Harian Bhirawa Edisi 16 September 2014

HARIAN

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Relawan PMI di Bondowoso harus lebih tanggap, karena Bondowoso ada Gunung Ijen, Gunung Raung, dan rawan bencana lainnya. Saya juga berharap, relawan di tingkat sekolah sudah harus digalakkan,”

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 7 Ketua PMI Jawa Timur H Imam Utomo

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Selasa Pon, 16 SEPTEMBER 2014

http://www.harianbhirawa.co.id

16 SEPTEMBER 2014

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo 07.00

Talk Show di Radio SS dengan tema Kesiapan Jatim Masuki Masyarakat Ekonomi Asean 2015

 Wagub H Saifullah Yusuf

- 10.00

Silaturahim ke KH Mustofa Bisri di PP Raudlotul Tolibin Rembang Jawa Tengah

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi - 07.00

Di Ruang Kerja

Buka Tafsir yang Tepat untuk Pilkada Batu, Bhirawa Adanya wacana kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD, mengakibatkan banyak penafsiran dan pendapat dari banyak golongan. Hal ini pula yang memotivasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badko Jatim menggelar diskusi publik terkait polemik tersebut. Diskusi yang digelar di Tenong Resto, Kota Batu, Senin (15/9) dihadiri praktisi politik dari KPUD Jatim M Arbayanto.

“Dipilih langsung atau melalui keterwakilan DPRD, sama-sama ditafsirkan demokratis. Namun MK (Mahkamah Konstitusi, red) yang berhak untuk memutuskan, tafsir mana yang tepat untuk diterapkan di negeri ini,”ujar Arbayanto.

Menurutnya, dipilih rakyat secara langsung atau melalui perwakilan di DPRD sama-sama dibenarkan UUD. Dalam UUD hanya disebutkan bahwa kepala daerah harus dipilih secara demokratis.

Tinggal menafsirkan makna demokratis itu seperti apa, dan itu bisa bermacam-macam. “Kalau prespektif kedaulatan di tangan rakyat, berarti dipilih rakyat secara langsung. Kalau secara perwakilan, ya dipilih oleh DPRD. Mana cara yang dipilih, semuanya demokratis,” tambah Arbayanto.

Adapun dia sendiri menilai selama ini proses demokrasi di Indonesia sudah menggunakan infrastruktur secara langsung untuk pemilihan secara langsung. Artinya, keberadaan KPU saat ini memiliki kesiapan untuk pemilihan secara

 ke halaman 11

Kekeringan Landa Jatim, Gubernur Diminta Keluarkan SK

sawawi/bhirawa

Warga Dusun Tegal Barat, RT 2 RW 2, Desa Wiringin Anom, Kecamatan Jatibanteng, Kabupaten Situbondo antre mengambil air sungai untuk kebutuhan sehari-hari termasuk minum karena sudah lama mengalami kesulitan air bersih, Senin (15/9).

Di Situbondo, Ratusan Warga Terpaksa Minum Air Sungai

Pemprov, Bhirawa Kekeringan yang melanda sebagian wilayah Jatim mendapat perhatian dari kalangan anggota DPRD Jatim yang beberapa waktu baru dilantik. Dewan meminta Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum segera mengeluarkan Surat Keputusan (SK) untuk penanggulangan bencana kekeringan yang terjadi.

“Musim kemarau yang berkepanjangan menimbulkan bencana kekeringan yang terjadi di sejumlah daerah di Jatim, utamanya di kawasan tapal kuda. Bahkan, tujuh kecamatan yang ada di Bondowoso dilanda kekeringan parah, sehingga masyarakat kesulitan memperoleh air bersih. Akibatnya, Bupati Bondowoso Amin Said Husni menetapkan status

 ke halaman 11

Parkir On Street Akan Dilarang, Diganti dengan Park and Ride Rapor Online Mudahkan Tri Rismaharini

Arzeti Bilbina

PWNU Sesalkan Putusan PKB Soal Duet Risma - Arzeti PKB Jatim, Bhirawa Rencana DPW PKB Jatim mengusung kembali Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dengan digandengkan bersama Arzeti Bilbina dalam Pilwali Surabaya 2015 mendatang mendapat kritikan pedas dari Pengurus Wilayah(PW) NU. Bahkan Rois Syuriah PW NU Jatim KH Miftahul Achyar secara terang-terangan menolak duet tersebut.

KH Miftah secara terang-terangan mengaku kecewa dengan sikap PKB yang tidak mengajak komunikasi dengan PWNU Jatim. Padahal PKB selalu diidentikkan dengan warga nadhiyin, seharusnya

 ke halaman 11

Dishub Surabaya, Bhirawa Pemkot Surabaya melalui Dinas Perhubungan Kota Surabaya akan membangun beberapa area parkir gedung park and ride untuk mengurangi parkir on street atau parkir pinggir/badan jalan. Untuk tahap awal, parkir gedung akan dibangun di delapan kawasan yang tersebar di Surabaya.

Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Irvan Wahyudi Drajad mengatakan, park and ride

Parkir di sebuah gedung. Tahun ini Pemkot Surabaya akan membangun park and ride di kawasan Mayjend Sungkono untuk mengurangi kemacetan lalu lintas dalam kota.

 ke halaman 11

Pamekasan Alokasikan Rp 170 Miliar untuk Perbaikan Jalan Pamekasan, Bhirawa Kabar gembira bagi masyarakat di Pamekasan yang selama ini mengeluhkan minimnya kondisi jalan pedesaan di sana. Pemkab Pamekasan pada APBD 2014 mengalokasikan anggaran sebesar

Rp 170 miliar untuk perbaikan semua jalan desa yang rusak.

“Realisasi anggaran untuk perbaikan jalan desa yang rusak di Pamekasan mulai awal Desember 2014,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Totok

Suhartono di Pamekasan, Senin (15/9).

Anggaran pembangunan infrastruktur jalan desa tersebut bersumber dari APBD 2014 dan

 ke halaman 11

Jadi Direktur JetZ LEPAS sebagai anggota DPRD Jatim periode 2009-2014, politisi asal Partai Gerindra Jatim ini dipercaya untuk memegang kursi direktur di sebuah klinik gigi JetZ yang beralamat di Bukit Mas Surabaya. Menariknya pengangkatan dirinya sebagai direktur ini dianggap cepat, karena sebelumnya dia tidak pernah mendengar kabar tersebut. ‘’Saya sangat kaget waktu itu saat dipercaya memegang klinik gigi JetZ. Apalagi posisi saya langsung menjadi direktur.

Namun apa yang

 ke halaman 11

Eskavator tengah melakukan perbaikan jalan.

Dalam APBD 2014, Pemkab Pamekasan mengalokasikan Rp 170 miliar untuk perbaikan jalan.

Guru Menghitung KKM

Dindik Surabaya, Bhirawa Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya punya cara tersendiri untuk memudahkan guru dalam melaporkan hasil penilaian dalam pelaksanaan kurikulum 2013 ini, yakni dengan sistem rapor online. Guru tidak perlu bingung menghitung Kriteria Ketentuan Minimum (KKM) saat akhir semester tiba. Karena data siswa dapat dientri setiap saat.

Terlebih dalam kurikulum 2013 yang menuntut guru harus mampu menilai perkembangan siswa melalui Kompetensi Dasar (KD) di setiap sub mata pelajaran. Di dalam KD sendiri terdapat empat kompetensi yang harus dikuasai peserta didik, yakni kompetensi spiritual, kompetensi sosial, kompetensi pengetahuan dan kompetensi

 ke halaman 11

Pimpinan Disahkan, Aturan Ditegakkan DPRD Surabaya, Bhirawa Gubernur Jawa Timur telah mengesahkan komposisi pimpinan DPRD Surabaya. Dengan disahkannya empat pimpinan dewan melalui SK Gubernur No 171.436/583/011/2014 ini, pembahasan tata tertib dewan bisa mulai digulirkan.

Ketua DPRD Surabaya Ir Armuji menginformasikan SK gubernu tentang penetapan pimpinan dewan sudah diterima DPRD Surabaya, Senin (15/9). Pengambilan sumpah pimpinan dewan, lanjut Armuji akan dilaksanakan pada hari Rabu (17/9). “ SK-nya tertanggal 12 September kemarin, memang baru sampai hari ini (Senin). Pengambilan sumpah pimpinan akan dilaksanakan Rabu besok,” terang

 ke halaman 11

Melihat Studio Penyiaran Milik UPT Tekkomdik

Melatih Guru Melek IT Lewat Tayangan Live Streaming Alat pembelajaran modern berbasis multi media, serta jaringan internet yang menyediakan jutaan informasi dalam sekali klik, kini semakin mudah ditemui. Sayangnya, belum seluruh guru mampu beradaptasi dengan teknologi. Inilah alasannya, mengapa guru tetap harus dilatih agar jangan sampai buta akan teknologi. UPT Tekkomdik punya cara tersendiri untuk problem yang satu ini, yaitu dengan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) melalui tayangan live streaming.

Fauzi Faried

Sentil..  Hindari gejolak, perbaiki sistem Pilkada  Dan perbaiki mental penyelenggara pemilihannya  PNS dewan dan dosen Unmer Malang jadi tersangka  Hasil output pendidikannya patut dipertanyakan  Warga keluhkan pendistribusian BBM ke dewan  Ironi warga kepulauan

Adit Hananta Utama, Kota Surabaya Jam sudah hampir menunjukkan pukul 11.00. Seperti biasa, setiap Senin dan Rabu di studio penyiaran milik UPT Teknologi Komunikasi Pendidikan (Tekkomdik) Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim terlihat aktivitas yang cukup sibuk. Beberapa staf sudah bersiap-siap di ruang kontrol siaran. Beberapa saat kemudian, abaaba untuk kameramen, pembawa acara dan narasumber diberikan dengan tulisan sebagai penanda penayangan

live streaming PJJ segera dimulai.

Selama dua jam berselang, pembawa acara dan narasumber tampak serius berdialog. Topik yang dibahas saat itu terkait inovasi pembelajaran bagi guru TK. Harijanto, guru TK Eliya Surabaya yang didapuk menjadi narasumber dalam kesempatan tersebut menjelaskan pentingnya alat pembelajaran dalam mendukung

 ke halaman 11

Live streaming PJJ untuk guru jenjang TK disiarkan dari studio milik UPT Tekkomdik Dindik Jatim.

SURABAYA

2

Selasa Pon 16 SEPTEMBER 2014

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Tak Ada Dana, Pemkot Surabaya Tak Siap Bangun TPS Pasar Turi DPRD Surabaya, Bhirawa Mengaku bahwa anggaran yang tersedia dalam PAK 2014 hanya untuk pembanguan TPS, sehingga Pemkot Surabaya masih harus menunggu respon baik dari PT KAI sebagai pemilik lahan yang belum memberikan restu untuk pembangunan TPS. Kondisi ini jelas menggambarkan bahwa TPS III tidak akan segera terbangun karena dana untuk sewa lahan belum siap di APBD 2014 maupun PAK. Puluhan pedagang pasar turi eks kebakaran block III kembali mendatangi gedung DPRD Surabaya untuk menuntut haknya yang merasa dikebiri oleh pemkot Surabaya. Dalam hearing, pedagang menuntut agar haknya mendapatkan TPS bisa segera direalisasikan karena merupakan satu-satunya tempat yang diharapkan untuk bisa bertahan

hidup selama pembangunan pasar turi baru belum terselesaikan.

Mewakili sejumlah pedagang eks kebakaran pasar turi, H Juandi menyampaikan bahwa pedagang block III menuntut agar haknya di samakan dengan padagang di block lain, karena merasa mempunyai kewajiban yang sama.

“Kami minta agar pedagang untuk tahap III bisa mendapatkan perlakukan yang sama, karena kewajiban kami kepada investor juga sama dengan untuk tahap I,II dan IV, jangan kami dibeda-bedakan, TPS untuk kami harus segera di sediakan karena jika tidak sama dengan membunuh kami para pedagang secara pelan-pelan,” ucapnya.

Menanggapi hal ini, Ahmad Bashori Kasi Disperindagin Surabaya menyampaikan jika persoalannya masih ada di PT KAI

PANGGUNG BIROKRASI

CPNS Sulit Registrasi, BKD Buka Email Khusus Pemprov, Bhirawa Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jatim akhirnya membuka email khusus, yang diperuntukkan bagi pelamar CPNS Pemprov Jatim yang tidak bisa registrasi ke website panitia seleksi nasional (panselnas). Pengumuman email khusus tersebut dipasang di website http:/ /bkd.jatimprov.go.id/ milik BKD Jatim.

Kepala BKD Provinsi Jatim, Dr H Akmal Boedianto MSi menuturkan, bagi peserta yang sudah memiliki login dari panselnas tapi tidak bisa melakukan registrasi ke http://cpns2014.bkd.jatimprov.go.id diharap mengirimkan email ke panitiacpns@jatimprov.go.id dengan judul ‘tidak bisa registrasi’ beserta NIK dan password.

Sementara untuk yang sudah bisa registrasi, lanjut Akmal, tetapi tidak keluar form biodata hanya muncul menu home dan log out, diminta mengirim email ke panitiacpns@jatimprov.go.id dengan judul ‘biodata error’ beserta NIK dan password.

“Sedangkan yang tidak bisa melakukan edit data harap diperhatikan kembali ketentuan format file dan ukuran maksimal data yang akan di upload. BKD Jatim juga menyediakan menut edit data entry untuk melakukan pengecekan ulang data,” kata Akmal Boedianto, dikonQ iib firmasi, Senin (15/9).Q

Secara Kumulatif, Wisman ke Jatim Alami Sedikit Kenaikan Pemprov, Bhirawa Wisatawan asing yang mengunjungi Jawa Timur naik cukup signifikan sampai pertengahan 2014 ini. Secara kumulatif, Januari-Juli 2014 Jumlah wisatawan mancanegara (Wisman) mencapai 126.425 kunjungan atau naik sebesar 0,90 persen dibanding jumlah wisman periode yang sama 2013 hanya 125.297 kunjungan.

Khusus Juli 2014 wisman berkebangsaan Malaysia mencapai 2.309 kunjungan atau turun 23,52 persen, diikuti kebangsaan Singapura 1.141 kunjungan atau turun 56,98 persen, dan kebangsaan Cina 971 kunjungan atau turun 9,34 persen dibanding Juni 2014.

Kemudian Taiwan 742 kunjungan, Amerika Serikat 480 kunjungan, Jepang 465 kunjungan, Hongkong 411 kunjungan, India 295 kunjungan, Perancis 251 kujungan, Korea Selatan 244 kunjungan dan wisman lainnya yang tidak masuk 10 Q rac besar 8.865 kunjungan.Q

yang telah mengumumkan bahwa lahan sekitar 1,6 hekatr miliknya tidak dosewakan sebagian, tetapi harus seluruhnya.

“Peristiwa kebakaran tahun 2003 lalu itu menghancurkan 973 stan pedagang, dan sampi saat ini pemkot Surabaya masih terkendala dengan persoalan lahan yang akan ditempati untuk TPS, karena jawaban PT KAI belum ada, dan dalam pengumumannya tidak akan menyewakan lahan sebagian, tetapi untuk keseluruhan lahan seluas yakni seluas 1,6 HA,” jelasnya.

Penjelasan ini kembali ditegaskan oleh Ery Cahyadi Kadis Cipta Karya dan Tata Ruang Surabaya yang mengatakan bahwa pemkot Surabaya sedang dalam taraf negosiasi dengan PT KAI terkait lahan yang akan disewa dan ditempati untuk TPS pedagang pasar

turi eks kebakaran.

“Kami sedang melakukan negosiasi dengan PT KAI, dan kemungkinan minggu depan akan bisa mendapatkan jawabannya,” jawabnya ketika dimintai keterangannya oleh Masduki Toha sebagai pimpinan rapat.

Jawaban ini spontan direspon oleh Reni astute anggota dewan incumbent asal FPKS yang merasa ada kejanggalan dalam proses negosiasi dengan PT KAI, karena memakan waktu yang cukup lama.

“Sudah 3 tahun pasar turi terbakar, sementara selama ini PT KAI masih belum memberikan kepastian soal lahannya, lantas negosiasi yang seperti apa hingga memakan waktu sekian lama, karena biasanya cukup setengan atau maksimal satu bulan,” Tidak hanya itu, Reni secara lantang mengatakan bahwa pemkot

Surabaya memang tidak siap membantu para pedagang eks kebakaran pasar turi, karena hingga saat ini juga belum disiapkan anggaran di APBD maupun PAK untuk sewa lahan milik PT KAI. “Jika memang anggaran untuk pasar turi sudah tersedia di PAK 2014, mestinya bisa cepat dikejar, tetapi buktinya hanyauntuk pembangunan TP saja, sementara untuk anggaran sewa lahan tidak, lantas akan dibangun dimana, padahal TPS menjadi harapan para pedagang eks kebakaran untuk bertahan,” kritiknya.

Hal senada juga diucapkan oleh Edi Rachmat asal frkasi gabungan Handap yang mengatakan jika selama ini Pemkot Surabaya tidak pernah memberikan penjelasan yang benar dan utuh terkait rencana penanggulangan pasar tuei eks kebakaran.

SKPD Pemprov Siap Laporkan LPPD Pemprov, Bhirawa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur siap memberikan laporan capaian kinerja sekaligus menyajikan visi dan misi pembangunan Pemprov Jatim kepada Tim Nasional (Timnas) Tim Penilai Nasional Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pemerintah Daerah (EKPPD) terhadap Penilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) 2013.

trie diana/bhirawa

Bangun Box Culvert

Mengantisipasi banjir di kawasan diponegoro menunju jalan ciliwung Surabaya, Dinas Bina Marga dan Pematusan Surabaya kembali melakukan pembangunan box culvert disepanjang Diponegoro Surabaya,Senin (15/9).

Tidak Cocok Kondisi Partai, Kuswanto Resmi Mundur Hanura Jatim, Bhirawa Ditengarai tidak cocok dengan kondisi internal partai, Ketua DPD Hanura Jatim, Kuswanto resmi mengundurkan dari jabatannya sekaligus dari partai besutan Wiranto tersebut. Sebagai penggantinya untuk sementara ditunjuk Wakil Bendahara Umum (Wabendum) DPP Hanura, Setiya Prijono SIP. Sekretaris DPD Partai Hanura Jatim, Ki Sudjatmiko mengakui adanya pengunduran diri Kuswanto, karena yang bersangkutan dipercaya sebagai dosen pasca sarjana Universitas Darul Ulum Jombang. Sementara di sisi lain, ada syarat jika dosen pascasarjana tidak boleh berasal dari partisan. ‘’Memang pak Kuswanto sudah pamit kepada kita dan yang bersangkutan resmi telah mengundurkan diri dari Partai Hanura.Dan sekarang Pak Kuswanto terjun ke dunia pendidikan

tepatnya sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Darul Ulul Jombang,’’tegasnya, Senin (15/9).

Terpisah, Kuswanto yang diklarifikasi lewat telepon genggamnya mengakui pengunduran dirinya dari jabatan Ketua DPD Partai Hanura Jatim sekaligus dari Partai Hanura.

Alasannya, dirinya diminta oleh rektor Universitas Darul Ulum Jombang, KH Mudjib Musta’in yang baru menjabat dua bulan untuk menjadi dosen disana. ‘’Kebetulan KH Mudjib Musta’in adalah teman lama, jadi ketika diajak untuk membesarkan Universitas Darul Ulum Jombang langsung saya terima. Agar saya dapat bekerja secara profesioanal dan totalitas, maka saya putuskan untuk mengundurkan diri dari Partai Hanura Jatim,’’tambahnya.

Alasan lain, menurut pria yang pernah menjabat sebagai Anggota DPRD Jatim ini karena situasi

perpolitikan di Indonesia semakin sulit dan persaingan begitu ketat antar partai politi (parpol), maka dirinya memilih untuk memperbaiki akhlak para generasi muda. Artinya seorang politis tidak saja dituntut hanya pandai berdiplomasi saja, tapi akhlak harus juga baik. ‘’Karena itu, saya lebuh memilih jalur untuk memperbaiki akhlak para generasi muda kita. Saya berharap kedepannya para generasi muda kita dapat bersaing dengan negara lain,’’papar pria yang juga pengusaha ini.

Seperti diketahui, DPP Partai Hanura sudah mengirimkan surat tentang pengangkatan Plt DPD Partai Hanura Jatim dengan nomor SKEP/ 476/DPP-Hanura/IX/2014 yang ditandatangani langsung oleh Ketum DPP Partai Hanura, Wiranto. Sebagai pengganti Kuswanto ditunjuk Setiya Prijono yang juga menjabat WaQ cty bendum DPP Partai Hanura.Q

Pemkot Sawahlunto Belajar Pengelolaan BCB ke Surabaya Pemkot, Bhirawa Keberhasilan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terhadap bangunan cagar budaya telah berhasil meraih predikat sebagai Pemerintah Kota Peduli Cagar Budaya 2014.

“Dinas tidak pernah memberikan penjelasan yang utuh kepada pedagang, sehingga konflik terus berlangsung,” tegasnya.

Sebagai pimpinan rapat, Masduki Toha yang sebentar lagi akan dilantik sebagai wakil ketua DPRD Surabaya asal FPKB menyimpulkan agar Pemkot Surabaya secara serius menangani persoalan pedagang pasar turi eks kebakaran dengan rencana yang matang.

“Lha iya, kalau dana untuk pembangunannya sudah ada, tapi dana untuk sewa lahannya tidak ada, lantas akan dibangun dimana TPS itu, saya minta kepada Pemkot Surabaya yang dalam hal ini Disperindagin dan dinas cipta karya untuk segera membahasa sekaligus menyelesaikan persoalan itu dengan capt dan cermat, jangan asal-asalan,” ucapnya seraya menutup rapat Q gat hearing.Q

Terkait keberhasilan Pemkot tersebut membuat banyak daerah yang belajar bagaimana mengelola dan mempertahankan bangunan cagar budaya (BCB).

Senin (15/9) kemarin di ruang sidang Wali Kota, Pemerintah

Kota Surabaya mendapat kunjungan kerja dari Pemerintah Kota Sawahlunto beserta Forum Pimpinan Daerah (Forpimda).

Kunjungan mereka disambut oleh Hendro Gunawan, Sekretaris daerah kota Surabaya. Kunjungan

mereka untuk mengetahui upaya Pemkot Surabaya termasuk dalam mengembangkan kota Surabaya.

Wali Kota Sawahlunto, Ali Yusuf mengatakan, pihaknya akan mempelajari upaya mengatasi masalah sosial dan

pelestarian cagar budaya yang dilakukan Pemkot Surabaya.

Mengingat, sebelumnya Pemkot Surabaya dan Pemkot Sawahlunto mendapat penghargaan komitmen pemerintah untuk peQ dre lestarian cagar budaya.Q

Hal ini ditegaskan Asisten Pemerintahan Sekretaris Provinsi Jatim, Idrus saat menerima kunjungan Tim Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Timur di Gedung Bhinaloka Adikara Kantor Gubernur Jl Pahlawan Surabaya, Senin (15/9).

Dikatakannya, Pemprov Jatim sangat serius dalam penilaian LPPD di Jawa Timur yaitu dengan disiapkan data dan laporan evaluasi dari SKPD yang ada di pemerintah provinsi Jatim. “LPPD ini merupakan kewajiban bagi setiap kepala daerah untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

Hal ini tertuang dalam UU No 32/2004 Pasal 27 ayat 2,” paparnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, salah satu capaian kinerja yang telah diraih yaitu Pemprov Jatim telah mempertahankan dan meraih penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualan (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan Pemprov Jatim anggaran 2013.

Maka itu, pihaknya berharap kepada Kabupaten/kota yang telah menerima LPPD dari pemerintah pusat agar terus meningkatkan atau memperbaiki kualitas LPPD-nya, dan bagi kabupaten/ kota di Jatim yang belum memperoleh LPPD dari pemerintah agar selalu melakukan sinergitas.

Guna mewujudkan keinginan menjadi yang terbaik pada LPPD 2014, seluruh tim penyusun LPPD Provinsi harus berupaya meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dengan menumbuhkembangkan tingkat akurasi dan validitas data pendukung secara maksimal dan akuntabel.

“Melalui evaluasi ini diharapkan setiap SKPD dan sekda di kabupaten/kota akan semakin termotivasi dan transparansi agar ke depan semakin proaktif dan saling berkoordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan,” ujarnya.

Ketua Koordinator Timnas EKPPD, Gunawan mengatakan, kunjungan ini bertujuan untuk melakukan cek dan ricek terhadap data yang dilaporkan oleh kepala daerah melaui LPPD apakah sudah sesuai dengan kondisi di lapangan atau tidak, lalu yang kedua untuk berdialog secara langsung dengan pimpinan SKPD daerah yang dievaluasi, lalu yang ketiga untuk mengamati kondisi real di lapangan berjalannya fungsi pelayanan publik, inovasi-inovasi yang dihasilkan oleh pemerintah daerah, serta penghargaanpenghargaan yang diterima pemerintah daerah yang diberikan oleh pemerintah Q iib.hms pusat.Q

Siapkan Kerjasama dengan Tiongkok Untuk merealisasikan rencana investasi di bidang industry dan perdagangan, sejumlah delegasi pemerintah kota Jiangmen Tiongkok mengunjungi DPRD Surabaya guna melakukan serangkaian penjajakan, karena kondisi parlemen merupakan salah satu pertimbangannya dalam melakukan investasi di sebuah kota atau Negara.

Bertempat di gedung DPRD Surabaya Jl Yos Sudarso Surabaya, delegasi pemerintahan Kota (Pemkot) Jiangmen, China, diterima oleh anggota DPRD kota Surabaya dalam rangka menjalin silahturahmi sekaligus membahas soal rencana kerjasama dibidang industri dan perdagangan dengan pemerintahan kota Surabaya. Senin (15/9/2014) Dalam sambutannya, Wakil Ketua DPRD kota Jiangmen, LI Zhao Yuan mengharapkan bahwa kedatangan pemerintahan Jiangmen ke

Surabaya bisa menjalin kerjasama, mulai dari perusahaan swasta yang berada di negara China maupun perusahaan yang ada di Indonesia, serta bisa menjaga hubungan antara masyarakat Indonesia dengan China.

“Kami lebih memilih untuk penanaman modal di bidang Industri. Karena kami menilai pemerintah kota Surabaya ini mempunyai lahan industri yang sangat besar.

Dan untuk investasi perdagangan, itu pihak swasta yang memegang,” ucapnya.

Li Zhao Yuan menuturkan,

bahwa untuk meningkatkan kerjasama antara pemerintah Jiangmen dengan pemerintah Surabaya adalah , langkah pertama yang harus dilakukan adalah menjaga silahturami agar bisa menguatkan hubungan yang baik, dan selanjutanya masing-masing pihak harus bekerja keras.

“Kami mengharapkan pemerintah kota Surabaya bisa menjaga penanaman modal dengan pemerintahan kami agar dapat meningkatkan industri perdagangan dan perindustrian. Misalnya mengenai industri penerangan, juga barang - barang seperti elektronik,” tuturnya.

Namun Vinsensius anggota fraksi gabungan Handap dengan kritis mengatakan bahwa kedatangan pemerintah Jiangmen ke Surabaya memang untuk bersilahturami, namun ter-

kait rencana untuk menjalin kerjasama di bidang perdagangan dan perindustrian, sifatnya baru dalam taraf penjajakan.

“Tadi dari rekan - rekan sendiri juga bertanya, bagaimana iklim investasi disana, baik dari pengelolaan pariwisatanya dan bagaimana sistem pengelolaan manajemen perusahaannya, tujuanya apakah nanti memungkinkan bisa menjalin hubungan kerjasama, Ini masih penjajakan formal dulu, pemerintah Jiangmen masih ingin mengenal pemerintah kita lebih jauh, dan ingin mengetahui bagaimana parlemen kota Surabaya,”terangnya Politisi asal Partai Nasdem ini juga menegaskan, bahwa DPRD Surabaya juga sekaligus mendapat undangan kunjungan balasan

DPRD Surabaya menerima kunjungan delegasi pemerintah kota Jiangmen China, Senin (15/9). dari pemerintah Jiangmen China, namun dirinya meminta kepada kawan sesama anggota dewan untuk mengkaji dulu sehingga ti-

dak asal terima undangan dan berangkat.

“Dan kita juga ada undangan dari mereka untuk datang kesana (China), tapi

gat/bhirawa

yang terpenting kalau kita kunjungan kesana harus ada manfaatnya, kalau tidak ada mending tidak Q gat usah, “ tegasnya.Q

SURABAYA

Selasa Pon 16 SEPTEMBER 2014

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

RAGAM INFO

Tahap Dua Gagalkan Pra Peradilan di PN Surabaya Kejari Surabaya, Bhirawa Usaha tersangka narkoba Staf Sekwan DPRD Surabaya Nuri Subagyo mempra peradilankan Polsek Genteng, bakal berhenti. Mengingat, pelimpahan tahap dua (tersangka dan barang bukti) yang dilakukan penyidik Polsek Genteng, sudah dilakukan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Senin (15/9).

Selain melimpahkan berkas perkara, penyidik kepolisian juga melimpahkan barang bukti dan tersangkanya. Hal ini seperti yang diungkapkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Surabaya I Wayan Oja Miasta. “Iya, hari ini saya sudah terima pelimpahan tahap duanya,” ungkapnya saat ditemui di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Senin (15/9).

Oja menjelaskan, setelah tahap dua diterima olehnya, nantinya berlanjut kepelimpahan di PN Surabaya. Terkait pra peradilan yang dilakukan tersangka, Oja mengaku kalau berkas sudah berada di PN, otomatis pra peradilan yang dilakukan tersangka akan berhenti.

“Rencana pelimpahan ke PN, akan kami lakukan dua hari lagi,” terang Oja. Terkait tahap dua guna menjegal gugatan pra peradilan di PN Surabaya, Jaka Asal Bali ini menegaskan, tahap dua ini merupakan kewenangan dari penyidik kepolisian. Menyoal tentang gagalnya pra peradilan yang dilakukan tersangka, Oja membenarkan bahwa hal itu sudah diatur dan sesuai dengan KUHAP. “Tahap dua ini jangan disangkut pautkan dengan pra peradilan. Berhenti atau tidaknya gugatan itu, diatur dalam KUHAP. Saya lupa nomornya,” urai Oja. Sementara dalam persidangan pra peradilan yang digelar diruang sidang sari 1 PN Surabaya, bersamaan dengan pelimpahan tahap dua Nuri Subagyo.

Sidang beragendakan Replik atas jawaban Q bed Kuasa Hukum Polsek Genteng.Q

trie diana/bhirawa

Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 4 Pucang Surabaya, Edy Susanto SPd MPd didampingi CSR and Partnership SD Muhammadiyah 4 Pucang Surabaya, Ustadz M Sholihin Sag M PSDM didampingi siswanya menunjukkan sertifikat dan tropi SD kreatif dan inovatif,Senin (15/9).

Raih Penghargaan Indonesian Entrepreneur and Education Awards Surabaya, Bhirawa SD Muhammadiyah 4 ( SD Mudhipat) Pucang, Surabaya untuk kesekian kalinya menerima penghargaan. Kali ini mendapatkan The Best Creative and inovative Elementary School of The Year 2014 dari Indonesian Inspire Free Megazine.

Penghargaan diterima Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 4 Pucang, Edy Susanto SPd MPd pada 12 September lalu di Hotel Le Meridien Hotel, Jakarta.Penghargaan diserahkan Hari Yogya, perwakilan Gubernur DKI Jakarta.

Sementara Edy Susanto didampingi CSR and Partnership SD Muhammadiyah 4 Pucang, Ustadz M Sholihin SAg MPSDM. Menurut Edy—sapaan akrab Edy Susanto, awalnya pihak sekolah belum tahu kalau mendapat penghargaan atau sebelumnya telah dinominasikan sebagai sekolah yang masuk katagori kreatif dan inovatif. ‘’Waktu itu ada email masuk yang memberitahukan kalau SD Muhammadiyah 4 Pucang mendapatkan penghargaan. Namun saya tak percaya, janganjangan ini modus baru penipuan. Setelah beberapa waktu saya acuhkan, tiba-tiba ada tim penyelenggara yang telepon dan memberitahukan kalo sekolah kami mendapat penghargaan. Untuk memastikan saya cek di websitenya ternyata benar, sehingga kami putuskan menerima penghargaan dari Sembilan Bersama Q fen Media itu,’’ jelas Edy.Q

Pembangunan Jembatan Tol Seorang pekerja proyek sedang membuat kerangka beton cor sebagai penyangga tiang jembatan tol Sumo (SurabayaMojokerto). Pembangunan jembatan tersebut kembali dilanjutkan setelah pembebasan lahan warga Sepanjang menunju Sidoarjo terselesaikan.

trie diana/bhirawa

Polrestabes Gelar Tes Urin Mendadak Terhadap 425 Personel Polrestabes Surabaya, Bhirawa Mendadak tes urin dilaksanakan Polrestabes pada semua jajarannya. Usai apel pagi, Senin (15/9) bertempat di gedung Bhara Wira, sebanyak 425 personel jajaran Polrestabes Surabaya menjalani tes urine.

Seluruh peserta apel yang termasuk Kapolrestabes Surabaya, Wakapolrestabes Surabaya, Pejabat Utama, Kapolsek Jajaran, serta anggota diwajibkan turut ambil bagian dalam tes urine. Tes mendadak ini dimaksudkan sebagai pencegahan terhadap internal anggota yang terlibat kasus narkoba.

Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Setija Junianta mengatahkan, sebanyak 425 personel yang mengikuti apel, diwajibkan menjalani tes urine. Ini sebagai langkah bahwa Polri harus benar-benar bersih dalam menjalankan tugasnya. Terutama, anggota harus bebas dari yang namanya narkoba.

“Jumlah 425 personel ini, merupakan random sampling dari 3.543

bed/bhirawa

Dokter RS Bhayangkara Polda Jatim saat melakukan tes urine narkoba terhadap jajaran Polrestabes Surabaya, Senin (15/9). personel Polrestabes Surabaya dan Polsek Jajaran. Kebetulan, tes urine dilakukan kepada anggota yang tadi mengikuti apel pagi,” kata Setija, Senin (15/9).

Upaya tes urine mendadak ini,

menurut Setija, sebagai pencegahan dini pada internal Polrestabes Surabaya agar tak terlibat kasua narkoba. Dalam artian, anggota yang kesehariannya berurusan dengan pengungkapan pidana kriminal te-

rutama narkoba, jangan sampai terjerat dan lupa akan tugasnya yakni memberantas peredaran narkotika.

“Jangan sampai personel kami terlibat atau terjerumus dalam pergaulan yang salah. Apalagi sampai menjadi pengguna (narkona, red) dan sebagainya,” tegas Setija.

Mantan Kapolres Sidoarjo ini menambahkan, tes urine yang dilakukan ini juga dimaksudkan sebagai upaya bersih-bersih internal agar pelayanan pada masyarakat bisa dilakukan secara maksimal. Selain itu, Polisi sebagai pengayom dan panutan masyarakat, bisa memberikan contoh yang baik tentang bahaya dan dampak dari pengguna narkoba.

Lanjutnya, sebelum melakukan pelayanan maupun penegakan hukum ke masyarakat luas, adakalanya pihaknya melakukan upaya pembersihan terlebih dahulundari sektor internal Polrestabes Surabaya. Dengan begitu, Polrestabea Surabaya beserta Polsek Jajaran dapat memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

“Kita lakukan pembersihan dulu kepada internal kami. Sehingga, kami bisa betul-betul melakukan pelayanan prima kepada masyarakat Surabaya,” Q bed pungkas Kapolrestabes Surabaya.Q

Jamkesmas RSUD dr Soetomo Bakal Cair Banyak Rusak, hanya 10 Ambulan Bisa Dioperasikan

Pelayanan yang diberikan rumah sakit kepada para pasien.

Surabaya, Bhirawa Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat yang dijanjikan Kementerian Kesehatan RI untuk membayar piutang Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Soetomo Surabaya bakal segera cair. Direktur RSUD dr Soetomo dr Dodo Anondo MPH optimis dana Jamkesmas sebesar Rp 53 miliar akan cari bulan ini, Kemarin (15/9). ‘’Kita sudah menyurati dan rapat dengan Kemenkes terkait dengan tunggakan pembayaran dana Jamkesmas dan alhamdullilah sudah ada respon untuk cair bulan ini,’’ ujarnya.

Mantan Kepala Dinas Kesehatan Jatim ini mengaku, setelah rapat dan pertemuan

dna/bhirawa

dengan Kemenkes beberapa waktu lalu dinyatakan dana Jamkesmas RSUD dr Soeotmo dapat dicairkan hal ini mengingat sudah dilakukan audit oleh BPK. Sebelumnya macetnya pencairan dana Jamkesmas oleh Kemenkes lantaran masih dilakukannya audit sehingga pencairanya molor hingga Bulan September ini. ‘’Seharusnya cair bulan April dan akhir Juli lalu berhubung ada kendala pemeriksaan dari BPK maka dana Rp 53 miliar ini tidak dapat cair,’’ ucapnya.

Dodo mengatakan, selama ini pihak rumah sakit masih bekerja keras agar pengeluaran rumah sakit tidak melebihi dari pema-

sukan. Meski pengeluaran rumah sakit banyak tapi selama ini rumah sakit masih bisa bertahan hingga akhir Bulan Desember 2014. Menurutnya, tunggakan tersebut tidak membuat rumah sakit berhenti beroperasi. Tetapi, sangat mengganggu. ’’Ada imbasnya pada jasa pelayanan medis, obat-obatan, dan ketersediaan alat rumah sakit yang kurang maksimal,’’ terangnya.

Selain itu Dodo juga menyebutkan, hal itu membuat pendapatan para dokter menurun.

Sebab, bila dulu jasa dokter dihitung setiap kali melakukan tindakan medis (dan dibayarkan pada akhir bulan), kini tak lagi seperti itu. Perhitungan untuk gaji para dokter tersebut makin rumit, yakni dengan mempertimbangkan faktor kinerja.

Untuk obat-obatan, rumah sakit kini juga tidak bisa keluar dari daftar obat formularium nasional. Artinya, rumah sakit mengurangi pembelian obatobatan yang tidak termasuk dalam paket BPJS. Tak heran, apotek yang dikelola RSUD dr Soetomo tidak lagi menyediakan obat-obatan nongenerik.

Itu cukup memprihatinkan.

Sebab, ada sejumlah penyakit, terutama penyakit berat, yang obat-obatan generik saja kurang cespleng. Misalnya, vitamin untuk penderita jantung bengkak. ’’Pendapatan RS tiap Q dna bulan kini sangat ngepres.Q

Surabaya, Bhirawa Ambulance RSUD dr.Soetomo banyak yang tidak bisa dioperasikan. Dari 18 unit ambulance yang dimiliki , hanya 10 yang bisa dioperasionalkan.Direktur RSUD dr Soetomo, dr Dodo Anondo MPH mengatakan, kebutuhan ambulance cukup mendesak saat ini . Dari total ambulance yang dimiliki RSU dr Soetomo Surabaya sebanyak 18 unit, hanya 10 unit yang masih layak pakai. ‘’Kita ingin ambulance yang beroperasi dapat dimanfaatkan masimal oleh rumah sakit dan ambulnce yang sudah usang diharapkan dapat diremjakan kembali,’’ ujarnya.

Menurutnya, selain ambulance umum, rumah sakit juga menyiagakan satu unit ambulance mewah kelas VVIP berjenis Toyota Alphard. Selain itu, juga ada dua unit ambulance kelas VIP berjenis KIA Travello (model minibus).

Pelayanan ambulance yang tergolong mewah ini untuk mengakomodasi keinginan masyarakat pasien dari kalangan mampu atau kelas premium, yang mendambakan keamanan dan kenyamanan dalam pelayanan.

“Mereka masyarakat mampu biasanya ingin ambulance yang bagus dan mewah. Kami hanya ingin memenuhi keinginan pasien layaknya pelayanan di RS-RS swasta,” kata Dodo.

Menurutnya, ambulance mewah itu sedianya untuk persiapan adanya kunjungan pejabat negara seperti presiden, wakil presiden atau menteri. “Saya siapkan ambulance Alphard ini memang awalnya untuk kegiatankegiatan misalkan mengawal kunjungan presiden. Tapi bentuk layanan ini juga lebih kami tingkatkan untuk pelayanan publik. Jadi tidak ada perbedaan sama sekali antara masyarakat biasa dengan pejabat. Untuk menambah kenyamanan,” tegasnya.

Dijelaskannya, Layaknya rumah sakit berjalan, ambulance mewah itu telah dilengkapi dengan beragam fasilitas seperti tabung oksigen, monitor, fentilator porQ dna table dan soction portable.Q

Syarat Sudah Mencukupi, Terminal Kedung Cowek Siap Beroperasi Dishub Surabaya sedang mematangkan persiapan pemindahan Terminal Kenjeran ke Terminal Kedung Cowek.Rencananya pemindahan terminal ini akan dilaksanakan bulan depan.

Dishud Surabaya sedang mematangkan persiapan operasional terminal Kedung Cowek.

geh/bhirawa

Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Irvan Wahyudi Drajad mengatakan, Pemindahan ini dilakukan karena selama ini lahan yang dipakai untuk Terminal Kenjeran masih menyewa kepada TNI AL sejak Dishub Surabaya belum berdiri. Tahun 2014 ini biaya sewa untuk lahan terminal itu sebesar Rp.157 juta pertahunnya.

“Kami berharap pemindahan terminal ini akan bisa meramaikan Terminal Tambak Wedi yang berada di

seberangnya dan sudah dibangun sejak 2011 lalu. Dan Provinsi yang mengeluarkan izin trayeknya, karena yang mengkaji provinsi karena ada antar Surabaya dan Madura, itu kan diantara Surabaya Madura jadi Jatim juga terlibat,” Kata Irvan saat ditemui Bhirawa di ruang kerjanya, Senin (15/9).

Berdasarkan database Dishub Kota Surabaya, jumlah mikrolet yang terdapat di Terminal Kenjeran masing-masing jumlahnya ada 877 unit armada. Dan syarat-syarat terminal sudah

mencukupi semuanya.

“Kalau tetap memakai Terminal Kenjeran berarti kami akan mengeluarkan biaya untuk sewa Rp.157 juta pertahun. Tetapi kalau terminal Kedungcowek atau Tambakwedi lahan kami sendiri, jadi tak perlu sewa,” imbuhnya.

Irvan juga menjelaskan, semua terminal nantinya sebagai komuter, jadi tidak butuh lahan yang luas untuk menampung semua angkutan. Ada atau tidak adaknya penumpang, angkutan umum akan tetap beroperasi terus,” prinsip-prinsip angkutan tetap teratur dan tetap terpenuhi semuanya,” tambahnya.

Sedangkan untuk menunjang keberadaan Sentra

Ikan Bulak (SIB), taman kota dan rencana lapangan futsal di kawasan itu, maka pada Tahun Anggaran 2014 sedang dibangun shelter angkutan umum dan area parkir.

Keduanya akan berfungsi untuk pelayanan sirkulasi kendaraan angkutan umum bagi masyarakat serta menunjang fasilitasi parkir kendaraan bermotor bagi pengunjung area taman bermain maupun lapangan futsal. “ target menyelesaikan juga gak bisa langsung, Vider maupun trem jadi satu kesatuan, dan kita sudah on progress. Kita juga akan membangun selter di SIB sekitar 2000 meter untuk Q membangun,” paparnya.Q geh

OPINI

4 Tajuk

Tank Seringan Angkot LEOPARD (bernama ilmiah Panthera pardus), alias macan tutul, sudah tergolong hampir punah di Indonesia.

Sudah masuk red list (dilindungi) di seluruh dunia. Leopard dengan warna kulitnya yang bertutul sudah menjamin penyamaran yang hebat. Satu spesicies macan tutul Jawa (panthera pardus melas) dikenal sebagai pemburu oportunis, karena dapat meraih mangsa di atas pohon maupun di dalam air.

Selain banyak ditemukan di Asia Timur (Iran sampai Bangladesh), juga cukup endemik di pulau Jawa. Karena itu kepalaleopraddijadikan dadak, ikon dalam seni budaya reog Ponorogo. Dan kharisma wajah-nya dijadikan lambang Kodam III Siliwangi yang bermarkas di Bandung. Kini leopard dijadikan nama sistem persenjataan berat TNI yang berupa tank kavaleri segala medan.

Tak lama lagi, jalanan di Surabaya akan diramaikan deru tank tempur seberat 60 ton beroda rantai baja. Ini akan nampak bagai parade para “singa” baja yang siap menjelajah dengan lincah di darat maupun di perairan. Itulah kendaraan militer, tank alat tempur utama didatangkan dari Jerman yang akan disimpan di Surabaya. Pada hari TNI (5 Oktober mendatang)akan dipamerkan sebagai bagian dari alat utama sistem persenjataan (alutsista). Siap menjaga keamanan di segala medan.

Meski berperawakan besar dan nampak kokoh, Main Battle Tank (MBT, tank tempur utama) Leopard sebenarnya ramah. Walau bobotnya seberat 60 ton, tetapi tekanannya pada jalanan aspal kurang dari satu per-empat puluh (2,5%) dibanding tekanan mobil angkot kosong. Dengan desain roda rantai baja, tekanan gandar tank Leopard hanya 0,7 newton per-sentimeter persegi. Sedangkan tekanan 4 ban karet pada angkot biasanya sekitar 30-an newton.

Karena itu, ketika bergerak di jalanan dengan konstruksi aspal tidak akan merusak badan jalan. Begitu pula jika dijalankan pada jalan berkonstruksi beton, juga tidak meninggalkan bekas. Namun meski ramah jalanan, MBTLeopard dilengkapi dengan sistem persenjataan canggih.

Pamer MBTLeoprad dimaksudkan pula sebagai akuntabilitasterhadap penggunaan anggaran negara.

Kementerian Pertahanan menerima alokasi APBN untuk modernisasi peralatan militer. Kendaraan kavaleri jenis MBT sudah dibahas sejak tahun 2004 oleh TNI Angkatan Darat. Namun realisasinya baru pada tahun 2013 lalu. MBT dibuat oleh perusahaan baja Jerman, Rheinmerall, selama delapan bulan (semula 12 bulan).

Rheinmetall, bermarkas di kota Unterluss, Jerman.

Merupakan perusahaan khusus persenjataan perang, sudah kondang di Eropa. Hampir seluruh kendaraan perang (berbahan baku baja) yang digunakan negara-negara Uni Eropa diproduksi di kota tepi sungai Rhein itu.(Mirip dengan perusahaan PT PAL yang bermarkas di ujung sungai Kalimas).Sebanyak 52 unit tank produksi Rheinmetall sudah tiba di Indonesia.

Kiriman terdiri dari 24 MBT Leopard serta 28 unit tank Marder. Yang disebut terakhir (Marder) sejak dulu, awal dekade 1940-an sudah kondang. Digunakan oleh Jerman pada Perang DuniaII untuk menghadapi Un Soviet.

Biasanya, marder dilengkapi dengan moncong senjata diameter 75mm yang dapat berputar ke kanan dan kiri (180 derajat).Kini persenjataannya dilengkapi radar satelit. Dan ruang dalamnya dilengkap AC agar personel tentara tidak cepat kelelahan (akibat dehidrasi).

Sebanyak 6 kapal mengangkut tank leopard dan marder ke Surabaya, diparkir di selat Madura. Selanjutnya akan digunakan pada peringatan hari TNI ke-69, diarak di sepanjang jalan protokol Surabaya. Kehebatan paling dramatik kedua tank adalah mentas dari perairan sambil menembak dari moncong meriamnya Tetapi ujicoba sesungguhnya kehebatan leopard maupun marder, sulit dilakukan di Surabaya (mungkin bisa di Situbondo).

Andai dilakukan ujicoba seperti simulasi perang, masyarakat bisa melihatnya melalui siaran langsung televisi. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Hati-hati Mengelola Politik Subsidi BANYAK pihak menyebut, subsidi BBM yang tepat sasaran, tidak akan menjadi masalah. Namun, subsidi kita, ternyata lebih banyak dinikmati kalangan berduit. Subsidi hanya dinikmati kalangan yang memiliki kendaraan, mobil dan motor. Bahwa mobil dan terlebih motor kini telah menjadi kendaraan rakyat Indonesia, itu persoalan lain yang tidak pernah dibahas.

Namun, lagi-lagi, meskipun subsidi dianggap salah sasaran, namun ternyata kebijakan itu tidak pernah dihentikan. Bisa jadi, jika subsidi dihentikan, artinya harga BBM dinaikkan, seketika akan melahirkan kemiskinan baru. Perlu waktu lama untuk mengembalikan kepada situasi normal.

Menunggu “penyembuhan” itulah yang orang sering tidak sabar. Daripada menunggu lama, apalagi hal itu bisa menjadikan masalah sosial tersendiri, maka pemerintah memilih melanggengkan subsidi.

Coba hitung kalkulasi sosial politiknya jika terjadi kenyataan seperti ini: rugi mana atau untung mana jika 10 orang menjadi miskin ditambah 20 orang menjadi kaya.

Secara ekonomi, bisa jadi kita memilih 20 orang menjadi kaya. Namun, secara sosial politik, orang miskin bertambah 10 orang itu akan menjadi bom yang potensial meledak.

Satu dua orang menderita busung lapar saja Indonesia bisa geger karena blow up habis-habisan oleh media massa.

Memang diperlukan kehati-hatian untuk mencabut atau mengurangi subsidi energi. Sejumlah kebijakan pemerintah tampak makin mengurangi subsidi. Bersabar saja, suatu saat nanti subsidi akan makin terkurangi. Pemerintahan baru Joko Widodo tak perlu mengumbar pidato macammacam yang seolah-olah menyatakan pihaknya “berani” mencabut subsidi energi. Persoalannya bukan pada berani atau tidak, tetapi rakyat siap atau tidak.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Selasa Pon, 16 SEPTEMBER 2014

Ramai-ramai Berburu PNS Tahun 2014 ini pemerintah kembali akan menggelar penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Dibukanya penerimaan Calon pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2014 menjadi angin segar bagi para pencari kerja (sarjana). Dan, dari tahun ke tahun, setiap ada penerimaan CPNS, animo masyarakat untuk mengikuti tes sangat tinggi. Melihat tingginya animo masyarakat (sarjana) menjadi PNS, kita patut bertanya: “Mengapa harus jadi PNS? Lalu kemanakah belasan ribu yang tidak lolos seleksi PNS? Menganggur?”

S

ekurang-kurangnya ada tiga motivasi mendasar, mengapa para sarjana ramai-ramai berburu profesi PNS. Pertama, soal status sosial. Ada anggapan yang berkembang bahwa profesi PNS dinilai masih memiliki strata sosial yang lebih tinggi di tengah masyarakat dibandingkan dengan profesi lain seperti petani, nelayan, atau wiraswata lainnya. Kedua, beban kerja yang sedikit. Masa kerja PNS rata-rata hanya lima hari (Senin-Jumat) dengan 7 – 7,5 jam per hari. Itu pun masih banyak waktu kosongnya. Kesibukan hanya terjadi di saat turunnya program kerja dari satuan/unit kerja terkait. Makanya, banyak PNS keluyuran di jam kantor atau bermain game di komputer kantor. Ketiga, gaji besar dan tunjangan masa depan yang pasti. Inilah motivasi terbesar, mengapa orang berlomba-lomba menjadi PNS. Patut diakui bahwa selain tiga motivasi di atas, satu persoalan mendasar yang tak bisa dipungkiri adalah belum terbukanya lapangan kerja di sektor swasta yang menyerap banyak tenaga kerja. Investasi di Indonesia masih terbilang lemah. Belum banyak investor yang berani membuka lapangan kerja yang meyerap ribuan tenaga kerja.

Padahal, potensi pertanian, kelautan, kehutanan dan pertambangan di Indonesia sebagian besar belum terjamah. Kendati demikian, kondisi ini tak bisa menjadi kambing hitam bagi seorang sarjana yang menganggur setelah tak lolos seleksi PNS. Bukankah seorang sarjana yang dicetak oleh perguruan tinggi dituntut untuk mampu menciptakan lapangan kerjanya sendiri?

P

hidup yang tengah mengancam mahasiswa ini dipicu oleh arus perkembangan teknologi yang pesat.

Sebut saja maraknya penggunaan telepon seluler (handphone), facebook, internet dan konsumsi acaraacara televisi berlebiOleh: han yang turut meDr. H. Darmadi, MM, mandulkan kreativitas dan semangat M.Pd., M.Si. untuk belajar.

Dengan kata lain, perKedua, sistem guruan tinggi harus pengajaran dalam lembaga penbertanggung jawab atas mutu didikan kita yang menerapkan output yang dihasilkannya dan pola indoktrinasi. Sebagaimana sedapat mungkin membenahi jenjang pendidikan SD hingdiri. ga SMA, perguruan tinggi pun Perguruan tinggi di Indonesia hingga kini masih mengadopsi akhir-akhir ini memang mendapola pengajaran feodal dengan pat sorotan besar berkaitan demendikte (indoktrinasi) lewat ngan anjloknya mutu output sistem kejar paket. Prinsip dasar yang dihasilkannya. Bahkan, yang dipakai dosen adalah “asal sejumlah universitas besar termenebarkan informasi,” entah dinama dan bermutu semisal UGM mengerti atau tidak yang penting Yogyakarta dan ITB Bandung selesai menurut limit waktu per pun tak luput dari sorotan pesemester. Teknik pengajaran ini merhati pendidikan. Kualitas dalam bahasa tokoh pendidikan kemampuan, keahlian (skill), kontemporer Paulo Freire disebut dan integritas moral-intelektual sebagai banking system, di mana para sarjana dalam mengimplememori mahasiswa hanya menjamentasikan kesarjanaannya di di bank pasif yang mendepositkan tengah lingkungan kerja dinilai sejumlah materi pengajaran dari semakin menurun. Angka pengpara dosen. Potensi intelegensia angguran membengkak karena seperti daya analisisis, logika bermahasiswa tidak mampu dan pikir dan daya kritis mahasiswa tidak dipersiapkan untuk mentidak dimanfaatkan (Suparno, ciptakan lapangan kerja sendiri.

2001:152). Ketiga, orientasi yang Para lulusan yang tengah bekerja salah arah. Gejala paling tampak pun hanyalah menjadi kelomyang muncul dalam diri anakpok pengangguran terselubung anak lulusan SMA/SMK akhirkarena kualitas kerja yang diakhir ini, adalah berkuliah di tunjukkan tidak sejalan dengan fakultas-fakultas yang paling kompetensi yang dimilikinya. banyak dibutuhkan dalam forMenurut Engkoswara (1986:53), masi PNS. Akibatnya, seringkali ada tiga (3) arus utama (main mereka terjebak dalam pilihan stream) yang menggejala dalam kuliah yang pragmatis tanpa dunia perguruan tinggi. Pertama, melihat kemampuan dan potensi menurunnya prestasi akademik yang cocok dalam dirinya, apalagi mahasiswa. Penurunan prestasi unsur ‘paksaan’ dari orang tua akademik dimaksud tidak saja turut menyertainya. Sebut saja diukur dengan akumulasi indeks Akademi Perawatan (Akper) dan prestasi (IP) tetapi melingkupi Fakultas Keguruan dan Ilmu juga daya produktif karya-karya Pendidikan (FKIP) yang sesak individual mahasiswa. Gejala dan dengan ratusan mahasiswanya. isu penting yang tengah merebak Nah, ketika kita berhadapdalam dunia kampus adalah an dengan ribuan orang yang praktek jual-beli skripsi sebagai ramai-ramai berburu PNS deprasyarat meraih sarjana, jual ngan formasi yang sangat sedikit, beli gelar sarjana, pemalsuan bagaimana perguruan tinggi dan gelar, dan mental belajar santai para mahasiswa menyikapi ancadan sok pintar. Disinyalir, trend

man pengangguran? Adalah tanggung jawab pihak penyelenggara pendidikan di setiap perguruan tinggi untuk merefleksi dan berbenah diri. Sebab sebagai jenjang pedidikan terakhir yang berinteraksi langsung dengan dunia kerja, setiap perguruan tinggi harus lebih terbuka dan proaktif untuk mengembangkan pola pendidikan yang tepat dan efektif demi menghasilkan lulusan yang bermutu, kreatif, dan kompeten di bidangnya. Pola pengajaran yang indoktrinatif harus diganti dengan meletakkan pengembangan daya intelegensi dan kreativitas sebagai aspek utama arah pendidikan. Pembukaan ruang gagasan lewat diskusi, seminar dan tulis menulis serta praktek kerja lapangan harus lebih banyak diberikan kepada mahasiswa.

Di sisi lain, tentunya upaya dan kerja keras mahasiswa untuk tetap mengembangkan diri melalui belajar secara otodidak guna mengasah kompetensi dan memperluas cakrawala pengetahuan dan keterampilan juga menjadi tuntutan dialogis. Sebab berhadapan dengan dunia kerja kelak, satu-satunya solusi yang bisa mengimbangi buramnya sistem pendidikan di perguruan tinggi adalah berani untuk mandiri dalam berpikir, berkreasi dan berinovasi. Dan ini hanya dapat dicapai dengan ketekunan belajar secara otodidak agar mahasiswa tidak terpasung dan mandul dalam legalitas gelar akademik semata-mata hanya pada jurusan yang dipilihnya. Sarjana bermutu adalah sarjana yang mampu menciptakan lapangan kerja sendiri dan siap menghadapi perubahan di luar tembok kampus. Dan tentunya perlu dukungan sepenuhnya dari instansi pemerintah terkait yang dalam hal ini telah ikut serta secara aktif dan terencana untuk menyiapkan lapangan-lapangan kerja seluas-luasnya, sehingga mampu menimbulkan minat bagi angkatan kerja baru untuk membuka usaha sendiri atau bekerja di sektor-sektor swasta daripada mengejar mimpi menjadi Pegawai Negeri.

Pegawai Fungsional Guru Kantor Kemenag Kab.Lampung Tengah, Dosen STKIP Kumala Lampung.

Mengakhiri Politik “Semua Lawan Semua”

emilu legislatif 2014 yang baru berlalu dinilai sejumlah pihak sebagai pemilu legislatif yang paling keras, bahkan brutal. Pertarungan dan persaingan merebut suara pemilih tidak hanya terjadi antar partai politik, tapi juga di internal partai politik. Masingmasing caleg “bertahan” sekaligus “menyerang”. Saking kerasnya, seorang politisi menyebut pemilu legislatif 2014 ini sebagai politik “semua lawan semua”.

Mumpung Pemilu legislatif dan keriuh-rendahan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden baru usai, akan sangat berguna jika upaya untuk mencari jalan keluar agar politik semua lawan semua ini segera dimulai. Hal ini penting untuk mulai dilakukan karena saat ini Kita masih mempunyai catatan yang baik tentang apa yang baru saja terjadi. Referensi faktual mengenai apa yang sebenarnya terjadi masih lengkap, sehingga upaya untuk mempetakan masalah akan semakin mudah.

Selain itu, rentang waktu yang masih cukup panjang dengan Pemilu berikutnya di tahun 2019 akan memberi waktu yang memadai untuk formula yang tepat tanpa perlu diburu waktu.

Para pendukung demokrasi harus mampu mencatat dan mengurai dengan baik berbagai masalah yang muncul dalam Pemilu yang lalu. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pelajaran dan merumuskan strategi yang jitu untuk memastikan bahwa masalah yang sama tidak akan terulang dimasa yang akan datang.

Memulai dari Hulu Penyelenggaraan pemilu tidak hanya berhubungan dengan KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara saja, namun juga terkait banyak pihak penting, setidaknya

dengan pembuat Unislatif, partai polidang-Undang (DPR), tiklah pesertanya. peserta dan pemilih.

Merekalah yang meMasing-masing ditunnawarkan program tut untuk saling bedan calon legislatif kerjasama dan saling untuk dipilih oleh mendukung agar terpemilih. capai pemilu berkualiPartai politik tas. yang bekerja secara Hulu dari Pemilu modern adalah paradalah Undang-Untai politik yang berOleh dang Pemilu. Disinilah hasil melembagaAthoillah para legislator sebakan demokrasi di gai pembuat Undanginternal partai poliUndang harus bekerja tik, serta melakudengan baik untuk membuat UU kan tugas sebagai partai politik Pemilu yang baik. Dari sisi proses secara baik. Demokrasi internal pembentukan, UU yang baik mendi partai politik berarti bahwa syaratkan adanya keterlibatan prinsip-prinsip demokrasi dapat dari seluas mungkin masyarakat. berjalan didalam tubuh partai Partisipasi menjadi kunci. Oleh politik, baik dalam pengamkarena itu, meminta dan mendenbilan keputusan, pengawasan gar sebanyak mungkin masukan serta evaluasi. Partai politik pemangku kepentingan menjadi yang demokratis secara internal mutlak untuk dilakukan. Para berbasis dari bawah (bottom up), pembuat undang-undang juga dibukan sebaliknya dikendalikan tuntut untuk menutup beberapa dari atas (top down). lobang yang ada dalam peraPartai politik juga dituntut turan Pemilu sebelumnya. Salah untuk dapat menjalankan tugas satunya adalah tindakan “pedengan baik, yakni tugas-tugas langgaran” yang dilakukan oleh dalam melakukan rekruitmen pihak-pihak yang bukan peserta politik, pendidikan politik serta atau tim pemenangan resmi yang merumuskan tawaran program. dalam UU Pemilu yang lalu tidak Jika rekruitmen dan pendidikan cukup tegas diatur. Dalam pemilu politik berhasil dijalankan oleh 2014, cukup banyak ditemupartai politik kepada kadernya, kan pelanggaran yang tidak maka perilaku saling sikut dalam dilakukan oleh caleg, partai atau kontestasi politik seperti Pemilu tim pemenangan/tim kampanye akan sangat berkurang, minimal resmi, namun dilakukan oleh pendiinternal partai politik yang berdukung yang secara administratif sangkutan. Kader-kader partai tidak termasuk sebagai peserta. politik yang ditawarkan kepada Pelanggaran seperti terentang pemilih sebagai caleg akan salpanjang mulai dari pemasangan ing paham dan mengerti bahwa alat peraga kampanye hingga proses politik yang berjalan tidak politik uang. Pengawas Pemilu boleh berjalan dengan cara saling akan dihadapkan pada kesulitan menjatuhkan satu dengan yang alternatif tindakan dan sanksi lain. Persaingan politik akan berjika pelaku pelanggaran bukan jalan dengan saling menghormati peserta pemilu. dan didasarkan pada prinsip dan Hal lain yang juga penting etika demokrasi yang tepat. Kaadalah partai politik yang bekerja der partai politik yang baik akan secara modern. Dalam Pemilu legmengerti bahwa menjadi anggota

parlemen bukanlah tujuan dalam berpolitik, namun hanya salah satu saluran dalam memperjuankan tujuan politiknya.

Yang juga penting agar Pemilu tidak berjalan “semua lawan semua” adalah penyelenggara yang bekerja secara benar dan profesional, baik KPU maupun Bawaslu. Saat ini, upaya pengawasan kepada KPU sebagai pelaksana teknis Pemilu nampaknya sudah cukup lengkap. Tidak hanya diawasi secara internal oleh KPU yang berada di jenjang diatasnya, KPU juga diawasi oleh pengawas Pemilu, sekaligus juga oleh peserta Pemilu dan Pemilih. Semakin beragamnya peserta Pemilu mau tidak mau akan membuat KPU semakin sungguh-sungguh dan imparsial dalam bekerja. Lebih jauh, siapapun yang menilai KPU melanggar kode etik dapat melaporkannya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Konsolidasi Demokrasi Pemilu adalah ruang pajang (showroom) demokrasi. Melalui Pemilu, derajat kematangan demokrasi dapat dinilai. Para pendukung demokrasi harus saling bekerjasama dan mengkonlidasikan diri untuk memperkuat demokrasi. Politik “demokrasi” masa lalu yang belum sempurna harus dijadikan pelajaran untuk menemukan solusi, dus pada saat yang sama, terus menerus saling mendidik agar para aktor demokrasi yang bertarung dapat saling berkontribusi terhadap semakin matangnya demokrasi.

Harapannya, politik “semua lawan semua” tidak lagi terjadi dan berubah menjadi politik “semua untuk semua’.

Bukan begitu?

Komisioner KPU Kabupaten Jombang

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

Selasa Pon, 16 SEPTEMBER 2014

KELANA

Hanya 54 Perusahaan Miliki Izin Penumpukan Limbah Gresik, Bhirawa Banyak perusahaan di Kab Gresik belum mempunyai izin penumpukan limbah sementara. Berdasarikan data Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pemkab Gresik dari sekitar 1.400 perusahaan, baru 54 perusahaan yang mempunyai izin penumpukan limbah sementara.

Karena belum mempunyai izin itu, limbah produksi yang dihasilkan perusahaan akhirnya dibuang sembarangan yang berdampak terhadap pencemaran lingkungan. ‘’Kini yang mempunyai izin penumpukan limbah sementara baru 54 perusahaan,’’ kata Ir Tugas Husni Syarwanto MM, Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemkab Gresik, Senin (15/9).

Untuk izin penumpukan limbah sementara itu, kata Tugas, yang menerbitkan Bupati. Sementara, untuk izin pemanfatan limbah dan pengelolaan limbah, izinnya harus melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). ‘’Untuk izin penumpukan limbah itu sifatnya hanya sementara karena ada batas waktunya. Maka izinnnya cukup melalui bupati,’’ jelas mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Pemkab Gresik ini.

Untuk perusahaan yang belum memiliki izin penumpukan limbah sementara itu, BLH terus memberi sosialisasi.

Sehingga mereka mau mengurus izinnya.

Meski belum mempunyai izin, tapi perusahaan bisa bekerja sama dengan pihak ke tiga untuk mengambil limbahnya. ‘’Pihak ke tiga ini tentu harus memiliki izin,’’ katanya.Q eri

Sudah 20.085 Pelamar CPNS Sidoarjo Sidoarjo, Bhirawa Pelamar CPNS di lingkungan Pemkab Sidoarjo yang mengembalikan berkas sampai Senin (15/9), baru 20.085 berkas.

Meski demikian, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sidoarjo memberi batas waktu pengembalian berkas terakhir sampai 17 September.

Kepala BKD Sidoarjo, Hj Sri Witarsih mengakui jika belum semua pendaftar CPNS mengembalikan berkas ke BKD. Sesuai aturan pengembalian berkas terakhir tanggal 17 September 2014. Pengembalian berkas yang sah diterima BKD, tanggal 17 September cap pos.

Pendaftaran CPNS kini tidak dipersyaratkan menyertakan kartu kuning dari Dinsosnakertrans dan SKCK. Namun setelah peserta diterima

peserta harus menyertakan kedua syarat itu. Peserta yang sudah mendaftar di situs Panselnas, kemudian mereka membawa berkas ke BKD. Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (Kemenpan) membuka pendaftaran CPNS secara online agar tak terjadi pelamar yang double.

Pelamar akan dibatasi dari daerah masing-masing sesuai Nomer Induk Kependudukan (NIK). Meskipun ada beberapa formasi yang diperbolehkan

untuk pelamar luar daerah karena berkaitan dengan bidang study yang dibutuhkan.

Berdasar surat bernomor 810/4287/404.6.1/2014 yang diterbitkan tim seleksi CPNS Pemkab Sidoarjo, lima formasi itu meliputi pengawas ketenagakerjaan, mediator hubungan industrial, auditor pertama, analis program, plus pranata laporan keuangan.

Dari jatah 92 formasi yang sudah ditetapkan tim panitia, mayoritas formasi yang bakal diambil dari tes kali ini adalah untuk tenaga guru kelas pertama (sebanyak 25 formasi).

Untuk tenaga kesehatan, jatah yang disediakan sebanyak 15 formasi meliputi dokter umum, perawat pelaksana, plus tenaga bidan.

Sementara itu, untuk for-

masi tenaga teknis, yang paling banyak dibutuhkan pada tes kali ini adalah tenaga pelaporan keuangan (18 formasi). Sisanya adalah sejumlah formasi di 24 bidang pekerjaan.

Dalam rekrutmen kali ini, cukup banyak perbedaan dibanding tes-tes sebelumnya.

Salah satunya adalah penentuan pilihan formasi. Pada seleksi kali ini, pelamar bisa memilih maksimal tiga formasi. Namun, seluruh formasi yang dipilih harus sesuai dengan persyaratan formasi jabatan yang dipilih.

Dalam rekrutmen kali ini, proses pendaftaran dilakukan secara online di situs panitia seleksi nasional untuk mendapat kartu registrasi. Baru, tahapan lanjutan berupa pem-

ali/bhirawa

Tes urine yang dilakukan BNNK Sidoarjo pada tahanan militer di Desa Pilang, Wonoayu, barubaru ini hasilnya sangat menggemberikan sebab semua tahanan negatif.

SGF Bangun Pabrik Pengolahan Sampah Rp 13,5 M Gresik, Bhirawa Semen Gresik Foundation (SGF) bekerjasama dengan Pemkab Gresik mendirikan pabrik pengolahan sampah di Ds Ngipik, Kec Kebomas Kab Gresik. Pabrik pengolahan sampah dengan Kapasitas Produksi 240 ton per hari ini, pada hari ini dilakukan peletakan batu pertama oleh Direktur Utama Semen Indonesia Dwi Soetjpto, Bupati Gresik Sambari Halim Radianto dan Ketua Yayasan SGF Soesetyoko Suwandi di Jl Raya Ngipik, Gresik.

Menurut Direktur Utama Semen Indonesia, Dwi Soetjipto, kini sampah kota yang terus bertambah tiap hari menjadi masalah besar di beberapa daerah termasuk Kab Gresik. Lahan yang dipakaipun tiap tahun akan bertambah, terbatasnya lahan pembuangan sampah ini yang memberikan dorongan kami untuk memanfaatkan sampah yang semula tak bernilai jual menjadi energi alternatif di industri semen.

Pembangunan pabrik pengolahan sampah ini menelan biaya sebesar Rp13,5 miliar, pembangunan dimulai bulan September 2014 dan dapat beroperasi komersial pada Bulan Januari 2015. Pada tahap awal akan menggunakan sampah yang ada di TPA Kab Gresik, kedepan tak menutup kemungkinan akan memanfaatkan sampah dari Tuban maupun Lamongan.

Selama ini Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang digunakan untuk pembuangan sampah di Kab Gresik seluas 6 hektar dengan deposit sampah sebesar 210 ribu ton. Sedangkan penambahan sampah per hari mencapai 220 ton, ada beberapa keuntungan yang diperoleh dengan pengolahan sampah ini. Diantaranya mengurangi kebutuhan luasan lahan untuk TPA sampah kota sebesar 2,2 ha per tahun, mengurangi bahan-bahan pencemar tanah dari sampah ke lingkungan dan pembukaan lapangan pekerjaan baru karena pabrik ini akan beroperasi selama 24 jam.Q kim

berkasan dilakukan melalui Pemkab Kabid Pengembangan Pegawai BKD Sidoarjo Happy SAY menjelaskan, pendaftaran CPNS kali ini harus memiliki email dan NIK eKTP. Calon pelamar yang sudah mengirim data ke www.panselnas.menpan.go.id harus menunggu balasan atas perekaman data.

Data yang dikirim dikembalikan lagi ke calon pelamar via email dan harus diprint untuk disertakan dalam pendaftaran secara manual ke BKD Sidoarjo. ‘’Jadi berkas yang dikirimkan ke BKD stempel pos tanggal 17 September akan dikoreksi kelengkapannya, sesuai balasan email saat mendaftar secara online,’’ tandasnya.Q hds,ali

Pelayanan di Dispenduk Harus Bebas Calo

Tahanan Militer Bebas Narkoba Sidoarjo, Bhirawa Tes urine yang gelar Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Sidoarjo terhadap tahanan militer di Jl Raya Rame Desa Pilang, Kec Wonoayu, barubaru ini hasilnya sangat menggembirakan sebab hasilnya negatif semua.

Menurut Kepala BNNK Sidoarjo, AKBP Supriyanto SH, dalam tes ini BNNK Sidoarjo menggunakan sistim random atau acak. Dari 70 tahanan, 35 TNI sebagai pembina dan 21 ibu-ibu yang tergabung dalam ikatan ibu-ibu kesejahteraan TNI (IKT) Lembaga Pemasyarakatan Militer (Lemasmil), diacak menjadi 25 orang yang urinenya dilakukan pengetesan. ‘’Kami bersyukur hasilnya negatif,’’ ujar Supriyanto, Senin (15/9) kemarin, di kantornya.

Kegiatan yang sebelumnya diawali dengan sosialisasi bahaya Narkoba itu, kata Supriyanto, baru pertama kali dilakukan di tahanan militer itu. Tahanan militer di tempat ini menurut Supriyanto, dari berbagai macam kasus.

Supriyanto juga menjelaskan, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang ada di Sidoarjo lainnya, bisa menjalin kemitraan dengan BNNK Sidoarjo untuk sosialisasi bahaya narkoba dan pengetesan urine.Q ali

5

achmad suprayogi/bhirawa

Suasana pemaparan program-program KIM di Aula Bakorwil 9 Pemekasan.

KIM Pamerkan Program di Bakorwil 9 Sidoarjo, Bhirawa Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kab Sidoarjo pamerkan program yang sudah berjalan, agar masuk dalam seleksi Lomba Cerdik Cermat Komunikatif (LCCK) yang diadakan Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Privinsi Jatim di Bakorwil 9 Pamekasan, Madura.

Kegaitan LCCK yang digelar bersamaan dalam Rapat Koordinasi dan Pembinaan bertemakan Peningkatan Peran KIM dan Seleksi Penyisihan LCCK tingkat Bakorwil 9, bertempat di Aula Bakorwil Pamekasan, Senin(15/9) pagi.

Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Sidoarjo, Machmudi Alie SH mengatakan kalau KIM yang ada di Kab Sidoarjo sudah berangsurangsur berkembang. Hingga kini lebih dari 5 kecamatan sudah menerima sosialisasi, dan sudah dalam tahap pembentukan pengurus ditingkat kecamatan. ‘’Jadi pihak kami

sudah sering melakukan keliling untuk sosialiasi dalam meningkatkan pembentukan KIM di Sidoarjo,’’ terang Machmudi Ali yang didampingi Kasubag P3M Muhammad Rofik SSos dan Kasubag Protokol, Kusdianto SH. Melalui P3M (Pusat Pelayanan Pengaduan Masyarakat) telah menunjuk Ketua KIM Melati dari Kec Buduran, Listyowati. Karena KIM Melati program-programnya dan kegiatannya sudah berjalan dengan baik. ‘’Jadi bisa dijadikan contoh, memotivasi terhadap KIM lain, utamanya yang baru pada tahap awal maupun yang belum sama sekali,’’ tambah Kasubag P3M Muhammad Rofik SSos. Sementara menurut Kabid Jaringan Komunikasi Dinas Kominfo Prov Jatim, Ambar Sulistyorini SH MM mengatakan, peranan KIM ini sangat penting karena sebagai penyambung lidah antara pemerintah dengan masya-

rakat. Tetapi dalam upaya meningkatkan peranan KIM ini masih terdapat kendalakendala. ‘’Diharapkan dalam Rakor ini, adanya tukar pendapat dan pemikiran dari masing-masing SKPD untuk memaparkan program-program, terobosan maupun inovasi, dalam pembinaannya terhadap KIM,’’ harapnya.

Dalam hal ini, Dinas Kominfo Prov Jatim juga berkesempatan untuk melakukan update data KIM, sesuai dengan data yang nyata dari masing-masing SKPD yang hadir. Sekaligus juga memberitahukan tentang LCCK yang akan diadakan pada akhir tahun 2014 ini. ‘’Dengan diadakan rapat koordinasi seperti ini, kedepannya peranan KIM yang ada di Bakorwil Pamekasan ataupun di wilayah Provinsi Jatim, bisa lebih meningkat lagi dalam penyebaran informasi terhadap masyarakat,’’ jelas Ambar Sulistyorini.Q ach

Puluhaan Warga Lohlawang Demo Pemkab Warga Mendesak Kades M Tohari Dicopot Kab Mojokerto, Bhirawa Puluhan orang perwakilan warga Desa Lohlawang, Kec Ngoro, mendatangi bagian Pemerintahan Pemkab Mojokerto, Senin (15/9) kemarin. Dalam aksi yang berlangsung panas itu, warga mendesak pencopotan Kades M Tohari sebagai Kades Lohlawang Kekecewaan warga semakin memuncak ketika Kasubag Pemerintahan, Try Rahardjo yang ditugasi menemui pendemo tak bisa memberikan jawaban memuaskan sesuai tuntutan warga. Sugiarto, tokoh masyarakat desa setempat dengan lantang meminta Bupati Mustofa Kamal Pasal (MKP) mencabut

surat keputusan pelantikan terhadap M Tohari sebagai kepala desa terpilih. ‘’Tohari diduga memalsukan identitas domisili, akte kelahiran, KTP dan Ijasah ketika mendaftar sebagai calon kades. Sejak kecil dia bukan tercatat sebagai warga Lohlawang, tapi warga Jakarta,’’ serunya.

Tapi anehnya, lanjut Sugiarto, dia lolos verifikasi persyaratan sebagai calon kades. Ia menduga, antara panitia Pilkades dengan Tohari terjadi persekongkolan.Selain itu, pendemo juga mendesak Bupati MKP memecat Jumari (Sekdes, red) dan Sriyadi (Bendahara, red)

kariyadi/bhirawa

Perwakilan warga Lohlawang, Kec Ngoro mengadu ke Bagian Pemerintahan Pemkab Mojokerto, Senin (15/9) kemarin.

setempat yang terjerat kasus Bagi Hasil Pajak Desa (BHPD) sebesar Rp1,7 miliar bersama mantan Kades Munadi yang diduga telah ditetapkan menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Polres Mojokerto. ‘’Pemkab harus tegas, sudah jelas-jelas sebagai tersangka kok dibiarkan. Ada apa ini jelas ada permainan,’’ ujarnya.

Sugiarto juga menuding Kades terpilih sengaja membiarkan stafnya itu, karena turut kecipratan dana BHPD sebesar Rp28 juta. Karena itu, ia menengarai terjadi hubungan timbal balik antara Munadi dan M Tohari untuk saling melindungi.

Sugiarto menuturkan telah melaporkan kasus pemalsuan identitas ini ke Polda Jatim.

Kasus Lohlawang ini mencuat selama Pilkades yang digelar 7 Juli 2014. Dalam pilihan itu diikuti empat calon yakni M Toha, Gendut Sugiyanto, M Kasan dan Sugiarto sendiri.

Dikonfirmasi terkait desakan warga ini, Kasubag Pemerintahan Pemkab Mojokerto, Try Rahardjo mengatakan dirinya kesulitan menjelaskan perihal alasan pelantikan kepada warga. ‘’Pelantikan Kades berdasar penetapan berkas BPD dan Panitia Pilkades. Soal dugaan pemalsuan identitas, itu sudah ada putusan dari pengadilan, yang menjelaskan nama M Tohari dan M Toha itu adalah satu orang,’’ jelasnya.Q kar

Sidoarjo, Bhirawa Perda yang melarang pelayanan di Dispendukcapil Sidoarjo dilakukan perantara atau calo, kini sedang dalam proses revisi di Bagian Hukum Pemkab Sidoarjo. Kepala Dispendukcapil Sidoarjo, Drs Medi Yulianto memperkirakan, proses revisi Perda ini akan selesai secepatnya. ‘’Masyarakat kita himbau agar mengurus pelayanan sendiri saja, gampang dan gratis kok, kalau lewat orang lain pasti akan ada biaya yang harus dikeluarkan.

Karena kini belum ada dasar hukumnya, kami memang tak bisa leluasa melarang keberadaan calo. Sehingga dimungkinkan masih saja ada,’’ tutur Medi, Senin ( 15/ 9) kemarin..

Tapi Medi yakin, para calo yang menguruskan pelayanan warga tak seberapa.

Apalagi karena di setiap sudut Kantor Dispendukcapil Sidoarjo, sudah dipasangi spanduk-spanduk him bauan agar warga tak

menguruskan pelayanan lewat calo. Ataupun melarang kepada masyarakat untuk memberikan imbalan kepada petugas. ‘’Dimungkinkan saja ada, sebab kami masih belum bisa melarang, nanti kalau Perdanya selesai direvisi baru bisa dilarang, tapi meski demikian kini mereka yang mengurus tetap harus mengikuti standar operasional prosedur (SOP) yang sudah ada, tidak ada yang diistimewakan, missal mengurus akte kelahiran, tetap 14 hari baru jadi,’’ papar Medi.

Karena itu, kembali Medi berharap, keberadaan revisi Perda itu bisa selesai secepatnya. Sebab kalau ada Perda-nya, maka keberadaan perantara atau calo yang menguruskan pelayanan orang lain, akan bisa ditolak. ‘’Dalam setiap sosialiasi selalu kita sampaikan, agar warga mengurus keperluannya selalu datang sendiri, mudah dan gratis kok, tidak lewat perantara atau calo,’’ pungkas Medi.Q ali

alikusyanto/bhirawa

Masyarakat Sidoarjo yang mengurus pelayanan di Dispendukcapil diharapkan selalu datang sendiri dan tak menguruskan melalui perantara.

Kadishub Gagal Kelola Terminal Bunder Gresik, Bhirawa Kondisi Terminal Bunder menyedihkan sekali.

Selain sepi penumpang, kondisinya kumuh sekali meski berada satu komplek dengan Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Pemkab Gresik.

Sehingga membuat Staf Ahli Bupati, Langu Piningara angkat bicara. Menurut Langu, tak seharus terminal yang berada di Jl Raya Lamongan itu kumuh.

Apalagi terminal itu sebelumnya telah dibangun dengan dana miliaran rupiah.

Bahkan, menurut Langu, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub), Achmad Nurudin, dinilai tak sukses mengelola terminal itu. ‘’Kumuhnya terminal Bunder kini menunjukkan kalau Kadishub tak berhasil mengelola terminal itu dengan baik,’’ kata Langu, Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan, Senin (15/9).

Menurut Langu, kumuhnya Terminal Bunder disebabkan tak tegasnya Kadishub menerapkan aturan bagi para penyewa stan yang ada ada di dalam terminal itu. Baik stan itu yang disewa pedagang makanan dan minuman maupun usaha jasa lain.

Bahkan, banyak stan yang ada di Terminal Bunder digunakan untuk tempat tinggal. Penghuninya tak bisa menjaga stan yang mereka sewa. Terbukti mereka menjemur pakaian di depan stan. ‘’Sehingga terminal persis seperti Rusunawa (rumah susun sewa sederhana) atau kos-kosan,’’ cetus Langu.

Langu juga menjeleskan, Terminal Bunder merupakan terminal yang berada di Kota Gresik. Terminal itu selama ini merupakan salah satu bahan penilaian Tim Adipura setiap tahun. Maka terminal itu seharusnya dijaga kebersihannya.

Karena itu, Langu selaku Staf Ahli Bupati meminta agar Kadishub menertibkan para penghuni stan di dalam Terminal Bunder. ‘’Kadishub harus meminta para penghuni stan di terminal menjaga kebersihan terminal. Sebab, terminal merupakan aset umum milik Pemkab Gresik yang harus dijaga kebersihannya,’’ pintanya.

Langu juga mempertanyakan, soal biaya sewa stanstan di Terminal Bunder. Sebab, berdasarkan data yang masuk, biaya sewa stan di terminal itu tak jelas.

Bahkan, banyak stan di terminal itu yang digunakan sebagai tempat tinggal anak jalanan.Q eri

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Diduga Rebutan Air, Petani Tewas dengan Luka di Leher Jombang, Bhirawa Warga Dusun Banjarsari Desa Rejoslamet, Kecamatan Mojowarno, Minggu (14/9) malam geger. Pasalnya, salah satu warganya, Satip (70) yang berprofesi sebagai petani ditemukan tewas bersimbah darah dengan luka bacok di leher.

Informasi yang dihimpun, mayat Satip ini ditemukan warga sekitar pukul 19.00 WIB. Awalnya keluarga korban khawatir, karena tidak biasanya orang tuanya pulang dari areal persawahan hingga larut malam. Kepada keluarganya, korban sejak pukul 09.00 pagi berpamitan pergi ke sawah hendak mengairi sawah yang kini sedang ditanamani jagung. ”Korban memang membawa Cangkul dan Sabit, memang pamitannya ke sawah untuk ngairi Jagung,” ujar salah satu warga mengatakan.

Namun hingga pukul 17.30 Satip belum kembali ke rumah, cemas dengan kondisi orang tuanya, keluarga dan dibantu warga mencari korban. Sesampai di sawah, warga langsung menyusuri pematang. Nah, saat itulah warga melihat jasad Satip tengkurap di tepi parit. Warga sangat kaget, karena di dekat tubuh korban juga terdapat ceceran darah segar.

Temuan mencuirgakan itu akhirnya dilaporkan ke polisi.Q rur

PNS Dewan dan Dosen Unmer Malang Jadi Tersangka Manipulasi Honorarium Narsum Pasuruan, Bhirawa Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangil akan memeriksa dua tersangka yang tersandung dalam kasus korupsi program kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) 2013 di lingkungan DPRD Kabupaten Pasuruan. Dalam kasus tersebut, mereka memanipulasi honorarium nara sumber (narsum) dengan total kerugian uang negara yang baru diketahui sebesar Rp100 juta.

Dua tersangka itu adalah NK dan SRT. NK adalah PNS yang menjabat sebagai Kepala Bagian Rapat dan per UU di DPRD Kabupaten Pasuruan.

Dalam kasus ini, NK juga

menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada kegiatan Bimtek dewan pada 2013.

Sedangkan, SRT merupakan dosen pengajar di Universitas

Merdeka (Unmer) Malang yang menandatangani kontrak dengan NK selaku PPTK dalam kegiatan Bimtek Dewan mengatasnamakan Lembaga Penelitan dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Unmer Malang.

SRT juga merupakan pihak ketiga yang mendapat kontrak sebagai penyedia narasumber sekaligus sebagai narasumber.

“Mereka yakni NK dan SRT merupakan tersangka kasus korupsi Bimtek didewan. Dan kami sudah kirimkan surat panggilam pemeriksaan mere-

Wali Kota Hanya Mutasi Pejabat Setingkat Kasek Malang, Bhirawa Janji Wali Kota Malang Mohammad Anton, untuk melakukan mutasi pejabat, usai lebaran hingga kini belum terlaksanakan. Senin (15/9) kemarin Wali Kota hanya melakukan mutasi setingkat kepala sekolah (Kasek) di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Malang, yang digelar di aula Dinas Pedidikan.

Menuru Wali Kota yang kerap disapa Abah Anton ini, yang dilakukan itu, hanya pengukuhan guru yang diberi jabatan tambahan sebagai kepala sekolah, tingkat SD, SMP, dan SMA. “Karena banyak yang purna tugas, dan tidak bisa ditunda lagi, makanya kita lakukan pengukuhan lebih dahulu, dan kita laksanakan sendiri tidak bersamaan dengan mutasi pejabat dilingkungan SKPD, Pemkot Malang,” terang Abah Anton.

Kepala Sekolah yang dilantik itu berjmulah 36 orang, dan seorang pengawas sekolah tingkat madya. Yang paling menarik terjadi pergeseran kepala SMA 3, Moh. Sulton, digeser, ke SMA 8, padahal Sulton merupakan orang dekat Walikota. Selain itu diangkatnya Ninik Kristiani menjadi pengawas juga mengejutkan pasalanya Ninik, merupakan kepala SMA 10.Q mut

ka,” ujar Sarwo Edi, Kasipidsus Kejari Bangil, Senin (15/9).

Menurutnya, kasus penyalahgunaan anggaran kegiatan Bimtek itu dilakukan sebanyak dua kali, yakni Hotel Savana di Malang dan Hotel Singasana di Surabaya. Dalam pelaksanaanya, terjadi banyak manipulasi terkait dengan honorarium narsum. “Mereka memanipulasi honorarium nara sumber. Di mana, pelaksanaanya tidak sesuai dengan kontrak dan laporan pertanggungjawaban (LPJ) dengan nilai kerugiannya baru

diketahui Rp100 juta,” kata Sarwo Edi. Pihaknya belum bisa menyebutkan tersangka lain, lantaran masih menunggu keterangan dua tersangka yang belum memenuhi panggilan. “Kami hanya fokus pada dua terangka itu. Kedua tersangka belum memenuhi panggilan penyidik.

NK belum bisa memenuhi panggilan karena sedang cuti dan melaksanakan ibadah haji. Sedangkan SRT, juga belum datang untuk memenuhi panggilan,” papar Sarwo Edi.Q hil

BKPPP Situbondo Tingkatkan Hasil Produksi Budidaya Tanaman Perkebunan

Peserta Tajemtra Tewas Tertabrak Sepeda Motor Jember, Bhirawa Pelaksanaan Gerak Jalan Tradisional Tajemtra yang digelar, Sabtu (13/9) minta korban. Salah satu peserta Tajemtra tewas setelah ditabrak sepeda motor. Sukiman (51) warga Lingkungan Tegalrejo, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, ditabrak sepeda motor yang dikendarai Ryan warga Rambipuji Jember di Jalan Raya Dusun Bindung, Desa Pecoro, Kecamatan Rambipuji.

Atas kejadian ini, Polres Jember akhirnya menetapkan Ryan, sebagai tersangka kasus kecelakaan lalu-lintas, yang menyebabkan meninggalnya seorang lelaki peserta gerak jalan Taggul-Jember Tradisional (Tajemtra). Kini. Tersangka langsung dijebloskan ke sel tahanan Mapolres Jember untuk menjalani masa penahanan badan.

Kasubag Humas Polres Jember, AKP. Edy Sudarto mengatakan, setelah meminta keterangan dari tersangka pengendara sepeda motor Suzuki Shogun, bernomor polisi B 6593 UAC, polisi akhirnya menetapkan pemuda itu sebagai tersangka.

"Dari pengakuannya kepada penyidik, tersangka telah mengakui perbuatannya menabrak korban Sukiman, di Jalan Raya Dusun Bindung, Desa Pecoro, Kecamatan Rambipuji, hingga menyebabkan korban meninggal dunia," katanya.Q efi

Selasa Pon 16 SEPTEMBER 2014

khoirul huda/bhirawa

Anggota kepolisian Polsek Semanding Tuban saat mengevakuasi tersangka pencuri BBM yang nyaris jadi bulan-bulanan warga.

Pencuri BBM di Bawah Umur Nyaris Dihajar Massa Tuban, Bhirawa Kali ini nasib Yudistira (Bukan nama sebenr-nya.red) warga Desa Gesikan, Kecamatan Grabagan, Tuban yang baru ber umur 16 tahun lagi apes. Pasalnya, akibat perbuatan nekat yang mencuri bahan bakar minyak (BBM) jenis solar, milik warga di Desa Jadi Kecamatan Semanding Tuban di sejumlah lokasi tambang batu kumbung, akhirnya kemarin (15/9) jadi bulan-bulanan di kantor Desa setelah tertangkap tangan warga.

“Sudah banyak warga yang sering kehilangan Solarnya di lokasi tambang batu kumbung. Tapi selama ini selalu lolos saat akan ditangkap oleh warga," Kata Udin, salah satu warga Desa Jadi yang juga pernah BBM miliknya hilang.

Karena kesigapan aparat kepolisian, yang semula tidak berani membawa tersangka keluar dari kantor desa setempat, kerena se-

belumnya sempat dihajar dan kantor Desa dikepung oleh ratusan warga yang sudah kesal akibat ulah YD, akhirnya berhasil dievakuasi keluar balai desa.

“Untung polisi cepat kesini, kalau tidak mungkin orang sama motor-nya akan dibakar massa. Karena pada saat di evakuasi polisi, warga masih terus berusaha menghajar pelaku yang diketahui sudah sering mencuri Solar di lokasi tambang batu kapur milik warga,” kata M. Muthohar Warga Desa Jadi.

Saat ini, YD yang masih usianya masih di bawah umur (belum dewasa –red.) dibawa oleh petugas ke Polsek Semanding dengan menggunakan mobil polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. “Masih kita lakukan pemeriksaan, apalagi usianya masih anak-anak,” Kata Kasat Reskrim Polres Tuban AKP Suhariyono.Q hud

Situbondo, Bhirawa Guna untuk ikut serta meningkatkan hasil produksi budidaya tanaman perkebunan di Kota Santri, Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKPPP) Kabupaten Situbondo bersama PT Cheil Jedang Pasuran, menyelenggarakan kegiatan rembuk tani, kemarin.

Acara yang dipusatkan di kawasan Perusahaan Daerah (Perusda) Banongan, Jangkar Situbondo itu dimulai sekitar pukul 09.00 wib dengan melibatkan ratusan penyuluh pertanian PNS seKabupaten Situbondo; petani tebu, kopi, tembakau; pengurus KPTR, Gapoktan, dan tokoh masyarakat tani setempat.

Kepala BKPPP Kabupaten Situbondo, Ir. H. Budi Priono, M.si, melalui Kabid PP, H. Bajuri Hadiwijoyo SP, mengatakan, agar program peningkatan hasil produksi budidaya tanaman berhasil dengan baik harus dilakukan optimalisasi struktur tanah dan pemanfaatan sumber daya alam (SDA) yang tersebar di Kabupaten Situbondo. “Ke depan kami akan fokus bagi peningkatan komoditas perkebunan seperti tebu, kopi dan tembakau,” urai H Bajuri, usai acara kemarin.

Mantan Kabid Bina Usaha (Binus) pada Diskop dan UMKM Kabupaten Situbondo itu menambahkan, ada beberapa alasan pihaknya perlu menyelenggarakan rembuk tani dengan berbagai komponen tersebut. Di antaranya, sebut H Bajuri, penyuluhan pertanian merupakan bagian sistem pembangunan pertanian yang mendorong peran serta petani, pelaku agribisnis serta masyarakat umum. “Sehingga tercipta swasembada dan swasembada berkelanjutan; diversifikasi pangan, peningkatan nilai tambah dan eksport serta peningkatan kesejahteraan petani,” papar H Bajuri.

Selain itu, ujar H Bajuri, penyuluh pertanian juga sebagai motivator, dinamisator dan fasilitator bagi pendampingan pelaku usaha sehingga terbangun petani yang kreatif, inovatif, kredibel serta mampu bersaing diera globalisasi.

“Agar itu berhasil baik, kami bersama PT Cheil Jedang merumuskan kesepakatan pelaksanaan pembangunan pertanian, khususnya tanaman perkebunan dengan pemakaian pupuk organik Biogreen. Secepatnya nanti nanti kita aplikasikan di Situbondo,” ungkap H Bajuri.Q awi

sawawi/bhirawa

Kabid Pelaksana Penyuluhan BKPPP Kabupaten Situbondo, H Bajuri Hadiwojoyo SP, didampingi pembicara dari PT Cheil Jedang Pasuran, Ir. Kusno A dan Direktur Perusda Banongan, Ir. Yasin dalam acara Rembug Tani Budaya Tanaman Perkebunan.

Ada Temuan Transfer Masuk Rp 1 Miliar ke Rekening PT BWR Batu, Bhirawa Ada perkembangan menarik atas perkembangan penyidikan kasus korupsi PT Batu Wisata Resourch (BWR) dengan tersangka Direkturnya Dwi Martono. Beradasarkan hasil audit BPKP, di rekening PT BWR ada aliran dana Rp 1 miliar di luar dana Rp 2 miliar yang berasal dari Pemkot Batu.

"Aliran dana masuk ke rekening PT BWR ada 2 kali, yaitu dana pertama Rp 2 miliar dari Kasda Pemkot Batu.

Sedangkan aliran dana masuk lainnya sejumlah Rp 1 miliar, sehingga kita lakukan penelurusan sumber da-

nanya," ungkap Kajari Kota Batu, Meran, SH, kepada bhirawa, kemarin.

Sayangnya Meran enggan mengungkap kapan ada aliran masuk dana Rp 1 miliar tersebut. Namun Meran hanya menyampaikan bahwa pada saat diperiksa penyidik Kejari Batu, Dwi Martono alias Anton mengaku kalau dana yang Rp 1 miliar itu dana pribadinya.

Namun penyidik tak percaya begitu saja, karena dana pribadi bisa masuk ke rekening PT BWR. "Saat ini kita masih menunggu hasil audit. Seminggu lagi kita akan mengetahui dari mana dan kemana uang yang Rp 1

milyar tersebut. Termasuk apakah ada kemungkinan money laundry di PT BWR," tegas Meran.

Dijelaskan, bahwa modal PT BWR yang Rp 2 miliar, diakui Anton yang Rp 1 miliar dihutangkan ke BTC milik Abdul Latief dan sisanya Rp 1 miliar untuk operasional dan modal perusahaan, termasuk untuk sewa ruko saat membuka Pusat Oleh-oleh Khas Jawa Timur (POJA).

Sehingga penyidik selain menelusuri hubungan antara PT BWR dan BTC, serta bukti pembelanjaan atas modal tersebut, juga menyelidiki sumber dana

di luar modal dari Pemkot Batu dan kemana larinya uang tersebut.

"Kita akan kejar barang modal PT BWR, serta kekayaan tersangka," aku Meran.

Sebagaimana diketahui, Penyidik Kejari terus mengintensifkan penyidikan kasus korupsi di PT BWR. Sejumlah nama telah diperiksa sebelum Anton ditetapkan sebagai tersangka pada bulan Juli lalu. Saksi yang telah diperiksa, di antaranya yaitu 3 (tiga) komisaris PT BWR, Luki Budiarti (pengusaha sayur), Edy Antoro (pengusaha perhotelan) dan Zadiem Effisiensi (perwakilan Pemkot Batu).Q sup

Datangi Balkot, 289 Warga Buka Rekening Bedah Rumah Dalam pelaksanaan program bedah rumah yang akan dimulai 22 September mendatang, dana operasional yang disediakan dipegang langsung masing-masing pemilik rumah sasaran. Senin (15/9), sebanyak 289 pemilik rumah mendatangi pendopo Balai Kota (Balkot) Batu. Di sana mereka membuka rekening di Bank Jatim untuk mendapatkan pencairan dana bedah rumah yang totalnya mencapai Rp10 miliar.

nas/bhirawa

Antrian panjang harus dijalani oleh warga di Pendopo Balai Kota Batu untuk bisa membuka rekening Bank Jatim.

Di pendopo balai kota, ada dua petugas dari Bank Jatim yang melayani warga pemilik rumah sasaran. Masing-masing warga mendaftar untuk membuka rekening di bank tersebut. Dengan demikian pemilik rumah sasaran bisa mencarikan dana sendiri atas jatah anggaran yang dimiliki.

“Jadi dalam pelaksanaan bedah rumah nanti, yang bisa men-

cairkan dana bedah rumah di Bank Jatim adalah warga yang mendaftar ini. Jadi pencairan dana di lapangan tidak dilakukan oleh petugas dari Pemkot Batu maupun dari Kostrad,” ujar Kabag Kesra Pemkot Batu, Teguh Wijayanto. Diketahui bahwa dalam pelaksanaan program bedah rumah ini, Pemkot Batu bekerja sama dengan Kostrad.

Apakah kebijakan ini tidak menimbulkan kekhawatiran jika dana bedah rumah dimanfaatkan untuk keperluan yang lain oleh pemegang rekening? Teguh Wijayanto yakin dan optimis jika hal tersebut tidak akan terjadi. Ia menjelaskan bahwa para pemilik rumah sasaran ini telah dikondisikan oleh Kepala Desa masing-masing, agar pemanfaatan dana sesuai dengan RAB (Rancangan Anggaran Biaya-red) yang telah dibuat.

“Jadi dalam RAB tersebut telah dibuat daftar dari bahan-bahan bangunan yang harus dibeli oleh masing-masing rumah sasaran.

Termasuk didalamnya ada ULP (Uang Lauk Pauk-red) yang tentunya akan dikelola langsung oleh pemilik rumah,” tambah Teguh.

Diketahui dalam RAB yang

dibuat, masing-masing rumah sasaran mendapatkan jatah dana bedah rumah sebesar Rp Rp 34,6 juta. Akan ada 8 tahap dalam pelaksanaan program bedah rumah di Kota Batu tahun ini. Adapun masing-masing tahap akan menyelesaikan bedah rumah sebanyak 37 unit rumah sasaran.

Ditargetkan, program ini bisa diselesaikan pada bulan Desember tahun ini.

Namun demikian, warga pemilik rumah sasaran tidak hanya bisa mencairkan dana bedah rumah di Bank Jatim. Kepada mereka juga diberikan kewajiban untuk Surat Pertanggung Jawaban (SPJ).

“Nantinya, warga pemilik rumah sasaran ini akan dibantu oleh pihak Kostrad dalam membuat SPJ ini,” pungkas Teguh.Q nas

JAWA TIMUR

Selasa Pon 16 SEPTEMBER 2014

7

Warga Keluhkan Pendistribusian BBM ke Dewan

KILAS JATIM

PNS Guru Dominasi Berangkat Haji Bojonegoro, Bhirawa Sebanyak 109 pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Bojonegoro akan berangkat menunaikan rukun Islam kelima ibadah haji pada tahun ini. Hal itu berdasarkan pengajuan cuti yang sudah diterima dan dikonfirmasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bojonegoro.

Kabid pengembangan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bojonegoro, Lusia Yuni Krisnawati, kepada Bhirawa Senin (15/9) mengatakan, tahun ini ada 109 PNS yang berangkat untuk naik haji itu berasal dari sejumlah instansi pemerintahan Kabupaten Bojonegoro. Namun sebegian besar PNS yang berangkat itu lebih didominasi guru.

“Untuk PNS tingkat eselon II ada yang berangkat haji pada tahun ini.Namun PNS yang berangkat itu lebih didominasi guru, karena kemungkinan tingkat kesejahteraan guru setelah menerima tunjangan sertifikasi,” ungkap Lusia Yuni Kristinawati.

Dari jumlah 109 PNS yang akan berangkat haji berasal dari berbagai instasi pemerintahan diantaranya dijajaran Dinas Pendidikan sebanyak 93 orang, Dinas Pertanian 1 orang, Dinas Perijinan 1 orang, Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) 1 orang.

Sedangkan Dishutbun 1 orang, Sekda 1 orang, Dispenda 1 orang, Dinas Koperasi dan UKM 1 orang, RSUD 1 orang, PPKB 1orang dan Dinas Kesehatan sebanyak 2 orang. Dengan banyaknya PNS yang cuti, kata Lusia Yuni, secara otomatis akan ada sejumlah jabatan yang kosong.

Mengenai kekosongan posisi di Satuan Kerja (Satker), BKD telah mendelegasikan PNS pengganti. “Ya memang akan ada beberapa jabatan yang kosong, dan sudah disiapkan PNS pengganti,” ujarnya.Q bas

Sumenep, Bhirawa Sejumlah warga Kepulauan Kangean, Sumenep mendatangi kantor DPRD Sumenep. Mereka mengeluhkan persoalan Bahan Bakar Minyak (BBM) dikepulauan yang sering kali terjadi kelangkaan dan berdampak pada harga tinggi. Saat di kantor dewan, mereka ditemui unsur pimpinan dewan sementara, Hanafi, Kabag Perekonomian Pemkab Sumenep, Moh Hanafi dan Asisten II Pemkab setempat, M. Syahrial di salah satu ruang pertemuan di kantor DPRD setempat.

Salah seorang warga Kangean, Masduki Rahmad mengatakan, tujuan kedatangannya ke kantor wakil rakyat ini untuk meminta ketegasan dari pemerintah, dimana selama ini warga kepulauan terkesan dianak tirikan terutama dalam persoalan BBM yang sering kali terjadi kelangkaan. Padahal, kepulauan itu juga bagian dari kabupaten Sumenep.

"Tujuan kami kesini (kantor dewan, red) mau minta ketegasan dari pemerintah, dimana posisi pemerintah selama ini jika melihat kondisi BBM dikepu-

lauan tidak berjalan lancar, padahal kami sangat bergantung pada keberadaan BBM itu," kata Masduki Rahmad, usai pertemuan, Senin (15/09).

Menurut Masduki, yang menjadi persoalan selama ini yakni pengelolaan distribusinya dari pihak Agen Premium, Minyak dan Solar (APMS) yang tidak sesuai mekanisme sehingga berdampak pada terjadinya kelangaan dan harganya pun melambung. Padahal, jika sistem distribusi itu berjalan sesuai mekanismenya, dipastikan tidak akan terjadi kelangkaan BBM.

"Titik permasalahannya bukan pada kelangkaannya tapi sistem pendistribusiannya yang tidak sesuai mekanisme. Selama ini APMS tidak menjual langsung kepada konsumen melainkan pada kronikroninya seperti saudaranya dan pengusaha yang memberi uang terlebih dahulu dan mereka menjual lagi," urainya.

Lebih lanjut dia memaparkan, persoalan BBM ini bagi warga kepulauan tidak hanya satu kali ini, melainkan sudah sekitar 6 tahun terahir ini, tapi hingga tahun keenam ini masih belum ada solusi kongkrit dari pemerintah yang bisa menyelesaikan persoalan ini. "Ini sudah berjalan lama sekitar 6 tahun terahir ini. Kami mohon, baik pemerintah maupun anggota dewan untuk memikirkan solusinya seperti apa. Jangan uji kesabaran kami dengan persoalan ini," pintanya.

Dia menuturkan, harga BBM jenis premium dan solar di Kepulauan Kangean mencapai Rp15 ribu hingga Rp19 ribu per liter, padahal sesuai

tuk oleh APMS sendiri makanya hasilnya seperti ini," terang Syahrial.

Untuk itu, lanjutnya, pihaknya meminta kepada masyarakat agar memberikan data dimana yang tepat untuk menjadi sub agen itu sehingga distribusi BBM berjalan sesuai mekanisme dan harganya pun sesuai harga eceran tertinggi (HET). "Kami minta kepada masyarakat agar mendata dan memberi data itu kekami, dimana yang memang wajar menjadi sub agen BBM. Kami akan menindak lanjutinya," janjinya.

Pihaknya juga tidak bisa memberi sanksi berat bagi APMS karena APMS di Kangean masih baru satu. Jika satu APMS itu diberi sanksi tegas seperti pendistribusian distop, dipastikan akan berdampak pada masyarakat jug.

"Seandainya APMS di Kangen itu ada dua, pasti akan bersaing, jika ada yang mendistribusikan BBM tidak sesuai mekanisme bisa langsung ditindak tegas," pungkasnya.Q sul

Warga Miskin Antusias Ikuti Implant Gratis Sampang, Bhirawa Sedikitnya 50 ibu-ibu rumah tangga tidak mampu di Desa Batuporo Barat Kecamatan Kedundung Sampang senin 15/9, mengikuti pelayanan KB Implant secara gratis yang dilaksanakan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) UPT Kecamatan Kedundung Sampang.

Menurut Kepala BKKBN UPT Kecamatan Kedundung ir. Slamet Riyadi saat dikonfirmasi melalui petugas lapangan Sukarsanto Senin (15/9), program KB implant ini dilaksanaan secara gratis bagi keluarga tidak mampu di Desa Batuporo Barat Kecamatan Kedundung Sampang. Kegiatan ini guna menekan angka pertumbuhan kelahiran di Kabupaten Sampang dengan program pemerintah 2 anak cukup.

"Bahkan pelaksanaan KB

Baru Dibangun, Kantor Kelurahan Dibongkar Lagi Sampang, Bhirawa Bangunan kantor Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Sampang Kota kurang lebih baru berusia 6 tahun, namun saat ini kembali direhab total di tahun anggaran 2014. Sementara aset bangunan lama, dihapus melalui lelang terbatas oleh pemkab setempat senilai Rp 2,5 juta.

Hal itu dikemukakan Bambang, kabid aset Dispendaloka Sampang, Senin (15/ 9). Menurutnya, penghapusan aset bangunan Kelurahan Banyuanyar senilai Rp 2, 5 juta itu sudah ada hitungan teknisnya serta melalui mekanisme lelang terbatas perseorangan.

Hanya saja, Bambang enggan berkomentar lebih jauh terkait teknis pelaksanaan proyek rehab total tersebut.

Menurutnya, itu sudah menjadi kewenangan dinas teknis PU Ciptakatarung Sampang. “Kami bagian aset tidak bisa berkomentar terkait teknis tersebut,” urainya.

Ironisnya, Wahyu, Kepala PU Cikatarung Sampang saat hendak dikonfirmasi, juga enggan berkomentar. Dengan alasan bahwa semua kegiatan tersebut sudah bisa diakses di internet. Kondisi ini kemudian memicu sorotan LSM Forum Kajian Publik (FKP).

Heru Susanto selaku Direktur FKP, berpendapat bahwa rehab total Kelurahan Banyuanyar Sampang ini sangat janggal dan berpotensi penyelewengan, sehingga butuh diawasi bersama. “Kalau bahan bangunan lama hanya di lelang 2,5 juta, tentu ini sangat murah dan berpotensi sarat dengan KKN, apalagi bangunan lama itu terbilang masih baru tidak sampai 10 tahun usianya, apa hal ini tidak menghambur-hamburkan anggaran saja, sementara masih banyak program kemiskinan yang harus mendapatkan porsi anggaran yang cukup. Selain itu, kantor Kelurahan Banyuanyar sementara yang saat ini ditempati dipindahkan di lokasi polosok yang jauh dari akses Kota, sehingga akan mempersulit warga yang butuh pelayanan Kelurahan,” sindirnya.Q lis

aturan, harga BBM dari berbagai jenis dipatok sama dengan didaratan. "Harga BBM di tingkat konsumen mencapai Rp15-19 ribu per kg. Ini sudah berjalan selama bertahuntahun, padahal kehidupan warga kepulauan kan sangat bergantung pada BBM karena mayoritas warga sebagai nelayan," imbuhnya.

Sementara itu, Asisten II Pemkab Sumenep, M Syahrial mengatakan, dalam persoalan ini sudah ada pembicaraan ditingkat pemkab dan pihak kecamatan. Agar BBM tersebut langsung dari APMS ke konsumen, sudah disepakati pihak forpimka diminta untuk membentuk sub agen BBM untuk wilayah yang jauh dari lokasi APMS, agar pemkab bisa mengontrol distribusi BBM itu, tapi hingga sekarang kesepakatan itu tidak berjalan.

"Sebenarnya sudah menjadi kesekapakatan, bahwa akan dibentuk sub agen oleh forpimka, tapi ternyata kesepakatan itu tidak berjalan mulus. Sub agen yang ada itu justru diben-

cyn/bhirawa

Bupati LIRa Kabupaten Malang Ahmad Zuhdi Ahmadi (kanan) bersama korban dugaan pemerkosaan EDP (tengah bercadar) saat akan menuju ruang UPPA Polres Malang

Pejabat Pemkab Diadukan ke Polisi Kab Malang, Bhirawa Kasus dugaan pemerkosaan yang dilakukan oknum Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kabupaten Malang brinisial BS kepada warga Asal Kecamatan Ngantang, yang kini tinggal di Desa Tirtoyudo, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang yang berinisial EDP (15), akhirnya diadukan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Reskrim Polres Malang oleh korban.

Sedangkan pengaduan korban ke Polres Malang didampingi Bupati Lumbung Informasi Rakyat (LIRa) Kabupaten Malang dan Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pos Malang. “Kami melakukan pendampingan hukum kepada EDP, agar kasus tersebut bisa ditindaklanjuti dan diproses secara hukum.

Meski, Polres Malang sifatnya hanya membantu melakukan penyidikan, yang selanjutnya kasus dugaan pemerkosaan itu bisa diteruskan ke Polres Jakarta Timur (Jaktim).

Karena Tempat Kejadian Pekara (TKP)-nya dalam kasus tersebut berada di Jakarta,” terang Ketua LBH Pos Malang Wiwit Tuhu SH, Senin (15/9), seusai mendampingi korban mengadukan ke UPPA Reskrim Polres Malang.

Selain kasus itu segera mendapatkan perhatian secara hukum, tegas dia, agar kasus yang dialami korban, bisa dilakukan di mana korban tinggal. Sehingga, saksi dari Kabupaten Malang, nantinya bisa diperlukan untuk mengungkap kejahatan asusila anak di bawah umur.

Sejauh ini, kata Wiwid, sesuai dengan

keterangan korban, bahwa oknum pejabat Pemkab Malang, yang kini menjabat sebagai Kepala BP2T, telah memperkosanya. Sehingga benar atau tidak, kita menunggu saja hasil kerja penyidik Polres Malang. “Sementara ini, guna menghindari intimidasi terhadap korban, maka EDP sekarang ini kita titipkan pada pengasuh pondok pesantren (ponpes) di wilayah Malang Selatan,” ujar Wiwit.

Sementara itu, Kepala Satuan Reserse dan Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Malang AKP Wahyu Hidayat membenarkan informasi yang menyatakan, warga Desa Tirtoyudo, Kecamatan Tirtoyudo berinisial EDP, didampingi LIRa Kabupaten Malang dan LBH Pos Malang mengadukan ke Polres Malang. Dalam pengaduan itu, EDP menerangkan jika pejabat Pemkab Malang yang berinisial BS telah melakukan pemerkosaan.

Karena sifatnya pengaduan, kata dia, maka pihaknya belum bisa melakukan tindakan hukum. Selain itu, menurut keterangan EDP kasus pemerkosaan itu di luar wilayah Kabupaten Malang, yakni di wilayah Jakarta Timur. “Meskipun mereka melaporkan secara resmi, tapi harus melihat dulu TKP-nya. Dan jika TKP-nya di luar wilayah Kabupaten Malang, maka pihaknya tetap membantu dalam menangani kasus tersebut. Namun, pihaknya juga tetap berkoordinasi dengan Polres sesuai dengan TKP-nya. Secara otomatis kasus itu akan kita limpahkan ke wilayah Polres tersebut,” tandasnya.Q cyn

Implant gratis ini tidak hanya sekedar tidak dipungut biaya saja, tetapi warga kurang mampu yang mengikuti implant gratis tersebut, juga diberikan uang saku sekedarnya untuk menambah antusias warga. Pelaksanaan kegiatan implant gratis ini melibatkan bidan Puskemas Kecamatan Kedundung Sampang,” kata Slamet Riyadi.

Sementara Khusnul Hotimah 23 salah satu pasien warga kurang mampu yang mengikuti KB Implant gratis, ia mengaku sangat senang dengan program gratis ini, sebab itu ikut KB Implant saya tidak memiliki biaya karena keterbatasan biaya, kalau bisa saya berharapa program ini terusdilakukan agar warga yang kurang mampu yang belum tersentuh kegiatan ini, juga merasakan kegiatan gratis ini harapnya.Q lis

Pimpinan DPRD Kota Batu Belum Disahkan Batu, Bhirawa Hingga Senin kemarin (15/9), DPRD Kota Batu belum menetapkan Pimpinan DPRD untuk diusulkan ke Gubernur Jawa Timur. Pasalnya, hingga saat ini surat rekomendasi dari 3 (tiga) parpol yang berhak menjadi pimpinan dewan belum lengkap.

Berdasarkan informasi yang diterima Bhirawa, PKB dan Gerindra sudah memasukkan surat rekomendasi (SK) DPP-nya masing-masing yang ditunjuk sebagai calon wakil ketua, sedangkan PDIP hingga kini belum masuk.

Ketua DPC PKB Nurrochman mengatakan DPP PKB telah menunjuk dirinya sebagai calon Wakil Ketua DPRD Kota Batu. PKB dalam Pileg lalu menjadi pemenang kedua setelah PDIP dengan torehan 4 kursi. "Saya ditunjuk oleh DPP PKB sebagai Wakil Ketua, sementara Ketua Fraksi dipegang oleh H Subianto," terang Nurrochman.

Sementara itu, DPP Partai Gerindra menunjuk Hari Danah Wahyono sebagai calon Wakil Ketua. Hari yang menjabat Sekretaris Partai Gerindra Kota Batu tersebut akhirnya mengalahkan Hely Suyanto yang dulunya lebih dinominasilkan. "Iya mas, saya ditunjuk oleh DPP Partai Gerindra sebagai calon Wakil Ketua," ungkapnya.

Ditambahkan untuk posisi Ketua Fraksi, DPP menunjuk Hely Suyanto, mantan politisi Hanura yang nyebrang ke Partai Gerindra. Saat ditanya apakah benar SK DPP Partai Gerindra tentang calon Wakil Ketua dirubah dari Hely ke dirinya, Danah enggan menjelaskan terkait kabar tersebut.

Sementara itu kabar yang diterima Bhirawa, PDIP belum menyerahkan nama calon Ketua DPRD. Sebagai pemenang pileg di Kota Batu dengan perolehan 5 kursi, PDIP memang berhak memimpin gedung dewan. Sayangnya hingga saat ini pihak PDIP belum menyerahkan SK DPP PDIP yang menunjuk calon Ketua DPRD.Q sup

Rayakan HUT, PMI Bertekad Tingkatkan Pelayanan ke Masyarakat Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Jawa Timur, Imam Utomo meminta PMI Bondowoso harus lebih tanggap dalam setiap situasi manakala dibutuhkan. Kesiapsiagaan relawan PMI ini sangat dibutuhkan mengingat Bondowoso merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang rawan bencana. Hal ini disampaikan Imam Utomo saat memimpin acara peringatan HUT PMI ke 69 di alun – alun Bondowoso.

“Relawan PMI di Bondowoso harus lebih tanggap, karena Bondowoso ada gunung ijen, ada gunung raung, dan rawan bencana lainnya. Saya juga berharap, relawan di tingkat sekolah sudah harus digalakkan, karena selama ini latihannya masih sering bentrok dengan kegiatan lain,” kata Imam Sutomo, Senin (15/09).

Imam juga menyampaikan pesan dari Ketua Umum PMI, Jusuf Kalla yang menginginkan relawan PMI diseluruh Indonesia meningkatkan kualitas dalam melayani masyarakat. Utamanya seperti saat ini dimana ada banyak bencana yang terjadi dan membu-

tuhkan relawan untuk membantu masyarakat.

Menurutnya, saat ini usia PMI sudah matang, sehingga harus dibarengi dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat yang makin berkembang. “Jika dulu PMI hanya identik dengan donor darah, saat ini telah dikenal sebagai organisasi yang terlibat dalam penanganan dan pengurangan resiko bencana,” jelasnya.

Acara peringatan HUT PMI ke 69 yang dilaksanakan di Bondowoso ini, dihadiri pula oleh perwakilan pengurus PMI dari seluruh Jawa Timur. Dalam acara ini, PMI Jawa Timur juga memberi-

kan bantuan berupa 250 paket sembako untuk masyarakat kurang mampu di Bondowoso.

Menurutnya, kerja kemanusiaan sudah menjadi tugas PMI. Dia juga meminta agar PMI hingga ke tingkat daerah untuk bisa memberikan pelayanan optimal yang professional dan berkualitas.

“Semakin dekat PMI dengan masyarakat, maka tujuan menciptakan masyarakat yang lebih baik lagi juga semakin dekat pula,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua PMI Cabang Bondowoso, Miftahul Huda, SH ketika dikonfirmasi Bhirawa mengaku bahwa PMI Bondowoso juga membagikan sekitar 250 bingkisan sembako untuk masyarakat di kawasan Wringin dan Tegalampel.

Penyerahan secara simbolis tersebut dilakukan oleh Bupati Bondowoso Amin Said Husni bersama dengan Imam Utomo. “Bupati Amin Said Husni juga mela-

kukan penyematan slayer dan pin kepemimpinan bagi anggota Palang Merah Remaja (PMR) yang lulus dalam pelatihan kepemimpinan beberapa waktu lalu,” kata Miftah.

Selain itu, sejumlah anggota PMR juga diberikan pengharaan atas prestasi mereka baik di sekolah maupun penguasaan terhadap materi kepalang merahan.

“Dalam kesempatan itu, Bupati berharap, PMI Bondowoso menjadi salah satu ujung tombak dalam meningkatkan solidaritas dan kepekaan sosial di masyarakat,” jelas Miftah.

Miftahul Huda mengaku bangga atas suksesnya perayaan HUT PMI ke 69 yang diselenggarakan Bondowoso. Menurutnya, ini sebuah kehormatan tersendiri karena sebelumnya Bondowoso tidak pernah ditempati kegiatankegiatan PMI yang berskala Jawa Timur.

Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Jawa Timur, Imam Utomo saat memberikan bantuan sembako secara simbolis.

“Penentuan tempat ini salah satu parameternya adalah prestasi PMI Bondowoso dalam Jumbara beberapa waktu lalu,” tam-

bahnya. Atas prestasi itu, PMI Bondowoso menurutnya juga mendapatkan bantuan bus untuk donor darah.Q riq

EKONOMI - BISNIS

8

Harga Sapi Potong Tembus Rp 30 Juta

Kurs JUAL

BELI

USD

11,806.00

11,688.00

SGD

9,478.92

9,376.65

EUR

15,844.83

15,684.13

JPY

11,497.86

11,380.72

GBP

19,865.96

19,662.72

Sumber: Bank Indonesia (9 SEPTEMBER 2014)

Selasa Pon, 16 SEPTEMBER 2014

Tulungagung, Bhirawa Harga sapi potong yang diperdagangkan di sejumlah pasar hewan di Kabupaten Tulungagung, Jatim, terus naik hingga tembus Rp30 juta per ekor. “Tergantung bobotnya, tapi secara umum memang mengalami kenaikan cukup drastis,” kata Muhdi, pedagang sapi potong di Pasar Wage, salah satu sentra perdagangan sapi dan kambing di Kota Tulungagung, Senin, (15/9).

Ia mengatakan naiknya harga sapi disebabkan permintaan yang terus meningkat.

Tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan hewan kurban di wilayah Tulungagung dan sekitarnya, tetapi juga untuk dikirim ke sejumlah kota besar di Indonesia, seperti

wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi).

“Paling murah, sapi dengan bobot sekitar 2-3 kuintal sekarang harganya berkisar Rp15 juta, ini meningkat 50 persen lebih karena pada hari-hari biasa harganya di bawah Rp10 juta,” timpal Ropingi, pedagang sapi potong lainnya di lokasi yang sama.

Kenaikan harga sapi terjadi merata, terutama untuk jenis brahman, limousin, dan simmental yang bisa memiliki bobot hingga 1 ton lebih. “Tapi tidak semua diukur berdasar bobotnya. Pedagang lebih menaksir volume daging pada sapi apakah lebih banyak atau sedikit,” kata Muhdi sambil menunjuk pada dua ekor sapi miliknya dengan bobot 3,8 kuintal dan 4,4 kuintal.

Kendati sapi kedua memiliki bobot lebih berat, kata dia, namun harganya masih lebih tinggi sapi pertama karena menurutnya volume daging setelah disembelih diyakini lebih banyak. “Sapinya lebih berisi meskipun sedikit lebih kecil,” ujarnya.

Kabid Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Tulungagung, Mulyanto mengatakan, lembaganya tidak memiliki kewenangan mengontrol harga sapi maupun kambing menjelang Hari Raya Kurban atau Idul Adha, Oktober mendatang.

Ia mengatakan, fluktuasi harga ternak

sangat dipengaruhi oleh mekanisme pasar, yakni menyangkut ketersediaan barang dan jumlah permintaan. “Kami hanya sebatas melakukan pengawasan lapangan, apakah hewan yang dijual sehat atau tidak, dan kelengkapan administrasi jika ternak berasal dari luar daerah,” ujarnya.

Sebagaimana data yang dikeluarkan Dinas Peternakan Tulungagung, jumlah persediaan hewan kurban untuk jenis sapi diperkirakan mencapai sekitar 9.407 ekor dari total populasi sapi potong sebanyak 94.071 ekor. Q wed,ant

Harga sapi potong yang diperdagangkan di sejumlah pasar hewan di Kabupaten Tulungagung, Jatim, terus naik hingga tembus Rp30 juta per ekor.

RAGAM EKBIS

Kadin Plan Indonesia dan Kadin Jatim Latih Pemuda Profesional Surabaya,Bhirawa Kamar Dagang dan Industri ( Kadin) Jatim dan Kadin Plan Indonesia terus berupaya membantu pemerintah disektor ketanaga kerjaan di Indonesia. Tujuan dua instansi tersebut berupaya untuk mengurangi angka penganguran di Indonesia termasuk wilayah daerah Jatim setiap tahunnya meningkat.

Direktur Program Kadin Plan Indonesia Edy Juwono mengatakan, besarnya angka pengangguran terbuka mempunyai implikasi sosial yang luas karena mereka yang tidak bekerja tidak mempunyai pendapatan.

“Semakin tinggi angka pengangguran terbuka maka semakin besar potensi kerawanan sosial yang ditimbulkannya contohnya kriminalitas. Sebaliknya semakin rendah angka pengangguran terbuka maka semakin stabil kondisi sosial dalam masyarakat,” ungkap Edi disela pelatihan “ Pemberdayaan Ekonomi Kaum Muda (Pelatihan Ketrampilan dan Penempatan Kerja) dan Sahabat UKM Jakarta (Penegmbangan Usaha Kecil) yang digelar digedung Graha kadin Jatim beberapa waktu lalu.

Menurut Edy, pelatihan bagi kaum muda Kadin Paln Indonesia akan membidik Surabaya Raya diantaranya, Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto dan Nganjuk dengan terget mencapai 2.500 orang selama 3 tahun berlatihan. Adapun pelatihan bergarak disektor, ritel, German, UKMKM dan Cody Golf.

“Hingga saat ini sudah 1.542 orang yang sudah bekerja di 14 perusahaan yang bekerjasama dengan Kadin Jatim. Dalam pelatihan ini kami menerapkan bagi mana menjadi seorang pekerja yang profesional di perusahaan masing-masing,” paparnya.

Humas Kadin Jatim Rachmatullah, pelatihan tenaga kerja bagi kaum muda sebelumnya sudah dilakukan tahun sebelumnya. Tahun lalu, perserta mencapai 800 kaum muda di Jatim dan bekerjasama dengan 6 perusahaan. “Setiap tahun peserta latihan ini alami peningkatan cukup tinggi. Artinya, pelatihan yang diselnggrakan Kadin Plan Indonesia dan Kadin Jatim disambut antusias oleh kaum muda di usia 18 hingga 24 tahun,” terang Boy sapaannya. Menurutnya, pelatihan ini cukup efektif dan sangat membantu perintah dalam menurungan angka pengganguran di suatu daerah. Q ma

KEHILANGAN TULUNGAGUNG KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2012, Hitam, AG3206OL, a/n. Giman, Ds. Picisan, Sendang-T.Agung No. 1369/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Yamaha, th. 2010, Putih, AG6946RG, a/n. Reni Dwi Puspitasari, Ds. Bangoan, Kedungwaru-T.Agung No. 1370/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2011, AG2537RB, a/n.

Ridwan, Ds. Pucungkidul, Boyolangu-T.Agung No. 1371/IMB/BI-II/2014

SITUBONDO HILANG BPKB No. E9812934J a/n Okick Prans Dinata, PG Demas rw 02/02, Ds/Kec. Besuki, Situbondo.

No. 1372/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 2568 FA, a/n Amirullah, Ds Pasir Putih rw 01/01, Kec. Bungatan, Situbondo.

No. 1373/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 2300 EP, a/n Bupati Situbondo, Kel. Patokan, rw 00/00, Kec. Kota Situbondo.

No. 1374/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 2546 FC, A/N Cecilia Irawan, Ds. Sumberkolak, rw 04/02, Kec. Panarukan, Situbondo.

No. 1375/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 5408 EW, Sutiyono, Ds Tanjung Kamal rw 12/01, Kec. Mangaran, Situbondo.

No. 1376/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 6412 FE, a/n Desta Supilowati, Ds. Alasmalang, rw 01/01, Kec. Panarukan, Situbondo.

No. 1377/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 2133 EW, a/n Herawati, Kel. Mimbaan rw 23/02, Kec. Panji, Situbondo.

No. 1378/IMB/BI-II/2014

trie diana/bhirawa

Diprediksi Capai 120 Ribu Ton Panen Tembakau Diperkirakan November Pemprov, Bhirawa Jika melihat siklus tanam tembakau, setiap tahunnya panen tembakau biasanya selesai pada September hingga Oktober.

Lain halnya kondisi cuaca kemarau saat ini yang dinilai cukup bagus, maka minat petani tanam tembakau meningkat dan panen diperkirakan terus berlangsung hingga November mendatang.

“Panen tembakau di Jatim mestinya sudah selesai tapi tahun ini bisa berlangsung sampai November. Ini karena hingga bulan Juni lalu masih ada petani yang tanam tembakau dan baru panen November,” kata Kepala Dinas Perkebunan Jatim, Moch Samsul Arifien di Surabaya, Senin (15/9).

Diperkirakannya, hasil

produksi tembakau Jatim tahun ini mencapai 120 ribu ton. Dari total itu, 113 ribu ton di antaranya jenis tembakau voor oost dan 7 ribu ton sisanya jenis na oost yang biasa di ekspor untuk digunakan produksi rokok cerutu. Namun secara nasional, target produksi akhir tahun diperkirakan mencapai 300330 ribu ton berkaca pada

pencapaian produksi hingga Agustus sebesar 168 ribu ton.

Untuk harga, kata Samsul, terdapat peningkatan dibanding tahun lalu. Kendati peningkatan tak terlalu tinggi, tembakau Virginia kini Rp 17 ribu per kg atau naik dari harga 2013 Rp 15 ribu.

Untuk tembakau Madura kini mencapai Rp 35-40 rb per kg dari harga tahun lalu Rp 32 ribu dan tembakau Kasturi Rp 37 ribu per kg atau naik dari tahun lalu Rp 35 ribu.

Dari hasil produksi itu, lanjut dia, tingkat kebutuhan pabrik rokok juga meningkat dari tahun lalu. Jika 2013 pabrik rokok hanya membeli 80 ribu ton tembakau petani,

kini kebutuhan meningkat menjadi 100 ribu ton.

Dalam setahun, kebutuhan tembakau untuk pabrik rokok secara nasional sebanyak 280 ribu ton. Indonesia hanya mampu memproduksi 200 ribu ton dan sisanya 80 ribu ton impor masih dipenuhi dari tembakau impor seperti dari Cina.

Terkait rencana pengendalian tembakau melalui Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) yang digagas World Health Organization (WHO) atau Organisasi Kesehatan Dunia kini tak terlalu dihiraukan petani. Bahkan kini petani tetap bertekad tanam tembakau.

“FCTC telah membuat pet-

Operator Selular Permudah Komunikasi Jamaah Haji Surabaya, Bhirawa Selama menjalankan ibadah haji, para jamaah tetap bisa menjalin komunikasi dengan kerabat di tanah air, sebab beberapa operator selular meluncurkan program komunikasi dengan harga terjangkau.

Seperti PT. Axiata, Tbk (XL) meluncurkan program roaming haji, yaitu layanan telepon, SMS, Internet, dan BlackBerry full service dengan kemudahan bisa langsung digunakan tanpa harus registrasi terlebih dahulu dan mengganti kartu.

“Kelancaran dan kemudahan komunikasi selama menjalankan ibadah haji selalu menjadi kekhawatiran tiaptiap pelanggan. Tapi dengan kerja sama yang baik dan maksimal dengan operator di Arab Saudi, Mobily, kebutuhan pelanggan terhadap layanan telepon, SMS, dan data dapat terpenuhi,” ungkap GM Finance Management Service XL East Region-Moch. Imam Mualim, saat di temui di Asrama Haji Surabaya Senin (15/9).

Ia menambahkan, untuk melakukan panggilan telepon ke semua nomor Indonesia dan lokal Arab Saudi atau menerima telepon pelanggan hanya dikenakan Rp 3.500/menit. Sementara itu untuk layanan SMS, pelanggan hanya dikenakan tarif Rp 3.500/SMS ke nomor atau operator mana pun,

serta gratis menerima SMS dari mana pun.

Bagi pelanggan prabayar untuk menjamin kenyamanan berkomunikasi disarankan memiliki pulsa minimal sebesar Rp 200 ribu, dan jika pelanggan ingin melakukan panggilan ke negara lain selain ke nomor Indonesia dan nomor Arab Saudi, maka pelanggan akan dikenakan tarif Rp 35.000 per menit.

Sedangkan Telkomsel LOOP yang telah sukses menggelar One Million Dreams Concert di 10 kota secara serentak dengan metode live streaming, dan kompetisi mini soccer LOOP Soc-

cer FunFest di semester pertama 2014 lalu. “Para LOOPers yang berusia diantara 1219tahun merupakan generasi dengan konsumsi yang sangat tinggi terhadap media sosial dan aplikasi digital. Mereka memiliki potensi yang amat besar untuk berpartisipasi secara aktif dalam perkembangan industri digital di tanah air, salah satunya dengan menyalurkan kreativitas mereka untuk menciptakan berbagai konten,” pungkas Vice President Corporate Communications Telkomsel-Adita Irawati.

Q riq

achmad tauriq/bhirawa

Posko Haji XL di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya siap melayani para calon jamaah haji di embarkasi tesebut dalam memenuhi kebutuhan komunikasinya selama berada di tanah suci.

ani tembakau bingung. Apalagi memasuki masa tanam petani belum mendapat kepastian keputusan pemerintah jadi meratifikasi soal FCTC atau tidak. Namun petani tetap bertekad tanam mulai Mei ini,” kata Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), Abdus Setiawan.

Ia menegaskan, petani tembakau akan tetap melakukan tanam selama industri rokok masih ada. Tahun ini, APTI menargetkan produksi tembakau bisa kembali naik mencapai 200.000 ton. Target itu diyakininya berdasarkan kondisi iklim tanah air yang diperkirakan mulai membaik.

Q rac

Angkutan Kontainer Melalui KAI Meningkat Surabaya , Bhirawa Kinerja PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi (DAOP) 8 yang memberikan pelayanan angkutan, membuat permintaan pengiriman kontainer melalu jalur rel kereta api semakin meningkat. Data dari PT KAI Daop 8, mencatat sampai dengan Bulan Agustus 2014 telah mengangkut 86.400 unit kontainer dan 89.600 ton kargo umum.

“Realisasi angkutan tersebut sudah mengalami peningkatan di bandingkan pada tahun sebelumnya. Tapi kami masih belum merasa cukup puas. Target kami adalah dua kali lipat, saat ini kami sedang melakukan pendekatan 500 perusahaan supaya ada peningkatan lagi,” terang Manajer Angkutan PT KAI Daop 8, Sujarwo, Senin (15/9) kemarin.

Lebih lanjut ia menjelaskan, hingga Agustus, pihaknya kuwalahan untuk melayani pengiriman kontainer, sehingga harus dilakukan penambahan jadwal relasi kereta dari Waru ke Jakarta. Jika biasanya kereta beroperasi dua hari sekali, saat ini menjadi sehari sekali. ”Dengan jumlah kiriman sebanyak itu, jumlah pengiriman sudah berubah. Biasanya kereta yan membawa kontainer berangkat dua hari sekali, kini sudah menjadi satu hari sekali, dari Waru Siodarjo menuju Jakarta ,” terangnya sambil menunjukkan data jumlah kontainer yang diangkut.

Daop 8 saat ini sedang mengkaji untuk membuka rangkaian kereta barang dengan rute Surabaya-Solo, Surabaya-Semarang, Surabaya-Jogjakarta dan Surabaya-Banyuwango. ”Approachment ( pendekatan), dengan sejmlah perusahaan telah kami lakukan . Dan kami mengharapkan ada hasil positif akan bertambahnya relasi pada kota-kota tersebut, sehingga reealisasi tersebut dapat dilakukan pada akhir tahun ini,” imbuhnya. Dengan dibukanya tambahan rute, tersebut para pengusaha mulai meminati angkutan kontainer dengan menggunakan jasa kereta api. Karena memiliki biaya yang jauh lebih murah. Sebagai contoh, pengiriman kontainer menggunakan kereta ke Jakarta memiliki waktu tempuh 15 jam, dan ini lebih singkat dengan menggunakan truk. ”Biaya untuk angkut kontainer memiliki harga yang kompetitif. Tarif peti kemas ukuran 20 feet, Rp.2 juta, belum termasuk biaya Terminal Handling Charge (THC) sebesar RP. 1.5 juta,” ujar Sujarwo. Q wil

Berkah Kemarau Panjang

Memburu Rejeki dengan Mencetak si Merah Kemarau panjang bagi para petani mungkin menjadi kendala untuk bercocok tanam karena kekurangan air, namun bagi pengrajin batu bata merah musim ini menjadi berkah memburu rejeki dengan mencetak si merah agar menghasilkan uang.

achmad basir/bhirawa

Salah seorang perajin bata merah sedangkan merapikan untuk dikeringkan supaya kena sinar matahari usai dicetak.

Memasuki musim kemarau pengrajin bata merah di wilayah Bojonegoro mulai memproduksi bata merah kembali, sebelumya pada musim penghujan antara bulan Desember sampai Februari.

Ribuan bata merah mentah yang telah di cetak siap dibakar dan di pasarkan ke toko material dan pemesan dengan harga Rp 550 per batu bata merah. Para pengrajin membuat batu bata merah di sepanjang bantaran sungai bengawan solo mulai ber-

gairah dengan mencetak batu bata di musim panas.

Produksi bata merah berhenti karena pengeringan batubata mengandalkan sinar matahari, selain itu lokasi pembuatan bata merah di pinggir sungai, dimana jika musim hujan air sungai meluap merendam tempat pembuatan bata merah.

Seperti di Desa Leran, Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro sejak sebulan lalu kuwalahan menerima pesanan. Bu-

lan ini banyak warga yang merenovasi rumah atau bangunan, sehingga permintaan batu bata meningkat. Kendati sudah didukung cuaca kemarau, perajin batu bata masih kuwalahan melayani permintaan pasar.

Dalam sehari rata-rata perajin mencetak hingga 2000 bata. “ Ada sekitar 20 pengrajin batu bata di bantaran sungai bengawan solo, di musim kemarau ini pengrajin mulai memproduksi lagi walaupun kadang banjir masih sering merendam bantaran Sungai. Selama musim kemarau pengrajin memproduksi bataubata,” tutur Samijan salah satu perajin bata merah didesa setempat.

Lebih lanjut, Samijan mengatakan dengan kondisi sekarang, perajin menggenjot untuk mencetak bata merah lebih banyak.

Dalam dalam kondisi normal, bisa mencapai 800 bata merah mentah per hari, setiap perajin kini meningkatkan produksi sampai 2 000 bata merah per hari. “ Itupun, proses mengeringkan bata merah tidak bisa dengan cepat, karena masih harus dibakar,” katanya.

Sebulan ini harga bata merah cukup stabil mencapai Rp 500 ribu per seribu bata dari lokasi perajin. Kendati banyak permintaan, para perajin tidak menaikkan harga. Ini demi menjaga harga dipasaran. Q bas

Selasa Pon 16 SEPTEMBER 2014

LINTASAN

Junjung Tinggi Sportivitas Rifat Sungkar Tuntaskan X-Offroad Racing Putaran 4 Surabaya, Bhirawa Keberuntungan rupanya tidak berpihak ke Rifat Sungkar yang bertanding di bawah bendera Pertamina Fastron Offroad Team saat bertarung di X Offroad Racing Putaran 4 di Sirkuit Gedongombo Semanding Tuban akhir pekan kemarin.

Meskipun demikian, Rifat tetap memperlihatkan sportifitas dan komitmennya untuk menyelesaikan seluruh Special Stage yang dipertandingkan, walaupun kesempatan untuk menjadi juara sangat tipis.

“Walaupun pada kali ini Pertamina Fastron Offroad Team kurang beruntung, tetapi kami tetap berjuang sampai Special Stage terakhir. Apapun yang terjadi sportifitas dalam olahraga harus tetap terjaga. Kalah menang dalam suatu pertandingan adalah suatu hal yang wajar.

Yang penting kita terus belajar untuk siap menghadapi apa saja yang bisa saja terjadi dalam suatu balapan. Semoga di kejuaraan berikutnya, hasil yang bisa kami peroleh akan lebih baik,” ungkap pebalap Pertamina Fastron Offroad Team-Rifat Sungkar, Senin (15/9).

Di Leg pertama, SS1, mobil Mitsubishi Pajero Sport yang dikendarai Rifat mengalami patah gardan depan, namun ia masih bisa bertahan di posisi 2 Kelas FFA2 dengan catatan waktu 3 menit 32,351 detik.

Berharap bisa memperbaiki posisi di SS2, ternyata kendaraan yang dikendarainya harus terhenti beberapa puluh meter sebelum finish akibat putusnya engine fuse.

Maka sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan panitia pertandingan, Rifat yang kali ini ditemani MBn Boyke Indrajaya harus menerima pinalti waktu dan posisinya di Kelas FFA2 turun ke posisi empat. Sayangnya, saat Leg 2 keberuntungan tetap menjauh sedangkan di SS3, beberapa ratus meter setelah start mesin mobil kembali mati akibat hal yang sama. Dan di SS4, walaupun finish catatan waktu yang diperoleh tidak cukup baik karena gardan depan kembali rusak.

Rifat mengakui bahwa kejuaraan kali ini sangat melelahkan, baik secara fisik maupun mental, hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Q riq

414 Judoka Pastikan Ikuti Bali Open Denpasar, Bhirawa Sebanyak 414 judoka dari 71 klub dalam dan luar negeri memastikan diri mengikuti Bali Open International (BOI) I, di Gedung Olahraga Lila Bhuana, Denpasar, 18-20 September 2014.

"Kejuaraan BOI tersebut melibatkan melibatkan sebanyak 71 klub judo dari Bali, nasional dan luar negeri dengan total peserta sebanyak 414 orang," kata Wakil Ketua Umum Pengprov Persatuan Judo Seluruh Indonesia (PJSI) Bali, I Nengah Sudiarta, di Denpasar, Senin.

Dari 71 klub itu, lanjut dia, sebanyak 15 klub berasal dari Bali, nasional (46) dan luar negeri (10) yang akan bersaing dalam ajang yang pertama kali digelar di Pulau Dewata tersebut.

Nengah Sudiarta menuturkan bahwa klub yang berasal dari luar negeri yang turut berpatisipasi dalam kejuaran BOI tersebut yakni Australia, New Zealand, Malaysia, Perancis, Vietnam, dan Jepang.

Ia mengatakan bahwa dalam ajang tersebut akan dibagi menjadi tiga Kelompok Umur (KU) yakni usia 13-16 tahun, 16-19 tahun, dan senior.Q ant

OLAHRAGA

Wagub Tak Ingin Prestasi Tenis Meja Merosot di PON Remaja Surabaya, Bhirawa Masalah pemakaian GOR Tenis Meja di Kawasan Kertajaya Indah Timur Surabaya antara Pengprov Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) Jatim dengan Klub Tenis Meja Harapan Cerah Insan yang Sejati (HCIYS), membuat Wakil Gubernur Jatim, Drs H Saifullah Yusuf berpesan agar masalah ini tidak merembet ke prestasi atlet.

Mantan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jatim itu meminta agar para pengurus PTMSI

terus melakukan pembinaan dan mencetak atlet unggulan agar mereka bisa meraih prestasi. Karena selama ini olah-

raga ping-pong ini menjadi salah satu lumbung emas Jatim saat PON. Pejabat yang akrab disapa Gus Ipul itu mengaku kalau baru mendengar kendala yang dihadapi para atlet yang menemui kesulita untuk berlatih di HCIYS untuk persiapan sentralisasi PON Remaja yang akan digelar Bulan Desember mendatang di Jatim. Padahal GOR Tenis Meja itu adalah aset Pemprov. “Olahraga khususnya tenis meja tak

ist

Petarung Jatim, Bima Aryasena harus dilarikan ke rumah sakit karena sendi tulang lengan kanan tertarik keluar saat melawan Munakip.

Puas dengan Penampilan Petarung Debutan Surabaya, Bhirawa Pengprov Keluarga Olahraga Tarung Derajat (Kodrat) Jatim mengaku puas dengan hasil yang dicapai para atlet saat melakukan uji coba di Nusa Tenggara Barat minggu lalu. Apalagi tuan rumah menurunkan seluruh pemain yang akan diturunkan di PON Jabar 2016, sehingga atlet Jatim bisa mengukur kemampuan.

Selain itu, Ketua Harian Kodrat Jatim, Erwin H. Poedjono mengaku puas dengan penampilan dua atlet baru di kelompok putri yakni Afrilinda Helmi dan Aulia Nur Dini, "Linda asal Sidoarjo baru kita rekut, sudah cukup lumayan. Evaluasi rinci akan kita buat dan laporkan ke KONI," katanya, Senin (15/9).

Dalam pertandingan yang digelar di GOR Universitas Mataram (Unram), Baik Jatim maupun NTB menurukan semua atlet terbaiknya, walau berlabel try out, pertandingan ujicoba kedua tim itu berlangsung sengit.

NTB, menurunkan sepuluh atlet terdiri dari enam petarung putra dan empat petarung putri. Dua diantaranya, berstatus sebagai peraih medali emas Kejurnas Piala Presi-

den 2013, yaitu Novi kelas 51,1-54,0 kg dan Munakip 58,1- 61,0 kg.

Selain itu juga ada peraih perunggu NTB di Kejurnas 2013, Kurniawan dikelas 71,1-75,0 kg. Ditambah lagi peraih medali emas di Porprov NTB yang baru usai digelar, bulan Agustus lalu. Dintaranya, Syamsudin, Munawir dan Yayan.

"Tuan rumah NTB ternyata tidak main-main, semua petarung yang disiapkan di PON nanti diturunkan.

Mereka sama-sama ingin mengukur kemampuan sama seperti Jatim, karena sebentar lagi juga ada Kejuaraan Dunia Tarung Derajat di Bali," ujar Erwin.

Dalam laga try out kemarin, setiap petarung harus menjalani dua laga dengan lawan berbeda, "Ada banyak manfaat dari hasil try out. Tim tuan rumah juga menurunkan atlet terbaiknya sebagain besar juara Kejurnas dan ada beberapa atlet baru mereka yang menjadi juara Porprov. Ini akan menjadi evaluasi penting, untuk menentukan program berikutnya, " ucap Erwin.

Karena sama-sama menurunkan petarung terbaik, semua partai berjalan

kis Kido yang pada turnamen tersebut berpasangan dengan Gideon Markus.

Markis berharap ke depan performanya bisa lebih baik lagi dan kembali menembus 15 besar.

Gelar di Turnamen Yonex-Sunrise, katanya, Indonesian Masters menjadi gelar pertama yang diraihnya di tahun 2014.

Begitu juga Firda, meski turnamen tersebut tidak seramai tahun sebelumnya, namun prestasi yang diraihnya di sana cukup memotivasinya untuk terus mengejar ketertinggalan se-

telah rangkingnya turun jauh.

Di turnamen itu Ardianti Firdasari menang atas juniornya Jaya Raya Ruselli Hartawan lewat dua set 21-14, 21-14.

Sementara Markis Kido - Gideon Markus di ganda putra menang atas pasangan senegara Selvanus Geh - Kevin Sanjaya dengan skor ketat 21-17 20-22 21-14.

Sementara itu, pada tunggal putra pebulutangkis Indonesia Firman Abdul Kholik harus menyerah pada ketangguhan pebulutangkis India Prannoy HS dengan skor 21-11 22-20.Q ant

Perolehan Pajak Restoran Capai Rp 75 Persen Sampai dengan pertengahan tahun 2014 ini atau tepatnya 31 Agustus 2014, dari target PAD sebesar Rp 433 juta, pendapatan dari sektor pajak restoran sudah mencapai 75 persen atau telah mencapai Rp. 222 juta.

Hal ini seperti diungkapkan Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar, Drs. Ismuni, dimana hingga pertengahan tahun 2014 ini dari target yang telah ditetapkan untuk sektor pajak restoran sudah mencapai 75 persen atau telah mencapai Rp. 222 juta mendekati target sebesar Rp. 443 juta.

“Kami berharap target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 443 juta bisa tercapai sebelum akhir tahun 2014 berakhir. Namun hal ini juga harus didukung dengan tertib membayar pajak daerah oleh pengusaha restoran di Kabupaten Blitar,” kata Drs. Ismuni.

Lanjut Drs. Ismuni, meskipun potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak restoran di Kabupaten Blitar cukup besar, namun pendapatan yang dikantongi pemerintah setiap tahunnya masih sangat rendah sehingga pihaknya juga berharap adanya peningkatn mengingat jumlah restoran di Kabupaten

boleh prestasinya turun garagara masalah seperti ini,” kata Gus Ipul saat ditemui pada acara wisuda sarjana STIKES beberapa waktu lalu.

Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Gubernur Jatim ini mengatakan akan meninjau masalah yang dialami oleh atlet tenis meja Jatim. “Akan saya pelajari dan kami akan mencari jalan keluarnya. kan masalah selalu ada jalan keluarnya,” sambungnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan,

fasilitas olahraga termasuk gedung tenis meja harus bisa dimanfaatkan. Apalagi selama aset itu masih milik Pemerintah provinsi (Pemprov) Jatim, maka dirinya akan mendukung sepenuhnya. “Kalau itu milik pemprov, selama dipergunakan untuk atlet, saya kira tak ada masalah. Soal kontrak itu teknis lah,” kata Gus Ipul yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia Besar (PB) Pekan Olahraga Nasional (PON) Remaja I. Q wwn

Madiun Targetkan Empat Emas di Ajang Popda

Firda-Markis Bertekad Perbaiki Prestasi Palembang, Bhirawa Pebulutangkis senior Ardianti Firdasari dan Markis Kido bertekad untuk fokus memperbaiki prestasi usai menjuarai Yonex-Sunrise Indonesian Masters 2014 di Gedung Olahraga Dempo Palembang yang finalnya berakhir Minggu (14/9), “Target saya memperbaiki prestasi ke depannya dan masuk ke 15 besar,” kata Firda dijumpai usai mengikuti kejuaraan tersebut di Palembang, Senin.

Hal senada juga diungkapkan Mar-

9

hartono/bhirawa

Drs. Ismuni Blitar mengalami peningkatan.

“Tahun 2014 ini, Pemkab Blitar hanya memasang target sebesar Rp 433 juta. Padahal sektor pajak restoran mencakup 4 komponen, yakni dari rumah makan, kantin, café, dan catering yang diharapkan akan mampu menambah PAD pada tahun depan,” jelasnya.

Sedangkan untuk rumah makan sendiri, Pemkab Blitar hanya mema-

sang target PAD sebesar Rp 25 juta saja, dan ini tidak sebanding dengan jumlah rumah makan di Kabupaten Blitar yang tersebar di 22 Kecamatan.

Dimana selain rendahnya kesadaran para pengusaha rumah makan untuk melaporkan pajak pada Pemerintah, hingga kini hampir semuanya belum menerapkan pajak pada tarif makanan dan minuman yang dijual khususnya untuk rumah makan besar.

“Apalagi cara penghitungan mereka masih menggunakan metode manual dan tidak menerapkan sistem billing yang di dalamnya sudah mencantumkan pajak,” ujarnya.

Namun demikian pihaknya juga tetap berharap kepada para pengusaha makanan dan minuman di Kabupaten Blitar untuk bisa menerapkan pajak daerah sebagai kesadaran untuk membangun Kabupaten Blitar bisa lebih baik lagi.

Bahkan pihaknya seringkali memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan para pengusaha di Kabupaten Blitar untuk ikut sadar pajak daerah untuk memperlancar pembangunan daerah.

“Kesadaran para pengusaha kami harapkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Blitar melalui pembangunan daerah,” imbuhnya.Q htn, adv

sengit. Bahkan, petarung dari dua kubu harus terjatuh di atas matras. Satu petarung Jatim, Bima Aryasena harus dilarikan ke rumah sakit lantaran mengalami cedera cukup parah.

Bima yang berstatus petarung baru, menjalani dua partai dengan lawan berbeda. Di partai pertama, Bima sudah mengalami cedera bengkak di mata kanan ketika menghadapi Murdani, peraih medali perunggu Kejurnas 2013. Naas bagi Bima, di partai kedua sekaligus terakhir dari rangkaian ujicoba, atlet asal Nganjuk itu terkapar di atas matras saat menghadapi atlet peraih medali emas Kejurnas 2013, Munakip. Sendi tulang lengan kanan Bima tertarik keluar. Wasit langsung menghentingkan pertandingan melihat Bima mengerang kesakitan.

Tak berselang lama, official tim Jatim akhirnya melarikan Bima ke rumah sakit, "Terjadi benturan dengan sikut lawan, saat Bima akan memasukan pukulannya. Sebelumnya dia sudah pernah mengalami cedera di bagian yang sama. Kita lihat nanti hasil tes medisnya, " ujar Pelatih Tarung Derajat Jatim, Dani Buldani.Q wwn

Madiun, Bhirawa Kontingen Kota Madiun menargetkan perolehan empat medali emas pada ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) ke-X Jatim yang akan digelar di Gresik pada 22-28 September 2014.

“Selain empat medali emas, kami juga menargetkan perolehan 10 medali perak dan 10 medali perunggu,” ujar Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Dikbudmudora) Kota Madiun Suyoto, kepada wartawan di Madiun, Senin.

Menurut dia, target tersebut lebih besar dari perolehan medali yang direbut pada ajang yang sama sebelumnya. Pada ajang Popda sebelumnya, Kota Madiun hanya mampu meraih dua medali emas dari cabang olahraga senam dan silat, serta tujuh medali perak.

Terdapat, tiga cabang olahraga (cabor) yang diproyeksikan mampu meraih medali emas pada Popda kali ini. Yakni cabang olahraga senam, silat, dan karate.

“Hasil rapat koordinasi kami dengan pihak ofisial, cabor yang ditargetkan meraih medali emas adalah senam, silat, dan karate. Jadi nanti ada satu cabor yang diproyeksikan dapat meraih dua medali emas langsung,” kata dia.

Ia menjelaskan, untuk merangsang para atlet meraih medali, pihaknya telah menyiapkan hadiah uang. Adapun anggaran yang telah disiapkan untuk hadiah uang tersebut adalah sebesar Rp85 juta.

Untuk atlet yang berhasil meraih medali emas akan diberi hadiah uang penghargaan sebesar Rp5 juta, peraih medali perak sebesar Rp4 juta, dan atlet peraih medali perunggu diberikan sebesar Rp3 juta.

“Pemberian hadiah uang tersebut bertujuan sebagai rangsangan dan motivasi untuk para atlet. Sekaligus juga penghargaan karena mengharumkan nama Kota Madiun melalui ajang Popda,” terang Suyoto.

Ia menambahkan, pemberian hadiah uang bagi atlet berprestasi tersebut baru diberlakukan pada Popda kali ini.

Pada ajang Popda sebelumnya belum ada. Sehingga, diharapkan hal tersebut mampu mendorong para atlet untuk berprestasi di ajang dua tahunan tersebut.Q dar, ant

NASIONAL-POLITIK

10 KILAS NASIONAL

KPK Periksa Asisten Staf Khusus Presiden Jakarta, Bhirawa KPK memeriksa asisten staf khusus presiden bidang komunikasi dan politik Nur Hasyim terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pemerasan sejumlah kegiatan di Kementerian ESDM terkait jabatan Jero Wacik sebagai menteri periode 2011-2013.

“Yang bersangkutan diperiksa untuk tersangka JW (Jero Wacik),” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha di Jakarta, Senin (15/ 9) kemarin. Selain Nur Hasyim, KPK juga memeriksa supir staf khusus presiden bidang komunikasi dan politik Dulhadi.

KPK sebelumnya sudah memeriksa Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparingga pada 9 September lalu dalam kasus yang sama.

Seusai diperiksa Daniel, mengaku tidak terlibat dalam kasus tersebut.

“Saya sampaikan kepada mereka secara penuh, benar, dan apa adanya.

Komitmen saya masih sama, mari kita dukung KPK, (aliran dana dari Jero) nanti bisa tanyakan ke KPK. Biarlah prosesnya kita serahkan kepada penyidik,” kata Daniel pada Selasa (9/9).

KPK menyangkakan Jero Wacik dengan pasal 12 huruf e atau pasal 23 Undang-undang No 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001 jo pasal 421 KUHP. Pasal 12 huruf e mengatur mengenai penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri yaitu pasal mengenai pemerasan dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

KPK menduga Jero Wacik melakukan pemerasan untuk memperbesar dana operasional menteri (DOM) dalam tiga modus yaitu menghimpun pendapatan dari biaya pengadaan yang dianggarkan Kementerian ESDM, meminta pengumpulan dana dari rekanan untuk programprogram tertentu, menganggarkan kegiatan rapat rutin tapi rapat itu ternyata fiktif. Total dana yang diduga diterima oleh Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat itu adalah Rp9,9 miliar. Q ant

48 Caleg Terpilih Terlibat Korupsi Rilis Data Indonesia Corruption Watch Jakarta, Bhirawa Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis bahwa sebanyak 48 calon anggota legislatif 2014-2019 terpilih tersangkut perkara korupsi.

antara foto

AKSI BURUH KASBI Ratusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) berunjuk rasa di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Senin (15/9). Mereka menuntut Sepuluh Tuntutan Rakyat (Sepultura) diantaranya menghapus sistem kerja kontrak dan outsourcing serta memberlakukan upah layak nasional.

Hindari Gejolak, Perbaiki Sistem Pilkada Jakarta, Bhirawa Menurut peneliti Taftasani, ekses negatif dalam Pemilu lang)sung maupun Pemilu tak langsung, tak jauh beda. Namun mengingat hasil peletian sebagian besar rakyat masih memilih Pemilu langsung, maka solusinya adalah memperbaiki hal-hal buruknya ketimbang mengganti dengan Pemilu tak langsung yang tidak dikehendaki, bahkan menimbulkan gejolak penolak an dengan demo demo.

“Pemilihan langsung selama 2 periode pemerintahan SBY, dirasakan rakyat sebagai cer-

minan demokrasi yang mereka mau. Sehingga usul untuk mengganti dengan Pemilu tak langsung, justru menimbulkan peno lakan sebagian besar rakyat.

Ekses negatif dalam Pemilu langsung bisa diperbaiki, bukan mengganti dengan Pemilu tak langsung. Kalau korupsi dijadikan dalih merombak Pemilu jadi tak langsung, itu bukan alasan tepat,” ungkap Taftasani peneliti dari LP3ES dalam dialok Empat Pilar di MPRRI. Hadir sebagai nara sumber lain, Martin Hutabarat politisi Gerindra dan Damayanti Dekan

Kukerta STIE Widya Gama Lumajang Dirikan Taman Baca ‘Rumah Cerdas’

‘Rumah Cerdas’ diresmikan Ketua STIE Widya Gama Lumajang Drs Hartono MM pada (04/09/2014) bersamaan dengan penutupan Kukerta. Peresmian disaksikan oleh Kepala Desa Pagowan Muhammad Junaed dan Muspika Pasrujambe. Kukerta sendiri berlangsung sejak 4 Agustus 2014 sampai 4 Semptember 2014.

Ketua STIE Widya Gama Lumajang Drs Hartono MM mengungkapkan pendirian taman baca ‘Rumah Cerdas’ ini merupakan salah satu wujud nyata pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pengabdian Masyarakat. ‘’ Keberadaaan Taman Baca ini langsung menyentuh masyarakat,’’ jelasnya. Khususnya mereka yang selama ini menginginkan untuk menambah ilmu melalui membaca.

“Rumah Cerdas memberikan solusi menambah ilmu dan pengetahuan khususnya masyarakat yang mempunyai putraputri yang masih duduk di PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)

dayat/bhirawa

Ketua STIE Widya Gama Lumajang Drs Hartono MM (kedua dari kiri) didampingi Yuyun Indayani Kepala Sekolah PAUD Harapan Jaya di ‘ Rumah Cerdas’ diapit peserta Kukerta. dan Taman Kanak-Kanak,’’imbuhnya. Bukan berarti masyarakat dewasa tidak bisa tmempergunakannya.

“Pada dasarnya Taman Baca ini terbuka untuk umum,’’ tambahnya serius.

Hartono mengatakan Taman Baca ‘Rumah Cerdas’ ini dalam jangka pendek diharapkan bisa terus membangkitkan dan meningkatkan minat baca masyarakat. ‘’ Buku adalah jendela ilmu pengetahuan,’’ katanya.

Sedangkan untuk jangka panjang mampu membangkitkan semangat atau motivasi warga desa Pagowan khususnya dan kecamatan Pasrujambe umumnya dalam berbenah dan membangun d wilayahnya masing-masing.

“Bisa dengan kegiatan ekonomi produktif yang diperoleh dari bacaan buku di Taman Baca,’’ paparnya.

Kepala Desa Pagowan Muhammad Junaed, SE pada sambutan acara peresmian Taman Baca ‘Rumah Cerdas’ mengungkapkan pihaknya sangat men-

dayat/bhirawa

Suasana peresmian Taman Baca ‘ Rumah Cerdas’ yang merupakan program Kukerta STIE Widya Gama Lumajang di Balai Desa Pagowan kec Pasrujambe.

Fisip Un.Al Azhar.

Damayanti yang Dekan Fisip, merisaukan adanya 30% atau sekitar 70 juta pemilih pemula, yang belum mengerti politik.

Mereka pada umum nya masih duduk di smester 2/3 yang tekun pada gatget-nya saja, dan cuek pada hiruk pikuk Pemilu. Mereka masih awan terhadap dunia politik, dan enggan terjun karena tidak mengerti. Jutaan kaum muda pemilih pemula ini, selayaknya diberi pendidi kan politik.

Agar mereka tidak gamang dan tahu serta mengerti figur figur yang mereka pilih dalam Pemilu.Q ira

Dari 48 orang yang tersangkut korupsi sebanyak 26 orang akan menjabat sebagai anggota DPRD kabu paten/kota dan terdapat 17 orang menjadi anggota DPRD Provinsi. Sedangkan berdasarkan status hukum, sebanyak 32 orang tersangka korupsi, 15 orang terdakwa dan satu orang merupakan terpidana.

“Mereka ini bukan hanya wakil rakyat, tapi juga penentu proses kebijakan-kebijakan publik. Kalau masih dipaksakan dilantik, ini akan bahaya bagi masyarakat,” kata Koordinator ICW Ade Irawan dalam jumpa pers “Awas Legislatif Ditempati Koruptor!” di kantor ICW, Jakarta, Senin (15/9) kemarin.

ICW melakukan proses pemantauan dan inventarisasi terhadap caleg-caleg yang terpilih dan nantinya akan menjabat sebagai anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Dari 48 calon anggota legis latif 2014-2019 terpilih tersangkut perkara korupsi, mereka saat ini masih dalam proses penyidikan, persidangan dan sudah ada yang telah divonis oleh Pengadilan Tipikor atau Mahkamah Agung. Bahkan beberapa di antaranya saat ini masih dalam tahanan.

Jumlah caleg tersangkut korupsi yang terpilih di tahun 2014 lebih banyak dibandingkan dengan caleg yang tersangkut korupsi dan terpilih lagi pada tahun 2009. Sebelumnya dalam pantauan ICW hanya ada enam orang caleg yang tersangkut korupsi kemudian

terpilih lagi dan dilantik pada tahun 2009.

Berdasarkan asal partai, Demokrat merupakan partai politik yang kadernya paling banyak terjerat korupsi, namun terpilih lagi menjadi anggota dewan periode 20142019, yaitu 13 orang. Diikuti PDIP sebanyak 10 orang dan Golkar sebanyak 10 orang yang terjerat korupsi.

Sementara dari PKB terdapat lima orang kader, sedangkan Gerindra dan Hanura masing-masing sebanyak tiga orang kader. Selanjutnya PPP sebanyak dua orang, Nasdem dan PAN ada satu orang.

Dari fakta tersebut, Ade menilai ada kelemahan dalam sistem perekrutan anggota partai.

“Sistem rekrutmen partai sudah lemah, tidak punya elektabilitas dan integritas.

Partai memilih orang-orang yang punya uang, Partai sudah memulai politik uang dari internal mereka,” ujar Ade. Menurut Ade, seharusnya partai bertindak tegas atas kadernya yang terlibat kasus korupsi.

“Partai harusnya bisa berbuat bijak antara lain dengan tidak meloloskan mereka atau mengganti mereka,” tukasnya. Ia menambahkan dengan masuknya 48 orang yang tersangkut kasus korupsi sebagai wakil rakyat di tingkat pusat maupun daerah bisa berdampak negatif pada citra parlemen.

Data Kementerian Dalam Negeri Tahun 2014 menyebutkan terdapat 3.169 anggota DPRD se-Indonesia yang tersangkut perkara korupsi selama kurun waktu 2004-2014.Q ant

Romi Sesalkan Penjagaan Kantor DPP PPP

Dukung Program Rumah Baca Pemkab

Pelaksanaan Kukerta (Kuliah Kerja Nyata) STIE Widya Gama Lumajang 2014 ternyata secara nyata memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program Pemkab Lumajang.

Yaitu pendirian rumah baca sebagai salah satu ikhtiar untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Betapa tidak, dalam Kukerta tersebut, STIE Widya Gama Lumajang mendirikan taman baca ‘Rumah Cerdas’ di desa Pagowan, kec Pasrujambe.

Selasa Pon, 16 SEPTEMBER 2014

dukung dengan Kukerta STIE Widya Gama Lumajang. ‘’ Berbagai program dan kegiatan yang dilakukan di desa Pagowan benar-benar telah memberikan manfaat dan bernilai positif,’’ katanya bangga. Program dan kegiatan yang dilakukan ternyata mampu lebih membangkitkan kesadaran warga. ‘’ Utamanya pada program pengadaan Bank Sampah dan Penghijauan 1000 pohon,’’ ungkapnya terus terang. Terlebih dengan keberadaan Taman Baca ‘Rumah Cerdas’.

“Tentu saja akan lebih mempunyai makna mendalam,’’ tambahnya serius.

Keberadaan Taman Baca ‘Rumah Cerdas’ ini memperoleh respon positif dari para pengelola PAUD. Yuyun Indayani, Kepala Sekolah PAUD Harapan Jaya desa Pagowan, kec Pasrujambe mengaku sangat bersyukur dengan keberadaan ‘Rumah Cerdas’ dari hasil Kukerta STIE Widya Gama Lumajang 2014. ‘’ Sudah lama warga desa Pagowan mendambakan keberadaan taman baca yang mumpuni,’’ akunya terus terang.

Setelah sekian lama menunggu akhirnya tahun 2014 terwujud. ‘’Tentu ini akan menjadi modal yang berharga untuk kecerdasan dan masa depan anak bangsa,’’ tambahnya penuh harap.

Apalagi buku-buku yang ada dan suasana serta penataannya terkesan asri. Kabag Humas Setda Lumajang Drs Eddy Khozainy memberikan apresiasi terhadap pendirian Taman Bacaan ‘ Rumah Cerdas’ dari Kukerta STIE Widya Gama Lumajang. ‘’ Ini merupakan langkah konkret dunia perguruan tinggi Lumajang mendukung keberadaan rumah baca yang dicanangkan Pemkab Lumajang,’’ katanya bangga. Q yat,adv

Jakarta, Bhirawa Sekjen DPP PPP pimpinan Emron Pangkapi, Romahurmuziy, menyesalkan penjagaan kantor DPP PPP oleh sejumlah satgas keamanan sayap partai.

“Saya menyesalkan cara-cara premanisme yang sejak dulu merupakan watak Pak Suryadharma Ali menyelesaikan konflik,” kata Sekjen PPP Romahurmuziy di Jakarta, Senin (15/9) kemarin.

Romi sapaan Romahurmuziy mengatakan PPP merupakan partai beradab dan berazaskan Islam, sehingga tidak sepatutnya melakukan cara-cara premanisme dalam penyelesaian masalah.

Berdasarkan pantauan, saat ini

akses masuk Kantor DPP PPP tertutup bagi wartawan dan orang asing. Dua gerbang kantor DPP PPP digembok dan dijaga oleh Satgas Angkatan Muda Ka’bah (AMK).

Dikonfirmasi mengenai hal ini, sejumlah satgas di Kantor DPP PPP tidak memberikan informasi siapa yang menginstruksikan penutupan Kantor DPP PPP itu.

“Kami otomatis saja mengamankan. AMK ini ormas resmi yang merupakan sayap partai,” ujar salah seorang satgas AMK. Tidak lama berselang, tampak sebuah mobil sedan hitam sempat masuk ke dalam Kantor DPP PPP. Seseorang yang ditengarai Suryadharma Ali terlihat duduk di kursi

belakang mobil tersebut, namun yang bersangkutan tidak turun dari kendaraan.

Mobil tersebut hanya sekitar lima menit masuk dan berhenti di lahan parkir Kantor DPP PPP, sebelum akhirnya keluar kembali.

Sebelumnya sejumlah pengurus antara lain Suharso Monoarfa, Romahurmuziy, Emron Pangkapi dan lain-lain memutuskan memberhentikan Suryadharma Ali melalui rapat pengurus harian, yang berlangsung Selasa (9/9) hingga Rabu (10/9), karena yang bersangkutan dinilai merusak nama partai berkaitan dengan status tersangka oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).Q ant

Pemkab Tulungagung Raih WTP Empat Tahun Berturut-turut Prestasi membanggakan kembali diraih Pemkab Tulungagung.

Jumat (12/9) lalu, untuk keempat kalinya secara berturut-turut Pemkab Tulungagung meraih penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerntah Daerah (LKPD) Tahun 2013 dari Kementerian Keuangan RI. Penghargaan diserahkan oleh Menteri Keuangan RI, M Chatib Basri, pada Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo SE MSi, di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan RI Jakarta, dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2014 yang dibuka oleh Wakil Presiden Boediono.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Tulungagung, Drs Hendry Setiawan MSi pada Bhirawa, Senin (15/9), mengungkapkan di Jawa Timur hanya ada 11 Pemerintah Kabupaten/Kota yang mendapat penghargaan WTP. Bahkan untuk eks Karesidenan Kediri, Pemkab Tulungagung merupakan satu-satunya kabu paten yang mendapatkannya.

“Ini prestasi yang membang-

gakan. Masalahnya tidak semua pemerintah daerah bisa mendapatkannya. Kami bersyukur dan berharap dapat mempertahankan dan lebih baik lagi,” ujarnya.

Disebutkan, di tingkat pemerintah daerah, secara nasional berdasarkan data per tanggal 1 september 2014, Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2013 yang memperoleh opini WTP sebanyak 152 Pemerintah Kabupaten/Kota dan yang memperoleh Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sebanyak 279 Pemerintah Kabupaten/Kota.

Menurut Hendry pemberian penghargaan WTP bersamaan dengan penyelenggaraan Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2014 yang bertema, “Semangat Wajar Tanpa Pengecualian Sukseskan Implementasi Akun-

wed/bhirawa

Bupati Syahri Mulyo menerima penghargaan WTP dari Menkeu M Chatib Basri.

tansi Berbasis Akrual di Tahun 2015”. Rakernas diikuti oleh sekitar 778 peserta di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Tujuan penyelenggaraan Rakernas ini sendiri antara lain pertama, menguatkan komitmen Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk terus menerus meningkatkan kualitas laporan keuangan . Kedua, menguatkan komitmen K/L dan Pemda dalam implementasi akuntansi berbasis akrual di tahun 2015.

Ketiga, membangun sinergi di antara para pejabat pengelola keuangan negara untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Keempat, membangun komunikasi dalam rangka mewujudkan kesamaan bahasa dan persepsi tentang berbagai permasalahan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Kelima, mewujudkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga (LKKL) tahun 2014 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Keenam, membangun sinergi dalam menindaklajuti temuan pemeriksaan dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Terakhir, terselenggaranya akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada tahun 2015.

Hendry yang alumni Universitas Jember (Unej) ini menjelaskan penghargaan WTP membuat Pemkab Tulungagung berpeluang kembali mendapat reward dari Pemerintah Pusat berupa Dana Insentif Daerah (DID) pada Tahun 2015. “Tahun 2014 ini kami menerima Rp 26 miliar. Dana DID diprioritaskan untuk bidang pendidikan,” terangnya. Q wed,adv

Selasa Pon 16 SEPTEMBER 2014

Buka Tafsir yang Tepat untuk Pilkada l Sambungan hal 1

langsung.

Bagi dia, dipilih secara langsung atau keterwakilan, sama-sama memiliki konsekuensi. Keputusan nantinya pasti judicial review.

“Ini kan persoalan regulasi yang diputuskan MK. Karena MK yang memiliki tafsir yang tepat untuk menafsirkan penafsiran konstitusi mana yang benar,” tegasnya.

Pro kontra RUU Pilkada memang terus bergulir. Organisasi Masyarakat (Ormas) Merpati, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang lebih memilih pelaksanaan pemilihan langsung.

Ketua Ormas Merpati Warsito mengatakan pilkada dipilih oleh anggota dewan itu telah mencederai demokrasi. Pilkada melalui DPRD merupakan langkah mundur dalam proses demokrasi di Indonesia. “Kami menganggap bahwa pilkada melalui DPRD itu adalah skenario besar yang akan dilakukan oleh salah satu partai yang kini mengusai kursi di DPR RI,” ujarnya.

Selain itu, tegas dia, kami juga menilai bahwa pembahasan RUU Pilkada tak lepas dari kekuatan politik untuk menghambat pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK). Padahal, pilkada secara langsung atau rakyat memilih langsung calon pemimpinnya merupakan harapan rakyat.

Karena rakyat bisa menyuarakan aspirasinya sesuai dengan hati nuraninya. Dan jika pilkada dipilih oleh DPRD, maka rakyat akan kehilangan hak berdemokrasi. “Pilkada secara langsung merupakan kemenangan rakyat, bukan fraksi-fraksi yang ada di DPRD. Dan harus diingat bahwa rakyat harus mendapatkan hak berdemokrasi untuk memilih calon pemimpinnya. Sehingga jika pilkada dipilih anggota DPRD, maka hak berdemokrasi rakyat terkebiri,” tutur Warsito.

Anggota Komisi Hukum DPR RI Ahmad Yani, berharap fraksi-fraksi di DPR tidak berubah sikap terkait RUU Pilkada yang saat ini masih dibahas.

Sejauh ini hanya Fraksi PDIP, Fraksi Hanura, dan Fraksi PKB yang mendukung pelaksanaan pilkada digelar secara langsung. Sementara Fraksi PKS, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat, Fraksi PPP, dan Fraksi PAN menginginkan kepala daerah dipilih oleh DPRD. “Saya tidak ingin produk undang-undang di DPR tidak jadi hanya karena tekanan orang-orang yang mengatasnamakan publik. Apakah betul orang-orang yang demo itu menyampaikan aspirasi rakyat,” ujar Yani di Gedung DPR, Jakarta kemarin.

Sekretaris Majelis Pakar Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan itu mengatakan jika semua rakyat menginginkan pilkada langsung, lanjut dia, mengapa proses pemilihan kepala daerah di Daerah Istimewa Jogjakarta justru diistimewakan. “Bila kita memang inginkan langsung, lalu kenapa Sultan dibiarkan diangkat. Kenapa masalah itu kita diam seribu bahasa. Kalau memang mau langsung, maka semuanya harus langsung, jangan ada yang diangkat-angkat,” katanya. n nas. cyn

PWNU Sesalkan Putusan PKB Soal Duet Risma - Arzeti l Sambungan hal 1

PWNU juga diajak bicara terkait usung mengusung calon yang akan dimajukan dalam Pilwali Surabaya. ‘’Seharusnya PKB tidak begitu saja meninggalkan kiai-kiai NU. Harusnya ada komunikasi dengan kami dan tidak ujuk-ujuk sudah melontarkan nama dalam pilwali, tanpa ada sowan atau komunikasi. Apalagi PKB sudah mencuatkan nama Risma dan Arzeti, itu sangat mengecewakan kiai-kiai di PWNU,’’tegasnya.

Bahkan kiai kharismatik ini mengakui diusungnya Risma-Arzeti seperti mengindikasikan minimnya kader PKB di Surabaya maupun di Jatim. Apalagi sosok Arzeti merupakan kader yang belum berkeringat untuk PKB. Belum lagi perolehan suaranya di Pileg 2014 lalu saja tidak mampu membawanya untuk duduk di kursi DPR RI. Terpisah, Bendahara DPW PKB Jatim Badrut Tamam mengatakan NU tidak boleh disamakan dengan PKB. Mengingat NU merupakan organisasi kemasyarakat, sementara PKB adalah partai politik, Karena itu, NU seharus memikirkan kemaslatan umat saja, dan tidak perlu memikirkan politik.

Meski demikian, tambahnya PKB tetap menampung aspirasi para kiai, ‘’Sebagai anak tentunya kita harus hormat kepada orangtua. Begitupula dengan PKB. Tapi dalam masalah politik seharusnya NU tidak harus ikut-ikutan, karena NU sebagai organisasi yang mengedepankan kepentingan dan kemalakatan umat,’tegas pria yang juga Ketua Fraksi PKB DPRD Jatim.

Badrut mengakui selama ini PW NU Jatim dan PKB selalu berseberangan terkait Pilpres 2014 lalu. “Ingat dalam Pilpres PKB ke Jokowi, sedangkan PW NU ke Prabowo. Toh akhirnya Jokowi menang. Perbedaan itu dinamika se­ hingga perbedaan PKB dan PW NU merupakan dinamika berpendapat,”pungkasnya. n cty

Jadi Direktur JetZ l Sambungan hal 1

dianugerahkan oleh Allah ini sebagai amanah dan saya harus menjaganya dengan tetap rendah hati dan jujur,’’papar pria asli Malang belum lama ini.

Karenanya, Farid yang juga mantan anggota Komisi A DPRD Jatim ingin menjaring pasien tidak saja dari kalangan masyarakat umum, tapi juga dari legislatif maupun birokrasi. Ini karena pria yang hobi membaca ini memiliki teman seabrek saat duduk di dewan. ‘’Nanti saya kabari pada teman-teman yang ingin perawatan gigi cukup datang di JetZ,’’ungkapnya tersenyum lebar.

Ditanya soal tarif, menurut Faried yang juga kontraktor ini tidaklah terlalu mahal, meski klinik gigi JetZ ada di tempat elit. ‘’ Tarifnya ya standar saja sesuai dengan apa yang dikeluhkan pasien. Dan saya kira semua klinik seperti itu semua. Yang jelas untuk periksa kesana tidak gratis,’’sindirnya dengan ngakak.

Untuk itulah, dia tak risau saat tidak lagi duduk sebagai wakil rakyat. Walaupun tidak menjadi wakil rakyat dia tetap berkeinginan membantu masyarakat lewat keahliannya.

Di mana dari hasil bisnisnya, dia sisihkan sebagian untuk program kerakyatan berupa menyekolahkan anak dari keluarga tidak mampu hingga membantu membangun rumah layak bagi kalangan keluarga miskin. n cty

SAMBUNGAN Kekeringan Landa Jatim, Gubernur Diminta Keluarkan SK l Sambungan hal 1

bencana kekeringan,” kata salah seorang anggota DPRD Jatim Irwan Setiawan, Senin (15/9).

Untuk itu, anggota Dewan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini meminta Gubernur Jatim untuk segera mengeluarkan SK tentang bencana kekeringan.

Dengan adanya SK ini, penanganan kekeringan di sejumlah daerah kabupaten/kota di Jatim dapat teratasi dengan baik.

Menurut anggota dewan yang berasal dari daerah pemilihan Bondowoso, Situbondo dan Banyuwangi itu, Pemkab Bondowoso tidak boleh dibiarkan sendirian menghadapi masalah bencana kekeringan. Namun harus mendapat bantuan dari instansi di atasnya seperti dari Pemprov Jatim maupun Pemerintah Pusat.

Irwan mengungkapkan, pemprov harus membantu dan mengawal lewat SK Gubernur sebagai payung hukum. Dengan demikian, bupati bisa dengan cepat dan cermat melakukan langkah-langkah penanggulangan bencana. Terlebih, soal kawasan bencana tidak diatur sama sekali di Perda RTRW. “Sekali lagi, kami minta Pakde Karwo segera menerbitkan SK Gubernur untuk menanggulangi bencana kekeringan di Bondowoso dan sekitarnya. Selain itu, Pemprov Jatim harus turut membantu melakukan penanganan tanggap darurat berupa pengadaan air bersih. Jangan sampai masyarakat menderita berkepanjangan,” tuturnya.

Seperti diketahui, Badan Pe­ nanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim mencatat sedikitnya 250 desa di wilayah Jatim telah mengalami kekeringan. Desa-desa tersebut tersebar di 16 kabupaten/ kota dengan kondisi yang paling parah di wilayah Madura.

Enam belas kabupaten/kota antara lain Bangkalan, Sampang,

Pamekasan, Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Madiun, Ngawi, Magetan, Bojonegoro, Probolinggo, Lamongan, Tuban, Pasuruan, Bondowoso, dan Mojokerto. Kondisi terparah terjadi di Pulau Madura.

Di Situbondo, datangnya musim kemarau yang kian berkepanjangan pada tahun ini menyebabkan kekeringan semakin meluas di sejumlah pelosok desa Kota Santri. Misalnya saja, yang menimpa 110 Kepala Keluarga (KK) yang tersebar di Dusun Tegal Barat, RT 2 RW 2, Desa Wiringin Anom, Kecamatan Jatibanteng, Kabupaten Situbondo. Data yang berhasil dihimpun Bhirawa menyebutkan, sudah beberapa pekan terakhir ini, ratusan warga di tempat ini terpaksa meminum air sungai.

Ini dilakukan, kata warga setempat, karena sudah lama meng­ alami kesulitan mendapatkan air bersih.”Termasuk di antaranya di beberapa sumber mata air juga mengalami kekeringan debit air,”tegas Maryam kemarin.

Warga tak punya pilihan lain, kata Maryam, harus rela antri di salah satu sumber mata air, meski hanya untuk mendapatkan satu timba air saja. Maklum saja, sumber mata air di kali tersebut sangatlah kecil. “Warga harus menyaring air sungai itu terlebih dahulu sebelum dikonsumsi untuk diminum,” aku Maryam lagi.

Selain dipergunakan kebutuhan sehari-hari, mereka memanfaatkan sumber di sungai kumuh itu untuk mencuci pakaian maupun mandi.

Di sisi lain, untuk mengambil air, warga terpaksa melewati sungai yang penuh dengan bebatuan dan jalan berlubang.

Warga lain bernama Sudiyono, mengatakan, warga mulai memanfaatkan air sungai sejak debit air mulai mengering. Sebetulnya ada sumur bor namun berjarak sekitar 4 km dari kawasan rumah warga. “Namun di musim kema-

rau, air yang disalurkan melalui paralon tersebut sudah mati alias tak berfungsi lagi,” aku Sudiyono.

Menurut Sudiyono, sulitnya air bersih ini sebenarnya sudah setiap tahun terjadi di wilayah desanya.

Oleh karena itu, Sudiyono bersama ratusan warga lain berharap, agar Pemkab Situbondo secepatnya membangun sarana air bersih di Dusun Tegal Barat, Desa Wringin Anom, Kecamatan Jatibanteng tersebut. “Kami minta perhatian pemerintah, sebab keberadaan air bersih ini merupakan kebutuhan pokok warga sehari-hari,” pungkas Sudiyono.

Di Kabupaten Kediri, musim kemarau yang berkepanjangan mengakibatkan debit air air untuk irigasi mulai menyusut. Sehingga sebanyak 7 kecamatan dari 26 di Kabupaten Kediri berpotensi terancam kekering­an. Paling banyak berada di wilayah barat Sungai Brantas.

Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkab Kediri M Haris Setiawan mengatakan 7 kecamatan itu adalah Kecamatan Tarokan, Grogol, Banyakan, Semen, Mojo, Puncu, dan Kecamatan Kepung. “Untuk wilayah Kabupaten Kediri ada sekitar 7 kecamatan, sebagian besar kecamatan yang berpotensi kekeringan paling parah di sisi barat Sungai Brantas,” kata Haris Setiawan pada wartawan kemarin.

Dia juga menjelaskan, dari hasil pantauan Dinas Pertanian setempat hingga saat ini pihaknya baru menerima satu temuan wilayah yang dilanda kekeringan, yakni di Desa Bulusari Kecamatan Tarokan. “Di Desa Bulusari sekitar 30 hektare perkebunan kekurangan air untuk irigasi tanaman jeruk, untuk yang lainnya saat ini masih dalam pantauan Dinas Pertanian Kabupaten Kediri. Mereka sudah menerjunkan orang untuk memantau wilayah-wilayah yang berpotensi kekeringan,”terangnya. n iib, awi, mb2

Pamekasan Alokasikan Rp 170 Miliar untuk Perbaikan Jalan l Sambungan hal 1

Bantuan Keuangan (BK) Pemprov Jatim, serta dana alokasi khusus (DAK) 2014.

Totokmenjelaskan,bantuankeuangan dari Pemprov Jatim sebesar Rp 97 miliar, sedangkan dana alokasi khusus sebesar Rp 19 miliar dan sisanya dari APBD Pamekasan 2014.

Masing-masing kecamatan, katanya, mendapatkan alokasi perbaikan infrastruktur jalan sekitar 9 persen dari jumlah total jalan desa yang ada di wilayah itu. “Saat ini telah memasuki proses lelang proyek, sehingga akhir Desember nanti, semua jenis pengerjaan telah selesai,” katanya menjelaskan.

Anggaran perbaikan jalan desa sebesar Rp 170 miliar yang dialokasikan Pemkab Pamekasan pada APBD 2014 ini, antara lain di Desa Palengaan Laok sebesar Rp 5 miliar, perbaikan dan pengembangan jalan menuju Desa Cenlecen, Kecamatan Pakong, sebesar Rp 2 miliar.

Selanjutnya akses jalan desa menuju Desa Pamoroh, Kecamatan Kadur ke Desa Kadur senilai Rp 2 miliar, lalu jalan Desa Dempo Barat menuju Desa Bindang sebesar Rp 1,7 miliar.

Sedangkan akses jalan di Desa` Bujur Timur menuju Desa Bujur Tengah sebesar Rp 1 miliar.

Sementara akses jalan dari

Desa Bujur Barat menuju Desa Pangereman dianggarkan sebesar Rp 1,5 miliar dan perbaikan jalan berupa tambal sulam akses jalan Palengaan dan pangereman senilai Rp 200 juta.

Menurut Totok Suhartono, sebenarnya jalan rusak yang perlu mendapatkan perbaikan sangat banyak, sesuai dengan usulan yang disampaikan para kepala desa berdasarkan musyawarah rencana pembangunan (musrenbang). Akan tetapi, tahun ini belum semua jalan rusak diperbaiki, karena terkendala anggaran. “Yang kami perbaiki saat ini yang masuk dalam kategori mendesak,” paparnya. n din

Parkir On Street Akan Dilarang, Diganti dengan Park and Ride l Sambungan hal 1 nanti konsepnya menyatu dengan Angkutan Massal Cepat (AMC).

Dan ke depan parkir on street akan dilarang dan dikembalikan fungsinya sebagai lalu lintas. “ Konsep parkir gedung park and ride akan menyatu dengan AMC, nanti akan dibangun di delapan titik. Dan berdasarkan rute perpindahan moda antara mobil pribadi ke angkutan umum,” kata Irvan Wahyudi saat ditemui Bhirawa di ruang kerjanya, Senin (15/9).

Irvan memaparkan, dari ke delapan titik parkir gedung park and ride meliputi daerah Mayjend Sungkono, HR Muhammad, Adityawarman, Keputran, Menur, Kertajaya, Tegalsari, serta Joyoboyo. Dari kedelapan lokasi ini, tahun ini baru satu yang akan dibangun yaitu kawasan Mayjend Sungkono. ““Tahun ini baru satu yang akan kita bangun yaitu di kawasan Mayjend Sungkono,” kata Irvan Wahyudi Drajad.

Menurut Irvan, parkir gedung yang akan dibangun untuk tahun ini berada di lahan kosong dekat TVRI yang ada di Jl Mayjend Sungkono. Lahan ini dulunya

sempat menjadi lahan sengketa antara Pemkot Surabaya dan TVRI. Dari kedelapan titik ini, tambah Irvan, selain berada di pusat perbelanjaan, bisnis, serta kuliner, beberapa titik parkir ini sengaja dipilih karena pertimbangan ketersediaan lahan. Selain itu berdasarkan rute, perpindahan moda antara mobil pribadi ke angkutan.

Irvan mengatakan, saat ini parkir di pinggiran jalan sudah sangat menggangu fungsi jalan sehingga secara bertahap harus segera dihilangkan. “Parkir on street memang lebih murah karena hanya Rp 1.500 bandingkan parkir di gedung-gedung yang mencapai Rp 5.000, makanya masyarakat milih on street,” kata dia.

Meski begitu, meniadakan parkir on street tidak bisa langsung dilakukan sebelum disediakan parkir pengganti berupa parkir gedung yang dikelola secara mandiri oleh pemerintah.

Parkir gedung yang dikelola pemerintah kota ini, nantinya akan sama dengan parkir-parkir di mal. “Kita contohkan di Ampel,

ternyata parkir gedung di sana sangat menguntungkan untuk mengurai kemacetan,” ujarnya.

Sementara itu, selain membangun parkir gedung, aneka operasi penertiban parkir liar juga terus dilakukan. Setiap hari, Dishub selalu menggelar operasi bekerjasama dengan pihak kepolisian dengan melakukan penilangan dan cabut pentil.

Parkir, memang tak semata untuk meningkatkan pendapatan daerah, melainkan lebih pada upaya pemerintah untuk menekan kemacetan jalan. Apalagi, PAD yang didapatkan dari parkir memang tergolong sangat kecil jika dibandingkan dengan dampak kemacetan yang ditimbulkannya.

“Karenanya kita harus tegas untuk mengatur parkir ini,” kata dia.

Kajian mengenai parkir, saat ini juga terus dilakukan.

Setidaknya ada beberapa model yang sedang dikaji dan akan diterapkan di Surabaya yaitu parkir paska bayar, parkir zona, prabayar, electronic parking (eparking) dan juga Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar. n geh

11 Pimpinan Disahkan, Aturan Ditegakkan

l Sambungan hal 1

politisi PDIP yang sudah empat periode bertengger di DPRD Surabaya ini.

Tentang pembentukan Pansus Tata tertib Dewan, Armuji menjanjikan dalam minggu ini sudah ada paripurna pembentukan Pansus Tata Tertib . “Jadi sumpah jabatan pimpinan Rabu, langsung dilanjutkan dengan pengesahan fraksi-fraksi. Setelah itu baru rapat pembentuk­an Pansus Tata Tertib. Diperkirakan Jumat kita sudah mengesahkan Pansus Tata Tertib Dewan,” terangnya.

Masih terkait tata tertib dewan, Armuji menegaskan tidak akan ada perubahan signifikan dibandingkan dengan tata tertib periode sebelumnya.

Menurutnya berdasarkan arahan dari Pemprov Jatim maupun surat Kemendagri, tidak ada perubahan aturan mengenai tata tertib dewan untuk di daerah.

Sementara Wakil Ketua DPRD dari PKB Masduki Toha menjanjikan bakal ada perubahan atas pelaksanaan tata tertib dewan. Menurutnya, meskipun secara aturan tata tertib dewan tidak mengalami perubahan, namun pelaksanaannya akan berubah lebih terbuka dibandingkan periode lalu.

“Tata tertibnya memang tidak berubah, tapi pelaksanaannya akan lebih terbuka. Kita telah menyepakati bahwa azas kolektif kolegial bakal dihormati. Keputusan bukan hanya keputusan pimpinan, tapi pelaksanaan tata tertib itu yang didahulukan,” ujar Masduki yang su-

dah tiga periode menduduki kursi DPRD Surabaya ini.

Salah satu aturan yang akan ditegakkan, lanjut Masduki adalah terkait absensi anggota. Menurutnya dalam tata tertib dewan akan ditegaskan penghitungan kehadiran anggota dihitung berdasarkan tanda tangan dan kehadiran fisik.

Hal ini akan berlaku pada semua kegiatan dewan baik di tingkat komisi, alat kelengkapan termasuk sidang paripurna. “Jadi kalau ada rapat yang tanda tangan 15 orang, sementara yang hadir hanya 10 orang maka yang dihitung adalah kehadiran fisik,” tegasnya.

Aturan ini, lanjut Masduki, sebagai bagian dari penghormatan azas kolektif kolegial. Semua anggota dewan, lanjutnya, harus dihormati dan menghormati semua proses yang ada di dalam dewan. “Jangan sampai ada yang bilang tidak hadir dan tidak bertanggungjawab dengan keputusan. Padahal ia tanda tangan,” tegasnya.

Selain masalah absensi, Masduki juga menyebut pembentukan pimpinan di level alat kelengkapan dewan juga bakal dilaksanakan sesuai dengan tata tertib.

Dengan demikian, lanjutnya , pemilihan pimpinan alat kelengkapan dewan diserahkan sepenuhnya kepada anggota alat kelengkapan dewan yang bersangkutan.

“Kalau komisi ya dipilih komisi, kalau BK ya BK demikian seterusnya. Pimpinan hanya sebagai fasilitator saja,” terang politisi PKB dan Anshor ini. n gat

Rapor Online Mudahkan Guru Menghitung KKM l Sambungan hal 1

keterampilan. “Dalam kurikulum 2013, guru memang harus mampu menilai secara otentik dan holistik sesuai empat kompetensi yang ditentukan tersebut.

Semuanya tidak lepas dari Rencana Pokok Pembelajaran (RPP) yang sudah ada,” tutur Kasie Kurikulum Pendidikan Menengah Dindik Surabaya Mamik Suparmi saat ditemui, Senin (15/9).

Mamik menjelaskan, hasil penilaian dari empat kompetensi itu selanjutnya dirata-rata dalam Kriteria Ketuntasan Mengajar (KKM) dengan nilai minimum 2,67.

Nilai rata-rata itu merupakan kesepakatan secara nasional yang ditetapkan pemerintah pusat. Nilai itu setara dengan rata-rata 66-70. “Inilah keuntungannya menggunakan sistem online. Guru tidak perlu menyimpan nilai KKM siswa. Setiap KD yang sudah diajarkan bisa langsung dientri datanya,” tutur dia.

Apalagi dalam penerap­an dari kurikulum 2013 prinsipnya menggunakan pembelajaran berbasis master learning. Artinya, siswa tidak bisa melanjutkan ke kompetensi dasar (KD) ber­ikutnya tanpa menuntaskan KD sebelumnya. Siswa yang nilainya di bawah KKM, wajib diberi remidi.Sebab,bisajadiadaKDKD tertentu di mana anak sulit memahami sehingga harus diberi remidi berulang-ulang. ‘’Kalau remidi diberikan dengan baik, maka pembelajaran akan tuntas dan siswa tidak akan tinggal kelas,” jelasnya.

Karena itu, guru harus mengevaluasi faktor apa yang membuat anak sampai tidak tuntas menyelesaikan KD tertentu. Apakah ada yang salah dengan metode pengajaran yang diberikan?

Apa media pembelajarannya yang keliru, atau memang anak betul-betul kesulitan untuk menerima materi

tertentu?

Jika ternyata guru yang keliru dalam sistem pengajarannya, maka harus dilakukan pembelajaran ulang.

Namun, jika siswa yang tidak paham, maka remidi wajib dilakukan. Jika 75 persen siswa tidak dapat menuntaskan KD pembelajaran, maka guru wajib memberikan remidi secara klasikal. Artinya, siswa sekelas mengulang pembelajaran. Tapi, jika kurang dari 50 persen, cukup remidi secara individual. Remidi diberikan hingga anak mencapai kriteria minimum 2,67.

Apakah sekolah bisa menetapkan KKM di atas 2,67? Tentu saja boleh. Ha­ nya sekolah tak boleh serta merta menaikkan KKM hanya untuk sebuah gengsi.

Syaratnya, seluruh aspek pembelajaran mendukung untuk peningkatan KKM. Baik guru, fasilitas pembelajaran, maupun siswanya.

Item penilaian dalam kurikulum 2013 diakui Kasi Kurikulum Pendidikan Dasar (Dikdas) Dindik Surabaya Munaiyah memang sangat banyak. Saking banyaknya, sebagian guru kadang tak paham cara menilai siswa.

Padahal, sejatinya penilai­an ini sudah ada sebelum kurikulum 2013. ”Hanya saja guru tidak terbiasa. Nah, dengan kurikulum 2013 ini akan dibiasakan.

Rapor online justru akan membantu penilaian kurikulum 2013,” ungkapnya.

Munaiyah mewanti-wanti, sekolah juga tidak boleh melakukan perankingan. Itu diatur dalam Permendikbud No 71 Tahun 2014. Sebab, seluruh aspek dalam diri siswa telah dinilai. ”Lalu, jika seluruh aspek telah dinilai, kenapa perlu diranking,” cetusnya.

Hanya, sistem rapor online tetap melakukan perankingan. Tapi, perankingan itu tidak disampaikan pada rapor siswa. Perankingan itu hanya sebagai data jika suatu waktu dibutuhkan siswa. n tam

Melatih Guru Melek IT Lewat Tayangan Live Streaming l Sambungan hal 1

proses belajar mengajar.

Ada berbagai macam alat pembelajaran, namun Harijanto menganjurkan kepada guru agar menyesuaikan pemilihan alat pembelajaran edukatif yang mudah didapatkan dan sesuai kebutuhan anak. “Sekarang kalau guru hanya bercerita akan membuat anak cepat bosan. Namun dengan alat peraga, siswa akan lebih aktif,” kata dia kepada Bhirawa belum lama ini.

Alat pembelajaran tidak harus mahal. Dia mencontohkan berbagai benda di lingkungan sekolah yang bisa digunakan seperti air, tanah, balok, dan benda-benda lainnya. Selain benda-benda, alat pembelajaran juga bisa memanfaatkan teknologi multimedia. Yang paling sederhana, guru bisa mengajak anak belajar dengan film animasi, slide translation, dan game edukatif. “Sekarang ini zaman sudah berkembang. Guru juga harus bisa

menyesuaikan diri dengan teknologi modern. Sebab anak juga memiliki kecenderungan tertarik dengan teknologi,” tutur dia.

Harijanto mengatakan, pemilihan alat peraga pembelajaran saat ini bukanlah hal sulit. Hanya saja, ini menyangkut keseriusan guru dalam membuat inovasi.

Sebab, sampai saat ini masih banyak guru yang senang dengan model konvensional satu arah, yaitu guru menjelaskan murid mendengarkan.

Tak terasa dua jam berselang begitu cepat, tim di ruang kontrol memberi isyarat agar talk show segera diakhiri. Kepala UPT Tekkomdik Ema Sumiarti terlihat juga ikut memantau secara langsung program live streaming dari ruang kontrol siaran. Dia pun mengatakan, program semacam ini merupakan cara baru bagi guru untuk memperkaya kualitas dirinya.

Dia menjelaskan, program tersebut sebenarnya ditujukan untuk melatih 44 guru binaan jenjang TK. Sebelum-

nya mereka telah mendapat pelatihan dan pada tahap selanjutnya mendapat kewajiban ikut aktif dalam live streaming PJJ yang digelar UPT Tekomdik.

“Jadi pelatihan tidak harus tatap muka seperti seminar atau workshop.

Via online, pelatihan guru juga bisa berlangsung,” kata dia.

Untuk mengaksesnya, guru tinggal mengklik website www.rependik.com.

Selain menekankan pada inovasi pembelajaran, guru yang aktif dalam mengikuti PJJ secara tidak langsung juga akan lebih akrab menyelami dunia internet.

Ema mengakui teknologi penyiaran yang dimilikinya masih belum sepenuhnya maksimal. Sebab hanya berlangsung satu arah alias belum interaktif. Namun dia bertekat model pelatihan interaktif pada siaran live streaming sedang di­ susun dan akan segera direalisasikan.

“Program ini baru dilakukan Agustus 2014, jadi masih baru. Dan guru TK ini pun masih percobaan, selanjutnya akan juga dilakukan untuk guru SD dan juga

SMP. Sedangkan SMA sudah beberapa yang ada melalui sekolah terbuka,” katanya.

Kepala Dindik jatim Dr Harun MSi mengatakan, langkah ini dilakukan agar semua guru bisa menggunakan perangkat teknologi dan informasi sebagai bahan untuk mengajar. Selain itu, paradigma guru akan berubah dari yang asing terhadap IT kini menjadi melek IT. Menurut Harun, luasnya akses yang bisa dijangkau melalui PJJ ini akan mengoptimalkan program pelatihan yang selama ini dilakukan secara tatap muka. Sebab, pelatihan yang selama ini dibuat sangat dibatasi oleh ruang, kuantitas guru dan sumber dana yang ada. Sedangkan dengan metode online, pelatihan dapat menjangkau peserta seluas-luasnya. “Akses internet itu lebih luas. Meskipun ini hanya untuk guru binaan, tetapi semua guru bisa melihatnya, bahkan selain dari Provinsi Jatim juga bisa menggunakan fasilitas ini,” tutur dia.*

UTAMA

12

Selasa Pon, 16 SEPTEMBER 2014

Keluhan Petani Tebu di Jombang

Rendemen Rendah, Rasa Tebu Tak Semanis Gula Bayang-bayang untuk meraih keuntungan dari manisnya tebu di wajah Ahmad Ishaq kemungkinan tidak bisa didapat. Karena disaat musim panen raya di Kabupaten Jombang, dan tidak ada hujan, namun rendemen tebu berada dititik terendah yakni hanya mencapai 6 persen.

Disamping itu, petani juga juga kesulitan untuk mendapatan Surat Perintah Tebang Angkut (SPTA).

Ahmad Ishaq, petani tebu asal Desa Krembangan, Gudo, Jombang, mengaku sangat rugi dengan kondisi tebang tebu sekarang. selain rendemen gulanya rendah, petani saat ini juga kesulitan untuk mendapatan SPTA dari PG Tjoekir. “ Dengan sulitnya kami mendapatkan SPTA, tentunya juga akan membuat molor tebang.

Kalau sudah begitu, tebu menjadi mati dan kering. Demikian ini yang akan memperparah kerugian kami, “ keluhnya.

Dikatakannya, idealnya untuk mendapat keuntungan dari tanaman tebu miliknya, seharusnya rendemen minimal mencapai 8 persen. Namun kenyataannya PG Tjoekir menetapkan rendemen

hanya 6 hingga 7 persen. Petani tebu PG Tjoekir juga direpotkan dengan keluarnya DO penjualan gula. Kalau sebelumnya DO keluar sekitar 14 hari setelah tebu digiling, saat ini sekitar sebulan DO baru keluar. “ Lambatnya pengeluaran DO ini juga sangat merepotkan petani.

Sebab, dari DO itulah uangnya kami putar untuk biaya tebang angkut berikutnya,” kata Ishaq lagi.

Petani tebu yang sudah belasan tahun ini menambahkan, susahnya petani tebu saat ini juga dipicu dengan rendahnya harga penjualan gula. Saat ini, harga penjualan gula di tingkat petani hanya mencapai Rp 8.250. “ Padahal, petani bisa mencapai keuntungan, jika harga gula minimal sebe-

LINTAS PERISTIWA

Wawali Pimpin Calon Haji Pemkot Malang Malang, Bhirawa Wakil Walikota Malang, Sutiaji memimpin jamaah calon haji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemkot Malang yang berjumlah 63 orang dan secara resmi dilepas oleh Wali Kota Malang Mohammad Anton di Ruang Sidang Balaikota Malang, Senin (15/9).

Jamaah calon haji di lingkungan pemerintah kota Malang 63 orang, yang terdiri dari 18 calon jamaah laki–laki dan 45 calon jamaah perempuan. Dari Jumlah itu sebanyak 44 orang dari Dinas Pendidikan sisanya dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Selain Wakil Walikota Malang, Sutiaji rombongan jamaah calon haji itu, juga ada pejabat eselon II, mereka adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pengawasan Bangunan Jarot Edi Sulistiono, dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang Zubaidah, sejumlah pejabat eselon III dan eselon IV, serta para guru.

Sementara itu, Wali Kota Malang, Mohammad Anton, meminta kepada para jamah calon haji, untuk melakukan ibadahnya secara khusuk, karena kesempatan untuk beribadah haji, tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Q mut

sar Rp 9.500 per kilo gram, “ ujar Ishaq yang dibenarkan Zuli tetangganya yang petani tebu yang kirim ke PG Tjoekir.

Dengan kecilnya rendemen, susahnya mencari SPTA serta lambannya pengeluaran DO tersebut, baik Ishaq ataupun Zuli berharap kepada pihak managemen PG Tjoekir untuk segera memperbaiki sistemnya. Sebab, jika hal ini berlarut- larut, petani akan terus menderita kerugian.

Keluhan senada juga dilontarkan Nanang asal Desa Tinggar, Kecamatan Bandar Kedungmulyo, dirinya sudah mengeluarkan uang sedikitnya Rp 150 juta untuk sewa lahan seluas 12 hektare.

Secara otomatis dengan rendemen gula yang hanya 6 Kg per kwintal tebu, ditambah Harga Pokok Penjualan (HPP) gula dari pemerintah sebesar Rp 8.500 per Kg, Nanang merasa bakal rugi besar. ’’Rendahnya rendemen tebu yang ditetapkan pabrik sangat berdampak pada pendapatan petani. Padahal harga sewa lah-

an terus naik,’’ katanya.

Belum lagi, biaya operasional lanjutnya, yang bisa mencapai lebih dari Rp 8 juta, ditambah biaya tebang dan angkut yang harus

dikeluarkan petani mencapai Rp 7 juta per tahun, membuat potensi kerugian semakin besar dialami petani. ’’Biaya pada tanam pertama sangat tinggi, dan operasion-

al untuk tetes juga kadang membengkak. Tetapi yang paling menjadi biang masalah, adalah rendemen yang tidak pernah meQ rur ningkat,’’ tambahnya.Q

Puluhan truk pengangkut Tebu nampak harus mengantri untuk mendapatkan SPTA diareal PG Tjoekir Diwek Jombang.

ramadlan/bhirawa

Dugaan Penyimpangan DBHCT Rp 1,3 Miliar

Polda Bidik Disnakkan Jombang Jombang,Bhirawa Dugaan penyimpangan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) Pemkab Jombang yang dikucurkan ke Dinas Peternakan dan Perikan (Disnakkan) kini di bidik Polda Jatim.

Anggaran tahun 2013 sebesar Rp 1,3 Miliar itu digunakan untuk program pembagian ternak kepada petani terdampak khususnya petani kawasan Utara Brantas.

Informasi yang dihimpun, anggota Polda Jatim kabarnya sudah turun mencari data terkait dugaan adanya penyelewengan dana program yang digulirkan untuk program pembagian ternak kepada petani termbakau terdampak.

Khususnya yang berada di Utara Brantas Jombang. “ Beberapa kelompok tani yang menerima dimintai keterangan terkait pembagian ternak kambing dari Dinas peternakan,”ujar

salah satu sumber yang enggan dikorankan namanya ini menuturkan serya menunjukkan sprint bernomor 506/VIII/2014 tertanggal 26 Agustus, yang diteken Ditintelkam Polda Jatim Kombes Pol Nana Sudjana terkait masalah tersebut, Senin (15/9).

Disamping membidik, program di Disnakkan, Polda Jatim dikabarkan juga melakukan penyelidikan terjhadap proyek di RSUD Jombang. Berdasarkan In-

sus nomor 543/VIII/2014 Ditintelkam ada dua proyek yang dibidik. “ Terkait mangkraknya dua bangunan gedung di RSUD Jombang yang dibangun menggunakan anggaran APBD 2013,”ujarnya.

Sementara itu terkait program di Disnakkan Jombang informasi yang diminta, lanjutnya adalah soal jumlah kambing yang diterima dan keberadaan kambing yang pada 2013 dibagikan.’ Apakah memang sesuai sasaran dan juga terkait kwalitas atau jenis kambing yang diserahkan,”imbuhnya.

Dikonfirmasi terkait hal ini, Kepala Disnakkan Jombang, Ahmad Baidlowi mengaku belum mengetahui jika program yang dikucurkan kepada petani itu kini diselidi Polda. “ Kita belum mengetahui kalau program

itu dibidik polda, sampai hari ini tidak ada penyelidikan soal itu,”jawabnya.

Baidlowi membenarkan jika tahun 2013 lalu, Disnakkan mendapatkan alokasi anggaran dari DBHCT pemkab Jombang sebesar Rp Rp 1,3 Miliar. Angggaran itu kemudian diperuntukkan program pembagian ternak kepada petani terdampak di kawasan utara brantas.” Program itu sudah dijalankan sesuai dengan prosedur lelang. Kalau tidak salah yang digunakan sebesar Rp 1, 064 miliar. Dan untuk 800 kambing betina 160 kambing pejantan,” bebernya.

Setiap petani yang berhak mendapatkan ternak dikatakannya mendapatkan sebanyak 4 kambing betina dan 1 kambing laki. Diakuinya memang penentuan

petani yang menerima ada intervensi anggota dewan.

Namun jika memang tidak sesuai dipastikan juga tidak bisa menerima.”Untuk penerimanyapun melalui seleksi, intervensi parpol atau dewan memang ada, akan tetapi tetap ada seleksi.

Kalau memang tidak layak ya tidak bisa menerima bantuan ternak,”jelasnya.

Baidlowi juga membantah, jika ada dugaan adanya petani terdampak yang berhak mendapatkan tidak kebagian bantuan kambing. “ Tidak ada yang diganti uang, data kita semuanya ereka yang berhak menerima sesuai jumlah yang ada,”pungkasnya seraya mengatakan sebelum menerima bantuan, petani juga mendapatkan pelatihan dari Dinas Peternakan sehingga tidak asal menerima. Q rur