Harian Bhirawa Edisi 15 September 2014

HARIAN

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Kami akan kelola sepenuhnya aset-aset kita itu jika dinas ( Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Red) baru nanti beroperasi. Pembentukan dinas ini wujud keseriusan kita menggali potensi-potensi daerah,’’

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 5

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Wali Kota Mojokerto Masud Yunus

Senin Pahing, 15 SEPTEMBER 2014

http://www.harianbhirawa.co.id

15 SEPTEMBER 2014

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo - 08.00

Di ruang kerja

 Wagub H Saifullah Yusuf

- 08.00

Di ruang kerja

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi 19.00

Penyampaian Kebijakan tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Islamic Center

Wishnu Wardhana Siap Bersaing Cawali Surabaya 2015 Jakarta. Bhirawa Mantan Ketua DPRD Kota Surabaya Wishnu Wardhana mengaku siap maju dan bersaing sebagai calon Wali Kota Surabaya periode 2015-2020.

“Insya Allah saya maju dan siap berkompetisi pada bursa pemilihan kepala daerah Surabaya 2015,” ujarnya ketika ditemui di Jakarta, Minggu (14/9).

Pengalamannya memimpin DPRD Surabaya selama hampir satu periode dan pernah memimpin partai politik membuat nama politisi yang akrab disapa WW tersebut dilirik sejumlah partai untuk mengusungnya. Wishnu mengaku sudah ada tiga partai politik peserta Pemilu Legislatif 2014 yang menghubungi dan melakukan komunikasi intensif khusus membahas Pilkada Surabaya tahun depan.

“Tapi tidak etis jika saya sebutkan partainya, ka-

PWNU Perjuangkan Rekom Munas, Muhammadiyah Setuju Dilakukan Perbaikan

Surabaya, Bhirawa Maraknya pertentangan jelang pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada oleh DPR RI pada 25 September nanti, khususnya menyangkut sistem pemilihan tak langsung oleh DPRD atau dipilih langsung oleh rakyat, menjadi perhatian serius PWNU Jatim.

Bahkan mereka berencana mengumpulkan seluruh kader NU yang ada di legislatif dari berbagai parpol, eksekutif atau lembaga pemerintahan yang

lain supaya bisa memperjuangkan hasil-hasil Munas alim ulama NU sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki.

Rais syuriyah PWNU Jatim

KH Miftahul Achyar menyatakan bahwa sikap PWNU Jatim sudah jelas meminta supaya Pilkada langsung dihapuskan karena dinilai mafsadah (dampak negatif) lebih banyak. Apalagi fakta menunjukkan setelah pilkada banyak terjadi perpecahan baik antar umat, kiai maupun santri.

Ironisnya lagi orientasi umat memilih pemimpin bukan lagi mencari sosok pemimpin yang di-

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Menjelang pengesahan RUU Pilkada oleh DPR RI pada 25 September masih memancing pro dan kontra. Ada yang mendukung pemilihan tak langsung atau lewat DPRD, ada juga yang mendukung pemilihan langsung.

Wishnu Wardhana

Tingkatkan Kualitas Kampus, Unars Gandeng Universitas Ciputra dan Luar Negeri Situbondo. Bhirawa Keberadaan kampus Universitas Abdurachman Saleh atau yang dikenal dengan sebutan kampus Unars, kini tidak hanya menjadi PTS andalan lokal semata. Bahkan, ke depan kampus yang dikomandani H Rofik (Ketua Yayasan) tidak bisa dipandang sebelah mata lagi. Sebab, kampus tertua yang ada di Kota Santri Situbondo itu, kini mengukuhkan dirinya sebagai kampus swasta unggulan di wilayah Besuki Raya (Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, Jember, Lumajang, Pasuruan dan Probolinggo).

Banyak cara dan strategi yang ditempuh pimpinan civitas Unars sehingga kini banyak diminati mahasiswa baru. Salah satunya, yang sedang intens dilakukan Unars adalah menggandeng Universitas Ciputra dan sejumlah kampus kenamaan di luar negeri, seperti Belanda dan Thailand. Bentuk konkrit kerjasama dengan kampus di Tanah Air tersebut meliputi pengiriman tenaga pengajar untuk kuliah ke jenjang S2 dan S3. “Kerjasama lainnya kami mendatangkan tenaga dosen yang kredibel di masing-masing jurusan,” ujar Rektor Unars Hadi Wijono kemarin.

 ke halaman 11

Desakan Pelengseran Sekda Pamekasan Tidak Ada Dasar Hukum Pamekasan, Bhirawa Munculnya desakan sejumlah massa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Forum LSM Pamekasan yang belakangan ini menuntut agar Bupati Pamekasan Achmad Syafii, mencopot Sekda Pamekasan Alwi Bik, tidak ada dasar hukumnya.

Sebab alasan mereka (PMMI dan Forum LSM.Red) menghendaki sekda dicopot, hanya karena tingkat kedisplinan PNS rendah, lemahnya serapan anggaran 2014 dan lemahnya mengkoordinir pada Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Pamekasan.

“Jika ingin mencopot sekda hanya dengan ketiga alasan di atas, itu berlebihan dan sudah kebablasan, karena landasan hukumnya tidak ada,” ucap Ketua Lembaga Pusat Penelitian dan Pengembangan Madura (LP3M) Pamekasan Suroso kepada wartawan, Minggu (14/9).

Dijelaskannya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keungan Negara, Pasal 6 ayat 1 kuasa

pengelolaan keuangan, diserahkan kepada gubernur/bupati/wali

 ke halaman 11

PERJUANGAN pejabat Sidoarjo ini untuk menyelesaikan pendidikan S3 nya akhirnya tuntas sudah. Semangat yang membara untuk menyelesaikan pendidikannya, pada Selasa 2 September 2014 ini, tidak lepas karena terus teringat dengan pesan almarhum sang bunda. Bahwa ilmu pasti bermanfaat di mana saja. ‘’Jadi saya menyelesaikan pendidikan saya ini, bukan karena pamer. Buat apa ilmu dipamerkan, ilmu tak perlu dipamerkan,’’ tutur

Sekda Pamekasan Alwi Bik dalam sebuah kesempatan. Munculnya desakan pencopotan sekda hanya karena serapan anggaran 2014 oleh SKPD di lingkungan Pemkab Pamekasan rendah dinilai tak ada dasar hukumnya.

 ke halaman 11

Dindik Janji Panggil Delapan Kepala Sekolah Dindik Surabaya, Bhirawa Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya akhirnya mau terbuka menerima laporan Ombudsman RI (ORI) Perwakilan Jatim terkait temuan dugaan maladministrasi di delapan sekolah jenjang SMP. Dindik yang mulanya menganggap gampang persoalan itu berjanji akan memanggil masing-masing kepala sekolah untuk dimintai keterangan.

Batu, Bhirawa Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Batu sangat berhati-hati dan berusaha lebih teliti dalam mengungkap kasus dugaan korupsi uang APBD yang ada di PT Batu Wisata Resources (BWR). Karena itu mereka melakukan kerjasama dengan BPKP dan akademisi Universitas Brawijaya (UB) untuk melakukan audit selama dua minggu. Karena itu kasus yang rencananya akan mulai disidangkan pada bulan ini (September) terpaksa ditunda hingga pertengahan bulan depan anas/bhirawa

 ke halaman 11

Terkait Maladministrasi Temuan ORI Jatim

Ingat Pesan Bunda

Audit BPKP, Memungkinkan Adanya Tersangka Baru

Tidak hanya memanggil pihak sekolah yang bermasalah, Dindik juga akan mempertemukan ORI berhadapan langsung dengan pihak sekolah yang diberi rekomendasi untuk disanksi.

Kepala bidang Pendidikan Dasar Dindik Surabaya Eko Prasetyoningsih menyebutkan, langkah ini ditempuh agar permasalahan yang dituduhkan jelas adanya.

Sebab, dikhawatirkan jika tidak

ditemukan bersama akan ada maksud laporan yang tidak jelas, bahkan bisa menjadi fitnah. “Kita panggil sekolah yang bermasalah untuk memastikan kebenaran masalah yang dilaporkan ORI Jatim,” tutur Eko saat dikonfirmasi, Minggu (14/9).

Langkah berikutnya untuk menindak lanjuti temuan itu,

Meran

Oknum Kadis Diduga Perkosa PRT di Bawah Umur Kab Malang, Bhirawa Lumbung Informasi Rakyat (LIRa) Kabupaten Malang telah mendapatkan pengaduan dari seorang warga Desa Ngantang, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang berinisial EDP (15), yang mengaku telah menjadi korban pemerkosaan. Sedangkan pemerkosaan itu diduga dilakukan oleh seorang oknum pejabat Pemkab Malang yakni BS, yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas (Kadis) Perizinan Kabupaten Malang.

Bupati LIRa Kabupaten Malang Ahmad Zuhdi Ahmadi SH mengatakan kasus ini terjadi ketika EDP bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga (PRT) di rumah anak BS di Jakarta. Kejadian pemerkosaan itu terjadi, saat EDP membersihkan kamar tidur, dan kebetulan di rumah anaknya

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Kuliah Umum oleh Dato Sri Prof Dr Tahir MBA di Universitas Petra

Ajak Alumni Dirikan RS dan Gratiskan Warga Miskin hingga Gagas Sekolah Jurnalistik Apa arti sukses menurut Anda ? lulus wisuda, mendapat pekerjaan dengan gaji yang tinggi atau mendapatkan penobatan sebagai orang terpandai. Setiap orang mempunyai definisi sukses yang berbeda satu dengan yang lainnya, tergantung dari tujuan hidup masing-masing.

ali/bhirawa

Feni Apridawati

Sentil..  Nganjuk darurat kekeringan  Makanya terapkan keseimbangan pembangunan  Harus berani terapkan subsidi silang  Dan berani tindak tegas mafia migas  Harga hewan kurban mulai naik  Tantangan yang akan menjalankan sunah

Gegeh, Kota Surabaya Dato Sri Prof Dr Tahir MBA seorang pengusaha yang juga merupakan Chairman and CEO Mayapada Group Indonesia membagikan ilmunya pada mahasiswa UK Petra dalam sebuah seminar bertajuk Bagaimana Menjadi Orang Sukses di Auditorium UK Petra, Jumat (12/9). Mereka yang sedang menjalani tugas akhir untuk menghadapi persaingan dunia kerja ini bisa berdialog dengan Tahir yang saat ini disebut-sebut bakal menjadi Menteri Sosial di era Kabinet Jokowi-JK.

Dato Sri Prof Dr Tahir MBA

Orang terkaya ke-12 di Indonesia itu menyatakan dirinya tidak setuju bila orang yang suka bersedekah atau orang yang suka membantu orang itu disebut orang baik bila orang itu masih belum benar.

“Jadi, manusianya harus benar dulu.

Contoh yang gampang adalah George Soros yang menggoncangkan ekonomi dunia pada 1997-1998, termasuk Indonesia, Thailand, dan Korea, tapi

 ke halaman 11

Tahir saat memberikan kuliah umum di hadapan mahasiswa Universitas Petra.

SURABAYA

2

Senin Pahing 15 SEPTEMBER 2014

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Demokrat dan Gerindra Belum Bicarakan Pilwali DPRD Surabaya, Bhirawa Sejumlah partai besar mengaku belum memiliki calon yang akan berlaga dalam Pilwali 2015 mendatang. Partai Demokrat menyatakan belum mempunyai calon untuk dimajukan dalam P:ilwali 2015 mendatang. Sementara Gerindra juga mengaku belum emmulai pembicaraan terkait hal itu.

Nama M.Machmud, mantan ketua DPRD Surabaya yang sempat mencuat bakal digandengkan dengan Tri Rismaharini , belum mendapatkan persetujuan bahkan dari DPC partai Demokrat Surabaya.

Dikatakan oleh Dedy Prasetyo Wakil Sekretaris DPC Partai Demokrat Surabaya bahwa pihaknya belum pernah membahas apalagi mewacanakan nama M Mahmud untuk Pilwali 2015.

“Kata siapa? Belum ada pembahasan soal itu. Kita masih berpikiran untuk membenahi internal partai dulu,” kata Wakil Sekretaris DPC Partai Demokrat Surabaya Dedy Prasetyo. Jum’at (12/9) Perolehan suara Demokrat Surabaya yang anjlok di Pileg 2014, menurut Deddy merupakan parameter untuk membenahi organisasi di internal partai, setelah PAC Demokrat Surabaya berhasil melengserkan Dadik

Risdaryanto dari jabatan Ketua DPC Demokrat Surabaya beberapa waktu lalu dan digantikan Wakil Ketua DPD Demokrat Jatim Bidang OKK Hartoyo sebagai pelaksana tugas (plt) “Kami juga sadar diri dengan perolehan suara Demokrat yang anjlok. Makanya, kita benahi partai dulu baru kemudian membahas itu,” jelasnya.

Ditanya soal Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) untuk pemilihan ketua DPC Surabaya difinitif, Dedy mengatakan jika masih menunggu arahan dari DPD Demokrat Jatim dan DPP Demokrat untuk perlu dan tidaknya segera digelar.

Namun Deddy juga menjelaskan jika hampir seluruh pengurus partai Demokrat Su-

rabaya mempunyai kesempatan yang sama untuk dicalonkan sebagi ketua DPC seperti Felix Soesanto (Wakil Ketua DPC Demokrat Surabaya), Ratih Retnowati (Wakil Ketua DPRD Surabaya), Hartoyo (Plt Ketua DPC Demokrat Surabaya), Junaedi (Sekretaris DPC Demokrat Surabaya), M Machmud (mantan Ketua DPRD Surabaya).

Sementara itu Partai Gerindra Surabaya juga mengaku belum melakukan pembahasan terkait calon yang bakal maju dalam Pilwali 2015. Wakil ketua DPRd Surabaya dari Gerindra, Dharmawan dikonfirmasi menyatakan partainya memang belum mempunyai calon yang bakal dimajukan.

“Belum ada calon, juga belum

ada pembahasan di partai. Namun tidak menutup kemungkinan kita ada calon lain, mengingat dari sisi perolehan suara, bukan kursi, kita menempati urutan ke tiga di Surabaya,” jelas pria yang akrab disapa Aden ini.

Namaun demikian, dari kacamata politiknya, Aden mengakui jika posisi Tri Rismaharini sampai saat ini belum bisa ditembus oleh tokoh lain dari sisi popularitas. Sebagai inchumbent, lanjut Aden, Risma lebih banyak dikenal masyarakat Surabaya terutama melalui programprogramnya.

“Harus diakui popularitas Risma memang jauh dibanding tokoh lain saat ini. Kalau ditanya siapa yang bisa mengimbanginya, ya harus tokoh yang tahu benar

PBS Resmi Deklarasikan Maju Ketum DPP Partai Golkar

PANGGUNG BIROKRASI

riq/bhirawa

Peserta jalan sehat HUT PMI ke 69 saat menunggu hasil undian.

1.000 Pendonor Ikuti Jalan Sehat PMI Surabaya, Bhirawa Seribu pendonor yang terdiri dari pendonor pemula maupun lama mengikuti kegiatan jalan sehat yang diselenggarakan oleh Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Kota Surabaya dalam rangka HUT PMI ke 69 di depan halaman UDD PMI, Minggu (14/9) kemarin.

“Kegiatan jalan sehat ini kami gelar khusus untuk menghibur para pendonor yang diikuti 1000 pendonor baik pendonor pemula maupun yang sudah ratusan kali melakukan donor darah,” ungkap Humas UDD PMI Kota Surabaya- Agung Trijutanto.

Ia menambahkan, peserta jalan sehat ini cukup menunjukkan kartu indentitas donor darah untuk mengikuti kegiatan ini.

Selain itu juga kegiatan ini sudah lama tidak pernah kami gelar terakhir tahun 2009 lalu dan ini mulai kami galakkan kembali jadi untuk sementara memang kami hanya bias menyediakan 1000 kupon jadi bagi peserta yang saat ini belum bisa ikut jalan sehat kami mohon maaf.

Sedangkan jalan sehat kembali digelar karena pihak PMI ingin mengumpulkan baik itu staf, pimpinan, pengurus relasi maupun pendonor supaya bisa berkumpul bersama-sama. “Jadi kami ingin menunjukka bahwa PMI bisa dekat dengan masyarakat umum,” ujarnya.

Di sisi lain digelarnya kegiatan ini juga untuk menjaring pendonor baru. “Bukannya kami promosi tapi dengan digelarnya kegiatan ini baik dari keluarga maupun teman pendonor bisa tertarik menjadi pendonor baru karena sangat berguna baik bagi PMI maupun untuk Q riq dirinya sendiri,” katanya.Q

dre/bhirawa

Para pekerja operasional di kota Surabaya yang terdiri dari pasukan kuning, pasukan hijau, pasukan biru, petugas pungut sampah, petugas dinas pematusan, penjaga makam, juga penjaga rumah pompa menikmati hiburan di Balai kota

Pesta Cak Koen, Wali Kota Apresiasi Satgas Kebersihan Pemkot, Bhirawa Sekitar 10.484 Satuan Petugas (satgas) Lapangan yang selama ini berperan besar dalam menjaga kebersihan dan keindahan kota Surabaya, tumplek blek di halaman Taman Surya, Minggu (14/9).

Mereka bersuka ria merayakan Pesta Cak Koen yang rutin digelar oleh setiap tahun.

Pesta Cak Koen memang khusus diperuntukkan bagi para pekerja operasional di Kota Surabaya.

Mereka terdiri dari pasukan kuning, pasukan hijau, pasukan biru, petugas pungut sampah, petugas dinas pematusan, penjaga makam, dan juga penjaga rumah pompa.

Sejak pukul 06.00 wib mereka sudah berkumpul di taman surya.

Ada yang mengajak keluarga, datang sendiri bersama teman sejawat. Pemkot juga menyiapkan hiburan musik untuk mereka. Pesta tersebut sangat meriah para pe-

tugas ini bergoyang dengan iringan musik dangdut, serasa beban mereka selama bertugas hilang.

Tak hanya hiburan musik, Pemkot juga menyediakan ratusan hadih door prize. Jika beruntung mereka bisa membawa pulang hadiah sepeda motor, kasur, sepeda angin, kipas angin, dan masih banyak hadiah lainnya.

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini dalam sambutannya mengatakan, acara tahunan ini merupakan bentuk apresiasi kepada mereka-mereka yang selama ini telah berjasa menjaga Kota Surabaya jadi lebih bersih, indah, tidak banjir, lansia gakin bisa dirawat, dan lainnya. ‘’Saya tahu tugas mereka dilapangan sangat berat. Tanpa peran mereka Surabaya tidak mungkin bisa mendapatkan berbagai penghargaan dari segala bidang. Ada salah satu dari satgas

Projo Minta SBY Tarik RUU Pilkada Surabaya, Bhirawa Penolakan terhadap Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pilkada yang mengarahkan dikembalikan ke DPRD kian kencang. Kini, kelompok sukarelawan Pro Jokowi (Projo) juga mulai terang-terangan melakukan penolakan terhadap RUU tersebut karena dinilai sebagai pemasungan

kelemahan pemkot Surabaya dan bisa memberikan solusi untuk memperbaiki,” ternngnya.

Sementara itu partai Golkar menegaskan bakal membuka pendaftaran calon Wali kota pada bulan Desember. Ketua DPD partai Golkar Surabaya, Adies Kadir mengemukakan pendaftaran ini untuk mempersiapkan tokoh-tokoh yang berkeinginan untuk bisa maju Pilwali Surabaya agar bisa siap sejauh mungkin.

“Waktu enam bulan saya kira cukup untuk persiapan, baik nantinya akan Pilkada Langsung atau Pilkada lewat DPRD. Tapi yang jelas Golkar membuka peluang un tuk mengajukan calon dan berkoalisi dengan partai lain,” terang Adies,Minggu(14/ Q gat.cty 9).Q

demokrasi dan merampas hakhak rakyat.

“SBY selaku presiden harus menarik pembahasan RUU Pilkada karena seluruh elemen masyarakat semuanya menolak. Presiden memiliki hak, RUU ini kan inisiatifnya dari pemerintahan SBY,” tegas Wakil Ketua Umum Projo(Pro Jokowi), Madchan HR

saat tiba di Surabaya, Minggu (14/9).

Sebelumnya, relawan Projo telah menggelar jumpa pers di Restoran Waroeng Daun, Jl. Cikini Raya, Jakpus untuk menyampaikan sikap tersebut. Bagi Madchan, SBY memiliki posisi nilai tawar untuk menengahi polemik ini. Selain sebagai kepala pemerintahan

yang sampai terkena titanus. Kita sekarang juga sudah punya satgas perbaikan gedung sekolah dan kantor pemerintahan yang rusak.

Jadi, diharapkan tidak ada lagi sekolah rusak di Surabaya,” ucapnya.

Risma juga mengingatkan agar para pekerja operasional terus bekerja dengan baik, disipilin dan tepat waktu dalam menjalankan tugasnya. ‘’Saya mengingatkan, tolong kalau kerja tepat waktu.

Karena kalau kerja kalian baik, maka akan banyak pihak yang perhatian ke kita. Yakinlah Tuhan tidak menutup mata. Kalau kalian kerjanya baik, maka yang bantu akan senang,’’ tegas Risma.

Bersamaan pesta cak koen, Pemkot Surabaya juga mengumpulkan anak-anak dari satgas di kediaman Wali Kota. Anak-anak satgas yang masih bersekolah diberikan beaQ dre siswa oleh Wali Kota.Q

yang mengajukan RUU itu ke DPR-RI, lanjut dia, SBY merupakan Ketua Umum DPP Partai Demokrat (PD). Demokrat sebagai fraksi terbesar di DPR seharusnya menjadi penyeimbang, dan bukan malah sebagai pemberat.

“Lagian, yang mengajukan RUU itukan pemerintah. SBY sebagai kepala pemerintah kan bisa menarik usulan RUU itu agar tidak dibahas di dewan,” pinta pria yang berhasil menggalang relawan Projo di

Jatim ini.

Projo menilai wacana Pilkada oleh DPRD yang kencang digulirkan oleh Koalisi Merah Putih sebagai politik balas dendam yang sarat akan penjegalan. Jika Pilkada dilakukan oleh DPRD, pemimpin daerah disebut akan menjadi budak DPRD dan pelayanannya hanya untuk Dewan, padahal dalam demokrasi rakyat adalah yang paling berhak untuk Q cty dilayani.Q

Golkar Jatim, Bhirawa Jatim sepertinya menjadi prioritas bagi kader Partai Golkar yang akan maju sebagai Ketum DPP Partai Golkar dalam Musyawarah Nasional (Munas) 2015 mendatang. Lihat saja Wakil Ketua DPP Golkar, Agung Laksono, MS Hidayat dan sekarang Priyo Budi Santoso (PBS). Dalam mencari dukungan tersebut, mantan Ketua Fraksi Golkar DPR RI mencoba mengundang semua Ketua DPD II Partai Golkar se-Jatim.

Dalam orasinya, Priyo Budisantoso (PBS) siap tegak lurus merebut posisi Ketum Partai Golkar. Kesiapan PBS ini dengan pengalangan dukungan dari DPD II Partai Golkar se Jawa Timur. Apalagi secara suara, Golkar Jatim memilikik suara terbesar dibanding wilayah lain, yaitu sekitar 39 suara. ‘’Saya katakan di sini bahwa Jatim merupakan wilayah yang pertama kali saya kunjungi dalam deklarasi ini. Karena dari Jatim inilah saya seperti sekarang ini. Dan saya katakana dalam Munas 2015 nanti saya siap maju dan dicalonkan sebagai Ketum DPP Partai Golkar,’’tegasnya dihadapan Ketua DPD II PartaiGolkar seJatim di Hotel Bumi, Minggu (14/9).

Politisi yang saat ini menjabat sebagai wakil ketua DPR RI ini menambahkan, pihaknya sudah diberikan izin oleh Ical – Sapaan akrab Abu Rizal Bakrie – untuk bertarung memperebutkan kursi ketua umum DPP Partai Golkar.

“Kurang lebih sebulan lalu, saya panjang lebar selama dua jam bertukar pikiran dengan beliau (Ical,red). Saya mengucapkan terimakasih karena memberikan izin khusus kepada saya dan beliau menyampaikan selamat bekerja,” tegasnya Disinggung mengenai berapa jumlah dukungan dari 39 suara yang ada di Jatim?

Priyo enggan menyebutkan. Ia hanya menuturkan untuk menanyakan kepada para ketua DPD II yang ada di Jawa Timur. “ Tetapi keinginan nurani dari 38 DPD kabupaten/kota yang ada di Jawa Timur sudah bisa saya tangkap dan pahami. Baik itu keinginan yang terkatakan maupun yang tidak terkatakan,” paparnya Sementara ditanya mengapa mendeklarasikan di Jatim? Priyo menjawab Jawa Timur merupakan daerah kelahirannya.

Selain itu juga dikarenakan dorongan dan masukan dari berbagai pihak untuk mendeklarasikan diri di Jatim.

“Tapi meskipun deklarasinya di Jatim, yang datang dari seluruh Indonesia. Dari Jawa Tengah, Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, papua dan NTT juga datang. Dukungan itu semakin memantapkan saya untuk maju sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar,” tandasnya Sementara itu Sumantri Ketua DPP II Partai Golkar Kabupaten Banyuwangi menuturkan para ketua DPD tingkat II sudah berkumpul dan sepakat untuk mendukung Priyo Budi Santoso sebagai Ketua Umum Partai Golkar. “Sosok Pak Priyo sangat tepat sebagai ketum partai.

Beliau juga putra daerah sehingga bisa mengakomodir kepentingan Jatim,” Q cty urainya.Q

Road Show Green and Clean Warga Gadukan Dihadiri Wali Kota Masyarakat kampung bozem Gadukan Utara Kelurahan Morokrembangan Kecamatan Krembangan Surabaya dan sekitarnya terlihat sangat antusias dan tumpah ruah menyambut acara Road Show Green n Clean Pemkot Surabaya.

Ini adalah kali ketiga acara Road Show Green Clean Pemkot Surabaya setelah sebelumnya terselenggara di Kecamatan Simokerto untuk wilayah pusat dan di Kecamatan Lakarsantri untuk wilayah Surabaya Barat.

Dibantu Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya, panitai penyelenggara dari Media Jawa Pos mengemas acara road show dalam suasana yang meriah dan gembira karena dipenuhi berbagai ‘game’ yang berisi tentang wawasan soal Green n Clean yang tentu merupakan bagian dari penilaian suatu wilayah yang mengikuti lomba.

Sebelum acara dimulai, panggung diisi dengan berbagai sajian hiburan menarik dari warga setempat, sehingga penonton yang hadir terus membludak tanpa henti. Sesaat Walikota Surabaya Tri Rismaharini hadir di lokasi, acarapun dimulai dengan permainan kuis antar tim (wakil setiap RT-red) dengan tampilan peserta yang unik dan kostum yang super heboh,yang kemudian dilanjutkan dengan permainan lucu sekaligus sehat bagi fisik para peserta.

Hasil penelusuran media ini saat dilokasi, seluruh peserta yang hadir adalah duta dari masing-masing RT yang telah

masuk dalam daftar penilaian program Green n Clean, karena ternyata tidak semua wilayah bisa masuk program yang dilombakan ini. Hanya wilayah yang telah memenuhi sejumlah kategori saja yang bisa masuk dalam daftar penilaian dari Pemkot Surabaya dan tim dari Media Jawa Pos. Seperti pengakuan Paino ketua RT 11 RW 05 Gadukan Utara yang mengatakan jika wilayahnya belum bisa mengikuti lomba Green n Clean Pemkot Surabaya meski acara Road Show digelar di wilayahnya.

“Kami hanya ketempatan saja mas, karena wilayah kami masih belum bisa masuk dalam penilaian Green n Clean tahun ini, namun semangat warga kami terus terpacu untuk bisa masuk kategori lomba Green n Clean karena program ini sangat baik bagi kehidupan warga,”

gat/bhirawa

Road Show Green and Clean di kampung bozem Gadukan Utara dihadiri langsung oleh Wali Kota Surabaya. terang Paino ketua RT 11 RW Hal senada juga dikata- RW 05 Gadukan Utara yang 05 Gadukan Utara. kan oleh Yanto ketua RT 10 mengaku sangat bangga

dengan tim peserta yang dikirimkan untuk mengikuti kuis dan game lainnya, karena warga binaannya tampak menguasai materi. Tidak hanya itu, Yanto juga mengaku bahwa kehidupan warga dan lingkungan di RT nya kini semakin baik dan sehat berkat pengetahuan yang diperoleh dari program Green n Clean Pemkot Surabaya.

“Kami merasa hidup lebih baik setelah mendapatkan sosialisasi soal green n clean, karena disamping lingkungan kami semakin sehat dari sampah, penggunaan energi utamanya listrik juga semakin terukur, artinya kehidupan masyarakat sekitar lebih tertata dan tertib, utamanya soal hidup bebas dari ancaman penyakit yang ditimbulkan oleh nyamuk,” ucap Yanto ketua RT10 RW 05 Gadukan Q gat Utara.Q

SURABAYA

Senin Pahing 15 SEPTEMBER 2014

3

RSUD dr Soetomo Terapkan Business Intelligence Surabaya, Bhirawa Untuk meningkatkan pelayanan pasca diterimanya akreditasi paripurna, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Soetomo menerapkan sistem Business Intelligence. Buiness Intelligence adalah satu bidang sistem informasi yang fokus kepada proses pengumpulan dan pengolahan data untuk menghasilkan sebuah informasi.

a

dna/bhirawa

Pemeriksaan yang dilakukan tenaga kesehatan kepada anak-anak.

Banyak Anak Kusta, Dinkes Terjunkan Tim ke Sekolah Surabaya, Bhirawa Dinkes Jatim menemukan kemunculan penderita kusta dari kalangan anak-anak. Dari catatan sementara Dinkes telah mendeteksi 177 anak penderita awal kusta. Untuk menangani hal ini Dinkes menerjunkan tim deteksi dan penanganan ke sekolahsekolah terutama di daerah potensi kusta tinggi.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jatim, dr Harsono mengaku, pihaknya akan menerjunkan sejumlah juru pendeteksi kusta (Tenaga kesehatan Puskesmas dan Dinkes, red) ke sekolah, khususnya di sekolah dasar (SD) di Jatim untuk melakukan diagnosa penyakit kusta di Jatim.

Rencananya beberapa sekolah yang berpotensi ada penderita kustanya akan dijadikan pemeriksaan oleh Dinkes “Ada diagnosa sederhana dalam memeriksa penyakit yang disebabkan kuman tersebut. Sejumlah pelajar yang diperiksa di bawah usia 15 tahun,” katanya.

Menurutnya, pihaknya akan terus gencar menekan angka penyakit kusta agar jumlah penderitanya dari tahun ke tahun bisa menurun. Selain menangani pasien yang positif

mengidap penyakit kusta, Dinkes Jatim juga mulai melakukan pendeteksian dini khususnya kepada kalangan pelajar.

Dengan usaha pendeteksian dini itu diharapkan bisa ditemukan kasus baru dalam penyebaran kusta atau lepra. Hal ini penting dilakukan agar pasien yang punya riwayat menderita penyakit kusta, sejak awal bisa diobati agar tidak sampai cacat permanen.

Untuk pemeriksanya pun sederhana. Mereka diminta membuka baju, berdiri di jendela, nanti kulit akan terlihat mengkilap dilihat dari sudut 45 derajat. Mereka itu yang kami sisihkan, lalu dites lagi dengan diraba kulit yang mengkilap tadi terasa atau tidak.

“Kalau nggak terasa, diraba lagi pakai jarum. Jika tak terasa, kami sisihkan karena anak inilah yang 90 persen nantinya pasti kena lepra atau kusta,” tuturnya.

Tanda awal penyakit kusta/lepra biasanya menyerang kulit dan hampir sama seperti penyakit panu.

“Penyakit lepra ini menyerang saraf sensorik, jika tanda awal diabaikan maka akan bisa mengarah kepada cacat permanen. Namun jika

dari awal sudah terdeteksi dan diobati maka kemungkinan cacat tipis, karena dengan terapi obat bisa sembuh total,” tukasnya.

Pihaknya menegaskan, penyakit ini menular karena disebabkan oleh kuman dan bukan penyakit kutukan. Namun cara penularannya tidak langsung dan butuh waktu yang panjang. “Meski kumpul 10 tahun pun dengan penderita kusta belum tentu tertular, kalau tak punya gen penyakit itu. Gampangannya kayak penyakit flu, satu orang kena belum tentu yang satunya terkena. Tapi tetap perlu diwaspadai,” pungkasnya.

Ke depan ia berharap dengan diperiksanya penderita kusta sejak dini memberikan peluang bagi Jatim untuk bebas kusta. Dinkes Jatim memprediksi kasus kusta di Jatim akan hilang pada tahun 2017 mendatang. Penderita kusta sendiri telah terdeteksi sebanyak 4.293 orang. Jumlah itu tersebar di kawasan Pantura dan Madura.

“Saya yakin Jatim akan bebas dari kusta atau eliminasi kusta pada tiga tahun (tahun 2007, red) mendatang,” ujar Mantan Bupati Q dna Ngawi ini.Q

Direktur Utama RSUD dr Soetomo, dr Dodo Anondo, MPH menyatakan, sebagai rumah sakit milik Pemorv Jatim pihaknya selalu ingin meningkatkan pelayanan kesehatan. Sayang, peningkatan kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan justru terkendala dengan keterbatasan sumber daya. Sehingga diperlukan pelayanan yang berkualitas dengan melaksanakan sesuatu yang benar pada saat yang tepat dengan upaya yang sesuai.

“Prinsip ini perlu diterapkan sehingga diperlukan adanya sistem monitoring terhadap operasional rumah sakit,” ungkapnya.

Dodo menjelaskan, business Intelligence adalah satu bidang sistem informasi yang fokus kepada proses pengumpulan dan pengolahan data untuk menghasilkan informasi yang mudah dimengerti. Informasi yang dihasilkan ini digunakan sebagai alat bantu pengambilan keputusan yang bersifat jangka panjang maupun jangka pendek.

Dalam Business Intelligence, informasi tersebut disajikan dalam bentuk “Dashboard”.

Dashboard menggunakan berbagai macam chart, grafik dan diagram untuk visualisasi informasi agar lebih mudah untuk dipahami.

Selain itu, Business Intelligence dapat digunakan sebagai salah satu tools untuk

melakukan sistem monitoring terhadap operasional rumah sakit. Sehingga dapat memantau langsung proses pelayanan di ruangannya, seperti pelayanan inap, jumlah pasien, pengeluaran,anggaran yang masuk dan lain-lainnya. ‘’Dari Dashboard akan diketahui bagaimana perkembangan kinerja dan pelayanan di rumah sakit, sehingga kedepannya dapat dilakukan evaluasi dan perbaikan,’’ terangnya.

Mantan Kepala Dinas Kesehatan Jatim ini mengaku, dengan diterapkannya Business Intelligence akan memperkuat pelayanan rumah sakit untuk bekerja lebih baik lagi. ‘’Kita ingin berkerja maksimal dalam melayani pasien sehingga akreditasi paripurna rumah sakit dapat dipertanggungjawabkan,’’ ucapnya.

Menanggapi penyataan di atas, Kepala Dinkes Jatim, dr Harsono mengaku pihaknya mendukung upaya RSUD dr Soetomo dalam memperbaiki layanan dengan menerapkan Business Intelligence. Naiknya akreditasi rumah sakit akan berpengaruh terhadap pelayanan kepada pasien. ‘’Kita bersama-sama dengan rumah sakit berusaha untuk meningkatkan pelayanan karena tahun depan akan diberlakukan AFTA,’’ Q dna tegasnya.Q

Pelayanan RSUD dr Soetomo terus tingkatkan pelayanan.

dna/bhirawa

Berkas Perkara Narkoba Sekwan Dinyatakan P21

Hari Ini Tersangka dan Barang Bukti Diserahkan ke Kejaksaan

Pimpinan Definitif DPRD Surabaya Resmi Ditetapkan DPRD Surabaya sejak Rabu (10/9) kemarin, resmi menetapkan calon unsur pimpinan definitif. Unsur pimpinan ini meliputi ketua dewan dan wakil ketua.

Dalam sidang paripurna yang berlangsung di gedung rakyat Jalan Yos Sudarso mengumumkan empat anggota dewan yang akan menjabat pimpinan dewan periode 2014-2019.

K

etua dewan ditempati Armuji dari PDI Perjuangan. Sedangkan tiga kursi wakil ketua masing-masing diduduki Dharmawan dari Partai Gerindra, Ratih Retnowati dari Partai Demokrat dan Masduki Toha asal PKB. Ketua DPRD Kota Surabaya, Armuji mengatakan, setelah paripurna kemarin pihaknya akan mengirim surat ke gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo soal nama-nama dari calon pimpinan wakil rakyat yang bermarkas di Jalan Yos Sudarso ini.

Nantinya, gubernur akan membuat Surat Keputusan (SK) pengangkatan terhadap keempat nama itu.

“Jadi setelah ini kami sampaikan ke Gubernur Jatim melalui Wali Kota Surabaya untuk mendapatkan SK,” ucapnya usai paripurna. Politisi PDI Perjuangan ini melanjutkan, jika SK itu bisa cepat turun, maka pada Sabtu (13/9) pihaknya sudah bisa menggelar rapat paripurna pelantikan pimpinan DPRD 2014-2019.

“Setelah itu, kami akan membentuk pansus tatib (panitia khusus tata tertib) dewan. Setelah pansus tatib terbentuk, pihaknya akan membentuk alat kelengkapan dewan,” katanya. Dia memastikan akan bekerja maraton untuk membentuk kelengkapan dewan setelah dilantik sebagai pimpinan definitif. Pada hari Sabtu itu juga akan meminta kepada setiap fraksi mengusulkan nama untuk diikutkan pada pansus tatib.

“Jadi hari Senin (15/9) akan dilaksanakan paripurna pengumuman pansus tatib DPRD Surabaya,” tuturnya. Pria yang sebelumnya

sudah pernah menjabat sebagai ketua DPRD Kota Surabaya ini mengungkapkan, perangkat dewan yang akan dibentuk diantaranya, komisi, badan musyawarah, dan badan kehormatan. Pihaknya memastikan, pembentukan perangkat kelengkapan dewan ini tidak akan memakan waktu lama.

“Kalau pansus tatib dah selesai maka nanti akan membikin kelengkapan dewan,” katanya. Politisi gaek yang sudah empat periode menjadi wakil rakyat ini memastikan proses pembentukan kelengkapan dewan tidak akan mengganggu pembahasan RAPBD Kota Surabaya 2015.

Pasalnya, pihaknya sudah mensosialisasikan RAPBD ini pada anggota dewan yang baru. Dengan begitu, anggota dewan yang baru bisa faham dan pembahasan RAPBD akan berjalan lancar. “Saya kira tidak ada masalah, semua akan tepat waktu, termasuk dengan pembahasan RAPBD,” ujarnya.

Terkait dengan usulan PDI Perjuangan agar RAPBD dibahas mulai dari awal, Armuji mengaku hal itu masih akan dikonsultasikan ke gubernur Jatim dan juga Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). Konsultasi ini bertujuan untuk menanyakan apakah pembahasan ulang RAPBD itu diperbolehkan atau tidak. Kalaupun diperbolehkan, mekanisme yang harus dilalui itu apa saja.

Wakil Ketua Dharmawan menambahkan, sebagai orang baru membutuhkan waktu untuk beradaptasi.

Selain itu, dia mengaku juga memerlukan waktu untuk belajar tentang tugas-tugas kedewanan, terutama tugas seorang wakil ketua. Dia berjanji akan menjalankan amanah

rakyat sebaik mungkin. “Ndak sampai satu bulan sudah bisa menyesuaikan,” akunya.

Aden, sapaannya, belum mau berkomentar banyak. Hanya saja, soal kelengkapan dewan, dan pembentukan panitia khusus (pansus) tata tertib (tatib) akan dilakukan sesegera mungkin. Yang pasti, pekerjaan rumah (PR) ini akan dikerjakan setelah unsur pimpinan dewan mendapatkan surat keputusan (SK) dari gubernur Jatim.

“Kelengkapan dewan secepatnya dibentuk,” ucapnya.

Politisi Partai Gerindra ini memastikan akan membagi kelengkapan dewan, seperti badan kehormatan (BK), badan musyawarah (banmus), ketua fraksi dan anngotanya akan dibagi secara proporsional.

Tentu saja, pembagian ini akan mengacu pada mekanisme yang berlaku. “Jadi ayo sama-sama bekerja agar semua aspirasi rakyat menjadi nyata,” tandasnya.

Mantan wakil ketua DPRD sementara Junaedi juga memastikan bahwa, pembentukan perangkat kedewanan tidak akan berlangsung lama.

Diperkirakan akhir bulan ini kesemuanya sudah terbentuk. Sehingga, pada awal bulan depan, DPRD Kota Surabaya sudah bisa melakukan pembahasan RAPBD 2015.

Jika awal Oktober dibahas, maka anggota dewan memiliki waktu sekitar dua bulan untuk merampungkannya. Akhir Nopember pembahasan batas akhir pembahasan RAPBD. Jika Nopember tuntas, APBD 2015 bisa dilaksanakan pada Januari 2015.

“Kalau RAPBD dibahas ulang tidak ada masalah, walikota sendiri tidak mempersoalkan,” jelasnya. Q gat

Surabaya, Bhirawa Usai menyatakan P21 (berkas penyidikan sudah lengkap) terhadap berkas kasus narkoba Staf Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Surabaya, Nuri Subagyo. Tahap dua (pelimpahan tersangka dan barang bukti) dari penyidik kepolisian akan dilakukan Senin (15/9) hari ini.

Kanit Reskrim Polsek Genteng Iptu Iwan Dwi Poerwanto membenarkan, tahap dua kasus narkoba atas nama Nuri Subagyo, akan segera dilimpahkan ke Kejaksaan. Menurutnya, pelimpahan tahap dua ini, dilakukan pada Senin besok (hari ini, red).

“Besok (Senin, red), tahap dua narkoba staf sekwan akan kami limpahkan ke Kejaksaan,” terang Iwan saat dikonfirmasi wartawan, Minggu (14/9).

Mengenai waktu pelimpahannya, Iwan enggan memberitahukan hal ini. Yang pasti, pelimpahan tahap dua olehnya akan dilakukan Senin ini.

“Masalah waktu, saya tidak tahu pastinya jam berapa. Pokoknya tunggu saja di Kejaksaan,” kata Iwan.

Sementara, atas Pra Peradilan Polsek Genteng di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jumat (12/9) lalu. Iwan menganggap, upaya yang dilakukan ter-

sangka Nuri Subagyo ini, masih dalam batas kewajaran. Atas alasan penangkapan tersangka yang dinilai cacat hukum karena tidak disertai dengan sprint saat penangkapan, Iwan mengatakan, bahwa penangkapan yang dilakukannya sudah sesuai dengan prosedur yang ada.“Kami siap hadapi gugatan pra peradilan yang dilakukan tersangka Nuri Subagyo. Sebab, penangkapan yang kami lakukan sudah sesuai dengan protap,” tegasnya.

Terpisah, JPU Kejari Surabaya I Wayan Oja Miasta mengaku, pihaknya masih belum mengetahui kapan tahap dua kasus yang ditanganinya ini. Ia hanya mengetahui bahwa tahap dua masih menjadi kewenangan bagi penyidik kepolisian.

“Kita serahkan tahap dua ke penyidik kepolisian.

Dan kami tetap melakukan koordinaai dengan penyidik, terkait tahap dua kasua ini,” imbuhnya.

Masih kata Oja, Ia mengharapkan kasus ini segera tuntas dan sampai ke pengadilan. Mengenai kapan pelimpahan kasus ini ke pengadilan, Oja enggan mengomentari hal itu. Menurutnya, saat ini dirinya hanya fokus dan menunggu tahap dua Q bed.fen dari penyidik kepolisian.Q

Gara-gara Royokan Warisan Keluarga

Dibui Satu Minggu, Dua Adik-Kakak Minta Keadilan Peristiwa yang dialami Radwika (23) dan Rethy (19) saat itu tak akan hilang dalam ingatannya.

Dimana dirinya tiba-tiba dituduh melarikan harta warisan kakeknya (alm) Suwarto.

Padahal dirinya dan adiknya tak pernah sedikitpun menerima atau memakai uang tersebut.

Siang itu, hatinya berdebar-debar dengan raut muka ketakutan.

Maklum saat itu Radwika dan Rethy bersama kakaknya tertua Rendhyka SW serta mamanya Supristiyani dipanggil aparat kepolisian dari Polda Jatim. Tanpa alasan yang jelas ke empatnya tiba-tiba dijebloskan ke penjara dengan tuduhan melarikan warisan. Tentu saja tuduhan yang dilakukan oleh aparat kepolisian tersebut atas laporan Sugeng Prayitno dan Tuti Sriwana yang tak lain adik alm Siyono yang merupakan suami Supristiyani. ‘’Bagaimana saya dan keluarga dikatakan melarikan harta warisan. Wong semua itu masih utuh dan ada. Kalaupun keluarga kami menolak, karena keduanya (adik papanya) minta seluruh warisan yang ada. Padahal papa sebelum meninggal dunia juga meninggalkan warisan untuk sekolah kita,’’tegas Rethy yang

Radwika dan Rethy meminta keadilan imbas dari rebutan warisan keluarga. masih duduk di bangku kuliah fakultas kedokteran.

Karenanya, dirinya minta keadilan ditegakkan. Mengingat dirinya tak tahu apa-apa soal warisan meski dalam hak waris tersebut ada tandatangan dia dan kedua kakaknya. ‘’Meski saya tandatangan, saya dan kakak belum pernah menikmatinya apalagi sampai melarikan harta warisan. Yang jelas pesan almarhum papa, saya dan kakak diminta menyelesaikan sekolah hingga dibangku kuliah meski papa telah meninggal dunia. Tapi mengapa saya kok dipenjara,’’lanjut

cty/bhirawa

gadis berambut panjang ini dengan mata berkaca-kaca.

Saat ini dirinya dan kakaknya nomor dua Radwika sudah dilepaskan dari tahanan namun masih menanggung status pembebasan bersyarat. Terlepas dari itu semua, dirinya terpaksa libur dari kuliah karena harus menanggung malu akibat dipenjara. Pun dengan kakaknya yang sudah bekerja juga keluar dari pekerjaannya akibat status yang ditanggung saat itu terlalu berat dipikul, apalagi saat ketemu dengan teman-temannya pastilah masalah terseQ cty but akan ditanyakan.Q

OPINI

4

KPK Kerjasama Intensif dengan KPU

Tajuk

Masa Orientasi Anggota DPRD MAHASISWA (dan murid baru) pada semua jenjang pendidikan mengenal istilah masa orientasi. Ternyata, anggota DPRD Propinsi serta DPRD Kabupaten dan Kota, juga memiliki mengikuti orientasi. Biasanya, orientasi kerja anggota dewan dikoordinir oleh fraksi (parpol) masing-masing.

Tujuannya pasti, agar setiap anggota DPRD memahami benar tugas dan kewajibannya. Orientasi ini tidak gratis.

Tetapi setiap anggota dewan akan memperoleh “bantuan subsidi” orientasi dari Pemerintah Daerah.

Hak untuk mengikuti orientasi, tidak tanggungtanggung, dikukuhkan dalam UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 (MPR, DPR, DPD dan DPRD). Pada pasal 323 huruf (g) dinyatakan, anggota DPRD Propinsi berhak mengikuti orientasi dan pendalaman tugas. Hak orientasi tidak hanya dilakukan sekali pada awal jabatan. Melainkan bisa (dan biasa) dilakukan setidaknya sebanyak 3 kali setahun, dikemas dalam bentuk program Bintek (Bimbingan teknis).

Bahkan yang sangat kelewatan, periode lalu (20092014) DPRD Kota Surabaya melakukannya sebanyak 12 kali setahun! Tentu saja, yang kelewatan kerap ber-bintek akan memperburuk citra dewan. Sebab telah diketahui umum, bahwa bintek hanya sekedar mengeruk kas daerah.

Sekedar memperbanyak penghasilan anggota dewan, tetapi tidak bermanfaat.

Tak jarang, banyak anggota dewan tidak mengikuti bintek, hanya minta kuitansi dan sertifikat pada penyelenggara bintek sebagai bukti SPJ. Di kota tempat penyelenggaraan bintek, banyak anggota dewan hanya kelenceran.

Padahal sudah terdapat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pada pasal 4 disebutkan: “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada perundang-undangan, efisien, ekonomis…dan manfaat untuk masyarakat.”

Orientasi, sesungguhnya sangat diperlukan oleh setiap anggota legislatif. Hal itu mengingat rekrutmen oleh parpol tidak dilakukan berdasarkan spesifikasi keahlian.

Melainkan siapa saja bisa menjadi calon legislatif (caleg), lalu beruntung memperoleh dukungan masyarakat sampai memenuhi kuota “harga” kursi. Jika dibanding dengan pejabat di pemerintah daerah, maka tingkat kompetensi anggota dewan tergolong rendah.

Bahkan sudah menjadi olok-olok, anggota dewan selama ini tidak perlu keahlian, tidak perlu keringat (kerja keras) tetapi memperoleh penghasilan besar. Maka terpilih sebagai anggota dewan dianggap ketiban “pulung.”

Namun sejatinya, setiap anggota dewan wajib memahami permasalahan, setidaknya yang berkait dengan tugas kekomisi-an. Untuk itu UU tentang MD3 telah menyediakan “area” untuk menutup celah kompetensi dewan. Yakni, penyediaan tenaga ahli.

Berdasarkan UU MD3 tahun 2014, pasal 325 ayat (10) dinyatakan, “Sekretariat DPRD provinsi menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.” Begitu pula dalam Perda Nomor 1 tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Jawa Timur diamanatkan keberadaan tim ahli. Pada pasal 149 ayat (1), dinyatakan, “Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang alat kelengkapan DPRD, dibentuk kelompok pakar atau tim ahli.”

Namun tak jarang, pemilihan tenaga ahli tidak memenuhi kebutuhan fraksi atau komisi. Sebab umumnya tenaga ahli (S-2 maupun S-3) hanya menguasai “secuil” bidang yang ditekuni (sesuai thesis dan disertasi). Lebih sesuai sebagai nara-sumber. Sedangkan yang diperlukan oleh dewan lebih general. Berdasarkan pengalaman, tenaga ahli dari praktisi (aktifis ormas, LSM, wartawan senior, dan pelaku profesi) lebih memenuhi keperluan dewan dalam pembahasan rancangan Perda.

Karena itu diperlukan revisi Tata Tertib DPRD Propinsi Jawa Timur, terutama terkait orientasi (bintek) dan kriteria tenaga ahli. Bintek seyogianya lebih diutamakan untuk memperkuat kinerja ke-komisi-an, bukan oleh fraksi. Bintek memerlukan nara sumber ahli (berijazah S-2, S-3 dan Profesor, serta pelaku profesi). Sehingga orientasi yang dijamin UU tidak di-olok-olok sebagai abal-abal, melainkan bermanfaat untuk kinerja anggota dewan. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Akal Sehat di RUU Pilkada RUU Pilkada terus menjadi wacana dan diskursus hangat. Persoalan pokoknya adalah soal pemilihan kepala daerah (pilkada) apakah langsung oleh rakyat seperti yang sudah berjalan selama ini ataukah dikembalikan kepada DPRD. RUU Pilkada merupakan satu dari tiga RUU pecahan Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (pemda). Dua RUU lainnya, yakni RUU Pemda dan RUU Desa sudah disahkan.

Polemik RUU Pilkada juga menuai pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Organisasi masyarakat sipil menilai partai yang menolak pemilihan kepala daerah langsung atau yang menginginkan pilkada dilakukan oleh DPRD sebagai partai yang takut menjadi partai terbuka dan takut dievaluasi oleh rakyat. Mendorong DPRD memilih kepala daerah juga dinilai sebagai langkah mundur (set back) dalam demokrasi.

Dalam konteks inilah kita menyadari bahwa tidak ada pilihan yang sempurna, termasuk pemilihan langsung oleh rakyat. Tidak dapat dipungkiri terjadi cukup banyak praktik politik uang dalam pilkada langsung selama ini. Namun, ia mengatakan, tidak ada jaminan politik uang itu hilang jika pemilihan dilakukan DPRD. Kita tentunya berharap akal sehat tetap dikedepankan oleh para wakil rakyat di DPR. Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Senin Pahing, 15 SEPTEMBER 2014

Pilkada di DPRD, Beranikah?

Suatu hari (Senin 23 April 2012), terjadi pertemuan elit DPD/ DPW partai politik (parpol) tingkat propinsi Jawa Timur. Isinya antaralain adanya wacana sistem pemilu Kepala Daerah (pilkada). Yakni, Pilkada dengan sistem “tepo saliro.” Tujuannya, agar pilkada Bupati maupun Walikota berjalan damai tanpa gontok-gontok-an. Bila perlu di-inharent-kan dengan pemilihan Ketua DPRD kabupaten dan kota.

A

rtinya, parpol pemenang pemilu legislatif diberi peluang dan kelempangan jalan untuk meraih kursi Kepala daerah. Sedangkan parpol runner-up diberi jatah Wakil Kepala Daerah. Alternatif lain, parpol bisa bersepakat untuk menggilir jabatan Bupati dan Walikota, seperti arisan. Diharapkan dengan cara itu, pilkada Bupati maupun Walikota tidak perlu dilakukan bagai pertandingan sengit. Konon, juga bisa memperkecil biaya yang ditanggung oleh bakal calon, maupun biaya yang terbebankan kepada APBD kabupaten/kota.

Wacana pilkada in-harent hasil pemilu legislatif, digagas oleh Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur, H. Soekarwo (Gubernur Jawa Timur). Selain biaya (financial) sangat besar, pilkada Bupati/Walikota juga menuntut ongkos sosial cukup tinggi. Bentrok pendukung antar-calon sering tak terhindarkan.

Untuk menghapus diametrical-social tersebut dibutuhkan waktu cukup lama. Sehingga asas pembangunan participatory juga terhambat.

Kini, wacana pilkada yang tidak hiruk-pikuk, sedang intensif dibahas oleh DPR-RI pada ujung akhir jabatan. Tujuannya, agar tidak memper-hadap-kan kelompok rakyat secara diametral (vis a vis).

Berdasarkan pengalaman pilkada bisa berlangsung sampai tiga kali putaran. Seperti Pilgub Jawa Timur tahun 2008 lalu, biayanya sampai Rp 800 milyar (dari APBD Jawa Timur). Itu belum termasuk ongkos yang ditanggung oleh pasangan calon, sejak mendaftar di parpol, biaya kampanye, sampai biaya money politics yang hampir di-lazim-kan dalam pilkada.

Pilkada Gubernur, Bupati serta Walikota merupakan amanat UUD pasal 18 ayat (4). Bunyinya (secara tekstual): “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.” Hasil amandemen

yang kalah. Dana besar itu bisa diinvestasikan di daerah untuk membangun popularitas dan elektabilitas, sambil menunggu giliran.

Tapi wacana ini sulit direalisasi. Bahkan rencana mengembakedua ini di-breakdown likan pilkada dipioleh UU Nomor 32 talih oleh DPRD saja, Oleh : hun 2004 tentang Otosudah ditentang nomi Daerah pada pasal Yunus Supanto banyak. Terutama 56 ayat (1). Juga pasal Kepala Daerah yang 57 ayat (1) yang bisa ditelah mengalami tafsirkan sebagai dipilih kerja keras dengan langsung oleh rakyat. padat modal, tidak rela jabatannya digantikan secara mudah.

Kelaziman Politik Uang Pilkada langsung oleh rakyat diperAdapun kehadiran parpol (lalu oleh dari penafsiran UU 32 tahun 2004 menjadi hak mutlak) tercantum tentang Pemerintahan Daerah. Pada pada ayat (2). Bahwa pasangan calon pasal 57 ayat (1) secara tekstual dinyaKepala Daerah diajukan oleh partakan, “Pemilihan kepala daerah dan pol atau gabungan parpol, sampai wakil kepala daerah diselenggarakan memenuhi syarat 15% suara hasil oleh KPUD yang bertanggungjawab pemilu legislatif. Pencalonan Kepala kepada DPRD.” Diselenggarakan oleh Daerah, diulang lagi pada pasal 59 KPUD, biasanya berhubungan deayat (1). Namun secara khusus diangan coblosan langsung. Jadi, seperti manatkan dalam ayat (3) agar parpol pileg, KPUD juga menetapkan DPT atau gabungan parpol wajib mem(Daftar Pemilih Tetap) serta DPTb buka kesempatan seluas-luasnya (Tambahan). bagi bakal calon perseorangan yang Harus diakui, gagasan meminmemenuhi syarat. dahkan areal pilkada dari domain Ayat “karet” inilah yang digurakyat kepada pilihan di DPRD, nakan oleh parpol untuk menjaring tidaklah menyalahi konstitusi. sebanyak-banyaknya bakal calon, Sebab pada UUD pasal 18 ayat (4) dengan pengenaan tarif tertentu. tidak terdapat amanat dipilih seBiasanya, semakin tebal kantong cara langsung. Amanat UUD untuk bakal akan makin terbuka kesempilkada berbeda dengan amanat patan untuk diajukan sebagai calon untuk pelaksanaan pemilihan definitif. Modus parpol bisa melalui presiden. Untuk pilpres memang konvensi, maupun raker khusus diperintahkan pilihan langsung tentang penentuan bakal calon. oleh rakyat. UUD pasal 6A ayat (1) Pada tahap itu dilakukan tawarmenyatakan, “Presiden dan Wakil menawar kesanggupan penyediaan Presiden dipilih dalam satu pasangdana yang harus disediakan oleh an secara langsung oleh rakyat.” bakal calon. Untuk Bupati (ukuran di Jawa Timur) dihitung dari Golput Menang Pilkada jumlah kursi di DPRD kabupaten.

Lebih lagi saat ini terdapat keRata-rata sekitar Rp 200 juta percenderungan yang hampir seragam kursi (setara dengan 2% suara terjadi di semua daerah. Yakni, pemilih). Untuk parpol non-parsemakin menurunnya kesertaan lemen, dikurs dengan patokan Rp masyarakat pada even pilkada. Ini 100 juta untuk 1% perolehan suara. cukup mengkhawatirkan, karena Jadi, untuk menjadi calon Bupati partisipasi publik merupakan cermiharus menyediakan (dimuka) dana nan legitimasi. Benarkah masyarakat minimal sebesar Rp 1,5 milyar. Itu tak peduli, karena tidak merasakan belum termasuk biaya kampanye pentingnya calon pemimpin? Sudah dengan segala atribut. Totalnya banyak masyarakat yang cuek terbisa mencapai Rp 15-an milyar. hadap pilkada.

Maka wacana yang digagas Pada pilgub Jawa Barat mioleh Pakde Karwo, memang dasalnya, jumlah golput tercatat sebepat meminimalisir biaya yang sar 36,3%, atau hampir dua kali terbuang percuma oleh calon lipat dibanding perolehan suara

Aher-Deddy Mizwar. Artinya, golput yang (lebih) layak disebut sebagai pemenang. Berdasarkan data KPU, Daftar pemilih tetap (DPT) pada Pilgub Jabar 2013 jumlahnya 32,5 juta jiwa. Jumlah pemilih yang menggunakan hak suara adalah 20.713.779 jiwa. Sehingga jumlah yang cuek terhadap pilkada gubernur mencapai 11,7 juta jiwa lebih, sedangkan jumlah pemilih Aher-Deddy yang hanya 6,5 juta lebih sedikit.

Berselang tiga bulan, fenomena golput makin menggejala pada pilgub Jawa Tengah. Jumlahnya mencapai 49%, atau meningkat 7,5% dibanding pilgub (2008) lalu yang masih sebesar 41,55%. Lagi-lagi, golput lebih layak disebut sebagai pemenang. Sebelumnya, pada pilkada gubernur Jakarta (September 2012) golput tidak cukup kuat untuk mengalahkan Jokowi. Pemilih yang tidak menggunakan pilih (plus suara tidak sah) sebanyak 2.424.653. Sedangkan perolehan suara Jokowi mencapai 2.472.130 (selisih 47.477 suara).

Namun undang-undang pemerintahan daerah yang mengamanatkan pilkada tidak mensyaratkan batas ambang sahnya pilkada. Asalkan masih ada yang mendatangi TPS (tempat pemungutan suara), pilkada tetap sah. Walau andai 100 pemilih saja yang mencoblos, dan dengan suara sah sebanyak 50 lembar pun tetap sah. Inilah celah undang-undang, yang tidak menjamin legitimasi penguasa.

Sedangkan pemenang pilkada diatur pada pasal 107 ayat (1): “pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih.” Bahkan jika tidak diperoleh pasangan dengan perolehan 50%, pilkada akan dilanjutkan pada putaran kedua. Pada pasal 107 ayat (8) yang mengatur pemenang pada putaran kedua hanya mensyaratkan unggul, walau hanya 1 suara.

Jadi, pilkada coblosan langsung oleh rakyat, ataupun dipilih DPRD, risiko kecurangan politiknya tetap sama. Yang lebih diperlukan adalah, pengawasan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) terhadap pilkada.

Sebab politik uang nyaris menjadi kelaziman. Tidak sulit bagi KPK untuk menelisik harta kekayaan pejabat politik (DPRD).

Wartawan senior, penggiat dakwah sosial politik.

Pilkada Tak Langsung, Belenggu Kebebasan Rakyat

D

emokrasi menjadikan kedaulatan rakyat di atas segalanya. Keterlibatan rakyat dalam proses demokrasi mutlak adanya. Ketika proses demokrasi dalam tataran pelaksanaannya sudah memangkas keterlibatan rakyat, maka yang muncul adalah otoritarian kelompok. Mengapa demikian ? Kalau kita lihat pembelajaran demokrasi bangsa ini dari rezim ke rezim nyaris berubah baik kulit maupun isinya.

Noda Kebebasan Rakyat Perubahan demokrasi ini muncul ketika kepentingan rakyat ternodai dengan kepentingan kelompok atau kepentingan penguasa. Kalau kita lihat jalannya demokrasi dari awal kemerdekaan diwarnai perbedaan berbagai faham pemikiran baik yang sesuai dengan jati diri kita sampai faham-faham sekuler hadir mewarnai pentas perpolitikan di Indonesia. Rakyat Indonesia yang pada masa itu masih labil bahkan trauma akibat penjajahan sangat mudah dicekoki faham-faham sekuler tersebut. Berlangsungnya era multipartai, menandakan semua faham datang tumplek blek di negara ini. Sehingga gesekangesekan kepentingan partaipun tidak mampu dihindarkan. Sampai puncaknya terjadinya G 30 S PKI, sehingga suara rakyatpun hadir untuk menumbangkan rezim penguasa pada masa itu.

Kemudian datang era orde baru.

Orde baru hadir menjadi rezim yang dikenal otoriter. Rezim ini dianggap membungkam kebebasan asasi rakyat. Kemudian setelah 32 tahun, rezim yang lama berkuasa inipun tumbang. Karena dinilai banyak melakukan pelanggaran hak asasi. Lagi-lagi kebebasan rakyat terbelenggu oleh penguasa.

Sehingga rakyatpun berdaulat . Ini ditandai terjadinya gelombang demonstrasi luar biasa pada tahun 1998 oleh mahasiswa.

Dan pada akhirnya menurunkan

penguasa orde baru.

Keterlibatan rakyat Lantas muncul lagi era menentukan pilihan reformasi, berbagai pekepala daerah akan mikiran demi terwujudhilang. nya demokrasi yang Disisi lain kalau matangpun muncul. kita lihat kegiatan Sampai pada akhirnya keterlibatan langmuncul gagasan pemilisung rakyat dalam han presiden langsung memilih pemimpindiikuti pemilihan Kenya hanya bisa kita pada Daerah langsung jumpai pada beOleh: dipilih oleh rakyat. berapa moment terNur Cholissiyah, SPd Gagasan ini muntentu. Yakni momen cul dengan alasan agar Pilkada, disamping rakyat lebih diberi kePilkades, Pileg dan bebasan memilih siapa Pilpres tentunya. yang menjadi pemimpinnya. KaKalau mereka berdalih bahwa rena dengan asumsi bahwa esproses Pilkada itu memakan biaya ensi demokrasi adalah kebebasan banyak. Itu sesuatu yang kita nilai memilih, kebebasan mengeluarkan lumprah karena pesta demokrasi pendapat, kebebasan hidup layak, adalah pesta rakyat, wajar saja kakebebasan . Kesamaam perlakuan lau rakyat menggunakan uangnya dimuka hukum dan lain sebagainya. untuk menyelenggaraan pemiDan ketika kebebasan-kebebasan lihan kepala daerah yang sesuai tersebut tersumbat maka yang dengan hati nuraninya. Biaya terjadi sebuah bentuk pengekangan tersebut tidak sebanding dengan terhadap hak asasi rakyat. Dan besarnya uang negara yang diberindikasi mengarah pada pelangmark up para pejabat dan para garan hak asasi manusia. anggota legislatif dari tingkat daerah sampai tingkat pusat.

Meneropong RUU Pilkada Selain itu pihak yang menyaProses pengesahan RUU Pilkatakan sepakat terhadap RUU da yang sedianya akan disahkan Pilkada berdalih bahwa ketika pada tanggal 25 September 2014 pemberlakuan RUU Pilkada adananti menuai prokontra. Salah lah merupakan bentuk solusi dari satu faktor penyebab yang fundakasus–kasus kekerasan dan krimimental adalah kuatnya keinginnal yang terjadi pasca Pilkada, an elit politik yang tergabung selain itu maraknya kasus- kasus dalam koalisi merah putih untuk korupsi yang dilakukan Kepala mengembalikan pemilihan kepala Daerah, menjadi penyebab pemudaerah melalui DPRD kembali. lihan modal untuk pembiayaan Bila ini terjadi, maka pengesahan Pilkada bagi pencalanonanya.

RUU Pilkada nanti sekaligus menKalau kita cermati, munculnya jadi era berakhirnya kebebasan kekerasan dan kriminal yang memilih bagi rakyat. Kebebasan dilakukan oleh sebagian kecil dalam memilih sosok kepala daerah oknum masyakat pasca Pilkada yang sesuai dengan kehendak hati bukan ansih murni kekecewaan rakyat. Ini mengindikasikan bahdari kekalahan. Akan tetapi munwa ruh demokrasi yakni kebebasan cul berawal dari mentalitas calon memilih rakyat akan tercerabut kepala daerah dan tim suksesnya dari akarnya. Sebab yang berhak selama melakukan upaya pemememilih Kepala Daerah Tingkat nangan dengan politik uang. InII dan Kepala Daerah Tingkat I dikasi kekecawan sangatlah banmenjadi kewenangan para angyak kalau kita urai satu persatu, gota DPR sesuai tingkatannya. baik karena janji-janji yang tidak

ditepati, ketidaksaman pembagian uang, dan lainya sebagainya.

Lain halnya ketika proses pemilihan calon Kepala Dearah itu bersih. Artinya tidak ada indikasi politik uang. Munculnya kekecawaan bagi pihak yang kalah wajar-wajar saja, dan bisa dieliminir dan karena tidak ada yang merasa dengki, hasut atau bahkan fitnah dikarenakan uang. Karena politik uang itu dinilai kotor. Sebab uang akan menutup sebuah kebenaran hakiki dalam melihat sosok pimpinan yang benar-benar jujur dan kompeten. Serta akan menujukkan kredibilitas pemimpin itu akan turun dimata rakyat.

Pemberlakuan Pilkada tak langsung dengan melewati DPRD akan meyuburkan politik uang dikalangan Anggaota Dewan Perwakilan Rakyat. Karena bukan tidak mungkin yang muncul kemudian adalah politik dagang sapi seperti era orde baru akan muncul lagi. Posisi terhormat Kepala Dearah akan diperjual belikan oleh masing-masing fraksi di lembaga legislatif ini. Sehingga otoritarian kelompok menjadi hal yang tak terelakkan lagi. Berbagai hal negatif yang ingin dibrantas di era reformasi seperti koncoisme, kroniisme,nepotisme, kolusi, akan tumbuh subur bak jamur dimusim hujan. kewenangan DPR menjadi sangat besar. Tentunya proses pemilihannya akan diwarnai dengan berbagai kepentingan kelompok orang orang di sekitarnya. Sehingga bagaimanakah rakyat dalam melihat ini? Tentunya rakyat tidak berdaya melihat fenomene ini. sebab mereka bukanlah kroni anggota dewan yang terhomat, mereka bukanlah saudara ,anak, cucu, keponakan penguasa, mereka hanya kaum lemah yang tidak bisa berbuat apa-apa.

Mantan Ketua KOHATI-HMI Cabang Bojonegoro,Guru SMP negeri 3 Kedungadem, Bojonegoro, JawaTimur.

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

Senin Pahing, 15 SEPTEMBER 2014

KELANA

Petro Gelar Operasi Katarak Gresik, Bhirawa Agar terus mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, PT Petrokimia Gresik kali ini menggelar kegiatan sosial berupa operasi katarak yang digelar di RS Petrokimia Gresik, Sabtu (12/9) lalu.

Operasi katarak gratis yang diikuti 50 orang dari Gresik, Surabaya, Lamongan dan Sampang ini merupakan kali ke tiga yang digelar perusahaan pupuk terbesar se Indonesia ini hasil kerja sama dengan Petro Graha Amerta.

Menurut Sekretaris Perusahaan (Sekper) PT Petrokimia, Gresik Wahyudi, operasi katarak ini merupakan kali ketiga yang dilakukan Petro. Operasi katarak itu menelan anggaran sebesar Rp225 juta. ‘’Ke depan kami juga berencana menggelar operasi bibir sumbing,’’ kata Wahyudi.

Sementara,50 orang yang menjadi peserta operasi katarak itu rinciannya, 43 orang dari Gresik, 4 orang dari Surabaya,2 orang dari Lamongan dan satu orang dari Sampang.Operasi katarak ini digelar dua tahap. Untuk tahap pertama tanggal 13 September dan tahap ke dua tanggal 20 September 2014.

Menurut Direktur Utama PT Petrokimia Gresik, Hidayat Nyakman menjelaskan, operasi katarak itu merupakan salah satu program Corperate Social Responsibility (CSR) rutin yang digelar Petro setiap tahun. Melalui kegiatan ini diharapkan Petro dapat menyembuhkan peserta operasi katarak sehingga penglihatannya bisa normal kembali. ‘’Oleh karena itu, program operasi katarak ini terus kita lakukan setiap tahun. Bahkan, jika perlu jumlahnya akan kita tambah lebih besar lagi,’’ katanya. eri

DPRD Dukung Kebijakan Angkot Gratis Malam Hari Kota Mojokerto, Bhirawa Kebijakan Pemkot Mojokerto memberlakukan kebijakan operasional Angkutan Kota (Angkot) malam gratis mendapat dukungan kalangan DPRD setempat. Kebijakan dengan sistem subsidi mulai Bulan Oktober mendatang itu diterapkan Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi (Dishub Kominfo).

Tujuannya untuk menghidupkan angkutan massal yang selama ini mati suri.

Menurut Deny Novianto, anggota DPRD Kota Mojokerto, jika program Angkot malam gratis itu dipastikan membuat masyarakat yang membutuhkan transportasi pada malam hari terpenuhi. ‘’Pelayanan Angkot di Kota Mojokerto memang harus seperti itu.

Selama ini kota ini ibarat Kota Mati karena tak ada alat angkut massalnya, terutama malam hari,’’ ujar anggota dewan dua periode ini.

Politikus Partai Demokrat ini mengingatkan bahwa sub-

sidi harus dilakukan tepat sasaran. Pemkot Mojokerto melalui instansi terkait harus menyiapkan tim pengawas subsidi. ‘’Jangan sampai anggaran subsidi yang bersumber dari APBD itu malah dinikmati mereka yang tak berhak,’’ lontar wakil rakyat asal Kel Surtan ini.

Tak hanya pengawasan, Pemkot juga harus gencar melakukan sosialisasi program Aangkot gratis ini. Jika tidak maka dikhawatirkan dimanfaatkan oknum Angkot

yang tak bertanggungjawab akibat ketidaktahuan masyarakat. ‘’Jangan sampai Angkot yang semestinya gratis ini masyarakat tak tahu, dan malah membayar,’’ kata pria yang bau saja terpilih sebagai ketua Banleg DPRD Kota Mojokerto ini.

Kadishub Kominfo Kota Mojokerto, Ruby Hartoyo menjelaskan, pihaknya bakal mengoperasionalkan angkot malam dengan pola subsidi mulai Bulan Oktober mendatang.

Tujuannya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan angkutan umum pada malam hari.

Meski mencatat izin operasional sekitar 34 armada transportasi umum dengan empat trayek, namun mikrolet yang beroperasi di kota ini tak lebih dari 15 armada. Adanya kemudahan memiliki motor telah mengubah kehidupan

Deny Novianto

Emir Mulai Maju Meyakinkan Sidoarjo, Bhirawa Fraksi PAN Sidoarjo merintangi perjalanan proses penyusunan alat kelengkapan DPRD Sidoarjo, yang hingga kini belum memasukkan nama anggotanya yang duduk sebagai wakil ketua DPRD. Nama-nama dalam pimpinan DPRD itu harusnya segera dikirimkan ke Gubernur Jatim untuk mendapat pengesahan.

Pimpinan sementara DPRD memberi tenggat waktu Senin (15/9) ini sebagai batas waktu terakhir PAN untuk menyetorkan nama, kalau tidak harus menjadwal ulang untuk menyerahkan daftar nama itu ke gubernur. Tiga pimpinan dari unsur PKB, PDIP dan Gerindra sudah memasukkan nama wakilnya pekan lalu.

Hanya menunggu satu nama dari PAN saja membuat DPRD harus sabar menunggu.

Pjs Ketua DPRD Sidoarjo, Sulamul Hadi Nurmawan (Wawan) menegaskan, seluruh nama pimpinan DPRD Sidoarjo periode 2014-2019 harus sudah masuk pada Senin (15/9) hari ini. proses untuk pengukuhan pimpinan DPRD Sidoarjo, masih harus menunggu pengesahan dari Gubernur Jatim setidaknya selama satu hingga dua pekan kemudian. Kalau dikirim sekarang ke gubernur, berarti masih menunggu satu sampai dua minggu turunnya pengesahan.

Belum adanya pimpinan dewan difinitif membuat program yang sudah disusun akhirnya menggantung. Jika tetap molor, maka proses untuk pembentukan alat kelengkapan dewan juga akan molor,’’ tuturnya.

Sebagai Pjs ketua dewan, Salamul hanya bisa memfasilitasi dan mendorong partai pemilik jatah pimpinan dewan, untuk segera mengirimkan calonnya.

Sedangkan yang berhak mengesahkan adalah Gubernur Jatim yang dikuatkan melalui rapat paripurna. ‘’Setelah dilantik secara sah, maka pimpinan dewan baru benar-benar definitif,’’ jelasnya. hds

ist

warga setempat yang semula menggantungkan mikrolet sebagai alat transportasi massal ke kendaraan roda dua.

Sehingga kini mikrolet di kota ini hanya bisa didapati beroperasi pada jam-jam kerja dan pulang kerja. Pada siang hari beberapa armada kadang ngetem di lingkungan pendidikan menunggu jam pulang sekolah. Saat malam alat

transportasi ini menjadi barang langka yang jarang terlihat. Sejumlah sopir mengaku rugi bilamana memaksakan diri tetap jalan karena minimnya penumpang. ‘’Kami akan mensubsidi Rp6 ribu kepada pemilik angkutan.

Dengan estimasi 12 penumpang per rit kami akan membayar Rp72 ribu untuk sekali jalan,’’ tambah mantan Kabag Humas Pemkot itu.

Agar efektif, mikrolet itu akan diberangkatkan tiap 15 menit dengan atau tak ada penumpang sama sekali. ‘’Kami sudah mengkaji setiap 15 menit harus ada mikrolet berangkat. Dalam semalam minimal ada 8 rit,’’ paparnya kemudian.

Agar lebih efektif, rute mikrolet malam hari diatur khusus. Yakni tempat-tempat keramaian seperti Jl Benteng Pancasila, AlunAlun dan RSUD. kar

Alokasikan Rp 15 M Penunjang Disparporabud Baru

Pemkab Berencana Kurangi TKA Sidoarjo, Bhirawa Kebutuhan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di beberapa perusahaan di wilayah Sidoarjo seharusnya makin lama, makin dikurangi secara perlahan. Pasalnya, TKA dalam penempatan kerjanya teryata tak terlalu vital, tak penting, namun masih menggunakan TKA. Menurut Kasi Penempatan Tenaga Kerja (Pentakerja) dari Dinsosnakertrans Sidoarjo, Drs Handoko MSi akhir pekan kemarin mengatakan, ada pekerjaan yang seharusnya bisa diisi orang Indonesia sendiri, ternyata oleh perusahaan justru diisi dengan TKA. Mestinya TKA yang ditempatkan disini sifatnya sementara saja, sangat urgent.

Kalau perlu hanya sebagai pendamping saja, nantinya yang didampingi sudah bisa dan mahir, mereka bisa meninggalkan Indonesia. ‘’Jadi tidak terus bekerja di sini, agar mereka tidak menanggung retribusi,’’ katanya.

Jumlah TKA di Sidoarjo sendiri juga cukup lumayan ada sekitar 570 orang yang menempati di 157 perusahaan.

Penempatan mereka terkadang malah memuat iri para pekerja lokal. Karena tak sebanding dengan nama orangnya yang sangat ngetop, tetapi perusahaan jual bakso saja dalam marketnya menggunakan TKA. Disamping itu, menurutnya, Pemkab Sidoarjo dalam waktu dekat ini akan segera menerapkan Perda tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan TKA atau yang disingkat IMTA. Karena Perdanya sudah disahkan dewan pada bulan Juli lalu. ‘’Mungkin tinggal menunggu revisi sedikit dari Pemerintah Provinsi Jatim,’’ jelasnya.

Salah satu point penting dari Perda tentang Retribusi Perpanjangan IMTA itu adalah, nantinya akan menerapkan retribusinya. Dari hasil retribusi itu diperkirakan cukup besar, yakni sekitar Rp6 miliar lebih, atau 570 TKA yang ada di Sidoarjo dikalikan Rp12 juta, hasilnya Rp6,48 miliar per tahun.

Di dalam pasal 8 diterangkan besarnya tarif retribusi perpanjangan IMTA sebesar US$ 100 per orang per bulan. Kalau kita hitung setahun adalah sebesar US $ 1.200 per orang per tahun. ‘’Jadi nilai rupiahnya tergantung seberapa besarkecilnya dollar ke rupiah,’’ katanya. ach

5

Kota Mojokerto, Bhirawa Pemkot Mojokerto serius dalam menata dunia pariwisata dan olah raga. Selain membuat satu dinas baru, juga sudah disiapkan alokasi anggaran Rp15 miliar untuk mengembangkan pariwisata, pemuda dan olah raga di kota dengan dua kecamatan itu.

Wali Kota Mojokerto, Masud Yunus menyatakan keseriusannya menggarap sejumlah potensi wisata yang terbengkalai di daerahnya. Kepala daerah yang baru memegang tampuk kekuasaan sejak sembilan bulan lalu kar/bhirawa itu akan mengoptimalkan sumber daya alam Masud Yunus jika Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata nanti sudah beroperasi. ‘’Kami akan kelola sepenuhnya aset-aset kita itu jika dinas ( Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Red) baru nanti beroperasi. Pembentukan dinas ini wujud keseriusan kita menggali potensi-potensi daerah,’’ kata wali kota, Minggu (14/9) kemarin.

Untuk mendukung operasional dinas yang masih merupakan embrio ini, walikota memploting sebagian APBD nya hingga kisaran Rp15 miliar. Instansi yang kini masih menjadi Suku Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Bagian Pembangunan ini dipastikan segera beroperasi awal tahun depan.

Kini dinas baru ini masih dalam kajian pihak Bagian Organisasi dan Tata Laksana Pemkot Mojokerto.

Wali kota mengaku trenyuh melihat mangkraknya obyek wisata bernilai sejarah tinggi di daerahnya.

Padahal, wilayah yang hanya terdiri dari dua kecamatan itu minim SDA. Destinasi wisata yang mangkrak itu yakni Pemandian Air Panas Sekarputih dan sumber air panas Kedung Sari, keduanya terletak di Kec Magersari.

Kedua tempat ini pernah coba dioptimalkan saat era kepemimpinan Wali Kota Tegoeh Soejono.

Bekerjasama dengan pihak ketiga pemerintah saat itu melengkapi dengan hotel. Tapi impian itu kandas lantaran pihak ketiga tidak berkomitmen melanjutkan kerjasamanya.

Sementara sumber air panas di Kedungsari yang masih murni malah tidak terjamah sama sekali. Wali Kota Abdul Gani pernah berencana menjadikannya sebagai kolam renang bertaraf internasional tapi harapan itu tak pernah terealisasi. Pemda setempat juga mempunyai kebun cengkeh di Pacet, Mojokerto. Tapi sumber alam ini kondisinya pun tak berbeda berbeda dengan kedua obyek wisata yang lain. kar

ist

Alat berat (bego) yang mengerjakan Proyek Bendung Gerak Sembayat (BGS) di Desa Sidomukti, Kec Bungah yang masih terganjal lahan milik warga

Proyek BGS Masih Terkendala Pembebasan Lahan Gresik, Bhirawa Proyek Bendung Gerak Sem bayat (BGS) di Desa Sidomukti, Kec Bungah terganjal lahan milik warga. Setidaknya,masih terdapat tiga warga yang belum mau menyerahkan lahannya untuk proyek itu karena ganti rugi yang diberikan belum sesuai.

Akibatnya, mega proyek itu tak bisa berjalan sesuai dengan rencana karena kendala itu. Ketiga warga itu memiliki lahan persis di bibir Sungai Bengawan Solo yang kini tengah dikerjakan Proyek BGS. Mereka ngotot meminta tanah mereka diberikan ganti rugi sesuai dengan ukuran yang ada di sertifikat atau petok D. Padahal, ada sebagian tanah mereka yang hilang karena tergerus abrasi Sungai Bengawan Solo. ‘’Memang kami masih kesulitan untuk membebaskan lahan milik tiga warga,’’ kata Kepala DPU (Dinas Pekerjaan Umum) Pemkab Gresik, Ir Bambang Isdianto, kemarin.

Menurut Bambang, Pemkab

Gresik tak berani memberikan ganti rugi lahan warga yang akan terkena proyek BGS yang luasnya sesuai dengan bukti yang ada di sertifikat atau petok D. Sebab, fisik lahan yang ada sudah tak sesuai dengan sertifikat, karena sebagian lahan hilang terkena abrasi. ‘’Kami sudah konsultasikan soal itu ke Kemen-PU. Hasilnya, kami hanya diperbolehkan memberikan ganti rugi lahan sesuai dengan fisik yang ada. Kalau diberikan berdasarkan bukti sertifikat, sementara fisiknya tak sesuai, maka itu menyalahi aturan, sehingga bisa berdampak hukum. Karena itu, kami tak berani,’’ terangnya.

Bambang menambahkan, mega royek BGS merupakan salah satu proyek unggulan Pemkab Gresik. Total anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp1,3 triliun. BGS nantinya untuk mengantisipasi bencana banjir saat musim penghujan dan mencukupi kebutuhan air saat musim kemarau. ‘’BGS dibangun

instalasi pengolahan air bersih dengan kapasitas 1.109 M3 per detik. Jumlah air ini mampu mencukupi kebutuhan mas yarakat Gresik dan sekitarnya. BGS pada musim kemarau mampu mengairi pertanian sampai sekitar 4 ribu hektar sawah,’’ sambungnya.

Sementara Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Pemkab Gresik, M Yusuf Anshori mengatakan, sudah 90% tanah yang sudah dibebaskan untuk pembangunan megaproyek BGS dari sekitar 86 hektar tanah yang dibutuhkan.

Tanah seluas itu, lanjut Yusuf mulai tanah berupa TKD (tanah kas desa). Ada sekitar 20% TKD dari total lahan seluas 566.188 m2 di 510 bidang tanah yang diperuntukkan untuk megaproyek BGS itu. ‘’TKD memang harus ada surat izin Gubernur pembebasannya. Namun semuanya sudah tidak ada masalah,’’ kata Sekretaris Panitia Pembebasan Tanah (P2T) ini. eri

F-PKB Siapkan Form Interpelasi 17 CPNS Fraksi Lain Menunggu Alat Kelengkapan dan Petunjuk Ketua DPC Rekrutmen 17 CPNS yang diduga dilakukan Pemkab Gresik secara diam-diam. Dewan segera mengunakan hak interpelasi dengan memanggil Bupati Sambari Halim Radianto. Dimotori F-PKB terancam batal, pasalnya dari fraksi-fraksi lain hingga kini belum memberikan kesedianya untuk menandatangi form interpelasi, dalihnya karena masih menunggu petunjuk dari ketua dewan pimpinan cabang (DPC) masing-masing.

Informasi yang dihimpun, kabar munculnya interpelasi terhadap rekrutmen 17 CPNS dari jalur khusus dari Menteri Kesehatan. Membuat Pemkab meradang, akibat pemberitaan itu bahkan Kepala BKD sempat juga dirawat di ruang ICU RS selama dua hari. Kemudian dimunculkan koalisi merah putih seperti DPR pusat, dengan tak memberikan jatah ketua komisi kepada F-PKB maupun fraksi lain yang akan ikut interpelasi.

Akhirnya fraksi yang sudah biasa mendapat jatah langganan ketua komisi, jadi berfikir ulang untuk ikut gerakan inter-

pelasi yang di motori F-PKB. Bahkan ada juga yang sudah getol mendukung juga menciut, karena ancaman jatah ketua komisi akan dicoret.

Sehingga kini lebih banyak diam, alasanya menunggu petunjuk dari masing-masing Ketua DPC. Karena dalam melakukan interpelasi hak seluruh anggota dewan, tapi menjadi anggota dewan adalah melalui partai.

Menurut Anggota F-PKB DPRD Gresik, Moh Syafi’ AM, hingga kini belum ada fraksi lain yang mau ikut menandatangani form interpelasi.

Meskipun tak mendapatkan

dukungan dari fraksi lain FPKB, masih mencoba untuk menggandeng beberapa fraksi yang diprediksi mau untuk bergabung. Hingga kini belum tahu kapan interpelasi ini bisa direalisasikan.

Namun F-PKB masih meyakini fraksi yang lain bisa tetap mendukungnya, karena kini seluruh fraksi masih menunggu adanya alat kelengkapan DPRD Gresik terbentuk.

Sehingga, hingga kini belum ada kejelasan terkait dengan persetujuan terhadap gerakan interpelasi yang telah digulirkan. ‘’Harapan kami, gerakan ini sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat, kami hanya memfasilitasi kepentingan masyarakat,’’ unngkapnya kemarin.

Hal senada juga ditegaskan anggota F-PKB, Ruspandi Sunaryo, yang menyatakan langkah interpelasi yang dilakukan terhadap 17 CPNS. Dampaknya tak kebagian jatah ketua komisi. ‘’Itu sudah

kim/bhirawa

Ruspandi Sunaryo saya dengar santer. Namun tak akan membuat nyali kami ciut untuk tetap mengoreksi kinerja Pemkab dalam hal ini bupati dan Tim Baperjakat. Yang diduga rekrutmen dilakukan siluman, dan yang jadi notabenya banyak anak pejabat juga saudara pejabat.

Sementara Ketua F-PD, Edi Santoso pada wartawan mengatakan, secara pribadi di-

rinya mendukung interpelasi rekrutmen 17 CPNS. Bahkan sudah mengumpulkan maupun bertanya mengenai aturanya, sehingga kalau interpelasi itu nanti berhasil maka sudah siap dengan aturan lainya. ‘’Namun keputusan interpelasi bukan pada saya sebagai ketua fraksi, karena akan lebih dahulu konsultasi dan minta petunjuk pada Ketua DPC’’ jelasnya.

Terpisah Anggota F-PPP DPRD Gresik, Nur Qolib, belum memiliki sikap apapun. Pasalnya, hingga kini belum ada alat kelengkapan yang dibutuhkan untuk melaksanakan interpelasi. Fraksi PPP, masih menunggu terbentuknya alat kelengkapan DPRD Gresik.

Karena dalam melakukan interpelasi semua ada aturannya, kalau memang nanti semua itu dirasa baik. Pihaknya siap mendukung, tetapi keputusan itu akan dirapatkan bersama seluruh anggota. kim*

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

39 Jabatan Kepsek dan Dua Ka UPTD Kosong Bojonegoro, Bhirawa Sedikit 39 jabatan kepala sekolah (kepsek) tingkat Sekolah Dasar Negeri (SDN) yang tersebar di 20 Kecamatan, dan dua Ka Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro hingga kini masih kosong, lantaran pejabat sebelumnya pensiun. Namun, jabatan itu akan segera terisi kembali karena kini Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) Kabupaten Bojonegoro akan melakukan seleksi pembinaan kepala sekolah (Binsel).

Kepala Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) Kabupaten Bojonegoro,Husnul Khuluq kepada Bhirawa Minggu (14/9) mengatakan, untuk mengisi kekosongan jabatan kepsek pihak Disdikda akan melaksanakan binsel bekerja sama dengan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Jatim. “Rencananya pelaksanaan binsel akan dilakukan bulan Oktober mendatang. Selain itu untuk pengisian kedua kepala UPTD yang kosong yakni Bubulan dan Tambakrejo,” ujar Husnul.

Lebih lanjut, Husnul mengatakan, sementara jabatan kepala sekolah maupun Ka UPTD yang kosong diisi pejabat sementara oleh pelaksana tugas. “Contohnya Ka UPTD Ngraho merangkap Tambakrejo dan Ka UPTD Kalitidu merangkap UPTD Bubulan,” terangnya.

Menurutnya, jabatan kepala sekolah kosong itu karena ada yang pensiun dan ada yang terkena sanksi sebab proses untuk mendapatkan Penilaian Angka Kredit (PAK) tak sesuai prosedur. “Masa jabatan kepala sekolah berkahir setiap empat tahun sekali. Sedangkan seleksi kepala sekolah rutin dilakukan dua tahun sekali,” pungkasnya.Q bas

Wali Kota Malang Tolak Pilkada DPRD Malang, Bhirawa Wali Kota Malang Mochammad Anton, menyatakan tidak setuju dengan pemilihan kepala daerah oleh DPRD, dan tetap mendukung pelaksanaan Pilkada secara langsung oleh rakyat, sebab dengan pemilihan langsung, akan diketahui kualitas calon pemimpinnya.

“Pemilihan langsung itu, sudah merupakan cara yang paling tepat karena masyarakat bisa mengetahui dengan persis siapa calon pemimpin mereka, jadi tidak harus diubah-ubah lagi,” terang Anton kepada wartawan, kemarin.

Menurut Wali Kota yang kerap disapa Abah Anton, pemilihan kepala daerah yang dilakukan DPRD rawan terjadi praktik transaksional untuk kepentingan partai, bukan

kepentingan rakyat. "Kalau dipilih DPRD sama dengan membelenggu hak-hak rakyat, itu sama dengan melukai rakyat, makanya kami menolak dengan tegas," tukasnya.

Sementara itu, Bupati Malang, Rendra Kresna, berbeda pandangan dengan Wali Kota Malang, pihaknya tidak mempersoalkan format pemilihan kepala daerah mendatang, apakah dipilih langsung oleh rakyat atau kembali melalui

mekanisme perwakilan oleh DPRD. Menurut Rendra, apapun yang menjadi ketentuan pemerintah pusat, pihaknya harus melaksanakan, baik yang berkaitan dengan undang-undang (UU) atau peraturan pemerintah lainnya. Pemerintah daerah kata dia, wajib melaksanakan apapun yang diputuskan pemerintah pusat.

Hanya saja, mernurut dia, untuk mengubah UU, termasuk UU pemilihan kepala daerah (Pilkada) tidak semudah membalik telapak tangan, sebab kalau UU Pilkada berubah, otomatis harus mengubah UU Otonomi Daerah (Otoda), sebab di dalam UU Otoda itu juga menyebutkan bahwa bupati bertanggung jawab kepada masyarakat. Un-

KEHILANGAN TULUNGAGUNG KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2011, Merah, AG2880OD, a/n. Nur’aeni, Ds. Batangsaren RT 1/5, Kauman-T.Agung No. 1364/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Yamaha, th. 2013, Putih, AG2583RAE, a/n. Khoirul Na’am, Ds. Boro, Kedungwaru-T.Agung No. 1365/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Suzuki, th. 2012, MerahHitam, AG3671OJ, a/n. Didik Setiawan, Ds. Karangsono, NgunutT.Agung No. 1366/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Yamaha, th. 2009, Merah, AG5460TU, a/n. Ali Adam Wahono, Ds. Tambakrejo RT 1/ 1, Sumbergempol-T.Agung No. 1367/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Suzuki FU 150 SE, th. 2006, AG3867SD, a/n. Anang Eko Wahyudi, Ds. Jengglungharjo RT 01 RW 03, Tanggunggunung-T.Agung No. 1368/IMB/BI-II/2014

tuk mengubah suatu aturan atau kebijakan, tegas rendra harus mengubah aturan lainnya yang berkaitan. Oleh karena itu, mengubah UU tidak akan semudah membalik telapak tangan.

Rancangan Undang-udang (RUU) Pilkada rencananya disahkan pada akhir September 2014. Dalam RUU itu, salah satu klausulnya disebutkan Pilkada dikembalikan ke DPRD, sehingga pemilihan kepala daerah akan dipilih oleh anggota parlemen.

Secara terpisah, Ketua Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa mengkritisi rancangan RUU Pilkada yang sedang digodok oleh DPR-RI itu. Dia menilai bahwa pemilihan kepala daerah (Pilkada) oleh DPRD kemunduran demokra-

si.

Selain itu, ia juga menganggap bahwa RUU Pilkada yang akan merubah pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan tak langsung merupakan proses daur ulang. Ia menyebut, RUU Pilkada hanya mengulang kembali dari mekanisme kedaulatan rakyat yang dulu dilaksanakan oleh MPR. Khofifah berpendapat, demokrasi harus dilakukan dengan proses penajaman secara kritis bahwa ada sesuatu yang sedang berjalan. Seharusnya, untuk mengotrol pemerintah lanjut dia, kekuatan penyeimbang "Bukan dengan mereduksi kedaulatan rakyat, kalau itu yang terjadi ada pembelengguan hak rakyat," tuturnya.Q mut

Kebakaran Mengancam, BPBD Gelar Simulasi

Kota Probolinggo Terima Piala WTN Kencana Probolinggo, Bhirawa Atas kemampuan provinsi dan daerah dalam melakukan sistem transportasi perkotaan yang dibutuhkan masyarakat, selama lima tahun berturut-turut meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN), akhirnya di tahun 2014 Kota Probolinggo meraih WTN Kencana.

Penerima WTN sudah melaksanakan sistem transportasi perkotaan sehingga terwujud transportasi yang tertib, aman, efisien, berkelanjutan dan mengedepankan hak pengguna jalan. Hal ini diungkapkan Wali Kota Probolinggo Hj Rukmini, Sabtu malam (13/9) usai melepas CJH. Pihaknya menerima penghargaan WTN Kencana dari Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono yang diserahkan oleh Menteri Perhubungan RI EE Mangindaan di Smesco Convention Center JL Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (10/9). Penyerahan ini bersamaan dengan pembukaan pameran transportasi Indonesia tahun 2014 di yang digelar di Smesco.

Penilaian WTN sesuai dengan SK Menhub KP 747 tahun 2014 tentang penetapan kota/ kabupaten dan provinsi sebagai penerima penghargaan WTN 2014. Se-Indonesia hanya dua daerah yang mendapat WTN Kencana kategori kota sedang, salah satunya yaitu Kota Probolinggo.

Selain plakat dan piala WTN, Kementerian Perhubungan juga menyerahkan penghargaan antara lain awak kendaraan umum teladan, pemberdayaan masyarakat peduli keselamatan, penguji kendaraan bermotor teladan, pelayanan angkutan penyebrangan terbaik, pelayanan terbaik perusahaan angkutan.Q wap

Senin Pahing 15 SEPTEMBER 2014

sawawi/bhirawa

Bupati Situbondo, H Dadang Wigiarto SH saat melepas keberangkatan 622 CJH kloter 30-31 asal Situbondo, dihalaman belakang Pemkab, Sabtu pagi kemarin (13/9).

622 CJH Resmi Dilepas Bupati Dadang Situbondo, Bhirawa Suasana pemberangkatan 622 calon jamaah haji (CJH) kloter 30 dan 31 asal Kabupaten Situbondo, berjalan haru dan dipenuhi banjir air mata, Sabtu pagi kemarin (13/9).

Ribuan pengantar yang didominasi keluarga dan kerabat CJH, tumpah ruah di sepanjang Jalan PB Sudirman hingga Kantor Pemkab Situbondo.

Suasana haru baru mereda setelah Bupati Situbondo, H Dadang Wigiarto SH, bersama Sekda Syaifullah serta Kepala Kemenag Kabupaten Situbondo melepas keberangkatan 622 CJH tahun 2014. Proses pelepasan yang dipusatkan di halaman belakang Pemerintah Kabupaten itu dmulai sekitar pukul 07.00 wib. Tampak hadir jajaran Forpimda Situbondo beserta sejumlah pimpinan SKPD dan para kepala Bagian (Kabag) di Setkab Situbondo.

Menurut Bupati Dadang, agar pelaksanaan ibadah haji berjalan lancar, para CJH diminta untuk selalu menjaga kesehatan fisik dan memegang teguh niat beribadah di tanah suci. Bupati juga meminta agar para petugas haji selalu menjaga para CJH sesuai dengan layanan terbaik. “Saya minta kepada petugas pendamping haji untuk selalu memegang kuat amanah ini. Saya minta jangan dilalaikan tugas mendampingi para tamu Allah SWT ini,” ungkap orang nomor satu di jajaran Pemkab Situbondo itu.

Sementara itu Kepala Kantor Kementerian Agama (Kakankemenag) Kabupaten Situbondo, Drs HM. Bakri, M.Pdi, mengatakan, dar 622 CJH, 2 diantaranya gagal berangkat

karena mendadak sakit stroke dan ginjal.

Kedua CJH tersebut, sebut pria asli Sumenep Madura itu, bernama Sunamo bin Amin asal Krajan rt 01/01, Desa Junglangan, Kecamatan Panji serta Ismuharromatun binti Abdul Fatah asal Kp. Palangan Timur rt 02/ 02, Kecamatan Jangkar. “CJH pertama masuk kloter 31 karena stroke dan CJH kedua masuk kloter 30 karena penyakit ginjal,” urai HM Bakri.

Bakri, menandaskan, jadwal musim haji tahun 2014 masuk asrama haji pukul 13.45 wib waktu setempat. Demi kenyamanan dan keselamatan bersama dua kloter 30 dan 31 yang berjumlah 622 CJH, tegas Bakri, diberangkatkan secara serentak yang dipusatkan pada tiga titik.

Pertama titik wilayah timur, urai dia, di berangkatkan di halaman Mapolsek Asembagus. Titik wilayah tengah di pusatkan di halaman belakang kantor Pemkab dan untuk wilayah barat akan dipusatkan di halaman Mapolsek Besuki. “Pelepasan wilayah timur dilepas jam 06.00 dan wilayah tengah jam 07.00 wib serta wilayah barat jam 07.30 wib,” ungkap Bakri.

Agar selama menunaikan haji berjalan lancar, orang pertama di jajaran Kemenag Kabupaten Situbondo itu menyarankan agar selalu mengigat materi manasik haji dan bimbingan ibadah haji. Tak hanya itu saja yang disampaikan Bakri kepada 622 CJH asal Situbondo, ia juga meminta untuk menjaga pola makan selama menunaikan ibadah ditanah suci.Q awi

Jombang, Bhirawa Dua rumah berdinding bambo yang berada di kawasan kantor pemkab Jombang terbakar hebat, Kamis (11/9).Beruntung sejumlah petugas Pemadam Kebakaran (PMK) yang mendapat laporan segera meluncur, sehingga api dalam waktu singkat bisa dipadamkan.

Kebakaran dua rumah yang berada di lingkungan pemkab Jombang itu adalah bagian dari simulasi yang digelar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat. Simulasi yang diikuti perwakilan dari RSUD, Puskesmas, Hotel, Bank, serta perusahaan yang ada di Kabupaten Jombang karena kasus kebakaran menunjukkan angka peningkatan setiap tahunnya. ”Dengan adanya pelatihan dan simulasi ini, kami berharap musibah kebakaran di Jombang bisa diminimalisir. Karena dari tahun ke tahun angka kebakaran di Jombang terus mengalami peningkatan," kata Kepala BPBD Jombang, Nur Huda, saat berada di lokasi.

Simulasi kebakaran yang digelar dikatakan Huda, meliputi kebakaran kecil, sedang, hingga kebakaran dengan skala besar. Untuk kebakaran kecil, para pe-

serta mempraktikkan secara bergantian pemadaman dengan menggunakan karung basah. Sedangkan penanggulangan kebakaran tingkat sedang dilakukan dengan menggunakan tabung penyemprot.

Dalam simulasi tersbut, peserta langsung bisa melakukan upaya pemadaman jika suatu saat kebakaran melanda. Untuk memadamkan rumah tersebut misalnya, dilakukan dengan mendatangkan mobil PMK. "Kita sengaja mengundang perwakilan dari RSUD, Puskemas, Bank, Hotel, serta Perusahaan. Karena di tempattempat itulah terdapat konsentrasi manusia," kata Huda mengungkapkan.

Nur Huda juga mengatakan bahwa terjadinya kebakaran di Kabupaten Jombang selama ini dipicu oleh faktor manusianya. Semisal, korsleting listrik atau kelalaian menyalakan obat nyamuk bakar. Sedangkan titiktitik yang rawan terjadinya kebakaran adalah pemukiman padat penduduk serta pusat-pusat konsentrasi massa. ”Kita sudah mengingatkan dan mensosialisasikan penyebab dan bahaya kebakaran yang sering terjadi, dan bentuk antisipasinya,” pungkasnya.Q rur

Nganjuk Darurat Kekeringan Nganjuk, Bhirawa Bupati Nganjuk, Drs Taufiqurrahman melalui surat Nomor 362/16/411.313/2014 telah menetapkan tanggap darurat bencana kekeringan sejak 20 Agustus lalu. Sementara, Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD) setiap harinya melakukan pengiriman dua belas tangki air ke sejumlah wilayah yang mengalami krisis air.

Sejak pertengahan Agustus, krisis air bersih akibat kemarau dialami ribuan warga yang tinggal di lereng Gunung Wilis. Setiap hari, warga harus antri mengambil air yang mereka tampung dari puncak gunung dan biasanya hanya mengalir sekitar 1 jam saja.bila tidak kebagian air, warga harus kembali antri untuk mendapatkan air keesokan harinya.

Warga di lereng Gunung Wilis tepatnya di Desa Joho Kecamatan Pace setiap hari harus antri mendapatkan air bersih, sejak dua bulan terakhir. Penyebabnya, air dari Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) yang biasanya mengalir ke rumah-rumah kini mati total akibat kemarau. “Setiap hari kami harus antri untuk mendapatkan air bersih, jika tidak kebagian air terpaksa kami harus mencari air di sungai tepi hutan,” papar Rianah (36) warga Desa Joho.

Kepala BPBD Ir. Soekonyono melalui Kabag Kedaruratan dan Logistik, Sadeli mengungkapkan, saat ini kekeringan belum mencapai puncaknya.

Diperkirakan puncak kekeringan pada pertengahan Oktober. Namun demikian, tujuh belas desa di tiga kecamatan setiap harinya telah menerima pasokan air dari BPBD. “Setiap hari kami telah mengirim 12 tangki, ke tiga kecamatan sesuai dengan permintaan warga,” ujar Sadeli.Q ris

Syukuran Sedekah Bumi, Ungkapan Rasa Syukur Hasil Pertanian Melimpah Ribuan warga mulai dari anak-anak, orang muda hingga dewasa memadati balai Desa Watuagung tempat dilangsungkannya ritual syukuran sedekah bumi (selametan desa) di Desa Watuagung, Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, Sabtu (13/9).

hilmi husain/bhirawa

Warga beramai-ramai saat acara ritual syukuran sedekah bumi di Balai Desa Watuagung Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, Sabtu (13/9).

Ritual syukuran sedekah bumi dilaksanakan sebagai ungkapan rasa syukur kepada sang pencipta terhadap bumi dan air yang selalu mengairi sawah warga. Sekitar pukul 08.00 WIB, warga sudah mulai berkumpul. Ratusan ancak berbagai bentuk dan model, digotong bersama warga dari dusun masing-masing menuju balai desa.

Sejumlah hasil pertanian, seperti padi, singkong, kopi, jagung, kacang, sayuran dan macam makanan mulai kue hingga nasi termasuk ikan (lauk) dari segala jenis, lengkap ditempatkan di ancak

yang digotong sebagai wujud kebersamaan warga.

Setelah ratusan ancak berkumpul semua, dilanjutkan dengan berdoa terlebih dahulu oleh sesupuh Desa Watuagung. Usai berdoa, masing-masing pembuat ancak saling berebut hasil sedekah bumi itu bersama ribuan warga. Dari hasil perebutan itu, setiap warga wajib memakan di tempat sedekah bumi sekaligus membawa pulang.

Kepala Desa Watuagung, Usman Efendi mengungkapkan selamatan desa yang digelar setiap dua tahun ini sebagai ungkapan

rasa syukur warga atas panen yang melimpah. “Selamatan desa sedekah bumi ini sebagai bentuk kebersamaan dan wujud syukur atas nikmat Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada warga. Dalam ancak itu merupakan hasil warga, termasuk pertanian dan lainnya,” kata Usman Efendi.

Perwakilan warga Desa Watuagung, Sulastri mengaku senang bisa mengikuti rangkaian dari ritual acara sedekah bumi.

Pasalnya, berebut hasil bumi ini merupakan keberkahan tersendiri bagi keluarganya, terlebih rejekinya bakal ditambah oleh sang pencipta jika mengikuti ritual ini dengan khidmat. “Keluarga saya sangat menikmati acara ritual sedekah bumi dua tahunan ini. Selain harus dipertahankan, ritual ini dapat memberikan sugesti akan men-

datangkan rejeki yang melimpah dari sang pencipta,” kata Sulastri.

Tentu saja, ritual syukuran sedekah bumi mendapatkan sambutan hangat oleh wisatawan mancanegara yang kebetulan meluangkan waktunya untuk melihat secara langsung. “Suasana yang penuh keakraban maupun kekompakan membuat kami sangat menikmati ritual ini.

Acara seperti ini kedua kalinya saya melihatnya, dimana yang pertama di daerah Bali, Denpasasar dan yang kedua di daerah Prigen Pasuruan. Memang budaya di Indonesia sangatlah menabjubkan karena masyarakatnya yang ramah,” kata Michel Romanche, bule asal Italia yang kebetulan melihat tradisi itu bersama gaetnya.Q hil

Senin Pahing 15 SEPTEMBER 2014

KILAS JATIM

Penambahan APMS di Kepulauan Diprediksi Terkendala Modal Sumenep, Bhirawa Setelah Pemerintah Kabupaten Sumenep membuka kran untuk penambahan titik Agen Premium, Minyak dan Solar (APMS) sebagai penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah kepulauan Sumenep, sebanyak enam titik APMS yang diajukan dan telah dinyatakan memenuhi syarat oleh Pertamina.

Dari enam titik APMS itu tergantung pengusulnya untuk menindak lanjutinya dengan mengurus ijin lokal pendiriannya, tapi secara pasti, hingga sekarang baru satu APMS yang ijinnya sudah terbit yakni APMS di Arjasa. Sedangkan yang lain masih belum padahal semuanya sudah dinyatakan layak oleh Pertamina.

Kepala Bidang Perekonomian, Pemkab Sumenep, Moh Hanafi mengatakan, setelah melalui proses yang relatif panjang, keenam titik usulan APMS itu dinyatakan memenuhi syarat oleh Pertamina untuk ditindaklanjuti dengan mengurus izin.

Namun, hingga sekarang baru satu APMS yang ijinnya sudah keluar, sedangkan yang lainnya masih belum. "Yang kami tahu baru satu APMS yang ijinnya sudah terbit yakni APMS Arjasa, sedangkan lainnya masih belum," kata Moh Hanafi, Minggu (14/09).

Hanafi menyatakan, dari lima APMS yang lain, pihaknya mengaku belum tahu pasti sampai dimana prosesnya karena belum ada pemberitahuan dari Pertamina, apakah setelah dinyatakan memenuhi syarat itu langsung ditindaklanjuti atau tidak tergantung pengusaha APMS itu. "Kami belum menerima informasi dari pertamina, sampai dimana proses kelima APMS itu, biasanya kami diberi tahu," urainya.

Dia memprediksi, tidak adanya tindaklanjut dari lima APMS itu disebabkan persoalan modal, karena untuk mewujudkan pendirian APMS itu pengusaha harus menyediakan modal antara Rp1,5 hingga Rp2 milyar. "Prediksi kami persoalannya berada dikesiapan modal karena modal yang harus disiapkan relatif besar antara Rp1,5-Rp2 milyar," tegasnya.Q sul

JAWA TIMUR

Jumlah Kuota CPNS Ditambah 145 Kursi Pemkab Belum Buka Pendaftaran Kab Malang, Bhirawa Perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Malang kini mendapatkan jumlah kuota, sebanyak 190 kursi.

Sebelumnya, kuota CPNS yang diberikan pemerintah pusat kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) hanya 45 kursi, sehingga ada penambahan kuota sebanyak 145 kursi.

Menurut, Bupati Malang H Rendra Kresna, Minggu (14/9), kepada wartawan, kuota penambahan CPNS sebanyak 145 kursi itu, setelah ada persetujuan dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN). Sedang-

kan dari kuota CPNS sebanyak itu, 50 kursi untuk formasi tenaga guru, dan sisanya untuk formasi tenaga teknis.

“Meski, rekrutmen CPNS dilingkungan Pemkab Malang, pada tahun ini mendapatkan tambahan kuota CPNS, na-

mun hal tersebut belum mencukupi kebutuhan pegawai, terutama tenaga guru PNS,” jelasnya.

Sebab, lanjut dia, masih banyak sekolah-sekolah di wilayah Kabupaten Malang kekurangan guru yang berstatus PNS. Utamanya di daerah pelosok atau daerah yang jauh dari pusat ibukota kecamatan. Idealnya, satu Sekolah Dasar (SD) terdapat enam guru PNS, dan 1 kepala sekolah (kasek). Tapi yang ada sekarang, satu sekolah hanya terdapat tiga guru PNS, dan guru pengajar lainnya bersta-

tus honorer.

Ditegaskan Rendra, dalam rekrutmen CPNS formasi 2014, pihaknya telah mengikuti sistem yang sudah diatur oleh pemerinta pusat, sehingga daerah hanya melaksanakan saja. Seperti pendaftaran CPNS hingga pengumuman hasil tes melalui online di internet, jadi masyarakat tidak lagi mengantri saat mendaftar maupun melihat pengumuman hasil ujian CPNS. “Kecuali saat mengikuti tes tulis, pendaftar harus hadir dalam mengikuti tes, dan jika tidak hadir maka langsung dinyatakan tidak

lulus ujian,” paparnya.

Dalam kesempatan itu, ia juga mengaku, meski Kabupaten Malang mendapatkan formasi CPNS sebanyak 190 kursi, namun hingga saat ini pendaftaran belum dibuka oleh MenPAN. Sehingga pihaknya terus melakukan koordinasi dengan MenPAN, dan hingga saat ini masih dalam proses. Pihaknya berharap, masih dikatakan Rendra, agar secepatnya MenPAN memproses formasi CPNS. Sehingga masyarakat tidak terlalu lama menunggu untuk mendaftar sebagai CPNS.Q cyn

Harga Hewan Kurban Mulai Naik

Pemkab Resmi Tutup Empat Lokasi Galian C Ilegal di Malo Bojonegoro, Bhirawa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro telah resmi menutup empat lokasi penambangan galian C yang berupa tanah uruk atau pedel di Kecamatan Malo kabupaten Bojonegoro.

Pasalnya, lokasi-lokasi tersebut tidak mengantongi izin resmi dari dinas terkait. “Tambang galian C ini menyalahi ketentuan, karena menggunakan peralatan berat,” kata Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Bojonegoro, Tedjo Sukmono, Minggu (14/9).

Menurut Tedjo, penambangan di Malo menggunakan izin penambangan rakyat (IPR), sehingga tidak boleh memanfaatkan alat berat. Jika menggunakan bantuan alat, maka akan segera ditertibkan. Bukan hanya di Malo saja, namun di tempat-tempat lain juga patut diperhatikan.

Menanggapi persoalan itu, Kepala Satpol PP Bojonegoro, Kusbiyanto mengatakan, pihaknya telah meminta jajaran Muspika Malo untuk mengawasi empat lokasi tambang galian C yang ditutup tersebut. “Kami berkoordinasi dengan Muspika agar melakukan pengawasan secara intensif terhadap tambang galian C yang ditutup,” terangnya.

Kabar yang dihimpun dilapangan menyebutkan, setiap lokasi penambangan itu mampu mengirimkan tanah uruk ke proyek Blok Cepu minimal ratarata 100 dump truk per hari. Pengambilan tanah merah dari kowari Desa/Kecamatan Malo untuk kegiatan EPC 5 di Desa Mojodelik dan sekitarnya telah berjalan sekitar tiga bulan.

Kondisi tersebut, belakangan meresahkan warga yang jalurnya dilintasi.

Termasuk Desa/Kecamatan Malo dan Desa Talon, Kecamatan Kalitidu. Apalagi saat musim kemarau debu begitu banyak berterbangan dan mengganggu aktivitas.

Juga lalu lalang kendaraan yang jumlahnya ratusan setiap hari.Q bas

7

sudarno/bhirawa

Tn yang diduga terkena penyakit HIV/AIDS di hadapan petugas tim operasi seraya menutupi wajahnya. Sedang seorang petugas menunjukan kondom kedaluwarsa yang dipakai Tn melayani tamunya.

PSK Positif HIV/AIDS, Pakai Kondom Kadaluwarsa Kab. Madiun, Bhirawa Tn (40 asal Padalarang, Jawa Barat yang terkena razia di tempat prostitusi 'Kasur Ijo' belakang Kantor Pos Jiwan, Kabupaten Madiun, Sabtu (13/9) malam, saat digeledah petugas, dalam tasnya ditemukan beberapa kondom kadaluwarsa.

Menurut Tn, kondom tersebut diberikan oleh seorang pria berinisial Rus, yang menjadi 'koordinator' para PSK Kasur Ijo (beralaskan rumput). Namun ia mengaku tidak tahu jika kondum itu sudah kadaluwarsa. "Yang ngasih pak Rus. Semua dikasih. Kita tidak tahu kalau kondumnya sudah kadaluwarsa.

Pokoknya dikasih, ya kita terima," jelas Tn. kepada wartawan, sambil menutupi wajahnya.

Menurutnya lagi, meski dirinya dan rekanrekannya mendapat kondom gratis, namun bukan berarti semuanya gratis. Karena setiap malam, tiap PSK yang 'buka praktek' di hamparan tanah kosong dengan pelindung spanduk bekas itu, harus setor kepada Rus, sebesar Rp15 ribu.

Bahkan kalau malam minggu, setoran dinaikkan menjadi Rp25 ribu dengan alasan untuk uang keamanan. "Kondomnya tidak gratis. Padahal saya dengar dia dapatnya secara gratis dari sebuah Yayasan. Kita tiap orang tiap malam setor Rp15 ribu. Kalau malam Minggu naik menjadi Rp25 ribu," tambah Tn. Ketika dikonfirmasi mengenai berapa tarif yang dipasang untuk sekali kencan, me-

nurutnya relatif. Pasalnya para pria hidung belang pasti menawar. "Umumnya Rp30 ribu.

Tapi tetap ditawar. Ada yang nawar Rp25 ribu, ada juga yang nawar Rp20 ribu. Kalau sudah malam, istilahnya tinggal bathen (tinggal nyari untung), Rp20 ribu gak apaapa," ujar Tn, yang mengaku biasa melayani laki-laki hidung belang hingga 15 orang tiap malam.

Petugas Lapangan (PL) dari Komisi Perlindungan AIDS Kabupaten Madiun yang menemukan kondum kadaluwarsa pada tas milik Tn, Fathurrohman, mengatakan, kondum kadaluwarsa sangat berbahaya jika dipakai oleh PSK. Khususnya PSK liar yang tidak pernah kontrol kesehatan.

Alasannya, kondom kadaluwarsa rentan dengan kebocoran. "Namanya juga barang kadaluwarsa. Jadi rentan bocor. Kalau perempuannya mengidap HIV seperti Tn ini, bahaya itu terhadap laki-lakinya kalau kondumnya bocor. Bisa tertular dia," terang Fathurrohman, kepada wartawan.

Sekedar diketahui, petugas gabungan dari Satpol PP, Dinsornakertrans, Kepolisian dan KPA Kabupaten Madiun, berhasil mengamankan 5 PSK liar saat melakukan razia di tempat prostisi Kasur Ijo, yang terletak di belakang Kantor Pos Jiwan. Setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan, satu diantara 5 PSK itu, terdeteksi positif terjangkit virus HIV/AIDS. Yakni seorang PSK berinisial Tn, asal Padalarang, Jawa Barat, yang kost di Kota Madiun.Q dar

Tuban, Bhirawa Meski masih satu bulan lagi hari raya Iduladha (Hari raya kurban), harga hewan kurban seperti kambing dan sapi mulai merangkak naik.

Seperti di Pasar Hewan Tuban yang berada tidak jauh dari pasar baru (pasar bongkaran), aktivitas perdagangan hewan kurban sudah mulai ramai dibanding hari biasanya.

Seperti yang disampikan oleh Yuli Purnomo, salah seorang pedagang kambing, di mana harga kambing mulai naik meski belum terlalu signifikan, yakni antara Rp50.000 hingga Rp200.000 saja per ekor, untuk kambing siap kurban, atau yang sudah berumur diatas satu tahun (Sudah tanggal gigi) sebagai syarat sah hewan untuk diqurbankan. "Sejak seminggu ini lah mas, pasar kambing di mana pun yang saya datangi, ya seerti itu sudah ada klenaikan mulai 50 ribu sampai 200 ribu," kata Yuli Purnomo.

Menurut Dia, naiknya harga ini bukan terjadi karena tingginya permintaan saja. Akan tetepi karena moment hari raya qurban, dimana harga kambing dan sapi dari petani juga mulai dinaikan. "Kalau naik seperti sekarang ini ya sudah biasa toh mas, se-

kalipun belum banyak yang cari hewan kurabn, kalau bulan Besar (bulan Iduladha) harganya sudah pasti naik," katanya.

Saat ini untuk harga kambing berukuran kecil siap kurban, dihargai mulai Rp1.500.000 per ekor, padahal sebelumnya harga kambing tersebut hanya 1.350.000 sampai 1.400.000 saja. Untuk kambing berukuran sedang harganya antara 1.800.0000 hingga Rp1.900.000, naik Rp100.000 hingga Rp150.000. sementara itu untuk harga kambing berukuran besar yang semula berada di kisaran harga Rp2.300.000 sampai 2.400.000 menjadi 2.500.000 per ekor.

"Kalau musim sekarang ini yang palig laku itu kambing jantan mas, Qurban itu bukan ukuran besar sebenarnya, karena sudah berhubungan dengan keyakinan, biasanya yang mau qurban tidak terlalu memperhitungkan harganya, yang penting cocok dan mantep pasti dibeli," terang pria yang akrab di sapa Cak Yul itu.

Sementara, harga hewan kurban di prediksi masih akan terus naik hingga puncaknya pada seminggu sebelum pelaksanaan Idul Adha.Q hud

Khoirul Huda/bhirawa

Para pedagang kambing di Pasar Hewan Tuban yang melayani para pembeli.

Kreativitas Pelajar SMAN 5 Memanfaatkan Sampah Tingginya volume sampah yang diproduksi masyarakat kota Kediri, membuat siswa SMA Negeri 5 Kota Kediri berfikir bagaimana cara mengelola tumpukan sampah ini menjadi barang-barang yang bermanfaat. Sebab melihat banyaknya sampah ini , jika tetao dibioarkan akan menjadi persoalan yang serius bagi lingkungan karena menimbulkan polusi. Aklhirnya ide untuk memamfaatkan sampah ini muncul dari pemikiran dewan guru dan para siswa.

mb2/bhirawa

Siswa SMA Negeri 5 Kota Kediri mengelola tumpukan sampah menjadi barangbarang yang bermanfaat.

Dengan melihat banyaknya sampah organik di sekolah yang dekat dengan hutan lindung mampu mengolah sampah menjadi pupuk kompos dan mendaur ulang sampah menjadi bendabenda kerajinan. Wakil Tim Pelaksana Lomba Adiwiyata Eva Nurdia mengatakan, sudah tiga tahun ini SMAN 5 Kota Kediri

mampu mengolah sampah menjadi pupuk kompos dan mendaur ulang sampah menjadi bendabenda kerajinan.

"Dulu awalnya kami berfikir bagaimana cara mengeloh sampah ini menjadi barang-barang yang bermanfaat. Akhirnya kami memutuskan untuk mengolah sampah organik menjadi pupuk

kompos," kata Eva Nurdia, Minggu (14/9).

Menurut Eva dari pengolahan sampah organik ini menghasilkan pupuk organik. Dalam sebulan bisa menghasilkan hingga 20 kantung pupuk organik dengan berat 5 kilogram yang dijual dengan harga Rp 5 ribu. Selain itu siswa juga memanfaatkan samapah non oranik untuk dibuat hiasan seperti, bunga, fas bunga, tempat sampah.

Sampah non organic ini di pilah-pilah sesuai dengan jenisnya. Yang bias dimanfaatka untuk kerajian atau di jual keBank Sampah. Selanjutnya oleh bank sampah dijual ke pengepul dan hasil penjualannya uangnya di kembalikan kepada siswa atau masuk kas kelas. Dari dua pro-

garam ini, siswa tidak saja diajak untuk belajar kreaatif, tetapi juga diajak untuk menjaga kebersihan lingkungan dengan bisa mendapatkan keuntungan.

"Manfaatnya banyak sekali, selain mendapatkan keuntungan dari pengelolaan sampah ini, lingkungan sekolah menjadi bersih, sekarang ini kami bisa membuat pupuk organik," kata Dian, salah satu siswa.yang mengikuti kegiatan pemanfaatan sampah ini.

Sekarang persoalan sampah menumpuk tidak menjadi masalah bagi siswa. Bahkan, sekolah menerima kiriman sampah dari luar.

Tidak hanya sampah organik yang dikelola oleh sekolah yanh saat ini sedang dalam proses penilaian lomba adiwiyta sekolah.Q mb2

OLAHRAGA

8

Senin Pahing 15 SEPTEMBER 2014

LINTASAN

Pelatih Arema: Jangan Remehkan Lawan Malang, Bhirawa Pelatih Arema Cronus Indonesia Malang, Jawa Timur, Suharno mengingatkan anak asuhnya untuk tidak meremehkan tim lawan yang bakal dihadapi pada babak delapan besar Liga Super Indonesia pada Oktober mendatang.

"Semua tim yang lolos babak delapan besar dan sekarang berada di grup A adalah tim yang bagus dan tangguh, sehingga jangan sampai meremehkannya.

Semua lawan yang dihadapi hadapi harus diwaspadai dan pasti mereka juga terus berbenah untuk menghadapi babak delapan besar ini," kata Suharno, Minggu.

Arema berada di grup A babak delapan besar Liga Super Indonesia (LSI), bersama Persipura Jayapura, Semen Padang, dan Persela Lamongan. Dari tiga tim tersebut, Persela Lamongan dan Semen Padang dinilai sebagai tim yang sering menyulitkan tim berjuluk Singo Edan tersebut.

Sementara Persipura saat ini konsentrasinya terpecah antara delapan besar dan AFC Cup."Namun, bukan berarti keberadaan Persipura tidak diperhitungkan, kami harus tetap mewaspadai tim asal Papua ini karena dalam kondisi apapun, tim ini mampu meladeni lawanlawannya," tegas Suharno.

Suharno mengakui, meski Persipura saat ini fokus menghadapi semifinal AFC Cup, tim asal Papua itu tetap sebagai tim yang difavoritkan menjuarai LSI musim ini. Apalagi, nama besar Persipura, bahkan langganan juara.Q ant

Pelatih Berharap Suhu Udara Incheon Tidak Ekstrem Jakarta, Bhirawa Pelatih pelatnas cabang panahan Daniel Lumalesil berharap suhu udara saat kompetisi Asian Games 2014 di Incheon, Korea Selatan, nanti tidak terlalu ekstrem.

"Yang saya dapat info dari 'handbook' bahwa suhu udara di Korea nanti berkisar antara 20 hingga 30 derajat selsius, itu masih oke lah untuk bertanding," kata Daniel ketika dihubungi, Minggu.

Dia cukup mengkhawatirkan jika suhu udara tiba-tiba menjadi ekstrem semisal mencapai 15 derajat Celsius.

"Kalau 15 derajat itu cukup menyulitkan bagi pemanah karena biasanya hembusan angin semakin kencang, itu perlu strategi khusus," tambahnya.

Dikatakannya, saat ini sembilan atlet panahanyangakanberangkatkeIncheon,Korsel, sedang melakukan persiapan untuk berangkat, dan mereka juga masih tetap berlatih.

Disinggung tentang pengenalan kondisi lapangan dan cuaca di Incheon yang menjadi tuan rumah Asian Games 2014, pelatih itu mengatakan, masih punya waktu untuk bisa beradaptasi pada keadaan di sana.

"Kami akan berangkat ke Incheon sekitar tanggal 17 atau 18 September," katanya.

"Kalau berangkat pada tanggal itu, maka kami masih punya waktu sekitar lima hari untuk menjajal lapangan serta mengantisipasi kondisi cuaca," katanya.

"Kami akan mulai bertanding pada 22 September, dengan membawa sembilan atlet," tambahnya.

Cabang panahan Indonesia akan bertanding di nomor Recurve putri dengan atlet Ika Yuliana, Titik Kusumawardani, Erwina Safitri, Diananda Chairunnisa, dan Compound putri dengan Dellie Threesyadinda, Rona Siska Sari, Sri Ranti, Della Adista.Q ant

wawan triyanto/bhirawa

Panitia pelatihan pelatih Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) saat memberikan keterangan kepada wartawan.

Dispora Surabaya Gelar Pelatihan untuk ABK Surabaya, Bhirawa Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Surabaya akan menggelar pelatihan pelatih beladiri untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) atau difabel.

Tujuannya adalah agar ABK terhindar dari tindak kriminalitas dan kekerasan.

Acara yang dikresiasi oleh Dispora Kota Surabaya melalui Federasi Olahraga Rekreasi

Masyarakat Indonesia (Formi) dan Merah Putih Production ini akan dilangsungkan di BG Junction, 19-21 September mendatang.

Menurut Bambang Purwantonegoro yang mewakili Dispora Surabaya, para ABK perlu belajar ilmu beladiri untuk membangun kepercayaan diri dan sekaligus melindungi dirinya. Selain memberikan teknik self defence, juga ada

berbagai teknik lainnya. "Selain self defense, nanti diajari bagaimana untuk fokus melalui meditasi," terang Bambang yang juga menjabat sebagai Ketua Umum FORMI Surabaya itu, Minggu (14/9).

Sementara itu Ketua Panitia Penyelenggara, M. Amin menjelaskan, tingginya akan kriminalitas di Surabaya menjadi ancaman bagi masyarakat

1,475 Atlet Bertarung di Ajang Porkab 2014 Kab Mojokerto,Bhirawa Sebanyak 1,475 atlet memsstikan ikut berlaga di ajang Pekan olahraga Kabupaten (Porkab) Mojokerto. Seluruh peserta itu berasal dari 18 Kecamatan se Kabupaten Mojokerto dan betarung di 16 cabang olahraga (cabor).

Seluruh pertandingan digelar di sejumlah venu mulai 12 hingga 17 September mendatang. Kecuali cabor basket dan sepak bola yang digelar lebih awal pada 9 September lalu, "Atlet yang berlaga terdiri atas 1.001 putra dan 474 putri dan ditambah 310 official," terang Didik Cusnul Yakin kepala Disporabudpar pemkab Mojokerto usai pembukaan di GOR Gajah Mada Mojosari, akhir pekan lalu.

Menurut Didik, jenis cabor yang dipertandingkan semuanya sudah mempunyai kepengurusan organisasi dan terdaftar pada KONI Kabupaten Mojokerto, serta diprioritaskan pada cabor yang akan dipertandingkan pada PORPROV Jawa Timur V Bulan Juni 2015mendatang.

"Melalui ajang Porkab ini kita menjaring bibit-bibit atlet potensial yang akan meningkatkan prestasi olahraga di Kabupaten Mojokerto, menumbuhkan fanatisme

(kebanggaan Daerah) dan kita dapat menyumbangkan atlet prestasi untuk jenjang olahraga ke tingkat regional, nasional maupun internasional," tambah Didik lagi.

Ditemui usai pembukaan Porkab Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP_ berharap pada masa yang akan datang KONI dapat lebih meningkatkan prestasi para atletnya sehingga dapat terwujud peningkatan prestasi secara bertahap, berkelanjutan dan lebih Profesional. "Kita memerlukan peningkatan kerjasama seluruh elemen masyarakat dalam pelaksanaan pembinaan olahraga di Kabupaten Mojokerto ini," teran Bupati MKP MKP optimis banyak atlet –atlet muda yang berbakat di daerah khusunya di desadesa maupun kecamatan-kecamatan di Kabupaten Mojoketo. "Dengan diadakanya PORKAB ini kita bisa menggali potensi bakat yang dimiliki sehingga kedepannya bisa mengharumkan nama Pemerintah Daerah Mojokerto diajang yang lebih bergengsi.”ujar orang nomor satu di Pemkab Mojokerto ini.

PORKAB yang di agendakan secara periodik 2 Tahun sekali di Kab. Mojokerto itu pada tahun 2014 ini mengambul tema “Melalui pekan olahraga Kabupaten Mojokerto ke III Tahun 2014, kita gali potensi atlet berprestasi untuk menyongsong PORPROV Jatim V Tahun 2015". Q kar

Pertamina Fastron Offroad Team Optimistis Hadapi X-Offroad Racing Putaran 4 Surabaya, Bhirawa PT Pertamina Lubricants kembali menunjukkan dukungan dan komitmennya terhadap perkembangan olahraga otomotif di Indonesia, dengan kembali mengikutsertakan Pertamina Fastron Offroad Team dalam Kejuaraan XOffroad Racing putaran keempat, yang akan digelar di Sirkuit Gedongombo Semanding, Tuban, Jawa Timur. Dalam seri ini, pebalap andalan Pertamina Fastron Offroad Team, Rifat Sungkar didampingi MBN Boyke Indrajaya sebagai navigator, akan turun di kelas Free For All 2 (FFA2).

“Terima kasih kepada PT Pertamina Lubricants yang terus menerus mendukung saya dalam mengikuti berbagai ajang otomotif baik di Indonesia maupun mancanegara.

Kami akan terus berusaha untuk memperoleh hasil terbaik, sekaligus membuktikan ketangguhan kendaraan bermesin diesel yang mengggunakan pelumas Fastron Diesel, yang mampu membuat tarikan mesin diesel menjadi lebih bertenaga,” ungkap Rifat Sungkar, Minggu (14/9).

Dalam putaran keempat ini, Pertamina Fastron Offroad Team dengan Mitsubishi Pajero Sportnya, akan menggunakan NOS dengan alat yang baru, karena sebelumnya alat tersebut jebol ketika mengikuti Kejurnas Speed Offroad putaran ketiga beberapa waktu lalu. Selain itu, tim mekanik melakukan penggantian final gear, yang dimaksudkan agar top speed meningkat.

“Suspensi dalam keadan baik, NOS sudah baru. Semoga dengan dukungan penuh dari PT Pertamina Lubricants, Mitsubishi, Bullock Toolkit, pertandingan dapat berjalan dengan mulus tanpa kendala berarti.” ujarnya.

Sedangkan sirkuit Gedongombo Semanding terletak di Tuban, sekitar 103 kilometer arah barat Surabaya. Track dengan bentuk persegi panjang sepanjang 4 kilometer ini tergolong high speed dan very smooth. Jadi dengan kondisi track demikian, pertarungan akan menjadi lebih seru bagi kendaraan-kendaraan dengan power besar dan top speed yang tinggi.

Sebelum putaran keempat ini, kejuaraan X-Offroad Racing ini sudah menjalani tiga putaran yaitu di Sirkuit Pagedangan Serpong, Sirkuit Deltamas Cikarang dan Sirkuit Bumi Semarang Baru. Dan di kelas FFA2, hasil yang dicapai Pertamina Fastron Offroad Team pada putaran pertama adalah berhasil menjadi juara pertama, pada putaran kedua dan ketiga Pertamina Fastron Offroad Team meraih juara kedua di kelas FFA2. Sedangkan dalam kategori Best Overall, Rifat Sungkar menduduki peringkat ketiga dengan jumlah poin 36, dibawah H. Syamsudin dengan 75 poin di peringkat pertama dan Faturrahman di peringkat kedua dengan 48 poin.Q riq

terutama bagi ABK. Sehingga mereka perlu belajar ilmu beladiri. "Anak ABK harus memahami dan mempelajari bela diri. Paling tidak meminimalisasi tindakan kejahatan yang ditujukan kepada ABK," katanya.

Penyelenggara menggandeng berbagai master dari cabang olahraga (cabor) bela diri. Seperti Kendo, Satria Nusantara,

silat tunggal dulur, tosan aji, prema, taktikal martial art, wing chun dan berbagai bela diri lainnya.

Amin menjelaskan, sasaran dari pelatihan ini meliputi guru dan orang tua ABk tersebut.

"Lebih ke teknik bagaimana cara mengatasi kriminalitas di jalanan. Baik ketika bersama orang tuanya maupun gurunya," katanya. Q wwn

Pelari Pelatnas Tercepat di 10K HUT TNI Surabaya, Bhirawa Pelari asal Magelang, Agus Prayogo berhasil meraih juara di lomba lari 10K Hari Ulang Tahun (HUT) TNI ke-69, Minggu (14/9).

Atlet Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas) itu menyentuh garis finis dengan catatan waktu 33 menit dan 18 detik di kelompok elite putra. Sedangkan peringkat kedua ditempati Jauhari Johan dengan selisih 34 detik dan Nurdhodiq yang terpaut 40 detik.

Walau meraih juara pertama, namun Agus mengaku kurang puas dengan capaian waktunya, sebab ia berambisi untuk bisa memecahkan rekor mantan atlet nasional Eduardus Nabunome di 10k dengan waktu 29 menit dan 55 detik. “Selama ini saya berlatih di Pelatnas karena saya gabung Pelatnas SEA Games 2015. Selama ini saya kan lari di lintasan. Sekadangkan ini di jalan raya. Jelas rintangannya lebih banyak. Utamanya banyak tikungan,” terang pelatih berusia 29 tahun ini,” kata Agus.

Setelah menjadi yang terbaik di 10K HUT TNI ke-69, Agus kembali berkonsentrasi di Pelatnas. Ia adalah pelari nasional untuk nomor 5000 m putra dan 1000 m putra. “SEA Games 2009 dan 2011, saya dapat emas. SEA Games 2013 kemarin dapat perunggu karena saya sakit. Tahun 2015 besok harus emas lagi,” tegasnya.

Sementara itu di kelompok elite atlet putri, pelari asal Mojokerto, Yulianingsih mencatatkan waktu terbaik dengan 39 menit dan 19 detik. Di posisi kedua dan ketiga ditempari pelari asal Nusa Tanggara Timur (NTT), Afriana Paijo dan Olivia Sadi.

Sebagai pemenang kategori atlet, kedua pelari tersebut berhak menerima hadiah uang pembinaan masing-masing sebesar Rp50 juta yang diserahkan langsung Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko didampingi Kapolri Jenderal Pol Sutarman dan Gubernur Jatim Soekarwo serta jajaran petinggi TNI. Sejak bendera start dikibarkan

Panglima TNI Jenderal Moeldoko dari depan Gedung Negara Grahadi, Agus Prayogo yang juga anggota TNI Angkatan Darat itu langsung melesat dan dikuntit beberapa pelari lainnya.

Namun, sekitar satu kilometer menjelang garis finis, atlet yang kini membela Jawa Barat itu semakin meningkatkan kecepatan larinya dan meninggalkan beberapa pesaingnya.

Agus Prayogo akhirnya berhasil masuk finis pertama, diikuti pelari asal Sumatera Selatan, Jauhari Johan, di posisi kedua yang tertinggal 34 detik dan Nursodiq (Yogyakarta) di urutan ketiga dengan terpaut 40 detik.

Sementara pada bagian putri, batal hadirnya pemegang rekor nasional Triyaningsih karena belum pulih dari cedera, dimanfaatkan pelari tuan rumah Jatim Yulianingsih untuk menjadi yang tercepat.

Pelari asal Mojokerto itu mencapai finis pertama setelah beradu cepat dengan dua pesaing utamanya dari Nusa Tenggara Timur, masing-masing Apriani Paijo yang mencatat waktu 40,14 menit dan mantan atlet nasional Olivia Sadi dengan waktu 40,15 menit.

Penanggung Jawab Teknis Lomba 10-K HUT ke-69 TNI, Edi Mintarto, mengatakan ada dua faktor yang menyebabkan para atlet tidak mampu memecahkan rekor nasional, yakni persiapan yang kurang maksimal dan rute lomba melewati jalan berbelokbelok. “Eduardus Nabunome dan Triyaningsih bisa mencatatkan rekor nasional, karena mereka memang sudah disiapkan secara maksimal. Namun, secara umum pelaksanaan lomba kali ini berjalan lancar,” kata Edi Mintarto yang juga Ketua Harian PASI Jatim.

Selain kategori atlet, lomba lari 10-K HUT ke-69 TNI juga melombakan kategori TNI/Polri, umum dan pelajar, dengan jumlah peserta keseluruhan mencapai 13.584 orang. Lomba ini memperebutkan total hadiah sekitar Rp400 juta.

Q wwn ist

kariyadi/ bhirawa

Bupati MKP menyematkan tanda peserta atlet Porkab Mojokertodi GOR Mojosari.

Lomba lari 10K dalam rangka hari ulang tahun (HUT) TNI ke-69 diberangkatkan dari depan Grahadi Jl Gubernur Suryo dan berakhir di lapangan Kodam V/Brawijaya.

PENGUMUMAN STUDI AMDAL PEMBANGUNAN PERGUDANGAN TAMBAK OSO WILANGUN Diumumkan bahwa Sdr. Suminto Eddy Susanto berencana akan melaksanakan Pembangunan Komplek Pergudangan yang berlokasi di Kelurahan Tambak Oso Wilangun, Kecamatan Benowo Kota Surabaya. Rencana kegiatan dan/atau usaha tersebut akan dilaksanakan pada lahan seluas ± 3,0432 ha.

Potensi dampak yang akan ditimbulkan antara lain : Terciptanya Kesempatan Kerja, Terbukanya Peluang Usaha, Peningkatan air larian, bangkitan lalu Lintas, penurunan kualitas udara dan air. Komponen lingkungan yang berpotensi terkena dampak adalah : fisik-kimia, biologi dan sosial ekonomi masyarakat.

Kajian AMDAL ini diharapkan dapat mengoptimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif yang timbul. Merujuk Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan, melalui pengumuman ini pemrakarsa mengharapkan saran, pendapat dan tanggapan masyarakat sebagai bahan kajian dan telaahan dalam kajian AMDAL. Saran, pendapat dan tanggapan, dapat disampaikan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja yaitu Senin sampai Jumat, sejak tanggal 15 sampai dengan tanggal 26 September 2014. Semua saran, masukan dan tanggapan disampaikan kepada: 1) Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Surabaya Alamat : Jl. Jimerto 25-27 Lt. IV, Surabaya Telp. : (031) 5312144 Pswt. 570 Fax : (031) 5472924 2) Sdr. Suminto Eddy Susanto, Alamat : Jl. Embong Malang No. 68 Surabaya, Telp (031) 376-1134, Hp. 082140505119.

Surabaya, 24 September 2014 Pemrakarsa SUMINTO EDDY SUSANTO

Senin Pahing, 15 SEPTEMBER 2014

NASIONAL-POLITIK

KILAS NASIONAL

Gempa Nias 5,6 SR Tak Berpotensi Tsunami Jakarta, Bhirawa Gempa bumi berkekuatan 5,6 skala Richter (SR) yang terjadi di 31 kilometer barat daya Nias Utara atau 36 km barat laut Nias Barat, Sumatera Utara, Minggu pukul 11.52 WIB dianggap tidak berpotensi tsunami.

“Pusat gempa pada kedalaman 14 km di zona subduksi lempeng Hindia Australia dan lempeng Eurasia dan itu di sisi luar dari lempeng Eurasia. Gempa itu kami anggap tidak menimbulkan potensi tsunami,” kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho di Jakarta, Minggu (14/9) kemarin.

Posko BNPB telah mengonfirmasi akibat dampak gempa di lokasi tersebut dan gempa terasa dari sedang hingga kuat selama sekitar 5 detik di Nias Selatan dan Nias Utara. Hal itu membuat masyarakat sempat panik dan berhamburan lari ke luar rumah.

Saat ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) masih melakukan pendataan terhadap akibat dari gempa tersebut.

“Beberapa daerah lain sedang dikonfirmasi oleh para petugas Posko BNPB dan Informasi lebih lanjut akan disampaikan setelah pendataan selesai,” ucapnya.

Sementara itu dari data dampak gempa kekuatan 5 SR di 14 km barat daya Tanah Datar pada Kamis (11/9) telah menyebabkan 18 rumah rusak sedang, 187 rumah rusak ringan, tiga sekolah rusak sedang, 28 sekolah rusak ringan, satu puskesmas rusak ringan, dan enam mushola rusak ringan.

Atas kejadian itu pihak BNPB telah mengirimkan tim reaksi cepat untuk mendampingi BPBD Kab Tanah Datar dan BPBD Kota Padang Panjang guna melakukan pendataan.Q ant

Taruna Akmil Ikrarkan Semangat Keluarga Asuh Magelang, Bhirawa Sebanyak 664 taruna dan taruni Akademi Militer mengucapkan ikrar semangat keluarga asuh di puncak Gunung Tidar, Kota Magelang, Jawa Tengah, kata Komandan Resimen Korps Taruna Akmil Kolonel Infanteri Sapriadi.

“Adanya keluarga asuh akan sangat membantu setiap taruna dan taruni untuk lebih cepat bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan di Akmil,” katanya di Magelang, Minggu.

Pengucapan ikrar keluarga asuh itu, dalam acara renungan suci taruna Akmil yang meliputi tingkat II, III, dan IV pada Sabtu (13/9) malam di puncak gunung yang terletak di tengah Kota Magelang tersebut.

Ikrar itu, kata dia, terutama untuk para taruna dan taruni baru, yang bergabung dalam pendidikan calon perwira TNI di Akmil.

“Karena tugas saudara asuh dan para kakak asuh sendiri adalah membantu para adik-adik asuhnya dalam segala hal yang baik,” katanya.

Kegiatan itu, katanya, juga menjadi tradisi Akmil dalam mempererat tali persaudaraan antara senior dan junior sehingga kehidupan korps taruna Akademi Militer dapat harmonis.

Ikrar yang mereka ucapkan meliputi tiga poin, yakni tidak melakukan kekerasan baik dengan taruna dan taruni sesama tingkatan maupun dengan mereka yang junior. Selain itu, mereka bertekad menjadi taruna dan taruni yang disiplin dan mematuhi aturan, serta belajar dan berlatih dengan serius agar menjadi perwira yang militan dan bisa diandalkan dalam berbagai penugasan pada masa mendatang. Q ant

Harus Berani Terapkan Subsidi Silang Jakarta, Bhirawa Mantan Menko Perekonomian di era Presiden Gus Dur Dr Rizal Ramli mengusulkan agar rakyat tetap bisa meniknati BBM subsidi, harus dilakukan subsidi silang. Caranya, kalangan menengah keatas harus dipaksa mengkonsumsi BBM dengan harga produksi (harga ke-ekonomian yang lebih mahal dibanding harga subsidi).

Sementara rakyat ekonomi lemah tetap mengkonsumsi BBM bersubsidi dengan harga yang ada sekarang.

antara foto

DUKUNG PILKADA LANGSUNG Aktivis yang tergabung dalam Koalisi Kawal RUU Pilkada melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Bunderan Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (14/9). Mereka menolak RUU Pilkada dan mendukung pelaksanaan pilkada langsung tanpa diwakili oleh DPRD.

SBY Dijadwal Resmikan Proyek Migas Rp 13,6 T Jakarta, Bhirawa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan meresmikan dua proyek minyak dan gas bumi dengan nilai investasi sekitar Rp13,6 triliun.

Pelaksana Tugas Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) J Widjonarko dalam siaran pers di Jakarta, Minggu (14/ 9) kemarin mengatakan, peresmian dilakukan bersamaan dengan proyek lainnya yang masuk dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) di Balikpapan, Kaltim, Senin (15/9).

Kedua proyek tersebut adalah proyek pengembangan Lapangan Gas Ruby, Blok Sebuku yang dikelola Mubadala Petroleum dan Sisi Nubi 2B, Blok Mahakam dengan operator Total E&P Indonesie.

“Total investasi keduanya mencapai Rp13,6 triliun dengan rincian proyek Ruby menelan biaya Rp5,5 triliun, sementara Sisi Nubi 2B Rp8,1 triliun,” paparnya.

Widjonarko mengatakan, Lapangan Ruby berproduksi sebesar 85 miliar “British thermal unit” per hari (BBTUD).

Seluruh produksi gas dipasok ke PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) untuk mendukung program ketahanan pangan.

Jangka waktu kontrak jual beli gas bumi antara PKT dengan Mubadala Petroleum berlaku hingga 31 Desember 2021. Sekitar 250 miliar kaki kubik gas (BCF) akan dipasok ke pasar domestik selama umur

antara foto

Proyek pengembangan Lapangan Gas Ruby, Blok Sebuku yang dikelola Mubadala Petroleum merupakan salah satu proyek yang akan diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Senin (15/9) hari ini. produksi lapangan tersebut.

Harga gas disepakati 5,75 dolar AS per mile mile british thermal unit (MMBTU) ditambah faktor tertentu sesuai harga amoniak dan urea.

Sedangkan proyek pengembangan Sisi Nubi 2B yang terletak di lepas pantai Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur memasang dua “wellhead platform” baru, termasuk jaringan pipa interkoneksi yang terhubung di dua “platform” ya ng sudah ada di masing-masing lapangan.

Sesuai rencana pengembangan (POD), proyek Sisi-Nubi Fase 2 (Fase 2A2B) me nam bah 35 sumur dan

Bupati Apresiasi TNI Ikut Sukseskan KB Program Keluarga Berencana (KB) sangat erat hubungannnya dalam pengendalian pertumbuhan penduduk guna mewujudkan keluarga sejahtera. Bhakti sosial TNI manunggal KB kesehatan merupakan wujud kepedulian TNI dalam mewujudkan percepatan pengendalian penduduk untuk mencapai keberhasilan pembangunan kesejahteraan masyarakat dalam upaya mewujudkan ketahanan nasional.

Bhakti sosial TNI manunggal KB kesehatan membantu pencapaian target Keluarga Berencana dengan cara memberikan bantuan pelayanan Medis Operatif Wanita gratis kepada masyarakat yang dilaksanakan di RS Aura Syifa Dusun Dlopo Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, Sabtu ( 13/9 ).

Bupati Kediri Hj. Haryanti Sutrisno saat mengunjungi peserta MOW mengatakan TNI manunggal KB- Kesehatan merupakan implementasi kedekatan TNI dengan masyarakat, TNI telah memberikan kontribusi yang luar biasa dalam upaya mensukseskan program Keluarga Berencana Nasional di Kabupaten Kediri.

9

“Kami mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada jajaran TNI yang turun langsung ditengah tengah masyarakat sebagai wujud kepedulian terhadap masalah keluarga berencana dan kependudukan.” katanya Menurutnya keberhasilan KB sangat ditentukan seluruh komponen masyarakat.

“Saya berharap ada peserta kaum laki- laki sebagai peserta KB dalam mendukung suksesnya program KB. Karena di Kabupaten Kediri peran serta kaum laki laki dalam ber KB masih sangat rendah,” ungkap Bupati.

Di sisi lain Menurut Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berncana

(BPPKB) Kabupaten Kediri Dra. Wuryandari Josep, M.Si. kegiatan MOW merupakan bentuk kerjasama antara TNI dan Pemerintah Kabupaten Kediri serta IBI. “Melalui MOW semi massal cakupan MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang ) akan lebih terpenuhi dan bisa diandalkan dalam meningkatkan pencapaian peserta KB baru MOW khususnya di Kabupaten Kediri,” jelasnya.

Sementara itu Bhakti Sosial TNI diikuti 144 orang peserta MOW dengan mendatangkan dr.Yudi A.SPOG, M,Kes dan 10 orang anggotanya dari TNI AU Iswahyudi Madiun serta anggota IBI Kabupaten Kediri sebanyak 8 orang. Q adv

menelan biaya 1,033 miliar dolar.

“Sebesar 739 juta dolar dilaksanakan untuk Fase 2B,” tambah Deputi Pengendalian Operasi SKK Migas Muliawan. Pekerjaan tersebut melibatkan 1.200 orang dan 42 kapal berbagi jenis.

Saat ini, Total E&P Indonesie ratarata membelanjakan 2,5 miliar dolar per tahun di Blok Mahakam sebagai wujud komitmen untuk terus berinvestasi di Indonesia. Q ant

“Sebaiknya BBM yang beredar di pasar dibagi jadi 2 jenis. Pertama jenis BBM rakyat yang ber-oktan 80/83. Kedua, jenis BBM super yakni Pertamax dengan oktan 92, dan Pertamax plus dengan oktan 94. Saat ini yang dikonsumsi rakyat adalah premium dengan oktan 88. Amerika, memakai general gasolin dengan oktan 86 dan di negara bagian Colorado Rizal Ramli ber-oktan 83,” ungkap Rizal Ramli usai berdiskusi dengan Ketua MPR RI Sidarto Danusubroto, membahas BBM Rakyat & Subsidi Silang.

Lebih jauh Rizal, memaparkan; Nilai oktan dalam BBM berhubungan dengan “ketukan” (knocking), yang mempengaruhi kinerja mesin.

Semakin rendah nilai oktan, mesin akan lebih sering mengalami ketukan. Sebaliknya semakin tinggi nilai oktan, semakin jarang mengalami ketukan. Kondisi macam ini mempercepat kerusakan mesin. Hal yang tidak disukai pemilik kendaraan kalangan berduit. Mereka akan memilih BBM ber-oktan tinggi, walaupun mahal. Demi ke-awetan mesin kendaraannya.

“Untuk meringankan beban rakyat, harga BBM yang dikonsumsi mereka tidak perlu dinaikkan, yaitu harga subsidi Rp6.500/ L. Sekitar 100 juta rakyat miskin yang ada sekarang biarlah tetap menikmati BBM subsidi. Tapi kalangan menengah atas harus mengkonsumsi BBM dengan harga keekonomian Rp8.400/ L,” tandas Rizal.

Disebutkan, mengambil data BPH Migas tahun 2013, kelompok menengah kebawah mengkonsumsi 55% dari quota BBM. Jika quota BBM pada 2015 sebesar 50 juta kilo liter (kl), maka jatah 55% adalah 27,5 juta kl.

Sisanya sebesar 45% atau 22,5 juta di konsumsi kalangan menengah atas. Kalangan ini layak mengkonsum si BBM non subsidi dan BBM super seharga Rp12.500/ L. “Pemerintah memang harus men subsidi BBM rakyat sebesar 27,5 juta kl X Rp 1,900,= Rp 52,25 triliun. Namun pada saat yang sama, peme rintah meraih laba dari penjualan BBM super yang 22,5 juta kl X Rp 4.100= Rp92,25 triliun.

Dengan begitu pemerintah masih mengantongi selisih positif sebesar Rp40 triliun per tahun,” cetus Rizal. Q ira

Pemkab Lumajang Gelar Pertemuan KIM dan YIC di Puncak B29 Argosari Pemkab Lumajang melalui Bagian Humas, Setda Lumajng menggelar pertemuan KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) YIC (Youth Information Community) se-Lumajang di kawasan Wisata B29 Desa Argosari, kec Senduro (13/09/2014). Acara ini juga didukung oleh KIM di ‘Kampung Nirwana’. Turut hadir dalam acara ini sejumlah pejabat Pemkab Lumajang dan unsur masyarakat.

Kabag Humas Setda Lumajang Drs Eddy Khozainy mengungkapkan, pertemuan ini mempunya makna strategis bagi Kabupaten Lumajang. ‘’Salah satunya, lokasi B29 ini merupakan obyek wisata andalan Lumajang, sehingga perlu tetap dipromosikan,’’ katanya. Maka dari itu, kegiatan yang dilakukan ini lebih kepada aksi nyata dalam rangka untuk memperkenalkan keberadaan B29 yang identik dengan sebutan ‘negeri di awan ‘.

Kegiatan ini antara lain, pemasangan papan tanda. ‘’Pemasangan ini dimaksudkan sebagai pertanda tempat yang indah untuk digunakan sebagai obyek foto B29,’’ ungkapnya serius. Selain itu, juga diisi dengan penanaman bunga Anting-Anting. ‘’Bunga ini merupakan bunga khas desa Argosari,’’ imbuh Eddy Khozainy. Ada juga kegiatan bersih-bersih kampong Nirwana. ‘’ Untuk acara bersih-bersih ini dimaksudkan agar suasana kampong menjadi asri dan semakin menarik wisatawan domestik dan

manca negara singgah di obyek wisata B29 desa Argosari.

Ditambahkan oleh Eddy Khozainy, pihaknya berencana untuk menggelar berbagai acara di obyek wisata B29. ‘’ Memang sudah ada beberapa acara yang akan digelar secara berkesinambungan agar keberadaan obyek wisata ini menjadi tetap eksis,’’’ tambahnya. Tentu saja dengan melibatkan berbagai unsur. ‘’Berbagai elemen masyarakat tentu saja akan dilibatkan khususnya mereka yang peduli terhadap pengembangan wisata dan alam B29 Argosari,’’ tegasnya.

Serius Kembangkan B29 Untuk pengembangan obyek wisata B29, Indah Amperawati Kepala Bappekab Lumajang mengatakan untuk pengembangan obyek wisata Puncak B29 yang terletak di Desa Argosari, Kecamatan Senduro akan dimulai dari penataan infrastruktur penunjang. ‘Diantaranya infrastruktur jalan dan rest area yang dikonsep seperti Puncak Tosari di Penanjakan,

dayat/bhirawa

Salah satu acara Pemkab Lumajang yang digelar di B29 desa Argosari, kec Senduro Lumajang.

dayat/bhirawa

Drs Eddy Khozainy Pasuruan.’’jelasnya.

Sebagai bukti keseriusanya, lanjut Indah Amperawati, pihakya telah mengumpulkan beberapa Satuan Kerja tekait untuk membahas pengembangan Puncak B-29 ini. Diantaranya Dinas PU dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. ‘’ Semuanya untuk membicarakan konsentrasi pengembangan obyek wisata B29,’’ imbuhnya.

Dari rapat itu, telah diputuskan jadwal dan tahapan pembangunan infrastruktur penunjangnya. Diantara tahapan pengembangan yang akan direalisasikan secepatnya, adalah pembangunan Rest Area.

Indah Amperawati menyebutkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) telah mengundang dirinya untuk membahas pengembangan obyek wisata indah dengan panorama Gunung Semeru dan Bromo tersebut. ‘’Kementerian Pariwisata yang menganggarkan pembangunan Rest Area ini dari dana APBN,’’ tegasnya. Sedangkan, Pemkab Lumajang hanya menyediakan lahannya saja di Desa Argosari, Kecamatan Senduro. ‘’Pemkab Lumajang punya lahan di sana, yang selama ini dikelola Dinas Pertanian untuk lahan budidaya kentang,’’imbuhnya. Ini yang akan dimanfaatkan lahan itu untuk pembangunan Rest Area yang bisa dimanfaatkan untuk beristirahat, lahan parkir dan lainnya. Q yat,adv

EKONOMI - BISNIS

10

Senin Pahing, 15 SEPTEMBER 2014

Antisipasi MEA, Gapopin Tingkatkan Mutu SDM

Kurs JUAL

BELI

USD

11,806.00

11,688.00

SGD

9,478.92

9,376.65

EUR

15,844.83

15,684.13

JPY

11,497.86

11,380.72

GBP

19,865.96

19,662.72

Sumber: Bank Indonesia (14 SEPTEMBER 2014)

RAGAM EKBIS

Elpiji Naik, Industri Roti Hentikan Produksi Surabaya, Bhirawa Kenaikan elpiji kemasan 12 Kg telah mempengaruhi produksi bakeri atau roti yang ada di Surabaya khususnya usaha untuk kelas menengah kebawah, harga roti yang dijualnya berkisar antara Rp.1500Rp15.000. Dengan adanya kenaikan tersebut, ongkos produksi menjadi melambung tinggi menjadi 30% dari biasanya. Budianto, pemilik Blessing bakery mengaku setiap hari menggunakan tiga tabung kemasan elpijidalam proses produksinya, ketika harga naik pada hari pertama kenaikan elpiji, usaha yang ditekuninya sudah merugi ratusan ribu Rupiah. “ Hari pertama naik, langsung sudah rugi Rp.500.000 per harinya. Karena dari hasil penjualan, sebanyak 40% digunakan untuk membayar karyawan bagian produksi dan penjualan. 20% merupakan modal dasar untuk membeli bahan, dan sisanya keuntungan yang dipotong termasuk listrik dan elpiji,” ujarnya Minggu (14/9) kemarin di Surabaya.

Ia menambahkan, pada hari ketiga kenaikan elpiji dirinya sengaja memberhentikan sementara 10 karyawan yang telah bekerja padanya.Guna melakukan penghitungan ulang dalam produksinya. “ Usaha ini sudah 10 tahun,saya tidak ingin orang yang bekerja membuat dan menjual roti harus berhenti. Mungkin saya akan hentikan selama seminggu atau dua minggu.

Jika keadaan sudah bisa dikalkulasikan pasti akan dilanjutkan,” tegasnya.

Beban usahanya bukan hanya dari elpiji saja, tetapi rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) juga menjadi pemicu kenaikan harga, serta naiknya tarif listrik.

“Banyak bebannya, listrik yang sudah mengalami kenaikan September kemarin. BBM yang akan mengalami kenaikan.

Jadi harganya bisa naik kembali. Kasihan pembeli kami, yang kelas menengah kebawah,” tutupnya. Q wil

wawan triyanto/bhirawa

Ketua Gapopin Jatim, Umar Shirmohammad (kanan) bersama pemilik Optik Nusa, Nursalim saat melihat perlatan optik di Optik Ekspo Jatim di Hotel Bumi Surabaya.

Rata-Rata Rendemen Tebu Jatim Capai 7,7% Pemprov, Bhirawa Peningkatan produktivitas tebu Jatim disebabkan pemilihan jenis bibit tebu unggul yang ditanam sudah tepat. Peningkatan produktivitas juga bisa mendongkrak sumbangan gula nasional.

Tahun lalu Jatim hanya menyumbang 47 persen dari produksi nasional, kini ditargetkan mampu menyumbang 50 persen. “ Di Jatim ini ada bibit tebu jenis tebu PS 862, PS 864, PSJT, PSDK, dan BL. Semuanya menyesuaikan kondisi wilayah cuaca dan kondisi tanah,” kata Kepala Dinas Perkebunan Jatim, Ir Moch Samsul Arifien MMA, Minggu (14/9). Selain itu, produktivitas yang tinggi juga didukung dari hasil bongkar ratoon tebu 2013 yang mampu mencapai 40 ribu hektare lahan dan kini mulai dipanen. Sementara dari aspek produksi gula, jika tahun lalu gula yang dihasilkan mencapai 1,244 juta ton tahun ini ditargetkan naik menjadi 1,3 juta ton.

Sejak awal musim giling dimulai Mei hingga awal minggu pertama September, rata-rata rendemen (kadar gula dalam

batang tebu) tebu yang masuk giling di pabrik gula (PG) mencapai 7,7 persen. Rendemen itu ditargetkan terus meningkat di akhir September hingga mencapai 8 persen. “Sejak awal giling cuaca kurang bagus karena masih ada hujan sehingga awal giling rendemen masih rendah.

Namun cuaca kemarau yang cukup bagus, kami optimistis September ini bisa mendongkrak rendemen tebu mencapai 8 persen,” kata Samsul.

Ia menuturkan, dari 10 PG yang mencapai rendemen terbaik saat ini delapan di antaranya PG yang berada di Jatim. Terbaik pertama saat ini dipegang PG Gunung Madu Plantation di Lampung dengan rendemen 8,34 persen karena

tebu hasil budidaya pabrik sehingga kualitas tebu terjaga.

PG dengan rendemen terrbaik kedua yakni PG Bunga Mayang di Lanpung sebesar 8,26 persen. Sedangkan terbaik ketiga hingga sepuluh yakni PG di Jatim. Mulai PG Mojopanggoong milik PTPN X sebesar 8,16 persen, PG Prajekan milik PTPN XI dengan rendemen 7,93 persen, dan PG Asembagus milik PTPN XI sebesar 7,9 persen.

Dilanjutkan PG Gempolkrep milik PTPN X sebesar 7,85 persen, PG Panji milik PTPN XI sebesar 7,76 persen, PG Pesantren Baru milik PTPN X dengan rendemen 7,7 persen, PG Ngadirejo milik PTPN X sebesar 7,51 X, dan PG Krebet milik PT RNI sebesar 7,32 persen.

Selain angka rendemen yang relatif cukup tinggi, kata Samsul, Jatim juga memiliki produktivitas tebu yang tinggi pula.

Jika tahun 2013 produktivitas tebu per kehtare mampu menghasilkan gula 6,5 ton gula tahun ini mampu menghasilkan 7,15 ton gula. Q rac

Surabaya, Bhirawa Besarnya jumlah penduduk di Indonesai bakal menjadi incaran bagi negara ASEAN untuk memasarkan produk saat diberlakukannya perdagangan bebas atau Masyarakat Ekonomi ASEAN pada 2015. Sebagai langkah antisipasi Gabungan Pengusaha Optik Indonesia (Gapopin) akan meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia (SDM).

Ketua Gapopin Jatim, Umar Shirmohammad, mengaku tidak takut jika harus bersaing dengan pengusaha optik di kawasan ASEAN, karena jumlah pengusaha optik di Jatim maupun Indonesia cukup banyak. Bahkan sebagai besar para pengusaha itu juga sudah membuka usaha di luar negeri.

Hanya saja ia mengakui, saat ini pengusaha optik membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan bisa menggunakan kecanggihan teknologi yang saat ini terus berkembang di bisnis kacamata ini. “Kami tidak takut bersaing dengan penghusaha ASEAN, tapi akan lebih bagus lagi jika kita memiliki SDM yang berkualitas,” kata Umar Shirmohammad saat ditemui di acara Optik Ekspo Jatim 2014 di Hotel Bumi Surabaya, Sabtu (13/9).

Itulah mengapa ia berharap Akademi Refraksi Optisien Surabaya (Aros) yang selama ini mendidik tenaga ahli dibidang pemeriksaan tajam penglihatan, perkacamataan dan lensa kontak untuk meningkatkan mutu pendidikan.

“Karena banyak pengusaha optik yang saat ini menQ wwn gambil tenaga kerja dari lulusan Aros,” katanya.Q

Pimpin Hipmi Jatim, Giri Janji Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi Surabaya,Bhirawa Usai terpilih sebagai Umum Himpunan Pengusaha Muda ( HIPMI ) Jatim pada musyawarah daerah (Musda) yang digelar di Hotel Novotel, Minggu (14/9) , Giri Bayu Kusuma berjanji para pengusaha muda akan membantu Pemprov Jatim untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan menghadapi MEA 2015 mendatang. Menurut Giri, pengusaha muda merupakan ujung tombak pembangunan bagi pemerintah, apalagi 2015 sudah diterapkan MEA atau perdangan bebas se ASEAN.. “Pengusaha muda merupakan bagian dari ujung tombak bagi pembangunan suatu daerah dalam meningkatkan perekonomian. Jelang mamasuki pasar bebas ASEAN 2015 kita tidak harus berdiam diri.

Artinya, kita harus siaaapp dan lebih menikatkan kinarja sebagai pengusaha muda di jatim,” ungkap Giri.

Lebih lanjut Giri mengatakan, HIPMI tahun ini optimistis akan mampu membantu pemerintah jatim dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang kini sudah mencapai 7 persen.

“Kami optimis pertumbuhan pengusaha muda akan tumbuh secara signitifkan di Jatim jika pemerintah memberi peluang besar pada investor yang berinvestasi di Jatim,” ungkapnya.

Sementara wakil gubernur Jatim Saifullah Yusuf yang hadir untuk menutup Musda tersebut, mengakui, keberadaan pengusaha dianggap langka. Karena untuk mencetak manudia sebagai pengusaha tidaklah mudah.

“Mencetak pengusaha ini tidak mudah seperti seorang politikus di mana secara instant. Seorang pengusaha harus jeli dengan setuasi perekonomian suatu negara maupun daerah tersebut,” kata pejabat yang akrab disdapa Gus Ipul itu.

Dia berharap, ketua umum terpilih HIPMI Jatim ini bisa memberi inovasi terbaru pada anggotanya untuk meningkatkan kinerja sehingga mampu meningkatkan perekonomian di Jatim. Pemerintah Jatim selalu mendukung dengan inovasi baru yang dilakukan oleh pengusaha karena bisa menQ ma ingkatkan pertumbuah ekonomi di Jatim.Q

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Parade Seni Budaya Jawa Timur 2014 Kabupaten Ngawi, 13 September 2014

Jadikan ‘Jatim Specta Night Carnival’ Jadi Agenda Besar Tahunan Sepanjang 3 km mulai dari Alun-Alun, Jalan Yos Sudarso, dan Jalan Ahmad Yani Kabupaten Ngawi, ratusan ribu warga tumpah ruah memadati sisi kanan dan kiri jalan dengan rasa antusias melihat kegiatan besar Parade Seni Budaya Jawa Timur 2014 dalam “Jatim Specta Night Carnival”, Sabtu (13/9) malam.

W Kadisbudpar Jatim, Dr H Jarianto MSi

Tingkatkan Kreativitas dan Produktivitas Seniman Diselenggarakannya kegiatan seni budaya seperti parade seni budaya akan semakin meningkatkan semangat dari seniman agar selalu berkreatif dalam berproduksi dan berolah seni menghasilkan karya seni dengan bercirikan budaya asli Jawa Timuran.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Jatim, Dr. H Jarianto mengatakan, kegiatan ini juga dapat meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap jenis, ragam, bentuk, keunikan dan keindahan kekayaan seni dan budaya Jatim. “Untuk materi kegiatan, kami sajikan seni arak-arakan, fashion, street, kendaraan hias yang menekankan pada keindahan artistik, atraktif dan bersifat kolosal dengan latar belakang sejarah, legenda, cerita rakyat di masingmasing daerah,” paparnya.

Jarianto mengharapkan, kegiatan seperti ‘Jatim Specta Night Carnival’ yang bisa dijadikan agenda tahunan maka bisa menarik perhatian dan mendongkrak jumlah masyarakat dan wisatawan baik mancanegara dan domestik. “Rencananya, tahun mendatang kegiatan seperti akan diselenggarakan di Kabupaten Banyuwangi. Sepertinya Kabupaten Banyuwangi siap melaksanakan kegiatan seperti ini,” katanya. Q rac*

akil Gubernur Jawa Timur, Drs H Saifullah Yusuf mengatakan, suk sesnya parade seni dan budaya Jatim ini akan menjadi ikon baru pagelaran dan pertunjukan seni dan budaya terbesar di Jatim setiap tahunnnya. Ke depan, pertunjukan seni dan budaya bisa menggabungkan nilai etnik dan budaya secara modern agar masyarakat dapat memahami isi dari cerita yang ditampilkan.

“Ini adalah modal kita menghadapi pasar bebas. Seni dan budaya adalah salah satu modal dari Indonesia dan Jatim yang tidak dimiliki oleh negara lain,” kata Wagub Jatim yang kerap disapa Gus Ipul didampingi Kepala Disbudpar Jatim, Dr H Jarianto MSi bersama Bupati Ngawi, Ir H Budi Sulistyono. Dalam kesempatan ini, Gus Ipul mengapresiasi dan memberikan penghargaan tinggi atas parade seni budaya Jatim yang pertama kali dilakukan pada malam hari dan sukses memberikan pengenalan sejarah sekaligus mempertunjukkan atraksi kebudayaan yang kreatif kepada masyarakat.

Menurutnya, kesuksesan parade ini yakni terlihat dari banyaknya peserta pawai yang menampilkan berbagai macam kesenian maupun budaya sejarah di setiap Kab/Kota seluruh Jatim yang dikemas

Wakil Gubernur Jawa Timur Drs Saifullah Yusuf menyerahkan trophy Gubernur Jatim pada 10 Penyaji Terbaik Tanpa Jenjang.

Wagub Jatim Drs Saifullah Yusuf mengangkat Trophy Presiden RI yang sebelumnya diserahkan Presiden RI pada Kadisbudpar ketika Jatim menjadi penyaji terbaik pawai seni dan budaya nusantara 2014.

dengan cerita pendek namun dapat difahami secara baik oleh masyarakat.

Kesuksesan lainnya, yakni banyaknya antusias masyarakat yang menyaksikan carnaval yang dilaksanakan pada malam hari, karena biasanya parade seperti ini sering dilakukan pada siang hari. “Saya meminta kepada Ngawi agar parade seni dan budaya yang diselenggarakan pada malam hari untuk rutin diselenggarakan.

Tujuannya, agar daerah lain bisa mencontoh untuk menyelenggarakan kegiatan serupa seperti di Kab. Ngawi ini,” terangnya.

Gus Ipul sapaan akrabnya menjelaskan, bahwa carnaval yang diselenggarakan di Ngawi ini merupakan kegiatan yang ke-9 kalinya. Sebelumnya, telah dilakukan secara bergilir dari kabupaten satu ke kebupaten lain dan dari kota satu ke kota lain.

Kegiatan serupa pernah dilakukan juga di

Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono memberikan trophy pada Kadisbudpar Jatim, Dr H Jarianto MSi mewakili Jatim menjadi penyaji terbaik pawai seni dan budaya nusantara, pada Agustus 2014 lalu.

Banyuwangi, Jember dan Surabaya namun dilaksanakan pada siang hari. “Parade seni dan budaya yang ditampilkan ini dapat menjadi tontonan sekaligus tuntunan kepada masyarakat untuk terus melestarikan budaya asli daerah,” ujarnya.

Secara tegas, Gus Ipul menyatakan, kegiatan yang diadakan setiap tahun ini penampilan dan pertunjukan yang di pertontonkan sangat menghibur dan bagus.

Dari sisi budaya kegiatan pada hari ini sangat atraktif dan mengedukasi masyarakat.

Ia mencontohkan, pawai budaya dari Kabupaten Ngawi menampilkan banyak budaya seperti tari orek orek. Tari orekorek ini mengambarkan orang akan bersukacita setelah bekerja keras. Budaya lain dari Ngawi yakni bentul melikan.

Bentul melikan merupakan tari topeng yang menggambarkan karakter dan sifat manusia yang berbeda beda, akan tetapi tetap satu ketetapan menjadi mahluk tuhan. “Ternyata, banyak sekali budayabudaya asli daerah yang mengandung nilai luhur dan masyarakat harus mengenal dan melestarikannya,” contohnya.

Sementara itu, Bupati Ngawi Budi Sulistyono mengucapkan terima kasih kepada Jatim karena telah ditunjuk sebagai tuan rumah parade Seni dan Budaya Jatim yang digelar pada malam hari untuk pertama kalinya. “Terima kasih, Gus Ipul atas ditunjuknya Ngawi sebagai tuan rumah. Masyarakat kami sangat senang dan antusias untuk menyaksikan setiap pawai dari parade yang akan ditampilkan dari 30 peserta pawai. Kami juga berharap, jika ada kegiatan serupa atau lainnya bisa dilaksanakan di Kab. Ngawi dan kami siap untuk memeriahkannya,” tandasnya. Q rac*

Wakil Gubernur Jawa Timur Drs Saifullah Yusuf menerima cinderamata dari salah satu peserta parade.

Salah satu penampilan dari kabupaten/kota yang mengikuti parade.

SEPULUH PENYAJI TERBAIK ‘JATIM SPECTA NIGHT CARNIVAL’ Kota Malang Kabupaten Madiun Kabupaten Banyuwangi Kota Surabaya Kota Blitar Kabupaten Kediri Kabupaten Ponorogo Kabupaten Lumajang Kabupaten Mojokerto Kabupaten Ngawi

Karya ‘Jlegur’ Karya ‘Kiprah Buto’ Karya ‘Sorote Lintang Brang Wetan’ Karya ‘Sparkling Surabaya’ Karya ‘Gunung Kampud Kang Ngayomi’ Karya ‘Kediri Bumi Panji’ Karya ‘Reyog Ponorogo’ Karya ‘Adimukti Sang Nambi’ Karya ‘Kirab Agung Majapahit’ Karya ‘Garuda Wisnu Kencana’

Senin Pahing 15 SEPTEMBER 2014

Desakan Pelengseran Sekda Pamekasan Tidak Ada Dasar Hukum l Sambungan hal 1

rena semua masih tahap awal,” kata mantan Ketua DPC Partai Demokrat Surabaya yang pada Pemilu 2014 mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dari Partai Bulan Bintang (PBB) tersebut.

Terkait wacana pilkada melalui DPRD yang dibahas DPR RI pada RUU Pilkada, WW mengatakan lebih baik wali kota/bupati dipilih langsung karena rakyat bisa langsung menilai dan menentukan siapa pemimpinnya.

Sementara itu, kendati pelaksanaan Pilkada Surabaya digelar masih setahun ke depan, beberapa nama sudah mengemuka dan diwacanakan bersaing dengan Tri Rismaharini sebagai calon petahana.

Selain Wishnu Wardhana, beberapa nama lainnya antara lain artis sekaligus model senior Arzeti Bilbina, mantan Ketua DPRD Surabaya M. Machmud, Anggota DPR RI terpilih Adies Kadir, Ketua DPC PDIP Surabaya yang juga Wakil Wali Kota Wisnu Sakti Buana dan nama-nama lainnya.

Dikonfirmasi terpisah, artis sekaligus politisi asal PKB Arzeti Bilbina mengakui partainya sudah berkomunikasi dan merestuinya maju sebagai calon wakil wali kota mendampingi Tri Rismaharini. “Partai sudah merestui dan syukurlah suara saya saat Pemilu 2014 cukup tinggi. Semoga menjadi langkah awal dan sebagai kader saya ikut perintah partai,” katanya. n ira, ntr

Tingkatkan Kualitas Kampus, Unars Gandeng Universitas Ciputra dan Luar Negeri

l Sambungan hal 1

Agar 817 mahasiswa baru memiliki komitmen tinggi di bidang keilmuannya, kata Hadi Wijono, pihak kampus Unars menggelar Ospek selama tiga hari (11-13) September 2014 dengan mengambil tema “Character Building dalam Perspektif Membangkitkan Potensi Diri, Kreativitas dan Imajinasi”.

“Untuk tahun 2014 ini, jurusan paling favorit memilih Fakultas Ekonomi sebanyak 344 orang, FISIP 70 orang, PGSD 96 orang, Pertanian 96 orang, Fakultus Hukum 75 orang dan Fakultas Sastra 33 orang,” urai Hadi.

Hadi Wijono menuturkan, tujuan Ospek yang paling inti adalah memberikan arahan kepada calon mahasiswa agar bisa mengetahui hak dan kewajibannya selama menimba ilmu di Unars Situbondo. “Saya tidak mau Ospek di sini terjadi kekerasan seperti yang terjadi Palembang, baru-baru ini. Kami lebih memilih meningkatkan character building, misalnya dengan menggelar kegiatan jalan santai dan menanam pohon jati,” ujar Hadi.

Hadi menjelaskan, alasan lembaganya menekankan kepada 817 mahasiswa baru kepada persoalan character building itu tak lain, agar Unars bisa menciptakan mahasiswa yang cerdas serta memiliki akhlakul karimah, sehingga ilmunya dapat berguna bagi kemaslahatan umat dan bukan sebaliknya, mereka menjadi preman intelektual. ”Tahun ini juga kami menjalin kerjasama dengan kampus luar negeri serta kampus terkenal di Tanah Air. Buktinya pada 18-19 Sepember mendatang, saya didapuk sebagai narasumber di seminara internasioal Unversitas Ciputra,” aku Hadi.

Ke depan, lanjut mantan Sekda Situbondo itu, ia menginginkan mahasiswa Unars menjadi calon pemimpin yang kredibel. Untuk itulah, ulas dia lagi, Unars berkomitmen bisa masuk menjadi kampus 20 terbesar seJatim pada 2014 ini. “Sedikitnya kini ada 300 kampus se-Jatim. Untuk itulah, saya bersama seluruh keluarga besar civitas Unars Situbondo berkomitmen untuk menjadi kampus 20 besar kampus yang memiliki kualitas unggul di masa mendatang,” tegas Hadi didampingi Pembantu Rektor II Edi Kusnadi Hamdun dan Pembantu Rektor III, Endang Suhesti. n awi

Ingat Pesan Bunda l Sambungan hal 1

Kepala Dinas Koperasi Perindag Sidoarjo Feni Apridawati SKM, MKes usai pengukuhan gelar doktornya di Unair Surabaya belum lama ini.

Sang ayah, menurut ibu tiga orang putera ini juga ikut memotivasi agar ia cepat-cepat menyelesaikan pendidikannya itu. Sebagai kado untuk membahagiakan orangtua yang tinggal satu-satunya itu, karena sang ibu sudah lebih dulu tiada pada 2008 lalu, dia berusaha keras menyelesaikan studinya.

Akhirnya waktu pengukuhan gelar doktor, perempuan kelahiran Surabaya 13 April 1968 itu, pas bertepatan dengan ulang tahun sang ayah yang ke-74 tahun. ‘’ Saya bahagia sekali, bisa membahagiakan orangtua saya di hari ulang tahunnya. Meski saat diwisuda hanya ada ayah, ibu sudah tiada,’’ ujarnya tersenyum.

Ia sempat menyampaikan cerita kenapa pendidikan S3 nya yang ia mulai jalani sejak 2007, baru selesai 2014 ini. Ia mengaku bukan karena kesibukan kerja yang jadi penyebabnya saja. Tapi juga karena file-file ujian proposal yang sudah ia susun di dalam laptopnya dan berkas lainnya hilang begitu saja, saat terjadi kasus penyerbuan buruh ke kantor Dinsosnaker Sidoarjo sekitar Maret 2012 lalu. ‘’Saya sempat lemas jadinya,’’ ujarnya sambil geleng-geleng kepala mengingat pengalaman kelam itu. Tetapi karena terus ingat pesan sang bunda dan suntikan motivasi dari ayah, ia akhirnya mampu juga menyelesaikannya pendidikannya.

Menurut empat bersaudara ini, dalam disertasinya dia mengambil tema tentang pencegahan HIV/AIDS yangberbasis pada pemberdayaan perempuan di Kab Sidoarjo ini. Dia mengambil tema itu karena dilatarbelakangi kasus banyak ibu rumah tangga di Sidoarjo yang menjadi korban dari penyakit yang mematikan tersebut. ‘’ Semoga disertasi saya ini bisa sebagai masukan yang bermanfaat bagi SKPD yang terkait dan Pemkab Sidoarjo,’’ katanya. n ali

SAMBUNGAN PWNU Perjuangkan Rekom Munas, Muhammadiyah Setuju Dilakukan Perbaikan l Sambungan hal 1

anggap bisa menyejahterahkan rakyat. Tapi justru bersikap pragmatis dan larut oleh permainan money politics (politik transaksional). “Masyarakat di akar rumput sudah tidak bisa membedakan mana calon pemimpin yang bisa memberi kemaslahatan atau tidak karena sudah menjadi korban opini dan politik transaksional,” ujar KH Miftahul Achyar, Minggu (14/9).

Penghapusan pilkada langsung, lanjut kiai Miftah merupakan salah satu bagian dari rekomendasi Munas Alim Ulama NU 2012 di Cirebon. Pertimbangannya, supaya biaya politik bisa ditekan dan dapat dimanfaatkan untuk kepentigan-kepentingan publik yang lebih luas dan nyata kemanfaatannya. ‘’Pilkada tak langsung memang bukan jaminan bisa bersih dari politik transaksional. Namun setidaknya bisa dilokalisir sehingga pengawasannya lebih mudah. Apalagi sekarang sudah ada KPK dan lembaga audit sehingga para wakil rakyat tidak bisa seenaknya bermainmain,’’tegas pengasuh Ponpes Miftahus Sunnah Surabaya.

Diakui KH Miftahul Achyar, kualitas para wakil rakyat hasil Pemilu 2014 masih banyak dipertanyakan karena sistem pemilu legislatif yang masih jauh dari harapan rakyat, bahkan lebih parah dibanding pemilu-pemilu sebelumnya. “Kualitas anggota DPRD memang sangat menentukan dalam Pilkada tak langsung. Jadi NU harus bisa mendorong supaya mereka bisa menjadi lebih baik,” jelasnya.

Di antara upaya yang akan dilakukan PWNU Jatim yakni mengumpulkan seluruh kader NU yang duduk menjadi anggota legislatif dari berbagai parpol supaya diberi pengarahan khusus oleh para kiai sepuh yang tak memiliki kepentingan.

“Tujuan utamanya adalah memberikan pesan moral dan tanggungjawab supaya kader NU

senantiasa memperjuangkan apa yang menjadi garis perjuangan NU yakni Islam Rahmatan Lil Alamin,” beber KH Miftah.

Ia juga mengimbau agar warga NU tak usah turun ke jalan untuk memperjuangkan rekomendasi Munas Alim Ulama NU khususnya menyangkut penghapusan pilkada langsung. Alasannya, situasi dan kondisi saat ini kurang memungkinkan sehingga baik yang pro maupun kontra pasti akan menjadi sorotan untuk kepentingan tertentu.

“Saya berharap anggota DPR RI masih bisa mengemban amanah dan tanggungjawab terhadap rakyat dan mau mengedepankan kepentingan bangsa daripada kepentingan golongan tertentu,” dalih kiai kharismatik asal Surabaya ini.

Bagaimana jika aspirasi warga NU gagal diwujudkan oleh DPR RI? Dengan lugas kiai Miftah menyatakan bahwa NU tak akan pernah mundur dalam memperjuangkan kepentingan yang terbaik untuk umat. Sebab NU sudah terbiasa ketiban gawe sehingga tak mudah menyerah.

Jika NU lebih memilih untuk dilakukan pilkada tak langsung, namun tidak demikian dengan ormas Muhammadiyah.

Lewat Sekretaris PW Muhammadiyah Jatim Nadjib Hamid mengatakan seharusnya dalam menata sebuah negara tidak ada sikap ekstrim yang dilakukan wakil rakyat. Termasuk adanya keinginan untuk mengubah pilkada langsung menjadi tak langsung dengan alasan biaya tinggi dan antar keluarga tidak akur akibat ada perbedaan dalam aksi dukung mendukung. ‘’Jangan hanya gara-gara tidak sesuai dengan keinginan kita, kemudian sistem yang sudah ada diubah. Kami tidak sepakat jika letupan-letupan tersebut dilakukan dengan sesaat tanpa memperhatikan koridor-koridor yang ada. Karenanya Muhammadiyah mendesak agar sistem yang sudah ada, tetap dilaksanakan, tapi tentunya dengan

dilakukan perbaikan-perbaikan yang ditengarai menghabiskan anggaran besar termasuk adanya perseteruan antar keluarga,’’tegas pria yang juga mantan komisioner KPU Jatim ini.

Dicontohkan e-voting dan pelaksanaan pilkada serentak, dipastikan akan mengurangi anggaran. Mengingat dengan e-voting, cukup menggunakan perangkat komputer dan pemilih cukup memencet tombol dan hasilnya dapat langsung masuk ke server KPU. Sebaliknya kalau menggunakan kertas suara seperti saat ini, justru inilah yang menghasiskan anggaran. ‘’Melihat semua itu, Muhammadiyah setuju sistem yang sudah ada disempurnakan. Termasuk para perangkat pelaksana pilkada yang terindikasi melakukan jual beli suara harus diberi sanksi setimpal. Di sisi lain dengan diikutsertakan masyarakat dalam memilih pemimpinnya adalah bentuk demokrasi rakyat, sehingga rakyat tidak menjadi skeptis (cuek) terhadap pemimpinnya,’’paparnya.

Terpisah, Ketua Umum PP GP Ansor, Nusron Wahid lebih setuju jika pilkada langsung dipilih oleh rakyat. Alasannya, dengan dipilih rakyat sebagai bentuk demokrasi sekaligus pemimpin yang dipilih semakin kredibel. Seraya dicontohkan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan Bupati Banyuwangi Azwar Anas. ‘’Jadi salah jika pemilihan langsung dianggap liberal. Justru dengan pilkada langsung, para pemimpin yang terpilih akan semakin peduli terhadap rakyatnya,’’ujar politisi asal Partai Golkar ini.

Karena itu, dirinya tidak sepakat saat kelemahan pilkada langsung dituding banyak kepala daerah yang dipenjara.

Sebaliknya, saat pilkada dilakukan di dewan ternyata banyak dewan yang korup dan dipenjara. Itu terlihat saat pilkada pada 2004-2009. Di sisi lain kepala daerah lebih senang melakukan komunikasi dengan dengan partai daripada dengan masyarakat. n cty

Dindik Janji Panggil Delapan Kepala Sekolah l Sambungan hal 1

baru akan ditentukan setelah ada hasil dari pembicaraan di antara tiga pihak, yaitu Dindik, ORI dan sekolah. Eko mengaku Dindik harus berhati-hati dalam menentukan sikap. Karena jika sampai keliru, yang akan dirugikan bisa banyak pihak.

Mulai dari Dindik hingga sekolah itu sendiri. “Makanya kita akan temui kedua belah pihak untuk mendengar bagaimana pengaduan dari Ombudsman dan bagaimana kroscek dari sekolah,” imbuhnya.

Ditanya terkait temuan ORI Jatim, Eko membenarkan bahwa tindakan mewajibkan siswa membeli seragam dan atribut selain pada siswa baru adalah tindakan yang melanggar surat edaran yang diterbitkan Dindik.

“Sesuai surat edaran yang sudah kami berikan, seharusnya yang diberi kewajiban untuk siswa baru saja. Dan ada beberapa syarat seperti harga yang harus bersaing dengan harga pasar

serta dijual melalui koperasi sekolah,” katanya.

Selain itu, Eko heran pada sekolah yang memberi kewajiban untuk membeli seragam itu.

Terutama pada sekolah SMPP YP 17. Menurut Eko di sekolah itu justru banyak siswa dari golongan mitra warga. Yang merupaka siswa dari keluarga yang kurang mampu. Sehingga tidak sepatutnya ditarik kewajiban untuk beli seragam.

Bahkan seharusnya para siswa mendapat bantuan beli seragam dan peralatan sekolah.

“Di sekolah YP 17 itu malah banyak titipan siswa mitra warga, makanya saya juga heran.

Akan tetapi akan kita kroscek ulang nanti,” katanya. Menurut Eko, seharusnya untuk para siswa mitra warga bisa mendapatkan bantuan. Seperti dari laba penjualan koperasi sekolah.

Seperti diberitakan sebelumnya, ORI Jatim merekomendasikan ke Dindik untuk memberik sanksi pada delapan sekolah tingkat SMP negeri dan swasta

lantaran ditemukan adanya maladministrasi. Maladministrasi yang dimaksud adalah adanya pewajiban sekolah pada siswa kelas delapan untuk membeli seragam dan atribut sekolah. Padahal sesuai dengan surat edaran Dispendik, sekolah diperbolehkan mewajibkan membeli seragam dan atribut sekola hanya pada siswa baru saja. Sedangkan untuk selain siswa baru seharusnya bukan mewajibkan melainkan option, boleh membeli ataupun tidak. Sekolah yang dilaporkan ke Dindik adalah SMPN 7, SMPN 38, SMPN 42, SMP YP 17, SMP Taruna Jaya 1, SMP Unesa 1, SMP Taruna Jaya 1, dan SMP PGRI 1.

Asisten ORI Perwakilan Jatim Muflihul Hadi mengatakan, temuan tersebut telah dilaporkan ke Dindik Surabaya sejak tiga hari lalu, Jumat (12/9). Pihaknya mengaku akan menunggu tindak lanjut yang akan dilakukan Dindik.

“Kami siap jika akan dimintai keterangan lebih detail. Termasuk ditemukan dengan pihak sekolah,” tutur dia. n tam

11 Oknum Kadis Diduga Perkosa PRT di Bawah Umur l Sambungan hal 1

BS saat itu hanya ada dua orang saja, yakni hanya BS dan EDP. “Pas saat itu anak dan menantunya tidak ada di rumah. Dalam kondisi rumah kosong itu, BS diduga dengan leluasa memperkosa EDP,” ujarnya kepada wartawan, Minggu (14/9).

Setelah memperkosa, kata dia, BS memberikan uang kepada EDP sebesar Rp 1 juta. Sementara, pemerkosaan itu tidak hanya berhenti di situ, namun pada Maret 2014, BS kembali ke Jakarta dan minta dilayani EDP, tapi BS gagal untuk menyetubuhi, ka­ rena EDP lari ketakutan.

Sehingga dengan perbuat­ an yang dilakukan bapak majikannya itu, EDP pada April 2014 mengundurkan diri dari pekerjaannya, dan pulang ke Malang.

Dengan kasus yang dialami, membuat EDP trauma, yakni dia meng­ alami depresi berat, dan trauma berkepanjangan.

Dan bahkan, kejiwaannya terganggu. “Itu kami ketahui dari seorang psikolog asal Kota Malang Yusin, yang biasa dimintai bantuan Polres Malang yang menyatakan EDP telah terganggu kejiwaannya akibat mengalami depresi berat. Dikarenakan, selalu teringat kejadian yang dia

alami setahun yang lalu,” tuturnya.

Ia menegaskan, BS tidak hanya akan dikenakan sanksi pidana karena telah diduga melakukan pemerkosaan saja, tapi juga akan dijerat UndangUndang (UU) Hukum Pidana, yakni telah melakukan pemerkosaan anak di bawah umur. Karena EDP saat diperkosa masih berumur 15 tahun. Selain itu, anak BS juga akan dikenakan sanksi hukum, yaitu mempekerjakan anak di bawah umur.

“Agar kasus dugaan pemerkosaan yang dilakukan BS segera diproses secara hukum, maka Senin (15/9) pagi (hari ini), kita laporkan ke Polres Malang, meski Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Jakarta.

Kita melapor ke polisi agar EDP mendapatkan keadilan,” tegasnya.

Ditambahkan, sebenarnya BS sudah dipanggil dan diperiksa oleh Inspektorat Kab Malang dalam kasus tersebut. Namun, pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat hanya sepihak. Sebab, EDP sebagai korban tidak dimintai keterangan, sehingga dari hasil pemeriksaan Inspektorat, BS tidak mengakui apa yang sudah dilakukan pada EDP. n cyn

Audit BPKP, Memungkinkan Adanya Tersangka Baru l Sambungan hal 1

(Oktober).

“Nanti ketika kasus disidangkan, akan ada pendapat dari para ahli termasuk pakar hukum. Dan tidak menutup kemungkinan ketika disidangkan akan ada tersangka baru. Namun maaf saya tidak bisa menjelaskan lebih detail terkait adanya kenungkinan tersanga baru ini,”ujar Kepala Kejari Kota Batu, Meran saat dikonfirmasi, Minggu (14/6).

Meran memastikan bahwa semua saksi yang dibutuhkan telah diperiksa. Termasuk saksi dari pihak Pemkot Batu.

Artinya, sudah tidak ada lagi pejabat dari Pemkot Batu yang akan diperiksa.

Diketahui, sebelumnya kejari telah memeriksa tiga pejabat pemkot yang diduga mengetahui alur dari uang APBD yang digunakan untuk PT BWR. Mereka adalah Widodo (Sekda Kota), Arif Setiawan (Kepala Diskopperindag) saat itu, Eddy Murtono (Kabag Hukum Pemkot Batu) saat itu.

Kemungkinan akan ada tersangka lain, tambah Meran, karena saat ini para penyidiknya juga tengah mendalami adanya uang lain yang masuk di dalam rekening PT BWR. Maksudnya, uang yang masuk itu di luar uang yang berasal dari APBD sebesar

Rp 2 miliar. Artinya, selain uang Rp 2 miliar itu ada uang lain yang masuk ke rekening tersebut.

“Uang yang lain itu sebesar Rp 1 miliar, jadi total uang yang ada di dalam rekening PT BWR ada Rp 3 miliar. Namun kita masih menyelidiki asal dari uang yang Rp 1 miliar tersebut, yang diakui oleh Anton (Dwi Martono ArliantoDirektur PT BWR) sebagai uang miliknya. Ini kan aneh jika ada uang milik pribadi masuk ke rekening lembaga?,”papar Meran.

Penyidik membutuhkan kejelian dalam menjalankan tugasnya. Karena saat ini uang Rp 1 miliar yang diakui milik Anton itu sudah tidak ada lagi di dalam rekening PT BWR saat ini. Jadi uang tersebut masuknya tidak jelas, dan keluarnya juga tidak jelas. Sehingga sempat memunculkan dugaan adanya indikasi pencucian uang (money laundry) dalam rekening PT BWR. Untuk itu penyidik saat ini tengah melakukan penelusuran terhadap aset Anton. Mulai kendaraan milik Anton ke Samsat dan aset tanah di BPN. “Karena selain memenjarakan para pelaku, dalam pemberantasan korupsi ini juga ada kewajiban mengembalikan uang negara yang dikorupsi,”pungkas Meran. n nas

Desakan Pelengseran Sekda Pamekasan Tidak Ada Dasar Hukum l Sambungan hal 1

wali kota selaku kepala pemerintahan daerah. Dan di Pasal 10 ayat 1 pengelolaan keuangan dilaksanakan oleh satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat APBD, serta dilaksanakan oleh kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran. ”Kalau serapan anggarannya lemah, jangan menyalahkan sekda. Tapi tanya dulu kepada masing-masing SKPD kenapa serapan anggaran bisa lemah seperti itu. Seharusnya yang mereka kritisi bukan sekda, tapi SKPD,” kata Suroso.

Menurut Suroso, tugas sekda mengkordinir perencanaan program dan

mendorong SKPD bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Jika ternyata SKPD tidak bisa berjalan sebagai mestinya, sehingga serapan anggaran itu rendah, karena ada anggaran fisik dan nonfisik. Sementara untuk pengguna anggaran fisik, melibatkan banyak rekanan.

Karena itu lanjut Suroso, ia menyayangkan tindakan mereka yang ingin menjatuhkan sekda, tapi tidak berlandasan hukum. Kecuali sekda melanggar aturan berat, maka ini menjadi pertimbangan untuk diganti. Namun jika persoalan itu terletak pada SKPD, jangan sekda yang dikorbankan.

Hal senada diungkapkan ang-

gota DPRD Pamekasan, Suli Faris, berdasakarkan PP Nomor 59 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serapan anggaran tidak ada kaitannya dengan sekda. Sebab pengelolaan anggaran itu sepenuhnya merupakan tanggung jawab SKPD yang bersangkutan.

Menurut mantan Wakil Ketua DPRD Pamekasan, berdasarkan instruksi menteri keuangan, kepada daerah otonom, agar menghindari penumpukan anggaran. Sehingga anggaran yang sudah siap dan programnya juga sudah siap, maka segera dilaksanakan, jangan ditunda lagi.

“Memang, jika serapan anggaran itu

lemah, berarti kinerja lemah. Tapi perlu diingat, dalam hal pengelolaan anggaran, sekda hanya bertanggung jawab pada sekretariat yang ada kabagnya, seperti kabag umun, kabag kesra. Kalau anggaran di SKP itu, pengelolaannya yang bertanggung jawab ya SKPD itu sendiri,” ujar Suli.

Bupati Pamekasan Achmad Syafii, berjanji akan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa dan Forum LSM dengan berkoordinasi terlebih dahulu.

“Memang, akhir-akhir ini menerima banyak keluhan dari masyarakat soal eksistensi sekda. Tapi aspirasi ini perlu saya koordinasikan dulu,” tambahnya. n din

Ajak Alumni Dirikan RS dan Gratiskan Warga Miskin hingga Gagas Sekolah Jurnalistik l Sambungan hal 1

dia mengeluarkan donasi kemanusiaan hingga miliaran,” katanya.

Baginya, George Soros itu bukan manusia yang benar, meski dia mengeluarkan uang miliaran untuk dana kemanusiaan. “Itu karena dia menyusahkan hidup orang lain sampai sekarang, dia mirip orang yang suka ngemplang pajak atau korup, dia tidak benar, meski sudah beramal,” ucapnya.

Pengusaha nasional yang juga pendiri kelompok usaha Mayapada Grup juga mengajak alumni Universitas Kristen Petra Surabaya untuk mendirikan rumah sakit. Dan nantinya Rektor UK Petra yang menyediakan tanahnya. “ Saya dan alumni merenanakan untuk mendirikan rumah sakit Petra, dan di situ akan bisa juga mendirikan fakultas kedokteran,” ujar Tahir yang juga jebolan Teknik Industri UK Petra pada 1970-an.

Didampingi Rektor UK Petra Prof Dr Eng Ir Rolly Intan MASc, pria kelahi-

ran Surabaya pada 26 Maret 1952 itu menjelaskan RS itu akan menjalankan visi ‘Tahir Foundation’ untuk menggratiskan pengobatan dan operasi bagi masyarakat tidak mampu. “ Karena itu, mahasiswa harus paham bahwa kiat sukses itu tidak penting, tapi masuk dari pintu mana untuk menjadi manusia yang benar. Manusia itu harus benar dulu, lalu dia baru bisa bekerja yang benar itu bagaimana,” katanya.

Dia juga menggagas pendirian sekolah jurnalistik terbaik se-ASEAN. Dia mengaku sudah menggandeng tujuh redaktur media nasional yang sudah sepakat untuk bergabung mendirikan yayasan untuk mendirikan sekolah jurnalistik Indonesia.“ Kalau bisa terealisasi pada tahun ini juga dan sekolah itu akan kita dirikan di Jakarta dengan target menjadi terbaik di ASEAN,” imbuhnya.

Dia mengaku yayasan akan bekerjasama dengan sejumlah ahli komunikasi dari Amerika, Australia, Sin-

gapura, dan sebagainya. “ Semua itu untuk kebaikanmu (jurnalis) juga dan kita akan memiliki jurnalis-jurnalis terbaik,” tambahnya.

Tahir adalah seorang pengusaha, investor, filantropis, sekaligus pendiri Mayapada Grup, sebuah holding company yang memiliki beberapa unit usaha di Indonesia. Unit usahanya meliputi perbankan, media cetak, dan televisi berbayar, properti, rumah sakit, dan toko bebas pajak.

Tahir lahir di sebuah lingkungan yang rata-rata warganya tak mampu.

Ayahnya menghidupi keluarga dengan membuat becak. Sang ibu turut membantu mengecat becak. Pada 1971, ia menamatkan pendidikan menengah di SMA Kristen Petra Kalianyar, Surabaya. Waktu itu Tahir bercita-cita ingin menjadi seorang dokter. Namun, cita-cita itu tidak kesampaian karena ayahnya sakit keras sehingga tak sanggup membiayai keluarga.

Tahir muda harus berhenti kuliah

dan melanjutkan bisnis ayahnya di Surabaya. Pada umurnya yang 20 tahun, Tahir mendapatkan beasiswa di sekolah bisnis di Nanyang Technological University, Singapura. Tahir pun menempuh studi sembari tiap bulan mencari produk di Singapura untuk dijual di Surabaya. Dia membeli pakaian wanita dan sepeda dari pusat perbelanjaan di Singapura, menjualnya kembali ke Indonesia. Dari usaha ini ia mendapatkan keuntungan yang digunakannya untuk membantu biaya sekolah. Dari situ pula awal bisnis garmen yang kemudian serius ia geluti. Pada umur 35 tahun, Tahir bersekolah dan berhasil menyelesaikan pendidikan keuangan di Golden Gates University, AS. Pengalaman dan keberaniannya dalam berbisnis pada akhirnya membawanya menjadi seorang pengusaha muda. Dia dikenal sebagai pengusaha ulet dan memiliki bisnis yang cukup beraneka ragam dan kesemuanya sukses. *

12

Senin Pahing, 15 SEPTEMBER 2014

Dinas Pendidikan Jatim Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan “Harmonisasi Pendidikan Vokasional dengan DUDI di Provinsi Jatim”

Lulusan SMK Jatim Siap Ramaikan Pasar Naker Global Dr H Soekarwo SH MHum GUBERNUR JATIM

Pendidikan Vokasional Jadi Prioritas

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo dan Kepala Dindik Jatim Dr Harun MSi setelah memberi cinderamata kepada Atase Pendidikan dan Kebudayaan Kedubes RI di Jerman dan Perwakilan Kadin Konstan Jerman.

Utamakan Strategi Link and Match Asean Economic Community (AEC) 2015 akan disambut gembira oleh para lulusan SMK di Jatim.

Persaingan tenaga kerja (Naker) global tidak akan menjadi ancaman.

Justru ini akan menjadi peluang bagi siswa yang telah memilih pendidikan kejuruan sebagai tempat mereka belajar dan melatih vokasional.

P

eluang ini dapat dirasakan lantaran per hatian pemerintah terhadap dunia SMK kian meningkat. Di Jatim khususnya, selain menambah kuantitas lembaga SMK, upaya untuk menerapkan strategi link and match antara kurikulum di sekolah dengan kebutuhan pasar menjadi prioritas.

Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim sebagai lokomotif pendidikan kejuruan secara berkelanjutan juga mengajak Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) ikut memikirkan SMK.

dengan DUDI di Provinsi Jatim di Hotel Bumi Surabaya, Kamis (11/9). Implikasi dari penurunan jumlah penduduk ini selanjutnya berpengaruh terhadap standar hidup masyarakat Jerman. Jika mereka ingin bertahan hidup, maka diperlukan tenaga dari luar Jerman. Terkait ini, Andreas mengaku, Indonesia, khususnya Jatim memiliki potensi yang cukup besar karena penduduknya terbesar keempat di dunia. Tinggal bagaimana Jatim mampu menyiapkan generasi mudanya yang terampil.

Melihat perkembangan SMK di Jatim, Andreas yakin, tenaga terampil yang dihasilkan SMK mampu memenuhi standar sesuai yang diharapkan Jerman. Standarisasi ini selain keterampilan yang mumpuni, di beberapa bidang pekerjaan juga membutuhkan sertifikat kompetensi.

Khususnya untuk profesi guru, perawat, wartawan dan profesi lainnya. Namun ada juga yang hanya membutuhkan tenaga terampil seperti bidang konstruksi dan manufacturing. “Siswa SMK dengan sertifikat kompetensi yang sesuai sangat berpeluang untuk masuk,” kata dia.

Mengetahui peluang tersebut, Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo langsung merespon cepat. Bahkan Pakde Karwo, sapaan akrab

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo dan Kepala Dindik Jatim Dr Harun MSi menyalami para pelaku DUDI usai menandatangani MoU dengan Dindik Jatim.

Hasilnya pun mulai terlihat, sejumlah Memorandum of Understanding (MoU) antara Dindik Jatim dan DUDI skala regional dan nasional telah ditandatangani.

Selain kerjasama dengan DUDI skala regional dan nasional, jaringan skala internasional juga mulai dibidik. Upaya ini juga pun mendapat perhatian dunia. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jerman bahkan sudah mengungkapkan ketertarikannya dengan lulusan SMK di Jatim. Bahkan pihak Jerman sudah menyiapkan 6 juta lapangan kerja untuk naker terampil.

Perwakilan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Konstan dari Jerman Andreas Goschie megatakan, peluang kerja di Jerman sangat besar bagi tenaga kerja terampil. Ini lantaran jumlah penduduk Jerman yang terus menyusut dari tahun ke tahun.

“Contohnya saya ini juga orang tua tapi hanya memiliki satu anak. Jadi dari dua orang suami istri hanya melahirkan satu orang generasi baru,” tutur Andreas saat menjadi narasumber Seminar Nasional bertajuk Harmonisasi Pendidikan Vokasional

Dr Harun MSi KEPALA DINDIK JATIM

Link and Match SMK dan DUDI Kepala Dindik Jatim Dr Harun MSi menandatangani MoU dengan DUDI.

Gubernur Jatim, terlihat begitu antusias untuk segera membuat MoU dengan Jerman. Untuk mengisi peluang itu, langkah utama yang akan dilakukan ialah dengan menggali informasi terkait bidang kompetensi dan standarisasi yang dibutuhkan.

Selanjutnya, untuk mempersiapkan sumber daya manusia, Dindik Jatim yang akan menjadi standing commite.

Tidak hanya tergiur dengan peluang yang ada, Pakde Karwo menegaskan perlunya standarisasi kompetensi bagi lulusan SMK. Hal ini penting, sebab kompetensi yang diakui dan tersertifikasi akan lebih dipercaya oleh dunia kerja, terlebih saat AEC 2015 dimulai. Pada saat itu, persaingan tenaga kerja semakin terbuka luas, tidak hanya persaingan antara pencari kerja dalam negeri tetapi juga tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia. Di Jatim sendiri, Pakde mengaku telah ada sembilan jenis kompetensi yang memungkinkan untuk ditawarkan ke pasar tenaga kerja internasional. Tinggal melihat kebutuhannya paling besar pada jenis kompetensi apa, lalu pemerintah fokus untuk mengembangkannya.

“Tidak harus memenuhi 6 juta. Seribu

Suasana akrab dalam Seminar Nasional bertajuk Harmonisasi Pendidikan Vokasional dengan DUDI di Jatim.

Nara sumber seminar nasional oleh Prof Subianto dan Andreas Goschie.

Pendidikan berbasis vokasional atau keterampilan akan menjadi prioritas utama Gubernur Jatim Dr H Soekarwo dalam mempersiapkan Asean Economic Community (AEC) 2015.

Salah satunya dengan mengintegrasikan kurikulum SMK dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).

“Kita harus bisa memenuhi permintaan pasar. Dan saat ini yang dibutuhkan pasar tenaga kerja adalah sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan terampil.

Karena itu, kita fokus pada pendidikan vokasional,” kata dia. Selain SMK formal, pendidikan kejuruan bersifat non formal pun akan digiatkan mulai tahun ini.

Diantaranya ialah dengan mendirikan SMK Mini di pondok pesantren, SMK Terpencil di daerah yang jauh dari pusat kota dan SMK potensial di daerah yang memiliki potensi khusus. “Baik SMK Mini, Terpencil maupun Potensial diharapkan dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk melatih dirinya menjadi lebih terampil,” tutur Pakde Karwo. Q tam*

tenaga kerja terampil saja sudah luar biasa,” kata Mantan Sekdaprov Jatim ini.

Pakde juga menyatakan keiinginannya agar peluang ini segera direalisasikan.

Jika perlu pada 2015 mendatang sudah dapat terlaksana. Kepala Dindik Jatim, Dr Harun MSi menambahkan, kesiapan untuk memenuhi permintaan pasar tenaga kerja baik domestik maupun internasional akan diintegrasikan melalui kurikulum SMK. Misalnya saja dalam standarisasi pasar tenaga kerja internasional terdapat empat variabel, sedangkan SMK saat ini hanya mampu memenuhi dua variabel saja, maka perlu upaya khusus agar SMK mampu memenuhi seluruh variabelnya.

“Jadi lulusan SMK benar-benar mampu memenuhi pasar tenaga kerja,” kata dia.

Dengan jumlah SMK yang telah mencapai perbandingan 60 persen 40 persen dengan SMA, Harun optimis mampu memenuhi pasar tenaga kerja terampil.

“Kuantitas ini akan terus digenjot hingga memenuhi perbandingan 70 persen, 30 persen. Selain itu kualitasnya juga harus dikembangkan, salah satunya dengan menggandeng DUDI,” tutur Harun.

Kabid Pendidikan Menengah Kejuruan (Dikmenjur) Dindik Jatim, Hudiyono MSi menambahkan, dalam forum harmonisasi pendidikan kejuruan dengan DUDI itu sekaligus menjadi langkah awal kemitraan diantara keduanya. Kemitraan ini secara resmi ditandai dengan penandatangan antara DUDI dan Dindik Jatim. Sedikitnya ada delapan perusahaan skala nasional dan tiga skala regional. “Kerjasama ini akan dimanfaatkan untuk mengintegrasikan kurikulum SMK sekaligus membuka peluang tenaga kerja bagi lulusannya,” pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut, selain dihadiri Kadin Konstan Jerman turut Hadir pulan Atase Pendidikan dan Kebudayaan Kedubes RI di Jerman Prof Agus Rubiyanto. Sebelumnya penandatangan MoU ini, Hudiyono mengaku, Dindik Jatim juga telah membuka Forum Bursa Kerja Khusus (FBKK) untuk lulusan SMK. “Dalam FBKK ini kami buat forum yang terorganisir untuk memfasilitasi para lulusan SMK mengakses seluas-luasnya peluang masuk ke DUDI. Salah satu caranya dengan mengakses website www.forumbkkjatim.com,” tutur dia. Q tam*

Peserta seminar dari kalangan birokrasi Pemprov Jatim, DUDI, Kepala Dindik kabupaten/kota, kepala SMK dan berbagai kalangan lain memadati auditorium Hotel Bumi Surabaya.

Tantangan pada 2015 mendatang adalah migrasi tenaga kerja asing ke Indonesia dan mempertahankan peluang tenaga kerja Indonesia di pasar kerja nasional serta internasional.

Salah satu jawaban atas tantangan tersebut adalah mendorong pendidikan kejuruan bersinergi dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Harun mengatakan, strategi link and match ini merupakan relevansi antara kurikulum SMK dengan kebutuhan pembangunan umumnya dan kebutuhan pasar tenaga kerja yang dibutuhkan DUDI. “Dunia kerja lebih memprioritaskan tenaga kerja sesuai kompetensi yang dimiliki para pencari kerja dan banyak tenaga kerja yang tidak sesuai antara kompetensi yang dimiliki dan kebutuhan perusahaan,” jelasnya. Dikatakan Harun, berdasarkan data statistik lulusan SMK yang berhasil diserap DUDI saat ini telah mencapai 61,71 persen.. Q tam*

Drs Hudiyono MSi KABID DIKMENJUR DINDIK JATIM

Optimalkan Program Keahlian Paling Dibutuhkan Kuantitas SMK di Jatim di banding SMA telah mencapai perbandingan 60 : 40. Namun demikian, patut disadari bahwa perbaikan kualitas pendidikan kejuruan masih harus digiatkan secara besarbesaran. Diantaranya, dengan mengoptimalkan program keahlian SMK yang disesuaikan potensi daerah masingmasing. Selain itu, program keahlian yang kurang diminati tetapi lulusannya sangat dibutuhkan bagi DUDI seperti pertanian, seni pertunjukan, perkapalan, teknologi pesawat udara dan pertambangan.

“Tidak hanya kurikulum, melainkan ketersediaan program keahlian juga harus disesuaikan dengan kebutuhan DUDI. Selain itu, potensi lokal daerah juga harus dipertimbangkan,” kata Hudiyono. Hudiyono memaparkan jumlah lowongan di Jatim untuk jenjang SD mencapai 0,12 persen, SMP 0,82 persen, SMA 2,57 persen dan SMK 4,4 persen. Ini menujukkan betapa DUDI membutuhkan lulusan tenaga kerja terampil. Namun demikian, jumlah pencari kerja lulusan SMK justru paling kecil setelah setelah jenjang SD, yakni 17,06 persen.

“Dari jumlah lowongan dan pencaker itu, SMK mendapat porsi penempatan paling tinggi,” tutur dia. Jika diranking, penempatan perjenjang SMK yang tertinggi yaitu 61,17 persen, disusul SMP 17,86 persen, SD 10,1 persen dan SMA hanya 7,67 persen. Q tam*