang dekat dengan rumah,’’ tutur salah seorang camat enggan disebutkan namanya, Senin (9/6). Alasan camat tiap hari pulang ke rumah pribadi, karena bisa berkumpul dengan keluarga. ‘’Dulu masih jauh saja tiap hari pulang. Apalagi sekarang dekat, tambah pulang terus,’’ tambahnya.Q eri
pencarian bukti itu membutuhkan waktu karena data yang ada masih tergolong minim, tuturnya.Disinggung harga alat kedokteran kesehatan senilai Rp8,45 miliar yang hanya ditawar oleh pemenang tender PT Guna Mitra Persada (GMP) yang beralamat di Jl Pucang Sewu VII Surabaya hanya turun 0,1 persen, Irwan masih belum bisa menjawabnya. Sementara itu Subandi Ketua LIN Sidoarjo, menegaskan akan terus mengawal kasus ini.Karena menurut Subandi, yang paling mencolok adalah harga pagu dari Rp8,45 miliar hanya turun penawaran 0,1% yaitu Rp8,3 miliar.Selain itu, dari 15 peserta lelang yang ikut tidak ada yang menyanggah.
Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Sidoarjo sudah mengamankan sebuah dokumen untuk mengungkap dugaan permainan lelang alat kesehatan kedokteran di RSUD Sidoarjo. Meski dokumen sudah di tangan penyidik Pidsus dalam proses pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket), Pidsus masih enggan mengungkapkannya. ‘’Ini sifatnya masih pulbaket. Saya harus bilang apa. Yang jelas, data yang ada terus kami evaluasi,’’ ujarnya. Evaluasi dilakukan untuk mengungkap dugaan ‘permainan’ lelang alat kesehatan.Selama sepekan ini, penyidik terus menggali data dan mencari alat kesehatan kedokteran dan spesifikasinya.Q hds
Beri Uang Anjal, Diancam Denda Rp 5 Juta
TMMD Gresik Ditutup Kepala Bakorwil IV Gresik, Bhirawa Bertempat di Halaman Kantor Bupati Gresik, Kepala Badan Kordinasi Wilayah (Bakorwil) IV Pamekasan, Edi Santoso menutup rangkaian pelaksanaan TNI Manunggal Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 92, di Kab Gresik, Selasa (10/ 6) kemarin. Upacara penutupan TMMD diikuti beberapa kekuatan yaitu anggota TNI, Polri, serta dari unsur masyarakat. Kegiatan TMMD yang pada pembukaannya dilakukan Kepala staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Budiman di Desa Kedungrukem Benjeng, Gresik pada Rabu, 2 Mei 2014 lalu itu telah berhasil membangun berbagai fasilitas masyarakat desa. Menurut Edi Santoso, saat menyampaikan pidatonya, TMMD punya peran strategis khususnya untuk pembangunan sarana prasarana diderah yang sulit terjangkau. Diakui Edi, setiap sasaran TMMD selalu membawa perubahan adanya peningkatan kehidupan sosial kemasyarakatan yang semakin maju. Menurut Komandan Kodim 0817 Gresik, Letkol Awang Pramila dalam laporannya, Program pelaksanaan sasaran TMMD ke 92 di Gresik beralangsung di dua desa yaitu Desa Lundo, Kec Benjeng dan Desa Cermenlerek sejak 21 Mei lalu berhasil membangun berbagai sarana prasarana yang ada di dua desa itu. Fasilitas desa yang dibangun yaitu pavingisasi jalan desa, rehab dan pembangunan rumah warga tak layak huni menjadi rumah layak huni, pembangunan Musholla, pembangunan MCK Masjid, Pembangunan ruang PKK, rehab balai desa, pembangunan lapangan olahraga desa, pembuatan gapura batas desa serta pematangan lahan pertanian.Q eri
5
ali kusyanto/bhirawa
Wabup Sidoarjo, MG Hadi Sucipto SH, ketika memantau bursa kerja terbuka pada Bulan Mei kemarin, yang digelar Dinsosnaker Sidoarjo.
Orang Sidoarjo Dinilai Pilih-pilih Pekerjaan Sidoarjo, Bhirawa Walau banyak berdiri perusahaan, namun jumlah pengangguran di Sidoarjo masih banyak. Menurut data Dinsosnaker Sidoarjo, jumlah pengangguran di kota udang ini mencapai angka 50 ribuan. Menurut Kasi Penempatan Tenaga Kerja Dinsosnaker Sidoarjo, Drs Handoko MSi, menurut evaluasi yang sempat dituangkan dalam tesisnya, salah satu faktor penyebabnya karena motivasi kerja dari warga Sidoarjo untuk dapat pekerjaan termasuk rendah. Mereka dianggap pilih-pilih pekerjaan. ‘’Mereka banyak yang mencari pekerjaan yang enak tetapi bayarannya besar,’’ sebut Handoko, saat ditemui di kantornya, usai menyelenggarakan Bursa Kerja Terbuka (BKT) Sidoarjo 22 Mei Kemarin, di gedung serba guna
GOR Sidoarjo, belum lama ini. Tetapi kalau pencari kerja dari warga pendatang yang ingin kerja di Sidoarjo, misalnya dari Ngawi atau Ponorogo, menurut Handoko, niatnya benar-benar ingin bekerja. Ini dikarenakan, kalau para pendatang itu tak kerja, maka mereka tak akan makan. Tetapi kalau warga Sidoarjo, bila mereka tak kerja masih bisa ikut orang tua. Sehingga walau di Sidoarjo banyak industri, tapi karena mereka masih pilih-pilih, akhirnya masih banyak penganggurannya. ‘’Mereka itu ingin mencari kerja yang enak, harusnya kan dimulai dari yang gak enak dulu,’’ tutur Handoko yang mengaku pernah bekerja di Pabrik Maspion 1 Sidoarjo itu. Karena hingga kini masih banyak pengangguran di Sidoarjo, sampai-sampai BKT yang biasanya setahun digelar
cuma sekali, khusus tahun 2014 ini sampai harus digelar 2 kali. Pertama pada Bulan Mei lalu, sedangkan pada BKT kedua akan kembali digelar Bulan November mendatang. ‘’Ini agar pengangguran yang masih ada di Sidoarjo itu, cepat bisa berkurang dan terserap dalam lowongan pekerjaan yang disediakan perusahaan-perusahaan yang ikut BKT,’’ ujar Handoko. Pada BKT pertama lalu diikuti 50 perusahaan, dengan menyediakan lowongan sekitar 70 ribu. Tetapi lanjut Handoko, untuk mengantisipasi mereka yang masih tetap pilih-pilih pekerjaan di perusahaan, pihaknya juga membuat program pelatihan kerja. Mereka tak harus kerja di perusahaan. Tapi mereka dididik untuk menjadi wirausaha.Q ali
Kota Mojokerto, Bhirawa Puluhan Anggota Satpol PP Kota Mojokerto turun ke jalan mensosialiasikan peraturan terkait larangan dan denda bagi pemberi uang kepada Anak Jalanan (Anjal) dan pengemis, Selasa (10/6) kemarin. Brosur yang dibagikan di beberapa sudut kota itu menjelaskan pemberi uang Anjal diancam denda Rp5 juta atau kurungan tiga bulan penjara. Korps Pemangku Ketertiban Umum ini membagikan brosur himbauan ke pengguna jalan di tiga titik. Yakni di simpang empat Jl Gajahmada - Jl Empunala, simpang empat Jl Pahlawan - Jl R Wijaya dan simpang empat Raya Surodinawan. ‘’Kalau sebelumnya sasaran sosialisasi para pelaku, Anjal dan pengemis, kali ini para pengguna jalan,’’ kata Kasatpol PP Kota Mojokerto, Agus Suprianto. Agus menghimbau para pengguna jalan agar tak memberikan uang ke Anjal dan pengemis. ‘’Jangan mem
beri uang ke pengemis dan pengamen demi ketertiban kota,’’ himbau Agus. Meski langkah turun ke jalan masih bersifat persuasif, namun Agus memastikan langkah berikutnya mengarah pada penegakan Perda. Terhadap pelanggar Perda, baik pelaku maupun pengguna jalan bisa dikenai denda Rp5 juta dan kurungan tiga bulan. Dasarnya, lanjut Agus, tertera dalam Perda Nomor 16 tahun 2013 tentang Perlindungan Anjal dan Kesejahteraan Lansia dan Perda Nomor 03 tshun 2013 tentang Ketertiban Umum. ‘’Tentang aturan larangan juga sudah kita pampang di banner permanen di beberapa titik strategis,’’ imbuhnya. Dalam sosialisasi, Satpol PP juga menggandeng Dinas Sosial setempat. ‘’Kita gandeng langsung Dinsos agar tahu persis kondisi di lapangan. Dan lagi Dinsos leading sector Perda Nomor 16 tahun 2013,’’ tukasnya.Q kar
kariyadi/bhirawa
Petugas Satpol PP Kota Mojokerto membagikan brosur kepada pengguna jalan di kawasan Jl Gajah Mada, Selasa (10/6) kemarin.
Ternyata Anggara Sudah Sekolah di Singapura Tersangka Tabrak Lari di SMA Hang Tuah 2 Sidoarjo Sidoarjo, Bhirawa Uang ternyata dapat melumpuhkan hukum. Apalagi kalau melibatkan anak Purn Brigjen membuat hukum menjadi tumpul. Kasus Anggara, anak Purn Brigjen Pol Totok Sudharto, yang terlibat tabrak lari di SMA Hang Tuah 2, pada 5 November 2013 kini tinggal menjadi buah bibir saja. Anggara bahkan tak pernah merasa pengabnya sel tahanan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, walaupun kasus tabrak lari itu
menimbulkan luka-luka pada korban Setyo Nugroho. Bahkan informasinya pelaku yang sempat jadi tersangka kini sudah berada di Singapura melanjutkan kuliahnya. Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo yang sempat mengembalikan berkas (P18) ke Polres Sidoarjo karena tak lengkap, kini hanya gigit jari saja karena polisi tak segera melengkapi berkas itu. Kejari sudah menagih berkas itu tetapi tak dikunjung diberikan oleh pihak kepolisian.
Menurut sumber Harian Bhirawa, kasus ini tak layak dilanjutkan karena para korban yang dirugikan sudah menerima ganti rugi dari pelaku. Awalnya salah satu korban, Setyo, meminta polisi melanjutkan perkara dengan menolak perdamaian. ‘’Perkara ini harus lanjut. Masalah mengganti pengobatan, itu kan sudah kewajiban tersangka,’’ kata Setyo, karyawan bagian administrasi logistik SMA Hang Tuah 2, Selasa, 5 November 2013.
Menurut Setyo, Anggara harus mempertanggungjawabkan tindakannya sesuai koridor hukum. Setyo menderita cedera sendi kaki kiri akibat ditabrak mobil Honda Jazz bernomor polisi L 177 AY yang dikendarai Anggara. Setyo juga mengatakan, dirinya telah mengeluarkan uang Rp565 ribu untuk biaya pengobatan di RS Mitra Keluarga. ‘’Saya bawa kesangkal putung saja. Biayanya lebih murah dan sudah habis Rp1 juta untuk pengobatan,’’ ujarnya. Sehingga Setyo berharap, orang tua tersangka, Brigjen Purnawirawan Totok Sudharto,
meminta maaf kepada para korban dan mengganti seluruh biaya pengobatan. Namun seiring proses berjalan, Setyo, menerima tawaran damai itu dengan tak meneruskan perkara ini ke polisian. Anggara berurusan dengan pihak berwajib lantaran menabrak sejumlah siswa SMA Hang Tuah 2. Insiden itu terjadi pada 31 Oktober 2013 pukul 12.30. Tersangka datang ke sekolah itu mengendarai mobil Honda Jazz untuk menjemput kekasihnya, Natasha. Satpam sekolah sudah melarang Anggara masuk lewat pintu belakang.Q hds
Kembangkan Minat Baca Melalui Dongeng Banyak cara melakukan terobasan agar minat baca tak membosankan, lebih tenang dan lebih menyenangkan. Itulah yang dilakukan Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab Sidoarjo. Yakni mengembangkan minat baca melalui lomba mendongeng sejarah asli Sidoarjo. Lomba yang diikuti pelajar tingkat SD/MI se Kab Sidoarjo itu, telah digelar secara bergantian di halaman Kantor Perpus dan Arsip, Selasa(10/6) diikuti wakilwakil UPTD Dinas Pendidikan di masing-masing kecamatan. Kepala Kantor Perpustaan dan Arsip, Drs Sutjipto MM mengatakan, pihaknya harus kreatif dan inovatif untuk melakukan berbagai macam terobosan agar para pelajar saat membaca tak membosankan. Kalau mereka tak bosan dan mulai senang membaca, pasti anak-anak akan senang mencari buku bacaan. ‘’Kami tinggal menyediakan kebutuhan buku apa yang di-
minati oleh anak-anak,’’ katanya. Disamping itu, program sosialisasi terhadap Perpustakaan untuk meningkatkan minat baca secara tak langsung juga bisa mengena. Sedangkan lomba mendongeng ini juga harapannya untuk meningkatkan minat baca. Karena kriteria cerita yang dibuat mendongeng adalalah cerita budaya asli Sidoarjo dan sudah dibukukan. ‘’Jadi selain sosialisasi, melestariskan budaya lokal juga mengena,’’ jelas Sutjipto. Kondisi ini benar-benar dirasakan salah satu peserta lomba dongeng Dewi Rasa Wulan siswi kelas 4 SDN Simokembangan Asri 1, Kec Balongbendo. Ia me-
ngaku semenjak senang mendongeng, secara otomatis juga gemar membaca. ‘’Mendongeng itu asyik dan seru, juga menambah ilmu pengetahuan,’’ katanya. Siswi yang sering menjadi juara kelas ini juga mengaku, mulai gemar mendongeng sejak kelas 3 SD. Dari situ akhirnya Ia juga mengaku sering membaca bukubuku cerita legenda, cerita rakyat. ‘’Pokoknya senang sekali, saya berharap nantinya bisa menjadi pemenang nomor satu,’’ ujar Dewi yang pernah juara I tingkat kecamatan. Istri Bupati Sidoarjo Minta Warga Gemar Baca Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Sidoarjo, Animatus Sa’diyah, juga meminta agar anggota PKK di Kab Sidoarjo turut serta membantu peran dari Kantor Perpustakaan
Sidoarjo, dalam mendorong masyarakat untuk gemar membaca buku. ‘’Anggota PKK di Sidoarjo saya minta agar bisa juga membantu untuk meningkatkan minat baca di kalangan masyarakat,’’ komentar istri Bupati Sidoarjo itu, usai membuka pelatihan pengelolahan perpustakaan PKK oleh Kantor Perpustakaan Sidoarjo, belum lama ini, di Pendopo Delta Wibawa. Permintaan dari nenek tujuh orang cucu itu, dikarenakan meningkatkan minat baca bagi masyarakat, itu merupakan hal yang sangat penting. Maka sarana perpustakaan yang ada, harus dioptimalkan dan dikelolah dengan kreatif, supaya masyarakat gemar datang ke perpustakaan untuk membaca buku. ‘’Perpustakaan yang dikelola PKK yang ada di desa maupun
achmad suprayogi/bhirawa
Siswi kelas IV SDN Simokembangan Asri 1 saat mendongeng dengan peragaan Ande-ande Lumut. kelurahan di Sidoarjo, nanti saya harap juga harus demikian,’’ ujar alumni IAIN Surabaya itu. Bila itu betul-betul dilakukan, menurut perempuan kelahiran
1950 itu, ia yakin semua perpustakaan yang dikelola PKK di Kab Sidoarjo dapat berkembang. Karena akan banyak didatangi para pengunjungnya untuk membaca buku.Q ach,ali
JAWA TIMUR
6 KILAS JATIM
SKPD Meradang Dicatut Penipuan Penerimaan CPNS Lumajang, Bhirawa Sejumlah SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di wilayah Kab Lumajang langsng meradang. Betapa tidak akhirakhir acapkali didatangi warga masyarakat berdatangan ke Pemkab Lumajang dengan pakaian safari necis. Mereka mendatangi SKPD tertentu untuk meminta informasi kapan mulai aktif bekerja di sana. Tak ayal, kedatangan dan pertanyaan-pertanyaan ini yang membuat jajaran SKPD di lingkungan Pemkab Lumajang terkejut. Ternyata sejumlah masyarakat tersebut menjadi korban penipuan dengan kedok penerimaan CPNS di sejumlah SKPD di lingkungan Pemkab Kota Pisang ini. Mengetahui hal itu, Pemkab Lumajang pun dibuat gerah dan saat ini mulai mengusut kasus tersebut dengan koordinasi pihak terkait. Terlebih, korban penipuan CPNS ini juga menyatakan telah membayar sejumlah uang yang besarnya bervariasi kepada pelakunya. Drs Eddy Hozainy Kabag Humas Pemkab Lumajang menegaskan Pemkab Lumajang menyatakan sejauh ini tidak ada penerimaan pegawai baru, baik untuk CPNS atau Honorer. ‘’Untuk itu, masyarakat diimbau tidak percaya begitu saja dengan informasi penerimaan pegawai, apalagi dengan syarat membayar sejumlah uang,’’ tegasnya serius. Untuk informasi, penerimaan pegawai atau honorer di lingkungan Pemkab Lumajang, lanjut Eddy pihaknya mengumumkan secara transparan. ‘’Bahkan, ada database kepegawaian yang bisa diupdate sewaktu-waktu,’’ tambahnya. Q yat
PDAM Segera Lakukan Penyesuaian Tarif Malang, Bhirawa Biaya produksi air pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) mengalami pembekaan, seiring dengan naiknya Tarif Dasar Listrik (TDL), beberapa waktu terakhir ini. Sedangkan PDAM belum pernah melakukan penyesuaian tarif sejak tahun 2009 lalu. Direktur Utama PDAM Kota Malang, HM. Jemianto, kepada wartawan, Selasa (10/6) kemarin, mengutarakan jika tarif air di PDAM Kota Malang ini, sangat rendah di banding dengan daerah lain. Sedangkan kualitas airnya adalah air terbaik. Saat ini, tarif air PDAM Rp 2200 per 1000 liter. Tarif ini berlaku hingga pemakaian 10.000 liter. Sedangkan untuk pemakaian di atas, 10.000 ke atas tarifnya adalah Rp. 3400. Saat ini, biaya produksi per 1000 liter air, mencapai Rp 2.739. "Selama ini, PDAM memberikan subsidi kepada pelanggan sekitar Rp.500, per 1000 liter air. Ini tentunya berdampak pada laba PDAM," terangnya. Pihaknya menghitung, biaya produksi PDAM naik menjadi Rp 2850, atau sebesar 20 persen, khusus untuk pelanggan golongan II A, sedangkan untuk MBR tarifnya masih tetap.Q mut
KEHILANGAN TULUNGAGUNG KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2004, Hitam Biru, AG3068TO, a/n. Siti Juariyah, Ds. Purworejo, Ngunut-T.Agung No.764/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Suzuki, th. 2006, Biru Hitam, AG4825SG, a/n. Suparno, Ds. Tegalrejo RT 3/4, Rejotangan-T.Agung No.765/IMB/BI-II/2014
SITUBONDO HILANG STNK nopol P 2110 EN, a/n Nurdiana Hj, Desa/Kec. Asembagus, Situbondo. No.766/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 2082 EI, a/n Lies Sulistiana, Ds Kesambirampak RW 04/02, Kec. Kapongan, Situbondo. No.767/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 6124 FE, a/n Moh. Ramli, Ds Bloro RW 04/10, Kec. Besuki, Situbondo. No.768/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 4591 EN, a/n Nisin Fauzi, Ds. Cemara RW 02/04, Kec. Suboh, Situbondo. No.769/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 6245 EZ, a/n Pemadam Canggih Anom SPds, Kel. Mimbaan RW 21/02, Kec. Panji, Situbondo. No.770/IMB/BI-II/2014
Rabu Legi 11 JUNI 2014
DPT Pilpres Bertambah 391 Pemilih Di Tuban DPT Pilpres Bertambah 929.160 Tulungagung, Bhirawa Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pilpres 2014 di Tulungagung hanya bertambah 391 pemilih dari DPT Pileg 2014 lalu. KPU Tulungagung menetapkan DPT Pilpres 2014 sejumlah 850.016 pemilih, sedang dalam Pileg 2014 sebanyak 849.625 pemilih. Ketua KPU Tulungagung, Suprihno SPd MPd, pada Bhirawa, Selasa (10/6), mengungkapkan penambahan jumlah pemilih yang relatif tidak banyak tersebut disebabkan banyak pemilih yang meninggal dunia serta ganda. “Dari data awal, kami mempunyai data pemilih dalam Pilpres 2014 penambahahannya mencapai sekitar 10.000an pemilih, tapi setelah dimutakhirkan ternyata banyak yang tercoret karena di antaranya meninggal dunia, pindah domisili dan tidak memenuhi syarat sebagai pemilih,” ujarnya. Bahkan lanjut dia, ketika PPS (Panitia Pemungutan Suara) dan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) memasukkan dan mencocokkan data ke sistem informasi pemutakhiran data pemilih diketahui sebagian besar di antaranya terdeteksi ganda. “Karena itu kemudian kami menetapkan DPT Pilpres 2014 sebanyak 850.016 pemilih,” tuturnya. Dijelaskan, perhitungan DPS (Daftar Pemilih Sementara) Pilpres 2014 adalah penjumlahan dari DPT Pileg 2014 dengan DPK (Daftar Pemilih Khusus), DPKTb (Daftar Pemilih Khusus Tambahan) dan pemilih pemula. “Jumlah DPK sebanyak 147 pemilih, kemudian jumlah DPKTb sebanyak 5.469 pemilih. Sedang jumlah pemilih pemulanya 5.058 pemilih. Dan untuk DPTb (Daftar Pemilih Tambahan) sejumlah 1.714 pemilih,” terangnya. Suprihno berharap masyarakat ikut berpartisipasi dalam mengecek kevalidan data DPT Pilpres 2014 yang telah ditetapkan dan kini bisa dilihat di
tempat-tempat umum semisal balai desa atau kantor kelurahan. Jika ada warga yang belum terdaftar bakal dimasukkan dalam DPK. “Kami berharap pula Panwaslu atau Panwascam ikut mencermati. Kalau ada warga yang berhak memilih belum terdaftar di DPT Pilpres 2014 segera melapor ke PPS setempat. Jika memang ada nanti dimasukkan di DPK,” papar alumni Universitas Jember (Unej) ini. Sementara itu, soal logistik Pilpres 2014, anggota KPU Tulungagung, Viktor Febrihandoko, mengungkapkan KPU setempat sedang melakukan pemindahan surat suara Pileg 2014 di kotak suara yang kotak suaranya bakal dipakai dalam Pilpres 2014. “Kami perkirakan tanggal 16 Juni sudah selesai pemindahan surat suara itu,” ujarnya. Rencananya, KPU Tulungagung akan mendistribusikan kotak suara Pilpres 2014 ke PPK di 19 kecamatan di Tulungagung mulai minggu ketiga Bulan Juni 2014. “Untuk logistik Pilpres 2014 sudah harus terdistribusi semuanya ke PPK dan PPS antara tanggal 4-5 Juli 2014. Termasuk surat suara yang kami belum tahu kapan terdistribusi ke Tulungagung,” ucap Victor. Bertambah 929.160 Sementara itu, menjelang pemilihan presiden 9 Juli mendatang, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Tuban telah melakukan rapat pleno penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) (10/06). Dalam penetapan DPT yang pertama kali ini ada penambahan se-
wed/bhirawa
KPU Tulungagung sedang mempersiapkan dan mendata kotak suara untuk Pilpres 2014 yang bakal didistribusikan ke PPK dan PPS setempat. banyak 6.302 pemilih dibandingkan dengan daftar pemilih tetap pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif (Pileg), kemarin. Bertambahnya jumlah DPT dalam pelaksanaan Pilpres nanti ini bertambahnya pemilih pemula yang sudah masuk DPT. Dari data yang dihimpun Bhirawa, jumlah total DPT dalam Pilpres 2014 ini di wilayah Kabupaten Tuban sebanyak 929.160 pemilih. Sedangkan untuk jumlah pemilih pada Pileg kemarin adalah 922.858 pemilih dari seluruh wilayah Kabupaten Tuban. "Setelah divalidari, bertambahnya DPT ini ber-
asal dari pemilih pemula," kata Yayuk Dwi Agus Sulistyorini, salah satu Komisoner KPUD Kabupaten Tuban (10/6). Meski sudah ditetapkan dengan melibatkan semua pihak, yakni mulai dari Panwaslu Tuban, Forpimda dan juga para perwakilan dari Partai Politik (Parpol) jumlah tersebut masih bisa berubah. Pasalnya jika ada warga yang sudah cukup usia dan belum masuk dalam DPT bisa untuk mendaftarkan diri menjadi pemilih. Sementara itu, dalam pelaksanaan Pilpres nanti jum-
lah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di seluruh wilayah Kabupaten Tuban ini mengalami penurunan. Yang mana sebelumnya ada sebanyak 2.909 TPS kini berkurang sekitar 827 TPS dan menjadi 2.082 TPS yang tersebar di sebanyak 328 desa yang ada di Tuban. "Sesuai dengan peraturan yang ada, untuk Pilpres dalam satu TPS maksimal bisa digunakan untuk 800 pemilih. Sehingga jumlahnya berkurang dari pelaksanaan Pileg kemarin," Terang Yayuk saat dikonfirmasi Bhirawa.Q wed, hud
13 LSM dan Ormas Sampang Dorong Ratusan Guru Penerima TPP Sumringah Kejaksaan Tuntaskan Kasus Korupsi Sampang, Bhirawa tebu di Dishutbun, dan kasus pengadaan Sedikitnya perwakilan dari 13 LSM dan bibit di Disperta sebutnya. Ormas di Kabupaten Sampang, Selasa (10/ Masih dikatakan Tamsul, 13 LSM dan 6) kemarin, melakukan aksi bersih-bersih Ormas Sampang yang mendorong Kajari dan penyiraman taman bunga pemkab untuk menuntaskan kasus-kasus korupsi di Sampang sebagai simbol mendorong kejakkabupaten Sampang ini di antaranya, LSM saan negeri Sampang untuk menuntaskan MDW, Ormas GAIB, LIRA, LSM SKOCI, FKP, kasus-kasus korupsi yang saat ini sudah di GPRS, SP2M, Pemuda Bahari Nusantara, tetapkan tersangka oleh kejaksaan negeri LSM BMB, PMII, HMI, IKMAS, dan GMP2R. Sampang.kata Tamsul ketua LSM Madura bahkan rencananya kami akan turun jalan developman wacth (MDW). melakukan aksi pada hari Rabu (12/6) untuk Menurut Tamsul aksi kami dari perwamendesak pihak kejaksaan menuntaskan kilan 13 LSM dan Ormas di Kabupaten kasus-kasus korupsi di Kabupaten Sampang Sampang ini, sebagai bukti kepedulian tanpa harus tebang pilih.Q lis kami terhadap pihak penegakan hukum khususnya kejaksaan yang harus segera menuntaskan perkara-perkara korupsi di Kabupaten Sampang. “Adapun kasus-kasus perkara korupsi yang sudah ditetapkan ada tersangkanya oleh Kejaksaan negeri Sampang diantaranya. Kasus dugaan korupsi dana pesangun dewan periode 1999-2004 tahap dua yang sudah ada 9 tersangka, kasus dugaan Korupsi program RTLH/ BSPS di PU Cikatarung, kasus dugaan korupsi pengadaan mobil Damkar di badan penanggulangan bencana daerah (BPBD), nurkholis/bhirawa kasus korupsi program kontigensi dan Denfarm di Perwakilan 13 LSM dan Ormas Sampang, secara simbolis menyiram taman Dinas pertanian, kasus bunga pemkab Sampang dan bersih-bersih untuk mendukung dugaan koruspi program pemberantasan korupsi di Sampang.
Situbondo, tubondo, namun ada Bhirawa nilai positifnya. YakPerubahan sistem ni para guru lebih pencairan tunjangan cepat menerima daprofesi pendidik na tunjangan serti(TPP) penerima serpikasi, dibanding potipikasi di bawah la pembayaran enam lingkungan Kantor bulanan. “Secara inKemenag (Kementernal, kami lebih terian Agama) Kasetuju pola pembabupaten Situbondo yaran enam bulanan dari semula memakarena ada waktu kai pola semester yang lebih longgar (enama bulanan) ke dalam pemberkasan awi/bhirawa pola triwulan, diselama setahun yang Drs.Susiawan sambut baik ratuhanya cukup dua kaSetiabudi Mpdi. san guru. Langkah li,” tutur Iwan, memembanggakan ini lalui sambungan teselain akan memudahkan proses lepon, kemarin (10/6). administrasi pencairan juga daLangkah ini ia lakukan, sampat membantu kelancaran bagi bung Iwan, selain untuk memekebutuhan para guru se-Situnuhi harapan para guru juga untuk bondo. meningkatkan pelayanan yang Kepala Kemenag Kabupaten baik dan prima bagi para guru Situbondo, Drs HM Bakri Mpdi, penerima tunjangan dana sertimelalui Kepala Seksi Pendidikan pikasi. “Usulan para guru ini ada Madrasah, Drs Susiawan Sekemungkinan meniru daerah lain tiabudi Mpdi, mengatakan, proses yang lebih dulu memakai pola pencairan tunjangan dana sertipencairan triwulanan. Dengan pikasi pada tahun 2014 ini dilamengantongi disposisi dan ijin kukan dua kali dengan sistem dari Irjen Kemenag RI, akhirnya triwulanan. “Pencairan yang perkami melaksanakan pencairan tama (Januari, Pebruari dan dengan pola tri wulan ini,” ungkap Maret) diberikan pada awal April pria yang gemar memakai kopiah lalu. Selanjutnya untuk triwulan itu. Tak pelak, kabar menggemkedua (April, Mei dan Juni) akan birakan itu disambut antusias kami cairkan pada Juli mendasekitar 800 guru penerima tunjatang,” tegas mantan Kepala MAN ngan dana sertipikasi se-KabuI Situbondo itu. paten Situbondo. Kata Iwan-panggilan akrab Sebab, mereka menilai, kepuSusiawan Setiabudi-meski pola tusan baru Kemenag Kabupaten pembayaran triwulan memakan Situbondo itu akan mempermuwaktu bagi guru dan petugas dah proses pencairan dimasa Kantor Kemenag Kabupaten Simendatang.Q awi
Rangsang Berkembangnya Sentra Ayam Ras Petelur Bantuan Pemkab Lamongan Melalui Gemerlap Di Jatim, didukung cuaca ideal, selama ini yang dikenal sebagai sentra peternakan telur ayam ras adalah di Blitar. Namun bukan berarti sentra serupa tidak bisa duwujudkan di daerah yang dikenal bersuhu panas seperti Lamongan.
suprayitno/bhirawa
Lokasi bantuan peternakan ayam ras petelur di Kecamatan Kembangbahu saat disidak Bupati Fadeli.
Di Lamongan, produksi jagungnya mencapai lebih dari 350 ribu ton. Sementara jagung adalah salah satu komponen utama untuk pakan ayam ras petelur. Sehingga melimpahnya bahan ini bisa mengurangi ongkos produksi. Untuk merangsang tumbuhnya sentra ekonomi baru di pedesaan, pemerintah setempat melalui Program Gerakan Membangun Ekonomi Rakyat Lamongan Berbasis Pedesaan (Gemerlap) memberikan stimulus bantuan. Pada pengembangan agribisnis
peternak ayam ras petelur dilaksanakan di Desa Kedungkumpul Kecaamatan Sukorame dan Desa Puter/Kembangbahu sebanyak masing-masing 10.000 ekor di tahun 2013. Pada tahun 2014 ini dikembangkan sebanyak 10.000 ekor ayam ras petelur di 6 desa di kecamatan Kedungpring, Modo, Sukorame, Kembangbahu, dan Mantup. Seperti disampaikan, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lamongan Sukriyah melalui Kabag Humas dan Infokom Mohammad Zamroni, potensi
keuntungan dari beternak ayam ras petelur ini cukup tinggi. Estimasinya, dari setiap 10 ribu ekor ayam ras petelur bisa menghasilkan 75 persen telur atau sebanyak 7.500 ribu butir. Program Gemerlap di Lamongan telah berjalan sejak tahun 2011. Gemerlap merupakan program daerah Kabupaten Lamongan dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa, sekaligus penanggulangan kemiskinan dengan ditandai berkembangannya sentra-sentra industri ekonomi pedesaan sebagai wujud inovasi masyarakat pedesaan yang berkelanjutan. Gemerlap juga merupakan salah satu program unggulan di
Kabupaten Lamongan sehingga di tahun 2013 menerima Innovative Goverment Award dari Kementrian Dalam Negeri. Sementara, jika rata-rata 1 kilogram telur berisi 16 butir, maka dari setiap 10 ribu ayam ras peterlur, bisa dihasilkan sekitar 468 kilogram telur. Saat ini, harga terkahir dari pantauan Dinas Koperasi dan Industri Perdagangan (Diskopindag) Lamongan, harga telur ayam ras di Pasar Sidoharjo/Lamongan mencapai Rp 18.000 perkilogram. Tentu ini adalah harga jual di pasaran, bukan harga pembelian di tingkat petani. Begitu juga untuk melihat nilai keekonomiannya, belum dihitung dengan dikurangi ongkos produksi dari pakan dan tenaga kerja.Q yit
JAWA TIMUR
Rabu Legi 11 JUNI 2014
Relawan Prabowo Telusuri Jalur Off Road ke Jakarta
KILAS JATIM
Suasana Bali Warnai Kawasan Pura Mandara Giri Semeru Agung Lumajang, Bhirawa Suasana Bali akan ada di Lumajang dalam waktu dekat ini. Ini karena akan adanya gawe besar kaum Hindu. Upacara Tawur Labuh Gentuh, Panca Walikrama dan Pengusaban merupakan peradatan dari agama Hindu sedunia dilaksanakan di Kabupaten Lumajang. Agenda lima tahunan ini akan digelar mulai tanggal 12 Juni sampai 26 Juli 2014 mendatang. Bertempat di tiga lokasi berbeda, yaitu Pura Mandara Giri Semeru Agung, Pantai Watu Pecak, dan Puncak Semeru. ‘’Upacara Tawur Labuh Gentuh, Walikrama dan Pengusaban juga dilakukan setiap tahunnya, akan tetapi agenda tahunan ini berbeda dengan agenda lima tahunan,’’ jelas Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Lumajang, Edy Sumianto, S. Ag. Salah satu perbedaan ada pada jumlah hewan pengurbanan yang digunakan. Jika agenda tahunan hanya memakai satu ekor kerbau dan hanya dirayakan di Pura saja. ‘’Untuk Panca Walikrama yang diadakan lima tahunan, menggunakan 11 ekor kerbau dan dirayakan di 3 berbeda termasuk yang spesial di puncak gunung tertinggi di pulau Jawa, Semeru,’’ tambahnya. Lebih lanjut, Edy Sumianto mengungkapkan upacara Tawur Labuh Gentuh, Panca Walikrama dan Pengusaban, akan dihadiri oleh umat Hindu dari beberapa daerah diIndonesia. ‘’Setidaknya umat Hindu dari 4 Provinsi akan menghadiri upacara akbar iniyaitu dari Bali, Jawa Timur, Lampung, dan Jawa Tengah,’’ tambahnya. Q yat
Hakim Tolak Permohonan Praperadilan terhadap Kapolsek Madiun, Bhirawa Sidang Praperadilan dengan termohon Kapolsek Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, kembali digelar di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, dengan agenda putusan, Selasa (10/6). Dalam amar putusannya, hakim menilai, permohanan Praperadilan yang diajukan oleh pemohon, tidak dapat diterima karena belum ada produk hukum dari termohon berupa SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) dalam perkara yang dilaporkan oleh pemohon. Karena perkara yang dilaporkan oleh pemohon, sedang dalam proses dan tidak dihentikan. "Menimbang bahwa, perkara dalam hal ini terletak pada tataran yuridis formal. Karena dalam KUHAP (Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana) tidak mengenal adanya SP3 secara diam-diam seperti yang disebutkan pemohon. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata hakim tunggal, Hendri Irawan, dalam amar putusannya. Atas putusan ini, pemohon Praperadilan, Fendi Puguh Prasetya, mengaku sudah mengira putusan hakim menolak permohonannya. Karena menurutnya, tujuan utama diajukannya Praperadilan hanya untuk 'menekan' penyidik agar memperhatikan kasus yang dilaporkan dan segera melimpahkan ke Kejaksaan. "Tujuan kita bukan kalah menang. Tapi agar penyidik lebih memperhatikan kasus yang saya laporkan. Ternyata setelah kita Praperadilkan, langsung ada atensi dari penyidik. Buktinya, ketika permohonan Praperadilan saya daftarkan tanggal 20 Mei lalu, SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) juga dikirim ke Kejaksaan hari itu juga," kata Fendi, usai sidang.Q dar
Malang, Bhirawa Berangkat dari Posko Pemenangan Prabowo-Hata, di Jalan Kembang Setaman, Kota Malang, Selasa (10/6) kemarin, sebanyak enam orang offroader relawan pendukung Prabowo, menuju Posko Pemenangan Rumah Polonia Jakarta. Ketua tim pemenangan Prabowo-Hatta, Bambang Taufik DHT, mengutarakan para relawan ini, sengaja menempuh jalur yang tidak biasa ditempuh kendaraan umum.
mb2/bhirawa
Ribuan Warga Menuntut Penghapusan Kredit menduduki kantor Pemkab.
Tak Ada Penghapusan Kredit Bagi Terdampak Kelud Kediri, Bhirawa Otaoritas Jasa Keuangan (OJK) Kediri menegaskan tidak ada penghapusan atau pemutihan kredit bagi debitur yang terdampak kelud. Kendati korban kelud yang tergabung dalam aliansi warga Kelud (AWK) meminta agar OJK Kediri memhapuskan semua kredit, Selasa (10/6). Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kediri Bambang Hermanto mengatakan, Kibijakan dari kantor pusat OJK hanyalah perlakukan khusus terhadap debitur daerah yang terdampak bencana, sehingga beditur segera mengajukan penyelamatan kredit (Restrukturisasi) di bank yang bersangkutan, karena di khawatirkan jika tidak segera dilakukan para debitur akan masuk kategori bermasalah yang imbasnya akan merugikan pada debitur itu sendiri. "Yang jelas kebijakan yang dikeluarakan jasa otritas keuangan hanya perlakukan khusus terhadap debitur di daerah bencana, berupa restrukturisasi , jadi untuk pemutihan dan penghapusan itu bukan termasuk kebijakan dari OJK" kata Bambang Hermanto saat ditemui di kantor Bank Indonesia Cabang Kediri. Dia menjelaskan bagi debitur yang telah melakukan restruturisasi Kredit nantinya akan di tetapkan sebagai Debitur Kredit lancar untuk tiga tahun kedepan paska bencana kelud yang terjadi 13 februai 2014, menurut kebijakan OJK ini dilakuakan agar tidak merugikan salah satu pihak (pihak Bank-Debitur), sehiingga Debitur yang tidak melkukan restrukturisasi bisa perlakukan secara normal. "Jika debitur terdampak kelud tidak melakukan resrtukturisasi akan diperlakukan debitur normal Artinya jika debitur ini menunggak, atau mendapat keringanan akan diperlakukan seperti debitur normal, untuk
itu bulan juni ini nanti bagi debitur untuk segera melakukan resstrukturisasi agar kedepanya tidak masuk dalam kategori Kredit bermasalah" terangnya. Diketahui dari data OJK, jumlah debitur mendapatkan kebijakan akibat meletusnya Gunung Kelud ada sekitar 8887 debitur di 13 Kecamatan di Tiga Kabupaten, sementara yang telah melakukan restrukturisasi hanaya 3332 debitur. Dan jika dilihat dari jumlah debitur yang melkukan restrukturisasi hanya sekitar 30 persen maka ribuan debitur yang tidak melakukan ressrtruturisasi terncam di blaklist oleh bank. Sementara itu, hingga berita ini dirilies, aliansi warga kelud masih mwlkukan orasi di depan kantor Pemkab Kediri, dan berencana akan melakukan aksi di BI kediri, di pemkab masa menuntut agar Pemkab segera membentuk Badan Penaggulanagan Bencana Daerah(BPBD) pasalnya Kabupaten Kedri dinilai daerah yang rawan bencana. Menaggapi hal itu Kabag Humas Pemkab Gresik Edy Purwanto mengatakan meski Pemkab Gresik masih belum memilki lembaga BPBD namun Pemkab tetap mengutamakan penanganan korban kelud , terbukti. Bupati memebri respon positif terhadap korban bencana kelud, sehingga tidak ada korban jiwa. "Yang perlu diketahui untuk membentuk lembaga baru kita memikirkan aset baru, kantor baru, dan dan pejabat tidak satu dan harus mendapatkan persetujuan dari DPRD. " kata Edy Purwanto. Diketahui aksi ini dipicu karena menurut warga meski pemerintah telah memberiakan rekomendasi untuk meringankan kredit bagi debitur namun ternyata hingga saat ini masih terjadi teror dan intimidasi dari pihak bank, motor-motor yang menjadi alat produksi petani diramapas di jalan karena belum membayar kreditnya.Q mb2
Ongkos Haji Ditetapkan Rp 38 Juta Bojonegoro, Bhirawa Kasi Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bojonegoro, Wakhid Priyono mengatakan, biaya penyelenggaraan haji tahun ini diperkirakan turun. “Rata-rata penurunan untuk setiap embarkasi ditetapkan sebesar US$ 308 (sekitar Rp 3,5 juta),” kata Wakhid Priyono ketika dikonfirmasi Bhirawa, Selasa (10/6).
7
Hal itu sesuai Peraturan Presiden (Perpres) No 49/2014 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2014 telah memutuskan besaran BPIH tahun ini sebesar 3.308,9 USD. “Sebenarnya biaya haji mencapai sekitar Rp 51 juta. Tetapi karena ada dana optimalisasi, maka menjadi sekitar Rp38 juta,” terangnya. Wakhid menuturkan, dari 1.040
Calon Jemaah Haji (CJH) Bojonegoro yang sudah menyetorkan dana awal sebesar Rp25 juta. “Pelunasan dilakukan mulai 11 Juni sampai 9 Juli 2014. Namun saat melakukan pelunasan, mereka juga akan diberikan living cost sebesar Rp 5 juta,” tuturnya. Ia menjelaskan, jika CJH tidak bisa melakukan pelunasan hingga batas waktu yang ditentukan, maka
namanya akan masuk ke daftar tahun berikutnya dan diberi kesempatan hingga dua kali. “Sejak 2012 kemarin sudah ada 80 jemaah yang menumpuk,” ujarnya. Wakhid menambahkan, setelah melakukan pelunasan, nanti akan diberikan pembekalan manasik haji 10 kali. “Manasik tersebut yang 7 kali dilakukan di KUA dan 3 kali di Kemenag,” pungkasnya.Q bas
Menurut Bambang Taufik, dengan menelusuri jalur offroad, simpatisan ini akan menghampiri masyarakat, diperkampungan terpencil, guna menyerap aspirasi mereka, yang nantinya akan disampaikan kepada Prabowo Subianto. "Mereka akan membawa pesan khusus masyarakat kepada Prabowo, agar jika kelak terpilih menjadi Presiden memperhatikan nasib mereka," terangnya. Direncanakan, para relawan ini, akan menempuh jalur selatan, mereka menuju Blitar, dengan membelah Gunung dan kawasan terpencil dari daerah Dieng. Di setiap daerah simpatisan ini akan di jemput oleh relawan Prabowo Hata, dari beberapa daerah. Setiap di Posko Pemenagan Prabowo-Hata, mereka akan beristirahat. "Perjalanan dilakukan siang hari, selama 16 hari, malamnya beristirahat, di daerah-daerah terpencil mereka akan menemui masyarakat, jadi mereka akan menggali informasi sekaligus menyampaikan programprogram Capres PrabowoHata, dan keinginan dan masyarakat akan langsung disampaikan," terangnya. Simpatisan ini juga membawa dukungan dari sejumlah komponen masyarakat
seperti Anak Kolong, GMFKPPI, Mahasiswa, Majelis Taklim, dan beberapa komunitas di luar partai pengusung pasangan Merahputih ini. "Ide menuju Jakarta lewat jalur Offroad ini, murni dari komunitas, kita hanya memberangkatkan," terangnya. Jalur yang akan ditempuh adalah Blitar, Trenggalek Ponorogo, Tawangmangu Solo, Jogjakarta, Cilacap, Bumiayu, Brebes, hingga ke Hambalang, sebelum mereka finish di Rumah Polonia. Enam offroader, yang berangkat itu antara lain, Oni Risdian, Abdul Malik Faisol. Koirul Santoso, Farid Imam Ismail, Budi Herawan, dan Catur Paidjo. Sementara itu, sebelumnya juga dilakukan Deklarasi Pemenangan PrabowoHata, di Karanglo Singosari. Relawan yang di pimpin oleh H. Ahmad Tirmidzi ini, mendapat dukungan dari seluruh elemen masayarakat Kota Malang, Mahasiswa dan Dosen. Salah satu dosen yang hadir pada deklarasi relawan pemenangan PrabowoHata, adalah Prof. Soeharto dari Universitas Brawijaya (UB). Soeharto bahkan menyampaikan orasi terkait dengan dukungannya kepada Prabowo-Hata.Q mut
Dewan Desak Pemkab Tekan Lonjakan PSK Terkait Rencana Pemkot Surabaya Menutup Lokalisasi Dolly Kab Malang, Bhirawa Anggota DPRD Kabupaten Malang mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang untuk segera melakukan pendataan baru pada tempat-tempat lokalisasi Pekerja Seks Komersial (PSK) yang tersebar di wilayah kabupaten setempat. Hal itu karena rencana penutupan lokalisasi PSK Dolly Surabaya. Menurut, Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Malang Purnowo Anwar, Selasa (10/6), kepada Bhirawa, dengan Pemkab melakukan pendataan terhadap penghuni lokalisasi, hal l tersebut agar penghuni lokalisasi tetap terkontrol. Sehingga diharapkan Pemkab melakukan kerjasama dengan masyarakat, serta tokoh-tokoh agama supaya di Kabupaten Malang tidak terjadi lonjakan penghuni lokalisasi akibat tutupnya lokalisasi Dolly. “Jika lokalisasi tidak terkontrol, yang pasti akan berdampak pada masalah sosial di masyarakat. Sehingga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai penegak ketertiban dan keamanan masyarakat harus tegas untuk menindak lokalisasi liar. Dan selain itu, Pemkab juga jangan terus membuka pintu lebar kepada para pengelola lokalisasi, untuk terus menambah penghuni lokalisasi,” tegasnya. Purnomo mengatakan, bila di Kabupaten Malang terjadi booming PSK, disebabkan dampak penutupan lokalisasi Dolly, maka dikhawatirkan terjadi berbagai gesekan antar masyarakat dengan pemerintah daerah. Sehingga mengakibatkan persoalan baru terkait ketertiban dan keamanan di wilayah kabupaten ini. Q cyn
Penyelenggaraan Pilpres Dituntut Lebih Nyaman dan Berkualitas Para penegak hukum dan penyelenggara Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 Kota Batu, dituntut untuk memperbaiki kualitas penyelenggaran pemungutan suara. Tuntutan ini diterima setelah mereka mengikuti teleconference atau video konferensi bersama Kapolda Jawa Timur yang digelar di Mapolresta Batu, Selasa (10/6). “Dalam teleconference ini, kita telah mendapatkan beberapa evaluasi dari penyelenggaran pemilihan legislative (pileg) kemarin. Dari evaluasi tersebut, ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian lebih dan dituntut untuk diperbaiki,” ujar Kapolresta Batu, AKBP Windiyanto Pratomo, Selasa (10/6). Selain kepolisian, dalam teleconference ini juga diikuti oleh penegak hukum dari kejaksaan, komisioner KPU, panwaslu, dan DPRD. Kapolresta menjelaskan beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian lebih adalah, distribusi dan pengamanan logistic pemilu, pengamanan dan kenyamanan
selama pemungutan suara berlangsung, hingga kesuksesa/ kelancaran penghitungan suara. Artinya, diharapkan nanti tidak ada/ tidak terjadi kecurangan akibat adanya rekayasa hasil penghitungan suara. “Dengan kesuksesan ini diharapkan tidak ada pemungutan suara ulang akibat adanya tindak kecurangan tersebut,” tambah Windiyanto. Khusus pengamanan Pilpres di Kota Batu, katanya, pihaknya telah menyiapkan 480 personel yang siap diterjunkan. Dan sebagai sebuah Kota Wisata, khusus di Kota Batu akan lebih sering melakukan cipta kondisi dan razia. Adapun razia ini dilakukan
di pintu-pintu masuk/ perbatasan Kota Batu. Razia ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya pihak/ pendatang yang mencurigakan dengan berpura menjadi wisatawan. Sejak masa kampanye dimulai, polres telah menyelenggarakan razia pendatang tersebut. Hal ini akan terus dilakukan hingga masa pemungutan suara, dan penghitungan suara. Dan bukan tidak mungkin razia ini akan terus dilakukan meskipun pemungutan suara pilpres telah selesai. Bagaimana untuk pelaksanaan kampanye agar bisa berjalan aman? Orang nomor satu di Mapolresta Batu ini akan segera melakukan kordinasi dengan penyelenggara pilpres. Baik itu Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), hingga Panitia Pengawas (Panwas). Untuk itu ia berharap KPUD segera menyerahkan jadwal kampanye masingmasing calon presiden (capres)
yang hingga saat ini belum diterimanya. Saat hal ini dikonfirmasi ke KPUD, mereka membenarkan jika belum menyerahkan jadwal kampanye pilpres ke kepolisian. Karena khusus untuk pilpres, jadwal kampanye dibuat langsung oleh KPU Pusat, dan didistribusikan ke masing-masing daerah. “Hingga saat ini kami (KPUD Batu-red) juga belum mendapatkan jadwal kampanye dari KPU Pusat. Dan ketika jadwal tersebut telah kami terima, kami juga akan langsung memberikannya ke kepolisian,” ujar Komisioner KPUD, Supriyanto. Adapun untuk lokasi terlarang untuk kampanye pilpres di Kota Batu, katanya, tidak ada perubahan (tidak berbeda) dengan masa Pileg kemarin. Begitu juga terkait hal-hal yang dinilai sebagai pelanggaran kampanye juga tidak mengalami perubahan.Q nas
nas/bhirawa
Para penegak hukum, penyelenggara Pemilu, Panwas, dan legislatif saat mengikuti teleconference di Mapolresta Batu, Selasa (10/6).
OLAHRAGA
8 LINTASAN
Panpel Siapkan 30.000 Tiket Laga U-19 Pekanbaru, Bhirawa Panitia Pelaksana (Panpel) laga uji coba Timnas U-19 melawan Pra PON Riau di Stadion Utama, Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, telah menyiapkan sekitar 30 ribu tiket. “Perkiraan kami penonton akan banyak maka tidak digelar di Stadion Kaharudin Nasution di Rumbai,” kata Sekretaris Asprov PSSI Riau Zulfahmi Adrian di Pekanbaru, Selasa. Menurut dia, untuk mengatasi membludak penonton pada pertandingan persahabatan yang digelar Senin (16/6) itu panitia menjual tiket secara online dan juga di loket stadion. Sedangkan panpel mematok harga tiket untuk kelas I (VIP) sebesar Rp100.000, VIP tribun Timur Rp75.000, kelas II yakni Rp50.000 untuk tribun Utara dan Selatan serta Rp25.000 kelas III. Dia mengatakan Timnas U-19 mengelar acara Tur Nusantara, setiap pertandingan di daerah lain banyak ditonton oleh pengemar fanatik dan stadion penuh. Sebagai antisipasi, katanya, maka pertandingan itu tidak dilaksanakan di Rumbai markas tim PSPS, melainkan di Stadion Utama yang merupakan tempat pembukaan PON XVIII/2012. Namun kapasitas tempat duduk Stadion Kaharudin Nasution di Rumbai hanya sebanyak 7.000, hal itu tentu sangat dikhawatirkan bila banyak penonton yang berminat. Dia mengharapkan kepada penonton yang menyaksikan laga tim asuhan Indra Syafri itu di Stadion Utama Riau tanpa harus khawatir dengan kondisi jumlah penonton yang menyaksikan pertandingan.Q ant
Indra Sjafri
Rabu Legi 11 JUNI 2014
Persebaya Krisis Pemain Surabaya, Bhirawa Sebanyak delapan pemain Persebaya bakal memperkuat Timnas senior maupun Timnas U23. Selain itu ada beberapa pemain tim berjuluk bajol ijo itu saat ini mengalami cedera. Kondisi ini membuat kesebelasan yang dilatih oleh Rachmad Darmawan itu mengalami krisi pemain. Delapan pemain yang dipanggil Timnas, lima diantaranya memperkuat Timnas U23, yakni Novri Setiawan, Fandi Eko Utomo, Manahati Lestusen, Alfin Tuasalamony dan Dedi Kusnandar. Sedangkan tiga pemain lainnya bergabung dengan Timnas Senior. Mereka adalah kapten tim Greg Nwokolo, Rocardo Salampessy dan Hasim Kipuw. Selain pemanggilan Timnas, Persebaya juga dihadapkan dengan cedera pemain. Sebanyak tiga
pemain tengah menjalani proses pemulihan cedera. Mereka adalah Ahmad Hisyam Tolle, Firmansyah dan Abdul Rahman Lestaluhu. Dari total 22 pemain, Persebaya kini hanya memiliki 11 pemain saja, rinciannya delapan pemain lapangan dan tiga penjaga gawang. Jumlah itu sudah termasuk gelandang asing asal Liberia yang baru tiba akhir pekan lalu, Isaac Pupo. “Siapa sih yang tak keberatan. Kehilangan pemain delapan pemain dan hanya menyisakan delapan pemain lapangan jelas berat untuk kami. Untuk menggelar uji coba saja tak cukup,” keluh Rahmad Darmawan. “Harus diakui, kondisi ini membuat kami kekurangan pemain. Mungkin masih ada kemungkinan Rocardo tak berangkat karena cedera. Tapi tetap saja kurang,” imbuh Rahmad. Pemusatan latihan Timnas senior akan dimulai pada tanggal 12 Juni dan selesai 26 Juni. Sementara Timnas U-23 mulai menjalani Pemusatan Latihan mulai 15 Juni hingga 23 Juni 2014. Q wwn
Indra Sjafri Beri Pelatihan Pelatih SSB Padang, Bhirawa Pelatih Timnas Indonesia U-19 Indra Sjafri memberikan pelatihan terhadap 40 pelatih Sekolah Sepak Bola yang ada di Kota Padang, Sumatera Barat, Selasa (10/6). “Kita sengaja mengundang Indra Sjafri pada acara ini agar bisa berbagi pengalaman dengan pelatih SSB di Kota Padang untuk bisa menyerap teknik dan ilmu pelatih,” kata Panitia Penyelenggara Agus Suardi di Padang, Selasa. Ia menjelaskan, Indra Sjafri yang saat ini sedang membawa Timnas U19 ke Kota Padang dalam rangkaian uji coba tur nusantara jilid dua berhadapan dengan tim Semen Padang U-21 berkesempatan menularkan pengalaman pelatihnya pada pelatih SSB. Dikatakan Agus, Indra yang juga merupakan kelahiran Sumatera Barat merupakan mantan pemain sepak bola PSP Padang pada era 1990 an banyak mengenal karakter dan tipikal sosok pemain bola ranah minang. Hal itu, katanya, tentu memudahkan dia untuk bisa memahami dan memberi masukan terhadap pelatih SSB yang ada di Kota Padang. “Sebelum melatih Timnas U-19 ia juga berpengalaman dalam melatih pesepak bola usia dini, dan tentunya pengalaman tersebut menjadi masukan positif bagi pelatih SSB,” katanya. Ia menambahkan, pelatih SSB tentu punya kesulitan tersendiri dalam membentuk tim yang baik, selain faktor pemain yang masih berusia kecil, karakter dan prilaku tentu jadi hal yang mutlak dalam membina pemain SSB. Agus mengakui, sejak keberhasilan Timnas U-19 meraih prestasi, banyak pemain SSB antusias mengikuti pembinaan dalam klub SSB, hal itu tentunya punya keinginan untuk bisa meraih hal yang sama dalam karir sepak bola.Q ant
wawan triyanto/bhirawa
Untuk menjaring atlet difabel, Dispora Jatim kembali menggelar Pepaperda 17-19 Juni di Surabaya.
Jaring Atlet Difabel, Dispora Gelar Peparpeda Surabaya, Bhirawa Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan (Dispora) Jatim akan menggelar Pekan Paralympic Pelajar Daerah (Peparpeda) 1719 Juni di Surabaya. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaring atlet difabel berbakat yang disiapkan untuk mengikuti Pekan Paralympic Pelajar Nasional (Peparpenas) Jabar pada 2015. Sebelumnya, Dispora Jatim juga sudah melakukan talent scouting atau program pencari bakat atlet di fabel ke lima daerah, yakni Kota Kediri, Tulungagung, Kota Mojokerto, Sidoarjo dam Kota Malang. Menurut Kepala Dispora Jatim, Dr Sugeng Riyono, saat ini Jatim memang membutuh atlet difabel untuk diturunkan di Pepapernas Jabar 2015. "Kami akan memanfaatkan Pepaperda untuk menjaring atlet berbakat, selain itu kita juga sudah melakukan program talent scouting," katanya, Selasa (10/6). Saat ini Jatim tengah menggali atlet difabel potensial, sebab pada Peparpernas VI Jakarta 2013 berhasil menempati urutan ke empat dengan meraih 7 emas, 5 perak, 3 perunggu. Sedangkan juara umum diraih oleh Jabar dengan 14 emas, 7 perak, 6 perunggu, peringkat kedua, Riau 13 emas, 4 perak, 4 perunggu, ketiga Papua 8 emas, 2 perak, 2 perunggu dan kelima Jateng 6 emas, 11 perak dan 7 perunggu.
Prestasi tiu cukup bagus mengingat pada Pepapernas 2011 Riau, Jatim hanya menempati peringkat delapan. "Harapan kami bisa menempati peringkat tiga atau dua besar di Peparpenas Jabar nanti," katanya. Kepala Bidang Pengembangan Olahraga Rekreasi, Harti'in SH mejelaskan, saat ini baru 15 kabupaten/kota yang sudah siap mengikuti even tahunan tersebut, seperti Surabaya, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Blitar, Kabupaten Blitar, Kabupaten Pasuruan, Jombang, Tulungagung, Trenggalek, Magetan, Pacitan, Jember, Banyuwangi, Lamongan dan Bojonegoro. "Biasanya menjelang pelaksanaan, jumlah daerah yang ikut akan bertambah," katanya. Lebih lanjut ia menjelaskan, nomor pertandingan di Pepaperda kali ini adalah, tenis meja, bulu tangkis dan atletik. Untuk atletik akan melombakan tiga nomor yakni lari, lompat jauh dan tolak peluru. Sementara itu Pelatih difabel adal Kota Kediri, Karmani mengaku sudah memiliki atlet baru untuk bisa meraih medali di event ini. "Selama ini kami mengandalkan Nanda Mei, tapi saya juga memiliki bibit baru yang akan diturunkan di Pepaperda," katanya. Seperti diketahui, Juara umum Pepaperda 2013 diraih oleh Kabupaten Malang dan Trenggalek. Kedua daerah itu samasama meraih tiga medali emas. Q wwn
Pelatih Arema Cronus Tidak Liburkan Pemain Selama Puasa Malang, Bhirawa Pelatih Arema Cronus Indonesia Malang, Jawa Timur, Suharno tidak akan meliburkan pemain dari latihan rutin selama bulan puasa karena latihan bakal digelar setelah shalat Tarawih. “Kami tidak mungkin memaksakan pemain berlatih pada pagi atau sore hari karena sebagian besar pemain adalah muslim. Kemungkinan latihan rutin kita gelar pada malam hari setelah salat Tarawih,” kata Suharno, Selasa. Menurut dia, latihan yang digelar pada malam hari atau setelah salat Tarawih tidak membuat tim pelatih canggung dalam memberikan menu latihan, sekalipun itu menu berat, yakni menggenjot fisik
pemain, bahkan lebih efektif. Ia mengaku selama jeda kompetisi yang relatif cukup panjang itu bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki stamina dan fisik pemain yang sempat menurun ketika menghadapi jadwal super padat karena Arema juga mengarungi kompetisi internasional di ajang AFC Cup. Saat ini, lanjutnya, latihan rutin memang diliburkan selama sekitar 10 hari dan banyak pemain pulang kampung, termasuk pemain asing yang pulang ke negara masing-masing. “Pemain akan kembali berlatih pada pertengahan bulan ini,” ujarnya. Usai dijamu Persegres Gresik United (5/6), pemain
langsung diliburkan selama 10 hari dan akan berlatih kembali pada hari Senin (16/ 6). Kompetisi resmi atau Liga Super Indonesia (LSI) jeda selama dua bulan karena ada perhelatan Piala Dunia, Ramadan, dan Lebaran. Sementara itu, perburuan pemain baru untuk menambah amunisi Arema pada putaran kedua sudah dihentikan sehingga Jimmy Suparno menjadi satu-satunya pemain baru bagi tim Singo Edan pada putaran kedua LSI. CEO Arema Iwan Budianto menegaskan dalam bursa perburuan pemain baru pada putaran kedua LSI, Arema tidak akan merekrut pemain baru lagi. “Tidak akan ada tambahan pemain baru,” tandasnya.Q ant
Rabu Legi 11 JUNI 2014
NASIONAL-POLITIK
KILAS NASIONAL
Panglima OPM Kawasan Yapen Tewas Tertembak Jayapura, Bhirawa Panglima Organisasi Papua Merdeka (OPM) Rudi Orari tewas tertembak pada Selasa. Kapolda Papua Irjen Tito Karnavian kepada ANTARA membenarkan tewasnya pimpinan kelompok bersenjata yang senantiasa mengganggu masyarakat dan aparat keamanan. Kapolda Papua juga menyebutkan kelompok tersebut tega menganiaya tokoh agama dengan menyuruh yang bersangkutan memakan tanah. “Rudi Orari bukan panglima OPM, tetapi pimpinan kelompok kriminal bersenjata, karena selama ini melakukan tindakan kriminal,” kata Irjen Pol Tito. Menurut dia, tertembaknya Rudi Orari itu berawal dari adanya laporan pembunuhan terhadap Erens Aninam yang diduga dilakukan Elias Aninam sehingga aparat keamanan mendatangi tempat kejadian perkara di Kainui. Sesaat setelah menerima laporan, kemudian Kapolres AKBP Gatot menuju lokasi, namun dihadang oleh kelompok Rudi Orari sehingga terjadi kontak tembak di Kampung Konti Distrik Angkasera, Kabupaten Kepulauan Yapen. “Saat kontak senjata itu, Rudi Orari tewas tertembak dan berhasil disita kembali satu pucuk senjata jenis V5 bersama lima magazen,” katanya. Kelompok Rudi Orari selama ini beroperasi di wilayah Kepulauan Yapen hingga Mamberamo dengan kekuatan sekitar lima hingga enam pucuk dengan jumlah anggota sekitar 30 orang.Q ant
Istana Klarifikasi Pemberhentian Prabowo Jakarta, Bhirawa Juru bicara Presiden Julian Aldrin Pasha membenarkan adanya Keputusan Presiden Nomor 62/ABRI/1998 yang ditandatangani oleh Presiden Bacharudin Jusuf Habibie (waktu itu) pada 20 November 1998 mengenai pemberhentian dengan hormat Letjen TNI (waktu itu) Prabowo Subianto dari dinas keprajuritan Angkatan Bersenjatan Republik Indonesia dengan hak pensiun perwira tinggi (PATI). “Kepres itu merujuk atas surat Menhankam/Pangab saat itu ya, dan dari usulan yang diperhatikan dalam penertiban Kepres itu berasal dari usulan Pangab, maka intinya adalah memberhentikan dengan hormat Letjen Prabowo Subianto dari kedinasannya di TNI,” kata Julian di Komplek Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/6) kemarin.
Julian mengatakan, Presiden SBY mengetahui adanya kebocoran Keppres pemberhentian Prabowo maupun surat dari Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang ramai di media massa sosial akhir-akhir ini. “Presiden SBY menekankan Keppres pemberhentian dengan hormat dan hak pensiun ke Prabowo tidak rahasia. Namun peredarannya yang
terjadi menjelang Pilpres 2014 dikhawatirkan dimanfaatkan pihak yang tak bertanggung jawab,” ujar Julian. Meski tidak harus rahasia, menurut Julian, Presiden SBY menilai peredaran surat tersebut secara luas di masyarakat juga tidak pada tempatnya. “Ya itu tentu sesuatu hal yang tidak harus terjadi. Ini yang mungkin sedang dilakukan investigasi internal TNI kenapa surat yang sifatnya rahasia itu bisa keluar dan beredar di masyarakat di ruang publik. Itu yang menjadi pertanyaan sebenarnya,” papar Julian. Pemberhentian Dengan Hormat Dalam kesempatan itu Julian mengemukakan, dalam
Kepres 62/1998 yang ditandatangani oleh Presiden Habibie itu tegas disebutkan memberhentian Letjen Pra bowo Subianto di TNI dengan hormat. Prabowo juga mendapatkan hak pensiunnya. “Intinya menyatakan pemberhentian dengan hormat dan dengan hak pensiun kepada Prabowo Subianto. Jadi saya kira saya berhenti di sana karena ini sudah menjadi perhatian dan pembicaraan di ruang
KPK Harus Diperkuat dan Diperluas
antara foto
Relawan Merah Putih Sejati menyemarakan acara deklarasi dukungan mereka kepada pasangan capres cawapres Prabowo Subianto - Hatta Radjasa di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Selasa (10/6). Acara tersebut juga diisi dengan pidato politik dari Prabowo dan Aburizal Bakrie.
Sahabat ARB Deklarasi Dukung Prabowo-Hatta Jakarta, Bhirawa Ribuan massa yang tergabung dalam Relawan Merah Putih Sejati mendeklarasikan dukungannya kepada capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Selasa (10/6) kemarin. Ketua Merah Putih Mayjen TNI (Purn) Amir Hamka mengatakan gerakan relawan yang dipimpinnya itu mendukung Prabowo-Hatta karena dianggap lebih berpengalaman dengan penggemblengan ala tentara. “Kami berharap Pak Prabowo apabila memimpin bisa perhatikan rakyat kecil seperti yang dulu ia lakukan ke kesatuannya. Perhatiannya ke prajurit begitu tinggi. Mudah-mu-
dahan rakyat diperhatikan seperti bapak memimpin batalyon,” kata Amir. Relawan Merah Putih Sejati terdiri dari sejumlah komunitas dari 15 kampus serta mantan bintara pembina desa (babinsa). Selain itu, kelompok itu juga terdiri dari sejumlah komunitas lain seperti Sahabat ARB, Naqsabandiyah Khalidiyah, Pendekar Banten, Putra Asal Lamongan, Sekar Madiun, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Serang, Komunitas Kyai, Remaja Masjid DKI Jakarta, Persatuan Angkot Bogor, Persatuan Pedagang Pasar Senen, Asosiasi Pedagang Kaki Lima Jakarta Selatan, Alumni Institut Pemerintahan, dan kepala
suku Sorong, Papua Barat. Mereka mendeklarasikan dukungan di Tugu Proklamasi di mana dulu Presiden pertama Indonesia, Soekarno, membacakan teks proklamasi yang menandakan kemerdekaan Tanah Air. Prabowo Subianto yang menghadiri deklarasi dukungan itu berterimakasih kepada para relawan yang dengan tulus mendukungnya. “Saya yang paling sadar, banyak yang lebih pantas dari saya untuk maju jadi presiden. Saya merasa adalah ‘kebetulan’ mendapat kepercayaan. Kami rasakan dukungan demi dukungan datang. Meski punya partai tapi kita butuh relawan, terima kasih atas dukungannya,” ucapnya. Q ant
Jakarta, Bhirawa Lembaga KPK (Komisi Pemberanta san Korupsi) tidak hanya diperkuat, tapi harus diperluas sampai ke pelosok tanah air. KPK bukan hanya ada di Jakarta, tapi KPK harus ada di provinsi, kabupaten/kota maupun desa. Pembangunan hukum harus merata sampai ke pelosok tanah air, Khususnya kawasan Indonesia Timur yang selama ini masih terabaikan. Demikian intisari yang dilontarkan dalam dialog menyongsong Presiden terpilih 2014, yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Indonesia Timur.a(anggotanya warga Indonesia Timur di Jakarta). Dialog dipandu oleh Wakil Ketua DPD RI La Ode Ida, didampingi tokoh tokoh Indonesia Timur, antara lain Petrus,Robert, Evelin Ratucinsina. Harapan mereka, Presiden baru nanti mengedepankan pembangunan kawasan Indonesia Timur. Hal itu disuarakan mereka, setelah melihat visi-misi dan program kerja kedua Capres (dalam debat semalam) dinilai kurang memihak pada pembangunan Indonesia Timur. Kata mereka, selama ini pembangunan hanya terpaku dipusat, dan sangat sedikit di daerah. Ketimpangan pembangunan ini sering kali menimbulkan gejolak di daerah yang pada gilirannya menggoyahkan pemerintahan. “Indonesia Timur harus berkem bang sejajar dengan kawasan lain. Untuk itu, harus ada tokoh profesional Indonesia Timur yang duduk dalam Kabinet. Siapapun Presidennya. Pendekatan dan dialog dengan kedua Capres/Cawapres yang telah saya lakukan, semuanya juga terkait itu. Bukan diamksud untuk pro ini pro itu, bukan,” ujar La Ode Ida menanggapi berita di koran koran. Lebih jauh para tokoh Indonesia Timur menyoroti lemahnya penegakan hukum di daerah. KPK meskipun telah menangani masalah korupsi, tetapi masih menindak koruptor di pusat, Belum mengurusi koroptor di daerah. Mereka melihat, korupsi itu hulunya di pimpinan Parpol, di pimpinan Fraksi, di pimpinan Komisi dan ujungnya para anggota DPR. Maka revolusi peromba kan mental sangat mungkin untuk mengatasi bibit bibit koruptor. Sedang memajukan pendidikan juga penting bagi perkembangan SDM kawasan Timur. Q ira
Pengungsi Sinabung Harus Segera Direlokasi
Menpora Tak Bermaksud Hambat MRT Jakarta, Bhirawa Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo mengatakan somasi yang dilayangkan kementeriannya kepada Pemprov DKI Jakarta tidak untuk menghambat pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) namun guna mengingatkan agar kedua pihak dapat berkomunikasi lebih baik. “Kalau soal somasi saya kira itu harus dilakukan karena kita menerapkan tertib peraturan. Jadi artinya seorang pejabat jangan seenaknya mengumbar statement apalagi ternyata setelah dicek anak buahnya sendiri yang melakukan kesalahan, dan dia baru tahu setelah dilakukan pengecekan,” kata Roy di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Selasa (10/6) kemarin. Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo sebelumnya melayangkan somasi kepada Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok atas pernyataannya yang menuding pihak Kemenpora sebagai penyebab keterlambatan pembangunan proyek Mass Rapid Transportation (MRT). Kemenpora mengirimkan somasi kepada Pemprov DKI dalam hal ini Plt Gubernur DKI, pada 9 Juni 2014, agar segera minta maaf dan mencabut pernyataan bahwa yang menghambat proyek MRT adalah Kemenpora. Hal itu terkait izin pembongkaran Stadion Lebak Bulus, Jakarta Selatan, yang belum dikeluarkan Kemenpora. Menurut dia, pihaknya baru menerima sejumlah persyaratan terkait izin alih fungsi lahan Stadion Lebak Bulus, Jakarta Selatan, pada Senin (9/6) pagi. Sementara dalam pemberitaan yang berkembang, terkesan seolah-olah dokumen persyaratan tersebut sudah diberikan Pemprov DKI kepada Kemenpora sejak lama.Q ant
publik,” pungkas Julian. Adapun terkait bocornya surat Dewan Kehormatan Perwira (DKP), Julian enggan menanggapinya. Ia juga menyatakan Presiden SBY tidak memberikan reaksi terhadap surat DKP yang juga beredar di masyarakat. Q ist
Julian Aldrin Pasha
Kementerian PU Uji Coba Teknologi Jalan Pantura Jakarta, Bhirawa Kementerian Pekerjaan Umum tengah melakukan uji coba penerapan teknologi pondasi jalan untuk diaplikasikan di jalan Pantura ruas Ngawi - Bojonegoro Provinsi Jawa Timur. “Terdapat empat teknologi yang tengah kita uji coba untuk mencari solusi tepat bagi konstruksi jalan Pantura Jawa,” kata Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak saat dihubungi di Jakarta, Senin (9/6). Empat teknologi yang tengah diuji coba yakni rigid pavement, pileslab, cakar ayam, dan sarang laba-laba untuk mengetahui usia masing-masing konstruksi apabila diberi beban yang sama pada ruas jalan tersebut. Masyarakat yang melewati jalur Ngawi - Bonegoro dapat merasakan dan melihat langsung konstruksi mana yang lebih dulu rusak atau mana yang masih bertahan menghadapi kondisi alam dan lalu lintas demikian berat. Hermanto mengatakan, teknologi tersebut akan diterapkan pada beberapa bagian di jalan tol yang memiliki tanah ekpansif (mudah susut disaat kemarau, dan mengembang disaat hujan) serta sering dilewati kendaraan dengan beban berat. Ia juga mengatakan akan segera mengumumkan teknologi yang akan dipergunakan untuk jalan Pantura yang penerapannya akan menggunakan kontrak berbasis kinerja untuk menjamin kondisi jalan tetap aman dan nyaman. Hermanto berjanji akan melihat konstruksi yang memiliki daya tahan dan usia lebih panjang serta biaya pemeliharaan lebih murah untuk diaplikasikan di jalan Pantura. Hermanto mengatakan, beberapa konstruksi diantaranya sarang laba-laba dan pile slab memang memiliki daya tahan untuk daerah-daerah yang memiliki tanah ekstrem.Q ant
9
antara foto
Calon presiden nomor urut dua, Joko Widodo (kiri) menemui para pengungsi korban letusan Gunung Sinabung di halaman Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) di kota Kabanjahe, Kabupaten Karo Sumatera Utara, Selasa (10/6).
Jakarta, Bhirawa Calon presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai pengungsi korban erupsi Gunung Sinabung harus segera direlokasi, karena pengungsi sudah terlalu lama di pengungsian. Selain itu, tempat pengungsian yang disediakan sudah siap ditempati, ujar Jokowi, saat mengunjungi pengungsi Sinabung di Masjid Agung Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Selasa (10/6) kemarin. “Masalahnya sudah dimengerti. Semua warga sudah setuju, tempat relokasi juga sudah ada, hanya pelaksanaannya yang harus dilakukan
secepat-cepatnya. Saya rasa persoalan ini mudah kalau ada kemauan,” kata Jokowi. Lebih lanjut Jokowi menilai masalah pendidikan anakanak di pengungsian yang mulai terbengkalai juga harus segera ditangani dengan cara memindahkan pengungsi. “Pengungsi sudah 9 bulan di sini, yang banyak memang terdiri dari anak-anak SD, SMP. Anak SD masih bersekolah. Tapi yang mulai masuk SMA dan perguruan tinggi tidak mempunyai kemampuan, ini yang harus jadi perhatian pemerintah,” ucapnya. Sementara itu, salah seorang
pengungsi yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan kehidupan di pengungsian tak kunjung membaik. “Kami makan kalau pagi cuma mi instan, siang sayur labu atau kol. Kalau malam makan seadanya, kalau ada ya makan kalau tidak ada ya gak makan,” celetuk seorang ibu yang sedang sibuk mengupas labu siam untuk menu makan siang pengungsi. Di Masjid Agung Kabanpanjang terdapat 266 kepala keluarga pengungsi yang terdiri lebih dari 700 orang. Menurut pengungsi, tokoh nasional yang pernah berkunjung sebelum Jokowi adalah Jusuf Kalla dan Wiranto.Q ant
Babinsa Ujung Tombak Pembinaan Teritorial Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan bintara pembina desa (babinsa) adalah ujung tombak pembinaan teritorial yang mutlak dilaksanakan sesuai doktrin pertahanan yang diatur oleh Undang Undang Dasar 1945. “Lanjutkan pembinaan teritorial. Mapping area dibutuhkan sesuai doktrim pertahanan rakyat semesta. Jangan ragu. Panglima bertanggungjawab sepenuhnya,” kata Jenderal Moeldoko di Kendari, Selasa (10/6) kemarin. Jika ada orang yang menolak kehadiran bintara pembina desa dan bintara pembina intelijen semata-mata karena ketidaktahuan mereka soal kepentingan pembinaan teritorial. Doktrin pertahanan rakyat semesta sebagaimana diatur
dalam Undang Undang Nomor 3 adalah kewajiban setiap warga negara untuk membela Negara Kesatuan Republim Indonesia (NKRI). Moeldoko menambahkan babinsa keliru mentransfer informasi ke warga sehingga menimbulkan persepsi bahwa yang bersangkutan mengarahkan warga untuk memilih salah satu pasangan calon presiden. “Tidak benar oknum babinsa mengarahkan, memaksa warga untuk memiliki pasangan calon presiden dan wakil pre-
siden tertentu,” kata Moeldoko. TNI menyadari bahwa pembinaan teritorial yang dilakukan babinsa pada saat ini tidak tepat waktu namun harus tetap dilaksanakan. Pembinaan teritorial semata-mata untuk membantu pemerintah daerah dan masyarakat menuju penyelenggaraan pembangunan dan sosial kemasyarakatan yang lebih baik, kata Panglima. Kapolri Jenderal Polisi Sutarman dan Panglima TNI Jenderal Moeldoko beserta pejabat utama Mabes TNI dan Mabes Polri berada di Kendari, Sulawesi Tenggara serangkaian acara pengarahan pengamanan menjelang Pilpres 9 Juli 2014. Panglima TNI Moeldoko
antara foto
Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko (tengah) bersama Kapolri Jenderal Pol. Sutarman (kedua kiri) tiba di Bandara Haluoleo Kendari, Sultra, untuk memberikan pengarahan kesiapan pengamanan Pilpres 2014, Selasa (10/6). dan Kapolri Sutarman menyampaikan pencerahan dihadapan prajurit TNI-Polri,
PNS lingkup TNI-Polri dan kalangan ibu pertiwi dan Bhayangkari setempat. Q ant
EKONOMI - BISNIS
10 Kurs JUAL
BELI
USD
11,865.00
11,747.00
SGD
9,486.69
9,391.59
EUR
16,124.54
15,961.82
JPY
11,592.57
11,473.92
GBP
19,947.44
19,747.88
sumber: Bank Indonesia (10 Juni 2014)
RAGAM EKBIS
Penyaluran Raskin Tak Terpengaruh Pilpres Surabaya,Bhirawa Beras masyarakat miskin (raskin) ke beradaannya harus tetap dipertahankan walau nanti ada pergantian presiden. Sebab keberadaan raskin masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat miskin. Hal tersebut diungkapkan oleh deputy bidang koordinasi perlindungan sosial dan perumahan rakyat kementerian koordinator bidang Kesra , Chasali Situmorang saat acara sosialisasi program Raskin di Mercure hotel kemarin siang. Menut Chazali, bukan rahasia umum lagi setiap ganti pemimpin ganti pula kebijakan sehingga kebijakan yang ada tidak pernah tuntas dan berhenti di tengah jalan. Ia berharap siapapun yang meminpin negeri ini maka program Raskin harus dilaksanakan. Bahkan ia mendorong warga miskin yang tidak menerima raskin harus berani melorkan ke pihak kepolisian. “Masyarakat juga bisa mengadu ke Kementerian Sosial dengan mengirim SMS ke 1708, Insya Allah akan secepatnya ditindak lanjuti!” Ungkap Chazali, Selasa (10/6). Lebih lanjut ia mengatakan, jika ada kepala daerah yang tidak peduli dengan program raskin, maka harus dicopot dari jabatannya. Chazali juga mengatakan kalau ada kepala daerah yang menolak raskin karena kepentingan politik. “Berangkat dari kenyataan inilah maka diminta agar persoalan Raskin ini tidak dipakai alat politik. Persoalan Raskin ini masih tetap penting memngingat rakyat miskin di Indonesia masih cukup tinggi yakni 11 % lebih,” katanya. Harga beras Raskini ini Rp1.600/kg untuk satu rumah tempat tinggal. Sementara harga pokok sebelum subsidi adalah sebesar Rp8,333/kg setelah disaubsidi jadi Rp1600. Q ma
Rabu Legi, 11 JUNI 2014
Lima Langkah Hambat Laju Kenaikan dan Fluktuasi Harga Pemprov, Bhirawa Ada lima langkah alternatif pemecahan masalah guna menghambat laju kenaikan serta terjadinya fluktuasi harga dalam rangka menjelang bulan puasa dan Idul Fitri 1435 H, dimana setiap tahunnya selalu diiringi dengan adanya peningkatgan permintaan ternak dan bahan asal ternak berdampak pada kenaikan harga. Ke lima langkah itu dengan menambah frekuensi seperti penyebarluasan informasi harga melalui berbagai media, kelancaran distribusi dan transportasi barang jasa peternakan, penyiapan stok barang di cold storage, keseimbangan jumlah barang antar daerah, sampai dengan pemorongan dan penyimpanan dimulai tiga hari sebelum hari H. “Sebenarnya produk ternak dan hasil produksi peternakan cukup tersedia, dan bahkan ada kelebihan yang dapat dimanfaatkan untuk membantu pemenuhan kebutuhan provinsi lain atau sebagai stok ternak Jatim,” kata Kepala Dinas Peternakan Jatim, Ir Maskur MM, Selasa (10/6). Menurutnya, selama ini di Jatim tidak pernah masalah dengan stok kebutuhan ternak. Sebab sudah ada perencanaan terlebih dahulu dengan pengambilan langkah yang harus dilakukan untuk memenuhi stok ternak pada hari besar keagamaan. Berdasarkan prognosa ketersediaan dan kebutuhan ter-
nak dan produksi peternakan Dinas Peternakan Jatim, untuk prognosa daging sapi pada Juni dari stok awal dan produksi sebesar 29 ribu ton. Selanjutnya, berkurang untuk kebutuhan wilayah sendiri 7 ribu ton dan kebutuhan antar pulau 4 ribu ton. Hasilnya masih ada stok akhir Juni masih mencapai 16 ribu ton. Dalam hal ini seekor sapi setara dengan 199,84 kg (daging murni, oval, dan daging variasi). Untuk prognosa dagingayam broiler pada Juni dari stok awal dan produksi sebesar 39 ribu ton. Selanjutnya, berkurang untuk kebutuhan wilayah sendiri 13 ribu ton dan kebutuhan antar pulau seribu ton. Kemudian stok akhir Juni masih mencapai 25 ribu ton. Dalam hal ini, seekor ayam setara dengan 1,2 kg karkas. Sedangkan prognosa telur ayam ras pada Juni dari stok awal dan produksi sebesar 43 ribu ton. Selanjutnya, berkurang untuk kebutuhan wilayah sendiri 17 ribu ton dan kebutuhan antar pulau 4 ribu ton. Kemudian stok akhir
trie diana/bhirawa
Lima langkah alternatif pemecahan masalah guna menghambat laju kenaikan serta terjadinya fluktuasi harga dalam rangka menjelang bulan puasa dan Idul Fitri 1435 H.
Juni masih mencapai 22 ribu ton. Dalam hal ini, 1 kg telur sama dengan 16 butir telur. Untuk prognosa susu pada Juni dari stok awal dan produksi baik lokal juga impor (bahan baku susu) sebesar 39 ribu ton. Selanjutnya, berkurang untuk kebutuhan wilayah sendiri 29 ribu ton dan kebutuhan antar
pulau 2 ribu ton. “Dari pemenuhan daging, telur, dan susu maka keseluruhan terbilang mencukupi dan ada kelebihan serta dapat memenuhi kebutuhan rutin dan keperluan bulan puasa dan Idul Fitri 1434,” katanya. Lebih lanjut, Maskur minta masyarakat tidak perlu khawatir yang seben-
tar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan dan Lebaran. “Makanya jangan percaya kalau ada isu bahwa Jatim kekurangan stok ternak. Itu tidak benar dan kemungkinan sengaja dihembuskan pihak yang tidak bertanggung jawab untuk membuat panik masyarakat dan pasar,” katanya. Q rac
Daerah Penghasil Migas Diharapkan Manfaatkan Forum Rekonsiliasi Lifting
achmad tauriq/bhirawa
Penerimaan dana bagi hasil memang selalu flutuatif tergantung naik turunnya produksi dan harga jual migas.
Surabaya, Bhirawa Beberapa daerah penghasil migas tahun ini banyak mempersoalkan dana bagi hasil migas yang diterimanya turun di banding tahun sebelumnya. Sedangkan pemerintah sudah memastikan proses penentuan lifting migas dan penetapan bagi hasil migas bagi daerah penghasil sudah dilakukan secara transparan dan akuntabel. Bahkan 70 daerah penghasil migas di seluruh Indonesia selalu diundang 3 bulan sekali dalam rapat rekonsiliasi lifting dan dana bagi hasil. “Pemerintah daerah silakan memanfaatkan forum rekonsiliasi lifting di kementerian ESDM secara maksimal. Silakan bertanya sampai puas jika ada yang belum dimengerti,” ungkap Kepala SKK Migas Jabamanusa-Arief Sukma Widjaja saat menjelaskan hasil rapat berkala kehumasan yang digekar SKK Migas Jabamanusa, Selasa (10/6). Menurut Arief, penerimaan dana bagi hasil memang akan selalu fluktuatif bergantung naik turunnya produksi dan har-
ga jual migas. Sedangkan Detail paramater perhitungan lifting sebenarnya sudah jelas. Misalnya, kalau produksi migasnya turun, pasti dana bagi hasilnya juga turun. Apalagi jika harga jual minyaknya juga turun. Meskipun dipastikan proses penentuan lifting dan dana bagi hasil sudah dilakukan transparan dan akuntabel, namun SKK Migas siap mendukung Kementerian ESDM cq Dirjen Migas mengkoordinasikan kunjungan pemerintah daerah ke daerah penghasil, termasuk ke fasilitas produksi migas. “Selama ini beberapa daerah produksi sudah difasilitasi untuk mengetahui proses lifting secara langsung di daerah produksi mereka. Tidak ada masalah, SKK Migas siap mendukung Kementerian ESDM,” jelasnya. Kasubdit Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan-Supriadi Sinaga menambahkan, bukan hanya pemerintah daerah yang membutuhkan akurasi perhitungan lifting, pemerintah pusat juga mempunyai kepentin-
gan yang sama. “Pemerintah daerah tidak sendirian, pemerintah pusat pun punya kepentingan agar perhitungan lifting akurat. Itulah mengapa ada proses rekonsiliasi lifting dan dana bagi hasil tiap tiga bulan sekali. Karena itulah kami ikut memastikan perhitungan lifting itu sudah benar,” pungkasnya. Sama seperti aturan main pemberian cost recovery bagi KKKS (Kontraktir Kontrak Kerjasama) penentuan dana bagi hasil bagi daerah sudah memiliki. Dalam cost recovery, misalnya baru bisa diberikan pada KKKS setelah ada produksi migas. “Sebelum ada produksi, semua beban kegiatan harus ditanggung oleh KKKS, Kalau gagal memproduksi, sepenuhnya tanggungjawab KKKS. Karena menyangkut dana besar, resiko besar dan teknologi tinggi, industri migas harus menerapkan good covernance. Itu juga berlaku dalam penentuan lifting dan dana bagi hasil,” ujar Divisi Akuntasi SKK Migas-Nono Gunarso. Q riq
Rabu Legi 11 JUNI 2014
JPU Yakinkan Bupati Mojokerto Jadi Saksi Sidang Bank Jatim l Sambungan hal 1
yang dihadirkan dalam persidangan. “Ikut sidangnya aja mas, biar tahu nanti keterangan dari para saksi-saksi,” tegas Jaksa Kejari Surabaya itu. Terkait proses sidang Bank Jatim yang memakan waktu hingga malam hari, Panitera Pidana Khusus Pengadilan Tipikor Surabaya Siti Karjatun menambahkan, sidang di Pengadilan Tipikor kemarin kurang lebih ada 17 sidang. Tentunya, semua sidang ada jadwal dan urutannya masing-masing, sehingga harus sabar menunggu. “Memang hari ini (kemarin) jadwalnya sidang Bank Jatim. Tapi, sidangnya kan harus menunggu antrian dari sidang sebelumnya,” urainya. Ditanya terkait agenda sidang Bank Jatim, Siti membenarkan bahwa sidang tersebut mengagendakan keterangan dari saksi-saksi. Namun, untuk persidangannya sendiri, Ia mengaku lamanya persidangan ini dikarenakan masih ada perkara di daerah-daerah yang juga harus disidangkan kemarin juga. “Kan ada sidang dari daerah luar Surabaya, jadi mau tidak mau harus menunggu,” tuturnya. Seperti diketahui, Yudi Setiawan dikenal dekat dengan sejumlah pejabat penting sebelum tersandung kasus dugaan korupsi bermodus kredit pola kepres di Bank Jatim. Selain MKP, bos PT Cipta Inti Parmindo (CIP) juga mengaku dekat dengan Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta.Terkait MKP, selain uang tunai Rp 5,8 miliar, Yudi yang dikenal loyal tersebut pernah melunasi tiga kartu kredit gold milik MKP. Totalnya cukup besar, sekitar Rp 800 juta. n bed
Produk PPKU se-Indonesia Dipamerkan di Stadion Gajayana l Sambungan hal 1
terseleksi itu akan menampilkan produkproduk hasil karya siswa dari lembaga pendidikan peserta program TPKU. Selain itu, menampilkan program dan jadwal pelatihan dalam berbagai tema. ”Ini adalah produk unggulan asli Indonesia, produk anak bangsa. Ada juga 10 peserta UMKM dari Provinsi Jawa Timur yang ikut meramaikan,” tandas Budi. Menurutnya, kegiatan tersebut akan dirangkai dengan acara temu konsultasi TPKU yang diikuti perwakilan dinas yang membidangi koperasi dan UKM provinsi dan kabupaten/kota. Harapannya, bisa menjalin kemitraan antara peserta dan meningkatkan wawasan tentang dunia usaha bagi pengelola maupun siswa lembaga pendidik an peserta TPKU. Program TPKU sudah berlangsung sejak 2006 dengan memberikan bantuan fasilitas pengembangan bagi siswa atau santri melalui pendidikan keterampil an teknis dan manajemen dalam bentuk dana bantuan TPKU. Sementara, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur Dr Ir H RB Fattah Jasin MS.menambahkan Gelar Produk TPKU ini, merupakan inkubator bisnis bagi SMK dan yayasan yang punya spesipikasi produk yang ada di SMK masing-masing. “Dengan kegiatan ini siswa banyak mendapatkan pengalaman sehingga bisa membantu mengentaskan penganggur an. Selain itu program ini diharapkan mampu membantu mengatasi kemiskinan serta dukungan terhadap penguatan ekonomi wilayah Jatim,”terang Fatah Jasin. Apalagi di Jawa Timur, terdapat 226 TPKU. Mereka telah mendapat bantuan sebesar Rp 150-200 juta. Bahkan Dinkop Jatim akan membuat wadah berupa ko perasi, sehingga akses permodalan semakin mudah didapatkan. n mut
Dukung Wacana Pemerintah l Sambungan hal 1
jadikan salah satu antisipasi oleh pemerintah,” kata Sofyano di Surabaya, Selasa (10/6). Apalagi, ungkap dia, sampai saat ini beban pemerintah kian bertambah seiring semakin membengkaknya kuota BBM bersubsidi di Indonesia. Selain itu, juga dipicu pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang meningkat di Tanah Air. “Tidak ada salahnya, rencana pemerintah itu dicoba pada masa sekarang,” ujarnya. Sofyano menambahkan persoalan over kuota dan membengkaknya subsidi BBM sangat serius sehingga harus disikapi dengan cerdas oleh pemerintah. Adanya rencana hari libur tanpa BBM subsidi, bisa menjadi salah satu solusi menekan membengkaknya subsidi BBM. “Sayang mendukung wacana pemerintah ini,” katanya. Di sisi lain, jelas dia, program pemberlakuan hari libur tanpa BBM bersubsidi diyakini mampu menguntungkan masyarakat di penjuru Nusantara, sehingga penerapannya dapat terealisasi secara umum. Pada masa mendatang, pengaruh positifnya kian terlihat jika rencana itu dilakukan di berbagai ibu kota provinsi. “Dengan demikian, masyarakat sebagai pengguna BBM bersubsidi dapat semakin mengerti bahwa saat hari libur penggunaan kendaraan bermotor untuk kegiatan yang produktif wajib dikurangi,” tuturnya. Ia meyakini, uji coba hari tanpa BBM bersubsidi cocok jika dilaksanakan di kota besar, misalnya Bandung, Jakarta, Medan, Makassar, Semarang, dan Surabaya. Apa lagi selama ini penggunaan BBM bersubsidi di sejumlah kota tersebut menyumbang kontribusi besar. “Masyarakat di kota besar juga terdapat golongan menengah atas yang mampu membeli BBM non subsidi,” ucapnya. n geh
SAMBUNGAN Anggota DPRD Sampang Dijemput Paksa l Sambungan hal 1
pihak kejaksaan melakukan jemput paksa. Intinya ini merupakan perkara hukum yang menyangkut personal bukan lembaga DPRD, sehingga hal ini diserahkan pada penegak hukum,” tegas politisi Partai Demokrat itu. Lanjut Hoda’i, sesuai kelembagaan Hozeh memang anggota DPRD Sampang yang masih aktif, namun pihaknya tidak bisa berkomentar banyak terkait kelembagaan DPRD-nya pasca eksekusi. “Saya tidak bisa berkomentar banyak untuk saat ini akan tetapi saya tetap mendukung proses penegakan hukum,” pungkasnya. Sekretaris DPRD Sampang Sudarmanto menjelaskan pihaknya tidak mengetahui mengenai eksekusi tersebut, bahkan surat-pun dari pihak kejaksaan ia tidak tahu sebab hal ini terkait kasus pribadi yang melibatkan salah satu anggota dewan. “Ini masalah pribadi anggota dewan, bukan terkait lembaga,” kata Sudarmanto. Terpisah Kasi Pidana khusus (Pidsus) Kejaksaan Sampang Bagus Wicaksono mengatakan penjemputan paksa ini sesuai dengan surat keputusan Mahkamah Agung. “Penjemputan terdakwa selaku anggota DPRD Sampang ini sudah sesuai surat keputusan Mahkamah Agung (MA) RI tertanggal 23 Oktober
Jatim Dr Harun MSi mengungkapkan, keputusan ini harus diikuti oleh seluruh kabupaten/ kota. Dengan ketentuan ini dia berharap bisa meningkatkan mutu pendidikan di seluruh kabupaten/kota dan Jatim secara umum. “Pembatasan pagu ini sudah memperhitungkan jumlah guru dan sarana/prasarana yang ada di jatim,”katanya saat dihubungi, Selasa (10/6). Bagaimana dengan daerah yang tidak melaksanakan ketentuan ini? Harun bisa menolelir asalkan memiliki alasan tepat. Misalnya jumlah anak usia sekolah yang lebih besar dari jumlah sekolah atau sebaliknya. Serta sarana/prasarana dan jumlah guru yang tidak memadai. “Tidak apa-apa asalkan daerah bisa menjamin proses belajar mengajarnya bisa berjalan dengan baik, termasuk sarana/prasarana dan kompetensi gurunya,”kata mantan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jatim. Diakui Harun, di Jatim memang kondisi pendidikannya berbeda-beda. Seperti di Sura-
nurkholis/bhirawa
Ditutupi jaket hitam, Moh Hozeh dijemput paksa di kantor DPRD Sampang, Selasa (10/6).
tetapi tidak mengindahkan proses hukum. “Setelah kami jemput di gedung dewan, Hozeh kami eksekusi dan harus menjalani hukuman penjara,” kata Bagus. Sekadar diketahui, Hozeh dilaporkan karena hendak memperkosa seorang gadis di bawah umur di sebuah kos-kosan, korban sempat melawan dan berhasil meloloskan diri. Tak terima dengan perlakuan tak senonoh itu, orangtua korban melaporkan Hozeh ke Polres Sampang. Tak hanya itu, Hozeh juga dilaporkan mertuanya sendiri karena telah melakukan poligami. n lis
2013 No.739K/PID.SUD/2012 Jo No.107/pid.sus/2011/PN Sampang,” tutur Kasi Pidana khusus (Pidsus) Kejaksaan Sampang, Bagus Wicaksono. Lebih lanjut Bagus mengatakan, kasus tindak pidana pencabulan ini sudah terjadi sejak 2011 lalu, namun proses hukum berjalan hingga banding ke Mahkamah Agung. Saat banding tersebut tetap dimenangkan pihak kejaksaan dan keluar akte putusan MA sesuai nomor di atas. Sedangkan terhitung sejak Oktober 2013 lalu, Hozeh memang sudah dipanggil, akan
baya yang jumlah siswanya sangat banyak sehingga tidak terkaver oleh sekolah negeri. Karena itu, Surabaya bisa ditoleransi jika menaikkan pagu lebih besar dari ketentuan yang dibuat. Sementara di daerah lain justru kekurangan murid sehingga jumlah pagu bisa lebih rendah dari batas maksimal. “Ini sebenarnya yang harus ditangani sehingga mutu pendidikan bisa merata,”katanya. Sementara itu, proses penghitungan pagu di Surabaya telah tuntas dilakukan. Kuota tiaptiap sekolah bakal diumumkan Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya, Rabu (11/6) hari ini. Ketua PPDB Surabaya Yusuf Masruh mengatakan, pagu akan diumumkan melalui website, baik pagu jalur sekolah kawasan, jalur umum, dan jalur khusus. “Jumlah pagu bersih ditentukan setelah pagu kotor dikurangi dengan siswa yang tidak naik kelas,” kata dia. Yusuf menjelaskan, pagu setiap sekolah tidak jauh berbeda dengan tahun lalu. Hal itu juga berlaku bagi siswa luar kota yang ingin bersekolah di Surabaya. Mereka tetap dike-
nakan kuota 1% dari jumlah penerimaan siswa baru. “Pengumuman pagu sekolah tidak perlu menunggu hasil ujian nasional, besok (hari ini) bakal disampaikan,” ujar pria yang juga menjabat Kabid Ketenagaan Dispendik Surabaya ini. Sekadar diketahui, tahun lalu jumlah pagu di Surabaya terdapat sekitar 38 siswa per rombel. Pagu ini tidak terpenuhi untuk sekolah kawasan seperti SMAN 3, 19 dan 20. Ketiga sekolah tersebut masih kekurangan murid meski sudah dilakukan proses pemenuhan pagu. Untuk memenuhinya, Dindik Surabaya akhirnya memasukkannya dalam PPDB jalur umum bersama sekolah lain. Hal ini juga akan berlaku pada PPDB 2014 ini. Yusuf mengatakan, jika di sekolah kawasan masih menyisakan bangku kosong lebih dari satu rombel maka akan diikutkan jalur umum. Tetapi jika kurang dari satu rombel akan dibiarkan. Apakah hal itu tidak memicu kecurangan? Yusuf membantahnya. “Ya tidak mungkin, wong semua proses kami lakukan secara online,”tegasnya. n tam
PPDB Sidoarjo Ternoda l Sambungan hal 1
jawaban tes PPDB. Belum lagi mereka dipusingkan dengan adanya jalur ‘titipan’ untuk meloloskan putera-puterinya ke sekolah negeri dengan tawaran harga Rp 7,5 – 10 juta. Salah satu orangtua siswa mengaku, rumor tentang beredarnya kunci jawaban tes PPDB santer beredar. Bocornya kunci jawaban ditengarai karena adanya lembaga/bimbingan belajar yang membeli soal ke oknum guru atau sekolah. Dari situlah kunci-kunci soal diperjualbelikan kepada orangtua/wali murid. “Tawaran jalur titipan atau lewat pintu belakang juga ada, dijamin masuk ke sekolah negeri kalau berani keluar duit,” katanya, Selasa (10/6). Ada tiga orangtua wali murid yang mengatakan tahun ini juga ada tawaran titipan agar lolos sekolah negeri. Pasarannya kalau untuk masuk SMPN 3 butuh biaya Rp 7,5 jutaan. Sedangkan kalau untuk SMPN 1 Sidoarjo bisa mencapai Rp 10 jutaan. “Dunia pendidikan di
Takziah, Sejumlah Pejabat Kunjungi Lirboyo l Sambungan hal 1
Dindik Jatim Batasi Rombel Maksimal 36 Siswa l Sambungan hal 1
11
Sidoarjo benar-benar amburadul. Kabarnya titip menitip ini sudah berlangsung lama, tapi tak ada solusi konkrit dari pemerintah. Akibatnya sekolah negeri makin berulah. Beda dengan Surabaya yang gratis semuanya untuk masuk sekolah negeri,” keluh salah satu wali murid yang enggan namanya dikorankan. Dia mengatakan di Sidoarjo sudah uang pendaftaran masuk sekolah negeri mahal, masih ada lagi jalur titipan. “Belum lagi nanti uang partisipasi, uang seragam dll. Orangtua pusing kalau begini,” keluhnya sambil menenteng map isi data sekolah anaknya. Kepala Sekolah SMPN 3 Sidoarjo Drs Hartoyo saat ditemui mengaku kaget kalau ada rumor beredarnya kunci jawaban tes PPDB. Karena pada waktu tes pihaknya sudah melakukan pengawasan yang cukup ketat. Per kelas juga diawasi oleh dua sampai 3 guru. “Bahkan kami juga telah bekerjasama dengan kepolisian. Jadi ada 3 orang polisi yang ikut juga mengawasi,” katanya.
Mengenai soal yang diduga telah beredar sebelumya, pihaknya juga tidak mengetahui sama sekali. Soal tes itu bukan urusan sekolah. Artinya sekolah hanya melaksanakan tugas saja. Juga sudah ada aturan bagaimana menyimpan soal, kapan diedarkan ke peserta, sehingga sekolah hanya tinggal menjalankan prosedur saja. “Kalau ada rumor seperti itu yang jelas bukan dari pihak kami,” tegas Hartoyo. Terpisah, Ketua DPRD Sidoarjo Dawud Budi Sutrisno SH, MHum saat dihubungi juga mengaku kaget kalau uang pendaftaran untuk masuk sekolah negeri di Sidoarjo begitu besar. Mestinya pemerintah Kabupaten Sidoarjo harus memberikan biaya yang lebih murah atau menyubsidi kepada warganya. Karena sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk mencerdaskan rakyatnya. “Mengenai biaya PPDB kami juga tidak diberitahu, mestinya pihak Dinas Pendidikan harus koordinasi dulu dengan DPR, tetapi ini kenyataanya tidak begitu,” katanya. n ach
berkunjung ke rumah duka, Selasa (10/6). Suryadharma yang dikonfirmasi mengatakan sengaja datang ke rumah duka. Ia menganggap sosok KH Idris Marzuki sebagai orangtua, guru, penasihat. “Beliau sosok ulama besar yang cukup konsentrasi terhadap pendidikan dan masalah kemasyarakatan,” tuturnya menanggapi sosok KH Idris Marzuki. Pihaknya mengaku merasa kehilangan sosok kiai sepuh yang menjadi panutan. Ia berharap, almarhum diterima di sisi Tuhan, dan keluarganya diberi kesabaran menghadapi cobaan tersebut. “Semoga keluarga diberi ketabahan dan iman, dan terus menjalankan misi beliau (dakwah dan pendidik an),” ujarnya berharap. Kedatangan rombongan itu disambut tuan rumah serta sejumlah pengu rus pondok. Mereka naik helikopter dan turun di lapangan aula muktamar di pondok pesantren tersebut. Selain rombongan itu, hadir juga Ketua PWNU Jatim KH Mutawakil Alallah yang juga bertakziah ke rumah duka. Mereka lalu bersama-sama ke lokasi
makam, membaca tahlil mendoakan almarhum KH Idris Marzuki. Sementara itu, aktivitas di pondok juga terlihat masih ramai. Puluhan pentakziah baik putera ataupun puteri masih berdatangan, ingin mengucapkan bela sungkawa atas wafatnya almarhum. Makam almarhum juga terus ramai. Kumandang tahlil serta lantunan ayat suci terus menggema di pondok. Mereka memadati lokasi makam yang berada di areal pondok tersebut. Selain itu, puluhan ucapan belasungkawa juga masih ada di lingkungan pondok. Ucapan yang merupakan karangan bunga itu diberikan sejumlah pejabat, bahkan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, serta Wakil Presiden Boediono. Sejumlah karangan bunga dari calon Presiden JokowiJK serta dari Prabowo-Hatta juga nampak terpampang di lingkungan pondok. Pengasuh PP Lirboyo Kediri, KH Idris Marzuki wafat pada Senin (9/6) sekitar pukul 09.50. Ia wafat akibat sakit komplikasi. KH Idris juga sempat dirawat di RSU dr Soetomo Surabaya, tapi karena kondisinya terus memburuk, ia akhirnya wafat. n mb2
Lagi, Gubernur Tiadakan Sembako Gratis Tahun Ini l Sambungan hal 1
berapa komoditi yang naik seperti telur dan daging ayam, tapi secara umum harga normal. Bahkan ada beberapa harga komoditi yang mengalami penurunan seperti cabai dan beras IR 64 KW1. Tidak adanya sembako gratis tahun ini, berarti sudah dua tahun berturutturut program yang meringankan beban masyarakat miskin saat Ramadan ini hilang. Tahun lalu, program ini juga ditiadakan dengan alasan sedang dilaksanakan Pilgub Jatim. Pada 2012 lalu, dalam pembagian sembako gratis itu Pemprov Jatim menyediakan bantuan sembako sebanyak 90 ribu paket. Itu terdiri dari lima kg beras premium, dua kg gula pasir jenis tanjung, lima bungkus mi instan, satu liter minyak goreng dan satu botol kecap manis. Meski program sembako gratis ini dihentikan, Pakde Karwo memastikan program lain seperti subsidi angkut tetap berjalan pada H-7 puasa. Bahkan, sebelum subsidi angkut ini diluncurkan, Pemprov Jatim sudah menggelontor telur dan daging ayam di pasaran untuk menekan kenaikan dua komoditi tersebut tidak semakin liar. “Ini langkah cepat kita. Saya sudah minta Disperindag untuk gerak cepat agar segera menggelontor telur dan daging ayam. Program ini tentunya sangat membantu masyarakat dan mampu menekan kenaikan harga di luar batas normal. Tentunya hal serupa juga terjadi pada subsidi angkut,” jelasnya. Terpisah, Kepala Biro Administrasi Perekonomian Setdaprov Jatim M Ardi Prasetyawan menambahkan, hingga saat ini memang belum ada instruksi dari Gubernur Jatim untuk mengadakan program sembako
gratis. Dirinya juga tidak mengatahui apakah program ini akan digelar lagi atau tidak. “Yang kita lakukan saat ini hanya memantau perkembangan harga agar tidak terlalu mengalami kenaikan tinggi sehingga menciptakan inflasi. Kita telah melakukan beberapa pemantauan dan hasilnya secara umum masih normal. Memang ada beberapa yang mengalami kenaikan seperti telur dan daging ayam,” ungkapnya. Anggota Komisi E DPRD Jatim Ahmad Jabir meminta Gubernur Soekarwo mengkaji lebih dalam atas rencana penghentian distribusi sembako gratis kepada masyarakat miskin. Pihaknya tidak ingin, kebijakan tersebut keliru dan justru menimbulkan masalah di kemudian hari. Alasannya, kebutuhan sambako adalah hal vital, terutama bagi masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. “Harus dikaji dulu. Apakah surat edaran Mendagri mengamanatkan demikian. Pemprov Jatim jangan salah tafsir, yang justru bisa memicu masalah. Sebab program seperti ini dibutuhkan masyarakat,” tegasnya. Bagi Jabir, penghentian anggaran yang sudah dialokasikan dalam APBD memang sesuatu yang lumrah. Hanya saja, perlu ada alasan rasional yang melatarbelakanginya. Misalnya, berbenturan dengan regulasi, situasi darurat atau dianggap tidak relevan lagi. Meski begitu, ada mekanisme yang harus dilalui. Yakni melalui pembicaraan bersama dengan legislatif. “Perubahan, pengalihan dan penghapusan anggaran harus dibahas dalam APBD Perubahan. Eksekutif tidak boleh membuat keputusan sepihak. Apalagi bila perubahan itu tidak dalam satu tahun anggaran,”tegas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini. n iib, cty
Anak Tewas, Bapak Masih Koma dan Dirawat di RS Baptis l Sambungan hal 1
masih mengalami koma dan dirawat di Rumah Sakit Baptis Kota Batu. Sedangkan korban luka ringan bernama Suwaji (29), warga Jl Suropati VII 03/08 Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu yang merupakan pengemudi motor. Namun korban Suwaji hanya menderita lecet-lecet dan tidak dirawat di rumah sakit. ”Memang tidak ada angin dan hujan, secara mendadak sebuah pohon Flamboyan berdiameter kurang lebih 40 cm yang berada di Taman Simpang Koramil atau Jl Imam Bonjol tumbang pada Senin (9/6) malam. Pohon ini tumbang akibat akar bagian dalamnya telah keropos,”ujar Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso, Selasa (10/6). Dan pada saat pohon tersebut tumbang, secara kebetulan sebuah motor yang ditumpangi dua orang dewasa dan satu balita lewat. Akibatnya, pohon tersebut menghantam motor beserta tiga penumpangnya hingga tertindih
pohon yang batangnya sangat besar tersebut. Kapolsek Batu AKP Slamet Riyadi mendampingi Kapolres Batu AKBP Windiyanto Pratomo membenarkan kejadian tersebut. ”Saat itu korban mengendarai motor Honda N 5392 LI berjalan dari arah Timur (Temas) menuju ke Barat (Koramil), mendadak sebuah pohon tumbang dan menimpa keduanya,”ujarnya. Kejadian ini menyita perhatian warga dan pengguna jalan. Mereka langsung memberikan pertolongan kepada pengendara motor yang ter timpa pohon dengan melarikan ke RS terdekat. Warga sempat kesulitan menolong ketiga korban karena kondisinya terjepit batang pohon. Batang pohon ini menutup separo Jalan Imam Bonjol, hingga saat itu juga arus lalu lintas putus total. Nampaknya luka parah menimpa sang balita. Akibatnya, balita mungil inipun meninggal dunia pada Selasa (10/6) sekitar pukul 02.00 dini hari.
Sedangkan saat berita ini ditulis, korban Aris Kurniawan masih dirawat di Rumah Sakit karena kondisinya masih koma. Suwaji menceritakan selepas sholat Isya ia menjemput Aris Kurniawan di rumahnya Kampung Anyar Kelurahan Sisir Kota Batu. “Saya habis Isya menjemput Aris karena mau bayar motor di belakang pasar Batu,” katanya. Sekitar pukul 19.00, tiga orang yang berboncengan melintas di pertigaan Jl. Imam Bonjol. Pada waktu melintas itulah, mendadak pohon Flamboyan langsung roboh dan menimpa ketiganya. “Mendadak pohon roboh dan menimpa kami. Ayunda berada di tengah langsung tertindih pohon,” katanya. Suwaji memperkirakan, ada batang pohon yang mengenai tepat di kepala Ayunda hingga luka parah. “Mungkin pas roboh ada batang yang menimpa Ayunda. Kami juga tidak tahu persis saat itu jalan tidak begitu terang,” katanya. Padahal kata Suwaji yang hanya luka ringan, saat itu tidak ada hujan
atau angin kencang. “Tapi kayaknya pohon sudah tua,” katanya. Hal inilah yang membuat Pemkot Batu dikoordinir Wakil Wali Kota Batu mendatangi rumah duka untuk memberikan bantuan. Suasana duka dan haru semakin terasa, ketika bantuan sebesar Rp 7,5 juta diterima oleh ibunda almarhun Ayunda, Sulis. Apalagi almarhum merupakan puteri semata wayang dari pasangan muda ini. ”Bantuan ini diberikan untuk membantu keluarga korban dalam membayar biaya perawatan medis. Adapun bantuan berupa dana kematian juga akan diberikan, dan saat ini masih dalam proses administrasi,”jelas Punjul Santoso. Atas kejadian ini, kata Punjul, pihaknya akan meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait dalam perawatan pohon dan taman kota. Jika ditemukan lagi adanya pohon rawan tumbang, ia menginstruksikan untuk cepat ditebang tanpa harus menunggu proses birokrasi yang panjang.*
12
Rabu Legi, 11 JUNI 2014
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR
Seleksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi Hotel Purnama Batu, 9 – 12 Juni 2014
Kepala Dindik Jatim Dr Harun MSi didampingi Kabid PTK Dindik Jatim Gatot Gunarso saat membuka seleksi tenaga pendidik dan kependidikan di Hotel Purnama, Batu (kanan). Peserta terdiri dari guru, kepala, sekolah, pengawas sekolah dan tutor kesetaraan yang mewakili 38 kabupaten/kota di jatim.
Beri Apresiasi Tenaga Pendidik Berprestasi dan Berdedikasi Diikuti 451 Guru, Kasek, Pengawas Hingga Tutor Kesetaraan Fungsi tenaga pendidik dan kependidikan dinilai sangat strategis dalam memuluskan usaha peningkatan mutu dan kualitas pendidikan. Hal ini selanjutnya oleh Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim diekspresikan dengan memberi apresiasi terhadap tenaga pendidik dan kependidikan yang berprestasi serta berdedikasi dalam melaksanakan kerja-kerjanya.
S
ebanyak 451 tanaga pendidik dan tenaga kependidikan yang terdiri dari guru, kepa la sekolah, pengawas sekolah dan tutor pendidikan kesetaraan ikut serta dalam ajang yang melibatkan 38 kabupaten/kota tersebut. Kepala Dindik Jatim, Dr Harun MSi mengungkapkan, para tenaga pendidik dan kependidikan ini akan diseleksi untuk dicari siapa yang terbaik. Substansinya bukan untuk mencari siapa pemenang dan siapa yang kalah, tetapi ini merupakan langkah yang dilakukan untuk mengangkat mutu pendidikan. Guru yang datang menjadi peserta seleksi ini, menurutnya adalah guru pilihan. Sebab, mereka telah diseleksi mulai tingkat sekolah dan kabupaten/kota. “Ada lima kompetensi yang dijadikan sebagai indikator penilaian. Diantaranya ialah, pedagogik, kepribadian, sosial, profesional, dan kinerja yang melampaui standar yang ditetapkan,” tutur Harun saat membukan Seleksi Pendidik dan Kependidikan Tingkat Provinsi Jatim di Hotel Purnama, Batu, Senin (9/6) sore. Lebih lanjut Harun menuturkan, dengan seleksi ini tenaga pendidik akan muncul dorongan dalam hal motivasi, dedikasi dan loyalitas terhadap pendidikan. Tidak berhenti di level provinsi, mereka yang lolos seleksi di tingkat ini, akan beradu kembali di tingkat nasional. “Guru-guru yang juara akan hadir dalam upacara bendera 17 Agustus di istana
negara. Ini adalah penghargaan negara mengingat jasa-jasa guru yang begitu besar,” kata Harun. Kabid Tenaga Pendidik dan Kependidikan Dindik Jatim, Gatot Gunarso menambahkan, ada enam kategori dari tiap seleksi yang dilakukan. Diantaranya ialah guru berprestasi, kepala sekolah berprestasi,
pengawas sekolah berprestasi, tenaga pendidik dan kependidikan berdedikasi, lomba kreativitas guru dan tutor kesetaraan paket C berprestasi. Lebih lanjut dia mengatakan, para peserta yang ikut dalam seleksi ini akan dites secara psikologis, tes tulis dan penilaian portofolio. Dalam tes tulis ini, akan dinilai terkait lima
kompetensi tadi. Sementara penilaian portofolio, juri akan menimbang prestasi-prestasi baik guru maupun sekolah selama minimal 8 tahun terakhir. “Delapan tahun ini adalah tempo yang ideal untuk mengukur prestasi dan loyalitas guru selama mendidik,” tutur Gatot. Bagaimana dengan guru yang sering dimutasi? Gatot berpendapat, mutasi guru tentu ada penyebabnya. Misalnya pemerataan guru atau penyebab lainnya. Namun yang terpenting dalam seleksi ini bukan hanya masa kerja, melainkan prestasi apa yang diraih selama mengajar. “Delapan tahun itu persyaratan administratif. Tetapi lama masa kerja juga bisa menjadi indikator untuk mengukur inovasi guru atas dasar teori dan pengalaman,” ungkap dia. Disamping portofolio, lanjut Gatot, guru juga akan diminta mempresentasikan best practice selama mengajar di sekolah. Best practice ini merupakan upaya guru dalam membuat inovasi saat proses belajar mengajar di kelas. Bukan sekadar inovasi tentunya. Sebab, inovasi yang tidak terukur hasilnya terhadap perkembangan anak didik juga sia-sia saja. “Karena itu, kita juga mengundang pakar pendidikan dari perguruan tinggi untuk mengukur sejauh mana teori dan inovasi guru itu berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran,” pungkasnya. Sementara itu, Kasubdit Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK Kemendikbud, Prasetyo Triatmodjo mengatakan, kegiatan ini pernah mengalami stagnasi pada tahun 1996 hingga 2006. Saat itu istilahnya masih guru teladan. Namun, pada 2006 mulai digelar kembali guru berprestasi dan berdedikasi. Prasetyo menjelaskan, pemerintah melihat betapa dedikasi dan loyalitas guru dalam memberi kemajuan di dunia pendidikan tanah air cukup besar. Sehingga, kegiatan ini kembali digelar. “Kegiatan tahunan yang diagendakan oleh kementerian ini cukup memberikan dampak luas. Apalagi membawa nama lembaga, daerah, serta nama diri pribadi guru,” katanya. Dia pun mengaku senang dapat melihat guru-guru mengikuti kegiatan seleksi pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi dan berdedikasi tingkat Jatim ini. “Kami berharap penilaiannya berlangsung objektif, sesuai dengan karya masing-masing guru,” tutur dia. Q tam*
Kepala Dindik Jatim Dr Harun MSi
Menjadikan Guru Sebagai Sosok Panutan Tugas guru pada prinsipnya tidak hanya mengajar di kelas lalu pulang setelah jam mengajar habis. Begitu juga kepala sekolah, tidak hanya duduk di meja melihat semua proses telah berjalan sesuai aturan. Terlepas dari pemahaman yang dangkal itu, guru, kepala sekolah, pengawas sekolah adalah sosok panutan bagi siswa, keluarga maupun masyarakat. “Karena itu, tenaga pendidik dan kependidikan tidak hanya memiliki kemampuan teknis edukatif. Tetapi juga harus memiliki kepribadian yang dapat diandalkan,” kata Kepala Dinas Pendidikan Jatim Dr Harun MSi. Menurut Harun, kedudukan dan peran pendidik dan tenaga kependidikan semakin penting dalam pembangunan nasional. Sebab, tugas mereka adalah menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam menghadapi zaman. “Sudah sepatutnya, bagi guru yang berprestasi luar biasa atau ditugaskan di daerah khusus mendapat suatu penghargaan,” ungkap Harun. Q tam*
Kabid Tenaga Pendidik dan Kependidikan Dindik Jatim
Gatot Gunarso SH MM
KATA MEREKA
Krisna Herlambang Kinerja 8 Tahun dalam Satu Portofolio Tidak semua tenaga pendidik dan kependidikan dapat ikut dalam seleksi ini. Hanya mereka yang telah memenuhi masa kerja sesuai yang telah ditentukan. Diantaranya guru dengan masa kerja minimal 8 tahun mengajar, pengawas sekolah dan kepala sekolah minimal 2 tahun. Anggota Dewan Juri seleksi tenaga pendidik dan kependidikan Krisna Herlambang mengatakan, selama masa kerja itu para guru, kasek, maupun pengawas diminta untuk mendokumentasikan prestasinya dalam sebuah portofolio. “Kalau masa kerjanya sudah 10 tahun, portofolionya juga harus 10 tahun. Itu akan memiliki nilai plus. Jadi jangan heran kalau portofolionya tebaltebal,” kata Krisna. Q tam*
Sarmini Inovasi By ExperienceBy Theory
Ratna Sari Dewi Optimis Juara dengan Pohon Kabari
Masa kerja tenaga pendidik dan kependidikan pada dasarnya tidak dapat dijadikan satu-satunya indikator guru disebut berprestasi. Anggota Dewan Juri dari Universitas Negeri Surabaya Sarmini mengatakan, guru yang baru saja terjun di dunia pendidikan lalu menyelenggarakan proses belajar mengajar belum tentu tidak memiliki inovasi. Mereka yang fresh graduate kadang lebih semangat untuk membuat inovasi-inovasi dalam mendidik. Tentunya inovasi yang dibuat adalah by theory sesuai yang mereka dapat dari bangku kuliah. “Karena itu, guru yang sudah berpengalaman diukur dari masa kerjanya selama 8 tahun semestinya bisa mengaktualisasikan inovasinya by experience juga by theory,” tutur perempuan yang juga menjabat sebagai Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial Unesa. Q tam*
Satu karya menarik disuguhkan oleh guru TK Negeri Pembina Kabupaten Pacitan, Ratna Sari Dewi. Untuk membangkitkan motivasi bercerita, berbahasa dan komunikasi anak, Ratna membuat inovasi berupa pohon kabari, artinya adalah pohon kartu gambar berseri. Dalam pohon tersebut, ditampilkan gambar berseri dan anak dipancing untuk menceritakan pengalamannya atau imajinasinya mengenai gambar yang tertera. Sejauh ini, cara untuk merangsang minat bercerita anak adalah menggunakan media majalah bergambar. Awalnya mereka diminta untuk mewarnai lalu menceritakannya. Sayangnya, media ini ternyata membuat anak cepat bosan. “Ya optimis lah…. Ini baru pertama kalinya. Saya yakin ini akan sangat menarik khususnya bagi anak didik TK dan seusianya,” yakin dia. Q tam*
Magiyono, MPd Fokus Bentuk Jiwa Enterpreneur Siswa Best practice yang dirancang perwakilan Kabupaten Banyuwangi yakni Kepala SMKN Kalibaru Magiyono cukup bisa diacungi jempol. Dirinya mengaku siap menyisihkan para pesaingnya dengan program entrepreneur yang telah dia lakukan selama ini di sekolah. Bukan sekadar program kewirausahaan, Magiyono bahkan telah menggandeng sejumlah pengusaha ritel dan pengolahan susu di daerahnya. Itu dilakukan untuk membangun minat dan memperluas jejaring siswa dalam dunia usaha dan dunia industri. “Di sekolah, para siswa itu kita ajak ke peternakan. Kita ajari mereka memerah susu juga langsung di lokasi,” tuturnya. Q tam*
Seleksi Berjenjang Tentukan Guru Berprestasi Seleksi tenaga pendidik dan kependidikan berprestasi dan berdedikasi di level Jatim pada dasarnya adalah seleksi yang hampir pamungkas sebelum tampil di level nasional. Sebelumnya, seleksi yang sama ketatnya telah berlangsung mulai tingkat lembaga, kecamatan, kabupaten/kota hingga tingkat provinsi. “Ini bisa diartikan sebagai kompetisi berjenjang untuk mengurai kemampuan dan inovasi guru. Namun selebihnya, ada nilai pembelajaran yang dapat digali oleh guru dan kepala sekolah dengan saling bertukar pengalaman,” ungkap dia. Dari kompetisi ini, kualitas guru-guru di Jatim juga akan terlihat. “Akan terlihat sejauh mana guru kita menguasai teknologi sebagai sarana tradisi berprestasi,” kata dia. Q tam*