Harian Bhirawa Edisi 11 Maret 2014

HARIAN

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Kalau ada surat masuk dari wali murid yang menerangkan ada permainan itu, akan saya panggil Kadiknas dan kepala sekolahnya,’’

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 5

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Mahmud Untung

Selasa Wage, 11 MARET 2014

http://www.harianbhirawa.co.id

11 MARET 2014

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo 09.00 13.00

Tolak Kenaikan Harga Tiket, GMPPI Demo TNBTS Wisata Perhutani Tak Terpengaruh

Rakor Bidang Perekonomian Provinsi se-Indonesia di Hotel Meritus Mendampingi Kunjungan Kerja Presiden SBY

 Wagub H Saifullah Yusuf 07.00

ke Jakarta

Malang, Bhirawa Rencana kenaikan tiket masuk wisata di kawasan Gunung Bromo mulai 1 Mei 2014 ditentang banyak pihak.

 Sekdaprov Achmad Sukardi 09.00

Pelaku wisata di Kota Malang kemarin protes dengan kenaikan tiket masuk ini dengan mendatangi Kantor Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) di

Malang, Senin (10/3).

Penggiat wisata yang tergabung da-

 ke halaman 11 m taufik/bhirawa

Pembinaan Pembekalan Bimtek BPPD di Hotel Utami.

Penggiat wisata yang tergabung dalam organisasi Gerakan Masyarakat Peduli Pariwisata Indonesia (GMPPI) protes kenaikan tiket masuk ke kawasan Bromo Tengger Semeru, Senin (10/3).

Hasil Ekspos Tunggu Persetujuan Kajati Kejati, Bhirawa Setelah menetapkan tersangka pada kasus dugaan penyimpangan dana hibah Pemkot Surabaya di Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Surabaya, Kejati Jatim memastikan untuk mengekspos siapa saja tersangkanya masih menunggu persetujuan dari Kepala Kejati (Kajati) Jatim.

“Penetapan tersangka baru akan kami laporkan dalam ekspos bersama pimpinan. Dan harus tunggu persetujuan Kajati. Sabar dululah, pasti akan kami beritahukan,” ujar Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Jatim Mohammad Rohmadi kepada wartawan, Senin (10/3).

Dijelaskannya, ekpos tersangka bisa diberitahukan setelah Kajati Jatim menyetujui berkas penyidikan. “Besok saja lah (hari ini, red) kalau rekan-rekan ingin tahu hasilnya. Sebab atasan sendiri baru teken berkas penyidikan setelah hasil ekspos,” ungkap mantan Kasi Intel Penajam Kaltim itu.

Sebelumnya, Kajati Arminsyah menuturkan, pada Rabu (5/3) lalu pihaknya bersama penyelidik telah melakukan gelar perkara atas kasus itu. Dari

 ke halaman 11

biro humas setdaprov jatim

Pakde Karwo saat menyampaikan sambutannya dalam Rakor Forpimda Jatim di Grand City Surabaya.

Jelang Pemilu, Gubernur Kumpulkan Kapolsek dan Danramil se-Jatim Pemprov, Bhirawa Jelang Pemilu Legislatif dan Pilpres 2014, Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, Mhum mengumpulkan seluruh Kapolsek dan Danramil se-Jatim.

Selain itu, seluruh jajaran Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Provinsi Jatim juga turut diundang gubernur untuk mengikuti Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Timur di Grand City Surabaya, Senin (10/3).

Gubernur Soekarwo menuturkan, tujuan diadakannya rapat akbar ini dalam rangka penciptaan kondisi yang kondusif dalam pelaksanaan pemilihan legislatif. Sehingga perlu diantisipasi sedini mungkin dengan koordinasi yang baik sesama anggota Forkopimda provinsi, kabupaten/kota, sampai kecamatan,

Para wisatawan lokal menikmati keindahan alam Gunung Bromo dari Bukit Kingkong di Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Senin (10/3).

Dinas Pendidikan Coret 15 Siswa SMK Ikut UN Kota Mojokerto, Bhirawa Sebanyak 15 siswa SMK Putra Bangsa Kota Mojokerto dipastikan tidak bisa ikut Ujian Nasional (UN) tahun ini. Pasalnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto mencoret mereka dari Daftar Nominasi Tetap (DNT) peserta UN. Yang mengejutkan, yang mengganjal mereka menjadi peserta UN yakni Dinas Pendidikan, padahal Kota Mojokerto sudah mencanangkan sebagai Kota Pendidikan dan wajib belajar12 tahun.

“Secara administratif semua persyaratan untuk mengikuti UN kami penuhi. Sesuai syarat yang diatur kami sudah menyerahkan persyaratan untuk masuk Daftar Nominasi Sementara (DNS), di antaranya data-data buku induk, dan rapor. Tapi Dinas Pendidikan

BUDAYAWAN Sujiwo Tedjo selama ini dikenal suka bicara ceplas-ceplos. Kali ini yang menjadi target kritik adalah Bupati Jombang Nyono Suharli. Kritik disampaikan dalam acara ‘Rembuk Rasa Anti Korupsi’ di salah satu hotel di Kota Santri akhir pekan lalu.

Kritik itu bermula saat Sujiwo menyaksikan tulisan yang dibuat oleh Bupati Jombang di spanduk warna putih yang dipasang di dalam ruangan tempat kegiatan berlangsung.

D a l a m spanduk itu, bupati yang juga Ketua Partai

 ke halaman 11

Sujiwo Tedjo

Sentil..

 

WNA belum minat jadi peserta BPJS Kualitas pelayanan kesehatan kalau jauh sih

 

Liponsos Surabaya alami overload Kerja pemerintah jangan abal-abal



Cabai sulit didapat, terpaksa beli cabai busuk Penyakitpun menanti



UN cenderung subyektif. “Dugaan pribadi saya, ini kesengajaan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto dan persaingan SMK swasta lainnya sehingga banyak siswa kami digagalkan ikut UN,” ujar Agus mencoba menganalisa.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto Hariyanto menepis tudingan sengaja memangkas peserta UN dari SMK Putra Bangsa. “Kita sudah kasih kesempatan perbaikan data siswa, buku induk , rapor dan lainnya. Tapi sampai batas waktu yang ditentukan pihak

dan Kebudayaan menyatakan tidak memenuhi syarat sehingga dari 23 siswa yang kami usulkan, hanya 8 yang masuk DNT peserta UN,” kata Kepala SMK Putra Bangsa Agus Ubaidillah, Senin (10/3).

Agus pun mensinyalir, digagalkannya 15 siswanya mengikuti

 ke halaman 11

Jamur Serang Ribuan Hektare Pohon Kakao di Jatim Dinas Perkebunan Kerahkan Tenaga Pendamping

 ke halaman 11

Kritik Bupati Jombang

hilmi/bhirawa

      

Potensi Kakao di Jatim

Luas lahan saat ini : 65.000 hektare Produksi 2013 : 32 ribu ton biji kering Target produksi 2014 : 35 ribu ton biji kering Target pengembangan lahan : menjadi 100.000 hektare pada 2019 Daerah penghasil kakao : Banyuwangi, Jember, Malang Luas terserang jamur saat ini : sekitar 1.000 hektare, luas lahan bisa bertambah Dampak serangan jamur : - Produktivitas kakao anjlok hingga 20% Harga kakao menurun tajam, dari Rp 27.500 per kg menjadi Rp 12 ribu per kg

Pemprov, Bhirawa Jamur menyerang pohon kakao di sejumlah daerah di Jatim. Diperkirakan 1.000 hektare lahan kakao terserang jamur ini, jumlah ini diperkirakan terus bertambah jika penyebaran jamur tidak dapat diatasi. Sementara itu Dinas Perkebunan Jatim siap mengerahkan pendamping untuk membantu membasmi penyebaran jamur di lapangan.

“Dugaan sementara bukan virus, penyebabnya jamur. Selasa besok (hari ini, red) saya kirimkan tenaga pendamping ke daerah kantong kakao di

kariyadi/bhirawa

Kondisi pembelajaran siswa kelas III di SMK Putra Bangsa Kota Mojokerto, Senin (10/3).

Fitra Soroti APBN 2014

Kenaikan Anggaran PNS Rp 43,6 T Tak Wajar Jakarta, Bhirawa Kenaikan belanja PNS dalam APBD 2014 mulai disoal. Dengan kenaikan belanja pegawai yang mencapai Rp 43,6 triliun, pemerintah dinilai lebih memanjakan PNS dibandingkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menyebutkan APBN 2014 tercatat memiliki anggaran sebesar Rp 1.816 triliun dan pada 2013 sebesar Rp 1.726 triliun. Artinya anggaran tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp 90,5 triliun. Namun kenaikan anggaran 2014 banyak dialokasi untuk belanja rutin pemerintah pusat.

Pada 2013, alokasi belanja rutin pemerintah

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Di Biro Hukum, Himawan Dikeluhkan Anak Buah

Pemprov, Bhirawa Tidak ada asap jika tidak ada api.

Pepatah tersebut layak ditujukan kepada Kepala Biro Hukum Setdaprov Jatim Dr Himawan Estu Subagijo SH, MHum yang kali ini mendapat sorotan dari banyak pihak.

Betapa tidak, selama dia menjabat

Kepala Biro Hukum sejak 16 Januari 2014, anak buahnya banyak yang mengeluhkan perangainya yang dianggap kurang bagus untuk seorang pejabat eselon II. Himawan Estu dituding sering meminta-minta sesuatu kepada anak buahnya di luar fasilitas yang seharusnya.

Sumber di internal Biro Hukum Setdaprov Jatim mengaku mantan dosen Universitas Airlangga (Unair) Surabaya itu pernah meminta dibelikan gadget terbaru berupa ipad.

Mendapat perintah seperti itu, tentu saja diabaikan oleh anak buahnya,

 ke halaman 11

Peraih Juara III ASEAN Preneurs Youth Leader Exchange (AYLE)

Sukses Bisnis Peminjaman Buku Online Usai Gagal Cari Kerupuk Kegagalan adalah awal dari keberhasilan. Kata-kata sederhana namun sarat makna itu kenyataannya bukan sekadar motivasi. Bagi Rendy Aries Fajrin, kegagalannya mencari kerupuk di Singapura justru berbuah ide yang mengantarnya sebagai Juara III wakil Indonesia di ASEAN Preneurs Youth Leader Exchange (AYLE) pada akhir Januari lalu.

Adit Hananta Utama, Kota Surabaya Cara Rendy dalam menemukan ide untuk memulai bisnisnya terbilang cukup unik. Dia yang kini berstatus sebagai mahasiswa di Institut Teknik Sipil (ITS) jurusan Teknik Industri, mengaku gagal mencari makanan favoritnya, yaitu kerupuk. Karena kegagalan itulah, dia kemudian berpikir membuat alat yang dapat memudahkan seseorang mencari makanan favoritnya.

Dalam bisnis itu, dia dan kawan-

kawan satu tim menciptakan peminjaman makanan yang dikemas secara online. Percaya atau tidak, ide Rendy untuk menggagas usaha tersebut terbilang sangat unik.

Kelangkaan kerupuk yang menjadi makanan favoritnya di Singapura, menjadi inspirasi pemuda asal Pasuruan itu memutuskan membuka bisnis peminjaman buku online.

 ke halaman 11

Kreativitas mahasiswa ITS Surabaya menuai penghargaan internasional. Mahasiswa Jurusan Teknik Industri Rendy Aries Fajrin berhasil meraih juara ketiga dalam ASEAN Preneurs Youth Leader Exchange (AYLE) di Singapura.

SURABAYA

2

Selasa Wage 11 MARET 2014

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Demam Berdarah Momok Surabaya

Pertemuan Konjen AS Joaquin (kanan) dengan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (kiri) membahas pembenahan KBS agar lebih baik ke depannya.

dre/bhirawa

Pakar Satwa Kelas Dunia Siap Bantu KBS Pemkot Surabaya, Bhirawa Pihak Amerika Serikat menawarkan sejumlah pakar satwa dan kebun binatang level dunia untuk membantu pembenahan KBS agar lebih baik ke depannya.Tawaran ini diutarakan Konsul Jenderal (konjen) Amerika Serikat di Surabaya, Joaquin Monserrate ketika di Balai Kota, Senin (10/3) kemarin.

Kehadiran Joaquin diterima Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini didampingi Sekretaris Daerah, Hendro Gunawan bersama beberapa kepala SKPD. Kepada Risma, Joaquin mengatakan maksud kedatangannya kali ini hanya untuk menyampaikan inisiatif bantuan dari tim expert yang beranggotakan sekitar empat orang.

Mereka adalah para pakar yang sudah malang-melintang di dunia kebun binatang dan konservasi satwa. Reputasi yang disandang pun tidak main-main. Joaquin membeberkan, para ahli tersebut pernah menangani kebun binatang Singapura, North Carolina, San Diego, dan South Africa.

“Mereka juga sempat berkiprah di Timur Tengah, bekerja sama dengan kebun binatang Irak serta India,” ungkapnya.

Para ahli yang dikatakan Joaquin siap membantu KBS memang bukan orang sembarangan. David Jones salah satunya.

Pria yang sudah memimpin North Carolina Zoo sejak 1994 ini mempunyai sederet

reputasi mentereng.

Jones adalah mantan chairman salah satu lembaga konservasi tertua di dunia, yakni Fauna and Flora International. Dia juga mengepalai lembaga konservasi World Wildlife Fund di Inggris.

Sepanjang karirnya di bidang konservasi hingga saat ini, Jones dipercaya sebagai konsultan di lebih dari 50 negara. Dia terlibat aktif dalam desain, pengembangan dan manajemen di 30 kebun binatang seluruh dunia.

“Mereka semua ini murni ahli dan pakar.

Mereka bukan bisnisman,” papar Diplomat yang pernah menjabat Wakil Konjen AS di Surabaya pada 2000-2002 ini.

Kabar menggembirakan ini disambut baik oleh Wali Kota Tri Rismaharini. Risma mengaku pihaknya siap berkomunikasi lebih

lanjut agar kerjasama ini bisa segera terealisasi.

Wali Kota perempuan pertama di Surabaya itu berharap tim dari luar negeri itu bisa segera berkunjung ke Kota Pahlawan.

“Kebetulan minggu depan akan ada seminar membahas tentang KBS. Kami berharap tim tersebut bisa datang saat itu sekaligus nanti akan diajak meninjau langsung kondisi KBS,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Dirut Perusahaan Daerah Taman Satwa KBS (PDTS KBS) Ratna Achjuningrum menyatakan sebagai langkah awal kerjasama, pihaknya siap sharing data tentang keperawatan, manajemen kesehatan, manajemen pemeliharaan dan kepegawaian. Namun, sebelum itu data perlu diterjemahkan dalam bahasa Inggris.

Ratna tidak memungkiri bahwa banyak organisasi/lembaga yang fokus pada konservasi satwa berbondong-bondong menawarkan bantuan untuk KBS. Kebanyakan justru datang dari luar negeri.

Misalnya cee4life, organisasi Australia yang hendak memberi bantuan soal pemeliharaan hewan karnivora besar. Serta Australia Zoo yang menyatakan tertarik membantu trainQ dre ing keeper gajah.Q

Surabaya, Bhirawa Penyakit demam berdarah masih menjadi momok utama di kota Surabaya.

Angka penderita Demam Berdarah atau Demam Dengue (DB) naik 100 persen pada tahun 2013 dibandingkan angka 2012.

Kepala Dinas Kesehatan Jatim, dr Harsono menyatakan, berdasarkan data pantauan Dinas kesehatan, Kota Surabaya masih menjadi wilayah rawan DB terburuk di Jatim. Kenaikan angka penderita DB naik 100 persen , pada tahun 2013 mencapai 2.213 orang sementara tahun 2012 sebanyak 1.091 orang.

Data tersebut, lanjut Harsono, juga menunjuk jumlah penderita meninggal akibat gigitan nyamuk Aedes Aegypti di Surabaya setiap tahunnya mengalami penambahan yaitu tahun 2012 sebesar 6 orang meningkat di tahun 2013 sebesar 15 orang. ‘’Kenaikan penderita dan kematian di atas 100 persen hal ini harus segera diselesaikan oleh Surabaya,’’ ujarnya.

Harsono juga menyayangkan kondisi yang dialami Surabaya ini. Menurutnya sebagai kota terbesar di Jatim Surabaya harus memberikan contoh bagi kota/kabupaten lain dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, tapi pada kenyataannya justru dinyatakan sebagai daerah yang tertinggi

dalam kasus DB. Pria berkacamata ini mengungkapkan, setelah Surabaya, daerah yang menduduki peringkat kedua yaitu Kabupaten Malang dengan jumlah penderita DB mencapai 1.165 orang dengan pasien meninggal 17 orang.

Sedangkan peringkat ketiga diduduki Jember dengan jumlah pasien sebesar 1.018 orang dan meninggal sebanyak 8 orang.

“Jadi daerah Surabaya, Kabupaten Malang dan Jember sangat rawan dalam penularan penyakit DB di Jatim,’’ tututnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, penyakit DB merupakan panyakit yang mematikan kerena keberadaanya harus diantisipasi dan dihilangkan.

Menurutnya, penyakit DB tidak hanya menyerang anakanak atau remaja melainkan orang tua juga berpotensi besar untuk diserang. ‘’Gigitan nyamuk Aedes Aegypti ini tidak pilih-pilih orang, sehingga siapapun akan terkena gigitan nyamuk mematikan ini,’’ jelasnya.

Kasi Pemberantasan Penyakit Dinkes Jatim, Setyo Budiono menyatakan, saat ini penularan penyakit DB di beberapa daerah mengalami peningkatan, hal ini disebabkan karena beberapa faktor diantaranya adalah pertumbuhan populasi nyamuk yang sangat tinggi dan Q dna musim.Q

dna/bhirawa

Upaya puskesmas dalam mengurangi dan membunuh nyamuk Aedes Aegypti.

PANGGUNG BIROKRASI

Jalan Tanjungsari Seminggu Tergenang Air Hujan Pemkot Surabaya, Bhirawa Sudah berminggu-minggu Jl. Tanjungsari, Kecamatan Asemrowo tergenang air.

Kondisi ini berdampak adanya kemacetan lalulintas, juga mengakibatkan kendaraan yang lewat itu celaka gara-gara terperosok lubang di sana.

Selama seminggu beberapa kendaraan yang melewati Jl. Tanjungsari khususnya dekat lokasi Pasar Buah Peneleh Baru hingga gudang No 38, membuat laju kendaraan di sana melambat, meski suasana sepi.

Hadi, warga Tandes yang bekerja di Tanjungsari mengatakan, jalan dengan panjang sekitar 100 meter sudah tergenang air dengan ketinggian 20 cm40 cm. Kondisi ini diperparah dengan banyaknya lubang yang cukup dalam dan tidak kelihatan karena tertutup dengan genangan air.

Meski kendaraan yang lewat itu berusaha untuk hati-hati ketika melewati genangan, namun ada juga yang masih terpelosok. Padahal, mereka juga dipandu oleh beberapa remaja agar lajunya bisa lancara. Namun, tak pelak masih banyak mobil jenis sedan mogok dan harus didorong oleh beberapa remaja yang ada di sana.Q dre

Polemik Raperda RPJMD Jatim

Penjadwalan Ulang Tak Digubris, Anggota Dewan Keluar Sidang Khawatir BPJS Bangkrutkan Rumah Sakit DPRD Jatim, Bhirawa Polemik Raperda RPJMD mencapai kulminasinya. Sebagian besar anggota Dewan keluar dari Sidang Paripurna Pandangan Umum Fraksi atas Raperda RPJMD, Senin(10/3).

Diduga mereka kecewa setelah tidak ada tanggapan positif baik dari pimpinan Dewan maupun eksekutif terkait perbaikan mekanisme penyusunan draf Raperda.Akibatnya dari sekitar 54 anggota yang mengisi absensi , tinggal 24 legislator yang hadir sampai akhir sidang.

Bahkan Fraksi PKS , dalam sidang paripurna kemarin, menolak untuk menyerahkan Pandangan Umum Fraksi kepada pimpinan sidang.

Para anggota legislative masih pada pendirian awal untuk mreminta penjadwalan ulang penetapan RPJMD. Begitu juga dengan desakan agar pembahasan RPJMD dilakukan sesuai prosedur.

“Paripurna RPJD ini tidak ada gunanya. Sebab semua tahapan tidak lalui. Kalau sampai pembahasan ini diteruskan, maka RPJMD ini cacat hu-

cty/bhirawa

Belum redanya polemik Raperda RPJMD membuat sebagian besar legislator melakukan aksi keluar ruang sidang saat paripurna PU RPJMD, Senin (10/3). kum,”tegas anggota Fraksi Golkar, Fredy Purnomo.

Karena itu, Freddy menganggap wajar atas banyaknya anggota yang absen pada paripurna tersebut. “Teman-teman ini tidak hadir karena kecewa.

Masa ada hal yang tidak beres dibiarkan,”sindir Freddy.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan Saleh Ismail Mukadar juga

berpendapat sama. Pihaknya sengaja tidak hadir pada paripurna tersebut karena sikap pimpinan dewan yang acuh.

Mereka mengabaikan permintaan para anggota Panitia Khusus (Pansus) atas penjadwalan ulang pembahasan RPJMD tersebut. “Kami, khawatir, ini akan menimbulkan masalah di Q cty kemudian hari,”tuturnya.Q

Warga Difabel Berharap NasDem Perjuangkan Hak-haknya Surabaya, Bhirawa Sebagai partai baru, NasDem tidak ingin tutup mata dengan apa yang dikeluhkan warga penderita disabilitas (disabel) dan anak berkebutuhan khusus (ABK).

Selama ini perhatian pe-

merintah kepada kelompok disabilitas dipandang masih cukup rendah. Hasil Sensus Penduduk 2010 dari 235 juta penduduk Indonesia, anak berkebutuhan khusus usia sekolah (5-18 tahun) ada 355.859 anak.

Dari jumlah itu, 74,6 persen belum terlayani pendidikan. Sekolah khusus yang disediakan pemerintah (SLB) negeri SD dan SMP sebanyak 516 sekolah. Data yang dilansir salah satu medi nasional pada 23/2/2013,

menunjukkan peranan swasta yang besar, ada 2.113 sekolah.

“Inilah potret Indonesia, ironis. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perhatian kepada warganya tanpa membeda-bedakan.

NasDem akan perjuangkan warga disabilitas mendapatkan hak, termasuk hak pendidikan,” kata Koordinator pemenangan Partai NasDem Jatim Sri Sajekti Sudjunadi atau Jeannette,SeQ cty nin(10/3) kemarin.Q

DPRD Jatim, Bhirawa Pola yang dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dikhawatirkan akan membuat bangkrut rumah sakit baik swasta maupun Negeri.Anggota Komisi E DPRD Jatim, Saleh Ismail Mukadar menyebut setiap tahunnya ada potensi uang negara mencapai triliunan rupiah yang hilang, karena ada tunggakan yang tidak terbayar oleh pemerintah pusat lewat APBN. Akibatnya, rumah sakit tidak dapat menjalankan operasional, karena tidak mampu membayar ke perusahaan farmasi dan para tenaga medisnya. ‘’Banyak rumah sakit yang mengeluh karena belum dibayar oleh BPJS. Adapun tunggakan yang harus dibayar besarnya sangat bervariasi, tapi rata-rata ratusan juta rupiah. Kalau ini dibiarkan dan pemerintah tidak serius mengantisipasi maka dipastikan banyak rumah sakit yang bangkrut,’’tegas politisi asal PDIP Jatim ini, Senin (10/3) dengan mimik serius.

Disampaikan Saleh Mukadar, di Jatim potensi kehilangan uang negara melalui BPJS dalam setahun mencapai Rp 4,1 triliun. Karena, konsep BPJS yang harusnya dilakukan secara gotong royong, ternyata belum maksimal.“Oleh karena itu, jika dibiarkan lambat laun pasti akan membuat bangkrut rumah sakit-rumah sakit. Sebab dari 145 rumah sakit di indonesia, baru enam rumah sakit yang dibayar oleh pemerintah pusat,” tegas dia.

Terkait soal keharusan perusahaan mengikutsertakan karyawannya dalam program BPJS, mantan Ketua Komisi E DPRD Jatim ini mendesak agar Pemprov Jatim bisa mengandeng lembaga hukum untuk menegakkan peraturan tersebut.

Ada sebagaian besar penegakan BPJS menjadi kewajiban perusahaan. “Penegakan hukum dilakukan berdasarkan UU 24/2013 tetang BPJS, dimana dalam undang-undang tersebut pelanggar (perusahaan tidak mendaftarkan perusahaan) ke BPJS diancaman hukuman 8 tahun penjara,”urai dia.

Ini karena pelayanan kesehatan, menjadi hak pekerja.

“Untuk itu, harus ada penegakan hukum, antara Pemerintah, BPJS agar masyarakat tidak dirugikan,” tandas dia.

Terpisah, Anggota Komisi E DPRD Jatim, Achmad Iskandar menolak jika program BPJS akan merugikan rumah sakit. Sebaliknya, program yang sangat membantu masyarakat miskin ini digagas justru untuk menguntungan rumah sakit pemerintah maupun swasta yang selama ini Q cty sepi dari pasien.Q

Liponsos Surabaya Alami Overload Bak rumah sakit jiwa, kondisi Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos) dipenuhi ratusan penderita sakit jiwa. Padahal UPTD Dinsos Surabaya ini tidak hanya untuk orang gila , tapi juga Gepeng, anjal, dan PSK.

trie diana/bhirawa

Kepala UPTD Lingkungan Pondok Sosial (LIPONSOS) Keputih Surabaya Sri Supatmi saat meninjau penghuni wanita Liponsos,Senin (10/3).

Berdasarkan data Liponsos Surabaya jumlah total seluruh penghuni penampungan mencapai 1.419, jumlah itu sudah termasuk dalam kategori overload karena kapasitas seharunya hanya mampu menampung 500 orang.

Sri Supatmi, Kepala UPTD Liponsos menuturkan jumlah penghuni Liponsos kini mengalami overload 3 kali lipat

dari daya tampung. Pihaknya sudah berkordinasi dengan pemerintah daerah asal para orang gila tersebut. Namun banyak dari mereka menolak untuk dikirimi orang gila.

“Makanya jumlah orang gila terus bertambah di Surabaya, belum lagi tiap hari Satpol PP selalu membawa orang gila, setiap harinya sekitar 15-20 orang yang masuk di Liponsos

ini,” tutur Sri saat di temui Bhirawa.

Menurut dia, dari jumlah yang ada, sebanyak 1.419 orang, 547 PSKT laki, 450 PSKT perempuan dan sisanya adalah gelandangan, hingga pekerja seks komersial (PSK), setiap harinya diberi pelatihan.

“Dari banyaknya jumlah penghuni Liponsos setiap harinya diberi pelatihan seperti membuat keset, nyulam kain, bikin taplak meja, taplak kulkas,” tambahnya.

Sri menambahkan, dari banyaknya penghuni Liponsos ini bukan asli warga Surabaya, dan

Liponsos juga bekerja sama dengan Puskesmas Keputih bagi yang sakit,”kami juga bekerja sama dengan pihak puskesmas untuk penghuni liponsos yang sakit agar segera dirawat,” imbuhnya.

Pemulangan paling banyak dari hotel karena banyak didapatkan pasangan-pasangan yang tanpa adanya surat nikah,”beberapa hari kemarin ada sekitar 40 pasangan yang menjalin hubungan di Kenjeran, dan itu tidak bisa langsung pulang karena harus melalui tahap proses,” tambahnya.Q geh

SURABAYA

Selasa Wage 11 MARET 2014

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

1.298 Sekolah Jatim Tak Dapat Selenggarakan UN

Ribuan Sekolah Tak Terakreditasi, UN Digabung Dindik Jatim, Bhirawa Fakta Daftar Nominasi Tetap(DNT) Ujian Nasional(UN) mengungkapkan masih ribuan sekolah di Jatim yang tak terakreditasi atau hanya terakreditasi C. Akibatnya sekolahsekolah tersebut tidak bisa menyelenggarakan UN sendiri dan harus bergabung dengan sekolah lain.

Dalam DNT UN tahun 2014 tercatat sebanyak 1.298 sekolah jenjang SMA/MA/ SMK yang tak dapat menyelenggarakan UN sendiri . Dari jumlah tersebut, lembaga SMA yang tidak dapat menyelenggarakan UN sebanyak 287 sekolah, MA sebanyak 574 sekolah dan SMK sebanyak 437 sekolah.

Sekolah yang tidak dapat menggelar UN ini, harus rela menitipkan siswanya agar dapat mengikuti UN.

Sedangkan sekolah yang berhak untuk menyelenggarakan UN di jenjang SMA terdapat 983 sekolah dan MA sebanyak 851 sekolah.

“Ada sekolah penyelenggara, ada sekolah penggabung. Yang tidak dapat menyelenggarakan UN, berarti harus gabung dengan sekolah lain,” tutur Kasi Kurikulum Bidang Pendidikan Menengah Pertama dan Menengah Atas Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Eka

Ananda, Senin (10/2).

Menurut Eka, dalam pedoman teknis (Domnis) UN Jatim 2014 telah ditetapkan, bahwa sekolah yang tidak terakreditasi tidak dapat menjadi sekolah penyelenggara UN. Namun, di beberapa daerah, aturan menjadi sekolah penyelenggara UN sering kali dibatasi hanya terakreditasi A dan B. Selain tidak terakreditasi, sekolah tidak berhak menyelenggarakan UN jika dalam satu kelas tidak mencapai 20 siswa.

“Jadi bukan berarti sekolah penggabung itu tidak terakreditasi. Ada kemungkinan mereka terakreditasi C, tapi daerah menetapkan minimal sekolah penyelenggara adalah terakreditasi

B,” ungkap dia.

Meski jumlah sekolah penggabung cukup tinggi, Eka mengatakan jumlah peserta UN yang telah masuk dalam DNT mengalami peningkatan dari tahun lalu.

Tahun ini, peserta UN SMA/ MA mencapai dari 229.897 siswa. Meningkat dari tahun lalu sebanyak 220.816 siswa.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Menengah Kejuruan (Dikmenjur) dan Perguruan Tinggi (Perti) Dindik Jatim Hudiyono mengatakan, untuk tingkat SMK di Jatim yang bisa menyelenggarakan UN pada bulan April mendatang sebanyak 989 lembaga. Sementara, lembaga penggabungnya ada 437 sekolah.

“Sekolah-sekolah tersebut

tidak dapat memenuhi syarat sebagai sekolah penyelenggara. Baik dari sisi akreditasi maupun jumlah siswanya,” tutur Hudiono.

Dia menjelaskan, sekolah penggabung ini akan mengikutkan siswa dengan sekolah penyelenggara UN terdekat di daerahnya yang dianggap memenuhi syarat.

“Sekolah yang bergabung tidak akan jauh jaraknya dari sekolah penyelenggara.

Jadi siswa tidak akan diberatkan,” ujarnya.

Saat ini, lanjut dia, Daftar Nominasi Tetap (DNT) peserta UN tingkat SMK sudah mencapai 187.037. Terdiri atas 109.150 peserta berjenis kelamin laki-laki dan 77.885 peserta perempuan. “Jumlah ini juga me-

Alasan Sekolah Tak Dapat Menggelar UN 1 2 3

Belum terakreditasi Sudah terakreditasi namun daerah menetapkan batas mini mal akreditasi Jumlah peserta UN dalam satu sekolah kurang dari 20 siswa

Jumlah sekolah Tak Dapat Menggelar UN SMA MA SMK

287 sekolah 574 sekolah 437 sekola

Jumlah Sekolah Penyelenggara UN SMA MA SMK

983 sekolah 851 sekolah 989 sekolah

ningkat dari tahun lalu.

Peningkatannya cukup ta-

jam, yaitu sekitar 10 ribu Q tam siswa,” ungkap dia.Q

RAGAM INFO

Pekan Depan Yudi Setiawan Siap Disidangkan Pengadilan Tipikor, Bhirawa Setelah Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya melimpahkan berkas dakwaan kredit fiktif Bank Jatim dan Bank Jabar Banten (BJB), Rabu (5/3) lalu. Selasa (18/ 3) pekan depan tersangka kredit fiktif senilai Rp 52,3 miliar, Yudi Setiawan siap disidangkan di Pengadilan Tipikor.

Panitera Muda (Panmud) Pidana Khusus (Pidsus) Pengadilan Tipikor Siti Karjatun menegaskan, Selasa pekan depan Yudi Setiawan akan disidangkan di Pengadilan Tipikor. Ini setelah pihaknya menetukan jadwal persidangannya.“Selasa tanggal 18, sidang perdana Bank Jatim akan digelar di Tipikor,” ujar Siti Karjatun kepada wartawan, Senin (10/3).

Diuraikan, dari dua berkas dakwaan itu, pihaknya baru memastikan perkara Bank Jatim dulu yang akan disidangkan.

Sedangkan untuk perkara Bank BJB, pihakny masih belum membuat jadwal persidangannya. “Kami sidangkan perkara Bank Jatim dulu. Untuk Bank BJB, belum ditentukan jadwalnya kapan,” urainya.

Disinggung terkait siapa saja Majelis Hakim yang menyidangkan Bank Jatim, Siti menerangkan, adapun Majelis Hakimnya diketuai oleh M Yapi dengan Hakim naggota yakni Bandung Suhermoyo dan Suhartoyo.

Terkait persidangan kasus BJB, Siti menambahkan, sidang akan digelar tak bersamaan dengan Bank Jatim. Pada kasus BJB, pihaknya belum menentukan Q bed jadwalnya.Q

GTT Tak Boleh Dipecat DPRD Surabaya, Bhirawa Nasib yang dialami oleh GTT (Guru Tidak Tetap) di Surabaya semakin kompleks.

Tidak hanya masalah pengangkatan menjadi PNS, tapi ada juga yang mendapatkan ancaman akan diberhentikan oleh atasannya.Biasanya, ancaman akan dipecat ini ketika disekolah dimana GTT tersebut mengajar, ada guru PNS yang baru. Menariknya, ancaman-ancaman semacam ini banyak berasal dari sekolah yang kepala sekolahnya perempuan.

“Dengan alasan apapun, tidak boleh GTT itu dipecat. Janganlah ada ancam-ancaman ataupun intimidasi. Kalau sekolahnya mau ditutup, GTT itu seharusnya dipindah tugaskan ke sekolah yang lain,” kata anggota Komisi D DPRD Surabaya, Masduki Thoha.

Untuk pengangkatan menjadi PNS, politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menegaskan, Pemkot Surabaya harus segera mengangkat GTT ini menjadi PNS. Alasannya, daripada mengangkat dari masyarakat umum, GTT sudah banyak mendapat pengalaman dilapangan. Hanya saja mereka butuh pengakuan saja sebagai PNS. Kalau mengangkat dari orang yang tidak punya pengalaman, maka ketika diangkat menjadi PNS, terpaksa yang bersangkutan harus belajar dari awal.Diungkapkan Masduki yang membuatnya prihatin, ancaman terhadap para GTT perempuan itu justru dilakukan oleh Kasek yang juga Q gat perempuan.Q

BKKBN gencar melakukan sosialisasi ke Ponpes di Jatim.

dna/bhirawa

BKKBN Fokus Garap 1.500 Sekolah Surabaya, Bhirawa Tingginya angka perkawinan di bawah umur membuat Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jatim fokus dalam menggarap sekolah. Rencananya, BKKBN Jatim akan melakukan sosialisasi dan edukasi 1500 sekolah menengah pertama (SMP).

Plt Kepala BKKBN Jatim, Suhartuti menyatakan, rata-rata usia perkawinan pertama di Jatim di bawah usia 20 tahun dan ini menjadi masalah bagi kesehatan reproduksi remaja ke depannya. Banyak remaja di Jatim menikah pada usia pertama jumlahnya mencapai kurang lebih 40.000 ribu. ‘’Kebanyakan pernikahan di bawah umur berada di daerah Tapal Kuda dan Madura,’ ujarnya.

Mantan Sekretaris BKKBN Jatim ini mengungkapkan, untuk mengurangi banyaknya pernikahan usia dibawah umur, BKKBN akan melakukan sosialisasi ke 1500 sekolah. Menurutnya, setelah gencar melakukan sosialisasi ke beberapa pondok pesantren, saat ini BKKBN akan menyisir ke ribuan sekolah yang berada di setiap kabupaten/ kota di Jatim. ‘’Tahun 2013 kita sudah

wwn/bhirawa

Sekdaprov Jatim Dr.Akhmad Sukardi didampingi Kepala Badiklat Jatim, Dr Saiful Rachman usai menyematkan kartu peserta sebagai tanda dimulainya Diklatpim III dan IV yang digelar di Badiklat Jatim.

Badiklat Gelar Diklatpim III dan IV

Wajib On The Job Trining, Perketat Kelulusan Diklatpim Surabaya, Bhirawa Peserta Diklatpim yang digelar Badiklat Jatim tidak lagi mudah untuk lulus. Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan pimpinan (Diklatpim) dengan pola baru yang diterapkan kan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) semakin memperketat syarat kelulusan.

Salah satu syarat yang membuat ketat kelulusan Diklatpim adalah kewajiban sebuah karya nyata untuk perubahan di lingkungan kerja (SKPD) masing-masing dalam bentuk on the job trining. Mengacu pada Peraturan LAN Nomor 12 dan 13 Tahun 2013 , peserta dituntut untuk memiliki inovasi membuat kinerja lebih baik di lingkungan kerjanya.

“Dari segi metode, pembelajaran Diklatpim pola baru ditekankan pada pengalaman belajar para peserta Diklat. Hal ini penting sebab pengalaman belajar ini menjadi kunci

dalam menyerap retensi, dan aplikasi hasil belajar yang diwujudkan dalam bentuk program pembelajaran non klasikal atau on the job training,” kata Sekdaprov Jatim Dr.Akhmad Sukardi, saat Membuka Diklat PIM III Angkatan I dan Diklat Pim IV Angkatan I Pemprov Jawa Timur 2014 di Badan Diklat Prov Jawa Timur, Jl Balongsari, Surabaya, Senin (10/3).

Lebih lanjut Akhmad Sukardi menyebut, peserta tidak hanya mendapatkan teori di dalam kelas namun dituntut mengaplikasikan di tempat kerjanya melalui proyek perubahan yang merupakan inisiatif dari peserta sendiri dengan fasilitasi widya iswara (WI).

Selain itu juga bisa melalui proses coaching, konseling, dan monitoring yang melibatkan pimpinan istansi. “Jadi jika peserta tidak memiliki pemikiran atau inovasi, sangat sulit untuk lulus,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badiklat Jatim, Dr Saiful Rachman, menjelaskan Diklat pola baru memakan waktu cukup panjang yakni selama tiga bulan yang terbagi menjadi lima tahapan: Tahap I diaknosa kebutuhan perubahan (In Class).

Tahap II taking ownership (out class 5 hari) dan tahap III merangcang perubahan dan membangun tim (In class). Tahap IV laboratorium kepemimpinan (out class 60 hari) dan tahap V evaluasi (In Class). “Dengan pola baru ini, pimpinan SKPD peserta juga menjadi mentor bagi peserta.

Jadi proses kelulusan juga cukup sulit,” katanya.

Pada Diklatpim III dan IV diikuti masing-masing 30 peserta dari SKPD di Jatim.

Untuk Diklatpim III akan menjadi masa pendidikan selama 93 hari kerja atau mulai 10-16 Juli. Sedangkan Diklatpim IV 97 hari kerja atau 10 Maret hingga 27 Q wwn Juli.Q

mensosiliasikan ke beberapa pondok pesantren di daerah Situbondo, Bondowoso, Malang, Pacitan , Madiun dan Lamongan,’’ tambahnya.

Menurutnya, dengan menggarap pondok pesantren diharapkan ada peran serta dari para santri dan penggelola pondok dalam mengawal program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) salah satunya penurunan angka pernikahan pertama di bawah usia.

Ada salah satu pesantren di Situbondo yaitu Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’yah Sukerojo memiliki ribuan santri yang berasal dari beberapa kabupaten/ kota se Jatim. ‘’Kira-kira jumlahnya 1500 lebih santri yang belajar ke Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’yah Sukerojo dan hampir seluruh santri berusia di bawah 20 tahun,’ katanya.

Lebih lanjut Suhartuti mengatakan, kedepan dengan digarapnya sekolah dapat mempercepat pengurangan angka perkawinan di bawah usia. Saat ini jumlah sekolah di Jatim sangat banyak dan hampir setiap kecamatan memiliki sekolah, jadi untuk memberikan sosialisasi dan edukasi terkait dengan kesehatan reproduksi remaja Q dna sangat terbuka lebar.Q

Surat Kuasa Dua Instansi Sudah Siap

Hakim Upayakan Mediasi untuk Penggugat dan Tergugat PN Surabaya, Bhirawa Sidang lanjutan gugatan Perkumpulan Pedagang Pasar Turi Baru tahap III (KPPTB), terhadap Wali Kota Surabaya dan PT KAI Daop VIII digelar

kembali di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Senin (10/3).

Setelah menunjukkan Surat Kuasa dari dua instansi yakni tergugat, Majelis Hakim meminta adanya mediasi antara

penggugat dan tergugat.

Ahrul, selaku staf bagian hukum Pemkot Surabaya (tergugat I) telah menyiapkan surat tugas dan surat kuasa dari Wali Kota Surabaya. Surat

kuasa dari Wali Kota sudah jadi, Senin (10/3).

Demikian pula dengan PT KAI yang diwakili Kuasa Hukum juga menyerahkan surat kuasa pada Majelis Hakim.

Setelah itu, Ainur Rofiq menawarkan proses mediasi dulu pada kedua belah pihak. Ainur Rofiq lalu meminta pendapat siapa hakim yang akan jadi Q bed mediatornya.Q

Lima Kecamatan Dapat Penghargaan Gubernur Gubernur Jatim Dr H Soekarwo memberikan penghargaan atas Kinerja Sinergitas kepada lima kecamatan di Jatim.

Penghargaan ini diberikan setelah dinilai menjadi terbaik dari 38 kecamatan yang mewakili 38 kabupaten/kota se Jatim.

Penghargaan tersebut diberikan berdasarkan surat keputusan Gubernur nomor 188/946/KPTS/013/2013.

Kecamatan yang berhak menyandang predikat terbaik adalah kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo.

Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum Setdaprov Jatim, Suprianto mengatakan, penghargaan ini diberikan kepada kecamatan yang berprestasi baik dibidang pendidikan, kesehatan dan tata kelola peme-

rintahan yang baik.

“Ada lima pemenang, dan ini adalah kecamatan terbaik di Jatim pada 2013 lalu, sebagai pemenang tentu tidak lepas dari strategi pemerintahan di kecamatan dalam menyelesaikan segala bentuk permasalahan,” kata Suprianto, Senin (10/3).

Mantan Kepala Biro Hukum Setdaprov Jatim ini mengaku bangga dan berterima kasih kepada seluruh pemenang karena merekalah garda terdepan pela-

yanan kepada masyarakat saat ini. “Prestasi ini tentu tidak lepas dari peran seluruh unsur pemerintah di tingkat kecamatan, baik itu Pak Camat, Danramil, Kapolsek dan lain-lain sehingga sinergitas kinerja kecamatan bisa maksimal,” katanya.

Sementara itu, Camat Panji, Kabupaten Situbondo, Nugroho, menyatakan sangat bersyukur dan berterima kasih atas diperolehnya predikat terbaik untuk kecamatan yang dipimpinnya. “Alhamdulillah, semua ini berkat karunia Allah semata. Jika melihat para kandidat kecamatan yang lain hebat-hebat se-

mua. Mungkin saya beruntung saja dapat predikat terbaik ini,” katanya merendah.

Diakui Nugroho, Kecamatan yang dipimpinnya sudah melalui tahapantahapan penilaian yang cukup ketat mulai dari seleksi tingkat kabupaten hingga provinsi. Namun semuanya dilalui dengan penuh semangat hingga akhirnya bisa memperoleh penghargaan tertinggi di tingkat provinsi.

Adapun hasil lengkap penilain Sinergitas Kinerja Kecamatan se Jatim adalah; Juara I Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo pimpinan Nugroho, Juara II

Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang pimpinan Paimin, Juara III adalah Kecamatan Rungkut Kota Surabaya, pimpinan Ridwan Mubarun, Juara Harapan I Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi dan Juara Harapan II Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan.

Bagi setiap pemenang, pemprov memberikan penghargaan berupa dana pembinaan, untuk Juara I sebesar Rp25 juta, Juara II Rp20 Juta, Juara III Rp15 Juta, Juara Harapan I Rp12,5 Juta dan Juara Harapan II Rp10 Juta.

“Penghargaan lain berupa

iib/bhirawa

Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum Setdaprov Jatim, Suprianto, berfoto bersama lima camat yang memperoleh penghargaan dari Gubernur Jatim, Senin (10/3).

Thropy dan Piagam yang akan diserahkan secara langsung oleh Gubernur Jatim Dr H Soekarwo pada

upacara Hari Otonomi Daerah pada April mendatang di Gedung Negara Grahadi,” Q iib pungkas Suprianto.Q

OPINI

4 Tajuk

Produksi Minyak Beban APBN Menjelang penyelenggaraan Pemilu (dan pilpres) 2014 ini produksi minyak menurun lagi, jauh dari harapan. Target lifting dalam APBN 2014 sebesar 870 ribu barel diperkirakan tidak akan terealisasi. Hampir pasti, impor BBM akan lebih besar. Sehingga hampir pasti pula neraca perdagangan (2014) masih akan mengalami defisit, disebabkan impor minyak mentah dan BBM yang makin “berapi-api.”

Namun yang pasti, pemerintah dan DPR mesti meningkatkan kewaspadaan khusus terhadap kinerja SKK Migas. Komisi VII DPR (yang membidangi ke-energi-an) kini sedang dalam “ancaman” proses masuk penjara berjamaah. Begitu juga banyak pejabat SKK Migas akan menyusul masuk bui, setelah pucuk pimpinannya menjadi tersangka kasus tipikor (tindak pidana korupsi dan atau suap). Memang sejak lama sektor minyak dan gas menjadi ladang korupsi rezim, bagai dipenuhi hama tikus.

Sektor minyak dan gas (migas), seharusnya bisa mensejahterakan rakyat. Itulah yang dicoba oleh tokohtokoh agama dalam pengajuan gugatan uji materi (judicial review) terhadap UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas.

Syukur, upaya itu berhasil. Melalui amar ketetapan Mahkamah Konstitusi (nomor 36/PUU-X/2012), Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) wajib dibubarkan. Sejak hari Selasa 13 November 2013, BPH Migas dinyatakan ilegal.

Amar keputusan MK itu sangat ditunggu oleh banyak kalangan pro-keadilan. Pihak penggugat menganggap BP Migas sebagai “titik lemah” pemanfaatan kekayaan alam Indonesia yang sangat berlimpah namun nyaris tidak mendatangkan manfaat penyejahteraan rakyat. Berbagai kontrak bidang penambangan minyak dan gas, juga dinilai sangat merugikan negara. Lebih lagi, BP Migas sebenarnya tidak dapat bertindak atasnama atau mewakili negara.

Sepuluh tahun menjadi “super-makelar” bidang minyak dan gas bumi, BP Migas dinilai menjadi agen liberalisme.

Yakni, hanya menuruti resep IMF dalam rangka liberalisasi sektor-sektor ekonomi. Kenyataannya dengan liberalisasi, kebutuhan migas dalam negeri malah sulit dipenuhi. Padahal UUD pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) secara tekstual mengamanatkan pemanfaatan kekayaan alam sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Bahkan pihak penggugat menilai UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas berkecenderungan melayani (kepentingan) asing dan meruntuhkan kedaulatan bangsa. Selain itu, kinerjanya dianggap tidak transparan serta in-efisien, walau BPK memberi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun opisi WTP bukan berarti steril tanpa permasalahan.

Pemerintah mau tak mau harus menyesuaikan dengan amar putusan MK. BP Migas dibubarkan, lalu dibentuk SKK Migas, dengan tupoksi BP Migas (yang lama). Ternyata hampir setali tiga uang, sama saja. Bahkan tokoh dedikatif sekaliber Rudi Rubiandini terseret arus menjadi “hama” pula.

Juga Pertamina kembali menjadi penghisapan oleh elit politik busuk di jajaran DPR maupun pemerintah.

Tetapi problem yang dihadapi sektor migas, sebenarnya telah berlangsung puluhan tahun. Yakni, berapa sebenarnya volume lifting minyak? Tidak ada yang bisa memastikan. Namun setiap penyusunan APBN, lifting minyak wajib diberi ancarancar. Untuk tahun 2014 ditarget lifting sebanyak 870 ribu barel per-hari. Padahal kebutuhannya mencapai 1,3 juta barel.

Tetapi berdasarkan perkiraan SKK Migas, hanya akan terealisasi 813 ribu barel (sekitar 93,44%). Turun 12 ribu barel dibanding tahun 2013. Boleh jadi, ini sebagai “unjukrasa” kalangan minyak, karena pimpinan dan “pembinanya” (Komisi VII DPR) dibidik KPK. Yang pasti pengurangan target lifting otomatis akan memperbesar impor minyak. Di ujungnya bisa berdampak defisit perdagangan (per-akhir tahun 2013 senilai US$ 4,06 milyar).

Pada dekade 1980-an lifting minyak Indonesia bisa mencapai 1,6 juta barel, kurang dari separuhnya dikonsumsi di dalam negeri. Sehingga menjadi negara peng-ekspor minyak. Minyak menjadi penyokong surplusnya neraca perdagangan. Kini, semuanya tinggal kenangan. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Antara Pendidikan Moral dan Kriminalitas SETIAP hari, banyak kasus kriminalitas menghiasi berita-berita media massa, baik cetak maupun elektronik.

Namun, bagaimana mewaspadai agar aksi-aksi kriminalitas yang banyak menimpa rakyat itu bisa diminimalkan? Pertanyaan ini muncul karena keprihatinan sekaligus kepedihan menyaksikan kian maraknya tindak kriminalitas menimpa sesama anak bangsa tanpa pandang bulu.

Kenapa semudah itu kejahatan terjadi di tengah bangsa yang beradab dan dilandasi dasar falsafah Pancasila? Memang, ada yang bilang bahwa Pancasila tinggal kenangan.

Meski Pancasila sering disebut-sebut namun tidak diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Memang, masih ada pejabat atau mantan pejabat yang terus-menerus menyuarakan kebersamaan, kemandirian dan mengajak saling bergandengan tangan membangun bangsa yang luas dari Sabang hingga Merauke. Namun, harus diakui bahwa banyak pula di antara pejabat sekarang ini yang sepertinya tidak hirau lagi dengan nilai-nilai Pancasila.

Ada kesan mereka bekerja seolah hanya untuk kepentingan diri dan kelompoknya saja, tanpa mempedulikan nasib kebanyakan rakyat. Apakah pejabat macam ini mau memahami dan bersimpati dengan fakta masih banyaknya anak bangsa yang hidup pas-pasan bahkan serba berkekurangan, alias miskin, sepanjang waktu hidup di jalanan, atau tidak mempunyai mata pencaharian sehingga tidak tahu apa yang harus dikerjakannya?

Apakah mereka yang tidak jelas usaha dan pekerjaannya itu tidak potensial menyumbang tingginya angka kriminalitas di tengah bangsa ini? Tentu tidak mutlak seperti itu. Namun, kejahatan yang terjadi saat ini, kelihatannya tidak semata dilakukan oleh kaum pengangguran, atau orang miskin saja. Tetapi, malah oleh orang yang mempunyai kekuasaan, menguasai persenjataan, atau bukan orang yang lemah.

Lalu, bagaimana mewaspadai kejahatan, sementara orang berada pada posisi yang lemah, dan sulit melakukan komunikasi dengan orang yang punya kekuatan dan power?

Umi K Alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Selasa Wage 11 MARET 2014

KPK Dikepung Serangan Politik Prihatin atas keseriusan masalah dan ancaman yang ditimbulkan oleh korupsi terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat yang merusak lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta mengacaukan pembangunan yang berkelanjutan dan penegakan hukum. (Mukadimah Konvensi Hukum PBB untuk Pemberantasan Korupsi)

S

ejak lama (zaman awal kerajaan Jawa rezim Shima, abad ke-7) bangsa Indonesia telah mewaspadai pejabat elit busuk, yang suka korupsi, mengutil uang negara. Sejak awal adanya kerajaan di Jawa, abad ke-7, Ratu Shima telah membuat hukum anti-korupsi, dideklarasikan di kaki gunung Merapi. Setahun setelah deklarasi itu, Ratu Shima benar-benar memotong tangan petinggi negeri dari kalangan dalam istana.

Saat ini, koruptor bukan dipotong tangannya, melainkan malah memperoleh potongan (masa) tahanan.

Gerakan pemberantasan korupsi, bagai mundur 1.400 tahun (14 abad).

Ini benar-benar terjadi manakala rancangan undang-undang (RUU) tentang KUHP dan KUHAP memasukkan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupi (KPK).

Jika revisi itu telah disetujui oleh DPR dan pemerintah, korupsi akan dianggap sebagai tindak kriminal biasa, seperti pencurian ayam.

Padahal Indonesia telah meratifikasi konvensi internasioanl, bahwa korupsi sebagai extra ordinary crime, atau kejahatan luar biasa.

Elit politik (pemerintah dan DPR) kini sedang mengebiri super-body dibawah Pengadilan biasa.

KPK kini sedang berhadapan dengan kekuatan terbesar tak tertandingi di negeri ini, yakni otoritas pembuat undang-undang (UU).

Memang UUD pasal 20 memberi kewenangan otoritas membuat UU kepada “dwi-tunggal,” DPR bersama pemerintah. Walau masyarakat juga diberi hak pula untuk me-judicial review UU manakala dirasa tidak adil, atau mengesankan kezaliman.

Masyarakat dapat mengajukan gugatan uji materi UU kepada MK (Mahkamah Konstitusi).

Beberapa UU sudah dinyata-

S

review Bahkan saat review. inipun, RUU tentang KUHP dan KUHAP telah direspons negatif.

Sudah banyak tudingan, bahwa politisi busuk berada di balik pembahasan RUU ini di DPR. Draft RUU (termasuk naskah akakan batal oleh MK. Bademiknya) konon sutal seluruhnya, atau Oleh : dah mulai dibahas di batal pada beberapa Yunus Supanto DPR, secara kebutan. pasalnya. Yang batal Mengesankan seceseluruhnya, antaralain patnya disahkan. Supenghapusan institusi dah banyak pasal diusulkan anggota BPH Migas. Sedangkan yang dibaDPR sebagai penambahan pengtalkan sebagian pasal, diantaranya aturan pasal-pasal. Seperti telah pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan diduga sebelumnya, kewenangan Nomor 1 tahun 1974. Koreksi oleh KPK akan dipreteli. Diantaranya, MK ini menuntut konsekuensi logis kewenangan penyidikan (dengan ke-peradilan sebagai media hukum penyadapan) serta proses penyitaan. acara (perdata). Termasuk hak waris Sebagai institusi pemberantasan anak hasil hubungan diluar nikah. korupsi, KPK memiliki ke-super Secara tektual, koreksi terhadap body-an, yang disebut-sebut sebagai pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan “kesaktian,” luar biasa. menjadi berbunyi, : ”anak yang Kewenangan penyadapan dan dilahirkan di luar perkawinan mempenyitaan tanpa izin pengadilan, punyai hubungan perdata dengan menjadi kekhususan KPK dibanding ibunya dan keluarga ibunya serta penegak hukum lain. Kewenangan dengan laki-laki sebagai ayahnya luar biasa itu merupakan amanat yang dapat dibuktikan berdasarkan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang ilmu pengetahuan dan teknologi Pemberantasan Tindak Pidana dan/atau alat bukti lain menurut Korupsi. Pada pasal 30 tentang hukum mempunyai hubungan dapenyidikan, dinyatakan: “Penyidik rah, termasuk hubungan perdata berhak membuka, memeriksa, dan dengan keluarga ayahnya.” menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi atau alat lainnya Kewenangan KPK Dipreteli yang dicurigai mempunyai hubungBegitu pula MK telah menyaan dengan perkara tindak pidana takan zalim-nya beberapa pasal korupsi yang sedang diperiksa.” dalam UU 13 tahun 2003 tentang Frasa kata-kata “berhak membuKetenagakerjaan. Diantaranya ka, memeriksa dan menyita,” secara pasal 64, pasal 65 ayat (7) dan analogis menjadi izin, selain perizinpasal 66 ayat (2) huruf b. MK beran yang diberikan melalui pengadilan pendapat berbagai pasal zalim itu atau hakim komisaris. Hal itu lazim, bertentangan dengan UUD pasal mengingat korupsi sebagai extra 28D ayat (2). Dalam bahasa MK ordinary, harus ditangani secara dinyatakan sebagai tidak memiliki luar biasa, dengan kekuatan luar kekuatan hukum yang mengikat. biasa. Sebagai extra-ordinary crime Dalam hal RUU tentang KUHP (kriminal luar biasa) seluruh dunia (Kitab Undang-undang Hukum juga mendendam sengit. Sampai Pidana) beserta KUHAP-nya, boleh PBB menerbitkan konvensi khusus jadi akan dicapai kata sepakat oleh korupsi (United Nations Convention “dwi-tunggal.” Tetapi pasti akan serAgaint Corruption), tahun 2003. ta merta respons negatif masyarakat.

Ahli hukum pidana yang lebih expert Di Daerah Lebih Masif dibanding anggota DPR dan tim Maka setiap komisioner KPK pemerintah, akan segera me-judicial

mestilah kukuh, sebagai janjinya saat fit and proper test. Maka tentang apa (dan siapa) kekauatan besar ”dwi-tunggal” menjadi tidak penting benar. Tidak akan mengalahkan kekuatan rakyat. Sebab pemberantasan korupsi di seluruh dunia (sejak zaman dahulu pula), selalu recoki campur tangan ”orang dalam” penguasa. Sejarah telah membuktikan, sebesar apapun kekuatan penguasa yang zalim pasti akan kalah. Raja Idris (Libya), Shah Iran, Ferdinand Marcos, dan rezim-rezim lain, kalah dalam pertarungan melawan pedang keadilan yang bersih.

Diluar kritisi lemot-nya KPK (karena keterbatasan penyidik), masyarakat masih boleh berharap bisa memberangus korupsi, terutama yang berdampak pengrusakan hebat. Seperti bunyi mukadimah konvensi anti-korupsi PBB. Istilah itulah (pengrusakan hebat) yang dijanjikan oleh Ketua KPK, Abraham Samad: ”semua kasus besar yang memenuhi kriteria, dan sudah masuk ke tahap penyidikan akan kita tuntaskan.”

Tetapi KPK juga harus jaga ”stamina” dengan tidak mengurus korupsi yang remeh-temeh. Walau kriteria remeh-temeh memerlukan klasifikasi.

Remeh-temeh nilai kerugian negara, atau remeh-temeh pelaku koruptornya? Biasanya, semakin besar keelit-an koruptornya, makin besar pula nilai yang dikorupsi. Yang terjadi di daerah, rata-rata korupsinya tak lebih dari Rp 10 milyar per-orang, tetapi dampak pengrusakannya (di daerah) cukup besar. Apakah ini akan diabaikan?

Berdasar bisik-bisik (tetapi cukup luas dan faktual) bahwa kasus dugaan mega-korupsi di Jawa Timur akan dibuka lagi oleh KPK. Bukti permulaan sudah terkumpul sangat banyak, lebih dari satu truk kertas data. Yakni, kasus P2SEM yang mandeg ditengah jalan. Jika tidak dilanjutkan, akan berpotensi terulang lagi. Karena saat ini, setiap catur-wulan DPRD memperoleh jatah proyek reses jaring aspirasi masyarakat, nilainya lebih dari P2SEM tahun 2009 lalu.

Wartawan senior, penggiat dakwah sosial-politik.

Mobil Nasional, Kapan Terealisasi?

eperti yang kita ketahui bersama, putra-putri Indonesia telah menorehkan kebanggaan di ajang Shell Eco-Marathon (SEM) Asia 2014 di Manila, Filipina. Indonesia berhasil meraih 7 juara pada kompetisi mobil teririt se-Asia ini. Terdapat 15 negara di Asia dan Timur Tengah yang mengikuti kompetisi tersebut. Dari 124 tim yang bertanding secara internasional, tim Indonesia mendapat juara terbanyak. Dua kategori yang dilombakan dalam SEM 2014, yaitu Prototype dan Urban Concept. Diharapkan tercipta kendaraan yang mampu menggunakan satu liter BBM atau sumber tenaga dengan jarak tempuh paling jauh. Adapun jenis energi sebagai bahan bakar yang diperbolehkan dalam kompetisi ini adalah bensin, solar, bensin alternatif (etanol 100), diesel alternatif (Shell Gas-toLiquid atau fatty acid methyl ester), baterai elektrik dan hydrogen fuel cell (detikNews 2014).

Pada kompetisi seperti itu, kita bisa menyaksikan kemampuan generasi muda Indonesia yang luar biasa dalam menciptakan kendaraan alternatif masa depan yang hemat energi dan menjadi pilihan bagi pengembangan industri otomotif nasional. Dengan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang unggul seperti sekarang, apakah Indonesia mampu membangun industri mobil nasional? Tulisan ini akan membahas prospek dan tantangan Indonesia membangun industri otomotif nasional di tengah pro dan kontra kebijakan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekspor melalui kebijakan mobil hemat energi dan murah.

Ketersediaan SDM dalam Membangun Kemandirian Industri Otomotif Nasional Pemuda-pemudi kreatif Indonesia yang berkompetisi dalam SEM 2014 terdiri dari 18 tim. Adapun 2 tim berasal dari Universitas Indonesia (UI), 2 tim dari Universitas Sumatera Utara (USU), 2 tim dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), 2 tim dari Institut Teknologi Bandung (ITB), 2 tim dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), 2 tim dari Politeknik Negeri Pontianak, 2 tim dari Politeknik Negeri Jakarta

dan masing-masing 1 otomotif nasional tamtim dari Universitas paknya masih banyak kendala.

Sebelas Maret, Universitas Brawijaya, Dilema Pemerintah menghadapi Pasar BeUniversitas Negeri bas ASEAN Surabaya, Politeknik Technical Education Peraturan Pemerintah No.41 tahun 2013 Development Center Bandung dan Institut dan Peraturan Menteri Sains & Teknologi Perindustrian No.33/MAKPRIND (Shell IND/PER/7/2013 nyaOleh : tanya telah menuai pro 2014). Kompetisi internasional ini bukan Demeiati Nur dan kontra. Peraturan yang kali pertama diiPemerintah No.41 TaKusumaningrum hun 2013 tersebut menkuti oleh mahasiswagatur tentang Barang mahasiswi Indonesia.

Beberapa tahun sebelumnya, Kena Pajak yang tergolong Mewah Indonesia sering keluar sebagai Berupa Kendaraan Bermotor yang juara pada kompetisi yang sama.

Dikenai Pajak Penjualan Atas BaTidak jauh berbeda dengan rang Mewah. Sementara, mobil mukondisi di dalam negeri, dimana rah dan ramah lingkungan atau low sebagian besar perguruan tinggi cost green car (LCGC) tertuang dalam di Indonesia setiap tahunnya Peraturan Menteri Perindustrian mengadakan kompetisi inovasi No. 33/M-IND/PER/7/2013 tentang mobil listrik atau kendaraan hemat Pengembangan Produksi Kendaraan energi. Sehingga, setiap tahunnya Bermotor Roda Empat yang Hemat kita bisa mengukur bertambahnya Energi dan Harga Terjangkau. jumlah sumber daya manusia yang Peraturan Menteri Perindustrian sebetulnya siap untuk dimobilisasi tersebut menetapkan harga untuk dalam membangun industri otomomobil murah ramah lingkungan tif nasional. Dibantu oleh para pasebesar Rp 95 juta per unit. Pemekar dan hasil-hasil riset teknologi rintah menyampaikan bahwa latar dari berbagai perguruan tinggi di belakang dikeluarkannya kebijakan Indonesia, kita tentunya semakin terkait kendaraan bermotor hemat percaya diri untuk memasuki pasar energi dan harga terjangkau diperdomestik maupun internasional. untukkan bagi pertumbuhan ekspor Para ahli menyatakan bahwa Indonesia dalam menghadapi pasar pemerintah agaknya kurang menbebas ASEAN. dukung realisasi industri otomotif Sesungguhnya, keputusan ini nasional. Padahal banyak bukti menjadi keberlanjutan dari Perdimana generasi muda Indonesia aturan Presiden Nomor 28 Tahun berprestasi setiap tahunnya dalam 2008 tentang Kebijakan Industri kompetisi di dalam maupun luar Nasional. Pemerintah merencananegeri. Kapasitas SDM dalam kan, pada 2018 sekitar 80 persen inovasi kendaraan hemat energi komponen lokal dapat dimanfaatkan atau mobil listrik tidak perlu diuntuk penggerak mesin, transmisi, ragukan lagi. Bahkan beberapa dan beberapa peranti mobil murah tahun yang lalu, kita pernah melainnya. Selain itu, payung hukum nyaksikan kemampuan pelajar tentang kendaraan hemat energi SMK yang mampu membuat mobil dan murah ini sejalan dengan upaya dan didukung oleh Walikota sebamenurunkan emisi gas rumah kaca gai kendaraan dinasnya. Berita ini sehingga bisa mengurangi biaya ekcukup mengemuka dan membuka sternalitas lingkungan (Jurnal Parwawasan publik, dimana sesunglemen 2013). Pemerintah menyamguhnya Indonesia berpeluang untuk paikan bahwa negara-negara lain menciptakan kemandirian bangsa dalam kesepakatan perdagangan dalam industri otomotif. Tentu saja, bebas seperti Thailand, Malaysia, pada aspek pendukung seperti keChina, Jepang dan Korea juga telah tersediaan bahan baku dan holding memproduksi kendaraan sejenis. company perlu difasilitasi oleh peJika kebutuhan dalam negeri tidak merintah. Akan tetapi, hingga saat dipenuhi dari produksi nasional, ini prospek membangun industri maka ditakutkan akan terjadi banjir

impor kendaraan ke pasar Indonesia (Republika 2013). Dengan demikian, kebijakan kendaraan hemat energi dan murah ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekspor Indonesia dan berkontribusi terhadap produktifitas nasional sebagai alternatif menghadapi persaingan pasar bebas.

Namun beberapa ahli menyesalkan kebijakan pemerintah ini yang cenderung menguntungkan perusahaan otomotif negara-negara maju dan meningkatkan kemacetan perkotaan. Sebagian besar industri kendaraan bermotor saat ini masih didominasi oleh perusahaan multinasional dengan target pasar Indonesia yang dianugrahi populasi yang sangat besar. Tentu saja, walaupun pengembangan industri kendaraan bermotor mampu menyerap tenaga kerja dan membuka lapangan pekerjaan baru namun basis industri mobil nasional yang memuat 100% buatan anak negeri seolah tidak mendapat peluang.

Masyarakat berharap pemerintah memberikan fasilitas dalam mengembangkan teknologi dan infrastruktur yang dapat mendorong dibangunnya industri mobil nasional. Tampaknya kebijakan kendaraan hemat energi dan murah belum merefleksikan kepentingan nasional dan memicu ketidakpuasan masyarakat. Kebijakan ini dipandang memberikan peluang bagi PMA yang telah mapan untuk mengeluarkan produkproduk mobil murahnya, sehingga saat ini hampir semua masyarakat kelas menengah memiliki kendaraan pribadi. Jika pemerintah ingin mengurangi biaya eksternalitas lingkungan, kebijakan ini justru menyumbang kemacetan dan mendorong pemerintah mengeluarkan biaya ekstra untuk pembangunan jalan raya.

Daripada masyarakat difasilitasi untuk meningkatkan konsumsi mobil pribadi yang memperburuk kemacetan lalu lintas, akan lebih bijak jika pemerintah berfokus untuk mengembangkan transportasi publik yang layak, tertata, terintegrasi, dan terjangkau.

Staf Peneliti Center for Intermestic Studies (CIS), Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Bangkalan: Aditiya Roosvianto, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Iklan: Sufendhi Dimyati (Koordinator), Guruh Eko Prasetyo, Sri Poernomo Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Keuangan: Etti Sri Kustini (Koordinator/Akuntansi), Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Selasa Wage 11 MARET 2014

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO KELANA

Komisi Penanggulangan AIDS Sidoarjo Bantah Vakum Kegiatan Sidoarjo, Bhirawa Meski anggaran dari Dinkes Sidoarjo dan hibah dari APBD 2014 akan cair awal Maret ini, Namun Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Sidoarjo kegiatannya tetap berjalan mulai awal tahun 2014.Sehingga pihak KPA membantah sampai kegiatannya vakum dalam pencegahan HIV/ AIDS di daerah ini.

Sekretaris KPA Sidoarjo , Hariadi Purwantoro mengatakan, KPA Sidoarjo tak sampai vakum kegiatan karena adanya dukungan anggaran dari Global Fund.

Sehingga saat dana KPA yang berasal dari Dinkes Sidoarjo dan hibah dari APBD 2014 belum cair, membuat KPA Sidoarjo masih tetap bisa melakukan kegiatannya.

Hariadi juga menyampaikan, karena adanya dukungan Global Fund mulai tahun 2011 lalu, sehingga meski pada tahun 2013 kemarin pun, ketika KPA Sidoarjo tak dapat anggaran dari APBD, KPA Sidoarjo masih tetap bisa menjalankan kegiatannya. Tahun 2014 ini, KPA Sidoarjo dapat anggaran dari Dinkes Sidoarjo sebesar Rp100 juta dan dari hibah APBD sebesar Rp50 juta. Bantuan dari Global Fund, kata Hariadi, akan berakhir pada pertengahan tahun 2015 nanti.

Sejumlah kegiatan yang sudah dilakukan KPA Sidoarjo pada awal tahun ini, diantaranya pelatihan dan edukasi bagi PSK di TPI porong dan kampanye kondom di Kec Taman pada kelompok resiko tinggi.

Seperti waria, gay dan pelanggan. Dalam kampanye kondom itu, kata Hariadi, selain membagi-bagikan kondom, juga ada pemeriksaan kepada masyarakat. Untuk mengetahui apa mereka positif apa tidak. ‘’Ada yang terjangkit tapi hasilnya belum diumumkan,’’ kata Hariadi, Senin (10/3) kemarin, di Sekretariat KPA Sidoarjo, JL Pahlawan Sidoarjo.Q ali

Warga Tuntut Jaksa Tahan Mantan Kades Sidoarjo, Bhirawa Ratusan warga Desa Semambung, Kec Gedang Sidoarjo laki-laki dan perempuan beramai-ramai mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo menuntut agar mantan Kades Ari Yoto yang sudah dijadikan tersangka segera ditahan.

Puluhan warga Senin (10/3) kemarin, sekitar pukul 08.30 WIB sudah menggelar demo di halaman Kantor Kejari di Jl Sultan Agung Sidoarjo. Sambil meneriakkan yel-yel, serta menggelar spanduk yang isinya meminta kepada jaksa untuk segera menahan tersangka.

Warga juga merasa heran Kades Yoto sudah dijadikan tersangka namun masih bisa bebas menghirup udara bebas di rumahnya. ‘’Makanya saya bersama rombongan warga yang lain berbondongbondong ke Kejari ini meminta agar Ari Yoto segera ditahan. Mengapa masih enakenakan di rumahnya,” ungkap Sugiman salah satu Koordinator Lapangan (Korlap).

Menurut Sugiman, mantan Kades itu diduga telah menggelapkan uang atas nama Desa Semambung/TKD sebesar Rp60 juta.

Sementara itu, salah satu BPDnya, Slamet Wicaksono membantah kalau uang itu digelapkan mantan Kades, tetapi uangnya dipinjam dan telah dikembalikan lagi kepada desa. “Kenapa dilaporkan jadi penggelapan,” katanya heran.

Disisi lain, Slamet juga merasa heran mengapa kubu pelapor, yakni Kades yang masih aktif Wibowo sampai-sampai menggerakkan massa untuk demo ke Kejari ini. Padahal, sepengetahuannya yang bergerak tadi bukan semuanya orang asli Semambung.

“Mereka hanya orang kos-kosan yang dibayar oleh pihak pelapor,’’ ungkap Slamet.

Terpisah, Kasi Pidsus Kejari Sidoarjo, Irwan SH menanggapi permintaan warga adalah hal yang sangat wajar. Berarti warga juga turut mendukung atas proses penyelidikan kasus ini berjalan dengan baik. Q ach

Panwaslu Awasi Reses 50 Anggota Dewan Gresik, Bhirawa Kegiatan reses yang diselengarakan 50 anggota dewan mulai tanggal 10 Maret hingga 15 Maret kedepan. Bersamaan jelang pemilihan legislatif (pileg) pada 9 April, menjadi sorotan banyak kalangan.

Panitia pengawas Pemilu (Panwaslu) Gresik juga tidak tinggal diam, karena reses diduga syarat indikasi penyalahgunaan untuk kampanye terselubung.

Menurut Ketua Panwaslu Gresik, Sidiq Notonegoro, Senin (10/3) kemarin, reses yang dilakukan anggota dewan yang notabenya 99% mencalonkan lagi dalam Pileg. Panwaslu akan serius melakukan pengawasan, bila nanti mendapatkan pelanggaran pihaknya akan melakukan pencatatan terhadap hal itu dan akan diproses sesuai aturan dalam UU Pileg dan tak tebang pilih.

Pelaksanaan reses yang dilakukan mendekati pelaksanaan Pileg, apapun dalih anggota dewan itu sesuai dengan jadwal.

Akan rawan digunakan sebagai ajang kampanye terselubung, apalagi dana reses dibiayai oleh uang negara. Sehingga masuk kategori menggunakan fasilitas negara, sehingga pihaknya akan minta pada seluruh Panwascam untuk melakukan pengawasan, terkait adanya indikasi dijadikan tempat kampanye pengalangan suara.

Sesuai dengan UU Nomor 8 tahun 2012, dijelaskan penggunaan fasilitas negara untuk kampanye itu tak boleh. Kalau hanya sekedar memberitahukan bahwa akan maju lagi itu tidak masalah, tapi kalau sudah mengajak untuk memilih itu yang melanggar. ‘’Program reses untuk menjaring aspirasi masyarakat, tapi kalau untuk mengajak bahkan mempengaruhi orang untuk mengajak orang lain untuk memilihnya itu yang tidak benar dan tegas akan ditindak,’’ Jelasnya.Q kim

5

Diduga Ada Permainan Masuk SD I Pucang Komisi D Sidak untuk Gali Informasi ke SD Pucang I Sidoarjo, Bhirawa Komisi D DPRD Sidoarjo menggali informasi tentang jual beli tiket masuk siswa SD Pucang I, Kota Sidoarjo, dengan melakukan Sidak serta melakukan klarifikasi melalui rapat dengar pendapat dengan Kadiknas Sidoarjo, Mustain Baladan.

Menurut Ketua Komisi D, Mahmud Untung, saat Senin (10/3) kemarin, pihaknya prihatin mendengar tiket masuk ke SD Pucang I harus ditawarkan ke wali murid dengan uang seharga AC 1,5 PK. ‘’Kalau ada surat masuk dari wali murid yang menerangkan ada permainan itu, akan saya panggil Kadiknas dan kepala sekolahnya,’’ terangnya, dengan menambahkan, harus ada keberanian wali murid untuk menyampaikan hal yang tidak benar.

Sebenarnya sudah ada aturannya, kalau pihak sekolah dan komite sekolah boleh meminta bantuan dana ke wali murid sepanjang sifatnya sukarela, harus diberikan secara iklas dan diberikan tanpa tekanan.Sifatnya difloorkan (terbuka), kalau ada wali murid yang mampu memberikan misalkan untuk perbaikan ruang kelas, fasilitas pendidikan. Itu akan baik saja karena untuk kepentingan anak didik juga.

Tetapi kalau tendensinya untuk memperkaya diri dengan menjual tiket masuk, Mahmud, menyatakan, perbuatan itu tak bisa dibiarkan dan tercela. Kalau begini hanya orang kaya saja yang bisa sekolah di sana.

Harus ada tindakan tegas dari Pemkab Sidoarjo.

Sementara Kadiknas Sidoarjo, Mustain, mengaku sudah mengklarifikasi Kepsek Pucang I, Ny Etty tentang beredarnya kasus ini.

Pihaknya sudah menyarankan agar Ny Etty, tidak

achmad suprayogi/bhirawa

Warga sedang menunjukkan beberapa rumah yang rusak kepada Bupati Saiful dan Camat Taman Misbachul Munir.

Bupati Bantu Warga Korban Puting Beliung Sidoarjo, Bhirawa Robohnya beberapa pohon akibat terpaan angin putting beliung hingga menimpa puluhan rumah warga di Desa Ketegan, RT 9 RW 2, Kec Taman, Sidoarjo. Ditindaklanjuti Bupati Sidoarjo dengan langsung meninjau lokasi untuk mengetahui sejauh mana kerusakan rumah warganya Peninjauan yang dilakukan Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah SH MHum Senin (10/3) kemarin didampingi Camat Taman Achmad Misbachul Munir dan Kapolsek Taman Kompol Edi Siswanto langsung menemui warga yang tertimpa bencana.

Melalui Camat Taman, Bupati mengintruksikan untuk mendata rumah warga yang rusak. Selain itu, Bupati Saiful juga langsung menghubungi Kepala BPBD Sidoarjo, Ir Dwijo Prawito untuk segera mengirim bantuan sarana dan tenaga agar warganya lebih cepat tertolong.

Selanjutnya, Bupati langsung bergeser ke Desa Bungurasih, Kec Waru, juga melihat rumah yang tertimpa pohon roboh, akibat sapuan angin puting beliung. Robohnya pohon ini menyebabkan rumah Kusmali warga Desa Bungurasih Timur, hancur berantakan, dengan dibantu warga dan tim dari BPBD Sidoarjo, mengangkat pohon yang menimpa rumahnya.

Menurut Kusmali, rumahnya yang mengalami kerusakan paling parah. ‘’Saya kaget ketika ada suara gemuruh seperti air besar yang datang tiba-tiba, terdengar suara brak.

Saya langsung keluar bersama anak istri, yang juga sedang santai nonton TV. Ternyata pohon di belakang rumah tumbang menimpa rumah saya,’’ ungkapnya.

Warga juga berharap kepada Bupati Saiful Ilah agar mau membantunya yang tertimpa musibah secara men-

dadak ini. ‘’Semua warga tak menyangka kalau pohon itu tumbang menimpa rumah.

Kami sangat berharap ada uluran tangan dari pemerintah,’’ keluhnya mengulang.

Melihat kondisi warganya yang kena musibah, Bupati Saiful Ilah berjanji akan mem berikan bantuan kepada rumah warga yang rusak, akibat terkena angin puting beliung. ‘’Akan didata rumah warga yang rusak terlebih dahulu.

Tim BPBD Sidoarjo segera menangani dan memberikan bantuan kepada warga yang kena musibah,” katanya.

Bupati Saiful juga menghimbau kepada warga untuk berhati-hati dengan kondisi musim hujan yang disertai angin kencang. ‘’Seperti menjauh dari pohon besar dan bangunan tua, ini dilakukan untuk mengantisipasi agar tak sampai tertimpa saat terjadinya roboh,” himbau Saiful Ilah.Q ach

Gambar Caleg di Jalan Protokol Sidoarjo Kembali Marak

ali/bhirawa

Alat Peraga Kampanye (APK) di wilayah Sidoarjo kembali marak dipasang.

Meski telah ditertibkan petugas. Seperti APK yang ukurannya cukup besar yang berada di timur Alun-alun Sidoarjo.

Sidoarjo, Bhirawa Baru saja ditertibkan Panwaslu, KPU dan Pol PP Sidoarjo, pada Jum at (28/2) pekan lalu karena melanggar aturan, Alat Peraga Kampanye (APK) atau gambar caleg di jalan protocol di Kab Sidoarjo. Kini APK sudah kembali marak dipasang kembali.

Terpantau Senin (10/3) kemarin, mulai dari Raya Buduran dan dalam Kota Sidoarjo, APK yang ukuruannya super besar, besar dan kecil, kembali dipasang.

Disampaikan Kabid Pengawasan dan Operasional Pol PP Sidoarjo,

Ridho Prasetyo SSTP, dalam rapat bersama tim terkait, penertiban sebelum Pileg 9 April nanti sebenarnya diagendakan untuk melakukan dua kali penertiban. Yakni akhir Pebruari kemarin dan sebelum masa tenang Pileg.

Tapi menurut Ridho, kalau memang dipandang perlu, maka kemungkinan bisa saja akan kembali dilakukan penertiban.

Tak mesti harus menunggu sampai menjelang masa tenang. Untuk melakukannya harus ada koordinasi dengan KPU dan Panwaslu Sidoarjo.

Sesuai ketentuan, tempattempat yang dilarang untuk dipasangi APK diantaranya, di kantor pemerintah, sekolahan, jalan protokol, lembaga pendidikan, tempat ibadah, tempat kesehatan dan jalan tol. Tapi Caleg/Parpol masih tetap saja memasang APK nya di tempat yang dilarang itu. Penertiban APK yang pertama berjalan lancar. Karena tak ada perlawanan dari caleg/parpol pemilik APK. APK yang dipasang di pinggirpinggir jalan itu, menurut petugas , selama ini masih bersifat pelanggaran administrasi. Yaitu pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan aturan.

Karena gambarnya telah ditertibkan petugas, ada seorang caleg PKB mendatangi Kantor Panwaslu Sidoarjo di Jl Pahlawan, yang akan mengambil kembali APK milik caleg PKB untuk DPR RI, yang telah ditertibkan. Caleg yang juga mantan anggota DPRD Sidoarjo dari Kec Jabon itu, tadinya datang ke kantor Pol PP Sidoarjo di Jl M.Duryat. Tapi oleh petugas di Satpol PP dijelaskan semua hasil penertiban APK dikumpulkan di Kantor Panwaslu Sidoarjo.Q ali

terlalu reaktif menangapi masalah ini. Ketentuan tentang bantuan gedung itu sudah ada aturannya. ‘’Saya sudah 17 tahun jadi kepala sekolah, jadi hal ini bukan masalah,’’ tandasnya.

Ada wali murid yang menyumbang Rp2 juta hingga Rp10 juta. Sumbangan ini sudah disepakati bersama sekolah dan komite. Selama itu untuk kepentingan siswa, ya jalan saja.

Calon wali murid menjelaskan, kepada sejumlah wartawan, kalau anaknya yang berusia 6,5 tahun tak bisa diterima dengan alasan usianya belum cukup (7 tahun).

Ada seorang teman memberi solusi, untuk menemui langsung kepala sekolahnya. Saran temannya ini dilakukan dengan menemui Kepsek. Saat itu Kepsek memberikan jalan untuk bisa diterima, dengan menyumbangkan AC 1,5 PK. ‘’Saya nggak tahu AC itu mau dipasang di mana, sebab seluruh kelas sudah ada AC nya. Malah tiap kelas dipasang 2 AC mulai 0,5-1 PK,’’ tandasnya.

Namun lucunya tawaran yang diberikan bukan hanya dalam bentuk barang, tetapi bisa berupa uang yang seharga AC 1,5 PK atau kurang lebih harganya Rp3 juta hingga Rp4 juta.

Dana ini bukan termasuk bantuan uang gedung yang sifatnya resmi dari komite sekolah. Biasanya walimurid masih dikumpulkan lagi oleh komite sekolah dengan maksud untuk membantu bantuan gedung.Q hds

Pemkot Harus Proteksi Lahan Pertanian Kota Mojokerto, Bhirawa Kian menyempitnya lahan pertanian di wilayah Kota Mojokerto akibat pengalihfungsian tak pelak menyulut keprihatinan kalangan Dewan setempat. Hal ini seperti ditunjukkan Komisi II DPRD Kota Mojokerto. Dalam perhitungan Komisi yang membidangi perekonomian dan pembangunan itu, setiap kar/bhirawa tahun terjadi penyusutan Sony Basuki Rahardjo lahan pertanian hingga 10%.

Jika tak dicegah dikhawatirkan lahan produktif itu akan hilang. ‘’Lahan usaha para petani kota harus diproteksi dari upaya pengalihfungsian. Idealnya melalui penerbitan Perda lahan abadi,’’ kata Sonny Basuki Raharjo, Sekretaris Komisi II, Senin (10/3) kemarin.

Dengan Perda lahan abadi, menurut politisi Partai Golkar itu, maka pengalihfungsian lahan pertanian tak akan mudah terjadi. Sehingga, penyusutan yang mencapai angka 10% per tahun bisa direduksi. ‘’Jika selama ini pengalihfungsian menjadi hunian dan jalan terkesan mudah dilakukan, dengan Perda lahan abadi hal demikian tak akan terjadi lagi,’’ imbuh Sonny.

Sonny juga menandaskan, jika Kota Mojokerto terancam tak memiliki lahan pertanian. Kini lahan pertanian yang tersisa hanya sekitar 600 hektar dan tegalan 40 hektar. Jumlah ini menyusut tajam disbanding 45 tahun lalu.

Penyusutan ini sebagian besar terjadi karena alih fungsi lahan pertanian ke sektor nonpertanian, terutama ekspansi sektor industri ke lahan-lahan subur di sektor pertanian. ‘’Sayangnya, Pemkot terkesan mendukung model yang demikian,’’ katanya.Q kar

Bupati Minta Pemuda Kawal Aliran Dana APBD Agar tak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan PAD (Pendapatan Asli Daerah maupun APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), Bupati Sidoarjo berharap para pemuda untuk mengawal perolehan maupun aliran/keperuntukannya.

Karena anggaran Sidoarjo ini sangat besar sekali.

Permintaan itu disampaikan Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah SH MHum dihadapan pemuda Muhammadiyah se Sidoarjo saat menghadiri acara pelantikan IMM (Ikatan Masiswa Muhammadiyah) kemarin, di Ruang Delta Graha Pemkab Sidoarjo.

Bupati Saiful Ilah didampingi Kepala Bakesbangpol Yusuf Isnayanto dengan tegas meminta kepada para mahasiswa agar mengawal jalannya pemerintahan. Juga memberikan kontribusi dalam pembangunan agar pembangunan Sidoarjo bisa berjalan lebih baik lagi. Termasuk mengawal masalah pergerakan atau aliran dana PAD dan APBD yang didapat maupun keperuntukannya.

Menurut Bupati Saiful, baik PAD maupun APBD Sidoarjo cukup besar, tahun 2014 ini PAD-nya sekitar Rp750 M, sementara APBDnya sekitar Rp3 triliun. Makannya pemuda berhak mengawal proses aliran dan penggunaannya, dengan harapan bila terjadi penyimpangan segera diketahui. ‘’Lebih baik sebelum ada penyimpangan sudah bisa diketahui. Karena saya mempunyai prinsip, selesai menjabat selesai pula masalahnya. Jadi jangan sampai sudah tidak menjabat tetapi masalahnya masih ada saja.

Baik dikejar polisi maupun Jaksa. Saya tak ingin sepert itu, selesai menjabat, selesai pula masalahnya,” tegas Abah Saiful (sapaan akrabnya_red).

Disisi lain, dalam perpolitikan Sidoarjo, berbagai cara terus dilakukan Pemkab Sidoarjo agar para pemilih dalam Pemilu mendatang tidak Golput. Mulai dari Bakesbangpol dan KPUD bahkan Bupati Sidoarjo meminta kepada warganya jangan Golput

yaitu orang yang tak menggunakan hak suaranya. Orang nomor satu di Kota Delta ini juga berharap kepada pemuda, apalagi IMM ini sebaiknya bisa memberikan contoh perpolitikan yang ada di Sidoarjo ini. ‘’Jangan menjadikan Sido-

achmad suprayogi/bhirawa

Bupati Saiful Ilah saat berdiskusi ringan dengan para tokoh pemuda yang dijadikan narasumber seminar oleh IMM.

arjo yang sudah bersih dan kondusif malah dibuat tidak nyaman, demo-demo yang banyak merugikan masyarakat, terutama kepada masyarakat pengguna jalan umum,” harap Saiful Ilah.

Pemuda Sidoarjo harus punya tekat untuk membangun daerahnya sendiri dengan baik.

Jadi pemuda itu jangan seenaknya sendiri. Jangan mudah diprofokasi oleh teman-temannya sendiri, ternyata teman yang memprofokasi itu bukan orang asli Sidoarjo, mereka adalah penduduk luar Sidoarjo.

Saya terus memantau siapa saja pemuda yang biasa demo.

Ketika para pemuda melakukan demo di Pendopo dan meminta agar bisa berdialog dengan saya.

Silahkan asalkan mereka membawa KTP asli penduduk Sidoarjo, dan ternyata ada yang bukan KTP Sidoarjo. “Kondisi seperti ini tidak benar, pemuda harus tegas, jangan sampai daerahnya sendiri dirusak oleh orang dari luar Sidoarjo,’’ tegasnya.Q ach

JAWA TIMUR

6

Kades Diduga Serobot Tanah Warga

KILAS JATIM

Lima Hari Tak Ditemukan, Pencarian Nelayan Dihentikan Tuban, Bhirawa Hingga hari ke tiga, Warsiman salah satu nelayan asal, warga RT 02 RW 02 Desa Socorejo, Kecamatan Jenu yang dinyatakan hilang di perairan laut utara pada 8 Maret 2014 kemahud/bhirawa rin, kecurigaan Kepala BPBD Tuban ini berawal dari penemuan Joko Ludiyono perahu korban ditemukan oleh sejumlah nelayan lainnya sekitar 5 Mil dari daratan.

Meski belum ada tanda-tanda dimana posisi korban saat ini, Tim Search and Rescue (SAR) dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tuban, masih tetap melakukan pencarian terhadap korban dengan menyisir seluruh pentai baik di wilayah kabupaten Tuban maupun di Wilayah Kabupaten Lamongan.

Seperti yang disampikan oleh Kepala BPBD Kabupaten Tuban, Joko Ludiono (10/3) melalui ponselnya mengungkapkan, hingga hari anggotanya masih belum ditarik dari pencarian, dengan dibantu oleh keluarga korban, BPBD masih melakukan pencarian diantaranya dengan menanyakan dan menyampikan pesan pad para nelayan lain jika nantinya korban ditemukan. ”Kami belum menarik anggota, Kami bersama keluarga korban terus melakukan pencarian, namun, hingga hari ini belum ada hasilnya,” Kata mantan Camat Widang sebelum mnjabat sebagai Kepala BPBD Tuban yang merupakan lembaga di lingkup Pemkab Tuban.

Mantan anggota TNI sebelum meniti karir sebagai abdi negara melalui jalur PNS ini juga mengatakan, tim SAR sudah mencari keberadaan korban mulai ada laporan dari keluarga korban. Selain itu, pencarian terhadap korban tersebut akan dilakukan hingga beberapa hari kedepan. ”Kami dari pagi tadi melakukan pencarian hingga menjelang Mahrib, dan hari ini (10/3.red) akan kami lanjutkan hingga tiga hari kedepan. Setelah tiga hari kedepan tidak ketemu terpaksa pencarian kita hentikan, karena sudah lbih lima hari dan itu sesuai standarat nasional ,” terang Joko.

Untuk diketahui, seorang nelayan diduga hilang, dan tenggelam di perairan laut utara, tepatnya di kawasan Kecamatan Jenu, Sabtu (8/3).

Diketahui, nelayan tersebut bernama Warsiman, warga RT 02 RW 02 Desa Socorejo, Kecamatan Jenu. Pria berusia sekitar 50 tahun tersebut hingga saat ini masil dalam pencarian warga dan tim Search and Rescue (SAR) dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tuban.Q hud

Kab Malang, Bhirawa Puluhan warga Desa Ringinsari, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, pada Senin (10/3) siang kemarin, telah menduduki lahan miliknya yang telah diduga sengaja dirampas oleh Kepala Desa (Kades) Ringinsari Misnan Ulul Albab. Sementara, tanah yang menjadi sengketa tersebut luasnya mencapai 1 hektare.

sawawi/bhirawa

Karena demo, puluhan mobil MPU diparkir di jalan depan Kantor Dishub Kominfo.

Sedangkan Sejumlah sopir MPU jurusan Situbondo-Bondowoso saat melakukan pertemuan dengan Kadishub-Kominfo Kab Situbondo, Lutfi JP beserta jajarannya kemarin.

Sopir MPU Situbondo-Besuki Tolak Trayek Siluman Situbondo, Bhirawa Puluhan sopir MPU jurusan SitubondoBesuki ngeluruk Kantor Dinas Perhubungan dan Komunikasi informasi (Dishub-Kominfo) Kabupaten Situbondo, di Jalan Semeru pagi kemarin (10/3). Maksud kedatangan awak MPU (mobil penumpang umum) tersebut untuk memprotes penambahan armada baru yang beroperasi secara illegal.

Rombongan sopir yang dipimpin Yosir tersebut diterima langsung KadishubKominfo, Lutfi JP dan Kabid (Kepala Bidang) Angkutan Darat, Zainul Arifin serta perwakilan Sat Intel Polres, Endro.

Menurut koordinator aksi, Yosir, dirinya bersama seluruh anggota paguyuban sopir MPU menolak jika trayek jurusan Situbondo-Besuki ditambahi armada baru. Terlebih, kata Yosir, mobil MPU tersebut ditengarai siluman alias tidak mengantongi ijin resmi dari Dishub-Kominfo untuk jurusan Situbondo-Besuki. “Kami menolak penambahan armada baru yang beroperasi secara gelap,” teriak Yosir di ruang auditorium Kantor Dishub Kominfo Kabupaten Situbondo, pagi kemarin.

Tak hanya itu saja yang dituntut para sopir MPU pimpinan Yosir dihadapan pimpinan Dishub-Kominfo Kab Situbondo. Soal kelengkapan administrasi pengendara MPU

serta kelaikan jalan kendaraan, papar Yosir, harus disikapi dengan tegas oleh Dishub Kominfo bersama Satlantas Polres Situbondo. “Silahkan bagi sopir MPU yang melanggar untuk ditindak tegas. Misalnya tidak punya SIM dan kondisi kendaraan tidak laik untuk diberi sangsi,” pintanya.

Disisi lain, Kadishub-Kominfo Kab Situbondo, Lutfi JP, menanggapi dengan serius tuntutan dan permintaan dari sopir MPU jurusan Situbondo-Besuki, kemarin. namun demikian, ujar mantan Kepala BKD Kab Situbondo itu, pihaknya masih akan memintai pertimbangan pihak konsultan dan ahli transportasi. “Sehingga tuntutan dari sopir MPU dan elemen lain yang dituntut bisa menemukan solusi dan titik temu. Kami berharap masalah ini bisa cepat selesai dengan baik,” terang Lutfi.

Disela-sela menemui para sopir MPU, Lutfi juga msempat engaku kaget saat ada aksi demo karena ia masih beberapa hari menempati tugas baru sebagai sebagai Kadishub Kominfo Kab Situbondo. “Ini saya masih baru menempati tugas, namun sudah ada demo.

Namun demikian, saya akan tetap mencari solusi terbaik, salah satu diantaranya melibatkan jajaran Polres Situbondo,” pungkas mantan Kabag Hukum itu. Q awi

Kejari: Kasus Bimtek Berlanjut Bojonegoro, Bhirawa Penyidikan kasus Bimbingan Teknis (Bimtek) dan sosialisasi Undang Undang di DPRD Bojonegoro yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat sudah berjalan dua pekan lebih. Namun sampai sekarang Kejari belum menetapkan tersangka.

Meskipun demikian, namun pihaknya sudah mempunyai nama orang yang akan ditetapkan sebagai tersangka kasus itu. Hal tersebut di ungkapkan oleh Kasi Intel Kejari Bojonegoro, Nusirwan Sahrul.

Selasa Wage 11 MARET 2014

“Saat ini belum ada tersangka dalam kasus Bimtek dan sosialisasi Undang-Undang. Namun sejumlah nama pelaku sudah kita kantongi,” jelasnya Senin (10/3) kemarin.

Menurutnya, pihaknya menampik jika kasus ini berhenti karena belum ada kejelasan nama pelaku.

Sebab dalam waktu dekat pihaknya akan menetapkan pelaku yang telah merugikan Negara. “ Sampai saat ini kejaksaan masih berkomitmen untuk melanjutkan pengusutan perkara penyelewengan dana Bimtek senilai Rp

6 miliar dan sosialisasi Undang Undang Rp 2,7 miliar,” tegasnya.

Disampaikan, untuk pengembangan kasus ini pihaknya sudah meminta keterangan sejumlah staf sekwan. Mereka terdiri atas Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), bendahara dan penyelenggara.

“Sementara pemeriksaan anggota dewan akan dijadualkan lebih lanjut,” ungkapnya.

Pemeriksaan terhadap para saksi ini dianggap paling tahu terkait alur pencairan dana yang diguna-

kan untuk Bimtek maupun sosialisasi selama ini. Selain itu juga ada penyelenggara sudah dihadirkan untuk dimintai keterangan seputar pelaksanaan Bimtek tersebut.

“Informasi yang berkembang, pimpinan dewan merekomendasikan LSM dari Jakarta untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Lembaga Kajian Informasi dan Pemerintahan Nasional (LKIPN) bekerjasama dengan Sekwan,” imbuhnya.

Beberapa hari ini 9 penyelenggara bimtek akan dimintai keterangan secara bergantian. Semoga mereka bisa koopertif.Q bas

Sedangkan dugaan perampasan tanah yang dilakukan kades itu, dengan alasan tanah yang selama ini sebagai mata pencarian oleh enam orang warga setempat, diklaim kades sebagai tanah bengkok atau tanah desa.

“Padahal, sebagian tanah miliknya itu sudah lama saya beli dari mantan Kades Ringinsari Slamin yang kini sudah almarhum,” jelas salah satu pemilik tanah yang disengketakan oleh Kades Ringinsari, yang juga warga Desa Ringinsari, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang H.Hasanudin, Senin (10/3), kepada sejumlah wartawan.

Menurutnya, dimasa kepemimpinan Kades Suryo setelah Kades Slamin, tanah milik enam warga itu dikeluarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Dan setelah Pak Suryo meninggal lalu digantikan anaknya Misnan Ulul Albab sejak 2006 lalu. Justru enam warga pemilik tanah tersebut tidak diikutkan untuk mengurus sertifikat tanah dengan program Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA).

Dengan persoalan tanah itu, kata Hasanudin, kini malah saya dilaporkan ke

Polres Malang. Dan bahkan, saya juga dipaksa Kades Misnan untuk menandatangani surat pernyataan penyerahan tanah milik saya ini ke Kades Ringinsari. Sementara, saya juga memiliki surat pembelian tanah, serta SPPT. “Semestinya, saya yang harus melaporkan Kades Ringinsari ke polisi, karena telah melakukan penyerobotan,” tegasnya.

Sementara itu, dikatakan adik Hasunudin, Matnur, bahwa semua masyarakat Desa Ringisari tahu kalau tanah kakak saya ini dan lima warga yang lainnya bukan tanah bengkok, karena asal usulnya jelas. Namun, kades telah melaporkan kakak saya ke polisi atas dasar tuduhan penyerobotan lahan," tuturnya.

Dalam kesempatan itu, ia juga menjelaskan, jika tanah yang akan di rampas kades tersebut, secara hukum agraria sudah dikeluarkan SPPT dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sejak tahun 2009. Sehingga dengan semena-menanya kades terhadap keenam warga itu, telah dianggap masyarakat Desa Ringisari sangat keterlaluan. Dan tidak hanya itu saja, guru ngajinya kades itu, dari enam diantaranya juga dilaporkan ke polisi.Q cyn

Pedagang Mangaran Protes Lambannya Bangunan Pasar Baru Situbondo, Bhirawa Para pedagang pasar Mangaran, mulai mempertanyakan bangunan pasar baru. Pasalnya, hingga kini para pedagang harus keleleran karena bangunan pasar yang ada tak kunjung diserahkan.

Selama proses pembangunan pasar baru, puluhan pedagang pasar Mangaran terpaksa berjualan di tepi jalan.

Kondisi ini tentu sangat merugikan pedagang, karena omzet penjualannya berkurang terutama saat turun hujan.

Ironisnya, meski bangunan pasar yang baru itu sudah cukup lama selesai, namun tetap juga belum diserahkan.

Sejumlah pedagang pasar mengaku belum tahu, kapan bangunan pasar tersebut akan diserahkan.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Situbondo, H Aswari mengaku heran soal lambannya penyerahan pasar Mangaran tersebut.

“Padahal keberadaan pasar baru itu akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat,” tegas H Aswari.

Menurut Aswari, dirinya sudah menerima banyak keluhan dari pedagang, karena mereka marasa sudah tidak nyaman lagi berjualan di tepi jalan. Saat cuaca tidak menentu, para pedagang cenderung merugi karena mereka harus bejualan di lapak seadanya.

Aswari menambahkan, penyerahan pasar kepada pedagang itu sebenarnya persoalan teknis Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, DPKD, mestinya bisa mempercepat penyerahan pasar tersebut kepada pedagang yang namanya sudah terdaftar. “Apalagi keberadaan pasar itu juga menjadi salah satu penyumbang retrebusi Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tutur H Aswari.

Meksi demikian, Aswari mengingatkan DPKD, agar penyerahan kios pasar baru menimbulkan keresahan sesama pedagang.

“Jangan sampai ada pedagang lama tak mendapatkan jatah kios, karena ada permainan oknum DPKD,” urai Aswari.Q awi

Ratusan Asongan Serbu Stasiun Kertosono Ratusan pedagang asongan di Stasiun Kereta Api (KA) Kertosono Senin pagi (10/03) kembali berunjukrasa, gara-gara jadwal dan rute KA Rapih – Dhoho, jurusan Surabaya – Blitar, yang tidak berhenti di stasiun KA Kertosono.

Kebijakan baru PT Kereta Api Indonesia (KAI) tersebut mengakibatkan para pedagang asongan yang sehari-hari mengais keuntungan di stasiun KA Kertosono tidak dapat penghasilan.

Bukan saja pedagang asongan yang dirugikan akibat berubahnya jadwal KA Rapih Dhoho, jurusan Surabaya – Blitar, para penarik becak, tukang ojek dan masyarakat pengguna jasa angkutan umum KA di Stasiun KA Kertosono juga resah.

Terlihat, sejak pagi, massa yang terdiri dari warga sekitar, pedagang asongan, tukang becak, dan tukang ojek ini mulai berkumpul di halaman stasiun. Mereka bergerombol sambil berteriak-teriak di depan pintu gerbang utama yang dijaga ketat oleh Polisi khusus KA dan anggota marinir TNI-AL. Gagal memasuki sta-

siun, akhirnya massa memilih duduk-duduk di depan pintu utama.

Tampak ibu-ibu, membawa anak kecil mengacung-acungkan poster berisi tuntutan mereka. Di antaranya berbunyi ‘Berhenti atau bongkar’, ‘Berhentikan KA Dhoho di Kertosono’, atau ‘Berhenti harga mati’. Intinya sama, yakni mendesak PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daops VII mengembalikan jadwal KA Rapih Dhoho seperti semula.

“Kalau kereta api jurusan Surabaya – Blitar tidak berhenti di Stasiun Kertosono, semua jadi susah, termasuk yang ingin naik kereta,” ujar Budi (45), salah satu pengunjuk rasa yang menamakan dirinya masyarakat pengguna jasa kereta api (MPJKA) Kertosono.

Keluhan serupa juga disampaikan Winarti (42), warga Desa Ba-

naran Kecamatan Kertosono, perempuan yang sehari-hari berdagang asongan di stasiun tersebut menyampaikan, akhir-akhir ini penghasilannya menurun drastis lantaran KA jarang berhenti di stasiun. Padahal para asongan mengaku sudah mengalah dengan mematuhi peraturan PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang melarang asongan berjualan di gerbong KA. Masalah baru muncul setelah pihak PT KAI tidak menghentikan kereta jurusan Surabaya – Blitar di Stasiun KA Kertosono.

Hal itu sangat dirasakan banyak pihak, terutama para pedagang asongan dan penarik becak yang setiap hari mangkal di Stasiun KA Kertosono. “Disuruh jualan di mana lagi, dagangan kami masih utuh,” keluh Winarti.

Informasi yang berhasil dihimpun Bhirawa, jadwal baru rute KA Rapih - Dhoho mulai diberlakukan PT KAI sejak 1 Maret lalu.

Semula, kereta jurusan Surabaya-Blitar berhenti dan menurunkan serta menaikkan penumpang di Stasiun Kertosono. Kemu-

dian langsir lokomotif untuk melanjutkan ke Kediri, Tulungagung dan Blitar. Namun sekarang, KA tidak berhenti, justru hanya langsir gerbong di Stasiun Baron.

Sekitar pukul 09.30, perwakilan massa yang didampingi Kepala Desa (Kades) Kutorejo Mukadis, Kades Pandantoyo Firman, Kades Kudu Supiyanto, Kades Kemaduh Agung Supriyadi dan Camat Kertosono Eko Sutrisno akhirnya bisa berdialog di dalam stasiun. Mereka ditemui Kepala Da Ops VII Ahmad Najib didampingi Kolonel Marinir Rusi Sucahyono, selaku keamanan Daops VII. Namun belum mendapatkan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Sementara itu, Humas Da Ops VII Gatut Sutiatmoko mengatakan, jadwal baru KA Rapih Dhoho adalah kebijakan manajemen PT KAI. Karena itu, Daops VII tidak memiliki kewenangan untuk mengganti jadwal KA. Hanya saja, Gatut berjanji pihaknya akan segera menyampaikan aspirasi massa ke pimpinan PT KAI di Bandung. “Se-

ristika/bhirawa

Ratusan Asongan menggelar unjukrasa di Stasiun Kertosono memprotes perubahan jadwal KA Rapih Dhoho, jurusan Surabaya–Blitar. baiknya, warga ikut menyurati bupati Nganjuk agar ikut menyampaikan aspirasinya ke Bandung,” jelas Gatut.

Sedangkan untuk kebijakan larangan berjualan di atas ger-

bong untuk asongan, lanjut Gatut, sudah tidak dapat diganggu gugat lagi. Pasalnya, sudah menjadi aturan baku sejak Januari 2012 lalu demi kenyamanan penumpang KA.Q ris

JAWA TIMUR

Selasa Wage 11 MARET 2014

KILAS JATIM

Jelang Pemilu, Situbondo Jadi Perhatian Peneliti Asal Jepang Situbondo, Bhirawa Suhu politik yang kerap memanas di tapal kuda, salah satunya di Kabupaten Situbondo, rupanya menjadi perhatian khusus warga asing. Ambil contoh beberapa waktu lalu, dua peneliti asing asal Jepang melakukan penelitian politik di Kabupaten Situbondo, Tak hanya di Situbondo, dua peneliti asal Jepang tersebut juga melakukan penelitian politik di Banyuwangi dan Bondowoso.

Fokus penelitian sejumlah Partai politik berbasis Islam dan partai Nasionalis.

Peneliti Asing itu bernama Prof. DR. Ken Miichi, dari Associate Professor Faculty Of Policy Studies Iwate Prefectural University, selama di Situbondo, tidak sendirian melainkan ditemani istrinya DR. Yuka.

Selama melakukan penelitian di Situbondo, Ken Miichi dan istrinya Yuka menemui sejumlah tokoh partai politik, diantaranya Ketua DPC PPP Situbondo, Ahmad Muhyidin Khotib, Ketua DPC PKNU Ra Malung, Mantan Ketua DPC PKB Syaiful Bahri, serta Sekjen PDI Perjuangan, Narwiyoto.

Menurut Ken Miichi, saat ini dirinya sedang fokus meneliti konstalasi politik menjelang Pemilu di tapal Kuda. Ken mengaku tertarik melakukan penelitian terutama politik warga nahdiyin, karena kerapkali mengalami pasang surut selama Pemilihan Umum.

Ken Miichi yang sudah fasih berbaha Indonesia ini, mengaku sudah sangat mengenal kultur politik di Indonesia. “Sebelumnya, saya juga melakukan penelitian pergerakan politik anak-anak muda NU, sebagai disertasi program doktor,” akunya.

Selain melakukan penelitian politik, Ken Miichi juga menyempatkan diri berkunjung ke Pondok Pesantren Sukorejo, Kec banyuputihKab Situbondo. Ken mengaku penasaran dengan nama besar Pesantren Sukorejo, karena menjadi saksi sejarah kembalinya NU ke khittah 27 maupun penerimaan asas tunggal Pancasila.Q awi

Rakyat Jangan Pilih Caleg Money Politics Sumenep, Bhirawa Belasan aktifis mahasiswa yang tergabung dalam Kaukus Mahasiswa Sumekar (KMS) Sumenep melakukan aksi unjuk rasa didepan kantor DPRD Sumenep. Mereka menilai banyak calon legislatif (caleg) sudah mulai menebar perona dengan berbagai upaya agar mendapatkan dukungan, bahkan tidak segan-segan bermain money politic.

Selain berorasi, mereka juga membawa spanduk yang bertuliskan “Selamatkan pemilu 2014 dari money politic” dan “Pemimpin yang bersih, tanpa uang, rakyat cerdas milih caleg yang suci”.

Korlap aksi, Ahmad Zainullah mengatakan, Pemilu Legislatif yang akan dilaksanakan 9 April ini jangan sampai dikotori dengan money politic.

Para caleg jangan mendidik rakyat pragmatis dengan cara

memberikan uang agar memilihnya.

“Selamatkan pemilu legislatif tahun ini, bersih dari money politic. Jadikan pembelajaran politik yang baik terhadap rakyat,” kata Ahmad Zainullah, Senin (10/03).

Dia memaparkan, selain para caleg memberikan pencerdasan terhadap rakyat dengan tidak bermain money politic, masyarakat juga jangan mau memilih caleg yang kotor,

sebab selama ini banyak indikasi tindak pidana korupsi yang dilakukan wakil rakyat, banyak mengumbar janji.

“Jangan pilih para caleg yang sengaja memberikan uang pada masyarakat, karena jika sudah berani membeli suara rakyat maka mereka akan meninggalkan rakyat dan hanya memperkaya sendiri, “ urainya.

Lebih lanjut Zain mengungkapkan, momentum pemilu tahun ini, menjadi monen untuk merubah masa depan bangsa dengan menggunakan hak pilihnya sesuai hati nurani, bukan karena diberi uang oleh para caleg.

“Masyarakat harus memilih caleg yang bersih, tidak memilih karena diberi uang,” jelasnya.

Dia mengungkapkan, selama ini banyak wakil rakyat

yang telah menggarong uang rakyat, untuk itu pada pemilu ini jangan sampai terulang kembali. Dengan demikian, semua pihak harus bisa mencerdaskan masyarakat melalui pemilu tanpa sogok.

“Abaikan caleg yang menyogok itu. Jangan berikan peluang caleg yang sengaja merusak demokrasi ini dengan cara membeli suara,” tegasnya.

Sementara itu, salah seorang anggota DPRD Sumenep, Moh Riadi sangat mendukung terhadap aksi yang menginginkan pemilu kali ini bersih dari money politic. Sebab, sekarang sudah banyak warga yang mengkampanyekan “terima uangnya, jangan pilih orangnya”.

“Ini kan sudah tidak mendidik. Masyarakat harus mempunyai prinsip dengan mengkampanyekan “jangan terima

uangnya dan pilih orangnya”,” ungkap Riadi.

Riadi menambahkan, caleg itu lebih baik jual program dan ide-ide yang cerdas untuk memberikan kemaslahatan kepada masyarakat dan merealisasikan program tersebut.

“Jika memilih karena uang, jangan harap lahir wakil rakyat yang benar-benar memiliki perhatian kepada rakat,” imbuhnya.

Sebab, lanjutnya, selama ini rakyat banyak yang kecewa terhadap dewan. Jika pada saat pencalonan para caleg sangat dekat dengan warga, tapi setelah jadi justru mereka lupa terhadap janjinya.

“Jangan biarkan rakyat terus kecewa terhadap wakil rakyat. Berikan pendidikan politik yang baik terhadap rakyat,” pungkasnya. Q sul

KPU Siapkan Form A-5 untuk Pemilih Luar Jember Jember, Bhirawa Komisi Pemelihan Umum (KPU) Jember, memberikan kesempatan bagi masyarakat yang berasal dari luar Jember untuk memberikan hak pilihnya dalam Pileg di Kab. Jember. Pasalnya KPU Jember menyediakan Formulir A-5, yang isinya menerangkan penduduk luar Jember bisa menggunakan hak piihnya di Jember.

“Namun hal itu bersyarat, karena dalam proses pindah coblos ini tidak diperkenankan secara eksodus, dengan dilatarbelakangi niatan untuk mendukung salah satu Caleg. Keputusan ini diambil sebagai kebijakan KPU RI, untuk menekan angka Golput yang semakin tinggi,” ujar Ketua KPU Jember Ketty Tri Setyorini, kepada media kemarin.

Menurut Ketty, Form A-5 ini disediakan di semua PPS di Jember. Nantinya, masyarakat luar daerah bisa mendaftar untuk masuk di Form A-5 ini, dengan catatan me-

KPU Bojonegoro Sortir Surat Suara Bojonegoro, Bhirawa Upaya mensukseskan pemilu 2014 terus dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro.

Salah satunya melakukan sortir terhadap surat suara pemilih yang kini sedang di lakukan.

Dimana diketahui, terdapat ratusan lembar surat suara pada Pemilu tanggal 9 April nanti tak bisa digunakan karena rusak. Hal itu di ungkapkan oleh Komisioner KPU Bojonegoro Divisi Logistik, Setyo Wahono, Senin (10/3) kepada harian Bhirawa.

“Ada banyak yang rusak, tapi masih kita hitung. Saat penyortiran, sudah kami pisahkan dan diajukan klaim kepada KPU Pusat untuk diganti dengan yang baru,” jelasnya saat di temui di ruangan kerjanya.

Menurut dia, surat suara yang rusak itu hamper merata baik untuk DPD, DPRD Provinsi maupun DPR RI. Namun surat suara DPD paling banyak rusak dikarenakan adanya bercak tinta percetakan.

“Tapi yang tidak mengenai logo atau gambar caleg masih digunakan,” ungkapnya.

Sementara itu, KPU Bojonegoro mempekerjakan 350 orang untuk melakukan pelipatan surat suara Pemilu. Pelipatan surat suara tersebut dilakukan di dua tempat, yakni di Aula IKIP Bojonegoro dan Gedung Asia Afrika Jalan Panglima Polim.

“Kedua tempat tersebut diawasi ketat oleh petugas yang terdiri dari Panwaslu Kabupaten, Polisi dan KPU. Pengamanan tersebut di maksudkan untuk menghindari adanya hal yang tidak di inginkan,” terangnya.

Selain itu pihaknya menargetkan pelipatan surat suara itu selesai selama dua pekan. Adapun jumlah surat suara yang diterima KPU Bojonegoro sebanyak 1.053.314 lembar, terdiri semua level surat suara meliputi DPD, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten.Q bas

7

reka tidak mungkin untuk mudik ke daerahnya pada waktu digelar pemilihan umum nanti. Tidak hanya itu, motif eksodus untuk mendukung salah satu calon sehingga meninggalkan alamat aslinya, juga tidak diperkenankan dalam Form A-5.

“Semisal, ada saudaranya yang mencalonkan diri dari Dapil II, padahal rumahnya di Dapil I, maka semua saudara dari sang Calon pindah ke Dapil II. Kasus semacam ini yang tidak diperkenankan,” katanya.

Dijelaskan oleh Ketty, yang lebih pas untuk dicatat dalam Form A-5 itu, adalah mahasiswa yang dimungkinkan tidak dapat pulang ke daerahnya, pada waktu pemilihan umum digelar, karena kegiatan libur hanya sebentar.”Form ini untuk mahasiswa yang berasl dari luar Jember. Karena untuk pulang kampung ke daerahnya jelas tidak mungkin karena hari liburnya cuman hari H,” katanya.Q efi

KPU Terjunkan 400 Pelipat Suara trie diana/bhirawa

Pemeriksaan Jumantik Ibu Pemantau Jentik (Bumantik) Kader Jumantik Kelurahan Wonokromo Kecamatan Wonokromo Surabaya setiap dua minggu sekali melakukan pemeriksaan di setiap kamar mandi warga, Senin (10/3). Pemeriksaan ini dilakukan untuk menghindari adanya telur nyamuk demam berdarah.

Tiga Kecamatan Rawan Rusuh Pemilu Bangkalan, Bhirawa Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Bangkalan, menyatakan di kabupaten setempat setidaknya ada tiga kecamatan tergolong daerah rawan rusuh pemilu 2014. Pasalnya, disalah satu daerah tersebut, terindikasi terjadi gesekan antar pendukung calon legislatif (Caleg). Bahkan, disinyalir terjadi pengurusakan pada alat peraga kampanye (APK) milik salah satu calon.

“Sejauh ini kami menilai terdapat tiga kecamatan yang termasuk titik rawan pemilu. Diantaranya, kecamatan Blega, kecamatan Kokop dan kecamatan Galisn” ujar Katua Panwaslu Bangkalan, Siti Zahrah Ira. Menurutnya, kerawanan yang

dimaksud adalah adanya pelangaran-pelanggaran yang dilakukan oleh partai politik maupun caleg. Kemudian tindakan pengrusakan terhadap APK juga termasuk dalam pelanggaran.

Sehingga, panitian pengawas kecamtan (Panwascam) harus bisa menetralisir pelanggaran yang terjadi. Akan tetapi, dalam menanggulangi permasalahan tidak lantas bertindak seperti aparat kepolisian. Namun, harus bisa menjadi mediator jika terjadi permasalahan.

“Jadi panwascam itu tugasnya melokalisir permasalahan yang ada. Apabila tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, panwascam melaporkan dengan membuat berita acara,” paparnya.

Jika terjadi tindak pidana pemilu lanjutnya, bisa langsung dilaporkan ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang berangotakan dari Kepolisian, Kejaksaan, KPU dan Panwalu. Tugas Gakkumdu yang menerima laporan temuan tindak pidana pemilu, guna mewujudkan penegakan hukum yang terpadu, efektif dan cepat. Dari sanalah bisa diproses secara hukum apakah termasuk pidana administratif, pidana pemilu maupun pidana murni.

“Untuk yang pengrusakan APK di kecamatan Blega masih akan kami proses untuk menentukan ranah hukum bagi penghurusakan tersebut,” jelasnya.Q dit

Tuban, Bhirawa Guna mengejar target agar sesui dengan penjadwalan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tuban, mengerahkan sekitar 400 orang untuk melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara yang akan digunakan untuk Pemilu Legislatif 9 April 2014, dimana pelipatan kartu suara tersebut akan dilakukan ditingkat kecamatan.

Hal ini sperti yang disampikan oleh Divisi Logistik KPU Kabupaten Tuban, Heru Prapto (10/2), pelipatan kartu suara akan dilakukan ditiap-tiap kecamatan.

Sehingga, jumlah pelipat surat suara juga berbedabeda disetiap kecamatan, tergantung banyaknya kartu suara yang ada di kecamatan tersebut.

“Jika surat suaranya banyak ya jumlah pelipatnya banyak, jika surat suaranya sedikit ya sedikit, kita sesuaikan lah,” ungkapnya.

Lebih lanjut diterangkan, pelipat surat suara tugasnya tidak hanya melipat saja, juga harus melakukan penyortiran untuk memisahkan jika ada surat suara yang rusak atau cacat. Sedangkan, biaya penyortiran dan pelipatan tersebut Rp 100 per surat suara.

“Kami targetkan penyortiran dan pelipatan surat suara tersebut maksimal akhir bulan ini,” ujar pria asal Bojonegoro tersebut.

Untuk jumlah surat suara yang harus disortir dan dilipat se Kabupaten Tuban sebanyak 3.765.260 surat suara. Jumlah surat suara tersebut terdiri dari surat suara DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, dan DPD. Sedangkan, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Tuban sebanyak 941.315.

“Jumlah surat suara yang disortir dan dilipat, sesuai dengan jumlah DPT ditambah 2 persen dan dikali 4,” terangnya.Q hud

Sidang Penipuan, PN Dikepung Ratusan Mahasiswa dan Santri Ratusan massa kepung kantor Pengadilan Negeri (PN) Pameksan, untuk mengawal sidang kasus pemerasan oleh terdakwa Nurul Azizah (38 th), warga Kelurahan Jung-Cangcang, Kecamatan Pamekasan, terhadap rektor UIM (Universitas Islam Madura) Bettet, di Pamekasan.

Massa mengatasnamakan KM2PK (Koalisi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Keadilan) merupakan mahasiswa dan santri Ponpes Miftahul Ulum “Bettet” Pamekasan, mendatangi PN pada Senin (10/3), bertujuan agar supaya proses persidang tidak menjadi sebuah permainan.

Semula, ratusan massa yang meneriakkan slogan, “Tegakkan Hukum, Jangan Pandang Bulu.

Baik Miskin maupun Kaya” berkumpul di lapangan UIM, berangkat menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat menuju kantor Kejaksaan Negeri Pamekasan.

Usai Kajari Pamekasan, Sugiharto, SH, menyatakan, siap merealisasikan tuntutan tersebut.

Massa didampingi para Ustazd dan Kordinator lapangan menuju kantor PN, berjarak setengah ki-

lometer ke arah kota Pamekasan.

Alasan lain, pengunjuk rasa memohon kepada penegak hukum skenario wanita bercadar, jangan menghapus/menghilangkan bukti perkara, jangan menjual-belikan pasal. “Kami juga meminta agar terdakwa dihukum seberat-beratnya (tuntutan maksimal)”, korlap aksi.

Ketua PN Pamekasan, Ach Fauzi, SH, MH, melalui Humas PN, Heri Kurniawan, mengatakan, massa itu datang ke pengadilan dari pemberitahuan yang kami terima mereka memang ini menyaksikan jalannya sidang kasus penipuan dan penggelapan.

“Memang, hari ini (Senin, 10/3) di sini (PN) akan digelar sidang kasus penipuan dan penggelapan untuk mendengarkan keterangan saksi-saksi atas terdakwa Nurul Azizah,” katanya.

Catut Nama Istri Kiai

Terdakwa Nurul Azizah, dibawa dengan kendaraan Tahanan Kejaksaan sempat diserbu massa. Pengamanan yang ketat, terdakwa setelah turun dari kendaraan bisa dibawa ke ruang tahanan di dalam kantor PN melalui pintu samping.

“Ne’ be neh nepu. Ta’ pantas bhan kedungnya. Namanya nyai encatot, kelakuan apa e-reah.

Ca’aan gurunnya. Penta bhae, terus patei’i,” kata seorang pengunjukrasa dengan beringas di depan terali tahanan.

Sidang menghadirkan terdakwa Nurul Azizah, dipimpin Ketua Majelis, Slamet, SH dengan agenda pemeriksaan saksi. Kedua saksi yakni KH. Ali Hamid dan HJ. Farida Hamid, tidak bisa hadir. JPU (Jaksa Penuntut Umum) memohon kepada majelis untuk membacakan keterangan saksi.

Keterangan saksi sudah di atas sumpah. Terdakwa tidak keberatan maka JPU membacakan masing-masing keterangan saksi setelah mendapat izin dari Ketua Majelis. Setelah Terdakwa me-

nyatakan, tidak ada keberatan dari keterangan, sidang dilanjutkan pemeriksaan Terdakwa.

Terdakwa Nurul Azizah, menyatakan, menghadapi perkara tanpa penasehat hukum, diberi sejumlah bertanyaan mulai dari kronologis aksi penipuan dan penggelepan keuangan milik Yayasan UIM tersebut.

Dakwaan JPU, menjerat Terdakwa dengan Pasal 372 dan Pasal 378 KUHP, dengan hukuman maksimal 5 Tahun. Dalam persidangan, Terdakwa mengaku bahwa tindakannya yang catut nama Nyai (Hj. Farida Hamid) dan saksi lain, untuk meminta uang kepada Rektor UIM, Drs Soehebudin, atas perintah dan tekanan seseorang.

Seseorang di maksud Terdakwa yaitu Amirus Sholeh. Penipuan dan penggelapan meminta Rp 100 juta dan Rp 50 juta, juga melibatkan Muafiqul Qomar.

Uang yang dia dapatkan diserahkan kepada Syaifudin untuk membangun plesengan disamping rumahnya.

Ketua Majelis menanyakan,

din/bhirawa

Nurul Azizah, ketika akan turun dari mobil Tahanan Kejaksaan di halaman PN Pamekasan, diserbu massa namun mendapat mengamanan anggota Polres. alasan apa saudara Terdakwa mau diajak berbuat semacam itu?

Menurut Terdakwa, mula saya diberi minuman dan disuruh menelopon pak Shiha (Soehabudin, Red) dengan menirukan suara Bu Nyai (Hj. Farida Hamid). “Ya kenapa saudara mau,” Tanya Ketua Majelis. “Mahrus, bilang sama saya. lakukan saja itu agar kasus di UIM terbong-

kar,” jawab Terdakwa.

Humas PN Pameasan, Heri Kurniawan, kasus penipuan dan penggelapan dispelit.Satu perkara, Nurul Azizah, sebagai Terdakwa, sidang lanjutkan dilakuan Senin depan. Kedua, Muafiqul Qomar dan Amirus Sholeh sebagai terdakwa dalam satu berkas, sidang akan dilakasanakan Selasa besok (11/3). Q din

EKONOMI - BISNIS

8

Selasa Wage, 11 MARET 2014

Kurs JUAL

BELI

USD

11,506.00

11,392.00

SGD

9,071.27

8,980.69

EUR

15,979.53

15,818.93

JPY

11,163.29

11,051.61

GBP

19,252.99

19,057.68

sumber: Bank Indonesia (10 Maret 2014)

RAGAM EKBIS

Pendapatan Telkom Tembus Rp 83 Triliun

Surabaya,Bhirawa PT Telkom telah menyampaikan Laporan Keuangan Konsolidasian Audit untuk tahun 2013 kepada Otoritas Jasa Keuangan Indonesia (OJK). Dari laporan tersebut pendapatan usaha selama 2013 sebesar Rp 83 triliun. Menurut Ivone Ka Humas PT Telkom, Kinerja operasional dan keuangan Telkom selama tahun 2013 memperlihatkan kemampuan perusahaan untuk terus berkembang di tengah kondisi persaingan industri telekomunikasi di Indonesia yang semakin ketat.

Sampai dengan akhir tahun 2013 ini pendapatan usaha Telkom meningkat sebesar 7,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu menjadi Rp 83,0 triliun. Seiring dengan pertumbuhan pendapatan usaha anak perusahaan yaitu Telkomsel sebesar dua digit yaitu 10,1%. Sedangkan EBITDA tumbuh 5,1% menjadi Rp 41,8 triliun dan laba bersih naik 10,5% menjadi Rp 14,2 triliun. Salah satu kiat sukses Telkom di tengah ketatnya persaingan adalah dengan memanfaatkan potensi yang ada di negeri ini salah satu contohnya adalah Gelar QJournal Paper Award yang banyak memacu Produktivitas Publikasi Ilmiah. Q ma

JOB PPEJ Berdayakan Kapasitas Lokal Surabaya, Bhirawa Joint Operating Body Pertamina – Petrochina East Java (JOB PPEJ) terus kembangkan kemitraan mitra kerja lokal sebagai pendukung kegiatan operasinya. Sebab lapangan migas yang dikelola JOB PPEJ berupaya untuk meningkatkan produksi melalui kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Di hadapan 200 Vendor (mitra kerja) atau supplier lokal maupun nasional, JOB PPEJ memberikan penghargaan ke CV Surya Pratama, PT Maiza Lubrika dan CV Matra Koalisi sebagai mitra yang dinilai berprestasi.

“Melihat kegiatan operasi industri hulu migas di wilayah kerja Jatim yang masih terus berkembang baik sehingga membuat kegiatan eksplorasi mencari cadangan baru maupun peningkatan produksi akan terus ditingkatkan,” ungkap General Manager JOB P-PEJ Akbarsyah, Senin (10/3).

Akbarsyah menjelaskan, ini menjadi peluang mitra kerja lokal untuk terus mengembangkan kompetensinya dalam memenuhi kebutuhan pendukung kegiatan operasi dan peluang mengembangkan skalanya menjadi mitra kerja berskala nasional maupun internasional. “Dan kami siap melakukan pembinaan untuk meningkatkan kapasitas lokal ini,” katanya. Q riq

KEHILANGAN SURABAYA BPKB HILANG/RUSAK a/n Sukendar, jl Tambak Rejo 6A RW08 RT01 Ds Tambak Rejo Kec.Waru Sda, nopol W 1787 PN, Toyota kijang kf40 spr, station wgn 1989, nopa KF40032076, nosin 5K0353244.

No.214/IMB/BI-II/2014

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 4626 EY, a/n Fauzi Irawan, Ds Paowan, RW 01/04, kec. Panarukan, Situbondo.

No.215/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 6862 EN, a/n Adi Ariyanto, Kel. Patokan RW 04/01, Kec. Kota Situbondo.

No.216/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 4087 J, a/n Sunardi/P Salehuddin, Ds Demung RW 02/01, Kec. Besuki, Situbondo.

No.217/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 4445 Ji, a/n Didik Joko Cahyono, Ds Sumberwaru RW 10/03, Kec. Banyuputih, Situbondo.

No.218/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 3332 FC, a/n Denny Ferdianto, Kel. Patokan RW 03/03, Kec. Kota Situbondo.

No.219/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 6417 Ed, a/n Junaedi Ds Tanjungglugur RW 11/01, Kec. Mangaran, Situbondo.

No.220/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 5438 EV, a/n Churriyah, Panji Permai Blok DD 22 RT 001/RW 023, kel. Mimbaan, Panji, Situbondo.

No.221/IMB/BI-II/2014

TULUNGAGUNG KEHILANGAN STNK, Yamaha, th. 2009, Marah Marun, AG6308TX, a/n. Maria Ulfa, Ds. Pakisaji RT 2/5, Kalidawir-T.Agung No.222/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda Vario, th. 2011, Hitam Silver, AG2445OF, a/n. Marsudi, Ds. Ngepeh, Bandung-T.Agung No.223/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda NF100D, th. 2002, Hitam, AG4915SJ, a/n. Musinah, Dsn. Bancaan, Ds. Mojosari, Kauman-T.Agung No.224/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Mobil Sedan, th. 1990, Biru Metalik, AG816RA, a/n. Marsono, Ds. Tanjungsari, Boyolangu-T.Agung No.225/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Mobil Daihatsu, th. 2005, Biru, AG8145R, a/n. Yulianto, Ds. Tegalrejo, Rejotangan-T.Agung No.226/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Toyota Starlet, th. 1989, Cream Metalik, AG0764RG, a/n. Ambrosius Suyatna, Jl Dr Wahidin Sudirohusodo Gg I/54A RT 04 RW 04 Kepatihan-T.Agung No.227/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Suzuki, th. 2012, Abu-abu Hitam, AG2345RD, a/n. Sri Utami, Ds. Balerejo, Kauman RT 3/2-T.Agung No.228/IMB/BI-II/2014

Salah satu pedagang cabai di pasar tradisional pasar Baru Tuban.

Khoirul Huda/bhirawa

Cabai Sulit Didapat, Terpaksa Beli Cabai Busuk Tuban, Bhirawa “Tak ada rotan, akar pun jadi, tak ada cabai segar, busuk pun tak peduli” mungkin pribahasa ini tepat untuk digunakan oleh sebagian masyarakat khususnya diwilayah kabupaten Tuban yang hingga saat ini masih kesulitan untuk mendapatkan cabai dikarenakan minimnya pasokan dan kondisi cuaca yang tidak bersahabat.

Hingga saat ini cabai masih sulit dicari dipasaran, pada-

hal harganya sudah menurun dari Rp70 ribu per kg menjadi Rp55 ribu per kg. Karena dirasa masih mahal, sebagian warga terpaksa membeli cabai rawit busuk yang bercampur dengan cabai yang kondisinya masih segar untuk meminimalisir pengeluaran.

“Kalau beli campuran itu lebih murah mas, harganya selisih separo. Tapi kan lumayan masih bisa dipilih-pilih sendiri,” terang Mariatun, salah satu pembeli di pasar

Baru Kabupaten Tuban.

Harga cabai rawit merah yang bercampur dengan cabai kondisinya membusuk tersebut dijual antara Rp 25.000 sampai dengan Rp 30.000 perkilogramnya. Sehingga lebih murah dari pada cabai rawit yang kondisi segar.

“Ini busuknya itu sudah dari tengkulaknya, kita dapat sudah seperti ini. Mungkin ini karena hujan yang masih tinggi, jadinya banyak yang busuk, ” ujar salah satu peda-

gang cabai.

Menurut sejumlah pedagang cabai yang berada di pasar tradisional Kabupaten Tuban, mereka menyatakan langka cabai di pasaran itu akibat minimnya stok dari wilayah Tuban sendiri.

Biasanya kalau para petani tidak gagal panen harga cabai cenderung melimpah, akan tetepi saat ini sulit untuk di dapat.

“Kita saat ini harus mendatangkan cabai dari luar Tu-

ban, karena stok dari Tuban sudah menipis. Jadinya harga tetap mahal, apalagi banyak yang gagal panen,” kata Anik Silfana, salah satu pedagang di pasar baru Tuban.

Untuk diketahui, pada saat kondisi normal, harga cabai Rawit antara Rp 20.000-Rp 25.000/Kg. Dengan mahalnya harga tersebut membuat para pegadang mengaku harus mengeluarkan modal lebih banyak lagi dan penjualannya mengalami penurunan. Q hud

Jatim Masih Kekurangan Udang Diskanlah Dorong Masyarakat Budidaya Surabaya, Bhirawa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melarang masuknya komoditas udang dan pakan dari enam negara, karena mewabahnya virus penyakit Early Mortality Syndrome (EMS). Hal ini menjadi perhatian serius pihak Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Jatim. Untuk memenuhi kebutuhan udang, saat ini Jatim masih di pasok dari beberapa provinsi.

Menurut Kepala Diskanla Jatim, Ir Heru Tjahjono, untuk memenuhi kebutuhan udang, Jatim harus membeli dari beberapa provinsi seperti NTT, NTB, hingga Lampung.

Mengingat selisih persediaan bahan baku dan kebutuhan antara 600 ribu-800 ribu ton. “Kalau impor biasanya 34 ribu ton, jumlah kecil. Paling banyak diambilkan dari provinsi lain,” katanya, Senin (10/3).

Kebutuhan udang cukup banyak karena pertumbuhan unit prosesing yang berdiri di Jatim ada 106 unit prosesing yang besar, dan 186 unit prosesing kecil yang kondisinya antara mati dan hidup. “ Banyaknya unit prosesing membuat Jatim menjadi provinsi eksportir tertinggi di Indonesia,” ujarnya. Menurutnya, adanya larangan impor seharusnya pembudidaya lebih antusias menambah kapasitas produksinya.

Namun, kenyataan dilapangan sepertinya lebih berbeda. Kabarnya, petambak udang lebih menyukai kondisi terbatasnya produksi udang.

Sebab, harga saat ini sangat menguntungkan. Jika lebih banyak memproduksi udang, maka dikhawatirkan harga kembali turun.

Disisi di upaya pengendalian dan pencegahan untuk meminimalisir serangan penyakit pada budidaya udang di Jatim juga telah dilakukan, seperti pengolahan lahan sesuai persyaratan teknis, menggunakan tandon pada lahan budidaya (30 persen

dari luas areal), menggunakan probiotik pada saat pemeliharaan. Selanjutnya, menggunakan pakan berkualitas (terdaftar), menggunakan induk unggul (untuk pembenihan), pemilihan benur yang sehat dengan screening uji virus menggunakan PCR atau membeli benur dari hatchery yang sudah bersertifikat CPIB. “Banyak lagi upayanya seperti juga meningkatkan kesehatan ikan/ udang dengan citamin dan vaksin, menggunakan konsep biosecurity, hingga menjaga stabilitas kualitas air. Sehingga, produk yang dihasilkan memang bagus,” katanya.

Sementara itu larangan KKP mengimpor udang dari negara terkena penyakit EMS seperti India , China , Vietnam , Thailand , Malaysia dan Meksiko, mendapat tanggapn serius dari salah satu pengusaha Udang Fausta Andika. Menurutnya ada sisi negatif dan positif kalau Jatim masih kekurangan udang.

“Untuk dampak positifnya pemilik tambak udang membidik hal tersebut sebagai peluang yang sangat baik, karena mereka bisa meningkatkan kuantitas pembibitan udang, sekaligus bisa menjadi proyeksi impor ke negara yang terendemi virus EMS .

Sedangkan untuk dampak negatifnya produksi udang dalam negeri belum dapat memenuhi seluruhnya kebutuhan unit pengolahan yang ada,” paparnya. Beberapa negara alternatif impor udang adalah negara-nega-

ra penghasil udang perairan dingin (cold water) seperti Islandia dan Greenland . Total impor udang tahun 2013 lalu periode Januari hingga November mencapai 2.702 ton dengan nilai US$14,07 juta “Jenis udang yang dilarang tersebut adalah Litopenaeus vannamei, Penaeus monodon, dan penaeus chinensis, termasuk telur, larva, calon induk, dan induk. Itu baik berupa udang hidup, udang segar, maupun udang beku. Larangan itu sangat merugikan industri. Industri kekurangan bahan baku untuk reekspor, padahal pasokan dari dalam negeri tidak cukup. Pemerintah terlalu berlebihan dengan menutup impor udang,” jelasnya. Lanjutnya, dari data yang pernah ia baca, produksi udang Vename di Indonesia hanya mencapai 300.000 ton.

Hal tersebut tidak sebanding dengan jumlah impor yang jauh lebih besar dengan jumlah impor yang sangat besar. “ Akibat adanya edaran tentang penyakit pada udang atau EMS , harga udang langsung melambung di tingkat petambak, mencapai Rp 100.000 per kg. Harga tersebut di luar kemampuan industri pengolahan yang membeli sekitar Rp 35.000 per kg”, ungkapnya.

Di Jatim terdapat 36 perusahaan yang mengolah bahan baku dari udang, sekarang beberapa pabrik mengalami kesulitan untuk mendapatkan bahan baku , karena larangan impor yang terjadi saat ini. Ekspor udang Indonesia pada 2013 mencapai US$ 1,58 miliar. Nilai perbandingan dengan negara lain, Indonesia masih perlu melakukan pembenahan tentang tata niaga udang agar secara produksi minimal harus bisa memenuhi produk dalam negeri setelah itu baru bisa ekspor. Q rac.wil

Bambang Hari Tanoesoedibjo

UMKM Topang Perekonomian Terbesar di Indonesia Bhirawa, Bhirawa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu kekuatan atau penopang perekonomian di Indonesia. Hal tersebut di ungkapkan oleh Ketua Umum Persatuan Indonesia (Perindo), Bambang Hari Tanoesoedibjo (HT), Senin (10/3) kemarin saat melakukan kunjungan di Kabupaten Bojonegoro. Menurutnya, bahwa sebuah negara akan berhasil perekonomiannya jika 2% masyarakatnya adalah pengusaha. Sementara pengusaha di Indonesia masih jauh dari 1%.

Sementara 85% dari perekonomian Indonesia adalah wirausaha. “Dari 85% nya pelaku wirausaha, sebesar 60% nya atau setara 55 juta pelaku adalah dari UMKM,” jelasnya.

Dikatakan, jika perekomian di Indonesia ini mayoritas didukung oleh usaha kecil dan menengah, sehingga kami konsen membantu para pelaku UMKM, dengan begitu perekonomian Indonesia bisa berkembang dengan bagus. “ Bojonegoro adalah penghasil minyak, tentu masyarakatnya banyak yang menekuni UMKM. Yang harus kita perhatikan dalam berwirausaha adalah fokus, kualitas serta kecepatan,”tegasnya. Q bas

Sosialisasi MTF Terus Berlangsung

Usung Sport dan Recreation, Bidik Target Rp 42 Miliar Pemprov, Bhirawa Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan kebugaran tubuh dan rekreasi berbasis olah raga, Pemprov Jatim mendorong dan memfasilitasi kebutuhan melalui event pariwisata. Hal ini dibuktikan dari tema yang akan diusung pada Majapahit Travel Fair 2014 adalah “Sport and Recreation”.

Berbagai target yang telah ditetapkan pada MTF 2014, yaitu mulai dari bertambahnya buyer sebanyak 85 orang,

seller 75 orang, dan stan pameran dan bursa pariwisata sebanyak 150 stan. Target transaksi MTF 2014 yaitu Rp

42,5 Miliar. Majapahit Travel Fair rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 8 - 11 Mei 2014 bertempat di Grand City Convex, Surabaya dan sebagaimana penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya. kegiatan utama MTF adalah Travel Exchange (Travex) dalam bentuk booth yang merupakan inovasi dari pelaksana travex. Untuk travex, rencananya diselenggarakan

KEPESERTAAN DAN TRANSAKSI DALAM MAJAPAHIT TRAVEL FAIR No Kegiatan 1. Travex: Buyer dari dalam dan luar negeri 2. Seller dari Jatim dan luar Jatim 3. Pameran dan Bursa Pariwisata 4. Hasil Transaksi Travex dan Pameran

2011 Jumlah 22 & 30 (52 org) 44 orang

2012 Jumlah 11 & 58 (69 orang) 40 & 18 (58 orang)

132 stand

126 stand

Rp 27,77 M

Rp 34,89 M

32,69%

2013 Jumlah 4 &74 (78 orang)

31,81%

Pertumbuhan

25,63%

Pertumbuhan

2014 Target 85 orang

(69 orang)

13,04% 35 & 34 18,96%

135 stand

7,14%

150 stand

Rp 38,6 M

10,63%

42,5 M

75 orang

di Hotel Bumi Surabaya Tujuan travex ini lebih memaksimalkan pertemuan bisnis antara buyer dan seller, sedangkan kegiatan penunjang adalah Pameran dan Bursa Pariwisata, Seminar, Fam Trip, Penampilan kesenian serta berbagai Lomba.

Jumlah buyer dan seller yang sudah terdaftar untuk mengikuti travel exchange (travex) di Majapahit Travel Fair 2014 sebanyak 20 orang berasal dari 6 negara, sedangkan seller sebanyak 18 orang.

Sedangkan target buyer yang harusnya dicapai sebanyak 85 travel agent dari 10– 15 negara pasar Jawa Timur, negara yang memiliki direct flight ke Surabaya dan negara pasar baru bagi Jawa Timur . Sedangkan target seller 80 industri pariwisata dari Jawa Timur (80%) dan luar Jawa Timur (20%),

K e p a l a D i n a s K e b u d ayaan dan Pariwisata Jatim, Dr H Jarianto MSi melalui Kabid Pemasaran, Susariningsih mengatakan, upaya terus dilakukan Disbudpar Jatim dengan mengadakan sosialisasi diberbagai daerah dan negara.

Terkait dengan pameran dan bursa pariwisata, nantinya terbuka untuk umum tanpa dipungut biaya masuk. Sebagai upaya untuk memberikan kenyamanan kepada pengunjung pameran dan calon wisatawan, pameran dibagi dalam beberapa cluster sesuai dengan jenis wisatanya.

“Konsep pameran yang merupakan bursa pariwisata, Disbudpar Jatim memasukkan ’keterlibatan industri pariwisata’ sebagai salah satu kriteria utama dalam penilaian stand pameran terbaik,” katanya. Q rac

Selasa Wage 11 MARET 2014

LINTASAN

Presiden Ucapkan Selamat Keberhasilan di All England Jakarta, Bhirawa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan selamat atas keberhasilan pebulutangkis Indonesia, dalam turnamen All England dengan merebut dua gelar di nomor ganda putra dan ganda campuran. ‘’Selamat atas gelar juara, ganda putra Ahsan-Hendra dan ganda campuran Tontowi-Liliyana di All England. Terima kasih, Indonesia Bangga,’’ kata Presiden dalam akun twitternya @SBYudhoyono yang dipantau Antara di Jakarta, Senin.

Sebelumnya, Ganda campuran Indonesia Tontowi Ahmad-Liliyana Natsir menjadi juara untuk ketiga kalinya secara beruntun pada kejuaraan bulu tangkis All England Super Series Premier 2014 di National Indoor Arena, Birmingham, Inggris, Minggu malam.

Unggulan kedua kejuaraan yang berhadiah total 400 ribu dolar AS itu pada pertandingan final menang dua game langsung 21-13 dan 21-17 atas unggulan pertama Zhang Nan/Zhao Yunlei dari China.

Kemenangan pasangan Indonesia itu menambah panjang kesuksesan mereka di All England menjadi tiga gelar beruntun setelah juga menjadi yang terbaik pada kejuaraan yang sama pada 2012 dan 2013.

Sementara, pasangan ganda putra Hendra Setiawan-Mohammad Ahsan menjuarai All England Super Series Premier 2014 setelah dalam final di National Indoor Arena, Birmingham, Inggris, Minggu, menang atas Hiroyuki Endo-Kenichi Hayakawa, 21-19 dan 21-19.Q ant

Kempo Jambi Terkendala Dana Ikut Kejurnas 2014 Jambi, Bhirawa Pengurus cabang olah raga beladiri kempo mengalami kendala tak adanya dana untuk memberangkatkan Tim Kempo Jambi mengikuti Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Kempo antarpelajar se-Indonesia yang akan berlangsung di Pekanbaru, Riau pada Mei mendatang.

Pelatih kempo Jambi, Kamin di Jambi, Senin mengatakan, persiapan para atlet kempo (kenshi) sudah cukup maksimal untuk bisa tampil di ajang nasional itu, namun yang menjadi kendalanya adalah tidak adanya kepastian dana guna memberangkatkan tim pelajar Jambi mengikuti Kejurnas di Riau nanti. ‘’Hingga kini kami belum mendapatkan kepastian akan diikutsertakannya atau tidak para kenshi pelajar Jambi ke Kejurnas tahun ini, jika dilihat dari persiapannya sudah cukup maksimal dan kita menargetkan bisa menjadi juara pada tahun ini,’’ jelas Kamin mantan pelatih nasional itu.

Rencananya tim kempo pelajar Jambi akan mengikuti semua nomor pertandingan pada Kejurnas antar pelajar seIndonesia di Riau nanti, baik dari nomor tarung atau randori maupun nomor keterampilan (embu) baik perorangan maupun beregu dan campuran putra dan putri.

Dari segi persiapan sejak beberapa bulan lalu, para kenshi pelajar Jambi sudah dipersiapkan dari jauh hari untuk mengikuti kejurnas yang setiap tahunnya digelar secara rutin oleh Pengurus Besar (PB) Perkemi.Q ant

OLAHRAGA

9

Usai Ditahan Persiba, Persebaya Kontrak Tim Analis Surabaya, Bhirawa Hasil kurang memuaskan saat berlaga melawan tuan rumah Persiba Balikpapan (00) dilanjutan Kompetisi Indonesia Super League (ISL), membuat manajemen mengontrak tim analis yang bertugas sebagai tenaga konsultan untuk turut memberikan bahan pertimbangan evaluasi tim.

Selama berlaga di ISL, Persebaya baru mengoleksi tujuh angka dari enam laga Indonesia Super League (ISL). Nantinya tugas konsultan menganalisis permainan Greg Nwokolo pada dua laga saat melawan Persiba Balikpapan dan Pesepam Madura United (P-MU), Jumat (14/3) nanti. Tim analis akan dilibatkan dalam evaluasi yang digelar manajemen dengan Director of Sport Persebaya Dhimam Abror Djuraid dan manager coach Rahmad Darmawan, usai melawan P-MU. ‘’Saya belum menerima hasil evaluasi pertandingan lawan Persiba. Tapi, yang pasti akan ada evaluasi menyeluruh bersama tim analis, konsultan dari luar tim. Tim konsultan sudah bertugas sejak lawan Persiba Balikpapan dan evaluasi akan dibahas setelah lawan P-MU,’’ terang kata Presiden Klub Persebaya, Diar Kusuma Putra, Senin (10/3).

Saat disinggung apakah tugas tim analisis tak tumpang tindih dengan tugas Pelatih Rachmad Darmawan, Diar mengatakan kalau hal itu tidak akan terjadi, sebab pria yang juga Wakil Ketua Kadin Jatim itu menyatakan tim analis ditunjuk berdasarkan kesepakatan dengan Abror dan RD. ‘’Jadi tak akan menimbulkan tumpang tindih tugas masing-masing,’’ katanya.

Pada kesempatan itu Diar juga mengaku masih kecewa dengan semangat tanding para pemain yang menurutnya belum muncul. Pada laga dikandang Persiba Balikpapan, Stadion Persiba, Minggu (9/3)

lalu, skuad Bajul Ijo gagal memaksimalkan sejumlah peluang menjadi gol.

Asisten Manajer Persebaya, Amran Said Ali menyatakan, jika bukan kelelahan yang menjadi penyebab timnya gagal meraih angka penuh. ‘’Masih banyak yang harus dibenahi. Kami tak puas, karena tim menguasai permainan tapi tidak bisa menang,’’ keluhnya ketika dikonfirmasi terpisah. ‘’Kalau problem di lini depan, itu wewenang RD untuk memutuskan. Yang pasti, bukan karena kelelahan yang menghinggapi enam pemain kami dari tugas membela Timnas Indonesia. Anakanak masih bermain lesu, seperti kurang darah,’’ bebernya.

Meski begitu, dia memuji penampilan rekrutan anyar Persebaya, Julio Cesar Larrea Flores. Bermain selama 12 menit menggantikan Fandi Eko Utomo, Larrea tetap mampu menghidupkan lini tengah tim juara Divisi Utama 2013 ini. ‘’Masih belum kelihatan karena diturunkan cuma 12 menit tapi lumayan,’’ pungkas Amran.Q wwn

ist

Usai gagal meraih kemenang saat melawan tuan rumah Persiba, Persebaya merekrut tim analisis.

Jamu Wakil Vietnam, Arema Target Poin Penuh Malang, Bhirawa Arema Malang ingin bermain maksimal pada ajang AFC saat menjamu Hanoi T andT di Stadion Kanjuruhan, Malang, Selasa (11/ 3) hari ini. Arema Cronus optimis mampu meraih kemenangan di laga home perdana ini di Penyisihan Grup F ini.

Untuk mencapai target kemenangan, Ahmad Bustomi dkk terus berlatih secara intensif pasca menahan imbang Selangor FA di Malaysia beberapa waktu yang lalu.

Pelatih Arema Suharno kepada wartawan Senin (10/3) kemarin mengemukakan, sejak pulang dari Selangor, pemain terus latihan dan hanya diberi kesempatan libur sehari saja.

Apalagi sebanyak enam pemain Arema yang masuk Timnas U-23 juga telah kembali ke Malang untuk melakukan persiapan melawan wakil Vietnam. ‘’Pemain kita sudah full team dan semua sudah ikut berlatih sesuai jadwal.

Karena itu, lawan Hanoi kami siap meraih kemenangan masalah,’’ tuturnya.

Suharno menambahkan, target poin penuh saat melawan Hanoi T and T bukanlah hal yang mustahil. Sebab kini kondisi pemain sudah bagus dan siap memberikan performa terbaik. Belum lagi ada puluhan ribu Aremania di Stadion Kanjuruhan yang akan

memberikan dukungan.

Terkait soal penampilan Hanoi, Suharno mengakui jika tim asal Vietnam memang dikenal dengan permainan penuh semangat. Hanoi punya striker handal yang juga pemain Timnas Nguyen Van Quyet. Namun bagi dia kondisi itu bukanlah masalah. ‘’Kami punya setrategi dan pertahanan yang bagus. Yang penting pemain Arema harus bisa bermain sabar dan disiplin untuk meraih kemenangan,’’ imbuhnya.

Sementara itu, pelatih Hanoi T and T, Phan Thanh Hung, mengemukakan informasi yang didapat, Arema Cronus merupakan tim bagus dengan pemain yang berkualitas. Karena itu, pihaknya telah menginstruksikan pada pemainnya untuk melakukan penjagaan yang ketat pada pemain Arema, terutama kepada I Gede Sukadana, Thierry Gattusi, penyerang Christian Gonzales, dan tentunya kapten Arema Ahmad Bustomi.

Menurut Hung, laga melawan Arema merupakan laga kedua yang harus dijalani timnya di AFC Cup. Meski tak menargetkan kemenangan alias hanya target seri, pihaknya berharap para pemain Hanoi T and T mampu menampilkan permainan terbaik. Apalagi besok timnya diperkuat enam pemain Timnas Vietnam, dan satu pemain asing.Q mut

ist

Arema Cronus optimis mampu meraih kemenangan di laga home perdana ini di Penyisihan Grup F

Firdasari Siap Bersaing di Malaysia Terbuka Makassar, Bhirawa Mantan pebulutangkis pelatnas Ardiyanti Firdasari, akan fokus mempersiapkan diri menghadapi ajang bergengsi Malaysia Grand Prix Gold, 25-30 Maret 2014 mendatang.

Firdasari di Makassar, Minggu, mengatakan, karena tampil di kejuaraan Malaysia sehingga dirinya tidak akan memperkuat PB Jaya Raya Jakarta pada kejuaraan bulutangkis Sirkuit Nasional (Sirnas) di Batam, 24-29 Maret 2014. ‘’Setelah tampil di Sirnas Makassar selanjutnya akan bersaing di Malaysia.

Mudah-mudahan bisa tampil maksimal dan meraih hasil terbaik,’’ katanya.

Menghadapi ajang Grand Prix Gold Malaysia 2014, dirinya mengaku tidak mematok target khusus. Keputusan itu diharapkan membuat dirinya bisa tampil tanpa beban dalam setiap pertandingan.

Selain itu, dirinya juga memiliki modal yang cukup baik setelah berhasil tampil sebagai juara tunggal dewasa putri di Sirnas Makassar 2014. ‘’Soal berapa atlet Indonesia yang akan melibatkan diri, saya kurang tahu. Namun untuk saya pribadi memang akan berusaha untuk mencapai hasil terbaik,’’ jelasnya.

Terkait kegagalan nomor tunggal memenuhi target di All England 2014, dirinya mengaku jika memang masih harus bekerja lebih keras lagi. Sebab saat ini kualitas lawan bukan hanya dari China namun sudah merata di sejumlah negara. ‘’Mungkin harus kerja keras lagi mengingat lawan tangguh itu bukan semata dari wakil China,’’ ujarnya.Q ant

Menpora Buka Rapat Anggota Tahunan KONI Jakarta, berapa ajang olah Bhirawa raga seperti Asian Menteri PemuGames 2014 di Inda dan Olah raga cheon, Korea SeRoy Suryo memlatan, Olimpiade buka Rapat AngRemaja di Nangota Tahunan Kojing, China, maumite Olah raga pun Sea Games Nasional Indone2015 di Singapura. sia yang diselengMengingat Ingarakan di Jakardonesia akan meta Convention laksanakan pesta Center, Jakarta. demokrasi pada ‘’Melalui RAT April 2014, MenKONI ini, pemerinpora mengatakan ist tah berkomitmen agar hajatan naRoy Suryo untuk mendukung sional tersebut tiprestasi olah raga Indonesia dan dak mengganggu jalannya pertidak akan putus memberikan siapan untuk kejuaraan-kejuasemangat,’’ ujar Menpora Roy raan yang akan dihadapi.

Suryo di Jakarta, Senin. ‘’Beberapa bulan lagi masa Menpora mengatakan, sesuai jabatan saya sebagai Menpora dengan tema pada RAT KONI akan berakhir. Tapi, yang ter2014 yaitu Melalui Rapat Ang- penting adalah siapapun mengota Tahunan KONI Bertekad teri dan presidennya, pemerinMewujudkan Harmonisasi tah harus tetap memegang koPembinaan Olah raga Prestasi mitmennya demi harkat dan Guna Meningkatkan Harkat martabat bangsa,’’ ujar Menpora.

Martabat dan Kehormatan Menpora menambahkan, Bangsa, pemerintah akan ber- melihat dinamika organisasi upaya mewujudkan harmoni- yang terjadi di tubuh KONI, sasi di bidang olah raga itu. dalam waktu dekat pihaknya ‘’Pembinaan olah raga ini ti- akan mengeluarkan peraturan dak boleh berhenti, bahkan menteri untuk menegaskan harus berkembang untuk tugas pokok dan fungsi KONI. mempertahankan harkat dan Menpora berharap, RAT KONI martabat bangsa melalui olah kali ini mampu memutuskan raga di dunia internasional,’’ agenda rapat dengan baik, serta ujar Menpora. dapat melakukan evaluasi diri Menpora mengatakan, per- terhadap dinamika organisasi tersiapan yang matang perlu dila- sebut, yang dapat memengaruhi kukan untuk menghadapi be- prestasi atlet Indonesia.Q ant

NASIONAL-POLITIK

10

Selasa Wage 11 MARET 2014

SBY : Proses Hukum Penyebab Asap !

Jakarta, Bhirawa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan agar oknum penyebab kebakaran hutan di Riau yang mengakibatkan asap yang telah ditangkap segera diproses hukum.

“Saya instruksikan agar pelaksanaan penindakan dan proses hukum dipercepat, tetap adil tapi dipercepat,” kata Presiden saat memberikan pengantar dalam rapat terbatas di Kantornya, Jakarta, Senin (10/ 3) kemarin.

Dengan demikian menurut Presiden, “Menimbulkan efek yang baik untuk tidak begitu saja ceroboh sengaja membakar dan tidak bertanggung jawab dan menyusahkan ratusan ribu saudara-sa udaranya, mengganggu penerbangan dan aktivitas lain.”

Presiden mengatakan hal tersebut, setelah mendapatkan laporan adanya sejumlah oknum yang ditangkap terkait pembakaran hutan. “Saya diberitahu sudah sejumlah orang diperiksa, instruksi saya cepat dan kalau bisa pengadilan dipercepat agar

rakyat tahu,” katanya.

Presiden mengatakan pemerintah telah bekerja dengan baik guna mengatasi maslah asap tersebut. Namun demikian, ada dua faktor yang menyebabkan kebakaran hutan penyebab asap.

Faktor pertama, menurut Presiden, cuaca tahun ini kembali tidak normal apalagi ada ramalan akan terjadi el nino dengan cuaca ekstrim. “Hutanhutan kita, ladang-ladang kita akan mudah terbakar,” kata Presiden.

Faktor kedua, menurut Presiden, bila ada kelalaian apalagi kesengajaan yang dilakukan penduduk lokal atau perusahaan tertentu atau gabungan penduduk lokal yang menjadi anggota perusahaan, akan mengakibatkan dampak kebakaran akan jauh lebih besar.

KILAS NASIONAL

WNA Belum Minat Jadi Peserta BPJS Jakarta, Bhirawa Berdasarkan UU nomor 24/2011 tentang BPJS, bukan hanya pekerja Indonesia saja yang berhak menjadi peserta BPJS. Bahkan pekerja WNA yang minimal sudah 6 bulan bekerja di Indonesia, boleh menjadi peserta BPJS. Namun sudah 2 bulan BPJS beroperasi, belum satupun pekerja WNA yang mendaftar jadi peserta BPJS. “Jumlah pekerja WNA pada 2013 mencapai 97.654 orang. Dari jumlah itu yang paling banyak pekerja dari China, disusul Jepang dan Korsel. Kini tengah disiapkan strategi untuk menggaet mereka masuk jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,” ungkap Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi BPJS Ketenagakerjaan Agus Supriyadi.

Disebutkan, pada 2014 target peserta sebanyak 15,1 juta pekerja atau bertambah 14,3%. Lebih besar dibanding 2013 ketika masih bernama PT Jamsostek yang memiliki peserta 13,2 juta peker ja. Target 15,1 juta peserta BPJS Ketenagakerjaan ini, masih jauh dari jumlah pekerja Indone sia yang mencapai 114 juta peserta pada kuartal III tahun 2013.

Menanggapi adanya tuntutan peng hapusan BPJS Ketenagakerjaan oleh kalangan Serikat Pekerja, Agus tidak terusik. Dia mengaku sudah bekerja sesuai perintah UU. Lagipula peruba han badan hukum PT Jamsostek men jadi badan hukum publik BPJS Ketena gakerjaan, tidak mengubah kualitas layanan.

“BPJS Ketenagakerjaan yang langsung dibawah kendali Presiden ini bahkan pelayanan dan manfaatnya akan diperluas,” tandas Agus. Q ira

TNI AU Bantu Cari Pesawat Malaysia Jakarta, Bhirawa TNI Angkatan Udara mengirim satu pesawat Boeing 737 Angkut Intai A-7303 Patroli Maritim (Patmar), untuk membantu pencarian pesawat Malaysia Airlines Boeing 777-200 MH370 yang hilang dalam penerbangan dari Kuala Lumpur Malaysia menuju Beijing, China pada Sabtu (8/3).

“Radius pencarian yang dilakukan Boeing 737 Patmar TNI AU di sekitar Laut China Selatan dalam wilayah udara Indonesia yang diperkirakan menjadi lintasan penerbangan pesawat MAS tersebut,” kata Kadispen TNI AU Marsekal Pertama TNI Hadi Tjahjanto, di Jakarta, Senin (10/3) kemarin.

Pesawat Intai strategis TNI AU dengan pilot Letkol Pnb. Sudewo berangkat dari homebase Skadron Udara 5 Lanud Sultan Hasanuddin Makassar melalui rute laut Jawa, Lanud Halim Perdanakusuma dan menuju Lanud Ranai.

Komandan Lanud Ranai Letkol Pnb. Andri Gandhy, bertindak selaku Komando Pengendali (Kodal) selama Pesawat Boeing 737 Patmar TNI AU di operasikan.

Lokasi rencana pencarian pesawat MAS oleh pesawat TNI AU Boeing 737 Angkut Intai A-7303 Patroli Maritim (Patmar) yang akan beroperasi dari Lanud Ranai ke arah jalur penerbangan MAS 347 yang berjarak 400 km (200 nm) atau sekitar setengah jam penerbangan dari Pulau Natuna.

Badan Search and Rescue Nasional Tanjungpinang menyiapkan satu kapal untuk membantu pencarian pesawat Malaysian Airlines yang hilang beberapa hari lalu, kata Kepala Basarnas Tanjungpinang Abdul Hamid di Batam, Senin.

“Kapal sudah siap, sambil menunggu arahan kami mempersiapkan operasional lainnya,” kata Abdul Hamid.

Kapal SAR Ketamaran akan bergabung dengan kapal SAR lainnya dari Malaysia untuk mencari dan mengevakuasi korban pesawat Malaysia Airlines.

Namun, ia belum memastikan kapan kapal SAR akan diberangkatkan dari Batam. Q ant

antara foto

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat memberikan pengantar dalam rapat terbatas di Kantornya, Jakarta, Senin (10/ 3) kemarin.

Sementara itu, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengatakan 26 orang pembakar hutan penyebab

asap telah ditangkap.

“Hari ini yang ditangkap itu 26 orang, itu ada yang perorangan, dan yang mewakili perusahaan

kita belum tahu. Tetapi 26 orang sudah ditahan. Tentu dilakukan akan disidik siapa yang menyuruh, tetapi hari ini ditangkap

Panglima TNI Pimpin Sertijab Empat Pati Jakarta, Bhirawa Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko memimpin upa cara serah terima empat pejabat di lingkungan Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur, Senin (10/3).

Empat jabatan itu adalah Asisten Personel (Aspers) Panglima TNI, Asisten Komunikasi dan Elektronika (Askomlek), Kepala Pusat Pembinaan Mental (Kapusbintal) TNI dan Kepala Pusat Informasi dan Pengolahan Data (Kapusinfolahta) TNI. Serah terima jabatan (sertijab) itu berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/134/II/ 2014 tanggal 28 Februari 2014 tentang pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI. Aspers diserahterimakan dari Marsda TNI Bambang Wahyudi kepada Laksda TNI Sugeng Darmawan, Askomlek Panglima TNI dari Laksda TNI Slamet Yulistiyono kepada Marsda TNI Bambang Agus Margono, Kapusbintal TNI dari Brigjen TNI Djati Pontjo Oesodo kepada Kolonel Laut (KH) Asep Saepudin dan Kapusinfolahta TNI dari Marsma TNI Muh Yunus kepada Marsma TNI M Agus

Mustofa.

Marsda TNI Bambang Wahyudi selanjutnya sebagai Pati Mabes TNI AU (dalam rangka pensiun) sedangkan Laksda TNI Sugeng Darmawan sebelumnya menjabat sebagai tenaga ahli pengkaji bidang wasantara Lemhannas. Laksda TNI Slamet Yulistiyono selanjutnya akan menjabat sebagai staf khusus Kasal, sedangkan Marsda TNI Bambang Agus Margono sebelumnya menjabat sebagai Wairjen TNI. Brigjen TNI Djati Pontjo Oesodo selanjutnya sebagai staf khusus Kasad (dalam rangka pensiun).

Kolonel Laut (KH) Asep Saepudin sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Pusbintal TNI, Marsma TNI Muh Yunus selanjutnya menjabat sebagai tenaga ahli pengkaji bidang demografi Lemhannas, sedangkan Marsma TNI M Agus Mustofa sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Settama Lemhannas.

Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko menekankan bahwa setiap unit organisasi di dalam struktur TNI harus mampu melaksanakan tugas dan tanggung

jawab dengan konsisten dan stabil. Etos kerja yang diperkuat transparansi dan akuntabilitas haruslah mencair serta mengalir di dalam struktur organisasi.

“Kemampuan setiap fungsi dan peran untuk berkoordinasi, berkontribusi, dan bekerja sama dalam unit kerja yang dinamis, dan bukan statis, akan menjadikan struktur organisasi TNI bergerak dengan efektif,” katanya.

Menurut dia, kesolidan dan kekompakan merupakan kebutuhan dalam meningkatkan kecepatan organisasi karena setiap individu bukan saja menjadi bagian dari visi organisasi, tetapi juga harus menjadi energi strategi dan solusi yang membuat kemajuan atas cetak biru organisasi.

“Setiap individu di dalam struktur organisasi wajib membangun kinerja yang tinggi, untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab. Kemampuan untuk menjadi bagian dari struktur organisasi yang dinamis, serta kemampuan untuk menjadi bagian yang aktif dalam setiap eksekusi organisasi, akan menjadikan setiap individu sebagai bagian dari mesin organisasi yang unggul,” kata Panglima TNI. Q ant

Empat Menteri Cuti Kampanye Jakarta, Bhirawa Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi mengatakan sejumlah menteri telah mengajukan cuti untuk ikut berkampanye pada pemilu 2014.

“Ada 3-4 orang yang sudah mengajukan, ada Menteri Perhubungan (EE Mangindaan), ada Pak Hatta (Menteri Koordinator Perekonomian), ada Pak Syarief Hasan (Menteri Koperasi dan UKM), ada siapa lagi gitu, “ katanya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Ia mengatakan, pihaknya akan memproses para menteri yang akan mengajukan cuti untuk kampanye. Sementara untuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sampai saat ini belum mengajukan cuti.

“Beliau (Presiden SBY) barangkali belum, sejauh ini belum ada

Sudi Silalahi

ist

rencana,” katanya.

Ia menambahkan, Presiden dapat mengajukan cuti untuk kampanye. “Ya bisa, kenapa tidakbisa?

Siapa yang melarang Presiden Kampanye? tapi ya tentu sesuai aturan. Beliau tidak aakn melang-

gar aturan lah ya,” katanya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengatakan, dirinya baru akan mengajukan cuti untuk berkampanye. “Belum, hari ini sedang akan diajukan,” katanya. Ia mengatakan, izin cuti diperlukan segera guna memastikan agar dirinya dapat melaksanakan kampanye pada hari yang telah ditentukan.

“Saya tidak tahu hari apa (kampanyenya), tapi sebaiknya mengantongi izin apakah dipakai atau tidak tergantung keadaan,” katanya.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan jadwal kampanye rapat umum dan iklan media massa untuk Pemilu 2014 pada 16 Maret hingga 5 April 2014.

Sementara pemilu akan dilaksanakan pada 9 April 2014. Q ant

supaya aman dulu,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Ia menegaskan pemerintah akan menindak tegas para oknum pembakar hutan yang mengakibatkan kabut asap tersebut. Saat ini, menurut dia, meski kebakaran juga dipicu oleh iklim namun ada juga yang melakukan pembakaran dengan sengaja. Bahkan di wilayah hutan konservasi.

Menurut Agung, saat ini wilayah Dumai dan Bengkalis juga merupakan daerah yang parah terkait pembakaran hutan tersebut. Pemerintah, menurut dia, telah bekerja dan terus akan bekerja dengan mengerahkan sejumlah personel untuk mengatasi hal itu, diantaranya melalaui bom-bom air untuk memadamkan hutan.

“Pesawat sudah mulai berdatangan, dengan waterbooming (bom-bom air),” katanya.

Kabut asap yang mewarnai langit wilayah Riau telah mengakibatkan sejumlah masalah.

Selain masalah kesehatan para penduduknya, menghalangi aktifitas penduduk dan menghalangi penerbangan. Q ant

Golkar Desak BPK-KPK Selidiki Anggaran Guru Jakarta, Bhirawa Partai Golkar men desak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna menyelidiki anggaran terkait pencairan tunjangan profesi guru yang disinyalir ist diselewengkan.

Poempida Hidayatullah “Kami mendesak agar pemerintah pusat memastikan pencairan tunjangan profesi guru tepat sasaran dan tepat waktu,” kata Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Poempida Hidayatullah di Jakarta, Senin (10/3) kemarin.

Untuk menimbulkan efek jera, ujar Poempida, Golkar juga mendesak BPK dan KPK untuk turun menyelidiki potensi-potensi kebocoran yang selama ini terjadi dari anggaran kementerian pendidikan itu. Hal tersebut, lanjutnya, karena guru harus mendapatkan perhatian serius pemerintah agar tetap dapat berkarya bagi negeri.

Ia berpendapat, selama ini pemerintah sering telat membayarkan tunjangan profesi guru non pegawai negeri sipil (PNS). Bahkan, ujar dia, masih terdapat pemotongan tunjangan profesi guru yang tidak seharusnya terjadi sehingga semestinya BPK dan KPK masuk untuk menyelidikinya.

Poempida mengatakan, seharusnya tunjangan profesi guru diberikan setiap bulannya bersamaan dengan honor yang diterima guru.

“Dengan demikian, setiap guru non PNS t e r s e b u t b i s a m e n d a p a t k a n h a k n y a s ecara proporsional. Sehingga tidak ada potensi untuk memotong anggaran profesi guru itu, karena diberikan setiap bulannya,” ucapnya. Hal itu berbeda dengan proses saat ini, kata dia, di mana proses pencairannya berlangsung setiap 3 bulan sekali, dengan kondisi masih terjadi pemotongan hak guru untuk beberapa bulan.

Selama ini, kata Poempida, pencairan dana profesi guru dilakukan dengan proses transfer oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (pemda), sebagai bagian dari peraturan otonomi daerah.

“Namun, keterlambatan pun ternyata bukan hanya terjadi dari pemerintah pusat, tetapi juga terjadi dari pemda kepada para guru,” ujarnya. Q ant

Sidang Perdana, Keluarga Andi Malarangeng Yakin Tak Bersalah Rizal : Kakak Saya Siap Menanggung Risiko Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alifian Mallarangeng menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dalam perkara dugaan korupsi Pembangunan Lanjutan Pusat Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang.

“Kakak saya siap dan berterima kasih kepada semua pihak yang memungkinkan persidangan hari ini dimulai, kami yakin bahwa majelis hakim akan memutuskan yang terbaik,” kata adik Andi, Rizal Mallarangeng di gedung KPK Jakarta, Senin (10/3) kemarin.

Rizal mengatakan bahwa ia dan keluarganya masih yakin bahwa Andi tidak bersalah.

“Tentu saja kami yakin kakak saya tidak bersalah, Insya Allah dari kami akan menunjukan berbagai argumen, berbagai fakta dan semuanya akan dilihat dan dipelajari. Saya pribadi ini pertama kalinya KPK karena kekeliruannya akan melihat bahwa tidak selamanya KPK benar. Ada saatnya KPK

keliru dan barangkali ini momen pertama bagi KPK,” ungkap Rizal. Ia juga mengaku bahwa Andi Mallarangeng akan mengajukan nota keberatan (eksepsi) pada pekan depan.

“Beliau (Andi) akan menyampaikan eksepsi terhadap isi surat dakwaan yang menurut kakak saya setelah kami pelajari oleh tim dan saya semuanya berisi terlalu banyak asumsi dan spekulasi. Kata kuncinya adalah isi dakwaannya benyak berisi asumsi dan spekulasi yang tidak adil terhadap kakak saya dan uraian terhadap hal tersebut akan disampaikan dengan baik.

Nanti akan kami minta eksespi minggu depan dimana kakak saya yang akan membacakan

nota keberatan terhadap isi dakwaan,” ungkap Rizal.

Meski yakin Andi Mallarangeng tidak bersalah, Rizal mengaku bahwa kakaknya siap menanggu akibat dari perbuatannya bila dinyatakan bersalah.

“Kalau kakak saya yang salah, kakak saya siap menanggung konsekuensinya,” tambah Rizal.

Andi adalah tersangka kedua yang masuk ke persidangan setelah mantan Kepala Biro Keuangan dan Rumah tangga Kementerian Pemuda dan Olahraga sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen Kemenpora Deddy Kusdinar yang sedang menanti vonis setelah dituntut pidana penjara selama 9 tahun denda Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan ditambah pidana uang pengganti senilai Rp300 juta subsider 1 tahun penjara.

Selain Andi dan Deddy, masih ada dua tersangka dalam perkara Hambalang yaitu man

antara foto

Andi Alifian Mallarangeng saat menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (10/3) kemarin. tan Direktur Operasional 1 PT Adhi Karya (persero) Teuku Bagus Mukhamad Noor dan Direktur Utama PT Dutasari Citralaras Mahfud Suroso, Mahfud juga adalah saudara

dari istri mantan ketua umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Atiyyah Laila.

Sedangkan putusan Deddy akan dilangsungkan pada Selasa (11/3). Q ant

Selasa Wage 11 MARET 2014

Hasil Ekspos Tunggu Persetujuan Kajati l Sambungan hal 1

hasil gelar perkara, disepakati bahwa status kasus itu sudah dinaikkan. “Sudah diputuskan kasus dana hibah Pemkot Surabaya ke KONI Surabaya statusnya ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan,” ungkapnya.

Sekedar diketahui, dana hibah Pemkot Surabaya yang digelontorkan pada 2011-2012 diduga bermasalah secara hukum. Ada 400-an penerima dana hibah dengan nominal beragam sepanjang 2011.

KONI Surabaya menerima dana hibah mencapai Rp 6,1 miliar dan sudah digunakan sebesar Rp 4,5 miliar yang dimasukkan kedalam rekening atlet. Sisanya tidak bisa dipertanggungjawabkan dan tidak ada laporannya sejak pencairan dana 2011. Selain KONI Surabaya, masih terdapat dua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjadi sorotan dalam penyelidikan kasus ini.

SKPD tersebut adalah Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR). Dua pintu dinas ini dinilai mene­ rima dana hibah yang berasal dari Pemkot Surabaya dengan jumlah terbesar, selain induk organisasi olahraga di Surabaya.

Dari hasil penyelidikan yang dilakukan tim pidsus Kejati Jatim, memang ditemukan tiga pintu yang bisa jadi merupakan cara masuk penyimpangan dana hibah tersebut.

Hanya saja, Mantan Kasi Intel di Penajam Kalimantan Timur, ini menolak menjelaskan secara rinci berapa dana hibah yang diterima Dinsos dan DCKTR sebagaimana diterima KONI. Disebut-sebut sejumlah anggota DPRD Surabaya akan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. bed

Jamur Serang Ribuan Hektare Pohon Kakao di Jatim l Sambungan hal 1

Jatim seperti Banyuwangi, Jember, dan Malang untuk membantu petani,” kata Kepala Dinas Perkebunan Jatim Ir Samsul Arifien MMA dikonfirmasi Bhirawa, Senin (10/3).

Dijelaskan Samsul sebelumnya sempat beredar kabar jika kakao itu diserang virus Vascular Streak Dieback (VSD). Belakangan baru diketahui, justru VSB itu timbul karena adanya serangan jamur.

Menurutnya, tanaman yang terkena VSB dikarenakan kondisi lingkungan yang lembab. Harusnya pengendalian dapat dilakukan yaitu dengan menggunakan klon kakao yang toleran atau tahan terhadap penyakit VSD, pemangkasan sanitasi, dan penggunaan agensia hayati. “Untuk itulah perlunya pemangkasan,” katanya.

Disinggung kerugian yang disebabkan oleh VSB, menurut Samsul belum bisa menghitung secara pasti. Kerugian tidak langsung bisa dirasakan sebab serangan tidak langsung ke buah kakaonya.

Namun dia menjelaskan produksi kakao di Jatim mencapai 32 ribu ton biji kering pada 2013.

Dengan perluasan areal tanam, maka produksi tahun ini ditarget meningkat jadi 35 ribu ton.

Adapun pengembangan areal tanam kakao di Jatim terus dilakukan. Jika saat ini luas lahan saat ini mencapai 65 ribu hektare, ditargetkan meningkat hingga 100 ribu hektare pada 2019 mendatang. Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah dengan membuat kawasan budidaya kakao di sepanjang pantai selatan Jatim, mulai Pacitan hingga Banyuwangi.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara XII Irwan Basri mengatakan sekitar seribu hektare dari lima ribu hektare lahan kakao terserang virus VSD dalam tiga tahun terakhir ini.

Lahan kakao yang terserang virus meliputi wilayah Banyuwangi, Jember dan Malang.

Serangan virus mematikan itu menyebabkan produktivitas kakao anjlok 20 persen, dari yang normalnya 800 kilogram per hektare menjadi 640 kilogram per hektare.

Komoditas kakao PTPN XII telah diekspor ke Eropa dengan harga antara 3-6 dollar AS per kilogram. Kakao merupakan bahan baku pembuatan cokelat.

PTPN XII, kata Irwan, telah mengajak Pusat Penelitian Jember untuk bersama-sama memberantas virus VSD. Bahkan PTPN XII bersedia berbagi hasil bila Puslit Jember bisa mengembalikan produktivitas kakao. “Tapi belum ada jawaban dari Puslit Jember,” kata Irwan.

Kelompok petani kakao di Desa Kandangan, Kecamatan Pesanggaran Sunyoto Prasetyo mengatakan serangan virus VSD membuat panennya anjlok dari 1,6 ton per hektare pada 2012 menjadi 7 kuintal per hektare selama 2013. Bahkan triwulan pertama tahun ini tanaman kakao belum berbuah.

“Biasanya bulan Juli panen, entah tahun ini bisa panen atau tidak,” kata dia.

Selain hasil panen turun, harganya juga anjlok dari Rp 27.500 per kg menjadi Rp 12 ribu per kg. Sunyoto sendiri memiliki satu hektare lahan kakao. n rac

Kritik Bupati Jombang l Sambungan hal 1

Golkar Jombang menulis ‘Tuntaskan Korupsi’. Di bawah tulisan itu Nyono juga membubuhkan tanda tangan. Bukan hanya bupati, para hadirin juga melakukan hal serupa, yakni menuliskan jargon ataupun pesan singkat tentang pemberantasan korupsi. Praktis, spanduk warna putih itu penuh dengan tulisan dan tanda tangan dari seluruh undangan yang hadir.

Namun dari ratusan tulisan, yang menarik perhatian Sujiwo Tedjo hanya tulisan bupati.

“Masak Bupati Jombang menuliskan ‘Tuntaskan Korupsi’, apa tidak salah. Ini malah mengajak orang untuk menuntaskan korupsi.

Ini sangat disayangkan, seharusnya tuntaskan pemberantasan korupsi,” kata budayawan ini.

Undangan yang memadati hallroom hotel langsung riuh. Bahkan ada beberapa dari mereka mengamati spanduk sepanjang 2 meter lebih yang terbentang di dalam ruangan. Dan ternyata benar, dalam spanduk itu ada tanda tangan bupati dan tulisan ‘Tuntaskan Korupsi’.

Sayangnya, saat Sujiwo melontarkan sindiran Bupati Nyono sudah meninggalkan lokasi acara.

Rombongan orang nomor satu di Jombang ini bergeser ke Kecamatan Wonosalam untuk membukan kenduri durian. n oni

SAMBUNGAN

11

Dinas Pendidikan Coret 15 Siswa SMK Ikut UN Tolak Kenaikan Harga Tiket, Kabid SMP, SMA/SMK Dinas GMPPI Demo TNBTS itu diketahui saat timnya mendal Sambungan hal 1 Pendidikan Kota Mojokerto Jusekolah tidak bisa memenuhi persyaratan 15 siswa masuk DNT,” kata Antok, panggilan karibnya.

Dengan kondisi ini, yang dapat DNT hanya 8 siswa. Antok pun menyebut pintu UN untuk 15 siswa itu sudah tertutup. “Kami jelas tak mungkinlah mencoret siswa sehingga tak bisa ikut UN. Justru kami akan perjuangkan demi hak pendidikan anak. Me­ reka kami coret karena tak layak masuk DNT,” terang dia.

Bahkan, 15 siswa SMK tersebut dalam catatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tergolong siswa fiktif. Dari 23 siswa kelas tiga, hanya 8 siswa yang memang murni siswa. Selebihnya atau 15 siswa itu siswa abal-abal. Kondisi

tangi sekolah saat jam pelajar­an berlangsung.

Koordinator Pengawas Sekolah di Dinas Pendidikan Mojo­ kerto Arifin Subkhi menjelaskan bahwa timnya menemukan ada yang tidak beres dari SMK Putra Bangsa. Tim datang karena untuk mengecek kelengkapan siswa sebelum masuk DNT peserta UN. Sekitar Oktober 2013 tim ke sekolah, namun mereka mendapati hanya ada 9 anak yang belajar.

“Bahkan kelas satu dan dua tak ada. Sementara kelas tiga, hanya ada sembilan siswa yang masuk. Itu pun sang guru tidak dalam posisi mengajar. Ini faktanya. Kami pun mencoret 15 siswa dari peserta UN karena tak dilengkapi syarat utama masuk DNT,” kata Arifin.

madi juga menjelaskan bahwa tim verifikasi mendapati bahwa jumlah DNT yang diajukan ke Dinas Pendidikan tak sesuai realita. Mereka juga menemukan tak ada aktivitas belajar untuk siswa kelas 1 dan 2. Karena tak sesuai fakta, Dinas Pendidikan Jatim pun meminta Dinas Pendidikan Kota Mojokerto untuk memastikannya.

Sebelum ditetapkan siswa masuk DNT, sekolah harus menyertakan buku induk, rapot, dan riwayat pendidikan berjenjang.

Namun setelah dicek, kelima belas siswa itu tak memiliki persyaratan ini. “Kalau memang siswa mutasi atau pindahan harus ada dokumen pendukung tadi,” kata Jumadi. n kar

Kenaikan Anggaran PNS Rp 43,6 T Tak Wajar l Sambungan hal 1

sebesar Rp 742 triliun, sedangkan pada tahun anggaran 2014, anggaran rutin pemerintah pusat dialokasi sebesar Rp 889 triliun.

“Kenaikan belanja rutin itu terlalu besar, mahal dan sangat membebani setiap tahun APBN. Hal ini bila dibandingkan dengan anggaran modal pada APBN, di mana dari 2013 ke 2014, kenaikan hanya sebesar Rp 13,2 triliun.

Padahal, anggaran modal ini diperuntukkan bagi perbaikan intrastruktur jalan yang rusak, dan sarana dan prasarana publik lainnya,” ujar Direktur Advokasi dan Investigasi Fitra, Ucok Sky Khadafi dalam rilisnya yang disampaikan ke media massa, Senin (10/3).

Selain itu, belanja modal dibandingkan dengan belanja pegawai pemerintah juga sangat timpang.

Kenaikan belanja pegawai dari 2013 ke 2014 sampai sebesar Rp 43,6 triliun, namun kenaikan belanja modal untuk pembangunan hanya sebesar Rp13,2 triliun.

“Dengan komposisi ini bisa dikatakan pemerintah lebih memanjakan pegawai negeri daripada diperuntukkan bagi ke­sejahteraan rakyat. Padahal masih banyak

jalan yang rusak, belum diperbaiki oleh pemerintah sehingga sangat menganggu ekonomi rakyat miskin,” kata Ucok.

Di sisi lain, mana ada pegawai pemerintah hidup dalam kemiskinan, karena mereka selalu mendapat upah dan mengalami kenaikan gaji setiap tahun.

APBN mencatat belanja rutin pada 2014 menghabiskan pendapatan pajak dalam negeri sebesar 54% dari total pendapatan pajak sebesar Rp 1,661 triliun.

Sedangkan pada 2013, belanja rutin menghabiskan pendapatan pajak dalam negeri sebesar 50% dari total pendapatan sebesar Rp 1,497 triliun.

Dengan demikian, pendapat­ an pajak dalam negeri sudah dihabiskan sebesar 50% hingga 54% hanya untuk kebutuhan belanja rutin. Selanjutnya, belanja rutin yang paling banyak menghabiskan pendapatan dari pajak dalam negeri adalah belanja pegawai dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Temuan Fitra menyebutkan pada 2014 pendapatan pajak dalam negeri hanya untuk kebutuhan belanja pegawai, baik pusat maupun daerah, dan menghabiskan 37% anggaran

pendapatan. Sedangkan pada 2013, menghabiskan 36% dari anggaran pendapatan dari pajak dalam negeri.

Alokasi APBN sebesar 50% hingga 54% diberikan untuk kebutuhan dana rutin atau belanja pegawai. Kemudian pertanyaan selanjutnya, alokasi yang 50% lagi dibelanjakan kemana?

Bila melakukan simulasi dengan mengambil hasil audit BPK pada semester I-2013, ditemukan penyimpangan anggaran sebesar Rp 472,9 triliun di 94 pada kementerian atau lembaga negara. Jadi, dari penyimpangan anggaran sebesar Rp 472,9 tiliun maka negara sudah kehilangan pendapatan pajak dalam negeri sebesar 32%.

Dengan demikian, pendapatan negara dari pajak hanya habis untuk belanja rutin sebesar 54% karena ada penyimpangan anggaran atau kebocoran anggaran sebesar 32% , maka anggaran APBN sebanyak 86% tidak sampai ke rakyat. Artinya setiap tahun APBN selalu meningkat terus, tetapi tidak mampu menyejahterakan rakyat karena rakyat hanya menikmati sebanyak 14% dari total pendapatan pajak dalam negeri. n ira

Jelang Pemilu, Gubernur Kumpulkan Kapolsek dan Danramil se-Jatim l Sambungan hal 1

khususnya pada waktu masa kampanye yang sering berpotensi adanya konflik.

“Rapat ini sebagai wadah konsolidasi dan penguatan dalam meminimalisir berbagai bentuk permasalahan yang mengemuka, baik pra maupun pasca pelaksanaan kegiatan politik lima tahunan RI di Provinsi Jatim,” kata Soekarwo.

Menurut Pakde Karwo, sapaan lekat Soekarwo, pertemuan ini penting terutama menyangkut koordinasi antara bupati/ wali kota dengan Polres dan Kodim, koordinasi juga turun di tingkat kecamatan dan desa. “Ini penting sekali, jangan sampai menjadi hanya urusan Polres yang dibantu TNI, tetapi bupati/ wali kota bertanggung jawab penuh dalam UU Pemerintahan Daerah. Selain itu kalau camat, kapolsek, dan kapolres kompak

di bawah, semua masalah bisa diselesaikan. Dan Pemilu bisa sukses dilaksanakan,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Kapolda Jatim Irjen Pol Unggung Cahyono menyampaikan berbagai persiapan dilakukan untuk pengamanan pelaksanaan Pemilu 2014 di Provinsi Jatim. Jumlah personel yang dilibatkan yakni 28.120 personel dari Polda Jatim dan JJRN, 8.100 personel back up TNI, dan 152.113 personel Linmas.

Masyarakat juga dilibatkan dengan menyinergikan tiga pilar desa yakni, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Kades dengan Program Jogo Mbangun Deso, serta memberdayakan kegiatan Binluh, sambaing, FKPM, kamling, himbauan KTMS, dan cangkrukan.

Sementara itu, Pangdam V/ Brawijaya Mayjen TNI Edi-

wan Prabowo SIp mengatakan, dalam pelaksanaan Pileg dan Pilpres, prajurit TNI di lapangan harus menunjukkan sikap yang netral tidak memberikan dukungan kepada salah satu kontestan untuk menjamin terselenggaranya sikap TNI dalam Pileg dan Pilpres/Wapres RI yang harus netral.

“Netralitas TNI tidak melakukan politik praktis, komitmen menjaga dan berdiri pada semua pihak, paham boleh dan tidak pada netralitas. TNI akan membantu kelancaran logistik pemilu atas permintaan melalui angkutan darat,” ujarnya.

Ditegaskan, Kodam V/Brawijaya selaku Kotama Ops TNI Jatim dengan seluruh jajarannya siap melaksanakan pengamanan Pemilu 2014 dalam rangka membantu perkuatan Polda Jatim dan Pemprov Jatim di seluruh wilayah Jatim. n iib

l Sambungan hal 1

lam organisasi Gerakan Masyarakat Peduli Pariwisata Indonesia (GMPPI) mengajukan petisi terhadap Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2014 tentang Kenaikan Tarif Masuk Menuju Taman Nasional Bromo dan Tengger kepada Kementerian Kehutanan. Pasalnya, PP yang diteken oleh Presiden SBY ini akan berimbas buruk pada pariwisata di kawasan Bromo, Tengger, Semeru (BTS) khususnya, serta dunia pariwisata Jatim pada umumnya.

Anshori, Ketua Himpun­ an Pariwisata Indonesia Malang kepada wartawan menyatakan kebijakan Menhut menaikkan tiket masuk ke kawasan BTS membuat masa depan wisata di Malang Raya terancam kolaps. De­ ngan berlakunya tarif baru ini maka kawasan taman nasional hanya dapat dinikmati oleh masyarakat mampu saja. Karena harga tiket yang diberlakukan pemerintah naik 300 kali lipat dari harga sebelumnya. Dengan mahalnya tiket masuk ke BTS. dikhawatirkan wisatawan akan mengalihkan lokasi wisatanya ke daerah lain yang terjangkau.

“Harusnya PP itu tidak mengedepankan pemasukan negara, tapi harus melihat kondisi masyarakat di daerah sekitar. Ini malah terkesan mengkomersialisasi alam. Kawasan konservasi tidak bisa disamakan de­ ngan taman rekreasi. Taman nasional adalah kekayaan alam yang juga milik semua golongan,” katanya.

Saat ini saja, kata Anshori, kondisi Pariwisata Indonesia sudah mulai suram.

Jika PP itu di berlakukan maka akan semakin mematikan dunia pariwisata.

Sementara itu Kepala TNBTS Ayu Dewi Utari menyebutkan bahwa pihaknya akan menyampaikan petisi GMPPI tersebut kepada Kementerian Kehutanan.

“Saya akan sampaikan petisi tersebut, sebagai bentuk ungkapan kekecawan GMPPI,” ujar Ayu TNBTS, ujar Ayu sebenarnya hanya menjalankan PP tersebut dan tidak pernah ikut campur dalam pembahasannya. “Tarif lama itu sebenarnya sesuai dengan PP 1998, ini baru diperbaharui setelah 16 tahun,”imbuhnya.

Pihak TNBTS juga menyebut bahwa pihaknya tidak keberatan jika kunjungan wisatawan menurun drastis akibat PP ini. “Karena TNBTS bukan lembaga profit, tidak masalah. Tapi kehidupan warga sekitar inilah yang kami juga pikirkan,” tandas Ayu. Terpisah, Ketua Paguyuban Transportasi Jeep Rudi Wibowo 4x4 yang beroperasi di kawasan tersebut juga

ikut menyesalka, pemberlakuan tiket baru. “Ini sangat memberatkan, bagaimana nanti kami menyampaikannya ke wisatawan,” ujarnya.

Untuk diketahui, harga tiket masuk kawasan Bromo dan Tengger bakal naik tajam seiring pemberlakuan PP No 12 Tahun 2014. Semula untuk wisatawan domestik Rp 10 ribu, akan naik menjadi Rp 37.500, sedangkan pada hari libur menjadi Rp 67.500.

Harga tiket untuk wisatawan asing harga tiket dari Rp 72.500 naik fantastis menjadi Rp 267 ribu, sedang pada hari libur harga tiket bisa mencapai Rp 640 ribu.

PP No 12 Tahun 2014 ini bakal di laksanakan per tanggal 1 Mei 2014 mendatang.

Tak Terpengaruh Meski harga tiket masuk ke kawasan wisata Gunung Bromo akan naik mulai Mei 2014 mendatang, namun tidak bagi sejumlah wisata di Kabupaten Pasuruan yang di kelola oleh Perhutani Jatim.

Staf Perhutani Unit II Surabaya Totok menyampaikan harga tiket masuk ke sejumlah objek wisata di Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan dipastikan tetap.

Pasalnya, naik tidaknya tiket masuk ditentukan oleh kebijakan Perhutani Jatim.

“Tak ada kaitannya dengan pusat seperti di Gunung Bromo. Saat ini tarifnya tetap dan belum ada keputusan untuk menaikkan tarif,” kata Totok, Senin (10/3).

Sejumlah objek wisata di Kecamatan Prigen yang dikelola oleh Perhutani Jatim itu adalah air terjun Kakek Bodho, Putuk Truno dan pendakian ke Gunung Arjuno-Welirang. Menurutnya, kenaikan hanya diberlakukan saat momen libur.

Untuk harga tiket masuknya, ke Kakek Bodho Rp 12.500 pada hari Minggu. Sedangkan harga biasa hanya Rp 10 ribu. Tiket masuk Putuk Truno Rp 10 ribu pada libur nasional, untuk hari biasa Rp 8.000.

“Tarif itu sudah termasuk asuransi bagi pengunjung.

Hanya saja karena saat ini musim penghujan, pengunjung mengalami penurunan.

Pengunjung akan meningkat pada musim kemarau nanti,” tegasnya.

Sementara itu, tiket untuk pendakian Gunung Arjuno-Welirang juga tetap tak ada perubahan. Gunung di bawah pengelolaan UPT Taman Hutan Raya (Tahura) R Soerjo Malang ini hanya memberlakukan tarif masuk Rp 5.000 termasuk jasa asuransi.“Tak ada kenaikan tiket bagi pendaki ke gunung Arjuno dan Welirang.

Harga tiketnya tetap seperti pada 2013 kemarin,” tandas Kepala Tahura R Soerjo Gatot Sundoro. n mut, hil

Di Biro Hukum, Himawan Dikeluhkan Anak Buah l Sambungan hal 1

karena sudah di luar tanggung jawab Biro Hukum.

Tak hanya itu, Himawan Estu juga pernah meminta fasilitas tiket pesawat untuk anak dan istrinya dengan tujuan ke Jakarta. “Dengan terpaksa permintaan ini kami penuhi. Karena yang minta adalah Kepala Biro Setdaprov Jatim,” ungkap sumber yang mewanti-wanti namanya jangan sampai disebutkan, Senin (10/3).

Sumber tersebut mengatakan, baru kali ini ada seorang Kepala Biro yang berani meminta fasilitas untuk kepentingan pribadinya. Tanpa bermaksud mau membanding-bandingkan Kepala Biro Hukum sebelumnya, sumber yang sudah bertahuntahun mengabdi di Biro Hukum itu sangat menyayangkan sikap Himawan Estu.

Tak hanya itu, selama menjabat sebagai Kepala Biro Hukum, Himawan Estu juga pernah mendapat teguran Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum. Bahkan masalah terakhir yang menyangkut polemik pemilihan Wakil Wali Kota Surabaya, dia diang-

gap berlebihan dan akhirnya mendapat teguran keras dari Gubernur Jatim.

Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi MM saat membuka Diklat PIM di Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Provinsi Jatim sempat menyinggung soal adanya surat kaleng yang menyudutkan Himawan Estu. Menurut Sukardi, jika ada karyawan yang tidak puas dengan keputusan pimpinannya lebih baik menghadap langsung dan disampaikan ke pimpinan.

“Kalau ada karyawan yang tidak puas, tidak usah membuat surat kaleng, tapi langsung disampaikan ke pimpinan. Sebab mengirim surat kaleng itu hal yang tidak penting malah bisa membuat fitnah,” katanya.

Seperti diberitakan Bhirawa Senin kemarin, pelantikan Kabiro Hukum Setdaprov Jatim Dr Himawan Estu Subagijo SH, MHum dipersoalkan. Di lingkungannya Unair, Himawan dikenal memiliki track record buruk. Karena reputasinya ini dia dipecat dari Unair.

Sementara itu dikonfirmasi mengenai masalah adanya surat kaleng tersebut,

Himawan Estu tidak mau berkomentar banyak. Dia hanya mengatakan semua isi surat tersebut bagian masa lalunya dan dia ingin membuka lembaran baru.

“Sudahlah, saya mau bekerja saja yang benar. Mungkin itu lebih baik untuk menjawab apakah saya punya kompetensi atas jabatan ini. Saya mohon jangan diperpanjang lagi, biarkan saya bisa bekerja dengan baik,” jelasnya dalam pesan singkat yang dikirimkan melalui ponselnya.

Cukup dari Unair Sementara itu Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) Koesrianti membenarkan kasus Himawan Estu pernah mencuat pada 2003 lalu yang diduga telah menghamili salah seorang mahasiswinya. Namun demikian, sanksi berat telah diberikan oleh pihak Unair hingga dia kehilangan jabatannya sebagai dosen.

Menurut Koesrianto, Himawan yang sebelumnya menjabat sebagai dosen di Departemen Hukum Tata Negara itu cukup potensial di bidangnya. Sayang, hal ini harus berakhir karena persoalan

pribadi yang berakhir dengan sanksi diminta untuk mengundurkan diri.

“Saya memang mendengar adanya kasus itu. Tapi saat itu saya belum menjadi wakil dekan dan masih studi di Sidney hingga 2006,” tutur dia.

Jika saat ini dia telah duduk sebagai Kepala Biro Hukum Setdaprov Jatim, secara kapasitas memang mumpuni.

Hal itu terlepas dari masa lalunya yang kelam, karena bisa jadi saat berpindah dari Unair ke Pemprov Jatim dia dinilai baik kinerjanya. “Saya kira Gubernur Jatim yang memilih Himawan cukup objektif. Yah, kita lihat saja apakah dia (Himmawan) nantinya bisa memegang amanah ini,” tutur dia.

Dalam kasus amoral yang sempat mencederai nama lembaga Unair ini, Koesrianti tak ingin memberatkan kesalahan hanya pada Himawan. Sebab menurut cerita, mahasiswi yang diduga telah dihamili tersebut bukan atas dasar paksaan. “Dia mahasiswi Fakultas Hukum juga memang. Mestinya kalau dia mau kan bisa menolak,” tutur dia. n iib,tam

Sukses Bisnis Peminjaman Buku Online Usai Gagal Cari Kerupuk l Sambungan hal 1

“Sebenarnya saya memiliki ide lain selain peminjaman buku. Idenya sendiri terinspirasi gara-gara mencari kerupuk.

Di Singapura saya susah banget nyari kerupuk. Maka, saya berencana membuat sebuah bisnis yang berhubung­an dengan pencarian makanan melalui internet, namun sayang ide tersebut sudah ada yang punya,” tutur Rendy.

Dalam kegiatan yang berlangsung selama lima hari itu, para peserta sebelumnya diajak untuk fokus pada masalah pengembangan bisnis baru yang dikelola oleh kawula muda.

Bahkan, ada simulasi yang membuat seolah-olah para peserta acara itu harus mempresentasikan bisnis yang mereka punya ke hadapan para investor.

Di acara tersebut para peserta harus menceritakan dan meyakinkan para investor yang ada. ‘’Dari simulasi ini saya mendapat beberapa masukan agar bisnis kita bisa menarik perhatian para investor,’’ jelasnya.

Sebelum melakukan simulasi, para peserta pun diajak berkeliling ke tempat-tempat bisnis yang masih berkembang di Negeri Singa itu. Bisnisnya pun rata-rata dimiliki oleh para pemuda dari negeri tersebut. Dari kunjungan itu, Rendy pun mendapatkan ide untuk menciptakan bisnis yang bergerak di bidang peminjaman buku. Buku berupa novel, text book, dan buku lainnya yang berhubungan dengan buku bacaan.

Dengan bisnis peminjaman buku itu, Rendy menempati peringkat ketiga pada ajang tersebut. Namun, dia

mengaku puas karena bisa menambah teman dari negara yang ada di Asia Tenggara.

Pada acara tahunan salah satu unit kegiatan mahasiswa National University of Singapore (NUS), Rendy bersama 23 mahasiswa asal Indonesia lainnya bersaing dengan 35 peserta yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di kawasan Asia Tenggara. Keberadaan kawankawan sebangsa itu ternyata menjadi motivasi Rendy untuk meraih juara.

“Saya sempat kaget, pas tahu kalau yang dikirim dari Indonesia ada 23 orang. Saya merasa termotivasi karena banyak teman-teman asal Indonesia yang ikut. ITS sendiri mengirimkan empat orang,” ujar Rendy.

Rendy yakin, rekan-rekan di ITS bisa menjadi seorang entrepreneur andal.

“Mahasiswa dan alumni ITS pasti bisa menjadi seorang entrepreneur, cuma mungkin yang perlu diatasi adalah rasa percaya diri yang kurang. Poin penting bagi pebisnis itu jangan malu untuk menawarkan karya kita,” sarannya.

Dia menambahkan, masih banyak potensi bisnis yang belum digali oleh orangorang Indonesia. Apalagi bisnis yang berhubungan dalam masalah Informasi dan Teknologi (IT). “Dalam hal penjualan lewat IT, saya rasa Indonesia masih kalah jauh dibandingkan Singapura,” kata Rendy.

Terakhir, dia berharap agar temanteman di ITS bisa mengikuti langkahnya merambah dunia bisnis. “Sudah seringlah kita mendengar ITS juara di masalah keteknologian dan lain-lain, tapi untuk entrepreneur saya rasa masih kurang,” tuturnya.*

UTAMA

12

Selasa Wage 11 MARET 2014

TOL GEMPOL-PANDAAN DIKEBUT Sejumlah pekerja menyelesaikan proyek tol Gempol-Pandaan di Dusun Kedanten Desa Wonokoyo Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, Senin (10/3). Pembangunan tol Gempol-Pandaan terus dikebut yang kini sudah mencapai 87 persen. Pembangunan tol sepanjang 14,5 KM yang menelan biaya Rp1,2 triliun ini diperkirakan selesai Juni 2014 mendatang dan rencananya akan diresmikan oleh Presiden.

hilmi husain/bhirawa

LINTAS PERISTIWA

Saksikan Pengadaan Alutsita, Presiden ke Surabaya Pemprov, Bhirawa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Ibu Negara Ani Yudhoyono dijadwalkan akan kembali mengadakan rangkaian kunjungan kerja ke Provinsi Jatim, mulai Selasa (11/3) hari ini hingga Kamis (13/3). Salah satu agenda penting Presiden SBY adalah menyaksikan pengadaan alutsista (alat utama sistem senjata) baru khususnya untuk TNI AL. Hal ini sesuai dengan amanat Presiden SBY dalam acara Hari Ulang Tahun ke68 TNI pada 5 Oktober 2013 lalu, yaitu pemerintah pusat akan melakukan penggantian dan penambahan alutsista di semua matra dan semua lini untuk mencapai tahapan kekuatan esensial minimum atau minimum essential force. Presiden dijadwalkan berangkat dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta menuju Surabaya, Selasa (11/3) Siang. Q iib

Suprayitno/bhirawa

Raka-raki asal Lamongan, Farlinda Nur Beauty dan Rendy Wisnu Anggara saat sesi pengambilan gambar untuk profil di pemilihan duta wisata Jatim 2014.

Duta Raka Raki Lamongan Pamer Bakat Tari Lamongan Bhirawa Farlinda Nur Beauty (Dinda) dan Rendy Wisnu Anggara (Rendy) menjadi duta Lamongan di kompetisi duta wisata Raka Raki Jatim 2014. Mereka berdua akan menunjukkan bakat tari yang sudah dipelajari selama ini. Dinda mengaku sudah menyiapkan jauh-jauh hari untuk uji talenta. Bahkan ia sudah mempelajari tari Mayang Madu khas Lamongan. Sedangkan Rendy percaya diri dengan menampilkan tari jaran jenggo yang juga khas dari Kota Soto tersebut. “Doakan kami mampu mengharumkan Lamongan di pemilihan duta wisata raka-raki Jatim tahun ini.

Pada 11 Maret nanti profil Lamongan akan ditampilkan di salah satu stasiun televisi lokal Jatim pada jam 17.00 WIB. Semoga setidaknya kami bisa meraih predikat juara favorit, “ ujar Dinda, Senin (10/3).

Dinda lahir 31 Mei 1994 adalah Yuk Lamongan tahun 2010. Saat ini dara dengan tinggi badan 162 cm ini sedang menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang. Q yit

Terkait Kesiapan Logistik

Komisi II DPR RI Kunjungi KPU Jatim KPU Jatim, Bhirawa Khawatir pelaksanaan Pileg 2014 di Jatim amburadul, Komisi II DPR RI melakukan kunjungan ke Kantor KPU Jatim. Dalam pertemuan yang berlangsung hampir tiga jam ini, Komisi II menanyakan tentang kesiapan ke KPU Jatim menggelar Pemilu Legislatif (pileg) tahun 2014.

Dasar dari kunjungan itu dikarenakan seluruh komisioner KPU Jatim saat ini masih baru. Terlebih lagi, di pilihnya Jatim dikarenakan merupakan barometer politik nasional.

Rindoko Dahono Wingit Anggota Komisi II KPU RI menjelaskan, proses pileg sudah berlangsung sebelum rekrutmen anggota KPU Jatim. Dengan tidak adanya komisioner yang lama, pihaknya sangat resah. “Mengenai tanggung jawab logistik. Ini khan ada peralihan dari komisioner yang lama ke yang baru. Tentu kita sangat resah apakah proses peralihan itu, berjalan lancar,” kata Rindoko saat hearing dengan KPU Jatim, Senin (10/3) Ini mengacu pada KPU Kaltim yang komisionernya juga baru. Mereka baru dilantik dua bulan yang lalu. Dampaknya, proses pileg menurutnya berlangsung amburadul. “Untunglah di Jatim lebih baik daripada di Kaltim yang amburadul.

Di sini komisionernya terlihat kompak. Khusus mengenai logistik amburadul tidaknya khan juga di pengaruhi hubungan dan komunikasi antar ko-

misioner,” terangnya Lebih lanjut, politisi dari Fraksi Gerindra ini menegaskan bahwa mengenai logistik seperti segel surat suara, ia akan berkoordinasi dengan KPU RI agar secepatnya bisa selesai.

Sedangkan, mengenai logisltik yang lainnya, pihaknya berharap agar segera terdistiribusi ke KPU Kabupaten/kota.

“Hasil hearing ini nantinya akan kita kaji ulang dan memberikan rekomendasi kepada KPU RI selaku mitra kerja dari komisi II DPR RI,” ucapnya Selain itu, Rindoko juga mengomentari soal kemungkinan adanya Penyimpangan - penyimpangan yg terjadi dengan sistem suara terbanyak. Ini lantaran pertarungannya sangat ketat. Tidak hanya caleg di external partai melainkan juga pertarungan di internal partai.

“Kerasnya pertarungan memperebutkan kursi di legislative memungkinkan peluang terjadinya praktik money politic sangat masif,” lanjutnya.

Sementara itu, Komisoner KPU Jatim Divisi Perencanaan, Keuangan, dan Logistik Dewita Hayu Shinta mengatakan dis-

tribusi logistik masih dilakukan bertahap. Logistik yang sudah 100% sampai di KPU kabupaten/kota adalah kotak dan bilik suara. “Kotak dan bililk suara tambahan ini dari kertas karton. Kalau yang lama dari aluminium,” ujarnya disela kesibukan menerima kunjungan Komisi II DPR RI di kantor KPU Jatim kemarin.

Menurut Sisin, panggilan akrab Dewita Hayu Shinta, kotak suara tambahan yang didistribusikan sebanyak 30.949 buah. Jumlah itu setara dengan 9% dari kebutuhan total di Jatim yang berjumlah 340.296 kotak suara. Kotak suara tambahan itu didistribusikan untuk 16 kabupaten/kota. Diantaranya adalah Tulungagung, Kediri, Malang, Madiun, Nganjuk, Sidoarjo, dan Pasuruan.

Sedangkan bilik suara tambahan yang didistribusikan sebanyak 61.247 buah atau setara dengan 17% dari total kebutuhan bilik suara yang sejumlah 341.619 buah. Bilik suara tambahan itu didistribusikan untuk 19 kabupaten/kota, diantaranya Tulungagung, Kediri, Blitar, Lumajang, dan Jember.

“Kotak dan bilik suara tambahan yang kertas karton ini untuk TPS perkotaan atau tempat yang mudah dijangkau. Kalau daerah terpencil atau rawan akan dipakai kotak dan bilik lama yang terbuat dari aluminium,” terang perempuan lajang asal Srengat Blitar ini. Q cty

trie diana/bhirawa

Salah satu pasangan kumpul kebo yang terjaring operasi yustisi Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Satpol PP Gelar Operasi KTP

Jaring Dua Pasang Kumpul Kebo Surabaya, Bhirawa Sebanyak 23 orang pendatang dan warga asli Surabaya terjaring operasi yustisi Kartu Tanda Penduduk (KTP). Operasi yang digelar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenducapil) Surabaya dibantu Satpol PP, petugas Kecamatan Wonokromo dan Polsek Wonokromo mendapatkan dua pasangan kumpul kebo.

Kedua pasangan tanpa surat nikah itu terjaring saat tim gabungan melakukan operasi yustisi ditempat koskosan di kawasan jalan Prapanca dan Kanwah Surabaya. Di Dua kos mewah itu di dapati penghuni kamar yang berduaan dengan pasangan tanpa adanya surat nikah. Menurut Penyidik Satpol PP, Suef menjelaskan ada 23 orang yang terjaring

razia KTP, 19 orang wanita, empat orang laki dan dua pasang yang kumpul kebo tanpa adanya surat nikah.

“19 wanita kebanyakan dari luar Surabaya, empat orang laki, dan kami mendapatkan dua pasang kumpul kebo di salah satu kos yang berbeda dengan didapati ada botol minuman keras di kos di Jalan Kanwa 5,” kata Suef saat lakukan Yustisi.

Dijelaskan, dalam operasi yang dilakukan di empat kos yang berbeda itu, ditemukan puluhan penghuni kos yang tidak memiliki Kartu Ijin Penduduk Sementara (KIPEM). Dari hasil operasi ini akan diberi pembinaan dan disuruh bikin pernyataan,”kami akan lakukan pembinaan dan bikin surat pernyataan,” tambahnya. Q geh

Pedagang Asongan Ngeluruk Balai Kota

Tuntut Bisa Berdagang di Stasiun Kota Madiun, Bhirawa Puluhan pedagang asongan Stasiun Besar Madiun, mendatangi balaikota untuk bertemu dengan Wali Kota Madiun, Bambang Irianto, SH, MM, Senin (10/ 3). Sayangnya mereka gagal ber-

sudarno/bhirawa

Pedagang asongan di Stasiun KA Madiun ditemui Kepala Bakesbangpol Kota Madiun Midi Hartono (pakai peci).

temu dengan wali kota karena sedang ada tugas diluar kota.

Aksi tersebut sudah kali ke dua, setelah beberapa hari yang lalu, mereka juga melakukan aksi yang sama. Mereka mengadakan aksi longmarch dari Stasiun Besar Madiun menuju bailkota, berharap agar Wali Kota Madiun memberikan solusi terkait kebijakan larangan berjualan di dalam stasiun

yang diberlakukan PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Namun keinginan para pengasong untuk dapat bertemu dengan wali kota, belum dapat dipenuhi. Pasalnya, ada keperluan dinas di luar kota. Kedatangan mereka kemudian ditemui oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Madiun, Midi Hartono. SH. M.Hum. Q dar

Kantin SMP Delta Sari Sediakan Jajanan Berbahan Ikan

Tingkatkan Pertumbuhan Fisik dan Kecerdasan Siswa Ratusan siswa SMP Al Falah Delta Sari, Waru, Sidoarjo, berebut sejumlah makanan yang disiapkan dikantin sekolahannya. Mereka bebas memilih makanan yang seluruhnya terbuat dari ikan itu secara gratis. Para siswa terlihat sangat gembira dan menikmati makanan seperti bakso ikan, siomai ikan, naget ikan, dan juga jajanan lain yang berbahan ikan.

ali kus/bhirawa

Siswa-siswa di SMP Al Falah Delta Sari,Waru, dengan lahap menyantap jajanan bakso di kantin sekolah mereka, yang menunya berbahan baku dari ikan.

Sebenarnya hari itu termasuk spesial bagi para siswa maupun guru di sekolah yang berada di Delta Sari, Waru, Sidoarjo itu.

Karena SMP Alfalah Delta Sari Waru melaunching kantin yang menjual masakan maupun jajan dengan berbahan ikan.

Kepala Sekolah SMP Al Falah Deltasari, Ana Chirstanti MPd, dengan bangga mengatakan kalau lembaga yang dipimpinya adalah sekolah pertama di Sidoarjo yang memiliki kanting sehat dan menjual makanan berbahan ikan.

Upaya ini dilakukan agar ana-

anak gemar makan ikan, sebab kandungan protein hewan berinsang itu sangat tinggi dan sangat baik untuk pertumbuhan maupun kecerdasan anak-anak. ‘’Untuk mencerdaskan anak itu, ternyata tidak hanya diperoleh dari proses mengajar saja, tapi juga salah satunya harus didukung dari nutrisi yang baik, yakni dari ikan,’’ kata kepala sekolah yang akrab disapa Ana itu. Disampaikan Ana, keinginan untuk mewujudkan kantin dengan jajanan yang sehat, sebetulnya sudah sejak lama.Tapi ide untuk menyedia-

kan jajanan berbahan ikan, baru satu tahun kemarin. Sejak pemerintah gencar mensosialisasikan gemar makan ikan. Dengan menyediakan kantin sehat dengan jajanan menu ikan, menurut Ana, supaya siswa -siswa di SMP Al Falah menjadi gemar makan ikan. Selama ini dikantin belum ada menu jajanan yang dari ikan.

Untuk menyediakan jajanan yang menunya berbahan ikan ini, pihaknya bekerja sama dengan yayasan Koral. Yayasan yang dipercaya Kemetrian Kelautan dan Perikanan untuk mensukseskan gemar makan ikan itu, tiap harinya akan mensupali makanan olahan dari ikan. Seperti bakso ikan, siomai ikan, naget ikan dan segala jajanan lain yang terbuat dari ikan. Ines Rahmania, Kasubid Promosi dan Kerja Sama Direktorat Pemasaran Dalam

Negeri Dirjen Pengolahan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) Kementrain Kelautan Perikanan yang hadir pada acara launching, sangat mengapresisasi apa yang dilakukan SMP Al Falah tersebut. “Karena untuk mencerdaskan dan menyehatkan anak bangsa itu,pemerintah tidak bisa melakukan sendiri, dan ini ternyata gerakan gemar makan itu, ditangkap oleh mereka dengan membuat program kantin sehat dengan berbahan baku dari ikan, ‘’ kata Ines dengan bangga.

Ia berharap semua sekolah melakukan hal yang sama seperti SMP Al Falah Delta Sari.

Sebab kalau kantin sekolah tidak sehat, juga akan buruk dampaknya bagi siswa. Ines sempat berujar, gerakan gemar makan ikan ini, akan dikonsentrasikan lebih dulu di seputar Jawa. Q ali