Harian Bhirawa Edisi 14 Agustus 2014

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

HARIAN

Salah satu yang jadi fokus dalam adendum ini di antaranya tentang pembagian pendapatan antara Surabaya dan Sidoarjo,’’

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 5

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Asisten Tata Pemerintahan Kab Sidoarjo Drs Asrofi MM

Kamis Kliwon, 14 AGUSTUS 2014

http://www.harianbhirawa.co.id

14 AGUSTUS 2014

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo - 09.00 - 13.00

Penganugerahan Satya Lencana dalam Rangka HUT RI ke-69 di Gedung Grahadi Rapat Paripurna DPRD Jatim tentang Raperda Penyelenggaraan Pendidikan di Jatim

 Wagub H Saifullah Yusuf

- 08.00 - 12.00

Jambore Pramuka Jatim di Blitar Ke Pacet Mojokerto

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi - 09.00

Upacara Pemberian Remisi 17 Agustus

Penanganan Pungli di Kemenang Lambat

Ketua Forum Guru PAI Datangi Kejaksaan Nganjuk, Bhirawa Kejaksaan Negeri (Kejari) Nganjuk dituding tidak serius tangani kasus pungli terhadap guru dan kepala sekolah di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Nganjuk. Karena itu, Ketua Forum Silaturahmi Guru Pendidikan Agama Islam, Idham Cholid mendatangi Kantor Kejari dan memberikan sejumlah data korban pungli.

“Yang diperiksa secara acak oleh Kejari itu bukan dari kelompok yang melakukan demo di DPRD dan bukan dari kelompok yang berangkat ke Jakarta tempo hari. Jika kami diperiksa, akan saya siapkan 50 orang yang siap memberikan keterangan,” ujar Idham, Rabu (13/8).

Menurutnya, jika Kejari benar benar ingin mengungkap kasus pungli di Kemenag tidak usah raguragu. Seharusnya Kejari melakukan pemeriksaan lagi terhadap para guru atau kepala sekolah yang vokal. Sehingga akan diperoleh keterangan yang lengkap dan data akurat soal pungli di Kemenag.

Guru agama di wilayah Rejoso ini kembali menyatakan bahwa pungli tersebut memang benar adanya.

Bahkan dirinya juga termasuk korban pungli itu.

“Saya juga termasuk korban, dan saya siap menjadi saksi jika memang dibutuhkan. Saya datang ke ke-

 ke halaman 11

PDIP Yakin Jatah Ketua DPRD

Usulkan 3 Nama Calon Ketua ke DPP

Jombang, Bhirawa Sebagai pemenang pemilu legislatif, PDIP diprediksikan bakal menduduki kursi Ketua DPRD Jombang. Pasalnya meski UU MD3 (MPR, DPR DPRD, DPD) yang anyar telah disahkan, namun hingga kini belum diterima daerah. Sebanyak 50 anggota DPRD periode 2014-2019 bakal dilantik pada 21 Agustus mendatang. “ Memang UU MD3 yang baru sudah disahkan, namun kita belum menerima dan kemungkinan untuk penentuan pimpinan DPRD masih menggunakan yang lama,”ujar Ketua DPRD Jombang Bahana Bella Binanda ditemui di Gedung DPRD, Rabu (13/8).

Pada Pileg Juni lalu, di Kabupataen Jombang, PDIP sebagai pemenang pemilu dengan mendapat 9 kursi, disusul PKB sebanyak 8 kursi, Partai Golkar 7 kursi, Partai Demokrat 6 kursi, disusul PKS 5 kursi, PPP dan Nasdem masing masing 4 kursi dan Partai Gerindra dan Hanura juga sama-sama mendapat 2 kursi.

Untuk menyiapkan posisi Ketua DPRD ini, DPC PDIP sudah mengusulkan tiga nama kandidat Ketua DPRD ke DPP untuk mendapatkan rekomendasi. Aturan pengusulan nama kandidat itu tertuang dalam SK Nomor 063. “ Surat pengusulan itu sudah kita kirim ke DPP sesuai hasil rapat pleno tingkat cabang. Ada tiga nama

Kuswanto Akhirnya Penuhi Janjinya Kembalikan Mobdin DPRD Jatim, Bhirawa Janji Ketua Fraksi Hanura Damai Kuswanto untuk mengembalikan mobil dinasnya benar-benar ditepati.

Sekitar pukul 12.00 dengan mengendarai Kijang Innova 2005 dengan pelat nomor L 1582 PP, pria yang juga Ketua DPW Partai Hanura Jatim datang ke Gedung DPRD Jatim Jl Indrapura Surabaya, Rabu (13/8). Ditemui Kabag Umum Setwan DPRD Jatim Drs Pudji Setyowibowo, Kuswanto menyerahkan inventaris kantor ini.

Kepada wartawan, Kuswanto mengucapkan banyak terima kasih kepada rakyat Jatim yang diwakili oleh DPRD Jatim yang telah meminjami mobil dinas (Mobdin) hingga lima tahun lamanya demi menunjang kinerjanya sebagai wakil rakyat. Apalagi dengan mobil tersebut, dirinya mampu menjangkau para konstituennya yang

siti soelistyani/bhirawa

Kuswanto saat mengembalikan Mobdin ke Gedung DPRD Jatim Jl Indrapura, Rabu (13/8).

 ke halaman 11

KPK Dikabarkan Bidik Wali Kota Surabaya Surabaya, Bhirawa Pemberian dana Rp 9 miliar untuk pembebasan salah satu wisma di Dolly oleh Pemkot Surabaya ternyata berbuntut panjang.

Kabarnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tengah membidik Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini terkait penyerahan dana tersebut ternyata tanpa melalui persetujuan dewan.

Sumber di KPK menyebutkan setelah dilakukan investigasi di lapangan ternyata pembebasan salah satu wisma terbesar di Dolly terjadi banyak penyimpangan.

Di mana dana yang diberikan untuk pembebasan wisma sebesar Rp 9 miliar belum mendapatkan persetujuan dewan. Dan kini dana tersebut diajukan lewat Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD Kota Surabaya 2014 ke DPRD Kota Surabaya.

“Tentu saja sebagian besar de-

wan menolak memberikan persetujuan. Hal ini dikhawatirkan akan menyeret mereka ke ranah pidana.

Apalagi KPK sudah mencium penyimpangan ini, dan kemungkinan terjadi kerugian negara sebesar Rp 9 miliar,’’tegas sumber yang wanti-wanti namanya tak mau dikorankan ini, Rabu (13/8).

Anggota Komisi D dari PKB Surabaya Masduki Toha yang diklarifikasi terpisah membenarkan keinginan Pemkot Surabaya untuk mengalokasikan dana untuk pem-

bebasan Dolly. Di mana dalam draft PAK yang diserahkan ke dewan, salah satunya tercantum dana Rp 9 miliar untuk pembebasan wisma di lokalisasi Dolly dan dimasukan dalam alokasi anggaran Dinas Sosial.

Dan dewan sepakat untuk menolak permintaan tersebut. ‘’Kami di Komisi D sepakat menolak dana tersebut dicairkan.

Karena penyerahannya disinyalir sudah menabrak aturan. Di mana uang tersebut sebenarnya sudah diberikan lebih dahulu ke pemilik wisma tanpa melalui persetujuan dewan. Kalau dewan ikut menyetujui, kita bisa-bisa ikut dipenjara juga,’’tegas pria yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) ini.

Lebih lanjut ditambahkan,

Tim PPKST Sukses Pisahkan Nurul-Rahma

 ke halaman 11

Bangun Tiga Hutan SEBAGAI Kota Wisata, Batu akan segera dilengkapi dengan tiga hutan wisata di tiga lokasi yang berbeda. Hal ini menyusul adanya limpahan dana sebesar Rp 8 miliar dari anggaran proyek yang tidak terlaksana. Dan salah satu penerima dana limpahan tersebut adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan (Distanhut) Kota Batu yang hendak membangun hutan kota.

Saat ini adanya pelimpahan itu sedang dibahas di Perubahan Anggaran Kegiatan (PAK).

Kepala Distanhut Kota Batu, Arief As Shidiq memaparkan hutan kota yang akan dibangun berada di tiga lokasi berbeda. Yaitu, di Desa Tlekung, Kelurahan Temas, dan Desa Sumberejo.

“Nantinya, hutan kota a k a n dilengkapi fasilit a s Arief As Shidiq

 ke halaman 11

Sentil..  Surabaya keberatan bagi hasil Terminal Purabaya  Kalau urusan duit, cari keadilan susah  PDIP buka kesempatan Parpol lain bergabung  Setelah bergabung jangan ditinggal (lagi)  Jatim masih perketat daging sapi impor  Perlu pembatasan untuk lindungi peternak

 ke halaman 11

danang/bhirawa

Ketua Tim PPKST RSUD dr Soetomo dr Agus Harianto, Sp A (K) menjelaskan proses operasi pemisahan Nurul - Rahma di layar ruang tunggu, Rabu (13/8).

Surabaya, Bhirawa Setelah berjuang cukup lama akhirnya Tim Pusat Pelayanan Kembar Siam Terpadu (PPKST) RSUD dr Soetomo berhasil menyelesaikan operasi pemisahan bayi kembar siam Nurul Anindya Vina Maulida dan Rahma Anindita Vany Maulida di Gedung Bedah Pusat Terpadu (GBPT) RSUD dr Soetomo, Rabu (13/8). Pelaksanaan operasi kembar siam puteri pasangan Sika Jayanti dan Yuda Winarno ini lebih cepat satu jam dari perkiraan awal yang rencananya selesai 4 jam. ‘’Kita bersyukur operasi pemisahan ini berjalan dengan cepat dan Alhamdulliah kedua bayi Nurul-Rahma selamat,’’ ujar Ketua Tim Pusat Pe-

 ke halaman 11

Siap-siap, Elpiji 12 Kg Naik Agustus Ini Jakarta, Bhirawa Kabar tak mengenakkan untuk warga.

PT Pertamina (Persero) akan menaikkan harga gas elpiji non subsidi 12 kg pada Agustus ini.

Kenaikan akan dilakukan secara bertahap hingga mendapatkan harga keekonomian.

Kenaikan ini untuk menekan kerugian akibat penjualan bisnis elpiji 12 kg.

“Dalam Agustus ini akan naik harganya.

Harusnya 1 Juli 2014 kemarin naiknya,” jelas Vice President Corporate Communi-

cation Pertamina Ali Mundakir saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Rabu (13/8).

Menurut Ali, sebenarnya Pertamina sudah merencanakan kenaikan elpiji non subsidi 12 kg sejak awal 2014, dan pada akhirnya ditentukan roadmap untuk menaikkan harga gas elpiji 12 kg secara bertahap. “Pada 15 Januari kita sudah sampaikan roadmap rencana kenaikan secara bertahap, kita lakukan

 ke halaman 11

Surabaya Buka Layanan Distribusi Buku 24 Jam Dindik Surabaya, Bhirawa Upaya kabupaten/kota untuk percepatan implementasi Kurikulum 2013 terus digenjot. Di Surabaya bahkan telah menyiapkan layanan 24 jam untuk penerimaan distribusi buku. Layanan tersebut dilakukan oleh sekolah yang hingga saat ini belum mendapat buku secara lengkap dari percetakan.

Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya Ikhsan mengaku telah telah meminta agar penerbit tidak hanya mendistribusikan saat jam aktif sekolah saja. Terkait hal ini, Dindik telah melakukan koordinasi dengan percetakan mengenai jadwal distribusi secara rinci. Misalnya jika di satu sekolah akan dikirim malam hari, Dindik yang akan men-

 ke halaman 11

Menengok Terapi Pengobatan Tuna Rungu Masudin

Sempat Diminta Tutup Dinkes, Kini Mendunia Pengobatan tuna rungu yang dilakukan, Masudin warga Dusun Ketanen, Desa Banyuarang, Kecamatan Ngoro Jombang menjadi pilihan masyakat banyak. Pengobatan dengan metode membuka syaraf telinga itu kini kian popular di berbagai negara.

Ramadlan, Kabupaten Jombang Satu keluarga asal Riyadh Saudi Arabia datang di Desa Banyuarang Ngoro, Selasa (12/8). Anggota keluarga Ibrahim Abdullah (48) ada yang mengalami gangguan pendengaran.

Mereka ingin mendapat pengobatan dari pakar terapi syaraf ini.” Ada tiga anaknya yang minta untuk diterapi, ketiga anak ini berusia antara 5 hingga 15 tahun,”ujar Masudin.

Ibrahim Abdullah melalui pembantunya Samti (42) mengatakan pihaknya mengetahui pengobatan Masudin dengan metode membuka syaraf telinga ini setelah melihat dari internet. “Saat kita tunjukkan

ada penyembuhan tanpa operasi di Indonesia, beliau (Ibrahim Abdullah) berminat. Kita sudah daftar sejak 5 bulan lalu,”ujar perempuan asal Sragen Jawa Tengah ini.

Samti mengatakan, sebenarnya di Riyadh warga lokal yang ingin berobat mendapat fasilitas negara.

Seluruh biaya saat berobat di rumah sakit dibiayai negara. Dan solusi untuk kasus ini adalah operasi. ” Namun karena keluarga Ibrahim takut ada efek buruk jika ketiga anaknya dioperasi, mere-

 ke halaman 11

ramadlan/bhirawa

Tiga pasien dari Riyadh Saudi Arabia saat menjalani terapi ke Masudin. Dengan metode pembukaan syaraf telinga, mereka yang mengalami hambatan pendengaran lambat laun bisa mendengarkan suara.

SURABAYA

2

Kamis Kliwon 14 AGUSTUS 2014

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Peserta Diklatpim Harus Bawa Perubahan Positif Badiklat Jatim, Bhirawa Peserta Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kepemimpinan (Pim) harus membawa perubahan yang bermanfaat bagi instansi yang dipimpinnya. Ini karena, Diklat saat ini pesertanya dididik untuk membawa perubahan kemudian diterapkan di tempat asalnya dengan baik.

trie diana/bhirawa

Titanic Game

32 siswa SMPLB-A YPAB Gebang Putih Surabaya sangat gembira mengikuti 8 perlombaan diantaranya lomba titanic game di Ruang Kesenian, Rabu (13/8). Dalam rangka menyemarakkan Hari Kemerdekaan RI ke-69.

Tiket Masuk KBS Diusulkan Naik Surabaya, Bhirawa Tiket masuk Kebun Binatang Surabaya (KBS) diusulkan naik dari Rp.15.000 menjadi Rp. 25.000. Usulan kenaikan harga tiket ini datang dari Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya (KBS). Alasannya karena sudah delapan tahun belum ada kenaikan tarif tiket masuk.

Direktur SDM dan Keuangan KBS, Fuad Hassan mengatakan, kenaikan tarif tiket masuk ini tidak hanya karena selama delapan tahun tidak naik, tapi juga biaya operasional juga kian membengkak.

Biaya pakan tiap tahun terus merangkak naik. Ditambah lagi dengan gaji pegawai yang minimal harus sesuai dengan Upah Minimum Kota (UMK) Surabaya.

UMK sendiri tiap tahun juga naik.

Pada 2013, UMK Surabaya sebesar Rp1,7 juta. Kemudian pada 2014 naik menjadi Rp2,2 juta. Tidak menutup kemungkinan pada 2015 mendatang juga akan naik lagi meski besaran kenaikannya belum diketahui.

“Ini masih dalam tahap kajian, karena di KBS sendiri masih banyak yang harus diperbaiki, seperti perbaikan kandang, jalan di kawasan KBS juga perlu diperbaiki karena banyak yang lubang. Karena itu semua kembali pada kenyaman pengunjung,” kata Fuad saat dikonfirmasi, Rabu (13/8).

Fuad menambahkan, kenaikan harga tiket ini juga untuk mengoptimalkan peran KBS sebagai BUMD. Sebab, sebagai BUMD, KBS juga harus berkontribusi bagi Penda-

PANGGUNG BIROKRASI

Diklakpa Gelar Latihan Olah Yudha Surabaya, Bhirawa Sebanyak 89 Perwira Siswa (Pasis) Pendidikan Lanjutan Perwira (Diklapa) TNI AL Angkatan ke-23 melaksanakan Latihan Olah Yudha (Oyu) Kamla di Aula Gedung Kasiyanto Pusat Pendidikan Lanjutan Perwira (Pusdiklapa), Kesatrian Bumimoro Kobangdikal, Surabaya. Kegiatan yang akan berlangsung lima hari tersebut, dibuka Wakil Komandan Komando Pendidikan Operasi Laut (Wadankodikopsla) Kolonel Laut (P) Sutrisno Sandi Asmara ST Rabu, (13/8).

Komandan Kodikopsla Kolonel Laut (P) Semi Djoni Putra dalam sambutan yang dibacakan Wadan Kodikopsla Kolonel Laut (P) Sutrisno Sandi Asmara ST, mengatakan bahwa Latihan dan praktik Oyu Kamla tersebut bertujuan memberikan pengalaman praktik kepada para perwira siswa baik sebagai Komandan maupun perwira Staf dalam suatu kegiatan operasi tingkat gugus tugas dalam kegiatan perencanaan operasi militer Q bed khususnya operasi kamla.Q

patan Asli Daerah (PAD). Namun, kenaikan tarif tiket masuk ini hanya sebatas usulan karena yang berhak menentukan tarif ini adalah wali kota Surabaya.

Pihaknya berharap usulan kenaikan ini bisa segera ditindaklanjuti. Sehingga awal tahun depan, tarif tiket yang baru bisa diterapkan. Apalagi awal tahun depan, PDTS KBS juga harus menerapkan aturan pembayaran gaji sesuai UMK 2015.

“Dari usulan kenaikan ini, kami harus hati-hati. Jangan sampai ini jadi serangan pihak-pihak lain yang tidak setuju KBS dikelola pemkot.

Misalnya ada anggapan ketika dikeloka pemkot kok tiket malah naik.

Tapi kami kan memberi argumentasi yang masuk akal kenapa harus naik,” Q geh terangnya.Q

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, H Ahmad Sukardi saat Pembukaan Diklat Kepemimpinan Tingkat (TK) II Angkatan XXXIV Nasional di Badan Diklat Prov Jawa Timur, Rabu (13/8) mengatakan, pejabat eselon II sebagai tempat untuk membuat kebijakan yang strategis harus mempunyai komitmen untuk terus bersemangat membawa perubahan yang bermanfaat.

“Harapannya kepada peserta diklat inilah tumpuan yang bisa membawa perubahan di masa depan birokrasi Indonesia,” tegas Ahmad Sukardi kemarin.

Saat ini, ada dua peristiwa penting yang dihadapi dalam berbangsa dan bernegara, yakni suksesi kepemimpinan nasional dan masyarakat ekonomi ASEAN. Oleh sebab itu, Provinsi Jawa Timur sudah mempersiapkan diri untuk menyongsong persaingan masyarakat ekonomi ASEAN dengan membuat beberapa Perda yang isinya diantaranya jika ada dokter negaranegara ASEAN minimal harus bisa berbasa Indonesia dan bahasa lokal.

Suksesi kepemimpinan nasional dan mulai diberlakukannya masyarakat ekonomi ASEAN tersebut akan berdampak pada birokrasi. Dinamika tersebut bukan dinamika hal baru atau diluar perkiraan bahkan tuntutan ini telah diakomodasi di berbagai kebijakan yang mendorong reformasi birokrasi dan puncaknya ketika UU Aparatur Sipil Negera (ASN) mulai diberlakukan termasuk Diklat Pim II oleh LAN. Perubahan menjadi hal yang tak terelakan. Proses jati diri birokrasi dengan pegawai pemerintah yang memiliki kinerja dan kapasitas minimal menjadi jajaran baru yang professional sebenarnya melambangkan proses perubahan reformasi jati diri.

Institusi pemerintah dituntut untuk menjalankan fungsinya secara efektif, efesien, serta responsif terhadap keluhan rakyat yang bersifat pasilitatif ketimbang kontrol dan bekerja berdasarkan hukum yang berlaku.

Kecamatan Gubeng Buka 253 Buka Kotak Surat Suara Proyek Sanitasi Komunal Tak Digarap Pemkot

trie diana/bhirawa

Petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) saat membuka kotak suara Pilpres 2014 di Kecamatan Gubeng Surabaya, Rabu (13/8).

Surabaya, Bhirawa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya, Rabu (13/8) sore di Kantor Kecamatan Gubeng melakukan pembukaan kotak suara Pilpres 2014. Pembukaan kotak

suara ini dilakukan untuk melengkapi bukti pada sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa.

Mantan Panitia Pemilihan

Kecamatan (PPK) Kecamatan Gubeng, Syafi’i mengatakan, jumlah kotak suara yang dibuka di kecamatan Gubeng sebanyak 253 buah dari 253 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Pembukaan kotak suara ini setelah mendapatkan rekom dari Mahkamah Konstitusi. Dan pihak KPU Surabaya menugaskan saya setelah ada surat penugasan,” katanya saat ditemui Bhirawa di Kantor Kecamatan Gubeng.

Menurut Syafi’I, yang dipersoalkan adalah daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb). Dari jumlah DPKTb di Kecamatan Gubeng sebanyak 3.809. Dan pembukaan kotak surat suara ini, tambahnya, diusahakan selesai hari ini, “ karena pada tanggal 15 Agustus sudah harus diterima MK,” tambahnya.

Dari 253 kotak surat suara, dengan rincian Kelurahan Mojo ada 82 TPS, Barata Jaya 31 TPS, Pucang Sewu 27 TPS, Kertajaya 47 TPS, Airlangga 38 Q geh TPS, dan Gubeng 28 TPS.Q

Amerika Ajari Bikin Robot Bawah Laut Surabaya, Bhirawa Salah seorang pendiri OpenROV dari Amerika Serikat, Eric Stackpole mengajari pelajar di Surabaya merakit kapal selam OpenROV atau robot

Dalam arahannya, Sekdaprov juga mengatakan, peserta diklat Pim akan menjalani proses pembelajaran yang cukup panjang dan menguras energi lebih dari tiga bulan yang meliputi pembelajaran di kelas dan diluar kelas.

Tetapi diharapkan dari tahapan-ketahapan berikutnya bisa dilalui dengan baik dan penuh semangat.

Diklat ini menerapkan belajar yang berdekatan dengan tugas sehari-hari atau mengintegrasikan ilmu dengan tugas masing masing.

Dengan kata lain perubahan yang ditawarkan dalam diklat ini bukan hanya permukaannya dan kemasannya saja tetapi benar-benar substansial yakni menempatkan diklat sebagai sarana yang efektif untuk mengawali dan membuat perubahan.

Pesan Sekda, kepada para peserta diklat khususnya dari luar Jawa Timur diharapkan meluangkan waktu untuk berkunjung ke obyek-obyek wisata baik di Surabaya dan di berbagai daerah di Jawa Timur, Di daerah ini banyak tujuan-tujuan wisata yang menarik mulai dari wisata alam, wisata sejarah, wisata religius dan wisata belanja termasuk belanja batik khas Jawa Timur. Seperti berwisata ke Jembatan Suramadu jangan luma mampir ke Tanjung Bumi Bangkalan sambil membawa oleh-oleh batik khas Madura.

Kepala Badan Diklat Jawa Timur, Saiful Rachman mengatakan, Diklat Pim Tk II Angkatan XXXIV tahun 2014 nasional diikuti oleh sekitar 60 orang instansi pusat, daerah, dan istansi vertikal dari berbagai daerah di Indonesia. Pemerintah pusat dari Kementerian Luar Negeri 3 orang, Kementerian Agama 1 orang, Kementerian sosial 1 orang, kabupaten kota Prov Jawa Timur 14 orang dan kabupaten kota luar Jawa timur 41 orang. Diklat Pim yang akan berlansung selama 92 hari kerja mulai (13/ Q wwn.hms 8) hingga (5/12).Q

bawah air dalam workhop “ROV (Remotely Operated Vehicle)” di Gedung Konsulat Jenderal AS di Surabaya, Rabu.

“Secara teknologi, pelajar di sini memiliki po-

tensi yang bisa dikembangkan lebih baik lagi,” kata mantan teknisi NASA itu di hadapan pelajar dari Sekolah Robot Indonesia (SRI) Surabaya dan Sidoarjo dalam workshop

yang digelar Departemen Luar Negeri AS itu.

Sebelumnya, Tim Robotik Lintang Selatan dari SRI Surabaya dan Sidoarjo meraih “Special Award” sebagai tim paling

tekun dan semangat dalam “2014 MATE (Maritime Advance Technology Education) International ROV Competition” di Amerika Serikat pada 26-28 Q gat Juni 2014.Q

DPRD Surabaya, Bhirawa Entah apa yang menjadi pertimbangan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTR) Kota Surabaya sehingga membiarkan anggaran APBD tahun 2013 untuk pekerjaan sanitasi senilai 6 miliar tetap ngendon di Kasda alias tidak terpakai.

Padahal, anggaran ini muncul karena karena masih banyak ditemui masalah soal sanitasi di Kota Surabaya, utamanya masalah sanitasi komunal. Buktinya, hingga saat ini masih banyak masyarakat yang kesulitan membuang kotorannya karena keterbatasan sanitasi komunal.

Hal ini mendapatkan sorotan dari Ketua Komisi C (pembangunan) DPRD Surabaya, Sachiroel Alim.

Pasalnya, di tengah masyarakat membutuhkan pembangunan sanitasi komunal, justru Pemkot Surabaya dalam hal ini Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya mengabaikan.

“Jadi ada proyek pembangunan sanitasi komunal di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang pada tahun 2013 yang tak jalan. Akibatnya ada anggaran pembangunan sanitasi yang ngendon sebanyak Rp 6 miliar,” jelasnya.

Tentu saja, masih lanjut Sachiroel, kondisi tersebut sangat disayangkan. Jika memang Dinas Cipta Karya sibuk dengan proyek yang lebih besar, seharusnya proyek sanitasi tersebut dilepas atau diserahkankan dinas lain yang lebih siap. Dan proyek sanitasi ini lebih bagus dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup.

“Saya pikir persoalan teknis ini juga bisa dilaksanakan oleh Badan Lingkungan hidup. Dan ini cocok karena berkaitan dengan lingkungan sekitar. Paling tidak kejadian anggaran pembangunan sanitasi komunal yang tak terserap, sudah tidak ada lagi ,” cetusnya.

Sedangkan AA Gde Dwia Wardhana, Kabid Sarana dan Prasaran Bappeko Surabaya mengaku selama ini proyek sanitasi dilaksanakan oleh Cipta Karya. Sebab, ini berkaitan dengan PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat,red) Mandiri yang merupakan Q gat program nasional.Q

Jawab Soal Calistung, Banyak Siswa Kesulitan Tes baca, tulis, hitung (calistung) serentak digelar oleh Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya mulai kemarin hingga Kamis hari ini (14/8). Semua siswa kelas empat baik di sekolah SD negeri maupun swasta bersamaan menjalani tes calistung di sekolah masing-masing. Namun, meski sudah kelas empat, nyatanya banyak siswa yang masih kesulitan.

Afif salah seorang siswa SD Muhammadiyah 4 mengaku mengalami kesulitan ketika mengerjakan. Terutama untuk soal membaca. “Soalnya susa-susah gampang, tapi kebanyakan susah,” kata Afif saat ditemui usai mengikuti ujian membaca dan menulis, Rabu (13/8). Dirinya mengaku masih belum lancar membaca. Padahal dia sudah mempersiapkan secara matang untuk ikut tes ini sejak beberapa hari lalu.

Hal senada juga disampaikan Dina Novita, wali murid yang anaknya sekolah di SDN Kutisari II/269 mengaku harus mendampingi

putranya agar mau belajar intensif. Setiap malam ia harus menyuruh anaknya belajar lebih dari jam biasanya. “Setelah dapat kabar dari sekolah tentang tes calistung, mulai saat itu saya minta anak saya untuk belajar lebih,” ungkapnya.

Dia juga menambahkan agar sebaiknya dari dinas menyediakan beberapa soal latihan atau soal try out agar anaknya lebih siap dan tahu gambaran soal yang akan diteskan. “Biar tidak ngawang, jadi jelas bentuk soalnya nanti seperti apa.

Harus disediakan soal latihan dulu,” tuturnya.

Hasil evaluasi tes calis-

tung ini juga dianggapknya tak jelas. Tahun lalu Dina bahkan tidak mendapat hasil tes calistung dari sekolahan. Dia menyayangkan hal itu, sebab orang tua pun perlu mengetahui hasil tes calistung anaknya baik dalam dalam bentuk display, surat dari dinas atau sekolah.

Kesulitan tidak hanya dialami siswa dan wali murid, pihak sekolah pun mengalami hal serupa. Beberapa sekolah harus kelimpungan menyediakan lembar jawaban sendiri. Sebab, lembar jawaban ini harus disediakan oleh pihak sekolah masing-masing bukan dari dindik.

Kepala Sekolah SDN Kutisari II/269 Edy Santoso mengatakan, sekolahnya harus menyisihkan dana sendiri untuk membeli kertas bergaris untuk 69 siswinya yang mengikuti tes.

“Kami pakai dana sendiri,

trie diana/bhirawa

Sebanyak 108 siswa SDN Wonokromo I Surabaya saat mengikuti ujian kemampuan dasar membaca, menulis, dan berhitung (calistung), Rabu (13/8). bukan dana dari pemerintah,” ungkapnya.

Sementara itu Kepala

Dindik Surabaya Ikhsan mengatakan, untuk hasil evaluasi memang tidak ada

standar minimal ataupun maksimal tertentu. Tes ini ditujukan sebatas untuk

memetakan tingkat kemampuan calistung siswa di Surabaya. baik siswa dari sekolah negeri maupun swasta.

“Kami tidak ada standar minimal atau maksimal, semua akan kami terima hasilnya dan kami petakan.

Sebatas untuk mengukur saja,” ujarnya.

Lebih lanjut mantan kepala Bapemas ini menyatakan, siswa yang sekiranya masih lemah dalam tiga kompetensi dasar tersebut akan diberi pendampingan. Khususnya agar kemampuannya bisa terkejar karena mulai kelas empat pelajaran yang diambil akan banyak menggunakan materi abstrak. Tidak lagi seperti di kelas satu, dua maupun tiga. Dimana di kelas tersebut masih banyajk menggunakan media gambar sebagai pengantar belajar.Q tam

SURABAYA

Kamis Kliwon 14 AGUSTUS 2014

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Polisi Kembangkan Penyelidikan

Urin Negatif, Staf Sekwan Diduga Jadi Kurir Polrestabes Surabaya, Bhirawa Tertangkapnya Bagio terduga kasus narkoba yang merupakan PNS Staf Sekwan DPRD Kota Surabaya, oleh Unit Reskrim Polsek Genteng. Mendapat respon dari Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Setija Junianta yang memerintahkan Kanit Reskrim Polsek Genteng melakukan pengembangan.

Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Setija Junianta menjelaskan, pihaknya sudah menghubungi Kanit Reskrim Polsek Genteng dan menanyakan perkembangan kasus narkoba terduga Staf Sekwan DPRD. Walaupun hasil tes urin menyatakan terduga negatif menggunakan narkoba, pihaknya memerintahkan Kanit untuk melakukan penyelidikan lanjutan terhadap kasus ini.

“Walau hasil tes urin menyatahkan negatif, kami tetap mengembangkan penyelidikan kasus ini dari sisi lain,” terang Kombes Pol Setija Junianta, Rabu (13/8).

Menurut setija, dari informasi yang diapati Kanit Reskrim mneyatahkan bahwa terduga ini bertugas sebagai kurir narkoba. Namun, informasi yang didapat Kanit Reskrim akan didalami guna menemukan kebenaran status terduga.

“Kalau status sebagai kurir kan bisa mengkonsumsi, bisa juga tidak. Inilah yang akan didalami penyidik Polsek Genteng, dan kami minta waktu untuk mengungkapnya,” kata Setija.

Mantan Kapolres sidoarjo ini menegaskan, pihaknya tidak dapat menilai informasi yang didapati oleh Kanit

Reskrim. Menurutnya, karena pemberi informasi itu bisa benar dan juga bisa salah. oleh karenanya penyidik Polsek Genteng sementara ini akan mendalami infromasi yang didapati oleh salah seorang Kanitnya.

Lanjutnya, dari tes urin saja hasilnya negatif, maka kemungkinan penyidik Polsek Genteng akan mengalami sedikit kesulitan. Tapi hal tersebut tak menghalangi bagi penyidik Reskrim untuk mendalami sisi lain yang bisa membuktikan keterlibatan terduga PNS dengan kasus narkoba yang menimpanya.

“Dari informasi yang didapat Kanit, terduga statusnya sebagai kurir. Informasi inilah yang akan kita cocokkan dengan petunjuk dari kesaksian yang lainnya,” tegasnya.

Ditambahkan Setija, penangkapan terduga PNS ini ada berbagai macam versi. Sebagian versi menyebutkan yang bersangkutan sebagai kurir, dan ada juga yang menyebutkan bahwa terduga ini sengaja dijebak. Nantinya dari beberapa versi ini, ditarik menjadi satu kesimpulan terkait mana yang benar dan tidak.

Masih kata Setija, infromasi dari Kanit yang dilaporkan ke pihaknya

menyatakan, pada saat penggeledahan oleh petuga, memang ada satu tingkat kesulitan pada saat itu. Artinya, saat petugas hendak menggeledah helem milik terduga, yang bersangkutan tetap mempertahankan helem tersebut.

“Dari pendapat Kanit, kalau terduga dalam kondisi normal, maka pihaknya akan mempersilahkan petugas untuk memeriksanya. Tetapi, dalam hal ini terduga tetap mempertahankan helemnya dari pemeriksaan petugas.

Terkait status terduga menjadi tersangka atau tidak, nanti kami akan konfirmasi lagi dan memberitahukan kepada rekan media,” jelas Setija.

Terpisah, Sigit Sugiarsono, Inspektorat Kota Surabaya menanggapi hal ini dengan mengatakan pihaknya akan mengikuti proses hukum yang ada.

Terkait sanksi pada terduga PNS ini, Sigit mengaku pihaknya akan menyetop gaji dari yang bersangkutan.

“Gaji yang bersangkutan sementara ini akan kami stop. Sembari menunggu kepastian proses hukum yang dilakukan oleh kepolisian,” ungkap Sigit.

Sementara untuk sanksi terburuk bagi terduga, Sigit mengaku, pemberian sanksi ini berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 th 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil. Kalau mengacu kepada PP nomor 53 ada tiga sanksi ringan, sedang, berat.

Sanksi ringan berupa teguran, kalau sanksi sedang berupa penundaan kenaikan pangkat , sedangkan sanksi

berat itu penurunan pangkat, pembebasan dari jabatan kemudian pemberhentian dari jabatan secara tidak hormat.

“Kami akan menunggu proses hukum dari yang berasangkutan. Bila yang

bersangkutan terbukti bersalah menggunakan narkoba, maka akan dihukum sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukannya. Sanksi terberatnya adalah terduga akan di pecat dari Pegawai Negeri Sipil,” tandasnya.Q bed

Semua Staf Akan Jalani Tes Narkoba DPRD Surabaya, Bhirawa Tertangkapnya salah satu staf Sekretariat Dewan (Sekwan) DPRD Kota Surabaya, Nuri Subagyo oleh Polsek Genteng Surabaya karena membawa sabusabu membuat citra institusi di lembaga legislatif Surabaya tercoreng.

Bahkan, tidak menutup kemungkinan jaringan peredaran obat terlarang tersebut sudah terjadi di lingkungan DPRD Surabaya.

Untuk mengantisipasi hal itu, Sekwan DPRD Surabaya, M. Afghani Wardhana dalam waktu dekat akan melakukan tes medis untuk mengecek seluruh karyawan dan pegawai di DPRD Surabaya terkait penggunaan obat terlarang.

“Saya kira usul itu sangat masuk akal. Ini menjadi peringatan bagi kami institusi lembaga legislatif untuk mengantisipasi perdaran narkoba di internal kami. Dalam waktu dekat kita akan melakukan tes urin dan kelengkapan lainya kepada seluruh karyawan dan staf,” kata Afghani kepada pers ponselnya, Rabu, (13/8).

Sementara itu, terkait penangkapan salah satu Stafnya yaitu Nuri Subagyo, pihaknya mengaku sudah mendapat laporan surat penangkapan dari kepolisian.

Lebih lanjut Afghani mengaku akan menunggu proses hukum sesuai prosedur.

“Kalau memang sudah terbukti dalam pemeriksaan oleh pihak kepolisian, ya sangsinya bisa dipecat. Yang bersangkutan saat ini statusnya PNS golongan dua aktif sebagai petugas IT Tata Usaha (TU),” katanya.

Afghani juga menambahkan, pihaknya mengaku heran dengan penangkapan salah satu anak buahnya itu oleh kepolisian terkait kasus nerkoba. Padahal, menurutnya selama ini pribadi Nuri Subagyo dikenal sosok yang pendiam dan rajin bekerja.

“Saya juga tidak menyangka, padahal menurut saya dia orangnya pendiam.

Bahkan, penilaian saya dalam bekerja cukup bagus. Dia baru saja saya rolling di Q gat bagian IT Tata Usaha karena memiliki kemampuan itu,” katanya.Q

Selama Lebaran, Tingkat Vatalitas Kecelakaan Turun

RAGAM INFO

Angkutan Umum Semakin Aman

dna/bhirawa

Pelayanan KB suntik yang diberikan kepada PUS.

Pencapaian KB Suntik Capai 46 Persen Surabaya, Bhirawa Badan kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jatim terus memacu pencapaian penggunaan alat kontrasepsi (Alkon) suntik di Jatim sampai akhir 2014. Saat ini capaian penggunaan Alkon masih 46 persen.

Kepala Perwakilan BKKBN Jatim Ir. Dwi Listyawardani, M.Sc, Dip Com mengungkapkan, pencapian target KB suntik akan dicapai tidak lama lagi.

Banyak dari masyarakat khususnya Pasangan Usia Subur (PUS) di Jatim antusias dalam menggunakan KB suntik. ‘’Sampai saat ini penggunaan KB suntik pada PUS masih dominan karena penggunaannya tidak susah,’’ ujarnya.

Dijelaskannya, sampai saat ini ada beberapa daerah yang dominan dalam menggunakan KB suntik seperti Surabaya, Kota Pasuruan, Kota Kediri, Kabupaten Jombang. Sebaliknya ada beberapa kota yang sedikit peminatnya yaitu Kabupaten Ngawi, Kota Blitar, Kota Probolinggo. ‘’Jka dilihat beberapa daerah mempunyai pemintat yang tidak sama dalam penggunaan KB suntik, ada yang tinggi suntik dan ada yang tinggi MOW, MOP, IUD, Implant dan pil,’’ terangnya.

Dani melanjutkan, kedepan dengan sisa waktu yang tersedia BKKBN akan mempercepat pencapaian KKP dengan BKKBN Pusat. Jika dinilai dari hasil evaluasi tahun lalu KKP BKKBN Jatim dengan pusat menunjukkan hasil yang memuaskan yaitu KKPnya rata-rata di Q dna atas 100 persen.Q

trie diana/bhirawa

Mobil Pembersih Jalan

Petugas Dinas Pertamanan dan Kebersihan (DKP) Surabaya bidang penyapuan saat membersihkan jalan raya Pemuda Surabaya.Rencananya mobil tersebut berkeliling untuk membersihkan jalan-jalan diseluruh Surabaya,Rabu (13/8).

Pemeriksaan WNA di Kantor Imigrasi

Kemenkumham Jatim Cegah ISIS Lewat Satgas Pencegahan Kemenkumham, Bhirawa Penolakan kelompok radikal Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), dilakukan juga oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkum HAM) Jawa Timur. Melalui Kantor Imigrasi se Jatim, Kemenkumham bentuk satgas pencegahan ISIS terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang akan masuk ke Indonesia.

“Pada Senin (11/8) lalu, kami bentuk satgas pencegahan ISIS di seluruh kantor imigrasi di Jawa Timut,” terang Kepala Kantor Wilayah Kum HAM (Kakanwil) Jatim Indro Poerwoko, Rabu (13/8).

Menurut Indro, satgas pencegahan ISIS yang diketuai Kadivas Imigrasi Kemenkumham Jatim ini, bertugas untuk mengawasi WNA dari negara konflik yang masuk ke Indonesia. Tak

hanya itu, satgas juga bertugas untuk mengawasi Warga Negara Indonesia (WNI) yang hendak keluar menuju negara konflik di Syria.

Pencegahan masuknya kelompok ISIS di Jatim, dijelaskan Indro, nantinya langkah-langkahnya pencegahan dilakukan dengan pemeriksaan terhadap WNA maupun WNI yang hendak keluar masuk ke Indonesia. Nantinya calon imigran akan melewati Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang akan ditempatkan di Bandara Internasional Juanda Surabaya dan bandara lain di Jatim.

“Tugas Imigrasi di TPI adalah mencegah warga negara asing atau warga negara Indonesia yang masuk kesini habis bepergian dari negara yang sedang berperang. Begitupun

sebaliknya,” kata Indro.

Lanjut Indro, pemeriksaan ini juga dilakukan diseluruh pelabuhan yang ada di Jatim, yang akan dibuatkan TPI. Dan setiap TPI sendiri diisi oleh 8 staf Imigrasi dan 1 staf Rudenim yang bertugas melakukan cegah tangkal (cekal) orang atau kelompok yang dicurigai sebagai anggota atau relawan ISIS “Seluruh petugas yang ada ditempat pemeriksaan terdiri dari Sekertaris Kabid Inteldak, anggota kantor imigrasi se Jatim, dan satu petugas dari Rudenim (rumah detensi imigrasi),” urai Indro.

Indro menambahkan, pihak Imigrasi di bawahnya mempunyai tugas tersendiri untuk melakukan cekal agar ISIS Q bed tidak lagi menyebar di Jatim.Q

Dishub LLAJ Jatim, Bhirawa Penggunaan Angkutan Umum di Jawa timur relative semakin aman. Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Dishub dan LLAJ) Prov Jatim menyatakan hasil evaluasi persiapan angkutan lebaran 2014 ini tingkat kejadian maupun vatalitas dan kecelakaan angkutan umum mengalami penurunan jika dibandingkan dengan lebaran tahun lalu.

“Perlu dicatat bahwa penumpang umum yang meninggal akibat kecelakaan selama masa angkutan lebaran di Jatim tidak ada atau nihil. Artinya, tingkat keselamatan angkutan umum bus itu lebih terjamin,” ujar Kadishub dan LLAJ Jatim, Wahid Wahyudi, di Surabaya, Rabu (13/8).

Dia menjelaskan, menurunkan tingkat vatalitas itu dikarenakan beberapa hal di antaranya para awak kendaraan sudah mengutamakan keselamatan, pihak pengusaha sudah mempersiapkan armadanya laik jalan dan pengawasan secara ketat oleh petugas selama masa angkutan lebaran.

“Pemeriksaan secara rutin armada bus oleh para pengusaha menjadi prioritas utama sehingga menjadi salah satu faktor menurunkan tingkat kejadian vatalitas selama masa lebaran di Jatim,” paparnya.

Pengawasan secara ketat, katanya, pada lebaran itu sejumlah jajaran terkait, baik kepolisian, dishub, tim kesehatan, jasa raharja dan lainnya turun langsung ke lapangan sehingga pusat kemacetan tidak terjadi.

“Bisa dikatakan situasi arus mudik maupun balik pada masa angkutan lebaran ini lebih lancar dibandingkan hari biasa.

Itu semua karena dijaga oleh kepolisian dan lainnya,” katanya.

Meski terjadi penurunan pada tingkat vatalitas maupun kecelakaan, Wahid menuturkan, untuk jumlah kendaraan yang berlalulintas di jalan selama masa angkutan lebaran cenderung meningkat Terima 137 Pengaduan Selama masa angkutan lebaran, mulai H-7 hingga H+7, Dishub dan LLAJ Jatim menerima sekitar 137 pengaduan pelanggaran tariff bus.

Meski begitu, jumlah itu belum sepenuhnya dinyatakan akurat atau masih akan dilakukan klarifikasi dan pembuktian Q hms.iib dari pelapor atas pengaduannya.Q

Lokalisasi Digunakan Jadi Pasar Peredaran Narkoba

Polisi Ungkap Gudang Sabu di Dolly Tak hanya terkenal sebagai pusat lokalisasi terbesar di Asia Tenggara, kawasan Dolly dan Jarak juga dijadikan pasar peredaran narkotika jenis sabu. Unit III Satuan Reserse dan Narkoba (Sat Reskoba) Polrestabes Surabaya berhasil mengamankan sabu seberat 1,4 kg yang disimpan di gudang kawasan Dolly dan Jarak.

Dari pengamanan gudang Sabu tersebut didapati lima orang tersangka yakni, Beny Bachtiar Sanjaya (37) warga Jl Putat Jaya berperan sebagai bandar narkotika, Yudi Marstyo (41) warga Jl Abadi Tengah Balikpapan.

Dan tiga kurir, yakni Zendi Shahriar (25) warga Jl Gunungsari, Fajar (30) warga Jl Putat Jaya, Tony (25) warga Jl Jetis Kulon, yang kos di Jl Kupang Gunung Surabaya.

Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Setija Junianta mengatakan, pengungkapan peredaran narkotika di Surabaya oleh Unit III Sat-

reskoba merupakan hasil yang cukup bagus. Ini dibuktikan dengan total sabu yang diamankan total seberat 1,4 kg, yang disimpan disebuah gudang di kawasan lokalisasi Dolly dan Jarak.

“Atas informasi yang didapat dari masyarakat, bahwa ditempat itu sering dilakukan transaksi narkoba jenis sabu. Maka, petugas kami segera menindaklanjuti informasi tersebut dan mendapati salah satu gudang yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sabu,” terang Setija kepada wartawan, Rabu (13/8).

Mantan Kapolres Sidoarjo ini menjelaskan, kronologis penangkapan dimulai dari tersangka Yudi yang ditangkap di kamar hotel di kawasal Jl Kombes Pol M Duryat, Surabaya. Dari tangan Yudi, petugas mendapatkan 700 gram yang disimpan pada bungkus aluminium foil di dalam kardus susu merk Milo.

Tak hanya itu, petugas juga mendapati satu alat hisap dan satu unit handphone. “Yudi ini datang dari Balikpapan, untuk memesan sabu dari Beny. Untuk transaksinya, yang bersangkutyan menginap di hotel,” kata Setija.

Lanjutnya, dari Yudi petugas melakukan pengembangan, dan berhasil menangkap dua orang tersangka Zendi Shahriar dan Fajar di tempat parkir GIANT Jl Kedung Sari. Ke dua tersangka ini merupakan kurir

dari Beny. Dari tangan Zendi dan Fajar, petugas mengamankan dua bungkus plastik yang didalamnya berisi sabu seberat 520 gram. Serta dua unit handphone dan sepeda motor Supra X. Dari pemeriksaan terhadap dua tersangka ini, petugas pun langsung melakukan penggrebekan dirumah Benny di Putat Jaya Gang Lebar, dan mendapatkan lima bungkus plastik yang berisi 193,84 gram.

Serta dua buah pipet kaca, beserta timbangan elektrik dan satu buah handphone.

“Setelah Beny diamankan, petugas juga mengamankan Tony yang waktu itu bersama dengan Beny. Sementara satu orang yang berinisial B, masih menjadi DPO,” ujar Setija.

Sementara mengenai alur dari peredaran sabu tersebut, Kasat Reskoba AKBP Agus Yulianto menambah-

bed/bhirawa

Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Setija Junianta (kanan) didampingi Kasat Reskoba AKBP Agus Yulianto (kiri) saat memamerkan bb sabu 1,4 kg, Rabu (13/8). kan, barang-barang tersebut merupakan milik dari Beny yang tinggal di Putat Jaya.

Beny mendapatkan barang itu dari Y yang berada di Lembaga Pemasyarakatan

(Lapas) Nusakambangan, Kabupaten Cilacap.

Dijelaskannya, awal perkenalan dari Beny dan Y dikarenakan sebelumnya Beny pernah masuk penjara

dan baru keluar Februari 2014 lalu. “Beny ini merupakan residivis, dalam kasus narkoba. Dan baru keluar, pada Februari kemarin,” terangnya.Q bed

OPINI

4

Kesetiakawanan Tembus Kotak-kotak Parpol

Tajuk

Uji Materi UU MD3 UU MD3 (MPR, DPR, DPD dan DPRD) tahun 2014, baru saja disahkan oleh DPR-RI, usianya masih tergolong bagai “bayi merah.” Tetapi dipastikan akan mengalami “lampu merah,” berhenti dan diubah lagi. Beberapa parpol memastikan segera menggugat UU MD3 tahun 2014 pada ranah MK (Mahkamah Konstitusi). Konon disinyalir, UU baru itu akan menjadikan anggota parlemen “lebih sakti,” tak mudah ditangkap aparat penegak hukum.

Sebenarnya UU yang lama (Nomor 27 tahun 2009) tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD belum lama benar.

UU MD3 tahun 2009 dibuat oleh parlemen periode 20042009 di penghujung jabatan. Lalu disahkan oleh Presiden SBY pada tanggal 29 Agustus 2009. Pemenang pileg 2009 adalah Partai Demokrat, dan otomatis menduduki jabatan Ketua DPR. Otomatisasi itu diatur dalam UU MD3 Nomor 27 tahun 2009 pada pasal 82 ayat (2).

Secara tekstual pasal 82 ayat (2) menyatakan: “Ketua DPR ialah anggota DPR yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPR.” Sedang Wakil Ketua DPR sebanyak 4 orang juga dipilih berdasar peringkat perolehan kursi di DPR, diatur dalam ayat (3). Bunyinya, “Wakil Ketua DPR ialah anggota DPR yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, keempat, dan kelima.”

Kini, hal yang sama juga dilakukan namun dengan situasi perbeda. Sama-sama di penghujung periode (8 Juli 2014), DPR-RI periode 2009-2014 mengesahkan UU MD3 tahun 2014 (yang baru). Tetapi pemenang pileg-nya berbeda, sekarang kursi terbanyak di parlemen akan diperoleh PDIP. Ironisnya, PDIP tidak bisa otomatis menjadi Ketua DPR-RI. Penyebabnya, bunyi pasal otomatisasi sudah diubah menjadi tidak otomatis.

Itulah yang disebut-sebut sebagai akal-akalan untuk menghadang parpol pemenang pemilu agar tidak otomatis menjadi Ketua DPR. Sehingga PDIP (bersama mitra koalisinya, PKB dan Hanura) memilih walk-out. Tetapi rapat pengesahan UU MD3 tahun 2014 dinyatakan kuorum.

Maka Rancangan UU MD3 bisa disahkan, walau tanpa tiga fraksi (139 kursi). Diluar itu terdapat koalisi besar terdiri PD, Golkar, PKS, PAN, dan PPP meliputi 395 kursi.

Tetapi pada tataran rakyat, siapa menjadi pimpinan DPR-RI tidaklah penting benar. Karena pada zaman sekarang pimpinan DPR sekadar pusaran kinerja DPR, terbatas pada kursi tempat duduk paling depan forum rapat-rapat.

Pimpinan DPR-RI hanya memiliki kelebihan protokoler dan insentif, tanpa ekses politik apapun. Rakyat juga tidak ambil pusing dengan formasi koalisi di DPR. Diluar gedung, seluruh anggota DPR adalah warga negara biasa seperti yang lain.

Rakyat hanya menuntut jaminan keadilan. Dalam hal ini adalah asas equality before the law, yakni perlakuan yang sama di depan hukum. Tuntutan rakyat ini senafas dengan amanat UUD pasal UUD pasal 27 ayat (1) yang berbunyi: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Sedangkan dalam UU MD3 tahun 2014, dinyatakan, bahwa pemanggilan (apalagi penangkapan) anggota DPR untuk keperluan penyidikan harus dengan izin Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Boleh jadi, klausul ini berkaca pada banyaknya anggota DPR yang ditangkap oleh KPK. Itu menurunkan citra DPR bagai sekumpulan preman berlencana.

Izin Presiden, sebenarnya telah masuk dalam UU MD3 yang lama (Nomor 27 tahun 2009) pada pasal 220 ayat (1). Namun klausul ini tidak berlaku secara analogis ketika MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 12 tahun 2008. Maka andai diajukan judicial review terhadap UU MD3 tahun 2014, pastilah MK akan mengabulkan untuk mencopot “kesaktian” anggota parlemen. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Perlunya Aturan Kantor Transisi Pemerintahan CALON presiden dan calon wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla telah meresmikan kantor transisi pemerintahan di Jalan Situbondo No.10, Menteng, Jakarta Pusat. Senin pekan lalu, Jokowi---panggilan akrab Joko Widodo---meresmikan langsung kantor yang dipimpin mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Kabinet Gotong Royong, Rini Mariani Soemarno itu. Di kantor tersebut, Rini dibantu empat tokoh yang menjadi deputi, yakni Andi Widjajanto, Hasto Kristiyanto, Anies Baswedan dan Akbar Faizal.

Pendirian kantor transisi pemerintahan ini dimaksudkan Jokowi-JK untuk menyiapkan pegambilalihan kekuasaan negara dari pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. Ruang lingkup kerja tim transisi antara lain meliputi mempersiapkan hal strategis berkaitan dengan pembahasan APBN 2015, mempersiapkan konsep kelembagaan pemerintahan di bawah presiden, baik di kantor presiden maupun arsitektur kabinet.

Kantor transisi pemerintahan memang perlu untuk mengkomunikasikan keberlangsungan estafet kekuasaan di saat kondisi normal. Namun, ketika masih ada gugatan dari salah satu pihak peserta pemilu secara etika politik keberadaan kantor transisi pemerintahan bisa dinilai kurang tepat.

Sejumlah tokoh politik dan akademisi juga mengkritisi keberadaan kantor transisi pemerintahan Jokowi-JK ini di tengah gugatan Prabowo-Hatta.

Ketua DPP Golkar Hajriyanto Y Thohari mengatakan pembentukan kantor transisi Jokowi-JK kurang etis karena belum ada keputusan final mengenal hasil Pilpres 2014. Tanpa mengurangi rasa hormat kita terhadap Jokowi-JK yang telah ditetapkan KPU sebagai pemenang pilpres 2014, rasanya kita perlu mendengar saran Hajriyanto Thohari dan Lelly Aryani tersebut. Agar tidak menjadi polemik dikemudian baru, kita perlu meminta DPR dan pemerintah periode 2014-2019 membuat aturan mengenai pembentukan kantor transisi.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Kamis Kliwon 14 AGUSTUS 2014

Menggelorakan Cinta Kebangsaan Pernah mendengar cerita Menteri Keuangan tak punya uang maupun tabungan? Dan memilih mempertahankan hidup miskin (tidak memakai pengaruhnya untuk mempeorleh uang)? Menteri Keuangan dalam pemerintahan Kabinet Sjahrir ke-3, Mr. Sjafruddin Prawiranegara, tabah menjalani kemiskinan. Pada tahun 1946, memperoleh karunia kelahiran anak ketiga (diberi nama Chalid, seperti nama Panglima perang Islam periode awal). Namun nyaris tak dapat dipercaya, Pak Sjafruddin tak mampu membeli kain gurita dan popok bayinya.

T

ak kenal takut, tak kenal khawatir, walau harus melawan rezim paling represif sekalipun. Keinginan berontak selalu menggelora ketika melihat masyarakat sengsara karena perbuatan rezim pemerintah. Tapi itulah yang dirasakan setiap pahlawan. Sultan Agung, Pangeran Diponegoro, Tengku Umar, Cut Nyak Din, Thomas Matulessi, seluruhnya tak sabar untuk memberontak.

Melawan ketidak-adilan rezim dengan segala senjata, termasuk melalui tulisan dan ceramahceramah.

Sedih melihat masyarakat bersedih. Turut berpuasa panjang pada masa paceklik. Seluruh pahlawan mengharamkan keuntungan pribadi (dan keluarganya).

Hingga saat ini, gelar pahlawan nasional telah diberikan kepada 147 putra terbaik negara, dari berbagai suku bangsa. Hal ini dimungkinkan, karena Indonesia (dahulu) terdiri dari puluhan kerajaan besar yang hampir kesemuanya melawan kekejaman kolonialisme-imperialisme melalui berbagai peperangan. Berbeda dengan Amerika Serikat yang hanya memiliki kurang dari 50 orang pahlawan nasional.

Kesetiakawanan sosial, sesungguhnya telah dijadikan motif persaudaraan sejak abad ke-10.

Banyak raja-raja di kawasan Nusantara (Indonesia) bertukar silsilah keturunan. Raja Jawa mengirim putranya untuk menikah dengan keluarga raja di Sumatera. Begitu pula saudagar Banjar dan Bugis menyunting putri dari berbagai daerah. Pada abad ke-19, sejarah mencatat, bahwa kerajaan Ternate dan Tidore (di Maluku), serta kerajaan Minang (di Sumatera Barat) menyokong perjuangan Pangeran Diponegoro di Jawa.

Sebelumnya, pada abad ke-16, Panglima gabungan dua negeri yang dipersatukan (Demak dan banten) telah mengangkat Fatahilah, berasal dari Pasai (Aceh).

Fatahilah dipilih untuk menggantikan mertuanya, Patih Unus,

G

erakan Pramuka Indonesia saat ini tepat berusia 53 tahun. Sebuah gerakan yang tak lagi muda, sudah matang dan (semestinya) mapan, alias berkembang. Refleksi sederhana penulis, dulu semasa SD/MI kita akrab dengan gerakan kepanduan ini. Berbagai macam aksi dan kegiatan begitu ramai dan marak digelar. Persami (perkemahan Sabtu malam Minggu), pelajaran bagaimana cara-cara hidup di alam sekitar, tali temali, sandi/ morse, dan lain sebagainya.

Namun, rasanya kini kegiatan itu tak semeriah dulu. Apakah, organisasi kepanduan ini semakin dilupakan? Mari kita ujicobakan untuk menyapa anak-anak, pelajar dan mahasiswa mengenai, apa itu pramuka, bagaimana mereka memandang organisasi kepanduan ini? Beragam ekspresi pasti akan muncul, bahkan bisa jadi ekspresi diam dan bingung terlihat pada diri mereka. Dan, lebih miris lagi, anakanak muda saat ini justru memandang gerakan pramuka dengan sebelah mata. Mereka melihat pramuka sebagai organisasi “jadul” yang tak lagi cocok untuk perkembangan zaman yang semakin canggih dengan teknologi. Komputer tablet, iphone, dan ragamnya kini justru akrab dengan anak-anak.

Sandi morse yang dulu kita pelajari seolah makin tertelan oleh budaya SMS (short message service) dan blackberry massanger (BBM) serta telepon pintar lainnya. Tak tampak lagi kegiatan yang gerakan massif kepanduan ini. Perayaan hari Pramuka yang diperingati setiap 14 Agustus pun sekarang hanya sebatas sere-

rakyat Targetnya, rakyat.” semakin banyak rakyat bisa membaca dan menulis, dengan huruf apapun (Arab maupun Hanacaraka GeraHanacaraka). kan kesetiakawanan “ “rakyat mendidik rakyat memperrakyat” oleh respons sangat luas.

Oleh : Hasilnya, pada H. Hery Prasetyo dekade 1920-an (ketika politik etis muyang gugur saat memlai dibuka), seluruh bantu kerajaan Banjar organisasi sosial pasti memiliki mengusir penjajah Portugis. Artisekolah ataupun madrasah, fornya, segala ancaman (penjajahan) mal maupun non-formal. Bahdilawan bersama-sama secara kan apabila suatu perkumpulan gotong-royong. Walau dengan (organisasi) tidak memiliki aksi taruhan nyawa sekalipun! pendidikan, pasti akan dikucilKesetiakawanan sebangsa kan, dianggap kelompok rentesetanah air, terbukti menjadi nir, atau kelompok kaum kafir. modal utama berdiri negara Suksesnya pergerakan Boedi bangsa Indonesia. Ingat, pesawat Oetomo, diadopsi dalam alenia pertama yang dimiliki Angkatan ke-4 muqadimah UUD 1945, Udara RI, adalah sumbangan dari yang sangat sakral dan tak boleh masyarakat Aceh. Dan pada saat diamandemen. proklamasi, seluruh perwakilan Secara tekstual, alenia ke-4 kerajaan di Nusantara, dengan muqadimah UUD 1945, mengasurat resmi menyatakan melebur manatkan: “…membentuk suatu diri dalam Negara Kesatuan RI pemerintah negara Indonesia yang (NKRI). Delegasi berbagai daerah melindungi segenap bangsa Indodiwakilkan kepada pemuda yang nesia dan seluruh tumpah darah tengah belajar di Jawa (Jakarta, Indonesia dan untuk memajukan Bandung, Yogya dan Surabaya). kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa…”

Wajib Cinta Negara Kesejahteraan dan mencerdasSejak 200 tahun sebelum kekan, menjadi kata kunci untuk merdekaan, rasa nasionalisme didirikannya pemerintah negara, telah berkobar, secara terangyang dicita-citakan selama beraterang an, maupun sembunyibad-abad. Ingat misalnya, jargon sembunyi (digelorakan di surautata-tentrem kertaraharja. surau, sekaligus ditransformasikan sebagai kurikulum di berKesetiakawanan Sosial bagai pengajian). Belum ada Selama 69 tahun pembentukan sekolah, kecuali sekolah Belanda NKRI, pelanjutan cita-cita untuk yang (pasti) meng-haramkan kesejahteraan dan upaya mencernasionalisme ke-Indonesia-an. daskan bangsa sudah ba nyak Sehingga transformasi nilai-nilai dilakukan. Namun terasa tak nasionalisme dilakukan melalui cukup optimal, jika dihubungkan kesetiakawanan sosial, serta dengan kekayaan sumberdaya pengajaran komunitas sosial. alam Indonesia (yang gemah“Sekolah” yang ada hanya ripah loh jinawi). Andai kekaberupa pengajaran di surau, yaan yang melimpah itu bisa masjid, atau di rumah tokoh digunakan secara benar, maka masyarakat yang sudah menukesejahteraan rakyat bukan anaikan haji (pak haji). Saat itu “mimpi disiang bolong.” Namun seluruh rakyat yang belajar huruf yang terjadi malah sebaliknya, Arab pegon, wajib hafal sebuah beberapa aset negara dijual. hadits shahih: bahwa “mencinBeberapa elit politik dan totai negeri adalah sebagian dari koh masyarakat seolah beradu bukti keimanan.” Dan, bukankah cepat kaya. Sehingga terasa ada perang Tengku Umar (bersama yang hilang dalam sistem sosial. istrinya, Cut Nyak Din), baru Yakni kesetiakawanan sosial saja usai (1906) wujud dari cinta (gotong-royong) dan keteladanan negara? para pemimpin. Selama 69 taWalau rezim sangat membatahun dilewati, seharusnya ada si pendidikan kaum pribumi, kecperbedaan manajemen antara uali anak pejabat tinggi di daerah. pemerintah dahulu (penjajah) Tetapi upaya yang dilakukan adadengan sekarang. Jika rezim lah misi kesetiakawanan sosial, dahulu mengeruk kekayaan dengan metode “rakyat mendidik

negara, maka penguasa sekarang seharusnya memakmurkan.

Dulu rezim penjajah melarang pribumi sekolah, rezim sekarang seharusnya mewajibkan sekolah tanpa bayar.

Jika dahulu rakyat dibiarkan menderita sampai mati karena kerja rodi, pemerintah sekarang seharusnya membebaskan biaya kesehatan gratis. Syukur, selama satu dekade terakhir, kesejahteraan rakyat sudah meningkat.

Walau tingkat kesejahteraan (dan tingkat kemiskinan) pastilah berkembang naik. Standar kemiskinan tidak sama dengan standar 10 tahun lalu.

Pada era demokrasi mengedepan saat ini, kesetiakawanan terasa makin terkotak-kotak berdasar keparpol-an. Untuk membantu korban bencana pun dikibarkan bendera parpol. Bahkan suatu parpol dikenal sering muncul di berbagai media masa hanya pada saat terjadi bencana. Padahal bantuannya hanya sedikit saja. Itupun dikumpulkan dari derma masyarakat luas, tetapi bendera parpol berderet di sepanjang jalan.

Kebiasaan buruk lainnya adalah advokasi berbagai masalah sosial. Problem ketenaga-kerjaan, pendidikan dan kesehatan dijadikan “ladang” untuk mencari keuntungan kelompok. Terdapat banyak calo yang seolah-olah melakukan pembelaan sosial. Kedok pendampingan masyarakat, tak jarang, hanya memperkaya pihak pendamping dengan memungut commitment fee. Seperti olok-olok berbahasa Jawa: rame ing pamrih sepi ing gawe. Karena itu masyarakat tetap dalam keadaan nelangsa.

Itulah yang menyebabkan kesetiakawanan sosial terasa “kering” tanpa hasil. Banyak program karitatif pemerintah menjadi tidak tepat sasaran. Lebih lagi jika Kepala Daerah-nya berbeda altar politik dengan pemerintahan diatasnya.

Maka saat ini lebih dibutuhkan pencerahan kesetiakawanan sosial yang menembus sekat ke-parpolan. Seperti para founding fathers telah berjuang keras menegakkan nasionalisme melalui kesetiakawanan sosial.

Ajaran agama telah memiliki paradigma yang bersifat wajib.

Yakni dinyatakan, hubbul wathan minal iman (bela negara sebagai bukti keimanan). Tidak mungkin bersedia bela negara tanpa didahului kesetiakawanan sosial yang kuat. Seperti jargon berbahasa Jawa sepi ing pamrih rame ing gawe!

Anggota DPRD Jawa Timur.

Pramuka Makin Terlupakan monial belaka, miskin (Pedomen Penghayamakna dan esensi pentan dan Pengamalan gembangan. Pramuka Pancasila). seolah semakin sepi peminat. Zaman semakin Membangun menampilkan budaya Akhlak modern yang cenderJika kita mencerung individualistik dan mati tujuan gerakapitalistik. kan kepanduan ini Jika kita menoleh sungguh mulia. Pasal ke belakang, pramuka 4 Undang-Undang Oleh : di masa Orde Baru Nomor 12 Tahun Ani Sri Rahayu mendapatkan perha2010 tentang Geratian cukup besar dari kan Pramuka menpemerintah dan mayebutkan, Gerakan syarakat. Pada masa itu, Pramuka Pramuka bertujuan untuk memcukup diminati oleh kelompok bentuk setiap Pramuka agar memuda. Apalagi jika sudah berkaimiliki kepribadian yang beriman, tan dengan aktivitas dan kegiatbertakwa, berakhlak mulia, berjiwa an pramuka seperti Jambore, patriotik, taat hukum, disiplin, perkemahan dan semacamnya. menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Media massa betul-betul mengabangsa, dan memiliki kecakapan wal Pramuka, sehingga terlihat hidup sebagai kader bangsa dalam kualitas dan kuantitas Gerakan menjaga dan membangun Negara Pramuka saat itu. Bagaimana Kesatuan Republik Indonesia, masa kini? Perbedaan amat temengamalkan pancasila, serta merasa bila dibandingkan dengan lestarikan lingkungan hidup. keberadaan Pramuka di masa Dari tujuan tersebut, penulis kini. Gumilar R Somantri (2010, melihat ada tiga pesan penting dalam Setiawan), seorang dosen yang terkandung di dalamnya.

Universitas Indonesia mengataPertama, religiusitas; kedua, jiwa kan, Pramuka sekarang berubah, sosial; dan ketiga, nasionalisme kehilangan pamornya. (patriotik). Tiga pesan itulah yang Kini Pramuka hanya dimaknai dirangkai dalam visi atau tujuan secara prosedural, sebatas seragam gerakan kepanduan atau Pracoklat. Orde baru saat itu menammuka untuk membangun akhlak pilkan diri sebagai aktor yang cumanusia yang baik. kup sukses menancapkan ideologi Pendidikan akhlak ini jelas pengerakan kepanduan sebagai salah ting bagi pembangunan manusia satu pendukung nasionalisme. A Indonesia seutuhnya; berintegritas, Ferry T Indratno dkk (2007) dalam bermoral, berakhlakul karimah, bukunya menyebutkan pembelajajujur, dan adil. Mengutip Imam ran ideologi nasionalisme (saat itu) Al-Ghazali dalam kitab Ihya ‘aldiimplementasikan dalam kegiatan Ulumuddin menyatakan, khuluk kurikuler seperti Pramuka, Wa(akhlak) ialah hasrat atau sifat wasan Widyatamandala, dan P4 yang tertanam dalam jiwa yang dari

padanya lahir perbuatan-perbuatan yang mudah dan gampang tanpa memerlukan pertimbangan dan pemikiran. Maka jika hasrat itu melahirkan perbuatan-perbuatan yang dipuji menurut akal dan syara’, maka itu dinamakan akhlak yang bagus dan jika melahirkan akhlak darinya perbuatan-perbuatan yang jelek, maka hasrat yang keluar dinamakan akhlak yang jelek.

Ketika kita kembalikan pada kondisi riil Gerakan Pramuka di Indonesia, maka terbentang nyata bagaimana salah satu unsur pembangun akhlak berupa gerakan kepanduan ini semakin terpinggirkan, ditinggalkan. Padahal, gerakan kepanduan ini masih sangat dibutuhkan bangsa ini yang tengah mengalami sakit akibat tergerusnya moralitas, akhlak, dan budaya korup serta anarkisme.

Penulis meyakini jika nilai-nilai luhur dan ajaran yang terkandung dalam Gerakan Pramuka benarbenar dilaksanakan, maka kita akan mendapati tumbuhnya sebuah pohon akhlak yang diidamkan sebagaimana definisi Al-Ghazali di atas.

Akhirnya, melalui refleksi peringatan hari Pramuka yang ke-53 dan sekaligus memperingati Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-69 kali ini, kita berharap jiwa-jiwa nasionalisme, patriotisme anakanak bangsa terpanggil untuk memperbaiki visi dan semangat gerakan kepanduan yang semakin lama terlupakan. Di sinilah pentingnya melakukan revitalisasi Gerakan Pramuka agar organisasi ini semakin nyata dan tidak dilupakan.

Pengajar Civic Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Kamis Kliwon 14 AGUSTUS 2014

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

KELANA

PNS Narkoba Diberi Bantuan Hukum Korpri Sidoarjo, Bhirawa Korpri Sidoarjo siap memberikan bantuan hukum kepada PNS yang menjadi anggotanya. Baik sebagai pribadi maupun karena jabatannya. Seorang PNS Sidoarjo yang terlibat kasus Narkoba telah divonis 4 tahun, setelah diberi bantuan hukum, vonisnya turun menjadi 15 bulan.

Menurut Ketua Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Korpri Sidoarjo Bidang Konsultasi dan Banali/bhirawa tuan Hukum Aris Saputro SH Non Litigasi, Aris Saputro SH, pihaknya membantu meringankan vonis PNS ini dengan memberikan pendapat hukum pada sejumlah instansi hukum yang terkait. ‘’Kalau tentang status kepegawaian PNS yang bersangkutan, saat ini masih dalam proses pertimbangan kepegawaiannya,’’ terang Aris, Rabu (13/8) kemarin.

Selain itu, lanjut Aris, pihaknya juga telah memberikan bantuan hukum terhadap PNS perempuan yang sempat mengalami kesulitan proses cerai dengan suaminya yang anggota TNI AL. Awalnya proses perceraian ini sulit dikabulkan suaminya. Malah suami PNS yang bersangkutan minta pembagian harta gono-goni. Namun setelah proses bantuan hukum berhasil, selain proses perceraian berhasil dikabulkan suami, PNS yang bersangkutan juga dapat pembagian harta gono-gono plus dapat biaya pendidikan anak-anaknya sebesar Rp50 juta. ‘’Bantuan hukum ini berhasil tak lepas dari komunikasi LKBH dengan suami PNS yang bersangkutan dan atasan dari suami PNS yang bersangkutan,’’ papar mantan Kasubag di Bagian Hukum Setda Sidoarjo itu.

Karena bantuan hukum yang bisa diberikan Korpri Sidoarjo ini, maka Aris mengingatkan PNS Sidoarjo jangan sampai ada PNS yang tak tahu. Apalagi sampai bertanya bantuan hukum yang diberikan itu apa bayar ? ‘’Tentu saja tak bayar alias gratis,’’ tegas Aris.Q ali

Seluruh Puskesmas Dijadikan Rawat Inap Kab Mojokerto, Bhirawa Bupati Mojokerto memastikan seluruh Puskesmas se Kab Mojokerto dilengkapi dengan fasilitas rawat inap. Kebijakan ini untuk peningkatan program pembangunan Kesehatan. Seluruh Puskesmas juga akan dinaikkan menjadi RS Rawat Inap Setara RS Tipe B. Tidak hanya perbaikan gedungnya saja tapi Juga akan dilengkapi peralatan medis yang canggih dan ditunjang tenaga dokter yang professional. ‘’Dengan adanya peningkatan Puskesmas menjadi RSt rawat inap di tiap kecamatan maka diharapkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat pedesaan lebih lebih baik,’’ terang Bupati MKP ketika halalbihalal di UPT Dinas Pendidikan Kec Pacet, Rabu (13/8) kemarin..

Dalam halalbihalal itu, Bupati juga memamerkan tiga tahun progam pembangunan Pemkab Mojokerto yang difokuskan pada pembangunan Infrastruktur terutama perbaikan jalan. ‘’Untuk dua tahun kedepan ini kita akan fokuskan untuk pembangunan Pendidikan dan Kesehatan,’’ tambah Bupati MKP. Dalam acara halalbihalal itu juga dihadiri Muspika Kec Pacet, semua guru mulai dari RA/TK , SD, SMP/MTs, SMA dan SMK. Sementara untuk Dinas Pendidikan Bupati MKP berharap, agar memperhatikan dunia pendidikan terutama kesejahteraan guru sehingga pendidikan di Kab Mojokerto lebih maju dan lebih baik. ‘’Semoga semua program yang direncanakan dan telah dilaksanakan Pemkab Mojokerto berhasil dan mendapat Ridho dari Alloh dan hasilnya dapat dirasakan masyarakat terutama untuk peningkatan perekonomian dan kesejahteraan,’’ urai MKP.Q kar

5

Pemkab Terapkan Pembatasan Tonase Sidoarjo, Bhirawa Hasil sementara rapat koordinasi terkait antisipasi efek pembatasan tonase, truk-truk besar yang akan lewat di jalan Tol Kab Sidoarjo harus mengikuti Surabaya dan Mojokerto, yakni ikut menerapkan sistem pembatasan secara tegas.

Dipastikan efek kerusakan jalan kabupaten akan dirasakan warga masyarakat Sidoarjo

achmad suprayogi/bhirawa

Ka Kwarcab Pramuka MG Hadi Sutjipto yang juga Wakil Bupati memberikan arahan kepada para kotingen.

Bupati Lepas Kontingen ke Jamda 2014 Sidoarjo, Bhirawa Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kab Sidoarjo telah mengirimkan tiga regu putra dan tiga regu putri untuk mengikuti Jambore Daerah (Jamda) 2014 Pramuka Provinsi Jatim 2014 di Kab Blitar.

Proses pemberangkatannya dilakukan langsung Bupati Sidoarjo Saiful Ilah SH MHum bersama Ka Kwarcab serta para Pembina Pramuka, Rabu (13/8) kemarin di Pendopo Kab Sidoarjo.

Menurut Kepala Kwarcab Gerakan Pramuka Sidoarjo, MG Hadi Sutjipto SH MM, kalau dalam pengiriman kontingin kali ini Sidoarjo mendapat perlakuan yang spesialis dari pihak panitia. Pasal-

nya, kontingin kabupaten/kota di Jatim hanya dibatasi untuk mengirimkan dua regu saja.

Namun khusus untuk Kwarcab Pramuka Sidoarjo diperbolehkan untuk mengirimkan tiga regu. ‘’Jadi tiga regu putra dan tiga regu putri. Ini jelas sangat membanggakan bagi Sidoarjo,’’ katanya.

Setelah mengikuti Jamda 2014 ini, diharapkan para kontingen Pramuka Sidoarjo diharapkan akan lebih baik lagi, karena di sana akan dijadikan arena pengembangan spiritual, arena pengembangan sosial, arena pengembangan intelektual, arena pengembangan fisik dan arena pengembangan karakter. ‘’Jadi tujuan utamanya un-

tuk meningkatkan kemandirian, kepemimpinan, keterampilan, persatuan dan kesatuan serta mengembangkan karakter Pramuka Peng galang agar memiliki komitmen terhadap penghayatan dan pengamalan kode kehormatan Pramuka, yakni Tri Satya dan Dasa Darma,’’ kata Hadi.

Pelaksanaan Jamda 2014 oleh Gerakan Pramuka Provinsi Jatim mulai 13 Agustus hingga 19 Agustus 2014 di Main Camp Bumi Perkemahan Serut/Bendungan Serut, Desa Darungan, Kec Kademangan, Blitar. Juga di Sub Camp Kel Kedungbunder, Kec Sutojayan, Blitar dengan tema ‘Cintai Alam Sejahtera Negeriku’.Q ach

Surabaya Keberatan Bagi Hasil Terminal Purabaya Sidoarjo, Bhirawa Pemkot Surabaya menganggap bagi hasil penerimaan dari kerja sama pengelolahan Terminal Purabaya di Bungurasih, Waru, yang diberikan pada Kab Sidoarjo selama ini terlalu tinggi, yakni 30%. Sehingga mereka menggagas rencana untuk membuat adendum kerja sama pengelolahan Terminal Purabaya.

Asisten Tata Pemerintahan Kab Sidoarjo, Drs Asrofi MM menyampaikan, Tim Pemkot Surabaya telah datang ke Sidoarjo, Senin (11/8) kemarin.

Mereka terdiri dari Asisten 2 Pemkot Surabaya, Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Dishub Surabaya, Bagian Kerja Sama dan DPPKA Surabaya. Dari Sidoarjo diwakili Asisten Tata Pemerintahan, Asrofi, Wakil Komisi A DPRD, Bagian Kerja Sama, DPPKA, Inspektorat, Bagian Hukum dan Dishub. ‘’Salah satu yang jadi fokus dalam adendum ini diantaranya tentang pembagian pendapatan antara Surabaya dan Sidoarjo,’’ terang Asrofi, Rabu (13/8) kemarin.

Asrofi

ali/bhirawa

Pihak Surabaya merasa keberatan dengan bagi hasil yang diterima Sidoarjo sebesar 30% dari pendapatan kotor pengelolahan Terminal Purabaya, dikarenakan mereka merasa karena kini biaya operasional di terminal Purabaya yang tinggi, apalagi saat ini tak adanya retribusi peron.

Dari pihak Sidoarjo, menurut Asrofi, sebenarnya pihak DPRD telah memberikan persetujuan penurunan bagi hasil yang diterima Sidoarjo menjadi sebesar 20%.

Namun meski demikian, dari Pemkot Surabaya sedang memper-

timbangkannya, mau apa tidak.

Disampaikan Asrofi, meruntut sejarah Kab Sidoarjo dapat jatah bagi hasil 30% dari penerimaan kotor terminal Purabaya ini sejak naskah perjanjian kerja sama yang saat itu dilakukan antara Wali Kota Surabaya, Muhaji Wijaya dengan Bupati Sidoarjo, Suwandi, pada 2 September 1982.

Adanya Terminal Purabaya yang luasnya sekitar 12 Ha itu, kata Asrofi, karena kebijakan Gubernur Jatim saat itu dalam rangka menciptakan konsep Gerbang Kertosusilo. Sehingga bisa mengalihkan kegiatan angkutan massal tak sampai masuk ke Terminal Joyoboyo yang ada dalam Kota Surabaya.

Maka dipilihlah Bungurasih di Kec Waru, Sidoarjo, sebagai tempat terminal Purabaya. ‘’Ini konsep perhubungan di Jatim, apabila sampai masuk dalam Kota Surabaya, maka lalu lintas dalam Kota Surabaya sebagai pusat pemerintahan di Jatim akan jadi semrawut,’’ jelas Asrofi.Q ali

Gerindra dan PDIP Tak Miliki Resistensi Sidoarjo, Bhirawa Machmud bakal menjadi kuda hitam yang akan mewakili PAN dalam posisi pimpinan DPRD, namanya melambung setelah dua kandidat utama Khuliam Junaedi dan Emir Firdaus samasama memiliki entri point pen-

dukung yang sama kuatnya.

Apabila tak ada titik temu antara Khulaim yang wakil ketua DPRD dan Emir Firdaus yang ketua fraksi DPRD Sidoarjo, kini kemungkinan jalan tengahnya memilih Machmud. Sama seperti PKB, PAN juga mengusulkan tiga nama untuk dipilih satu menjadi wakil ketua DPRD sesuai kapasitas yang dimiliki PAN. Sedangkan jabatan Ketua DPRD menjadi milik PKB. PAN mengusulkan Khulaim, Emir

dan Machmud untuk menjadi wakil ketua DPRD 2014-2019.

PAN sudah menetapkan tiga nama untuk diusulkan menjadi pengisi jatah kursi pimpinan dewan Sidoarjo. Ketiga nama yang diusulkan itu merupakan incumbent yang kini masih menjadi anggota dewan. Ketiga nama ini ditetapkan setelah pimpinan DPD PAN Sidoarjo melakukan konsolidasi internal dengan seluruh anggota legislatif terpilih PAN hasil Pemilu 2014 yang sudah ditetapkan KPU.Q hds

Hal itu diputuskan setelah mendengarkan beberapa pendapat dan masukan dari pihak PU Bina Marga dan Dinas Perhubungan Provinsi Jatim, PT Jasa Marga.

Rapat koordinasi, Rabu (13/8) kemarin digelar di Pendopo Kabupaten dipimpin Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah SH MHum bersama Wakilnya MG Hadi Sutjipto SH MM, serta Sekdakab, Vino Rudi Muntiawan.

Ikut mendampingi petinggi Pemkab Sidoarjo tentu saja Kadin PU Bina Marga, Ir Sigit Setyawan MT bersama jajajarannya, Ka Dishub Joko Santoso, Kabag Perizinan Achmad Zaini, Ka PU Cipta Karya Ir Agoes Boedi S MT juga terlihat dari dari Apindo, SIER serta dari APTR dan MTI. Wakil Bupati MG Hadi Sutjipto menegas, kalau penerapan pembatasan itu harus dilakukan dengan tegas.

Sebaiknya dipasang rambu-rambu, juga harus dipasang portal jalan. Bila ada kendaraan bermuatan besar, lebih dari 6 ton, maka kelebihannya harus diturunkan disitu. ‘’Jangan hanya ditilang, nanti kalau ditilang tetap akan dilakukan hal sama oleh pihak pengusahanya,’’ katanya.

Hal senada juga ditegaskan Sekdakab, Vino Rudi Muntiawan, jadi jangan hanya ditilang, didenda. Tetapi kelebihan muatannya juga harus diturunkan segera. Setelah itu mereka bisa melanjutkan tujuannya. Kalau hanya menerapkan tilang dan denda, tentu para pengusaha yang menggunakan jalan dengan tonase besar tak akan jera. ‘’Mereka akan menghitung biayanya, yang diakumulasi dengan barang dan biaya transportnya. Tetapi kalau kelebihan muatannya juga diturunkan di tempat, mereka pasti akan jera,’’ tegas Vino Rudi Muntiawan.

Sementara itu Bupati Saiful Ilah yang didampingi Kadin PU Bina Marga Sigit Setyawan mengatakan, keputusan ini belum dilaksanakan sekarang. Kini hanya melakukan antisipasi bila nanti pihak Jasa Marga benarbenar sudah menerapkan larangan itu. ‘’Posisi aturan itu masih dibahas ditingkat kementerian. Jadi kami juga harus siap-siap antisipasi,’’ katanya.Q ach

achmad suprayogi/bhirawa

Kadis PU Bina Marga Sigit Setyawan ketika memaparkan efek jalan rusak akibat tonase kepada Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo.

Panitia Lelang Diduga Mainkan Proyek Dinas PU Rp 2,5 M Kota Mojokerto, Bhirawa Kinerja panitia lelang Pemkot Mojokerto mendapat sorotan negatif. Proyek gedung Dinas PU Kota Mojokerto senilai Rp2,5 miliar diduga dimainkan panitia lelang. Kecurigaan mengemuka menyusul penentuan pemenang lelang yang dimenangkan rekanan dengan penawaran tertinggi, hingga 99% dari nilai HPS (Harga Perhitungan Sendiri) paket. ‘’Dari pagu proyek rehab berat gedung Kantor Dinas PU Kota Mojokerto dengan pagu Rp2,5 miliar dan HPS paket senilai Rp2, 397 miliar, ULP (Unit Lelang Pengadaan) menetapkan CV CSI yang menyodorkan harga penawaran Rp2,33 7 dan terkoreksi Rp2,366 miliar atau 99% dari HPS paket,’’ kata sumber yang enggan namanya dikorankan, Rabu (13/8) kemarin.

Dinilai, pemilihan pemenang dengan penawaran tertinggi sarat permainan di pintu ULP. ‘’Sejumlah peserta lelang menaruh harga penawaran dibawah CV CSI dan tidak terkoreksi. Tapi menjadi janggal karena yang dimenangkan harga penawarannya terkoreksi. Sepertinya paket lelang ini sudah ‘diatur’,’’ duga dia.

Sejauh yang ia ketahui, baru kali ini Pemkot Mojokerto memenangkan peserta lelang yang menawarkan harga hingga 99% dari HPS paket.

Meski tak ada sanggahan, bukan berarti kondisi ini bisa dibiarkan. Harus ada ketegasan dan koreksi dari wali kota.

Sementara itu, dua anggota ULP Pokja konstruksi yang menangani e-lelang pemilihan langsung. Proyek Kantor Dinas PU Kota Mojokerto, Endah Supriyani ST dan Amanullah Widi Prawiro Buwono SH menampik tegas tengara patgulipat. ‘’Kita bekerja berdasarkan aturan dan mekanisme lelang pengadaan barang. Semua tahapan evaluasi, mulai evaluasi dokumen administrasi hingga penawaran dan penetapan kita lakukan sesuai ramburambu lelang. Jadi tak ada yang menyimpang,’’ elak Endah diamini Amanullah Widi.

Menurutnya, sejumlah peserta yang menaruh penawaran lebih rendah dari CV CSI gugur di evaluasi administrasi. Keduanya pun meyakini semua yang dikerjakan tak menabrak aturan. ‘’Kalau yang mencoba intervensi ada saja, tapi tak kami gubris. Dan yang pasti tidak ada celah untuk memainkan proyek lelang LPSE yang sudah terkoneksi dengan LKPP,’’ elaknya.Q kar

DPRD Tetapkan PAPBD 2014

Belanja Rp 234 M, Pendapatan Naik Rp 83 M Kab Mojokerto, Bhirawa DPRD Kab Mojokerto akhirnya mengesahkan PAPBD 2014. Beberapa perubahan signifikan terjadi, diantaranya anggaran belanja melonjak Rp234 miliar. Sementara, pendapatan juga tak luput ditingkatkan hingga Rp83 miliar.

Kenaikan anggaran belanja dan pendapatan itu tertuang dalam Raperda PAPBD 2014 yang telah disepakati melalui sidang paripurna. Dalam pengamatan pembahasan lalu, tak banyak terjadi perubahan dari usulan perubahan APBD itu hingga disetujui kalangan legis-

latif. Rupanya, usulan eksekutif tak banyak diutakatik. ‘’Sudah disetujui.

APBD-P kita tidak banyak dicoret (legislatif),’’ ungkap Heri Suwito Sekdakab melalui Kabag Humas dan Protokoler, Alfiah Ernawati, kemarin.

Usulan perubahan pendapatan dari semula Rp83.

296.696.384 ternyata tak diubah sama sekali. Itu juga terjadi pada perubahan anggaran belanja yang dinaikkan hingga Rp234.579.693.814. Pemkab rupanya tetap berorientasi menyelesaikan sejumlah program pembangunan hingga akhir tahun ini. Namun, sekaligus tetap mengeruk pundi-pundi pen-

dapatan melalui beberapa sektor.

Pendapatan ditargetkan naik hingga sisa masa tahun anggaran pada bulan Desember mendatang. Rasio kenaikannya hingga Rp20 miliar lebih. Dari target pendapatan Rp302 miliar lebih, pada P-APBD ini ditargetkan menjadi Rp323 miliar. Pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan daerah lain-lain yang sah digenjot.

Sementara, itu belanja daerah meningkat hingga Rp234 miliar lebih dengan peningkatan signifikan pada belanja tak langsung dan belanja langsung. Belanja tak langsung me-

ningkat Rp107.199.499.240 sehingga menjadi Rp1.176.557.039.987. Sedangkan belanja langsung naik Rp127.380.194.574,25 hingga menjadi Rp820.356.308.715,25.

Heri Suwito melalui Erna menjelaskan, peningkatan belanja daerah tak lepas dari program pembangunan infrastruktur yang terus berusaha dituntaskan pada tahun ini. Banyak belanja langsung pada Dinas-Dinas teknis yang dialokasikan untuk program infrastruktur itu. ‘’Pembangunan infrastruktur masih menjadi prioritas. Sehingga, belanja tetap ditambah,’’ jelasnya.Q kar

JAWA TIMUR

6

Tak Dipermasalahkan, KPU Buka Kotak Suara

KILAS JATIM

Bantuan Dana Desa dari Pusat Tak Sampai Rp 1 M Situbondo, Bhirawa Setelah ditunggu cukup lama, akhirnya bantuan dana Desa dari Pemerintah Pusat, ada kabar kepastian, kemarin.

Namun demikian, bantuan tersebut ternyata tidak sampai mencapai Rp 1 miliar, seperti yang selama ini ramai diberitakan. Kenyataan ini disampaikan Sekretaris Kabupaten, Syaifullah, siang kemarin. Menurut Syaifullah, berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, beberapa waktu lalu, jumlah bantuan Dana Desa dari APBN dipastikan tidak sampai 1 miliar.

Hal itu terjadi mengingat Alokasi Keuangan Negara yang ada tidak cukup memadahi, untuk menganggarkan bantuan dana Desa Rp 1 Miliar lebih per Desa.

“Oleh karena itu, alokasi bantuan untuk Desa diperkirakan sekitar 600 hingga 700 juta rupiah,” terang Sekda Syaifullah.

Syaifullah menambahkan, penggunaan dana Desa tersebut nanti akan diatur melalui peraturan Kementerian Dalam Negeri. Selain itu pencairan dana Desa juga tidak akan langsung dicairkan secara keseluruhan. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014, bahwa pencairan bantuan Dana Desa akan dilakukan tiga kali tahapan, yaitu termen pertama dan kedua masing-masing 40 persen. “Sedangkan 20 persen sisanya akan dicairkan pada termen ketiga,” terang Syaifullah.

Lebih jauh Syaifullah menegaskan, agar penggunaan dana Desa itu tepat sasaran, Pemkab sudah mempersiapkan tenaga pendamping. Tidak hanya itu, Pemkab juga akan melibatkan tenaga pendamping program partisipatif, seperti pendamping PKH dan pendamping PNPM Mandiri.Q awi

Perekrutan CPNS Gunakan Sistem CAT Kabupaten Blitar, Bhirawa Untuk pelaksanaan perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Kabupaten Blitar dari jalur umum, tahun ini Pemkab Blitar pastikan akan menggunakan sistem CAT atau sistem berbasis komputer. Hal ini diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian daerah (BKD) Kabupaten Blitar, Ahmad Lazim.

Sesuai dengan hasil sosialisasi yang dilakukan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maka mulai tahun ini seluruh Tes Kompetensi Dasar (TKD) CPNS akan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) atau sistem berbasis komputer. “Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, mulai tahun ini untuk proses perekrutan CPNS akan menggunakan Computer Assisted Test (CAT) atau sistem berbasis komputer,” kata Ahmad Lazim.

Lanjut Ahmad Lazim, Pemkab Blitar menjamin bahwa sistem pendaftaran CPNS tahun ini akan semakin mempermudah masyarakat untuk mengaksesnya dan dilakukan Pemerintah secara terbuka dan profesional. “Untuk pendaftaran seleksi CPNS tahun 2014 kemungkinan akan dilaksanakan pada akhir bulan Agustus,” ujarnya.

Sedangkan untuk pelaksanaan Tes Kemampuan Dasar kemungkinan dimulai pada bulan September mendatang, dimana untuk kebutuhan anggaran CPNS tahun 2014 ini Pemkab Blitar melakukan antisipasi penganggaran melalui APBD Kabupaten Blitar.Q htn

Tulungagung, Bhirawa Di berbagai daerah tingkat II di Jatim, masih banyak yang melakukan pembukaan kotak Suara Pilpres. Di Tulungagung, kendati tidak dipermasalahkan di persidangan Mahkamah Konstitusi (MK), KPU Tulungagung juga melakukan pembukaan kotak suara Pilpres 2014. Pembukaan dilakukan karena memenuhi perintah KPU RI. Ketua KPU Tulungagung, Suprihno SPd MPd, pada Bhirawa, Rabu (13/8), mengungkapkan pembukaan kotak suara Pilpres 2014 di Tulungagung setelah KPU setempat menerima surat edaran (SE) dari KPU RI. “Dalam SE itu disebutkan untuk membuka kotak suara. Karena itu kami buka semua kotak suara meski waktu untuk membawa hard copy-nya ke Jakarta sangat mepet,” ujarnya.

Pembukaan kotak suara Pilpres 2014 di Kantor KPU Tulungagung kemarin dilakukan pada petang hari. Rencananya pembukaan kotak suara yang berjumlah 2.488 kotak tersebut akan berlangsung sampai besok (hari ini –red), Kamis (14/8). “Kami kerja lembur untuk membuka kotak yang jumlahnya banyak itu.

Malam hari kami pun terus bekerja,” tutur Suprihno.

Diakui alumni Universitas Jember (Unej) ini, sebelumnya KPU RI juga telah menerbitkan SE terkait pembukaan kotak suara Pilpres 2014.

Namun pembukaan kotak suara itu dilakukan hanya pada KPU yang dipermasalahkan oleh kubu Pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto-Hatta Radjasa di MK. “Sedang SE yang kedua yang bernomer 1468 menyebutkan untuk semua KPU melakukan pembukaan kotak suara sebagaimana keputusan MK,” terangnya.

Lengkapi Bukti Sementara itu, guna melengkapi bukti-bukti di persidangan Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep membuka 258 kotak suara dengan pengawasan ketat dari Panwaslu kabupaten, tim sukses dua pasangan calon dan pengamanan dari puluhan personel Polres setempat.

Anggota KPU Sumenep, Malik Mustofa mengatakan, pembukaan kotak suara ini dimaksudkan untuk melengkapi bukti-bukti dipersidangan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres. Salah satu bukti-bukti yang disiapkan KPU dalam persidangan adalah daftar pemilih khusus (DPKT) dan daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb).

"Saat ini kami membuka 258 kotak suara untuk melengkapi bukti dipersidangan PHPU Pilpres di MK," kata Malik Mustofa, Rabu (13/08).

Malik memaparkan, dari ratusan kotak suara yang dibuka itu meliputi di 24 kecamatan, baik daratan maupun kepulauan, kecuali tiga kecamatan, yakni kecamatan Rubaru, Dasuk dan Kangayan. "Kami membuka kotak suara untuk mengambil DPKT dan DPKTbnya. Kalau kecamatan yang tidak ada DPKT dan DPKTb tidak dibuka," ungkapnya.

Sementara itu, Kabag Operasional Polres Sumenep, Kompol Edy Purwanto menyatakan, pihaknya menerjunkan

sul/bhirawa

Untuk mempersingkat waktu, petugas KPU Tulungagung membuka gembok kotak suara Pilpres 2014 menggunakan alat pemotong besi.

53 personel untuk mengamankan pelaksanaan pembukaan kotak suara dikantor KPU jalan Asta Tinggi Sumenep.

KPU Sampang Sementara itu, Komisi pemilihan umum (KPU) Sampang, Rabu (13/8) kemarin, membongkar kotak suara Pilpres sebanyak 1.883 Kotak Suara di seluruh TPS di Kabupaten Sampang, dalam pembukaan kotak suara pilpres disaksikan saksi pasangan calon baik nomor urut 1, pasangan calon nomor urut 2,

panwas dan dibantu Polri dan TNI. Syamsul Muarif SE ketua KPU Sampang saat ditemui kemarin di gudang KPU Sampang di jalan Makbul Sampang kota, menyatakan, pembukaan kota suara Pilpres ini direncanakan akan berlangsung selama dua hari, nantinya From daftar pemilihan tambahan (DPTB), A5, surat pindah pilih, daftar pemilih khusus tambahan, dan C7. Akan di scaning lalu dikirimkan ke KPU RI. Berlangsungnya pembng-

karan kota suara Pilpres di Sampang tersebut mendapatkan pengawalan ketat aparat Polri dan TNI, guna menghindari sesuatu yang tidak diinginkan. Bahkan terlihat saksi dari kedua pasangan calon Presiden dan wakil Presiden sangat serius menyaksikan proses pembukaan kota suara. Selain itu sejumlah pekerja yang membongkar kota suara di beberapa kota suara yang sulit dibuka terlihat mengergaji gembok untuk mempermudah proses pembukaan kota.Q wed,sul,lis

Khusus Dump Truck Bebas Langgar Aturan Lamongan, Bhirawa Ada aktivitas pengangkutan material galian C oleh kendaraan Dump Truck dari Kecamatan Mantup di Lamongan ke Kalimireng Kecamatan Manyar Gresik dengan muatan hingga lebih dari 40 ton. Namun ajaibnya, kendaraan berat yang telah merusak jalan di Lamongan ini bebas melenggang.

Selain itu, terungkap fakta bahwa mobil bertonase 43 ton tersebut teryata tidak semua masuk jembatan timbang di Lamongan. Seharusnya, untuk pelanggaran tonase tersebut, mereka diwajibkan membayar retribusi sebesar Rp 60 ribu.

Padahal menurut informasi yang dihimpun Bhirawa, ada sebanyak 150 dump truck digunakan oleh pengusaha galian c di Matup. Sehingga jika setiap kendaraan itu dalam sehari melakukan sekali kegiatan peng-

angkutan, kerugian yang diakibatkan dari tidak masuknya retribusi ke jembatan timbang saja menjadi Rp 18 juta setiap harinya.

Bahkan menurut pengakuan petugas di jembatan timbang Lamongan, mereka sampai harus keluar ke tengah jalan nasional Surabaya-Lamongan untuk mengarahkan dump truck itu ke jembatan timbang. Namun karena tidak adanya petugas polisi sejak sekitar dua bulan ini di pos pantau jembatan timbang, sopir dump truck ini tidak mau masuk.

“Saya bersama petugas lainnya sampai harus berada di pos pantau ini. Karena kendaraan dump truck yang sepertinya memuat pedel itu tidak mau masuk jembatan timbang, “ kata Ketua Regu Jembatan Timbang Lmaongan A. Sholi-

chudin.

Meski ada juga yang akhirnya mau masuk, nampaknya sopir dump truck ini sudah disiapkan oleh pengusaha galain c sebagai bempernya. Terbukti, tidak ada satupun sopir dump truck tersebut yang dibekali surat uji KIR, STNK dan SIM. “Kami tidak memiliki kewenangan untuk menilang sopir dump truck yang tonasenya berlebihan ini. Kami hanya berwenang untuk memeriksa surat uji KIR, yang surat itupun tidak dibawa. Sementara areal parkir kami sangat terbatas sehingga tidak bisa melakukan tindakan,“ kata dia.

Bukan hanya soal retribusi jembatan timbang yang tidak dibayar. Jalanan di Lamongan kini juga mulai rusak berat karena dilewati kendaraan yang melebihi tonase.Q yit

Bupati Bondowoso dan Situbondo Diminta Berikan Dana Sharing Bondowoso, Bhirawa Koordinator Feminisasi Kemiskinan Kabupaten Bondowoso dan Situbondo, Lutfil Amin mengharapkan agar Bupati Bondowoso dan Situbondo untuk mengalokasikan dana sharing terhadap program Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan yang digagas oleh Gubernur Jawa Timur, Soekarwo. Dana sharing ini dapat diusulkan melalui APBD tahun 2015 mendatang. Hal tersebut penting demi terwujudnya cita-cita bangsa sebagaimana diatur dalam undang-

Kamis Kliwon 14 AGUSTUS 2014

undang dasar tahun 1945.

“Saya kira Bupati Bondowoso, Drs. H. Amin Said Husni dan Bupati Situbondo, H. Dadang Wigiarto, SH layak menganggarkan dana untuk penanggulangan feminisasi kemiskinan melalui APBD tahun 2015. Sebab, hal itu akan sangat memberikan manfaat bagi masyakat di wilayah mereka masing-masing,” ujar Lutfil ketika dikonfirmasi Bhirawa, siang kemarin.

Khusus Bondowoso, ia mengharapkan agar Pemerintah Daerah dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Bondowoso

mengajukan data tambahan jumlah penerima bantuan penanggulangn feminisasi kemiskinan yang ditujukan ke Gubernur Jawa Timur. Sebab, Bondowoso pada tahun 2014 hanya memperoleh 20 orang Kepala Keluarga (KK) yakni Desa Sukowono, Kecamatan Pujer. Dalam pengajuan data tambahan calon penerima ini adalah menggunakan data PPLS tahun 2011.

“Hanya Bondowoso yang mendapatkan alokasi paling sedikit dibandingkan dengan Kabupatan dan Kota di seluruh Jawa Timur. Kita tidak tahu kenapa Bondowoso memper-

oleh jatah paling sedikit. Oleh karena itu, Bapemas Bondowoso harus pro aktif dengan mengajukan permohonan tambahan calon penerima ke Gubernur Jatim,” harapnya.

Karena jumlah calon penerima bantuan penanggulangan feminisasi kemiskinan di Bondowoso hanya 20 KK, maka dalam hal administrasi laporan pendamping program tersebut diikutkan ke Situbondo.

Bahkan dalam hal sosialisasi antar stakeholder juga ikut ke Situbondo.

Namun demikian koordinasi antar SKPD Kabupaten dan Pemprop Jatim tetap berbeda.Q mb3

bas/bhirawa

Mobil PMK pemkab datang ke lokasi kejadian serta dibantu warga sekitar untuk memadamkan kobaran api.

Rumah Sarang Walet Warga Terbakar Bojonegoro, Bhirawa Rumah sarang walet milik warga yang ada di Jalan Basuki Rahmad, Desa Sukorejo, Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro terbakar. Rumah yang terbakar tersebut berada di area padat hunian.

Diduga api berasal dari pembakaran sampah.

Salah seorang warga setempat, Darjan (42) mengaku, mengetahui api saat ia memberi makan ayam miliknya. Lantaran ayam tersebut gaduh tidak seperti biasanya, kemudian ia mengecek di sekitar rumahnya. “Namun tiba-tiba api sudah membakar rumah yang berada di sebelah rumah saya,” ujarnya kepada Bhirawa, saat berada dilokasi kejadian. Dia menyebutkan kejadian sekitar pukul 07.00 WIB. Sementara itu, pemilik rumah, Zakki (38) yang tinggal di Kauman menuturkan, ia mengetahui kejadian tersebut diberitahu warga. Rumah

tersebut tidak ada yang menempati karena digunakan sarang burung walet. Selain itu dua rumah lainnya merupakan rumah yang dikontrakan. Disinggung terkait penyebab kebakaran karena sampah yang dibakar, ia mengaku tidak mengetahuinya. “Belum tahu penyebab kebakaran,” terangnya.

Menurutnya, dari bangunan yang ada, dua bangunan digunakan untuk kontrakan sedangkan satu bangunan lainnya dijadikan sarang burung walet. “ Kerugian ditaksir sekitar Rp50 juta,” ujarnya.

Sementara itu, tim identifikasi Polres Bojonegoro masih melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Belum ada barang bukti yang diamankan untuk dugaan sumber api.

Pantauan Koran ini, api berhasil dipadamkan setelah sekitar tiga mobil PMK datang ke lokasi kejadian. Serta dibantu warga sekitar untuk memadamkan api.Q bas

Sambut Arwah Leluhur Datang, Umat Tri Darma Sembahyang Ratusan warga sekitar Klenteng Tjoe Ling Kiong di Jalan Panglima Sudirman, Kota Tuban yang merupakan bagian dari Tempat Ibadah Tri Dharma (TITD) Kwansing Bio Tuban kemarin (13/8) memadati tempat ibadah Tri Dharma yang sedang melaksanakan sembahyang untuk leluhur mereka.

khoirul huda/bhirawa

Umat Tri Darma saat melakukan rutual sembayhang menyambut arwah lelurhunya di Klenteng Tjoe Ling Kiong di Jalan Panglima Sudirman Tuban dan warga sekitar yang sedang berebut tempeng sedekah mereka.

Para warga yang sebagian besar merupakan warga yang tinggal tidak jauh dari klenteng tersebut, bukan untuk mengikuti sembahyang melainkan untuk ikut berebut bunceng, (aneka makanan untuk persembahan) yang sengaja disediakan umat Tri Dharma untuk upacara/sembahyang.

Persembahan umat tersebut berisi nasi buncneng (Tumpeng kecil) gula, kopi, mie, dan makanan lainya tergantung keinginan umat yang akan memberikan.

Persembahan ini kemudian diletakkan diwadah sejenis bakul plastik, dimasukkan dalam tas

plastik, kemudian diberi tanda penyumbangnya dalam bentuk bendera kertas yang ditancapkan.

Umat yang turut memberi persembahan ini tak hanya datang dari Tuban saja. Terbukti di salah satu bendera, tanda penyumbang juga tertulis nama Tony Kapasan yang beralamatkan di Surabaya.

“Saya datang ke sini sejak jam sembilan tadi mas,” ujar salah seorang warga.

Prosesi rebutan sendiri dimulai setelah gong di klenteng dibunyikan beberapa kali, usai sembahyang selesai dilaksanakan. Setelah pukulan pertama, warga yang sudah me-

nunggu langsung berebut bunceng yang ada di atas meja disalah satu sudut klenteng. Tidak sampai satu menit, bunceng yang ada di atas meja telah ludes diperebutkan warga.

Meski begitu, prosesi rebutan yang berlangsung cukup singkat ini berlangsung aman. Tak ada satupun orang yang terluka atau terinjak-injak karena prosesi juga di jaga Polisi dan TNI serta petugas linmas. Gunawan Putra Wirawan, Ketua Umum TITD Klenteng Kwansing Bio Tuban mengatakan, pembagian sedekah bumi dengan jalan seperti ini adalah tradisi klenteng sejak berdiri 2,5 abad silam. Awalnya, sembako diberikan secara terbatas untuk umat Khonghucu, Budha Mahayana, dan Tao, namun kini tak terbatas dari latar belakang agama manapun.

Dia mengatakan, prosesi ini diawali dengan sembahyang, atau

King Hoo Ping yang biasanya digelar setelah tanggal 15 bulan 7 tahun Imlek. Makna dari sembahyang rebutan ini adalah untuk mendoakan arwah leluhur. “Ini juga sering disebut dengan sembahyang rebutan. Tujuanya untuk memberi hormat pada leluhur yang suda meninggal,” kata Gunawan.

Gunawan juga menjelaskan, saat ini, adalah waktu arwah leluhur turun ke dunia sehingga menjadi waktu yang tepat untuk umat tri dharma mendoakan arwah keluarga mereka. Karena itu, umat Tri Darma membagikan bunceng kepada masyarakat sebagai rasa sukur. “Warga tersebut tak diundang, tapi mereka secara sadar hadir di kelenteng saat sedekah bumi yang kita laksanakan setiap tahun,” pungkas Gunawan Putra Wirawan atau yang terkenal dipanggil Ti Gun.Q hud

JAWA TIMUR

Kamis Kliwon 14 AGUSTUS 2014

KILAS JATIM

DPKD Lepas Pengelolaan Pasar Hewan dan Umum Situbondo, Bhirawa Pengelolaan pasar di Situbondo akhirnya dilepas oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Situbondo. Ini berlaku sejak bulan depan dan pengelolaan pasar selanjutnya akan dikelola masing-masing Satuan Perangka Kerja Daerah (SKPD) yang bersangkutan.

Di Situbondo ada 17 pasar yang akan segera dikelola Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Tidak hanya itu, ada tiga pasar hewan juga akan segera dikelola oleh Dinas Peternakan, yaitu Pasar hewan Desa Kertosari Kecamatan Asembagus, Pasar Hewan Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan, serta pasar hewan di Kecamatan Besuki.

Pelimpahan pengelolaan pasar ini, diungkapkan Asisten III Pemkab Situbondo, Suhartono, kemarin. Menurut Suhartono, pengelolaan pasar ini memang akan diserahkan ke SPKD masing-masing, mengingat terlalu banyak pekerjaan yang harus dikelola DPKD.”Dalam waktu dekat, DPKD juga akan mendapat tugas baru dari Pemerintah Pusat yaitu mengelola dana TPAPD,” terang mantan Kabag Organisasi Setkab Situbondo itu kemarin.Q awi

Tolak ISIS, Segera Terbitkan Perwali Kota Kediri, Bhirawa Pemkot Kota kediri dan jajaran forum pimpinan daerah (Forpimda) sepakat menolak gerakan ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) masuk ke Kota Kediri.sebagai langkah awal untuk Penolakan gerakan Isis ini dibuktikan segera membentuk Peraruran walikota (Perwali) pelarangan gerakan ISIS di Kota Kediri.

Kepala bagian Humas dan Protokol Kota Kediri Jawadi mengatakan jika semua Muspida dan Forpimda menolak gerakan ISIS di Kediri, sebagai wujud penolakan itu akan diterbitkan Perwali , hal ini

juga untuk menindak lanjuti peraturan gubernur untuk menolak keberadaan ISIS. "Kita sudah sepakat menolak gerakan kelompok ISIS atau berhubungannya di wilayah Kota Kediri" kata Jawadi Rabu (13/

8).

Tak Hanya itu , Menurutnya Jawadi rencananya pada Jum'at (15/8) jajaran Forpimda dan Muspida akan melakukan deklarasi penolakan ISIS bersama tokoh-tokjoh Masyarakat, ormas, , karena sudah jelas keberadaan ISIS bertentangan dengan dasar negara Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI, kedua berpedoman pada ajaran Islam yang tidak mengajarkan kekerasan.

"Dekalrasi akan segera dilakukan dengan tokoh-tokoh ma-

syarakat dan para kyai, terkait pelrangan gerakan ISIS di Kediri, hal ini juaga menindak lanjuti Peraturan Gubernur Jatim tentang Larangan ISIS," terangnya.

Lebih lanjut ,Jawadi mengatakan, jika Kota Kediri hingga saat ini belum ada gerakan atau anggohta ISIS, dan menurutnya jika memang ada pasti akan tercium, melihat wilayah kota Kediri tidak begitu luas, apalagi semua aparat keamanan sudah menjangkau lapisan masyarakat paling

148 Ruang Kelas SMP/ SMKN Siap Diperbaiki Bojonegoro, Bhirawa Pada tahun 2014 ini, jumlah Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan dianggarkan sebesar Rp 7,5 miliar lebih yang bersumber dari dana APBN-P. Dana tersebut nantinya akan dipergunakan oleh Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Bojonegoro untuk memperbaiki Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri sebanyak 148 ruang kelas, dengan kondisi rusak ringan.

Menurut, Kepala Dinas Pendidikan (Disdikda) melalui Kasi Sarana dan Prasarana (Sapras) Bidang SMP/SMA/ SMK Bojonegoro Iwan Kristian, DAK tahun 2014 sebesar Rp 7,5 milar lebih yang bersumber dari APBN-P nantinya akan dipergunakan untuk perbaikan ruang kelas yang rusak ringan.

Dana diplot yakni untuk tingkat SMP sebesar Rp 5.40 juta tersebar di 35 lembaga dengan proyeksi 112 ruang kelas. Sedangkan SMK sebesar Rp 2.187 juta tersebar di 15 lembaga dengan proyeksi 35 ruang kelas rusak ringan.

“Terkait besaran anggaran, tiap ruang kelas untuk tingkat SMP membutuhkan dana sebesar Rp 45 juta. Sedangkan untuk tingkat SMK membutuhkan dana sebesar Rp 60.500 ribu per ruang kelas.

Masing-maisng sekolah mendapatkan rata-rata dua sampai tiga ruang kelas, ” jelas Iwan ditempat kerjannya, Rabu (13/ 8).Q bas

bawah.

Kendati demikian, pihaknya untuk menindak lanjuti Dekalrasi ISIS nantinya akan ada pembinaan terhadap siswasiswa di sekolah, tak hanya itu kanan memeberikan pembinaan-pembinaan terhadap masyarakat melalui pertemuanpertemaun resmi. "Untuk menindak lanjuti Deklarasi nantinya secara teknis akan dilakukan pembinaaan terhadap warga maupun siswa untuk waspada terhadap gerakan ISIS," tandasnya.Q mb2

Raih Adipura Kencana, Bukti Pemkab Dapat Minimalisir Dampak Industrialisasi

Waduk di Lamongan Kering Akibat Musim Kemarau Lamongan, Bhirawa Sejumlah waduk di Kabupaten Lamongan mengering akibat cuaca panas di musim kemarau. Akibatnya tanaman padi yang mengandalkan air irigasi dari waduk terancam gagal panen akibat puso.

Salah satu waduk di Kabupaten Lamongan yang kini telah mengering adalah Waduk Mojo manis yang berada di kecamatan Kembangbahu.

Waduk yang menjadi andalan petani sekitar untuk mengairi sawah ini sudah mengering sejak sebulan terakhir. Tanaman padi petani di sekitar waduk kini terkena dampaknya. Tanah sawah retakretak sehingga tanaman padi mulai mengering. Bulir padi yang semestinya bisa dipanen dua minggu lagi, kini puso.

Jumlah lahan tanaman padi yang terancam puso mencapai puluhan hektare. Kebanyakan tanaman padi kini sudah tidak dirawat lagi oleh pemiliknya karena sudah tidak ada harapan untuk bisa di panen. ’’Percuma,sudah tidak ada harapan lagi,’’ kata Slamet petani setempat.Q mb1

7

trie diana/bhirawa

Lomba Agustusan Sebanyak 60 pasien RS Jiwa Menur Surabaya menggelar berbagai lomba untuk memperingati hari Kemerdekaan ke-69 dengan tema ‘Kanti Semangate Pejuang Kemerdekaan Bongso Dulur-dulur Ayo Podo Ningkatake Cita-cita Surabaya’. Adapun lomba yang digelar salahsatunya adalah lomba makan kerupuk, dalam lomba tersebut juga dihadiriKepala Bidang Pelayanan Medis RS Jiwa Menur dr R Ika Indiyah P MKes bersama dr K Mintje selaku Kepala Instalasi Rehabilitasi RS Jiwa Menur, dra Amelia Kasubag Eavaluasi dan pelaporan dan dr Trully di Gedung Rehabilitasi RS Jiwa menur Surabaya,Rabu (13/8).

Pasca Kebakaran, Ratusan Pedagang Belum Mendapatkan Tempat Relokasi Sampang, Bhirawa Pasca kebakaran pasar Srimangunan Sampang yang menghanguskan ratusan kios dan lapak, hingga saat ini para pedagang belum mendapat kepastikan tempat relokasi sementara, bahkan untuk menyambung hidup ratusan pedagang terpaksa mengelar dagangannya di jalan Protokol di depan pasar Srimangunan Sampang.

Menurut Suhartini Kaptiati

kepala Dispendaloka Sampang saat dikonfirmasi Rabu (13/8) kemarin, berdasarkan data di dispendaloka jumlah kios 127 yang terbakar 84 unit, sedangkan jumlah lapak yang terbakar hangus 289 unit. Saat ditanyai bagaimana nasib para pedangan yang kehilangan kios dan lapak mereka? Pihak Dispendaloka bersama tim yang lain masih melakukan koordinasi terkait nasib mereka.

nurkholis/bhirawa

Kondisi ratusan pedangan yang kios dan lapaknya terbakar mengelar dagangannya di jalan protocol depan Pasar Srimangunan Sampang.

Ach Damanhuri kasi pasar Dispendaloka Sampang ditempat terpisah saat ditanyai, dari rapat koordinasi dengan tim ada beberapa titik lokasi untuk relokasi sementara diantaranya di jalan Polagan, Jalan Sikatan, jalan pasar, dan Jalan Delpenang, tetapi masih belum diputuskan.

“Sebab hingga saat ini peristiwa kebakaran pasar Srimangunan masih ditangani tim Labfor Polda Jatim untuk dilakukan penyelidikan, setelah hasil keluar kemudian bangunan pasca kebakaran masih akan di uji apakah beton penyangahnya masih kuat atau tidak, setelah itu baru kemudian dibersihkan. Terkait ganti rugi bagi para pedagang yang kios dan lapaknya terbakar, hal itu menjadi ranahnya Dinas Sosial Sampang,” jelasnya.

Sementara Tamsul ketua LSM Madura developman wacth (MDW) Rabu (13/8), sangat menyayangkan sikap lambanya pemerintah daerah terkait nasib ratusan pedagang yang kios dan lapaknya terbakar. Q lis

Tuban, Bhirawa Era kepimpinan H. Fathul Huda dan Ir. H. Noor Nahar Hussain, M.Si merupakan angin surga bagi para investor di Bumi Wali Tuban.

Dimana pada era sebelumnya, para pemilik modal ini kesulitan berinfestasi di wilayah yang berbatasan dengan Propinsi Jawa Tengah ini.

Masuknya investor dan membuka industri tentu menimbulkan banyak dampak, baik dampak positif maupun negatif. Dampak negatif-nya diataranya permasalahan sosial, lingkungan hidup, dan kemiskinan.

Khusus di Tuban, hadirnya industri belum mampu mengentaskan kemiskinan. Tidak jarang jika masalah itu menuai banyak kritik dari berbagai kalangan yang merasa prihatin dengan efek negatif industri.

Disampikan Bupati Tuban, H. Fathul Huda, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban akan menjawab permasalahan dampak industrialiasi dengan tindakan dan perbuatan nyata. Bupati juga juga mengungkapkan beberapa program dari Pemkab akan menangkal dampak negatif dari keberadaan industri. “Pemkab sudah menjawab dengan perbuatan atau tindakan nyata,” kata H. Fathul Huda (13/8) saat dikonfirmasi Bhirawa.

Selama ia masih menjabat sebagai orang nomor wahid dibumi wali tuban, ia berjanji akan terus memerangi permasalahan atau dampak sosial tersebut. Bu-

hud/bhirawa

H. Fathul Huda pati Huda mencontohkan, kalau biasanya industri juga dibarengi dengan maraknya prostitusi di sekitarnya.

Pemkab Tuban mengatakan kalau sudah menutup sejumlah lokasi prostitusi dan juga produksi arak di Kabupaten Tuban. “Jangankan prostitusi, Miras (produksi arak) pun akan kita kejar sampai ke akarnya, kita akan kerja sama dan akan kita bersihkan (dampak sosial yang ada),” janji Bupati Huda.

Sementara terkait dengan dampak lingkungan, Bupati Huda mengatakan sudah membagi perusahaan-perusahan yang berdiri di Tuban untuk melakukan penanganan lahan kritis. Yaitu dengan melakukan penanaman dan penghijaun di sana. “Ini diakui, kita dapat Adipura Kencana, satu-satunya kota industri yang dapat Adipura kencana adalah Tuban,” lanjut Mantan Pengusaha Batu Bara sebelum menjabat sebagai Bupati Tuban.Q hud

Dugaan Surat Keterangan Palsu, Panwas Klarifikasi LSM Jihat Kabupaten Blitar, Bhirawa Adanya dugaan Surat Keterangan Sehat Rohani Palsu yang telah diterbitkan oleh RSUD Ngudi Waluyo Wlingi yang telah dilaporkan oleh LSM Jaring Investigasi Kejahatan Aparat (Jihat) ke Polisi, Panwaslu Kabupaten Blitar melakukan klarifikasi, Rabu (13/8) kemarin.

Bahkan Panwaslu Kabupaten Blitar mengundang langsung Ketua LSM Jihat dan KPU Kabupaten Blitar untuk diminta keterangan menyusul laporannya yang juga ditujukan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu (DKPP) dan Badan Pengawan Pemilu soal adanya dugaan surat keterangan sehat rohani palsu yang di keluarkan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi.

Keterangan ini diungkapkan Ketua Panwaslu Kabupaten Blitar, Edi Nurhidayat, menurutnya agenda pemanggilan tersebut untuk melakukan klarifikasi awal terkait laporannya LSM Jihat. “Hal ini dilakukan untuk pengumpulan data awal baik dari LSM Jihat maupun KPU,” kata Edi Nurhidayat.

Lanjut Edi Nurhidayat, pihaknya juga mengundang Direktur RSUD Ngudi Waluyo Wlingi untuk diminta keterangan soal kebenaran surat keterangan sehat yang telah dikelurkan pada caleg. Dan nantinya untuk hasilnya oleh Panwas akan dilaporlan ke Bawaslu, karena pihaknya tidak berhak mengeluarkan rekomendasi. “Hasil dari klarifikasi ini akan menjadikan laporan kami kepada Bawaslu dan bukan menjadi sebuah rekomendasi,” jelasnya. Q htn

Sita Waktu Buka Kotak Suara, KPU Minta Maaf Kota Buka 300 Kotak Suara dan Kabupaten Buka 2.278 Kotak Suara KPU Kota Pasuruan meminta maaf lantaran kembali menyita waktu para saksi kedua pasangan capres-cawapres dan panwaslu menyusul perintah Mahkamah Konstitusi (MK) guna melengkapi alat bukti terhadap sengketa Pilpres 2014.

Ketua KPU Kota Pasuruan Fuad Fatoni mengatakan KPU Kota Pasuruan akhirnya membuka 300 kotak suara. Pembukaan kotak suara di 43 TPS itu disaksikan saksi kedua pasangan capres-cawapres, panwaslu dan dijaga aparat kepolisian dari Polres Pasuruan Kota. “Kami hormati semuanya dan ini merupakan keputusan MK. Makanya, kami juga meminta maaf kepada para saksi dan panwas karena kembali menyita waktu mereka,” ujar Fuad Fatoni, Rabu (13/8).

Menurut Fuad, pembukaan kotak tersebut berdasarkan surat nomor 1458/KPU/VIII/2014 peri-

hal Penyampaian Data DPT, DPTb, DPK dan DPKTb dan Ketetapan MK Nomor 1/PHPU-Pres/ XII/2014 yang isinya memerintahkan KPU kota/kabupaten membuka kotak suara Pilpres 2014.

“Ada materi jumlah surat suara yang digunakan disandingkan dengan jumlah suara sah dan tidak sah. Dan gugatan atas pengguna hak pilih dalam DPKtb dengan KTP dan lainnya disandingkan dengan pemilih dalam DPKtb dengan KTP dan identitas lainnya,” tandas Fuad Fatoni.

Adapun ke 300 kotak suara di 43 TPS itu meliputi TPS di Kecamatan Gadingrejo ada 4 TPS,

di Purworejo ada 19 TPS, di Bugul Kidul terdapat 7 TPS serta Panggungrejo terdapat 13 TPS. “Mereka hanya mempermasahkan selisih data antara yang mereka pegang dengan yang dimiliki KPU. Seperti selisih jumlah yang tertulis di form C1 yang dituduhkan tidak sama. Makanya, MK meminta kami memfasilitasi untuk menjawabnya dengan membuka kota suara. Selanjutkan kami akan laporkan ke MK,” imbuhnya.

Tentu saja, perintah membuka kotak suara itu dikeluhkan oleh saksi dari pasangan nomor urut 2, Jokowi-JK yakni Sugeng. Pihaknya mengatakan seharusnya semua pihak harus percaya terhadap pesta demokrasi 9 Juli lalu. “Semua timsel dan para calon sebelumnya sudah menyatakan siap menang dan kalah. Atas dasar itu seharusnya tak seperti ini dan ha-

rus legowo. Untuk itu, saya sangat menyayangkannya,” kata Sugeng kepada sejumlah wartawan.

Sekadar diketahui, di Kota Pasuruan pasangan nomor urut satu memperoleh suara terbanyak yaitu 58.967. Pasangan ini unggul di semua kecamatan di Kota Pasuruan. Untuk capres dan cawapres nomor urut dua, Joko Widodo dan JK mendapatkan suara sebanyak 43.896.

Sementara itu, di Kabupaten Pasuruan juga membuka kotak suara. Sebanyak 2.278 kotak suara di 24 Kecamatan di buka, mulai Selasa (12/8) sore hingga selesai. “Masih berlangsung untuk pembukaan kotak suara. Dari 24 kecamatan yang dibuka, saat ini masih 8 kecamatan yang sudah di buka. Kami perkirakan selesai dua hari kedepan,” ujar Titin Wahyuningsih, komisioner KPU Kabupaten Pasuruan.Q hil

hilmi husain/bhirawa

Petugas KPU di saksikan anggota Panwaslu membuka kotak suara Pilpres di halaman KPU Kota Pasuruan, Selasa (12/8) malam. Seluruh kotak suara Pilpres sebanyak 300 kotak suara terpaksa harus dibuka ulang untuk menacari dokumen daftar nama pemilih atas perintah MK.

EKONOMI - BISNIS

8 Kurs JUAL

BELI

USD

11,806.00

11,688.00

SGD

9,478.92

9,376.65

EUR

15,844.83

15,684.13

JPY

11,497.86

11,380.72

GBP

19,865.96

19,662.72

Sumber: Bank Indonesia (12 AGUSTUS 2014)

RAGAM EKBIS

Libatkan Masyarakat Dalam Proses Produksi Surabaya, Bhirawa Gubernur Jawa Timur Soekarwo meminta perusahaan melibatkan masyarakat dalam proses produksi supaya tidak terjadi konflik antara masyarakat dan perusahaan.

“Saya meminta masyarakat setempat dilibatkan dalam proses produksi untuk tenaga keamanan atau kebersihan supaya tidak terjadi konflik di kemudian hari dan tidak terjadi kecemburuan sosial,” katanya saat menerima Presiden Komisaris PT Multi Bintang Indonesia Tbk. CosSoekarwo mas Batubara di Grahadi, Rabu (13/8). Ia juga memberikan beberapa contoh konflik yang disebabkan perusahaan tidak melibatkan masyarakat setempat dalam proses produksi sehingga terjadi kecemburuan sosial. “Kami memberikan apresiasi dengan diresmikannya PT Multi Bintang Indonesia Tbk di area industri Sampang Agung Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto, yang diharapkan akan terjadi perubahan dan peningkatan perekonomian di masyarakat sekitar,” katanya.

Sementara itu Presiden Komisaris PT. Multi Bintang Indonesia Tbk. Cosmas Batubara mengatakan bahwa saat ini PT Multi Bintang Indonesia Tbk mempunyai dua pabrik, yaitu di Tangerang dan di area industri Sampang Agung Mojokerto.

“Peletakan batu pertama telah dilakukan oleh Menteri Perindustrian Mohamad S. Hidayat bersama Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI Mahendra Siregar pada 17 Januari 2014 dan direcanakan akan diresmikan pada 21 Oktober 2014 oleh Gubernur Jawa Timur,” katanya.

Ia mengatakan, investasi yang ditanam sebesar Rp210 miliar, memproduksi minuman berkarbonasi bebas alkohol, yang sudah lama dikenal konsumen dengan merk dagang “GreenSand” dan “Bintang Zero”. “Dibangunnya pabrik minuman bebas beralkohol tersebut ikut mendorong sekaligus membuktikan kepercayaan investor pada Indonesia,” katanya. Ia menambahkan, pembangunan pabrik tersebut diharapkan berdampak memberikan angin segar bagi perekonomian Indonesia, Jawa Timur dan khususnya pendapatan masyarakat daerah serta masyarakat setempat. Q iib,ant

KEHILANGAN TULUNGAGUNG KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2010, Merah Hitam, AG6403RK, a/n. Mohamad Atim Santoso, Ds. BandungT.Agung No.1157/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda Supra, th. 2008, Hitam, AG6567SK, a/n. Siti Mukoromin, Jl. Ki Magungsarkoro, Ds. Beji, Boyolangu-T.Agung No.1158/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Yamaha, th. 2010, Merah Marun, AG2975RV, a/n. Purhadi, Ds. Mulyosari, Pagerwojo-T.Agung No.1159/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda NF100, th. 2002, Hitam, AG5212SO, a/n. Darminto, Dsn. Banaran RT 03/RW 01, Ds. Gombang, Pakel-T.Agung No.1160/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Yamaha Vega, th. 2009, Merah, AG4872TL, a/n. Vera Varjesta Sari SE, Kampungdalem-T.Agung No.1161/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2007, Hitam, AG3408SR, a/n. Indarsih, Ds. Kresikan, Tanggunggunung-T.Agung No.1162/IMB/BI-II/2014

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 2859 FF, a/n Theobroma Habibi subagio, Ds Talkandang rw 02/03, Kec. Kota situbondo.

No.1163/IMB/BI-II/2014

Kamis Kliwon, 14 AGUSTUS 2014

Dishub Pastikan Tak Ada Kenaikan Tarif Angkutan Pemprov, Bhirawa Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Dishub dan LLAJ) Provinsi Jatim, memastikan tahun ini tidak akan ada kenaikan tarif angkutan umum. Meski ada regulasi baru tentang pembatasan pembelian BBM jenis solar bersubsidi.

Menurut Kepala Dishub dan LLAJ Provinsi Jatim, Wahid Wahyudi, SPBU yang memberlakukan pembatasan solar subsidi bukan pada jalur koridor utama yang dilalui angkutan umum. Selain itu, dari 835 SPBU yang ada di Jatim hanya sebanyak 42 SPBU saja yang memberlakukan pembatasan waktu pembelian solar subsidi.

“Jadi tidak ada pengaruh kepada angkutan barang dan penumpang.

Makanya hingga sampai saat ini belum ada pembahasan untuk menaikkan tarif angkutan. Kita sudah bicarakan dengan pihak Organda (Organisasi Gabungan Angkutan Darat),” kata Wahid.

Wahid mengatakan, semua syarat untuk melakukan kenaikan tarif masih belum memenuhi syarat. “Selain belum ada kenaikan BBM, juga harga suku cadang kendaraan masih belum begitu berdampak. Jadi belum perlu ada kenaikan,” jelasnya.

Sementara, Ketua DPD Organda Jatim, Mustafa juga memastikan kebijakan pembatasan solar subsidi tidak membawa dampak terhadap kenaikan tarif angkutan umum yang ada di wilayah Jatim.

Sehingga Organda Jatim memandang perlu tidak akan menaikkan tarif angkutan. Hal ini disebabkan, kebijakan pembatasan waktu pembelian BBM jenis solar tersebut, tidak diberlakukan di semua SPBU yang ada di Jatim, melainkan hanya SPBU tertentu.

“Untuk Jatim, dari ratusan SPBU hanya sebanyak 42 SPBU saja yang memberlakukan pem-

trie diana/bhirawa

Dishub dan LLAJ Jatim memastikan tahun ini tidak akan ada kenaikan tarif angkutan umum. Meski ada regulasi baru tentang pembatasan pembelian BBM jenis solar bersubsidi.

batasan waktu tersebut, atau kurang lebih 1 sampai 2 SPBU saja per kota/kabupaten. Lokasi SPBU tersebut tidak berada di jalur yang dilalui angkutan umum,” jelasnya.

Menurutnya, pemerintah hanya membatasi jam penjualan BBM namun tidak menaikkan harganya, dan tidak pula membatasi jumlah pembelian. Sehingga Organda Jatim memandang tidak perlu menaikkan tarif.

Pihak Organda juga menyatakan jika ada pengusaha angkutan umum di Jatim yang dengan sengaja menaikkan tarif dengan alasan

kenaikan BBM solar. Maka pihaknya akan menindak tegas perusahaan tersebut. “Sama saja mereka bunuh diri kalau naikkan tarif. Pasti dijauhi konsumen. Yang pasti kita akan sanksi itu,” ungkapnya.

Berbeda dengan Pemprov Jatim, Pemerintah Pusat memiliki rencana untuk menaikkan tarif angkutan umum. Kenaikan ongkos itu nantinya akan dialami oleh semua moda transportasi baik darat, udara maupun laut. Kini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) masih mengkaji berapa persen besaran kenaikan tarif yang dikenakan un-

Jatim Masih Perketat Daging Sapi Impor Pemprov, Bhirawa Jatim masih memperketat diri terhadap daging impor dan sapi impor yang masuk ke wilayahnya. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan produksi sapi lokal menuju swasembada daging.

Hingga kini, kebutuhan daging sapi lokal masih mencukup untuk masyarakat Jatim, sehingga tidak banyak memerlukan daging impor.

“Sampai saat ini, wilayah pinggiran masih terus kami awasi dan perketat,” kata Kepala Dinas Peternakan Jatim, Ir Maskur, Rabu (13/8).

Jika ada daging impor atau sapi impor yang masuk ke Jatim, lanjut Maskur, kebutuhan tidak untuk produksi melainkan kebutuhan khusus saja.

Jumlahnya pun juga sangat kecil. “Daging impor hanya dikonsumsi pabrikan seperti pembuatan bumbu. Begitupula kalau ada sapi impor masuk juga hanya penggemukan saja, tidak sampai untuk kebutuhan lokal. Sebab, sapi lokal sudah mencukupi untuk masyarakat Jatim,” katanya.

Sementara, besarnya tingkat konsumsi masyarakat pada komoditi daging sapi berdampak pada tingkat produksi. Saat ini, konsumsi daging mencapai 2,2 kg per kapita per tahun dari 250 juta penduduk Indonesia dengan total mencapai 550.000 ton/tahun. Untuk memenuhi kebutuhan itu masih diperlukan dari impor sebesar 250 ribu ton atau mencapai 45 persen dari total konsumsi.

“Angka perkiraan impor daging mencapai 45 persen ini jauh lebih tinggi dari angka perkiraan volume impor yang ditetapkan dalam roadmap swasembada daging 2014 yang hanya 10 persen,” kata Ketua Umum Perhimpunan Peternak

Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI), Teguh Boediyana.

Data Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian mencatat, volume impor sapi bakalan dan siap potong selama Januari hingga Juli mencapai 381.212 ekor atau setara 76.000 ton daging. Sedangkan impor daging sapi pada periode yang sama sebanyak 57.139 ton.

Dengan demikian, kata dia, total daging impor yang sudah masuk Indonesia mencapai 133.139 ton atau 23,16% dari kebutuhan daging nasional 2014. Jika dibanding 2012, impor daging, sapi bakalan, dan sapi siap potong akan jauh lebih besar. Pada 2013 impor sapi bakalan tercatat 339.508 ekor, sapi siap potong 113.102 ekor, dan impor daging beku 55 ribu ton.

Hingga Juli 2014, impor daging beku mencapai 57.139 ton.

Sehingga akhir tahun nanti, impor daging sapi akan terus bertambah. Ia menilai, pemerintah baru akan memiliki tugas berat dengan belajar dari

kegagalan pemerintah saat ini.

Angka sensus sapi nasional 2013 sebanyak 12.500 juta ekor harus menjadi modal dasar pemerintah baru untuk menyusun program.

Salah satu yang perlu mendapat prioritas pemerintah ke depan adalah memberikan insetif bagi peternakan rakyat.

Langkah itu dinilai lebih realistis ketimbang rencana pemerintah saat ini mengimpor sapi betina indukan. “Berapa kemampuan pemerintah megimpor indukan? Padahal setiap hari ribuan sapi betina produktif. Bunting dipotong,” ujarnya.

Ia menegaskan, pemerintah perlu melakukan pencegahan pemotongan sapi betina produktif. Pasalnya, populasi sapi 12.500 juta ekor sesuai sensus 2013 itu adalah aset nasional.

Pemerintah diminta mengambil langkah yang tepat. Sebab, jika impor terlalu ditekan maka akan terjadi pengurasan populasi sapi dalam negeri, terutama sapi betina produktif, seperti yang terjadi selama beberapa tahun terakhir. Q rac

dok/bhirawa

Hingga kini, kebutuhan daging sapi lokal masih mencukup untuk masyarakat Jatim, sehingga tidak banyak memerlukan daging impor.

tuk masing-masing angkutan.

Menurut Dirjen Angkutan Darat Soeroyo Alimoeso Kemenhub masih memperdalam lagi kajian terkait kenaikan ongkos kendaraan umum tersebut. “Iya akan naik. Namun masih kami kaji lagi,” jelasnya.

Soeroyo mengatakan, kenaikan tarif angkutan umum dipengaruhi beberapa faktor. Diantaranya adanya pembatasan BBM bersubsidi.

Kebijakan itu bertujuan untuk menghemat cadangan BBM dan mengantisipasi kebocoran bahan bakar. Kenaikan BBM b erpengaruh pada biaya operasional. Q iib

SBY Harus Naikkan Harga BBM Surabaya, Bhirawa Menjelang berakhirnya masa jabatan sebagai presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), telah menyisakan pekerjaan rumah bagi pemerintahan yang akan dilantik pada 20 Oktober nanti. Permasalahan tersebut adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang sampai saat ini menjadi masalah presiden berikutnya.

Menurut dosen Ubaya, Wiyono Pontjoharyo, Drs, MM, Ak presiden terpilih tahun 2014-2019 memiliki beban kerja yang cukup berat. Mereka harus menaikkan BBM minimal Rp.2500/ liter, sehingga sangat membebani masyarakat.

“Kalau presiden terpilih nanti dilantik, bukan tugas yang ringan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Gesekan antara masyarakat dan aparat bakal terjadi. Hal ini karena naiknya BBM bersubsidi yang cukup tinggi. Sehingga diperlukan keterlibatan presiden SBY untuk menaikkan harga BBM bersubsidi sebelum masa jabatannya berakhir,” jelasnya Rabu (13/8) kemarin di Surabaya.

Langkah pertama yang harus diambil presiden SBY bisa menaikkan harga sebesar Rp.1000/ liter. Sehingga APBN pada kabinet berikutnya bisa terbantu dengan sumbangsih yang telah dibuat oleh presiden SBY. “Presiden SBY bisa menghasilkan prestasi di akhir masa jabatannya. Karena apa yang akan diperbuat pada masa akhir jabatannya akan menghasilkan dampak jangka panjang yang cukup positif,” tuturnya.

Idealnya BBM yang ada di Indonesia untuk jenis premium adalah Rp.9000-10.000 per liter. Sehingga beban negara tidak terbebani dengan subsidi yang harus dikeluarkannya. Bahkan subsidi yang selama ini masih melekat dimasyarakat dapat dialihkan menjadi anggaran pendidikan dan kesehatan yang sangat diperlukan.

“Dengan hilangnya BBM bersubsidi tentu akan memberikan dampak keungan yang positif. Dana yang selama ini digunakan untuk subsidi dapat dipindahkan untuk menaikkan kualitas penduduk Indonesia. Selain itu, masyarakat yang memiliki daya listrik sekitar 900 Watt dapat menikmati subsidi, karena dari segi daya listrik yang dimiliki merupakan masyarakat kelas menengah kebawah,” tuturnya.

Di ASIA harga BBM yang dipatok termasuk murah dibandingkan dengan negara lainnya seperti BBM untuk premium di Indonesia tercatat 1,89 dolar AS per galon, sementara Malaysia (3,23 dolar AS per galon) Filipina (4,42 dolar AS per galon), Singapura (6,08 dolar AS per galon), Jepang (7,15 dolar AS per galon) dan India (5,44 dolar AS per galon).

“Bahkan dengan Kamboja yang memiliki perekonomian yang rendah, BBM Indonesia masih kalah dengan Kamboja,” tutupnya. Q wil

Laris di Mancanegara, Disperindag Pasarkan Furnitur ke Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jatim terus berupaya untuk mengembang furniture terutama untuk pasar dalam negeri. Sebab selama Jatim sudah berhasil mengekspor produk ke luar negeri.

ist

Disperindag Jatim berupaya untuk mengembang furniture terutama untuk pasar dalam negeri.

“Kita sukses di Timur tengah, Eropa dan Afrika,” ungkap Kadisperindag Jatim Budi Setiawan ketika dijumpai disela sela peninjauan pameran Java Furniture Fair di Grand City Rabu (13/8) kemarin. Lebih jauh dikatakan, bahwa ekspor furniture Jatim ke Eropa sampai saat sudah mencapai 124 juta USD, dengan ketentuan 70 % ekspor dan 60% impor. Sedangkan untuk memajukan di dalam negeri, Disperindag bersama para opelaku usaha melakukan dengan jalan jemput bola menggelar berbagai macam pameran. Yang zudah dilakukan seperti di Samarinda, Sulawesi,

Sumatera,dan Batam. Target untuk 2014 ini menurut Budi adalah Rp 199 T, namun kini sudah tercapai Rp 410 T, Pameran di Java Furniture Fair kemarin meliputi decoration Interior Expo atau Decorintex yang merupakan ajang promosi Informasi bidang produk desain dekorasi, interior, arsitektur, dan sebagai oroduk bahan bangunan rumah atau properti berkualitas yang berkaitan dengan kalangan pabrikan, distributor, desain interior, arsitek, konsultan, kontraktor, maupun profesional lainnya dari kalangan civitas akademika ternama di Jawa Timur.

Momen ini sangat bermanfaat dalam rangka membantu mencari titik temu antara deman dan supply serta desain terkini yang diminati masyarakat, sejalan dengan tema pameran ini “Inspiring great design and lifestyle” yang pada akhirnya diharapkan dapat memacu tingkat produktifitas industri produk interior dan dekorsi perlengkapan hunian/properti nasional yang berdaya saing tinggi.

Decorintex digelar untuk kedua kalinya di Jawa timur, berlangsung mulai hari ini 13 Agustus 2014 sampai 17 Agustus 2014 di Grand City Surabaya. dan diikuti oleh 40nperusahaan yang memproduksi dan memasarkan branded products aneka dekorasi, interior, aksesoris dan bahan bangunan, didukung oleh Kadin, LPJK, Inkindo, Himpunan Desain Interior Indonesia (HDII), Ikatan

Arsitek Indonesia (IAI), serta kalangan civitas akademika dari Institute Teknologi 10 November Surabaya, UK Petra, Universitas Ciputra, dan Swastika Prima.

Pada event ini juga disediakan layanan gratis klinik konsultasi desain interior maupun arsitek oleh HDII dan IAI. Disamping itu, juga digelar beberapa presentasi prosuk oleh beberapa perusahaan terkemuka peserta pameran yang dapat dihadiri atau diikuti secara Cuma-Cuma oleh para pengunjung pameran, disampung beberapa kegiatan atau acara yang akan memarakkan pameran antara lain: Lomba desain mebel, Workshop Arsitektur, Workshop Fotografi Interior, Sminar Desain Interior, Seminar Desain Interior Hotel, Lomba Public Speaking dan beberapa acara pendukung lainnya. Q ma

OLAHRAGA

Kamis Kliwon 14 AGUSTUS 2014

Persiba Bantul vs Persebaya

LINTASAN

KONI Sumbar Siapkan Atlet Hadapi PON Remaja Padang, Bhirawa Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumatera Barat mulai mempersiapkan atlet yang akan diturunkan pada Pekan Olahraga Nasional (PON) Remaja, Desember 2014.

“Kita sudah melakukan pendataan terhadap atlet yang diajukan masing-masing cabang olahraga yang bertanding di PON remaja,” kata Wakil Ketua Umum KONI Sumbar, Handrianto di Padang, Rabu.

Ia menjelaskan, persiapan awal untuk ikut ajang yang prtama kalinya digelar itu dimulai dari pendataan atlet yang masuk dalam kategori yang ditetapkan oleh PB PON. Sebelumnya KONI Sumbar sejak jauh hari menginstruksikan pengurus provinsi cabang olahraga yang akan mengikuti ajang tersebut, terus melakukan persiapan awal dalam memilih atlet yang masuk dalam kategori PON Remaja.

“Total ada sekitar 150 nama atlet dari 12 cabang olahraga yang sudah merekomendasikan nama-nama atletnya,” katanya Sementara dua cabang lainnya yakni, renang dan loncat indah masih menunggu konfirmasi dari pengurus cabang yang bersangkutan Ia menjelaskan, PON Remaja yang akan dilaksanakan pada Desember tahun ini mempertandingkan 15 cabang olahraga dengan 121 nomor dengan total atlet sebanyak 1.796 orang.

Setelah mengumpulkan nama-nama atlet yang diajukan Cabor, KONI Sumbar selanjutnya akan melakukan pendataan ulang dengan berpedoman pada regulasi yang sudah ditetapkan PB PON. Dalam persiapan selanjutnya, KONI Sumbar akan melaksanakan pemusatan dan latihan terpadu yang jadwalnya dan durasi waktunya akan ditentukan setelah anggaran untuk seluruh kegiatan tersebut diketahui.Q ant

Pantang Remehkan Lawan Surabaya, Bhirawa Kemenangan 3-0 atas Persiram Raja Ampat, menjadi modal berharga bagi Persebaya untuk meraih kemenangan saat menghadapi tuan rumah Persiba Bantul Kamis (14/8) sore di Stadion Sultan Agung, Bantul.

Dari segi materi pemain, Persebaya diunggulkan untuk bisa meraih kemenangan, namun Pelatih Rahmad Darma-

wan tetap meminta kepada tim berjuluk Bjol Ijo itu untuk tidak meremehkan lawan. “Kita tidak boleh meremehkan

Padang, Bhirawa Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumatera Barat mengumumkan sebanyak empat cabang olahraga akan mengikuti Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Pra-Pekan Olahraga Nasional (PON) Remaja di Jawa Timur.

“Sebelum mengikuti PON remaja, ada empat cabang olahraga yang harus menjalani Kejurnas pra-PON untuk bisa bertanding pada PON Remaja di Surabaya, Desember 2014,” kata Wakil Ketua Umum KONI Sumbar Handrianto di Padang, Rabu.

Ia menyebutkan, empat cabang olahraga tersebut yakni, anggar, bola basket, judo dan voli pantai/pasir.

Dijelaskannya, untuk cabang anggar, pra-PON akan dilaksanakan pada 24-28 Agustus di Kalimantan Timur. Pengurus cabang olahraga itu sudah mengajukan nama-nama atlet yang akan diikutkan pada ajang itu.

Sementara itu cabang olahraga judo, babak kualifikasi untuk bisa bertanding pada PON remaja akan dilaksanakan di Bandung, Jawa Barat, pada 21-23 Agustus.

Dua cabang olahraga lainnya, voli pantai dan bola basket akan menjalankan kejurnas pra-PON pada September.

Ia mengungkapkan, mengikuti Kejurnas pra-PON tersebut merupakan bagian dari aturan yang sudah ditetapkan masing-masing cabang olahraga untuk bisa bertanding pada PON remaja.

“Tentunya hal itu akan menjadi bagian dari proses masing-masing cabang untuk bisa meloloskan atletnya sebanyak mungkin pada PON remaja,” katanya.

Ia menambahkan, KONI dalam hal itu akan memfasilitasi setiap cabang yang akan mengikuti Kejurnas pra-PON.Q ant

lawan besok yang memiliki kecepatan,” ungkapnya, Rabu (13/8).

Rahmad mengatakan anak asuhnya harus bermain fokus saat menghadapi tim berjuluk Laskar Sultan Agung ini. Menurutnya Persiba Bantul sangat baik saat tampil di kandang.

Anak asuh Sajuri Syahid dalam pertandingan sebelumnya mengalami kekalahan 1-3 dari PSM Makasar sehingga tidak akan bergeser dari peringkat 11 klasmen sementara. “Kita patut waspada kejutan yang akan diberikan tim tuan rumah nanti,” ujar mantan pelatih Sriwijaya FC. Persiba Bantul masih menyisahkan 3 kali pertandingan dan dapat dipastikan turun ke divisi utama kompetisi ISL. Sehingga Rahmad berharap anak asuhnya tetap mewaspadai pergerakan dari Rian Wahyu dkk. “Ya karena mereka juga ingin mengakhiri kompetisi dengan kemenangan di sisa laga,” timpal Rahmad Darmawan.

Dengan kemenangan 3-0 atas Persiram Raja Ampat menjadi modal tersendiri bagi Greg Nwokolo dkk. Selain itu

saat ini Green Force memiliki gelandang tangguh, Isaac Pupo yang bermain bagus di debut pertamanya saat Persebaya menundukkan Persiram. “Ya Pupo bermain sangat baik kemarin, saya berharap di laga besok dapat bermain bagus,” tegas RD sapaan akrabnya.

Akan tetapi saat menghadapi Persiba Bantul, Persebaya akan kehilangan dua pemain muda mereka Fandi Eko Utomo dan Novri Setiawan yang masih belum fit.

“Yang sudah sehat cuman Amrizal jadi Fandi dan Novri akan absen di pertandingan besok,” tutup anggota aktif TNI - AL ini.

Kondisi Persiba memang jauh berbeda dengan Persebaya. Saat ini Persiba berada di dasar klasemen wilayah timur. Mereka hanya meriah satu kemenangan dan tiga kali seri dari 17 laga. Tim ini dipastikan terdegradasi ke kompetisi Divisi Utama musim depan.

Sedangkan Persebaya berada di peringkat ketiga dengan 30 angka. Persebaya masih berpeluang merebut posisi puncak klasemen karena hanya terpaut lima poin dari Persipura Jayapura. Perse-

baya juga memiliki jumlah pertandingan lebih banyak dibanding Mutiara Hitam.

Strategi 4-3-1-2 Persebaya tak akan mengubah strategi permainan saat menghadapi Persiba Bantul, formasi 4-3-1-2 masih akan diandalkan oleh manager-coach Persebaya, Rahmad Darmawan untuk mengangkal Persiba di kandang sendiri. Yang membuat formasi 4-3-1-2 ini, Persebaya berhasil meraih kemenangan.

Rahmad Darmawan berniat menggunakan skema serupa saat berjumpa Persiba. Target tiga poin penuh dipatok oleh mantan pelatih Timnas U-23 ini. “Saya rasa kami tak akan mengubah permainan. Kurang lebih seperti pertandingan terakhir. Dengan catatan pemain kondisi terbaik,” kata Rahmad.

Dalam formasi 4-3-1-2 yang diusung Persebaya, maka Isaac Pupo memiliki peran sebagai playmaker. Gelandang asal Liberia ini akan berdiri di belakang duet penyerang Emmanuel Kenmogne dan kapten Greg Nwokolo. Q wwn

Sean Tetap Bercita-cita Berlomba di F1

Greg Nwokolo

Empat Cabang Olahraga Ikuti Kejurnas Pra-PON

Persela Persiapan Uji Coba Lawan Persebaya Lamongan,Bhirawa Persela Lamongan terus mematangkan persiapan sebelum melawan tuan rumah Persebaya Surabaya,Selasa (19/8) mendatang.Khoirul Huda dkk bakal diuji salah satu tim tetangga dari divisi I yaitu Persatu Tuban Kamis (14/8) sore nanti di Stadion Surajaya Lamongan.

Kami membutuhkan laga uji coba memang untuk mempersiapkan diri melawan Persebaya Surabaya,’’kata Asisten Pelatih,Didik Ludianto.Tak hanya itu,adanya laga uji coba bisa dijadikan ajang evaluasi mana kala masih banyak kekurangan.Semuanya bertujuan untuk mematangkan Persela demi lolos ke delapan besar.

Taktik dan strategi yang akan digunakannya untuk pertandingan melawan Persebaya Surabaya akan diterapkan di pertandingan uji coba

sore ini.Didik ingin agar pemainnya lebih fokus dan menjalankan strategi dari tim pelatih.’’strategi sudah kami siapkan’’jelas Didik.

Hasil kurang memuaskan, memang jadi bekal tim berjuluk Laskar Joko Tingkir tersebut,sebelum dijamu Persebaya Surabaya.Dimana Persela gagal meraih poin penuh saat bermain imbang 1-1 saat menjamu Mitra Kukar di Stadion Surajaya,Jumat (8/8) lalu.

Jajaran pelatih Persela tentu tidak mau,anak asuhannya kembali mendapatkan hasil tidak maksimal.Sisa empat laga harus benar-benar untuk mendulang poin agar bisa lolos ke delapan besar.Posisi Persela saat ini nangkring di posisi empat dengan 25 poin.

Raihan poin ini masih rawan geser karena Persepam dibawahnya menempel dengan ketat. Q mb1

Menpora Luncurkan ‘Pencak Silat Road to Unesco’ Jakarta, Bhirawa Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo meluncurkan kampanye untuk mendukung pencak silat masuk warisan budaya nonbenda versi UNESCO serta ikut dilombakan dalam olimpiade melalui "Pencak Silat Road to UNESCO and Olympics".

Menurut Roy di Jakarta, Rabu, kampanye tersebut semakin gencar digalakkan menyusul penyelenggaraan pesta olahraga Asian Games 2018 yang akan digelar di Tanah Air. "Indonesia akan jadi tuan rumah

9

Asian Games 2018, makanya kita berjuang supaya pencak silat tidak hanya jadi olahraga eksibisi, tapi menjadi cabang olahraga yang dipertandingkan," katanya dalam pembukaan Festival Olahraga Beladiri Tradisional Indonesia dan Gebyar Seni Budaya Indonesia 2014 di Jakarta.

Dalam ajang Asian Games, negara penyelenggara bisa mengajukan cabang olahraga tradisional kawasan untuk dipertandingkan, di samping 28 cabang olahraga olimpiade.

Pencak silat, merupakan salah

satu cabor tradisional utama yang akan dimasukkan dalam daftar cabor yang dipertandingkan.

"Dengan demikian, dunia akan tahu kalau pencak silat itu adalah olahraga asli Indonesia, bukan negara lain," katanya.

Menurut ahli telematika itu, pemerintah terus mengupayakan agar olahraga asli Indonesia itu bisa diakui UNESCO sebagai warisan budaya non benda setelah wayang (2003), keris, (2005), batik (2009), angklung (2010), tari saman (2011) dan subak di Bali (2012).Q ant

Jakarta, Bhirawa Sean Gelael yang kini berusia 17 tahun tetap bercita-cita dapat berlomba pada ajang kejuaraan Formula Satu, sehingga menjadi orang Indonesia pertama yang mengibarkan Merah Putih di ajang lomba ‘single-seater’ paling besar sejagad itu.

“Tujuan saya tentu suatu saat dapat berlaga di ajang perlombaan F1. Tapi itu tidak gampang. Hanya 21 pebalap saja di dunia yang masuk F1. Untuk mencapai hal tersebut, saya akan berusaha terus menjadi yang terbaik dalam lomba musim ini,” kata Sean sebelum berangkat ke Eropa, Rabu.

Sean akan mengikuti perlombaan di Nurburgring, Jerman, pada akhir minggu ini, merupakan perlombaan putaran kesembilan dari 11 putaran yang dilakoninya pada 2014.

“Untuk itu saya mohon doa dari pada pendukung saya dan dari seluruh rakyat Indonesia, semoga cita-cita saya mengibarkan Merah Putih di ajang lomba Formula 1 tercapai,” kata pemuda yang tahun ini mulai kuliah di Inggris itu.

Sebelumnya pada acara temu penggemar “Meet & Greet” di KFC Kemang Jakarta Selatan, Selasa malam, Sean yang mampu dengan bagus melantunkan bahkan menulis sair lagu rap ini, menghibur para penggemarnya dengan bernyanyi duet diiringi kelompok band lokal Mikes Apartement.

Tim Jagonya Ayam with Carlin tempat Sean bernaung bersama Tom Blomqvist dan Antonio Giovinazzi, pada ajang Kejuaraan Formula 3 Eropa tampil membanggakan, kini berada di urutan kedua klasemen sementara di bawah tim Prema Powerteam. Sedangkan Sean berada di urutan ke-17 klasemen sementara.

Sean dan kawan-kawan menyisakan lomba di Nurbungring Jerman, Imola Italia, Hockenheim Jerman, serta satu seri Formula 3 Inggris dan Macau GP pada akhir tahun.

Sean mengaku belajar banyak hal tentang hal teknis dan non-teknis selama digelarnya ajang F3 Eropa selama dua musim ini, khususnya selama bergabung dengan Jagonya Ayam with Carlin.

Tentang hubungan personal sesama pebalap satu tim, Blomqvist dan Giovinazzi, ia menyebutkan mereka sudah seperti keluarga sendiri. Sean, di mata kedua pebalap asal Inggris dan Italia itu dianggap sebagai pebalap yang baik dan cepat mempelajari berbagai hal tentang kendaraan dan teknis berlomba.

“Dia juga keren, pintar dan romatis,” kata rekannya, Giovinazzi.

Sean menyatakan, tentang rencana tahun depan, tim sedang memperbincangkan lomba apa yang akan diikutinya.Q ant

DPRD Trenggalek Gelar Paripurna Jawaban Eksekutif Atas Pandangan Fraksi terhadap RAPBD 2014 DPRD Kabupaten Trenggalek kemarin Rabu(13/08) menggelar rapat paripurna sebagai tahapan lanjutan pembahasan Rancangan Anggaran Pembelanjaan Daerah Perubahan(RAPBD). Kali ini rapat paripurna mengagendakan penyampaian jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi atas RAPBD Kabupaten Trenggalek 2014.

Penyampaian kali ini langsung dilakukan Bupati Trenggalek Dr Ir Mulyadi Wr. Agenda rapat yang digelar mlai pukul 09.00 hingga selesai kali ini dipimpin langsung ketua DPRD Trenggalek Drs Hari Langgeng Wiyono didampingi seluruh unsur pimpinan yakni H Samsul Anam SE MM Mhum dari Fraksi PKB, Hj Muklasiati SE MM dari Fraksi Karya Nasional serta

Lamudji Spd MM dari Fraksi Demokrat.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Trenggalek Dr Ir Mulyadi Wr dihadapan seluruh anggota DPRD Trenggalek yang hadir menyampaikan jikalau Ranperda APBDP 2014 pada prinsipnya lebih mengedepankan sejumlah kegiatan realistis yang ada di masyarakat. Artinya, sejumlah

rencana kegiatan yang tercantum dalam RAPBD dirancang sesuai kondisi dan kebutuhan dilapangan.

Sementara itu, salah satu unsur pimpinan DPRD Trenggalek, H Samsul Anam SE MM Mhum menyampaikan, mengacu pada kondisi keuangan daerah, pihaknya meminta kepada eksekutif khususnya untuk tidak asal-asalan mengajukan usulan dalam RAPBD 2014 kali. Alasannya, adalah nominal dana yang terbatas serta banyaknya kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Trenggalek.”Setidaknya itu harus

menjadi catatan. Biar tidak asalasalan,” pintanya.

Lebih dari itu, H Samsul Anam SE MM yang dipercaya kembali oleh masyarakat Kabupaten Trenggalek menjadi legislator periode 2014-2019 berharap lebih rencana penganggaran RAPBD yang sudah masuk dalam proses pembahasan inti tersebut pada akhirnya benar-benar bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Trenggalek kedepan.”Kabupaten Trenggalek harus bisa lebih baik lagi kedepan. Maka dari itu RAPBD 2014 ini benar-benar tepat sasaran,” pungkasnya.Q adv,adi

Sejumlah anggota DPRD Trenggalek mengikuti rapat paripurna di aula utama.

NASIONAL-POLITIK

10 KILAS NASIONAL

Golkar: Tidak Ada Lagi Perdebatan Jadwal Munas Jakarta, Bhirawa Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menegaskan tidak ada perdebatan lagi ihwal musyawarah nasional (munas) partainya, sebab mayoritas DPD Golkar sudah meminta munas dilakukan tahun depan.

“Sebanyak 31 dari 33 DPD Golkar tingkat provinsi menyatakan secara tertulis mendukung pelaksanaan munas 2015, jadi sebetulnya tidak ada perdebatan lagi,” kata Doli di Jakarta, Rabu (13/8).

Dia mengatakan saat ini ada dua penafsiran terkait munas Golkar, yakni apakah munas kesembilan dilakukan sesuai AD/ART yakni tahun ini, atau sesuai rekomendasi khusus bahwa munas kesembilan dilakukan 2015.

Dia menekankan, baik ketentuan AD/ ART maupun rekomendasi khusus itu kedua-duanya merupakan produk dari munas. Untuk menentukan mana yang lebih kuat pengaruhnya, maka harus dilakukan munas luar biasa.

“Sedangkan munas luar biasa itu baru bisa terlaksana atas permintaan 2/3 DPD tingkat provinsi. Masalahnya 31 DPD sudah meminta munas dilakukan 2015,” tegas dia.Q ant

PDIP Buka Kesempatan Parpol Lain Bergabung Jakarta,Bhirawa PDI Perjuangan masih membuka kesempatan kepada atau dua partai politik lagi untuk bergabung dalam koalisi parpol pengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden “Kami masih menunggu putusan dari Mahkamah Konstitusi yang sedang menangani perkara gugatan hasil pemilu presiden,” kata Tjahjo Kumolo di sela kegiatan Pembekalan Calon Pimpinan Dewan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia dari PDI Perjuangan di Jakarta, Rabu (13/8).

Menurut Tjahjo Kumolo, setelah putusan Mahkamah Konstitusi, pada 22 Agustus mendatang, konstelasi politik nasional kemungkinan besar akan berubah lagi.

Kalau ada partai politik lain yang ingin bergabung dengan koalisi parpol pengusung Jokowo-Jusuf Kalla, kata dia, masih terbuka untuk satu atau dua partai politik lagi.

“Adanya tambahan, satu atau dua parpol lagi, tentu akan memperkuat posisi pemerintahan di legislatif. Saat ini dukungan koalisi parpol pengusung Jokowi-JK di parlemen belum sampai 50 persen,” katanya. Namun, tambahan satu atau dua parpol lagi, kata dia, tidak menjamin mendapat kursi menteri di parlemen.Q ant

Indonesia Model Demokrasi Dunia Islam ISIS Lebih Berbahaya dari Kelompok Radikal Jakarta, Bhirawa Pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi mengatakan Indonesia dengan sistem NKRI pantas menjadi kiblat demokrasi di dunia Islam karena telah terjadi proses pematangan demokrasi yang luar biasa.

“Satu-satunya negara yang mungkin menjadi kiblat demokrasi dunia Islam adalah Indonesia. Di mana ada demokrasi yang lain. Mesir saja mau berguru soal demokrasi ke Indonesia,” kata Hasibullah Satrawi di Jakarta, Rabu (13/ 8) kemarin.

Selama ini yang diperhitungkan sebagai negara paling demokrasi di dunia Islam adalah Turki dan Iran. Hasib mengatakan Turki tidak mungkin menjadi model karena negara itu sekuler. Iran juga tidak mungkin karena Syiah.

Direktur Aliansi Indonesia Damai (AIDA) itu mengatakan seharusnya duta besar-duta besar Indonesia lebih percaya diri bicara tentang demokrasi.

“Di Kairo misalnya. Setidaknya NKRI tidak harus mengharamkan Ikhwanul Mus

limin. PKS justru menjadi partai dan masuk ke dalam sistem,” tuturnya.

Alumnus Universitas Al Azhar, Kairo, Mesir itu mengatakan apabila kelompokkelompok jihadis lainnya di Indonesia juga bisa masuk ke dalam sistem, maka secara tidak langsung akan terjadi proses deradikalisasi.

“Kelompok-kelompok itu menjadi masalah karena saat ini masih berada di luar sistem,” ujarnya.

Terkait dengan isu masuknya ideologi Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS), Hasib mengatakan informasi mengenai ideologi tersebut harus disampaikan secara proporsional.

“Jangan membayangkan ISIS itu besar. Sebenarnya tidak juga. Kalau harus diwaspadai, memang benar,”

katanya.

Menurut Hasib, ideologi ISIS memang menjadi daya tarik bagi kelompok-kelompok jihadis karena menawarkan ideologi yang progresif. Di saat kelompok-kelompok seperti Al Qaeda menyatakan perjuangannya sedang menuju negara Islam, ISIS sudah menyatakan memiliki negara Islam.

“Apa yang ditawarkan ISIS sangat menarik. Sangat ‘marketable’. Namun, tidak serta merta bisa diterima di Indonesia karena kelompok-kelompok jihadis di sini sudah punya mahzab sendiri,” pungkasnya.

ISIS Lebih Berbahaya Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin mengatakan organisasi ISIS lebih berbahaya dari kelompok radikal di Tanah Air. “Lebih berbahaya dari kelompok radikal. Kalau kelompok lain menjadikan Amerika sebagai musuh, namun ISIS menjadikan umat Islam sebagai musuh,” ujar Din di

ist

ist

Din Syamsudin

Hasibullah Satrawi

Jakarta, Rabu (13/8) kemarin.

Dia mengatakan ISIS dapat menggoyahkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Eksistensi bangsa yang merupakan hasil perjuangan umat Islam dapat terancam,” jelas dia. ISIS menjadi sangat berbahaya karena sarat dengan kekerasan, perusakan, demonstrasi, maupun penggunaan senjata.

“Saya mengamati pelakunya adalah kelompok lama.

Jadi ini sama saja dengan

barang lama kelompok baru,” cetus dia.

Pemerintah, sambung dia, harus berperan aktif dalam melakukan antisipasi terhadap gerakan tersebut.

“Kita tidak punya data. Ada sebagian yang mengatakan kalau mereka adalah alumni Afganistan pada 1979, yang dilatih CIA untuk melawan Uni Soviet. Tapi sekali lagi, kita tidak punya data siapa saja yang terindikasi,” terang dia. Q ant

Temui Seskab, KPI Minta Dukungan Jakarta, Bhirawa Sebanyak 5 (lima) orang komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dipimpin Wakil Ketuanya Idy Muzayyad, di kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta, Rabu (13/8), menemui Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam guna mendapatkan dukungan pemerintah bagi upaya penguataan lembaga tersebut.

Wakil Ketua KPI Idy Muzayyad mengatakan,sebagai lembaga yang mengawasi ranah penyiaran, pihaknya mengalami kesulitan untuk menertibkan lembaga-lembaga penyiaran, karena minimnya kewenangan yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

“Kami tahu masyarakat banyak yang kecewa terhadap kualitas materi tayangan lembagalembaga penyiaran, khususnya televisi di tanah air sebagaimana saat Pemilu Presiden (Pilpres) kemarin, tapi peran kami maksimal hanya memberikan rekomendasi pencabutan izin siaran.

Sementara yang bisa melakukan pencabutan izin siaran adalah lembaga lain,” kata Idy. Sementara Komisioner KPI yang lain Bekti Nugroho menyampaikan, minimnya kontribusi lembaga penyiaran dalam membayar Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekwensi, yang hanya sekitar Rp 100 juta per tahun, meskipun ada stasiun televisi yang mendapatkan untung sampai Rp 7 triliun per tahun.Q ant

Job Market Fair 2014

Disnakertrans Lumajang Sediakan Tiga Ribu Lowongan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Lumajang menggelar Job Market Fair (Bursa Pasar Kerja, red) tahun 2014. Bursa Pasar Kerja ini menyediakan 3 ribu lowongan kerja dengan menggandeng 40 perusahaan.

“Job Market Fair ini digelar 24 Agustus mendatang di Gedung dr Soedjono Jl. Alun-Alun Selatan Lumajang,’’jelas Kepala Disnakertrans Kabupaten Lumajang Ismail SH. Job Market Fair ini diikuti oleh perusahaan lokal Lumajang, perusahaan dari berbagai daerah di Jawa Timur seperti Jember, Probolinggo, Malang, Pasuruan, Sidoarjo, Surabaya maupun perusahaan dari luar pulau, seperti dari Batam dan Kalimantan.

Seluruh perusahaan yang digandeng, lanjut dia, akan menawarkan lebih dari 13 ribu lebih pengangguran yang ada di Lumajang. Termasuk juga, peluang Job Market Fair ini bisa dimanfaatkan pengangguran dari daerah lain di sekitar Kabupaten Lumajang yang berminat untuk mengikuti Job Market Fair ini.

“Tujuannya, memang untuk mengurangi pengangguran yang ada saat ini,’’ papar Ismail Selain itu, dari kegiatan Job Market Fair atau Bursa Pasar Kerja ini, seluruh bidang pekerjaan yang ditawarkan, mencapai 6 sektor. Diantaranya, industri, perdagangan, jasa, pendidikan, perhotelan dan kesehatan.

Peminat kerja, masih kata

Kamis Kliwon 14 AGUSTUS 2014

Kepala Disnakertrans, bisa mencari peluang sesuai dengan minat, bakat dan bidang yang diinginkan.

“Tentunya, peminat akan melalui seleksi terlebih dulu, sebelum direkrut oleh perusahaan yang mengikuti Job Market Fair ini,’’ ungkapnya. Seleksi bisa dilakukan di lokasi, maupun ditempat lain, seperti di Kantor Disnakertrans Kabupaten Lumajang atau di perusahaannya sendiri, disesuaikan dengan keinginan perusahaan masing-masing.

Menurut Ismail, Disnakertrans Kabupaten Lumajang, juga akan memperhatikan perlindungan kepada tenaga kerja dengan menjamin perjanjian kerjanya. ‘’Siapa yang menanggung dan bagaimana pertanggungan keberangkatan sampai pulangnya ke kota asal,’’ beber Ismail. Seluruhnya, lanjutnya, diatur dalam kontrak kerja. Seperti misalnya, tenaga kerja yang direkrut perusahaan asal Pulau Batam, perjanjiannya jelas. ‘’Termasuk pertanggungannya terhadfap pekerja dari mulai berangkat sampai kembali ke Lumajang lagi,’’ sambung Ismail, SH. Prinsipnya, tegas Kepala Disnakertrans Lumajang, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kla-

dayat/bhirawa

Suasana Job Market yang pernah digelar Disnakertrans Lumajang

antara foto

TANDA KEHORMATAN RI Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) menyematkan Bintang Mahaputera Adipradana kepada Isteri Wapres Ny. Herawati Boediono (kedua kiri) pada Penganugerahan Tanda Kehormatan RI di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/8). Dalam rangkaian peringatan HUT ke-69 Kemerdekaan RI, Pemerintah menganugerahkan Tanda Kehormatan RI kepada 56 orang putera dan putri terbaik bangsa yang telah berjasa kepada bangsa dan negara dalam berbagai bidang.

Pekan Budaya Jadi Momentum Sosialisasikan PHBS Moment pekan budaya, yang digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri menjadi momentum yang bagus untuk untuk membantu para pengunjung agar memperoleh wawasan tentang Berperilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS).

Ismail SH

dayat/bhirawa

sifikasi kebutuhan tenaga kerja kepada perusahaan, untuk menghindari asal comot. Dan, tenaga kerja sendiri bisa menghendaki bidang yang diinginkan, sesuai minat dan bakatnya.

Job Market Fair ini, ditawarkan kepada pencari kerja dengan berbagai klasifikasi pendidikan, disesuaikan dengan kebutuhan para tenaga kerja dan perusahaan perekrut, yang juga disesuaikan dengan klasifikasi kebutuhannya sendiri. Ismail mengharapkan, dibukanya Job Market Fair ini, bisa dimanfaatkan para pencari kerja, guna mengurangi mengurangi angka pengangguran di Kota Pisang ini.

Dari data di Kantor Disnakertrans sendiri, Ismail menyebutkan, tercatat angka 13 ribu lebih pengangguran dari strata pendidikan SD sampai Sarjana,’’ungkapnya. Didominasi tenaga kerja berpendidikan SLTA. “Makanya Job Market Fair ini digelar selepas lulusan hingga para lulusan SMK bisa ikut mencar peluang dalam pelaksanaan Job Market Fair atau Bursa Tenaga Kerja ini,’’ terang Ismail.

Perusahaan yang membuka peluang kerja, ada yang menerapkan kontrak kerja 2 tahun sepert perusahaan dari Batam.

Sedangkan, untuk perusahaan di Jawa Timur, kontrak kerjanya bervarasi. Dengan mekanisme rekrutmen melalui admnistrasi, seleksi dan wawancara yang diumumkan di lokasi. Ada yang diumumkan berikutnya. Q yat*

Kepala seksi program kesehatan, Anak, Remaja dan Usia Lnjut (ARU), Andyk Betty, menjelaskan Dinas Kesehatan juga menerjunkan sekitar 7 seksi yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri. Yakni mulai Minggu-Senin, menugaskan seksi Kesehatan ibu dan anak untuk mensosialisasikan pada pengujung.

Hari Selasa seksi program kesehatan anak, remaja dan usia lanjut (ARU). Rabu seksi gizi. Kamis seksi penyehatan lingkungan.Jumat seksi Pencegahan Penyakit Bersumber Binatang (P2B2). Sabtu , seksi Pencegahan Penyakit Menular Langsung (P2ML). Dan terakhir Minggu (17/8) ganti seksi imuniasasi yang memberikan so-

Stan Dinas Kesehatan Pemkab Kediri menyajikan informasi yang mengajak pengunjung memiliki wawasan tentang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat.

sialisasi pada pengunjung.

“Selama 8 hari tersebut, masing –masing seksi memberikan sosialisasi pada pengunjung,” jelasnya, Selasa (12/8) saat menjaga stan.

Wanita yang akrab disapa dengan Betty mengaku, untuk Selasa (12/8) bagian dirinya yang bertugas mensosialisasikan program kesehatan ARU pada pengunjung. Dirinya mengaku caranya mensosialisasikan pada masyarakat yakni dengan, memberikan brosur, pengarahan secara personal maupun kelompok hingga dengan cara mengadakan quiz berhadiah. Selain itu pihaknya juga memasang sejumlah gambar, terkait program ARU yang sudah dijalankan. Hal itu dilakukan untuk memikat para pengujung, baik kategori anakanak, remaja maupun usia lanjut. Menurutnya saat ini masih banyak, khususnya kategori usia lanjut yang kurang sadar untuk memeriksakan kesehatnnya ke Posyandu lansia. “Ada ribuan jumlah lansia yang ada, tapi belum di kesemuanya memeriksakan pada Posyandu lansia,” terangya.

Masih kata Betty, bagi warga usia lanjut, yang mendaftarkan ke Posyandu lansia akan diperiksa kesehatannya. Mulai dari pola makan, kegiatan fisik hingga keluhan apa yang dideritanya.

Betty menegaskan, untuk tema saat ini yang diambil dalam ikut serta membuka stand di pekan budaya, yakni rumah tangga Berprilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS). Yang mana tema tersebut mengusung 10 indikator. Diantaranya, memberi bayi ASI ekslusif, menimbang bayi dan balita setiap bulan hingga menggunakan air bersih “Hal ini sesuai dengan program Bupati, yakni menyehatkan warga Kabupaten Kediri,” pungkasnya. Q adv

Kamis Kliwon 14 AGUSTUS 2014

Ketua Forum Guru PAI Datangi Kejaksaan l Sambungan hal 1

jaksaan untuk merespon langkah pemberantasan korupsi di lingkungan Kemenag dan saya siap memberikan keterangan untuk itu,” tegas Idham Cholid.

Selain akan memberikan keterangan, Idham Cholid juga memberikan surat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk agar memberantas segala bentuk korupsi yang dilakukan para pejabat Kemenag. “Surat ini resmi dari Forum Silaturahmi Guru PAI, intinya kami mendesak pihak kejaksaan lebih profesional dalam menindaklanjuti laporan masyarakat untuk memberantas korupsi di Kemenag, “ tandas Idham.

Kedatangan Idham Kholid ke Kejari disambut oleh Kasi Pidana Khusus, Ketut Sudiarta. “Jika Kejaksaan Nganjuk tidak serius dalam menangani masalah ini, kami anggap ada konspirasi busuk antara Kejaksaan dengan Kemenag, tugas saksi adalah memberikan keterangan, selanjutnya pencarian barang bukti harus dilakukan oleh Kejaksaan. Pungli di Kemenag harus diberantas dan oknum pelaku harus diadili,” tuntut Idham.

Sementara, Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Ketut Sudiarta SH saat dikonfirmasi terkait kedatangan Idham Kholid mengatakan pada intinya kejaksaan siap melakukan koordinasi dengan pihak manapun. Hal itu dikarenakan sejumlah nama saksi korban sudah jelas. “Yang jelas dalam waktu dekat kami akan meminta keterangan Idham Kholid terkait kasus pungli di Kemenag dan perlu dicatat, alat bukti yang bisa dibawa ke pengadilan yaitu keterangan saksi dan bukti riil. Semoga para saksi juga memiliki bukti riil itu,” terang Sudiarta.

Seperti diberitakan Bhirawa sebelumnya, Kejari Nganjuk telah meminta keterangan 38 guru agama dan kepala sekolah mulai tingkat Diniyah, Ibtidaiyah dan Aliyah se-Kabupaten Nganjuk.

Hal itu terkait munculnya laporan adanya pungli yang dilakukan oleh oknum pegawai Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Nganjuk terhadap guru dan kepala sekolah yang berstatus PNS maupun non PNS. Pungli itu dikenakan pada guru yang mendapat tunjangan profesi dengan pungli yang bervariasi mulai dari tunjangan profesi dipotong Rp 100 ribu hingga Rp 500 ribu dan uang pungli tersebut disetorkan ke oknum pejabat di Kemenag Nganjuk. Seperti pada pencairan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) ada potongan pada setiap lembaga sekolah antara Rp 250 ribu sampai Rp 500 ribu.

Begitu juga dengan pencairan BSM (Bantuan Siswa Miskin) selalu dikenakan potongan per siswa sebanyak Rp 3.000.

Bahkan, saat lembaga sekolah mendapatkan dana blockgrant mulai 2007 hingga 2013 diwajibkan setor sebesar Rp 3 juta. n ris

PDIP Yakin Jatah Ketua DPRD l Sambungan hal 1

anggora DPRD terpilih periode 2014-2019.

Tiga nama tersebut sudah kita kirim ke DPP untuk mendapat persetujuan dan diambil satu nama,” kata Bahana Bella yang juga Sekretaris DPC PDI Perjuangan Jombang.

Ketiga calon tersebut lanjut Bella sesuai aturan mewakili struktur di DPC, yakni Ketua, Sekretaris, Bendahara, Wakil Ketua, serta Ketua PAC (Pengurus Anak Cabang) dan nantinya akan dipilih satu. Ketiga nama yang diajukan masing-masing Cakup Ismono (Bendahara DPC PDI Perjuangan Jombang), Joko Triono (Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Jombang), serta Wulang Suhardi (Ketua PAC Plandaan). “Tiga kandidat tersebut cukup mumpuni, karena periode sebelumnya juga menjabat sebagai anggota dewan. Kebetulan ketua dan sekretaris tidak mencalonkan dan tidak terpilih,”tandasnya seraya mengatakan tiga nama tersebut akan menjalani fit dan proper test di DPP. Selanjutnya, oleh DPP PDI Perjuangan akan disaring dan diambil satu orang saja. “Apapun keputusan DPP kami siap melaksanakan. Karena ketiga nama tersebut merupakan kader terbaik partai. Mudah-mudahan hasil penjaringan itu segara turun,”jelasnya.

Bagaimana jika UU MD3 diterapkan untuk pimpinan DPRD, Bella mengaku sudah melakukan komunikasi dengan partai partai untuk berkoalisi. “Komunikasi untuk koalisi parlemen jelas sudah dilakukan.

Namun yang jelas untuk PDIP yang terpenting adalah kepentingan masyarakat, siapapun ketua dan dari partai mana saja,”pungkasnya. n rur

Bangun Tiga Hutan l Sambungan hal 1

bermain untuk anak-anak, jogging, play ground, dan sarana edukasi bahaya rokok. Hal itu untuk mewujudkan Kota Batu menjadi kota layak anak,”ujar Arief, Rabu (13/8).

Ia menjelaskan bahwa pihaknya ingin memberikan kontribusi kepada masyarakat untuk membuat kota yang indah, nyaman, asri, dan ramah lingkungan. Fasilitas-fasilitas itu juga berguna bagi pariwisata Kota Batu. Selain untuk membangun hutan kota, dana limpahan itu juga dimanfaatkan untuk mengembangkan kawasan percontohan pertanian organik berupa tanaman pangan, holtikultura, dan sayur. Percontohan itu dikembangkan di rumah-rumah penduduk.

“Teras rumah pun bisa dimanfaatkan tanaman sayur atau memanfaatkan limbah rumah tangga. Supaya warga lain bisa terinspirasi. Nanti kami bantu pemasarannya, media penanaman, pupuk, bibit, dan sistem menejemennya. Kami juga akan membelikan prasarana (alat) membasmi hama seperti jangkrik dan kutu. Alat ini berfungsi pada malam hari agar tanaman terhindar hama zat kimia,”papar Arief. n nas

SAMBUNGAN Dindik Surabaya Keliru Beri Surat Teguran Bopda Bakal Segera Cair

Dindik Surabaya, Bhirawa Surat teguran Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya yang dilayangkan untuk 19 sekolah karena dianggap lamban menyerahkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (Bopda) ternyata keliru.

Sekolah-sekolah yang dimaksud dalam teguran itu bahkan telah menyampaikan laporan sejak dua bulan lalu.

Menurut informasi, SPJ Bopda triwulan kedua yang dilaporkan 19 sekolah tersebut tidak ditemukan di Dindik Surabaya.

Sehingga pada 11 Agustus lalu Kepala Dindik Surabaya Ikhsan, memutuskan untuk menerbitkan surat teguran setelah teguran lisan tidak dihiraukan. Padahal laporan tersebut sebenarnya telah dikirim sejak bulan Juni lalu.

Mengetahui surat tegurannya terjadi kekeliruan, Dindik pun segera menghapus pengumuman surat teguran sekaligus daftar sekolah yang sebelumnya tercantum di laman www.dispendik.surabaya. go.id, Rabu (13/8) kemarin.

Saat dikonfirmasi, Humas Dindik Surabaya Eko Prasetyoningsih mengakui terjadinya kekeliruan tersebut. Sebanyak 18 SD dan 1 SMP yang sebelumnya ditegur Dindik itu memang sudah mengumpulkan SPJ-nya sejak Juni lalu. “Dalam surat teguran ini ada kesalahpahaman. Semua sekolah negeri sebenarnya sudah mengumpulkan SPJ,” jelas Eko. Seperti diberitakan sebelumnya, meski telah mendapat teguran lisan dari Dindik Surabaya, sebanyak 19 sekolah penerima dana Bopda tetap tak bereaksi.

Hingga Kepala Dindik Surabaya mengambil langkah tegas dengan meluncurkan surat teguran ke-

pada kepala sekolah. Teguran itu diluncurkan pada 11 Agustus lalu kepada 19 sekolah karena belum menyerahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana Bopda triwulan kedua.

Sebanyak 19 sekolah ini terdiri atas 18 SDN dan satu SMP. Klarifikasi atas kesalahpahaman ini sekaligus menjadi kabar gembira bagi sekolahsekolah di Surabaya. Sebab, Dindik akhirnya akan mengucurkan dana Bopda. Namun demikian, pencairannya tetap akan dilakukan secara bertahap. Bagi sekolah yang sudah memenuhi kelengkapan syarat administrasi, dananya akan segera dicairkan. “Sekolah yang tertib administrasi, bisa segera mengecek rekeningnya dan menggunakan dana tersebut.

Namun, ada juga yang masih proses pencairan. Yang pasti, dana semua sekolah akan dicairkan,” tutur dia.

Sebelumnya, sekolah sempat was-was karena dana Bopda tak kunjung cair. Sebab, dana seragam untuk siswa mitra warga include di dalamnya. Lantaran pencairannya telat, Dindikpun meminta sekolah untuk menalanginya. Ada sekolah yang mampu untuk nomboki dana seragam sekolah. Tapi, ada juga yang tidak. Karena itu, pencairan

dana Bopda sangat dinantikan.

Apalagi, pencairan dana Bopda triwulan 3 ini harusnya dilakukan sejak bulan lalu. Tapi, baru bisa direalisasikan bulan ini karena ada beberapa sekolah yang sebelumnya tidak melengkapi syarat administrasi. Karena itu, dana Bopda semua sekolah negeri akan segera cair.

Eko mewanti-wanti agar sekolah menggunakan dana itu sesuai peruntukan. Sebagai informasi, ada 395 SDN, 52 SMPN, 22 SMAN, dan 12 SMKN yang mendapat kucuran dana Bopda. Hari-hari ini, sekolah bisa mengecek ke Bank Jatim.

Dia mengatakan, penggunaan dana Bopda harus sesuai dengan Rancangan Anggaran Kegiatan Sekolah (RKAS). ”Kami selalu ingatkan sekolah agar dana Bopda dibelanjakan sesuai RKAS-nya,” jelas perempuan yang juga menjabat Kabid Dikdas itu.

Untuk sekolah negeri, Dindik selalu melakukan pengawasan langsung ke sekolah. Secara berkala, pengawas mendatangi sekolah dan memantau pemanfaatan dana tersebut. Ini untuk mencegah penyelewenangan.

Sebab, meski pengawasan telat ketat, ada saja sekolah yang nekat menyalahgunakan dana itu.

Sedangkan untuk sekolah swasta, pemkot melakukan audit secara berkala. Terutama, sekolah swasta yang menerima dan mengelola dana Bopda di atas Rp 1 miliar. Pencairan Bopda untuk sekolah swasta dilakukan enam bulan sekali.

“Kita berharap, tidak mene­ mukan satu pun sekolah yang menyelewengkan dana Bopda,” pungkasnya. n tam

KPK Dikabarkan Bidik Wali Kota Surabaya l Sambungan hal 1

apa yang dilakukan oleh Wali Kota Surabaya jelas melanggar aturan. Di mana setiap pengeluaran dana yang diambilkan dari APBD harus mendapat persetujuan dari DPRD. Tapi yang terjadi di sini sebaliknya, ternyata diam-diam pemkot telah menyerahkan dana tersebut tanpa lewat dewan.

Hal senada juga diungkapkan anggota Komisi A DPRD Kota

Surabaya Adies Kadir. Menurutnya, apa yang dilakukan oleh Wali Kota Surabaya tersebut dapat dikatakan sebuah pe­ nyimpangan. Ini karena dana yang diambilkan dari APBD tanpa melalui persetujuan dewan. Sebagai konsekuensi hal ini dapat menjurus pada proses pidana. ‘’Apalagi saya mendengar KPK sudah turun,’’tegasnya.

Menurut politisi asal Partai Golkar ini jika KPK sudah turun, maka dipastikan kasus

tersebut jelas telah melanggar hukum dan potensi negara dirugikan. Apalagi diketahui hampir seluruh anggota dewan menolak untuk menyetujui pencairan dana tersebut. ‘’Kalau yang terjadi seperti ini, tentu saja negara dirugikan sebesar Rp 9 miliar. Dan saya tidak menyalahkan teman-teman di legislatif menolak karena mereka ketakutan ikut terseret dalam kasus tersebut,’’tambahnya. n cty

Kuswanto Akhirnya Penuhi Janjinya Kembalikan Mobdin l Sambungan hal 1

jauh dari gedung rakyat dalam menyampaikan aspirasinya. ‘’Sebelumnya saya mengucapkan banyak terimakasih kepada rakyat Jatim yang telah meminjami Mobdin untuk menunjang kinerja saya sebagai wakil rakyat. Dan perlu saya sampaikan mengapa saya mengembalikan lebih awal, karena saya ingin nantinya Mobdin ini dapat digunakan lagi bagi anggota dewan yang baru,’’papar pria murah senyum ini.

Kuswanto menjamin Mobdin tersebut dalam kondisi baik, karena dia sangat merawat mobil tersebut seperti miliknya.

Sebaliknya bila ada kerusakan yang sangat fatal, bisa saja pihak Setwan memanggil anggota dewan yang meminjamnya untuk dilakukan perbaikan. Ini karena status Mobdin tersebut adalah pinjam pakai.

Dia berharap langkah yang diambil sebelum dilakukan pelantikan sumpah dan jabatan anggota dewan yang baru dapat menjadi contoh bagi anggota dewan yang lain. Dan ini akan memberikan kemudahan bagi Setwan untuk menyiapkan Mobdin yang akan digunakan oleh anggota dewan yang baru dilantik periode 2014-2019.

Sementara itu Pudji Setyowibowo mengaku hingga saat ini baru tiga anggota dewan yang telah menyerahkan Mobdin dari 100 anggota DPRD Jatim yang ada. Mereka ini adalah Kuswanto, Zairina, keduanya sama-sama dari Fraksi Hanura Damai dan (alm) Zainudin Nawawi (PKB). ‘’Memang kami sudah menyurati semua anggota dewan untuk segera mengembalikan seluruh inventaris kantor . Dan dipastikan semua inventaris akan kembali sebelum pelaksanaan pelantikan dewan baru tepatnya pada 31 Agustus 2014,’’tegasnya. n cty

Tim PPKST Sukses Pisahkan Nurul-Rahma l Sambungan hal 1

layanan Kembar Siam Terpadu (PPKST) RSUD dr Soetomo dr Agus Harianto, Sp A (K).

Menurutnya, cepatnya operasi karena prediksi terburuk yang dilakukan Tim PPKST tidak terjadi.Timnya berusaha maksimal agar operasi pemisahan ini berjalan sebagaimana yang direncanakan. “Rancangan yang kita buat yakni pada kondisi terburuk, ternyata kondisi mereka stabil terus,” ungkap dr Agus.

Dari pantauan di lapangan, tepat pukul 07.00, Nurul-Rahma datang dari ruang NakulaSadewa. Suasana haru begitu terlihat saat Sika ( Ibu NurulRahma, red) melihat dua puteri kembarnya akan masuk ke ruang operasi di GBPT. Sika tak henti-henti menangis melepaskan kedua bayi yang akan dipisahkan. Sebelum operasi besar dilakukan, tim berdoa terlebih

dahulu. Setelah itu, tim dokter langsung melakukan anestesi.

Setelah itu tim bedah anak melakukan desinfeksi atau sterilisasi bayi kembar dan barulah tim bedah plastik melakukan insisi sesuai desain. Tepat pukul 10.15, tim akhirnya melakukan insisi pemisahan rongga dada yang dipimpin oleh Prof Dr dr Paul Tahalele SpBKV (K). Pemisahan rongga dada cukup sulit.

Sebab, awalnya dokter mengira xypoampola phagus atau dempet tulang dada sampai tali pusar.

Ternyata, kondisinya lebih parah yakni tulang dada atas dua bayi tersebut menyatu. Sehingga, tim benar-benar harus berhatihati dalam melakukan tindakan.

Akhirnya, pemotongan dada selesai pukul 13.39. Tindakan selanjutnya dilakukan oleh tim bedah anak yang dipimpin dr Adria Hariastawa Sp BA (K). Tim bedah anak memotong bagian dada hingga perut kedua bayi.

“Saat kita pisahkan liver, tensi turun dan mengalami desaturasi (penurunan oksigen dalam darah,red),” ungkap dr Adria.

Desaturasi terus menurun pada Rahma sehingga tim memberi stimulus obat-obatan dan cairan kepada dokter. Tepat pukul 13.54, kedua bagian terpisah. Setelah itu, tim bedah plastiklah yang bertugas untuk menutup luka hasil pemisahan bayi. “Rencananya kita menutup dengan perikat bofine (selaput jantung sapi,red) tapi ternyata kulitnya cukup untuk menutupi kulitnya sendiri,” ungkap dia.

Sementara itu Sika Jayanti orangtua Nurul-Rahma mengaku bahagia karena anaknya berhasil dipisahkan. Sebelumnya dirinya meresa tidak kuat melihat bayi kembarnya masuk ke ruang operasi. ‘’Saya hanya bisa pasrah dan berdoa semoga Alloh memberikan kemudahan dalam operasi pemisahan,’’ jelasnya. n dna

11 Surabaya Buka Layanan Distribusi Buku 24 Jam l Sambungan hal 1

gomunikasikan hal tersebut agar ada pihak sekolah yang menerima.

“Tapi ini harus benar-benar sesuai jadwal. Jangan sampai kita meminta pihak sekolah menunggu malam hari, tapi pihak penerbit tidak segera mengirim sampai pagi hari. Kita sudah pegang jadwal distribusinya,” kata Ikhsan, Rabu (13/8).

Seperti diberitakan sebelumnya, Jumat (15/8) besok, merupakan deadline distribusi buku yang sudah ditegaskan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Terkait hal itu, Ikhsan belum benarbenar yakin semua buku akan dapat diterima sekolah secara merata. “Mudah-mudahan bisa selesai semua.

Kita doakan saja agar semuanya (Kurikulum 2013) berjalan lancar,” tutur dia.

Selain pro aktif memantau pendistribusian buku, Dindik Surabaya juga tengah menggiatkan pelatihan guru untuk mempersiapkan kurikulum baru bersama Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK). Sebanyak 1.200 peserta dari unsur pengawas dan kepala SD, SMP, SMA/SMK di Surabaya menjadi sasaran yang terbagi ke dalam tiga angkatan.

Fatchur Rachman, salah seorang peserta pelatihan yang menjabat Kepala SDN Babatan I Wiyung, ini mengatakan pelatihan untuk kepala sekolah diutamakan dalam hal manajemen Kurikulum 2013. Sebab, terjadi pemampatan standar pendidikan nasional. Jika sebelumnya ada delapan standar, kini menjadi empat. “Selain itu kami juga diberi materi tentang implementasi Kurikulum 2013. Masak, gurunya

tahu kurikulum baru, kami kepala sekolah tidak tahu,” kata Fatchur saat ditemui di SMAN 9 Surabaya.

Dia menyatakan, pelatihan setiap harinya dimulai pukul 07.30 - 17.00. Materi yang diberikan cukup padat. Meskipun demikian, pelatihan Kurikulum 2013 diakuinya masih kurang.

Sebab, ketika ada presentasi materi kemudian didiskusikan, bisa memakan waktu berjam-jam untuk membahas satu materi saja.

“Tapi, sebelum pelatihan, kepala sekolah sudah diberi panduan untuk dipelajari.

Hal itu sering dibahas kembali saat diskusi,” ungkapnya. Walaupun demikian, tidak ada materi yang sulit dipahami dan dijamin implementasi Kurikulum 2013 di sekolah berjalan lancar.

Dalam kesempatan itu, Kepala Dindik Jatim Harun turut memantau jalannya pelatihan Kurikulum 2013 di beberapa lokasi. Di antaranya, SMAN 16, SMAN 9, dan SMAN 7. Harun mengatakan, pihaknya telah meninjau pelatihan Kurikulum 2013 di beberapa kabupaten/kota yang ada di Jatim. Hasilnya, Jatim dipastikan siap menjalankan kurikulum baru ini, baik secara metodologi maupun implementasi. “Apa yang diperoleh dari instruktur nasional maupun regional dalam pelatihan ini diharapkan bisa segera dipraktikkan di sekolah. Saya yakin semua siap,” ungkapnya.

Alumnus Lemhanas 2008 ini menegaskan, kelancaran implementasi Kurikulum 2013 karena adanya sinergi antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Pihaknya pun menginginkan, seluruh daerah di Jatim membuktikan kepada pusat telah siap menerapkan Kurikulum 2013. n tam

Siap-siap, Elpiji 12 Kg Naik Agustus Ini l Sambungan hal 1

awal tahun hingga pertengahan 2016,” ujarnya.

Ali mengungkapkan, alasan harga gas elpiji naik pada Agustus dan bukan terjadi di Juli dikarenakan saat itu bersamaan dengan puasa, lebaran, serta tahun ajaran baru. Dengan alasan kenyamanan masyarakat, Pertamina menunda waktu kenaikan pada Agustus 2014.

Ali mengungkapkan untuk besaran kenaikannya sekitar Rp 1.000 hingga Rp 1.500 per kg. “Itu besarannya nanti ditentukan. Kami akan sampaikan ke pemerintah dan ke media juga, kita sampaikan kapannya (waktu kenaikannya),” tegasnya.

Saat disinggung kebijakan ini akan berdampak kepada inflasi, Ali menegaskan dampak inflasi akibat kenaikan gas elpiji 12 kg nanti kecil. Hal ini dilihat dari besaran pengguna gas elpiji tersebut. “Sudah saya katakan berulang kali, pengguna elpiji 12 kg itu golongan menengah ke atas, hanya 15 persen saja dari total pengguna gas elpiji,” jelasnya.

Apalagi sejarahnya pengguna gas elpiji 12 kg itu memang dipatok untuk golongan menengah ke atas sebelum adanya elpiji 3 kg. “Kekhawatiran akan inflasi sudah dikaji kecil sekali karena proporsi minimum,” ungkapnya.

Ali juga menegaskan Pertamina tidak memerlukan izin dari pemerintah untuk menaikkan gas elpiji 12 kg. Pasalnya, kenaikan gas elpiji 12 kg adalah barang non subsidi. Dan seharusnya pemerintah tidak mengintervensi aksi korporasi perseroan. Pasalnya hal ini tentu akan menjadi tanggung jawab pemerintah. “Jika pemerintah intervensi rencana Pertamina menaikkan harga gas elpiji 12 kg, pemerintah harus membayar kerugian yang diakibatkan harga yang tidak sesuai keekonomian,” tegas Ali. Menurut Ali, Pertamina sudah mengirim surat kepada pemerintah terkait rencana kenaikan gas elpiji 12 kg. “Sekarang

kerugian masih ditanggung kami. Saat ini kerugian sekitar Rp 2,81 triliun,” ujarnya.

Solar Tuntas Sementara itu perseteruan antara PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) akibat perbedaan harga beli solar akhirnya sudah selesai.

Kedua Badan Usaha Milik Energi (BUMN) akhirnya melakukan rapat internal.

Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya mengatakan, dalam rapat yang diselenggarakan kemarin sudah adanya kesepakatan antara Pertamina dan PLN. “Pertamina dan PLN sudah bersepakat mengenai jual beli BBM (solar) kepada PLN. Pasokan akan kembali diperbolehkan pada hari ini (kemarin). Jadi sudah nggak ada masalah lagi,” katanya di Jakarta, Rabu (13/8).

Terkait harga, menurut Hanung itu adalah masalah teknis antara kedua perusahaan. “itu urusan teknis lah, pokoknya bersepakat sudah. Harga itu urusan B to B nanti. Pasokan akan mulai dikirimkan hari ini (kemarin),” paparnya.

Hanung menjelaskan, pasokan solar yang akan dipasok sudah 100 persen namun sesuai kebutuhan PLN. Dia juga menegaskan karena sudah ada kata kesepakatan, tidak akan ada lagi pertemuan selanjutnya dengan PLN. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kemarin memanggil Direksi PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) untuk mengadakan rapat internal mengenai pembahasan solar. Pasalnya, permasalahan solar tersebut memicu perseteruan kedua perusahaan milik negara ini.

Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro membenarkan ada rapat pembahasan Pertamina dengan PLN mengenai solar. “Iya ada rapat, Pertamina dan PLN. Saya yang memimpin rapat,” ucap Bambang di sela-sela rapat di Kantor Kementerian Keuangan. n ira,ins

Sempat Diminta Tutup Dinkes, Kini Mendunia l Sambungan hal 1

ka tidak berkenan dan memilih jalur alternatif,”imbuh perempuan yang sudah 15 tahun menjadi TKW ini.

Tiga anak asal Riyadh yakni Abdullah Ibrahim (15), Yazid Ibrahim (13), dan Muhammad Ibrahim (5) yang sudah memakai alat bantu pendengaran ini kemudian, mendapatkan terapi dari Masudin. Beberapa syaraf telinga satu per satu dibuka dengan pemijitan atau totok setelah alat bantu pendengaran dilepas. Usai diterapi, ketiganya dikenalkan dengan suara untuk melatih pendengaran. “ Setelah dibuka syaraf-

nya, tidak boleh lagi menggunakan alat bantu pendengaran. Dan harus dikenalkan suara-suara,”ujar Masudin seraya memanggil satu persatu namanama pasiennya dari jarak dekat.

Tidak hanya itu, untuk membuktikan syaraf telinga sudah terbuka, keluarga Ibrahim langsung dipersilakan memanggil nama anak-anaknya dengan jarak yang ditentukan. Mulai satu meter hingga 15 meter.” Abud, Abud, …..Alhamdulillah, mereka sudah mendengar. Semoga bisa kembali normal pendengarannya,”ungkap Ibrahim terlihat ceria sambil mencoba memanggil ketiga anaknya satu per satu.

Sementara itu, Masudin mengatakan, untuk bisa kembali normal pendengaran para pasiennya, dibutuhkan beberapa terapi. Dikatakannya, untuk kasus keluarga Ibrahim ini misalnya bisa 5 sampai 9 terapi.” Dibutuhkan sekitar 1 tahun, bisa normal kembali seperti kita semua.

Karena mereka harus dikenalkan suara dan juga diajari untuk mengenal suara tersebut,”tandas penerima penghargaan MURI (Museum Rekor Indonesia) kategori pengobatan tercepat.

Masudin menekuni pengobatan atau penyembuhan tuna rungu dengan membuka syaraf telinga, dan itu tidak mudah. Dia belajar penyembuhan tuna

rungu ini dari seorang profesor syaraf asal Malaysia pada 2004 lalu. Dan harus bolak balik Malaysia-Jombang hingga 2008. Saat mulai menerapkan pengobatan ini ke masyakarat pada pertengahan 2011, dia sempat menuai banyak cibiran. Yang disebut praktik dukun, bahkan sempat diminta tutup oleh Dinas Kesehatan setempat.

Namun setelah dibuktikan dengan banyaknya pasien yang sembuh dan datang dari berbagai daerah di seluruh Indonesia bahkan manca negara, praktik penyembuhan tuna rungu dengan cara membuka syaraf telinga ini kini semakin ramai dan diakui masyarakat. *

UTAMA

12 LINTAS PERISTIWA

Dewan Dukung Percepatan Pembangunan Ekonomi Madura DPRD Jatim, Bhirawa Rencana penerbangan perdana Surabaya (Juanda) - Sumenep (Trunojoyo) pada 18 Agustus 2014 mendapat dukungan penuh dari kalangan DPRD Jatim.

Pasalnya, dengan dibukanya penerbangan tersebut diyakini dapat memacu percepatan pembangunan pulau Madura yang sempat tersendat, gara-gara pembangunan kawasan ekonomi khusus Suramadu terhambat pembebasan lahan.

“Saya yakin dengan dibukanya penerbangan Surabaya - Sumenep, bisa menjadi titik kebangkitan Madura yang dimulai dari wilayah Timur (Sumenep),” ujar Achmad Iskandar anggota DPRD Jatim asal Madura saat dikonfirmasi Rabu (13/8).

Menurut Iskandar, pembukaan penerbangan Surabaya-Sumenep adalah langkah berani dan harus didukung karena dapat memberikan dampak banyak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Seperti, perhotelan, UMKM, dan sumber daya manusia (SDM) maupun investasi. ‘’Dengan adanya lapter tentu nantinya bisa dibangun sekolah penerbangan, sehingga muncul generasi penerus Halim Perdana Kusuma pahlawan nasional yang namanya diabadikan menjadi nama bandara,’’harapnya.

Lokasi Sumenep yang berbatasan dengan Bali juga diyakini menjadikan angin segar bagi sektor pariwsata. Apalagi Sumenep banyak menyimpan potensi wisata, misalnya Pulau Gili Hyang, Astana Syech Yusuf, Pantai Lomban dan pasir putih.

“Selama ini baru Banyuwangi yang mampu memanfaatkan pariwisatanya dengan memanfaatkan kedekatan jarak dengan Bali. Kedepan Sumenep juga kita dorong bisa terintegrasi dengan Bali dalam sektor pariwisata,” tambah Iskandar.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Jawa Timur, Wahid Wahyudi membenarkan penerbangan perdana komersial rute Surabaya-Sumenep akan dilakukan pada 18 Agustus mendatang dilayani perusahaan penerbangan Trigaya Air menggunakan pesawat ATR 42 dengan kapasitas penumpang maksimal 50 orang dua kali sehari.

“Sesuai rencana jadwal penerbangan pesawat dariTrunojoyo ke Juanda dua kali sehari yakni pukul 07.00 dan pukul 15.30 dengan waktu tempuh 30 menit,” ujarnya. Jika landasan pacunya (runway) bisa mencapai 1400 meter kemungkinan nanti bisa dilayani pesawat ATR 72 denQ cty gan kapasitas 70 tempat duduk.Q

Kamis Kliwon, 14 AGUSTUS 2014

Kinerja Koperasi di Banyuwangi Terbaik se-Jatim Banyuwangi, Bhirawa Kinerja koperasi di Kabupaten Banyuwangi mendapat apresiasi dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur.

Musababnya, ratusan koperasi di Bumi Blambangan ini dinilai berkinerja paling bagus dibanding koperasi-koperasi lain yang tersebar di 37 kabupaten/kota se-Jawa Timur.

Pemkot Batu Ajari Ramah Lingkungan Sejak Dini Batu,Bhirawa Mental dan semangat ramah lingkungan terus digalakkan Pemerintah Kota (Pemkot) Batu sejak usia dini. Mereka diajari untuk memanfaatkan barang tak terpakai untuk menyambut peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI ke 69. Rabu (13/8), ribuan siswa Taman Kanak-Kanak (TK) ikut berpartisipasi dalam karnaval anak usia dini yang digelar dan melewati depan Balaikota Batu.

Setidaknya ada 90 kelompok anak usia dini dari 90 sekolah ikut berpartisipasi dalam karnaval yang digelar kemarin. Masing-masing dari mereka memamerkan kemampuan dan prestasi mereka dan menunjukkannya ke depan Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko, dan segenap pejabat pemkot. “Semangat kemerdekaan akan terus kita jaga mulai dari anak-anak usia dini,”ujar Eddy Rumpoko.

Tak hanya menunjukkan se-

anas bahtiar/bhirawa

Para peserta karnaval usia dini saat menunjukkan kemampuan dan bakat mereka di depan masyarakat.

mangat mengisi kemerdakaan dengan sejumlah prestasi. Para anak usia dini ini juga mulai diajarkan untuk ramah lingkungan. Seperti yang diperagakan oleh para siswa TK Sang Timur Kota Batu. Lain dari pada siswa sekolah yang lain, para siswa TK Sang Timur ini mengenakan dan menunjukkan seragam/ busana berbahan koran bekas.

“Pantas saja kemarin saya mencari korban bekas di beberapa tempat kok tidak ada. Ternyata, korban-korban bekas ini digunakan oleh anak-anak TK ini untuk dijadikan seragam yang bagus dan menarik. Luar biasa…,”ujar narator acara karnaval saat menyambut rombongan TK Sang Timur lewat di podium. Q nas

Gaya kepemimpinan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, juga dianggap ikut berkontribusi mendongkrak kinerja koperasi karena bisa memaksimalkan potensi yang ada, baik Sumber Daya Manusia dan alam.

“Koperasi produsen, konsumen dan simpan pinjam di Banyuwangi berkinerja terbaik. Karena ditunjang situasi potensi Sumber Daya Alam yang bagus,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur Dr Ir H RB Fattah Jasin MS saat memberikan sambutan di sela-sela pameran koperasi UMKM di Gedung Wanita Banyuwangi, Rabu (13/8).

Ia menyarankan, koperasi di Banyuwangi lebih fokus menggarap sektor pertanian dan ekonomi kreatif menyesuaikan potensi daerah. Pihaknya siap memberikan empat strategi pendampingan supaya Pemkab Banyuwangi minimal bisa mempertahankan kinerja koperasi yang positif. Empat strategi ini terdiri atas bantuan pelatihan tata kelola organisasi, fasilitasi pengembangan usaha, peningkatan kapasitas SDM dan pemberian bantuan permodalan. “Agar lebih baik. Minimal bisa dipertahankan untuk tahuntahun berikutnya,” ujarnya.

Di atas podium itu, Fattah Jasin secara khusus mengapresiasi kepemimpinan Bupati Abdullah Azwar Anas yang menjalankan progam-progam pembangunan seirama dengan Gubernur Jawa Timur Dr H Soekarwo SH, MHum. Menurut dia, Gubernur Soekarwo begitu peduli menumbuhkembangkan kinerja koperasi dengan memberikan bantuan modal lewat APBD Jawa Timur.

Sinergitas kinerja antara bupati dan gubernur dinilai sangat penting demi mempercepat laju pembangunan ekonomi daerah. Bila ada 10 kepala daerah berkinerja seperti Bupati Anas di Jawa Timur, Fattah yakin program pengembangan kinerja koperasi dan pembangunan lainnya bisa lebih cepat.

Mengutip data Badan Pusat Statistik, Fattahmengatakan koperasi dan UMKM di Jawa Timur berkontribusi menyumbang 54,48 perser dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar Rp 1.036 triliun pada tahun anggaran 2013. Persentase itu setara kurang lebih Rp 600 triliun. Lantaran kontribusinya dianggap besar, dia menegaskan program pemberdayaan koperasi tetap diprioritaskan, khususnya mengantisipasi Asean Economic Community pada 2015. Salah satu kebijakan pemberdayaan koperasi di Jatim adalah bantuan modal Rp 25 juta bagi 256 unit Kopwan (Koperasi Wanita).

Jika modal itu berhasil mendongkrak kinerja Kopwan dan membina koperasi lain, Pemprov berjanji akan memberi tambahan lagi modal Rp 25 juta. “Jadi total modal Rp 50 juta,” katanya.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, menyampaikan ucapan terima kasih atas apresiasi Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur. Momen perayaan Hari Koperasi ke-67 ini, Anas berharap koperasi di Banyuwangi bisa berperan mengedukasi manajemen keuangan masyarakat. Dengan begitu, keberadaan koperasi lebih bermanfaat dan berdampak positif bagi masyarakat. Q mb5