Harian Bhirawa Edisi 17 Maret 2014

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/ lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

H A R I A N

“Saya diminta oleh tokoh masyarakat dan kepala desa di wilayah utara meminta kepada Polres agar seluruh pelaku (penggelapan raskin, red) ditindak tegas. Tidak peduli siapa di belakangnya,�

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 7

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Bupati Pamekasan Achmad Syafii

Senin Kliwon, 17 MARET 2014

http://www.harianbhirawa.co.id

Siapkan Koalisi Semangka, PPP Usung Jokowi Capres 17 MARET 2014

Promeg Ancam Golput

AGENDA HARI INI

Surabaya, Bhirawa Meski pelaksanaan Pilpres 2014 masih tiga bulan lagi, namun Partai Persatuan Pembangunan (PPP) secara terangterangan memutuskan untuk mengusung Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) sebagai capres dalam Pilpres 2014. Hal itu disampaikan langsung oleh Sekjen PPP Romahurmuziy di sela-sela kampanye perdana di Gramedia Expo Surabaya, Minggu (16/3).

Gubernur H Soekarwo 09.00

Paripurna Pembahasan RPJMD di DPRD

Wagub H Saifullah Yusuf 15.00

Pembukaan Diklat Pim II di Bandiklat

Sekdaprov Achmad Sukardi 07.00

Pimpin Upacara Pagi di Kantor Gubernur

Pemkot Sediakan Fasilitas untuk PKL Ber-KTP Batu Batu,Bhirawa Pemkot Batu membuat kebijakan untuk menanggulangi membeludaknya PKL di sekitar alun-alun. Mereka akan menyiapkan stan khusus Pedagang Kaki Lima (PKL) yang lokasinya berada di pusat kota. Namun pemkot hanya membolehkan para PKL ber KTP Batu saja yang bisa berjualan Punjul Santoso di stan stan tersebut.

Saat ini sudah ada sekitar 226 PKL yang sudah terdata di Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu. Dan kepada PKL liar ini, Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso telah memerintahkan kepada Satpol PP untuk melakukan penertiban. “Penertiban ini dilakukan terutama di sekitar Alun alun, Jl Gajah Mada, Jl Sudiro, Jl Munif, dan

ke halaman 11

Naik ke Penyidikan Tanpa Penetapan Tersangka

Pekan Depan Kejati Panggil Saksi dari KONI Surabaya, Bhirawa Setelah menggelar ekspos kasus dugaan penyelewengan dana hibah Pemkot Surabaya ke Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Surabaya serta menaikkan statusnya ke penyidikan, pekan depan Kejati Jatim rencananya akan memanggil kembali saksi-saksi dari KONI. Pemanggilan ulang beberapa saksi yang sebelumnya dimintai keterangan pada saat penyelidikan, guna menegaskan oknum yang paling bertanggung jawab atas dugaan kerugian keuangan negara senilai Rp 1,6 miliar dalam kasus ini. Tak menutup kemungkinan juga kalau nantinya dari keterangan saksi akan merujuk ke penentuan tersangka .

Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Pidana Khusus Mohammad Rohmadi menerangkan,

ke halaman 11

Jauh dari Gelar Kesarjanaan POLITIKUS sering kali dituntut serba bisa. Bahkan untuk hal-hal yang jauh dari latar belakang kemampuan akademisnya. Demikian pula yang dialami legislator perempuan dari Partai Demokrat ini di DPRD Surabaya. Karena bertugas di Komisi C BidaHerlina Harsono Njoto SPSi, MPSi ng Pembangunan, latar belakangnya sebagai seorang psikolog hampir tidak pernah dimanfaatkan dalam rutinitas kerja sehari-hari.

ke halaman 11

ke halaman 11

Pakde Karwo Bakal Ladeni Jokowi Sama-sama Jadi Jurkamnas Pemilu Pemprov, Bhirawa Partai Demokrat memberikan kepercayaan penuh kepada Ketua DPD Partai Demokrat Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum selama Pemilu Legislatif 2014. Gubernur Jatim itu dipilih untuk menjadi juru kampanye nasional (jurkamnas) lintas provinsi di Pulau Jawa.

Penunjukan Soekarwo ini tentu saja bakal memanaskan suasana kampanye Pileg yang sudah mulai digelar, Minggu (16/3) kemarin. Sebab PDI Perjuangan juga menurunkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadi jurkamnas lintas provin-

si juga.

Menurut Pakde Karwo, sapaan lekat Soekarwo, dipilihnya dirinya sebagai jurkamnas atas pe-

rintah langsung Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

ke halaman 11

KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH YANG MENGAJUKAN CUTI BUPATI 1. Lumajang: 6. Sidoarjo Mrt : 18-22-24-27 Mrt : 18-21-27 Apr : 2-5 Apr : 2-4 2. Magetan: 7. Bojonegoro Mrt : 19-21-29 Mrt : 18-22-27 Apr : 4 Apr : 1-5 3. Pacitan: 8. Jombang Mrt : 19-20-24-25 Mrt : 22, 29 Apr : 3-4 Apr : 5 4. Malang 9. Bupati Pasuruan Mrt : 26-27 Mrt : 17-21-26-28 Apr : 1-4 Apr : 4 5. Trenggalek Mrt : 17-21-26 Apr : 2-4

Total : 25 orang Rincian : 9 Bupati 5 Walikota 7 Wakil Bupati 4 Wakil Wali Kota

WALI KOTA WAKIL BUPATI 1. Blitar 1. Magetan Mrt : 21-26 Mrt : 17-26 Apr : 4 Apr : 2 2. Malang 2. Situbondo Mrt : 17-21-26-28 Mrt : 22-24-27 6. Jombang Apr : 4 Mrt : 18-21-25-28 Apr :1-2 3. Pasuruan Apr : 1-4 3. Banyuwangi Mrt : 19-21-26Mrt : 19-20-24-25 28-30 Apr : 3-4 Apr : 4 4. Trenggalek 7. Tuban 4. Surabaya Mrt : 19-28-30 Mrt : 19-21-28 Mrt : 17 Apr : Apr : 4 Apr : 5. Ponorogo 5. Mojokerto Mrt : 18-24-27 Mrt : 17-21-26-30 Apr : 1-2 Apr : 4 Sumber : Biro Administrasi Pemerintahan Umum Setdaprov Jatim

WAKIL WALI KOTA 1. Blitar Mrt : 17-19-28 Apr : 2. Kediri Mrt.: 19-20-24-25 Apr : 3-4 3. Pasuruan Mrt : 18-22-24-27 Apr : 1-5 4. Surabaya Mrt : 21-26 Apr : 4

Pelaksanaan UN Online Diminta Bertahap Surabaya, Bhirawa Sambutan terhadap Ujian Nasional (UN) online diterima positif oleh daerah. Rencana ini akan menjadi solusi terhadap biaya UN yang selama ini dianggap terlalu besar. Namun mengingat kemampuan daerah yang berbeda, pemerintah diminta untuk menggelarnya secara bertahap.

Menurut Ketua II Dewan Pendidikan Surabaya Isa Anshori, UN online adalah terobosan baru yang patut mendapat apresiasi.

Jika pemerintah serius, maka

persiapan harus segera dimulai dari sekarang. Mulai dari perangkat komputer sekaligus jaringannya, sumber daya manusia, hingga sosialisasi ke daerah. “Mengubah UN menjadi online adalah keniscayaan. Cepat atau lambat pasti akan terjadi. Ini bagus karena dapat menekan banyak sekali anggaran yang selama ini dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah,� ungkap Isa saat dikonfirmasi, Minggu (16/3).

Seperti diberitakan Bhirawa se-

belumnya, pemerintah melalui Badan Standarisasi Nasional Pendidikan (BSNP) berencana mengubah total mekanisme UN. Perubahannya ialah menggelar UN dalam bentuk online. Dengan cara demikian, beban anggaran pemerintah akan jauh lebih ringan.

Menurut anggota BSNP Prof Zaki Baridwan, sejauh ini biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan UN terlalu besar.

ke halaman 11

Gubernur Perintahkan Kabiro Hukum Jangan Soliter Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum memerintahkan Kepala Biro Hukum Setdaprov Jatim Dr Himawan Estu Subagijo SH, MHum untuk tidak soliter dan menjalin komunikasi dengan para anak buah. Sebab jika tidak, dapat menimbulkan kecemburuan seperti yang sekarang terjadi. “Yang bersangkutan (Himawan Estu, red) sudah saya panggil dan saya tuturi untuk menjalin komunikasi yang baik. Kecemburuan

itu timbul karena tadinya soliter atau berjalan sendiri dan sekarang perlu bekerja kelompok. Itu artinya yang lain juag perlu diajak bicara juga,� tegas Gubernur Soekarwo dikonfirmasi, Minggu (16/3).

Seperti yang diberitakan Bhirawa sebelumnya, Himawan Estu mendapat banyak sorotan dari berbagai pihak termasuk dari anak buah dan koleganya di lingkungan Pemprov Jatim. Mantan dosen Universitas Airlangga

(Unair) Surabaya tersebut dinilai terlalu cepat mendapat promosi dari eselon III menjadi eselon IIb. Selain itu, latar belakang Himawan Estu yang dinilai bermasalah waktu di Unair juga menimbulkan kecemburuan sesama pejabat, apalagi setelah dia mendapat tempat di Pemprov Jatim sebagai Kepala Biro Hukum.

Meski pelantikan telah berjalan hampir dua bulan, ternyata tak

ke halaman 11

Hari Ini, Megawati Kampanye di Surabaya Jakarta, Bhirawa Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri akan meramaikan kampanye akbar partai yang dipimpinnya di Surabaya, Senin (17/3). “Ibu Megawati dijadwalkan akan menghadiri kampanye PDI Perjuangan yang dipusatkan di Gelora Pancasila Surabaya,� kata Liaison Officer DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Didik Prasetiyono, melalui surat elektrik (email), Minggu (16/3).

Menurut didik, kampanye akrab tersebut akan dihadiri sejumlah juru kampanye, baik

ke halaman 11

10 Parpol Terancam Tak Bisa Kampanye di Tuban Tuban, Bhirawa Tujuh hari ke depan, sepuluh parpol peserta Pileg 2014 di Tuban terancam tidak bisa menggelar rapat umum atau kampanye terbuka. Hal ini dikarenakan tidak adanya Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye (STTPK) yang disampaikan ke pihak kepolisian maupun penyelenggaran pemilu. “Hingga Minggu siang yang menyampaikan STTPK baru dua parpol yakni PKB dan Demokrat, yang lainnya sama sekali belum ada,� Kata Kasat Intelkam Polres Tuban AKP Singgih,Minggu (16/3).

Lebih lanjut dijelaskan, sesuai dengan Paraturan Kapolri No 6 Tahun 2012, pelaporan STTPK wajib disampaikan tujuh hari sebelum pelaksanaan kampanye. sebanyak 10 parpol terancam tidak bisa

ke halaman 11

Tingginya Permintaan Tak Ditunjang Permodalan

Kerajinan Limbah Akar Kayu Jati Bojonegoro Tembus Pasar Internasional Selain terkenal kayu jatinya, Desa Geneng, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro dikenal sebagai sentra produksi kerajinan. Warga di sana memanfaatkan limbah akar kayu jati (tunggak) sebagai bahan membuat berbagai barang berharga, seperti meja, kursi, asbak, lemari, tempat lampu dan masih banyak lagi. Menariknya, kerajinan asal Kecamatan Margomulyo sekarang ini sudah merambah ke sejumlah pasar internasional baik benua Asia, Afrika, Eropa, Australia maupun Amerika.

Achmad Basir, Kabupaten Bojonegoro

Sentil.. %

Industri pariwisata sambut pencapresan Jokowi Minimal, permulaan yang bagus

Â? %

Ketua parpol tandatangani deklarasi damai Jangan sekadar di atas kertas

Â? %

Satpol PP tarik uang keamanan di Alun-alun Kelakuan seperti preman saja

Â?

trie diana/bhirawa

Ketua Umum PPP Suryadharma Ali hadir dalam kampanye perdana PPP di Gramedia Expo Surabaya, Minggu (16/3). Kampanye perdana partai berlambang Kabah ini dikemas dalam bentuk istighosah untuk memperingati haul ke-4 Gus Dur.

Di depan ratusan para caleg dan kader serta simpatisan PPP, Romahurmuziy mengatakan keputusan PPP mengusung Jokowi sebagai capres merupakan amanah dari Mukernas PPP beberapa bulan lalu."PDIP terlambat sebulan mengumumkan untuk mencapreskan Jokowi. Kami sudah beberapa bulan lalu telah mengumumkan Jokowi sebagai Capres PPP,"terangnya, Minggu (16/3).

Pria yang juga Ketua Komisi IV DPR RI mengatakan dirinya sudah mengkomunikasikan hal tersebut dengan yang bersangkutan.

baik

Salah satu kerajinan kayu jati yang sudah go international adalah milik Anik Suswari (45), warga Desa Geneng.

Dengan bangga Anik mengatakan usaha yang dirintisnya sejak 2010 lalu itu selain diminati pasar lokal juga pasar dunia. “ Alhamdulillah, sejak empat tahun lalu usaha saya terus berkembang.

Awalnya dari coba-coba,tak disangka permintaan cukup besar, bahkan hasil

kerajinan kami dapat tempat dari pasar luar negeri,� jelasnya.

Untuk pasar Indonesia , permintaan tertinggi berasal dari Jogjakarta, Semarang, Bali dan Cirebon. Mereka rata-rata pesan kerajinan setengah jadi yang belum di-finishing. “ Ratarata mereka memesan kerajinan sesuai dengan keinginan mereka. Dari desain yang diberikan, kita buat

ke halaman 11

achmad basir/bhirawa

Salah satu perajin limbah akar kayu jati di Geneng Kecamatan Margomulyo bersama hasil karyanya.

SURABAYA

2

Senin Kliwon 17 MARET 2014

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Dodo Bakal Kawal Jamkesmas Surabaya, Bhirawa Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Jatim akan mengawal pembayaran biaya Jamkesmas oleh pemerintah pusat ke rumah sakitrumah sakit di Jatim. PERSI jatim akan membawa masalahg ini ke Rakernas PERSI di Bali yang digelar mulai hari ini(17/3).

Banyaknya keluhan keterlambatan pembayaran Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) pada tahun 2013, membuat Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Jatim dr Dodo Anondo MPH bakal membawa masalah ini ke Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) PERSI.

Soetomo Surabaya mencapai sekitar Rp 63 miliar lebih, RSU dr Saiful Anwar Malang sekitar Rp 30 miliar, ada juga yang RS-RS kecil nilai tunggakan hanya Rp 500 ribu dan Rp 5 juta ke atas. ‘’Jadi hampir se‘’Kita akan mem- Dodo Anondo mua rumah sakit perjuangkan nasib rumah sakit- rumah sakit yang menerima pasien Janyang ada di Jatim, karena kesmas mereka menunggu saat ini uang Jamkesmas kepastian dari pemerintah,’’ yang dijanjikan pemerintah ujarnya.

Menurutnya, pemerintah belum turun,’’ ujarnya.

Dodo mengatakan, saat ini dalam hal ini Kementerian jumlah tunggakan untuk Kesehatan (Kemenkes) berrumah sakit seluruh Jatim janji akan membayar tungbisa mencapai ratusan miliar gakan Jamkesmas tahun rupiah. Khusus untuk RSU dr 2013 itu pada bulan Juni

2014, tapi hingga saat ini, belum ada kabar kepastiannya. “Janjinya memang Juni, sehingga kita harus menunggu, tapi tetap kita akan sampaikan ke Menteri Kesehatan besok,” tukasnya.

Dijelaskannya, sebagai Ketua PERSI Jatim, dirinya kerap mendapat keluhan dari rumah sakit-rumah sakit kecil di Jatim yang memang dana operasional dan pelayanan medisnya kecil. Untuk RS sekelas RSU dr Soetomo masih bisa menalangi terlebih dahulu jasa medis para dokter, asalkan tunggakan Jamkesmas itu tidak sampai dibayarkan hingga akhir Q dna tahun 2014.Q

Bersihkan Debu Jalan

Petugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Surabaya membersihkan debu pinggir jalan dengan menggunakan alat road sweeper atau penyapu jalan di Jalan Kusuma Bangsa Surabaya,Minggu (16/3).

Menuju Pemilu Legislatif 2014

Kampanye Perdana, Tak Ada Parpol Lapor Bawaslu Bawaslu Jatim, Bhirawa Hari perdana masa kampanye Pemilu 2014, Minggu(16/3) kemarin , tak ada satupun partai yang memberikan laporan kepada Badan Pengawas Pemilu(Bawaslu) Jatim. Padahal ,Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye (STTPK) merupakan salah satu persyaratan yang harus disetorkan ke Bawaslu atau Panwaslu daerah setempat, sebelum menggelar kampanye.

Anggota bawaslu Jatim, Sri Sugeng Pudjiatmoko menagkui sampai pelaksanaan kampanye terbuka, Bawaslu belum menerima

sama sekali STTPK dari empat Parpol yang mempunyai jadwal kampanye kemarin “Hari ini (kemarin ,red) ada rapat

trie diana/bhirawa

Mengawali masa kampanye DPC Partai Bulan Bintang menggelar kampanye simpatik dan membagikan 1.000 bunga mawar, Minggu (16/3) .

Awali Kampanye dengan Bagi Bunga Mawar Surabaya, Bhirawa Mengawali kampanye perdananya pada Minggu (16/3) kemarin, DPW Partai Bulan Bintang (PBB) Jatim dan DPC PBB Kota Surabaya melakukan kampanye simpatik. Mereka membagi-bagikan ratusan tangkai bunga mawar merah muda kepada para pengguna jalan di kawasan pertigaan Jalan Margorejo-Jalan Ahmad Yani (depan Giant Maspion Square).

“Jangan lupa 9 April pilih PBB ya bapak-ibu,” ujar salah seorang caleg PBB Agus saat membagikan bunga mawar di lokasi.

Meski aksi simpatik ini tidak menghadirkan ribuan massa namun para kader PBB yakin kampanye model sederhana ini mampu mencuri perhatian atas misi dan visi partai yang dipimpin Yusril Iza Mahendra ini. “Selain mengenalkan PBB, kami yakin dengan cara ini bisa mencuri simpati masyarakat,” terangnya.

Sebelum beraksi, mereka berkumpul di posko pemenang Pileg 2014 DPC PBB Kota Surabaya Jl Ngagel No 3 Surabaya. Kemudia, melakukan aksi simpatik di lokasi pertigaan Margorejo-A Yani dan Q gat Frontage Road depan JX International Surabaya.Q

umum terbuka seperti PPP, Hanura, PBB dan PKPI. Tapi belum ada yang menyampaikan STTPK pada kami,” ujar anggota Bawaslu Jatim Sri Sugeng Sudjiatmoko kepada wartawan saat meninjau Haul ke 4 Gus Dur dan kampanye nasional PPP di gedung Gramedia Expo, Minggu(16/3).

Ia menerangkan, setiap parpol yang akan menggelar kampanye terbuka, terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis STTPK yang diterbitkan dari kepolisian setempat. “Sampai sekarang kami belum menerima STTPK,” tuturnya.

Pihaknya bersama Panwaslu Kota Surabaya, akan menyelidikinya, kenapa STTPK untuk PPP, Hanura, PBB dan PKPI dari aparat kepolisian belum diserahkan ke Bawaslu Panwaslu.

“Secara administrasi melanggar.

Itu nanti kita kaji pelaksanaan kampanyenya. Saya tidak tahu apakah ada kesulitan atau tidak,” tandasnya.

Sementara kasubbag Humas Polrestabes Surabaya, Kompol Suparti dikonfirmasi hanya menegaskan STTPK untuk Jurkamnas merupakan urusan Polda jatim. Sementara untuk Jurkam Surabaya memang harus idlaporkan kepada Polrestabes.

“STTPK ada di bagian intel, coba konfirmasi ke intel,” terangnya dihubungi lewat hand phone.

Pada kesempatan kemarin Bawaslu Jatim menghimbau kepada parpol peserta kampanye segera mengirimkan jadwal kampanye terkait waktu dan tempat. Ini penting karena menyangkut pengawasan dan pengamanan di

lapangan.

“Saya himbau seluruh parpol disemua tingkatan baik Jatim maupun kab/kota secepatnya memberikan surat pemberitahuan terkait jadwal khusunya jam dan lokasi kampanye ke kepolisian dan Bawaslu di masing-masing tingkatan. Hal ini untuk mempermudah koordinasi khususnya dalam pola pengamanan,”tegas Sri Sugeng.

Ditambahkanyya, sebenarnya Bawaslu sudah menerima jadwal dari Mabes Polri di Jakarta. Namun dalam surat pemberitahuan pelaksanaan kampanye (SPPK) hanya tercantum jadwal parpol dan juru kampanye (jurkam) nasional. Tapiuntuk detailnya waktu dan lokasi tidak dicantumkan sama sekali, sehingga aparat kepolisian dan Bawaslu kesulitan untuk melacak.

Terkait dengan pelanggaran dalam kampanye perdana, menurut Sri Sugeng pihaknya belum menemukan pelanggaran yang masif. Cuma yang ada peserta yang hadir dalam kampanye membawa anak kecil.

“Karenanya saya himbau agar kader, simpatisan atau caleg tidak membawa anaknya. Hal ini dapat dikatagorikan pelanggaran meski tidak masif,”paparnya.

Untuk itu, pihaknya juga berharap agar petinggi parpol melarang peserta kampanye agar tidak membawa anaknya. “Kasihan mereka. Seharusnya di rumah bermain atau belajar terpaksa ikut orangtuanya kampanye. Padahal untuk perkembangan otaknya ini sangat tidak baik,”ujar pria yang rambutnya dipotong Q cty nyentrik ini.Q

Wagub Persilakan PNS Jadi KPPS Selama Mendapat Izin Atasan

Pemprov, Bhirawa Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf membolehkan PNS menjadi anggota Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) pemillihan umum.

Namun dengan catatan PNS tersebut harus mendapatkan izin dari atasannya.

“Kalau sudah mendapat mandat menjadi KPPS, silahkan langsung izin ke atasannya. Ini untuk kepentingan negara dan tidak akan dihalang-halangi,” katanya, dikonfirmasi, Minggu (16/3).

Menurut Saifullah Yusuf, para PNS itu harus mengajukan izin ke pemerintah kabupaten/kota masing-masing, khususnya ke sekretaris daerah.

“Kalau ketentuannya seperti itu maka harus berizin.

Jangan sampai ada masalah karena merugikan diri sendiri,” kata mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal tersebut.

Pihaknya juga mengingatkan kepada semua PNS se-Jatim untuk netral dalam Pemilu kali ini, baik Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden. Guberur Jatim juga telah mengeluarkan surat edaran yang melarang PNS aktif atau mengikuti kegiatan politik apapun.

“Untuk teknis izinnya bisa kolektif, tidak perlu satu per satu. Kalau satu per satu nanti membutuhkan waktu yang lama. Sebab yang izin itu banyak, jadi lebih baik izin kolektif saja,” ungkap Gus Ipul—sapaan lekat Saifullah Yusuf ini.

Sementara itu, berdasarkan catatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim, dari 604.744 petugas KPPS, terdapat 30 persen atau 181.423 orang merupakan PNS, termasuk guru.

“Kami mendapat laporan bahwa rekan-rekan KPPS gelisah adanya Surat Edaran Menpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2009, yang menyatakan harus ada izin jika PNS menjadi panitia penyelenggara Pemilu di wilayahnya. Apalagi sanksinya pemecatan,” kata Komisioner KPU Jatim Q iib Divisi Teknis dan Data, Choirul Anam.Q

Hanura Konsentrasi Jurkam Nasional Surabaya, Bhirawa Untuk mendulang suara di Jawa Timur,Partai Hanura akan memprioritaskan juru kampanye nasional (Jurkamnas) di daerah yang potensial suara terbanyak. Di Jawa Timur, Wiranto, Ketua Umum dan Hary Tanoe Sudibyo, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu), akan ditampilkan dalam kampanye Partai

Hanura di sejumlah wilayah Jatim.

“Pak HT (Hary Tanoe,red) akan turun dalam kampanye di Jawa Timur, tepatnya di Sidoarjo dengan massa sekitar 5.000 orang dan di Pasuruan massanya 4.000 orang. Untuk Pak Wiranto akan turun ke Nganjuk dengan massa 4.000 orang dan Blitar yang massanya juga 4.000 orang,” beber

Ketua DPD hanura jatim, Kuswanto, di kantor DPD Partai Hanura Jatim, Jalan Embong Kenongo Surabaya, Jumat (14/3).

Jatim, kata dia, merupakan lumbung suara Partai Hanura. Sehingga pihaknya menilai perlu adanya kehadiran para petinggi partainya.

“Prioritas, iya! Karena kami menyadari kursi di Jatim

sebanyak 87 yang tersedia. Ini lebih memungkinkan untuk kita ambil, tentunya dengan didukung kerja maksimal,” ungkapnya.

Sementara, untuk Jurkam dari provinsi yang akan dilibatkan bersal dari seluruh pengurus DPD Partai Hanura Jatim, termasuk Kuswanto sendiri serta para Caleg Q gat tingkat DPRD Jatim.Q

Senin Kliwon 17 MARET 2014

RAGAM INFO

Ryamizard Lakukan Deklarasi dan Doa Nasional untuk Indonesia Surabaya, Bhirawa Mantan KSAD Jenderal (purn) Ryamizard Ryacudu mengaku prihatin dengan kondisi bangsa Indonesia yang semakin semrawut. Untuk itu dirikan melakukan deklarasi dan do’a untuk Indonesia dibeberapa daerah di Jawa Timur.

Pada acara yang dihadiri alim ulama, tokoh agama, tokoh nasionalis, alumni GMNI, mahasiswa dan pelajar, dan kalangan spiritual, Sabtu (15/3) kemarin, Ryamizard mengibaratkan bahwa bangsa Indonesia telah kesurupan roh kapitalis, imperialis dan sosialis. Untuk mengatasi kondisi itu, diperlukan penguatan 4 pilar kebangsaan. ‘’Karena itu mari kita usir roh tersebut dan kembali ke 4 pilar kebangsaan, yakni Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKR)I dan UUD 45 yang asli,’’ ungkapnya.

Ryamizard menegaskan, bangsa Indonesia harus kembali ke jati diri.

Mengadopsi paham lain, bisa jadi tidak sesuai dengan kondisi bangsa. ‘’Jangan kita jadi Orang Indonesia, tapi jiwanya kapitalis, imperialis dan sosialis.

Di negara lain sesuai, tapi dinegara kita tidak,’’ tegasnya.

Karena itu, mantan KSAD yang berjiwa tegas ini mengaku gembira datang ke acara Deklarasi dan Do’a Nasional Untuk Indonesia yang digelar oleh Yayasan Semar Indonesia Mesem yang dipimpin mantan aktivis GMNI, Supono. ‘’Dengan do’a ini kita berharap bisa mengusir roh perusak bangsa tersebut dan kembali menjalankan nilai-nilai Pancasila dan UUD 45 asli,’’ katanya Pada kesempatan itu, Ryamizard juga menekankan kepada bangsa Indonesia untuk kembali ke Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKR)I dan UUD 45, mengingat UUD 45 sudak tidak murni lagi karena telah diamandemen menjadi UUD 2003 yang dibidani oleh pihak asing. ‘’Jika NKRI pecah, Pancasila hilang bahaya bangsa ini. Di UUD, ada 86 ayat merupakan saran asing,’’ terangnya. Ryamizard menambahkan, apa yang disampaikan tidak ada tendensi politik.Q dre

Tunggu Gubernur, Timsel KI Segera Umumkan 15 Besar Surabaya, Bhirawa Tim Seleksi (Timsel) Komisi Informasi (KI) terpaksa harus bersabar untuk mengumumkan 15 nama yang lolos untuk mengikuti ujian terakhir. Ini karena Gubernur Jatim, Soekarwo beberapa mengikuti kunjungan Presiden RI SBY di Jatim sehingga belum dapat menandatanganinya hasil selesksi komisioner KI. ’’Ini hanya persoalan teknis saja. Kami menunggu tanda tangan gubernur. Begitu selesai ditandatangani, maka akan langsung kami serahkan ke Gubernur,’’tegas pria yang juga pakar komunikasi politik dari Unair tersebut, Minggu (16/3).

Dikatakan Suko, semua proses tersebut diperkirakan paling lama dalam sehari-dua hari. ’’Jadi, begitu besok (hari ini, Red) sudah ditandatangani akan kami umumkan. Tapi, dengan catatan, bahwa Gubernur sudah tanda tangan,’’ katanya. Perkiraannya, prosesnya paling lama sehari-dua hari.

Suko sendiri mengatakan bahwa pihaknya juga memang agak lama membahasnya, karena nilai dari total 20 orang yang mengikuti uji kompetensi pada Selasa (11/3) lalu perbedaannya sangat tipis. ’’Mereka rata-rata bagus semua nilainya. Hanya, karena memang harus ada yang gugur, maka kami ambil yang benar-benar mempunyai spesialisasi di bidang komunikasi dan informasi,’’ tuturnya.

Dari Gubernur, imbuh Suko, nantinya daftar 15 nama pelamar Komisioner KI tersebut akan diserahkan ke DPRD Jatim. Nantinya, para wakil rakyat tersebut akan memilih lima yang menjadi komisioner dan lima yang menjadi cadangan. Sisanya gugur.

Seperti diberitakan, setelah KPU Jatim, kini giliran Komisi Informasi yang bakal berganti komisionernya. Hingga pendaftaran ditutup, ada sekitar 60 pelamar. Kendati terbilang sedikit, namun sejumlah pelamarnya cukup hebat-hebat. Suko sendiri memang mengatakan bahwa pihaknya mengiQ cty nginkan kualitas bukan kuantitas.Q

SURABAYA

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Status Tanggap Darurat Kelud Dicabut Pemprov, Bhirawa Pemprov Jatim akhirnya resmi mencabut status tanggap darurat penanganan erupsi Gunung Kelud , Jumat (14/3) lalu. selesainya status tanggap darurat ini setelah seluruh proses rehabilitasi rumah dinyatakan tuntas 100 persen per 14 Maret 2013.

“Perbaikan rumah korban Kelud sudah 100 persen tuntas sesuai dengan target. Sehingga penanganan tanggap darurat sudah dinyatakan selesai,” kata Gubernur Jatim Dr H Soekarwo, dikonfirmasi, Minggu (16/3).

Kendati demikian, pihaknya

tetap akan memantau dan memperhatikan masyarakat dan daerah yang terkena dampak erupsi Gunung Kelud, seperti Blitar, Kediri dan Malang. “Meski tidak diperpanjang, namun kewajiban Pemprov Jatim untuk memperhatikan mereka tetap seperti

biasa,” ungkap Pakde Karwo—sapaan lekat Gubernur Soekarwo.

Selama masa tanggap darurat, katanya, jumlah rumah rusak yang dilakukan rehabilitasi terus meningkat. Dari angka sekitar delapan ribu rumah, naik menjadi 12 ribu dan terbaru menjadi 14 ribu lebih rumah.

Hal ini tidak lepas dari banyaknya warga yang berharap adanya perbaikan rumahnya tidak termasuk dalam data awal. Pakde Karwo menilai, itu bukan sebuah masalah dan

pemerintah tetap akan membantunya.

“Semula yang terasnya terkena sebagian tidak termasuk data rehabilitasi, tapi karena minta ada perbaikan maka pemerintah juga memperbaikinya. Syukurlah semua sudah terselesaikan,” katanya.

Sedangkan, untuk masalah air bersih bagi penduduk yang semula ditangani pemerintah, kini diambil alih oleh Kostrad di bawah kendali Pangkostrad Letjen TNI Gatot Nurmantyo.

Sementara itu, dengan dica-

butnya penanganan tanggap darurat bencana Gunung Kelud, maka posko induk penanggulangan erupsi Gunung Kelud di Gedung Negara Grahadi juga ditutup. Sejumlah logistik yang masih tertumpuk di posko juga telah disalurkan ke daerah bencana.

“Posko di Grahadi sudah selesai. Namun data-data dan perkembangan tetap akan dipantau. Sebelum ini masih banyak sumbangan yang masuk dan sekarang kami mohon maaf karena sudah Q iib selesai,” katanya.Q

Bangunan Dibongkar Paksa Mengantisipasi banjir di wilayah Surabaya barat, Pemerintah kota (Pemkot) Surabaya kembali membongkar paksa rumah semi permanen yang menggangu pembangunan box culvert di jalan Tanjungsari Surabaya,Minggu (16/ 3). Rencananya pembangunan ini akan diteruskan hingga ke arah Benowo.

trie diana/bhirawa

Distribusi Naskah Region VI Dahulukan Kalimantan 2014, Targetkan Seluruh Kab/Kota Raih Adipura Dindik Jatim, Bhirawa Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim yang ditunjuk sebagai koordinator regional VI Ujian Nasional (UN) mulai menjalankan tahapan persiapan. Dalam hal persiapan, Dindik Jatim akan memprioritaskan pengiriman naskah ke wilayah provinsi se Kalimantan lebih dulu.

Menurut Kepala Dindik Jatim Dr Harun MSi, sebagai koordinator region VI pihaknya harus mempersiapkan banyak hal untuk pelaksanaan UN ini.

“Mulai kirim dari percetakan PT Jasuindo di Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo ke Kaltim di atas tanggal 20 Maret,” ungkap Harun.

Mantan Kadisbudpar Jatim ini menegaskan, prinsipnya cetak soal untuk Jatim maupun se Kalimantan sudah siap. Namun karena pertimbangan jarak, maka pengiriman dilakukan wilayah yang jauh dulu, kemudian tengah, baru yang dekat.

Sementara untuk kepulauan Sumenep dan Bawean dijadwalkan dikirim mulai 31 Maret.

Selain jarak, pertimbangan lain juga karena cuaca, gelombang laut hal teknis lainnya.

“Kalau distribusi soal untuk wilayah di Jatim sendiri diperkirakan 3, 4, 5 April. Waktu tiga hari itu sudah cukup,” tutur Harun.

Terkait biaya, Harun mengatakan seluruh biaya distribusi menjadi tanggungan perusahaan pemenang lelang cetak.

Termasuk biaya angkut menggunakan kapal laut ukuran besar, bahkan helikopter sekalipun. Tetapi, penggunaan helikopter alternatif terakhir.

“Progress report sudah dirapatkan akhir pekan lalu di Jakarta, termasuk dengan Balitbang (Jatim),” ungkap dia.

Persiapan juga telah dilakukan secara menyeluruh bagi peserta UN di sekitar letusan Gunung Kelud. Harun mengaku

telah berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota Blitar, Kabupaten/Kota Kediri, Kabupaten Malang, dan Kota Batu semuanya siap melaksanakan UN. Kalau sekolah sebelumnya sempat diliburkan karena letusan, tanggungan proses belajar-mengajar akhirnya diganti Sabtu-Minggu para murid diwajibkan masuk.

Untuk infrastruktur sekolahan yang rusak, kata Harun, sementara disiasati lebih dulu.

Misalnya atap yang jebol, agar bisa digunakan sementara ditutup menggunakan terpal.

“Prinsipnya UN harus tetap di sekolahan masing-masing, meski jebol,” tegas alumnus Lemhanas terbaik 2008 ini.

Khusus untuk sekolah di daerah langganan banjir juga menjadi perhatian dalam rapat di Kemenndikbud. Di Jatim, wilayah Sampang, Situbondo, Bojonegoro, Pasuruan adalah Q tam daerah langganan banjir.Q

Dewas PDAM Surabaya Dibatalkan PTUN Surabaya, Bhirawa PTUN Surabaya mengabulkan gugatan Dewan pelanggan PDAM Surabaya atas perngangkatan Dewan Pengawas PDAM Surabaya oleh Direksi.

Putusan PTUN ini dengan Nomor 04/G/2013/ PTUN.SBY Jo Nomor 178/B/2013/PT.TUN.SBY, dan telah dikeluarkan Penetapan No 04K/PEN/ 2013/PTUN . Putusan PTUN ini kepada Perda kota Surabaya no 2 th 2009 yang mengatur tentang structural jabatan di perusahaan daerah air minum (PDAM) Surabaya yang merujuk Permendagri no 2 th 2007, maka keberadaan anggota dewan pengawas (dewas) PDAM Surabaya yang kini diketuai oleh Arifin Hamid adalah cacat hukum karena tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan.

Akibatnya, seluruh produk hukum yang dihasilkan oleh dewan pengawas PDAM saat ini juga batal demi hukum, mulai dari pengangkatan sejumlah posisi direktur termasuk produk kebi-

jakan berupa program pelayanan pembayaran online yang kini sedang gencar di sosialisasikan.

Hal ini diingatkan Ali Musyafak ketua dewan pelanggan kota Surabaya, Jum’at(14/3) Wali kota Surabaya segera mmenganulir pengangkatan dewan pengawas yang kemudian ditindak lanjuti dengan pengangkatan sejumlah direktur di PDAM Suraya Sembada Surabaya, namun tidak pernah diindahkan. Sehingga Ali memutuskan untuk mengajukan gugatan melalui PTUN. Dengan demikian, harusnya PDAM sudah tidak boleh bahkan tidak bisa lagi mengeluarkan anggaran untuk gaji, tunjangan maupun fasilitas apapun kepada sejumlah anggota dewan pengawas dan sejumlah orang yang mengisi posisi direktur yakni direktur utama, direktur keuangan dan direktur pelayanan, karena pengangkatannya di masa dewan pengawas yang Q gat telah divonis cacat hukum oleh PTUN.Q

Pemprov, Bhirawa Badan Lingkungan Hidup (BLH) Jatim menargetkan, tahun ini 38 kab/kota di Jatim mampu menyapu bersih penghargaan Adipura. Untuk mencapainya BLH Jatim telah mengumpulkan seluruh pemerintah kab/kota dan tim juri Adipura untuk pembekalan sebelum penilaian kedua (P2) Adipura yang digelar dalam waktu dekat ini.

Kepala BLH Jatim Indra Wiragana SH melalui Kabid Pengawasan dan Pengendalian, Gono Bilowoseno mengatakan, persiapan P2 ini dilakukan agar seluruh kab/kota di Jatim mendapatkan Adipura.

“Kami mengundang perwakilan dari BLH dan Dinas Kebersihan Pertamanan seluruh kab/kota untuk pembekalan agar dilakukan perbaikan sebelum P2 dimulai,” katanya, Minggu (16/3).

Menurut dia, bagi kab/kota yang sudah mendapatkan Adipura akan difokuskan pada upaya mempertahankan.

Sedangkan, bagi yang belum, sepetti Kab Jember lebih diintensifkan pembinaanya agar minimal mendapatkan piagam Adipura.

Tahun lalu, ujar dia, Piagam Adipura diraih Kota Batu dan kini didorong agar meningkat menjadi penghargaan.

Proses pembinaan yang perlu ditekankan, lanjut dia, yakni pada faktor komitmen, koordinasi, mobilisasi, dan kontinuitas dalam melakukan pembersihan lingkungan di kab/kota.

Adapun kelemahan kab/kota dalam mengupayakan persiapan penilaian Adipura, celahnya ada pada proses pengolahan sampah dari pembuangan di TPA, dampak lingkungan, teknologi pencemaran, dan kelembagaan.

“Padahal pengelolaan sampah merupakan grid nilai tertingi dalam penilaian Adipura. Jika itu berhasil dilakukan dan ditambah tata kota dan bagus, maka peluang mendapat penghargaan cukup besar,” ungkapnya.

Ia mengatakan, waktu pelaksanaan P2 tak dapat dipublikasikan, kapan tepatnya. Pasalnya, lanjut dia, proses P1 atau P2 dilakukan secara diam-diam tanpa diketahui oleh pemerintah kab/kota yang dituju agar tidak ada rekayasa persiapan pra penilaian.

Untuk parameter penilaian Adipura, menurutnya ada banyak hal yang benar-benar harus diperhatikan.

Misalnya, dari tata ruang terbuka hijau seperti taman kota, jumlah pohon, tinggi hingga kerapatan jarak antar pohon.

Selain itu, penilaian juga dilakukan pada perairan terbuka, sekolah, pasar, tempat pembuangan akhir (TPA), Q rac puskesmas atau rumah sakit, dan perkantoran.Q

Serukan Intelektual Muslimah Masuk Panggung Politik Kaum intelektual adalah magnet tersendiri dalam rangkaian agenda politik menjelang Pemilu 2014. Posisi strateginya tidak hanya di lingkungan kampus, namun juga mampu mempengaruhi arah opini publik sekaligus menjadi kekuatan bagi pengambil kebijakan.

trie diana/bhirawa

Ratusan mahasiswi dari berbagai kampus se-Surabaya berkumpul di Depan Gedung Grahadi dalam agenda Musyawarah Besar (MUBES), Minggu (16/3).

Sekitar 600 Mahasiswa dan 100 orang intelektual muslimah dari berbagai kampus dan sekitarnya berkumpul dalam agenda Musyawarah Besar (MUBES) Aktivis Mahasiswa.

Panggung politik mahasiswa 2014 bertema “Indonesia Lebih Baik : Tinggalkan Demokrasi, Tegakkan Khilafah” yang digelar di depan Gedung Grahadi, Minggu (16/3).

DPD I Muslimah HTI Jatim , Atika Hamim mengatakan, acara ini lebih difokuskan ke para intelektual dengan tujuan menyadarkan dan pembinaan

pada umat, untuk pandai dalam memilih Calon Legislatif (Caleg) mendatang.

“Acara ini kami fokuskan ke para intelektual dengan tujuan menyadarkan dan pembinaan pada umat dalam hal memilih Caleg mendatang, Pemilu itu cara untuk memilih pemimpin, dan ini kampanye pencerdasan,” tutur Atika.

Selain berkampanye, Muslimah Hizbut Tahrir ini juga mengadakan acara diskusi di RM Sari Nusantara yang tidak jauh dari Gedung Grahadi. diskusi tersebut dihadiri 100

orang intelektual muslimah dari berbagai kampus di Jawa Timur.

Diskusi para intelektual bukanlah berkaitan dengan bidang ilmu yang digelutinya di kampus, namun berkaitan dengan sistem politik Demokrasi yang diterapkan didalam negeri.

Ketua Panitia RTD Intelektual Muslimah Jatim, Diana Mufida memaparkan, diskusi ini menghasilkan kesimpulan bahwa demokrasi sejatinya merupakan konsep yang cacat dari akarnya sehingga segala produk perundangan dan hukum yang dihasilkannya akan selalu bersifat trial and error.

“Ini karena dipangeruhi banyak kepentingan dan efeknya justru membawa pada kerusakan masyarakat, membu-

tuhkan dijaminnya kebebasan individu dalam hal apa saja sehingga menumbuhsuburkan budaya rusak, dan teltah memaksa intelektual gagal mencetak generasi pemimpin yang berkualitas dan bermoral tinggi karena sistem pendidikan yang materialistic dan hanya berorientasi pasar,” imbuhnya saat ditemui bhirawa.

Diana juga menambahkan demokrasi sangat bertentangan dengan islam karena hukum-hukumnya, hakekat baik buruknya,”sudah dijelaskan di Al-quran Surat Al-Maidah ayat 47-48, Allah mengatakan hukum semua dari Allah selain dari Allah adalah kafir, dzalim.

Dan kami tegaskan lagi demokrasi dengan Pemilu itu berbeda,” tambanya.Q geh

OPINI

4 TAJUK

World Cup Sepakbola Jalanan PIALA Dunia sepakbola, Brasil 2014, nampaknya ingin digeber untuk semua golongan, semua strata-sosial dan ekonomi. Salahsatunya akan digelar piala dunia untuk anak jalanan, atau Street Child World Cup (SCWC). Meski bukan agenda resmi FIFA, tetapi pertandingannya akan diikuti oleh delegasi dari beberapa negara di Asia dan Afrika serta benua Amerika. Indonesia, juga akan mengirim delegasi yang terdiri dari loper koran dan pengamen jalanan.

Tim sepak bola Indonesia yang beranggotakan anak jalanan telah disiapkan menuju Brasil. Saat ini tim digembleng intensif di arena pelatnas. Pekan depan timnas ini siap menunjukkan kemampuan terbaiknya pada Piala Dunia khusus anak jalanan atau Street Child World Cup (SCWC) 2014 di Rio de Jeneiro Brasil, 27 Maret ini. Piala Dunia ini menjadi “surprise” Indonesia yang sedang gigih memperbaiki prestasi sepakbola.

Kementerian Pemuda dan Olahraga mendukung “surprise” tersebut dan meminta KOI (Komite Olimpiade Indonesia) lebih serius meng-up-grade timnas anak jalanan ini. Sehingga timnas memiliki banyak induk asuh. Yakni, Kemenpora, BTN PSSI, dan KOI. Seharusnya, berdasarkan UU UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, beberapa instansi lain juga wajib bertanggungjawab. Diantaranya Kementerian Sosial, serta Kementerian Pemberdayaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan.

Piala Dunia sepakbola anak jalanan, akan diikuti 22 negara.

Timnas sudah dibentuk terdiri dari 20 anak yang diseleksi di delapan kota besar (Medan, Makassar, Palembang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta dan Surabaya). Kriteria pemain yang diberangkatkan adalah anak jalanan putus sekolah, berusia antara 13 hingga 16 tahun. Itulah “surpirse”-nya, bahwa anak jalanan juga bisa tampil dalam ajang adu prestasi tingkat dunia.

Awal Pebruari (2014) lalu, sebanyak 70 anak jalanan diseleksi di Surabaya. Kriteria awalnya adalah etika (disiplin), norma dan agama, serta kecintaan terhadap sepakbola. Hasilnya, terdapat delapan anak jalanan dianggap “pantas” menjadi timnas. Selanjutnya yang lolos seleksi dikarantina untuk diasah kerja secara team work. Sebagai pekerja loper koran, anak-anak ini sudah terbiasa bekerja secara team work.

Namun dalam hal mental dan spiritualitas, anak jalanan sering kedodoran. Bahkan pada kondisi mentalitas yang parah, anak-anak bisa kehilangan cita-cita. Tetapi syukur, Indonesia telah memiliki UUD pasal 28B ayat (2) meng-amanatkan: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Amanat UUD 1945 itu di-break down dengan UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pada pasal 59 menyatakan: “Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika,...dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.”

Terdapat frasa “anak tereksploitasi secara ekonomi,” yang mengamanatkan perlindungan khusus. UU Perlindungan Anak pada pasal 1 Ketentuan Umum angka ke-2, memberi definisi “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Pada tahun 1990, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak PBB melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990. Jadi, kesertaan tim sepakbola anak jalanan tampil pada even Piala Dunia, menjadi salahsatu bukti kesungguhan Indonesia dalam perlindungan anak. Kini, timnas sepakbola anak jalanan sudah siap berangkat ke Brasil. Sangat mungkin, anak-anak itu akan memiliki pengharapan lagi, dan masuk sekolah lagi. Pemerintah wajib memfasilitasi.

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Melindungi Rakyat BILA diperhatikan, sumber daya manusia Indonesia berada pada kategori terbesar keempat di dunia. Begitu pula, dalam hal kehidupan beragama tidak ada yang membantah bahwa mayoritas penduduknya adalah pemeluk Islam sebagai agama rahmat, yakni rakmat bagi alam semesta. Lalu, apa yang salah dengan negeri ini dalam keadaan kaya raya sementara penduduknya banyak yang miskin dan tidak berdaya menghadapi masalah-masalah yang berkaitan dengan pengelolaan atas kekayaan itu?

Rakyat di negeri ini tidak putus-putusnya dirundung masalah baik mengenai upaya pemenuhan kebutuhan pokok yang harganya labil. Dalam keadaan tenang harga bisa tiba-tiba beranjak naik tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan. Kemudian ada lagi masalah keamanan dan kenyamanan, kriminalitas meningkat, elite selalu berseteru, dan sebagainya.

Namun, tabiat pemimpin negeri ini mudah tergoda melakukan hal-hal buruk hingga merugikan keuangan negara. Sekarang di negeri ini, hampir setiap hari tersiar kabar penguasa melakukan tindakan korupsi. Saya heran, apa tujuannya menjadi penguasa di legislatif, eksekutif maupun yudikatif kalau orientasinya untuk korupsi. Bahkan, ada yang mengatakan, agar mulus melakukan korupsi, jadilah pejabat negara, dalam berbagai level.

Mengapa pejabat negara, yang tengah berkuasa sangat mudah tuan-tuan melakukan korupsi?

Dari konstitusi yang ada, semua sudah jelas. Tinggal memang pejabat untuk mau menjadi pemegang amanah atau melawan amamah dengan melakukan penyelewengan keuangan negera. Pemimpin sudah terlalu zalim terhadap rakyat karena berbuat semaunya terhadap rakyat atas kekuasaan yang dipegangnya.

Mampukah pemimpin bangsa mengelola kekayaan yang terkandung di bumi dan menggunakannya untuk kesejahteraan rakyatnya, tidak menyelewengkan kekuasaan yang ada di tangannya untuk melindungi rakyatnya?

Ahmad Bayuanda Kayu Tinggi Tangerang, Banten

H A R I A N

Mata Rakyat Mitra Birokrat PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Senin Kliwon 17 MARET 2014

Remunerasi Pejabat Struktural-Fungsional Presiden SBY mengemukakan bahwasannya tahun 2014 merupakan tahun politik karena bertepatan dilaksanakan pemilu legislatif dan pemilihan presiden. Bagi kalangan eksekutif birokrasi, tahun ini merupakan tahun perubahan nasib, karena diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang memperpanjang usia pensiun menjadi 58 dan 60 tahun. Diharapkan tidak saja ada perpanjangan usia kerja, namun juga menjadi perubahan kesejahteraan karena diberlakukan nemurasi pegawai berdasarkan PP 46 Tahun 2011 dan Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penilaian Kerja PNS sebagai dasar pemberian remunerasi.

M

enurut Deny Suryana (2010), remunerasi pe merintahan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kebijakan Reformasi Birokrasi. Remunerasi dilatarbelakangi oleh kesadaran sekaligus komitmen pemerintah untuk mewujudkan clean and good governance. Namun pada tataran pelaksanaannya, perubahan dan pembaharuan yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa tersebut tidak mungkin dapat dilaksanakan dengan baik (efektif) tanpa kesejahteraan yang layak dari pegawai.

Sekretaris Kementerian PANRB Tasdik Kinanto mengatakan, penilaian kinerja pegawai berdasarkan PP 46 tahun 2011 terdiri dari dua unsur, yaitu sasaran kerja pegawai (SKP) dengan bobot 60 persen, dan perilaku pegawai dengan bobot 40 persen. Hal itu tidak dikenal dalam PP 10 tahun 1979 yang mengatur tentang Daftar Penilaian Prestasi Pegawai (DP3). Dalam pelaksanaan penilaian, setiap pegawai wajib menyusun SKP berdasarkan rencana kerja tahunan. SKP ditetapkan dan disetujui oleh pejabat penilai, dengan memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu. Jadi sangat riil dan terukur, dan dinilai berdasarkan tingkat kesulitan dan prioritas.

Adapun penilaian perilaku, meliputi sikap dan tindakan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan orientasi pada pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama dan kepemimpinan. Hal ini dipertegas pernyataan Wakil Menteri PANRB Eko Prasojo menegaskan, manajemen berbasis kinerja harus segera diciptakan. Karena tunjangan kinerja yang akan diberikan kepada kementerian/lembaga per Januari 2014 diubah menjadi perform individual menghasilkan lintasan baru menuju birokrasi yang perform base, dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja.

Selanjutnya dalam Permenpan

an 7-8, besaran remunerasi Rp.2.300.00-2.500.000. Jabatan Fungsional Umum kelas jabatan 5-7, besaran remunerasi Rp.1900.000-.2.300.000. Lainnya : Staf, Pelaksanan Teknis, Pelaksana, kelas jabatan 1-4, besaran remunerasi Rp.1.560.000-1.850.000.

Dengan demikian untuk jabatan fungsional tertentu, seperti widyaiswara, perencana, peneliti dan jabatan fungsional keahlian lainnya, ternyata grade kelas jabatan dan besaran remenurasinya ditempatkan pada posisi 7-8 dibawah pejabat Nomor 34 Tahun eselon IV. Padahal 2011 tentang PeOleh: dalam jabatan fudoman Evaluasi ngional dikenal peJabatan secara njenjangan Pertakhusus disarankan ma. Muda, Madya untuk menggunadan Utama, namun kan metode Sistem dalam penempatan Evaluasi Faktor atkelas jabatan dan au Factor Evaluapenentuan besaran tion System (FES) remunerasi disasebagai acuan bagi maratakan. setiap kementeriPenentuan grade an/lembaga dan pejabatan menimbumerintah provinsi/ lkan kesenjangan kabupaten/kota unyang amat menyatuk melaksanakan kitkan, jika penenevaluasi jabatan tuan grade didasardalam rangka pekan pada satuan nentuan nilai dan Hary Wahyudi kinerja pegawai kelas jabatan Pega(SKP) maka dapat wai Negeri di lingdipastikan bahwa untuk jabatan kungan masing-masing. fungsional sudah sangat rinci, Metode dalam penentuan evalengkap dan detail per item keluasi dilakukan dengan validasi giatan, karena item kegiatan teruntuk setiap jabatan struktural, sebut dpergunakan untuk pengjabatan fungsional tertentu, mauurusan angkat kredit.kenaikan pun jabatan fungsional umum di jabatan fungsional dan pangkat lingkungan instansi berupa, yang PNS. Hal ini sangat berbeda meliputi Peta Jabatan, Informasi dengan tupoksi struktural. LanFaktor Jabatan Struktural dan taran itu, sudah semestinya ada Informasi Faktor Jabatan Fungkebijakan untuk melakukan pesional Tertentu/Jabatan Fungsionyesuaian atas grade dengan menal Umum. Intinya suatu jabatan nempatkan kelas jabatan sesuai baik struktural maupun fungsiodengan SKP yang dihasilkan. nal bisa berada/menduduki grade tertentu, perhitungan atau polaKesenjangan Struktural dan nya sudah standar.

Fungsional Penggunaan Metode FES dalam Kesenjangan kelas jabatan anEvaluasi Jabatan struktural dan tara jabatan struktural dan jabatfungsional memiliki informasi an fungsional menimbulkan kefaktor evaluasi yang berbeda. Matidak adilan, apalagai dalam Unsing-masing faktor evaluasi jadang-undang Nomor 5 Tahun 2014 batan di atas diberikan nilai tentang Aparatur Sipil Negara (skor) yang sudah ditentukan dan menghilangkan eselonisasi struktudijabarkan lagi dalam range yang ral dan mendudukan jabatan fungmempunyai nilai berbeda pula sional pada posisi yang simetris.

Adapun perolehan remunerasi Karena pada dasarnya pengjabatan Struktural sebagai beriangkatan PNS dalam jabatan kut : Eselon I (Pimpinan Tinggi tertentu ditentukan berdasarkan Utama) kelas jabatan 16-17, perbandingan objektif antara besaran remunerasi Rp.14.350.kompetensi, kualifikasi, dan 000 - 19.360.000. Eselon II (Pipersyaratan yang dibutuhkan mpinan Tinggi Madya/ Pratama) oleh jabatan dengan kompetensi, kelas jabatan 14-15, besaran kualifikasi, dan persyaratan yang remunerasi Rp.7.900.000-10.dimiliki oleh pegawai yang dike315.000. Eselon III (Pejabat Adlompokan dalam klasifikasi jaministrator) kelas jabatan 11-13, batan PNS yang menunjukkan besaran remunerasi Rp.3.850.kesamaan karakteristik, meka000-6.300.000. Eselon IV (Pejanisme, dan pola kerja. Dan PNS bat Pelaksana) kelas jabatan 8dapat berpindah antar dan anta10, besaran remunerasi Rp.2.50.ra, secara vertikal (promosi), ho000-3.350.000. Jabatan Fungsiorizintal (mutasi) dan diagonal nal Tertentu (Widyaiswara, Pene(jabatan administrasi ke fungliti, Perencana, Dsb) kelas jabat-

sional atau sebaliknya) pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional di Instansi Pusat dan Instansi Daerah berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja.

Lantaran itu, ageda setting penentuan remunerasi untuk jabatan fungsinal berdasarkan SKP bukan yang lain. Prinsip dalam remunerasi adalah pemberian tunjangan kinerja kepada pegawai didasarkan kepada jabatan dan kelas jabatan. Sistem remunerasi PNS harus berpegang pada merit system, yaitu penetapan besarnya tunjangan kinerja harus berbasis kinerja, bobot pekerjaan dan peringkat (grade) masing-masing jabatan.

Nilai dan kelas suatu jabatan digunakan untuk menentukan besaran gaji yang adil dan layak selaras dengan beban pekerjaan dan tanggung jawab jabatan tersebut. Nilai dan kelas suatu jabatan diperoleh atau ditetapkan melalui proses yang disebut Evaluasi Jabatan yang akan digunakan dalam pemberian tunjangan.

Remunerasi hanya akan efektif jika dilaksanakan bersamaan dengan penerapan manajemen kepegawaian yang berorientasi pada kinerja, sehingga ada kejelasan tentang apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab masing-masing pegawai, serta ukuran/target kinerja yang bagaimana yang harus dicapai, dengan demikian setiap pegawai memahami bahwa untuk mendapatkan imbalan tertentu harus mencapai kinerja tertentu pula. Selain itu, untuk efektifitas remunerasi perlu dilakukan pembinaan mental terhadap PNS yang terbiasa berperilaku korup bila diberikan amanah, dan menyiapkan sanksi bagi PNS yang tidak amanah dalam melaksanakan tugasnya.

Pemberian remunerasi itu seharusnya bisa mendorong kualitas kinerja pegawai. Mengingat besarnya anggaran negara yang dikeluarkan untuk remunerasi pegawai sudah selayaknya pelayanan yang diberikan semakin baik dan kinerja aparat kian tinggi. Namun Harsanto meyakini remunerasi belum tentu langsung memperbaiki kinerja semua aparat penegak hukum. Misalnya Hakim, Masih ada yang tersangkut mafia hukum dan tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi. Padahal, remunerasi bagi hakim relatif tinggi.

Olehnya itu, remunerasi ini harus didukung langkah internal lembaga agar mampu meningkatkan kinerja PNS berupa pembiasaan PNS melakukan aktivitas kerjanya sesuai dengan sasaran kerja yang menjadi target pekerjaannya dengan melihat prosesnya.Q Widyaiswara Badan Diklat Jatim

Urgensi Kontrak Kerja untuk GTT

P

roblem pengawai negeri sipil (PNS) memang menarik dikaji. Hal ini senada dengan tulisan Nuning Rodiyah berjudul “Misteri Rekrutmen CPNS K-2” di rubrik ini (Harian Bhirawa, 6/3/ 2014). Tulisan tersebut menggambarkan adanya “kecurangan” penerimaan CPNS K2 di Jawa Timur.

Sebenarnya, kecurangan tidak hanya di Jawa Timur saja, namun di Jawa Tengah dan Jawa Barat bahkan se-Indonesia juga demikian.

Pasalnya, sejak pengumuman CPNS K2 banyak unjuk rasa dilakukan guru honorer ke Balai Kepegawaian Daerah (BKD) setempat. Ini menjadi menarik dan harus segera dicari solusinya, salah satunya adalah solusi lewat “kontrak kerja”.

Wacana kontrak kerja bagi guru tidak tetap (GTT) kategori 2 (K2) yang belum lolos CPNS 2013 menjadi urgen direalisasikan. Pasalnya, sampai saat ini pemerintah belum ada formula cerdas menjawab “kegalauan” GTT. Apalagi, banyak tenaga honorer sudah mengabdi tanpa status PNS selama 5 bahkan 10 tahun lebih.

Kontrak kerja sangat solutif mengingat posisi GTT terkesan dimarginalkan.

Mereka sama-sama mengajar dengan tugas dan jam sama, namun nasibnya tidak jelas karena “tidak setara” dengan gaji PNS. Karena itu, salah satu jawaban jitu menyejahterakan GTT adalah “kontrak kerja”.

Nasib GTT di beberapa kabupaten/kota sudah diumumkan Kementerian Pen-

dayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sebanyak 369 pegawai honorer K2 di Pemkot Semarang dinyatakan lolos seleksi CPNS tahun 2013. Lolosnya 369 tenaga honorer itu tertuang di situs internet Kemenpan-RB di http:// cpns.menpan.go.id/.

Namun Pemkot Semarang belum memutuskan nasib honorer K2 yang tidak lolos CPNS. Pemerintah hanya membiarkan mereka untuk sementara akan tetap bertugas di instansi tempatnya bekerja. Nasibnya masih “terkatung-katung” dan ini tentu menjadi beban pemerintah dan menambah kekecewaan GTT yang belum lolos CPNS. Banyak ketua BKD seluruh Indonesia belum ada gambaran mengenai nasib honorer K2 yang dinyatakan tidak lolos seleksi. Urusan gaji juga diserahkan kepada instansi tersebut, karena mereka tdak dibayar APBD. Seperti contoh, dari total 1.063 honorer K2 peserta tes CPNS Kota Semarang, ada 369 orang yang lolos tes atau sekitar 30%. Ini berbeda dengan hasil peserta yang lolos di kabupaten/ provinsi lain yang jumlahnya di atas 500 lebih.

Syarat Baru Gelar Gr Pemerintah selalu mendorong peserta yang tidak lolos untuk mengikuti tes seleksi CPNS lagi jalur umum. Namun, lagi-lagi pemerintah membuat kebijakan baru gelar “Gr” yang terkesan “menjegal” GTT untuk menjadi PNS. Jika lewat jalur umum, maka GTT mau tidak mau

Oleh:

Dian Marta \Wijayanti, SPd harus memenuhi syarat gelar Gr. Artinya, GTT harus mengikuti pendidikan profesi guru (PPG) selama 1-2 tahun. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2013. Sesuai Pasal 9 Permendikbud tersebut, selama pendidikan profesi, calon guru akan menjalani lokakarya pembelajaran dan akan berlatih mengajar melalui pembelajaran pengayaan lapangan.

Tuntutan PNS guru semakin tinggi. Syarat CPNS untuk formasi guru juga semakin tinggi dan jlimet. Tak cukup hanya bergelar SPd (sarjana pendidikan) saja, tetapi juga harus bergelar guru profesi (Gr). Menurut Mendikbud Mohammad Nuh, guru baru disebut guru profesi jika sudah mengantongi gelar Gr. Artinya, lulusan Fakultas Kependidikan tanpa gelar Gr, belum diizinkan melamar

menjadi CPNS guru.

Hal ini disamakan dengan profesi dokter, yang menuntut gelar profesi dokter (dr) dan tidak bermodalkan sarjana kedokteran (SKed) saja. Tetapi, M. Nuh menyatakan jika aturan ini belum akan diterapkan pada seleksi CPNS tahun ini. Seperti diberitakan, rencananya tes CPNS tahun ini digelar antara Juni hingga Juli 2014 (Kompas, 17/2/2014).

Kontrak Kerja Selain nasib belum jelas dan menunggu kepastian, gaji tenaga K2 juga masih menjadi masalah yang belum ada solusinya. Kemen PAN-RB juga belum menerbitkan landasan hukum terkait nasib tenaga K2 yang gagal lolos CPNS. Kemen PAN-RB belum memberikan solusi resmi terkait penanganan tenaga honorer yang gagal dalam seleksi CPNS yang lalu. Mereka hanya menyampaikan bahwa instansi/pemda agar lebih lunak terhadap para tenaga honorer. Tetapi belum ada petunjuk teknis yang jelas mengenai penanganannya.

Maka, kontrak kerja menjadi penting dan urgen dengan mempertimbangkan beberapa hal. Pertama; pemerintah/Kemen PAN-RB harus mengintegrasikan kebijakan GTT dengan undang-undang aparatur sipil negara (ASN) agar nasib tenaga honorer jelas. Pasalnya, dalam UU ASN tidak ada lagi istilah tenaga honorer.

Dalam UU yang belum lama ini disahkan itu, pegawai pemerintah hanya ada dua jenis, yakni PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Intinya, status GTT dihapus dan diganti PPPK. Kedua; penanganan tenaga honorer yang tidak diterima CPNS jika memenuhi persyaratan di masing-masing instansi, mereka bisa tetap bekerja.

Tetapi, Kemen PAN-RB meminta supaya mereka mendapatkan perlakuan seperti PNS, yakni mendapatkan gaji layak serta tunjangan sosial. Jika GTT tak mendapat gaji layak dan resmi seperti PNS, maka lebih baik mereka diangkat menjadi PPPK, bukan tenaga honorer. Ketiga; sampai saat ini masih banyak bupati/wali kota bahkan gubernur belum menemukan formula untuk GTT Semarang yang tak lolos CPNS. Maka, kontrak kerja bagi GTT harus segera direalisasikan, karena sistem kerja tenaga honorer bisa mengacu pada UU ASN. Dalam aturan itu pemerintah bisa membuat perjanjian kontrak kerja. Maka, sudah saatnya pemerintahan setempat se-Indonesia menerapkan sistem “kontrak kerja” bagi tenaga honorer. Keempat; dengan kontrak kerja sesuai UU ASN, pemerintah bisa menganggarkan dana dari APBD untuk gaji. Nasib tenaga honorer semakin jelas dan mendapat gaji layak daripada gaji GTT. Namun bagi GTT yang tidak mau mengikuti sistem kontrak kerja, mereka bisa mengikuti seleksi CPNS jalur umum.Q CPNS Formasi Guru SD Pemkot Semarang 2013, Direktur Eksekutif SMARTA School Semarang, Tim Asesor USAID Prioritas Jawa Tengah

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN: Wawan Trianto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Helmi Supriyatno, Bambang WN, Gatot Suryo Widodo REPORTER : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Adit Hananta Utama, Abed Nego, Danang Prastyo, William AK, Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, SEKRETARIS REDAKSI: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Bangkalan: Aditiya Roosvianto, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Iklan: Sufendhi Dimyati (Koordinator), Danang Prastyo, Guruh Eko Prasetyo, William AK, Sri Poernomo, Koordinator Liputan Ekonomi: Bambang WN Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Keuangan: Etti Sri Kustini (Koordinator/Akuntansi), Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Senin Kliwon 17 MARET 2014

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

5

KELANA

Konsumsi Ikan di Sidoarjo di Atas Jatim Sidoarjo, Bhirawa Produksi ikan di Kab Sidoarjo berlimpah, sebab daerah delta ini dekat dengan laut dan banyak terdapat tambak. Ini menjadikan ali kusyanto/bhirawa konsumsi ikan masyarakat Si M.Sholeh doarjo berada diatas rata-rata konsumsi ikan di Jatim.

Berdasarkan data Dinas Kelautan Perikanan Sidoarjo, konsumsi ikan masyarakat Jatim rata-rata 23 kg per kapita per tahun dan konsumsi ikan masyarakat Sidoarjo 27 kg per kapita per tahun.

Sedangkan konsumsi ikan nasional ratarata 31 kg per kapita per tahun. ‘’Kalau bisa kita meniru negara Jepang, tingkat konsumsi ikannya 74 kg per kapita per tahun,’’ kata Sholeh, kemarin.

Karena warganya banyak makan ikan, Negara Jepang termasuk negara yang paling sehat di dunia. Ini membuat angka harapan hidup warganya tinggi. Selain Jepang, negara lain yang juga masuk nominasi negara sehat adalah Perancis dan Islandia. Warga negaranya juga banyak mengkonsumsi ikan. ‘’Alangkah baiknya kalau masyarakat Sidoarjo juga gemar makan ikan, sehingga tingkat konsumsi ikan masyarakat Sidoarjo terus meningkat,’’ kata Sholeh.

Karena itu, menurut Sholeh, gemar makan ikan memang harus disosialisasikan sejak dini. Sehingga nanti saat dewasa, anak-anak sudah terbiasa makan ikan.

Seperti yang baru-baru ini dilakukan SMP Al Falah, Delta Sari, Waru, dengan menyediakan jajanan di kantinnya menumenu berbahan dari ikan. Seperti baksao, siomai, naget dan lainnya. Anak sekolah menurut Sholeh, sangat cocok jika banyak mengonsumsi ikan. Karena untuk meningkatkan pertumbuhan fisik dan meningkatkan kecerdasannya.Q ali

HUT Ketiga, PT GM Sumbang PAD Rp 11 M Gresik, Bhirawa Meski selama dua tahun dalam kinerjanya tak memberikan kontribudi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun kedudukannya kini menyalip BUMD lain. PT Gresik Migas tahun 2014 ini akan memberikan kontribusi untuk PAD Gresik sebesar Rp11 miliar.

Menurut Wakil Bupati Gresik, HM Qosim saat memberikan sambutan dalam acara syukuran HUT ke tiga Sabtu (15/ 3)akhir pekan lalu, PT Gresik Migas berdiri tahun 2007 hingga 2010 belum menghasilkan apa-apa dan di biayai APBD sebesar Rp2,3 miliar. Namun pada akhir tahun 2010 sejak pemerintahan Bupati Sambari Halim Radianto, dengan pola manajemen baru langsung bisa menyumbangkan PAD sebesar Rp6 miliar.

Dan pada tahun 2014 ini berencana menyetor PAD sebesar Rp11 miliar.

Keberhasilan dalam kinerja sehingga dapat menyumbang PAD terbesar dari pada tiga BUMN, seperti PDAM, Bank Pasar, PT Gresik Samudra. Sebagai wujud kebersamaan, kekompakan dan kerukunanya. Kebersamaan ini harus terus menerus ditingkatkan, meski umurnya masih tergolong muda. Bila dibandingkan dengan PDAM, yang notabenya setiap hari banyak timbul masalah, seperti air macet dan lainya.

Qosim juga menjelaskan, keyakinan dan kekompakan kinerja manajemen di semua jajaran membuktikan kemajuan PT Gresik Migas. Keberhasilan itu, karena semuanya jajaran dari atas hingga bawah menempakatkan diri pada posisi dan kapasitasnya. Juga tidak berebut soal amplop yang didapat. ‘’Ojo eker-ekeran soal amplop pendapatan, ngisin-isini karena soal rezeki bukan pada jumlahnya tapi berkahnya,’’ tegasnya.Q kim

Ketua Parpol Tandatangani Deklarasi Damai Gresik, Bhirawa Tak hanya gelar pasukan, jelang Pemilu akan berlangsung pada 9 April 2014 mendatang, seluruh Ketua Partai Politik (Parpol) peserta Pemilu 2014 di Kab Gresik menandatangani deklarasi damai. Penandatanganan deklarasi damai ini berlangsung di Ruang Puteri Cempo Kantor Bupati Gresik, Jum’at (14/3/14).

Deklarasi damai ini disaksikan Ketua KPU Gresik, Alimin, Kapolres Gresik, AKBP. E Zulpan SIK dan Dandim 0817 Gresik, Letkol CZI Awang Pramila Loviantara. Setidaknya, terdapat lima kesepakatan yang dideklarasikan. Dengan dipandu Kapolres Gresik kesepakatan damai itu diikrarkan. Kemudian naskah kesepakatan damai ditandatangani masing-masing ketua Parpol peserta Pemilu sesuai nomor urut partai yang bersangkutan.

Menurut Ketua KUP Kab Gresik, Alimin, inti dari lima kesepakatan damai itu yaitu, siap melaksanakan Pemilu yang jujur, adil, santun, dan bermartabat.

Selain itu, siap bekerjasama dengan penyelenggara Pemilu dan tak mengangkat isu sara. Bersama pendukungnya juga siap menjaga Kamtibmas. Siap menerima hasil pleno KPU dan siap dipilih juga siap untuk tidak dipilih.

Selain menandatangani kesepakatan, masing-masing ketua partai juga mendeklarasikan, Yuk Kampanye Selamat (YKS) yang sebelumnya juga didahului dengan pemutaran cuplikan video kejadian kecelakaan Lalu Lintas (Lalin) sebagai motivasi.Q eri

kerin ikanto/bhirawa

Ratusan pasukan dari unsur Linmas, Bhabinkamtibmas dan Babinsa siap amankan Pemilu.

Wilayah Industri akan Mendapat Pengamanan Ekstra Ketat Gresik, Bhirawa Menjelang Pemilu pada 9 April 2014 mendatang, sejumlah wilayah industri di Kab Gresik akan mendapat pengawasan ekstra ketat.

Alasannya, karena wilayah industri penduduknya sangat heterogen dan mayoritas war ganya pendatang.

Menurut Bupati Gresik, Sambari Halim Radinto, setidaknya, terdapat 6 wilayah kecamatan di Kab Gresik yang akan diwaspadai, yaitu, Kec Manyar, Driyorejo, Me-

nganti, Wringinanom, Manyar, Kebomas dan Gresik.

Sebab, enam wilayah itu merupakan sebagai wilayah industry. Dan wilayah industri lain yang paling khusus adalah wilayah Kec Gresik, Kebomas dan Manyar.

Hal itu disampaikan Bupati Sambari Halimsaat apel kesiapan Linmas, Bhabinkamtibmas, Babinsa, Kaposkamling di Halaman Kantor Bupati Gresik, kemarin dihadapan sekitar 900 pasukan peserta apel.Menurut Bupati,

wilayah itu merupakan wilayah industri dimana masyarakatnya adalah masyarakat pendatang yang heterogen. ‘’Kendati demikian, wilayah lain juga harus diwaspadai,’’ lanjut Bupati yang disaksikan Kapolres Gresik, AKBP E Zulpan SIK dan Dandim 0817 Gresik, Letkol CZI Awang Pramila Loviantara.

Ditambahkan Bupati, untuk menghindari hal yang tak diinginkan dalam pelaksanaan Pemilu, Bupati minta kepada Kepala Desa (Kades) sebagai

ujung tombak pelaksana Pemilu di wilayahnya agar selalu berkoordinasi terus-menerus agar setiap permasalahan bisa diatasi dengan baik. ‘’Jangan menganggap remeh hal yang kecil. Kurang alat coblos saja, bisa menimbulkan permasalahan,’’ kata Bupati mengingatkan.

Sementara, Dandim 0817 Lekol CZIAwang Pramila Loviantara, mengajak seluruh pasukan untuk lebih mengedepankan pengamanan persuasif. Pemilu ini pesta de-

mokrasi, pestanya rakyat.

Ajaklah rakyat untuk bisa senang datang ke TPS. ‘’Kalau bisa rakyat yang datang mencoblos dikasih kue atau makanan. Tapi, jangan dikasih uang,’’ ujarnya.

Sementara, Kapolres Gresik, AKBP E Zulpan SIK berharap agar pengamanan Pemilu itu mengikutsertakan eleman masyarakat. ‘’Ajaklah masyarakat untuk ikut menjaga pengamanan di lingkungannya masing masing,’’ tegas Kapolres.Q eri

152 Honorer K2 Tuntut Komitmen Pemerintah Satpol PP Tarik Uang Keamanan di Alun-alun penawar jasa di sekitaran alon-alon kini Kota Mojokerto, Bhirawa sudah mulai menyemut.

Sejumlah pedagang dan penawar jasa Meski diyakini penarikan itu diandong dan hiburan lainnya di sekitaran lakukan secara ilegal, namun tak satu alun-alun Kota Mojokerto mengaku resah. pun pedagang yang Pasalnya selama ini meberani melontarkan reka terus dihantui punguprotes. Mereka hanya tan liar (pungli). Pungutan sebatas rasan-rasan di itu sering disebut oknum kalangan pedagang dan Satpol PP sebagai ’uang pelanggannya saja. keamanan’. ‘’Kalau kita ini orang Salah satu pedagang kecil, melihat orang menceritakan, pungutan berpakaian Satpol saja itu dilakukan sejak para sudah takut. Apalagi mepedagang dan penawar lawan?,’’ celetuk penajasa ramai di sekitaran war jasa yang lain. alun-alun. Mulai dari peSementara itu, Kasatdagang makanan, maipol PP Kota Mojokerto nan, hingga penarik ankar/bhirawa Agus Supriyanto saat didong, kereta kelinci hingAgus Supriyanto konfirmasi menegaskan, ga skuter. ‘’’Biasanya dirinya akan mencari minggu pagi, dia (oknum oknum itu. Pasalnya, penarikan uang Satpol PP, red) sudah datang,’’ kata saitu tak pernah atas perintah dirinya. lah satu penarik andong, Minggu (16/3) ’’Saya pastikan, pungutan itu tidak atas kemarin. Namun, hingga kemarin siang, perintah saya,’’ katanya dikonfirmasi oknum petugas itu tak kunjung datang. melalui ponselnya kemarin sore.

Para pedagang dan jasa di seAgus menambahkan, jika oknum itu kitaran alun-alun meyakini, penarikan ditemukan, maka dirinya tak segan-segan uang keamanan itu dilakukan secara memberikan sanksi tegas. ’’Terima kasih liar. Pasalnya, petugas penegak Perda atas informasinya. Sekarang, saya akan yang datang ke lokasi, selalu bermencari pelakunya dulu. Baru saya akan pakaian preman dan di waktu kantor memberikan tindakan,’’ tambahnya. libur. ‘’’Kalau nggak minggu pagi, Pungutan liar yang terjadi di sekisorenya pasti datang,’’ tambahnya. taran alun-alun ini, mengulang peristiwa Keyakinan pedagang lain, pungli pungli yang merambah pedagang es itu dilakukan secara tak adil. Mereka oyen di sepanjang Jalan Majapahit yang sudah kenal baik dengan oknum Utara. Di sana, hampir tiap pekan, itu, hanya diwajibkan membayar Rp5 oknum Satpol PP selalu mengambil ribu saja. Sementara, pedagang baru jatahnya tiap pekan. Besarannya dan tak kenal dengan dirinya, justru mencapai Rp200 ribu hingga Rp300 membayarnya dua kali lipat. ribu. Namun, aksi nakal itu akhirnya Penarikan uang keamanan yang berhasil dihentikan setelah identitas dilakukan setiap pekan itu, diprediksi petugas itu terendus Kasatpol PP yang para pedagang terkumpul hingga jutaan saat itu dijabat Soemardjono.Q kar rupiah. Pasalnya, jumlah pedagang dan

Kota Mojokerto, Bhirawa Sebanyak 155 orang tenaga kategori II (K2) di Pemkot Mojokerto yang tak lulus tes CPNS, mengeluh. Ratusan tenaga K2 yang tersebar di lebih dari 17 instansi itu menilai pemerintah ingkar janji memperjuangkan nasib pegawai yang mayoritas telah puluhan tahun mengabdi di sektor kepemerintahan. ‘’Pemerintah pusat janjinya menghabiskan kuota K2 yang masuk database terakhir tahun 2005. Nyatanya, sekarang malah banyak yang nggak lulus dibandingkan yang lulus. Pemerintah sudah ingkar janji,’’ ujar seorang guru SD yang mengaku telah 15 tahun menjadi tenaga K2, Minggu (16/3) kemarin.

Yang menyakitkan, lanjut guru SD yang mewanti-wanti namanya tidak dikorankan ini, hasil tes kelulusan rekruitmen CPNS lalu mayoritas didominasi tenaga muda dengan masa kerja jauh dibawah mereka. ‘’81 orang K2 yang lulus ujian dominan tenaga muda dengan masa kerja relatif lebih pendek daripada kami. Jelas kami merasa diperlakukan sangat tak adil. Kemampuan berpikir tenaga muda yang masih fresh tentu tak sepadan dengan yang tua,’’ keluh guru wanita ini.

Menurutnya, jika pemerintah pernah berjanji mengutamakan K2 dengan masa kerja paling lama. Tapi nyatanya, janji itu cuman omong kosong. ‘’Kita tahu penilaian ada di pusat. Tapi minimal BKD bisa memperjuangkan nasib K2 seluruhnya.

Selama ini BKD cenderung stagnan dan tidak bersikap,’’ tambahnya.

Soal kesempatan ujian rekrutmen tahun depan, katanya, tetap tak menjamin semuanya lulus. ‘’Ujian tahun depan tidak ada yang menjamin seluruhnya lulus. Terus sisanya mau dibuang kemana,’’ katanya dengan nada bergetar.

Jumlah tenaga K2 di Pemkot Mojokerto mencapai 236 orang. Dalam rekruitmen CPNS tahun lalu, hanya 81 yang dinyatakan lulus. Sedang 155 orang lainnya dianggap gagal ikut seleksi.

Ketidak lulusan ini membuat ratusan orang tenaga K2 resah.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Pemkota Mojokerto, Budwi Sunu mengatakan ke 155 tenaga K2 yang gagal masih punya harapan. Setidaknya sampai tahun depan pemerintah pusat akan mengaplikasikan PP tentang Aparatur sipil negara (ASN). ‘’Dengan penerapan Peraturan Pemerintah (PP) itu tenaga K2 yang tak lulus punya kesempatan sekali lagi ikut seleksi. Jika tak lulus maka kesempatan jadi PNS bisa tertutup,’’ katanya.

Bagi yang tak lulus, bisa tetap dipertahankan instansi mereka. Asal tenaga kontrak itu mempunyai keahlian dan dibutuhkan. Tapi gajinya, tak lagi dari APBD melainkan kebijakan setiap instansi masing-masing.

Sementara Drajat Stariadji, anggota Komisi III DPRD Kota Mojokerto, mendesak Pemkot mengambil kebajakan untuk mengatasi keluhan honorer K2 itu. Pasalnya secara kemanusiaan, mereka sudah mengabdikan dirinya bekerja ke Pemkot Mojokerto. ‘’Jangan sampai ada kesan habis manis sepah dibuang.

Setelah dimanfaatkan tenaganya terus diterlantarkan begitu saja,’’ tegas Drajat.

Soal langkah apa yang harus diambil Pemkot, menurut politikus asal PKPI ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemkot. Bisa saja berupa usulan ke pemerintah pusat ataupun ditampung di lingkup Pemkot Mojokerto sendiri. ‘’Langkah itu merupakan bentuk tanggung jawab Pemkot Mojokerto terhadap warganya,’’ pungkas pria yang pernah mencalonkan diri sebagai Wali Kota Mojokerto ini.Q kar

Wirausaha Perikanan Berjalan Stabil Wirausaha di bidang perikanan, khususnya budidaya ikan air tawar, khususnya ikan lele hingga kini masih stabil dan hasilnya sangat menggiurkan. Program pembudidaya ikan lele yang dipusatkan Pemkab Sidoarjo di Desa Kedung Bocok, Kec Tarik, Sidoarjo masih bertahan dengan baik.

Menurut Kepala Bidang Sumber Hayati Perairan Darat, Dinas Kelautan dan Perikanan Sidoarjo, Ir Alfi Handayani, untuk menghadapi kondisi perekonomian sekarang yang semakin sulit, persaingan usaha semakin ketat, lebih baik masyarakat berwirausaha di bidang perikanan saja.

Alfi memberikan contoh tem pat pembudidaya ikan lele yang ditempatkan di Desa Kedung Bocok mulai tahun 2010 hingga kini masih berjalan dengan baik, sangat stabil dan tak banyak mengalami kendala dan berkembang dengan baik, di Desa Kedung Bocok ada 300 petak, Desa Sebani dan Kemuning masingmasing 100 petak. ‘’Dalam satu petak ukuran 2

kali 4 bisa diisi benih ikan lele sebanyak 1.500 ekor dengan ukuran sekitar 5 hingga 7 cm (gelondongan). Dalam waktu dua lebih bulan sudah berhasil memanen ikan lele itu sekitar 100 kg. ‘’Kalau setiap orang mempunyai 10 petak saja, berarti dalam satu kali panen mereka bisa mencapai 1.000 kg atau sekitar satu ton. Padahal dalam setahun mereka bisa memanen 3 hingga 4 kali,’’ ulas Alfi.

Apalagi dari pemerintah pusat kini ada program pengentasan kemiskinan bantuan PUMP (Pengembangan Usaha Mina Pedesaan), yang diperuntukan kepada warga miskin agar mau berwirausaha di bidang perikanan.

Kegiatannya adalah budidaya

ikan air tawar maupun ikan air payau. Kalau untuk ikan air tawar adalah ikan lele, sedangkan untuk air payau adalah udang dan bandeng. Mereka per kelompok akan dibantu sekitar Rp65 juta.

Program PUMP diprioritaskan untuk keluarga miskin dan pemula, tujuannya untuk meningkatkan kemampuan usaha, meningkatkan produksi serta menyediakan lapangan pekerjaan bagi warga. ‘’Tahun ini, Sidoarjo yang mendapatkan bantuan PUMP ada lah menyebar di Kec Krembung, Tarik, Jabon, Wonoayu, Tanggulangin, Sidoarjo, Taman dan Candi,’’ terang Alfi lagi.

Perlu diketahui pula, khususnya di Desa Kedung Bocok, Kec Tarik, Sidoarjo, telah ditetapkan sebagai Kampung Lele tahun 2012 oleh Wakil Bupati Sidoarjo, dan tahun 2013 telah masuk nominasi mewakili Jatim dalam lomba Budidaya Lele ketingkat nasionaal. Program ini tak lepas dari Pemkab Sidoarjo melalui

achmad suprayogi/bhirawa

Wakil Bupati MG Hadi Sutjipto ketika memanen ikan lele di Desa Kedungbocok.

Dinas Perikanan dan Kelautan Sidoarjo yang telah melakukan pembinaan, pemdampingan bahkan sampai pada permodalan.

Wakil Bupati Sidoarjo, MG Hadi Sutjipto SH MM ketika ikut memanen ikan lele waktu itu mengatakan potensi budidaya ikan di Sidoarjo ini

cukup baik. Pasalnya, luas wilayah potensi budidaya air tawar mencapai 36 hektare. ‘’Komoditas budidaya ikan air tawar mengalami perkembangan yang cukup pesat, baik melalui diversifikasi/perluasan kolam maupun penganekaragaman komoditas,’’ katanya.Q ach

JAWA TIMUR

6

Senin Kliwon, 17 MARET 2014

Dinas Pendidikan Lumajang Kekurangan Pegawai

KILAS JATIM

Lumajang, Bhirawa Kebijakan untuk tidak melakukan rekruitmen PNS dari jalur umum karena anggaran belanja rutin pegawai masih melebihi 50 persen dari alokasi APBD terus menuai masalah, khususnya di lingkup SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Akibatnya, sejumlah SKPD mengalami kekurangan tenaga pegawai.

nurcholis/bhirawa

Mayat kondektur bus pariwisata saat disemayamkan di RSUD Sampang.

Kecelakaan, Kondektur Bus Pariwisata Tewas Sampang, Bhirawa Bis Pariwisata ziaroh keliling Madura, asal Kediri Jawa Tumur, Minggu (16/3) pagi sekitar pukul 13.00 Wib mengalami kecelakaan di Jalan Raya Jrenggik Sampang Madura. Tabrakan tunggal itu diduga sopir bis mengantuk dan bis oleng lalu nabrak trotoar.

Akibat kecelakaan tersebut, sang kondektur tewas seketika ditempat kejadian.

Menurut Suwita (55) warga Desa Ngasem Kediri, selaku kakak korban saat ditemui Bhirawa, Minggu (16/3) kemarin di ruang jenazah RSUD Sampang, begitu mendengar kabar kalau adiknya kecelakaan di Sampang, seketika itu langsung berangkat.

“Dan begitu sampai RSUD Sampang, ternyata adik saya sudah meninggal Mas. Ya, bagaimana lagi mas, namanya musibah.

Jenazah adik saya akan saya bawa ke KediQ lis ri untuk dimakamkan,” ujar Suwita.Q

KPUD Gelar Kampanye Terbuka Bangkalan, Bhirawa Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bangkalan menggelar dimulainya Kampanye Terbuka jelang Pemilihan Legislatih (Pileg) dengan konvoi terbuka secara bersama-sama dan diikuti oleh seluruh Parpol yang akan berkompetisi pada 9 April mendatang. Tak kurang 12 perwakilan Partai Politik yang ikut dalam konvoi tersebut.

“Masing-masing Parpol dibatasi lima mobil konvoi agar mempermudah pengaturan lalu lintas serta mencegah kemacetan,” jelas Fauzan Jakfar, SAg, Ketua KPUD Kabupaten Bangkalan, Sabtu (15/3). Sedangkan rute yang ditempuh oleh rombongan 12 Parpol ini adalah Bangkalan - Burneh dengan melewati jalan-jalan protokol.

Acara yang dimulai pukul 13.30 WIB diawali deklarasi damai oleh Relawan Pemilu Kab. Bangkalan. Mereka menyerukan kampanye Pemilu Damai dengan menganut prinsip Jujur, Terbuka dan Adil.

Hadir pada kesempatan tersebut Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan, RK. M. Makmun Ibnu Fuad dan Ir. H. Mondir Rofi’i, jajaran Muspida, Camat, OKP dan perwakilan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Bangkalan. Fauzan Jakfar mengaskan bahwa dengan digulirkannya jadwal kampanye terbuka dengan menggelar Rapat Umum ini berarti dimulailah pula kampanye damai di Kab. Bangkalan. Q dit

Besok, KPU Mulai Kemas Logistik Pileg Sumenep, Bhirawa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep mulai melakukan pengepakan logistik pemilihan umum legislatif yang akan digelar tanggal 9 April mendatang.

Pengepakan itu dilakukan setelah pihaknya melakukan pengesetan sejumlah logistik seperti surat suara (SS) empat jenis, formulir, tinta dan kebutuhan lainnya.

Komisioner KPU Sumenep, Moh Ilyas mengatakan, setelah pengesetan logistik ditargetkan 16 Maret, KPU akan melakukan pengepakan dan penyegelan logistik pemilu legislatif ke dalam kotak suara kemudian didistribusikan ke tempat pmungutan suara (TPS) di 27 kecamatan. “Kami telah melakukan pengesetan logistik pileg selama tiga hari ini sesuai jumlah kebutuhan dimasing-masing TPS ditambah 2 persen SS cadangan dengan 4 jenis surat suara.

Kemudian kami paking logistik tanggal 1825 Maret,” kata Moh Ilyas, Minggu (16/03).

Menurutnya, selama 8 hari pengepakan logistik pileg itu, tidak terlepas dari pengawasan Panwaslu kabupaten, sehingga dipastikan steril dari campurtangan yang tidak bertanggung jawab. “Kami pastikan pengepakan logistik tidak ada masalah, semua logistik utamanya surat suara aman dan tidak akan terjadi kerusakan,” ungkapnya.

Ilyas menegaskan, setelah selesai paking dan penyegelan, logistik akan didistribusikan ke sejumlah TPT di kepulauan terlebih dahulu, karena yang rentan terjadi kendala pendistribusian itu untuk logistik kepulauan. Q sul

‘’Dari sekian banyak Satker di lingkungan Pemkab Lumajang, sejauh ini yang kekurangan tenaga memang di lingkup Dinas Pendidikan (Dindik),’’ kata Kepala BKD Kabupaten Lumajang, Drs Suprapto, Minggu (16/3). Utamanyauntuk formasi tenaga guru yang menurut hasil analisa kebutuhan, masih jauh dari ideal.

Dimana, saat ini, Lumajang kekurangan 900 lebih guru SD. Menurut Suprapto kekurangan guru SD ini, didasarkan analisa kebutuhan sesuai Rombel (Rombongan Belajar) memang masih kurang. Namun, jika didasarkan pada rasio yang secara nasional ditetapkan 1 banding 26 hasilnya akan berbeda. Karena

akan terhitung kelebihan jumlah guru SD. “Solusinya akan dilakukan analisa sesuai rumpun. Dan, kekurangan ini juga belum tertutupi, meski kemarin ada aturan perpanjangan masa pensiun bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) selama 2 tahun. Karena, ada yang lanjut menuntaskan masa tugasnya, dan sebagian lainnya memilih untuk tidak lanjut. Artinya memilih mengajukan pensiun dini karena faktor usia,” kata Suprapto.

Selain guru, kata Kepala BKD tenaga pengelola keuangan di masing-masing satuan kerja juga belum memadai. Diantaranya staf yang

bertugas sebagai bendahara, pengelola gaji, bendahara pemasukan. “Pokoknya yang tugasnya bendahara-bendahara di Satker ini belum memadai. Karena memang tugas itu tidak boleh dirangkap oleh staf yang lain. Ini yang juga masih kurang porsi tenaga yang dibutuhkan. Ratarata di setiap Satker kurang satu tenaga. Ini yang masih kita hitung melalui Workshop kali ini,” paparnya.

Perhitungan analisa kebutuhan dan beban kerja ini, kata Suprapto, akan didasarkan pada optimalisasi kinerja dan pemerataan pegawai.

“Perhitungan dan evaluasi

ini, dilakukan dengan tujuan efisiensi dan efektifitas kerja, ’’tandasnya.

Untuk melakukan kajian ini pihaknya melibatkan SKPD terkait yang yang membidangi kepegawaian di seluruh Satuan Kerja (Satker).

Diantaranya dari Badan, Dinas, Bagian sampai UPT (Unit Pelaksana Tehnis).

Tujuannya, untuk menyusun formasi PNS untuk menghindarkan Satker asal mengusulkan kekurangan tenaga untuk penambahan formasi. ‘’Tujuannya agar terjadi efisiensi dan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan tugas,’’tandasnya. Q yat

KPUD Kirim Logistik Pemilu se-Situbondo Situbondo, Bhirawa Pendistribusian logistik pemilu 9 April 2014 mulai dilakukan KPUD Situbondo pada Jumat (14/3) kemarin dan dikirim ke PPK se-Kabupaten Situbondo dengan pengawalan ketat aparat kepolisian.

Puluhan pasukan pengendali masyarakat Polres Situbondo, mengawal pengiriman logistik ke 17 Kecamatan KPUD Situbondo. Hingga pukul 15.00 wib kemarin, pengiriman logistik Pemilu itu semuanya sudah tiba di masing-masing PPK. “Logistik yang didistribusikan berupa bilik suara serta sejumlah ATK Pemilu. Dari Kantor PPK, logistik pemilu kemudian akan dikirim ke masing–masing PPS,” ujar Ketua KPUD Situbondo, Baino Ali Imron.

“Selama seminggu pengiriman logistik ini diperkirakan sudah akan rampung. Sedangkan untuk surat suara, baru akan didistribusikan H7 ke setiap PPK. Ini karena masalah teknis keamanan maupun dikhawatirkan terjadi kerusakan,” tegasnya.

Sebelumnya, pengiriman logistik pemilu ke sejumlah PPS yang berada di kawasan terpencil, masih terkendala alat transportasi. Pengiriman logistik terpaksa menggunakan seekor kuda, mengingat jalannya tak bisa dilalui kendaraan roda empat maupun roda dua. Disisi lain, Sabtu pagi (15/3), 12 Partai politik peserta pemilu di Situbondo mulai melakukan kampanye damai. Mereka sepertinya sudah siap berebut simpati

sawawi/bhirawa

Ketua KPUD Situbondo Baino Ali Imron dengan didampingi Kapolres AKBP Ertel Stepan, memukul kendi tanda dimulainya pengiriman logisltik pemilu ke 17 PPK se Situbondo, Jumat kemarin.

masyarakat, untuk menjadi pemenang Pemilu 9 April mendatang.

“Ini sebagai bentuk ditandainya pelaksanaan kampanye, Komisi Pemilihan Umum Daerah, Situbondo, hari ini menggelar kampanye damai keliling Kabupaten. Kampanye damai ini diikuti iring-iringan kirap kendaraan roda empat seluruh Partai politik peserta Pemilu,” tegas Baino.

KPUD Situbondo bersama par-

tai politik, berkampanye dari ujung timur hingga ujung barat kota santri. Kirap kampanye damai tersebut menandai pelaksanaan kampanye terbuka, yang dimulai Minggu kemarin (16/3). Sebelum melakukan kirap, seluruh partai politik akan mendeklarasikan kampanye damai di alun-alun Situbondo. Iringiringan kirap kampanye damai akan dilepas seluruh pejabat Muspida.

Dari alun-alun kota Santri, kirap kampanye akan bergerak ke Kecamatan Mangaran melewati Desa Olean. Dari Kecamatan Mangaran, iring-iringan kirap partai politik ini menuju Kecamatan Kapongan hingga Kecamatan Banyuputih. “Setelah itu kirap akan berputar arah ke wilayah barat, kemudian finish di lapangan SMP Negeri 1 Banyuglugur,” papar Baino. Q awi

Eka Agustina, Ketua Tim Penilai Adiwiyata Prop Jatim menjelaskan parameter penilaian kepada sejumlah wartawan.

Musim Kampanye , Bupati-Wabup Tidak Cuti

aditya/bhirawa

Wabup Situbondo Cuti 7 Hari Berbeda dengan Bupati dan Wabup Madiun, serta Bupati Situbondo Dadang Wigiarto SH, Wakil Bupati Rachmad SH MHum memilih mengambil cuti selama masa kampanye karena menjadi Jurkam Partainya, Partai Golkar (PG).

Wakil Bupati Rachmad, Jumat pagi kemarin (14/3) telah menyerahkan surat izin cuti kepada Bupati Situbondo. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) serta Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

Izin cuti Wabup dari Gubernur Jawa Timur tertanggal 7 Maret 2014, Wabup yang juga Ketua DPD Partai Golkar Situbondo mendapat izin cuti selama 7 hari. “Ini sesuai dengan jadwal kampanye Partai Golkar,” tutur Rachmad.

Menurut Rachmad, sebagai aparatur Negara dirinya harus mematuhi aturan untuk menjadi jurkam. Sebab jika tidak mengajukan cuti, Wabup yang juga Ketua DPD Partai Golkar itu mengaku pasti akan menjadi sasaran penindakan Panwaslu. Q dar.awi

Wabup Situbondo Pilih Cuti Seminggu

Tim Penilai Adiwiyata Kunjungi SMPN 5 Bangkalan Bangkalan, Bhirawa Tim penilai Adiwiyata (Kebersihan Sekolah) Provinsi Jawa Timur, Jumat (14/3) mengunjungi SMPN 5 Bangkalan dalam rangka penilaian sekolah bersih dan berbasis lingkungan.

Tim yang terdiri dari 5 orang ini disambut oleh suguhan kesenian yang ditampilkan siswa siswi SMPN 5 Bangkalan serta suguhan kuliner khas Kabupaten Bangkalan. Selain pihak sekolah, Tim penilai Kabupaten yang diketuai oleh Ir Tommy Firmanto MM, Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Bangkalan, juga ikut menyambut rombongan.

Dalam pidato sambutannya, Tommy, sapaan akrab Ka. BLH Kabupaten Bangkalan ini mengharapkan agar SMPN 5 mengikuti jejak SMAN 3 Bangkalan yang

sempat meraih prestasi sebagai Juara Nasional lomba Adiwiyata. Eka Agustina, Ketua Tim Penilai Adiwiyata provinsi Jatim mengaharapkan agar sekolah binaan di Kabupaten Bangkalan terus ditingkatkan.

“Program sekolah binaan yang baru berlangsung tiga bulan ini memang harus dilakukan secara komprehensif dan cepat. Alhamdulillah, respon dari masing-masing Kabupaten/Kota sangat tinggi. Kami menerima 387 usulan sekolah adiwiyata ini,” urainya. Namun dari ke-387 sekolah tidak semuanya diterima untuk diverifikasi. “Kita melihat dulu kelengkapan administrasinya dulu. Sehingga dari seleksi administrasi yang lolos, maka didapatkan 197 sekolah yang harus kami verifikasi lapangan,” ujar Eka didepan para undangan. Q dit

Madiun, Bhirawa Bupati Madiun, Muhtarom S Sos dan Wakil Bupati (Wabup), Drs Iswanto MSi dalam Pemilu Legislatif (Pileg) yang akan memasuki masa kampanye, tidak melakukan cuti lantaran tidak menjadi juru kampanye (Jurkam). Sedangkan Wakil Bupati Situbondo, Rachmad SH MHum lebih memilih cuti karena menjadi jurkam partai Golkar di daerahnya.

Meski,demikian bupati dan wabup Madiun ini lebih mempercayakan kepada kader atau calon anggota legislatif (Caleg) dan Jurkam yang telah disiapkan oleh DPP hingga DPD Parpol masing-masing.

“Saya dan Pak Wabup, sejak awal sepakat untuk untuk tidak menjadi Jurkam bagi Parpol yang kami pimpin di sini dalam masa kampanye dari 16 Maret5 April mendatang. Namun, kami tetap akan menemani pimpinan Parpol yang datang ke daerah saat kampanye. Tapi kami tidak akan naik ke panggung kampanye,” kata Bupati Madiun, Muhtarom, yang juga Ketua DPC PKB, kepada wartawan, Minggu (16/3).

Pilihan untuk tidak menjadi Jurkam, lanjut Muhtarom, bukan berarti menganggap Jurkam tidak penting. Tapi semata-mata lebih mendahulukan kepentingan untuk melayani

masyarakat dari segenap lapisan dan golongan. Hal senada disampaikan Wabup, Iswanto, yang juga Ketua DPD Partai Demokrat (PD) Kabupaten Madiun. Menurutnya, Jurkam yang dimiliki Parpol sudah banyak dan berkualitas.

Mulai dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga Gubernur Jawa Timur, Soekarwo dan Jurkam Nasional lainnya.

“Seperti halnya pak Bupati, saya juga cukup menjadi tuan rumah atau penerima tamu tanpa harus ikut naik panggung kampanye,” kata Wabup Madiun, Iswanto, kepada wartawan.

Terpisah, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Madiun, Anwar Sholeh Azarkoni, merilis dana kampanye Parpol terbesar, yakni PKB yang mencapai Rp1,9 Miliar. Disusul Partai Golkar Rp1 Miliar, Partai Amanat Nasional (PAN) Rp400 Juta dan terkecil Partai Bulan Bintang (PBB) Rp20 Juta. “Dana kampanye itu sudah masuk masa perbaikan terakhir, Senin 10 Maret lalu,” kata Ketua KPU Kabupaten Madiun, Anwar Soleh Azarkoni, kepada wartawan.

Menurutnya lagi, dua Parpol paling terakhir memasukan perbaikan dana kampanye yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra. “Kalau untuk pemakaian dana kampanye

yanp sudah dilaporkan, terbanyak Partai Golkar yang mencapai Rp1 Miliar dan PKB.Rp856 Juta. Untuk pengeluaran dana kampanye, terus dilakukan audit,” ungkap Anwar.

Dindik Tulungagung Rajut Empat Seni Budaya Tradisional Banjir Pujian Saat Tampil di Garden Palace Hotel Surabaya Tulungagung, Bhirawa Empat tahun silam, gedung Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Tulungagung terlihat sangat sederhana. Namun, setelah dipugar serta dibangun, gedung yang terletak di Jalan Ki Mangun Sarkoro No 29 Tulungagung ini berubah menjadi megah nan cantik.

adi/bhirawa

Kadindik harap, gedung megah nan cantik harus diimbangi disiplin dalam pelayanan serta profesioanlisme kinerja aparatur.

Kini bangunan gedung berlantai tiga yang dibiayai dari dana pemeliharaan gedung tersebut enak dipandang mata. Bangunan Gedung yang megah nan cantik hanyalah sebuah prasarana belaka, akan tetapi yang lebih utama adalah bagaimana upaya peningkatan kinerja aparatur serta kedisiplinan dalam pelayanan. ‘’Peningkatan kinerja aparatur dan kedisiplinan dalam pelayan-

an serta meningkatkan professionalime guru adalah tujuan utama kami. Untuk itu, sosialisasi dengan mendatangi guru di sekolah pun sering kami lakukan,’’ kata Kepala Dinas Pendidikan (Kadispendik) Tulungagung—Suharno MPd, MM, kepada Bhirawa, kemarin.

Menurut Suharno yang juga Ketua PGRI Tulungagung ini, saat ini pihak sekolah-sekolah pun rajin

mengadakan exstra kurikuler yang bermuara antisipasi kegiatan negatif siswa siswi pada jam-jam luar sekolah . Kegiatan exstra kurikuler, yakni diterapkan mulai dari siswa siswi Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Mereka, para siswa, dibina serta diajak melestarikan Seni Budaya yang ada di ‘Kota Marmer’ dan nyaris ‘tertinggalkan’ oleh generasi penerus bangsa ini. ‘’Diera kepemimpinan SahTo (Bupati Syahri Mulyo—Wabup Maryoto Birowo, red) dengan semboyannya Ayem Tentrm Mulyo Lan Tinito, beliaunya menginkan seni budaya yang ada di Tulungagung supaya dilestarikan.

Jadi, kami pun harus merespon positif serta harus menjalankan amanah itu,’’ paparnya.

Masih kata Suharno, saat ini mereka para siswa siswi yang berhasil dibina para guru-guru dalam hal seni budaya, yakni seni Jaranan Senterewe, seni Tayuban, seni Tiban serta Reog Kendang itu berbuah positif pula.

Terbukti, dari empat seni budaya yang digabung menjadi satu hasil rajutan Dindik Tulungagung mempu menghipnotis para undangan dalam acara Konfrensi Kerja Nasional I Tahun 2014 PGRI Masa Bakti XXI 2013-2018 di Garden Palace Hotel Surabaya pada 25 Januari 2014, lalu. Q adi

Senin Kliwon, 17 MARET 2014

JAWA TIMUR

7

K1 Gugat Menpan

Perwakilan THL K-1 ketika membacakan surat tuntutan mereka. aditya/bhirawa

KILAS JATIM

Jelang Pileg, Pemkab Sinergikan Tiga Pilar Bangkalan, Bhirawa Pelaksanaan pemilu legislatif yang jujur, adil dan bermartabat menjadi harapan semua pihak. Nah, untuk mewujudkannya, Pemkab Bangkalan menggelar koordinasi dan singkronisasi antar penyelenggara pemerintahan dengan aparat keamanan. Baik Polri maupun TNI. Langkah tersebut bertujuan untuk menjaga kaamanan dan ketertiban masyarakat selama pelaksanaan pemilu legislatif. “Sinergitas ke tiga pilar pemerintah ini mempunyai peranan sangat penting dalam menjaga kondusifitas keamanan di daerah.

Utamanya menjelang pelaksanaan pemilu,” tandas Bupati Bangkalan, RK Muh Makmun Ibnu Fuad dalam sambutannya pada acara gelar sinergitas tiga pilar, di Pendopo Raden Pratanu Bangkalan, kemarin (14/03).

Menurut bupati, momentum pesta demokrasi mememiliki tingkat kerawanan tersendiri. Karena rentan terjadinya gesekan di tengah masyarakat. Baik antara pasangan calon maupun antar para pendukung pasangan calon. “Yang perlu di waspadai adalah kepenting para caleg dalam memperoleh dukungan suara. Jangan sampai hal tersebut memicu konflik di tengahtengah masyarakat,” papar mantan anggota DPRD Bangkalan ini.

Dengan deklarasi tiga pilar ini, sambung Bupati Makmun, secara hirarki kordinasi antar pemerintah, mulai dari atas sampai ke bawah bisa terjalin dengan baik. “Jadi, perlu singkronisasi kerja antara camat, koramil dan kapolsek. Serta kerjasama antara lurah atau kepala desa dengan babinkamtibmas dibantu babinsa,” pintanya.

Sementara itu, Kapolres Bangkalan AKBP Sulistiyono berharap adanya sinergi antara pemerintah daerah dengan aparat keamanan bisa memberi manfaat positif.

Salah satunya mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan pemilu secara kekeluargaan. Q dit

Dua Kali Pelantikan PAW Gagal, PKNU Ancam Jalur Hukum Sampang,Bhirawa Setelah dua kali pelantikan pergantian antar waktu (PAW) dua anggota DPRD Sampang dari PKNU gagal dilantik, hal ini menuai spekulasi bahwa ada permainan komunikasi politik. Pasalnya SK Gubernur Jatim tentang pergantian antar waktu (PAW) sudah turun sejak 22 januari 2014, namun hingga saat ini ketua DPRD Sampang masih belum pelantikan anggota dewan tersebut.

Akibat tidak tegasnya ketua Dewan, partai kebangkitan nasional ulama’(PKNU) akan tempuh upaya hukum. Menurut H. Moh Syakir ketua dewan pengurus cabang (DPC) PKNU Sampang saat ditemui minggu 16/3/ 14 kemaren, ia sangat menyayangkan sikap ketua DPRD Sampang yang telah menggagalkan pelantikan PAW selama dua kali, yakni pada tanggal 25,27 Februari 2014, hal ini sangat kental muatan politisnya.

Padahal secara hukum pergantian antara waktu, dua anggota dewan PKNU yakni Ali Sadikin diganti Moh Holil dan Agus Husnul Yakin diganti Moh Syakir, sudah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 171.434/54/001/2014 tentang pemberhentian dan penggangkatan.

Jika pihak Agus Husnul Yakin menempuh jalur hukum karena tidak terima dilakukan PAW oleh partai, itu hal yang berbeda dan tidak mempengaruhi pelantikan dua anggota dewan dari PKNU yang sudah memiliki SK Gubernur. ‘’Namun entah menggapa hingga saat ini pimpinan dewanpun masih belum melakukan pelantikan, akibat ketidak tegasan pimpinan dewan Sampang tersebut, membuat pihak DPP PKNU geram dan mengintruksikan pada DPC untuk melakukan upaya hokum, ’’tandasnya sambil menunjukkan SK Gubernur.

Sementara Sudarmanto Sekretaris DPRD Sampang saat dihubungi melalui teleponya, ia membenarkan jika pelantikan PAW terhadap dua anggota dewan PKNU itu sudah kami fasilitasi dan dua kali pelantikannya gagal, namun bagi kami pelantikan tersebut berdasarkan surat keputusan Gubernur tertanggal 22 22 Januari 2014 yang memerintahkan untuk melantik dua anggota dewan PAW dari PKNU. Q lis

Bangkalan, Bhirawa Gara-gara tidak lolos menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Forum Honorer Kategori 1 Kabupaten Bangkalan menggugat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (MenPAN dan RB) serta Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

Para THL K 1 menuding yang membuat nasibnya terkatung-katung akibat ulah dari MenPAN dan RB (tergugat 1) serta BKN (tergugat II). Sebab, sebelum dinyatakan Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK), mereka sudah ditetapkan Memenuhi Ketentuan (MK). Artinya, mereka lolos menjadi CPNS. Forum Honorer K I tersebut sudah melayangkan surat gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, dengan nomor register perkara: 94/G/2014/PTUN.Jkt. Ada tiga materi yang menjadi objek sengketa gugatan.

Pertama surat keputusan MenPAN dan RB nomor 31 tahun 2013, tanggal 1 Maret 2013 tentang Pembentukan Tim Audit Tujuan Tertentu (ATT) dugaan penyimpangan proses penentuan tenaga honorer kategori 1 yang dapat diangkat jadi CPNS. Kedua surat MenPAN dan RB nomor B-2838/M.PAN-

RB/09/201, tanggal 10 September 2013 tentang Laporan ATT THL K 1 pada empat kementerian dan delapan pemerintah daerah. Terakhir, surat Kepala BKN beserta lampiran Nomor K.26-30/ V.156-3/51, tanggal 26 September 2013, perihal hasil ATT THL K 1. Inti dari obyek gugatan tersebut membatalkan kelulusan para THL K 1 pemkab Bangkalan.

“Padahal, sebelumnya sudah dinyatakan Memenuhi Ketentuan (MK) alias lulus sesuai dengan surat edaran MenPAN dan RB nomor 03 tahun 2012 tanggal 12 Maret. Beserta lampiran yang dikeluarkan Kepala BKN pada tanggal 22 Maret 2012, ” terang Kuasa Hukum THL K 1 Pemkab Bangkalan, Ansorul Huda, kemarin.

Ia menjelaskan, pada lampiran tersebut diketahui terdapat 1 354 THL K 1 pemkab Bangkalan dinyatakan MK alias lolos. Namun, dalam kenyataanya tergugat 1 dan II sampai saat ini tidak mengangkat honorer K 1. Melainkan, malah menganulir dengan menerbitkan obyek sengketa diatas, tanpa ada dasar hukum dan tanpa alasan yang jelas. Sehingga Forum Honorer K 1 Bangkalan merasa sangat dirugikan. Q dit

Bina Marga Anggarkan Rp 6 M Untuk Pemeliharaan Jalan Provinsi Bojonegoro, Bhirawa Di tahun 2014 ini jalan provinsi sepanjang 189 kilometer yang rusak kini menjadi priotitas serius yang dilakukan oleh UPT Bina Marga Provinsi Jawa Timur di Bojonegoro. Dimana anggaran sebesar Rp 6 milliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tingkat I Provinsi Jatim ini diperuntukkan untuk pemeliharaan jalan tersebut.

Hal itu di ungkapkan oleh Kepala Sesi (Kasi) Jalan UPT Bina Marga Provinsi Jawa Timur di Bojonegoro, Mukiyi dikonfirmasi harian Bhirawa, Minggu (16/3) kemarin. Menurutnya anggaran sebesar Rp 6 milliar tersebut di peruntukkan di tiga Kabupaten yakni Bojonegoro, Tuban dan Lamon-

gan yang merupakan wilayah kerjanya. “Untuk pemeliharaan jalan yang rusak di tiga Kabupaten, kita anggarkan sebesar Rp 6 milliar,” jelasnya.

Menurutnya, jumlah anggaran tersebut terdiri dari untuk Kabupaten Lamongan sebesar Rp 2,5 milliar, Bojonegoro sebesar Rp 1,2 milliar

dan Tuban sebesar Rp 2,3 milliar. Dimana di tiga Kabupaten tersebut terdapat sepanjang 189 km jalan yang rusak ringan yang harus dilakukan pemeliharaan. “Kita lakukan pemeliharaan agar jalan tersebut bisa di pergunakan pengguna jalan. Sehingga jangan sampai terjadi jalan tersebut berlubanglubang serta putus dan tidak bisa di lewati,” terangnya.

Sementara itu di tahun 2014 ini, pihaknya juga melakukan pemeliharaan tambal sulam di sepanjang jalan Surabaya-Ponco Tuban di titik 114 Km hingga 117 Km. Pemeliharaan jalan tersebut

sebagai langka antisipasi dini agar jalan tersebut masih tetap bisa di manfaatkan.

“Untuk perbaikan maupun peningkatan jalan baru akan di anggaran di tahun 2015 mendatang, salah satunya sepanjang jalan Bojonegoro-Ponco Tuban yang merupakan pemeliharaan berkala,” jelasnya. Sehingga untuk Bojonegoro-Ponco kita anggarkan di tahun 2015 untuk perbaikan peningkatan jalan. Dimana sepanjang 1.200 Km di jalan tersebut kini sudah bergelombang, selain itu sudah banyak lubangan atau jeglongan sehingga para pengguna di harapkan waspada. Q bas

achmad basir/bhirawa

Mukiyi

21 Ribu Ranmor Tanpa Plat Nomer Standar Bupati Achmad Syafii Minta Otak Buntut Kekosongan Material TNKB Penggelapan Raskin Ditangkap

Lumajang, Bhirawa Sebanyak 20 ribu lebih kendaran roda dua di Kabupaten Lumajang yang TNKB-nya harus diganti setelah melakukan perpanjangan 5 tahun tidak dilengkapi dengan plat nomor kendaraan standar dari Polri.

Demikian juga dengan seribu lebih kendaraan roda empat, khususnya berplat nomor polisi kuning atau angkutan umum.

Hal ini dipicu adanya kekosongan material TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor). ‘’Sejak Juni 2013 lalu hingga saat ini, material TNKB belum didistribusikan dari Korlantas Mabes Polri,’’ jelas Iptu Slamet Santoso, SH Kaur Reg Ident Satlantas Polres Lumajang.

Dengan alasannya masih dalam lelang pengadaan yang belum tuntas dilaksanakan. Droping dari Korlantas Mabes Polri memang belum dilakukan. ‘’Padahal, sudah banyak masyara-

kat yang melakukan perpanjangan plat nomor kendaraan bermotornya,” tambah Iptu Slamet Santoso. Namun demikian, pihaknya lanjut Slamet Santoso melakukan solusi dengan memberikan stempel warna merah di belakang STNK yang telah diperpanjang dan diterima masyarakat. ‘’Stempel itu bertuliskan plat nomor kendaraan atau TNKB belum diserahkan,” paparnya.

Diharapkan dengan stempel ini, lanjutnya masyarakat untuk tidak khawatir jika nantinya akan dikenakan tindakan oleh aparat Satlantas Polres Lumajang yang melakukan rasia.

Pasalnya, kondisi darurat belum didropingnya TNKB dari Korlantas Mabes Polri ini sudah disosialisasikan kepada seluruh jajaran Satlantas Polres Lumajang. “Kondisi seperti ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Lumajang saja namun terjadi secara nasional, ’’ungkapnya. Ang-

gota Satlantas yang melakukan rasia di lapangan tentu sudah tahu dan tidak akan menerapkan sanksi. ‘’Jika memang ada sesuatu yang terjadi di lapangan, silahkan telepon saya atau Kantor Satlantas Polres Lumajang, maka diluruskan,” terang Iptu Slamet Santoso.

Terkait kapan TNKB dari Korlantas Mabes Polri akan segera didistribusikan ke Kabupaten Lumajang, Kaur Reg Ident Satlantas Polres Lumajang ini menyampaikan, pihaknya mendengar masih dalam proses. “Seeprtinya dalam waktu dekat akan selesai dan dikirim ke berbagai wilayah untuk diserahkan kepada masyarakat pemilik kendaraan bermotor,” ungkapnya. Di masyarakat sendiri, untuk mengantisipasi kosongnya material TNKB ini, ada yang memilih untuk tetap menggunakan mateQ yat rial TNKB lama.Q

Petugas Gabungan Razia Tempat Hiburan Malam Bojonegoro, Bhirawa Sejumlah tempat hiburan malam di Bojonegoro,Sabtu (15/ 3) malam, dirazia petugas gabungan dari Satuan Polisi Militer TNI AD dan Polres setempat dengan tema Gaktibkum (Penegakan Ketertiban dan Hukum). Dengan target anggota militer TNI AD, petugas tidak menemukan anggota TNI di tempat hiburan malam tersebut. Operasi yang dilaksanakan kurang lebih 4 jam dan melibatkan 15 personil dari anggota TNI AD dan Polres setempat dimulai sejak pukul 21.00 WIB hingga pukul 24.00 WIB mengambil lokasi di tempat-tempat hiburan malam.

Dalam razia di tempat hiburan malam diawali dari tempat karaoke Dug’e yang ada di Desa Kunci, Kecamatan Dander, di lanjutkan ke Cheers dan Adelia Kafe yang berada di Jalan Gajah Mada, Kota. Dimana belasan petugas gabungan dari Polisi Militer TNI AD dan Polres memeriksa satu per satu kartu indentitas tanda pengenal pengunjung.

Beberapa pengunjung berambut cepak digeledah karena diduga sebagai anggota TNI karena menggunakan celana doreng, selain itu perawakan mirip sebagai anggota. Namun

tidak ditemukan anggota TNI di lokasi hiburan tersebut.

Razia pun dilanjutkan ke tempat karaoke Centro dan Damai, keduannya berada di Jalan Veteran, Kota. Lagi-lagi aparat yang menggeledah setiap sudut ruangan, tidak menemukan pengunjung dari anggota TNI. Komandan Sub Denpom V/2-1 Bojonegoro, Lettu CPM Rifan Hadi S,SH selaku Komandan operasi mengatakan, operasi ini dimaksudkan untuk menjaring anggota TNI yang melanggar disiplin memasuki

tempat-tempat hiburan malam. “ Razia ini digelar guna meminimalisiasi anggota TNI AD yang sering berada di tempat hiburan malam. Selain itu senjata tajam seperti clurit yang kini kian marak digunakan sebagai kriminalitas,” tegasnya.

Karena berdasarkan evaluasi kegiatan operasi yang lalu masih ada anggota TNI yang masih mendatangi tempattempat hiburan malam yang dapat berdampak negatif bagi anggota dalam melaksanakan kedinasan sehari-hari. Q bas

achmad basir/bhirawa

Sejumlah petugas gabungan dari Polisi Militer TNI AD dan Polres memeriksa satu per satu kartu indentitas tanda pengenal pengunjung.

syamsudin/bhirawa

Achmad Syafii

Pamekasan, Bhirawa Polres Pamekasan setelah menetapkan, Musa dan Khairul Kalam, sebagai tersangka. Bupati Pamekasan, Achmad Syafii meminta, agar Polres membongkar otak pelaku dibalik penggelapan bantuan beras bagi warga miskin (Raskin) Desa Bulangan Timur, Kecamatan Pegantenan. Ditetapkan tersangka, Musa, sebagai petugas Satker (Satuan Kerja) Bulog Pamekasan dan Khairul Kalam, Aktivis LSM dari Badan Intelijen Anti-

korupsi (BIAN). Tim Resmob Polres berhasil menangkap truk No.Pol. M9430-C yang dikemudikan Suharto (42), warga Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, ketika menurunkan 5.040 ton raskin di sebuah gudang milik warga.

Untuk dibongkar kasus ini, selain seorang pelaku penggelapan sempat mengirim pesan singkat (SMS) kepada Kepala Desa agar tidak mencari beras Raskin yang digelapkan itu. “Intinya, bahwa Kades tidak perlu mencari beras yang hilang karna uangnya sudah siap diantarkan,” kata Bupati Syafii, kepada wartawan, Sabtu (15/3) . Isi SMS itu didapat dari hasil penelitian Pemkab atas kasus penggelapan Raskin di Desa Bulangan Timur tersebut. Kata Bupati, padahal beras itu bukan milik Kades tetapi milik warga miskin penerima bantuan yang harus disalurkan oleh kepala desa dan perangkatnya.

Dari informasi yang diterima dari bawah, Ia (Bupati, Red) memperkirakan kalau penyimpangan raskin bukan semata-mata kedua pelaku itu tetapi di belakangnya terdapat otak yang mengatur upaya penjualan raskin itu. Q din

Kirab Pemilu Damai Diwarnai Pelanggaran Jember, Bhirawa Aksi Kirab Pemilu Damai sebagai tanda dimulainya Kampanye Pileg 2014 diwarnai pelanggaran, Sabtu (15/3) siang.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jember terpaksa semprit dan memberikan sangsi kepada dua kendaraan yang mengikuti kirap karena dianggap melakukan pelanggaran.

Dua kendaraan milik partai Gerindra akhirnya dilarang ikut pawai karena memasang gambar calon presiden mereka. Ketua KPU Kabupaten Jember, Ketty Tri Setyorini mengatakan, pelanggaran yang terjadi dalam Kirab Pemilu Damai yang dilakukan sebagai pembukaan masa kampanye terbuka, bukanlah pelanggaran terhadap undang-undang, melainkan pelanggaran terhadap kesepakan yang dibuat oleh masing-masing partai politik, yang akan bertarung dalam Pemilu dengan KPU, beberapa waktu lalu. “Mereka kami anggap telah melanggar kesepakatan yang telah kita buat bersama. Sehingga dua kendaraan ini,kita beri sangsi tidak boleh mengikuti kirab,” ujarnya. Menurut Ketty, sesuai kesepakatan, seharusnya parpol hanya diperkenankan membawa 2 unit mobil untuk mengikuti kirab, dan tidak boleh membawa massa dengan kendaraan roda dua, tidak boleh memasang sound system pada mobil kirab, dan tidak bokeh memasang gambar tokoh nasional maupun Capres. Q efi

EKONOMI BISNIS

8 RAGAM EKBIS

ABI Perkirakan Kenaikan Omzet 10 Persen Surbaya, Bhirawa Mulai berjalannya musim kampanye Calon Legislatif (Caleg), telah memberikan angin segar bagi pengusaha roti atau bakeri di Indonesia. Pesanan berbagai jenis dan ukuran kue menjadi pilihan bagi para Caleg untuk memberikan makanan ringan bagi calon pemilihnya atau pendukungnya.

Melalui Sekjen ABI (Asosiasi Bakeri Indonesia), Timothy Pratana yang juga pakar bakeri Indonesia mengungkapkan, pengusaha bakeri khususnya di Jatim sudah ada yang mendapatkan order dari beberapa Caleg. ‘’Saya kemarin bertemu beberapa pengusaha bakeri asal Surabaya, dari beberapa daerah di Jatim yang mengungkapkan adanya peningkatan pesanan mencapai 10%. Kenaikan itu banyak di pesan para Caleg yang mengumpulkan massa,’’ ungkapnya Minggu (16/3) kemarin di Resto Tokyo.

Timothy mengungkapkan, pertumbuhan ini bukan hanya sekedar para Caleg membutuhkan makanan ringan, namun adanya keterlibatan dari tim marketing dari perusahaan bakeri yang turut aktif untuk menawarkan produknya. ‘’Roti isi daging giling, yang dijual dengan harga Rp2.500 paling banyak menjadi pilihan Caleg. Kalau saya melihat, karena roti isi daging lebih murah dibandingan dengan yang berisi sosis dan relatif mengenyangkan,’’ tegasnya.Q wil

BPJS Garap Penarik Becak dan Penjual Bakso Surabaya, Bhirawa Keberadaan penarik becak dan penjual bakso serta pedagang kecil lainnya di negeri ini, khususnya Jatim dan Surabaya mendapat perhatian penuh kesejahteraan dan kesehatan mereka dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Jatim.

Menurut Kakanwil BPJS Jatim, Rizani Usman ketika ditemui disela-sela acara Customer Gathering di JW Mariot Hotel Jumat (14/3) akhir pekan lalu, keberadaan pedagang bakso serta penarik becak harus mendapatkan perhatian yang sama seperti masyarakat lain pada umumnya. ‘’Jika kesehatan mereka terjaga dan terjamin maka dalam mencari rejeki akan lebih mudah dan enak,’’ ungkap mantan wartawan ini.

Untuk suksesnya kerja besar ini tidak bisa dilakukan BPJS sendiri, karenanya harus bekerja sama dengan Pemprov Jatim agar apa yang dilakukannyua bisa menuai sukses. H Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul Wagub Jatim ketika ditemui secara terpisah pada acara yang sama menegaskan, Pemprov sangat serius dalam sehingga membentuk tim percepatan menuju masyarakat Jatim sehat dan sejahtera, tanpa membedabedakan status sosial yang mereka sandang dengan bergabung di BPJS. Q ma

Jelang Pemilu Upal Merajalela Surabaya, Bhirawa Menjelang Pemilu, Uang Palsu (Upal) semakin marak dan merjalela di Jatim, khususnya Surabaya. Sehingga membuat pihak Bank Indonesia (BI) Kanwil IV cukup gerah dan sekaligus mengkhawatirkan, apalagi para pembuat uang palsu itu semakin canggih saja.

tri diana/bhirawa

12 peserta yang masuk babak semi finalist berpose dengan menujukkan badannya yang atletis, Minggu (16/3).

L-Men of The Year 2014 Hadir di Surabaya Surabaya, Bhirawa Melalui salah satu brand unggulannya L-Men, nutrisi efektif dalam meningkatkan massa otot untuk performa olah raga yang lebih baik, Nutrifood kembali menggelar acara L-Men of the year 2014 di Surabaya. Acara ini telah memasuki tahun ke-11 dalam penyelenggaraannya, dan kota Surabaya sebagai kota asal Tommy Grand Finalist L-Men tahun lalu.

Kesempatan istimewa sebagai kota audisi kali ini diselenggarakan di The Square Ballroom ICBC Center Surabaya, Minggu (16/3). Dengan puluhan peserta diambil 12 besar untuk menuju babak final.

Brand Manager L-Men, Meirza Hartato mengatakan, tema L-Men of the year 2014

adalah Invincible. Kompetisi merupakan bagian tak terpisahkan dari olahraga, dalam kompetisi setiap dari kita selalu bersaing menjadi yang terbaik dan menjadi pemenang. ‘’Kombinasi dari konsumsi L-Men ditambah dengan latihan fisik teratur, dapat mengoptimalkan kekuatan dan fungsi otot ketika berolahraga, sehingga dapat memberikan penampilan terbaik, dan menjadi yang tak terkalahkan, Invincible,’’ tuturnya saat ditemui Bhirawa.

Meirza menambahkan, Selain harus memiliki tubuh ideal atletis dan pemanpilan menarik, untuk menjadi pemenang L-Men of the year harus memenuhi kriteria lainnya yaitu berkomitmen kuat dan secara kontinyu men-

Tuban, Bhirawa Guna meningkatkan perekonomian berbasis kerakyatan, Pemkab Tuban untuk kesekian kalinya menggelar pasar rakyat. Kali ini disepanjang Jl Sunan Kalijogo (16/3), Pasar rakyat digelar setiap hari Minggu pagi mulai pukul 05.00 WIB sampai pukul 10.00 WIB. Menurut Kepala Dinas Pereko-

TULUNGAGUNG

BOJONEGORO

KEHILANGAN STNK, Mits, th. 2012, Hitam, AG9562RG, a/ n. M Masrur Baidowi, Ds. Karangsari RT 2/1 Rejotangan-T.Agung No.245/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2009, Hitam, AG2599TL, a/n. Suratin, Ds/Kec. Sendang RT 2/1T.Agung No.246/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2008, Merah, AG3018SW, a/n. Siti Napsiyah, Ds. Bungur RT 1/1 Karangrejo-T.Agung No.247/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Suzuki, th. 2001, Hitam, AG5868RK, a/ n. Ani Sunarmi, Ds. Tugu RT 2/2 Rejotangan-T.Agung No.248/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2008, Hitam Putih, AG2175TL, a/ n. Sunarto, Ds. Babadan RT 3/1, Karangrejo-T.Agung No.249/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda NF100D, th. 2004, Hitam Biru, AG5828NM, a/n. Imam Mukarom, Dsn. Gatak RT/RW 05/ 02, Ds. Ngrendeng, Gondang-T.Agung No.250/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2010, Biru Hitam, AG2365R, a/n. Rusanti, Ds. Waung RT 5/2 BoyolanguT.Agung No.251/IMB/BI-II/2014

HILANG STNK nopol S 6773 CK, a/n M. Maliki, Wadang 31/7 Ngasem Bojonegoro No.261/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol S 7165 UA, a/n PO Dalimas, Jl.Rajawali Karang Pacar Bojonegoro No.262/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol S 5256 CZ, a/n Suminem, Jl.MT Hariyono 5/1 Jetak Bojonegoro No.263/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol S 1564 D, a/n PDAM Kab BJN, Jl. Rajelwesi 11 Klangon Bojonegoro No.264/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol S 3586 SC, a/n Siti Nurhayati, Sumuragung, Ds. Sumberrejo Bojonegoro No.265/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol S 2458 DO,a/n Mulyadi, Ngranggon Anyar Kepohbaru Bojonegoro No.266/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol S 2018 CN, a/n Siti Muntianah, Ds Ngitik Kec Kapas Bojonegoro No.2467/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol S 3484 DS, a/n Kumiati, Ds Sumberarum Kec. Ngraho Bojonegoro No.268/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol S 3365 CS, a/n Lilik W, Mojodeso 3/ 2 Kapas Bojonegoro No.269/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol S 8124 UA, a/n Sunarto, Kedung Bondo Balen Bojonegoro No.270/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol S 6906 DA, a/n Darwati, Jl.Hasim Ashari,Gg.Calak 1/1 Kauman Bojonegoro No.271/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol S 5851 DC, a/n Siti Muntiani Simbatan Kanor 3/1 Bojonegoro No.272/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol S 5510 BH, a/n Pekuwon Sumberrejo Bojonegoro No.273/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol S 1916 AH, a/n Siti, Butoh 2/1 Sumberrejo Bojonegoro No.274/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol S 5845 BC, a/n Yuni, Ngumpakdalem, Dander Bojonegoro No.275/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol S 6580 DH, a/n Tulik, Kaliombo Purwosari Bojonegoro No.276/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol S 3091 DG, a/n Harmanti SE, Ds Kauman Kec Bojonegoro No.277/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol S 2468 DU, a/n M. Indro Nursirojudin Ds Tulungagung Kec Malo Bojonegoro No.278/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol S 4833 CE, a/n Yusak, Ds Blendengan Kec Ngasem Bojonegoro No.279/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol S 4697 DL, a/n Siti M, Jl. Diponegoro 34 Kepohbaru Bojonegoro No.280/IMB/BI-II/2014

HILANG STNK nopol P 5191 EM, a/n Anjar Fitriyah SH, Kel. Mimbaan RW 14/02 Kec. Panji, Situbondo.

No.252/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 6069 FB, a/n Hendra Efendi, Ds Alasmalang RW 03/01, Kec. Panarukan, Situbondo.

No.253/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 2579 EH, a/n Moch. Hasyim, Ds Kendit RW 01/01, kec. Kendit, Situbondo.

No.254/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 5685 ES, a/n Marsuto, Ds Paowan, RW 01/04, Kec. Panarukan, Situbondo.

No.255/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 5034 G a/n Sugiyanto/P Fitriyatin, Ds Sumberanyar, RW 03/03, kec.

Banyuputih, Situbondo.

No.256/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 3992 EH, a/n Siha, Kel. Dawuhan RW 03/03, kec. Kota Situbondo.

No.257/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 2331 EZ, a/n Arif Fachruddin S.Pd, Ds Sumberkolak RW 03/01, Kec. Panarukan, Situbondo.

No.258/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 2472 EA, a/ Arif Fachruddin, Kel. Mimbaan RW 24/02, Kec. Panji, Situbondo.

No.259/IMB/BI-II/2014 HILANG BPKB No. G0024075J, Nopol P 5046 EQ, a/n Sumardi Ds Sumberwaru RW 04/03, Kec. Banyuputih, Situbondo.

No.260/IMB/BI-II/2014

jalankan gaya hidup sehat. ‘’Selain itu, yang terpilih menjadi grand finalist juga harus memiliki karakter dan dedikasi tinggi untuk menginspirasi masyarakat dan komunitas L-Men untuk menjalankan gaya hidup sehat bersama L-Men, baik itu secara langsung maupun aktif di sosial media,’’ tambahnya.

Salah satu peserta yang masuk dalam babak top forty, I Nyoman Aditya (21th) dari Universitas Malang Politeknik Negeri mengatakan sangat bangga dalam ajang bergengsi ini sudah masuk top 40 audisi regular. ‘’Saya senang, bangga campur aduk mas rasanya, karena untuk bisa kesini itu saya butuh perjuangan dan doa orang tua itu yang saya butuhkan,’’ imbunya.Q geh

Seperti yang tejadi di Surabaya belum lama ini, pelaku pembuat Upal berhasil membuat secara hampir sempurna dengan lolos dilihat dari sinar ultra violet yakni alat yang biasanya untuk melihat, apakah uang asli atau palsu. Untuk mengantisipasi peredaran Upal maka BI bekerja sama dengan pihak kepisian untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Bagaimanakah cirri-ciri uang itu asli dan Upal.

Bertempat di Atrium Jembatan Merah Plaza Surabaya (JMP) pada Jumat (14/3), BI Kanwli lV Jatim bekerjasama dengan Polsek Bubutan Surabaya mengadakan Sosialisasi Ciri-ciri Keaslian Uang dan Sanksi Pidana bagi Pemalsu dan Pengedar Uang Palsu. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih memahami ciri-ciri keasilan uang. ‘’Sehingga warga masyarakat bisa terhindar dari tindakan menerima uang palsu,’’ ungkap Yosefin Tyas Emmy DK, Kepala Divisi Sistem Pembayaran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IV. Dengan adanya sosialisasi ini maka masyarakt tak lagi tertipu, bahkan mereka bisa secepatnya melapor ke pihak yang berwenang agar pelakunya bisa cepat tertangkap. Apalagi seperti saat ini menjelang Pemilu yang akan dilaksanakan pada 9 April 2014 mendatang.

Maka arus peredaran Upal semakin deras untuk kepentingan kampanye dan lain sebagainya, pada kesem patan inilah biasanya Upal disusupkan, kebiasaan pening katan jumlah peredaran

Upal yang searah dengan tingginya peredaran upal di masyarakat. Tingginya kebutuhan pembayaran untuk kegiatan kampanye dan penyediaan kebutuhan belanja partai, menjadi aktivitas yang diyakini akan mendorong aktivitas perputaran uang di masyarakat, sehingga kondisi ini berpotensi untuk dimanfaatkan jaringan pengedar uang palsu dalam melakukan aktivitasnya.

Dalam kerjasama sosialisasi bersama pihak Kepolisian, Bank Indonesia menyampaikan informasi mengenai pengenalan ciri uang asli melalui 3D yaitu Dilihat, Diraba, dan Diterawang, dan kampanye cara memperlakukan dengan 3D yaitu Didapat, Disayang, dan Disimpan.

Sedangkan pihak Kepolisian menyampaikan informasi mengenai sanksi pidana terkait pemalsuan uang, yaitu pengenaan hukuman kurungan hingga 10 tahun dan sanksi denda hingga Rp10 miliar bagi pemalsu uang, sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang.

Rasio penemuan uang palsu secara nasional pada tahun 2013 adalah 8 lembar per 1 juta lembar uang yang diedarkan secara nasional. kondisi ini lebih baik dibandingkan pada tahun 2012, dimana rasio penemuan Upal pada saat itu adalah 10 lembar per 1 juta lembar uang yang diedarkan. Meski relatif menurun kewaspadan masyarakat terhadap peredaran uang palsu tetap tetap menjadi hal utama yang wajib diperhatikan untuk penanggulangan penyebaran uang palsu di masyarakat.Q ma

Manfaatkan Car Free Day, Pemkab Gelar Pasar Rakyat

KEHILANGAN

SITUBONDO

Senin Kliwon 17 MARET 2014

nomian dan Pariwisata Kab Tuban, Farid Akhmadi dalam sambutannya mengungkapkan, ada 340 pedagang yang berjualan di area pasar rakyat.

Pedagang menjual berbagai produk seperti makanan, pakaian, dan berbagai barang lainnya. ‘’Kami berharap dengan adanya pasar rakyat ini dapat meningkatkan ekonomi berbasis kerakyatan,’’ ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Tuban Fathul Huda dalam sambutannya mengungkapkan, terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, sehingga pasar rakyat itu dapat diselenggarakan. Sehingga, dengan adanya pasar rakyat ini diharapkan selain meningkatkan ekonomi kerakyatan juga dapat membuka peluang kerja baru bagi masyarakat. ‘’Diharapkan transaksi keuangan dapat berputar ditempat ini,’’ kata Bupati Fathul Huda didampingi istri yang menunjau ke seluruh stand Lebih lanjut, Bupati Huda mengatakan, sepanjang Jl Kalijogo itu selain digunakan sebagai pasar rakyat juga sebagai car free day atau hari bebas kendaraan bermotor. Sehingga, jalan itu

khoirul huda/bhirawa

Bupati Tuban, H Fathul Huda bersama istri saat meninjau salah satu stand di acara pasar rakyat kemari (16/3) di Jl Sunan Kali Jaga Tuban. khusus digunakan sebagai arena olahraga.

Jadi, masyarakat setelah melakukan olahraga dapat berbelanja ditempat itu. ‘’Tempat ini menjadi salah satu

wahana rekreasi dan berbisni warga Tuban,’’ pungkas mantan pengusaha batu bara sebelum menjabat sebagai Bupati Tuban ini.Q hud

Bisa Melaut, Nelayan Mulai Bergairah Setelah Empat Bulan Menganggur dan Tak Bisa Melaut Nelayan Pantai Sendangbiru, Desa Tambakrejo, Kec Sumbermanjing Wetan, Kab Malang, kini sudah mulai bergairah kembali. Setelah empat bulan berhenti melaut akibat gelombang air laut di wilayah Pantai Malang Selatan cukup tinggi.

Namun, kata Kepala Desa (Kades) Tambakrejo, Kec Sumbermanjing Wetan, Sudarsono, Minggu (16/3) kemarin, nelayan Pantai Sendangbiru kembali berani melaut sejak awal bulan Maret ini. Meski tangkapan ikan para nelayan belum maksimal, tapi mereka telah beraktifitas kembali. Karena selama empat bulan terakhir para nelayan itu tak berpenghasilan, sehingga mereka harus bekerja diluar Kab Malang untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Menurutnya, pada bulan Maret ini di wilayah Pantai Malang Selatan tidak musim ikan baby tuna, sehingga andalan nelayan Pantai Sendangbiru yakni ikan baby tuna harus menunggu pada bulan Oktober mendatang. Karena tangkapan ikan baby tuna sangat menguntungkan para nelayan sebab ikan ini memiliki kualitas terbaik nomor dua setelah Pantai Benoa, Bali.

Padahal, jika musim ikan baby tuna, tangkapan ikan

tuna dari para nelayan per hari bisa mencapai 50 ton.

Tapi, tidak musim tuna seperti sekarang ini, nelayan hanya mampu menghasilkan ikan tuna seberat Rp1 ton.

Lebih lanjut, Sudarsono menjelaskan, untuk bulan Maret ini perairan laut Pantai Malang Selatan memasuki musim ikan tongkol jenis deo atau orang Jawa menyebutnya tongkol kloco.

Sedangkan hasil tangkapan tongkol deo para nelayan, per hari bisa mencapai 40 ton.

Namun, jika tidak musim ikan tongkol deo, nelayan hanya mampu menghasilkan 20-25 ton per hari. Dan harga lelang ikan deo itu, Rp8 ribu per kilogramnya. ‘’Dan musim ikan tongkol deo hingga bulan September, lalu disusul musim ikan baby tuna,’’ terangnya, yang kini juga sebagai pengusaha kapal penangkap ikan.

Selain ikan tongkol deo, juga ada ikan jenis layang yang dihasilkan nelayan Pantai Sendangbiru. Untuk musim ikan layang seperti

ist

Dua nelayan ini mulai bersemangat untuk kembali melaut setelah empat bulan menganggur akibat cuaca ekstrim. saat ini, nelayan mampu menghasilkan 100 ton per hari. Tapi jika tidak musim ikan layang, nelayan hanya mampu membawa ikan itu seberat 20 ton per hari.

Sementara itu, kapal besar, sedang, dan kecil yang bersandar di Pelabuhan Ikan Pantai Sendangbiru jumlahnya mencapai 300 buah, dengan jumlah nelayan sebanyak 1.200 orang yang penduduk asli Desa Tambakrejo. Sedangkan ada 600 orang nelayan yang bermukim di wilayah Desa

Tambakrejo, sebagai warga pendatang dari daerah lain.

Di kesempatan itu, Sudarsono juga menambahkan, jika kini yang menjadi kekurangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pondodok Dadap, Desa Tambakrejo, yakni masalah ruang pendingin ikan (cool storage).

Sehingga dengan tidak adanya pendingin ikan, maka para nelayan harus membeli es batu dari berbagai daraeh.

Diantaranya, dari Kab Blitar, Tulungagung, dan Kota Malang. Q cyn

OLAHRAGA

Senin Kliwon 17 MARET 2014

9

Tur Maladewa, Laga Luar Kandang Termahal Arema Malang, Bhirawa Tur ke Maladewa untuk menghadapi Maziya Sports di ajang Federasi Sepak Bola Asia (AFC) menjadi laga luar kandang termahal bagi Arema Cronus Indonesia Malang, Jawa Timur, karena harus mengeluarkan dana operasional sekitar Rp700 juta.

General Manajer Arema Ruddy Widodo, Minggu, mengakui dibandingkan dengan tur luar kandang di ajang yang sama, seperti ke Malaysia maupun Vietnam, ke Maladewa menjadi tur paling mahal dan paling berat secara fisik.

“Dana yang kami persiapkan untuk tur ke Maladewa ini paling tinggi dibandingkan dengan laga luar kandang AFC lainnya, meski sebenarnya manajemen sudah berhemat,” katanya.

Penghematan anggaran tersebut dari penginapan. Manajemen Arema tidak

mengeluarkan biaya untuk penginapan selama tiga hari karena sudah ditanggung tim tuan rumah, sedangkan penginapan satu hari lagi ditanggung Arema.

Untuk menghadapi Maziya Sports Maladewa tesrebut tim Arema berangkat lebih awal agar memiliki waktu recovery yang cukup bagi pemain. Sebab, jarak tempuh dari Indonesia menuju Maladewa dengan pesawat hampir mencapai 10 jam.

Perjalanan yang cukup lama tersebut dikhawatirkan akan mengganggu kondisi fisik para pemain, sehingga tim diberangkatkan lebih awal dan menambah jatah menginap menjadi empat hari.

Menurut dia Maladewa merupakan negara kecil, namun semua biaya yang dikeluarkan sangat mahal, bahkan Stadion Nasional yang menjadi venue pertandingan pun cukup jauh dari

bandara internasional.

Dalam tur luar kandangnya ke Maladewa itu, pelatih Arema Suharno memboyong 20 orang pemain atau lebih banyak ketimbang ketika tandang ke Malaysia akhir Februari lalu. Jumlah tersebut untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk di Maladewa karena negeri itu cuacanya sangat panas.

Pelatih Arema Suharno mengakui selain panjangnya perjalanan, pemain juga butuh adaptasi cuaca di Maladewa, sehingga pemain yang diboyong lebih banyak. “Kami khawatir ada apa-apa selama berada di Maladewa,” ujarnya.

Ia berharap pemain cepat beradaptasi dengan cuaca di Maladewa, sehingga target membawa pulang poin sempurna (3) bisa terealisasi.

“Kami berharap pemain tetap fokus dan memberikan

yang terbaik dengan meraih tiga poin,” tegasnya.

Tim Arema bertolak ke Maladewa, Minggu (16/3) sekitar pukul 03.30 WIB. Para pemain dan offisial tim itu berangkat melalui Bandara Juanda.

Di ajang AFC, Arema berada di grup F bersama Hanoi T&T Vietnam, Selangor FA Malaysia dan Maziya Sports Maladewa. Dari dua kali bertanding, Arema baru meraih satu poin ketika menghadapi Selangor FA di Malaysia, sedangkan menghadapi Hanoi T&T di kandang justru kebobolan 1-3.

Dari dua kali bertandinga, baik di kandang maupun luar kandang itu, Arema saat ini berada di posisi ketiga dengan raihan satu poin. Sementara Maziya Sports Maladewa berada di dasar klaQ semen grup F.Q ant

Amalia dan Rendy Pemain Terbaik Proliga 2014 Jakarta, Bhirawa Amalia Fadjrina dan Rendy Febriant Tamamilang dinobatkan sebagai pemain terbaik kompetisi bola voli tertinggi di Indonesia yaitu BSI Proliga 2014 yang berakhir di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu.Bagi Amalia yang saat ini memperkuat tim Jakarta Pertamina Energi, predikat sebagai pemain terbaik untuk ketiga kalinya didapat. Sebelumnya pemain kelahiran 26 April 1994 ini mendapatkan predikat MPV saat membela Jakarta Popsivo PGN dan Jakarta Popsivo Polwan.

Selain menjadi pemain terbaik, Amalia juga mampu membawa tim yang diperkuatnya menjadi juara kompetisi bola voli tertinggi di Indonesia selama tiga tahun terakhir. Pertama Jakarta Popsivo Polwan, Jakarta Popsivo PGN dan Jakarta Pertamina Energi.

“Ini tidak dapat saya raih jika tidak mendapat bantuan dari semua pemain. Semoga hasil ini menjadi motivasi untuk lebih baik lagi,” kata Amalia usai menerima tropi dan hadiah.

Amalia Fadjrina merupakan salah satu pemain Indo-

nesia yang bermain konsisten sejak BSI Proliga babak reguler hingga grand final.

Bahkan permainan terbaik ditunjukkan saat membawa timnya Jakarta Pertamina Energi sebagai juara BSI Proliga 2014.Pemain berusia 20 tahun ini bahkan sering menjadi penentu saat timnya mengalami kesulitan mencetak poin. Smes-smes teras terukur terus diperagakan.

Bahkan kemampuan pemain ini sering disejajarkan dengan pemain asing.

“Intinya saya konsentrasi penuh saat bertanding.

Jadi saya tidak masalah tim mana yang saya perkuat,” kata Amalia menambahkan.

Dengan prestasi yang dimiliki, Amalia mengaku akan terus mengembangkan kemampuannya bahkan punya keinginan untuk bermain diQ ant kompetisi luara negeri.Q

Suharno

Tujuh Pertandingan NBL/WNBL Seri Bandung Ditunda

LINTASAN

Anggaran KONI Malang Dipangkas Malang, Bhirawa Anggaran yang dikucurkan untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia dari APBD 2014 Kota Malang, Jawa Timur, dipangkas cukup signifikan, dari Rp15 miliar pada tahun 2013 menjadi Rp9,6 miliar.

“Anggaran untuk pengembangan olahraga di daerah ini memang sangat minim. Mau tidak mau kami harus memaksimalkan dana yang ada untuk pembinaan berbagai cabang olahraga,” kata Wakil Ketua KONI Kota Malang Bambang DH Suyono, Jumat.

Padahal, lanjutnya, pembinaan olahraga tersebut juga termasuk atlet-atlet dari berbagai cabang olahraga yang dipersiapkan untuk Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jatim tahun depan.

Mantan Sekkota Malang itu mengatakan dana sebesar Rp9,6 miliar itu digunakan untuk pembinaan atlet dari sekitar 30 cabang olahraga dan sebagian besar sebagai persiapan atlet Porprov 2015.

Namun demikian, kata Bambang, KONI akan berupaya maksimal untuk memberikan yang terbaik bagi Kota Malang, meski sulit bersaing dengan Surabaya untuk menjadi juara umum, apalagi dengan kondisi keuangan yang minim.

Mengenai cabang olahraga prioritas yang diprediksi mampu mendulang medali emas di ajang Porprov 2015, Bambang mengaku masih dirumuskan.

Harapannya, semua cabang olahraga berpotensi menyumbangkan medali emas, namun selama empat kali perhelatan Porprov hanya ada beberapa cabang olahraga yang potensial.

Cabang olahraga yang tetap menjadi andalan lumbung medali emas kotingen Kota Malang adalah angkat besi, balap sepeda, Q ant atletik, karate, dan bulutangkis.Q

Jakarta Pertamina Juara Baru Proliga Jakarta, Bhirawa Tim bola voli putri Jakarta Pertamina Energi menjadi juara baru setelah dipertandingan grand final BSI Proliga 2014 mengalahkan tim Manokwari Valeria Papua Barat di Istora Senayan Jakarta, Sabtu dengan skor 3-0 (25-11, 25-14 dan 25-22).

Anak asuh Octavian ini layak disebut juara baru karena selama keikutsertaannya di kompetisi bola voli tertinggi di Indonesia, tim ini baru merasakan juara satu kali.

Hadiah uang tunai Rp125 juta.

“Strategi mematikan April sesuai dengan rencana. Kondisi ini membuat pemain bermain dengan lepas. Yang jelas kami bangga dengan pencapaian ini,” kata pelatih Jakarta Pertamina Energi, Octavian usai pertandingan.

Menurut dia, kemenangan yang diraih ini juga berkat pembentukan tim yang bagus. Pemilihan pemain baik lokal maupun asing menjadi kunci sukses saat turun dikompetisi bola voli tertinggi di Tanah Air ini.

“Kami tanya ke manajemen. Mereka punya uang, kenapa tidak membentuk tim bagus?. Manajemen langsung menyetujui.

Hasilnya tim ini terbentuk dan juara,” kata pelatih yang biasa dipanggil Ook itu.

Jakarta Pertamina Energi yang bertekad menjadi juara baru BSI Proliga bermain taktis sejak awal set pertama.

Anak asuh Octavian langsung memperagakan smes-smes keras baik lewat Amalia Fajrina, Maya Kurnia Indri maupun lewat dua pemain asingnya, Malika Kantong dan Chaisri TapaQ ant phapun.Q

Pebalap sepeda Elga Kharisma Novanda (kanan) saat menerima medali usai kejuaraan SEA Games 2013

ist

Umar Syarif-Elga Kharisma Terpilih Atlet Terbaik Jatim Surabaya, Bhirawa Karateka Umar Syarief dan pebalap sepeda Elga Kharisma Novanda masing-masing terpilih sebagai atlet putra dan putri terbaik 2013 versi Seksi Wartawan Olahraga PWI Jawa Timur.

Penobatan atlet terbaik dilakukan pada acara Malam Anugerah Olahraga SIWO PWI Jatim di Surabaya, Jumat malam, yang dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Jatim Achmad Sukardi, Ketua Umum KONI Jatim Erlangga Satriagung dan Ketua PWI Akhmad Munir.

Umar Syarief yang beberapa hari sebelumnya mendapat penghargaan dari KONI Pusat, menyisihkan empat kandidat lain, yakni Evan Dimas Darmono (sepak bola), Spenstuber (dayung), Hildan Afos Katana dan Bambang Suryadi (keduanya balap sepeda).

Sedangkan peraih medali emas SEA Games 2013 balap sepeda nomor BMX Elga Kharisma Novanda mengungguli Diananda Choirunnisa (panahan), Efrilliya Herlina (tenis lapangan), Ika Yuliana (panahan), dan Nurul Fajar (renang).

Untuk kategori pelatih terbaik,

Indra Sibarani dari cabang olahraga senam terpilih sebagai yang terbaik setelah meraih poin tertinggi dibanding pesaingnya, yakni Bambang Suhartawan (voli pantai), Sugeng Trihartono (balap sepeda), Aji Santoso (sepak bola), dan Hasan Basri (karate).

“Anugerah olahraga ini merupakan agenda tahunan SIWO PWI Jatim untuk memberikan apresiasi terhadap pencapaian prestasi atlet dan pelatih, serta insan olahraga lain, baik perorangan maupun institusi,” kata Ketua PWI Jatim Akhmad Munir.

Dari pemberian penghargaan ini, Munir berharap para atlet, pelatih dan seluruh pemangku kepentingan olahraga di Jatim dapat terus meningkatkan pembinaan agar mampu meraih prestasi tinggi, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Selain atlet dan pelatih, SIWO

PWI Jatim juga menyerahkan penghargaan untuk sejumlah kategori, antara lain atlet muda berprestasi Sri Fatmawati (bulu tangkis), paralimpian Nanda Mei, induk olahraga Persani dan PGSI, serta instansi peduli olahraga PTPN XII (Persero), Kemenag Jatim dan PT Petrokimia Gresik.

Dari kategori pembina olahraga terdapat Bambang Haryo (tarung derajat), Gede Widiade (sepak bola), Aliadi Ika (pencak silat), Achsanul Qosasih (sepak bola), Husein Latief (tenis lapangan), dan Bambang Pramukantoro (sepak bola).

Sementara Kota Batu menerima penghargaan kabupaten/kota peduli olahraga dan Kabupaten Banyuwangi untuk kategori “sport tourism”. Selanjutanya Erlangga Satriagung dianugerahi inovator sport science dan almarhum Alisjahbana (lifetime achievment).

Sedangkan penampilan heroik Timnas U-19 saat meraih juara turnamen Piala AFF 2013 di Sidoarjo memperoleh penghargaan kategori Momen Olahraga Terbaik Q ant dari para jurnalis.Q

Bandung, Bhirawa Tujuh pertandingan bola basket NBL dan WNBL 2014 seri Bandung untuk laga Minggu (16/3) ditunda karena berbarengan hari pertama Kampanye Pemilu 2014.

“Apa boleh buat, karena pencabutan rekomendasi izin keramaian pada hari Minggu (16/3), kami terpaksa mengakhiri seri Bandung ini lebih awal yakni Sabtu, sehingga ada tujuh pertandingan ditunda,” kata Azrul Ananda, Direktur PT DBL Indonesia dalam siaran pers yang diterima Antara di Bandung, Jumat.

Imbasnya, kata dia lima pertandingan NBL terpaksa ditunda dan akan dijadwal ulang seusai Pemilu, sedangkan untuk Woman’s NBL 2014 juga ada dua pertandingan yang terpaksa ditunda.

Pertandingan Speedy National Basketball League (NBL) yang ditunda akibat pencabutan izin keramaian pada Minggu adalah Pacific Caesar Surabaya lawan Satya Wacana Bandung, Hangtuah Sumsel lawan Bimasakti Nikko Steel Malang, Bandung Utama lawan Satria Muda Britama, CLS lawan Garuda Bandung, dan NSH GMC Jakarta versus Stadium Jakarta.

Sedangkan laga WNBL yang ditunda adalah laga Sritex Dragon Enduro Solo melawan Surabaya Fever dan Rajawali Bandung melawan Tomang Sakti Mighty Bees.

Speedy National Basketball Leagur (NBL) Indonesia, dan Women’s National Basketball League (WNBL) 2013-2014 Seri Bandung menurut jadwal akan berlangsung hingga Minggu (16/3), namun dengan adanya perubahan rekomendasi izin keramaian dari Polda Jabar maka pertandingan berakhir sehari lebih awal dari jadwal yang sudah ditentukan sebelumnya.

PT DBL juga menyatakan sudah berkoordinasi dengan pihak Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat terkait masalah ini, dan pembatalan tersebut tidak bisa dihindarkan.

Sementara itu Direktur Intelkam Polda Jabar Kombes Pol Faruk menyebutkan Polda Jabar sebelumnya telah mengeluarkan edaran bagi masyarakat terkait izin keramaian yang tidak dikeluarkan pada saat pelaksanaan kampanye, hari tenang dan beberapa hari pascapelaksanaan Pemilu 2014.

“Surat izin keramaian ini berlaku secara nasional hingga 16 April mendatang. Mulai masa kampanye, minggu tenang, hingga penghitungan suara Pileg. Masyarakat yang berniat membuat acara diimbau untuk menunda atau membatalkan acara hingga waktu yang ditetapkan,” kata Dirintelkam Q ant Polda Jabar Kombes Pol Faruk.Q

Program Kerja Bakesbangpol Kabupaten Blitar

Pemilu 2014, PNS Pemkab Blitar Harus Netral Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2014 ini, Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Blitar diminta menjaga netralitasnya.

Pasalnya netralitas PNS dalam Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) yang akan dilaksanakan pada tahun 2014 ini sifatnya wajib, dimana keterangan ini seperti diungkapkan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Blitar, Mujianto.

“Pada pelaksanaan Pemilu tahun 2014 ini, baik Pileg maupun Pilpres semua PNS Lingkup Pemkab Blitar harus Netral,” kata Drs. Mujianto.

Lanjut Drs. Mujianto, menurutnya hal ini dilakukan karena sesuai

dengan UU no 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dimana pada pasal 9 disebutkan PNS harus bebas dari pengaruh dan intervensi Partai Politik (Parpol) manapun.

“Artinya PNS tidak boleh ikut kampanye maupun mendukung pemenangan salah satu Partai Politik (Parpol) maupun Calon Anggota Legislatif atau Caleg,” ujarnya.

Namun jika diketahui masih ada PNS yang tetap bandel untuk tetap memihak pada salah satu Parpol dan Caleg. Maka yang bersang-

yang akan berlangkutan akan diberikan sung pada tanggal 9 sanksi.

April mendatang un“Namun jika diketuk coblosannya dan tahui ada PNS yang pelaksanaan Pilpres masih nekad ikut pada 9 Juli menparpol atau mendudatang. kung caleg akan ada “Sebaiknya semua sanksi, mulai dari PNS untuk saling sanksi ringan secara menjaga Netralitasadministrasi hingga nya, baik pelaksasanksi yang paling naan Pileg maupun berat yaitu pemberPilpres. Sehingga sehentian dengan tidak bagai aparatur nehormat,” tegasnya.

Drs. Mujianto gara kita bisa melakUntuk itu Mujianto sanakan tugas dan berharap dalam setiap kesempatan PNS dilingkup tanggung jawab kepada masyaPemerintah Kabupaten Blitar selalu rakat dengan baik,” jelasnya.

Disisi lain pihaknya juga akan diingatkan untuk tidak pernah bersinggungan dengan dunia selalu memberikan sosialisasi dan politik, baik pada pelaksanan Pileg informasi tentang pelaksanaan

Pileg dan Pilpres tahun 2014 ini, dimana pihaknya berharap pelaksanaan Pemilu tahun 2014 ini bisa berjalan dengan aman dan lancar tanpa ada hal-hal yang tidak diinginkan sehingga masyarakat Kabupaten Blitar bisa damai, aman, tenteram dan kondusif pada saat pelaksanaan Pemilu dan pasca Pemilu tahun 2014 ini.

“Sebagai Pemerintah, tentunya kami juga berharap pelaksanaan Pemilu tahun ini bisa berjalan dengan aman, lancar dan tanpa ada hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk itu berbagai pihak dan masyarakat kami harapkan bisa saling menjaga kondusifitas lingkungan atau daerahnya masing-masing,” Q htn* ujarnya.Q

NASIONAL-POLITIK

10

Senin Kliwon 17 MARET 2014

Jalan Terjal Perempuan Menuju Parlemen (1– bersambung)

Masyarakat Harus Dicerdaskan bukan Terus Dimanfaatkan Keberhasilan pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) 9 April 2-14 mendatang, selain dilihat dari penyelenggaraan yang jujur dan adil, juga dilihat dari kualitas anggota legislatif yang terpilih. Sayangnya, masyarakat saat memberikan suaranya belum menjadikan kualitas seorang caleg sebagai pertimbangan utama menentukan pilihan.

“Masyarakat belum memilih caleg yang berkualitas, karena masyarakat tidak mendapat edukasi yang cukup pentingnya suara rakyat dalam menentukan kualitas penyelenggaraan negara sehingga rakyat terjebak pada pragmatisme dan politik transaksional,” jelas mantan wakil ketua Komnas HAM Dr Hj Hesti Armiwulan, SH MHum di Surabaya, Minggu (16/3) kemarin.

Menurut Hesti, kondisi politik saat ini sudah seperti pasar bebas yakni cenderung memihak kepada para pemilik modal.

“Momentum Pileg menjadi waktu yang tepat untuk memberikan pendidikan politik pada rakyat.

Jangan sampai mereka terus-

menerus dieksploitasi suaranya untuk kepentingan kekuasaan,” jelas Hesti yang dalam Pileg tahun 2014 ini maju sebagai Caleg DPR RI dari Partai Golkar untuk Dapil Jatim 1 (Surabaya dan Sidoarjo).

Ketika bertemu dengan masyarakat, jelas Hesti, dirinya lebih banyak berdialog tentang kondisi bangsa, keprihatinan terhadap berbagai masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Saya selalu mengingatkan pentingnya suara rakyat. Harapannya, masyarakat mengerti konsekuensi ketika memberikan suara,” jelasnya lagi. Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia merasa prihatin karena ternyata pragmatisme politik itu bukan saja terjadi di

KILAS NASIONAL

Industri Pariwisata Sambut Baik Pencapresan Jokowi

masyarakat perkotaan, tetapi masyarakat di perdesaan pun sudah terjangkiti dengan fenomena tersebut.

Tidak jarang saat bertemu dengan masyarakat lanjut Hesti, sudah terbangun kesan bahwa Caleg itu uangnya banyak sehingga bisa dimintai apa saja. Menyikapi hal itu, aktivis perempuan yang kini menjabat sebagai sekretaris Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Jatim ini berupaya untuk memberi penyadaran betapa pentingnya memilih Caleg bukan karena bisa memberi sesuatu, tetapi karena bisa melakukan sesuatu yang bisa bermanfaat bagi masyarakat.

“Rakyat tidak bisa disalahkan, tetapi itu justru menjadi tanggung jawab Negara. Pembiaran bahkan pemanfaatan suara rakyat untuk tujuan kekuasaan menurut saya itu merupakan pelanggaran HAM,” tegasnya lagi. Selama berkeliling dan bertemu masyarakat, Hesti menemukan bahwa

ist

ist

Hesti Armiwulan

Reny Widya Lestari

masyarakat dibiarkan memaknai bola liar demokrasi tanpa ada yang menuntun pada pemahaman yang benar.

“Rakyat cuma jadi obyek demokrasi tanpa ada edukasi politik kepada mereka,” kata Hesti lagi.

Salah satu caleg perempuan DPR RI dari Partai Hati Nurani Rakyat

(Hanura) untuk Dapil 1 (Surabaya – Sidoarjo) Reny Widya Lestari, ST memberi tanggapan berbeda terkait dengan pragmatisme dan politik transaksional yang banyak menjangkiti masyarakat tersebut.

“Kalau soal memberi suvenir, kerudung anggap saja sebagai sedekah. Kalau memberi lebih dari

Sembilan Parpol, 35 Caleg DPD Dicoret Imbas Tak Serahkan Dana Awal Kampanye Jakarta, Bhirawa Komisi Pemilihan Umum tidak akan menghapus di surat suara, nama partai politik dan calon anggota legislatif yang didiskualifikasi akibat tidak menyerahkan laporan awal dana kampanye.

Jakarta, Bhirawa Industri pariwisata yang tergabung dalam Asosiasi Biro perjalanan wisata, ASITA menyambut baik pencapresan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang dinilai akan mampu berkontribusi positif terhadap sektor pariwisata Indonesia.

“Ini kabar baik untuk sektor pariwisata di Indonesia,” kata Ketua ASITA Chapter Yogyakarta Edwin Ismedi Himna ketika dihubungi Minggu (16/3) kemarin.

Ia mengatakan sosok Jokowi selama ini tergolong dekat dengan para pelaku industri pariwisata.

Menurut Edwin, Jokowi juga memiliki kepedulian yang baik terhadap perkembangan dunia pariwisata.

“Dia mengerti bagaimana menjual destinasi dan bisa bekerja sama dengan pihak swasta khususnya travel agent,” katanya. Ia mencontohkan, ketika masih menjadi Walikota Solo, Jokowi memiliki sejumlah program yang terbukti mampu mendongkrak pariwisata di wilayah itu.

Bahkan kini, saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Jokowi tampak lebih “concern” menjalankan program-program terkait pengembangan pariwisata.

“Dari ‘track record’ Jokowi di Solo dan juga sampai sekarang di Jakarta,dia sosok pemimpin yang sangat ‘concern’ dan fokus sekali terhadap perkembangan pariwisata di daerah yang dipimpinnya,” katanya. ant

SKK Migas: Polusi Asap Hentikan Produksi Minyak Jakarta, Bhirawa Satuan Kerja Khusus Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengungkapkan, polusi kabut asap di Provinsi Riau mengakibatkan produksi minyak terhenti sekitar 12.000 barel per hari sejak 11 Maret 2014.

Kabag Humas SKK Migas Handoyo Budi Santoso di Jakarta, Minggu (16/3) kemarin mengatakan, ratusan sumur produksi minyak ditutup akibat polusi kabut asap pekat.

“Kalau kondisi ini berlanjut, maka produksi minyak nasional bakal terancam mengingat Riau adalah penyumbang terbesar,” katanya.

Menurut dia, potensi kehilangan produksi terbesar dari Blok Rokan yang dioperasikan PT Chevron Pacific Indonesia (CPI).

Kualitas udara yang buruk, menyebabkan penurunan daya (power shedding) 70 MW yang berada di area CPI. “Sebanyak 573 sumur harus ditutup dan 19 unit pompa injeksi air harus ditutup akibat ‘power shedding’ ini,” ujarnya. Selain itu, beberapa kegiatan konstruksi dan perawatan fasilitas produksi juga dihentikan karena minimnya jarak pandang. ant

Aburizal Usung Pendidikan Gratis Serang, Bhirawa Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dalam kampanye terbuka hari pertama mengusung pendidikan dan kesehatan gratis jika partai dan dirinya terpilih memimpin Indonesia untuk lima tahun ke depan.

“Pendidikan gratis akan diberikan sampai kelas 3 SMA atau 12 tahun, sehingga tidak ada alasan lagi anak tak sekolah karena tak mampu bayar,” kata Aburizal Bakrie atau ARB dalam kampanye di Stadion Maulana Yusuf, Serang, Banten, Minggu (16/3) kemarin.

Kampanye dihadiri antara lain oleh Ketua DPD Partai Golkar Banten Ratu Tatu Chasanah, ribuan fungsionaris dan kader Golkar serta masyarakat pendukung partai itu.

ARB mengatakan, dirinya sudah seringkali mengunjungi berbagai daerah dan menemukan banyak sekali anak petani, sopir bemo, nelayan tidak sekolah karena tidak memiliki biaya.

Dia mengatakan bahwa salah satu program utama yang diusung Golkar adalah soal pendidikan gratis.

“Bagaimana Indonesia bisa maju dan berkualitas masyarakatnya kalau anak di negeri ini tidak bersekolah,” kata ARB. ant

itu diupayakan sekuat kemampuan. Misalnya membuat pos RT pagar dan sebagainya,” jelas caleg alumnus ITS Surabaya ini. Menurut Reny, sikap pragmatisme tersebut sebagai cerminan betapa masyarakat sudah bosan dengan kepentingan sesaat para caleg.

“Yang paling penting tindak lanjut dari pertemuan itu. Biasanya tim sukses yang akan menindaklanjuti,” jelasnya tanpa mau memerinci apa maksud tim sukses akan menindaklanjuti tersebut. Kepada Bhirawa, Reny mengakui bahwa memang persepsi masyarakat masyarakat terhadap caleg beragam. Ada yang memperlakukan Caleg seperti selebritis sehingga kalau datang diajak foto-foto bersama. Namun ada juga yang beranggapan bahwa Caleg itu bak lumbung uang yang bisa dimintai apa saja.

“Kadang permintaan yang disampaikan sangat berlebihan.

Inilah realitas yang dihadapi para caleg saat ini,” jelas Reny lagi. wahyu kuncoro sn

antara foto

KAMPANYE PERDANA JOKOWI Juru Kampanye sekaligus Calon Presiden dari PDI-Perjuangan Joko Widodo (tengah) bersama simpatisan dan kader PDIP mengangkat tangan saat kampanye hari pertama jelang Pemilu Legislatif di Gedung Budi Utomo, Jakarta, Minggu (16/3). PDI-Perjuangan memilih kampanye dengan cara sederhana mengunjungi tempat bersejarah dan tidak mengerahkan massa di satu tempat, konsep tersebut menampilkan tiga ciri utama yakni jejak sejarah perjuangan bangsa, kerakyatan dan terciptanya podium dialog rakyat.

“Kami tidak akan menghapus parpol dan caleg-calegnya di surat suara karena logistik sudah siap di sebagian besar daerah (KPU kabupaten dan kota, red.). Sebagai imbauan, kami akan mengumumkan bahwa parpol dan caleg bersangkutan bukan lagi sebagai peserta pemilu sehingga tidak perlu dipilih,” kata komisioner KPU Hadar Nafis Gumay di Jakarta, Minggu (16/3) kemarin.

Informasi tersebut akan disampaikan melalui panitia pemungutan suara (PPS) di daerah, dimana parpol tersebut didiskualifikasi. Jika pada saat hari pemungutan masih ada pemilih yang mencoblos nama caleg tersebut, katanya, perolehan suaranya akan dianggap sebagai suara tidak sah.

Pada Minggu siang, melalui situs resmi www.kpu.go.id, KPU mengumumkan sembilan parpol dan 35 nama caleg DPD yang dicoret keikutsertaannya sebagai peserta pemilu, karena terlambat dan tidak menyerahkan laporan awal dana kampanye.

Sebagai akibatnya, ratusan nama caleg anggota DPRD kabupaten dan kota, serta

DPD batal mengikuti Pemilu Legislatif pada 9 April 2014.

“Yang didiskualifikasi itu di tingkat kabupaten dan kota semua, jadi untuk tingkat provinsi dan pusat semuanya aman, artinya tidak ada yang didiskualifikasi,” kata Hadar.

Setelah menggelar rapat pleno secara marathon selama empat hari, KPU Pusat akhirnya memutuskan mendiskualifikasi sembilan parpol di tingkat kepengurusan kabupaten dan kota karena terlambat dan tidak menyerahkan laporan awal dana kampanye.

“Pencoretan ini terjadi di seluruh daerah pemilihan (dapil) dewan yang ada di tingkatan tersebut. Jadi KPU kabupaten dan kota yang tidak menerima laporan, maka parpol bersangkutan dicoret,” ujarnya.

Hasil rapat pleno yang dilakukan hingga Sabtu (15/3) pukul 05.00 WIB tersebut diumumkan pada Minggu siang di situs resmi www.kpu.go.id.

Sebanyak sembilan parpol yang dicoret sebagai peserta pemilu tersebut, adalah PKB, PKS, PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, PPP, PBB, dan PKP Indonesia. ant

Pengamat : PKS Hanya Incar Kursi Cawapres Jakarta, Bhirawa Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wawan Ichwanuddin menilai Partai Keadilan Sejahtera (PKS) hanya akan mengincar kursi calon wakil presiden pada Pemilu 2014, karena kesulitan mendapatkan 20 persen suara pemilu legislatif.

“Kalau melihat berdasarkan pengalaman, mereka (PKS) kan hanya akan mengusung capres jika memperoleh 20 persen suara pada pemilu legislatif. Namun angka itu sangat berat untuk

dicapai, sehingga mereka kemungkinan besar hanya mengincar kursi cawapres,” kata pengamat politik LIPI Wawan Ichwanuddin dihubungi Antara dari Jakarta, Minggu (16/3) kemarin.

Wawan mengatakan, meskipun PKS seolah-olah serius mengusung tiga nama (Hidayat Nur Wahid, Anis Matta, Ahmad Heryawan) sebagai bakal capres, namun PKS lebih memiliki peluang menawarkan ketiga nama itu sebagai cawapres bagi partai lain dengan jalan koalisi.

“Kalau mereka berhasil meraih di atas tujuh persen suara saja maka posisi tawarnya sangat besar. Mereka bisa berkoalisi dengan partai apa saja, sebagai cawapres,” kata Wawan.

Wawan melihat PKS akan mampu melenggang meraih kursi legislatif, meskipun berdasarkan hasil survei yang beredar, partai itu kerap mendapatkan perolehan suara di bawah lima persen.

“Saya melihat hasil survei terhadap partai menengah ke bawah seperti PKS, PAN dan lain-lain ini sangat anomali, di mana selisih

‘margin of error’-nya bisa jauh.

Artinya kalau di survei PKS dikatakan hanya meraih tiga persen suara, maka hasil sesungguhnya bisa di atas lima persen,” ujar dia.

Wawan memprediksikan PKS tidak akan mengumumkan capres yang diusung, hingga pemilu legislatif berakhir.

“Mereka akan melihat lebih dulu, apakah 20 persen tercapai atau tidak. Tapi sekali lagi berdasarkan pengalaman itu sangat berat,” kata dia.

Pada hari ini PKS telah melakukan kampanye perdana-

nya di Gelora Bung Karno, Jakarta. Pada kampanye itu, Presiden PKS Anis Matta menyiratkan bahwa PKS akan berupaya menuju istana pada Pemil 2014. Tidak jelas apakah pernyataan Anis Matta terkait menuju istana itu diartikan mengincar kursi presiden atau wakil presiden. Faktanya PKS urung mengumumkan bakal capresnya hing ga saat ini.

Bakal capres PKS Hidayat Nur Wahid pun menyatakan masih akan fokus terhadap pemilu legislatif. ant

Parpol di Tulungagung Sepakat Kampanye Damai 12 Partai Politik (Parpol) di Tulungagung sepakat damai dalam pelaksanaan kampanye terbuka Pileg 2014 yang dilaksanakan mulai tanggal 16 Maret 2014 sampai tanggal 5 April 2014.

Pimpinan ke-12 parpol tersebut telah menandatangani Deklarasi Kampanye Pemilu Damai saat acara Kampanye Simpatik Bersama di Stadion Beji Tulungagung, Sabtu (15/3) sore.

Penandatanganan Deklarasi Kampanye Pemilu Damai dipandu langsung oleh Ketua Divisi Sosialisasi KPU Tulungagung, Nyadin MAP. Selain disaksikan oleh Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo SE dan Wakil Bupati Tulungagung, Drs Maryoto Birowo MM serta perwakilan Forpimda (Forum Pimpinan Daerah) Tulungagung seperti di antaranya Wakapolres dan Kasdim Tulungagung.

Ketua KPU Tulungagung, Suyitno Arman SSos MSi dalam acara tersebut berharap pelaksanaan kampanye terbuka yang dimulai pada tang-

gal 16 Maret 2014 sampai dengan 5 April 2014 dapat berjalan aman, lancar dan kondusif. “Harapannya sama dengan pemilu-pemilu yang sudah dilakukan. Kita berharap semuanya lancar dan aman.

Seperti saat pelaksanaan Pemilukada Tulungagung dan Pilgub belum lama ini,” ujarnya.

Suyitno Arman juga berharap dengan diselenggarakannya kampanye simpatik secara bersama-sama dapat semakin membuat pelaksanaan Pemilu 2014 berjalan dengan baik.

“Mari kita songsong bersama masa kampanye terbuka. Kita sukseskan bersama dengan

tertib dan damai,” paparnya.

Bupati Syahri Mulyo dalam sambutannya mengatakan hal senada. Bahkan dia menyebut pelaksanaan Pemilu Tahun 1955 dapat dijadikan contoh dalam pelaksanaan pemilu saat ini.

Pemilu Tahun 1955 menurut bupati yang mantan anggota DPRD Tulungagung dan DPRD Jatim ini masih tercatat yang terbaik sampai saat ini.

“Penyelenggaraan Pemilu 1955 merupakan pelaksanaan pemilu tebersih. Moga saja pemilu sekarang setidaknya dapat menyamai pelaksanaan Pemilu Tahun 1955,” harapnya.

Acara Kampanye Simpatik Bersama di Tulungagung kemarin berlangsung meriah dan semarak. 12 parpol peserta Pemilu 2014 menghias kendaraan bermotor mereka dengan atribut-atribut partainya masingmasing. Bahkan ada pula yang menggunakan mobil terbuka lengkap dengan sound sistem.

KPU Tulungagung sebagai penyelenggara pemilu di Tu-

wed/bhirawa

Para ketua parpol peserta Pileg 2014 menandatangani Deklarasi Kampanye Pemilu Damai saat acara Kampanye Simpatik Bersama di Stadion Beji Tulungagung, Sabtu (15/3) sore. lungagung juga menurunkan truk trailer. Truk ukuran raksasa ini disulap menjadi panggung berjalan yang memuat pagelaran live musik. Suasana benar-benar semarak dan meriah.

Kemeriahan kampanye ber-

sama itu membuat warga Kota Tulungagung pun berduyunduyun melihat di jalan-jalan yang dilalui. Seperti di Jl MT Haryono, banyak warga yang antusias menonton iring-iringan kendaraan bermotor kampanye wed* simpatik bersama.

Pekan Depan Kejati Panggil Saksi dari KONI O Sambungan hal 1

peningkatan status kasus ini tak disertai dengan penentuan tersangka seperti kasuskasus dugaan korupsi sebelumnya. Dari situ pihaknya akan memanggil kembali saksisaksi yang di tahap penyelidikan masih berstatus sebagai calon saksi. "Pekan depan kami panggil empat saksi dari pihak KONI Surabaya," ujar Rohmadi kepada wartawan, Minggu (16/3).

Dijelaskan Rohmadi, pemanggilan saksi terperiksa dijadwalkan pekan depan tujuannya agar penentuan tersangka semakin jelas dengan mengkaji unsur korupsinya. Sayangnya, Rohmadi masih belum tahu pasti kapan hari dan tanggal saksi akan dipanggil. "Dari tim masih belum menyerahkan laporan kapan saksisaksi akan dipanggil. Yang pasti kita pekan depan saja," urainya.

Disinggung terkait apakah penyidik akan membidik pengurus KONI Surabaya yang menjabat pada 2011, mengingat dana hibah bermasalah cair pada tahun tersebut, Rohmadi juga tak bisa menjelaskan.

Ia mengatakan semua kemungkinan bisa terjadi jika memang nantinya merujuk ke para pengurus saat dana hibah diturunkan dari Pemkot Surabaya.

"Penyidik tidak mau gegabah dalam menetapkan tersangka. Sembari jalan akan ditentukan siapa tersangkanya," tegas mantan Kasi Intel Penajam Kalsel.

Sebelumnya, Pakar Hukum Unair Surabaya I Wayan Titib Sulaksana angkat bicara terkait belum ditentukannya tersangka kasus hibah KONI oleh Kejati Jatim. Wayan mengatakan kalau pihak Kejati Jatim jangan hanya ‘koar-koar saja’.

Wayan yang juga Ketua Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (AMAK) ini mengatakan, kalau status penyelidikan sudah dinaikkan ke tahap penyidikan, dipastikan ada tersangkanya. "Wong sudah ke tahap penyidikan, pasti adalah tersangkanya. Kalau memang tak diumumkan siapa tersangkanya, maka apa pertimbangannya?" paparnya.

Wayan juga khawatir jika kasus dana hibah ini bertele-tele penanganannya, akhirnya menguap begitu saja. Nasibnya sama seperti kasus penyelewengan dana APBD Kota Surabaya senilai Rp 15 miliar untuk kesebelasan Persebaya pada 2005 silam. Karena itu semua pihak diminta menyoroti kinerja Kejati Jatim.Q bed

Pemkot Sediakan Fasilitas untuk PKL Ber-KTP Batu O Sambungan hal 1

Jl Kartini. Termasuk banyaknya PKL di halaman depan Masjid Jamik Annur.Takmir Masjid Annur juga mengeluhkan tembok yang kotor akibat menjadi buangan korahan dan masakan PKL,”ujar Punjul saat dikonfirmasi, Minggu (16/3).

Adapun langkah pemkot menangani para PKL ini dengan menyediakan tempat khusus PKL di pusat kota. Nantinya, wahana kuliner itu akan berlokasi di sepanjang kurang lebih 300 meter di Jl Gajah Mada hingga perempatan Kelenteng.

Diketahui jika Jalan Gajah Mada merupakan pusat kota yang letaknya bersebelahan dengan Alunalun Kota Batu.

Namun untuk percobaan, lokasi kuliner ini akan digelar setiap Sabtu malam dan Minggu malam. Yaitu, buka mulai pukul 15.00 hingga dinihari. Selain terdapat kuliner, nanti di tempat tersebut juga disediakan tampilan musik.

Secara detail ada beberapa stan khusus untuk berjualan. Yaitu, di pintu masuk tepat di depan Plaza Batu, di dekat pintu masuk pengunjung akan menemui stan penjualan cinderamata dan tempat kuliner. Di tengah tengah ada tempat konser, selanjutnya ada tempat kuliner lagi. ”Sebagai wahana wisata baru, program

Jauh dari Gelar Kesarjanaan O Sambungan hal 1

“Banyak pihak sering lupa kalau saya bergelar Sarjana Psikologi. Bahkan gelar master sekarang juga saya sandang. Kerja saya di dewan justru lebih dekat dengan masalah teknis, bukan psikologi lagi sesuai latar belakang keilmuan saya,” kata Herlina Harsono Njoto SPSi, MPSi belum lama ini.

Ini pulalah yang membuat sejumlah wartawan merasa ketinggalan berita saat polemik isu undur diri Wali kota Tri Rismahartini memuncak beberapa waktu lalu. “Baru setelah polemik itu sudah mau diselesaikan DPP PDIP, ada wartawan yang bertanya tentang analisis psikologi seorang Wali Kota Tri Rismaharini pada saya. Dari sanalah latar belakang keilmuan saya dipakai lagi,” ungkap legislator perempuan yang juga anak salah satu pengacara terkenal di Kota Surabaya ini.

Tidak aneh sebenarnya banyak orang melupakan latar belakang akademis politikus muda yang akan maju kembali saat Pileg 2014 mendatang ini. Sebab Herlina termasuk anggota Komisi C yang vokal dan kuat analisisnya atas masalah bidang pembangunan di Kota Surabaya.

Karena kevokalannya. Herlina dikira berlatar pendidikan politik.

Meski sempat diragukan karena faktor pengalaman, Herlina juga pernah menjabat sebagai Ketua Pansus Raperda Retribusi IMB yang ramai menjadi polemik dua tahun lalu. Bahkan ketika itu, tanpa dukungan yang cukup kuat dari fraksinya, Herlina berani menolak kebijakan Ketua DPRD Surabaya (saat itu) Wisnu Wardhana untuk meloloskan beberapa pasal krusial.

Kembali ditanya soal kondisi psikologis Wali kota Tri Rismaharini terkait isu undur diri, Caleg Dapil Surabaya III ini justru meminta wartawan memastikan posisinya terlebih dahulu. ”Ini saya bicara sebagai ahli psikologi atau sebagai politikus yang tahu psikologi. Kalau sebagai politikus, penilaian saya bisa jadi lebai. Kalau sebagai ahli ya nanti saya kirim email ke sampeyan , teorinya kan bisa macammacam,” katanya mengelak pertanyaan wartawan.Q gat

Pakde Karwo Bakal Ladeni Jokowi Siapkan Koalisi Semangka, O Sambungan hal 1

Rencananya, Wakil Ketua DPP Partai Demokrat ini akan berkampanye mulai dari Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jogjakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

“Penujukan lintas provinsi ini langsung dari Ketua Umum.

Ini diputus satu bulan lalu melalui rapat DPP Partai Demokrat. Saya tidak tahu pertimbangan strategisnya seperti apa, sehingga saya harus kampanye di seluruh provinsi di Jawa," kata Pakde Karwo, Minggu (16/3).

Pakde Karwo menduga, penunjukkan ini karena dirinya masuk sebagai Korwil Badan Pemenangan Pemili (Bapilu) Jawa, sehingga Ketua Umum menunjuknya menjadi jurkamnas. Dari surat yang diterima, hanya Soekarwo yang masuk dalam daftar sebagai Jurkamnas dari unsur Ketua DPD Partai Demokrat yang lintas provinsi.

“Surat yang saya terima hanya nama saya, mungkin belum lengkap. Bisa jadi, ada yang lain, tapi sementara hanya nama saya," ujarnya.

Untuk kepentingan itu, dia mengaku sudah mengajukan revisi cuti ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi yang awalnya sebagai

jurkam di daerah, tapi kini sudah nasional.

Menurutnya, penunjukan tersebut mungkin karena di Jatim memiliki managemen paling lengkap, ada yang menjadi kepala daerah ada unsur aspirasi. Tidak hanya mengandalkan struktural partai saja.

Menyinggung soal kewenangannya sebagai Gubernur Jatim diberikan ke Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf. dengan tegas Pakde Karwo menyatakan belum ada rencana. Karena di sela-sela sebagai jurkamnas masih bisa menyelesaikan pekerjaan.

“Kampanye kan siang hari, bisa jadi setelah kampanye saya pulang. Sekarang kan sudah ada pesawat yang langsung pulang pergi. Tapi, saya belum tahu jadwalnya seperti apa," ujarnya.

Terkait rencana kampanye SBY di Jatim, Pakde Karwo menjelaskan, Presiden RI tersebut akan melakukan tiga kali kampanye di Jatim. Masingmasing di Tulungagung pada 18 Maret, Malang 22 Maret dan Sidoarjo 5 April. “Kebetulan Ketua Umum jadwalnya tiga kali di Jatim dan ini merupakan kehormatan. Tapi di provinsi lain, SBY juga pasti menjadi juru kampanye,” ujarnya.

Dipilihnya tiga daerah ter-

sebut sebagai lokasi kampanye akbar karena berdasarkan evaluasi partai. Menurut dia, di Tulungagung, Malang, Sidoarjo dan beberapa daerah yang ada di sekitarnya selama ini perolehan suara Partai Demokrat sangat minim.

“Hasil survei terhadap titiktitik lemah ada di daerah tersebut. Kami harapkan suara Demokrat menjadi lebih baik pada Pemilu 2014 kali ini," katanya.

Sementara itu, hingga sampai saat ini sudah ada 25 kepala dan wakil kepala daerah di Jatim, yang telah melaporkan dan mendapat izin cuti kampanye dari Gubernur Jatim. Semua kepala dan wakil kepala daerah yang izin cuti tersebut mendapat persetujuan dari gubernur seluruhnya.

Dari 25 kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut, rinciannya sembilan bupati, lima wali kota, tujuh wakil bupati dan empat wakil wali kota. “Semua permohonan izin cuti ditujukan kepada Gubernur Jatim melalui Biro Administrasi Pemerintahan Umum Setdaprov Jatim. Semua yang mengajukan izin cuti telah diterbitkan izin cutinya oleh Pak Gubernur,” terang Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum Setdaprov Jatim Suprianto.Q iib

Pelaksanaan UN Online Diminta Bertahap O Sambungan hal 1

Bahkan setiap tahunnya, lebih dari Rp 500 miliar dana dikeluarkan oleh pemerintah untuk ujian negara ini. Pada 2014 saja, anggaran yang dialokasikan Kemendikbud untuk UN mencapai Rp 560 miliar.

Biaya ini meningkat dibandingkan pada 2013 yang nilainya sebesar Rp 543,4 miliar.

Isa yang juga menjabat sebagai Ketua Hotline Pendidikan Jatim ini mengatakan, agar UN online dapat terlaksana dengan baik, pemerintah juga perlu melakukan uji coba di beberapa lokasi. Mengingat sejumlah pengalaman yang pernah terjadi saat Uji Kompetensi Guru (UKG) tingkat nasional maupun try out online yang hanya di wilayah Surabaya.

“Try out online di Surabaya saja sempat trouble. Apalagi kalau mau digelar secara nasional. Sekali lagi persiapannya harus matang,” tutur dia.

Terlebih tidak semua daerah memiliki fasilitas komputerisasi

yang memadahi seperti di Surabaya ini. Menurut Isa, hal tersebut akan mudah dilaksanakan selama persiapannya matang. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan trouble dan gangguan lain seperti hacker itu dapat diperkirakan lebih dini.

Keuntungannya selain biaya yang rendah, tenaga pengawas yang dibutuhkan juga lebih sedikit.

“Pengawas nanti tugasnya hanya untuk memverifikasi kesesuaian peserta dengan dokumen ujian yang ada. Sebab, baik waktu maupun jenis soal dapat diatur agar tidak terjadi kecurangan,” ungkap dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Dr Harun MSi mengatakan, UN online yang diharapkan dapat diuji coba pada 2015 ini harus melalui banyak tahapan kajian. Mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan yang berbeda-beda tingkat pembangunan manusianya.

“Yang harus dikaji itu SDM penyelenggaranya. Di antara-

nya Dindik kabupaten/kota dan guru, siswa yang menjadi peserta, serta kekuatan bandwidth. Apalagi di kepulauan, apa ada jaminan bisa diakses semua dalam waktu bersamaan. Ini yang harus diperhatikan,” tekannya.

Oleh karena itu, Harun mengusulkan sebaiknya UN online diujicobakan dulu di kotakota besar nasional. Dengan catatan SDM, siswa dan ketersediaan bandwidth tak ada masalah. Jika pemerintah memastikan akan menggunakan sistem UN online, mulai jauh-jauh hari harus didengungkan. “Jumlah soal harus ditentukan, anak dilatih menguasai IT, menguasai betul,” sarannya.

Jika UN online benar-benar bisa berjalan, imbuh Harun, ini akan membuat anggaran negara semakin efisien. Mengingat biaya cetak naskah soal dan distribusinya selama ini cukup besar. “Efisiensinya bisa sampai 50 persen kalau pakai online,” ungkap dia.Q tam

Hari Ini, Megawati Kampanye di Surabaya O Sambungan hal 1

dari Jakarta maupun Jawa Timur, para calon anggota legislatif (caleg) dan ribuan massa pendukung.

Keputusan DPP PDI Perjuangan yang tertuang melalui pesan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, kata dia, agar seluruh kader bekerja keras untuk memenangkan Pileg 2014 dan memenangkan calon presiden Joko Widodo.

“Menyikapi pesan harian Ketua Umum DPD PDI Perjuangan Jawa Timur akan mengerahkan seluruh potensi dan kekuatannya untuk memenenangkan Pileg 2014,” katanya.

Menurut dia, kehadiran Megawati pada hari kedua kampanye di Surabaya, akan menambah semangat dan kekuatan bagi DPD PDI Jawa Timur.

Ia menambahkan, kampanye memenangkan hati rakyat dilakukan PDI Perjuangan bukan saat ini saja, tetapi telah dilakukan selama 10 tahun terakhir saat menjadi partai oposisi dan mengawal kepentingan rakyat.

Didik menjelaskan, ada kekuatan tiga pilar bersama rakyat yang dimiliki PDI Perjuangan yakni, pilar struktur partai, pilar eksekutif partai, dan pilar legislatif partai yang akan dilibatkan untuk memenangkan Pileg 2014.

Terkait dengan tiga pilar tersebut, menurut dia, DPD PDI Perjuangan Jatim mengerahkan sebanyak 159 juru kampanye provinsi yakni dari struktur DPD dan DPC, kader senior, serta kader yang menduduki jabatan

di eksekutif, termasuk Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

Menurut Didik, PDI Perjuangan menargetkan memperoleh 22 persen suara di tingkat nasional dan 25 persen perolehan kursi DPR RI pada Pileg 2014. Q ira

Gubernur Perintahkan Kabiro Hukum Jangan Soliter

PPP Usung Jokowi Capres

O Sambungan hal 1

"Saya sudah ketemu sama Jokowi dan dia bersedia. Ini merupakan koalisi bangjo(abang ijo) atau biasa juga disebut koalisi semangka. Luarnya ijo, tapi dalamnya merah,"ujarnya sedikit berkelakar.

Nantinya, kata Romahurmuziy, PPP akan mengundang Jokowi ke Mukernas lanjutan PPP untuk memaparkan visi dan misinya di hadapan kader-kader PPP se-Indonesia."Saat itu juga kami umumkan pencapresan Jokowi sebagai capres yang diusung PPP,"jelasnya.

Ketika disinggung posisi Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (SDA), kata pria yang akrab dipanggil Romi ini mengatakan dirinya akan memberikan pemahaman kepada SDA agar berpikir realistis kalau kepopuleran Jokowi unggul dibandingkan dengan dirinya."Ini keputusan Mukernas dan mau tidak mau Pak SDA harus siap untuk menjadi orang nomor dua nantinya,"terangnya.

PPP mengawali rangkaian kampanye perdananya di Jawa Timur. Ketua Umum PPP Suryadharma Ali langsung turun sebagai juru kampanye nasional bersama Djan Faridz, Ketua Majelis Syariah PP Nur Iskandar SQ ke Surabaya, Tuban, Lamongan, dan Bojonegoro.

Kampanye perdana partai berlambang Kabah ini dikemas dalam bentuk istighosah untuk memperingati Haul ke-4 KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Di Gramedia Expo Surabaya, sebanyak tiga ribuan pendukung dan simpatisan datang.

Terpisah, pendukung Megawati Soekarnoputri (Promeg) Jatim mengancam akan menjadi golput sebagai sikap pencalonan Jokowi sebagai capres dari PDIP . Hal tersebut, ditegaskan Koordinator Promeg Jatim Bido Swasono.

Bido menilai, Jokowi bukan tipe pemimpin yang bisa membawa Indonesia lebih baik, mandiri dan terbebas dari kepentingan kapitalis. "Kalau sudah positif mengusung Jokowi, Promeg Jatim siap golput.

Karena, Jokowi tak lebih dari pelaksana administrasi saja. Bukan sosok pemimpin," tegasnya.

Dia juga menilai, Jokowi merupakan sosok bukan pemimpin visioner."Kami khawatir, jika Jokowi ter-

pilih, sama dengan sosok SBY yang banyak ditunggangi kelompok kepentingan tertentu," ungkapnya.

Bido juga menilai, Jokowi merupakan produk pemimpin yang dihasilkan oleh polling di sejumlah lembaga survei di Indonesia."Jokowi belum memiliki kapasitas sebagai Presiden RI. Jokowi belum memiliki figur kepemimpinan yang kuat, menonjol dan layak jadi presiden," tandasnya.

Promeg Jatim, tambah Bido, tak akan mengikuti keputusan PDIP. "Ribuan simpatisan pendukung Megawati di Jatim, tetap akan menunggu keputusan dari Promeg Jatim secara organisasi," tegasnya.

Promeg Jatim, katanya, masih menganggap sosok Megawatilah kader PDIP yang layak dan pantas dicalonkan sebagai Presiden 2014 mendatang. Alasannya, karena Mega memiliki pendirian dan ideologi yang kuat."Keputusan Mbak Mega menunjuk Jokowi sebagai calon presiden, telah melanggar komitmennya sendiri.

Yakni capres akan ditetapkan setelah pemilihan legislatif. Mbak Mega telah menjilat ludahnya sendiri,"sindirnya.

Selama ini, Bido menilai, Megawati adalah sosok yang dikenal kokoh memegang komitmen. "Saya menilai, keputusan Mbak Megawati menetapkan Jokowi sebagai capres hanya rumor murahan," katanya.

Sementara itu Direktur Intrans Andi Saiful Haq menilai pencapresan Jokowi sebagai calon presiden bakal mengubah peta politik Pemilu 2014 mendatang secara drastis. Diperkirakan sejumlah partai terancam gagal meloloskan kadernya ke parlemen gara-gara PDIP mengusung pria yang akrab disapa Jokowi itu sebagai capres Setidaknya ada 7 parpol yang diprediksinya bakal lolos Parliamentary Threshold (PT) dan punya kursi DPR RI antara lain PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, PPP, PKB dan Hanura. Sementara, lima partai lainnya kemungkinan tidak akan mampu meraih 3,5 persen suara yang menjadi syarat untuk lolos.

Andi menjelaskan, dengan Jokowi sebagai capres dari PDIP maka partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu bakal kebanjiran suara dari swing voters. Jokowi juga diprediksi mampu menyedot suara potensial milik partaipartai lain. Q cty,nas

10 Parpol Terancam Tak Bisa Kampanye di Tuban

O Sambungan hal 1

menetralkan kecemburuan yang ada.

“Sebenarnya, tidak ada aturan yang mengharuskan pejabat sebelum mendapat promosi harus menduduki jabatan di bawahnya. Contohnya putera Pak Habibie (mantan Presiden BJ Habibie) bisa langsung menduduki jabatan eselon satu. Padahal sebelumnya dia tak punya eselon,” katanya tanpa menyebutkan lebih rinci nama putera Habibie yang dimaksud.

Menurut Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Soekarwo, pasca dilepas Unair, Himawan Estu masuk dalam jajaran staf ahli Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Setelah jadi staf ahli itu Himawan Estu masuk di pemprov.

“Mohon maaf sebelumnya. Dia (Himawan Estu) itu ahli hukum tata negara. Daripada diambil orang lain lebih baik kita ambil.

Kemendagri saja sudah memberikan pengakuan seperti itu, masak tidak kita ambil saja. Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) juga sudah melakukan rapat,” ungkapnya.

Beda lagi, lanjut mantan Sekdaprov Jatim ini, jika Unair menyatakan tidak boleh memberikan kenaikan pangkat pada Himawan Estu, pasti Pemprov Jatim tidak akan menerima.

Apalagi, permasalahan yang muncul adalah masalah privat yang pernah mendera Himawan.

“Pemerintah tidak bisa masuk pada masalah privat seseorang.

Itu bukan ranah kita. Kita tuturi saja bagaimana sebaiknya. Dan akar permasalahannya ada pada komunikasi yang kurang baik.

Makanya saya perintahkan untuk menjalin komunikasi agar tidak soliter,” tandasnya. Q iib

O Sambungan hal 1

menggelar kampanye.

“Aturannya memang demikian, tapi sebagai aparat keamanan kami tetap akan mengamankan jalannya kampanye. Namun, jika ada permasalahan sudah menjadi tanggungjawab person masing-masing, karena tanpa pemberitahuan,” tambah Singgih.

Sementara saat disinggun terkait pembubaran secara paksa, Kasat Intelkam ini enggan berkomentar. Sebaliknya, menyerahkan keputusan tersebut kepada penyelanggara pemilu. “Untuk pembubaran paksa itu bukan kewenangan kami, tapi tergantung rekomendasi dari penyelenggara pemilu,” ujarnya diplomatis.

Ketua Panwas Kabupaten Tuban Sullamul Hadi dengan tegas mengatakan, parpol yang tidak menyampaikan STTPK tujuh hari sebelum pelaksanaan kampanye adalah melanggar dan sah untuk dibubarkan. Sehingga selama tujuh hari ke depan, 10 parpol yang tidak menyampaikan STTPK terancam tidak bisa melaksanakan kampanye secara nyaman.

“Sesuai UU RI No 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR RI, DPD, DPR Provinsi dan Kabupaten pasal 41, Panwas mempunyai hak untuk merekomendasi kepada KPU maupun pihak kepolisian untuk membubarkan secara paksa,” katanya. Q hud

Kerajinan Limbah Akar Kayu Jati Bojonegoro Tembus Pasar Internasional O Sambungan hal 1

setengah jadi, sebab untuk finishing kita tidak menyediakan,” terangnya.

Sementara itu, untuk pasar internasional kerajinan miliknya sering dipesan oleh warga Australia, Amerika, Belanda, Jerman dan Afrika. Mereka sudah mengakui kualitas limbah akar kayu jati yang ada di Bojonegoro memiliki kualitas lebih bagus dibandingkan dengan negara mereka.

“Untuk yang luar negeri, mereka memesannya melalui online. Kita memiliki alamat website hingga jejaring sosial, sehingga bisa diakses di seluruh dunia,” imbuhnya.

Anik menceritakan saat awal merintis usaha dulu dia mengaku sempat frustasi. Garagaranya dia beberapa kali pernah jadi korban penipuan.

Bermodal kepercayaan, dia mengirim barang sesuai pesan-

an kepada pembeli yang mampir ke gerainya. Namun setelah barang dikirim ke alamat tujuan, pemesan tidak mentransfer uang sepersen pun. “ Kita awal-awal membangun usaha kerap tertipu, seperti pemesan dari Bali dan nilainya tak sedikit, antara Rp 30 juta hingga Rp 50 juta. Waktu dapat pesanan, awalnya senang sekali, tapi nyatanya setelah barang dikirim uang tidak ditransfer,” tegasnya.

Beberapa kali tertipu membuat cash flow usahanya sempat terganggu. Karena dia harus membayar pekerja dan biaya operasional lain. Namun hal itu tidak membuatnya patah semangat. Dia tetap bekerja keras, membuka jaringan dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam berbisnis.

Untuk mendapatkan uang segar, Anik hingga menjual usaha lainnya yakni dua unit kendaraan huler yang dimili-

kinya. Hasil penjualan itu dimanfaatkan untuk modal bangkit berbisnis kerajinan kembali. “ Sekarang kita benar hatihati dan selektif dalam melayani pemesanan. Kita akhirnya menerapkan prinsip, ada uang ada barang. Jadi kalau hanya bayar uang muka dulu, kita belum berani kirim,”tandasnya.

Untuk sekarang ini jumlah pekerja yang dimiliki mencapai sekitar 40 orang, mereka berasal dari wilayah sekitar.

Keinginannya memang untuk mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan perekonomian warga sekitar.

“Awalnya tidak banyak, cuma tiga orang pekerja. Setelah kerajinan maju pesat, kita menambah pekerja lagi hingga ada total 40 pekerja.

Jumlah itu belum ditambah puluhan pekerja yang mencari akar kayu jati di hutan,”

urainya seraya mengatakan modal awal usaha membuka kerajinan dulu sebesar Rp 15 juta.

Ibu dua anak ini juga menambahkan harga jual kerajinan dari akar kayu jati bervariatif tergantung besar kecil barang yang dipesan. Untuk ukuran kecil mencapai Rp 10 ribu sampai Rp 50 ribu, untuk ukuran sedang seperti kursi mencapai Rp 100 ribu hingga Rp 200 ribu, dan ukuran besar bisa mencapai Rp 200 ribu ke atas.

Dari ratusan perajin yang ada di wilayahnya, masih belum mendapatkan perhatian penuh dari pihak Pemkab Bojonegoro. Selama ini mereka mengandalkan kemandirian masing-masing untuk mengawali usahanya. “ Selama ini para perajin yang ada di sini mandiri semua, dan tak ada respon dari Pemkab Bojonegoro. Harapannya pemerin-

tah setempat ikut membantu,” ujarnya.

Misalnya memberikan bantuan permodalan karena banyak perajin terkendala urusan modal usaha. Selain itu bisa dibantu peralatan lengkap untuk membuat kerajinan hingga peralatan finishing.

“Banyak perajin menggunakan cara manual dalam bekerja, belum ada bantuan alat modern dari pemkab setempat. Rata-rata yang dimiliki sarkel, mesin bubut dan remplas listrik,” imbuhnya.

Dijelaskan Anik, meskipun sudah memiliki paguyupan perajin, namun hal itu masih belum membantu untuk mendapatkan bantuan permodalan dari instansi terkait di Pemkab Bojonegoro. Paguyupan bernama Jati Aji itu saat ini membawahi sekitar ratusan perajin yang tersebar di Kecamatan Margomulyo, Tambakrejo dan Ngraho.Q*

UTAMA

12

Senin Kliwon, 17 MARET 2014

Kampanye Hari Pertama, Wiranto Datangi Blitar

LINTAS PERISTIWA

Berharap Jatim Jadi Lumbung Hanura Kabupaten Blitar, Bhirawa Pelaksanaan kampanye hari pertama, Capres Partai Hanura Wiranto datangi Blitar dan optimistis mampu merebut hati pemilih Propinsi Jatim pada Pileg 9 April mendatang. Bahkan dirinya juga merasa kebesaran Partai Hanura di Jatim yang merupakan lumbung suara terbesar akan mudah diraih oleh Partai Hanura.

zainal ibad/bhirawa

Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf saat memberi sambutan pada acara haul.

Gus Ipul Hadiri Haul Sesepuh Pondok An-Najiyah Sidosermo Surabaya, Bhirawa Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf menghadiri haul sesepuh PP AnNajiyah almarhum Mas Abdur Rozaq Usman dan almarhumah Hj Mas Latiah Hasyim, di Pondok Pesantren An-Najiyah Sidosermo Surabaya, Minggu (16/3) Haul yang digelar rutin setiap tahun ini diawali dengan istighosah dan tahlil bersama dipimpin KH Mas Yusuf Muhajir. Dirangkai dengan wisuda santriwati PP An-Najiyah.

Wakil Gubernur Jatim Gus Ipul dalam kesempatan itu mengatakan, bila ada orang yang sudah wafat tapi masih dikenang, berarti orang itu sudah membuktikan sepanjang hidupnya selalu beramal soleh, berbuat baik untuk sesama, sehingga sampai wafat masih dicari orang. Sementara ada orang yang masih hidup tapi dianggap mati karena perbuatannya selalu menyusahkan orang.

“Oleh karena itu kita harus meneladani perbuatan sesepuh PP An-Najiyah almarhum Mas Abdur Rozaq Usman dan almarhumah Hj Mas Latiah Hasyim ini, karena merupakan salah satu contoh mengenang orang yang sudah berbuat banyak untuk kepentingan umat dan kepentingan agama Allah SWT,” pesannya.

Sementara para lulusan santri/ hafidzoh yang berusaha untuk menghafal AlQuran, menurut Gus Ipul luar biasa, karena orang yang menghafalkan Quran kalau tidak mendapatkan rahmat dan hidayah Allah SWT tidak akan berhasil. “Orang yang mau menghafal Quran termasuk orang yang mulia dan istimewa. Saya kagum terhadap orang-orang yang mau menghafal Al Quran sebab termasuk golongan kekasih Allah SWT,” ujarnya. Q iib

“ Tentunya target kemenangan kita di Jawa Timur adalah sebesar-besarnya,” kata Wiranto di sela-sela kampanye hari pertama di lapangan Desa Begelenan, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, Minggu (16/3) kemarin.

Ia melewati hari pertamanya dengan menyapa rakyat Blitar dan Nganjuk, sedangkan pendampingnya, Cawapres Hary Tanoesoedibjo (HT) berkampanye di wilayah Kabupaten Pasuruan dan Sidoarjo. “Saya memilih Blitar, karena di sinilah Proklamator (Bung Karno) disemayamkan.

Kota ini juga mengukir sejarah perjuangan PETA,” ujarnya.

Pada Pemilu sebelumnya, kata Wiranto, Hanura cukup banyak mendulang suara dari

Jatim, di mana tidak sedikit warga Jatim yang menaruh kepercayaan besar bahwa Hanura merupakan partai bersih yang mampu membawa amanah rakyat. Karenanya ia berharap besar pada Pemilu 2014 ini, para caleg Hanura mampu mendongkrak perolehan suara lebih tinggi lagi. “Kita optimistis para kader Hanura bisa membawa angin segar di masyarakat, “ jelasnya.

Disaksikan ribuan massa dan seluruh kader Hanura seeks Karsidenen Kediri, Wiranto menerima uluran untaian bunga melati dari Caleg Hanura DPR RI Anna Luthfie.

“Inilah Presiden kita mendatang yang layak memimpin bangsa dan negara ini,” teriak Anna Luthfie.Dalam pidato

politiknya, Capres Wiranto menegaskan bahwa bangsa Indonesia membutuhkan perubahan yang lebih baik. Perubahan yang menurutnya hanya bisa dibawa pemimpin yang tegas, peduli, bersih dan berhati nurani. “Hati nurani sebagai pedoman kerja. Juga tulus dan ikhlas di dalam memperjuangkan aspirasi rakyat,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu capres Wiranto juga melakukan simulasi pencoblosan surat suara Hanura, dimana Wiranto menusukkan sebilah tongkat bambu ke permukaan atribut bendera bergambar partai nomor 10 tersebut.

Bahkan sebagai wujud kepedulian nyata kepada rakyat, Capres Wiranto juga membagikan kartu asuransi kepada massa Hanura yang berada di lokasi kampanye.

Sementara salah satu Caleg DPR RI Partai Hanura Dapil 6 (Blitar-Kediri-Tulungagung) Anna Luthfie menambahkan bahwa Partai Hanura selalu berada di hati rakyat. Karenanya, ia optimistis peningkatan suara Hanura pada Pileg 2014 ini tidak hanya sekadar bertambah. Khususnya Blitar

dan sekitarnya, menurut Anna minimal bisa menjadi satu fraksi yang berdiri sendiri.

“Kami optimistis Hanura akan mampu meraih kemenangan sebesar besarnya pada pemilu ini,” ujarnya.

Hindari Kampanye Malam Hari Sementara itu dari Batu dilaporkan, dimulainya jadwal kampanye Pileg, Minggu (16/ 3), semua elemen masyarakat diminta untuk turut aktif melakukan penjagaan keamanan dan ketertiban. Kapol-

resta Batu AKBP Widiyanto Pratomo mengingatkan agar semua caleg maupun tim sukses parpol untuk menghindari kampanye hingga malam ataupun kampanye malam hari.

“Saya minta agar seluruh masyarakat, terutama 269 calon legislatif supaya menjaga keamanan dan ketertiban baik pada masa kampanye, masa tenang, pemungutan suara, maupun pelantikan anggota DPRD terpilih,”pesan Windiyanto, Minggu (16/3). Q htn.nas

hartono/bhirawa

Wiranto saat menjadi jurkamnas pada kampanye hari pertama di Desa Begelenan, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, Minggu (16/3) kemarin.

Kenalkan Diri, Dino Bagi-bagi Buku

Dino Patti Djalal saat membagi-bagikan buku dan menandatanganinya di Taman Bungkul Surabaya, Minggu (16/3).

trie diana/bhirawa

Surabaya, Bhirawa Jatim sebagai barometer perpolitikan di Indonesia ternyata tidak diragukan lagi. Buktinya, beberapa capres belomba-lomba ke Jatim. Salah satunya kandidat Capres yang ikut dalam konvensi Partai Demokrat, Dino Patti Djalal akan banyak mengagendakan datang ke Jatim. Salah satunya untuk mendongkrak suara dalam pelaksanaan Pilpres yang akan digelar Juli 2014 mendatang. ‘’Memang saya akui Jatim menjadi barometer perpolitikan di Indonesia. Selain itu penduduknya besar setelah Jabar. Jangan harap seorang capres bisa menang tanpa pernah hadir ke Jatim. Dan saya pribadi sangat tertarik datang ke sini. Karenanya saya akan mengagendakan untuk banyak datang ke Jatim,’’tegas mantan Duta Besar Amerika di sela-sela membagikan bukunya berjudul ‘Nasionalisme Unggul: Bukan Hanya Slogan’ di Taman Bungkul Surabaya, Minggu (16/3).

Ditambahkannya, sesuai hasil survei tingkat elektabilitas secara nasional perolehan suaranya mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Jika sebelumnya hanya 20% kini menjadi 40%. “Suatu perkembangan yang cukup baik. Ternyata banyak masyarakat yang mengenal saya.” kata Dino. Q cty

Mayat Diduga Penyelam Jepang Ditemukan di Pantai Sendangbiru

Komisi B Upayakan Pinjaman Modal Tanpa Jaminan Bangkitkan Semangat Korban Kebakaran Pasar Anom Sumenep Sumenep, Bhirawa Pascakebakaran Pasar Anom Baru Sumenep, 5 Maret lalu, terus menjadi pemikiran para wakil rakyat, khususnya Komisi B. Mereka terus berupaya agar korban kebakaran Pasar Anom Baru, mendapatkan pinjaman modal tanpa jaminan di Bank, sehingga mereka bisa berjualan kembali.

dengan tempat tabung oksigen di bagian punggung. Dugaan mayat berwarga negara Jepang ini berdasarkan pada ciri-ciri yang disampaikan polisi Bali.

Diduga mayat perempuan itu bernama Shoko Takahashi, yang hilang sejak pertengahan Februari di perairan Nusa Lembongan, Bali. Jasad korban kini berada di Rumah Sakit dr Saiful Anwar (RSSA).

“Dugaan kami seperti itu, sesuai dengan informasi ciri-ciri korban,” jelas Kasatpolairud Polres Malang

AKP Slamet Prayitno, Minggu (16/3).

Ia mengungkapkan, mayat Shoko pertama kali ditemukan nelayan tersangkut karung atau 1 mil dari bibir pantai. Temuan langsung ditindaklanjuti dengan mendatangi lokasi kejadian. Ternyata, posisi mayat tergeser 400 meter dari lokasi penemuan awal atau berjarak sekitar 1 kilometer dari Dermaga Sendangbiru. “Medan berat menyulitkan evakuasi. Kami bisa membawa jasad sampai dermaga pada Minggu malam,” beber Prayitno. Q cyn

Kethek Ogleng, Tari Legenda Kota 1.001 Gua yang Tak Lekang oleh Masa

U

ntuk mendapatkan modal, Ko misi B akan mengumpulkan pi hak terkait di pemerintahan termasuk perbankan yang ada di Sumenep, sebab di sejumlah bank ada program KUR yang bisa memberi pinjaman lunak untuk menambah modal mereka. Ketua Komisi B, DPRD Sumenep, Bambang Prayogi mengatakan, para pedagang pasar yang menjadi korban kebakaran itu harus diberi semangat agar bisa bangkit kembali. Guna mendorong semangat pedagang yang sudah melemah itu, pemerintah setempat harus berkomunikasi aktif dengan pihak perbankan untuk mengucurkan pinjaman modal lunak tanpa jaminan.

“Pemkab harus serius menangani korban kebakaran itu. Bantuan yang diberikan itu tidak cukup, para pedagang butuh modal, bagaimana pun caranya harus dilakukan dan kami Bambang akan mendukung semua kebijakan pemerintah selama mempermudah para pedagang itu,” kata Bambang Prayogi, Minggu (16/3).

Langkah awal, menurut Bambang, Komisi B akan memanggil dan mempertemukan pihak terkait seperti DPPKA, Disperindag, Dinas Koperasi dan UMKM, Bagian Perekonomian, Sekda atau Asisten 2, Paguyuban Pasar dan Perbankan yakni Bank Jatim, BRI dan BNI. “Kami akan pertemukan semua pihak yang bersangkutan. Akan berbicara bagaimana langkah agar para pedagang mendapatkan kucuran dana dari bank sebagai modal,” ujarnya.

Bambang memaparkan, disetiap bank memiliki program pinjaman lunak kepada para pedagang seperti KUR. Program KUR itu setiap peminjam bisa mendapatkan pinjaman lunak antara Rp20-Rp50 juta. Dari program tersebut, para pedagang bisa

Malang, Bhirawa Mayat perempuan lengkap mengenakan pakaian selam terdampar di Pantai Sendangbiru, Kabupaten Malang. Dugaan kuat wanita ini adalah warga negara Jepang yang hanyut di perairan Bali Febuari 2014 lalu. Mayat perempuan ditaksir berusia 30 tahun ini kondisinya tak lagi lengkap, tanpa pergelangan tangan kanan-kiri, pergelangan kaki kanankiri, dan tak ada kepala. Sedangkan badannya masih terbungkus pakaian selam warna hitam, lengkap

Komisi B ketika hearing dengan korban kebakaran.

meminjam modal tanpa jaminan karena mereka sudah tidak mempunyai apa-apa lagi. “Korban kebakaran bisa mendapatkan modal dari program KUR itu, bagaimana pun caranya mereka harus dapat dan tidak boleh ada jaminan berupa barang berharga apa pun,” ungkapnya. Dia menyatakan, pemkab melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) bisa mengeluarkan Surat Izin Penggunaan Usaha (SIPU) yang bisa digunakan sebagai syarat peminjaman modal para korban kebakaran di bank terutama yang memang Prayogi mempunyai program KUR itu. “SIPU itu merupakan terobosan pemkab dan kami akan mendorong upaya terobosan tersebut.

Sebab, tidak ada alasan lagi untuk memperlambat mereka yang menjadi korban larut dalam kesedihan, mereka harus bangkit,” jelasnya.

Dia menegaskan, pihak bank juga harus lebih terbuka mengenai program KUR itu karena selama ini terkesan ditutup-tutupi sehingga masyarakat sulit untuk mendapatkan program tersebut. Untuk kali ini, terutama bagi korban kebakaran bank harus benar-benar terbuka, jika memang ada segera diberikan pinjaman dengan jaminan SIPU itu. Untuk itu, pihaknya siap mempreser perbankan agar memberikan pinjaman tersebut. “Harapan kami bank juga bisa membantunya, ini dalam keadaan emergensi, jangan sampai berbelit-belit utamanya persyaratan yang dibutuhkan,” urainya.

Bahkan, pihaknya mengancam akan melaporkan pihak bank kepada pemerintah pusat jika sampai perbankan mempersulitnya, sebab pasar Anom Baru tersebut merupakan pasar terbesar di Sumenep dan sangat mendongkrak perekonomian masyarakat Sumenep baik para pedagang maupun konsumen, sehingga jika pedagangnya berhenti lantaran tidak adanya modal, perekonomian masyarakat juga akan terancam. “Kalau misalnya perbankan tidak memberikan pinjaman kepada korban kebakaran, kami laporkan ke pemerintah pusat, tapi kami yakin pengelola bank juga mempunyai hati nurani,” imbuhnya.

Sebelumnya, pengurus paguyuban pasar anom mendatangi Komisi B untuk mendapatkan tambahan bantuan tali asih dari pemkab setempat, setelah berdiskusi panjang dengan pihak pemkab dan Komisi B, dari awalnya pemkab akan memberikan tali asih sebesar Rp1.200 ribu per pedagang, ternyata naik menjadi Rp1, 5 juta.

“Kami menginginkan pemkab akan menambah bantuan tali asih itu kepada para pedagang, insaallah masih ada celah-celah anggaran yang bisa diambil untuk korban kebakaran itu,” harap Bambang. Dari jumlah total pedagang sebanyak 891 orang, 14 diantaranya pemilik toko mendapatkan bantuan tali asih sebesar Rp1,5 juta, 20 pemilik stan sebesar Rp1,250 juta, 515 pemilik kios sebesar Rp1 juta, 342 pedagang di los mendapatkan bantuan sebesar Rp500 ribu. Total bantuan yang diberikan pemkab sebesar Rp759.500.000 dari anggaran tidak terduga. Q sul

Tubuh renta itu masih tangkas. Langkah kaki dipadu gerak lincah seakan menepis kenyataan usianya menjelang senja. Di bawah iringan gamelan Jawa yang rancak, Sutiman (70) terus meliuk, berjingkrak, memutar, dan sesekali jungkir balik. Dibalut pakaian serba putih ala sosok wayang Hanoman, Sutiman benar-benar menjelma seekor kera. Itu adalah secuil adegan Tari Kethek Ogleng. Tarian asli Pacitan yang melegenda.

“Sekitar tahun 1962, saya masih petani. Waktu saya sering melihat perilaku kera di hutan.

Lalu saya ciptakan tari ini. Lha saya dianggap gila oleh para tetangga,” tutur Sutiman memulai ceritanya kepada detikcom di kediamannya, Desa Tokawi, Kecamatan Nawangan belum lama ini.

Julukan orang gila tak membuat Sutiman muda patah arang.

Cemoohan dan ejekan yang datang bertubi-tubi justru menjadi pelecut semangat untuk terus berkarya. Setahun setelah Tari Kethek Ogleng tercipta, Sutiman berkesempatan tampil pada lomba desa tingkat kabupaten. Mulai saat itu, tarian karya Sutiman makin dikenal dimana-mana.

Bahkan tidak jarang, kelompok tari beranggotakan puluhan orang itu diundang tampil di sejumlah acara resmi kenegaraan. “Pernah diminta juga tampil ke provinsi dan pusat,” ucapnya Di Desa Tokawi sendiri, lanjut Sutiman, Tari Kethek Ogleng sudah melekat dengan tradisi warga. Maklum, pada tahun 60-an wilayah yang berada di perbatasan dengan Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah itu tergolong terpencil.

Kehadiran Kethek Ogleng seakan menjadi penyejuk di tengah kehausan masyarakat terhadap hiburan. Seni ini menjadi menu wajib tiap acara hajatan, seperti pernikahan, khitanan, maupun ritual menyambut kelahiran bayi. Untuk menyempurnakan

koreografi Kethek Ogleng seperti saat ini, Sutiman membutuhkan waktu sedikitnya 2 tahun.

Selama rentang waktu tersebut popularitasnya terus meluas hingga ke seluruh penjuru wilayah Kota 1001 Gua. Bahkan seni itu juga berkembang hingga wilayah kabupaten tetangga.

5 dasawarsa berlalu, dan Kethek Ogleng makin terpatri kuat di hati tiap insan Pacitan. Hadir menjadi kebanggaan sekaligus bukti kepiawaian seniman asli yang lahir dari dasar ngarai kesunyian alam pedesaan.

Kini Sutiman tak seperkasa dulu. Nafasnya tak cukup kuat untuk menirukan gerakan si kera.

Sadar bertambahnya usia tak

mungkin dilawan, Sutiman pun menyerahkan tongkat estafet kepada Sukisno, sang menantu.

Pria kelahiran Klaten, Jawa Tengah inilah yang sepenuhnya bertanggung jawab terhadap pengelolaan sanggar seni Krido Wanoro yang dirintis Sutiman. Dari situlah persoalah hukum bermula. Kendati sejarah mencatat bahwa Tari Kethek Ogleng satusatunya adalah lahir di Bumi Pacitan, namun ada daerah lain yang mengklaim hak paten atas karya intelektual tersebut.

Sudah pasti, Sutiman dan rakyat Pacitan kecewa. Tapi apa daya, kekecewaan saja tak mampu mengubah keputusan hukum.

Bupati Indartato sendiri tidak kuasa menahan kegalauan. “Secara de jure biar saja ada yang mengklaim, tapi de facto budaya itu sudah melekat dengan kehidupan masyarakat Pacitan. Semua pasti tahu itu. Oleh karena itu saya berharap kita bersama dapat mengembangkannya di daerah kita sendiri,” tegas Indartato. Q dar

sudarno/bhirawa

Atraksi Kethek Ogleng di Pacitan. Tarian ini buah karya putera pertiwi. Lahir dari dedikasi di tengah keterbatasan hingga akhirnya menjadi karya emas yang tak lekang oleh masa.