Harian Bhirawa Edisi 12 Maret 2014

HARIAN

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Saya yakin pengusaha belum sepenuhnya menguasai peta dan pasar produk. Untuk itu, dengan e-commerce, daerah yang belum terakses informasi bisa terbantu dalam berdagang,”

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 8

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum

Rabu Kliwon, 12 MARET 2014

http://www.harianbhirawa.co.id

12 MARET 2014

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo 07.00

Mendampingi kunjungan kerja Presiden SBY di Jatim

Gubernur Warning Kepala Daerah Jadi Jurkam Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum tidak melarang kepala daerah menjadi jurkam parpol asal dapat menjaga etika dengan tidak menggunakan fasilitas negara. Fasilitas negara yang dimaksud mobil dinas atau memanfaatkan perangkat daerah.

 Wagub H Saifullah Yusuf 07.30 12.00 15.00

Menerima Dubes Perancis di Grahadi Makan siang bersama dengan APSI di Hotel Shangri-La Membuka Pameran Haji dan Umroh di Maspion Square

 Sekdaprov Achmad Sukardi 09.00

“Ini perintah Undang-undang dan peraturan pemerintah agar jangan mengunakan fasilitas negara untuk kepentingan parpol, apalagi saat menjadi jurkam,” katanya, Selasa (11/3).

Dijelaskan Pakde Karwo, panggilan karibnya, penggunaan fasilitas negara dimaksud di antaranya pemakaian mobil dinas atau memanfaatkan perangkat daerah untuk kepentingan jurkam yang dilakukan kepala daerah dalam

IGD IV Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Hotel Shangri-La

Belum Adanya Penetapan Tersangka Korupsi KONI Surabaya

I Wayan Titib : Kejaksaan Jangan Hanya Koar-koar Surabaya, Bhirawa Setelah menggelar ekspos kasus dugaan korupsi dana hibah Pemkot Surabaya ke Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Surabaya, Senin (10/3) lalu, Kejati Jatim terkesan enggan menjawab terkait penetapan tersangka. Ini membuat Pakar Hukum Universitas Airlangga (Unair) Surabaya I Wayan Titib Sulaksana angkat bicara dengan menyebut pihak kejaksaan jangan hanya koar-koar saja.

Wayan yang juga Ketua Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (AMAK) ini mengatakan, kalau dari penyelidikan menuju ke penyidikan pasti ada tersangkanya.

Menurutnya, dalam ilmu hukum yang namanya penyidikan itu pasti ada tersangkanya. “Wong sudah masuk ke tahap penyidikan, pasti ada tersangkanya lah. Kalau tak segera diumumkan apa pertimbangannya,” katanya kepada wartawan, Selasa (11/3).

Pihaknya memahami kalau Kejaksaan engan menyebutkan dulu tersangkanya karena alasan takut yang bersangkutan kabur. Tetapi kalau ada alasan lain, ini yang perlu dikritisi semua pihak.

Dijelaskannya, pengusutan kasus dana hibah ke KONI itu ditakutkan nasibnya sama seperti kasus penyelewengan dana APBD Kota Surabaya senilai Rp 15 miliar untuk kesebelasan Persebaya pada 2005 silam. “Semoga Kejaksaan lebih serius dalam mengusut kasus KONI Surabaya. Jangan sampai seperti kasus Persebaya 2005 silam, di mana ka-

 ke halaman 11

Jumlah Pengangguran Kota Malang Terus Membengkak Malang, Bhirawa Jumlah pengangguran di Kota Malang tercatat terus bertambah. Pada akhir 2013 sebanyak 64.006 jiwa atau sekitar 7,72 persen dari jumlah penduduk kota yang mencapai 830 ribu jiwa lebih, belum memiliki pekerjaan.

Kabag Perekonomian Pemkot Malang Moch Charis mengatakan selama tiga tahun terakhir ini jumlah pengangguran di Kota Malang terus bertambah. Pada 2011 sebanyak 43.110 jiwa atau 5,19 persen, 2012 menjadi 63.674 jiwa atau 7,68 persen dan 2013 bertambah lagi menjadi 64.006 jiwa atau 7,72 persen.

“Terus bertambahnya jumlah pengangguran ini salah satunya disebabkan banyaknya pendatang di Kota Malang, bahkan mahasiswa dari luar daerah yang telah menyelesaikan pendidikan tingginya juga banyak yang memilih mencari pekerjaan di Malang,” ujarnya, Selasa (11/2).

Padahal, lanjutnya, lapangan kerja di daerah itu terbatas, meski pertumbuhan ekonomi di kota itu cukup signifikan, yakni 7,57 persen pada akhir

 ke halaman 11

Harus Profesional PENAMPILANNYA yang kalem dan murah senyum membuat sosok pria asal Bandung ini dikenal sebagai sosok yang low profile. Padahal di balik penampilannya itu, dia memiliki segudang pengalaman bisnis terutama di bidang perhotelan.

Dia adalah General Manager Inna Simpang Deny Irza yang baru satu minggu menjabat di hotel berpelat merah yang ada di Surabaya ini.

Saat ditanya tentang menjamurnya hotel di Surabaya dan persaingan yang begitu ketat, Deny begitu antusias membeberkan pengalamannya serta strategi yang digagas untuk mengatasi persaingan antar hotel.

Dia memaparkan strategi yang akan digunakan untuk lebih meningkatkan tamu berkunjung di Inna Simpang adalah prinsip

 ke halaman 11

hal ini mulai gubernur sampai bupati/ wali kota, termasuk presiden dan wakil presiden.

Menurut Pakde Karwo larangan ini tertuang dalam UU No 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota dan UU No 23 Tahun 2003 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dua aturan ini juga menyebutkan, ketentuan

 ke halaman 11

Pengajuan Cuti Kepala Daerah untuk Berkampanye Izin keluar

: 6 kepala daerah (Bupati Lumajang, Bupati Pacitan, Bupati Magetan, Wali Kota Blitar, Wakil Wali Kota Blitar dan Wakil Bupati Situbondo, Izin dalam proses : 10 kepala daerah dan wakil kepala daerah ( Bupati Banyuwangi, Bupati Trenggalek, Wakil Bupati Trenggalek, Wali Kota Kediri, Bupati Malang, Wali Kota Malang, Bupati Pasuruan, Wakil Bupati Pasuruan, Wali Kota Pasuruan dan Wakil Wali Kota Pasuruan) Mekanisme pengajuan izin : selambat-lambatnya 12 hari sebelum tanggal kampanye yang dilakukan oleh yang bersangkutan Sumber : Biro Administrasi Pemerintahan Umum Setdaprov Jatim per Selasa (11/3)

Himawan Tak Lalui Eselon IV, Langsung Duduki Eselon III antara.com

Anang Hermansyah memberikan keterangan usai dipanggil Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Jember, Jawa Timur, Selasa (11/3). Artis Anang Hermansyah calon anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional diperiksa terkait dugaan kampanye terselubung yang dilakukannya di SMA Negeri 2 Jember, Rabu (12/2) kemarin.

Anang Dipanggil Panwaslu Jember, Bhirawa Artis Anang Hermansyah yang juga caleg DPR RI asal PAN Dapil JemberLumajang memenuhi panggilan Panwaslu Jember, Selasa (10/3). Anang dipanggil karena diduga melakukan kampanye terselubung di SMAN 2

Jember .

Tanpa ditemani istrinya, Ashanty, Anang berangkat menuju Kantor Panwaslu di Jalan Padjajaran Sumbersari dengan naik becak. Dia berangkat menu-

 ke halaman 11

Pemprov, Bhirawa Masuknya Kepala Biro Hukum Setdaprov Jatim Dr Himawan Estu Subagijo SH, MHum dari Unair ke Pemprov Jatim ternyata tak memiliki catatan buruk atau negatif seperti informasi yang berkembang selama ini. Hal itu diketahui setelah Bhirawa meneli sik lebih jauh proses masuknya Himawan ke Pemprov Jatim.

Berdasarkan informasi yang berhasil digali dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jatim, Himawan Estu masuk ke Pemprov Jatim pada

Rusa Timor Koleksi KBS Mati Surabaya, Bhirawa Kematian satwa koleksi Kebun Binatang Surabaya (KBS) terus terjadi dalam beberapa bulan terakhir ini. Setelah anoa jantan dan unta jantan mati pada akhir pekan Februari lalu, sekarang giliran rusa timor jantan yang mati.

Rusa ditemukan mati sekitar pukul 02.30 dini hari, Selasa (11/3), saat petugas keamanan sedang melakukan patroli keliling KBS. Diduga rusa mati karena bertarung dengan sesama rusa di kandangnya karena dari hasil autopsi ditemukan banyak luka di tubuh rusa.

Humas KBS Agus Supangkat mengatakan petugas saat patroli dini hari menemukan tubuh rusa mati di kandangnya. Tubuhnya banyak luka kena tanduk. Selanjutnya bangkai rusa dievakuasi di tempat karantina untuk

2004, setelah ada pelimpahan dari Kementerian Pendidikan ke Pemprov Jatim. Saat awal masuk ke pemprov, Himawan Estu menduduki jabatan fungsional sebagai peneliti di Badan Penilitian dan Pengembangan (Balitbang) Provinsi Jatim.

Selama berkarir di Pemprov Jatim, nasib baik menghampiri Himawan Estu. Tanpa melalui proses menjadi pejabat struktural eselon IV, pada akhir 2011 dia langsung menjabat eselon III tepatnya menduduki jabatan

 ke halaman 11

KBS Tak Akan Dipindah

trie diana/bhirawa

Rusa timor dikenal sebagai hewan berkelompok. Kematian rusa di KBS diduga  ke halaman 11 karena kalah bertarung dengan sesama rusa jantan.

Pemkot Surabaya, Bhirawa Pemkot Surabaya secara tegas menyatakan tak akan memindahkan Kebun Binatang Surabaya (KBS) ke lokasi lain.

KBS tak akan dipindah ke lokasi manapun dengan alasan apapun. Untuk itu pemkot sedang bekerja keras meraih izin Lembaga Konservasi (LK) dari Kemenhut.

Wali Kota Tri Rismaharini menjelaskan konflik yang ada di KBS saat ini sudah selesai.

Sekarang Pemkot Surabaya tengah fokus untuk memperbaiki kebun binatang yang berdiri di atas lahan seluas 4 hektare tersebut. ‘’Sampai saya mati KBS tidak akan dipindah. KBS itu pernah masuk sejarah Indonesia. Jadi tidak pernah akan dipindah,’’ tegasnya menanggapi wacana pemindahan KBS ke tempat lain di wilayah Surabaya

 ke halaman 11

Pencoretan 15 Siswa SMK Putra Bangsa Ikut UN

Wali Kota Lepas Tangan, Siswa Pindah Sekolah

Kota Mojokerto, Bhirawa Nasib 15 siswa kelas III SMK Putra Bangsa (PB) Kota Mojokerto yang dicoret untuk ikut Ujian Nasional (UN) mengenaskan. Setelah tercoret dari Daftar Nominasi Tetap (DNT), Wali Kota Mojokerto yang diharapkan ikut cawe-cawe menga-

tasi masalah ini justru lepas tangan.

“Apanya yang ditanyakan. Itu jelas siswa fiktif,’’ kata Wali Kota Masud Yunus, Selasa (11/3) kemarin.

Orang nomor satu di pemkot itu malah mempertanyakan status kesiswaan 15 anak itu. “Awalnya yang ikut nomi nasi kan hanya delapan siswa,

tapi ketika proses pengajuan DNT mendadak berubah menjadi 23 siswa.

Ketika dicek (oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto, Red) ternyata jumlah itu fiktif,’’ tambahnya.

Menurutnya, Dinas Pendidikan sudah

 ke halaman 11

Upaya Resto Kapin Bertahan di Bisnis Kuliner

Dijalankan Generasi Ketiga, Bertahan dengan Resep Warisan Kakek Meneruskan bisnis keluarga sudah menjadi jalan hidup yang harus dilalui Heryanto Prayogo (33). Di usia muda, mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Ciputra (UC) ini sudah mampu mengelola resto dengan tiga cabang di Surabaya.

Deny Irza

Sentil..

 

Panwas tutup mata soal baliho parpol di Bundaran Tugu Dibayar mahal kerja gak jelas

 

Anggota dewan diduga terlibat percaloan CPNS K2 DPR = Dewan Perampok Rakyat?



Wamenag minta ulama ikut perangi korupsi Rakyat butuh keteladanan, bukan pencitraan



Titis Tri Wahyanti, Kota Surabaya Saat ini pria yang tercatat sebagai mahasiswa semester tiga jurusan Family Business tak menyangka akan meneruskan bisnis yang dirintis oleh mendiang kakeknya sejak 1952. “Sebelumnya bisnis resto itu dikelola ayah saya. Karena ayah saya meninggal, akhirnya sayalah yang melanjutkan bisnis resto ini bersama dua adik. Saya bertugas mengatur manajemennya, sedangkan adik saya meracik bumbu,” katanya pada Bhirawa belum lama ini.

Pria kelahiran Surabaya, 21Ok-

tober 1980 ini menceritakan beruntungnya selama ayahnya masih ada, dia dan adik-adiknya sudah banyak belajar bagaimana mengelola resto. Sehingga saat ini dia sudah mengetahui betul bagaimana mempertahankan resep yang sudah ada sejak zaman kakeknya.

“Warisan resep kakek itu yang saya pertahankan bersama adik-adik dalam mengelola resto keluarga,” katanya.

 ke halaman 11

Aktivitas Heryanto Prayogo saat mengikuti program perkuliahan di Pasca Sarjana Universitas Ciputra.

SURABAYA

2

Rabu Kliwon 12 MARET 2014

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Timsel Janji Komisioner KI Diumumkan Sebelum Pileg Surabaya, Bhirawa Tim Seleksi Komisi Informasi(KI) Jatim berjanji akan mengumumkan hasil seleksi calon komisioner KI sebelum pelaksanaan Pemilihan Legislatif bulan April mendatang.

“Sebelum Pileg April mendatang, lima komisioner KI sudah akan diumumkan,” terang ketua Timsel KI jatim, Suko Widodo di sela tes uji kompetensi calon komisioner KI, Selasa(11/3).

Setelah lolos dalam tes tahap dua, kali ini sebanyak 25 calon peserta Komisi Informasi (KI) Jatim hari ini , Selasa (11/3) resmi mengikuti tes uji kompetensi diha-

dapan panelis untuk dipilih menjadi 15 orang yang berlangsung di Hotel Inna Simpang Surabaya.

Tim Seleksi (Timsel) KI Jatim, Suko Widodo ditemui di sela - sela tes seleksi di Hotel Ina Simpang mengatakan ke 25 peserta Calon Komisi Informasi ini di seleksi langsung oleh tim penguji atau panelis sejumlah tiga orang, masing-masing yakni Mahmud Suhermono dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jatim, Pakar Hukum Emmanuel Sudjatmoko, dan perwakilan masyarakat komunikasi, Djoko Wicahyo. ‘’Dimana tiap peserta ca-

PANGGUNG BIROKRASI

Kotak dan Bilik Suara Telah Terdistribusi 100 Persen KPU Jatim, Bhirawa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur menyatakan semua kebutuhan kotak dan bilik suara sudah terdistribusi 100 persen di KPU kabupaten/kota. Baik Kotak dan bilik suara tersebut merupakan tambahan yang terbuat dari kertas karton.

Komisoner KPU Jatim Divisi Perencanaan, Keuangan, dan Logistik, Dewita Hayu Shinta saat ditemui usai bertemu dengan Anggota DPR RI Komisi II di KPU Jatim, Senin (10/3) sore mengatakan, distribusi logistik masih dilakukan bertahap. Logistik yang sudah 100% sampai di KPU kabupaten/kota adalah kotak dan bilik suara. “Kotak dan bililk suara tambahan ini dari kertas karton. Kalau yang lama dari aluminium,” ujarnya.

Menurutnya, kotak suara tambahan yang didistribusikan sebanyak 30.949 buah.

Jumlah itu setara dengan 9% dari kebutuhan total di Jatim yang berjumlah 340.296 kotak suara. Kotak suara tambahan itu didistribusikan untuk 16 kabupaten/kota.

Diantaranya adalah Tulungagung, Kediri, Malang, Madiun, Nganjuk, Sidoarjo, dan Pasuruan. Sedangkan bilik suara tambahan yang didistribusikan sebanyak 61.247 buah atau setara dengan 17% dari total kebutuhan bilik suara yang sejumlah Q cty 341.619 buah.Q

Penetapan Komisioner KPUD Jangan Slintutan KPU Jatim, Bhirawa Proses pemilihan komisioner tiga KPU kabupaten dikhawatirkan ada permainan. Akibat jadwal pelaksanaan Pemilu 2014 yang semakin dekat timbul dugaan KPU Jatim akan meloloskan komisioner incumbent dalam seleksi KPU kabupaten Tulunga Agung, Nganjuk, probolinggo.

Ini lantaran, ada komisioner KPU Kabupaten/kota yang masa jabatannya berakhir sebelum pencoblosan pileg.

Dikhawatirkan dalam pergantian ini terjadi kongkalikong. Setidaknya, akan ada calon incumbent yang diloloskan dengan pertimbangan menjaga kontinuitas proses pileg yang sudah berjalan.

Anggota Komisi II DPR RI, Rindoko Dahono Wingit mencoba mengingatkan jangan sampai dalam rekrutmen KPU ada istilah kongkalikong. Jika nantinya semua komisioner yang incumbent dipaksakan maju lagi, berarti tidak ada proses demokrasi. Padahal menurutnya, masyarakat tidak ingin muncul istilahnya Q cty 4L.Q

lon KI ini melakukan presentasi di depan tiga penguji ini dengan diberi waktu selama 30 menit ,”ujarnya Sukowidodo, Selasa (11/3).

Menurut Suko, pelaksanaan tes hari ini akan langsung dilakukan terhadap 25 nama tersebut. ’’Jadi, tidak bertahap. Langsung selesai pada hari ini juga,’’ paparnya.

Pengumuman hasil tes itu sendiri akan dilakukan pada 14 Maret mendatang.

“Setelah terpilih 15 nama, tim seleksi menyerahkannya ke Komisi A DPRD Jatim untuk dilakukan tes uji kepatutan dan kelayakan,” kata pakar komunikasi poli-

tik asal Universitas Airlangga Surabaya tersebut.

Dari 25 nama yang masuk, terdapat empat incumbent yakni Djoko Tetuko, Imadoeddin, Daan Rachmad Tanod, dan Nurul Amalia.

Selain itu, sejumlah nama mantan komisioner KPU Provinsi dan kabupaten/ kota juga dinyatakan lolos. ‘’Tahun ini kami menitikberatkan pada kualitas calon komisioner. Ini bagus karena pendaftar dan nama yang lolos sudah berpengalaman. Namun, nama-nama baru juga tidak kalah dan terbukti kualitasnya,’’kata Suko Widodo.

Ia menambahkan pihak-

nya menargetkan sebelum Pemilihan Umum Legislatif, 9 April 2014, sudah terpilih lima nama komisioner Komisi Informasi yang baru.

Di bagian lain, Ketua Komisi A DPRD Jatim Sabron Djamil Pasaribu mengatakan bahwa memang targetnya sudah selesai sebelum pemilu legislatif. ’’Supaya pembahasan dan pemilihan Komisioner KI bisa maksimal,’’ tuturnya.

Apakah nanti tidak terbentur dengan jadwal anggota Komisi A DPRD Jatim yang bertarung di dapil masing-masing. Sabron langsung menjawab tidak ada

masalah. ’’Kendati memang harus mengurus konstituen masing-masing untuk Pileg, tapi kami profesional. Kami masih sangat komit dan peduli dengan tugas-tugas kedewanan,’’ tandas politisi dari Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim tersebut.

Menurutnya, justru setelah pileg tersebut yang kemungkinan malah sulit untuk mengumpulkan anggota dewan. ’’Apalagi, saya pikir membuat fit and proper test tidak membutuhkan waktu lama. Antara proses pengujian dan kemudian pembahasan untuk memilih, paling tidak sampai se-

minggu,’’ tuturnya.

Sementara itu, salah satu Incumbent yang kembali mendaftar calon peserta KI, Djoko Tetuko mengatakan dirinya mendapat giliran nomor dua dalam fit and proper test. Nah, selama 30 menit fit and proper test, dimana tim penguji kompetensi menanyakan sejumlah hal.

Diantaranya tentang bagaimana kompetensinya seperti langkahnya atau sikap apabila menjadi komsioner KI kedepan. “Alhamdulillah, tadi semua pertanyaan dan jawaban dapat berjalan dengan Q cty lancar,”ujarnya.Q

Pekerjaan Tak Diakui, PSK Tak Diberi KIPEM Surabaya, Bhirawa Pemkot terus berupaya terus membatasi ruang gerak pekerja seks komersial (PSK) yang beroperasi di kota ini. Salah satunya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) tidak akan memberikan kartu identitas penduduk musiman (KIPEM).

Alasannya PSK bukan profesi yang lazim dan tidak diakui Negara.

Kepala Dispendukcapil, Suharto Wardoyo mengatakan bahwa KIPEM hanya diberikan bagi yang punya pekerjaan sesuai aturan atau halal.

Dengan demikian, semua pekerja di wilayah lokalisasi prostitusi dan pekerja terkait prostitusi tidak akan diberikan KIPEM. “KIPEM hanya diberikan bagi yang pekerjaan sesuai aturan atau halal, kalau pekerjaan di lokalisasi tidak akan kita berikan KIPEM, semua pekerjaan di lokalisasi tidak akan diberi Kipem,” tutur Suharto Wardoyo, saat ditemui Bhirawa.

Hal itu ditegaskan Suharto Wardoyo saat Sosialisasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di Kecamatan Gayungan Surabaya, Selasa (11/3).

Menurut dia dalam UU Administrasi Kependudukan disebutkan KIPEM tidak akan diberikan pada ,”Bahwa orang yang profesinya

geh/bhirawa

Kepala Dispendukcapil, Suharto Wardoyo saat memberi penjelasan bagi para undangan yang bertanya dalam acara Sosialisasi di Kecamatan Gayungan, Selasa (11/3) tidak diakui Negara dan tidak halal tidak akan mendapatkan KIPEM,” ucapnya.

Suharto mengatakan, tujuan tidak memberikan KIPEM kepada PSK adalah agar tertib administrasi kependudukan, meski mereka warga pendatang yang berhak mendapatkan Kipem, mereka tidak berhak mengurusnya karena terganjal pro-

fesi yang menyalahi aturan, “Karena profesinya tidak diakui, ya tidak berhak dapat kipem,”ujarnya.

Dalam acara sosialisasi ini dihadiri oleh Sekcam Gayungan dengan didampingi Polsek Gayungan Surabaya, dalam sosialisasi ini Suharto menghimbau agar segera dilakukan yustisi di wilayah Gayungan dan perpanjangan KIPEM tidak perlu

surat pengantar dari daerah asal, cukup perpanjang saja.

“Kami menghimbau agar segera digalakkan yustisi KIPEM di wilayah Gayungan, khususnya di Kos-kosan, dan untuk masalah perpanjangan Kipem tidak perlu surat pengantar dari daerah asal, jadi cukup di perpanjang saja di petugas pembuat Kipem,” tambahnya.Q geh

Bersamaan Masa Kampanye, Bawaslu Soroti Reses Dewan Peran LPMP Sebagai Pengawas UN Dicabut Bawaslu Jatim, Bhirawa Rencana DPRD Provinsi Jawa Timur melaksanakan reses pertama tahun 2014 tepat masa kampanye Pemilu 2014 disorot Bawaslu Jatim. Pelaksanaan reses mulai 28 Maret hingga 4 April sangat rawan potensi pelanggaran.Jika ditemukan pelanggaran Bawaslu tak segan member sanksi tegas.

Ketua Bawaslu Jatim, Sufyanto menegaskan jika anggota dewan Jatim melaksanakan fungsi kenegaraan seperti reses tentu pihaknya tidak bisa me-

Tindak Tegas

Maraknya alat peraga baleho dan banner para calon legislatif (caleg) dipasang di taman kota dan pedestrian. Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Surabaya menindak tegas untuk memasang tanda larangan disekitar taman. trie diana/bhirawa

larang. Namun kalau di lapangan sampai terjadi penyimpanan berupa minta dukungan atau mengarahkan masyarakat untuk memilih yang bersangkutan tentu Bawaslu maupun Panwas akan menyemprit.

“Kalau reses disalahgunakan untuk kampanye itu jelas pelanggaran sebab sama saja menggunakan fasilitas negara untuk kampaye. Ini bisa dikatagorikan merongrong proses demokrasi. Sanksinya selain bisa pidana juga moralitas,’’ tegas Sufyanto saat dikonfirmasi Selasa (11/3).

Bawaslu Jatim juga sudah kosultasi ke Bawaslu RI untuk memberikan himbauan kepada kepala daerah maupun anggota dewan supaya beritikad baik dalam pemilu. “Fungsi negara dan sebagai peserta pemilu jika anggota DPRD mencalonkan lagi harus dibedakan, “ jelas Sufyanto.

Ia menghimbau jangan cobacoba manfaatkan fungsi negara untuk kampanye karena pengawas akan memplototi di wilayahnya masing-masing dibantu relawan dari mahasiswa pelajar, guru dan masyarakat sebanyak ribuan yang akan dikerahkan.

“Menggunakan faslitas negara untuk kampanye bisa ma-

suk pidana dan ganggu kualitas demokrasi, “ cetusnya.

Pertimbangan lainnya, lanjut Sufyanto reses anggota dewan bersamaan dengan masa kampanye juga dapat menimbulkan kecenburuan dengan caleg yang bukan incumbent.

“Kalau saya menyarankan sebagaiknya dihindari untuk sama-sama menjaga kualitas demokrasi, “ tambahnya Terpisah, anggota FKB Jatim, Kartika Hidayati sejak awal meminta kepada Badan Musyawarah (Banmus) untuk meninjau kembali jadwal pelaksanaan reses. Mengingat pelaksanaannya bersamaan dengan masa kampanye. Meski secara aturan tidak masalah, namun secara norma di masyarakat justru akan menimbulkan kecurigaan. Apalagi, saat ini banyak masyarakat yang memandang nyinyir terhadap setiap politikus. ‘’Secara pribadi saya menolak reses dilaksanakan bertepatan dengan masa kampanye. Bukan saya sok suci dan mencari popularitas. Tapi semuanya untuk menjaga norma dan proses demokrai sebelum pelaksaan Pileg yang berlangsung pada 9 April mendatang,’tegas Kartika dengan Q cty nada intonasi tinggi.Q

Dindik Anggap Pencabutan Sudah Benar

Dindik Jatim, Bhirawa Baru mau melangkah, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Jatim sudah ditarik mundur dari Ujian Nasional (UN). Betapa tidak, perannya yang akan ikut mengawasi UN SMP akhirnya dicabut kembali oleh Badan Standarisasi Nasional Pendidikan (BSNP).

Munculnya keputusan ini sekaligus menjadi jawaban atas pertanyaan daerah terkait ketidakjelasan fungsi LPMP dalam UN. Sebab, sejauh ini LPMP dinilai tak memiliki cukup sumber daya manusia untuk mengawasi UN. Selain itu, tanpa kehadiran LPMP, pengawasan UN pada tahun-tahun sebelumnya juga telah berjalan dengan baik.

Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Dr Harun MSi menerangkan, perubahan ini secara mendadak disampaikan BSNP melalui surat perbaikan Prosedur Operasional Standar (POS) UN 2014. Dalam perubahannya, tercatat pakta integritas yang dilakukan oleh LPMP bersama Perguruan Tinggi (PT) diganti melakukan pakta integritas bersama BSNP. “Keputusan ini sudah benar. Selama ini pengawasan yang dilakukan PT sudah baik. Di samping itu, pengamanan yang dikawal oleh pihak kepolisian juga sudah maksimal,” tutur Harun saat ditemui di Kantor Dindik Jatim Gentengkali 33 Surabaya, Selasa (11/2).

Harun mengaku, ada atau tidaknya LPMP dalam UN tidak akan ada pengaruh sama sekali. Sebab, kerjasama provinsi, kabupaten/kota, PT, dan kepolisian telah cukup untuk mengawal UN. Namun demikian, Harun enggan berkomentar lebih terkait alasan mengapa LPMP ditarik Q tam dalam hal pengawasan.Q

Pemkot Berikan Pemahaman Masalah Eksploitasi Anak dan KDRT Pemkot Surabaya menggelar acara sosialisasi Hak Asasi Manusia (HAM) bagi masyarakat Kota Surabaya tentang HAM khususnya dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perdagangan manusia (human trafficking).

Langsung dihadiri Wakil wali kota, Wishnu Sakti Buana ,acara sosialisasi diikuti sekitar 60 warga dari Lembaga Ketahanan Masyarakat Kota (LKMK) dan penggerak PKK di wilayah Wonorejo dan Keputran.

Dalam acara yang bertempat di kantor Kelurahan Keputran Kecamatan Tegalsari, Selasa (11/3), Wawali menyatakan , Pemkot Surabaya merasa perlu untuk memberikan pemahaman yang benar tentang HAM sehingga warga di Kota Pah-

lawan memiliki persepsi yang sama. ‘’Diharapkan warga bisa menindaklanjutinya dalam kehidupan sehari-hari,’’ tegas Wisnu Sakti Buana.

Dijelaskan Wawali, sebagai Kota Metropolis, Surabaya masih dihadapkan pada permasalahan yang terkait KDRT, memperkerjakan anak di bawah umur, anak-anak putus sekolah, hingga masalah perdagangan manusia.

Pemkot Surabaya telah mela-

kukan berbagai program untuk mengatasi masalah tersebut.

Diantaranya di bidang pendidikan dengan membebaskan biaya sekolah bagi anak-anak kurang mampu, membebaskan biaya kesehatan serta pengadaan penampungan anak-anak terlantar di Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos).

Pemkot Surabaya juga mengajak warga untuk ikut berperan serta dalam membatasi peluang terjadinya masalahmasalah yang berlawanan dengan HAM tersebut. ‘’Ini tidak bisa kita biarkan.

Dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Dengan sosialisasi ini, warga bisa mengambil peran jika ada pelanggaran

HAM. Minimal bisa melakukan koordinasi dengan pihak terkait agar masalah HAM bisa teratasi,’’ sambung putra dari tokoh senior PDI Perjuaangan, (alm) Soetjipto ini.

Sementara Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbang Linmas) Kota Surabaya, Soemarno menambahkan, kegiatan sosialisasi ini akan digelar selama tiga hari.

Rencananya, setelah di Kecamatan Tambaksari, acara serupa juga akan dilaksanakan di Kecamatan Tegalsari, Pakal dan Kecamatan Wiyung.

“Pesertanya dari LKMK dan penggerak PKK,” ujar Soemarno.Q dre

Wakil Wali Kota Wishnu Sakti Buana ketika membuka sosialisasi HAM.

dre/bhirawa

SURABAYA

Rabu Kliwon 12 MARET 2014

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Peserta Ujian Paket Menurun, Dalih Keberhasilan Wajar Dindik Jatim, Bhirawa Minat masyarakat Jatim melanjutkan pendidikan dari jalur non formal(kejar paket,red) tampak menurun. Peserta ujian paket tahun 2014 ini menurun drastis sampai 8.840 peserta dibandingkan tahun lalu.

Meski demikian Dinas Pendidikan Jatim menyebut hal ini sebegai bukti keberhasilan program wajib belajar. Hingga semua penduduk usia sekolah telah tercover pendidikan formal.

“Total peserta tahun lalu di Jatim sebanyak 64.008, sedangkan tahun ini turun menjadi 55.168 peserta,” ungkap Kabid Pendidikan

Non Formal, Informal (PNFI) dan Nilai Budaya, Selasa (11/2).

Terkait penurunan ini, Nasor berdalih bahwa penurunan peserta ujian paket tidak ada hubungannya dengan minat masyarakat.

Sebaliknya, semakin sedikit jumlah peserta ujian paket, menandakan keberhasilan program wajib belajar 12

tahun. “Kalau yang ikut sekolah non formal kecil, berarti yang ikut sekolah formal itu banyak,” tutur Nasor.

Berdasarkan Daftar Nominasi Tetap (DNT) Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) 2014 terjadi penurunan jenjang pendidikan kesetaraan, baik Paket A, B maupun C. Untuk paket A, dari tahun 2013 sebanyak 6.403 turun menjadi 6.079 peserta.

Sedangkan Paket B, tahun 2013 sebanyak 26.973 peserta menjadi 22.085 peserta. Penurunan juga terjadi pada kejar paket C yang

setara dengan daftar pada tahap SMA, tahun 2013 I atau tidak lulus sebanyak 30.632 pada ujian nasiopeserta menjadi nal (UN) masih 27.004 peserta. punya kesempaSelain dalih tan untuk mengikesuksesan prokuti UNPK tahap gram wajib beII. Ijazahnya baik lajar, penurunan sekolah formal juga diakui Nasor maupun non forlantaran pelakmal sama kekuasanaan ujian patannya,” ungkap ket dalam satu Nasor.

Nasor tahun dilaksanaMeski peserta kan melalui dua tahap. Ta- mengalami penurunan, Dinhap I dilaksanakan pada 14 dik Jatim tetap mengebut April mendatang dan untuk persiapan ujian paket. Khutahap II digelar pada Juli susnya ujian paket A/Ula 2014. yang tahun ini digelar meng“Jadi yang belum men- gunakan biaya APBD Jatim.

Kasie Pendidikan Masyarakat (Dikmas) PNFI Ninik Astuti mengatakan, hampir semua tahapan persiapan ujian paket A/Ula telah rampung diselesaikan.

Salah satunya ialah pembuatan naskah soal yang 75 persen diantaranya dibuat oleh provinsi. Sedangkan 25 persen lainnya menjadi tanggung jawab pusat. “Sekarang kita tinggal menunggu master soal yang sudah digabungkan antara provinsi dan pusat,” ungkap dia.

Dalam pelaksanaan UNPK Paket A ini, Ninik mengatakan terdapat perbedaan yang mendasar de-

ngan Ujian Sekolah (US) pengganti UN SD. Perbedaan tersebut adalah jumlah mata pelajaran yang bakal diujikan pada 19 Mei mendatang.

Dalam US SD hanya yang diujikan hanya mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA. Sedangkan paket A/Ula terdapat tambahan dua mata pelajarana yakni IPS dan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).

“Jadi persiapan peserta ujian paket A/Ula lebih berat dari pada US SD. Sebab, mata ujiannya lebih baQ tam nyak,” pungkasnya.Q

Disbudpar Sosialisasi SPIP di Lingkungan Kerja

Pelaksanaan SPIP untuk Peningkatan Kinerja Satker

trie diana/bhirawa

Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin bersama Panglima Kodam V/Brawijaya Mayjen TNI R Ediwan Prabowo meninjau paket sembako yang akan diserahkan untuk korban erupsi Gunung Kelud di Makodam V/Brawijaya, Selasa (11/3).

Kemenhan Bantu Korban Erupsi Kelud Kirim 6.000 Paket Sembako Surabaya, Bhirawa Guna membantu warga korban erupsi Gunung Kelud, Kementrian Pertahanan (Kemenhan) RI menyerahkan bantuan 6000 paket sembako di tiga kabupaten.

Bantuan sembako ini diserahkan oleh Wakil Menteri Pertahanan ( Wamen) RI Safrie Samsyudin kepada Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Ediwan Prabowo, pada Selasa (11/3) di lapangan apel Kodam V/ Brawijaya.

Dari 6000 paket sembako, setiap paketnya berisi 11 bahan pokok seperti beras, gula, minyak, dan yang lainnya, akan diserahkan kepada korban di tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Kediri, Blitar, dan Malang.

Wamenhan Safrie Samsyudin mengatakan, sebagai pembina pertahanan negara, Kemenhan juga menjalankan tugas kemanusiaan, dalam rangka turut serta membantu korban Gunung Kelud. Lanjutnya, bencana alam merupakan kejadian alam yang tidak bisa diduga kapan akan datang. Dari keadaan tersebut, kita harus siap memberikan kontribusi

RAGAM INFO

kepada sesama umat manusia.

“Penyerahan bantuan ini sebagai wujud kepedulian Pemerintah, khususnya Kemenhan selaku pembina industri pertahanan baik milik negara atau swasta,” ujar Wamenham didepan jajaran Kodam V/ Brawijaya, Selasa (11/3).

Dijelaskannya, Kemenhan terpanggil untuk ikut serta bantu korban bencana, yang saat ini dalam tahap rekontruksi dan rehabilitasi.

Menurutnya, kepedulian ini sebagai wujud tangggungjawab sosial kepada masyarakat.

Dan Kemenhan telah melakukan upaya, dengan berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp 1 miliar.

Dana tersebut diwujudkan dalam bahan pokok, yang saat ini disalurkan lewat Kodam V Brawijaya, untuk disalurkan kepada korban di 3 kabupaten.

“Menhan mengharapkan kiranya bantuan yang tidak besar ini, bisa meringankan korban. Dan ini sebagai bentuk perhatian. Karena itu kamu ucapkan terimakasih kepada Kodam V/Brawijaya yang telah bantu korban bencana,” ungkapnya.

Sementara Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI R Ediwan Prabowo mengatakan perbaikan bagi 14.600

rumah rusak akibat letusan Gunung Kelud saat ini sudah selesai. “Kami menyebutnya pemulihan kondisi, dan pada hari minggu (9/3) sudah selesai,” terangnya.

Meski begitu, Pangdam menambahkan, saat ini TNI tetap membantu proses pemulihan lanjutan yaitu pemulihan infrastruktur umum seperti gedung sekolah, rumah ibadah, jaringan air bersih serta jaringan listrik. Sambungnya, untuk pemulihan infrastruktur ini, masing-masing kodim, kata Ediwan, menerjunkan sebanyak satu Satuan Setingkat Kompi (SSK).

Pangdam menegaskan, seluruh pengungsi korban letusan Gunung Kelud juga sudah pulang ke rumahnya. Mereka mayoritas masih kekurangan pasokan kebutuhan pokok karena ladang pertanian warga hingga kini juga masih rusak.

Pemerintah, kata Ediwan, hingga saat ini juga masih terus memberikan pasokan bantuan bagi warga hingga tiga bulan ke depan.

“Seperti yang sudah dijelaskan, bahwa pemerintah provinsi dan pemda setempat, akan membantu masyarakat yang benar-benar tidak mampu, untuk tiga bulan kedepan,” Q bed imbuhnya.Q

Pemprov, Bhirawa Untuk meningkatankan efektivitas dan keefisienan kinerja satuan kerja, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jatim siap melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Seperti yang disosialisasikan, Selasa(11/ 3), SPIP mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Kadisbudpar Jatim, Dr H Jarianto MSi , membuka acara sosialisasi mengatakan, diadakannya sosialisasi ini agar pejabat dan staf di lingkungan dinas agar semua pejabat dan staf dalam melaksanakan tugasnya taat dengan perundang undangan.

Dalam PP 60 tahun 2008 tentang SPIP sendiri, lanjut Jarianto merupakan pelaksanaan dari Undang-ndang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dilaksanakan dengan tujuan menjadikan sistem pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan.

“Dalam aturan ini, secara tegas telah mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk membangun SPIP guna mencegah timbulnya kegagalan dan ketidakefisienan dalam pencapaian tujuan organisasi,” katanya.

Seperti diketahui, SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan

rac/bhirawa

Kadisbudpar Jatim, Dr H Jarianto MSi ketika membuka kegiatan Sosialisasi SPIP. efisien.

Adanya kegiatan sosialisasi ini, lanjut Jarianto, merupakan sebuah komitmen bagi dinas untuk menata kembali dan mengelola pelaksanaan administrasi termasuk keuangan negara dengan sebaik-baiknya.

“Harapannya, semuanya akan memiliki pemahaman yang sama tentang apa itu SPIP, dan sosialisasi ini penting karena menjadi faktor penilaian BPK, saya harap kepada semua peserta untuk memperhatikan dengan baik materi yang telah akan disampaikan,” tandasnya.

Kegiatan sosialisasi SPIP mempunyai tujuan seperti yang diamanatkan dalam pasal 2 ayat (3) PP no.60 tahun 2008 adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan per-

undang-undangan.

“Saya mengharapkan dengan terselenggaranya kegiatan ini dapat memberikan panduan kepada peserta dalam merancang dan menerapkan sistem pengendalian intern dalam bidang atau unit kerja masing-masing sehingga pelaksanaan organisasi dapat berjalan secara efektif dan efisien dengan tujuan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan transparan,” katanya.

Sementara Ketua Pelaksana Sosialisasi, Ansori mengatakan, maksud dan tujuan diselenggarakannya kegiatan sosialisasi ini adalah sebagai sarana untuk menciptakan kesamaan persepsi pola pikir dalam memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah dan ketaatan terhadap peraturan perundangQ rac undangan.Q

Hakim Nyatakan Gugatan PDAM Gagal

m ali/bhirawa

Dirpelpeng Dirjen Hubla dan para pejabat Pelabuhan bersama para siswa pandu angkatan XXXVI tahun 2013/2014.

Lulusan Pandu Siap Jalankan Tugas Surabaya, Bhirawa Setelah melaksanakan praktek pandu di Pelabuhan Tanjung Perak selama 3 (tiga) bulan lamanya, yakni terhitung mulai tanggal 9 Desember 2013, sebanyak 59 siswa pandu Angkatan XXXVI tahun 2013/ 2014 dari PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I-IV, PT SKK Migas, PT Bias Delta Pratama, PT Arutmin Indonesia, PT TPPI Tuban, PT Kaltim Prima Coal dan PT KBS, akan mengakhiri masa pelatihan praktek pandu dan siap untuk bertugas sesuai dengan penempatannya masing-masing.

Bertempat di Ruang Rapat Kalimas Lt.3 Pelabuhan Tanjung Perak, Selasa (11/3), Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak, Chris P. Wanda selaku Ketua Pelaksana Praktek memandu Kapal Siswa Pandu angkatan XXXVI tahun 2013/2014, secara resmi telah menyerahkan sebanyak 59 siswa pandu angkatan XXXVI tahun 2013/2014 kepada Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Pandu Tingkat II Angkatan Q ma XXXVI tahun 2013/2014.Q

PN Surabaya, Bhirawa Gugatan class action 11 pelanggan terhadap PDAM Surabaya rupanya ditolak Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Ini terkait adanya perbedaan nomer pelanggan yang ditunjukkan pihak PDAM dan penggugat, sehingga gugatan tak bisa diteruskan alias gagal.

Dalam sidang yang di Ketuai Mejalis Hakim Eko Sugianto, mengagendakan pembacaan putusan sela kasus ini. Dari bukti-bukti yang diserahkan oleh penggugat dan tergugat, Hakim membeberkan pertimbangan-pertimbangannya.

Dijelaskan Eko, mengacu pada Peraturan MA (Perma) No 1/2002 tentang acara gugatan perwakilan kelompok, Hakim melihat bahwa ada dua penggugat sekaligus pelanggan PDAM Surabaya yang nomer pelanggannya berbeda. Kedua penggugat itu adalah Paidi dan Dalmini.

“Melihat bukti yang disampaikan penggugat dan tergugat, ada perbedaan digit nomer pelanggan. Dari bukti penggugat ada enam digit, sedangkan dari tergugat ada tujuh digit,” terang Hakim Eko Sugianto dalam sidang, Selasa (11/3).

Menurutnya, jika mengacu pada Perma, maka gugatan itu tak memenuhi syarat, sesuai Pasal 2 dan 3 Perma 1/2002. Dengan begitu, maka Majelis Hakim menolak gugatan dari 11 pelanggan PDAM Surabaya itu, karena terkendala proses administrasi. “Proses sidangn gugatan pelanggan terhadap PDAM Surabaya, tidak bisa dilanjutkan. Jika dari ke dua pihak ada revisi, maka gugatan bisa diajukan lagi,” tegas Hakim.

Usai sidang, salah seorang perwakilan penggugat, AH Thony mengaku menerima penolakan gugatan dari majelis hakim itu. Hanya saja, pihaknya mengaku heran dengan perbedaan digit nomer pelanggan dua penggugat, Paidi dan Dalmini. Dari bukti tergugat atau PDAM Surabaya, dua pelanggan ini memakai tujuh digit nomer pelanggan.

“Padahal selama ini mereka membayar dengan pakai enam digit nomer pelanggan. Lha, terus uang pembayaran selama ini kemana ?” tanyanya.

Untuk itu, pihaknya akan membicarakan hal ini dengan Kuasa Hukumnya untuk mengoreksi kekurangan administrasi ini. Bahkan tak menutup kemungkinan, pihaknya akan mengajukan gugatan terkait Paidi dan Dalmini ini.

“Kemungkinan akan di-split untuk gugatan Paidi dan Dalmini, selain gugatan tentang pembayaran secara online ini,” ungkapnya.Q bed

Pelayanan kesehatan yang diberikan perawat kepada pasien.

dna/bhirawa

Jatim Kekurangan Tenaga Perawat Surabaya, Bhirawa Banyaknya lulusan perawat diberbagai perguruan tinggi tidak menjamin kebutuhan tenaga perawat di Jatim. Saat ini Jatim kekurangan 15.161 tenaga perawat terutama yang akan bertugas di bererapa rumah sakit dan Puskesmas milik pemerintah daerah. ‘’Kebutuhan perawat kita masih banyak karena idealnya jumlah perawat di Jatim 45.141 orang,’’ ujarnya Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jatim, dr Harsono.

Menurutnya, saat ini jumlah tenaga perawat di Jatim jumlahnya 29.980 orang dan angka ini jauh dari kebutuhan ideal.

Banyak faktor yang menyebabkan kurangnya tenaga perawat diantaranya adalah kurang banyaknya penerimaan atau perekrutan dari pemerintah kota/daerah, kurang ratanya persebaran tenaga perawat di rumah sakit dan Puskesmas. ‘’Rata-rata penerimaan jumlah perawat yang diterima di rumah sakit dan Puskesmas di seluruh daerah di bawah 1000 dan ini masih belum mencukupi kekurangan tenaga Puskesmas yang jumlahnya mencapai puluhan ribu orang,’’ jelasnya.

Pria berkacamata ini mengungkapkan, minimnya jumlah perawat yang dapat berakibat kurang maksimalnya pelayanan yang diberikan dokter di rumah sakit atau Puskesmas. Dokter tidak dapat berkerja

dengan baik jika tidak dibantu dengan ketersediaan perawat. Banyak perawat akan mempermudah dokter dalam melayani pasien. ‘’Dapat dibayangkan ketika mengoperasi pasien, tenaga perawat yang membantu tidak ada, apa bisa melakukan operasi dengan baik. Jikapun bisa hasilnya tidak akan maksimal,’’ tuturnya.

Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan Dinkes Jatim, Hertanto menyatakan, idealnya rasio kebutuhan tenaga perawat di Jatim adalah 117 perawat melayani 100.000 pasien, bukan 117 perawat melayani 200.000 pasien.

Jika dilihat saat ini rasio antara perawat dengan pasien sangat jauh diatas ratarata ideal. ‘’Kita berharap dalam waktu dekat ada penambahan tenaga perawat karena hal ini menyangkut keselamatan dan pelayanan pasien,’’ terangnya.

Banyak rumah sakit dan puskesmas yang ada di daerah terpencil kekeurangan tenaga perawat seperti daerah Madura.

Sebagai daerah jauh dari keramaian Madura sangat rentan dalam kekurangan tenaga perawat. ‘’Kebanyakan persebaran perawt terbanyak berada di daerah Surabaya, gresik, Sidoarjo dan Malang dan kota-kota lainnya Q dna di Jatim,’’ ucapnya.Q

OPINI

4 Tajuk

Membatalkan Remisi Corby

BARU saja menghirup udara bebas (bersyarat), Schapelle Leigh Corby berulah lagi. Sudah banyak pengamat hukum menyarankan agar remisi dibatalkan, Corby dikembalikan ke penjara, karena telah menghina proses peradilan Indonesia.

Lebih lagi, pemberian remisinya dulu (dari Presiden) dianggap tidak mencerminkan keadilan. Bahkan dapat menimbulkan keraguan bahwa Indonesia tidak cukup bersungguh-sungguh dalam pemberantasan peredaran narkoba.

Corby, tergolong terpidana kasus narkoba yang paling beruntung. Ia ditangkap oleh Polisi bandara (pada bulan Oktober 2004), karena membawa ganja seberat 4 kilogram lebih di Bandar Udara Ngurah Rai, Bali. Dengan vonis 20 tahun penjara di Pengadilan Negeri Denpasar, seharusnya ia baru menghirup udara bebas pada tahun 2024. Vonis itu juga diperkuat di tingkat banding dan kasasi. Keberuntungannya adalah ia sukses mengurus grasi.

Pada proses pengadilannya bahkan sempat mencuri perhatian publik. Di antaranya tampil dengan memakai kerudung. Namun PN (Pengadilan Negeri) Denpasar, kukuh mengganjar Corby 20 tahun penjara karena terbukti menyelundupkan ganja dari Australia. Setelah memperoleh status hukum tetap, pihak Corby mengajukan grasi. Salahsatunya adalah dengan pertimbangan mengalami gangguan jiwa (oleh dua dokter berbeda).

Konon menurut Menteri Sekretaris Negara, Sudi Silalahi, pemberian grasi itu sudah melalui pertimbangan Ketua Mahkamah Agung (MA) dan Menteri terkait. Tetapi siapapun pemberi pertimbangan grasi, lazimnya menimbang pula asas keadilan publik. Misalnya terhadap terpidana kasus narkoba yang lain, apakah juga akan rame-rame diberi grasi? Itu bagai simalakama bagi pemerintah. Jika tidak dilakukan akan dinilai pandang bulu. Namun andai dilakukan, akan lebih men-sorgakan para pengedar narkoba.

Fakta pahitnya, Indonesia memang tergolong surga bagi pengedar narkoba. Bahkan bandar gede masih bisa menjalankan bis haramnya dari dalam penjjara. Padahal Indonesia telah meratifikasi United Nations Convention Againts Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (tahun 1988).Yakni melalui UU No 7 tahun 1997. Adapun konvensi anti-narkoba itu, memberi label kejahatan perdagangan obat narkotika dan bahan psikotropika sebagai kejahatan serius.

Dalam Konvensi pasal 3 ayat (6) disebutkan bahwa pemerintah harus memastikan pengenaan sanksi yang maksimum.

Beberapa kali Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi menjatuhkan vonis lumayan berat. Namun geng bandar gede sukses mengurus grasi maupun remisi. Seperti grasi yang diberikan oleh Presiden kepada Meirika Franola (melalui Keppres bertanggal 26 September 2011). Hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup. Nyatanya, seorang kurir yang tertangkap membawa 775 gram sabu, mengaku diperintah Franola.

Sejatinya, grasi untuk terpidana kasus narkoba tidaklah mudah. Terdapat PP (PeraturanPemerintah) Nomor 99 tahun 2012 tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Yang istimewa adalah pasal 34A, yang membatasi pengecualian untuk napi korupsi, terorisme, Bandar narkoba, serta kejahatan pelanggaran HAM berat. Apakah Corby, terpidana kasus narkoba telah cukup syarat memperoleh remisi.

Pasal itu bukan menghapus pemberian remisi, melainkan member syarat khusus pada ayat (1).Yakni, huruf a, “bersedia bekerjasama dengan penegak hokum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.” Syarat tersebut untuk napi koruptor, teroris medan narkoba. Apakah Corby telah cukup memenuhi syarat sebagai justice collaborator (bekerjasama dengan penegak hukum)? Kenyataannya, tiada sindikat lain yang bisa dibongkar (dan ditangkap) dari kasus Corby.

Corby, agaknya kecewa tak bisa membus (dengan suap), lalu menyatakan adanya jebakan oleh oknum di Indonesia.

Pernyataannya meresahkan masyarakat, sekaligus penghinaan terhadap sistem penegakan di Indonesia. Padahal syarat memperoleh grasi maupun remisi adalah mengakui kesalahan dan berjanji tidak mengulang perbuatannya. Berarti Corby, tidak mengakui kesalahannya. Dus remisi yang diberikan tidak tepat sasaran.

Pemerintah dengan hak subsyektifitas bisa mencabut remisi. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Memalukan, Politikus Minta Pensiun!

BEBERAPA waktu lalu, para pilitisi di DPR RI meminta uang pensiun. Setelah menerima gaji luar biasa besar, politisi malah meminta uang pensiun, apakah belum cukup dengan gaji besar jauh melebihi pegawai negeri yang bekerja dari nol hingga akhinya mengakhiri jabatan setelah tu, lama “mengabdi” pada negeri?

Politisi yang menerima jabatan boleh dikatakan sebagai “profesional” menurut saya rakyat jelata ini tidak berhak mendapatkan pensiun. Kenapa?

Mereka bukan sebagai pegawai yang bekerja berdasarkan hari dan jam kerja, digaji kecil dan masuk setiap hari kerja. Kalau anggota DPR bekerja tanpa jam kerja, dan hanya insidentil atau tidak pegawai tetap di DPR. Lalu, apakah mereka yang seperti itu berhak mendapat pensiun?

Jika negara memberikan hak pensiun kepada mantan anggota DPR, saya sebagai warga negara yang hidup berusaha sendiri protes besar karena negara ternyata diskriminatif terhadap rakyatnya. Saya berusaha tanpa fasilitas negara, tidak ada jaminan hari tua dan kalau sakit selama ini ditanggung sendiri, berurusan dengan bank pun sangat sulit karena tidak ada jaminan sehingga usaha saya sulit maju. Kenapa kami yang berusaha seperti itu tidak diberi pensiun melalui jaminan negara terhadap rakyatnya karena UUD 1945 menjadi setiap warga negara untuk hidup yang layak? Karena itu, anggota DPR yang meminta dan menerima pensiun adalah para penghianat. Mereka adalah golongan orang-orang yang hanya mau senang saja tanpa memeras keringat seperti orang-orang yang hidup melalui usaha memeras keringat. DI DPR orang berebut “kue” melalui berbagai cara asal kue itu bisa didapatkan.

Para politisi adalah mereka yang bekerja bukan berdasarkan tatalaksana birokrasi sebagai karyawan dan di perusahaan swasta maupun pabrik-pabrik adalah pekerja yang saat ini banyak pula diantaranya di “sektor” outsourching yang nasibnya diujung tanduk. Karena itu, saya bertanya, para politisi tidak mengingat saudaranya yang bekerja puluhan tahun hingga tua di PNS dan swasta serta buruh di pabrik-pabrik di antaranya malah tanpa jaminan?

Apakah enak bagi para politisi uang pensiun di tengah penderitaan saudaranya terutama buruh pabrik, maupun buruh swasta lainnya yang memeras keringat setiap hari tetapi dikagarikan pekerja lepas? Enakkah uang negara dimakan tanpa keringat mengucur membasahi tubuh sementara jutaan orang bekerja siang malam tetapi tidak mendapat jaminan?

Rahmat Suryani Alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Rabu Kliwon 12 MARET 2014

Hukum Haram Plagiarisme Tidak hanya akademisi, guru, dosen, namun petani yang tidak sekolah pun tahu bahwa “plagiat” hukumnya “haram”. Inilah yang harus dipahami masyarakat. Artinya, jangankan doktor/dosen, seorang siswa/mahasiswa S1 pun haram hukumnya melakukan plagiasi, baik berupa artikel, makalah dan skripsi.

K

asus plagiasi yang dilakukan Anggito Abimanyu, akademikus dari Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama ini ramai di jagad akademik.

Tuduhan menjiplak tulisan orang lain itu terkait opini berjudul “Gagasan Asuransi Bencana” yang ditulis Anggito di Harian Kompas, Senin, 10 Februari lalu. Anggito dinilai menjiplak karya Hatbonar Sinaga berjudul “Menggagas Asuransi Bencana” yang dimuat di Kompas, 21 Juli 2006 (Kompas, 17/2/2014).

Meskipun Anggito menyangkal tulisannya tidak plagiat dan mengundurkan diri dari UGM, namun senat akademik UGM, media massa dan masyarakat menyesalkan plagiarisme tersebut. Pasalnya, tindakan Anggito mencoreng integritas UGM dan dunia pendidikan.

Tragedi ini membuat masyarakat tahu bahwa tidak semua dosen dan akademisi itu jujur dan baik.

Kejahatan Intelektual Prof Dr Kasidi Hadiprayitno, MHum (2013) menyatakan bahwa dunia pendidikan tidak sekadar butuh orang pintar. Namun juga membutuhkan orang baik yang mampu mengamalkan filosofi ilmu pengetahuan menjadi penerang kondisi bangsa yang saat ini sedang terpuruk. Akademisi dan dosen tidak sekadar dituntut cerdas intelektual, namun mereka juga harus cerdas moral, yaitu memiliki kejujuran tinggi dalam segala hal.

Kasus plagiasi tidak hanya terjadi kali ini saja. Di Indonesia, banyak sekali kasus kejehatan intelektual terjadi. Bahkan, Tempo.co melansir ada 8 kasus plagiasi yang menghebohkan Indonesia. Mulai dari Chairil Anwar (1949), Yahya Muhaimin (1992), Amir Santoso (1979), I Made Kartawan (Desember 2008), Ade Juhana (Januari 2010), Anak Agung Banyu Perwita (Februari 2010), Heri Ahmad Sukria (Juli 2010), Siti Fadilah Supari (2004) dan tambah satu lagi Anggito Abimanyu (Tempo.

J

pengetahuan. Mereka merupakan kunci maju dan tidaknya pendidikan. Jika mereka mencuri, maka tidak pantas dijadikan tauladan.

Plagiator merupakan orang yang menco, 18/2/2014). dustai pendidikan.

Ini sangat ironis dan Nilai-nilai, pesan moral melukai esensi pendididan ilmu pengetahuan kan yang hakikatnya Oleh : yang diajarkan kepada menjungjung tinggi nilai Hamidulloh Ibda pelajar di lembaga penmoral dan kejujuran. didikan akan menjadi Namun pada kenyataan“percuma” jika dosen nya, akademisi sekarang melakukan plagiat karya. Plagiator tidak memiliki “dialektika moral”. adalah pencuri yang hukumanya sama Artinya, mereka rata-rata hanya seperti orang munafik, yaitu masuk mengejar polularitas namun tidak neraka. mengutamakan “kejujuran”. Padahal Selama ini memang banyak terkejujuran intelektual adalah kunci jadi plagiarisme di mimbar akademik. menjadi intelektual sejati. Kejujuran Hanya saja belum ada penelusuran harus diutamakan untuk menjadi mendalam atas fenomena tersebut. akademisi profetik. Jika ada akaBanyak juga mahasiswa melakukan demisi terbukti melakukan plagiat, plagiasi makalah, skripsi, tesis bahkan tampaknya mereka “pura-pura” disertasi untuk mendapat gelar akamenjadi akademisi. demik. Apalagi, saat ini situs internet Saat ini banyak akademisi tidak terbuka lebar dan memudahkan mempunyai kemurnian jiwa, mereka para akademisi untuk melakukan malu jika “terlihat bodoh” di hadapan penjiplakan. publik. Maka tidak heran jika mereka Apa artinya terkenal jika karya melakukan penjiplakan karya orang akademik hasil jiplakan? Tentu sama lain agar terlihat lebih “keren”. saja bohong. Karena plagiator adalah Plagiarisme yang dilakukan bukti orang yang bohong dan suka Anggito Abimanyu merupakan dosa pada kepalsuan. Karya mereka “abalbesar dalam jagat akademik. Plagiaabal” meskipun terlihat seperti karya tor adalah orang yang mengkhianati sendiri. Padahal kebohongan satu kali, hakikat nilai dan kenyataan. Selain menjadi “embrio” kebohongan selankarena mengejar gengsi dan faktor jutnya. Dalam sudut pandang agama kekerdilan berpikir, akademisi yang di Indonesia, bohong merupakan dosa melakukan plagiat juga dipicu jiwa besar dan haram dilakukan. malas, mental penjiplak dan tidak menghargai karya, pemikiran dan Jalan Terang jerih payah orang lain. Banyak orang Kasus plagiarime yang dilakukan mulia dan abadi karena tulisannya.

Anggito merupakan salah satu bukti Namun tak sedikit orang yang celaka, gagalnya pendidikan karakter kita. kerdil dan mati karena tulisannya.

Banyak orang bergelar profesor (Prof) dan doktor (Dr), namun meHukum Haram reka mencuri, korupsi dan plagiat.

Kejujuran merupakan harga Itu artinya, mereka tidak memiliki mati dalam pendidikan. Akademisi fondasi moral yang kuat. Mereka plagiator adalah mereka yang sejuga tidak mau tahu teknik penucara jelas melanggar kode etik dan lisan, literasi dan jurnalistik. Maka spirit Tri Dharma Perguruan Tinggi. dari itu, perlu dilakukan beberapa Pasalnya, plagiat sama saja dengan formula sebagai jalan terang untuk pencuri dan korupsi. Padahal damemutus embrio plagiarisme. lam kamus pendidikan, kejahatan Pertama, penanaman pendidikan intelektual seperti plagiasi sangat karakter antiplagiarisme sejak dini diharamkan dan harus dijauhi. di jenjang pendidikan dasar. Artinya, Mengapa haram? Karena penjiselama ini pendidikan kita hanya plakan karya orang lain sama saja mengutamakan kecerdasan kognitif mencuri kekayaan intelektual orang saja yang berorientasi pada angkalain. Padahal akademisi adalah angka tanpa menitikberatkan pada kiblat masyarakat dalam hal ilmu

kecerdasan moral dan spiritual. Prof.

Dr. Joko Sutarto, M.Pd (2013) menyatakan hanya orang yang landasan kependidikan kuat yang mampu menjadi fondasi kemajuan pendidikan.

Ibarat pohon jika akar dan batangnya kuat, maka akan mampu menjadi tumpuan daun dan buah.

Kedua, perlu adanya pendidikan jurnalistik dan pedoman literasi.

Hal ini menyangkut teknik pengutipan yang baik dan benar. Pasalnya, banyak akademisi tidak mau tahu pedoman pengutipan, maka lahirlah plagiasi karena mereka tidak paham ilmunya. Padahal pengutipan merupakan hal mudah dan murah.

Semua masyarakat kampus harus rajin mengikuti training, seminar dan pelatihan jurnalistik agar tahu sistem dan teknik penulisan karya, baik di media massa maupun di kampus.

Ketiga, pemerintah harus menindak tegas pelaku plagiarisme yang dilakukan akademisi, baik itu dosen, guru dan mahasiswa.

Selama ini banyak penjiplakan massal terjadi, tidak hanya artikel, namun karya ilmiah, jurnal dan skripsi juga marak terjadi. Maka, penegakan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) harus dipetegas.

Pasalnya, selama ini yang disoroti hanya pada skripsi, tesis, buku dan jurnal. Sedangkan artikel di media massa yang ditulis para akademisi tidak terlalu diperhatikan.

Keempat, kampus harus selektif pada skripsi, tesis dan disertasi para mahasiswa. Karena selama ini, perguruan tinggi hanya mengamanahkan pada dosen pembimbing tanpa adanya “pemberedelan” karya mahasiswa dan lembaga khusus penyeleksi karya tersebut. Media massa juga harus selektif menerima tulisan-tulisan dari semua kalangan, termasuk akademisi.

Kelima, pemerintah dan kampus harus menyosialisasikan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. UU tersebut menyatakan bahwa Hak Cipta adalah hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan diberikan pada ide, prosedur, metode atau konsep yang telah dituangkan dalam wujud tetap.

ini memberi dampak yang cukup baik. Tapi cabut plat ini hanya berjalan beberapa hari hingga masyrakat kembali melakukan aksi meraka.

alat transportasi, serta mengurangi kemacetan meskipun angkanya lebih sedikit. Apabila seperti ini maka Jakarta mengantongi semua masalah yang tak pernah terjawab, dan mungkin bukan hal mudah untuk menyelesaikanya.

Direktur Eksekutif Forum Muda Cendekia (Formaci) Jawa Tengah, Akademisi Pascasarjana Universitas Negeri Semarang

Parkir Liar yang Merepotkan

ika menyebut nama Ibu Kota semua pasti akan terbayang dengan kemacetan, banjir, kemiskinan, penganguran.

Semua kesenjangan sosial mungkin berpenghuni di Ibu Kota. Tapi kini muncul masalah baru yang menimpa Ibu Kota Jakarta. Parkir liar masalah inilah yang sekarang melanda ibu kota. Tak tanggungtanggung jakarta menjadi pusat segalanya. Parkir liar kini menjadi budaya masyarakat Jakarta.

Berbagai tempat di Ibu Kota Jakarta menjadi pelabuhan kendaraan mereka, meskipun sudah ada larangan parkir tapi semuanya sia-sia saja. Jika hanya larangan berupa tulisan maka bagi mereka itu hanyalah hiasan jalan.

Akibatnya jalan semakin macet, meskipun menyadari hal itu tapi parkir liarpun semakin terjadi dan sudah menjadi budaya mereka.

Pemerintah telah melarang parkir liar ini, tapi jika hanya ocehan dari mulut bagi mereka itu hanyalah hal yang biasa. Tak tanggung-tanggung berbagai tempat menjadi tempat singahan mereka, dan kini jalan raya menjadi tempat baru mereka. Meskipun mereka telah mengetahui bahwa hal ini menganggu aktifitas warga, tapi tak menghalangi niat mereka, akibatnya proses transportasi semakin terkendala. Larangan berupa tulisan dan ocehan ini tidaklah cukup memberi dampak apapun hingga pemerintah mulai melakukan berbagai macam cara.

Aksi cabut pentil misalnya adalah salah satunya, cara ini di lakukan untuk mengurangi dampak parkir liar.

Meskipun sudah di berlakukan, dan enam puluh ribu lebih pentil telah di sita polisi, tapi masyarakat tidak pernah jerah, bahkan para penjaga parkir semakin mempersulit dengan menyiapkan pentil cadangan, hal ini menyebabkan parkir liar tidak pernah usai dari masalah Ibu Kota.

Masalah yang tak pernah usai membuat pemerintah semakin geram, mereka pun mencoba menyelesaikanya dengan cara cabut plat, hal ini meneyebabkan parkir liar tak kunjung usai dari masalh ibu kota. Dengan melakukan cabut plat

dua. Ini adalah pemicu terbesar, pemerintah bukanya turut membantu untuk menyelesaikan masalah ini malah semakin mempersulitr semuanya.

Jika melarang Fauzi Bowo masyrakat untuk tidak ke Jokowi parkir di sembarang Masalah parkir liar tempat maka mereka Oleh : ini di sebabkan oleh tidak akan peduli keganjalan yang di Mohammad JafarLoilatu dengan larangan itu, lakukan pemerintahan karana mereka mengsebelum jokowi. Masa gap bahwa pembuat jabatan Faujibowo seperaturan juga ikut lama satu periode telah berakhir sumelangar, masalah ini menyebabkan dah dari kursi DKI Jakarta. Namun masyrakat untuk meniru apa yang di masih ada masalah yaitu programlakukan oleh pemimpinya, Keadaan program yang belum semuanya ini bisa saja terlihat di berbagai terselesaikan, hal ini menambah tempat. Mereka berfikir aturan ini beban bagi Jokowi pada saat ini. di lakukan oleh orang yang berada di Karana selain menyelesaiakan proatasnya, tapi mengapa yang melangar gramnya sendiri iya juga harus meadalah mereka sendiri. nyelesaikan masalah sebelumnya, Aturan di buat untuk di taati bukan inilah hambatan-hambatan yang untuk di langgar, itulah kata semua di hadapi Jokowi saat ini, dan harus penegak hukum. Hal ini sebaliknya menyelesaikan program utamanya aturan di buat untuk di langgar bukan sendiri. Salah satunya iyalah pemuntuk di taati. Faktor pemimpinya banggunan monorel, program yang yang mempengaruhi segalanya karadapat membantu kemacetan yang na dia adalah kemudinya, Masyrakat melanda Jakarta, namun proyek ini tidak memiliki teladan yang baik hal masaih dalam proses penyelesaian ini lah yang membuat masyarakat dan membutuhkan waktu yang cucenderung meniru sesuatu yang bukup lama untuk di selesaikan. ruk. Krisis teladan yang baik, hal yang saat ini di butuhkan, karna diantara Transportasi Pribadi seribu pemimpin hanya segelintir Selain penduduk yang padat dan orang yang dapat di contoh dan dapat kemacetan yang selalu ada yang di teladani. tak pernah hentih, penduduk jajika Riau kebakaran hutan, maka karta juaga menambah kemacetan Jakarta kebakaran bus. Itulah yang dengan kendaraan pribadi mereka. terjadi pada bus trans Jakarta, buMeskipun kendaraan umum yang kan hadir sebagai pemecah masalah melimpah, tapi masayrakat lebih malah semakin menambah masalah. memilih kendaraan pribadi ketimBus yang harganya tiga miliar hangus bang transportasi umum hal ini mebegitu saja tampa terpakai, bahkan nyebabkan jalanan umum menjadi banyak masalah yang terjadi ketika singgahan mereka untuk menepi.

Bus trans Jakarta didatangkan, sePopulasi ini setiap tahun semakin perti mesin yang tidak layak untuk bertambah dan penguna kendaraan Bus baru, terdapat banyak bagian pribadi juga semakin bertambah. yang sudah berkarat, dan mudah Selain penguna kendaraan pribadi mogok. Bus yang didatangkan dari yang banyak, masyrakat tidak Cina ini menuai banyak tanda Tanya, hanya memiliki satu kendaraan karan tidak mudah dapat difahami saja, dalam arti mereka memiliki jika puluhan bus mengalami banyak kendaraan lebih dari satu bahkan kendala. Berbeda dengan Metro mini bisa mencapi tiga. Hal ini bisa kita yang hadir sebelum Trans Jakarta, lihat pada pejabat-pejabat tingi mungkin dapat dikatakan dapat negri yang kendaraanya lebih dari membantu menguranggi penguna

Penegakan Hukum Hal ini terlihat pada berbagai macam cara yang telah di lakukan oleh pemerintah, dapat di katakana semuanya tidak efektif dan selalu menuai respon negative dari masayrkat. Mulai dari cabut pentil, cabut palat, bahkan hinga sampai memasang kamera pengawas. Ini lah faktor utama karana hukum adalah pengadil yang sah bagi semua Negara maka bagi setiap Negara hukum itu sanagatlah berati. Berbeda dengan Indonesia hukum itu hanyalah sebuah larangan dan tidak berarti denag sebuah hukuman karna hukum itu bisa di nilai dengan apapun, itulah histors hukum indonesia yang selalu lemah, dikatakan lemah karna hukum indodnesia selalu berpihak pada jabtan dan materi. Semua yang di lakukan oleh Pemimpin Bangasa ini akan selalu berpengaruh kepada rakyatnya, jika seorang pemimpin memberi sebuah teladan yang baik maka itu akan berpengaruh pada generasi yang akan datang, dan jika sebaliknya memberi contoh yang buruk maka itu pun akan berpengaruh bagi generasi yanga akan datang pula.

Sekecil apa aturan itu, apabila penegaknya adalah orang yang selalu amanah, dan tegasa maka Indonesia yang kita harapkan akan tercapai, dengan adanya mereka yang selalu berpedoman pada amanah mereka, dan harapan masyrakat yang haus akan keadilan, dan juga masyarakat yang selalu patu akan aturan yang ada, bukan hanya hadir untuk mengeluh dengan apa yang diangapnya buruk. Jika penegak hukum dan masyarakat yang selalu searah maka tidak ada ketimpangan hukum yang berpihak pada jabatan dan materi.

Mahasiswa Ilmu Pemerintahan UMM, Aktifis Pecinta Riset dan Menulis-UMM

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Bangkalan: Aditiya Roosvianto, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Iklan: Sufendhi Dimyati (Koordinator), Guruh Eko Prasetyo, Sri Poernomo Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Keuangan: Etti Sri Kustini (Koordinator/Akuntansi), Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Rabu Kliwon 12 MARET 2014

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

AC Ditimbun di Rumah Penjaga Sekolah Walaupun menyumbang Air Condition (AC) seharga Rp3,5 juta kepada pihak sekolah namun Wajah Astini (nama samara) benar-benar sumringah. Dengan cara itu dirinya tak perlu merogoh kocek Rp7,5 juta untuk menuruti kemauan oknum yang mengaku bisa meloloskan anaknya yang dibawah 7 tahun masuk sekolah favorit itu.

Di Jl Pucang, Jenggolo atau tepat di samping timur pendopo kabupaten berjajar 4 SDN yang dikenal memiliki segudang prestasi pada anak didiknya.

Sekolah itu adalah Pucang I, II,III dan IV. Keempatnya memiliki kualitas yang merata, sehingga banyak orang tua yang memaksakan anaknya diterima di sekolah itu kendati usianya dibawah 7 tahun. Sesuai aturan siswa yang di atas 7 tahun mendapat prioritas diterima.

Namun orang tua yang usia anaknya belum mencapai batasan usia kerap memaksakan diterima, sehingga ibarat ada gula ada semut. Kesempatan menarik ini digunakan oknum untuk mengeruk keuntungan dengan menjual tiket masuk.

Tentu saja oknum ini harus memiliki akses dengan kepala sekolah. Ada dua jalur untuk menerobos masuk di sekolahan, biasanya ada guru Taman Kanak-kanak yang menjadi makelarnya. Guru itu menawarkan kesempatan ini kepada wali murid, tentu saja guru ini sudah mengenal usia TK yang akan menginjak sekolah dasar.

Transaksi liar pun dilakukan sebelum beredar pengumuman penerimaan resmi dari Diknas.

Siswa yang belum 7 tahun ditawari masuk SDN Pucang. Salah satu SDN itu, misalnya tawarannya lucu cukup menyediakan AC baru ukuran 2,5 PK. Mereknya boleh bebas apa saja, yang penting ukurannya 2,5 PK. Kalau tak bisa membeli AC sendiri, bisa diganti dengan menyetorkan uang senilai Rp7,5 juta. Nominal uang dengan harga AC sebenarnya tidak relevan, terkesan hanya meminta kapasitas AC yang besar tanpa memikirkan beaya pemakaian listrik. Padahal AC sekarang untuk pemakaian ruang kelas diberi ukuran 1 PK saja sudah dingin.

Saat Harian Bhirawa menengok ruang kelas ternyata AC yang dipasang di situ hanya ukuran 1 PK saja. Lalu ke mana saja AC 2,5 PK sumbangan walimurid ? Konon menurut sumber Bhirawa di ruang kerja kepala sekolah itu ada tumpukan dos AC yang masih baru, bahkan di rumah penjaga sekolah juga jadi tempat penyimpanan.

Jalur lain yang ringkas dan cepat selesai adalah menemui kepala sekolahnya. ‘’Saya nekad menemui kepada sekolah untuknegoisasi,’’ tandasnya.

Akhirnya anaknya yang berusia 6,8 tahun bisa diterima asalkan menyumbang AC atau uang Rp7,5 juta. Tentu saja pilih sumbang AC

yang hanya seharga Rp3,5 juta saja.

Bodohnya kalau mau memberi uang. Penyerahannya langsung diantarkan ke sekolah dan tanpa tanda terima. Pihak sekolah tak mau memberi tanda terima karena ini tak resmi. Yang saling mengerti dan tahu sama tahu, ujarnya.

Kasus ini tidak sampai mcuat karena murid di sekolah itu umumnya anak pejabat penting di Sidoarjo maupun di Surabaya. Jadi aman-aman saja saling melindungi karena dasarnya sama-sama membutuhkan Tidak semua SDN Pucang melakukan sistem inden, masih ada yang patuh pada ketentuan Diknas dengan tak mendahului penerimaan siswa sebelum ada pengumuman penerimaan secara resmi dari Kantor Diknas.

Ia membenarkan, selebihnya tak ada pungutan lagi. Karena memang sekolah negeri dilarang memungut uang gedung. Kalau inisiatit komite tak masalah, seperti ada yang menyumbang untuk pembangunan toilet atau taman, untuk pagar dan mengecat ruang kelas.

Kadiknas Sidoarjo, Mustain Baladan, menyatakan, tidak boleh ada inden dan pihaknya mnelarang keras sekolah memungut biaya sebelum ada pungumuman resmi dari Kantor Diknas. ‘’Pokoknya jangan macam-macam,’’ paparnya. Ia meminta jalankan sesuai aturan.

Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah SH, mengaku belum tahu tentang perkembangan kasus ini. Ia memanggil staf ahli, M Syafik, untuk mengumpulkan kliping berita SDN Pucang.Q hds

Dindik Kirim SE ke Seluruh SDN favorit SDN Pucang 1 Sidoarjo sudah ada orangtua yang diindikasi mulai lobi untuk inden, dengan konpensasi memberikan fasilitas sekolah, seperti AC maupun yang lainnya. ‘’Saya sudah melakukan konfirmasi dengan Kasek SDN Pucang 1, dan saya juga mewantiwanti agar jangan sampai ada orangtua yang diterima inden. Bila nanti masih terjadi, sanksinya sangat berat,’’ tegas Mustain.

Sementara itu, Wakil Bupati Sidoarjo, MG Hadi Sutjipto SH MM di tempat yang sama juga menegaskan, kalau sejak dulu yang namanya inden supaya anaknya diterima di sekolah yang istimewa favorit itu tidak ada. KaSalah satu contoh SDN favorit di Sidoarjo yang diperebutkan wali murid agar anaknya bisa rena dalam penerimaan diterima di sekolah ini. siswa baru itu tak sembarangan, selalu Negeri yang isinya menegaskan diatur dalam surat bupati. ‘’Jadi Sidoarjo, Bhirawa Adanya isu serangan tidak menerima inden dari calon tiap tahun, Bupati mengeluarkan surat peraturan untuk peneorangtua yang sudah mulai wali murid.

Menurut Kepala Dindik Si- rimaan siswa baru. Makanya gerilnya ke sekolah-sekolah favorit untuk melakukan indent, doarjo, Mustain Baladan, Selasa tidak bisa inden,’’ tegas mantan supaya anaknya bisa diterima (11/3) di Pendopo Delta Nugraha. Kepala Dindik Sidoarjo kemarin.

Dalam surat peraturan Bupati di sekolah itu, dengan berbagai Ia mengatakan nantinya ada konpensasi memberikan waktunya sendiri untuk men- sudah dijelaskan secara lengkap daftarkan anak-anaknya ke se- dan teperinci, mulai aturannya, bantuan fasilitas sekolah.

Membuat Dinas Pendidikan kolah secara resmi. ‘’Jadi seluruh jumlah pagunya, bahkan sampai (Dindik) Kab Sidoarjo mela- sekolah dasar negeri tak boleh pada boleh tidaknya calon wali kukan tindakan tegas. Mulai hari ada inden, tetapi kalau sekolah murid ini memberikan partiini 11 Maret 2014, pihaknya swasta silahkan, tidak masalah,’’ sipasi. ‘’Jadi perlu saya tegaskan lagi, sejak dulu tidak ada yang telah mengirimkan Surat Eda- katanya.

Mengapa hal ini dilakukan, nama inden agar anaknya bisa ran (SE) ke seluruh Kepala UPTD (Unit Pelaksana Teknis kareda ada berita yang beredar diterima di sekolah favorit itu,’’ Daerah) Dindik dan Kepala SD di salah satu sekolah dasar pungkasnya.Q ach

Penertiban Satpol PP Dinilai Arogan

KELANA

Anggota Dewan Diduga Terlibat Percaloan CPNS K2 Gresik, Bhirawa Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) K2 telah usai. Namun kini masih meninggal polemik percaloan, diduga dilakukan Suparno anggota dewan dari Fraksi Golkar. Dalam waktu dekat, Badan Kehormatan (BK) DPRD Gresik segera memanggil untuk diminta klararifikasi, dan bila terbukti bersalah bakal dipecat.

Sementara Sekertaris BK DPRD Gresik, Abdul Qodir kepada wartawan selasa (11/3) mengatakan, informasi terkait percaloan terhadap CPNS K2 sudah didapat. Dan pemanggilan BK nanti, karena disinyalir ada pelanggaran kode etik yang dilakukan Suparno. Sebab anggota dewan itu telah melakukan penyalahgunaan wewenang dengan menjadi calo CPNS, sebagai anggota DPRD yang terhormat hal ini tak boleh,. ‘’Terkait dengan sanksi yang akan diberikan BK, bila nanti memang terbukti Suparno bisa dipecat sebagai anggota dewan. Tapi semua tergantung klarifikasi dan keputusan dari anggota BK. Sebab pencaloan CPNS K2, dengan kapasitasnya sebagai anggota DPRD. Sudah masuk dalam pelanggaran berat, sehingga bisa saja dilakukan pemecatan,’’ tegas Qodir.

Selain itu, BK juga akan meminta bupati segera mengeluarkan intruksi kepada Inspektorat Pemda. Agar menindaklanjuti banyaknya kasus pencaloan yang dilakukan pejabat, seperti yang sama dilakukan Suparno. Kalau Bupati tetap diam, dewan akan mengajukan hak interpelasi kepada bupati kalau tidak segera ditindaklanjuti.

Dewan tak ingin dengan kejadian ini membuat resah masyarakat.Q kim

Awal Tahun Jumlah KDRT Capai 12 Kasus Kab Blitar, Bhirawa Memasuki awal tahun bulan Maret 2014 ini, jumlah kasus kekerasan perempuan dan anak di Kab Blitar mencapai 12 kasus. Bahkan melihat jumah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dari tahun ke tahun di Kab Blitar mengalami tren kenaikan, jika dibandingkan tahun 2012 hanya terjadi sekitar 23 kasus sedangkan tahun 2013 meningkat menjadi 75 kasus. ‘’Dan selama dua bulan di tahun 2014 ini telah terjadi 12 kasus kekerasan perempuan dan anak,’’ kata Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab Blitar, Ulip Suhariyati.

Menurut Ulip Suhariyati, untuk tren kenaikan jumlah kekerasan perempuan dan anak diakuinya ada peningkatan, hal ini terjadi karena masyarakat sudah banyak yang berani melaporkan jika menjadi korban kekerasan. ‘’Dari jumlah kasus yang masuk, terbanyak kekerasan perempuan dan kasus pelecehan seksual anak-anak,’’ ujarnya.

Bahkan menurutnya, untuk penangananya kasus kekerasan perempuan dan anak kini bisa lebih maskimal dengan adanya Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), dimana PPT adalah lembaga penyedia layanan terhadap korban kekerasan, yang berbasis RS, dikelola secara bersama sama dalam bentuk pelayanan medis (termasuk medico legal), psiko sosial dan pelayanan hukum. ‘’Kami berharap dengan adanya PPT ini akan memudahkan dalam penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak di Kab Blitar,’’ jelasnya.Q htn

5

kariyadi/bhirawa

Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa menyematkan tanda jabatan kepada pejabat yang dilantik, Selasa (11/3) kemarin.

Bupati MKP Mutasi 18 Pejabat Eselon Delapan Pimpinan SKPD Digeser Kab Mojokerto, Bhirawa Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP) menggelar mutasi 18 pejabat eselon di lingkungan Pemkab Mojokerto Selasa (11/3), kemarin. Dalam mutasi itu yang mengejutkan terdapat 8 pejabat eselon II atau setingkat Kepala Dinas digeser.

Sedangkan sisanya eselon III sebanyak 8 orang dan pejabat eselon IV sebanyak 2 orang. ‘’Mutasi itu hal yang biasa dalam sebuah pemerintahan.

Untuk penyegaran dan kebutuhan organisasi,’’ terang Bupati MKP usai pengambilan sumpah pejabat yang dilantik kemarin.

Delapan orang kepala dinas yang mengalami pergeseran diantaranya eselon Kepala Dinas Sosial, Didiek Safiqo Hanim menjadi Kasatpol PP menggantikan Tri Mulyanto yang digeser menjadi Kepala Bakesbangpol. Kepala Bakesbangpol, Susanto Men-

jadi Kepala Dispenduk Capil menggantikan Nurhono yang dimutasi menjdi Kepala Badan Perijinan Terpdu (BPPT).

Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Mohamad Zaini pindah menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang yang ditinggalkan Hariyono menjadi Kepala Dinas Sosial.

Sedangkan Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, Yoko Priyono digeser menjadi Kepala Dinas Pendidikan menggantikan Soeharsono yang digeser ke Dishutbun.

Menurut MKP, pada hakikatnya mutasi merupakan hal yang selalu terjadi sebagai bagian dari dinamika organisasi itu sendiri. ‘’Mutasi ini bertujuan untuk pembinaan personil sebagai bagian dari pembinaan organisasi yang di orien-

tasikan kepada efektivitas manajemen dan pe ningkatan kinerja organisasi,’’ ungkap orang nomor satu di Pemkb Mojokerto ini.

Ditambahkan MKP, jika mutasi dilakukan sebagai upaya pembenahan sistem pemerintahan, utamanya yang menyangkut hal-hal prinsipil dalam kepegawaian. Ia berharap aparatur negara bisa semakin dedikatif, membekali diri secara matang dengan etos kerja yang lebih tinggi. ‘’Moral dan etika mereka harus lebih baik dari sebelumnya.

Rekonstruksi penting dalam UU ASN terkait kepastian pemanfaatan kemampuan atau kompetensi PNS/ASN dalam karier yang sesuai jalurnya sehingga mampu meningkatkan performance dalam melaksanakan pelayanan public,’’ urainya.Q kar

Gresik, Bhirawa Cara penertiban dilakukan petugas Satpol PP terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di Alun-alun Gresik, disoal pedagang. Sebab saat melakukan penertiban, petugas seringkali menggunakan cara arogansi. Sebab tanpa diberi peringatan lebih dulu barang dagangan langsung diangkut ke dalam mobil patroli.

Padahal jika diperingatakan terlebih dulu, para pedagang pasti mau pindah. Namun yang terjadi selama ini tak demikian.

Jika ada pedagang jualan di alun-alun tanpa dikasih peringatan, dagangannya langsung dimasukkan ke dalam mobil patroli. ‘’Tolonglah petugas jangan seperti itu. Kasihan kami ini yang hanya rakyat kecil,’’ tutur Amari, salah satu pedagang yang biasa mangkal di alun-alun ini, Karena tindakan petugas Satpol PP itu, Amari bahkan mengaku lama tak bisa berjualan. Karena perabotnya diamankan petugas. Diantaranya, kursi dan LPG-nya disita petugas. Untuk mengambilnya ke kantor Satpol PP tak berani. Sementara untuk membeli baru tak punya uang. ‘’Hampir satu bulan lebih saya tidak bisa jualan,’’ kata pedagang asal Desa Metatu,Kec Benjeng ini.

Kejadian yang sama tak hanya menimpa Amari. Tapi juga pedagang lain. Bahkan, belum lama ini penjual penthol juga mengalami nasib serupa dengan Amari. Karena tak berhasil menyelamatkan diri, kursi dan LPG penjual pentol itu diamankan petugas. Untuk mengambil barangnya

kembali di Kantor Satpol PP di Jl Dr Wahidin Sudirohusodo juga tidak berani.

Apalagi yang dihadapi petugas. Rasa takut dan grogi pasti ada. ‘’Waktu itu saya lagi melayani banyak pembeli. Tanpa disuruh pindah, kursi saya langsung diambil dan dibawa,’’ tambah lelaki yang menolak disebutkan identitasnya ini.

Karena sikap petugas yang dinilai arogan itu, para pedagang yang berjualan di alun-alun akhirnya membanding-bandingkan dengan kepemimpinan mantan Bupati Gresik Robbach Ma’shum. Menurutnya, kepemimpinan Robbach Ma’shum, jauh lebih enak ketimbang bupati sekarang Sambari Halim Radianto. ‘’Sekarang tambah ketat mas. Enak-enaknya zaman Pak Robbach dulu,’’ tambah Amari kesal.

Sementara Kasi Pembinaan Umum (Binum) Satpol PP Pemkab Gresik, Agung Hendro menjelaskan, memang alunalun itu harus steril dari pedagang. Setiap pedagang yang berjualan di alun-alun, apalagi depan pendopo, kalau ketahuan petugas akan ditindak karena dilarang. ‘’Kadang pedagang saja yang membandel. Meski tahu tidak boleh, tetap jualan di situ,’’ katanya.

Soal peringatan lanjutnya, sejak dulu sudah diberi peringatan, pedagang dilarang berjualan di alunalun. Hanya pedagang saja yang mbandel. ‘’Karena tugas kami mengamankan Perda (Peraturan Daerah).Untuk perabot yang diamankan petugas, bisa diambil ke kantor,’’ pungkasnya.Q eri

Diharapkan Tiap Desa Punya Embung Bojonegoro, Bhirawa Progam pembangunan seribu embung yang dicanangkan Pemkab Bojonegoro diharapkan setiap desa bisa memiliki satu embung. Hal itu sebagai bentuk penuntasan program pembangunan seribu embung terus dilakukan Dinas Pengairan.

Dua embung yang masuk dalam program Dinas Pengairan yakni embung tanah desa dan embung tanah solovaley. Untuk embung tanah desa berlokasi di tanah kas desa atau yang biasa disebut bengkok yang diajukan untuk

digunakan sebagai embung. ‘’Bojonegoro kan dikenal sebagai daerah yang banjir pada saat hujan dan kekeringan pada saat musim kemarau,’’ kata Kasi Perencanaan Teknis Dinas Pengairan Kab Bojonegoro, Retno Wulandari, Selasa (11/3).

Menurutnya, awalnya tahapan pembangunan embung diawali dengan survei tanah.

Apabila lokasi yang dimaksud memenuhi syarat, maka pemerintah segera membangun embung yang dibutuhkan masyarakat. ‘’Namun, untuk embung

tanah kas desa ini biasanya terkendala pada proses pengadaan tanah. Tanah kas desa yang diajukan tidak semuanya memenuhi syarat untuk dijadikan embung,’’ jelasnya.

Sedangkan untuk embung solovaley berada di tanah solovaley. Namun, untuk pembangunan embung solovaley ini terkendala izin Kementerian Pekerjaan Umum. Terutama di tahun 2013 yang sampai saat ini masih dalam proses pengajuan. Embung sendiri akan digunakan sebagai tampungan air pada

musim hujan. ‘’Sehingga, pada saat musim kemarau bisa digunakan untuk mengatasi kekeringan yang kerap kali terjadi di Bojonegoro,” tegasnya.

Beberapa kriteria kelayakan tanah yang dimaksud diantaranya adalah posisi tanah, jenis tanah bisa digunakan sebagai penampung air atau tidak. Ada tim teknis khusus yang akan melakukan survei terhadap tanah yang akan digunakan untuk embung. ‘’Hingga tahun 2013 ini mulai dicetuskan lagi dengan

program seribu embung yang akan dilaksanakan hingga tahun 2018. Nanti rencananya satu desa terdapat satu embung,” imbuhnya.

Untuk proses awal pembuatan embung ini, pihak desa harus mengajukan proposal kepada Dinas Pengairan dengan menyebutkan kebutuhan dan lokasi yang jelas. Sebab, terkadang ada pula kendala dari segi teknis, yakni lokasi yang tidak bisa dijangkau oleh alat berat.

Sehingga, pembangunan embung terpaksa tidak bisa dilakukan.Q bas

JAWA TIMUR

6

MUI Setapal Kuda Bahas Money Politics

KILAS JATIM

Marak Kriminalitas, Desa Diminta Galakkan Poskamling Sumenep, Bhirawa Tingkat kriminalitas disejumlah desa dikabupaten Sumenep akhir-akhir ini semakin meningkat, bahkan nyaris tidak bisa dibendung. Akibatnya, banyak warga yang mengeluh karena hewan ternak dan barang berharganya hilang.

Sekretaris Komisi A, DPRD Sumenep, Moh Riadi mengatakan, pihaknya sering mendapatkan pengadua dari warga terkait maraknya tindakan kriminal didesa seperti pencurian hewan ternak dan barang-barang berharga. Hal itu disebabkan tingkat keamanan didesa semakin menurun.

“Kami sering menerima laporan dari masyarakat bahwa sering terjadi tindak kriminal pencurian. Ini perlu diantisipasi sebelum berlanjut,” kata Moh Riadi, Senin (10/03).

Riadi memaparkan, untuk meminimalisir terjadinya tindak kriminalitas itu perlu ada upaya seperti Pos Keamanan Lingkungan (Porkamling) disetiap desa.

Poskamling itu harus digalakkan lagi demi menjamin keamanan warga disetiap desa yang selama ini semakin menurun.

“Yang bisa dilakukan untuk menekan tindak kriminalitas, galakkan kembali poskamling yang selama ini sudah tidak aktif, sebab dengan adanya poskamling itu keamanan lingkungan bisa terjamin,” ujarnya.

Dia memaparkan, dengan poskamling itu kegiatan warga setiap hari dan malam.

Karena, terjadinya tindak kriminal pencurian itu disebabkan dari maraknya pemuda yang minum-minuman keras.

“Kalau ada poskamling kan semua aktifitas warga termasuk pemuda setempat yang menum-minuman keras bisa distop karena hal itu yang memicu terjadinya tindak kriminal pencurian,” ungkapnya.

Politisi PKS itu menegaskan, setelah undang-undang desa yang baru disahkan, kini tinggal menunggu PP yang menjadi peraturan yang menjabarkan undangundang tersebut. Dalam undang-undang yang baru itu, desa akan mendapatkan alokasi dana dari pusat sebesar Rp 7-8 ratus juta per desa pertahun.Q sul

Gempa Sesaat, Listrik Lumajang Selatan Sempat Padam Lumajang, Bhirawa Kawasan Kab Lumajang sempat dikejutkan dengan adanya gempa yang terjadi, Minggu (9/3/2014) malam. Sejumlah warga sempat merasakan fenomena alam ini, khususnya yang berada di perbatasan dengan wilayah Kabupaten Malang yang kenal dengan Lumajang kawasan Selatan.

“Selain Tempursari, Kecamatan di wilayah Selatan seperti Pronojiwo dan Candipuro juga merasakan guncangan cukup keras,’’ kata Drs Hendro Wahyono Kabid Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang.

Meski durasinya hanya beberapa detik saja kejadiannya. Menurut Hendro guncangan gempa tidak menyebabkan warga panik, apalagi sampai berhamburan keluar rumah. ‘’Pasalnya, setelah terjadi guncangan beberapa detik tidak ada gempa susulan lagi yang menyebabkan warga jadi was-was,’’tambahnya.

Termasuk juga, tidak ada dampak lain yang dialami warga, semisal terjadi kerusakan rumah akibat guncangan beberapa detik tersebut. Hingga, warga pun kembali tenang dan melanjutkan aktivitas istirahatnya seperti semula.

Namun demikian listrik tiba-tiba padam di beberapa ruas jalan. ‘’Selanjutnya, listrik byar pet hingga beberapa lama khususnya sebagian wilayah Lumajang Selatan,’’ imbuhnya. Sebelum kemudian dilakukan perbaikan oleh petugas PLN hingga akhirnya normal kembali.

Hendro Wahyono juga menambahkan, guncangan gempa di selatan Malang ini juga tidak berdampak terhadap aktivitas Gunung Berapi Aktif di Kota Pisang ini.

Masing-masing Gunung Semeru dan Gunung Lemongan.Q yat

Rabu Kliwon 12 MARET 2014

Situbondo, Bhirawa Dekatnya pelaksanaan Pemilihan Legislatif (pileg) dan Pemilihan Umum (pemilu) membuat persaingan antar Calon Legislatif (caleg) kian sengit. Untuk mencegah terjadinya permainan kotor dan politik uang (maoney politic), Majelis Ulama Indonesia (MUI) se tapal kuda mulai merapatkan barisan, sejak kemarin.

sawawi/bhirawa

H Hamid Jaufarul Hardi, saat bersama Ketua MUI Kab Situbondo KH Syaiful Muhyi di Kantor MUI Situbondo.

Komisi IV Kawal Hasil Musrenbang Kabupaten Blitar, Bhirawa Berbagai program kerja DPRD Kabupaten Blitar yang telah diagendakan akan dilaksanakan dengan baik oleh para anggota dewan. Salah satu agenda kerja yang menjadi prioritas adalah Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan setiap tahun.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD kabupaten Blitar Gatot Darwoto saat dikonfirmasi di sela-sela mengikuti Musrenbang tingkat Kabupaten Blitar mengatakan,

akan mengawal hasil Musrenbang. Karena Musrenbang dilakukan untuk menyerap aspirasi masyarakat mulai tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten, Propinsi hingga Pusat. Sehingga dewan sebagai wakil rakyat akan memastikan aspirasi warga itu direalisasikan dalam penganggaran.

Namun tidak semua aspirasi yang disampaikan dalam Musrenbang biasa terealisasi. Karena adanya keterbatasan anggaran. Sehingga SKPD diminta untuk membuat skala prioritas usulan masyarakat.

hartono/bhirawa

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar Gatot Darwoto (tiga dari kiri) saat mengikuti sebuah rapat kerja.

Menurut Gatot, dari hasil Musrenbang di beberapa Kecamatan yang diikuti sebagian besar masyarakat masih mengusunkan pembangunan jalan.

Mengingat infrastruktur merupakan kebutuhan vital masyarakat.

Musrenbang merupakan agenda tahunan di mana warga saling bertemu mendiskusikan masalah yang mereka hadapi dan memutuskan prioritas pembangunan jangka pendek. Ketika prioritas telah tersusun, kemudian diusulkan kepada pemerintah daerah melalui badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda). Usulan masyarakat kemudian dikategorisasikan berdasar urusan dan alokasi anggaran. Proses penganggaran partisipatif ini menyediakan ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan kebutuhan mereka pada pemerintah daerah. Proses Musrenbang juga terjadi di leval Kecamatan dan Kota/Kabupaten demikian pula di Provinsi dan Nasional. Musrenbang merupakan pendekatan bottom-up di mana suara warga bisa secara aktif mempengaruhi rencana anggaran dan bagaimana proyek-proyek pembangunan disusun.Q htn

34 Lembaga Pendidikan Tak Bisa Selenggarakan UN Tuban, Bhirawa Sekitar 34 lembaga pendidikan dari jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat di Kabupaten Tuban, tidak dapat menyelenggarakan ujian nasional (UN).

Oleh karenya eserta didik yang bersekolah tidak bisa menyelegarakan UN diharuskan untuk bergabung dengan sekolah lain agar dapat mengikuti UN yang tidak lama lagi.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kasi Kurikulum Bidang Pendidikan SMP/SMA/SMK,

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Tuban Heni Indriana, dikarenakan akreditasi dan jumlah kuota minimal peserta ujian yang tidak memenuhi syarat.

"Kami tidak bisa menyebutkan sekolahnya satu-persatu, namun seluruh Tuban ada 34 lembaga yang tidak dapat menyelenggarakan UN tahun ini,"kata Heni.

Dari data yang dapat dihimpun Bhirawa ke 34 sekolahan yang tidak bisa menyelagarakan UN diantaranya SMP 10 lembaga, MTS 11 lembaga, SMA 8 lembaga, MA 2 lembaga dan

SMK sebanyak 3 lembaga, akan bergabung dengan sekolah terdekat dalam satu sup rayon.

"Sebagian besar lembaga pendidikan yang tidak dapat menggelar UN itu karena jumlah siswa tidak memenuhi pagu minimal 20 siswa, makanya mereka harus mengabun di sekolah terdekat," terangh Heni.

Seperti yang dikabarkan sebelumnya, jumlah peserta ujian 2014 masing-masing, SMP 9.669, MTs 5.349, SMA 3.433, MA 2.695, SMK 4.922, SMA LB 0 (kosong) dan SMP LB 2 orang peserta. Q hud

Guna untuk mensukseskan pelaksanaan Pemilu 9 April mendatang, MUI se Karisidenan Besuki ini akan bertemu di Situbondo. dari pertemuan tersebut, selain akan membahas tentang money politics, juga akan mengkaji isu-isu terkini tentang Pemilu dan Poleg.

Sekretaris MUI Situbondo, Hamid Jauharul Fardi, mengatakan, pertemuan antar pengurus MUI se tapal kuda akan dilakukan di Situbondo 23 Maret mendatang.

Menurut Hamid, salah satu materi dalam pertemuan pengurus MUI, yaitu tentang money politics. Pasalnya, kata Hamid, praktek politik uang yang kerap mewarnai pesta demokrasi lima tahunan ini, akan sa-

ngat membahayakan masa depan bangsa.

Selain menurut pandangan islam berdosa, praktek politik uang bisa jadi hanya melahirkan Caleg tidak berkualitas. “Sebab hanya caleg yang memiliki uang paling banyak, akan berpeluang menjadi wakil rakyat,” tegas Hamid.

Oleh karena itu, kata Hamid, melalui pertemuan pengurus MUI ini, nanti akan dibahas secara khusus tentang praktek politik uang menurut pandangan islam, maupun isu-isu lainnya menjelang pelaksanaan Pemilu. “Kami optimis dari pertemuan ini akn membawa peningkatan demokrasi di daerah tapal kuda ini,” pungkas Hamid, kemarin. Q awi

Pencairan Bosda Jangan Terlambat Lagi Batu,Bhirawa Di tahun 2014 ini, Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga (Disdikpora) berjanji akan memberikan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) tepat waktu.

Hal ini menyusul banyaknya keluhan keterlambatan pencarian Bosda di tahun lalu. Akibatnya, banyak kepala sekolah yang ‘pontang panting’ mencari pinjaman uang ke bank untuk menutupi biaya Bosda yang belum cair. Hal tersebut diutarakan oleh Sekretaris Disdikpora, Khomaruddin.

Menurutnya, jika sebelumnya Bosda turun per triwulan, kali ini bakal dicairkan per semester. Sedangkan Bosnas tetap seperti tahun-tahun sebelumnya, yakni per triwulan.

“Dulu memang kerap kali terlambat, dan sekarang untuk mengantisipasi hal serupa. Kami buat pencairan per semester,”kata Khomar saat dikonfirmasi, Senin (10/ 3).

Dia menuturkan, seperti halnya saat ini meskipun semester pertama (Januarai-Juni) belum habis, sudah dicairkan Bosda kepada sekolah.”Kami buktikan seperti sekarang, tinggal pihak sekolah yang mencairkan dana tersebut di bank,”tambahnya.

Ia juga menjelaskan, selama tahun 2013 tidak di-

temukan ada sekolah yang menyimpang dari prosedur atau menyalahgunakan bantuan pemerintah ini. Hal ini menyusul telah berjalannya sosialisasi penggunaan Bosda dan Bornas, serta monitoring baik yang dilakukan komite maupun pengawas dan manajemen tingkat kota.

Adapun besaran Bosnas kali ini, untuk SD sebesar Rp.580 ribu per siswa per tahun, siswa SMP Rp.710 ribu per tahun. Sedangkan untuk Bosda siswa SD Rp.5 ribu per bulan, dan siswa SMP Rp.10 ribu perbulannya.

Sementara bagi SD yang siswanya kurang dari 80 orang, tetap akan mendapatkan bantuan dana sama.

Yakni 80 X Rp.580 ribu dan untuk SMP minimal 120 siswa x Rp 710 ribu. Jika masih ada kekurangan maka jatah bantuan akan tetap dapat 120 siswa.

Diketahui, pada tahun 2013 lalu, banyak sekolah yang mengeluhkan keterlambatan pencairan Bosda.

Akibatnya, pihak sekolah harus rela meminjam uang ke bank guna menutupi biaya bos yang belum cair.

Bahkan ada pula sekolah swasta yang harus menggadaikan kendaraan kepala sekolahnya untuk menutupi keterlambatan pencairan bosda ini.Q nas

Warga Ring 1 Holcim Blokir Jalan Pantura Perusahan semen asal Negara Swiss (PT Holcim Indonesia Tbk.red) yang memiliki pabri di Kabupaten Tuban kemarin (11/3) didemo oleh ratusan warga dari 6 desa yang berada di Ring 1 perusahan semen yang berlokasi di Desa Merkawang, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban. Para warga dan eks karyawan PT Kamajaja Logistics yang sudah habis dengan Holcim Indonesia (HIL) menuntut agar dipekerjakan lagi.

Akis longmarch gabungan 6 desa berkumpul di Balai Desa Glondonggede, diantaranya berasal dari Desa Glondobggede, Merkawang, Karangasem. Sawir, Mliwang, dan Desa Kedungrejo, sempat membuat macet arus jalur nasional (Pantura) Tuban selama selama 1 jam lebih, karena Kendaraan tidak dapat melintas membuat petugas kalangkabut.

“Kami tidak meminta apa-apa, kami hanya menuntut janji PT Semen Holcim Indonesia untuk mensejahterakan masyarakat Ring 1 yang selama ini digembargemborkan” Kata Rokhim Koordinator Aksi dalam orasinya.

Ratusan warga eks karyawan PT Kamajaja Logistics yang

menuntut dipekerjakan ini yang berjalan menuju Pabrik Holcim sempat terjadi keteragangan, karena langkah mereka dihadang aparat kepolisian yang telah berjaga di pintu masuk. Warga juga tak kurang akal, karena dihadang mereka kemudian berunjukrasa di jalan menuju lokasi pabrik sambil menutup jalan dan melarang kendaraan karyawan dan pekerja melintas. ”Apa salah kami jika warga menuntut janji, oleh karena itu kita akan blokir jalan ini sampai ada respon dari PT Holcim. Holcim kapitalis, membuat warga sekitar tidak sejahtera, malah sekamin sengsara, Janji mensejahterakan masyarakat itu sudah tertuang dalam Amdal,”teriak

salah seorang warga yang melakukan aksi karena merasa dihalang-halangi petugas keamanan.

Disela-sela aksinya, Kordinator aksi Rokhim saat dikonfirmasi Bhirawa, menyatakan selama ini rekrutmen karyawan yang dilakukan PT Holcim Indonesia Pabrik Tuban melalui perusahan laian berlangsung tertutup. Bahkan warga ring 1 yang memenuhi syarat terkesan dipersulit untuk masuk. “Kebanyakan (karyawan) orang luar semua. Warga ring 1 yang memenuhi syarat terkesan dipersulit,” Kata Rokhim.

Sementara itu, Corporate Communication East Java PT Holcim Indonesia Tbk, Indriani Siswati saat dikonfirmasi menyatakan kalau perusahan dimana ia bekerja sangat terbuka dalam melakukan rekrutmen karyawan.

Bahkan hingga kini Holcim mengklaiam telah mempekerjakan sekitar 3.000 lebih warga sekitar dalam pembangunan Pabrik Tuban 1 dan 2.

“Jumlah itu akumulatif mereka yang masih bekerja dan yang sudah keluar. Kalau sekarang yang terlibat masih ada sekitar

2000 warga lebih, kita juga melibatkan mereka sejak proyek pembangunan (pabrik) Tuban 1, Tuban 2, hingga pengoperasian Tuban 1 sekarang,” Kata Indri menjawab tuntutan warga ring 1 yang menuntuk dipekerjakan.

Indri juga menjelaskan, untuk rekrutment karyawan PT HIL, mempunyai prosedur dan syarat tersendiri, sehingga tidak bisa asal. Sementara perekrutan tenaga kerja untuk proyek diserahkan sepenuhnya kepada kontraktor.

Kan tetepi kontraktor sendiri juga memiliki pertimbangan dalam merekrut pekerja. Ada spesifikasi keahlian khusus yang diperlukan. Sehingga calon pekerja perlu dilakukan tes sesuai keahlian yang diperlukan kontraktor.

“Kontraktor memiliki pertimbangan untuk rekrutment pekerja, tergantung keahlian yang diperlukan,” Terang Corporate Communication East Java PT Holcim Indonesia Tbk. Sedangkan terkait dengan permintaan eks karyawan PT Kamajaja Logistics untuk dipekerjakan

khoirul huda/bhirawa

Warga dari Ring 1 PT Holcim Indonesia saat melakukan aksi pemblokiran jalur pantura (Tuban-Semanrang) yang sempat memacetkan jalur nasional tersebut sekitar 1 jam. kembali dan diberikan besaran upah seperti tuntutan yang mereka sampaikan, pihak PT HIL menyampaikan kalau PT Kamajaja Logistics menyatakan mundur sebagai kontraktor Holcim di Tuban yang seiring dengan habisnya masa kontrak PT Kamajaya Logistics di bulan Maret 2014 ini.

“Review terhadap kontraktor lain untuk menggantikan PT Kamajaja Logistics sedang dila-

kukan saat ini. Perekrutan tenaga kerja untuk pengepakan semen selanjutnya menjadi tanggung jawab kontraktor baru termasuk menentukan besaran upah dengan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku, Sekaligus perusahaan juga berkomitmen untuk memprioritaskan perekrutan tenaga kerja di lingkungan pabrik dari warga sekitar yang memenuhi persyaratan.” Pungkas Indriani Siswati. Q hud

Rabu Kliwon 12 MARET 2014

KILAS JATIM

Surat Suara di Sumenep Kurang 5.850 Lembar

JAWA TIMUR

Puluhan PPK Rawan Penggelembungan Suara Pileg Kab Malang, Bhirawa Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif (Pileg), pada 9 April 2014 mendatang, ada 12 kecamatan yang tersebar di wilayah Kabupaten Malang, dari 33 kecamatan masuk dalam kategori rawan terjadi konflik.

Sumenep, Bhirawa Setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep melakukan sortasi terhadap surat suara yang telah diterimanya, ternyata ditemukan banyak surat suara yang rusak, akibatnya KPU kekurangan surat suara sebanyak 5.850 lembar untuk 4 jenis surat suara, yakni DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten.

Komisioner KPU Sumenep, Moh Ilyas menjelaskan, setelah KPU tuntas melakukan sortasi surat suara, ditemukan ribuan lembar yang rusak, akibatnya, KPU kekurangan surat suara itu. Kekurangan ribuan surat suara itu, selain karena rusak, juga terjadi karena kurangnya jumlah surat suara yang diterima KPU dalam setiap kardusnya.

“Surat suara yang rusak ditemukan saat sortasi sebanyak 993 lembar untuk 4 jenis surat suara dan selebihnya kurangnya kerusakannya jumlah yang diterima KPU dimasing-masing kardus,” kata Ilyas, Selasa (11/03).

Hasil pendataan, lanjut Ilyas, kurangnya surat suara di Sumenep ini, lebih banyak disebabkan dari kurangnya jumlah surat suara di setiap kardus yang diterima KPU setempat. Sebab, setiap kardus semestinya berisi 1.000 lembar surat suara. Tapi ada yang berisi kurang dari 1m000 lembar.

“Jadi kekurangan surat suara itu bukan hany disebabkan dari kerusakan, melainkan dari kurangnya jumlah yang diterimanya,” urainya. sul

Hal itu disebutkan, Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Malang, Selasa (11/3), kepada sejumlah wartawan, di kantor Panwaslu setempat. Menurutnya, kerawanan yang kita maksud, yaitu bisa terjadi kemungkinan penggelembungan suara ditingkat Panitia Pengawas Kecamatan (PPK) yang dilakukan oleh partai politik (parpol) maupun calon legislatif (caleg).

"Dan catatan kami ada 12 kecamatan yang menjadi prioritas utama dalam pengawasan secara ketat. Itu kita lakukan agar hasil suara pemilih tidak terjadi penggelumbungan suara," tegasnya.

Wahyudi menjelaskan, 12 kecamatan yang rawan terjadi penggelumbungan suara itu, yakni tersebar dibeberapa Daerah Pemiilihan (Dapil), yaitu Dapil 3, Dapil 4, Dapil 5 dan Dapil 7. Sementara, dari keempat dapil

Kejari Panggil Saksi Baru Bojonegoro, Bhirawa Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro bakal memanggil empat perguruan tinggi, itu sebagai upaya untuk melanjutkan penyidikan terhadap lembaga penyelenggara Bimbingan Teknis (Bimtek) dan sosialisasi undang-undang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro lainnya.

Empat perguruan tinggi yang akan di panggil yakni Dr Ir Rahmad Ceha M Eng (Ketua LPPM Universitas Bandung), Dewi Rosiana (Staf Ahli LPPM Universitas Bandung), Dr Asep Budy Sutrisna (Ketua LPPM Universitas Pasundan) dan Profesor Dr Hajah Darwati S (Ketua LPPM Universitas Borobudur).

Dihadirkannya keempat saksi baru ini setelah sebelumnya Kejari gagal mendatangkan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo. Hal itu di ungkapkan oleh Kasi Intel Kejari Bojonegoro, Nusirwan Sahrul “ Hari ini, giliran empat saksi dari perguruan tinggi dipanggil penyidik kejaksaan. Mereka dari Universitas Bandung, Universitas Bandung, Universitas Pasundan dan Universitas Borobudur,” jelasnya, Selasa (11/3) Menurutnya, pemanggilan terhadap mereka itu akan dimintai keterangan terkait kegiatan bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh pihak DPRD. Nantinya mereka dipanggil sebagai saksi untuk mengungkap adanya dugaan korupsi dana Bimtek dan sosialisasi undang-undang. “ Keterangan saksi akan disinkronkan dengan saksi sebelumnya. Di antaranya terkait mekanisme penunjukkan penyelenggaraan Bimtek, pembayaran Bimtek, menginap di hotel mana dan pelaksanaan Bimtek yang digelar LPPM,” ungkapnya. bas

tersebut, berdasarkan pengalaman pada Pileg 2008, telah terjadi penggelumbungan suara.

Panwaslu dalam memperketat pengawasan di 12 kecamatan itu, tegas Wahyudi, telah menempatkan tiga relawan di masing-masing PPK. Tentunya, untuk mengantisipasi praktek kecurangan yang akan dilakukan parpol maupun caleg. Karena dengan keterbatasan anggaran, sehingga panwaslu hanya mampu untuk menempatkan tiga relawan di satu kecamatan," terangnya.

Dia menambahkan, data yang kita terima dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang, Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 1.966.968 pemilih dari jumlah penduduk sebesar 2.342.983 jiwa. Sedangkan terdapat 4.580 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 390 desa atau kelurahan. cyn

Panwas Tutup Mata Soal Baliho Parpol di Bundaran Tugu

Erupsi Kelud, Pemkab Blitar Ajukan Bantuan ke Pemprov Jatim Kabupaten Blitar, Bhirawa Adanya erupsi atau letusan Gunung Kelud pada tanggal 13 Pebruari lalu, ada 9 hektar tanaman padi di Kabupaten Blitar ikut terdampak. Keterangan ini seperti diungkapkan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Blitar, Eko Prio Utomo, dimana menurutnya dari hasil validasi Dinas Pertanian Propinsi Jawa Timur, diketahui ada 9 hektar lahan Padi di Kabupaten Blitar yang mengalami rusak berat akibat erupsi Gunung Kelud beberapa saat lalu.

“Dampak erupsi Gunung Kelud hasil evaluasi ada 9 hektar lahan Padi ikut terdampak,” kata Eko Prio Utomo.

Lanjut Eko Prio Utomo, kerusakan itu terjadi di Desa Penataran dan di Desa Sumberasri Kecamatan Nglegok yang mengalami kerusakan berat mencapai 70 persen, bahkan dikatakan Eko Prio Utomo kerusakan yang terjadi padinya rontok terkena pasir dan kerikil erupsi Gunung Kelud.

“Untuk itu Pemeirntah Kabupaten Blitar sudah mengajukan ke Pemerintah Provinsi untuk mendapatkan bantuan, namun hingga kini belum ada kepastian bantuan yang akan diberikan lahan pertanian terdampak,” ujarnya.

Bahkan Eko Priyo Utomo juga berharap untuk kerusakan tanaman padi bisa mendapatkan bantuan berupa benih karena padi yang rusak akibat erupsi gunung keldu itu sudah akan memasuki masa panen.

“Dengan adanya bantuan benih yang baru, diharapkan akan mampu membantu petani padi atas kerugian yang dialami akibat musibah bencana alam ini,” jelasnya.

Sedangkan untuk kerugian Holtikultura, dikatakan Eko Prio Utomo sampai saat ini belum diketahui karena masih dalam proses pendataan, namun pihaknya juga akan berupaya adanya bantuan kepada para petani untuk hasil panennya yang gagal utamanya. htn

7

trie diana/bhirawa

Terjaring Razia

Seorang lansia asal Mojokerto tertangkap petugas Trantib Kec Wonokromo saat akan mengemis di kawasan Terminal Joyoboyo Surabaya, Selasa (11/3). Lansia langsung diangkut ke mobil patroli petugas. Petugas hanya berhasil menjaring tiga Gepeng (gelandangan dan pengemis) dan ketiganya langsung diserahkan ke Liponsos Keputih Surabaya.

Dana Kampanye Parpol Rp 1,037 M, PKS Terbanyak Sampang,Bhirawa Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sampang merangkum ada Rp 2.732.462.956.30 milyar, dana kampanye yang dilaporkan oleh dewan pimpinan daerah 12 partai politik peserta Pemilu 2014.

KPUD menutup masa penyerahan laporan keuangan dan dana kampanye parpol se-minggu lalu, namun, laporan awal dana kampanye tersebut meliputi penerimaan sumbangan dari para calon anggota legislatif (caleg) DPRD serta pihak ketiga yaitu perusahaan swasta atau BUMN. Partai berdana kampanye terbanyak dalam laporan awal adalah partai keadilan sejahtera (PKS), jumlahnya Rp. 1.037.487.361, sedangkan yang paling sedikit partai bulan bintang (PBB) hanya Rp. 200.000, sedangkan untuk partai yang tidak melaporkan dana kampayenya adalah PKPI Rp.(0)

alias nihil.

Menurut Miftahul Rozak divisi hukum dan pengawasan KPUD Sampang, saat ditemui senin 10/3/14 kemaren dikantornya, sejak 3 maret 2014, dana kampaye parpol sudah kami umumkan sesuai data yang ada, sebab KPUD tidak dalam kapasitas untuk menilai parpol mana yang dana kampayenya tidak dilaporkan atau sudah dilaporkan, kami hanya mengumumkan saja sesuai PKPU nomor 17 tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan kampanye pemilihan dan surat edaran KPU nomor 69 tahun 2014 tentang mekanisme dan kelengkapan dana kampanye.

“KPUD hanya mempublikasikan saja terkait pelaporan dana parpol, sedangkan yang menilai nantinya adalah lembaga konsultan yang independen, memang berdasarkan rekapitulasi pelaporan dana kampaye 12 parpol di Kabupaten Sampang,

saat ini yang dana kampanyenya tertinggi adalah PKS sejumlah Rp. 1.037.487.361, sedangkan yang paling sedikit partai bulan bintang (PBB) hanya Rp. 200.000, sedangkan untuk partai yang tidak melaporkan dana kampayenya adalah PKPI Rp.(0) alias nihil.jelas Rozak. lis Lampiran dana kampaye peserta pemilu 2014 KPUD Kabupaten Sampang 1. Partai Nasional Demokrat 2. PKB 3. PKS 4. PDIP 5. Golkar, 6. Gerindra 7. Demokrat 8. PAN 9. PPP 10. Hanura 11. PBB 12. PKPI,

Rp. 64. 875.000, Rp. 259.836.571,00, Rp. 1.037.487.361 Rp. 362.074.974 Rp. 6. 988.050 Rp. 553.401.000 Rp. 447. 800.000 Rp. 410.800.000 Rp. 300.000 Rp. 18.132.500 Rp. 200.000 Rp. (-) nihil

Panwaslu Minta Bupati dan Wabup Ajukan Cuti Kampanye Situbondo, Bhirawa Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kab Situbondo, mewarning Bupati Dadang Wigiarto dan Wakil Bupati Rahmad SH, M.Hum, untuk mengajukan cuti, jika ingin menjadi juru kampanye (jurkam) pada Pemilu 9 April mendatang.

Menurut Eko Kintoko, Divisi Penindakan Panwaslu Situbondo, pihaknya mendesak Bupati dan Wakil Bupati, agar tidak ikut serta pelak-

sanaan kampanye sejak tanggal 16 hingga 5 April mendatang, sebelum mengantongi surat cuti dari Gubernur Jawa Timur, DR Soekarwo.

Eko Kintoko menambahkan, sesuai ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 8 tahun 2008, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus mengajukan cuti, jika ingin terlibat aktif berkampanye.

Eko mengaku tidak akan segan-segan memberikan rekomendasi kepada Gubernur dan Mendagri, jika Bupati dan Wakil Bupati Situbondo tidak mengajukan cuti.

“Namun ikut berkampanye salah satu partai politik (parpol),” tegas Eko Kintoko Kusumo, kemarin.

Bahkan jika terbukti menggunakan fasilitas Negara saat berkampanye, Eko mengaku tidak akan segan-segan mempidanakan Bupati dan Wakilnya, dengan ancaman hukuman 12 bulan penjara dan denda sebesar 12 juta rupiah.

Selain mewarning Bupati dan Wakil Bupati, Eko Kintoko juga meminta PNS, Kepala Desa (Kades) dan pegawai BUMD, agar mereka tidak terlibat aktif selama masa kampanye. “Jika terbukti melanggar ketentuan, Panwaslu juga bisa memsawawi/bhirawa pidanakan dengan ancaman hukuman 12 Anggota Panwaslu Eko Kintoko Kusumo (pakai batik) saat bersama bulan pejara dan denda sebesar 12 juta Bupati Dadang Wigiarto pada suatu acara baru-baru ini. rupiah,” papar Eko. awi

Malang, Bhirawa Pemasangan atribut kampanye di kawasan steril masih saja terjadi, salah satunya adalah pemasangan baliho Ketua DPC PKB Kota Malang, di Bundaran Tugu dan tidak di turunkan oleh Panitia Pengawas (Panwas) Kota Malang. Sedikitnya ada lima buah baliho bergambar ketua DPC PKB Kota Malang HM. Anton sudah lebih satu Minggu, dibiarkan begitu saja.

Ketua Panwas Kota Malang, Ashari Husain membenarkan jika kawasan itu merupakan kawasan terlarang.

Pihaknya mengakui jika ada keterlambatan rekomendasi yang diberikan kepada Satpol PP untuk menurunkan baliho tersebut.

"Alat peraga dilarang dipasang dikawasan seteril, itu merupakan pelanggaran dan kami sudah meminta kepada Satpol PP, untuk segera menurunkan baliho itu,"terang Ashari Husain kepada Wartawan usai bertemu Walikota Malang HM. Anton Selasa 11/3 kemarin.

Menurut Ashari, tidak ada teloransi dikawasan seteril semua harus ditertipkan, karena itu meskipun terlambat pihaknya akan segera melakukan penertiban.

Panwas tidak mau disalahkan, atas keterlambatan itu, dia mencari kambing hitam, dan malah menyalahkan panitia pengawas Kecamatan, (Panwascam) yang tidak memberikan laporan, jika terjadi pelanggaran."Kawasan Bundaran Tugu itu masuk wilayah Kecamatan Klojen harusnya Panwas kecamatan yang

aktif memberikan laporan, sehingga kami segera mengetahui apakah ada pelanggaran atau tidak,"terangnya.

Ketika ditanya apakah, pertemuan yang dilakukan dengan Walikota itu, terkait dengan pelanggaran pemasangan baliho ditempat terlarang, pihaknya tidak memberikan penjelasan secara pasti.

Seperti diketahui, baliho berukuran 5X3 meter bergambar Walikota HM. Anton sebagai Ketua DPC PKB, dengan berbagi pose, dipasang di beberapa kawasan Kota Malang, lima buah diantaranya di pasang di kawasan terlarang. Baliho tersebut benar-benar menujukan unsur kampanye.

Pihaknya lantas merinci tempat-tempat seteril atribut parpol, selain kawasan Tugu, Jalan Ijen, Jalan Simpang Balapan, Patung Kuda Simpang empat depan SMP 5, dan Jalan Kertanegara.

Selain itu gedung milik pemerintah, fasilitas umum dan jembatan juga dilarang dipasangi atribut kampanye.

Bahkan terkait dengan pelanggaran pemasangan baliho di jembatan panwas sudah merekomendasikan untuk segera dilepas namun pada kenyataannya gambar caleg di jembatan masih terpasang.

"Kalau baliho diatas jembatan ada kaitanya dengan pemilik bando, kami telah menelusuri siapa pemilik bando tersebut,agar segera dilepas,"tukas Ashari Husain. mut

Panwas Bebaskan Ali Mudji Bojonegoro, Bhirawa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten (Panwaskab) gagal membuktikan pelanggaran yang dilakukan oleh caleg Pemilu 2014. Kali ini dugaan pelanggaran itu salah satunya yang dilakukan oleh Ali Muji, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi yang juga menjadi Caleg DPRD Provinsi Dapil IX. Hal tersebut terkuak dalam rapat yang digelar Panwas bersama Gakumdu, Selasa (11/3) di Kantor Panwaskab Jalan Pahlawan No. 1 Bojonegoro, dimana Panwaskab memutuskan bahwa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Ali Muji tidak terbukti.

“Ali Muji diduga menggunakan Mobil Dinas dalam kegiatan kampanye yang dilakukan politisi asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, namun setelah diselidiki diputuskan hal itu tidak memenuhi unsur pelanggaran,” ungkap Kepala Panwaskab, Mustofirin.

Menurutnya, berdasarkan keterangan saksi yang diklarifikasi pihaknya, dugaan pelanggaran tersebut terpatahkan. Sebab kedatangan mobil dinas itu tidak digunakan secara langsung oleh Ali Muji melainkan dikemudikan oleh orang lain yang mengantarkan obat.

“Jarak parkirnya juga cukup jauh sekitar 100 meter dari lokasi kampanye. Sedangkan Ali Muji datang bersama Donny (Sekretaris DPC PDIP Bojonegoro,” terangnya.

Tidak kebenaran pelanggaran pemilu tidak terjadi pada Ali Muji saja, sebelumnya pihak Panwaskab sendiri juga mempermasalahkan seperti dugaan kasus Ida Ria yang diduga melakukan money politik.

“Pelanggaran pidana dalam proses Pemilu ini memang sulit dibuktikan. Hal itu di karenakan bukti bas yang membenarkan harus jelas,” pungkasnya.

EKONOMI - BISNIS

8 Kurs JUAL

BELI

USD

11,506.00

11,392.00

SGD

9,071.27

8,980.69

EUR

15,979.53

15,818.93

JPY

11,163.29

11,051.61

GBP

19,252.99

19,057.68

sumber: Bank Indonesia (11 Maret 2014)

RAGAM EKBIS

Raih Persetujuan KPPU, XL Segera Akuisisi Axis

Surabaya, Bhirawa Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah mengeluarkan pendapatnya yang menyatakan bahwa tidak terdapat kekhawatiran terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang disebabkan oleh pengambilalihan saham AXIS oleh XL. Keputusan KPPU ini membuat XL segera merampungkan akuisisi AXIS. Karena sebelumnya telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Informasi dan Komunikasi (Kemenkominfo) dan persetujuan pemegang saham XL melalui RUPSLB beberapa waktu yang lalu.

Bahkan rencana merger XL dengan AXIS juga mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta tidak ada keberatan dari Bursa Efek Indonesia.

Selain itu juga telah memperoleh persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terkait rencana akusisi.

“Kami berterima kasih atas dukungan yang diberikan KPPU. Hal ini merupakan momentum penting bagi proses konsolidasi industri telekomunikasi nasional. Dengan diperolehnya restu dari KPPU tersebut, kami telah memenuhi seluruh persyaratan dari Perjanjian Jual Beli Bersyarat (CSPA) yang terkait dengan regulator. Q riq

Jasa Raharja Salurkan Program Kemitraan Rp180 Juta Surabaya, Bhirawa PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Jatim kembali menyalurkan Program Kemitraan sebesar Rp 180 juta kepada sembilan Mitra Binaan. Yakni dari mitra baru dan mitra lama yang bergerak di bidang jasa serta perdagangan. Kabag Administrasi PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Jatim, Amiruddin Zein, di Surabaya, Selasa (11/3) mengatakan, PT Jasa Raharja (Persero) selaku pengemban amanah UU 33/34 Tahun 1964 ini mempunyai tugas pokok memberikan perlindungan kepada semua penumpang umum serta memberikan perlindungan terhadap korban kecelakaan lalu lintas.

“Dari tugas pokok tersebut, Jasa Raharja mempunyai Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang tak ada lain adalah Jasa Raharja telah menyisihkan sebagian labanya untuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Semoga apa yang telah dilakukan Jasa Raharja melalui Program Kemitraan ini dapat bermanfaat dan usahanya bisa berkembang, “ ujarnya.

Amiruddin menghimbau kepada seluruh Mitra Binaan agar dalam melaksanakan kewajibannya untuk pembayaran angsuran agar tepat waktu, sehingga dana bergulir tentunya akan digulirkan kembali kepada massyarakat, khususnya Mitra Binaan yang membutuhkan. “Kami berharap jangan sampai menunggak, mengingat dana ini adalah bergulir. Sampai saat ini Program Kemitraan di Jasa Raharja Jatim telah mencapai angka 51%,” katanya. Q rac

KEHILANGAN SURABAYA BPKB HILANG/RUSAK a/n Sukendar, jl Tambak Rejo 6A RW08 RT01 Ds Tambak Rejo Kec.Waru Sda, nopol W 1787 PN, Toyota kijang kf40 spr, station wgn 1989, nopa KF40032076, nosin 5K0353244.

No.229/IMB/BI-I/2014 BPKB HILANG/RUSAK a/n Sukendar, jl Tambak Rejo 6A RW08 RT01 Ds Tambak Rejo Kec.Waru Sda, nopol W 1787 PN, Toyota kijang kf40 spr, station wgn 1989, nopa KF40032076, nosin 5K0353244.

No.229/IMB/BI-II/2014 BPKB HILANG/RUSAK a/n Sukendar, jl Tambak Rejo 6A RW08 RT01 Ds Tambak Rejo Kec.Waru Sda, nopol W 1787 PN, Toyota kijang kf40 spr, station wgn 1989, nopa KF40032076, nosin 5K0353244.

No.229/IMB/BI-III/2014

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 2264 EP, a/n Dinkes Kab Situbondo, Kel. Patokan, RW 00/00, Kec. Kota Situbondo.

No.230/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 2422 EG, a/n Ririn YA, Ds Talkandang, RW 07/01, Kec. Kota Situbondo.

No.231/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 8591 UE, a/n Sudarso, Ds Tribungan RW 03/02, Kec. Mangaran, Situbondo.

No.232/IMB/BI-II/2014

TULUNGAGUNG KEHILANGAN STNK, Honda Beat, th. 2012, Putih, AG3998ON, a/n. Agus Prianto, Jl MT Haryono 8/20-T.Agung No.233/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2008, Biru, AG3803TG, a/n.

Putut Prawoko, Ds. Jeli, Karangrejo-T.Agung No.234/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Yamaha V80, th. 1984, Hitam, AG2121TL, a/n. Maryono, Ds. Karangrejo, Boyolangu-T.Agung No.235/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Suzuki Satria, AG3694ON, a/n. Setio Arip Romadoni, Ds. Ringinpitu, Kedungwaru-T.Agung No.236/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Yamaha, th. 2009, Biru, AG5109TQ, a/n.

Imam Hidayah, Ds. Babadan RT 1/2, Karangrejo-T.Agung No.237/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda Beat, th. 2012, Merah, AG3908OG, a/n. Mitoyo, Dsn. Kalituri RT 3/2 Ds. Waung, Boyolangu-T.Agung No.238/IMB/BI-II/2014

Rabu Kliwon, 12 MARET 2014

Gubernur Inginkan One on One Business Meeting Dalam Setiap Pertemuan Ekonomi Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menginginkan bentuk kerjasama bisnis secara langsung atau (one on one business meeting), dalam setiap pertemuan yang membahas mengenai bidang perekonomian.

Ini dibuktikan dengan penandatanganan kerjasama atau MOU antara satu provinsi dengan provinsi lainnya.; “Sudah dicontohkan, peningkatan volume perdagangan antar pulau langsung dilakukan seperti transaksi pengusaha kopi di Jatim dengan Provinsi Bengkulu dan MOU Garam Industri dengan NTB,” ujar Soekarwo, saat memberikan pengarahan pada saat membuka Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Provinsi Indonesia, di Hotel Meritus Surabaya, Selasa (11/3).

Menurut dia, jenis model one on one business meeting melibatkan semua pihak antara pemerintah dan pengusaha melalui Kamar Dagang Indonesia (Kadin). Model one on one business meeting dilakukan dengan mengumpulkan setiap provinsi mempunyai potensi apa saja yang bisa diperdagangkan, dan sebaliknya setiap provinsi menginginkan bahan baku apa saja tanpa perlu impor dari luar negeri.

Melalui one on one business meeting ini, dapat membicarakan setiap permasalahan yang ada dengan memotong ongkos yang mahal melalui informasi yang di dapatkan melalui e-commerce. Electronic commerce atau e-commerce adalah penyebaran, pembelian, penjualan hingga pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik.

“Ada meja-meja yang dipersiapkan dari keunggulan

zainal ibad/bhirawa

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo berdialog dengan peserta rakor perekonomian di Hotel Meritus Surabaya, kemarin.

produk dan potensi di setiap provinsi, bukan hanya sekedar rapat tanpa menghasilkan sesuatu bagi daerah,” ungkapnya. Dijelaskan, one on one business meeting memberikan dampak yang begitu besar kepada para pengusaha.

Pemerintah memberikan informasi terkait perdagangan sedangkan pengusaha menangkap peluang usaha tersebut menjadi keuntungan.

“Saya yakin pengusaha belum sepenuhnya menguasai peta dan pasar produk. Untuk itu, dengan e-commerce daerah yang belum terakses informasi bisa terbantu dalam berdagang. Karena, di dunia bisnis informasi menjadi nilai yang sangat tinggi,” imbuhnya.

Pakde Karwo—sapaan akrab Soekarwo, menjelaskan,

pemerintah harus mengambil sikap dalam proses perdagangan. Jika neraca perdagagan sudah defisit terhadap bahan baku dan bahan penolong, maka selamanya yang terjadi Indonesia akan menjadi pasar terhadap produk luar negeri yang menyebabkan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

Menurutnya, jika bahan baku dan bahan penolong bisa dilakukan antar provinsi maka yang terjadi adalah surplus perdagangan di Indonesia akan meningkat dan membantu pemerintah dalam memperkuat nilai rupiah terhadap sistem ekonomi.

Menghadapi pasar bebas, terdapat tantangan dan peluang yang perlu diperhatikan.

Dalam menyongsong perubahan dari era globalisasi menu-

ju perdagangan bebas, cara yang harus ditempuh yakni menghilangkan berbagai hambatan arus lalu intas barang, modal, informasi teknologi dan jasa antar negara. “Dengan memperkuat UMKM dan pasar dalam negeri maka akan membantu Indonesia dari defisit neraca perdagangan,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Tim Ekonomi Pemprov Jatim yang juga Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdaprov Jatim Hadi Prasetyo melaporkan, rakor ini bertujuan untuk membuka ruang konsolidasi dan memperluas jaringan perdagangan ekonomi antar provinsi dalam menghadapi perdagangan bebas dalam sistem keterbukaan ekonomi di bidang perdagangan, investasi dan jasa.

Dijelaskan, sasaran praktis dari kegiatan ini dalam jangka pendek yakni akan mengupayakan kesepakatan secara praktis dan taktis untuk mengurangi barang impor dan mensubstitusi perdangangan di masing-masing provinsi.

Selanjutnya, kegiatan ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan perdagangan antar provinsi dan antar pulau dalam negeri sehingga market atau pasar yang ada di Indonesia akan tetap terpelihara. Diharapkan, domestik market bisa dikuasai oleh para pelaku ekonomi yang ada di Indonesia. “Kita menyadari neraca perdagangan kita defisit terhadap komoditi impor dari luar negeri.

Maka perdagangan antar provinsi dan antar pulau menjadi salah satu solusinya,”

Kadin Jatim Fasilitasi UMKM dengan Bank

suprayitno/bhirawa

Salah satu industry cold storage perikanan di Pantura Lamongan.

Ekspor Lamongan Naik 124 Persen Lamongan Bhirawa Penambahan tiga institusi pelaksana ekspor, ternyata cukup efektif untuk mendongkrak ekspor Kabupaten Lamongan menjadi 124 persen disbanding tahun 2012. Produk yang banyak di ekspor seperti sarung tenun ikat, kerajinan UMKM maupun hasil ikan laut. Dari data yang dihimpun oleh Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan (Diskopindag) Kabupaten Lamongan disebutkan, bahwa nilai ekspor di tahun 2013 naik mencapai 124,27 persen di banding tahun 2012.

Pada tahun 2012, nilai ekspor tercatat sebesar Rp. 42.375.000.000 dan di tahun 2013 naik menjadi Rp. 76.473.933.160.

Kenaikan nilai ekspor tersebut menurut Plt Kepala Diskopindag Setyo Basuki yang disampaikan melalui Kabag Humas

dan Infokom Mohammad Zamroni karena selama tahun 2013 terdapat penambahan tiga institusi pelaksana ekspor. “Peningkatan nilai ekspor di Kabupaten Lamongan ini didukung oleh adanya kenaikan jumlah institusi pelaksana ekspor sebanyak tiga unit usaha. Yakni CV. Mitra Karya, PT. QL Hasil Laut, dan H. Bandi, “ ujar Zamroni.

Sehingga jumlah institusi pelaksana ekspor yang sebelumnya di tahun 2012 hanya ada 49 institusi, sambung dia, di tahun 2013 menjadi 52 institusi atau naik sebesar 6,12 persen. Jika dilihat dari nilai ekspor bersih, maka nilai impor kenaikannya mencapai 53,39 persen. Yakni nilai ekspor dikurangi nilai impor. Karena menurut dia, setelah dikurangi nilai impor, nilai ekspor bersih menjadi Rp. 65.002.843.186. Q yit

Surabaya, Bhirawa Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim akan membantu dan menfasilitasi para wirausaha dan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk mendapatkan kemudahan akses perbankan. Kadin akan berupaya menyederhanakan persyaratan untuk mendapatkan kredit yang selama ini masih dianggap sulit dan rumit.

Demikian dikatakan Wakil Katua Umum Kadin Jatim M Rizal yang ditemui usai acara Rakor Bidang Perekonomian Provinsi Seluruh Indonesia di Hotel Meritus Surabaya, Selasa (11/3) kemarin yang juga dihadiri oleh Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo.

M Rizal mengatakan, sejauh ini kemudahan akses perbankan bagi UMKM memang masih menjadi persoalan krusial. Banyak UMKM yang belum tersentuh perbankan akibat sulitnya persyaratan. Sehingga dalam menjalankan produksinya, sebagian besar menggunakan pendanaan mandiri .

“Hanya 30% UMKM yang sudah tersentuh perbankan.

Persyaratan yang ketat seperti keberadaan agunan dan lama bisnis kerap menjadi ganjalan. Fakta di lapangan, banyak pengusaha UMKM yang sebenarnya

M Rizal

bisnisnya sangat feasible, namun dinilai tidak bankable hanya karena masalah agunan atau lamanya berbisnis,” katanya.

Memang ada Kredit Usaha Rakyat (KUR), tapi skema kredit ini mematok bunga yang masih sangat tinggi bagi pengusaha UMKM, terutama yang baru merintis usaha. Data Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM menyebutkan, secara nasional, total pelaku UMKM dalam klaster pertama dan kedua yang merupakan usaha mikro rentan pembiayaan mencapai 50,70 juta unit usaha.

Sebanyak 35,49 juta dunia usaha atau 70% merupakan usaha yang belum layak usaha dan belum bankable, sehingga memiliki risiko tinggi dalam pengembalian modal. Sisanya, 15,21 juta dunia usaha atau

30 persen telah layak usaha (feasible) namun belum bankable. Secara nasional, total pelaku UMKM yang termasuk klaster pertama dan kedua yang sulit mengakses pembiayaan mencapai 50,70 juta unit usaha.

“Dalam hal ini, Kadin Jatim mengusulkan ada sinergi pembiayaan antara program pemerintah, perbankan, dan Program Kemitraan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Harus ada sinergi antara pemerintah, perbankan, dan BUMN dengan skema pembiayaan yang seragam dan kontrol seirama agar pengembangan UMKM bisa berjalan baik, tidak sporadis, dan tidak tumpangtindih antar-program yang ada,” kata Rizal. Dengan langkah ini, ia berharap UMKM dan wirausaha akan merasa terbantu dan termudahkan untuk mendapatkan kredit dari perbankan.

Apalagi saat ini suku bunga bank untuk UMKM juga kian rendah. Di Bank UMKM misalnya, suku bunga bagi UMKM dipatok sebesar 6% dari sebelumnya 8%.

Rendahnya suku bunga yang ditawarkan pihak Bank UMKM kepada pelaku usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ini diharapkan menjadi stimulus bagi pertumbuhan dan keberlangsungan UMKM di Jatim. Q ma

Kemarau Basah dan OPT Pengaruhi Produksi Jagung Jatim Pemprov, Bhirawa Penurunan produktivitas jagung per subround menurut data dari Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur pada 2013 terjadi dikarenakan ada peningkatan luas serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) jagung, baik pada musim penghujan (MP.2012/2013) maupun pada kemarau basah (MK 2013) serta musim penghujan (MP2013/2014).

Kepala Dinas Pertanian Jatim melalui Kabid Produksi Tanaman Pangan, Ir Nurfalakhi mengatakan, selain itu juga terjadi peningkatan jumlah curah hujan bulanan 60,68 persen dan durasi hari hujan meningkat 28,57 persen. Hal ini bisa dipahami karena curah hujan yang terjadi rata-rata 200 mm pada musim tanam jagung.

Sementara kondisi ideal untuk tanam jagung memerlukan curah hujan 100 mm125 mm. Penurunan produksi jagung tahun 2013 juga terjadi pada skala nasional yaitu sebesar 880,74 ribu ton atau 4,54 persen yakni dari 19,38

juta ton pada 2012 turun menjadi 18,50 juta ton pada 2013.

“Jadinya karena air yang berkepanjangan, petani yang seharusnya menanam jagung, akhirnya memanfaatkan kondisi itu dengan memperpanjang masa tanam padinya.

Harga beras saat ini masih pada posisi yang bagus,” katanya dikonfirmasi Bhirawa, Selasa (11/3).

Secara umum produksi jagung di Pulau Jawa juga mengalami penurunan 616,53 ribu ton atau 5,57 persen. Penurunan produksi jagung secara nasional terjadi karena turunnya luas panen seluas137,43 ribu hektare 3,47 persen dan

produktivitasnya juga mengalami penurunan 0,55 kuintal/ hektare atau 1,12 persen.

Penurunan produksi jagung juga terjadi di Pulau Jawa sebesar 52,46 ribu hektare atau 2,61 persen serta prokduktivitas turun 1,72 kuintal/hektare atau 3,23 persen.

Pola panen bulanan tanaman jagung 2010-2013 puncak musim panen jagung di Jatim terjadi pada Februari dan

Maret sama dengan tahuntahun sebelumnya yang terjadi pada Februari.

Sedangkan tahun 2010 puncak musim panen jagung terjadi pada Februari dan Maret. Secara umum pola musim panen Jagung dari Januari-Desember cenderung serupa. “Kalau dikatakan untuk memenuhi kebutuhan jagung di Jatim, ya masih mencukupi. Tapi di Jatim banyak

Produksi jagung di Jawa mengalami penurunan 616,53 ribu ton atau 5,57%.

usaha peternakan membutuhkan jagung, sehingga mengakibatkan kebutuhan Jatim kurang. Padahal, kalau untuk kebutuhan masyarkat Jatim saja cukup,” paparnya.

Sementara, angka Sementara (Asem) produksi jagung di Jatim pada 2013 diperkirakan sebesar 5,76 juta ton pipilan kering. Dibandingkan produksi tahun 2012 (Atap), terjadi penurunan produksi sebesar 534,34 ribu ton atau 8,49 persen. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur M Sairi Hasbulah mengatakan penurunan produksi jagung Jawa Timur pada 2013 terjadi dikarenakan turunnya luas panen 32,98 ribu hektare atau 2,68 persen dan produktivitas 3,05 kuintal/hektare atau 5,97 persen. Penurunan produksi jagung tahun 2013 di Jawa Timur terjadi pada setiap subround. Untuk subround Januari-April turun 383,78 ribu ton atau 13,07 persen, subround Mei-Agustus juga turun sebesar 118,91 ribu ton atau 7,85 persen. Q rac

Rabu Kliwon 12 MARET 2014

LINTASAN

Persela Libas Persepam Madura 3-0 Lamongan, Bhirawa Persela Lamongan melibas tamunya Persepam Madura United (MU) dalam lanjutan Liga Super Indonesia (LSI) yang berlangsung di Stadion Surajaya, Kab Lamongan, Senin petang. Tiga gol tim berjuluk Laskar Joko Tingkir itu diborong (hattrick) oleh Srdan Lopicic pada menit ke 16, 56 serta menit 67, dan sekaligus melanjutkan tren positif menang di kandang.

Persela sebelumnya juga mampu menundukkan Persebaya 3-0 dan PSM 3-1.

Dalam pertandingan itu, Persela bermain menekan sejak babak pertama, sehingga beberapa kali menciptakan peluang, salah satunya terjadi kemelut pada menit ke 16 yang membuat tuan rumah mendapat hadiah penalti.

Eksekusi bola mati yang dilakukan Srdan Lopici tidak disia-siakan, dan menjadi gol pembuka yang mampu membawa Persela unggul sementara 1-0 atas tamunya Persepam MU. Tertinggal satu gol membuat Persepam harus mengubah strategi, dan peluang emas pun sempat tercipta, namun tendangan Silvio Escobar masih mampu dihalau pemain belakang Persela, Roman Gholian. Sehingga, keunggulan Persela bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, Persepam coba terus menggempur pertahanan tuan rumah melalui duet Zainal Arif dan Silvio Escoobar, namun serangan bertubi-tubi itu juga belum menghasilkan gol buat tim asal Madura tersebut.Q mb1

Jatim Siap Gelar PON Remaja I Jakarta, Bhirawa Provinsi Jatim siap menggelar Pekan Olah raga Nasional Remaja I 2014 di Surabaya dan Sidoarjo, kata Ketua Harian Komite Olah raga Nasional Indonesia Jatim Dhimam Abror Djuraid. ‘’Seribu langkah harus diawali dengan langkah pertama. PON Remaja I adalah tonggak bagi pengelenggaraan pekan olah raga atlet remaja di Indonesia.

Jatim siap sebagai tuan rumah,’’ ujarnya di Jakarta, Selasa.

Abror mengatakan, PON Remaja yang digelar Desember 2014 menjadi upaya strategis untuk mengungkit, memantapkan dan mendorong pembinaan olah raga prestasi, sekaligus merespons diselenggarakannya Asian Youth Games dan Olympic Youth Games.

Menurut Abror, pelaksanaan PON Remaja I akan diikuti oleh kontingen peserta dari provinsi se-Indonesia dengan batas usia 12 hingga 16 tahun yang mempertandingkan 169 nomor pada cabang olah raga. ‘’Pelaksanaan PON Remaja I ini merupakan kerja sama antara pemerintah, Pemprov Jatim dan KONI. Kami menyediakan 15 arena olah raga untuk pertandingan dan 16 hotel untuk penginapan,’’ ujarnya.

Abror juga menambahkan, pembukaan dan penutupan kejuaraan PON Remaja I akan diselenggarakan di JX International, Surabaya, dengan atraksi sejumlah hiburan. ‘’Kami berharap penyelenggaraan ajang itu mampu mencapai tri sukses, yaitu sukses penyelenggaraan, sukses prestasi dan pembibitan, serta sukses pemberdayaan ekonomi masyarakat,’’ katanya.Q ant

Rio Haryanto

OLAHRAGA

9

KONI Jatim Raih Penghargaan Surabaya, Bhirawa Upaya Komite Olah raga Nasional Indonesia (KONI) Jatim untuk mengembangkan olah raga di daerah, akhirnya menuai hasil.

Induk olah raga tertinggi di Jatim itu menerima penghargaan dari KONI Pusat sebagai Pelopor Bidang Pengembangan Olah raga Tingkat Provinsi.Penghargaan diberikan pada acara KONI Award yang digelar di Jakarta pada Senin Malam (10/3) dan diterima secara langsung Ketua Umum KONI Jatim, Erlangga Satriagung yang didampingi beberapa pengurus seperti Ketua Harian Dhimam Abror Djuraid, Bendahara Kadarusman, Kabid Binpres Irmantara Subagyo dan jajaran pengurus KONI lainnya.

Saat dihubungi melalui telepon genggamnya, Selasa siang (11/3), Erlangga mengaku bangga dengan penghargaan itu, karena KONI Jatim dinilai cukup berhasil mengembangkan olah raga di daerah. ‘’Alhamdulillah, KONI Jatim menerima penghargaan dari KONI Pusat sebagai KONI daerah pelopor olah raga di Indonesia. Ini adalah bentuk apresiasi atas kinerja kami selama tahun 2013 lalu,’’ kata Erlangga.

Kemungkinan salah satu poin terplihnya KONI Jatim diacara itu karena mulai pertengahan 2013, KONI Jatim menerapkan sistem Pemusatan Latihan Daerah (Puslatda)

persiapan PON XIX Jabar 2016 dengan menggunakan metode IPTEK. Untuk merealisasikan program ini, KONI Jatim juga bekerjasama dengan Australia Barat untuk penerapan Iptek untuk meningkatkan mutu, kualitas serta prestasi olah raga di Jatim. ‘’Kami akan terus berkomitmen untuk memajukan olah raga di Jatim,’’ tutur Erlangga.

Lebih lanjut, Erlangga menjelaskan, setelah Jatim gagal mempertahankan juara umum di PON XVIII Riau 2012, kini sudah mempersiapkan diri untuk kembali meraih juara umum di PON XIX Jabar 2016. ‘’Kami ingin menjadi barom-

ist

Ketua Umum KONI Jatim, Erlangga Satriagung (kanan) meraih penghargaan dari KONI Pusat. eter olahraga nasional dan menyumbang atlet terbanyak untuk membela Indonesia di event internasional. Selain itu kami juga menargetkan bisa meraih juara umum PON Jabar,’’ katanya.

Selain KONI Jatim, KONI

Pusat juga memberikan penghargaan ke KONI provinsi seperti, Sumatera Selatan (Sumsel) dan DKI Jakarta. Jatim juga menempatkan karateka terbaiknya, Umar Syarief sebagai peraih penghargaan kategori atlet terbaik 2013.

Umar bersanding dengan Muhammad Ahsan/ Hendra Setiawan (Bulutangkis), Maria Natalia Londa (Atletik), Triadi Fauzi Sidiq (Renang), Irene Kharisma Sukandar (Catur) dan Lindswell Kwok (Wushu).Q wwn

Percasi Terapkan Wild Card di Kejurprov Surabaya, Bhirawa Pengprov Persatuan Catur Seluruh Indonesia (Percasi) akan menerapkan sistem wild card pada Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) senior yang digelar di Sidoarjo pada 18-20 April 2014 mendatang.

Aturan ini tergolong baru dan baru

pertama dilaksanakan di event tahunan itu.

Menurut Ketua Bidang Pertandingan Percasi Jatim, Yusuf Satriyono, salah satu syarat untuk mendapatkan wild card, diantaranya pecatur yunior harus pernah masuk dalam tiga besar Kejurprov yunior, lima besar Kejurnas, tiga besar O2SN dan tiga besar Seleknas. ‘’Dengan menggunakan sistem ini, pecatur yunior memiliki peluang untuk bisa masuk ke Puslatda. Sehingga persaingan di Kejurprov juga semakin ketat,’’ katanya, Selasa (12/3) Selain wild card kepada atlet yunior berprestasi, Kejurprov Senior kali ini juga akan memberikan wild card kepada mantan pecatur PON. ‘’Silahkan semua berlomba untuk menjadi yang terbaik dan bisa menjadi nominator Puslatda, karena penentuan masuk Pusltada ada di KONI Jatim,’’ tandasnya.Q wwn

ist

Pengda PGSI Jawa Barat akan memberlakukan peraturan pertandingan gulat tiga ronde.

Pertandingan Gulat Porda Jabar Digelar Tiga Ronde Bandung, Bhirawa Pengda PGSI Jawa Barat akan memberlakukan peraturan pertandingan gulat tiga ronde pada Porda Jabar 2014 di Kabupaten Bekasi. ‘’Pertandingan pada Porda 2014 mengacu pada PON dimana sesuai aturan baru pertandingan diberlakukan tiga ronde, namun pada babak kualifikasi masih digunakana aturan lama karena butuh waktu dan kesiapan bagi para juri,’’ kata Ketua Binpres Pengurus Pengda PGSI Jabar, Abdul Kadir di Bandung, Selasa.

Ia menyebutkan bila peraturan baru diterapkan pada babak kualifikasi khawatir pelatih dan juri belum siap. Tapi di Porda sesungguhnya akan digelar dengan sistem dan aturan baru itu.

Pengda PGSI Jabar menggelar pertanding

Rio Haryanto Tercepat di Yas Marina Semarang, Bhirawa Pebalap nasional Rio Haryanto yang tergabung di tim EQ8 Caterham Racing mencatat waktu tercepat pada tes hari pertama di Sirkuit Yas Marina, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.

Ibunda Rio Haryanto, Indah Pennywati ketika dihubungi dari Semarang, Selasa, mengatakan, Rio mencapai garis finis pertama dengan catatan waktu satu menit 50,862 detik (1:50.862) dari 11 kali putaran. ‘’Mudah-mudahan hasil yang dicapai Rio Haryanto pada tes pramusim ini bisa memotivasi Rio untuk menghadapi musim balap GP2 2014 yang dijadwalkan mulai diputar April mendatang,’’ katanya.

Rekan satu tim Rio Haryanto, pebalap asal Amerika Serikat Alexander Rossi menempati urutan kedua dengan catatan waktu satu menit 51,135 detik (1:51.135), sedangkan peringkat ketiga ditempati pebalap Brasil dari tim Carlin Felipe Nasr dengan catatan waktu satu menit 51,590 detik (1:51.590).

Tes pramusim menjelang berlangsungnya GP2 Series di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, ini dilangsungkan selama tiga hari mulai Selas ini hinggaKamis (13/3).

Kemudian tes pramusim kedua dimainkan di Sirkuit Internasional Sakhir Bahrain, 19-21 Maret 2014.

Pada musim balap 2014 ini, pebalap nasional asal Solo, Jateng, bergabung dengan tim asal Inggris EQ8 caterham Racing bersama pebalap asal Amerika Serikat Alexander Rossi.

Pebalap berusia 21 tahun ini sudah dua kali terjun pada lomba balap mobil GP2 Series.

Pada musim balap 2012, Rio Haryanto tergabung dengan tim Carlin Inggris sedangkan pada 2013 tergabung di tim Addax Barwa Spanyol.Q ant

babak kualifikasi yang digelar di GOR Tri Lomba Juang Kota Bandung mulai Selasa (11/3) Sebanyak 235 atlet gulat Jawa Barat dari 20 kabupaten/kota bersaing di ajang babak kualifikasi untuk menetapkan tujuh atlet yang lolos pada setiap kelasnya. ‘’Setiap kelas akan meloloskan tujuh atlet, sedangkan satu tempat lagi untuk atlet wild card dari tuan rumah Porda,’’ kata Abdul Kadir.

Babak kualifikasi cabang gulat Porda Jabar 2014 terdiri dari 26 kelaw pertandingan yang terdiri sembilan nomor greco putra, serta sisanya gaya bebas untuk kategori putra dan putri. Terkait pemberlakuan batasan usia, Abdul Kadir menegaskan, hal itu bisa menjadi acuan dan diakuinya sangat bagus.Q ant

CLS Kalahkan Hangtuah 67-52 Bandung, Bhirawa CLS Knights Surabaya memetik kemenangan ketiganya pada seri empat Bandung Speedy National Basketbaal League (NBL), setelah menundukan Hangtuah Sumsel IM dengan skor 67-52 di GOR C-Tra Arena Cikutra Bandung, Senin malam.

Tim asal Kota Pahlawan itu sukses menjaga hasil positif kemenangan tiga beruntun di NBL seri empat Bandung, sebelumnya berhasil mengalahkan Satria Muda Britama dan JNE BSC Bandung Utama. Sementara itu andalan CLS, Mario Wuysang tampil gemilang pada pertandingan tersebut tampil sebagai pemain terbaik dengan mencetak 17 angka. ‘’Satu lagi pesaing berhasil kami tundukkan. Kami berharap semoga anak-anak mampu mempertahankan konsistensi pada tiga pertandingan berikutnya,’’ kata Assisten Pelatih CLS Surabaya Andre Yuwandi.

Andre mengatakan, kemenangan itu penting bagi timnya.

Ia berpendapat bila anak asuhnya harus konsisten agar mampu mengejar posisi terbaik di penghujung musim reguler nanti.

Pada pertandingan itu kedua tim memang bermain disiplin dalam melakukan serangan maupun bertahan sehingga kedua tim ‘irit’ angka pada awal pertandingan keduanya. CLS yang diperkuat point guard senior sarat pengalaman Mario Wuysang tampil lebih dominan pada pertandingan itu.

Hangtuah yang belum meraih kemenangan pada seri Bandung bukan berarti tanpa perlawanan. Tim itu mampu menjaga jarak poin mereka dari quarter pertama hingga terakhir. Akhirnya CLS mampu mengamankan keunggulan mereka atas Hangtuah dengan skor akhir 67-52.

Kemenangan tersebut menjadi langkah penting bagi CLS dalam perjuangan mereka merebut satu posisi di zona championship series.Q ant

ist

CLS Knights Surabaya memetik kemenangan ketiganya pada seri empat Bandung Speedy National Basketbaal League (NBL).

NASIONAL-POLITIK

10 KILAS NASIONAL

Wamenag Minta Ulama Ikut Perangi Korupsi Jakarta, Bhirawa Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar berharap para ulama dapat dilibatkan dalam pemberantasan korupsi dan cara pencegahannya. Karena, upaya yang mengedepankan bahasa agama akan terasa lebih optimal hasilnya.

Ia mengemukakan hal itu ketika meluncurkan lima program Itjen Kementerian Agama, yaitu Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), Whistle Blower System (WBS), Unit Pengelolaan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Buletin ItjenNews, dan Pojok Warung Kejujuran (PWK) di Jakarta, Selasa.

Acara tersebut dihadiri Sekjen Kemenag Bahrul Hayat, Dirjen Bimas Islam Abdul Djamil, Dirjen Pendidikan Islam Nur syam, Dirjen Bimas Buddha Jowo Wuriyanto, sejumlah pejabat kementerian tersebut, dan Direktur Pendidikan dan Pelayanan KPK Dedi Rachim.

Menurut Wamenag, pengalaman Orde Baru dengan program keluarga berencana (KB) pada awalnya banyak ditolak berbagai pihak, bahkan ulama pun ikut menolak dengan keras.

“Barulah ketika Haryono Suyono memimpin Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) saat itu, maka program KB dijelaskan kepada para ulama,” katanya. Setelah berhasil melakukan sosialisasi program KB kepada lingkungan ulama, Haryono Suyono mendapat apresiasi dari masyarakat luas, karena ia mendapat dukungan dari ulama. Q ant

Deddy Kusdinar Divonis Enam Tahun Jakarta, Bhirawa Mantan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kementerian Pemuda dan Olahraga sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pembangunan Lanjutan Pusat Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang Deddy Kusdinar divonis enam tahun penjara. Selain itu, dalam sidang di pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa, Deddy Kusdinar juga dikenai denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan ditambah kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp300 juta subsider enam bulan penjara.

“Menyatakan terdakwa Deddy Kusdinar terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara besama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan kedua Pasal 3 jo pasal 18 UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah pada UU No 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat ke (1) ke-1 KUHP sebagaiman dakwaan kedua dan menjatuhkan pidana penjara selama 6 tahun dan denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan,” kata ketua majelis hakim Amin Ismanto.

Vonis tersebut masih ditambah dengan kewajiban membayar pidana uang pengganti Rp300 juta subsider 6

bulan penjara.

Putusan tersebut lebih rendah dibanding tuntutan jaksa penuntut umum KPK yang meminta Deddy divonis selama 9 tahun denda Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan ditambah pidana uang pengganti senilai Rp300 juta subsider 1 tahun penjara.

“Hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan hal yang meringankan adalah terdakwa berlalu sopan, masih punya tanggungan keluarga dan merupakan pegawai teladan di Kemenpora,” jelas Amin.

Dalam amar putusannya, majelis hakim menilai bahwa Deddy terbukti menguntungkan diri sendiri.

“Pada tahap awal persiapan dan perencanaan P3SON, terdakwa selaku Kepala Biro Perencanaan merangkap koordinator tim asistensi telah mempunyai maksud dan tujuan menguntungkan khususnya PT Metaphora Solusi Global (MSG) agar menjadi penyedia jasa konsultan perencana proyek Hambalang,” kata anggota majelis hakim Sutio.

Deddy terbukti memberikan surat tugas kepada Komisaris PT Methapora Solusi Global Muhammad Arifin untuk mengurus pendapat teknis ke Kementerian Pekerjaan Umum terkait proyek Hambalang. Deddy juga meminta Asep Wibowo dan Muhammad Arifin untuk membuat Rancangan Anggaran Biaya (RAB) proyek Hambalang dengan jumlah anggaran Rp2,5 triliun.

“Terdakwa pernah meminta Rp10 juta dari Malenteta Ginting untuk yayasan terdakwa di Jawa Barat dan pernah mengirimkan Rp150 juta masingmasing tiga kali ke rekening Iim Rohimah, sekreatris Menpora Andi Mallarangeng untuk operasional Menpora,” ungkap hakim Sutio.

Atas putusan tersebut baik

KPU : Pemerintah Setuju Tambah Rp 1,2 T Jakarta, Bhirawa Komisioner Komisi Pemilihan Umum Arief Budhiman mengatakan Kementerian Keuangan telah menyetujui anggaran tambahan sebesar Rp1,23 triliun untuk personel Perlindungan Masyarakat dan pembangunan tempat pemungutan suara.

“Secara lisan saya sudah diberitahu dari Kemenkeu kalau yang disetujui untuk honor Linmas Rp250 ribu per orang, dan penambahan TPS Rp250 ribu,” kata Arief di Gedung KPU Pusat Jakarta, Selasa (11/3) kemarin. Untuk personel Linmas, akan disiapkan dua orang yang akan menjaga pintu masuk dan pintu keluar tiap TPS. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dijelaskan setiap TPS wajib dijaga oleh personel Linmas.

Keberadaan personel Linmas disiapkan oleh dinas Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dari Kementerian Dalam Negeri. Arief menyebutkan dengan jumlah personel Linmas di seluruh Indonesia, maka akan direkrut lagi personil Linmas untuk melengkapi.

“Linmas itu sudah ada personelnya dari Kesbangpol di masing-masing daerah.

Informasi yang saya dapat ada sekira 900 orang Linmas di seluruh Indonesia, jadi nanti akan direkrut lagi,” kata Arief.

Dengan jumlah 550 ribu TPS, lanjut Arief, maka diperlukan sedikitnya 1,1 juta personel Linmas. Sebelumnya, KPU mengajukan anggaran tambahan sebesar Rp1,7 triliun untuk honor pengadaan personel Linmas dan penambahan biaya pembangunan TPS. Namun Pemerintah hanya menyetujui Rp1,23 triliun yang akan digunakan untuk membiayai honor Linmas dan pembangunan TPS untuk tiga kali pelaksanaan pemungutan suara, pileg, pilpres putaran pertama dan pilpres putaran kedua. Permohonan anggaran tambahan tersebut sudah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan saat ini masih berproses di Kemenkeu. Q ant

Deddy maupun jasa penuntut umum KPK menyatakan pikirpikir. Namun seusai sidang, Deddy mengaku terkejut dengan putusan itu.

“Ya saya masih shock karena di luar nalar pengetahuan saya tentang hukum, saya sangat tidak mengerti dasar untuk menjatuhkan hukuman ke saya. Contohnya, saya memimpin rapat di sebuah hotel, bagaimana mungkin? Saudara Sonny Anjangsono mengarang itupun tidak kenal saya. Kalau

saya mau korupsi, ngapain Rp300 juta dari Rp2,5 triliun?

Tidak ada itu,” kata Deddy.

Ia pun membantah mengantarkan fee 18 persen ke Choel Mallarangeng untuk mantan Menpora Andi Mallarangeng.

“Saya mengaku saya mengawal, ada kardus, saya tidak mengerti isinya, saya tidak tahu uang itu, mungkin ada kesalahan saya yang mana yang saya lakukan karena saya sendirian jadi PPK di Kemenpora,” ungkap Deddy.Q ant

antara foto

Mantan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kementerian Pemuda dan Olahraga Deddy Kusdinar saat mendengarkan vonis di pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (11/3) kemarin.

Dana Kampanye Parpol Harus Dibatasi

Hikmahanto: Kebijakan Soal Century Berisiko Jakarta, Bhirawa Pakar hukum tata negara Hikmahanto Juwana mengatakan pengambilan kebijakan soal Bank Century berkaitan dengan risiko sehingga evaluasi terhadap kebijakan di masa lalu tidak bisa dilakukan dengan kacamata hari ini.

“Evaluasi atas kebijakan harus berdasar situasi dan kondisi ketika kebijakan diambil. Kalau dengan kacamata hari ini, kebijakan yang diambil bisa dinilai salah semua,” kata Hikmahanto Juwana dihubungi di Jakarta, Selasa (11/3) kemarin.

Hikmahanto mengatakan evaluasi terhadap sebuah kebijakan dapat menghasilkan sebuah penilaian berupa benar atau salah. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah bisakah pengambil kebijakan dikenai sanksi pidana.

Menurut guru besar bidang hukum Universitas Indonesia itu, kebijakan dan keputusan berikut pelakunya masuk dalam ranah hukum administrasi negara yang dibedakan dengan hukum pidana yang mengatur sanksi atas perbuatan kejahatan.

“Pada prinsipnya kesalahan dalam pengambilan kebijakan atau keputusan tidak dapat dipidana. Dalam hukum administrasi negara tidak dikenal sanksi pidana,” tuturnya. Hikmahanto mengatakan sanksi yang dikenal dalam hukum administrasi negara antara lain teguran baik lisan maupun tertulis, penurunan pangkat, demosi dan pembebasan dari jabatan, bahkan diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan. Namun, jelasnya, seorang pengambil kebijakan dapat dipidana bila memenuhi tiga hal, yaitu kebijakan bermotifkan kejahatan internasional atau pelanggaran HAM berat, kesalahan dalam pengambilan kebijakan yang secara tegas telah diatur dalam peraturan perundangan-undangan dan kebijakan serta bersifat koruptif atau bermotifkan kejahatan. Q ant

Rabu Kliwon 12 MARET 2014

Jakarta, Bhirawa Dana kampanye Pemilu sebaiknya dibatasi, agar Pemilu 2014 ini sejalan dengan azas Pancasila. Dana kampanye yang jumlahnya bisa triliunan, akan berdampak buruk pada pemilihan kepala daerah. Apalagi jika dana tersebut didapat dengan menghalalkan segala cara, untuk menang. ”Pemilu sebagai instrumen demokrasi, maka kampanyenya harus transparan dan dipertanggungjawab kan. Pemilu juga merupakan langkah menuju proses perbaikan demokrasi. Oleh karenanya, masyarakat harus pintar memilih calon pemimpin yang berkualitas dan berintegritas,” cetus Arif Budimanta (F-PDIP) dalam diskusi di MPR RI Senayan. Hadir sebagai pembicara lainnya, Martin Hutabarat (Gerindra) dan Harry Azhar Azis (F Golkar), dengan moderator Sulistyo.

istimewa

Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf di Gedung Nusantara I, Jakarta, Selasa (11/3) kemarin.

F-Demokrat Minta Pengawas Pemilu Tindak Politik Uang Jakarta, Bhirawa Fraksi Partai Demokrat di DPR meminta pengawas pemilu seperti Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu menindak calon legislatif yang melakukan politik uang dalam Pemilu 2014.

“Apabila Panwaslu menemukan (politik uang) maka harus didiskualifikasi (caleg yang terbukti),” kata Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf di Gedung Nusantara I, Jakarta, Selasa (11/3) kemarin.

Dia mengatakan pengawas pemilu harus bersikap netral sehingga bisa menindak calon legislatif (caleg) yang melakukan politik uang. Selain itu menurut dia penyelenggara

pemilu seperti Komisi Penyiaran Indonesia dan para penegak hukum untuk bersikap netral.

“KPK juga harus turun untuk mencegah terjadinya korupsi karena berapa yang dikeluarkan dan berapa yang didapatkan (caleg) tidak seimbang,” katanya.

Dia mengatakan Demokrat sudah memiliki sistem untuk mencegah terjadinya politik uang dalam Pemilu 2014 dan korupsi. Nurhayati mengklaim melalui sistem itu maka kinerja anggota fraksinya di DPR meningkat.

“Karena selama ini SBY selaku Ketua Umum Partai Demokrat tidak pernah membenarkan kadernya berpolitik

uang,” katanya. Dia mengatakan partainya terbuka bagi seluruh kalangan untuk mengawasi kadernya yang melakukan politik uang. Nurhayati mempersilahkan kepada seluruh masyarakat untuk melaporkan apabila ada kader Demokrat yang terbukti melakukan politik uang.

“Kalau ada wartawan, media, atau masyarakat yang menemukan kader partai demokrat melakukan politik uang silakan dilaporkan,” tegasnya. Nurhayati mengatakan politik uang jangan sampai terjadi kembali seperti pemilu yang terdahulu yang bisa menimbulkan kegadukan politik. Q ant

Menyinggung masalah Caleg incumbent anggota DPR, Arif bilang tidak menyalahi fungsi mereka sebagai wakil rakyat. Namun para caleg incumbent harus tetap ingat tujuan memperjuangkan kesejahteraan rakyat yang diwakilinya. Seperti, memperjuangkan hak anak anak miskin untuk mendapat beasiswa. Juga hak masyarakat untuk mendapat kan penerangan listrik, air bersih, jalan/jembatan, harus diperjuangkan sampai gol.

Martin Hutabarat melihat, Golput memang masih tetap ada dalam Pemilu 2014 ini.

Namun dia yakin jumlahnya tidak sebesar Pemilu 2009 lalu. Di Dapil-nya di Sumut, dari pemantauan yang telah dilakukan-nya Golput pada Pemilu bulan depan hanya sekitar 5% saja. Dia berpesan pada masyarakat, agar memilih Caleg yang rekam jejaknya nya bagus tidak tercela.Q ira

SBY Tak Hadiri Konvensi di Ambon Ambon, Bhirawa Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak menghadiri konvensi nasional calon presiden (Capres) partai politik (Parpol) ini di Ambon.

“Pa SBY dalam kapasitasnya juga sebagai Presiden sedang fokus untuk urusan kenegaraan sehingga berhalangan menghadiri konvensi nasional Capres di kota ke- 9, “ kata Sekretaris DPD Partai Demokrat Maluku, Roy Pattiasina, di Ambon, Selasa.

Konvensi itu dijadwalkan berlangsung sore hari ini di Islamic Center, kawasan Waihaong, Kota Ambon.

Ketua Harian DPP Partai Demokrat, Syarief Hasan dan Sekjen Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) juga berhalangan hadir.

“Jadi DPP diwakili Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Letjen (Purn) Suaedy Marasabessy yang juga Sekretaris Komite Pelaksanaan Konvensi Nasional Capres,” ujarnya.

Roy mengatakan, penyelenggaraan konvensi di Kota Ambon merupakan kehormatan bagi Maluku yang dikenal sebagai delapan provinsi kemerdekaan.

“Jadi Partai Demokrat menghargai pengorbanaan pejuang nasional asal Maluku yang turut berperanserta mendirikan NKRI,” katanya. Karena itu, penyelenggaraan konvensi hendaknya diapresiasi semua komponen bangsa di Maluku dengan berperanserta menyukseskannya.

“Paling tidak ada komitmen moral antara peserta konvensi dengan Maluku sekiranya nantinya terpilih menjadi Presiden tetap perhatian membangun derah ini dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam (SDA),” tegas Roy.Q ant

Bupati Djalal Ajak Masyarakat Tidak Golput Rendahnya angka partisipasi pemilih dalam setiap Pemilu di Kabupaten Jember, menjadi perhatian Bupati Jember MZA Djalal. Dalam setiap kesempatan, Bupati pilihan rakyat ini terus mengajak masyarakat untuk tidak golput atau tidak memilih dalam Pemilu Legeslatif (Pileg) 9 April 2014 mendatang.

Ajakan itu disampaikan melalui median baliho dan spanduk yang tersebar diseluruh kecamatan. Selain itu, dalam setiap kesempatan, Bupati terus mengingatkan kepada masyarakat maupun seluruh PNS. “Bagi para PNS jangan terlibat politik praktis. Namun PNS juga mempunyai hak pilih dan manfaatkan hak pilih tersebut sesuai dengan hati nurani dan jangan golput,” ujar Bupati Djalal saat memimpin apel beberapa waktu lalu.

Djalal mengatakan, tingginya partisipasi masyarakat

Jember dalam suatu penyelenggaraan Pemilu, menunjukkan kalau demokrasi di wilayah Pemkab Jember telah berjalan baik.

“Partisipasi masyarakat dalam demokrasi sangat menentukan nasib bangsa ini,” katanya.

Djalal menegaskan, pemilu legislatif di Kabupaten Jember harus sukses, berjalan aman, tertib dan lancar sesuai harapan. Karena itu, setiap orang harus bertangung jawab untuk memenuhi haknya dalam demokrasi.

“Pemilu di wilayah kabupaten Jember tetap kondusif.

MZA Djalal

efi/bhirawa

Saya berharap kepada seluruh komponen masyarakat Jember untuk secara sadar dan bersama-sama bisa menjaga iklim pemilu yang kondusif.

Sebagai warga negara yang baik,kami mohon jangan lupa pada 9 April datang ke TPS dalam rangka menyalurkan aspirasinya dan bukan golput,” himbau Bupati kemarin.

Kepada para penyelenggara pemilu KPUD dan Panwaslu Jember, tandas Djalal agar dapat menjunjung terciptanya kualitas pemilu yang baik sesuai peraturan Perundangundangan yang berlaku.

“Mudah-mudahan dari awal sampai akhir, pemilu tetap terlaksana kondusif lancar dan aman,” doa Bupati.

Sementara Ketua KPU Jember Ketty Tri Setyorini mengaku, pihaknya terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Upaya ini merupakan salah bentuk lembaganya sebagai penyelenggaran Pemilu untuk meningkatkan angka partisipasi masyarakat dalam Pileg 2014 nanti.

“Sosialisasi terus kami lakukan, baik dengaan melalui media elektronik radio, baliho maupun kerjasama dengan

kelompok masyarakat dan LSM. Ini upaya kami agar masyarakat menggunakan hak pilihnya dan tidak golput,” tandas Ketty.

Bukan itu saja, KPU juga membentuk tim relawan demokrasi yang terdiri dari seluruh unsur masyarakat termasuk kelompok difabel dan mahasiswa. Mereka malakukan sosialisasi kepada komunitas meraka.

“Kami telah melakukan itu, agar target 75 persen partisipasi masyarakat dalam pileg tercapai,” katanya pula.

Sementara berdasarkan data, jumlah pemilih di Kabupaten Jember sebanyak 1.729.610 pemilih, dengan jumlah TPS 4.808 TPS yang tersebar di 248 desa/kota yang tersebar di 31 Kecamatan se Kabupaten Jember.Q efi*

UTAMA

12

Rabu Kliwon 12 MARET 2014

LINTAS PERISTIWA

600 Relawan Lakukan Penyortiran dan Pelipatan

2.321 Surat Suara Pileg Rusak Pasuruan, Bhirawa Ribuan surat suara pemilihan untuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD) daerah pemilihan Jatim ditemukan rusak. Kerusakan tersebut antara lain kertas sobek, terdapat tumpahan tinta yang menutup foto calon anggota DPD dan surat suara bolong seperti sudah tertusuk paku serta ada tanda tertentu berupa bercak hitam di dalam foto beberapa caleg.

Divisi Logistik dan Keuangan KPU Kabupaten Pasuruan Titin Wahyuningsih mengatakan hingga hari kedua penyortiran ditemukan 2.321 lembar kertas suara yang rusak. Diperkirakan jumlah kertas suara yang rusak itu bakal bertambah banyak, mengingat sampai saat ini penyortiran dan pelipatan kertas suara masih berlangsung.

“Ada 2.321 surat suara yang rusak ditemukan pekerja sortir. Mengingat saat ini masih hari ke dua penyortiran, kami perkirakan kerusakan ini akan bertambah. Sebab pelipatan belum selesai,” ujar Titin Wahyuningsih, ditemui saat penyortiran di GOR Raci Kabupaten Pasuruan, Selasa (11/3) siang. Q hil

Khoirul Huda/bhirawa

Bupati Tuban, H. Fathul Huda saat memberikan sambutan dalam Musrenbang dalam rangka menyusun RKPD Tahun 2015 di Pendopo Krido Manunggal Tuban kemarin (11/3).

2015, Bupati Tuban Genjot Pertumbuhan Ekonomi Tuban, Bhirawa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban menargetkan tahun 2015 mendatang akan meningkatkan pertumbuhan perekonomian melalui pembangunan sarana prasarana pendukung perekonomian diantaranya akselerasi pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB), pertumbuhan indek pembangunan manusia (IPM), pengurangan angka kemiskinan dan pengurangan tingkat pengangguran di Bumi Wali Tuban. Rencana dan target ini disampikan oleh Bupati Tuban, H. Fathul Huda dalam Musyawarah Perencanaan Pemabangunan (Musrenbang) 2014 dalam rangka menyusun rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Tahun 2015 yang digelar di Pendopo Krido Manunggal Kemarin (11/03). ”Prestasi Tahun 2013 perlu disyukuri bersama, beberapa capai diantaranya, meningkatnya pertumbuhan ekonomi menjadi 7,13 Persen, pertumbuhan PDRD menjadi 27,48 Trilyun, pertumbuhan IPM dari angka 68,71 menjadi 69,51, dan menurunnya angka kemiskinan dari 20,18 Persen menjadi 18,00 Persen, serta menurunnya tingkat pengangguran terbuka dari angka 5,58 menjadi 4,33,” Kata Fathul.

Ia juga meminta dari pencapaian tahun 2013 tersebut bisa dipakai sebagai acuan arah pembangunan tahun 2015 serta dapat ditindaklanjuti dengan pengembangan program dan kegiatan yang lebih terukur, terperinci, dengan memperhatikan kemampuan anggaran yang mengacu pada target yang telah ditentukan. ”Output yang maksimal dari suatu rencana, itu hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dan dirasakan oleh masyarakat. Konsep dasar pembangunan yang benar-benar mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakay di kabupaten Tuban, itu yang kami harapkan” tambahnya. Q hud

Ratusan relawan melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif 2014 di GOR Raci Kabupaten Pasuruan, Selasa (11/3).

SBY akan Buka Pameran Alutsista Matra Laut Surabaya, Bhirawa Jika tidak ada kendala, Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono akan membuka pameran Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista) matra laut, di Mako Armada Kawasan Timur (Armatim). Kemudian SBY juga akan memimpin sidang pertama komite kebijakan industri pertahanan.

Hal tersebut dijelaskan oleh Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) RI Safrie Samsudin saat menyerahkan bantuan 6000 paket sembako kepada warga korban erupsi Gunung Kelud di tiga kabupaten, melalui Kodam V/ Brawijaya, Selasa (11/3). Safrie Samsudin mengatakan, hari ini, Rabu (12/3) Presiden SBY, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dan rombongan akan menghadiri kegiatan strategis di bidang pertahanan, yakni pameran alutsista matra laut dan sidang pertama komite kebijakan industri pertahanan.

“Presiden SBY akan mengha-

diri dua kegiatan strategis pertahanan, yakni pameran alut sista matra laut dan sidang komite kebijakan industri pertahanan, untuk pertama kalinya,” terangnya di lapangan Kodam V/Brawijaya, Selasa (11/3).

Dalam pameran tersebut akan dipamerkan juga alutsista industri pertahanan dalam negeri. Mulai produknya PT Pindad, PT PAL, dan PT DI. “Kedatangan Presiden diharapkan dapat berdampak pada tumbuh kembangnya industri alutsista dalam negeri,” ujar Safrie.

Selain pameran alutsista matra laut, juga dilakukan

Ringankan Beban, Pemkab Sumenep Beri Bantuan Dana Sumenep, Bhirawa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep rupanya bergerak cepat dalam upaya mengembalikan kondisi ekonomi korban kebakaran pasar Anom Baru Sumenep, pada tanggal 05 Maret 2014. Buktinya, pemkab telah memberikan bantuan kepada 891 orang. Bantuan yang diberikan itu berupa uang dengan besaran yang variatif.

D

ari total korban sebanyak 891 lokasi itu, toko sebanyak 14 buah, stan 20 buah, kios 515 buah dan los sebanyak 342 buah.

Ratusan kios dan toko itu mendapatkan suntikan dana dari anggaran APBD total sebesar Rp 759.500.000.

Bupati Sumenep, A Busro Karim mengatakan, pemberian bantuan itu guna meringankan beban para pedagang yang menjadi korban bencana alam berupa kebakaran itu. Meski jumlahnya tidak terlalu banyak, bantuan itu diharapkan bisa mengurangi beban para pedagang untuk membangun kios yang hangus akibat kebakaran itu. “Bantuan ini hanya sebatas tali asih dan silaturrahim antara para pedagang dengan Pemkab. Sebab, ini bukan hanya musibah bagi para pedagang melainkan bagi semua masyarakat Sumenep termasuk pemerintahan.

Untuk itu, bantuan ini merupakan bentuk kepedulian kami antar sesama,” kata Bupati, usai memberikan bantuan, Selasa (11/03).

Menurut Bupati, bantuan yang secara simbolis diberikan Bupati kepada perwakilan pedagang di Pendopo Agung Sumenep dihadiri oleh semua korban kebakaran pasar tersebut.

Mereka sengaja diundang oleh pemkab untuk menerima bantuan langsung sehingga tidak ada bantuan yang salah sasaran. Dari bantuan yang diberikan itu variatif, mulai dari Rp 1,5 juta hingga Rp 500 ribu per pedagang, disesuaikan dengan kriteria tempat usaha yang dimilikinya.

“Untuk pemilik toko mendapatkan

hilmi husein/bhirawa

Bupati Sumenep, A Busro Karim (kiri) saat memberikan bantuan secara simbolis kepada pedagang korban kebakaran pasar anom baru sumenep.

bantuan dana sebesar Rp 1,5 juta, pemilik stan Rp 1.250.000, pemilik kios Rp 1 juta, pedagang di los sebesar Rp500 ribu. Total anggaran yang dikucurkan dari anggaran tidan terduga itu sebesar Rp 759.500.000,” ungkap Bupati usai memberikan bantuan secara simbolis.

Bupati memaparkan, karena para pedagang sepakat membangun sendiri kios dan toko yang telah terkena musibah itu dan siap direlokasi jika pemkab hendak membangunnya secara permanen, pemkab juga berjanji akan segera membangun pasar tersebut. Sebab pasar Anom Baru itu merupakan satu-satunya pasar terbesar di kabupaten ujung timur Madura ini. “Pasar Anom ini merupakan ruh perekonomian masyarakat Sumenep, jadi kami pasti secepatnya membangunnya agar perekonomian masyarakat tidak mandeg karena pasar terbakar, namun untuk sementara ini kami hanya bias membantu meringankan beban,” jelasnya.

Selain memberikan bantuan, Bupati juga menyampaikan rasa simpati yang sedalam dalamnya kepada pedagang dan juga berharap musibah ini hanya sebagai cobaan,

sehingga para pedagang diberi kesabaran dan ketabahan, kemudian diberi kemampuan untuk bangkit lagi.

“Mari kita bersama-sama bangkit kembali, semoga kebakaran yang terjadi ini hanya sebagai cobaan bagi kita bersama. Cobaan ini kita hadapi bersama untuk mkenyongsong masa depan yang lebih baik,” harapnya. Pasca kebakaran, para pedagang sepakat tidak akan direlokasi dengan catatan para pedagang memberikan pernyataan siap pindah jika pemkab setempat akan membangunnya kembali. Untuk saat ini, gedung pasar tersebut sudah dibersihkan dan rencananya para pedagang akan membangunnya sendiri dengan biaya sendiri.

“Jika tidak ada kendala, pada bulan April 2014 pasar tersebut akan dimulai pembangunan dan diperkirakan bulan Februari 2015 akan selesai. Jadi kami akan terus bekerja keras untuk memulihkan kembali kondisi pasar yang terbakar itu,” tegasdnya. Kebakaran terjadi pada tanggal 05 Maret 2014 yang menghanguskan separuh pasar Anom Baru Sumenep. Hasil pendataan, kerugian yang ditanggung para pedagang sebesar Rp 31 milyar. Q sul*

sidang pertama komite kebijakan industri pertahanan yang akan dipimpin presiden. Dalam UU Industri Pertahanan mengamanatkan presiden selaku ketua komite. “Besok sidang pertama dan Surabaya sebagai tuan rumah pertama pada sidang pertama yg dipimpin presiden,” ungkapnya.

Safrie menjelaskan, dalam sidang akan membahas kebijakan agar industri pertahanan dalam negeri bisa terlindungi dan dilkembangkan. Sehingga bisa memenuhi kebutuhan Indonesia baik dalam alutsista TNI atau material khusus polri. Sementara perkembangan kebutuhan alutsista sudah dipenuhi industri pertahanan dalam negeri, dalam skala teknologi menengah. Dan kedepan pemenuhan teknologi canggih yang akan dicapai 10 tahun mendatang. Q bed

danang/bhirawa

Gedung mewah RSPTI Universitas Airlangga yang belum dapat beroperasi.

Terkendala UU, RSPTI Tak Bisa Beroperasi Surabaya, Bhirawa Meski telah berdiri sejak tahun 2009, Rumah Sakit Penyakit Tropik Infeksi (RSPTI) Universitas Airlangga sampai saat ini belum bisa beroperasi. Macetnya operasional rumah sakit riset atau pusat penelitian penyakit tropic infeksi yang didirikan Kementrian Kesehatan yang dikelola oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dikarenakan terkendala

masalah perizinan. Direktur Utama RSPTI, Prof Boerhan Hidayat, Sp A (K) mengatakan kendala yang membuat RSPI tak bisa beroperasi, salah satunya akibat belum adanya payung hukum yang bisa menaungi turunnya izin operasi rumah sakit riset.

Sampai saat ini, kata Boerhan Indonesia tak punya Undang-Undang Rumah Sakit Riset. Yang ada hanya rumah sakit pelayanan dan pemerintahan. Q dna