Harian Bhirawa Edisi 12 Agustus 2014

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

HARIAN

Dalam waktu dekat, kita juga akan turun ke tempat hiburan seperti kafe dan karaoke keluarga di Sidoarjo agar kasus narkoba bisa turun,’’

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 5

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Kepala BNNK Sidoarjo AKBP Supriyanto SH

Selasa Pon, 12 AGUSTUS 2014

http://www.harianbhirawa.co.id

12 AGUSTUS 2014

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo - 10.00

Pemprov Jatim Melakukan MOU dengan 34 PTAI Penerima Beasiswa di Lantai 8 Kantor Gubernur Jatim

 Wagub H Saifullah Yusuf

- 20.00 - 21.00

Halal Bihalal di Mojowarno Jombang Halal Bihalal KH Anwar Iskandar di Kediri

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi - 07.00

Di Ruang Kerja

Pergub Larangan ISIS Terbit Hari Ini Pemprov, Bhirawa Peraturan Gubernur (Pergub) tentang larangan Islam State of Iraq Syria (ISIS) di Jatim, dipastikan akan diterbitkan, Selasa (12/8) hari ini. Kepastian tersebut disampaikan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (11/8) kemarin.

“Sebenarnya hari ini (kemarin) akan saya tanda tangani, tapi karena saya masih harus memastikan dan mengumpulkan surat-surat rekomendasi dari berbagai ormas, maka saya akan terbitkan Pergub itu besok (hari ini),” Gubernur Soekarwo.

Pakde Karwo, sapaan lekat Soekarwo, menjelaskan proses menunggu kepastian rekomendasi dari ormas-ormas Jatim tetap harus dilakukan. Di antaranya dari Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jatim.

“Surat rekomendasi dari Ketua PWNU Jatim sudah masuk, begitu juga dari Muhammadiyah.

Namun tetap akan kita lakukan kontak lewat telepon soal kepastian untuk diterbitkannya Pergub ini,” jelas mantan Sekdaprov Jatim ini.

 ke halaman 11

SBY Naikkan Tunjangan dan Turunkan PBB Veteran Jakarta, Bhirawa Kabar gembira bagi veteran di seluruh Indonesia. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia yang isinya mengatur hak-hak veteran. Dengan adanya aturan tersebut, maka tunjangan veteran mengalami kenaikan.

“Secara khusus saya ingin sampaikan bahwa presiden sudah memberikan perhatian besar.

Meskipun masa presiden akan berakhir, kami harapkan bapak presiden terus mengayomi veteran,” kata Menteri Pertahanan Poernomo Yusgiantoro usai menghadiri Hari Veteran Indonesia di Balai Sarbini Jakarta Selatan, Senin,(11/8).

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Peristiwa Keveterenan, mengatur hakHak Tertentu, dan Pemakaman di Taman Makam Pahlawan, Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Hari Veteran Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pemberian Tanda Kehormatan, Dana Kehormatan, Tunjangan Veteran, dan Tunjangan Janda, Duda, Yatim Piatu.

Adapun tiga Peraturan Menhan yang menjadi peraturan pelaksanaannya, yakni Nomor

 ke halaman 11

Kirim Tujuh Mahasiswa, ITS Sukses Boyong Medali Emas Oleh-oleh dari International Mathematics Competition

Surabaya, Bhirawa Nama Indonesia kembali berkibar di kancah internasional. Ini berkat keberhasilan mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)

Surabaya membawa pulang medali emas dari International Mathemathics Competition (IMC) 2014 yang digelar di Bulgaria pada 29 Juli hingga 4 Agustus 2014 lalu.

Dua Pejabat Pemprov Jatim Maju Pilbup Jember 2015-2020 Jember, Bhirawa Meski terkesan sembunyi-sembunyi, bursa calon Bupati Jember 2015-2019 sudah mulai bermunculan. Sementara ini sedikitnya ada tiga nama kandidat yang kini sudah menjadi pembicaraan hangat di kalangan masyarakat Jember. Dari tiga nama kandidat yang sudah muncul, dua di antaranya pejabat dari Pemprov Jawa Timur.

Yakni Teddy Zarkasi mantan Plt Bupati Jember dan Suhardiyanto mantan Kepala Bappemas Jember yang mutasi ke Pemprov Jatim.

Sedangkan kandidat lain yakni Wakil Bupati Jember Kusen Andalas yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Jember.

Dari ketiga kandidat ini, Suhardiyanto yang mulai memberanikan diri muncul di permukaan. Suhardiyanto sudah mulai tebar pesona menarik perhatian masyarakat dengan menyebar kalender bergambar dirinya, dan spanduk di jalanan yang redaksinya dikemas dalam bentuk ucapan lebaran. Bahkan informasi yang berhasil dihimpun Bhirawa di lapangan, Suhardi-

Kajari Batu Meran (kiri) memastikan jika tersangka kasus korupsi, Anton, tidak datang dalam pemanggilan ketiga yang dilakukan Kejari, Senin (11/8).

bhirawa

but dipersembahkan oleh Muhammad Yasya, mahasiswa dari Jurusan Teknik Elektro ITS Surabaya. “Berkat persiapan

 ke halaman 11

Tim dari ITS saat tiba di Surabaya usai mengikuti International Mathematics Competition 2014 di Bulgaria.

Tanah Tergusur Tol, Pakde Karwo Usulkan Pemberian Saham Pemprov, Bhirawa Untuk mendukung pergerakan perdagangan, investasi dan industri pariwisata, Pemprov Jatim terus melakukan pembangunan akses jalan seperti halnya jalan tol.

Pembangunan jalan tersebut tentunya tidak mudah terutama dalam pembebasan lahan milik warga yang dilalui akses jalan tersebut.

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Mengaku Bantu Sidang KPU, Tersangka Korupsi Mangkir Panggilan Kejari

Ogah Jadi Menteri Jokowi NAMA Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini disebut-sebut masuk ke bursa menteri yang akan dibentuk presiden terpilih Joko Widodo. Namun, perempuan yang akrab disapa Risma ini mengatakan akan menolak jika ditawari jabatan menteri.

“Aku dari Surabaya pasti ditanyain itu. Nggak, saya di Surabaya saja, banyak orang pintar di Jakarta,” ucap Risma saat ditemui di Hotel Borobudur, Senin (11/8).

Dalam bursa menteri, nama Risma disebut-sebut akan mengisi pos Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri PAN-RB. Dia menegaskan, meskipun ditawari langsung oleh Jokowi, dirinya akan menolak. “Saya akan sampaikan saya masih terikat kontrak dengan warga Surabaya,” kata dia.

Kendati demikian, hingga saat ini belum ada penawaran langsung dari Jokowi. “Belum ada yang menawarkan. Masak menteri dipilih rakyat, mana ada. Kalau presiden iya pilihan rakyat, wali kota dan bupati ada. Kalau menteri ya nggak ada lah,” ungkap dia.  ira

Kompetisi internasional yang diikuti 44 negara itu sekaligus menjadi yang pertama kalinya bagi Indonesia meraih medali emas (First Prize) pada. Medali emas terse-

adit hananta utama/

Batu,Bhirawa Berdalih membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat dalam proses persidangan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK), tersangka kasus korupsi uang negara, Dwi Martono Arlianto alias Anton kembali mangkir dari panggilan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Batu, Senin (11/8). Namun tidak ada kejelasan dalam kapasitas apa Anton datang ke KPU di Jakarta. Anton merupakan tersangka atas dugaan penyelewengan uang investasi milik PT Batu Wisata Resource (BWR) yang merupakan BUMD milik Kota Batu.

 ke halaman 11

Pakde Karwo

Pembahasan KUA PPAS APBD 2015

Pimpinan Dewan Pastikan Pembahasan Tak Ganggu Pelantikan DPRD Jatim, Bhirawa Pimpinan DPRD Jatim memastikan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS (Prioritas Plafon Anggaran Sementara) APBD 2015 tidak akan mengganggu proses pelantikan anggota DPRD Jatim periode 2014-2019.

Ini karena KUA-PPAS dipastikan selesai pada 22 Agustus 2014, atau satu minggu sebelum proses pelantikan ang-

gota dewan baru dilaksanakan.

Wakil Ketua DPRD Jatim Achmad Halim Iskandar memastikan jika pembahasan KUA PPAS sudah dilaksanakan satu minggu setelah Hari Raya Idul Fitri. Karena sifatnya hanya poin-poin saja terkait penyusunan APBD 2015 sehingga pembahasannya tidak terlalu rumit

 ke halaman 11

Tari Seblang Masuk Agenda Banyuwangi Festival

Tolak Penari Pilihan Panitia, Roh Leluhur Tunjuk Suaidah Pagelaran budaya Tari Seblang Olehsari sempat enam hari molor dari jadwal semestinya. Berhasil digelar setelah roh leluhur menunjuk kembali penari lama.

Diananta Putra S- Banyuwangi

Tri Rismaharini

Sentil..  40 PNS digembleng kepemimpinan 97 hari  Siap menjadi pemimpin yang amanah, itu yang penting  30 kota menengah Indonesia menuju kota nyaman  Masih menuju, jadi belum benar-benar nyaman  Petani harus berwawasan bisnis  Jika tidak memiliki wawasan dimakan pebisnis

Dua jam selepas pukul 12.00, ratusan orang berduyun-duyun memadati arena pertunjukan berkonsep panggung melingkar dengan diameter sekitar lima meter dan ketinggian 1,5 meter. Di tengah-tengah panggung, telah disusun seperangkat gamelan lengkap dengan pemainnya.

Adapun sisi barat dan selatan panggung pertunjukan, berdiri kokoh tribun penonton. Ratusan orang ini menanti pertunjukan Tari Seblang Banyuwangi yang sebelumnya gagal digelar selama enam hari berturutturut. Saat menginjak hari terakhir pertunjukan Seblang sesuai agenda Banyuwangi Festival, tarian tra-

disional ini baru berhasil dipertontonkan, Jumat (8/8) kemarin.

Menjelang sore, seorang penari Seblang bernama Suaidah (18), tiba di panggung sambil dituntun dua pawang setelah diarak keliling kampung. Menggunakan pakaian gandrung dilengkapi omprog (mahkota) berhias bunga dan rajutan pelepah pisang menjuntai menutupi wajah, penari itu dalam kondisi telah dirasuki roh leluhur. Diiringi alunan gamelan di atas panggung dan bau kemenyan yang menyeruak, dukun membacakan lagi mantra-mantra

 ke halaman 11

diananta putra/bhirawa

Penari Seblang Olehsari mengitari panggung melingkar dengan dituntun dua pawang laki-laki.

SURABAYA

2

Selasa Pon 12 AGUSTUS 2014

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

trie diana/bhirawa

Padamkan Api

Petugas pemadam kebakaran Surabaya berhasil memadamkan api di rumah milik Ny Siti Sulaiman (78) di jalan Ambengan Batu 3 Surabaya pada pukul 13.00 WIB. Hingga kini masih belum diketahui penyebab kebakaran, namun menurut keterangan warga sekitar, sempat terdengar ledakan yang diduga kuat merupakan ledakan gas elpiji yang jadi penyebab kebakaran. Warga Ambengan saat menyaksikan pemadam kebakaran mamadamkan api si rumah milik Ny Siti Sulaiman,Senin (11/8).

PANGGUNG BIROKRASI

Muktamar PKB Segera Digelar, Cak Imin Dipastikan Terpilih Secara Aklamasi DPW PKB Jatim, Bhirawa Hampir dipastikan Muhaimin Iskandar atau yang lebih dikenal dengan sebutan Cak Imin akan terpilih kembali duduk sebagai Ketum DPP PKB periode 20142019, dalam Muktamar PKB yang rencananya di gelar pada 31 Agustus 2014.

Sebaliknya posisi Imam Nahrowi sebagai Sekjen DPP PKB diujung tanduk.

Kabarnya, Marwan Ja’far yang juga Ketua DPP PKB Jatim disebut-sebut sebagai penggantinya.

Menurut sumber resmi di PKB jika terpilihnya kembali Cak Imin sebagai Ketum DPP PKB tak lepas dari hasil kerjanya yang mampu mendongkrak suara PKB di Jatim khususnya. Selain mampu mengantarkan Jokowi-JK sebagai Presiden RI mendatang.

“Itulah alasan mengapa Cak Imin tetap dipertahankan sebagai Ketum DPP PKB periode 2014-2019,”tegasnya yang menolak namanya disebutkan, Senin (11/8).

Sementara alasan digantinya Imam Nahrowi dari posisi Sekjen, karena selama ini kontribusi mantan Ketua DPW PKB Jatim ini ke partai tidak ada.

Sebaliknya Marwan Ja’far selama Pilpres menjadi tim sukses sekaligus jubir Q cty pasangan Jokowi-JK.Q

Pelantikan Dewan Baru Tanggal 24 Agustus DPRD Surabaya, Bhirawa Sebanyak 50 anggota DPRD Kota Surabaya yang baru, yaitu periode 2014-2019 akan dilantik di gedung paripurna DPRD setempat pada 24 Agustus 2014.

Sekreatris DPRD Surabaya M. Afghani, Senin, mengatakan pelantikan anggota dewan baru tetap dilakukan tanggal 24, meskipun itu pada hari libur.“Pelantikan anggota dewan baru sudah dikoordinasikan dengan Pemerintah Propinsi (Pemprov) Jatim,” katanya.

Menurut dia, rencanannya pelantikan bakal dilangsungkan pada pukul 15.00 WIB. Hal ini dikarenakan pelantikan tidak boleh digelar melebihi tanggal 24 Agustus.“Kalau melebihi tanggal 24 berarti sudah purna tugas untuk dewan yang lama,” katanya.

Sementara untuk persiapan di DPRD Surabaya, Afghani mengaku seara internal sudah menggelar koordinasi. Saat ini tinggal melakukan koordinasi dengan Pemkot Surabaya, baik dengan bagian umum maupun protokoler.“Untuk gladi bersih, akan dilakukan pada hari Jumat atau setelah rapat paripurna,” katanya.

Sedangkan untuk rencana pengembalian mobil dinas (mobdin), sesuai edaran yang diterbitkan sebelumnya diberi deadline (batas waktu) hingga satu bulan usai masa Q gat bakti anggota dewan berakhir.Q

Program Bapersip dan TP PKK Jatim

Baca Buku Jelang Tidur Cerdaskan Anak Pemprov, Bhirawa Meningkatkan kecerdasan anak, Badan Perpustakaan dan Kearsipan (Bapersip) Jatim bekerja sama dengan Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Jatim menggelar program membaca buku cerita pada anak jelang tidur.

Kerja sama ini merupakan realisasi MoU (memorandum of understanding) Jatim Cerdas dengan TP PKK Jatim dengan menambah jumlah minat baca dikalangan masyarakat terutama anak dan ibu.

Rencananya Selasa ini (12/8), Bapersip Jatim akan mensosialisasikan

program ‘membacakan buku cerita pada anak menjelang tidur’ pada seluruh pengurus TP PKK Se Jatim.

Harapannya, dari TP PKK Jatim bisa dilanjutkan pada TP PKK Kab/Kota hingga TP PKK yang ada di pedesaan.

“Adanya MoU dengan TP PKK, dikarenakan organisasi kemasyarakatan yang paling solid di Indonesia.

Sehingga, untuk bisa merealisasikan program ini diperlukan kerjasama dengan TP PKK tersebut,” kata Kepala Bapersip Jatim, Drs Mujib Affan MARS, Senin (11/8).

Selain bekerjsama dengan TP PKK, Affan menambahkan, kalau pihaknya juga bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. Sasaran yang dituju dalam pengembangan Jatim Cerdas ini

adalah anak dan ibu.

“Pertama yang digarap yaitu anaknya melalui pelayanan perpustakaan taman posyandu mandiri, sedangkan sasaran kedua yaitu ibunya,” katanya.

Jika pelaksanaan program ini sudah berjalan, maka selanjutnya Bapersip juga akan menggandeng juga organisasi kemasyarakatan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan yang mencerdaskan masyarakat, diantaranya pondok pesantren hingga menggandeng pengajian ibu-ibu.

“Setidaknya, jika semuanya bergerak maka target minat baca di Jatim bisa diraih hingga 65 persen. Sekarang masih 56 persen. Setidaknya kami bisa meraih setingkat asia,” katanya.

Adanya kerjasama dengan TP PKK ini secara langsung juga akan

menurunkan jumlah angka buta huruf. Saat ini, angka buta aksara di Jatim masih cukup banyak sekitar 2,4 juta jiwa.

“Hal ini telah bersinergi dengan penurunan buta aksara dan meningkatkan minat baca, dan golnya upaya Jatim cerdas, sejahtera, dan mandiri,” katanya.

Mujib juga menyadari, untuk bisa membangun masyarakat Jatim menjadi cerdas, sejahtera, dan mandiri juga membutuhkan waktu yang cukup lama.

“Kalau tidak dimulai, lalu kapan lagi. Bagaimana dengan masa depan generasi penerus dan menjadi tumpuan bangsa. Untuk itulah, program minat baca terus digulirkan,’ Q rac katanya.Q

September, Dana Bansos dan Hibah di Jatim Kembali Disalurkan Wali Kota Risma Dapat Penghargaan MRA dari EAROPH Pemprov, Bhirawa Setelah berbulan-bulan dihentikan,Pemprov Jatim dipastikan kembali mengaktifikan bantuan sosial (bansos) dan hibah untuk masyarakat. Meskipun Pilpres masih belum tuntas menyusul ada gugatan salah satu capres ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kita rencanakan bansos dan hibah akan kita gulirkan lagi.

Bagi Pemprov Jatim, Pilpres tinggal beberapa tahapan saja dan akan secepatnya selesai meski masih ada gugatan,” kata Gubernur Jatim Dr H Soekarwo, Senin (11/8).

Dana bansos dan hibah, menurutnya tidak langsung bisa dicairkan dalam bulan ini, karena Pemprov masih menyiapkan seluruh perangkat hu-

kumnya setelah Pilpres selesai.

Pihaknya menargetkan, September seluruhnya sudah tuntas dan bisa digulirkan bulan itu juga.

“Kalau sekarang saya harus siapkan payung hukumnya agar tidak muncul masalah hukum di kemudian hari,” jelas mantan Sekdaprov Jatim yang karib dipanggil Pakde Karwo ini.

Pakde Karwo mengakui Pilpres memang belum selesai dengan adanya gugatan di MK oleh salah satu capres. Tapi, gugatan ini diprediksi akan tuntas pada Agustus. Selama menunggu gugatan pihaknya menyiapkan perangkat hukum dana bansos dan hibah.

Waktu dua bulan ini, katanya, cukup untuk menyiapkan semua perangkat hukum

yang dibutuhkan, begitu tuntas maka dana bansos dan hibah sudah bisa dimanfaatkan lagi oleh masyarakat. “SE akan saya siapkan sebab itulah satu-satunya payung hukum.

Nanti juga akan kita laporkan ke Pemerintah Pusat serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar semuanya legal,”ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pemerintah Pusat meminta pemerintah provinsi, kabupaten dan kota untuk menghentikan sementara penyaluran dana bansos dan hibah selama pilpres berlangsung. Pelarangan ini disebabkan dikhawatirkan akan disalahgunakan untuk kepentingan kampanye Pilpres. Q iib

Unjuk Rasa di KPU, Pendukung Prabowo Desak Pilpres Ulang Surabaya, Bhirawa Sekitar 30 massa pendukung Prabowo-Hatta Surabaya, Senin (11/8) siang menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor KPU Jatim, Jl Raya Tenggilis Surabaya. Mereka meminta pemerintahan SBY-Boediono diperpanjang, karena mereka tidak mempercayai hasil pilpres yang ditetapkan KPU, yang memenangkan pasangan Jokowi-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

Massa yang tergabung dalam Aliansi Anak Bangsa (Abang) itu tidak mempercayai hasil pilpres yang diselenggarakan KPU, karena masih banyak ditemukan aksi kecurangan yang terstruktur dan massif, yang dikendalikan salah satu tim sukses pasangan calon dan penyelenggara pemilu.

“Pemilu kemarin tampak luarnya bagus seperti kemasan parcel, tapi dalamnya rusak,” kata korlap aksi, Roni Rodikan, Senin (11/8).

Karena itu, selain meminta agar Mahkamah Konstitusi (MK) mendiskualifikasi hasil pilpres, mereka juga mendesak pelaksanaan pemilu ulang di seluruh daerah tanpa ada pemilih siluman. “Karena itu, pemerintahan SBY-Boediono harus diperpanjang sampai terpilih lagi presiden pilihan rakyat,” tambahnya.

Aksi solidaritas tepat di hari ketiga sidang sengketa pilpres yang saat ini digelar di gedung MK tersebut tidak berlangsung lama, usai berorasi dan membacakan pernyataan sikap, massa langsung diminta keluar dari kawasan terlarang di depan KPU Jatim.

Di sekitar KPU Jatim sendiri, pengamanan diberlakukan ketat. Ratusan polisi satuan Dalmas, dan Sabhara, serta polisi berpakaian preman disiagakan sejak pagi tadi, bahkan satu lajur jalan terpaksa diblokir sejak pagi untuk Q cty ruang pengamanan.Q

Pemkot Surabaya, Bhirawa Kerja keras aparatur Pemerintah Kota Surabaya dalam menyelenggarakan good governance mendapat pengakuan dunia. Puncaknya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mendapat penghargaan Mayor Recognition’s Awards (MRA) dari The Eastern Regional Organisation for Planning and Human Settlements (EAROPH).

Penghargaan tersebut diserahkan di Hotel Borobudur, Jakarta pada Senin (11/8) bersamaan dengan pelaksanaan kongres internasional EAROPH ke-24.

EAROPH merupakan organisasi non-pemerintah yang berafiliasi dengan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

Organisasi tersebut pertama kali berdiri pada 1956 di New Delhi, India dengan platform multilayer, di antaranya masalah ekonomi, urbanisasi, permukiman penduduk, dan lain sebagainya.

Vice President EAROPH, Hermanto Dardak mengatakan, Indonesia sebagai bagian penting sistem kota-kota regional memberikan komitmen untuk mendukung usaha-usaha nyata dalam perencanaan dan pembangunan kota yang berketahanan serta menjalankan kebijakan pembangunan kota yang berkelanjutan. ‘’Untuk itu, para Wali Kota berperan penting sebagai pemimpin dan ujung tombak dalam mewujudkan kota yang layak huni,’’ katanya.

Pada kesempatan itu, Tri Rismaharini berkesempatan menyampaikan materi dengan tema “Tantangan Pemerintah Kota Masa Kini”. Wali Kota perempuan pertama dalam sejarah pemerintahan Kota Surabaya tersebut memberikan paparan dihadapan sekitar 40 Wali Kota seAsia Pasifik.

Dalam paparannya, Risma lebih banyak mengupas tentang Government Resources Management System (GRMS) atau sistem manajemen sumber daya pemerintahan.

Sebagaimana diketahui, bahwa Surabaya mulai menerapkan GRMS sejak 2003. Sistem tersebut saat itu diproyeksikan menggantikan tata cara manual. Hasilnya, Q dre kinerja pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien.Q

Persiapan Paskibraka Kota Surabaya

Latihan di Musim Panas, Habiskan 100 Galon Air Minum Musim kemarau seperti sekarang, wajah Kota Surabaya setiap hari ‘dibakar’ sengatan panas sang Surya. Udara panas memaksa warga Surabaya merasa lebih nyaman berada di dalam kantor atau rumah dibanding beraktivitas di luar ruangan.

Tapi, bagi pasukan pengibar bendera (Paskibra) Kota Surabaya, mereka justru harus “berkawan akrab” dengan udara panas. Mereka berlatih menyiapkan diri jelang Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus mendatang. Bagaimana rahasia mereka menjaga kondisi fisik agar tetap bugar?

Setiap hari sejak 4 Agustus 2014 lalu, sebanyak 100 anggota Paskibra yang merupakan siswa-siswi terpilih dari 49 sekolah SMA sederajat di Surabaya, digembleng latihan di halaman Taman Surya (Depan Balai Kota). Sejak pagi pukul 06.00 WIB hingga pukul 20.00 WIB, mereka antusias melahap menu latihan yang

diberikan para pelatih dari Bakesbang Linmas Pemkot Surabaya, unsure TNI dan purna Paskibra.

Pada latihan minggu pertama, pasukan Paskibra Kota Surabaya dilatih peraturan baris-berbaris (PBB), penghormatan upacara juga materi kebangsaan. Lalu mulai minggu kedua, latihan difokuskan pada latihan formasi. Dibutuhkan ketulusan, komitmen dan tentu saja fisik yang bugar serta mental yang kuat agar anggota Paskibraka bisa melalui semua fase latihan tersebut.

“Untuk minggu awal, utamanya empat hari pertama, karena masih tahap penyesuaian, beberapa dari mereka ada yang fisiknya

kaget. Seperti lemas, ada juga yang sempat sakit. Tapi memasuki minggu kedua, mereka mulai terbiasa dan latihan relatif lancar,” ujar Choirul Amin Siswanto, pelatih Paskibra Kota Surabaya ketika ditemui di sela-sela latihan Paskibra di Taman Surya, Senin (11/8).

Menurut Choirul, latihan tahun ini relatif tidak seberat tahun lalu ketika masa latihan tepat di bulan puasa Ramadan. Namun, latihan tahun ini memiliki tantangan tersendiri. Ini karena Surabaya tengah diliputi cuaca panas cukup ekstrem. Udara panas membuat fisik anggota Paskibra cepat terkuras. Mereka juga rentan mengalami dehidrasi.

“Solusinya ya lebih banyak minum air putih. Rata-rata setiap hari kita habis 100 galon air minum (untuk 100 anggota Paskibra) dari latihan pagi hingga selesai.

trie diana/bhirawa

Sebanyak 100 anggota Paskibraka saat berlatih formasi dan pengibaran bendera di halaman Taman Surya (Depan Balai Kota), Senin (11/8).

Mereka membawa botol air minum yang dalam sehari bisa enam hingga tujuh kali

diisi air,” kata Choirul.

Selain memperbanyak minum air putih, para pelatih

memiliki resep khusus agar anggota Paskibra memiliki daya tahan tubuh meng-

hadapi cuaca panas yang menguji ketahanan fisik.

Tim dari Dinas Kesehatan Kota Surabaya juga disiagakan untuk bersiap melakukan pertolongan pertama bila ada anggota yang membutuhkan. “Resep khususnya, pagi setelah melakukan pemanasan, jogging, apel lalu sarapan, mereka kita suruh makan satu suing bawang putih. Itu bagus untu ketahanan fisik.

Kita menyebutnya doping alami,” jelas Choirul.

Kepala Bakesbang Linmas Kota Surabaya, Soemarno, mengatakan, selain ketahanan fisik, yang juga harus dimiliki anggota Paskibra adalah kekuatan mental.

Karenanya, pria yang juga menjadi penanggung jawab pelatihan Paskibra Kota Surabaya ini setiap hari memantau latihan guna memotivasi para anggota Paskibra.Q dre

SURABAYA

Selasa Pon 12 AGUSTUS 2014

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Dinkes Antisipasi Penyakit Ebola Masuk Jatim Surabaya, Bhirawa Meluasnya penyebaran virus Ebola di Afrika, diantisipasi dengan cepat oleh Dinkes Jatim dengan mengirimkan Surat Edaran kepada kabupaten/kota untuk berhatihati terhadap masuknya virus mematikan ini. ‘’Kemarin kita sudah memberikan surat edaran ke kabupaten/kota di Jatim tujuannya agar pemerintah kabupaten/kota untuk lebih waspada terhadap virus yang menelan korban meninggal hingga 900 orang di Afrika,’’ ujar Kepala Dinkes Jatim, dr Harsono.

Harsono mengungkapkan, meski tidak ditemukan virus Ebola di Jatim dan di Indonesia, pemerintah kabupaten/kota melalui Dinkes kabupaten/kota harus mempunyai cara agar virus mematikan ini tidak masuk di daerah. Dinkes harus dapat melakukan tindakan antisipasi dini melalui sistem rujukan di rumah sakit di daerah.

Untuk pasien-pasien yang terindikasi atau suspect virus ebola dapat segera dirujuk ke rumah sakit milik pemerintah daerah yang tersebar di beberapa daerah yaitu Rumah Sakit Umum Dareh (RSUD) Dr Soetomo Surabaya, RSU Saiful Anwar Malang, RSU Haji Sukolilo Surabaya, dan RSU Sudono Madiun. ‘’Rumah sakit inilah yang nantinya akan membantu RSUD di daerah dalam menangani dan mengobati pasien ebola,’’ jelasnya.

Dijelaskannya, selain memperkuat sistem rujukan, Dinkes Jatim akan melakukan kerjasama dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Juanda dalam memantau penyebaran virus ebola. KKP Juanda akan melakukan scraining bagi wisatawan atau penduduk lokal yang baru datang dari luar negeri.

Jika ada dan diduga ada wisatawan yang terindikasi virus ebola maka KKP akan melakukan pemeriksaan dan segera

merujuk ke RSUD terdekat. ‘’Jadi RSUD milk Pemprov Jatim ini yang akan dijadikan KKP dalam merujuk pasien ebola,’’ tegasnya.

Lebih lanjut Mantan Bupati Ngawi ini mengungkapkan, untuk menghidari pasien virus ebola ini tidak mendapatkan pelayanan di rumah sakit, Dinkes akan membentuk sebuah tim epidemiologi (pengawas penyakit menular, red) yang ditempatkan dibeberapa RSUD dan rumah sakit milik pemerintah daerah di seluruh kabupten/kota. ‘’Tim ini yang nantinya akan menjadi ujung tombak untuk mengawai dan mengontrol pasien ebola di rumah sakit.

Harsono menghibau dengan bertambahnya jumlah korban ebola di Afrika diharapkan ada tindakan pencegahan dari masyarakat untuk berhati-hati terhadap penularan virus ebola. Menurutnya, upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan diri mencegah penyebaran virus sangat penting, seperti cuci tangan, cara merawat orang sakit secara aman, pemakaian alat pelindung diri saat bersentuhan dengan benda berpotensi terkontaminasi (darah dan cairan tubuh orang sakit) dan saat melakukan pembersihan lingkungan dan disinfeksi, serta cara pemakaman yang aman.

Sementara itu Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Kementerian Kesehatan RI Prof Tjandra Yoga Aditama menjelaskan virus ebola sebelumnya demam berdarah ebola (Ebola hae-

Upaya rumah sakit dalam mengantisipasi penyebaran ebola. morrhagic fever), kemudian berubah mematikan bagi manusia. Virus ebola menjadi penyakit virus ebola (Ebola pertama kali muncul tahun 1976 ketika Virus Disease/EVD), sesuai dengan wabah ebola demam hemorrhagic di Zaire ICD-10. Sejak pertama muncul, madan Sudan. Strain ebola yang pecah di salah besar penyakit mematikan Zaire memiliki salah satu tingkat tersebut terjadi di Afrika. fatalitas kasus tertinggi dari virus “Belum pernah ada masalah berarti patogen manusia, sekitar 90%. Virus pada manusia di luar Afrika, termasuk bernama lembah sungai ebola di Republik di Asia dan Indonesia. Namun, perDemokratik Kongo (dulunya Zaire). kembangan epidemiologi penyakit ini Ada 5 spesies virus ebola, yaitu di dunia terus diamati,” kata Tjandra.

Bundibugyo, Pantai Gading, Reston, Penyakit ini merupakan salah satu Sudan dan Zare. Spesies Bundibugyo, penyakit akibat virus yang paling Sudan, dan Zaire adalah spesies yang

dikaitkan dalam wabah besar virus ebola di Afrika yang menyebabkan kematian pada 25-90% kasus klinis.

Virus ebola menular melalui kontak langsung dengan darah, cairan tubuh, dan jaringan orang terinfeksi. Penularan virus ebola juga telah terjadi pada hewan liar yang terinfeksi sakit atau mati (simpanse, gorila, monyet, antelop hutan, kelelawar buah).

Gejala-gejalanya antara lain muntah, diare, sakit badan, pendarahan Q dna dalam dan luar, dan demam.Q

Antisipasi Urbanisasi

RAGAM INFO

RSUD dr Soetomo Siap Hadapi AFTA Surabaya, Bhirawa Jelang AFTA (Asean Free Trade Area) tahun 2015, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Soetomo Surabaya siap menghadapinya. Pasca diperolehnya akreditasi paripurna dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) rumah sakit plat merah ini siap bersaing dengan rumah sakit asing. ‘’Kita memiliki 35 poli dan 300 tenaga spesialis serta peralatan medis yang canggih, sehingga memasuki AFTA akan lebih siap,’’ ujar Direktur RSUD dr Soetomo Surabaya dr Dodo Anondo MPH. Dodo mengungkapkan, pemberlakukan AFTA tahun 2015 akan memberikan peluang besar bagi rumah sakit untuk bersaing dalam memberikan pelayanan terbaiknya kepada pasien. Rumah sakit akan berlomba-lomba untuk meningkatkan pelayanan sehingga kualitas dan mutu rumah sakit akan teruji. ‘’Jika rumah sakit tidak dapat memberikan pelayanan yang baik dapat dipastikan rumah sakit tersebut tidak dapat pasien dan pada akhirnya akan rugi dan gulung tikar,’’ jelasnya.

Dodo mengungkapkan, saat ini ada sebagian pasien dr Soetomo berasal dari luar seperti Timor-Timor dan Asia khususnya Q dna negara tetangga seperti Malaysia.Q

Kecamatan Rutin Gelar Razia Yustisi Surabaya Bakal Gelar Ujian Calistung

trie diana/bhirawa

Satpol PP Kota Surabaya bekerjasama dengan 31 Kecamatan menggelar razia yustisi.

Surabaya, Bhirawa Sebagai langkah kontrol atas arus urbanisasi di kota Surabaya, jajaran pemerintahan kecamatan terus menggelar operasi yustisi secara rutin. Dua kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar kota Surabaya, Semampir dan Bubutan mengambil langkah ini untuk mengantisipasi penambahan penduduk dari luar daerah yang

tidak memiliki Kartu Izin Penduduk Musiman (Kipem) maupun Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS).

“Razia akan terus menerus kita lakukan untuk mengontrol penduduk musiman sesuai dengan instruksi Wali kota Surabaya dan sampai dengan saat ini sudah beberapa kali dilakukan operasi yutisi di seluruh daerah Kecamatan Semampir,” ungkap Camat Se-

mampir-Siti Hindun Robba H, S.Pd, SE, M.Si, Senin (11/8).

Ia menambahkan, untuk razia yustisi kami melibatkan seluruh Lurah yang ada di Kecamatan Semampir serta delapan personel trantib Kecamatan, Bahkan Siti dan Sekcam juga turut ikut melakukan razia.

Sedangkan razia tersebut lebih difokuskan di tempat kost-kostan yang banyak dihuni oleh para penduduk musiman. “Kami ini sering main kucing-kucingan dengan para penghuni kost, maka dari itu kita sering lakukan razia di malam hari menunggu mereka pulang dari kerja, akan tetapi sebelum kita menggelar razia ke salahsatu daerah, siang hari saya terlebih dahulu memantau lokasi tersebut” ujarnya.

Bagi penduduk musiman yang terkena razia rencananya akan diberikan sosialisasi maupun sanksi. “Jadi bagi penduduk musiman yang terkena razia kami arahkan untuk kembali ke daerah asalnya untuk mengurus surat keterangan sesuai dengan yang diinginkan pihak Kota Surabaya agar mereka bisa mendapatkan surat tinggal semenQ riq tara di Surabaya,” jelasnya.Q

Tingkatkan Peran Masyarakat dalam Mengembangkan Wisata Disbudpar Jatim, Bhirawa Oneng Setya Harini Direktur Pemberdayaan Destinasi Pariwisata, Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, bertekat untuk meningkatkan peran serta

dna/bhirawa

masyarakat dalam mengambangkan wisata didaerah.

Pernyataan itu disampaikan disela-sela kegiatan Peningkatan Kelompok Sadar Wisata di Desa Gubugklakah Kecamatan Pon-

cokusumo Malang Senin 11/8 kemarin.

Menurut Oneng, peranan masyarakat dalam pengembangan wisata sangat penting, makanya pihaknya akan terus berupaya agar

kepariwisataan di Indonesia semakin maju dan berkembang, melalui Kelompok Masyarakat Sadar Wisata (Pokdarwis).

“Masyarakat merupakan unjung tombak dalam pem-

bangunan wisata. Melalui penguatan Pokdarwis pariwisata akan semakin maju, karena semua informasi dan pelayanan wisata akan dilakukan oleh Pokdarwis,”teQ mut rangnya.Q

Dindik Surabaya, Bhirawa Para siswa kelas IV SD bakal mengikuti Uji Kompetensi Dasar (UKD) kemampuan baca, tulis dan menghitung (Calistung). UKD ini akan diikuti oleh 42.804 siswa dari seluruh sekolah dasar di Surabaya.

Kabid Pendidikan Dasar (Dikdas) Dindik Surabaya Eko Prasetyoningsih mengatakan, UKD ini dilakukan untuk mengukur sejauh mana kemampuan siswa dalam menguasai tiga kompetensi dasar, dalam hal ini adalah calistung.

“Kami sudah menyosialisasikan ke semua sekolahsekolah di Surabaya mengenai UKD Calistung ini,” katanya, Senin (11/8).

Selain untuk mengukur kemampuan siswa, lanjut Eko, hasil UKD Calistung dapat menjadi imbal balik bagi guru kelas dalam mempersiapkan peserta didiknya. Termasuk dalam memotivasi prestasi siswa di jenjang berikutnya.

Jika terdapat kekurangan dalam tiga kompetensi dasar ini sekolah juga menjadikan hasil ujian ini sebagai deteksi dini. “Kalau lebih awal diketahui kelemahan siswa, maka diharapkan dapat memperbaiki kekurangan lebih cepat,” kata Eko. Dalam ujian tersebut, masing-masing siswa diminta mengerjakan 40 soal menulis, 40 soal membaca dan 30 soal berhitung. Meski bersifat wajib, hasil ujian tersebut hanya akan menjadi perhatian guru jika terdapat siswa yang nilainya kurang dalam ujian. Namun demikian, UKD calistung ini tidak akan berpengaruh terhadap kenaikan kelas.

Pelaksanaannya UKD Calistung ini bakal dilakukan serentak pada 13 sampai 14 Agustus mendatang.

Rencananya, UKD Calistung ini bakal diikuti oleh 42.804 peserta dari 850 lembaga. Untuk menjaga keotentikan hasil ujian, Dindik Surabaya juga bakal mengerahkan 5.038 pengawas ruangan. Salah satu tata tertib yang perlu diperhatikan, para peserta dilarang keras untuk memberi atau menerima bantuan dalam menjawab soal.

“Hal tersebut perlu ditekankan agar melatih siswa berbuat jujur sejak dini,” tandasnya.

Tes calistung ini sebelumnya cukup banyak menarik perhatian saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Sebab, tes calistung justru bisa berpengaruh buruk bagi psikologi anak jika dipaksakan saat usianya belum mencukupi.

Kabid TK, SD dan Pendidikan Khusus Dindik Surabaya Nuryanto menjelasakan, saat PPDB, tes calistung dilarang jika menyodorkan soal dan lembar jawaban ke masing-masing anak laiknya ujian sekolah. Hal itu akan menganggu psikologi anak, yang sejak TK sistem Q tam pembelajaran tidak berbasis kertas (paperless).Q

Tunjuk LBH sebagai Kuasa Hukum

PJS Tolak Keras Rencana Parkir Voucher Pemkot Surabaya Rencana penerapan parkir voucher oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, mendapat penolakan keras dari Paguyuban Juru Parkir se- Surabaya (PJS). Dengan mendatangi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya, Senin (11/8), PJS meminta bantuan LBH untuk mengawal penolakan tersebut.

HM Husnin Yasin selaku Dewan Pembina PJS mengaku, rencana Pemkot Surabaya menerapkan sistem parkir voucher, akan membebani masyarakat sebagai pengguna jasa. Tak hanya itu, parkir voucher dinilai akan mematikan mata pencaharian juru parkir (jukir) dikarenakan perubahan dari pembayaran dengan menggunakan uang, diganti dengan voucher.

“Atas rencana Pemkot Surabaya menerapkan parkir voucher dan pemberitaan salah satu media pada Kamis (7/8) lalu. Membuat jukir se Surabaya sepakat menyebutnya dengan ‘Ondem’, bahasa madura yang

artinya mendung bagi mata pencaharian jukir,” terang Husnin, Senin (11/8).

Menurut Husnin, terkait kebocoran dana parkir yang dijadikan alasan Pemkot Surabaya dalam mengambil kebijakan baru. Hal itu perbuatan dari oknum-oknum yang tak bertanggungjawab, dan seolah-olah melempar kesalahan kepada para jukir. Dengan ini, pihaknya meminta peran aktif aparat penegak hukum agar menangkap oknum yang sengaja membocorkan dana parkir.

Selain itu, Husnin menolak keras adanya kebocoran dana parkir maupun penetapan harga parkir di-

luar kewajaran yang disangkakan pada PJS. Sebab, pihaknya mengakui setiap minggunya melakukan sosialisasi tentang masalah parkir dengan anggota PJS yang mencapai 1.300 orang.

“Kalau ada anggota kami yang menetapkan harga parkir tidak sesuai kewajaran dan melakukan pemerasan pada konsumen, maka segera laporkan ke kami. Saya yakin, hal itu dilakukan oleh oknum di luar PJS,” tegas Husnin.

Adapaun penolakan sistem parkir voucher yang dikemukakan PJS diantaranya adalah masyarakat akan menjadi binggung dengan sistem yang baru. Selanjutnya, sistem parkir voucher dinilai akan membuka mata rantai percaloan baru (korupsi) di beberapa sektor penyedia, pembeli dan pengkomsusmsi voucher, dengan asumsi akan banyak titik kebocoran dana

bed/bhirawa

Dewan Pembina PJS HM Husnin Yasin ketika mengadukan wacana parkir voucher oleh Pemkot Surabaya kepada LBH Surabaya, Senin (11/8). parkir yang baru.

Selain itu, rencana penerapan parkir voucher dinilai

sebagai pengalihan perpsepsi publik dan pengkaburan terhadap kebocoran

dana parkir yang sampai sekarang belum diaudit dan dipublikasikan.

“Selama ini Pemkot Surabaya dan Dinas Perhubungan tak pernah secara gamblang memberitahukan kepada kami mengenai pengusutan bocornya dana parkir. Maka, dengan bantuan LBH saya harap PJS dan masyarakat dilibatkan dalam hal pembahasan sistem parkir voucher yang dilakukan Pemkot Surabaya,” urai pria asal Madura itu.

Sementara Abdul Wahid selaku Koordinasi Divisi Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekosob) LBH Surabaya menambahkan, terkait wacana parkir voucher oleh Pemkot Surabaya, harus dibicarakan dengan stakeholder seperti konsumen parkir, juru parkir, dan Pemerintah sendiri.

Sebab, kebijakan itu harus ada upaya sosialisasi dan pembahasan secara mendalam yang disampaikan untuk stakeholder, guna merampungkan Raperda tersebut.Q bed

OPINI

4 Tajuk

Uji Materi UU MD3 UU MD3 (MPR, DPR, DPD dan DPRD) tahun 2014, baru saja disahkan oleh DPR-RI, usianya masih tergolong bagai “bayi merah.” Tetapi dipastikan akan mengalami “lampu merah,” berhenti dan diubah lagi. Beberapa parpol memastikan segera menggugat UU MD3 tahun 2014 pada ranah MK (Mahkamah Konstitusi). Konon disinyalir, UU baru itu akan menjadikan anggota parlemen “lebih sakti,” tak mudah ditangkap aparat penegak hukum.

Sebenarnya UU yang lama (Nomor 27 tahun 2009) tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD belum lama benar.

UU MD3 tahun 2009 dibuat oleh parlemen periode 20042009 di penghujung jabatan. Lalu disahkan oleh Presiden SBY pada tanggal 29 Agustus 2009. Pemenang pileg 2009 adalah Partai Demokrat, dan otomatis menduduki jabatan Ketua DPR. Otomatisasi itu diatur dalam UU MD3 Nomor 27 tahun 2009 pada pasal 82 ayat (2).

Secara tekstual pasal 82 ayat (2) menyatakan: “Ketua DPR ialah anggota DPR yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPR.” Sedang Wakil Ketua DPR sebanyak 4 orang juga dipilih berdasar peringkat perolehan kursi di DPR, diatur dalam ayat (3). Bunyinya, “Wakil Ketua DPR ialah anggota DPR yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, keempat, dan kelima.”

Kini, hal yang sama juga dilakukan namun dengan situasi perbeda. Sama-sama di penghujung periode (8 Juli 2014), DPR-RI periode 2009-2014 mengesahkan UU MD3 tahun 2014 (yang baru). Tetapi pemenang pileg-nya berbeda, sekarang kursi terbanyak di parlemen akan diperoleh PDIP. Ironisnya, PDIP tidak bisa otomatis menjadi Ketua DPR-RI. Penyebabnya, bunyi pasal otomatisasi sudah diubah menjadi tidak otomatis.

Itulah yang disebut-sebut sebagai akal-akalan untuk menghadang parpol pemenang pemilu agar tidak otomatis menjadi Ketua DPR. Sehingga PDIP (bersama mitra koalisinya, PKB dan Hanura) memilih walk-out. Tetapi rapat pengesahan UU MD3 tahun 2014 dinyatakan kuorum.

Maka Rancangan UU MD3 bisa disahkan, walau tanpa tiga fraksi (139 kursi). Diluar itu terdapat koalisi besar terdiri PD, Golkar, PKS, PAN, dan PPP meliputi 395 kursi.

Tetapi pada tataran rakyat, siapa menjadi pimpinan DPR-RI tidaklah penting benar. Karena pada zaman sekarang pimpinan DPR sekadar pusaran kinerja DPR, terbatas pada kursi tempat duduk paling depan forum rapat-rapat.

Pimpinan DPR-RI hanya memiliki kelebihan protokoler dan insentif, tanpa ekses politik apapun. Rakyat juga tidak ambil pusing dengan formasi koalisi di DPR. Diluar gedung, seluruh anggota DPR adalah warga negara biasa seperti yang lain.

Rakyat hanya menuntut jaminan keadilan. Dalam hal ini adalah asas equality before the law, yakni perlakuan yang sama di depan hukum. Tuntutan rakyat ini senafas dengan amanat UUD pasal UUD pasal 27 ayat (1) yang berbunyi: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Sedangkan dalam UU MD3 tahun 2014, dinyatakan, bahwa pemanggilan (apalagi penangkapan) anggota DPR untuk keperluan penyidikan harus dengan izin Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Boleh jadi, klausul ini berkaca pada banyaknya anggota DPR yang ditangkap oleh KPK. Itu menurunkan citra DPR bagai sekumpulan preman berlencana.

Izin Presiden, sebenarnya telah masuk dalam UU MD3 yang lama (Nomor 27 tahun 2009) pada pasal 220 ayat (1). Namun klausul ini tidak berlaku secara analogis ketika MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 12 tahun 2008. Maka andai diajukan judicial review terhadap UU MD3 tahun 2014, pastilah MK akan mengabulkan untuk mencopot “kesaktian” anggota parlemen. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Kita Percayakan Keputusan kepada MK HASIL perhitungan suara yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ternyata tidak final juga. Pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa memanfaatkan hak hukumnya dengan menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Langkah yang dilakukan Prabowo-Hatta tidaklah mengejutkan. Ketika pemilihan umum presiden tahun 2009, pasangan yang “dikalahkan” oleh KPU yaitu Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto dan Jusuf Kalla-Wiranto juga melakukan hal serupa. Mereka tidak terima putusan KPU dan membawanya ke MK. Jadi, dari segi proses, apa yang terjadi sekarang tidak mengusung preseden apa-apa.

Tentu saja kita juga menghormati langkah hukum yang dilakukan Prabowo-Hatta sebagaimana kita juga menghargai apa yang dilakukan Megawati_Prabowo dan Jusuf Kalla -Wiranto dulu. Namanya pertarungan politik, cara apa pun akan dilakukan asal dibolehkan atau “halal” secara politik.

Sebagai sebuah proses hukum, apa yang terjadi di MK adalah sejumlah pembuktian di antaranya dengan kehadiran saksi-saksi. Kita semua mengikutinya secara saksama proses hukum itu.

Proses hukum memang tidak boleh berdasar asumsi.

Karena itu, menyaksikan atau mengikuti proses hukum di MK pada hakikatnya adalah perang data, angka , dan apa pun yang ditujukan untuk pembuktian hukum.

Kita menilai, apa yang dilakukan Prabowo-Hatta adalah serius. Karena itu, pasangan ini juga mempersiapkan alat bukkti serius pula. Selanjutnya, kita kawal proses hukum di MK dengan hati yang lapang dan bersih. Kita sudah memberi amanah kepada MK untuk menyelesaikan sengketa pemilihan pemilihan umum secara penuh. Karena itu, pada dasarnya kita telah meletakkan secara penuh keadilan itu kepada MK. Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Selasa Pon 12 AGUSTUS 2014

Keaksaraan, HDI dan Harga Diri Bangsa Pemikiran kontemporer mengenai pembangunan telah menempatkan kembali manusia sebagai pusat dari proses pembangunan. Dalam konsep tersebut manusia ditempatkan sebagai tujuan akhir, sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu.

Premis penting yang ingin dikembangkan adalah mengutamakan manusia sebagai pusat perhatian (bukan sebagai alat atau instrument) dan memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia secara keseluruhan (tidak hanya terbatas pada peningkatan pendapatan atas aspek ekonomi semata).

U

nited Nations Development Programme (UNDP) sebagai lembaga khusus PBB yang dibentuk untuk menangani masalah pembangunan telah mengembangkan Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator pembangunan manusia. Sebagai indikator pembangunan manusia, HDI mencakup 3 komponen dasar yang secara operasional dapat menghasilkan suatu ukuran untuk merefleksikan upaya pembangunan manusia di suatu wilayah, Pertama, peluang hidup (longevity) yang diukur berdasarkan rata-rata usia harapan hidup, Kedua, akses ter hadap pengetahuan (knowledge) yang diukur berdasarkan prosentase kemampuan baca tulis orang dewasa dan tingkat partisipasi bersekolah yang diperoleh dari rasio gabungan pendaftaran bersekolah dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah lanjutan atas. Ketiga, standar hidup yang layak (decent living) yang diukur berdasarkan pendapatan per kapita dalam paritas daya beli dalam dollar AS. Dari berbagai indikator itu, HDI merupakan ukuran keberhasilan pembangunan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi suatu bangsa.

Implikasinya, HDI yang tinggi menunjukkan keberhasilan pembangunan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Sebaliknya, HDI yang rendah menunjukkan ketidakberhasilan pembangunan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi suatu negara. Penafsiran HDI sebagai indikator kualitas manusia tidak terlalu salah sepanjang satuannya adalah bangsa atau manusia di negara tertentu dan konteksnya terbatas pada kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. HDI bukanlah ukuran mutu manusia dalam satuan individu atau orang per orang.

Singapura berada di posisi 3, Malaysia di posisi 18.

Keinginan untuk menjadi negara besar di satu sisi, dan kenyataan sosial yang tengah dihadapi saat ini membuat kita wajib bekerja keras di segala bidang. Masih banyak pekerjaan ruOleh : mah yang harus kita Retno Susilowatie selesaikan bersama, Secara keseluruhan antara lain mendongcapaian HDI di Indokrak peringkat HDI nesia masih jauh dari menggembiIndonesia. Keterpurukan Negara rakan. Data UNDP (2009) menunIndonesia di dunia Internasional jukkan dengan nilai HDI sebesar tentu saja membuat prihatin kita 0,734, Indonesia masih berada pada semua. Dari realitas seperti itu peringkat yang rendah yaitu 111 maka untuk meningkatkan HDI dari 182 negara yang terdaftar. Posalah satu caranya adalah dengan sisi HDI Indonesia ini masih berada memberantas buta aksara. di bawah negara Turkmenistan (0,739). Bahkan, Palestina (0,737).

Mendongkrak Nilai HDI Hanya di atas beberapa negara Kita tahu bahwa buta aksara berkembang dan miskin seperti memang telah menyumbangkan Honduras (peringkat 112), Bolivia angka yang tinggi bagi keterpu(113), dan Nigeria yang ada di urutrukan bangsa Indonesia di dunia an terakhir. Posisi kurang menInternasional. Masyarakat penyangenakan ini sesungguhnya tidak dang buta aksara cenderung memiterlalu mengagetkan mengingat liki tingkat produktivitas yang sejak awal kondisi HDI Indonesia rendah karena kondisi buta aksara tidak pernah menggembirakan. terkait erat dengan kebodohan, Hasil penelitian UNDP pada tahun keterbelakangan, pengangguran 2001 misalnya memaparkan HDI dan ketidakberdayaan. Kebodohan, di Indonesia menduduki ranking keterbelakangan dan kemiskinan 106 dan 126 negara. Posisi Indoyang diderita oleh penyandang nesia jauh dibawah negara-negara buta aksara akan menyebabkan terASEAN yang merupakan pesaing batasnya wawasan untuk berparterdekat. Hal yang sama juga tertisipasi dalam dunia pendidikan, lihat dari laporan HDI tahun 2003 baik untuk dirinya sendiri maupun menunjukkan, Indonesia pada urutuntuk keluarganya. an ke-112 (0,682) dari 175 negara.

Kondisi kemiskinan itupun pada Posisi ini jauh di bawah Singapura gilirannya melahirkan rasa tidak yang ada di posisi ke-28 [0,888), Brupercaya diri sehingga apatis terhnei Darussalam ke-31 (0,872), Maadap segala bentuk perubahan demi laysia ke-58 (0,790), Thailand ke-74 kemajuan dan menganggap hal itu (0,768), dan Filipina ke-85 (0,751). sebagai ancaman. Hal ini kemudian Sehingga kalau pada publikasi HDI memiliki kecenderungan menjadi tahun 2009 lalu posisi Indonesia beban orang lain dan masyarakat masih terpuruk tentu bukan fakta secara umum. Melihat kondisi deyang terlalu mengagetkan. mikian maka mereka yang meRendahnya angka HDI Indonenyandang buta aksara harus segera sia menandakan masih rendahnya dibebaskan dari jeratan problem tingkat kualitas serta produktivitas yang melilitnya selama ini, yakni Sumber Daya Manusia Indonesia ketidakmampuan membaca, menudibandingkan dengan negara-negalis dan berhitung (calistung). Namun ra lain, khususnya di kawasan Asia yang juga harus diperhatikan adalah Tenggara. Realitas menyesakkan model dan cara pendekatan yang juga diperkuat oleh laporan yang bagaimana program pemberantasan di keluarkan oleh World Economic buta aksara tersebut dapat efektif Forum di tahun 2009, peringkat dilaksanakan? Pertanyaan tersebut daya saing Indonesia berada di patut diperhatikan karena pendidikposisi 42 dari 57 negara, sedangkan an keaksaraan memiliki sistem dan

metode pengajaran yang berbeda dari pendidikan formal yang kebanyakan orang tahu.

Pendidikan keaksaraan umumnya melibatkan orang-orang yang kurang mampu dari segi ekonomi dan usia yang telah matang dan kaya pengalaman. Implikasinya, bukan tidak mungkin mereka yang penyandang buta aksara akan merasa lebih penting untuk berangkat kerja dan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dari pada harus belajar dan tidak bisa secara langsung mengubah ekonomi mereka. Karena itu para penggiat pemberantasan buta aksara harus mengawali tugas mereka dengan mengubah paradigma dan cara berpikir para peserta didik yang terkesan pasrah akan kehidupan mereka.

Pendekatan secara kekeluargaan dan pendekatan sosial bisa dilakukan untuk mengubah paradigma mereka bahwa bagaimanapun kemampuan calistung akan sangat berguna dan membantu mengatasi persoalanpersoalan kehidupan, bahkan dapat mengangkat derajat dan taraf hidup penyandang buta aksara.

sia sebenarnya telah akan disegani bahkan ada sejak zaman penditakuti oleh bangsajajahan. Dari pihak bangsa lain. negara penjajah meKunci sebuah permang telah disengaja adaban bangsa yang agar rakyat Indonesia besar terukur oleh menjadi lebih terbelasejauhmana tingkat kang dan bodoh-bodoh kepedulian aktivitas agar nantinya tidak pribadi bangsanya damerugikan mereka lam membaca dan teryang menjajah. Pada bebas dari buta aksara.

Oleh : masa tersebut, tidak Artinya, bangsa yang Susanto ada sekolah untuk besar bukan sematarakyat yang bukan mata besar dalam jumketurunan “ningrat”, lah penduduk akan sehingga rakyat Indonesia yang tetapi bagaimana membaca sebagai miskin sama sekali tidak ada kespola hidup dan kehidupan sehariempatan untuk mengenyam penhari. Membaca sudah saatnya mendidikan dan terjadilah buta aksara. jadi gizi. Seperti gizi, seperti itulah Hal ini sama sekali tidak mengunbuku (Anas AG: 2012: 74). tungkan rakyat Indonesia sendiri, Dalam konteks yang demikian, karena menjadikan penjajah makin sudah saatnya baca dan menulis lama menduduki Indonesia. harus menjadi kebutuhan sehari-hari Menurut pengamat sosial kesekaligus untuk pendidikan keakmasyarakat Universitas Sebelas saraan. Akhirnya membaca harus Maret, Prof. Dr. Sodiq A Kuntoro sebagai pola hidup adalah harga menegaskan disamping faktor mati. Sebab bagaimanapun memkemiskinan baik struktural dan baca adalah kunci peradaban. absolut, penyebab buta aksara juga Ada beberapa solusi agar pendipengaruhi oleh masih tingginya didikan keaksaraan (baca: calis) angka putus sekolah di Indonesia. dapat menjadi bagian mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia.

Membaca dan Konsistensi Pertama, membaca dan menulis Pemerintah itu harus selalu dikampanyekan Lantas bagaimana agar masalah untuk semua lapisan masyarakat. pendidikan keaksaraan atau buta Ada juga pepatah yang mengatakan aksara ini menjadi bagian terpenkalau dengan membaca kita akan ting dalam kehidupan kita. Sebab membuka jedela dunia.Tapi bagi sekita tahu bahwa kemajuan suatu bagian orang khususnya anak-anak bangsa tidak timbul dengan sendiri, itu memang susah untuk diajak melainkan dengan usaha yang tekun membaca, dengan alasan memdan sungguh-sungguh untuk meraih baca itu bikin ngantuk, membaca kemajuan itu. Maka dari itu mari itu membosankan, membaca itu kita menyusun langkah untuk blablabla, dan masih banyak alasan menuju bebas buta aksara dengan ngalor ngidul dan nggak jelas. Saya budaya membaca dan menulis yang pun sependapat dengan Nanang serius. Sangatlah ironis bila kita Fachrudin (2012: 19-20) dalam masih menganggap budaya membukunya yang berjudul: Membaca baca hanya sekedar hobi, atau untuk untuk Bojonegoro. bahwa realitas mengisi waktu yang kosong atau yang ada sekarang, membaca bagi mengategorikan membaca hanya sebagian besar masyarakat bukan sebagai kegiatan orang-orang terdimaknai sebagai sebuah kebutuhtentu (kelompok intelektual). Hanya an, apalagi tradisi. Membaca tak dengan membaca yang serius akan lebih sebagai pengisi waktu luang. tercipta suatu Ilmu pengetahuan, Dalam konteks yang demikian, sehingga dengan ilmu pengetahuan tentunya agar budaya baca dan tulis tersebut akan tercipta suatu permenjadi bagian pendidikan sejak daban yang tinggi dan maju dan dini dalam sebuah keluarga. Dengan

demikian, masalah pendidikan keaksaraan dengan spirit meminimalisir buta huruf dapat tercapai.

Kedua, sediakan menu bacaan baru bagi anak atau adik-adik kita.

Tentunya sesuaikan dengan umur mereka biar tidak mengalami kesulitan memahaminya. Pilih buku yang menarik yang disertai dengan gambar dan permainan warna karena bisa menarik minat anak. Mengapa ini perlu kita budayakan? Dengan cara ini anak-anak apalagi dalam fase atau masa kanak-kanak kalau kita sudah kita kenalkan membaca dan membaca secara tidak langsung mendidik anak-anak untuk memahami kehidupan lewat tulisan.

Ketiga, saat anak membaca jangan dibiarkan sendirian, tapi dampingi mereka agar ia paham pesan dari buku tersebut. Jangan terlalu lama, cukup 25 menit saja, selanjutnya biarkan mereka mengeksplorasi diri. Dengan cara ini anak akan dapat mengekspresikan diri setelah mendapatkan informasi atau wawasan yang ada di dalamnya sehingga mereka paham.

Keempat, berikan pengarahan kepada anak agar tidak mengalami kesulitan. Bila sulit memahami, Anda bisa menjelaskannya. Katakanlah anak kita sukar mengeja huruf, beri mereka waktu untuk mencoba.

Tapi biasanya kalau berkali-kali anak tidak bisa, hibur dia dan ajak membaca bersama-sama.

Kelima, pemerintah harus lebih tegas dalam merancang sebuah program agar pada akhirnya suatu program dapat terlaksana dengan baik. Dalam artian, pemerintah harus bekerjasama dengan pihak lain agar angka buta aksara di Indonesia dapat berkurang. Dalam hal ini peran swasta dan juga masyarakat harus ikut bagian dalam proses pengarusutamaan pendidikan keaksaraan.

Keenam, tidak ada salahnya merancang program sekolah gratis, namun pemerintah juga harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan harus tetap memonitor agar pihak sekolah tidak menarik biaya terlalu mahal.

Ancaman Buta Aksara Baru Problem pengentasan buta aksara sesungguhnya tidak boleh hanya mengarah pada langkah untuk membebaskan warga yang buta aksara saja, tetapi juga harus mempertimbangkan kemungkinan munculnya buta aksara baru. Mengapa demikian? Karena ternyata, bila tidak disikapi secara serius fenomena yang ada di sekitar kita sangat berpeluang melahirkan buta aksara baru dalam masyarakat. Dan lebih mencemaskan lagi, angka potensi munculnya buta aksara baru tersebut bukan angka yang kecil. Setiap tahun, menurut Direktur Pendidikan Kesetaraan Direktorat Jenderal (Dirjen) Pendidikan Non formal dan Informal (PNFI) Kementrian Pendidikan Nasional (Kemendiknas), Hamid Muhammad, Phd setidaknya ada 880.000 anak Indonesia berpotensi menambah angka buta aksara baru. Angka itu berasal dari anak usia sekolah yang belum pernah mendapatkan pelayanan pendidikan seperti anak jalanan, anak anak daerah terpencil yang jumlahnya mencapai 300.000 anak.

Peneliti senior Public Sphere Center (Puspec). Alumnus Universitas Airlangga (Unair), Surabaya

“Calis” dan Pendidikan Keaksaraan

Buku adalah pengusung peradaban.

Tanpa buku sejarah diam, sastra bungkam, sain lumpuh, pemikiran macet.

Buku adalah mesin perubahan, jendela dunia, “mercu suar” seperti kata seorang penyair “yang dipancangkan di samudera waktu.”

Barbara Tuchman (1989)

A

da sejumlah pertanyaan perlu direnungkan. Mengapa sampai saat ini hampir 6,4 juta lebih rakyat Indonesia yang masih buta aksara?

Siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban? Pemerintahkah?

Benarkah dengan baca-tulis (calis) dapat mengubah kehidupan dan bebas buta aksara? Benarkah dengan calis dapat membangun sebuah peradaban? Terus bagaimana idealnya membangun kesadaran masyarakat kita untuk gemar membaca dan membaca sebagai sebuah “budaya” dan sekaligus sebagai upaya pendidikan keaksaraan? Kapan harus memulainya?

Tentang Buta Aksara Jujur saya harus kita akui bahwa problematika buta aksara atau pendidikan keaksaraan di Indonesia menjadi problematika seirus.

Mengapa demikian? Karena kalau kita cermati secara seksama Berdasarkan laporan resmi dari badan sosial dunia, Indonesia mempunyai banyak masyarakat yang masih buta huruf. Pada tahun 2005, penduduk Indonesia yang masih buta huruf pada usia 10 tahun keatas sebanyak 15,04 juta orang. Dengan perincian jumlah penduduk usia 15 – 44 tahun yang buta huruf tercatat 3,.5 juta orang, sedangkan usia 45 tahun keatas yang masih buta huruf tercatat 11,07 juta. Hal ini menunjukkkan bahwa tingkat kesadaran pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah. Apabila hal ini tidak ditanggulangi, maka Indonesia dapat menjadi negara yang terbelakang, karena sebagian besar penduduknya tidak bisa membaca (Reni Fatma Wilastinova, 2011).

Buta aksara yang ada di Indone-

Penulis Guru Bahasa dan Sastra Indonesia. SMAN 3 Bojonegoro-Jatim

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Selasa Pon 12 AGUSTUS 2014

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

5

40 PNS Digembleng Kepemimpinan 97 Hari Kota Mojokerto, Bhirawa Sebanyak 40 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dibekali ilmu kepemimpinan melalui Diklat yang digelar Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Mojokerto. Diklat yang bakal digelar selama 97 hari itu dibuka Wali Kota Mas’ud Yunus, di Pendopo Graha Praja Wijaya, Senin (11/8) kemarin.

Menurut Kepala BKD Kota Mojokerto, Endri Agus Subianto, pada Diklatpim 4 ini menggunakan pola baru. Tujuannya untuk membentuk pemimpin perubahan pada level stuktural eselon 4 yang memiliki kompetensi kepemimpinan operasional, yang mampu melakukan inovasi sesuai bidang tugasnya dalam perencanaan, sekaligus mampu memimpin pelaksanaan kegiatan secara efektif dan efisien melalui optimalisasi sumber daya internal dan eksternal dengan mengedepankan integritas dan akuntabilitas.

Agus menambahkan, peserta

Diklatpim IV merupakan PNS dan pejabat struktural di lingkungan Pemkot Mojokerto sebanyak 40 orang terdiri dari 37 orang pejabat eselon IV, 3 orang pejabat eselon V. Dan kebanyakan PNS yang berdinas di kelurahan.

Lebih lanjut, dikatakan Endri, pelaksanaan Diklatpim ini berlangsung di Gedung Diklat Jl Raya By Pass Sekar Putih, selama 97 hari efektif mulai 1 Agustus -13 Desember 2014. ‘’Untuk mencapai tujuan Kediklatan maka struktur kurikulum Diklat Kepemimpinan Tingkat IV disusun menjadi lima tahap

pembelajaran yaitu, Tahap Diagnosa Kebutuhan Perubahan Organisasi, Tahap Taking Ownership, Tahap Merancang Perubahan dan Membangun Tim, Tahap Laboratorium Kepemimpinan, dan Tahap Evaluasi. ‘’Dengan pola baru Diklatpim ini, peserta Diklat lebih banyak melaksanakan kegiatan diluar kelas (out class). Disini peserta dituntut memiliki kreativitas dan inovasi yang dapat diterapkan agar pekerjaannya lebih baik. Melalui pola ini juga dapat menciptakan pemimpin perubahan yang mampu melakukan perubahan terutama pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) masing-masing mereka bekerja,’’ papar Endri.

Sementara itu, Wali Kota Mas’ud Yunus mengatakan, inti Diklatpim ini bertujuan meningkatkan tanggungjawab dan profesionalisme. ‘’Sebab Nabi pernah bersabda, kamu semua ada-

lah pemimpin, dan kamu semua akan dimintai pertanggungjawaban. Setiap pemimpin punya tanggungjawab terhadap atasan, bawahan, dan dihadapan Allah.

Tanggung jawab kepada Allah inilah yang tidak biasa rekayasa,’’ katanya.

Menurut Mas’ud, untuk menjadi pemimpin yang bertanggungjawab maka harus menjadi pemimpin profesional, dan agar bisa profesional perlu pelatihan, pembinaan yang tentunya disesuaikan dengan tingkat kepemimpinan. Dalam kepemimpinan ini yang penting adalah disamping menjadi seorang leader tapi juga bisa menjadi manajer. ‘’Manajer harus punya setidaknya lima kompetensi, yaitu kemampuan perencanaan, tentang suatu kegiatan, kemudian paham Tupoksi dan paham regulasi. Kemudian kemampuan berorganisasi, kemampuan me-

Kariyadi/Bhirawa

Wali Kota Mas’ud Yunus menyematkan tanda peserta Diklatpim IV, Senin (11/8) kemarin. motivasi, kompetensi dalam bidang kontrol atau pengawan, dan kemampuan untuk mengevaluasi pekerjaan,’’ paparnya.

Dan yang tak kalah pentingnya, lanjut Mas’ud, manajer juga harus punya semangat ketelada-

PKB Siapkan Calon Ketua DPRD

KELANA

Dewan Desak DKP dan KLH Dimerger Kota Mojokerto, Bhirawa Ditenga Pemkot Mojokerto gencar pembentukan satu satuan kerja baru, DPRD Kota Mojokerto malahan mendesak dua SKPD, yakni DKP dan KLH dimarger menjadi satu SKPD. ‘’Sejumlah program dan kegiatan DKP yang sama dan digarap KLH. Agar terjadi efektifitas dan efisiensi perlu kedua SKPD ini dimerger,’’ kata Achmad Rusyad Manfaluti, juru bicara fraksi-fraksi saat penyampaian pandangan umum dalam sidang paripurna pengesahan KUA-PPAS PAPBD 2014, Senin (11/8) kemarin.

Kesamaan sejumlah program di dua Satker itu, menurut Dewan, berpotensi terjadinya tumpang tindih kegiatan. ‘’Memang sejauh ini tak muncul benturan di lapangan, tapi akan banyak kendala tatkala kedua Satker harus menggarap sasaran yang sama,’’ kata Falud, sapaan politisi PKB itu.

Diharapkan,merger dua Satker itu akan terjadi efektifitas kinerja. ‘’Tentunya anggaran pun akan lebih efisien,’’ tukas Falud.

Terpisah, Kepala DKP Hartono tak menampik jika beberapa program yang ada di institusinya sama dengan program yang diusung KLH. ‘’Memang beberapa program kegiatan DKP sama dengan program KLH, seperti program pertamanan.

Tapi sejauh ini tak sampai terjadi benturan di lapangan, karena beda kapling,’’ katanya.

Kalau pun nantinya DKP dan KLH digabung, ujar Hartono, maka satuan kerjanya menjadi Badan Lingkungan Hidup. ‘’Karena yang punya Kementeriaan LH maka yang tepat BLH,’’ imbuhnya.Q kar

Bukopin Surabaya Sumbang Pemkab Gresik Bus Sekolah Gresik, Bhirawa Setelah mendapat bantuan dari Bank Jatim, Pemkab Gresik kembali mendapat bantuan bis sekolah dari PT Bank Bukopin Cabang Surabaya.Bis mini warna kuning berkapasitas 25 tempat duduk diserahkan pimpinan PT Bank Bukopin Cabang Surabaya, Rah Mursito kepada Sekda Gresik, Ir Mohammad Nadjib pada apel Senin pagi (11/8) kemarin.

Penyerahan yang ditandai dengan penandatanganan dan penyerahan prototipe kunci berlangsung di Halaman Kantor Bupati Gresik disaksikan Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto dan Wakil Bupati Gresik, Mohammad Qosim MSi. Turut pula sebagai saksi beberapa pejabat dan karyawan Pemkab Gresik.

Sedangkan Bupati Gresik menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan Bank Bukopin. ‘’Bantuan ini setidaknya dapat mengurangi kecelakaan yang terjadi pada pelajar di Gresik. Dengan adanya bis sekolah ini, maka pelajar Gresik yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dapat memanfaatkan bis sekolah ini,’’ katanya.

Bupati berharap, kedepan kerjasama dengan PT Bank Bukopin bisa ditingkatkan lagi. Menurut Bupati, dengan semakin meningkatnya kerjasama. Mungkin bantuan tak hanya satu bis, karena pada Bulan Desember nanti pihak Bank Bukopin juga berencana memberi bantuan satu bis lagi. Mendengar penjelasan Bupati yang panjang lebar, Pincab Surabaya Bank Bukopin, Rah Mursito hanya manggut-manggut.

Terkait warna Bis yang kuning Bupati menjelaskan, warna kuning pada bis ini jangan diasumsikan macam-macam. ‘’Sebab logo PT Bank Bukopin memang berwarna kuning dan sedikit hijau.

Terkait logo Bank Bukopin yang disampaikan Bupati, spontan para karyawan Bank Bukopin menunjukkan tanda pengenal yang tersemat didadanya,’’ tandasnya.

Sementara Pimpinan Cabang Surabaya PT Bank Bukopin, Rah Mursito berharap, agar bantuan Bis sekolah ini bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk siswa sekolah di Gresik sesuai yang diharapkan bersama.Q eri

nan karena bisa mendatangkan trust atau kepercayaan, karena itu penting. Dalam pembukaan Diklat ini juga dihadiri Wawali, Sekdakot, Sekretaris Badan Diklat Propinsi Jatim, dan Kepala SKPD se Kota Mojokerto.Q kar

alikusyanto/bhirawa

Petugas BNNK Sidoarjo mensosialisasikan bahaya Narkoba kepada jajaran managemen dan karyawan kafe dan karaoke keluarga X2 yang ada di kawasan Taman Pinang Indah Sidoarjo.

BNNK Sidoarjo Pantau Karaoke Keluarga Sidoarjo, Bhirawa Kafe dan Karaoke Keluarga X2 yang ada di kawasan Perumahan Taman Pinang Indah Sidoarjo, menjadi salah satu sasaran sosialisasi dan pantauan Badan Nasional Narkoba Kabupaten (BNNK) Sidoarjo, untuk mengurangi bahaya dan peredaran Narkoba di Sidoarjo.

Menurut Kepala BNNK Sidoarjo, AKBP Supriyanto SH, tempat hiburan seperti kafe dan karaoke keluarga, dimungkinkan dijadikan tempat-tempat yang diindikasikan peredaran Narkoba. ‘’Dalam waktu dekat, kita juga akan turun ke tempat hiburan seperti kafe dan karaoke keluarga di Sidoarjo lainnya, agar kasus Narkoba di Sidoarjo bisa turun,’’ ujar Supriyanto, disela-sela memberikan sosialiasi kepada managemen dan karyawan

karaoke keluarga X2, Senin (11/8) siang kemarin.

Menurut Supriyanto, sosialisasi ini bisa dijadikan sebagai pengetahuan, bila ada titipan dari customer yang membawa Narkoba, maka harus dilaporkan pada pihak yang berwajib. Bisa kepada BNNK Sidoarjo dan aparat polisi. Kalau sampai di X2 ada yang ketahuan membawa Nar koba, menurut Supriyanto, maka managemen bisa dipanggil aparat kepolisian. ‘’Agar tak sampai ada customer yang membawa Narkoba, maka managemen kafe dan karaoke keluarga bisa menyediakan brosur dan leflet atau memasang runing tex yang melarang membawa Nar koba. Diharapkan karaoke keluarga di X2 mudah-mudahan supaya jadi karaoke keluarga yang bersih bebas

Sebelum Bangun GNI Bupati Ajak Audensi Tokoh Masyarakat Gresik, Bhirawa Rencana pembangunan Gedung Nasional Indonesia (GNI) akan dilaksanakan waktu dekat. Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto menegaskan pembangunan GNI ini didasari dengan tak adanya gedung yang representatif di Kab Gresik.

Gedung ini nantinya akan lebih luas dan representatif.

Selain penambahan areal gedung dengan menggusur beberapa tempat yang ada dibelakang gedung, GNI ini juga dilengkapi dengan tempat parkir yang memadai di basement.

Saat beraudiensi dengan berbagai kelompok masyarakat di ruang Graita Eka Praja, Senin (11/8) menurut Bupati, guna memperluas GNI sudah berkoordinasi dengan Pemprov Jatim untuk meruislagh kantor yang ada dibelakangnya seluas 500 meter2. ‘’Kami juga berkoordinasi dengan pemilik tanah yang ada disekitar GNI itu,’’ kata Bupati.

Bambang Suhartono dari PT Atrium Penta Consultant menjelaskan, pembangunan GNI akan diperluas menjadi sekitar lebih dari 1000 m2. Sedangkan luas GNI sekarang hanya 480 meter2. ‘’Selain tempat parkir yang memadai, GNI yang baru nanti dapat menam-

pung sebanyak 1.000 orang,’’ tambah Bambang Suhartono sambil merepresentasikan Bangunan GNI yang baru.

Beberapa kelompok masyarakat yang hadir pada audiensi dengan Bupati dan Wakil Bupati Gresik menyatakan mewakili masyarakat di komunitasnya. Merekalah yang selama ini banyak berpolemik terkait pembangunan GNI. Masingmasing berasal dari kelompok masyarakat pecinta sejarah Gresik (Mataseger), LSM Suara Gresik, Komunitas Gresik Apdate, Komunitas Jalur, Komunitas Matkodak serta beberapa kelompok masyarakat sekitar GNI. Peserta yang hadir menyampaikan pendapatnya masing-masing. Selain gagasan dan masukan yang disampaikan lewat audiensi, Bupati dan wakil Bupati menyatakan, banyak sekali tanggapan serta usulan yang disampaikan terkait pembangunan GNI. ‘’Usulan itu diterima melalui surat yang mengatasnamakan kelompok maupun pribadi. Dari surat yang mereka kirim, mereka menyatakan setuju. Meski beberapa diantaranya mengajukan beberapa syarat,’’ kata Bupati.Q eri

dari narkoba,’’ kata mantan Kapolsek Wonoayu itu.

Dalam sosialisasi kemarin, pihak managemen X2 menyatakan sepakat untuk menjauhi bahaya Narkoba, agar bisa tercipta wilayah Sidoarjo bebas Narkoba tahun 2015.

Diperlukan peran dan dukungan masyarakat, agar bisa menanggulangi bahaya Narkoba ini.

Narkoba, menurut Supriyanto, bisa menimbulkan dampak dampak negatif. Ia memberikan salah satu contoh kasus, ada nenek berusia 70 tahun sampai diperkosa anak belasan tahun setelah ia mengkonsumsi Narkoba.

Supervisor kafe dan karaoke keluarga X2, Arif Pratama, sangat mengapresiasi apa yang dilakukan BNNK Sidoarjo untuk mencegah dan mengurangi peredaran bahaya di Sidoarjo.Q ali

Sidoarjo, Bhirawa DPC PKB Sidoarjo mulai memproses posisi ketua DPRD dan ketua fraksi yang menjadi jatah PKB dalam periode legislatif mendatang. Penentuan siapa yang menjadi ketua dewan dan ketua komisi diputuskan DPP PKB setelah para calon menjalani uji kelayakan di Jakarta.

Anggota terpilih DPRD Sidoarjo dari PKB bertemu dengan jajaran pengurus DPC PKB, Senin (11/8) sore di Kantor DPC Jl Airlangga.

Pertemuan ini menjawab Juklak dan Juknis DPP PKB tentang tata cara pemilihan dan penentuan Ketua DPRD dan Ketua Fraksi. PKB kali ini mendapat giliran menduduki ketua dewan setelah mendapatkan 13 kursi (terbanyak) jelang pelantikan anggota DPRD Sidoarjo 21 Agustus mendatang.

Anggota DPRD terpilih, Dhamrony Chudlori, membenarkan ada pertemuan membahas Juklak DPP PKB di Kantor DPC yang langsung dipimpin Ketua DPC PKB yang bupati Sidoarjo, Saiful Ilah. ‘’Rapatnya baru dimulai jam 15.00 WIB yang dikuti segenap pengurus dan anggota terpilih,’’ ujarnya.

Materinya khusus membahas Juklak tentang calon yang akan ditunjuk DPP menjadi ketua dewan dan ketua fraksi. Persyaratannya standar, DPC akan mengirim masing-masing unsur tiga orang. Siapa kandidat yang diserahkan ke DPP, itu dibahas sekarang.

Mereka nanti akan menjalani uji kelayakan di depan pengurus DPP PKB di Jakarta.

Sumber lain di PKB menyebutkan, setidaknya tiga calon ketua dewan yang diserahkan nanti diperkira-

kan adalah Nur Ahmad Saifudin, Kholik, Ahmad Amir Aslikin. Sementara figur fraksi yang bakal dikirimkan ke pusat adalah Usman, Isa Hasanudin dan Dhamrony.

Dari 13 anggota PKB ini, lima orang diantaranya merupakan Caleg petahana.

Dari segi kapasitas kemampuan, Kholik dan Nur Ahmad mempunyai kemampuan imbang. Keduanya juga pintar melobi dan mempunyai kedekatan dengan fraksi lain, terutama fraksi PDIP. Hanya saja yang menjadi ganjalan bila UU MD3 diterapkan dalam menentukan posisi pimpinan dewan melalui pimpinan paket. Bisa saja PKB akan terpeleset dan jabatan ketua dewan direbut fraksi lain yang sejak lama berancang-ancang mengincar posisi ketua dewan.

Misalkan fraksi PAN, yang dua kadernya, Khulaim Junaedi dan Emir Firdaus, mempunyai kapasitas keilmuan yang tak bisa diabaikan. PAN dengan tujuh kursi akan menjadi kuda hitam yang patut diperhitungkan apabila UU MD3 jadi diterapkan.

Namun bila menggunakan UU yang lama, partai dengan kursi terbanyak yang otomatis menjadi ketua dewan, maka PKB akan leng gang kangkung menduduki singgasana itu. ‘’Peluangnya masih setengah-setengah,’’ ucapnya.

PKB tampaknya bukan hanya membahas komposisi ketua dewan dan ketua fraksi, tetapi juga targetnya merebut dua jabatan ketua komisi. Dengan 13 kursi, selayaknya PKB mendapat dua ketua komisi. Namun itu tergantung dari kemampuan lobi-lobi yang dalam pekan ini akan berjalan sangat intens.Q hds

TKA Dikenakan Retribusi Rp 12 juta Sidoarjo, Bhirawa Warga negera asing yang menjadi Tenaga Kerja Asing (TKA) di perusahaan-perusahaan lokal Sidoarjo dalam pengurusan atau perpanjangan IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing) bakal dikenakan retribusi sebesar US$ 1.200 atau sekitar Rp12 juta per tahun per orang.

Menurut Kasi Penempatan Tenaga Kerja (Pentakerja), Drs Handoko MSi kemarin (11/8) kalau selama ini Pemkab Sidoarjo belum pernah mendapat retribuasi dari TKA, karena aturannya memang belum ada. Padahal, jumlah

TKA di Sidoarjo yang resmi terdaftar kini sebanyak 570 orang, dan mereka menempati di 157 perusahaan.

Perusahaan yang menggunakan TKA jumlanya tak sama, terbanyak di PT Tjiwi Kimia ada sekitar 100 orang, Maspion 10 orang, Ispatindo 37 orang dan ECCO sebanyak 17 orang. ‘’Bahkan satu perusahaan ada yang menggunakan TKA sebanyak satu orang saja, ada juga dua orang sampai lima orang,’’ katanya.

Makanya saya berharap agar Perda tentang Retribusi Perpanjangan IMTA segera bisa dituntaskan dan bisa

ist

Salah satu perusahaan PT Tjiwi Kimia ini yang menggunakan Tenaga Kerja Asing (TKA) berjumlah sekitar 100 orang.

segera diberlakukan. Posisi draf itu sudah final dan sudah disyahkan dewan pada Juli 2014 lalu. ‘’Kini posisinya draf Perda itu masih dalam revisi Pemprov Jatim. Jadi kami tinggal menunggu revisi dan Perbupnya,’’ jelas Handoko. ‘’Mengapa kami ingin segera memberlakukan Perda ini? Karena dari pihak kami sudah siap, termasuk sarana dan tenaganya juga sudah disiapkan. Kedepan hasil dari retribusi itu juga cukup besar, yakni sekitar Rp6 miliar lebih, atau 570 TKA dikalikan Rp12 juta, hasilnya Rp6,480 miliar per tahun.

Di dalam pasal 8 diterangkan besarnya tarif retribusi perpanjangan IMTA sebesar US$ 100 per orang per bulan.

Kalau dihitung setahun sebesar US $ 1.200 per orang per tahun. ‘’Jadi nilai rupiahnya tergantung seberapa besarkecilnya dollar ke rupiah,’’ katanya.

Anggaran ini, nantinya juga dikembalikan kepada mereka, diantaranya untuk biaya-biaya kepengurusan perizinan, seperti penerbitan dokumen perizinan, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin. ‘’Pembayarannya juga dilakukan langsung masuk ke Kasda Sidoarjo. Jadi bukan masuk ke dinas kami,’’ pungkas Handoko.Q ach

JAWA TIMUR

6

Selasa Pon 12 AGUSTUS 2014

Buka Kotak Suara, KPU Siap Kirim Dokumen ke MK Jombang, Bhirawa Sejumlah KPU membuka kotak suara Pilpres. KPU Kabupaten Jombang, Senin (11/8) membuka 135 kotak suara dari TPS untuk mendapatkan dokumen yang digunakan sebagai pembanding gugatan kubu PrabowoHatta di Mahkamah Konstitusi. Pembukaan kotak dilakukan dengan menggergaji kunci dengan alasan mempercepat proses.

Dengan disaksikan PPK, Panwaslu Kecamatan, Panwaskab, satu persatu kotak yang sebelumnya telah di pilah KPU, dibuka oleh petugas sekretariat dengan menggunakan mesin pemotong.

Rata rata setiap Desa terdapat 2 kotak TPS yang harus di buka.

“Dokument yang dicari adalah C1 Plano, C7 daftar hadir pemilih, dan AT atau dokument pemilih tambahan (DPKTb),” ujar Ketua KPU Jombang Muhaimin Shofi ditemui disela sela pembukaan kotak suara yang digelar di gedung KPU. Pemohon Tim Prabowo Hatta tambah Atho’illah koordinator Devisi Hukum dan Penindakan mengatakan, tidak mempermasalahkan penghitungan dan hasil rekapitulasi pilpres. Namun dalam gugatan itu, hanya melampirkan adanya kesalahan administrasi terkait jumlah pemilih sah dan tidak sah. “Kita hanya melayani apa yang menjadi gugatan tim Prabowo-Hatta, terutama yang terkait kekeliruan administrasi jumlah suara sah dan tidak sah,” ungkapnya.

Selanjutnya, dokument yang diperlukan tersebut akan segera dikirim ke Jakarta untuk digunakan sebagai bukti pembanding atas tuduhan tim prabowo-Hatta di Mahkamah Konstitusi. ”Dokument C1, AT dan C7 dari dalam kotak suara rencananya akan dikirim paling lambat besuk pagi.Jika hari ini selesai segera kita leges, dan besuk (hari ini, Selasa ) kita kirim ke Jakrata”tambah Atho’illah.

Dalam pembukaan kemarin saksi yang hadir hanya dari pasangan nomor urut 2, sedangkan saksi capres nomor urut 1 tidak hadir tanpa pemberitahuan. ”Semua saksi sudah kita kirim undangan dan pemberitahuan untuk pembukaan kotak suara ini,” tandasnya.

Dalam agenda pembukaan kotak suara kemarin, juga diwarnai aksi demo pendukung Prabowo-Hatta dari ormas kepemudaan Pemuda Pancasila. Puluhan pendukung capres no 1 ini mendapatkan pengawalan ketat dari aparat kepolisian saat akan masuk gedung KPU. Melihat Form C 1 Sementara itu, menindaklanjuti surat edaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, KPUD Kabupaten Tuban, dua hari terakhir telah membuka ratusan kotak suara, yang digunakan untuk Pemilihan Presiden (Pilpres), pada 9 Juli 2014 lalu, guna melihat secara langsung formulir C1.

Dari pantaun Bhirawa, sejumlah pegawai dan staff KPUD Tuban, mengeluarkan kotak suara dari gedung logistik Kabupaten Tuban di. Jl. Wahidin Sudorohusodo dan membuka kembali kota suara tersebut. Dalam sidang di Mahkamah Konstitusi pada 7 agustus kemarin, dari 2082 Tempat Pemilihan Suara (TPS), yang ada di kabupaten Tuban, Sebanyak 871 TPS yang direkomendasikan MK, untuk membuka kotak suara, guna melihat Formulir C1 yang asli.

“Pada tanggal 7 persidangan

KILAS JATIM

DPRD Optimistis Target Prolegda Tuntas Sebelum Purna Tugas Situbondo, Bhirawa Meski masa kerjanya sudah hampir selesai, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Situbondo, tetap optimis dapat merampungkan sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Sesuai data Badan Legislasi (Banleg) DPRD, tahun 2014 in ada sekitar 10 Prolegda atau Program Legislatif Daerah. Dari sejumlah Raperda tersebut sebagian besar merupakan inisiatif DPRD sendiri.

Data yang diperoleh Bhirawa menyebutkan, di antara Raperda inisiatif tersebut, yaitu Raperda Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisonal, Pasar Modern dan toko modern. Selain itu, ada pula dua Perda yang sedang dalam proses revisi yaitu Perda No 14 tahun 2018, tentang Miras serta Perda No 27 tahun 2004, tentang Pelacuran.

Sejumlah kalangan sempat meragukan jika DPRD Kabupaten Situbondo dapat merampungkan semua Prolegda. Pasalnya, beberapa bulan terakhir ini, Kantor DPRD selalu kosong. “Ini karena para wakil rakyak itu kerapkali melakukan kunjungan kerja ke luar daerah,” ungkap salah warga Situbondo kemarin.

Sekretaris DPRD Situbondo, Sofwan Hadi, mengaku, saat ini anggota DPRD sedang bekerja ekstra, untuk menyelesaikan sejumlah Raperda yang sudah masuk prolegda. “Hal itu dilakukan agar mereka tidak memiliki tunggakan setelah purna tugas dalam waktu dekat ini,” ujar mantan Staf Ahli Bupati itu kemarin.

Menurut Sofwan, dari sejumlah Prolegda yang menjadi pembahasan di Kantar DPRD Kabupaten Situbondo, sudah ada beberapa yang siap untuk disahkan melalui Rapat Paripurna.

“Kemungkinan, dalam waktu dekat ada sekitar 4 Raperda yang akan diparipurnakan,” papar mantan Kabag Pemerintahan Pemkab Situbondo itu.Q awi

yang digelar di MK, terkait gugatan yang dilayangkan oleh tim Prabowo – Hatta, disitu MK merekomendasikan dibukanya 871 kotak suara, untuk melihat secara langsung formulir C, yang ada didalam kotak,” kata Kasmuri Ketua KPUD Tuban.

Lebih lanjut diterangkan, terkait gugutan yang dilayangkan tim pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1, kalau jumlah hak pilih tidak sesuai dengan jumlah yang digunakan, dan mereka juga beranggapan ada kejanggalan perihal Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) dan Data Base Kartu Tanda Penduduk (DBKTP).

“Tuntutan mereka di Tuban ada dua poin, yang pertama terkait jumlah hak pilih dan surat suara yang digunakan tidak sesuai, kedua terkait DPKTb dan DBKTP mereka menilai ada kejanggalan, kami selaku penyelenggara, langsung merespon hal tersebut, untuk memberikan jawaban, terkait gugatan yang dilayangkan oleh tim pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden no urut 1,” tambah Kasmuri.

Buka 89 Kotak Suara Sementara itu, KPUD Kabupaten Kediri, membuka sebanyak 89 kotak suara pilpres, Senin (11/ 8) Anggota Komisioner KPUD Kabupaten Kediri Divisi Hukum Sulkim mengatkan Pembukaan logistik ini dilakukan untuk mencari dokumen yang akan dihadirkan dalam sidang sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta. "Pembukaan kotak suara ini kami lakukan untuk mengambil beberapa dokumen, di antaranya form C1 dan C7 serta daftar pemilih khusus tambahan.

Dokumen ini untuk alat bukti yang dihadirkan dalam siding di MK," terangnya.

Menurut Sulkim, kotak suara yang dibuka 89, dari 163 tempat

khoirul huda/bhirawa

Sejumlahpetugas dan sataf KPUD Tuban saat membongkar kotak suara di gudang sesuai rekomendasi MK. pengumutan suara (TPS) yang tersebar di 21 wilayah kecamatan di Kabupaten Kediri. Dalam pembukaan kotak suara ini di jaga ketat dan di saksikan aparat kepolisian, TNI, Panitia Pengawas Pemilihan Umum dan saksi dari kedua tim. “Yang di persoalkan adanya selisih daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) di kabupaten Kediri dengan yang ada di KPU," katanya.

KPUD Kabupaten Kediri juga

ikut tergugat oleh tim hukum Prabowo-Hatta di MK sebab kemenangan pasangan Jokowi-JK dinilai cacat hukum karena ada inidikasi kecurangan, Materi gugatan yang ditujukan kepada KPUD Kabupaten Kediri adalah ketidak sesuaian hasil pilpres lalu.

Sementara Ketua Tim Pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Abdul Roziq mengatakan, pembukaan kotak suara yang dilakukan KPUD Kediri tanpa

persiapan. Pihaknya khawatir dokumen yang dicari belum ketemu hingga sore hari nanti, karena kotak suara berjumlah sangat banyak.

"KPUD tidak melakukan persiapan matang. Seperti pemberian undangan, yang mendadak. Apabila sampai sore hari nanti dokumen yang dicari belum ketemu, kami khawatir tidak berhasil dikirim ke Mahkamah Konstitusi," ungkap Abdu Rozaq.Q rur,hud,mb2

KM Amukti Palapa Kabur, Ratusan Anggaran Rekrut CPNS Baru Warga Masalembu Demo Syahbandar Pemkab Tulungagung Dialihkan Sumenep, Bhirawa Kapal rute Kalianget-Masalembu tidak beroperasi, pasalnya KM Amuksi Palapa yang biasa melayaninya kabur, sementara ratusan calon penumpang terlantar di Pelabuhan Kalianget. Akibatnya, warga Masalembu mendatangi kantor Sahbandar setempat. Mereka menuntut agar kapal berangkat ke Masalembu.

Salah seorang warga Masalembu, Bambang menyatakan, kedatangannya ke kantor Sahbandar untuk memastikan sampai kapan mereka harus tertahan di pelabuhan Kalianget. Sebab, sudah 11 hari tertahan di pelabuhan Kalianget. Padahal, pelayaran rute Kalianget-Kangean sudah berangkat. "Kenapa kapal ke Kangean sudah berangkat, sedangkan ke Masalembu tidak berangkat. Kami sudah 11 hari tertahan di pelabuhan ini," kata Bambang, warga Masalembu, Senin (11/08).

Ia memaparkan, Sahbandar harus lebih adil memberikan ijin pelayaran kapal sehingga tidak hanya ke Kangean, melainkan ke Masalembu juga berangkat, karena ratusan warga sudah lama tertahan di pelabuhan Kalianget. "Kenapa ke Kangean bisa berangkat, sedangkan ke Masalembu tidak bisa berangkat. Sahbandar harus adil memberikan izin. Kami sudah kehabisan bekal disini," tuturnya.

Dia menegaskan, fasilitas penampungan di pelabuhan Kalianget sangat tidak layak, selain tidak ada air, juga sangat sempit dan tidak mampu menampung ratusan warga Masalembu. "Padahal kami mandi, buang air besar dan kecil mem-

sul/bhirawa

Ratusan warga masalembu demo kantor sahbandar karena sudah 11 hari tertahan di Pelabuhan Kalianget. bayar, tidak gratis. Tapi ternyata, airnya masih kurang. Jadi banyak warga yang tidak mandi, lain lagi kebersihan kamar mandi dan kamar tidur suda tidak ada yang mengurus," ungkapnya.

Sementara itu, petugas Sahbandar Kalianget, Fajar Siddik menyatakan, pihaknya telah menyatakan tidak ada larangan kapal untuk beroperasi ke sejumlah Pelabuhan di Kepulauan. Hanya saja, kapal yang biasa melayani Kalianget-Masalembu, KM Amukti Palapa tidak ada di pelabuhan Kalianget. "Tidak ada larangan dari Sahbandar, semuanya sudah bisa berangkat, baik ke Kangean maupun ke Masalembu karena ketinggian ombak maksimal 3 meter, jadi boleh

dilalui kapal," terang Fajar Siddik.

Fajar menegaskan, KM Amukti Palapa yang biasa melayani rute Kalianget-Masalembu lari dan tidak mau beroperasi ke Masalembu, padahal cuaca diperairan Sumenep sudah membaik. "Justru kapal yang biasa melayani ke Masalembu kabur, kami tidak tahu lari kemana, padahal tidak ada larangan dari kami, tergantung kapalnya mau beroperasi atau tidak dan kami tidak bisa memaksanya," urainya.

Menurut Fajar, saat ini, KM Sabuk Nusantara dan KM Asia 1 sudah beroperasi sejak kemarin ke Kepulauan Kangean, sementara yang biasa melayani Kalianget-Masalembu yakni KM Amukti Palapa.Q sul

Tulungagung, Bhirawa DPRD Tulungagung mengalihkan dana yang sedianya digunakan merekrut CPNS baru pada tahun 2014. Pengalihan dana tersebut karena DPRD dan Pemkab setempat sepakat untuk tidak merealisasi pengadaan CPNS baru kendati sudah mendapat kuota dari Pemerintah Pusat.

Anggota Badan Anggaran DPRD Tulungagung, Drs Wiwik Triasmoro, pada Bhirawa, Senin (11/8), mengungkapkan dana pengadaan CPNS baru tidak jadi direalisasikan untuk pelaksanaan rekrutmen CPNS. “Telah ada keputusan menunda perekrutan CPNS baru. Dana Rp 700 juta yang dianggarkan untuk pengadaan CPNS dialihkan untuk yang lainnya,” ujarnya.

Wiwik tidak merinci dana Rp 700 juta yang telah dianggarkan untuk pengadaan CPNS baru tahun 2014 itu dialihkan ke mata anggaran apa. “Ya pasti dialihkan anggarannya,” tukasnya.

Penundaan pelaksanaan rekrutmen CPNS baru tahun 2014, menurut dia, atas inisiatif DPRD Tulungagung. Alasannya, kuota CPNS baru sebanyak 30 orang tidak sebanding dengan biaya pelaksanaan rekrutmen yang dikeluarkan.

“Dengan hanya mendapat 30 orang CPNS baru dari dana Rp 700 juta tentu terbilang jadi sangat mahal.

Dulu dengan biaya yang sama bisa mendapat CPNS ratusan orang,” paparnya.

Alumni Universitas Jember (Unej) ini menyebut kuota 30 orang CPNS baru Pemkab Tulungagung pada tahun 2014 sangatlah sedi-

ikit dibanding dengan dengan kuota yang diterima kementerian. “Sekarang sepertinya yang banyak menerima banyak jatah CPNS baru di kementerian-kementerian.

Sementara daerah-daerah relatif sedikit. Termasuk Tulungagung yang hanya 30 CPNS,” tuturnya.

Pemkab Tulungagung, lanjut dia, sudah berusaha untuk menambah kuota penermaan CPNS baru tidak hanya 30 orang dengan meminta pada Pemerintah Pusat. Namun hasilnya tidak berubah.

Ketika ditanya apakah langkah Pemkab dan DPRD Tulungagung yang tidak melakukan perekrutan CPNS baru 2014 bakal mendapat respon negatif dari Pemerintah Pusat, Wiwik menandaskan apa yang dilakukan Pemkab dan DPRD Tulungagung bukanlah melakukan tindakan penolakan, tetapi meminta untuk ditunda.

“Bukan menolak. Ini menunda saja. Jadi untuk tahun depan bisa lebih banyak lagi untuk merekrut CPNS baru karena ada penambahan tahun ini yang ditunda,” terangnya.

Kepala Badan Kepegawaian daerah (BKD) Pemkab Tulungagung, Indah Karunia Ratri SH MH sampai saat ini belum bisa dikonfirmasi terkait kepastian Pemkab Tulungagung tidak akan melakukan perekrutan CPNS baru tahun 2014. Bhirawa yang coba menghubungi lewat telepon selulernya belum mendapat jawaban.

Sebelumnya, Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo SE MSi, mengisyaratkan untuk tidak mengambil jatah penerimaan CPNS baru yang hanya dijatah 30 orang.Q wed

Ratusan Warga Berebut Sesaji Sembahyang Rebutan Ratusan warga berebut sesaji sembahyang di Klenteng Hok Swie Bio Bojonegoro, Senin (11/8) siang. Acara berlangsung meriah. Ratusan warga yang ingin ngalap berkah ini terpaksa harus menaiki panggung setinggi satu meter tempat diletakkannya sesaji, berdesak-desakan agar mendapatkan aneka sesaji itu, baik ibu-ibu, bapak serta para remaja.

bas/bhirawa

Warga sedang berebut sesaji sembahyang yang dianggap mengalap berkah.

Seorang warga Banjarjo, Munaji (40), mengaku menunggu di lokasi acara berjam-jam sebelum acara dimulai. Bahkan agar bisa mendapatkan banyak dia juga menyiapkan kantung plastik.

“Sejak pagi nunggu di sini, ingin ngambil gunungan yang telah disediakan oleh panitia yang beranekaragam isi sesaji baik jajanan, kaos dan berupa kupon

dorprise,” kata warga Banjarjo.

Ia menambahkan setiap tahun selalu mengikuti sembahyang rebutan. Karena dengan begitu hasil rebutan tersebut untuk dibagikan keluarganya yang dianggap ngalap berkah.

Menurut Ketua TITD Hok Swie Bojonegoro Tan Tjien Hwat, sembahyang arwah ini dilakukan

setiap penanggalan 16 bulan Imlek. Setiap tahun diperingati umat klenteng untuk mendoakan arwah leluhur. “ Leang-leong dan barongsai dikirab keliling kota sebelum sembahyang rebutan," kata Tan Tjien Hwat.

Dijelaskan, sembahyang rebutan ini ditujukan untuk para arwah leluhur umat Tri Dharma yang tidak tahu keberadaan kuburnya. Agar arwahnya tenang dan bahagia, maka sembahyang ini digelar.

Perayaan sembahyang rebutan (botho) tahun ini berlangsung meriah. Ada 37 gunungan yang akan diperebutkan. Selama be-

berapa hari masyarakat dihibur aneka kesenian tradisional seperti wayang kulit, malam kesenian dan barongsai serta leang liong. “Alasannya, karena sembahyang rebutan ini merupakan ritual khusus dan tidak semua orang bisa menggelarnya,” ujarnya.

Tradisi ritual seperti ini selalu menarik perhatian masyarakat Bojonegoro. Meski sembahyang belum dilakukan lokasi sudah dipadati pengunjung yang menyaksikan jalan ritual itu. Namun tidak ketinggalan masyarakat pribumi juga mengikuti sembahyang rebutan.Q bas

JAWA TIMUR

Selasa Pon 12 AGUSTUS 2014

KILAS JATIM

Nasdem Desak KPU Sikapi Putusan MK Sampang, Bhirawa Pasca putusan Mahkamah Kontitusi (MK) terhadap hitung ulang pileg 2014 di Sampang, menjadi alasan badan pemenagan pileg dari partai Nasdem, beberapa waktu lalu, mendesak KPU untuk segera melaksanakan putusan MK yang bersifat final tersebut.

Ir Puji Raharjo Msi, selaku badan pemenangan pileg dari partai Nasdem Sampang menjelaskan, putusan MK terhadap hitung ulang pileg di Kabupaten Sampang sudah jelas dengan partai Nasdem sebagai penggugat di MK, adapun amar putusan MK yakni membatalkan keputusan KPU nomor 411/kps/ KPU/2014 tentang penetapan hasil pemilu legislative tanggal 9 mei 2014.

Dari penghitungan ulang yang dilaksanakan tanggal 6-7 Juli 2014 tersebut menghasilkan perubahan perolehan kursi dari Partai Nasdem dan Partai Bulan Bintang (PBB) di daerah pemilihan (Dapil) dua di Kabupaten Sampang. “Jika pada hasil hitungan Pileg 9 April 2014 awalnya, Parai Nasdem tidak memperoleh kursi dari dapil dua, dalam hasil hitung ulang 6-7 Juli 2014 menghasilkan suara satu kursi,” kata dia.

Sementara PBB yang sebelumnya mendapat satu kursi dari dapil dua, namun dari hasil hitung ulang tidak mendapatkan kursi. “Oleh sebab itu, dari putusan MK ini, kami berharap semua pihak harus legowo dan menerimanya, sehingga KPU harus segera melakukan rapat pleno guna menindaklanjuti putusan MK yang membatalkan putusan KPU sebelumnya, sebelum pelantikan anggota DPR yang tinggal hitungan hari ini,” tambahnya.

Sementara ketua KPUD Sampang Syamsul Muarif di tempat terpisah, menegaskan bahwa putusan MK terhadap hitung ulang Pileg sudah turun terhadap daerha pemilihan dua di Kabupaten Sampang, KPU berjanji dalam waktu dekat akan segera melakukan rapat pleno untuk menindaklanjuti putusan MK tersebut.terangnya.Q lis

Kejari Blitar Periksa Dugaan Korupsi RSUD Ngudi Waluyo Kabupaten Blitar, Bhirawa Kejaksaan Negeri (Kejari) Blitar Mulai melakukan pemeriksaan kasus dugaan korupsi dana Jaminan Persalian (Jampersal), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi.

Pemeriksaan dilakukan Kejaksaan Negeri Blitar mulai pada Jumat (8/8) kemarin dengan memanggil secara resmi Direktur RSUD Ngudi Waluyo Wlingi untuk dimintai keterangan dugaan korupsi yang sebelumnya dilaporkan Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK) Blitar, dimana sebelumnya secara resmi KRPK Blitar telah melaporkan ke Kejaksaan Negeri Blitar bahwa selama tahun 2011, 2012 dan 2013 ada indikasi korupsi dari dana Jampersal, Jamkesda dan Jamkesmas dengan kerugian negara sebesar Rp 770 juta.

Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Blitar Blitar, Yudi Istiono membenarkan informasi tentang pihaknya mulai melakukan pemeriksaan terkait laporan dari LSM KRPK Blitar tersebut. Pemeriksaan dimulai pukul 09,00 WIB dan untuk selanjutnya penyidik akan terus melanjutkan pemeriksaan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. “Mulai Jumat kemarin telah kami lakukan pemeriksaan terhadap dugaan kasus korupsi dana Jampersal, Jamkesda dan Jamkesmas,” kata Yudi Istiono.

Sementara ketika dikonfirmasi melalui telepon Direktur RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, dr. Loekqijana juga membenarkan jika pihaknya dipanggil Kejaksaan Negeri Blitar atas dugaan korupsi dana Jampersal, Jamkesda dan Jamkesmas.

Menurut Loekqijana dalam pemeriksaan tersebut pihaknya sudah memberikan keterangan yang diminta Kejaksaan terkait pelaksanaan program Jamkesda, Jampersal dan Jamkesmas tahun 2011 sampai dengan 2013.Q htn

7

Ormas dan OKP Jember Tolak ISIS Jember, Bhirawa Puluhan massa anggota organisasi Kepemudaan dan Ormas yang ada di Jember, menggelar aksi turun ke jalan, Senin (11/8).

Aksi mereka sebagai bentuk pernyataan sikap terhadap dugaan merebaknya faham Islam radikal di Indonesia, yang dibawa organisasi Isalamic State Of Iraq and Syria (ISIS).

Mereka menggelar aksi damai di depan Kantor Pemkab dan di Gedung DPRD Jember.

Dalam aksinya itu, puluhan massa dari Pemuda Pancasila, Pemuda Panca Marga, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Forum Komunikasi

Putra-Putri Purnawirawan TNI-Polri (FKPPI) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) ini, melakukan orasi sekaligus membentangkan poster berisi kecaman atas keberadaan organisasi, yang dinilai dapat memecah

persatuaan dan kesatuaan bangsa itu.

Dalam aksinya, mereka juga menuntut agar Pemkab, DPRD dan Aparat kepolisiaan bersikap pro-aktif, dalam mengantisipasi ancaman faham organisasi ISIS, yang sangat berpotensi berkembang di wilayah Kabupaten Jember.

"Keberadaan ISIS telah menjadi ancaman nyata bagi persatuaan dan kesatuaan bangsa. Sehingga, perlu ketegasaan sikap dari pemerintah dan masyarakat, untuk memerangi keberadaan organisasi

ini," ujar Ketua Pemuda Pancasila Kabupaten Jember, Abdul Arif Ismail.

Menurutnya, NKRI harga mati, dan penolakan terhadap ISIS di Jember merupakan komitmen bersama seluruh pemuda dan tokoh agama Kabupaten Jember. Dengan aksi ini, diharapkan mampu memberikan pencerahan dan informasi kepada masyarakat serta direspon cepat oleh Pemkab, Dewan dan aparat kepolisian. "Kami meminta agar Pemberintah dan aparat yang

ada di Jember segera melakukan antisipasi secara dini terhadap gerakan dan paham ISIS di Jember," pintanya.

Usai menggelar aksi di depan Kantor Pemkab Jember, massa selanjutnya bergerak mendatanggi Gedung DPRD Kabupaten Jember, untuk menyerukan tuntutan serupa.

Puluhan personel kepolisiaan dari Polres Jember, diterjunkan untuk mengawal dan mengamankan aksi ini, hinggga berakhir dengan tertib dan damai.Q efi

Tiga Kecamatan Krisis Air Bersih

sudarno/bhirawa

Bupati Madiun, H. Muhtarom, S.Sos telah berhasil menjaring ikan gurami hasil dari pembudidayakan ikan gurami oleh petani.

Bojonegoro, Bhirawa Musim kemarau tiba, di Bojonegoro mulai mengalami krisis air bersih. Hal itu terjadi di tiga desa pada tiga kecamatan di Kabupaten Bojonegoro. Akibat kemarau, banyak sumur warga yang mulai mengering. Kepala Disnakertransos Bojonegoro, Adi Wicaksono mengatakan, krisis air di Bojonegoro terus meluas.

Jika sampai hari ini, jumlah desa yang tersebar di tiga kecamtan telah didroping air bersih. ”Tiga desa tersebut yakni Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander, Desa Megalih kecamatan Kepohbaru dan Wedoro kecamatan Sugihwaras,” ujar keepal Disnakertransos kepada Bhirawa, Senin (11/ 8).

Adapun untuk pendropingan air bersih sampai saat ini masih terus dilakukan pendropingan sesuai permintaan dari masyarakat. Terhitung hingga saat ini kurang lebih sebanyak 25 tangki air bersih ke

desa-desa yang dilanda kekeringan. “Nantinya secara bertahap seluruh desa yang wilayahnya kekeringan akan mendapat guyuran air bersih,” tandsanya.

Pendropingan air bersih dilakukan setiap harinya kurang lebih mencapai 1-2 tangki dengan menggunakan 1 armada. Kendaran tangki berkapasitas 5 ribu litir air bersih bekerjasama dengan PDAM. Sementara Ngadimin (39) warga Kampungbaru Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Bojonegoro, mengaku sedikit lega karena terbantu air bersih dari pemkab setempat.

“Mengantri air bersih untuk keperluan Mandi, masak dan mencuci, Warga disini hnaya mengandalkan sumber yanga ada,” ujarnya.

Dukuh Kampungbaru ini setiap tahunya menjadi langganan kesulitan air saat musim kemarau, dan sumur sumur di desa mereka sudah sulit mengeluarkan air sejak hampir dua minggu.Q bas

Petani Harus Berwawasan Bisnis Madiun, Bhirawa Bupati Madiun H. Muhtarom, S.Sos secara resmi membuka Gebyar Gapoktan Kabupaten Madiun Tahun 29014, di kantor Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Madiun, Senin (11/8). Kegiatan ini sekligus untuk memeriahkan pelaksanaan Hari Jadi ke 446 Kabupaten Madiun Tahun 2014 ini.

Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kabupaten Madiun Ir. Edy Bintarjo, MM melaporkan maksud dan tujuan diselenggarakan kagiatan ini adalah untuk mengembangkan Jiwa Agribisnis para petani di Kab. Madiun melalui, pengembangan Budidaya kakao dan Budidaya Ikan Gurami, Pengembangan pertanian, Pengembangan Kudapan.

Untuk diketahui, peningkatan produktivitas tanaman Kakao dan Penggantian Varietas. Untuk jenis Varietas dari Lindak yang harganya hanya Rp28.000/Kg kini diganti dengan Varietas Mulia yang harganya mencapai Rp60.000/kg. Luas lahan Kakao di Kab. Madiun menapai 5.281 Ha dengan hasil produksi 548 ton. Sedangkan untuk budidaya Ikan Gurami Luas ikan darat 83,5 Ha dengan

produksi mencapai 2.735 ton. Konsumsi ikan percapita 11,01 Kg. Sementara, Bupati Madiun H. Muhtarom, S.Sos dalam sambutannya mengatakan, Petani Kab. Madiun harus lebih diberdayakan, petani yang saat ini masih tradisional harus mempunyai wawasan bisnis. Petani janagn langsung menjual hasil panennya, tetapi diupayakan untuk menjual dalam bentuk olahan sehingga mempunyai nilai tambah yang mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga.

“Contoh, saat ini Kelompok Wanita Tani Kab. Madiun juga telah mampu mengolah katul menjadi es cream, Ketela menjadi brownis ketela, dan masih banyak lagi produk keu lain yang berbahan baku dari hasil bumi kita,”papar Bupati Muhtarom memberikan contoh.

Kepada para petugas pertanian Bupati Madiun juga mengingatkan, saat ini petani yang masih tradisional hendaknya jangan diberikan teori yang ndakik-ndakik. Karena mereka tidak siap menerima informasi seperti itu.Q dar

bas/bhirawa

Krisis air bersih, warga saat mengantri air bersih bantuan dari pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Tujuh Kecamatan Rawan Kekeringan Tuban, Bhirawa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban, melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat, telah menyiapkan sedikitnya 1,4 juta liter air untuk menyongsong kekeringan yang diprediksi terjadi mulai pertengahan Agustus 2014 ini.

Hal ini sperti yang disam-

pikan oleh Kepala BPBD Tuban, Drs. Joko Ludiyono,M.Si saat dikonfirmasi Bhirawa (11/ 8) mengatakan, dari hasil pemetaan kekeringan di Tuban ada 34 desa yang tersebar di 7 kecamatan menjadi lokasi rawan kekeringan.

Kecamatan tersebut meliputi Kecamatan Montong, Kecamatan Kenduruan, Ke-

camatan Senori, Kecamatan Singgahan, Kecamatan Semanding, Kecamatan Grabagan, dan Kecamatan Kerek.

“Sementara ada 36 desa di 7 kecamatan menjadi potensi kekeringan, dan lokasi ini memang langanan kekeringan disaat musim kemarau” kata Joko Ludiyono.

Dengan data tersebut, di-

butuhkan setidaknya 666 rit air. Karena satu rit air mempunyai kapasitas 2.200 liter, maka total kebutuhan air bersih adalah 1.465.200 liter.

Untuk mencukupi kebutuhan air ini, BPBD juga akan bekerja sama dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan juga Dinas Pengerjaan Umum (PU).

Mantan Camat Widang ini jugfa menjelaskan, kalau musim kering di Kabupaten Tuban diperkirakan terjadi pada pertengahan bulan Agustus ini sampai Oktober 2014 mendatang. Untuk itu, Bupati Tuban juga sudah melakukan antisipasi dengan menandatangani Surat Keputusan (SK) siaga bencana kekeringan.Q hud

Terhimpit Ekonomi, Nelayan Nekat Melaut Meski Jiwa Nelayan Terancam Dihantam Gelombang Ribuan nelayan Pantai Sendangbiru, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, hampir satu bulan terakhir ini tidak melaut akibat gelombang laut tinggi di wilayah Pantai Malang Selatan. Namun, sebagian nelayan pantai setempat, pada Senin (11/8) pagi, memaksakan untuk melaut meski akan menghadapi ancaman terjangan gelombang laut yang kini mencapai 3-4 meter.

Mereka nekat melaut, kata Kepala Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, kabupaten setempat, Senin (11/ 8), kepada Bhirawa, karena tuntutan kebutuhan ekonomi sehingga mengharuskan mereka menerjang gelombang laut yang kini masih tinggi, yang disertai angin kencang. Sedangkan dari jumlah nelayan sebanyak 3.400 orang, ada 1.360 nelayan yang memberanikan diri melaut untuk mencari ikan. “Nelayan nekat melaut, yang tak lain terdesak karena tuntutan kebutuhan ekonomi,” terangnya.

Padahal, ia melanjutkan, dirinya sudah memperingatkan pada nelayan agar tidak nekat melaut, sebab akan membahayakan keselamatan jiwa nelayan. Karena kecepatan angin di wilayah pesisir Pantai Malang Selatan mencapai 30 knot, yang ditambah adanya gelombang air laut masih sangat tinggi. Sementara, nelayan yang memaksakan melaut mayoritas menggunakan jenis kapal sekoci.

“Nelayan tidak memiliki pilihan pekerjaan selain berprofesi sebagai nelayan, sehingga dengan terpaksa mempertaruhkan kese-

lamatan jiwanya saat melaut dengan menerjang ombak yang mencapai 3-4 meter. Resiko yang paling utama dihadapi para nelayan saat melaut tersebut yaitu kapal akan pecah karena dihantam ombak terus-menerus,” papar Sudarsono.

Selain terancam kapal nelayan berpotensi pecah di tengah laut, jelas dia, mereka juga akan mengalmi tekor. Hal itu disebabkan, biaya operasional tidak sebanding dengan hasil tangkapan ikan. Ditegaskan Sudarsono, biaya operasional melaut pada cuaca ekstrim seperti sekarang ini mencapai angka Rp10 juta.

Sedangkan hasil tangkap ikan tuna hanya Rp10 juta, bahkan ada yang hanya mendapatkan Rp 8 juta sampai dengan Rp 6 juta.

Meski, nelayan dibantu dengan kenaikan ikan tuna hingga mencapai Rp 38 ribu per kilogram (kg)-nya, namun pendapatan

mereka pas-pasan. Karena hasil tangkapan ikan tuna kurang optimal, yang disebabkan gelombang laut tinggi yang disertai angin kencang.

Sementara itu, salah satu pedagang ikan laut di Pasar Tumpang, Desa Tumpang, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang Widodo mengatakan, dengan berhentinya para nelayan Pantai Sendangbiru selama sebulan terakhir ini, hal itu berdampak pada pasokan ikan laut berkurang hingga 50 persen. Sehingga menyebabkan harga ikan laut melambung tinggi di pasaran. “Seperti ikan tuna sebelumnya Rp 18 ribuRp 20 ribu per kg, kini kami jual dengan harga Rp 38 ribu hingga Rp 40 per kg,” terangnya.

Sedangkan untuk mendapatkan ikan laut, kata dia, dirinya harus mendatangkan ikan dari luar Kabupaten Malang, itu kami lakukan untuk memenuhi lang-

cyn/Bhirawa

Nelayan Pantai Sendangbiru saat melakukan aktivitas melaut meski terancam dihamtam gelombang laut tinggi. ganan. Meski harganya mahal, tapi kami bisa memenuhi pelanggan, agar pelanggan tidak lari ke penjual yang lainnya. Untuk itu, kami berharap agar secepatnya

cuaca ekstrem di wilayah Pantai Malang Selatan bisa kembali normal, sehingga mudah untuk mendapatkan dagangan ikan laut.Q cyn

EKONOMI - BISNIS

8 Kurs JUAL

BELI

USD

11,806.00

11,688.00

SGD

9,478.92

9,376.65

EUR

15,844.83

15,684.13

JPY

11,497.86

11,380.72

GBP

19,865.96

19,662.72

Sumber: Bank Indonesia (11 AGUSTUS 2014)

RAGAM EKBIS

Gandeng Pengusaha Ritel, Mitratani Perkuat Pasar Lokal Surabaya, Bhirawa Produsen agribisnis di Jatim, PT Mitratani Dua Tujuh, terus memperkuat pasar lokal untuk pemasaran berbagai produk bumbu dan sayuran siap saji melalui jaringan ritel modern yang tersebar di berbagai daerah. Direktur PT Mitratani Dua Tujuh, Wasis Pramono, ketika dihubungi dari Surabaya, Senin (11/8), mengemukakan sekitar 800 kilogram produk kedelai edamame perusahaannya didistribusikan ke jaringan ritel modern Seven Eleven yang mempunyai 140 outlet di sejumlah kota besar pada setiap pekan.

“Kami juga sudah menyuplai produk ke jaringan ritel modern lainnya melalui distributor. Hingga saat ini, kami memiliki sekitar 20 mitra konsumen besar di Indonesia,” katanya. Untuk pasar lokal, salah satu anak perusahaan PT Perkebunan Nusantara X (Persero) itu, menargetkan penjualan kedelai edamame sebanyak 1.000 ton pada tahun ini, naik dibanding realisasi tahun 2013 sejumlah 623 ton. “Fokus kami memang masih ekspor, karena permintaan sayuran dengan standar bagus di luar negeri memang cukup tinggi,” ujar Wasis.

Pasar ekspor utama produk sayuran Mitratani adalah Jepang, selain juga sejumlah negara di Eropa dan Timur Tengah.

Tahun ini, perusahaan menargetkan ekspor sekitar 6.700 ton produk edamame dan 1.500 ton komoditas okra, dengan proyeksi pendapatan lebih kurang Rp130 miliar.

Mitratani Dua Tujuh yang berpusat di Jember, Jawa Timur, memproduksi 39 produk bumbu dan sayuran siap saji, mulai dari bumbu rendang, sup, cap cay, hingga sambal goreng. Bumbu dan sayur beku itu khusus dipasarkan ke perusahaan pertambangan yang terletak di pedalaman dan lepas pantai untuk konsumsi ribuan karyawannya. Q ma,ant

Selasa Pon, 12 AGUSTUS 2014

Gubernur Siap Fasilitasi Industri IT Solusi Hadapi AFTA Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo siap mendukung dan memfasilitasi industri teknologi informasi (TI) diJatim. Dukungan tersebut disampaikannya saat menerima Jatim IT Creative Community (Komunitas TI Jatim), di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (11/8).

Pada kesempatan itu, para anggota komunitas TI Jatim yang dipimpin Dalu Nuzlul Kirom menyampaikan masukan dan saran mengenai masalah dalam perkembangan industri TI ke depan. Salah satu permasalahan yang cukup miris adalah banyaknya talenta-talenta berbakat yang ahli TI di Jatim yang lebih tertarik bekerja di luar Jatim.

Dalu mengatakan, kondisi tersebut disebabkan minimnya dukungan dan fasilitas yang ada di Jatim sehingga orang-orang berbakat tersebut memililh untuk bekerja di tempat yang lebih menjanjikan serta lebih menghargai karya mereka, seperti di Jakarta dan luar negeri. “Ini sangat disayangkan, Jatim memiliki talentatalenta TI yang hebat. Tapi banyak yang mencari nafkah keluar Jatim karena tawarannya lebih menjanjikan” katanya.

Hal itu diperparah dengan mindset masyarakat yang menganggap bahwa karya TI tidak memiliki nilai jual tinggi dan bukan merupakan intelectual property. “Masyarakat mengangggap karya TI bernilai murah, ini karena banyak karya TI bajakan yang beredar di pasaran. Contohnya harga per keping CD game playstation 2 bajakan yang dijual hanya Rp10.000, padahal CD originalnya harganya jauh diatas itu” ujarnya.

“Selain itu, minimnya fasililtas untuk tempat berkumpul anggota, juga menjadi salah satu alasan mereka lebih memilih bekerja keluar Jatim. Kami punya mimpi untuk memiliki basecamp sendiri, bisa bekerja sama dengan pemerintah dan menjadikan Jatim sebagai pusat Industri TI di Indonesia” lanjutnya.

Menanggapi hal tersebut, Pakde Karwo—sapaan akrab Gubernur

Soekarwo, mengatakan, pihaknya siap mendukung dan memfasilitasi industri TI. “Kami siap mendukung sepenuhnya, sebab TI juga menjadi bagian penting dari persiapan Jatim dalam menghadapi Asean Free Trade Area (AFTA) pada 2015,” katanya.

Pakde Karwo mengatakan, TI menjadi solusi paling tepat untuk mendukung pembangunan infrastruktur serta menunjuang sistem perdagangan di era AFTA. Ia mencontohkan, pembangunan pelabuhan internasional Teluk Lamong selesai, sistem berbasis TI tentu dibutuhkan untuk mengatur agar arus lalu lintas kapal yang masuk dan keluar pelabuhan dapat berjalan secara efektif, efisien dan lancar.

Sebagai langkah awal kerjasama dengan komunitas TI, Pakde Karwo minta Dalu beserta para anggotanya untuk menyusun list kebutuhan dan program kerja yang ingin dikerjasamakan dengan Pemprov.

“Termasuk basecamp, kami

akan dukung anda untuk memiliki basecamp sendiri, jadi para anggotanya akan lebih sering berkumpul dan bertambah banyak, sehingga lahir talenta-talenta baru di Jatim,” tuturnya.

Untuk memudahkan kerjasama, Pakde Karwo juga minta Dalu untuk membentuk badan usaha yang legalitasnya resmi, seperti koperasi atau asosiasi.

“Sedangkan untuk masalah permodalan, anda dapat bekerjasama dengan Bank UMKM yang memang khusus dibentuk untuk memfasilitasi pengusaha kecil dan menengah,” katanya.

Salah satu bentuk nyata kerjasama terdekat, Pakde Karwo juga mengajak komunitas TI untuk memamerkan karya-karyanya saat hari ulang tahun Pemprov pada 12 Oktober mendatang. “Silahkan anda pamerkan karyakarya anda, sebab acara HUT Pemprov mendatang akan dihadiri oleh tamu-tamu serta pengusaha dari seluruh Indonesia,” tutupnya. Q iib

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo memberikan pengarahan kepada anggota Jatim IT Creative Community di Gedung Negara Grahadi.

KEHILANGAN SURABAYA STNK HILANG an wiwin arsiatin, jl pakis gunung 1/121 sby, spd mtr Honda NOPOL L 5339 WD, NOKA MH1JBC1199K467386, NOSIN JBC1E1464433.

No.1142/IMB/BI-II/2014

TULUNGAGUNG KEHILANGAN BPKB, Suzuki Smash, th. 2014, AG2059TS, a/n. Muhadjir, Ds. Banjarejo, Rejotangan-T.Agung No.1143/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Suzuki, th. 2012, Hitam, AG4686OK, a/n. Bibit, Ds. Serut, Boyolangu-T.Agung No.1144/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Yamaha, th. 2012, Merah, AG3566OJ, a/n. Luluk Yolanda, Ds. Ringinpitu, Kedungwaru-T.Agung No.1145/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2011, Merah, AG6304RB, a/n. Biyanto, Ds. Batangsaren, Kauman-T.Agung No.1146/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2012, AG5695OK, a/n.

Suhartanto, Ds. Beji, Boyolangu-T.Agung No.1147/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2006, Hitam, AG2213SF, a/n. Sunaryo, Ds. Ngebong, Pakel-T.Agung No.1148/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Yamaha, th. 2012, AG3852OM, a/ n. Zein/Rosyid, Jl KH Agus Salim 55, RT/RW : 02/05, Kel. Kenayan-T.Agung No.1149/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, YamahaVEGA R, th. 2007, Hitam, AG6230SS, a/n. Anis Nuraini, Ds. Bono, Boyolangu-T.Agung No.1150/IMB/BI-II/2014

SITUBONDO HILANG BPKB no.5402812J a/n Endang Setyowati, Jl. Basuki Rahmad rw 12/03, Kel. Mimbaan, Kec. Panji, Situbondo.

No.1151/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 5710 EY, a/n Bank BRI, Kel, Dawuhan rw 00/00, No. 123, Kec. Kota Situbondo.

No.1152/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 5944 EI, a/n Endang Setyowati, Kel. Mimbaan rw 12/03, Kec. Panji, Situbondo.

No.1153/IMB/BI-II/2014

trie diana/bhirawa

AGI Desak Pemerintah Kendalikan Stok Gula Surabaya, Bhirawa Senior Advisor Asosiasi Gula Indonesia (AGI) Adig Suwandi mengemukakan pemerintah seharusnya lebih intensif dalam melakukan pengendalian stok di pasar agar harga gula lokal bisa lebih bagus dan menguntungkan petani maupun produsen. “Harga gula akan bagus jika barang yang ditawarkan di pasar jumlahnya lebih sedikit dibanding permintaan. Oleh karena itu, kuncinya ada pada pengendalian stok, termasuk mencegah rembesan gula rafinasi ke pasar eceran,” kata Adig Suwandi di Surabaya, Senin (11/8).

Ia mengatakan hal itu menanggapi keputusan pemerintah menaikkan harga patokan petani (HPP) gula kristal putih, dari Rp8.250 menjadi Rp8.500 per kilogram yang diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/ 8/2014. Kendati ada penetapan HPP, lanjut Adig, harga riil tetap diserahkan pada mekanisme pasar melalui proses lelang atau tender. “Namun, HPP itu setidaknya bisa menjadi acuan bagi pedagang saat melakukan penawaran harga pada proses lelang, sehingga diharapkan harga penawaran tidak lebih rendah dari Rp8.500 per kilogram,” tambah mantan sekretaris perusahaan PTPN XI (Persero) itu.

Adig juga mengingatkan perlunya penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang ter-

bukti memperdagangkan gula rafinasi tidak sesuai peruntukannya (industri makanan dan minuman) atau ke pasar eceran, sehingga mengakibatkan harga gula lokal anjlok.

“Penyebab anjloknya harga gula pada awal musim giling hingga beberapa pekan terakhir, salah satunya karena masih banyaknya gula rafinasi yang beredar di pasar bebas.

Selain juga stok gula hasil giling 2013 yang masih melimpah dan belum terjual,” ujarnya. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan kenaikan besaran HPP gula bertujuan meningkatkan insentif kepada petani agar lebih bersemangat untuk menanam tebu, sehingga kesejahteraan

dan pendapatannya dapat lebih meningkat.

“Namun demikian, HPP bukan satu-satunya instrumen yang dapat mendukung kesejahteraan petani gula, peningkatan rendemen dan revitalisasi pabrik gula menjadi hal yang tidak kalah penting dalam meningkatkan produktivitas guna mendukung kemajuan industri gula dalam negeri dan kesejahteraan petani,” ujar Lutfi.

Selain menetapkan HPP, pamerintah melalui Surat Menteri Perdagangan Nomor 915/M-DAG/SD/8/2014 tanggal 8 Agustus 2014, juga memberikan instruksi kepada 11 importir/produsen gula kristal rafinasi. Q ma, ant

dok/bhirawa

Pemerintah seharusnya lebih intensif dalam melakukan pengendalian stok di pasar agar harga gula lokal bisa lebih bagus dan menguntungkan petani maupun produsen.

Pemkab Banyuwangi Targetkan Produksi Ikan 76 Ribu Ton Banyuwangi, Bhirawa Nelayan di Kabupaten Banyuwangi tahun ini diharapkan merealisasikan target kenaikan produktivitas sektor perikanan. Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Banyuwangi menargetkan produktivitas perikanan sebesar 76 ribu ton pada 2014. Kenaikan itu diupayakan dengan memperluas area tangkapan di lautan lepas Samudera Hindia.

Pasalnya, nelayan Banyuwangi yang mayoritas bermukin di Kecamatan Muncar, semakin sulit memperoleh ikan di Selat Bali dan perairan sekitarnya. “Khususnya ikan lamuru. Ikan ini sekarang sulit ditemukan di Selat Bali,” kata Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Banyuwangi, Pujo Hartanto kepada Bhirawa, Senin (11/8).

Pihaknya mensinyalir kerusakan terumbu karang dan minimnya upaya konservasi biota laut merupakan pemicu sulitnya mendapatkan ikan lamuru di Selat Bali. Target produktivitas perikanan itu naik dibanding realisasi tahun 2013 sebesar 72 ribu ton ikan. Dari jumlah itu, kontribusi ikan tangkap sebesar 49 ribu ton dan sisanya hasil ikan budidaya.

Pada tahun 2012, kata Pujo, produktivitas perikanan Kabupaten Banyuwangi sebanyak 66 ribu ton, terdiri atas ikan tangkap menyumbang 42 ribu ton dan sisanya hasil ikan budidaya. “Tahun ini, targetnya 76 ribu ton ikan, seiring daerah tangkapan diperluas ke lautan selatan,” ujarnya.

Dinas mencatat, kini nelayan di Banyuwangi mencapai 25 ribu orang. Sebanyak 80 persen nelayan masih terkonsentrasi di Kecamatan Muncar yang menjadi lumbung penghasil ikan tangkap. Sisanya tersebar di Pancer, Grajagan, Wongsorejo dan sejumlah daerah pesisir lain. Perairan lepas Banyuwangi, kata Pujo, masih menyimpan potensi perikanan yang berlimpah, seperti ikan lamuru, tongkol dan layang.

Melihat potensi ini, Pujo mengaku keberatan bila nelayan di Banyuwangi terimbas pembatasan solar bagi nelayan. Dalihnya, aturan itu menyulitkan nelayan saat musim puncak tangkapan ikan sekaligus berpotensi menghambat realisasi target produktivitas sektor perikanan Banyuwangi. Padahal mayoritas nelayan masih menggantungkan bahan bakar solar bersubsidi saat melaut. Selain itu, semua nelayan tradisional Banyuwangi termasuk kategori nelayan kecil yang menggunakan kapal Q mb5 berbobot dibawah 30 Gross Tonage (GT).Q

Kiat Perhotelan Memperingati Hari Kemerdekaan

Sediakan Menu Makanan dan Permainan Tradisional Memeriahkan Hari Kemerdekaan 17 Agustus beberapa perhotelan di Surabaya sudah menyiapkan berbagai paket maupun promo untuk menarik pengunjung. Seperti Sheraton Surabaya Hotel & Towers yang siap meramaikan hari Kemerdekaan dengan tema “ Independent Day Branch”.

achmad tauriq/bhirawa

Masakan tradisional nasi kuning bakal menjadi salahsatu menu yang disajikan Sheraton Surabaya Hotel & Towers.

“Jadi untuk turut serta meramaikan hari Kemerdekaan kami sudah mensiapkan berbagai paket yang menarik yakni sajian makanan khas tradisional seperti nasi kuning, nasi rendang dan lainnya yang bisa dinikmati mulai pukul 11 siang hingga 3 sore,” ungkap Marketing Communication Executive, Sheraton Surabaya Hotel & Towers-Amanda Dianova, Senin (11/8).

Selain menyediakan makanan khas tradisional pihak Sheraton

Surabaya juga mengajak para tamu untuk mengikuti berbagai lomba yang dipersiapkan seperti lomba balap karung, lomba kelereng, makan krupuk serta lomba lainnya. “Berbeda dengan tahun lalu, sebelumnya kami tidak pernah mengadakan perlombaan seperti ini tapi hanya menyediakan menu makanan saja, tapi untuk itu tahun ini kami ingin berbeda dengan memanjakan para tamu khususnya bagi anak-anak.

Jadi bagi orang tua bisa menung-

gu anaknya yang mengikuti lomba sambil menikmati masakan tradisional,” ujarnya.

Sedangkan perlombaan yang digelar Sheraton ini juga untuk menunjukkan ke generasi saat ini agar turut melestarikan permainan tradisional. “Anak-anak saat ini lebih menyukai permainan yang ada handphone, tablet maupun di laptop. Nah, di moment inilah kita selain melestarikan permainan tradisional juga sekaligus memperkenalkan kepada anak-anak jaman sekarang,” katanya.

Sementara di Hotel Ibis Surabaya City Center akan menggelar upacara bendera di depan lobby hotel tepat 17 Agustus mendatang. “Sementara ini kami masih

belum ada paket maupun promo yang berhubungan dengan hari Kemerdekaan Republik Indonesia, tapi kami memiliki hal yang berbeda dengan hotel lainnya yakni menggelar upacara bendera di lobby hotel,” pungkas Executive Secretary & Publik Relations Hotel Ibis Surabaya City CenterMona Cellyda Rista Hollandari.

Akan tetapi untuk mengawali hari Kemedekaan pihaknya telah melaunching musik akustik yang bisa dinikmati para tamu setiap hari Rabu dan Kamis. “Selain melaunching musik akuistik kami juga telah menyediakan promo iga bakar yang bisa dinikmati hanya dengan harga Rp 70 ribu,” jelasnya. Q riq

Selasa Pon 12 AGUSTUS 2014

LINTASAN

PB Forki Gelar Kabaddi Peringati HUT RI Denpasar, Bhirawa Pengurus Besar Federasi Olahraga Kabaddi Indonesia (PB FOKSI) akan menggelar kejuaraan kabaddi di internal Korem 163/Wirasatya, sebagai salah satu kegiatan untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-69 Kemerdekaan RI di lapangan Korem Denpasar, 12-13 Agustus 2014.

"Kejuaraan ini pertama kalinya digelar di Bali dan Indonesia, khususnya dalam rangka memperingati HUT ke-69 Kemerdekaan RI yang diselenggarakan oleh Internal Korem 163/Wirasatya," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PB FOKSI, Ida Bagus Antara di Denpasar, Senin.

Ia mengatakan dalam kejuaraan tersebut akan mempertandingkan cabor kabaddi di nomor beach yang diikuti sebanyak 24 tim dari jajaran Korem 163/Wirasatya seperti Kodim atau Koramil kabupaten/kota di Bali.

"Dipilihnya nomer beach kabaddi tersebut karena nomor itu menggunakan sistim pertandingan yang sangat sederhana, mudah dilakukan, serta mudah juga bagi wasit untuk memimpin dalam pertandingan itu," ujarnya.

Antara menuturkan kejuaraan tersebut didukungan penuh oleh Pangdam IX/ Udayana saat melakukan "audiensi" kabaddi beberapa waktu lalu itu.

Pada kejuaraan tersebut, pihaknya menurunkan 10 wasit yang berasal dari atlet kabaddi Indonesia untuk mememimpin pertandingan tersebut.

"Mereka berpengalaman bertanding ke luar negeri seperti India, Thailand, Jepang, Vietnam dan Taiwan," ujarnya.Q ant

Perayaan Hut ke-27 Arema di Pantai Balekambang Malang, Bhirawa Perayaan HUT ke-27 tim Arema Cronus Indonesia dipusatkan di Pantai Balekambang, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, Jawa Timur, yang diawali dengan konvoi kendaraan suporter dari kantor Arema menuju pantai tersebut.

General Manajer Arema Ruddy Widodo di Malang, Senin, mengatakan, selain dihibur sejumlah artis lokal dan ibu kota selama 27 jam, Aremania yang hadir di Pantai Balekambang juga akan saling lempar tepung berwarna biru sebagai simbol kebersamaan.

“Usia ke-27 merupakan usia yang sudah cukup dewasa dan diharapkan secara finansial mampu membiayai diri sendiri. Artinya, dalam mengarungi kompetisi tidak lagi kekurangan anggaran, seperti pada awal-awal berdiri, bahkan suporter rela mencari dana demi keberlangsungan kompetisi tim kesayangannya,” kata Ruddy.

Salah seorang pendiri Arema, Ovan Tobing, mengatakan perjuangan Arema untuk menjadi seperti sekarang cukup berat, namun dengan kerja keras seluruh pengurus tim, pendiri maupun Aremania, sekarang klub berjuluk “Singo Edan” bisa menjadi salah satu tim yang cukup besar dan disegani.

Untuk merayakan HUT ke-27 di Pantai Balekambang, seluruh pemain terpaksa diliburkan dari latihan rutin selama dua hari (10-11 Agustus), karena manajemen dan tim pelatih harus berbaur dengan Aremania di pantai yang berlokasi di wilayah Malang selatan itu.

Pelatih Arema Suharno mengatakan pihaknya memberikan istirahat selama dua hari kepada anak-anak asuhnya yang masih kelelahan setelah menghadapi tuan rumah Barito Putra, sekaligus menghadiri perayaan HUT Arema.

“Di Balekambang, pemain tidak hanya merayakan HUT tim yang dibelanya, tapi juga refreshing dan latihan fisik,” ujar Suharno.Q ant

Dua Karateka Sulsel Sumbang Perunggu Akf Malaysia Makassar, Bhirawa Dua karateka andalan Sulawesi Selatan berhasil menyumbangkan medali perunggu bagi timnas Indonesia pada ajang 14th AKF Cadet, Junior, dan U21 Championships Kuala Lumpur, Malaysia, 8-10 Agustus 2014.

Pelatih Timnas Indonesia Mursalim Badoo saat dihubungi dari Makassar, Senin, mengatakan kedua atlet Sulsel yang merebut perunggu itu yakni Ifka Widya Sari (kumite Junior - 48 kg putri) serta Andi Muhammad Dasril yang turun di kata perrorangan putra U-21.

“Ifka dan Muhammad Dasril masingmasing berhasil merebut perunggu.

Penampilan keduanya juga sudah sesuai yang diharapkan,” kata Mursalim yang mengaku baru saja tiba di Jakarta.

Selain dua perunggu dari karateka Sulsel, timnas juga berhasil merebut medali emas melalui Ceyco Georgia Zefanya serta lima perunggu lain yang dipersembahkan para karateka terbaik Indonesia.

Untuk lima perunggu lain masingmasing dipersembahkan Meidiana Indah Puspita (kadet kumite - 54 kg putri), Ahmad Zigi Zaresta Yuda (kata junior perorangan putra), Chintya Dela Venia (kumite Junior + 59 kg putri).

Adapula Mohammad Octavian (kumite junior - 68 kg putra), serta Sutantio Renaldy Pratama yang turun di kumite junior + 76 kg putra.

“Saya kira hasil yang kira raih di AKF 2014 sudah luar biasa. Keberhasilan merebut satu medali emas tentu saja memperbaiki prestasi 2013. Keberhasilan ini juga sekaligus mewujudkan target awal yang dibebankan,” kata pelatih asal Sulsel tersebut.Q ant

OLAHRAGA

9

Manfaatkan Popda untuk Seleksi PON Remaja Surabaya, Bhirawa Event menggelar Pekan Olahraga Daerah (Popda) X 22-28 September di Gresik, akan dimanfaatkan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jatim sebagai ajang seleksi untuk merekrut atlet yang akan diturunkan di Pekan Olahraga Nasional (PON) Remaja I Desember.

Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Jatim Irmantara Subagio mengatakan dari kegiatan Popda yang digelar pada awal September, pihaknya berharap bisa menjaring atlet-atlet potensial yang berusia kurang dari 17 tahun.

“Proses seleksi akan melibatkan pengurus 15 cabang olahraga yang dipertandingkan pada PON Remaja. Atlet yang terjaring akan menjalani pemusatan latihan untuk persiapan PON Remaja,” ujarnya, Senin (11/8).

Dari 15 cabang olahraga, lanjut Irmantara, KONI Jatim akan menjaring lebih kurang 176 orang atlet, sesuai kuota yang ditetapkan KONI Pusat.

“Untuk seleksi, kami juga akan berkoordinasi dengan Dispora Jatim selaku penyelenggara Popda. Kami berharap seluruh kabupaten/kota menerjunkan atlet-atlet terbaiknya di Popda nanti,” tambah Ibag, sapaan akrab Irmantara Subagio.

PON Remaja I rencananya

digelar di tiga kota di Jatim pada Desember 2014, yakni Surabaya, Sidoarjo dan Gresik, dengan mempertandingkan 15 cabang olahraga, antara lain sepak bola, atletik, pencak silat, panahan, bulu tangkis, renang, senam, voli pantai, tenis meja, tenis lapangan, dan menembak.

Ibag menambahkan berdasarkan SK KONI Pusat Nomor 60 tahun 2014, terdapat 121 nomor pertandingan yang dipertandingan pada PON Remaja atau berkurang 48 nomor dari usulan KONI Jatim sebanyak 169 nomor.

“Pengurangan nomor pertandingan disesuaikan dengan anggaran penyelenggaraan.

Bahkan, setiap nomor juga ditetapkan jumlah kuota atletnya untuk masing-masing kontingen,” tambahnya.

Sebagai tuan rumah penyelenggara, lanjut Ibag, Jatim memang mengusulkan ada pembatasan jumlah atlet dan ofisial agar pelaksanaan PON

ist

Panahan salah satu dari 15 cabang olahraga yang akan di gelar pada Pekan Olahraga Daerah (Popda) X 22-28 September di Gresik.

Remaja lebih efektif dan efisien, selain juga karena anggaran penyelenggaraan yang terbatas.

Untuk penyelenggaraan ajang olahraga pertama khusus atlet usia di bawah usia 17 tahun ini, anggaran yang di-

siapkan “hanya” Rp30 miliar, yakni Rp20 miliar dari APBD Jatim dan Rp10 miliar bantuan pemerintah pusat.

Sementara itu, Kadispora Jatim menjelaskan, ajang Popda juga sebagai seleksi untuk Pekan Olahraga Wilayah (Pop-

Perenang Madiun Ikuti Seleksi Popda

ist

26 atlet renang Kota Madiun mengikuti seleksi persiapan Popda Jatim X. Madiun, Bhirawa Sebanyak 26 atlet dari cabang olahraga renang asal Kota Madiun, Jawa Timur, mengikuti seleksi untuk persiapan ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) Jatim X yang digelar di Gresik pada 22-28 September 2014.

"Ke-26 atlet putra dan putri yang mengkuti seleksi tersebut, rata-rata adalah siswa kelas 1 dan 2 di tingkat SMP dan SMA," ujar Kepala Bidang Pendidikan Non-Formal sekaligus pembina generasi muda dan olahraga Dikbudpora Kota Madiun Joko

Purwito, kepada wartawan, Senin (11/8).

Menurut dia, pihaknya belum dapat memastikan apakah nantinya cabang olahraga (cabor) renang akan menjadi andalan Kota Madiun untuk mendulang medali emas pada ajang dua tahunan tersebut. Hal itu karena pada Popda sebelumnya, cabor renang Kota Madiun hanya mendapat medali perak dan perunggu.

"Untuk andalan, kami belum berani berbicara. Terlebih pada cabor renang karena pesaingnya itu berat, seperti altet dari

Surabaya, Gresik, dan sebagainya," ucap dia.

Meski belum berani memastikan, pihaknya akan berupaya agar cabor renang dapat menyumbang perolehan medali pada Popda mendatang. Untuk latihan, digunakan kolam renang yang berada di lantai empat Pasar Besar Madiun. "Intinya kami berusaha semaksimal mungkin agar mendapat juara.

Mengacu pada tahun sebelumnya, cabor renang Kota Madiun memperoleh medali perak dan perunggu," kata dia.

Sementara itu, seorang atlet renang asal Kota Madiun, Arshinar Yumarianin Putri mengatakan, untuk persiapan ajang Popda Jatim para atlet telah melakukan latihan ekstra. "Teman-teman terus berlatih. Namun, kemarin sempat tidak latihan cukup lama karena libur bulan puasa dan lebaran. Selain itu, kolam renang tempat latihan juga tutup," terang Arshinar Yumarianin.

Menurut dia, kendala yang ada dalam latihan adalah sering berbenturan dengan kegiatan belajar. Untuk itu, para atlet diminta untuk pintar membagi waktu antara latihan dan sekolah.

"Dinas Pendidikan juga mengimbau bagi para ofisial atau pelatih untuk mengatur jadwal antara belajar dengan olahraga.

Sehingga tidak menganggu konsentarsi atlet," tutur Joko Purwito. Q dar, ant

Menpora Dorong Bali Bangun Stadion Internasional Kuta, Bhirawa Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo mendorong pemerintah Provinsi Bali merencanakan pembangunan stadion internasional di Cengkiling, Desa Pecatu, Kabupaten Badung, Bali dengan harapan Indonesia dapat menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022.

Menpora Roy Suryo mengungkapkan hal itu pada acara penutupan “Asean Forum and International Conference On Sport Science And Technology” (AFICSST) di Hotel Grand Inna, Kuta, Bali, Minggu malam.

“Peluang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022 terbuka lebar, apalagi Bali rencananya akan membangunan stadion bertaraf internasional,” ujar Roy Suryo.

Ia mengatakan Bali menjadi salah satu dari lima provinsi yang diharapkan untuk lolos kualifikasi persyaratan FIFA dalam penyelenggaraan Piala Dunia.

“Tahun 2022 saya merencanangkan Indonesia menjadi bagian dari penyelenggaraan Piala Dunia apabila negara Qatar mengundurkan diri,” ujarnya.

Menurut dia, Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia 2022 bukan mimpi belaka. Namun, segala perhitungan sudah dilakukan dengan cermat.

“Kalau pemerintah ke depannya tidak bisa memperjuangkan, itu yang harus dipertanyakan,” katanya.

Ia menegaskan Indonesia tidak dapat sendirian menjadi tuan rumah Piala Dunia karena

salah satu persyaratan yang diajukan FIFA adalah wajib memiliki 20 stadion berstandar internasional.

“Mungkin kita bisa bergandengan bersama Malaysia, Thailand dan negara lain,” ujar Roy Suryo yang juga sebagai politisi dari Partai Demokrat itu.

Ia menambahkan Indonesia hanya mampu menyiapkan lima stadion yang bertaraf internasional yakni berada di Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Palembang dan termasuk Bali apabila dipastikan membangun stadion bertaraf internasionla itu.

Selain itu, pihaknya mengharapkan Indonesia bisa menjadi tuan rumah penyelenggaraan F1 dan telah melakukan kajian dan mengunjungi langsung ke sirkuit di Australia dan Sepang Malaysia.Q ant

wil) di NTT. “Jadi mereka yang berhasil meraih juara di Popda akan kita turunkan di Popwil.

Jika mereka juara di Popwil akan mendapat tiket untuk turun di Popnas (Pekan Olahraga Pelajar Nasional) di Jabar 2015,” katanya. Q wwn

Arema Teken MoU dengan RS Persada Hospital Malang, Bhirawa Momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke 27 Arema, Senin 11/8 kemarin, salah satunya ditandai dengan penandatanganan MoU Arema dengan Rumah Sakit (RS) Persada Hospital.

MoU ini dilakukan untuk, penanganan medis jika ada pemain Arema yang mengalami cidera. Karena RS ini merupakan salah satu RS yang memiliki fasilitas yang memadai untuk menangani cidera tulang dan otot, yang kerap dialami oleh pemain.

General Manager Arema Cronus, Ruddy Widodo, disela-sela penandatanganan MoU kemarin, kepada wartawan mengemukakan, dengan adanya kerjasama tersebut diharapkan penanganan medis terhadap pemain yang mengalami cidera bisa didapatkan lebih mudah.

Menurut Ruddy, Persada Hospital memiliki kualitas peralatan dan tenaga medis yang bagus. Ini akan memudahkan bagi Arema untuk menyelesaikan masalah medis jika sewaktu-waktu terjadi.

“Kami memilih Persada Hospital sebagai rumah sakit mitra Arema karena kualitasnya terutama dalam penanganan cidera olahraga, karena Arema memiliki tim yang banyak, mulai unior sampai senior,” ujar Ruddy Widodo.

Menurutnya, tim dokter Persada Hospital akan membantu tim medis Arema untuk menangani pemain yang mengalami cidera. Apalagi kesehatan dan pemulihan cidera merupakan hal penting bagi pemain sepak bola. Karena itu MoU ini sangat penting, karema nantinya Persada Hospital akan memberikan fasilitas kesehatan yang optimal.

Dibagian lain, Direktur Persada Hospital, Kushandayani, menambahkan penandatanganan MoUitu, merupakan momen yang bersejarah karena dilakukan pada saat Arema berulang tahun ke 27.

Kerjasama dengan manajemen Arema itu lanjutnya berjangka waktu dua tahun. Secara bertahap akan dilakukan evaluasi, untuk dilanjutkan lagi. Sedangkan terkait dengan berapa banyak nilai kerjasama itu, pihaknya menyatakan semuanya sudah dituangkan dalam MoU. “Nilai kerjasama Persasa Hospital dengan Arema titak terhingga, karena pelayanan dan penanganan cidera pemain tergantung kasusnya, intinya kami ingin kerjasama dengan optimal, “tuturnya.

Ditambahkan dia, jika Persada Hospital akan membangun pusat pemulihan kebugaran dan cidera olahraga yang nantinya akan menjadi salah satu produk unggulan RS yang dipimpinanya itu.

Pihaknya lantas merinci, layanan RS Persada Hospital, didukung oleh tenaga ahli di bidang kesehatan olahraga mulai dari dokter spesialis kesehatan olahraga, spesialis radiologi, spesialis orthopaedi, dan fisioterapis.

Ia menambahkan, khusus penanganan pemain Arema yang mengalami cidera dan membutuhkan operasi, maka teknik pembedahan dengan teknik ‘key hole surgery’ atau operasi dengan sayatan yang minimal menggunakan alat arthroscopy tapi hasilnya maksimal dan cepat pulih dari cideranya.

Setelah operasi, tim dokter dan terapis RS akan menyusun program yang spesifik untuk masingmasing atlet yang memungkinkan para pemain dapat segera pulih dan kembali memperkuat tim.

“System ini, membuat penanganan cidera lebih cepat, dan secepatnya pemain bisa kembali merumput,”terangnya.Q mut

Sultra Tunda Kejurnas Pelajar

ist

Sultra menunda pelaksanaan kejuaraan nasional taekwondo tingkat pelajar.

Kendari, Bhirawa Tuan rumah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menunda pelaksanaan kejuaraan nasional taekwondo tingkat pelajar yang semula dijadwalkan 9-14 Agustus 2014.

Kepala Bidang Sarana Dinas Pemuda dan Olahraga Sultra Arifin Godo di Kendari, Senin, mengatakan penundaan iven nasional tersebut sebagai tanggapan atas permintaan daerahdaerah peserta.

“Umumnya alasan penundaan kejurnas taekwondo tingkat pelajar karena kenaikan harga tiket penerbangan yang jauh melampaui perkirakan harga sebelumnya,” kata Arifin.

Padahal, tuan rumah sudah

siap secara teknis dengan membentuk panitia pelaksana dan telah menggelar pertemuan teknis tentang penyelenggaraan.

“Panitia bukan hanya internal Dispora Sultra tetapi melibatkan pengurus olahraga taekwondo, khususnya yang membidangi perwasitan dan juri pertandingan,” kata Arifin.

Kejurnas taekwondo pelajar akan diikuti 18 provinsi pelaksana program Pusat Pembinaan dan Latihan Pelajar (PPLP) dari Kementrian Pemuda dan Olahraga.

“Selain atlet taekwondo binaan PPLP Kemenpora juga diharapkan keikutsertaan program Pusat Pembinaan dan Latihan Pelajar Daerah (PPLPD) yang

ada di sejumlah provinsi,” katanya.

Pengurus taekwondo Sultra Ahmad Haris tidak mempermasalahkan penundaan pelaksanaan kejurnas karena aspirasi daerah-daerah peserta.

Penundaan pelaksanaan hendaknya dijadikan kesempatan bagi taekwondo pelajar Sultra untuk mempersiapkan diri lebih matang.

Oleh karena itu, ia mengimbau atlet pelajar Sultra berlatih serius agar tampil maksimal di hadapan tim pemantau bakat dari Kemenpora.

“Sultra berharap dari ajang Kejurnas pelajar ada atlet taekwondo Sultra yang terjaring masuk pelatnas,” katanya.Q ant

NASIONAL-POLITIK

10

Selasa Pon 12 AGUSTUS 2014

30 Kota Menengah Indonesia Menuju Kota Nyaman Lebih dari 30 kota kelas menengah di Indonesia, akan tumbuh di atas 1 juta penduduk. Dengan resiko, tidak terpenuhinya kebutuhan warga, sehingga semakin menuntut perhatian semua pemangku kepentingan (stakeholder). Pemerintah perlu memberikan perhatian lebih, tidak hanya pada penyediaan infrastruktur. Tetapi juga kepada pembangunan kualitas hidup (quality of life) yang dilihat dari kenyamanan kota-nya.

“Indonesia sebagai bagian penting sistem kota-kota regional, memberikan komitmen untuk mendukung usaha-usaha nyata dalam perencanaan dan pembangunan kota yang berketahanan, dan smart.

Indonesia juga berkepentingan membangun dialog bagi pengambil kebijakan untuk mendesain kebijakan pembangunan kota berkelanjutan,” papar Wamen PU Hermanto Dardak dalam jumpa pers seusai mendampingi

Menteri PU Djoko Kirmanto membuka Kongres Perkotaan Dunia 2014 (24-th EAROPH World Congress 2014) di Jakarta.

Hadir 30 Walikota dan Bupati dalam EAROPH Mayor Caucus yang dipimpin oleh Wagub DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama.

Hermanto Dardak yang diangkat sebagai Presiden EAROPH periode 2014-2016 lebih jauh mengatakan; Dalam lingkup nasional, tantangan perencanaan telah bergeser dari skala pe-

KILAS NASIONAL

Pimpinan MPR Terima Kunjungan Senator AS Jakarta, Bhirawa Pimpinan MPR RI menerima kunjungan Senator Amerika Serikat (AS) yakni John McCain dan Sheldon Whitehouse yang didampingi Duta Besar AS untuk Indonesia Robert O Blake.

Pertemuan berlangsung tertutup di ruang rapat pimpinan MPR RI di Gedung MPR/DPR/DPD yang berlangsung selama selitar satu jam.

Sedangkan delegasi Senotor AS didampingi oleh Duta Besar AS untuk Indonesia Robert O Blake dan staf Keduataan besar AS di Jakarta Craig Hall, Staf John MacCain yakni Christian Brose dan Elizabeth O’Bagy serta staff Sheldon yakni Lacy Dwyer.

Pimpinan MPR RI yang hadir yakni Ketua MPR RI Sidarto Danusubroto dan didampingi Wakil Ketua MPR RI Melani Leimena Suharli, Hajriyanto Y Thohari dan Farhan Hamid dan Dimyati Natakusumah.

Ketua MPR RI, Sidarto Danusubroto mengatakan, dalam pertemuan tersebut cukup banyak hal yang diperbincangkan antara lain, seputar proses demokrasi pada penyelenggaraan pemilu presiden 2014 serta isu munculnya gerakan pembentukan Islamic State Iraq and Syiria (ISIS).

“Pada pertemuan itu Senator AS dan Dybes AS menyampaikan harapan kepada Indonesia ke depan,” kata Sidarto Danusubroto, usai pertemuan tersebut. Sidarto menjelaskan, pada pertemuan tersebut, Senator AS juga memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden 2014 yang dinilai sukses.

“Senator AS mengagumi demokrasi yang berkembang di Indonesia sebagai negara muslim terbesar,” tegasnya.

Menurut Sidarto, Senator AS juga berharap agar hubungan antara Indonesia dengan Amerika Serikat berjalan semakin baik, terutama di bidang pertahanan, ekonomi, sosial, dan lainnya.

Terkait isu ISIS, menurut Sidarto, Senator As meminta agar Indonesia waspada terhadap ISIS.Q ant

KPU Tak Terpengaruh Ancaman Penculikan Jakarta, Bhirawa Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik dan seluruh anggota komisioner merasa tidak tertekan dengan ancaman penculikan yang dilontarkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah DKI Jakarta Partai Gerindra Muhammad Taufik.

“Saya tidak merasa tertekan, karena peristiwa (ancaman) tidak dalam satu lokasi dimana mereka ada di luar (Gedung) dan tidak terdengar suaranya. Kalau (saya) kurang tidur memang iya,” kata Husni Kamil di sela-sela sidang gugatan pelanggaran kode etik oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Jakarta, Senin (11/8) kemarin.

Dia menjelaskan keputusan KPU untuk akhirnya melaporkan Muhammad Taufik, yang juga mantan Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta, diambil setelah melakukan konsultasi dan rapat pleno internal antarkomisioner.

“Pleno memutuskan ancaman yang disampaikan itu berpotensi mengganggu proses penegakan hukum yang sekarang ini sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi dan DKPP. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk menanggapi apa yang disampaikan (Taufik) itu lewat pelaporan ke Bareskrim Polri,” jelasnya.

Komisioner KPU Ida Budhiati mengatakan mengatakan, ketika ditemui secara terpisah di Gedung MK, persoalannya bukan sesederhana KPU merasa terancam dengan penculikan, melainkan ancaman tersebut mengoyak nilai-nilai demokrasi dalam bernegara.

“Dalam perspektif kami, tindakan (ancaman) ini sudah mengoyak nilai-nilai negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi berdasarkan hukum.

Kami (KPU) ini sedang melaksanakan tugas konstitusional dengan memberikan pelayanan hukum di muka persidangan untuk memberikan penjelasan terhadap proses penyelenggara Pemilu yang merupakan tugas kami,” jelas mantan Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah itu.

Dalam beberapa aksi demonstrasi, Muhammad Taufik memang sering melontarkan kata-kata provokatif untuk menangkap dan menculik komisioner KPU RI karena dinilai tidak becus dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu.

Ketua Tim Kuasa Hukum KPU Adnan Buyung Nasution menilai tindakan yang dilakukan Taufik tersebut tidak dapat dibiarkan karena terus-menerus disampaikan kepada publik, bahkan melalui siaran televisi. Q ant

rencanaan makro kebijakan.

Kepada perencanaan yang lebih teknis dalam lingkup rencana detail dan zoning. Hal ini di tandai dengan telah hampir selesainya penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

“Tahap selanjutnya adalah pada skala Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di seluruh kawasan perkotaan dan kawasan strategis secara masif di seluruh wilayah Indonesia. Untuk itu para Walikota berperan penting sebagai pemimpin dalam mewujudkan kota yang layak huni dan berkelanju tan di dunia,” tambah Hermanto.

Ketum IAP (Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia) Bernandus Djonoputro melihat walaupun berbagai persoalan perkotaan

ist

Kota Malang menjadi salah satu Kota di Indonesia yang memiliki indeks kenyamanan di atas rata-rata nasional. Tampak warga Kota Malang saat berolahraga pagi di kawasan Jalan Ijen yang berada di pusat kota. seperti macet, biaya hidup mahal, infrastruktur kurang berkualitas.

Namun kota kota menengah di Indonesia, justru mengeliat men-

jadi lebih nyaman.

Dari survey selama 2 tahun yang dilakukan IAP, menunjuk kan kenyamanan di 7 kota berada

diatas rata-rata index kenyamanan kota secara nasional.

Yakni pada angka 63.62 untuk kota Balikpapan, Solo, Malang, Yogyakarta, Bandung, Makasar, dan Palembang.

“Warga kota menempatkan ekonomi dan faktor kebersihan sebagai faktor paling penting yng menentukan tingkat kenyamanan. Kota Balikpapan secara signifikan berada diatas rata-rata nasional untuk aspek tata kota dan pengelolaan lingkungan diban dingkan kota lain. Kota menengah seperti Solo, Malang dan Samarinda, merupakan kota yang dianggap secara keRuangan dan Lingkungan, terkelola dengan aik,” tutur Bernandus yang diangkat sebagai Wakil Presiden EAROPH mendampingi Hermanto Dardak. Q ira

Ratu Atut Dituntut 10 Tahun Penjara Jakarta, Bhirawa Gubernur Banten nonaktif Ratu Atut Chosiyah ditutut 10 penjara ditambah denda Rp250 juta subsider lima bulan kurungan ditambah pidana pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik karena diduga memberikan uang Rp1 miliar kepada mantan ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar sebesar Rp1 miliar.

antara foto

Mantan Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution berada di ruang tunggu Gedung KPK Jakarta, Senin (11/8) kemarin.

Kasus Pajak BCA, KPK Periksa Darmin Jakarta, Bhirawa Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution dalam penyidikan dugaan korupsi terkait penerima an seluruh permohonan keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) PPh Badan PT BCA Tbk tahun pajak 1999 dengan tersangka mantan Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pajak Hadi Poernomo. “(Untuk) Pak Hadi Poernomo,” kata Darmin saat tiba di gedung KPK Jakarta, Senin (11/8) kemarin.

Darmin adalah Dirjen Pajak pada periode 2006-2009, sedangkan Hadi adalah Dirjen

Pajak periode 2002-2004.

“Saya belum tahu apa-apa,” tambah Darmin singkat dan langsung masuk ruang tunggu saksi KPK. KPK menetapkan Hadi Poernomo sebagai tersangka kasus tersebut pada 21 April 2014, ketika kasus terjadi Hadi masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pajak 2002-2004.

Dalam kasus ini, Hadi selaku Dirjen Pajak diduga mengubah telaah direktur PPH mengenai keberatan SKPN PPH BCA. Surat keberatan pajak penghasilan 1999-2003 itu diajukan BCA pada 17 Juli 2003 terkait Non Performance Loan (NPL atau

kredit bermasalah) senilai Rp5,7 triliun kepada direktur PPH Ditjen Pajak.

Setelah penelaahan, diterbitkan surat pengantar risalah keberatan dari direktur PPH pada 13 Maret 2004 kepada Dirjen Pajak dengan kesimpulan bahwa permohonan keberatan wajib pajak BCA ditolak. Namun satu hari sebelum jatuh tempo untuk memberikan keputusan final BCA yaitu pada 18 Juli 2004, Hadi Poernomo selaku dirjen pajak, memerintahkan agar Direktur PPH mengubah kesimpulan yaitu dari semula menyatakan menolak, diganti menjadi menerima seluruh keberatan.Q ant

Pemberian uang melalui advokat Susi Tur Andayani dilakukan untuk memenangkan gugatan yang diajukan pasangan Amir Hamzah dan Kasmin.

“Menuntut supaya majelis hakim memutuskan untuk menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan menjatuhkan terhadap terdakwa Ratu Atut Chosiyah pidana penjara 10 tahun dikurangi selama Rp250 juta subsider lima bulan kurungan dan menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu berupa memilih dan dipilih dalam jabatan publik,” kata Jaksa Penuntut Umum Edy Hartoyo di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (11/8) kemarin.

Tuntutan tersebut berdasarkan pasal 6 ayat 1 huruf a UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengenai perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara.

“Hal-hal yang memberatkan adalah terdakwa selaku Gubernur Banten tidak memberikan contoh untuk mendukung program pemerintah untuk terciptanya pemerintah yang bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme, terdakwa menciderai lembaga peradilan, utamanya Mahkamah Konstitusi dan terdakwa tidak terus terang mengakui perbuatannya,” tambah Edy. Sedangkan perbuatan yang meringankan adalah bersikap sopan dan belum pernah dihukum.

“Terdakwa sebagai pengurus dewan pimpinan pusat Partai Golkar seharusnya politisi senior dan memberikan contoh yang baik tapi malah melakukan perbuatan suap di MK,” ungkap Edy. Terkait perkara ini, sejumlah pihak telah mendapat vonis yaitu Susi divonis lima tahun dan denda Rp150 juta subsider tiga bulan kurungan, Akil Mochtar divonis penjara seumur hidup dan Tubagus Chaeri Wardhana divonis lima tahun dan pidana denda Rp150 juta subsider tiga bulan penjara. Q ant

Bappenas Fokus Dua Jalan Tol Trans Sumatera Jakarta, Bhirawa Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan bahwa Pemerintah secara prinsip telah menyutujui dua proyek ruas jalan tol di Sumatera untuk menjadi fokus pengem bangan Trans Sumatera, dan rencana itu akan dibahas kembali pada Rapat Kabinet

setelah 17 Agustus 2014.

Deputi Kepala Bappenas Bidang Sarana dan Prasana Dedy Supriadi Priatna setelah rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (11/8), menga takan dua ruas tol yang menjadi fokus itu adalah jalur Medan - Binjai sepanjang

16,8 kilometer, dan Palembang - Indralaya sepanjang 22 kilometer.

“Setelah 17 Agustus akan diadakan rapat sidang kabinet dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tapi prinsip nya termasuk Pak Dipo (Sekretaris Kabinet) sudah oke,” kata dia.

Sebelumnya, pemerintah

memperkirakan biaya untuk membangun ruas tol MedanBinjai sebesar Rp2 triliun, dan Palembang-Indralaya lebih dari Rp1 triliun. Jalan Tol Trans Sumatera sepanjang 2.771 kilometer dari Provinsi Aceh hingga Bekauheni, Lampung, itu terdiri dari 23 ruas jalan tol. Awalnya, pemerintah fokus untuk membangun em-

pat ruas tol terlebih dahulu yakni ruas Medan-Binjai, Palembang-Indralaya, Pekanbaru-Dumai, dan BekauheniTerbanggi Besar.

“Dari empat ruas itu kini yang fokus hanya dua, dan nanti pilihan PIP dan PMN akan dibawa kepada sidang kabinet setelah tanggal 17 Agustus,” tutur Dedy.Q ant

HUT Kota Kediri, Pemkot Gelar Ritual Larung Sesaji Pemerintah Kota Kediri dalam rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Kediri ke 1135, kembali menyelenggarakan kegiatan larung sesaji, Labuh bumi dan festival Sungai Brantas di bantaran sungai, guna mengembangkan dan melestarikan tradisi budaya lokal.

Sekretaris Kota (Sekkota) Kediri Agus wahyudi dalam sambutannya yang mewakili Walikota Kediri Abdullah Abubakar SE yang ketika itu berhalangan hadir mengatakan, jika Kediri adalah salah satu wilayah yang miliki sejarah kerjaan yang cukuop besar, untuk itu sudah sepatutnya memestarikan dan mengembangkan budaya yang berlandaskan kearifan lokal.

“Kami berupaya keras untuk terus melestarikan tradisi. Berbagai macam kegiatan yang menekankan pelestarian kebudayaan kami lakukan, seperti kegiatan festival sungai brantas ini,” kata Sekkota dalam acara larung sesaji, labuh bumi, serta festival Kali Brantas di Kediri, Minggu (10/8) sore.

Kegiatan festival ini dilakukan dalam rangkaian kegiatan hari ulang tahun ke1135 di Kota Kediri. Kegiatan ini diikuti sejumlah muspida Kota Kediri.

Dalam kegiatan larung sesaji panitia juga menyediakan kepala sapi untuk dilarung atau dihanyutkan di Sungai Brantas.

Hal itu dilakukan sebagai upaya mensyukuri nikmat yang Tuhan berikan. Sebelum dilarung, seluruh gunungan

serta kepala sapi itu dibawa naik ke atas perahu dan dibawa berkeliling di sepanjang Sungai Brantas.

Setelah itu, untuk kepala sapi dilarung atau dihanyutkan ke sungai. Beberapa warga ada yang nekat terjun ke sungai untuk berebut kepala sapi yang sengaja dilarung Selain itu panitia kegiatan ini juga membawa berbagai macam gunungan yang berisi hasil bumi, seperti sayur, umbi-umbian, serta buah. Masing-masing dibuat satu gunungan yang nantinya

Sejumlah pejabat Pemkot melepaskan burung merpati sebagai pembukaan larung sesaji , labuh bumi dan Festival Kali brantas 2014, Minggu (10/8)

akan diperebutkan oleh warga yang hadir.

Sementara dalam Festival Kali Brantas. diisi hiburan hiburan seperti Ansambel Biola SMP Petra, Tari Tradisional SMPN 1, Panembromo SMAN 1, Jaranan

SMKN 1, Musik Akustik Biro Musik DK3, Musik Campursari SMAN 2, Musik Perkusi (Su’Dra), Musik Lesung (bu Tani) dan Musik Underground (Blas Stode, Imorial Research dan Reinkarnasi Band) dan pesta kembang api. Q adv

Panitia melarung kepala sapi di Kali Brantas

Selasa Pon 12 AGUSTUS 2014

SAMBUNGAN

Tanah Tergusur Tol, Pakde Karwo Usulkan Pemberian Saham

Dua Pejabat Pemprov Jatim Maju Pilbup Jember 2015-2020

l Sambungan hal 1

yanto ini sudah melakukan beberapa kali pertemuan dengan beberapa tokoh alumni STPDN. “Sebelum lebaran kemarin ada pertemuan, tampaknya Suhardiyanto ini mencoba menggunakan mesin politik melalui jalur ini.

Dalam pertemuan hadir beberapa tokoh pemain lama yang juga pensiunan PNS” ujar sumber yang enggan dikutip namanya, Senin (11/8).

Sementara, gerakan Teddy Zarkasi yang sempat menjadi Plt Bupati Jember setahun lebih ini cukup silent. Meski demikian, keinginan Teddy Zarkasi untuk menjadi orang pertama di Jember sudah mulai tercium dan dibaca oleh masyarakat. Kabarnya Teddy Zarkasi sudah membentuk Tim 9 yang terdiri dari kalangan akademisi, tokoh masyarakat dan beberapa tokoh ormas di Jember sebagai Tim Suksesnya. “Kalau Tim 9 sudah dibentuk Teddy di Malang, tinggal deklarasi saja.

Rencananya deklarasi Teddy Zarkasi akan maju dalam Pilbup Jember bulan September ini,”

“Dalam pembebasan lahan saya mengusulkan kepada Jasa Marga agar warga pemilik lahan nanti sebagian dirupakan saham. Dengan begitu warga yang memiliki lahan produktif seperti pertanian masih tetap bisa menikmati hasilnya berupa deviden,” kata Gubernur Jatim Dr H Soekarwo di Gedung Negara Grahadi, Senin (11/8).

Menurut Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur, pemberian saham ini sebagai salah satu langkah untuk menekan persoalan dalam pembebasan lahan. Selain itu pemilik lahan akan diuntungkan karena menerima deviden ketika jalan tol tersebut beroperasi.

“Asas keadilan bagi masyarakat pemilik lahan yang dibebaskan harus diutamakan dengan cara memberi uang ganti untung.

Sebagian uang dari ganti untung dapat dimasukkan ke dalam saham yang nanti diatur oleh Jasa Marga. Asas keadilan ini dapat menekan pro dan kontra dalam pembebasan lahan,”katanya.

Nantinya, jelas Pakde Karwo, pembangunan jalan tol mempunyai banyak manfaat dan efisiensi yakni meningkatkan hubungan perdagangan antar wilayah dan mempercepat akses yang menghubungkan tempat wisata. Dengan demikian akan memacu kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara ke Indonesia. “Asas keadilan, asas efisiensi waktu dan manfaat harus jalan bersama-sama sehingga saat pembangunan jalan tol ini selesai masyarakat bisa diajak untuk ikut memiliki jalan tol,” ujarnya.

Dia berpesan, dalam pembangunan asas efektivitas dan keadilan harus berjalan bersamaan. Jangan kemudian asas efektivitas dikedepankan kemudian melupakan asas keadilan. “Saya minta warga masyarakat yang lahan dan tanahnya dibutuhkan dalam pembangunan jalan tol agar bersedia dibebaskan. Pemerintah akan memberi ganti untung sesuai harga yang pantas.

Dan saya berharap uang yang diperoleh tidak digunakan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif,”katanya.

Program jalan trans Jawa yang akan segera dibangun nantinya yakni ruas jalan tol yang menghubungkan Mantingan– Surabaya, Malang-Banyuwangi, SurabayaProbolinggo. n iib,hms

Pergub Larangan ISIS Terbit Hari Ini l Sambungan hal 1

Sementara, Kepala Biro Hukum Setdaprov Jatim Dr Himawan Estu Subagio mengaku jika rancangan Pergub tentang Larangan ISIS kemarin sudah jadi. “Ini saya sekarang sedang minta tapak asmo (tanda tangan) Bapak (Gubernur Soekarwo). Mudah-mudah besok (hari ini) sudah terbit,” ungkapnya.

Himawan mengatakan, dalam rancangan Pergub Larangan ISIS tersebut terdapat beberapa item isinya. Yakni terkait larangan keberadaan ISIS di Jatim, kabupaten/kota diharapkan aktif melakukan pembinaan kepada masyarakat agar ISIS tidak tumbuh dan berkembang di daerah.

Kemudian, imbauan kepada masyarakat agar segera melapor ke pihak keamanan jika mengetahui akan ada perkembang­ an ISIS di wilayahnya. Laporan dari masyarakat ini akan segera ditindaklanjuti pihak keamanan seperti TNI dan Polri.

Seperti diberitakan sebelumnya, pekan lalu di Gedung Grahadi Surabaya Pakde Karwo bersama Forpimda dan ormas-ormas keagamaan telah mengadakan pertemuan untuk membahas aturan pelarangan ter­ hadap ISIS. Dan seluruh ormas dan tokoh masyarakat setuju bahwa ISIS tidak boleh ada di Jatim.

“Dari aspirasi ormas dan tokoh masyarakat, akan kita jadikan dasar untuk membut Pergub ini agar Jatim tetap dalam suasana kondusif. NKRI harga mati, paham atau ideologi yang mengganggu ideologi negara harus diberantas,” katanya.

Pakde Karwo bahkan sudah memberi ancaman jika ada yang coba-coba berani mendeklarasikan ISIS di Jatim, akan langsung diberikan tindakan keras yakni penangkapan dan dijebloskan ke penjara. “Kita tidak akan mian-main dengan masalah ini, Karen sudah jelas bertentangan dengan ideologi bangsa kita yaitu Pancasila, UUD 45 dan NKRI,” ujarnya. n iib

SBY Naikkan Tunjangan dan Turunkan PBB Veteran l Sambungan hal 1

35 Tahun 2014 soal Pemberian Tanda Kehormatan, Nomor 36 Tahun 2014 tentang Dukungan Pembina Administrasi Veteran, dan Nomor 37 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemakaman Veteran.

“Tunjangan veteran akan diberikan bervariasi tergantung pada golongan. Golongan A mendapat Rp 1,6 juta per bulan, sampai terendah golongan E mendapat tunjangan Rp 1,4 juta per bulan. Sementara bagi veteran hak pensiun diberikan sebesar 50 persen,”jelasnya.

Pemerintah juga memberikan hak berupa keringanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), keringanan pembayaran biaya angkutan jasa transportasi milik negara, jaminan kesehatan, biaya pendidikan, bimbingan usaha kecil dan menengah, serta hak memperoleh perlindungan hukum.

“Keringanan bayar PBB sesuai dengan kebijakan daerah. Putera puteri veteran juga diberikan keringanan biaya pendidikan untuk anak veteran RI yang berusia di bawah 25 tahun, keringanan biaya pendidikan itu meliputi biaya pendidikan dan biaya kerja lapangan pada sekolah dan pendidikan tinggi, serta mendapatkan prioritias beasiswa pada sekolah dan perguruan negeri,”pungkasnya. n ira

l Sambungan hal 1

ujar sumber tadi.

Sementara, calon lainnya Kusen Andalas lebih memilih diam dan tidak memberikan respon terkait Pilbup Jember mendatang. Meski mendapat dorongan kuat dari kader dan pengurus DPC PDI Perjuangan Jember, namun tokoh politik ini masih malu-malu kucing untuk menyatakan kesediaannya.

“DPC PDI-P masih akan melakukan survei untuk menentukan Cabup yang akan diusungnya dalam Pilkada Jember nanti. Pimpinan partai tidak harus menjadi Cabup yang akan diusung oleh partainya. Sebab, untuk menentukan siapa calon yang akan diusung dalam Pilkada Jember tahun depan, tentu harus dilakukan survei terlebih dahulu. Sehingga, PDIP Jember akan melakukan Rapat Kerja Cabang Khusus (Rakercabsus), yang melibatkan seluruh kader tingkat ranting dan Pengurus Anak Cabang (PAC), untuk menentukan siapa calon kepala daerah yang akan diusung dalam pemilihan bupati dan wakil bupati,” ujar Kusen Andalas kepada

awak media di Jember.

Menurutnya, saat ini sangat diperlukan adanya survei yang melibatkan lembaga independen, untuk mengetahui calon mana yang memiliki elektabilitas tinggi serta diminati oleh masyarakat, seperti yang dilaksanakan saat pencalonan Capres Joko Widodo, pada Pilpres 9 Juli kemarin.

“Sehingga, Cabup yang akan diusung tidak hanya berdasarkan keinginan partai politik saja, tetapi berdasarkan keinginan masyarakat,” katanya.

Orang nomor dua di Jember ini, mengaku belum tahu pasti apakah dirinya akan maju sebagai calon Bupati Jember periode 2015-2020, seiring dengan kemenangan partai koalisi PDIP yang mengantarkan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai Capres-Cawapres terpilih dalam Pemilu Presiden 2014. Secara pribadi, Kusen mengatakan tidak mempunyai keinginan untuk menjadi Bupati Jember, dan saat ini masih fokus untuk menyelesaikan tugasnya sebagai Wabup Jember mendampingi MZA Djalal hingga 2015 mendatang. n efi

Kirim Tujuh Mahasiswa, ITS Sukses Boyong Medali Emas l Sambungan hal 1

yang matang dan ketekunan, saya dan teman-teman dari Indonesia lainnya bisa membawa pulang medali. Khususnya bagi ITS yang pulang dengan medali emas,” kata dia, Senin (11/8).

Dalam (IMC) 2014 ini, merupakan penyelenggaraan ke-21 yang diikuti oleh 193 institusi dari seluruh dunia. Sementara bidang yang dikompetisikan di antaranya adalah aljabar, analisis (real and complex), geometri dan kombinatorial. Setiap kompetisi terdiri dari dua sesi, dan setiap sesi masing-masing memakan waktu lima jam. “Semua soal-soalnya dengan sajikan dengan menggunakan pengantar berbahasa Inggris. Jadi perlu ketelitian ekstra,” tutur dia.

Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan, Kemahasiswaan, dan Hubungan Alumni ITS Bambang Sampurno mengapresiasi keberhasilan yang diraih oleh delegasi Indonesia, khususnya ITS yang menorehkan medali emas. Sebab, selama Indonesia mengikuti kompetisi tersebut hingga ketiga kali, baru kali ini mendapat medali emas.

“Ini tentu sangat membang-

gakan kami dan menunjukkan bahwa proses pembelajaran yang telah dilalui para mahasiswa ITS masih on the track sesuai yang digariskan oleh ITS selama ini. Semuanya sudah dilakukan secara berkala dan sistematis agar mahasiswa ITS bisa terus berprestasi,” ujar Bambang.

Bambang juga memberikan apresiasi kepada para guru pembimbing matematika di lingkungan ITS. Sebab, di samping ketekunan peserta yang dikirim dalam kompetisi tersebut, peran para dosen pembimbing selama ini juga dinilai cukup besar, sehingga bisa membuahkan hasil yang membanggakan seperti ini.

Sebagai bentuk apresiasi, Bambang mengaku, ITS juga akan memberikan reward khusus kepada mahasiswa peraih medali internasional.

“Reward tersebut bisa jadi dalam bentuk materi atau dan diupayakan juga bisa mendapatkan beasiswa untuk studi lanjut,” kata dia.

Itu sudah sesuai Permendikbud Nomor 95 Tahun 2013, para pemenang kompetisi internasional juga akan mendapatkan beasiswa S1 untuk peraih medali perunggu, beasiswa S1 dan S2 untuk peraih

medali perak, dan beasiswa S1, S2 dan S3 untuk peraih medali emas. Bambang berharap prestasi ini bisa menjadi motivasi untuk memperluas bidang kompetisi perguruan tinggi di kancah internasional. Tidak hanya untuk bidang matematika, melainkan juga bidang studi yang lain.

Selain Yasya, terdepat empat delegasi Indonesia yang juga mendapat medali dari kompetisi tersebut. Mereka di antaranya Yoshua Yonathan Hamonangan dari jurusan Matematika Universitas Indonesia (UI) dengan capain prestasi medali perak (Second Prize), Pramudya A dari Teknik Elektro Universitas Gadjah Mada (UGM) meraih Second Prize dan Taufiq A dari jurusan Matematika UGM meraih Third Prize. Selain itu, Sofihara Alhazmi dari Pendidikan Matematika Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) juga meraih Third Prize. Sedangkan dua mahasiswa peraih penghargaan Honorable Mention yaitu Dian Sitorumi dari Jurusan Matematika Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Muhammad Ardiyansyah dari Jurusan Matematika UGM. n tam

Mengaku Bantu Sidang KPU, Tersangka Korupsi Mangkir Panggilan Kejari l Sambungan hal 1

Kemarin merupakan pemanggilan Anton yang ketiga yang dilakukan Kejari Kota Batu.

Setelah ditunggu oleh para penyidik Kejari, ternyata pria yang menjadi Direktur PT BWR tak datang untuk menjalani pemeriksaan di Kantor Kejari.

Dari info yang dihimpun pihak intelijen Kejari, saat ini Anton sedang berada di Jakarta.

“Kita sudah mencoba menghubungi tersangka. Saat itu tersangka mengaku datang ke Jakarta untuk membantu KPU Pusat dalam proses persidangan sengketa Pilpres di MK,”ujar Kasie Intel kejari Batu Agung Wibowo, Senin (11/8).

Namun sampai saat ini belum diketahui dalam kapasitas apa tersangka mendatangi dan membantu KPU. Apakah tersangka diminta sebagai saksi atau saksi ahli. Hanya saja, diketahui jika tersangka pernah menjadi anggota KPUD Batu pada periode sebelumnya.

Saat dihubungi pihak intelijen, tersangka mengaku akan segera memberikan surat permohonan penangguhan pemeriksaan kepada Kejari. Anton juga mengaku telah menunjuk seorang peng­

acara bernama Makruf, dan surat tersebut kini sedang dibawa yang bersangkutan untuk diserahkan ke Kejari Batu.

Dengan situasi ini, Kejari belum bisa memutuskan apakah alasan yang dibuat tersangka yang mangkir dari panggilan bisa diterima atau tidak. Karena pihak Kejari sendiri sampai saat ini juga belum menerima surat permohonan penangguhan pemeriksaan dari tersangka.

Diketahui, pada pemanggilan pertama yang dilakukan Kejari, tersangka sudah mangkir alias tidak datang. Kemudian pada pemanggilan kedua, tersangka datang tetapi tidak disertai pengacara. Akibatnya, pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan. Kemudian, tersangka berjanji untuk datang pada pemanggilan ketiga kemarin dengan membawa kuasa hukum atau pengacara.

“Saya juga jengkel jika panggilan kita (Kejari) tidak diindahkan.

Jika nanti tersangka mangkir dari panggilan untuk yang ketiga, maka kita akan jemput bola. Kita akan paksa tersangka untuk datang ke Kejari,”tambah Kepala Kejari Kota Batu Meran.

Dengan kenyataan ini, kata Meran, pihaknya akan segera

melakukan pemanggilan keempat. Karena dari ketiga pemanggilan yang dilakukan, tersangka baru mangkir dua kali. Baru setelah tersangka mangkir dari panggilan keempat, maka Kejari akan melakukan penjemputan paksa. “Kita akan segera tentukan hari, tanggal, dan jam untuk pemanggilan keempat ini. Jika nanti tersangka tidak datang, maka kita akan melakukan penjemputan paksa pada hari itu juga,”tegas Meran.

Sebelumnya, pada Senin (4/8) pukul 09.00, Anton yang berstatus sebagai tersangka kasus korupsi uang negara mendatangi Kantor Kejari Kota Batu. Anton datang untuk memenuhi proses penyidikan yang dilakukan Kejari. Sayangnya, pemeriksaan saat itu terpaksa tidak bisa dilanjutkan, karena tersangka belum didampingi pengacara.

Sesuai KUHAP, untuk kasus pidana dengan ancaman hukuman penjara di atas 5 tahun, seorang tersangka yang diperiksa harus didampingi oleh pengacara.

Karena itulah, pemeriksaan tidak bisa dilanjutkan sampai Anton datang lagi ke Kejari dengan didampingi pengacara dalam pemeriksaan berikutnya. n nas

11

Pesawat Kalstar yang mendarat darurat di Bandara Juanda, Senin (11/8).

Kaca Kokpit Retak, Pesawat Kalstar Mendarat Darurat di Juanda Sidoarjo, Bhirawa Pesawat Kalstar rute Malang-Balikpapan mendarat darurat di Bandara Juanda, Senin (11/8/) sekitar pukul 09.00. Pesawat jenis Boeing 737-400 itu berangkat dari Bandara Abdulrachman Saleh Malang pagi hari.

Pesawat yang mengangkut 125 penumpang itu terpaksa mendarat darurat akibat masalah teknis di kaca kokpit. Hingga pukul 18.00 kemarin, belum ada kejelasan kapan para penumpang akan diberangkatkan kembali ke Balikpapan.

Imbasnya, para penumpang kesal dan mengamuk di Loket Kalstar Bandara Juanda. Mereka meminta kepastian kapan akan diberangkatkan kembali.

Para penumpang juga menuntut kepada pihak maskapai agar menerbangkan mereka ke Balikpapan menggunakan pesawat pengganti, bukan pesawat yang mengalami masalah teknis tersebut.

Sukuriyatno, seorang penumpang, menuturkan, kekecewaan penumpang sebenarnya

sudah terjadi sejak Minggu, ( 10/8). Pesawat seharusnya berangkat Minggu, namun baru terbang Senin. Atas penundaan itu, pihak maskapai memberi kompensasi Rp 150 ribu per tiket. Lalu, saat terbang kemarin pagi, penumpang kembali harus menelan pil pahit karena pesawat mengalami kerusakan sehingga harus mendarat darurat di Bandara Juanda.

Sementara itu, pihak Kalstar belum bersedia memberikan keterangan resmi ke wartawan terkait insiden pendaratan darurat pesawat tersebut. Pesawat Kalstar rute Malang-Balikpapan mendarat darurat di Bandara Juanda karena kaca depan kokpit pecah. Pesawat jenis Boeing 737-400 itu mendarat sekitar pukul 09.00.

“Penyebab (pendaratan darurat) karena kaca depan di ruang kokpit retak. Sehingga harus mendarat dan diperbaiki,” kata seorang petugas keamanan bandara yang tidak ingin namanya dipublikasikan. n ach,ali

Pimpinan Dewan Pastikan Pembahasan Tak Ganggu Pelantikan l Sambungan hal 1

dan hanya membutuhkan waktu sekitar dua minggu saja. Dengan begitu per 22Agustus 2014 sudah dapat disahkan. ‘’Kami di Badan Musya­ warah (Banmus) sudah menjadwalkan jika dalam Agustus ini akan ada empat paripurna.

Salah satunya tepatnya pada 22 Agustus 2014 dilaksanakan pengesahan KUA PPAS. Selanjutnya pada 31 Agustus dilakukan paripurna istimewa dengan agenda pengambilan sumpah jabatan kepada anggota DPRD Jatim baru periode 2014-2019,’’tegas Halim, Senin (11/9).

Selanjutnya untuk APBD 2015 akan dibahas oleh dewan yang baru. Alasan KUA PPAS dibahas oleh dewan lama semata-mata agar pengesahan APBD 2015 tepat waktu yang biasanya dilaksanakan pada November 2014. Apalagi dewan baru nanti disibukkan dengan pembahasan komisi dan sejumlah alat kelengkapan dewan. Biasanya saat itu membutuhkan waktu sekitar satu bulan lamanya.

Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua DPRD Jatim Faf Adisiswo. Menurut politisi asal PartaiGerindra Jatim ini, pembahasan KUA PPAS yang dilakukan dewan lama tidak menyalahi aturan. Justru dewan baru merasa terbantu karena pengesahan APBD 2015 harus tepat waktu yaitu November 2014. ‘’Yang pasti pembahasan KUA PPAS wajib

selesai sebelum pelantikan anggota dewan baru. Dengan begitu pembangunan di masyarakat dapat direalisasi sesuai jadwal,’’tegasnya.

Namun terlepas dari itu semua, di lingkungan DPRD Jatim ada rumor jika pembahasan KUA PPAS dilaksanakan secara maraton di luar Gedung DPRD Jatim Jl Indrapura Surabaya. Sebagai bukti dalam dua minggu ini tidak ada sedikitpun aktivitas yang dilakukan anggota DPRD Jatim bersama eksekutif. Biasanya, selama ini pembahasan KUA PPAS dilaksanakan di masingmasing ruang komisi sesuai mitra kerja eksekutif. ‘’Memang ada rumor seperti itu, jika pembahasan KUA PPAS tidak dilakukan di gedung dewan sebagaimana biasanya. Namun dilakukan di luar Jatim sekaligus dimanfaatkan untuk anggota dewan ngelencer sebelum jabatannya habis sebagai wakil rakyat,’’tegas salah satu sumber di dewan yang menolak namanya disebut.

Pemikiran pembahasan KUA PPAS di luar gedung dewan lantaran keinginan dewan lama untuk kunker keluar negeri dan Bimbingan Teknis (Bintek) ditolak Gubernur Jatim, menyusul turunnya Surat Edaran (SE) dari Depdagri. Padahal mereka terus mendesak untuk bisa kunjungan keluar negeri sekaligus Bintek. Sebagai solusinya akhirnya diambil jalan tengah dengan melakukan pembahasan KUA PPAS di luar Jatim. n cty

Tolak Penari Pilihan Panitia, Roh Leluhur Tunjuk Suaidah l Sambungan hal 1

kepada si penari agar roh berkenan menggunakan perantara tubuh Suaidah untuk ritual adat Seblang.

Begitu tempeh terjatuh, pertanda Seblang bisa dimulai. “Saya mohon penonton dan wartawan tidak mengambil gambar dulu, karena dikhawatirkan mengganggu prosesi. Mohon sabar,” kata seorang tokoh adat di atas panggung. pertunjukan Tari Seblang yang diselenggarakan di Desa Olehsari, Kecamatan Glagah, Banyuwangi. Mulai 2014, tradisi adat ini masuk kalender Banyuwangi Festival.

Prosesi berlangsung sepuluh menit. Setelah dukun yakin roh leluhur benar-benar menerima tubuh Suaidah, pagelaran Seblang dimulai. Di atas panggung diiringi alunan gamelan, Suaidah menari tak beraturan dituntun dua pawang mengelilingi panggung dengan tangan mengibaskan selendang selama 2,5 jam tanpa jeda mulai pukul 14.30-17.00. Kerasukan roh adalah kunci kekuatan tubuh ceking Suaidah sehingga mampu bertahan di atas panggung. Tak hanya menari monoton,Tari Seblang juga menyuguhkan dua sisipan saat pentas, yakni sampur dan jual kembang. Saat sampur, penari melemparkan selendang merah yang digeng-

gamnya ke arah penonton.

Bagi penonton yang terkena lemparan, wajib naik ke atas panggung dan menari bersama si penari. Adapun prosesi jual kembang diyakini bisa mendatangkan berkah dan keberuntungan hidup bagi penonton yang membeli kembang dari tangan si Seblang. Saat pertunjukan, dua ikat kembang dibanderol Rp 5 ribu. Penonton nampak antusias berebut membeli kembang-kembang itu demi mencari keberuntungan. “Yang belum punya jodoh, segera dapat jodoh. Intinya membuang sial, tapi tetap meminta doa kepada Tuhan,” ujar tetua adat Desa Olehsari, Ansori.

Sesuai tradisi Desa Olehsari, pertunjukan Seblang biasanya digelar mulai H+7 lebaran selama satu minggu penuh. Namun karena masuk agenda Banyuwangi Festival yang disusun Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, gelaran Seblang dijadwalkan pada H+5 lebaran mulai 1-8 Agustus. Konon, roh leluhur enggan merasuk ke tubuh penari yang ditunjuk panitia karena kegiatan ini menyalahi tradisi. Akibatnya, pagelaran sempat gagal selama enam hari.

Malam Jumat menjelang agenda rampung, roh leluhur meminta penari Seblang pilihan panitia, digantikan

oleh sosok Suaidah, wanita yang menjadi Seblang sejak usia 11 tahun. Hasilnya tokcer. Meski sedang hamil satu bulan dan telah mengundurkan diri, Suaidah didapuk sebagai Seblang atas petunjuk roh leluhur. Semestinya, penari Seblang Olehsari dipilih wanita yang masih gadis atau belum akil balik.

Menurut Ansori, Suaidah dipilih karena berpengalaman dan cukup usia menjadi Seblang. Sehari sebelum pertunjukan, tokoh adat melakukan kejiman, ritual untuk memohon petunjuk dan restu roh leluhur. “Atas petunjuk orang yang kesurupan, ditunjuklah Suidah.

Nggak masalah hamil, asalkan masih punya garis keturunan penari Seblang.

Nenek dan ibunya Suaidah dulu juga penari Seblang selama 9 tahun. Suaidah masih menjalani 7 tahun, mungkin roh leluhur ingin Suaidah jadi Seblang hingga 9 tahun,” Ansori berdalih.

Bagi suku Osing, Tari Seblang untuk keperluan bersih desa, tolak bala sekaligus ucapan rasa syukur atas karunia Tuhan memberikan berkah hasil bumi yang berlimpah. Sepanjang tujuh hari penuh, Tari Seblang disuguhkan kepada masyarakat. Durasi satu minggu dipilih karena melambangkan kelengkapan hari. Bila Tari Seblang digelar perdana pada Jumat (8/8), maka berlangsung hingga satu minggu

ke depan, yakni hari Jumat (15/8).

Selain Seblang Olehsari, di Banyuwangi ada tradisi Seblang Desa Bakungan yang digelar seminggu setelah Hari Raya Idul Adha. Penari Seblang Bakungan adalah seorang wanita yang berusia 50 tahun ke atas dan sudah menopause. Tujuannya sama seperti Seblang Olehsari. Seblang, kata Ansori, telah menjadi tradisi turun temurun tanpa diketahui sejak kapan dimulai.

Jika tidak melakukan tradisi Seblang, warga percaya akan mendapatkan musibah. Ritual Seblang sempat ditinggalkan pada dekade 1960an dengan alasan dinamika politik keamanan.

Akibatnya, terjadi peristiwa kesurupan massal tanpa alasan jelas. Setelah dilakukan ritual adat, warga yang kesurupan roh leluhur meminta menggelar tradisi Seblang lagi. Sejak saat itu, tradisi budaya tarian Seblang terus dilestarikan hingga masuk agenda Banyuwangi Festival.

Datang dari Jember, Aris, seorang pecinta hobi fotografi itu, mengatakan tradisi Seblang merupakan momen adat yang kerap ditunggu-tunggu.

Tradisi ini kental menyuguhkan perpaduan adat, magis dan human interest yang sayang untuk dilewatkan.

“Saya sudah ke sini saat hari pertama, tapi Seblangnya gagal,” ujarnya.*

12

Selasa Pon, 12 AGUSTUS 2014

Permasalahan Angka Kematian Ibu (AKI) saat melahirkan masih menjadi fokus utama pemerintah, baik di tingkat nasional maupun di Jatim dan permasalahan itu harus segera diatasi.

L

angkah nyata yang dilakukan TP PKK Provinsi Jatim untuk menurunkan AKI dengan melakukan pendampingan secara terus menerus terhadap ibu melahirkan berisiko tinggi. “PKK Jatim telah melakukan pendampingan terhadap 740 ibu melahirkan yang memiliki risiko tinggi dengan selamat,” ungkap Ketua TP PKK Provinsi Jawa Timur Hj Nina Soekarwo MSi saat membuka workshop Dukungan TP PKK pada Program Lintas Sektor Terkait dalam Penurunan Angka Kematian Ibu Bagi TP PKK Kab/Kota se-Jatim Tahun 2014 di Binaloka Jl Pahlawan No 110 Surabaya, Senin (11/8).

Ia menjelaskan, pada 2010 AKI di Jatim sebesar 104/100 ribu kelahiran hidup dan 101/100 ribu pada 2011. Sementara pada 2012 turun menjadi 97,43/100 ribu. Pada 2013 jumlah AKI terus menurun menjadi 97,39/100 ribu kelahiran hidup.

“Jatim sebenarnya sudah on the track sesuai target. Saat ini sebanyak 97,39/100 ribu kelahiran hidup leb-

ih rendah dibandingkan dengan target MDGs (Millenium Development Goals) yang mencapai 102/100 ribu kelahiran hidup,” terangnya.

Penurunan tersebut adalah hasil nyata dari pendampingan kader PKK di lapangan mulai dari tingkat kabupaten sampai ke tingkat Dasa Wisma. Kegiatan workshop kali ini merupakan bentuk komitmen yang dilakukan oleh TP PKK Provinsi Jatim bersama TP PKK Kabupaten/ Kota untuk terus berupaya menurunkan AKI di Jatim Ia mencontohkan, kader PKK yang ada di daerah telah melakukan pendampingan terhadap ibu yang akan melahirkan dengan risiko tinggi disertai dengan data dari perangkat setempat. Namun, terdapat daerah yang menginginkan jumlah pendampingan untuk ditambah yang saat ini jumlahnya hanya 50 orang pendamping di setiap daerah.

Bentuk pendampingan yang dilakukan oleh PKK Jatim yakni mendampingi ibu yang akan melahirkan

Hj Nina Soekarwo menandatangani MoU Ketua PKK se-Jatim dengan Kadinkes Provinsi Jatim dalam rangka penurunan angka kematian ibu dan anak di Taman Binaloka Jl Pahlawan, Senin (11/8). selama 10 bulan mulai dari sebelum melahirkan sampai dengan masa nifas selesai.

Ketua Pokja IV PKK Prov Jatim Ulfa Harsono mengungkapkan maksud kegiatan ini guna menyinergikan pro-

Ketua TP PKK Provinsi Jatim memberikan sambutan saat membuka workshop Dukungan TP PKK pada Program Lintas Sektor Terkait dalam Penurunan Angka Kematian Ibu Bagi TP PKK Kab/Kota se-Jatim Tahun 2014.

gram kerja dengan sektor terkait yakni antara TP PKK Prov Jatim dengan TP PKK Kabupaten/Kota. Secara khusus bertujuan untuk menginformasikan sekaligus meningkatkan koordinasi dan memberikan informasi kepada

kader PKK untuk terus berupaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi.

Pada kesempatan ini juga dilakukan penandatanganan MoU PHBS (Perilaku Hidup Bersi dan Sehat) antara Ketua TP PKK Prov. Jatim

dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jatim serta penandatanganan kesepakatan antara Ketua TP PKK Prov Jatim dengan TP PKK Kabupaten/Kota yang memiliki AKI tertinggi. Q hms*

Hj Fatma Saifullah Yusuf menyerahkan cinderaFoto bersama dengan pengurus PKK Provinsi Jatim. mata kepada pembicara workshop.

Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur

Kepedulian Gubernur Jatim Terhadap Percepatan Rehabilitasi Sosial

Jatim Launching Tim Reaksi Cepat Rehabilitasi Sosial Pemprov, Bhirawa Pemprov Jatim melalui Dinas Sosial Jatim kini telah me-launching tim reaksi cepat (TRC) Rehabilitasi Sosial di Aula Dinas Sosial Prov. Jatim Jln. Gayung Kebonsari 56 B Surabaya, Senin (11/8). Upaya ini dilakukan menunjang tercapainya program prioritas Gubernur dalam program percepatan penanganan PMKS.

K

etika melauching program itu, Sekdaprov Jatim, Dr H Sukardi mengatakan, TRC memiliki tujuan sebagi Tim terpadu Rehabilitasi Sosial dengan tugas utama untuk mengintegrasikan kegiatan Rehabilitasi Sosial serta mengoptimalkan Rehabilitasi Sosial berbasis masyarakat. Hasil yang diharapakan dari TRC ini adalah sebagai bahan rekomendasi dalam pengambilan keputusan dan tindakan selanjutnya. Karena, TRC memiliki ruang lingkup jangkauan yang meliputi kerawanan (dapat diamati), kerentanan (dapat dikalkulasi) dan resiko (dapat ditindaklanjuti) yang selanjutnya cepat direspon serta cepat dikaji oleh TRC. Dalam kesempatan ini, Sukardi juga mengatakan, sesuai dengan undang-undang No. 9 tahun 2009, tentang kesejahteraan sosial menyebutkan Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial.

Untuk itu, Dinsos Jatim mengusulkan 7.492 orang untuk dikutsertakan BPJS melalui/lewat jalur PMKS. Mereka yang akan diikutsertakan berasal dari tiga kategori yakni PMKS Psiko-

Sekda Prov Jatim Akhmad Sukardi berfoto bersama seusai memberikan bantuan secara simbolis kepada perwakilan penerima bantuan Tim Reaksi Cepat Rehabilitasi Sosial di Jatim (atas). Sekda Prov Jatim Akhmad Sukardi ketika memakaikan rompi kepada perwakilan Tim Reaksi Cepat Rehabilitasi Sosial di Jatim yang diselenggarakan di Kantor Dinas Sosial Jatim (kanan).

tik Korban pasung sebanyak 764 orang, penghuni Klien UPT Dinas Sosial 3.038 orang dan PMKS yang T4 ( tempat tinggal tidak tetap) sebanyak 3.690 orang ini berasal dari 22 kab/ Kota per 25 juni 2014 yang lalu.

Data tersebut merupakan data usulan dari 22 Kab/Kota yang sudah masuk, belum usulan dari semua kab/kota yang ada di Jawa Timur. “ Biasanya, kalau usulan pertama di setujui maka dalam waktu yang tidak lama akan disusul dengan usulan-usulan dari Kab/ Kota yang belum masuk. Apalagi, mereka tahu kalau yang diusulkan oleh kab/Kota sebelumnya itu adalah masalah yang sangat kruisial yakni BPJS. Karena siapapun orangnya pasti membutuhkan kapastian hak dalam mendapatkan layanan kesehatan atau layanan hari tua,” jelas Sekdaprov. Jatim.

Sebab, tambahnya, pembangunan sosial

Sekda Prov Jatim Akhmad Sukardi saat menyampaikan sambutannya usai melaunching Rakor Pembentukan Tim Reaksi Cepat Rehabilitasi Sosial di Jatim.

hakekatnya merupakan upaya merealisasikan amanat konstitusi. Yakni untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedang masalah pembangunan kesejahteraan sosial adalah sebagai bagian dari pembangunan nasional yang p[ada hakekatnya merupakan pembangunan manusia seutuhnya. Meliputi pembangunan fisik/ lahirilah, sosial dan mental baik secara perorangan, keluarga, maupun secara kelompok bermasyarakat secara bermartabat dengan menempatkan mereka sebagai pelaku utama di dalam pembangunan.

Untuk bisa mewujudkan hal tersebut, lanjutnya, maka pembangunan kesejahteraan sosial memiliki tugas dan fungsi yang sesuai dengan bidangnya, yaitu pertama, mewujudkan keadilan sosial melalui upaya memperkecil kesenjangan sosial dengan memberikan per-

Sekda Prov Jatim Akhmad Sukardi saat memberikan bantuan secara simbolis kepada perwakilan penerima bantuan Tim Reaksi Cepat Rehabilitasi Sosial di Jatim.

hatian pada masyarakat rentan dan kurang beruntung, kedua mencegah yakni dengan mengendalikan dan mengatasi masalah sosial, ketiga yaitu memelihara dan memperkuat stabilitas dan integrasi sosial, dan keempat adalah mengembangkan prakarsa dan peran masyarakat serta dunia usaha dalam pembangunan kesejahteraan sosial sebagai investasi modal sosial. “ Sesuai dengan semboyan APBD Untuk Rakyat, maka selama kepemimpinan Pakde Karwo dan Gus Ipul telah melaksanakan kebijakan yang telah diluncurkan oleh kedua pasangan Gubernur Jatim Dr. Soekarwo dan Drs. Saifullah Yusuf. Karena “APBD Untuk Rakyat” itu bukan hanya slogan tapi itu merupakan Kebijakan Pemprov Jatim” jelasnya.

Program yang telah diluncurkan tersebut semuanya bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial warga Jawa Timur. Seperti, program Jalin Kesra ( jalan lain menuju kesejahteraan rakyat). Program ini memprioritaskan penanganan terhadap Rumah Tangga sangat Miskin (RTSM) yang berjumlah 493.004 KK. Dilanjutkan dengan program Femininisme Kemiskinan dimana program tersebut memprioritaskan pada 153.000 orang wanita yang menjadi tulang punggung keluarga.

Terkait dengan lokalisasi,Sukardi juga mengatakan, Pemprov Jatim bersinergi dengan Kabupaten/kota kini telah mengurangi jumlah lokalisasi dari jumlah awal sebanyak 47 lokalisasi menjadi 21 lokalisasi. Untuk tahun 2014, daerah yang merencanakan menutup lokalisasi yaitu Kabupaten Malang sebanyak 7 lokasi, Nganjuk 6 lokalisasi, dan Madiun 1 lokalisasi.

Selain itu, dijelaskannya, kalau tahun ini

Pemprov juga telah mencanangkan bebas pasung yang terus dilakukan dengan kerjasama lintas sektor. Bahkan setiap bulan diadakan evaluasi terhadap bebas pasung.

Langkah-langkah yang ditempuh Pemprov Jatim untuk mensukseskan program bebas pasung, antara lain dengan membentuk dan mengoptimalkan peran Puskesmas. Caranya dengan menerima rujukan balik setiap penderita setelah dirawat di RSJ atau RS lainnya.

Selain itu, dengan memberikan pelatihan dan peningkatan kemandirian bagi penderita yang sudah dinyatakan sembuh.

Di hadapan jajaran Dinas Sosial Jatim, Sekdaprov Jatim juga mengungkapkan akan memberikan bantuan berupa lima mobil untuk operasional kegiatan di UPT yang berada di bawah Dinas Sosial Jatim, yang bakal diwujudkan pada tahun 2015 mendatang.

Ditempat yang sama, Kepala Dinas Sosial prov. Jatim, Drs Sudjono MM menambahkan, maksud pembentukan TRC rehabilitasi Sosial adalah mencapai tepat sasaran, tepat tindakan dan tepat serta cepat dalam memberikan bantuan. Sedang tujuannya dari TRC adalah untuk membentuk Tim terpadu dalam penjangkauan bagi PMKS di seluruh jatim, untuk meningkatkan kepedulian masyarakat dalam penanganan PMKS serta untuk meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS yang berbasis masyarakat. Ikut hadir dalam pertemuan itu antara lain, Asisten Sekdaprov Jatim Bidang Kesejahteraan, Kepala Biro kesra Setdaprov. Jatim dan seluruh Kepala Dinas Sosial kab/Kota serta kepala UPT Dinsos prov.

Jatim yang ada di seluruh Jawa Timur. Q rac*