Harian Bhirawa Edisi 18 Juni 2014

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/ lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

H A R I A N

“Nantinya operasi atau razia akan dilakukan bersama TNI dan Polri, selain untuk mengantisipasi dampak Doly ini , hal ini dilakukan juga untuk menghadapi datangnya bulan Ramadan,�

IKLAN/ LANGGANAN

Baca Hal 7

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Kepala Satpol PP Kota Kediri Ali Muklis

http:/www.harianbhirawa.co.id

Rabu Pon, 18 JUNI 2014

18 JUNI 2014

AGENDA HARI INI

Gubernur H Soekarwo 10.00

Menghadiri Wisuda di Ponpes Sunan Drajat Lamongan.

Wagub H Saifullah Yusuf 19.00

Menghadiri Deklarasi Penutupan Lokalisasi Gang Dolly.

Sekdaprov Achmad Sukardi 19.00

Menghadiri Rapat Banggar di Bali.

Pemprov Siapkan Kapal Gratis untuk Mudik Masyarakat Kepulauan

Cuaca Buruk, Ratusan Peserta Absen Ujian SBMPTN 12 Calon Penerima Bidikmisi ITS Terancam Dicoret Surabaya, Bhirawa Cuaca buruk dan banjir di sejumlah daerah sekitar Surabaya berimbas pada pelaksanaan ujian tulis Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Ratusan peserta batal mengikuti ujian secara merata dari 46 lokasi ujian di wilayah Panitia Lokal (Panlok) 50 Surabaya.

Ketidakhadiran ini mencolok terlihat di kampus Universitas Airlangga (Unair).

Tempat digelarnya ujian kelompok cam-

puran ini ada sekitar 12 hingga 13 peserta yang absen di tiap lokasi. Hal ini diakui Humas SBMPTN dari Unair Bagus Ani Putra. “Sesuai daftar yang kami terima ada 7.405 peserta yang sebelumnya akan mengikuti tes di 15 lokasi Unair. Tetapi kenyataannya setiap lokasi ada sekitar 12 hingga 13 yang absen. Malah di Fakultas Keperawatan ada 33 yang tidak hadir,�terang Bagus, Selasa (17/6).

ke halaman 11

Pemprov, Bhirawa Pemprov Jatim tak hanya memberikan pelayanan mudik gratis saat lebaran nanti berupa bus dan kereta api saja, tapi juga mudik gratis kapal laut. Mudik ini ditujukan kepada masyarakat kepulauan di Jatim khususnya yang ada di kepulauan Kabupaten Sumenep. “Seperti tahun lalu, Pak Gubernur (Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum) juga memberikan perhatian kepada masyarakat kepulauan yang akan mudik lebaran. Beliau menyediakan mudik gratis kapal laut dari berbagai tujuan,� kata Kepala Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jatim Ir Wahid Wahyudi MT, Selasa (17/6).

Menurut Wahid, Pemprov Jatim telah menyiapkan kapal untuk tujuan Surabaya – Masalembu, Kalianget – Kangean dan Banyuwangi – Sapeken. Masyarakat yang ingin mendapatkan layanan mudik gratis ini bisa mendaftar di kantor Dishub dan LLAJ Provinsi Jatim dan pelabuhan-pelabuhan tempat mudik gratis.

Untuk kapasitas kapal mudik gratis ini, jelas Wahid, setiap kapal bisa mengangkut sebanyak 200 orang. Jumlah ini bisa bertambah dan berkurang tergantung cuaca dan gelombang laut.

Diduga Terlibat Kampanye Tanpa Surat Cuti Bawaslu Jatim, Bhirawa Keterlibatan kepala daerah dalam dukung mendukung di Pilpres 2014 ini ternyata membawa korban. Salah satunya Bupati Ngawi Budi Sulistyono yang dalam musim kampanye ini mendapat panggilan dari Bawaslu Jatim.

Ini karena pria yang juga kader PDIP diketahui melakukan kampanye pada hari kerja.

Anggota Bawaslu Jatim Sri Sugeng Pudjatmiko menegaskan selama musim kampanye capres, baru ada satu laporan yang masuk ke Bawaslu Jatim terkait keikutsertaan kepala daerah sebagai juru kampanye. Setelah ditelusuri ternyata yang bersangkutan belum mengajukan izin cuti. “Yang pasti hampir seluruh kepala daerah adalah kader partai. Dan saya tahu satu per satu mereka ini.

Yang saya ketahui sesuai data yang ada di Bawaslu Jatim, tentu kami tahu siapa yang mengajukan cuti dan tidak,’’tegas Sri Sugeng di kantornya, Selasa (17/6) Lebih lanjut, Sri Sugeng menjelaskan Panwaslu di daerah kabupaten-kota di Jatim saat ini sedang memantau keterlibatan kepala daerah tersebut dalam du-

ke halaman 11

Penanganan Dugaan Korupsi RS Gambiran Jalan di Tempat

ervan cholis/bhirawa

Amiek Mulandari SH

Kediri, Bhirawa Meskipun Kejaksaan Negeri Kota Kediri telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus duagaan korupsi mega Proyek, RSUD Gambiran II , namun kasus tersebut masih jauh dari kata tuntas.

Kejari Kota Kediri beralasan jika masih menunggu audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kendati kasus itu sudah berja-

lan hampir 4 tahun Ironisnya , dalam menunggu audit BPK ternyata masih banyak dokumen yang belum dilengkapi, dan saat ini pihak Kejari Kota kediri masih menunggu hasil perhitungan kontruksi dari akademisi.

Kepala kejaksaan Negeri Kota Kediri Amiek Mulandari berdalih, lambannya penanganan kasus dugaan korupsi proyek RSUD Gambiran III senilai Rp 208 miliar ini, karena adanya peralihan tugas kasus tersebut, karena kasus terjadi sebelum dia menjabat sebagai Kajari Kota Kedri

ke halaman 11

trie diana/bhirawa

Sejumlah peserta ujian saat mengerjakan soal-soal tes Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2014 di Universitas Dr Soetomo (Unitomo) Surabaya, Selasa (17/6).

Gubernur Minta Kuota SMK Mini Ditambah Pencairan Dana Menunggu Pilpres Dindik Jatim, Bhirawa Belum juga direalisasikan, rencana Provinsi Jatim untuk mendirikan SMK mini di pondok pesantren sudah berubah. Gubernur meminta Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim untuk menambah kuota yang semula 40 menjadi 80 SMK mini.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Dr Harun MSi. Menurut

dia, target pendirian SMK mini di Jatim ini sebanyak 200 lembaga.

Namun secara bertahap, tahun ini awalnya akan didirikan terlebih dahulu sebanyak 40 lembaga.

Melihat program ini begitu penting dalam rangka memperkuat vokasional santri, maka gubernur meminta untuk ditambah. “Penambahan ini masih rencana.

Akan diajukan dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD

ke halaman 11

Jatim pertengahan tahun 2014 ini,� tutur dia, Selasa (17/6).

Saat ini, kata Harun, anggaran yang sudah ada dan siap untuk digulirkan hanya sebanyak 40 SMK mini. Anggaran tersebut akan didistribusikan ke 40 pondok pesantren yang menjadi sasaran untuk mendirikan SMK mini. Masing-masing nilainya

ke halaman 11

Bupati Usut Pungutan pada Siswa Sebelum Terima Rapor

Beri Kemudahan CJH KANTOR Kementerian Agama (Kemenag) Kota Batu memberikan dispensasi untuk Calon Jamaah Haji (CJH) yang tidak bisa melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atau BPIH tahun 2014 tepat waktu. Dispensasi yang diberikan adalah dispensasi waktu pelunasan dalam dua tahap. Dengan perpanjangan ini Kemenag berharap bisa memberikan

Bawaslu Jatim Segera Panggil Bupati Ngawi

Kegiatan belajar mengajar di salah satu sekolah di Tulungagung, saat ini wali murid mengeluhkan maraknya pungutan sekolah sebelum penerimaan rapor. Inzet: Bupati Syahri Mulyo SE, Msi. ervan/bhirawa

Tulungagung, Bhirawa Bupati Tulungagung Syahri Mulyo SE, MSi kaget dengan

kabar masih adanya pungutan uang bagi siswa yang masih dipraktikkan oleh sebagian sekolah.

Dia menegaskan akan mengusut tuntas terkait pungutan uang tersebut. “Kami akan panggil Dinas Pendidikan. Mengapa hal ini masih terjadi,� ujarnya di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Selasa (17/6).

Menurut dia, pungutan atau tarikan dana bagi siswa bertentangan dengan realisasi visi dan misi Syahri Mulyo sebagai Bupati Tulungagung. Apalagi pungutan dana tersebut jumlahnya sampai mencapai jutaan. “Karena itu dalam seminggu ini saya akan tandatangani Perbup terkait pungutan bagi siswa ini.

ke halaman 11

Budi Sulistyono

kung mendukung capres.

Bahkan, Panwaslu Kabupaten Ngawi sudah menemukan indikasi adanya keterlibatan bupati di daerah tersebut dalam mendukung capres.

ke halaman 11

Jatah PKB sebagai Ketua DPRD Jatim di Ujung Tanduk DPRD Jatim, Bhirawa Dibahasnya UU 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan Keanggotaan MPR, DPR, DPD dan DPRD oleh DPR RI yang menyebutkan nantinya posisi Ketua DPRD tidak lagi tergantung suara terbanyak, namun berdasarkan pemilihan ternyata membuat PKB sebagai partai pemenang Pileg 2014 di Jatim khawatir. Karenanya, partai dengan dominasi warna hijau ini terus melakukan lobi-lobi politik hingga sampai di tingkat DPR RI. Tujuannya agar PKB sebagai pemenang Pileg 2014 di Jatim mendapat jatah sebagai Ketua DPRD Jatim periode 2014-2019.

Anggota DPR RI dari Partai Golkar Jatim, Zainudin Amali tak menampik tentang kondisi yang terjadi selama ini.

Mengingat sebelumnya di DPRD Jatim, plot posisi Ketua Dewan diambil oleh partai pemenang pemilu. Namun dengan dibahasnya dan akan digedoknya UU 27 Tahun 2009 dalam waktu dekat ini, maka sistim yang lama tidak berlaku dan Ketua DPRD Jatim diambil dari hasil pemilihan. ‘’Itu artinya bisa saja PKB tidak dapat meraih kursi Ketua DPRD Jatim, jika sebelum Agustus 2014 DPR RI sudah mengesahkannya. Dan kalau sudah begini seluruh partai yang memiliki peringkat

ke halaman 11

Sehari Jelang Deklarasi Penutupan

Pemkot Siapkan Rp 9 Miliar untuk Ubah Wajah Dolly Berbagai tudingan muncul jelang deklarasi pengalihfungsian lokalisasi DollyJarak Rabu (18/6) hari ini. Warga juga penasaran mau dijadikan apa kawasan eks lokalisasi Dolly nantinya.

Andre, Gegeh, Kota Surabaya

H Jamal

Sentil.. %

50% sekolah belum pesan buku kurikulum baru Ganti tahun ajaran, ganti buku

Â? %

Satpol PP intensifkan razia tempat hiburan Menegakkan Perda kok tahunan

Â? %

Jamintel atensi perburuan buron P2SEM Jangan-jangan sudah tahu tempatnya

Â?

Tak gentar dengan berbagai tudingan, Pemkot Surabaya pun terus meyakinkan publik akan nasib eks lokalisasi Dolly –Jarak pasca deklarasi penutupan.

Pemkot sendiri telah membuat persiapan yang matang untuk menjalankan program pengalihfungsian.

Tentu faktor ekonomi yang selama ini selalu dijadikan alasan warga terdampak menjadi pertimbangan utama.

Di luar bantuan modal untuk para mucikari dan PSK, Pemkot Surabaya juga sudah menyiapkan berbagai

sarana infrastruktur guna mengganti sumber pendapatan dari profesi sebelumnya. Dengan demikian, PSK, mucikari dan warga terdampak bisa tetap mendapatkan nafkah tiap bulan dari lapangan kerja baru.

Terkait rencana wajah Dolly pasca pengalihfungsian nantinya, Wali kota Surabaya Tri Rismaharini buka suara soal wajah baru Dolly nanti. Risma mengatakan bahwa pemkot akan membangun sebuah gedung enam lantai di eks lokalisasi Dolly.

ke halaman 11

trie diana/bhirawa

Petugas kepolisian memasang police line di Wisma Putri Ayu setelah dilempari batu oleh pemuda tak dikenal, Selasa (17/6).

SURABAYA

2

Rabu Pon 18 JUNI 2014

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

PANGGUNG BIROKRASI

Jatim Kekurangan 200 Ribu Ton Ikan Konsumsi Diskanlut Jatim, Bhirawa Produksi ikan untuk konsumsi masyarakat di Jatim ternyata masih kurang 200 ribu ton. Hal itu berdasarkan perhitungan antara jumlah penduduk Jatim dengan konsumsi ikan 26 kg per kapita per tahun.

Dari perhitungan itu, maka hasilnya produksi perikanan kelautan di Jatim sebesar 926 ribu ton. Jumlah itu masih terbagi produksi perikanan sebesar 700 ribu ton, dan produksi rumput laut sebesar 300 ribu ton.

“Jadi kebutuhan produksi ikan di Jatim masih kurang 200 ribu ton. Sebenarnya kondisi ini bisa dimanfaatkan para pembudidaya ikan. Kesempatan sangat terbuka untuk menjadi pembudidaya,” kata Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Jatim, Ir Heru Tjahjono MM didampingi Kepala Bidang Pengelolaan dan Pemasaran Perikanan, Totok Sudarto, Selasa (17/6).

Dalam kesempatan ini, Heru menginginkan, pada jelang ramadan saat ini produk hasil perikanan kelautan bisa menjadi bahan pengganti kebutuhan pokok seperti daging dan telor yang harganya semakin meningkat. “Kami juga berusaha agar ikan menjadi kebutuhan pokok pangan,” katanya.

Sementara, Totok menambahkan, kalau prediksi produksi perikanan dan konsumsi ikan di Jatim menjelang ramadan belum bisa dipastikan melalui data yang jelas. Sebab jenis ikan untuk dikonsumsi cukup banyak.

“Jadi susah jika dilakukan pendataan yang jelas,” ujarnya.

Menurutnya, masyarakat lebih bingung tatkala kebutuhan lainnya seperti daging, telur, hingga cabai naik harga atau jumlah persediaan kurang. “Kalau ikan, mereka justru tidak terlalu menghiraukan dan belum Q rac mempermasalahkannya,” katanya.Q

2017 Jatim Bebas Kusta Surabaya, Bhirawa Penderita kusta di Jatim mencapai 7.400 orang, membuat Dinas Kesehatan (Dinkes) Jatim berusaha keras dalam menurunkannya. Dinkes Jatim memprediksi kasus kusta di Jatim akan hilang pada tahun 2017 mendatang. ‘’Saya yakin Jatim akan bebas dari kusta atau eliminasi kusta pada tiga tahun (tahun 2007, red) mendatang,’’ ujar Kepala Dinkes Jatim dr Harsono.

Harsono mengungkapkan, Jatim bebas kusta ini dinilai Dinkes adalah sebuah target yang tepat. Menurutnya, kasus kusta yang menimpa seseorang akan memberikan stigma negatif kepada seseorang. Orang tersebut akan dikucilkan oleh masyarakat dikarenakan penderita kusta dapat dengan mudah menular.‘’Sebenarnya untuk menularkan penyakit kusta dari penderita kepada orang lain sangt sulit, karena dibutuhkan waktu yang lama dalam penularannya,’’ jelasnya.

Lebih lanjut Harsono mengungkapkan, target Jatim bebas kusta ini adalah program bersama yang diikuti oleh negaranegara lain di luar Indonesia, seperti India, Nepal, Tanzania, Brasil, Myanmar, Srilangka, Belanda. Beberapa negara ini mempunyai konsen terhadap penurunan penyakit kusta. ‘’Beberapa hari lalu ada perwakilan kesehatan dari negara tersebut (India, Nepal, Tanzania, Brasil, Myanmar, Srilangka, Belanda, red) melakukan penelitian di daerah Sampang untuk meneliti kasus kusta dan hasilnya mengejutkan bahwa ketujuh negara tersebut bersama-sama memberikan obat anti kusta kepada beberapa warga Sampang,’’ jelasnya.

Kasi Pemberantasan Penyakit Dinkes Jatim, Setyo Budiono menyatakan, penularan kusta kepada orang lain dapat terjadi manakala penderita melakukan interaksi atau kontak langsung dengan orang lain selama 10 tahun berturut-turut.

Selain itu untuk interaksinya penderita harus melakukan interaksi dengan orang lain minimal dalam seminggu selama 20 jam. ‘’Jadi sangat sulit untuk menularkan penyakit kusta karena penyakit ini tidak mudah Q dna menular kepada orang lain,’’ jelasnya.Q

Mengadu Wali kota

Sekitar 25 pekerja tergabung Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia unjuk rasa di depan Balai kota Surabaya, Selasa (17/6).

Kedatangannya untuk mengadukan kepada Wali kota Surabaya Tri Rismaharini agar membantu untuk menyelesaikan masalah sebab PT Surya Mas Citra Sejati tidak memberikan gaji dan uang pesangon kepada masingmasing pekerja sejak bulan Juli 2010 sampai sekarang. trie diana/bhirawa

50 Persen Sekolah Belum Pesan Buku Kurikulum Baru Dana Dekon Dicairkan Setelah Semua Pesan Dindik Jatim, Bhirawa Meski batas waktu pemesanan buku kurikulum 2013 telah lewat sejak 28 Mei lalu, namun masih banyak sekolah yang hingga kini belum melakukan pemesanan. Tak tangung-tanggung, diperkirakan 50 persen sekolah belum memesan buku ke penerbit yang sudah ditunjuk oleh Kemendikbud.

Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Dr Harun Msi menerangkan, untuk jenjang SD jumlah sekolah yang masih belum memesan buku sebanyak 50 persen. Sedangkan untuk jenjang SMP terdapat 48 persen yang juga belum memesan. Padahal, tahun ajaran baru 2014/ 2015 sebagai awal diterapkannya K13 secara serentak semakin dekat, yakni pada Juli mendatang.

“Kami menghimbau semua kepala Dindik di kabupaten/ kota agar memperhatikan hal ini. Sehingga pelaksanaan K13 berlangsung dengan baik,” kata Harun, Selasa (17/6).

Tingginya jumlah sekolah yang belum memesan buku K13 itu, diketahui Harun dari Kemendikbud. Sehingga dia tidak tahu persis sekolah atau daerah

mana saja yang belum memesan buku K13. Meski demikian, dia tidak ingin pelaksanaan K13 ini mengalami masalah karena bukunya tidak lengkap.

“Ini adalah kebijakan nasional. Jadi baik pendidikan dasar (Dikdas) maupun pendidikan menengah (Dikmen) harus mendukung bersama,” tegas dia.

Harun juga mengungkapkan, jika proses pemesanan ini belum selesai, dana dekonsentrasi yang mulanya akan digunakan untuk membeli buku oleh sekolah tidak akan didistribusikan dulu. Sebab, pendistribusian anggaran ini tidak bisa dilakukan satu per satu. “Kalau semua sudah pesan, baru akan dicairkan. Kalau tidak, ya tidak bisa,” kata dia.

Kabid TK, SD, dan Pendidikan Khusus (PK) Nuryanto

mengatakan, diperkirakan jika semua proses, baik verifikasi maupun pemesanan telah rampung, akhir Juni pencairan dana dekonsentrasi buku K13 untuk jenjang SD dan SMP akan dilakukan. Seperti diungkapkan sebelumnya, anggaran untuk membeli buku K13 khusus Jatim ini mencapai Rp103 miliar untuk jenjang SD dan SMP. Pada jenjang SD dialokasikan Rp61 miliar dan SMP Rp42.

Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk pembelian buku semester satu, yaitu Juli hingga Desember mendatang.

Siswa yang akan menjadi sasaran buku kurikulum baru ini antara lain kelas 1,2, 4, dan 5 sekolah dasar. Untuk kelas 1 dan 2, jumlah buku yang dibeli sebanyak 5 item. Sedangkan untuk kelas 4 dan 5 terdapat 6 item buku.

“Selain untuk membeli buku K13, ada pula anggaran dari pusat sebesar Rp22 miliar yang akan digunakan untuk sosialisasi, monitoring dan evaluasi di 36 ribu gugus SD di Jatim,” Q tam tutur dia.Q

Tim Pemenangan Prabowo-Hatta Resmi Laporkan ‘Jesicca’ ke Bawaslu Terkait Penghinaan Terhadap Prabowo Bawaslu Jatim, Bhirawa Janji tim pemenangan pasangan PrabowoHatta di Jatim benar-benar memenuhi janjinya untuk melaporkan kasus penghinaan terhadap Prabowo yang dilakukan Jessika Stefani Rachel lewat jejaring nasional (cyber crime) .

Dalam akun twiternya Jessica yang ditengara merupakan kader PDIP yang pernah maju Caleg dari Dapil empat jatim nomor empat ini menuding Prabowo tak ubahnya sebagai Dajal. Untuk diketahui, Dajjal dalam ajaran agama Islam adalah makhluk turunan Iblis yang bakal menguasai dunia menjelang hari Kiamat.Tim kuasa hukum pemenangan Prabowo-Hatta Jatim, M Sholeh yang didamping jubir media centre, Hendro Subiyantoro menegaskan jika apa yang dilakukan Jessica atau siapa nama orang tersebut termasuk pembunuhan karakter sekaligus fitnah. Dan sudah sepatutnya yang bersangkutan untuk diproses karena telah melakukan black campaign yang jelas ada sanksi tegas. ‘’Saya berharap Bawaslu Jatim tegas dalam menyikapi permasalahan ini. Apa yang dilakukan dia jelas sebuah penghinaan dan pembunuhan karakter terhadap diri Pak Prabowo. Karenanya saya

minta ada sanksi tegas kepada yang bersangkutan terkait black campaign yang jelas sudah diatur dalam UU,’’tegas pria yang juga kader Partai Gerindra di kantor Bawaslu Jatim, Selasa (17/6) Sementara itu, jubir Media Centre Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, Hendro mengaku jika dirinya sudah mencoba melacak siapa yang membuat akun tersebut. Diketahuinya, pemilik akun twiter itu adalah Caleg dari PDIP dari Dapil Empat Jatim. Hal itu bisa ditelusuri pergerakannya lewat GPRS saat dia menulis akun yang jelas mendiskrediatkan Prabowo.

Apalagi dari akun tersebut tertulis “Tahukah anda, Prabowo Subianto adalah jelmaan iblis atau dajjal yang menyamar jadi manusia. Betapa bahayanya dia kalo jadi pemimpin di negeri ini.

Ini bukan fitnah atau Black campaign ada sumber yang kuat untuk membuktikan fakta ini’’ Karenanya, tambah Hendro timnya menyerahkan sepenuhnya kepada Bawaslu Jatim untuk menelusurinya. ‘’Yang pasti kami serahkan kepada Bawaslu Jatim. Tapi terlepas dari itu semua, saya minta Bawaslu memberikan sanksi Q cty sesuai dengan kesalahannya,’’lanjutnya.Q

Deklarasi Damai Pilpres 2014

Kapolres Tekankan Pengamanan di Posko Kemenangan Capres Surabaya, Bhirawa Sebuah deklarasi Damai pelaksanaan Pilpres 2014 digelar khusus Polrestabes Surabaya. Bertempat di ruang eksekutif Polrestabes Surabaya, Senin (17/6), kapolrestabes Surabaya menegaskan fokus dari pengamanan Pilpres kali ini, ditekankan pada penjagaan di Posko kemenangan Capres.

Pada acara yang bertemakan ‘Silaturrahim Kapolrestabes Surabaya Bersama Tim Sukses Capres dan Cawapres RI 2014 Kota Surabaya’, Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Setija Junianta mengatakan, Polrestabes Surabaya memberi komitmen dan pelayanan terbaik bagi pam pengamanan di posko kemenangan masing-masing Capres dan Cawapres. Nantinya, mobil patroli dari Polrestabes akan berkeliling di masing-masing posko kemenangan.

“Patroli dari mobil dinas kami ini, bertujuan untuk silaturrahim dan menggali informasi terkait kampanye yang akan dilakukan tim sukses ke dua Capres,” terang Kombes Pol Setija Junianta, Senin (17/6).

Lanjutnya, patroli pengamanan ini, selain dilakukan oleh Polrestabes. Nantinya akan melibatkan Polsek jajaran. Dengan waktu patroli dua kali dalam satu hari.

Selain itu, apabila dari ke dua tim sukses memerlukan pengawalan Polisi.

Maka, anggota Polrestabes akan siap membantu. “Kami akan membantu pengawalan sesuai dengan koridor tugas kami. Tapi, untuk pengawalan diluar tugas, kami tidak akan membantu,” tegas Setija.

Setija menjelaskan, pihaknya menekankan pada seluruh anggotanya untuk tetap menjaga netralitas Polri dalam politik. Sebab, hal itu sesuai dengan amanat Kapolri yang menginginkan satuan Polri tetap jaga netralitas selama Pemilu dan kaitanya dengan perpolitikan.

Lanjut Setija, pihaknya memberi gagasan agar nantinya didirikan satu tempat atau posko, yang akan di hadiri Wali Kota dan ke dua tim sukses Capres dan Cawapres.

“Gagasan ini sebagai wadah silaturrahim, dimana kita akan lihat dan duduk bersama antar masing-masing tim sukses,” ungkapnya.

Menurut Setija, pentingnya ke dua tim sukses duduk besama yakni, untuk menyamakan persepsi, dalam artian menciptakan Pilpres 2014 aman dan kondusif saat massa kampanye. Selain menjaga situasi kantibmas, penindakan atau penegakkan pada pelanggaran lalu lintas akan tetap ada.

Adapun pelanggaran lalu lintas yang dapat ditindak tegas oleh Satlantas Polrestabes Surabaya adalah para simpatisan Capres tak menggunakan helm saat dijalan raya, menggunakan kendaraan bak terbuka saat kampanye, boncengan tiga orang, dan menggunakan knalpot brong.

“Saya minta kepada para tim sukses agar mensosialisasikan kepada bawahannya, supaya tertib lalu lintas saat berkampanye. Selain itu, saya harapkan adanya netralitas dan pengawasan terhadap pihak pelipat suara,” urainya.Q bed

Abadikan Ruang dan Manusia dalam Bingkai Foto Festival seni budaya Prancis atau ‘Musim Semi Prancis’ ke10 tahun ini di Surabaya tak terasa menapaki acara terakhirnya. Bekerjasama dengan House of Sampoerna (HoS) untuk penyelenggaraan acara pada penghujung festival ini.

Sebanyak 69 foto karya fotografer Prancis Bertrand Meunier bertajuk ‘Hub Side Down’ yang menyorot urbanisasi di Lima Kota Meganpolitan Asia ini.

Penanggungjawab Budaya dan Komunikasi IFI, Pramenda Krishna mengatakan, pameran foto ini mengakhiri festival Budaya Prancis ke 10 di surabaya yang di gelar di Galeri Art House of Sampoerna (HoS) sampai 23 Juni mendatang.

“Bertrand Meunier adalah peraih beragam penghargaan fotografi, diantaranya penghargaan Niepce pada tahun 2007, membuat karya dengan pendekatan sinematografis. Setelah studi lapangan, ia merangkai seri gambar dan mengkonstruksi kejadian,” jelasnya ketika di temui Bhirawa di HoS, Se-

lasa (17/6).

Didampingi Manajer Museum ‘HoS’ Rani Anggraini, ia menjelaskan Bertrand Meunier membidik lima kota megapolitan Asia yaitu Hong Kong, Bangkok, Tokyo, Shanghai, Jakarta untuk mengabadikan ruang dan manusia yang ada didalamnya.

“Ia menghasilkan karya yang bertekstur grainy atau berpasir, dimana teknik ini memberikan kesan unik, namun tetap artistik pada foto karyanya,” ungkapnya.

Karya-karyanya, tambah Pramenda Krishna, karyakaryanya menampilkan keresahan manusia kota yang diambil dengan pendekatan ekspresionis. Bertrand mengetuk empati kita melalui kegelisahan yang tersirat dari raut wajah dan perilaku

manusia yang terbidik oleh kameranya sekaligus memberikan perspektif baru mengenaikemanusiaan yang dihadapkan secara langsung pada dunia science-fiction yang mewujud dalam foto hitam-putih, grainy dan berukuran besar.

“Dalam 69 foto itu, Meunier fokus kepada manusia sebagai objek utama dengan menghilangkan unsur arsitektur pada latar belakangnya untuk memberikan penekanan terhadap sisi humanisme setiap individu dalam menghadapi globalisasi,” tambah Pramenda.

Proyek ini diawali dengan dibuatnya karya foto mengenai Tiongkok pada tahun 2004. Tiongkok berhasil membuka perspektifnya akan sebuah kota modern, yang kemudian tertuang sebagai kota imajiner dan berkesan fiksi-ilmiah dalam karya fotonya.

Hal tersebut mendorongnya untuk merambah kota besar lain di Asia, seperti

geh/bhirawa

Pengunjung saat mengamati foto karya Bertrand Meunier yang dipamerkan di Galeri Art House of Sampoerna (HoS) Surabaya, Selasa (17/6).

Hong Kong, Bangkok, Tokyo dan Shang-hai. Bahkan, atas undangan IFI, ia menetap di Jakarta selama bulan Februari 2014 untuk melakukan proyek yang sama di Jakarta untuk di-

pamerkan di Jakarta dan Surabaya sebagai acara penutupan 10 tahun Printemps Français di Surabaya.

“Printemps Français merupakan sebuah festival

musim semi skala nasional yang memperkenalkan khazanah seni modern Prancis sekaligus memberikan kesempatan bagi masyarakat serta seniman Indonesia untuk berinteraksi dengan

seniman Prancis,” katanya.

Bertrand Meunier menyelami bidang perubahan sosial dan telah tinggal di China selama 12 tahun, kemudian berkelana ke sejumlah meganpolitan Asia, termasuk di Jakarta, pada awal 2014. “ Ia juga menjadi bagian dari perkumpulan fotografer Tendance Floue,” tambahnya.

Karyanya juga telah meraih berbagai penghargaan tingkat internasional seperti: penghargaan ‘Niépce’ (2007); penghargaan ‘Joseph Kessel’ (2006); penghargaan ‘International Media’ (2005), ‘Photo of the Year’ dari sebuah majalah Jerman ‘Die Pageszeitung’ (2003), dan penghargaan ‘Oskar Barnack’ (2001).

Selain pameran foto tentang urbanisasi pada lima kota megapolitan Asia, Festival Budaya Prancis ke-10 juga dimeriahkan dengan tari kontemporer, musik klasik, musik elektro, teater, musik folk (jazz), hip hop, Q geh dan sebagainya.Q

Rabu Pon 18 JUNI 2014

SURABAYA

3

Kejati Upayakan Pencarian Dr Bagoes

Jamintel Atensi Perburuan Buron P2SEM Kejati Jatim, Bhirawa Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung (Kejagung) Arminsyah, terus mengupayakan perburuan terhadap dr. Bagoes Soetjipto, terpidana kasus korupsi dana Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) dari Pemprov Jatim 2008 lalu.

Jamintel yang juga merangkap sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jatim ini, meyakini bahwa buron dr Bagoes bisa diketemukan. Sebab, pihaknya sudah mengkoordinasikan pencarian dr Bagoes ke Kejaksaan yang ada di seluruh Indonesia. “Kami yakin bisa menangkap dan menelusuri keberadaan buron Dr Bagoes,” terangnya kepada wartawan, Selasa (17/6).

Arminsyah berkaca pada pengalaman perburuan buron kakap lainnya di Jatim, seperti Rini Sukristwati, terpidana kasus korupsi bantuan dana petani tebu di Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Jatim Rp 28 miliar, beberapa waktu lalu.

“Buktinya, buron seperti Rini Sukristwati saja bisa tertangkap. Jadi, tidak ada hal yang tak mungkin jika kami bisa menangkap Dr Bagoes,” tegasnya.

Disinggung terkait adakah target penangka-

Dewan Sarankan Pemkot Gandeng Swasta Kembangkan Eks Kawasan Lokalisasi Keinginan kuat dari Pemkot Surabaya untuk menutup lokalisasi Dolly dan Jarak yang berimbas kepada besarnya penggunaan dana APBD yang akan digunakan mendapat tanggapan dari Herlina Harsono Nyoto anggota komisi C DPRD Surabaya.

Anggota dewan asal fraksi Demokrat ini menilai bahwa peran swasta sangat dibutuhkan dalam mengatasi persoalan di kawasan lokalisasi Dolly dan Jarak pasca penutupan dua lokalisasi tersebut pada 18 Juni 2014 mendatang.

“Jangan diambil alih Pemkot semua, karena anggaran APBD juga terbatas, masih banyak wilayah lain yang butuh pengembangan, di kawasan Dolly merupakan padat penduduk, tentunya juga banyak usaha di kawasan tersebut yang perlu mendapat perhatian jika Dolly ditutup.” katanya.

Menurut Herlina, Pemkot Surabaya bisa menggandeng pihak swasta untuk pengentasan protitusi khususnya warga yang terdampak yakni dengan cara memberikan lapangan pekerjaan bagi mereka.

“Kalau menggerakkan PSK untuk bekerja di tempat tertentu tentu sulit.

Ini dikarenakan banyak warga yang tidak suka karena PSK adalah penyakit sosial. Tantunya lingkungan so-

sial dibantu pemerintah yang bisa membenahi,” katanya.

Selain itu, lanjut dia, jika dilihat dari Rancangan Tata Ruang Wilayah, kawasan Dolly masuk unit pengembangan tujuh yang masuk kecamatan Sawahan dan Wonokromo.

“Peruntukannya untuk pemukiman, perdagangan, jasa dan militer, Tidak disebutkan ada lokalisasi di sana. Tapi tergantung kita memaknai seperti apa “ katanya.

Sehingga, jika Wali Kota Surabaya berencana akan membangun gedung enam lantai di kawasan tersebut untuk pusat bisnis, Herlina tidak mempermasalahkannya karena tidak melanggar RTRW. Sebelumnya Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memang pernah mengatakan bahwa rencana perubahan wajah kawasan lokalisasi Dolly yakni dengan membangun sebuah gedung enam lantai.

“Lantai dasar bakal difungsikan sebagai sentra PKL, lantai dua untuk usaha makanan kering, lantai tiga dan

Herlina Harsono Nyoto empat khusus untuk perpustakaan dan komputer, sedangkan lantai lima, akan digunakan untuk taman bermain anak-anak serta balai RW yang ada di lantai enam, Gedung itu dilengkapi dengan lift. Anggaran yang disiapkan sebesar Rp9 miliar, Selain itu, pemkot juga akan membangun sarana penunjang lain seperti sarana olahraga dan Q gat perdagangan “ katanya.Q

Penutupan lokalisasi Doli-Jarak perlu juga disiapkan perencanaan pengembangan wilayah tersebut.Legislatif mengusulkan agar Pemkot melibatkan pihak swasta.

pan Dr Bagoes, Arminsyah enggan menjawab pertanyaan itu. Sebab, dirinya sudah berupaya maksimal dalam penangkapan dan pengejaran terhadap buron kasus P2SEM itu. Salah satunya yakni menyebar gambar buron Dr Bagoes di seluruh Kejaksaan yang ada di Indonesia, dengan harapan bisa diinfomasikan ke masyarakat luas.

“Kami kan hanya mengupayakan penangkapannya, jadi jangan mendahului kehendak Tuhan lah. Tapi, yang jelas perburuan terhadap Dr Bagoes akan menjadi prioritas kami,” ungkapnya.

Seperti diketahui, Dr Bagoes Soetjipto adalah terpidana utama kasus korupsi dana P2SEM tahun 2008 lalu. Kasus ini mendadak heboh di Jatim dikarenakan ada dugaan keterlibatan dari anggota DPRD Jatim periode 2004-2009 dan beQ bed berapa pejabat tinggi di Pemprov Jatim.Q

OPINI

4

Satu Tahun Pelaksanaan K-13

TAJUK

Revisi Penerima Jatah Raskin BERAPA jumlah penduduk miskin? Menjawab pertanyaan ini saja, banyak data berbeda. Antaralain data di Disnakertrandukcapil (Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Catatan Sipil), serta catatan DAK-2. Angka kedua data (tentang jumlah penduduk) berbeda, sehingga jumlah penduduk miskin juga berbeda. Eksesnya, pelaksanaan program pengentasan kemiskinan juga berbeda, terasa pemerintah terkesan pelit.

Kementerian Koordinator bidang Kesra, baru-baru ini mensosialisasikan program pemberian raskin (beras untuk keluarga miskin). Jatah raskin akan tetap disalurkan dengan beberapa revisi. Diakui, terdapat salah sasaran (sekitar 12,5%), yang tergolong rumahtangga berkecukupan masih diberi raskin. Sehingga banyak rumahtangga yang benar-benar miskin luput dari catatan, tidak diberi jatah raskin.

Karena diperlukan revisi data rumahtangga miskin. Sistem pendataan bukan hanya mengacu pada hasil musyawarah desa atau kelurahan (musdes dan muskel). Melainkan perlu pendampingan oleh perguruan tinggi, sebagai jaminan independensi (tidak bercampur sentimen ke-kerabat-an dengan pengurus kampung). Sebab konon kesalahan dimulai dari kesalahan pendataan yang diserahkan pada RT (Rukun Tetangga) dan RW (Rukun Warga).

Banyak kerabat Ketua RT, Ketua RW dan Lurah yang tidak miskin tetapi dicatat sebagai penerima raskin. Penduduk miskin di Jawa Timur ditaksir sekitar 5 juta jiwa lebih. Sedangkan RTS (Rumah Tangga Sasaran) calon penerima raskin 2014 ditarget hampir sebanyak 2,9 juta keluarga. Sebenarnya sudah cukup memadai. Hanya jatahnya yang perlu diperbanyak, seyogianya lebih dari 15 kilogram per-bulan. Begitu pula beras jatah harus berkualitas baik, bukan beras berkutu dan beraroma apek.

Berdasarkan DAK2 (Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan), penduduk Jawa Timur, ternyata sudah sebanyak 41.437.769 jiwa. Atau bertambah (tak terduga-duga) sekitar 8,5%. Keniscayaan, bahwa pertambahan penduduk secara signifikan, memerlukan perubahan APBD. Jika tidak, APBD akan dituding tidak tepat data, sehingga tidak tepat analisis.

Dus, berujung pada kesalahan kebijakan, karena terdapat rakyat yang nyata-nyata “tidak terlihat” dalam data base kependudukan.

DAK2, merupakan hasil perekaman e-KTP, yang dilaksanakan oleh kementerian Dalam Negeri. Sebagai data base kependudukan terbaru, DAK2 telah diserahkan kepada seluruh Pemerintah Daerah (33 Gubernur dan 491 Bupati/Walikota) se-Indonesia. Selanjutnya, Kepala Daerah menyerahkan DAK2 kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) di masing-masing daerahnya. Tetapi DAK-2 bukan hanya untuk Pileg maupun Pilpres.

Dengan data baru itu berarti Jawa Timur menempati posisi urutan kedua, propinsi dengan jumlah penduduk terbanyak (dibawah Jawa Barat dengan 49,1 juta). Artinya, dengan DAK2 yang lebih besar, menandakan jumlah penduduk miskin pasti bertambah banyak. Maka berbagai program perlindungan sosial seharusnya memerlukan anggaran lebih besar.

Begitu juga catatan orang kaya seharusnya bertambah banyak, sehingga perolehan pajak(PAD) mestilah bertambah besar pula.

Pendek kata, APBD harus diubah, disesuaikan dengan data yang benar. Itu berkaitan dengan hak-hak warga negara (publik). Jadi, sungguh-sungguh berkonsekuensi serius secara sosial, politik, ekonomi dan hukum. Bahkan lazimnya, hak warga negara yang diamanatkan oleh UUD 1945 harus menjadi prioritas. Lebih penting dibanding membangun infrastruktur jalan tol, atau sekadar memperbaiki taman kota.

Selambat-lambatnya, kemungkinan perubahan APBD bisa dilakukan pada bulan Juni dan Juli. Program percepatan pengentasan kemiskinan ( termasuk prioritas Jalinkesra) mestilah direvisi dengan data terbaru. Konsekuensinya mesti menambah alokasi dana. Selain itu juga memerlukan diversifikasi program. Misalnya, beasiswa untuk peserta didik keluarga miskin.

Pengentasan kemiskinan merupakan amanat UUD. Pada pasal 34 ayat (2) dinyatakan: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.” Kewajiban pemerintah (dan pemerintah daerah) melaksanakan (dan memastikan) jaminan sosial terselenggara secara baik dan benar.Q

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Diskusi HAM yang Lebih Konstruktif DALAM beberapa hari belakangan ini, kita dihujani dengan pernyataan tentang pelangaran hak sasi manusia (HAM) tahun 1998. Dengan tertuduh utama Prabowo Subianto, isu pelanggaran HAM seperti peluru yang lepas begitu deras dari moncong meriam. Pengguliran isu HAM untuk menampar Prabowo, memang agak aneh. Pasalnya, pada periode sebelumnya, isu ini tidak pernah muncul. Pada pemilihan presiden 2004 saat Prabowo mengikuti konvensi calon presiden yang diselenggarakan partai Golkar, isu HAM tak pernah disinggung.

Pelanggaran HAM masa lalu, sebagian sudah selesai secara hukum, sebagian lagi masih gelap. Dan pelanggaran HAM masa lalu, terutama pada masa pemerintahan orde baru, sangatlah banyak. Semuanya masih gelap. Sebut saja kasus pembantaian Talangsari, Lampung, tahun 1998. Peristiwa brutal berdalih menumpas anasir pendirian negara Islam pimpinan Warsidi itu, membumi hanguskan kawasan Talangsari, Way Jepara. Sejumlah anak dan wanita yang tidak tahu apa-apa, ikut dibantai.

Kekejaman itu, hingga detik ini masih gelap gulita.

Kalau memang kita mau berkomitmen terhadap HAM, ayo kita diskusikan dengan para calon presiden, apa konsepnya menangani pelanggaran HAM. Kita tagih apa konsep para calon nakhoda bangsa ini untuk mengawal delapan ratifikasi perjanjian internasional di bidang HAM yang sudah diteken Indoensia, antara lain konvenan hak sipil dan politik, konvenan ekonomi, sosial dan budaya, konvensi antipenyiksaan, konvensi menentang diskriminasi ras, dan konvensi menentang segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Jika kita hanya melempar isu HAM hanya untuk menampar lawan politik, maka hanya kepentingan sesaat dan tendensius saja yang terungkap. Untuk hal yang lebih strategis dan permanen, kita malah lupa.

Nama dana alamat ada di redaksi

H A R I A N

Mata Rakyat Mitra Birokrat PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Rabu Pon 18 JUNI 2014

Guru Dituntut Lebih Kreatif - Inovatif M

eskipun sudah dilaksanakan hampir satu tahun pro dan kontra kurikulum masih mengemuka. Yang pro mengatakan bahwa K-13 memberikan arahan yang positif bagi peserta didik dalam memahami materi pelajaran karena berbasis teks dengan pendekatan saintifiknya (5 M).

Sedangkan yang kontra, K-13 dianggapnya terlalu politis dan dipaksakan sehingga banyak kendala baik yang menyangkut SDM siswa dan guru, juga terkait dengan buku yang dijadikan sumber belajar masih belum siap, dan juga penilaian siswa juga sangat renik, dan njlimet.

Apa sih sebenarnya atau hakikat kurikulum itu? Mengapa harus diganti setiap sepuluh tahun sekali? Dan benarkah ganti menteri ganti kurikulum? Benarkah kurikulum KTSP tidak bisa menjawab tuntutan zaman?

Dan benarkah kurikulum 2013 lebih edial dan memberikan ruang berekpresi bagi siswa, lebih bermartabat, lebih kompromistis terhadap perkembangan zaman?

Dan pergantian kurikulum ini siapa yang lebih diuntungkan guru atau siswa? Bagaimana setahun pelaksanaan K-13 saat ini?

Tentang Saintifik Jujur ada hal yang spesifik bila kita merunut KTSP dan K-13 ini.

KTSP lebih menekankan pada guru. Guru teralu dominan. Sedangkan K-13 lebih memberikan pemahaman kepada peserta didik untuk berekspresi dalam memahami materi pelajaran berbasis teks.

Sehingga tidak mengherankan K-13 dikembangkan dengan semangat kooperatif. Dengan kata lain, K-13 menekankan pada peserta didik pada pendekatan yang digunakan. Pendekatan atau proses kerja yang memenuhi kriteria ilmiah, para ilmuan lebih mengedepankan pelararan induktif (inductive reasoning) ketimbang penalaran deduktif (deductive reasoning). Penalaran deduktif melihat fenomena umum untuk kemudian menarik simpulan yang spesifik. Sebaliknya, penalaran induktif memandang fenomena atau situasi spesifik untuk kemudian menarik simpulan secara keseluruhan. Sejatinya, penalaran induktif menempatkan bukti-bukti spesifik ke dalam relasi idea yang lebih luas. Metode ilmiah umumnya menempatkan fenomena unik dengan kajian spesifik dan detail untuk kemudian merumuskan simpulan

ran.

Oleh:

Guru yang Kreatif Esensi kurikulum adalah sesuatu yang menuntut pemahaman yang jernih. Sebab bagaimanapun esensi kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai umum. pedoman penyeMetode ilmiah lenggaraan kegiamerujuk pada tekniktan pembelajaran Susanto, MPd teknik investigasi untuk mencapai atas suatu atau betujuan pendidikanberapa fenomena tertentu. atau gejala, memperoleh pengePertanyaannya bagaimana tahuan baru, atau mengoreksi dan dengan keberadaan guru dalam Kmemadukan pengetahuan sebel13. Dalam konteks K-13 guru umnya. Untuk dapat disebut ilharus menjadi motivator dan miah, metode pencarian (method pembimbing. Mengapa demikian? of inquiry) harus berbasis pada Karena karakteristiknya lebih bukti-bukti dari objek yang dapberorientasi pada pengamatan at diobservasi, empiris, dan teryang dilakukan peserta didik ukur dengan prinsip-prinsip pesampai diharus pada tataran nalaran yang spesifik.Karena itu, mengkomunikasikan baik secara metode ilmiah umumnya melisan maupun tulisan. Untuk itu, muat serangkaian aktivitas penpertama, sudah saatnya guru segumpulan data melalui observalalu mengedepankan inovasi pemsi atau ekperimen, mengolah inbelajaran khususnya dalam meformasi atau data, menganalisis, tode dan cara mengajarnya yang kemudian memformulasi, dan tertuang dalam RPPnya. Guru menguji hipotesis. harus selalu untuk mengubah diPembelajaran berbasis penderinya dan gaya mengajarnya. katan ilmiah itu lebih efektif Guru harus bisa merespon hasilnya dibandingkan dengan perkembangan dan mengembangpembelajaran tradidional. Hasil kan metode pembelajaran yang penelitian membuktikan bahwa inovatif. pada pembelajaran tradisional, Kedua, model pembelajaran retensi informasi dari guru sebeyang disajikan tidak monoton sar 10 persen setelah 15 menit tetapi harus variatif. Dengan cara dan perolehan pemahaman konini pembelajar atau peserta didtekstual sebesar 25 persen. Pada ik dalam hal ini dapat mempembelajaran berbasis pendekapeoleh sesuatu dengan cermat tan ilmiah, retensi informasi dari dan tidak membosankan. Dalam guru sebesar lebih dari 90 persen hal ini saya sependapat apa yang setelah dua hari dan perolehan dikatakan oleh Martha Kaufeldt pemahaman kontekstual sebesar (2008: 19-20) dalam bukunya 50-70 persen. yang berjudul: Wahai Para Guru, Dalam konteks yang demikian, Ubahlah Cara mengajarmu. DenK-13 dengan pendekatan 5 M gan risetnya telah memperlihat(mengamati, menanya, mengumkan bahwa pengalaman belajar pulkan informasi, mengasosiasi, yang diperlukan dengan metode dan mengkomunikasikan) sesuai yang jelas akan mempercepat perdengan kebutuhan dan kondisi tumbuhan otak. Dalam konteks saat ini. Artinya, K-13 ini beruyang demikian, peserta didik saha membangun keterkaitan harus terkondisi ke dalam masdalam memahami konsep secara ing-masing pelajaran sesuai konberkelanjutan. Materi yang dipelteks dan teks. Artinya peserta ajari oleh peserta didik menundidik harus lebih banyak diberitut kompetensi yang kreatif sekan kesempatan membangun suai pada KI dan KD yang dicapengalaman-pengalaman yang pai setelah proeses pembelajadilami langsung.

Sharp, C. (2004) dalam bukunya, Developing young children’s creativity: what can we learn from research? menjelaskan tentang bagaimana membentuk perilaku kreatif peserta didik. Beberapa diantaranya: tugas yang tidak hanya memiliki satu jawaban benar, mentolerir jawaban yang nyeleneh, menekankan pada proses bukan hanya hasil saja, memberanikan peserta didik untuk (mencoba, menentukan sendiri yang kurang jelas/lengkap informasi, memiliki interpretasi sendiri terkait pengetahuan/kejadian, memberikan keseimbangan antara kegiatan terstruktur dan spontan/ekspresif), Ketiga, berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Maksudnya, Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dalam konteks yang demikian, esensi pergantian kurikulum ini tetap pada spirit untuk mencerdaskan bangsa sehingga peserta didik lebih produktif, kreatif, inovatif, afektif dan bergairah dan senang selama di sekolah. Kurikulum baru ini harus dapat menjawab problematika yang ada saat saat ini dan pendidikan Indonesia sehingga lebih berkarakter, berdaya saing, dan bermartabat.

Memahami K-13 harus mengedepankan semangat memahami potensi diri peserta segala kreativitasnya. Tentunya guru harus selalu mengunakan metode yang inovatif dalam pembelajarannya. Jangan menjadi beban karena ranah penilaianya yang njlimet. Bukankah begitu Bapak/Ibu Guru semua?

Penulis aktif di Guru Ahli (GA) Pusat Belajar Guru Bojonegoro, Jl. Rajawali 3 Bojonegoro. Instruktur Nasional K-13, Juara II Guru Prestasi Provinsi Jatim 2012.

Alumnus Pascasarjana UNS Surakarta. Penulis buku dan editor berbagai buku. Finalis Best Practice Guru jenjang SMA oleh Kemendikbud 2013 di Bogor.

Mengajar di SMAN 3 Bojonegoro. HP. 081-216736073.

Dicari Presiden yang Bisa Lunasi Utang

P

ada tanggal 9 Mei 20 14 lalu, KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) menetapkan pemilihan calon presiden dan wakil presiden masa bhakti 2014 – 2019.

Pemilihan calon presiden Prabowo Subiyanto dan Wapres Hatta Rajasa dalam pemilihan mendapat nomor urut 1, Capres Joko Widodo (Jokowi) dan cawapres Yusuf Kalla mendapat nomor urut 2.

Pemilihan capres dan cawapres tahun 2014 ini memang sangat istimewa dan baru kali ini pemilihan capres dan cawapres di Indonesia diikuti oleh hanya dua pasangan. Dengan dua calon saja, maka memudahkan rakyat untuk memilihnya. Karena bisa mendengar dan memikirkan tentang visi dan misi dari kedua capres dan cawapres yang akan bertarung dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Pemilihan umum paling menentukan arah tujuan dan pembangunan bangsa Indonesia. Pemilihan presiden dan wakil presiden dalam era demokrasi kali ini adalah sangat penting artinya bagi bangsa Indonesia khususnya rakyat yang punya kedaulatan penuh.

Harapan saya, rakyat harus sangat teliti dan berhati-hati memilih capres dan cawapres. Rakyat jangan salah pilih, jangan terpengaruh dengan berbagai iming-iming dan politik uang, seperti yang terjadi pada pemilihan umum legislatif 9 April 2014 yang lalu. Karena, presiden dan wakil presiden terpilih 9 juli 2014 nanti adalah sangat menentu-

kan, agar bisa membawa perubahan keadaan yang lebih baik dari pemerintahan sebelumnya.

Sebenarnya, permintaan rakyat itu, sangat sederhana dan tidak muluk-muluk, tidak neko-neko, agar indonesia bisa murah sandang, pangan dan papan. Pendidikan gratis dan terjangkau, kesehatan gratis dan mencari pekerjaan mudah, sehingga mengurangi pengangguran serta kemiskinan.

Visi dan Misi Sangat Baik Kalau melihat, mendengar dan menyaksikan lewat media cetak, radio dan televisi visi dan misi dari kedua capres dan cawapres Prabowo dan Hatta Rajasa serta Jokowidodo serta Yusuf Kalla semua sangat baik. Antara lain sumber daya alam, kekayaan alam, laut, migas dikelola untuk kemakmuran rakyat.

Memperdayakan masyarakat, ketahanan pangan yang mandiri. Pendidikan dan kesehatan murah dan gratis, membantu petani dan nelayan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran dan kemiskinan, dll. Harapan saya semoga janji-janji yang manis, para capres dan cawapres bila terpilih agar melaksanakan dengan konsekuen serta melaksanakan amanah rakyat. Selain itu mengurangi ruang gerak para korupsi yang dilakukan oleh elit politik, birokrasi dan pemangku kekuasaan.

Bahkan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) memberikan buku putih pencegah dan pemberantasan korupsi.

Oleh:

Agus Samiadji Wartawan Anggota PWI Jatim Harus Lunasi Utang Dari visi dan misi capres dan cawapres Prabowo Subiyanto dan Hatta Rajasa serta Jokowi dan JK tersebut masih belum lengkap karena para capres dan cawapres belum ada yang berani “kita akan melunasi utang luar negeri”. Melunasi utang luar negeri sangat penting, agar kita bisa lebih cepat membangun segala bidang dan mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Karena sampai dengan akhir pemerintahan SBY – Budiono, utang Indonesia masih besar. Menurut keterangan dari Kementerian Keuangan, kalau pada akhir tahun 2006 utang pemerintah U$132,688 miliar dollar, sampai Juni 2013 naik menjadi U$257,980 miliar dollar. Hal tersebut terjadi peningkatan sebesar 94%.

Kalau Indonesia berpenduduk 240 juta orang, maka setiap warga harus menanggung utang U$1.000,- Dirjen Pengolahan Utang Kement-

erian Keuangan Robert Pakpahan, Senin, 28 Oktober 2013 menerangkan bahwa utang Indonesia posisi September 2013 sudah mencapai Rp 2.274 trilyun. Utang Indonesia diperkirakan akan naik terus sesuai dengan kebutuhan untuk keperluan pembangunan infrastruktur dan lain –lainnya.

Menurut keterangan dari TV swasta utang Indonesia sampai Mei 2014 sudah mencapai Rp 2.440 trilyun.

Presiden SBY dalam pertemuan dengan Financing For Development di New York AS September 2005, saat satu tahun SBY menjabat menyatakan bahwa pengurangan utang secara signifikan adalah kebutuhan riil. Apalagi bagi negara sedang berkembang, bahkan bagi negara yang berpenghasilan menengah. Namun kenyataannya Presiden SBY lupa dengan kesibukan menata dalam memasuki era demokrasi sehingga utang bertambah besar. Karena itu, tugas berat bagi presiden dan wakil presiden terpilih tahun 2014, akan menanggung beban hutang yang besar. Para capres dan cawapres yang bertarung dalam pemilihan presiden dan wakil presiden sibuk dengan berbagai strategi dengan jurus agar mendapat simpati oleh rakyat. Capres Prabowo dan cawapres Hatta didukung oleh partai Gerindra, Golkar, PAN, PKS, PBB, PKS, ratusan organisasi massa dan ribuan relawan. Sedangkan Capres Jokowi dan JK didukung oleh PSI-P, PKB, Nasdem, Hanura, PKPI serta ratusan organisasi massa dan ribuan relawan. Kedua capres dan

cawapres juga didukung oleh para ulama, para kyai pondok pesantren.

Ketua Tim Pemenangan Prabowo – Hatta diketuai oleh Machfud MD, dibantu raja dangdut Roma Irama.

Sementara Jokowi – JK dengan jubir Anis Baswedan Rektor Universitas Paramadina, Khofifah Ketua Umum Muslimat NU, dan yang mengejutkan adalah Menteri BUMN Dahlan Iskan pemenang konvensi capres Demokrat mendukung Jokowi dan JK. Dukungan para kyai Kampung Kabupaten Pasuruan, KH Hasyim Muzadi Mantan Ketua PB NU, Letjen Ruhut Panjaitan satu tokoh Golkar mendukung JokowiJK. Capres Jokowi dengan jurus blusukannya, serta cawapres JK dengan jurus safari keliling nusantara menggalang relawan untuk menarik simpati rakyat.

Maklum JK adalah Ketua Dewan Masjid dan Ketua Umum PMI banyak pendukungnya.

Sementara Capres Prabowo Subiyanto dengan strategi militer mendekati pensiunan TNI dan Polri.

Sementara cawapres Hatta Rajasa menggalang kader dan relawan yang sangat fanatik, PKS Anis Matta berjuang untuk mendukung Prabowo. Namun, semua itu kita serahkan kepada rakyat yang punya kedaulatan dan menentukan siapa jadi presiden dan wakil presiden 2014. Yang sangat penting agar KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara agar jujur dan adil, agar pemilihan capres dan cawapres bisa aman dan kondusif serta fair.

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Helmi Supriyatno REPORTER : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Wawan Triyanto, Rachmat Caesar BSW, Gatot Suryo Widodo, Zainal Ibad, Adit Hananta Utama, Abed Nego Fotografer: Trie Diana Indahwati, SEKRETARIS REDAKSI: Suryanthini, Gegeh Bagus Setiadi Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Iklan: Sufendhi Dimyati (Koordinator), Danang Prastyo, Guruh Eko Prasetyo, William AK, Sri Poernomo, Koordinator Liputan Ekonomi: Bambang WN Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Keuangan: Etti Sri Kustini (Koordinator/Akuntansi), Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Rabu Pon 18 JUNI 2014

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

5

Direktur RSUD: ‘’Tender Alkes Sudah Sesuai Prosedur’’ Terkait Tuduhan Ketua LIN, Tender Alkes Dimainkan Sidoarjo, Bhirawa Proses lelang pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) dan KB 2013 RSUD Kab Sidoarjo sejak awal sudah melalui proses yang benar dan telah prosedural. Sudah terbuka yakni melalui program jaringan internet, LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik).

Bahkan pemeriksaan sistem pemeriksaannya juga sudah dilakukan seluruh jajaran pusat hingga daerah. Mulai dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Pusat dan BPK Jatim, BPKB (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) juga sudah dilakukan. Hal ini ditegaskan Direktur RSUD Sidoarjo, dr Atok Irawan Sp P Selasa (17/6) kemarin ketika dikonfirmasi Bhirawa.

Menurut Atok, prosedural lelang semuanya sudah dilakukan, terbuka lewat LPSE, termasuk juga dari Irjend Kementerian Kesehatan juga sudah memeriksa semua barang-barangnya yang sudah dipakai untuk RS oleh

user masing-masing. ‘’Semua duplikat tak ada masalah. Jadi, proses dari awal tak ada masalah, pemeriksaan terhadap barang-barangnya yang sudah dipakai untuk RS oleh user kami masing-masing sudah berjalan dengan baik. Usulan barang-barangnya juga dari user, tidak langsung jatuh dari atas,’’ tegas Atok Irawan.

Kondisi sekarang ini semua pengadaan sudah terbuka melalui LPSE tak seperti dahulu.

Pengumuman melalui LPSE, sehingga semuanya sudah terbuka. Weloh-weloh semua kelihatan. Semuanya sudah seperti itu, kalau masih ada yang me-

laporkan atau mensomasi, kami anggap itu hanya cari-cari saja,’’ tegas Atok lagi.

Atok memberikan contoh, misalnya kalau RSU Sidoarjo akan mendapatkan dana dari Kemenkes/APBN jumlahnya sekian. Kita langsung ancang-ancang, itungitung apa yang kita butuhkan alatnya. Kemudian kita juga mengecek harga-harga di distributor untuk disesuaikan. Misalnya, mendapatkan anggaran dari APBN, katakanlah senilai Rp1 juta. Dari anggaran itu tak hanya untuk satu alat, pasti sekian banyak alat. Pihak RSU Sudoarjo inginnya mendapatkan harga yang pas, sesuai dengan pasaran.

Mana dapat alat banyak, tapi masih sesuai dengan jumlah anggaran kementerian itu.

Bukan itu saja, sebelum proses lelang dimulai kita juga sudah desk dari Kemenkes sebelumnya, tim lelang juga sudah berangkat

ke Jakarta. Untuk menjelaskan kebutuhan Alkes, kalau tak sesuai dengan kepentingan, maupun yang ada di katalog dicoret.

“Padahal, kami dalam pengadaan itu juga berusaha meraih sebanyak-banyaknya alat yang kita peroleh, sesuai dengan kebutuhan RS,’’ terangnya. ‘’Maka klarifikasi dari RS sekarang ini mengikuti alur yang sudah berjalan di Kejaksaaan, kami dimintai data silahkan.

Nanti kalau dipanggil untuk dimintai klarifikasi silahkan.

Jadi yang kami sampaikan ini tak ada bedanya waktu hearing dengan Komisi C pada Rabu (11/ 6). Komisi C sudah bagus mengundang untuk hearing, data secara lengkap sudah diserahkan saat itu juga. Apa yang saya katakan ini tak ada bedanya dengan waktu hearing dengan Komisi C itu,’’ tandasnya.

Atok juga menekankan, se-

benarnya pengadaan itu sebelum dirinya menjadi direktur RSD Sidoarjo. Proses pengadaanya tahun 2013, saya menjadi direktur 17 Januari 2014. Tetapi yang namanya orangtua, kalau anaknya sedang sakit, apa ya harus diam saja. Kalau kasus ini saya lepas tangan bisa saja, waktu itu saya juga belum menjabat.

Sebagai rasa tanggungjawab apa bisa saya bersikap seperti itu pada anak-anak saya.

Antok juga menyayangkan, RSD Sidoarjo diganggu dengan permasalahan kecil seperti laporan Ketua LIN, sehingga semua SDM (Sumber Daya Manusia) tak bisa bekerja dengan tenang. Padahal mereka harus tetap bekerja secara maksimal.

Agar tujuan utama RS dalam melayani pasien tak terganggu.

Apalagi juga harus menyiapkan pengembangan RS dan menyiapkan adanya akreditasi.

Kantor Camat Gedangan Kebanjiran

Rapel Kenaikan Gaji PNS Capai Rp 3,9 M Kota Mojokerto, Bhirawa Anggaran gaji PNS di lingkungan Pemkot Mojokerto dipastikan membengkak paska turunnya kenaikan gaji PNS yang diputuskan pemerintah pusat. Tidak tanggung-tanggung, pundi APBD harus mengeluarkan anggaran tambahan untuk kenaikan gaji PNS sebesar Rp3,9 miliar. ‘’Sejak turunnya PP dan SE Menkeu soal kenaikan gaji PNS kita sudah antisipasi.

Pada saat pengganggaran dulu kita sudah siapkan cadangan gaji 10%,’’ ujar Agung Mulyono, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolahan Keuangan Dan Aset (DPPKA) Kota Mojokerto, Selasa (17/6) kemarin.

Sesuai PP Nomor 34 tahun 12 dan SE Menkeu Nomor 20/PB/2014 disebutkan, kenaikan gaji PNS berlaku sejak Januari 2014 dan dibayarkan secara Rapel awal Juli mendatang. ‘’Seluruh SKPD sudah kita beri edaran.

Untuk pengajuan gaji Juli ini harus sudah termasuk rapel. Dari 36 SKPD yang ada di jajaran Pemkot Mojokerto hampir seluruhnya sudah mengajukan tambahan rapel gaji. Aturannya pengajuan gaji itu maksimal sampai tanggal 10 setiap bulan sebelumnya,’’ imbuh pria yang pernah menjabat sebagai kabag hukum ini.

Dicairkannya rapel kenaikan gaji pada Bulan Juli, karena bertujuan agar bisa digunakan untuk tambahan biaya sekolah karena bertepatan dengan tahun ajaran baru. Dipastikan awal Juli seluruh PNS menerima gaji bulanan dengan jumlah nominal baru ditambah rapelan kenaikan gaji.Q kar

ach/bhirawa

Kasus dugaan ini mencuat setelah dilaporkan Ketua Lembaga Investigasi Nasional (LIN) Sidoarjo. Dalam laporannya, lelang Alkes kedokteran dan KB di RSUD Sidoarjo ada dugaan kuat jika lelang itu dimainkan.

Indikasinya, lelang hanya turun 0,1% dari nilai pagu dari Rp8,45 miliar menjadi Rp8,39 miliar.

Dari 15 peserta lelang yang ikut tak ada yang menyanggah PT Guna Mitra Persada (GMP) selaku pemenang lelang.Q ach

Dewan Bingung Laporan LPj Bupati

KELANA

Sidoarjo, Bhirawa Curah hujan yang deras dan lama, Senin malam (16/6) lalu mengakibatkan sejumlah sekolah dan sejumlah pabrik di wilayah Kec Gedangan banjir, sehingga terpaksa meliburkan paras siswa dan buruh karena banjir. Juga mengakibatkan Kantor Kec Gedangan di Jl Sukodono banjir karena kemasukan air hujan.

Camat Gedangan, Drs Agus Maulidy mengatakan, air hujan yang masuk ke dalam kantor sekitar 20 cm, sedangkan air yang menggenangi halaman kantor sekitar 50 cm. ‘’Genangan air ini tak sampai membuat pelayanan publik kami berhenti, pelayanan pada masyarakat tetap jalan,’’ kata Camat Gedangan, Drs Agus Maulidi, didampingi Kasi Pemerintahan, Farkhan Jazuli, Selasa (17/ 6) kemarin, di kantornya.

Agus Maulidi membantah, kalau karena banjir itu pelayanan publik di Kec Gedangan berhenti dan diliburkan sementara. Karena air yang masuk ke dalam kantor hanya 20 cm, namun tak sampai memindahkan tempat dari peralatan dan dokumen yang ada di kantor.Q ali

Atok

alikusyanto/bhirawa

Selain Pabrik Maspion 1 yang kebanjiran, kondisi SDN 1 Sawotratap juga kebanjiran. Orang tua dan siswa yang datang ke sekolah terpaksa harus melepas sepatu dan sandalnya.

Banjir, Ribuan Buruh Maspion 1 Diliburkan Sidoarjo, Bhirawa Sekitar dua puluh ribuan buruh pabrik Maspion 1 di Sawotratap, Gedangan, terpaksa diliburkan Selasa (17/ 6) kemarin karena pabriknya kebanjiran,setelah meluapnya air di Sungai Botho di selatan pabrik.

Beberapa buruh pabrik Mas pion 1 mengatakan, banjir telah merendam semua bagian pabrik. Mulai dari bagian produksi sampai bagian gudang. Meski pabrik kebanjiran, menurut mereka, para buruh awalnya tetap masuk kerja seperti biasanya pada pukul 07.00. Sebab saat itu, belum ada keputusan dari managemen untuk meliburkan buruh.

Karena pabrik kebanjiran tentu saja banyak sepeda motor buruh yang mogok, karena karburator atau knalpotnya kemasukan air.

Seperti yang sempat dialami Jono, salah satu buruh Maspion 1 asal Jember. Menurutnya, biasanya kalau hujan, pabriknya tak pernah sampai banjir seperti itu.

Menurut perkiraannya, banjir

ini karena hujan yang terlalu lama dan deras. Awalnya Jono tetap masuk kerja namun Baru pada pukul 09.30 pulang, setelah managemen pab rik Maspion 1 memutuskan untuk meliburkan karyawannya. Pada Rabu (18/ 6) ini, Jono tak tahu apa masih libur atau sudah masuk kerja kembali. ‘’Yang jelas kalau masuk kerja kembali, pasti akan bersih-bersih pabrik karena kebanjiran ini,’’ kata Jono, yang sudah menjadi warga Desa Sawotratap itu.

Wardi, salah satu buruh Maspion 1, kemarin juga mengatakan, sepeda motornya sempat mogok karena knalpotnya kemasukan air. Padahal menurutnya, sebulan kemarin, ia baru saja telah mengganti oli mesin sepeda motor metiknya itu.

Karena banyak sepeda motor buruh Maspion 1 yang mogok karena pabriknya kebanjiran itu, sejumlah bengkel sepeda motor yang ada di Desa Sawotratap, sempat dipenuhi sepeda motor buruh Maspion

1 yang mogok itu.

Selain Maspion 1, banjir juga terjadi di kawasan pabrik makanan ringan Siantar Top yang ada di Desa Tambak Sawah, Waru. Banjir setinggi 30 cm lebih, sehingga banyak mengakibatkan sepeda motor yang lewat di depannya mogok.

Informasi lain yang didapat, karena banjir juga terjadi di SDN Pulungan di Kec Sedati juga yang diliburkan karena sekolahnya juga kebanjiran. Di Desa Kwangsan Sedati, warga desa juga sempat menutup jalan desa karena banjir.

Kepala Dinas Pengairan Sidoarjo,Ir Fathurohman Msi, saat turun lapangan memantau avor Gedangan, telah menyampaikan genangan air ini karena hujan yang terjadi di wilayah Sidoarjo bagian utara dan barat itu, terjadi lebih dari 4 jam dengan curah 110 mili liter. ‘’Curah yang deras dan lama ini, otomatis membuat avor yang ada di wilayah itu tidak akan muat menampung air hujan,’’ jelasnya.Q ali

Gresik, Bhirawa Dalam rapat paripurna DPRD Gresik untuk penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPj) APBD tahun 2013. Anggota dewan mengaku bingung dengan laporan Bupati Gresik, Sam bari Halim Radianto, yang mengatakan laju pertumbuhan ekonomi tahun 2013 diestimasikan sebesar 6,98%, lebih tinggi di banding ekonomi Provinsi Jatim sebesar 6,55% dan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,80%.

Menurut anggota Fraksi PKB DPRD Gresik, Hamim Mubham, pihaknya bingung dengan pengakuan bupati yang mengaku laju ekonomi Gresik mengalahkan Jatim dan Nasional. Pasalnya, dari data yang terima. Tingkat kemiskinan di Gresik mengalami kenaikan dari 11% menjadi 14%. Logikanya kalau pertumbuhan ekonomi meningkat tentu kemiskinan bisa berkurang. ‘’Laporan bupati ini lucu.

Karena tak ada di dunia manapun, laju ekonomi naik tapi laju kemiskinan juga naik. Dengan kondisi semacam ini, berarti ada permasalahan dipemerataan penghasilan warga Gresik.

Jangan-jangan data yang didapat dari kenaikan pertumbuhan ekonomi. Hanya diperoleh beberapa orang tertentu, tidak merata dan cukup di lingkungan birokrasi saja,’’ papar Hamim.

Sedang data angka pertumbuhan dan kemiskinan rakyat biasa tak diperolehnya. Sehingga rakyat yang kelaparan tidak merasakan kemajuan. Kemajuan yang tumpang tidih, membuktikan kalau sektor pembangunan yang dilakukan

oleh pemerintahan Bupati Sambari Halim tidak merata. Sehingga masyarakat tak bisa merasakannya secara keseluruhan.

Ditambahkan Hamim, dalam rapat paripurna pandangan umum (PU) fraksi dan pandanga akhir (PA) fraksi. Anggota dewan akan minta penjelasan ini secara detail agar semua tahu.

Karena masih banyak masyarakat di Gresik yang menjerit, dengan kehidupan yang tak layak yang mereka alami. ‘’Kami menduga pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati segelintir kelompok orang, namun oleh pemerintah diklaim secara keseluruhan.

Dan perolehan Wajar Dengan Pengecualian (WDP), membuktikan kalau pemerintahan Bupati Sambari Halim tak ada kemajuan sama sekali.

Karena sejak zaman bupati sebelumnya juga sama mendapatkan WDP. Bupati Sambari Halim membacakan nota pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2013, bahwa Gresik menjadi salah satu daerah yang mendapat penghargaan Dana Insentif Daerah (DID). Karena laju pertumbuhan ekonomi menjadi tertinggi dibandingkan Provinsi Jatim maupun ekonomi Nasional. Gresik mengalami kenaikan pertumbuhan sebesar 6,98%, sedangkan Jatim 6,55% sedangkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,80%. Dan perolehan WDP, tetap membanggakan karena mendapatkan perhargaan DID sebagai kota yang mampu mengelola keuangan dengan baik. Bukti, bahwa perolehan WDP ini tetap dibarengi dengan kineja yang baik.Q kim

rokim.bhirawa

Anggota DPRD Gresik mendengarkan pembacaan laporan pertanggungjawaban Bupati Sambari Halim Radianto.

Disbudpar Jatim Membedah Nilai Filosofi Kain Batik Agar nilai filosofi kain tradisional, khususnya kain batik, bisa dengan mudah dikenali, dipahami dan dimengerti masyarakat luas, bagaimana tentang kualitasnya dan kealisannya, bahkan sampai pada perawatannya.

Untuk membantu masyarakat, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Jatim telah menggelar seminar untuk membedah Nilai-nilai Filosofi Kain Tradisional Nusantara, di ruang pertemuan UPT Museum Negeri Mpu Tantular Jatim di Jl Raya Buduran, Sidoarjo.

Ka UPT Museum Negeri Mpu Tantular Jatim, Drs Edi Irianto yang mewakili Kadisbudpar Jatim usai membuka seminar, Selasa (17/6) kemarin mengatakan, kalau program ini dilakukan memang untuk memahamkan masyarakat tentang kain tradisional, khususnya kain batik. ‘’Bagaimana caranya mengenali kain batik yang asli, juga

bagaimana kualitasnya bahkan sampai pada perawatannya.

Untuk mempermudah jalannya seminar, kami telah mengundang para pakar yang mahir dibidangnya, yakni Kepala Program Studi DIV Komputer Multimedia STIKOM Surabaya, Karsam SPd MA PhD dan Kurator Museum Tekstil DKI Jakarta, Benny Gatha,’’ paparnya.

Sedangkan pesertanya para wakil-wakil dari petugas 34 museum se Indonesia yang masih mengikuti pameran, juga dari para guru yang ada di sekitar Sidoarjo ini. ‘’Harapan kami, masyarakat bisa saling berdialog, bertukar pikiran/pengalaman dengan narasumber untuk me-

bekas dalam kehidupannya.

Anglo/kipas dapat mengendalikan hawa nafsu dan seterusnya.

Sementera, Benny Gatha banyak menerangkan bagaimana

teknik merawat batik yang baik.

Karena tekstil sangat rentan mengalami kerusakan, baik secara fisik maupun kimiawi, seperti sobek, noda dan pelapukan.Q ach

achmad suprayogi/bhirawa

Salah satu peserta ketika bertanya dan menceritakan tentang pengalamannya merawat batik. nemukan nilai-nilai filosofi pada kain tradisional nusantara ini secara utuh,’’ harapnya.

Dihadapan peserta, salah satu narasumber, Karsam, menceritakan makna filosofi dari alat-alat

membatik, mulai dari wajan yaitu manusia mempunyai kebebasan dalam menjalani hidupnya. Kalau canting, setiap jalan hidup itu akan membentuk akhlaq seseorang, dan akhlaq akan memberikan

achmad suprayogi/bhirawa

Narasumber Karsam dan pemerhati museum Himawan saat meberikan paparan.

JAWA TIMUR

6

Rabu Pon, 18 JUNI 2014

KILAS JATIM

Komisi B Tunda Penghitungan Pelaksanaan APBD Sumenep, Bhirawa Komisi B DPRD Sumenep terpaksa harus menunda pembahasan penghitungan pelaksanaan APBD 2013 di PT Wira Usaha Sumekar (WUS). Pasalnya, perusahaan milik daerah yang bergerak dibidang SPBU dan bengkel ini tidak membawa data yang akan menjadi bahan pembahasan tersebut dengan alasan belum dilakukan RUPS. Ketua Komisi B, Bambang Prayogi mengatakan, pihaknya tidak akan membahas penghitungan pelaksanaan APBD yang melekat pada PT WUS hingga ada data kongkrit, sebab data tersebut merupakan bahan yang akan dibahas dalam penghitungan pelaksanaan APBD dengan Komisi B. “Kalau PT WUS tidak membawa data, terus apa yang akan dibahas, karena penghitungan pelaksanaan APBD itu kan berdasarkan data yang ada.

Makanya kami tunda pembahasan itu,” kata Bambang, Selasa (17/6). Bambang memaparkan, tidak adanya data pasti itu, PT WUS beralasan karena belum melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Sebab, sebelum dibahas di Komisi setiap 6 bulan sekali, PT WUS melakukan RUPS terlebih dahulu.

“Alasannya, belum dilakukan RUPS pada tahun 2013 lalu, sehingga PT WUS tidak berani memberikan data kepada kami. Ya konsekwensinya, kami menunda pembahasan penghitungan pelaksanaan APBD itu hingga RUPS dilaksanakan,” ungkapnya. Q sul

Dua Pelaku Perampok Alfamart Berhasil Dibekuk Jember, Bhirawa Dalam kurun waktu dua minggu, jajaran Satreskim Polres Jember, berhasil membekuk dua. pelaku perampokan di gerai Alfamart Wuluhan. Kedua pelaku berinisal TOF (27) dan IW ( 25 ) warga Kecamatan Rambipuji berhasil dibekuk dirumahnya tanpa ada perlawanan.

Kapolres Jember yang dikonfirmasi melaluui KBO Satreskrim Polres Jember, Iptu Suhartanto mengatakan, penangkapan kedua pelaku tersebut diungkap dari CCTV yang ada di gerai itu. “Identitas pelaku dapat diungkap berkat proses penyelidikan atas informasi korban dan orang-orang yang berada di sekitar Tempat Kejadian Perkara (TKP), camera CCTV dan hasil dari melacak signal Blackberry milik korban yang diambil pelaku,” karanya.

Dari penangkapan ini, barang bukti yang berhasil diamankan polisi adalah satu unit Blackberry milik korban dan satu buah pisau lipat yang dipergunakan pelaku untuk menodong korban. “Sedangkan satu unit sepeda motor Yamaha Mio milik korban yang saat itu juga dibawa lari pelaku, saat ini keberadaannya masih ditelusuri, karena oleh pelaku sudah dijual kepada orang lain,” ungkapnya pula. Q efi

suprayitno/bhirawa

Suasana rapat sosialisasi antara Komnas HAM dengan pemangku kpentingan di Lamongan terkait penutupan usaha pembakaran timah.

Komnas HAM Rekom Tutup Usaha Pembakaran Timah Lamongan, Bhirawa Komisoner Komnas HAM Siti Nur Laila menyampaikan rekomendasi lembaganya untuk menutup usaha pembakaran timah di Desa Warukulon Kecamatan Pucuk. Pernyataan tersebut disampaikannya seusai menggelar rapat tertutup dengan sejumlah pihak di Lamongan yang dipimpin Sekkab Yuhronur Efendi di Ruang Rapat Bina Praja, Selasa (17/6).

Dalam keterangannya, Siti Nur Laila yang datang bersama Kepala Bagian Mediasi Imelda Saragih, memberikan apresiasi atas upaya pemerintah daerah selama ini. “Komas HAM berikan apresiasi atas upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Lamongan) dalam upaya penyelesaian usaha pembakaran timah ini, “ ujarnya.

Ditandaskan oleh Siti Nur Laila, penutupan tersebut dilakukan

KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2012, Putih Hitam, AG5675OM, a/n. Alivia Fitriana Wijaya, Ds. Gilang, Ngunut-T.Agung No.808/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2011, Merah Abuabu, AG2072OB, a/n. Suwito, Ds. Besole RT 4/5, Besuki-T.Agung No.809/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2014, Merah, AG3857RAJ, a/n. Sugani, Ds. Sumberagung, Rejotangan-T.Agung No.810/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda NF100L, Biru, AG5914TR, a/n. Sulatsah, Ds. Pakel, Ngantru-T.Agung No.811/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2009, Pink, AG5429TY, a/n. Ipang Abidin, Ds. Ngrejo, Tanggunggunung-T.Agung No.812/IMB/BI-II/2014 K E H I L A N G A N S T N K , Ya m a h a , t h . 2 0 11 . M e r a h Marun, AG3328RJ, a/n. Supin, Ds. Gondanggunung, Pagerwojo-T.Agung No.813/IMB/BI-II/2014

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 4330 ET, a/n Abd Rahman, Ds Kalianget, RW 02/01, Kec. Banyuglugur, Situbondo.

No.814/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 2661 EO, a/n Sunardi Kristianto, Kel. Patokan RW 04/03, Kec. Kota Situbondo.

No.815/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 5409 ER, a/n Dwi Agus Pratikno, Ds Wringin Anom, RW 01/02, Kec. Jatibanteng, Situbondo.

No.816/IMB/BI-II/2014

(Forpimda) dari kepolisian dan Kodim 0812 tersebut.

Ditambahkan oleh Yuhronur Efendi, Forpimda Lamongan dan instansi terkait juga telah sepakat untuk menutup operasional usaha pembakaran timah terhitung pada 24 Juni 2014. Namun bila usaha tersebut bisa memenuhi ketentuan teknis sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, lanjut dia, usaha tersebut dapat dioperasional-

kan kembali.

Disebutkan oleh Yuhronur Efendi, ketentuan teknis tersebut sebagaimana diatur dalam PP nomor 18/1999 jo. Nomor 85/1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Kemudian Permen LH nomor 18/2009 tentang tata cara Perizinan Pengelolaan Limbah B3 dan Kep 03/BAPEDAL/09/09/ 1995 tentang Persyaratan Teknis Pngeolahan Limbah B3. Q yit

Tim Merah Putih Targetkan Suara 50-60 Persen Tuban, Bhirawa Tim pemenangan calon presiden (Capres) Calon Wakil Presiden (Cawapres) dari Prabowo-Hatta di kabupaten Tuban kemarin petang (16/6) menargetkan suara di bumi wali Tuban hingga 60 persen dalam deklarasi tim pemenangan Koalisi Merah Putih, di Hotel Mustika Tuban.

KEHILANGAN TULUNGAGUNG

karena usaha pembakaran timah yang dilakukan tidak bisa memenuhi peraturan perundanganundangan yang berlaku. Bukan karena untuk memenuhi permintaan pihak dan masyarakat manapun. “Jadi saya berharap semua pihak bisa menerima keputusan ini. Selanjutnya (penutupan) akan menjadi kewenangan dari pihak keamanan,” kata dia dalam rapat yang juga dihadiri unsur forum pimpinan daerah

Khoirul Huda/bhirawa

Sejumlah ketua partai dan tokoh masyarakat pendukung pasangan Capres-Cawapres Prabowo-Hatta saat deklarasi Koalisi Merah Putih di Hotel Mustika Tuban.

Sekitar 500 simpatisan dalam deklarasi yang dihadiri partai pendukung dan pengusung di antaranya Partai Gerinda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejaterah (PKS), Partai Bulan Bintang dan Partai Golongan Karya (Golkar), serta sejumlah relawan dari berbagai daerah di Kabupaten Tuban.

“Kita mencoba dan berusa-

ha realistis, dari jumlah partai pendung dan simpatisan kita, kita targetkan antara 50-60 persen suara di kabupaten Tuban,” kata Ketua Pemenang Koalisi Merah Putih, Kabupaten Tuban, Anang Dwi Cahyono.

Ketua Tim sukses, Prabowo Hatta, yang juga ketua DPC PAN Kabupaten Tuban ini mengaku tidak akan melakukan kampanye hitam dan akan realistis untuk

mengait suara di kabupaten Tuban. “Kita akan sampaikan, kepada seluruh jajaran pengurus, parpol pendukung hingga tingkat Desa, memilih pemimpin yang tegas, untuk lima tahun kedepan, mampu membawah Negara kita, menjadi Negara yang disegani, dan dihormati, itu yang akan kita sampaikan” ujar Anang lebih lanjut.

Sementara hadir dalam deklarasi sejumlah tokoh masyarakat diantaranya Gus Wafi, putra KH. Maimun Zubair, Gus Kamil salah seorang pengasuh Pondok Pesantren Langitan, serta Mayjen Purn Marinir Sunarko, Mayjen Purn Amintohar dan Faf Adisiswo, Ketua Tim Sukses Jawa Timur. Q hud

Warga Tanam Pisang di Jalan Rusak Nganjuk, Bhirawa Warga Desa Jaan Kecamatan Gondang memprotes kinerja Bupati Nganjuk Drs Taufiqurrahman yang dituding tidak tanggap terhadap buruknya infrastruktur jalan.

Karena itu warga menanam pisang di tengah jalan yang menghubungkan tiga kecamatan yakni Kecamatan Rejoso – Gondang – Lengkong.

Jalan yang melintasi tiga kecamatan kondisinya rusak parah. Padahal jalan sepanjang 25 kilometer merupakan jalur alternative Madiun – Surabaya saat arus mudik maupun balik lebaran. Hampir di seluruh badan jalan berlubang hingga aspalnya mengelupas, berserakan ke tepi jalan.

Kerusakan terparah terjadi di Dusun Tukliwet, Desa Ja’an, Kecamatan Gondang dimana jalan rusak parah hingga menyisakan batuan dan tanah. Diperkirakan kondisi jalan yang rusak dengan panjang sekitar 75 meter, lebar 5 meter sudah satu tahun.

Tak heran, saking parahnya, sering mengakibatkan pengguna jalan mengalami kecelakaan di lokasi tersebut.

Suwarno, (52) warga setempat mengakui kerusakan jalan di Desaa Jaan sangat mengganggu dan hampir setiap malam minggu sering terjadi kecelakaan terutama pengendara sepeda motor. Ratarata pengendara motor yang mengalami kecelakaan tersebut berasal dari arah timur menuju barat. “Dikira kondisi jalannya mulus, sehingga mereka tidak mengurangi kecepatan ketika sampai di jalan yang rusak itu,” jelas Suwarno yang mengaku sering menolong orang yang mengalami kecelakaan di depan rumahnya itu.

Mengingat telah sering terjadi kecelakaan, Suwarno bersama warga lainnya terpaksa menanam batang pisang di tengah badan jalan yang rusak. Selain itu, Suwarno dengan kesadarannya sendiri memasang lampu penerangan

di dekat jalan yang rusak.

Lampu berkekuatan 50 watt tersebut dimaksudkan, bagi setiap pengguna jalan yang melintas bisa melihat bila jalan yang dilewati rusak parah. “Kasihan sering melihat orang yang jatuh, kalau diterangi, malam hari masih bisa melihat kalau jalannya rusak parah,” ujar Suwarno.

Bukan hanya sepeda motor yang sering mengalami kecelakaan di lokasi tersebut. Beberapa bulan lalu, sempat terjadi dua truk pengangkut barang terguling. Truk naas tersebut melintas pada malam hari.

“Untung kejadiannya sudah mendekati pagi, jadi banyak orang yang sudah bangun tidur, lalu ikut menolong,” katanya.

Bukan hanya di lokasi itu, di sisi timur sekitar 500 meter dari jalan yang ditanami pohon pisang juga terdapat jalan berlubang. Oleh warga diberi tanda dua ban bekas agar pengguna jalan berhati-hati saat melintas. Hanya di lokasi tersebut pernah terjadi

ristika/bhirawa

Warga Desa Jaan Kecamatan Gondang menanam pisang ditengah jalan memprotes Pemkab Nganjuk yang lalai memperbaiki infrastruktur yang rusak.

kecelakaan tunggal hingga meninggal karena ban depannya terperosok ke dalam lubang. “Sempat ada yang meninggal, karena tidak tahu jalannya berlubang. Motornya terpelanting hingga beberapa meter, hingga kepalanya membentur aspal,” imbuh Suwarno.

Dari pantauan Bhirawa selain di jalan yang ditanami

batang pisang oleh warga, kondisi rusak parah juga terlihat di Desa Balong Gebang dekat SMKN Gondang dengan lubang-lubang yang menganga sedalam 30 sentimeter.

Sayangnya, meski telah mengakibatkan banyak kecelakaan, Pemkab Nganjuk tidak juga segera melakukan perbaikan. Q ris

Selipkan Kegiatan Melalui Pagelaran Kesenian Rakyat Cara Dishub-Kominfo Sebarkan Informasi Penting Kegiatan Pemkab Ada cara unik yang direalisasikan jajaran Dishub-Kominfo (Dinas Perhubungan dan Komunikasi Informasi) Kabupaten Situbondo, dalam upaya menyebarluaskan informasi penting kegiatan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) kepada masyarakat pedesaan maupun perkotaan.

sawawi/bhirawa

Salah satu atraksi peserta kesenian ketoprak dari Desa/Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo, pada ajang pertunjukan rakyat di kompleks Pasar Mimbaan, Kec Panji.

Biasanya tiap lembaga pemerintah atau swasta memakai jasa media elektronik atau cetak dalam menyebarluaskan setiap informasi pembangunan. Ini justeru sebaliknya, apa yang dilakukan Dishub-Kominfo cukup memakai jasa pertunjukan kesenian rakyat (pertura) dalam menyebarluaskan sejumlah informasi.

Ini setidaknya terlihat, pada acara pertura yang digelar Dishub-Kominfo di kompleks Pasar Mimbaan, Kecamatan Panji, Kab Situbondo, kemarin. Acara yang kental dengan kesenian tradisional masyarakat Situbondo menyuguhkan sejumlah atraksi kese-

nian lokal. Diantaranya, ketoprak, ludruk, lawakan, wayang topeng dan tari-tarian.

Sebelum acara dimulai, perwakilan Dishub-Kominfo Kab Situbondo mempersilahkan pembawa acara yang berdandan ala pemain ludruk untuk naik ke atas panggung. Nah, di selasela pembacaan susuan acara pertunjukan rakyat, sang MC (master of ceremony) kerap kali menyampaikan informasi pencapaian pembangunan yang dipimpin Bupati Situbondo H Dadang Wigiarto SH dan Kadishub-Kominfo H Lutfi Joko Prihatin, dalam beberapa tahun belakangan ini.

Menurut Lutfi, penggunaan media pertunjukan rakyat dinilai sangat efektif dan efisien bagi penyebarluasan informasi semua kegiatan Pemkab Situbondo. Selain itu, kata Lutfi JP, program pertunjukan rakyat untuk lebih memperkenalkan tradisi wujud nyata potensi daerah melalui kesenian. “Ini sebagai langkah untuk membudayakan seni yang dimiliki masyarakat Kabupaten Situbondo. Saya sangat optimis program pertura akan menuai sukses dihati masyarakat,” papar mantan Kepala BKD Kabupaten Situbondo itu.

Sementara itu Ketua panitia, Heru Sutopo, menilai, Pertura merupakan kegiatan yang muaranya untuk melestarikan budaya yang ada di Kabupaten Situbondo. Manfaat lain, kata Kasi Pemberdayaan Informasi dan Media Dishub-Kominfo itu, pro-

gram Pertura memiliki manfaat yang besar bagis suksesnya penyebarluasan informasi kepada masyarakat Kota Bumi Sholawat tersebut. “Pertura ini memiliki sisi positif dibanding media lain yakni sebagai penyebar informasi kepada masyarakat karena disuguhkan secara langsung bertatap muka. Termasuk misalnya, member informasi yang lain,” urai Heru. Heru meyakini, penggunaan media informisi yang cocok untuk masyarakat pelosok pedesaan adalah dengan menggunakan pertura.

Ini karena, sambung Heru, penggunaan informasi tidak hanya cukup melalui HP, mediacetak dan media elektronik saja.

Terus terang Situbondo masih membutuhkan media tradisi seperti kesenian ini. Sehingga dengan demikian dapat meningkatkan kerja sama Pemkab dengan para pelaku seni di Situbondo. Q awi

Rabu Pon 18 JUNI 2014

KILAS JATIM

Jelang Puasa, Harga Emas di Sampang Turun 10 Persen

JAWA TIMUR

Satpol PP Intensifkan Razia Tempat Hiburan Antisipasi Eksodus Dolly Kediri, Bhirawa Pemerintah Kota Kediri tak ingin kecolangan menjadi wilayah pelarian para eksodus pekerja sek dari dampak penutupan Doly, Pemkot kediri saat ini masih menyusun scedule untuk mengelar operasi gabungan di tempat-tempat hiburan malam dan kos-kosan yang di sinyalir kuat menjadi jujugan para eksoduse dari penutupan Dolly ini.

Sampang, Bhirawa Menjelang bulan Ramadan, harga emas di Sampang mengalami penurunan hingga 10 persen. Sebelumnya harga emas kadar 24 karat mencapai Rp 500 ribu saat ini hanya Rp 470 ribu, sedangkan kadar 70 yang biasanya Rp 380 ribu saat ini berkisar Rp 350 ribu.

Turunnya harga emas ini sudah terjadi selama dua bulan terakhir. “Dua bulan yang lalu harga emas ini terus turun secara bertahap, yang banyak di beli yang kadar 70,” tutur Budi Adnan Pemilik Toko emas Terang di jalan Panglima Sudirman Sampang, Selasa (17/6).

Lanjut Budi, dari pengalaman tahuntahun sebelumnya harga emas ini akan naik atau kembali normal ketika menjelang hari raya. “Sekarang memang turun akan tetapi saat menjelang hari raya akan naik. Sebab, banyak warga yang ingin mengunakan perhiasan saat Lebaran,” tandasnya.

Terpisah dengan kondisi turunnya harga emas ini dimanfaatkan oleh sejumlah warga untuk membeli perhiasan sebelum harga emas naik. “Munpung harga emas turun saya berusaha untuk membeli perhiasan meskipun hasil duit hutangan, sebab kalau nanti harga emas naik bias untung kalau dijual,” terang Dewi Ibu rumah tangga yang berada di deretan toko emas Sampang. lis

Tanpa Sekkota, Wali Kota Minta SKPD Paparkan Program Kerja Malang, Bhirawa Tanpa dihadiri Sekkota Malang H. Shofwan, Wali Kota Malang, H. Mohammad Anton, Senin (16/6) kemarin, meminta kepada kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kota Malang untuk melakukan pemaparan program kerja mereka.

“Saya ingin tahu secara langsung apa program yang akan dikerjakan oleh SKPD, ini untuk memastikan jika masing-masing SKPD mempu bekerja untuk mewujudkan program sesuai dengan visi dan misi Wali Kota Malang,” terang Mohammad Anton.

Dengan menyampaikan langsung program kerja kepada dirinya, maka bisa diketahui, siapa saja kepala SKPD, yang memiliki kemampuan menjabarkan visi misi wali kota, dan siapa yang bekerja asal-asalan. Saat menerima pemaparan dari Kepala SKPD itu, wali kota yang kerap disapa Abah Anton ini, hanya didampingi oleh Asiseten I, Handi Prayitno, Asisten II Hadi Santoso, dan Aisten III Anita Burhan.

Wakil Wali Kota Malang juga tidak mendampingi lantaran yang bersangkutan sedang menjalankan Ibadah Umrah ke Tanah Suci. Pemaparan program SKPD itu, menurut Abah Anton, akan diberlakukan kepada seluruh SKPD, hanya saja untuk Senin (16/6) kemarin, baru ada beberapa SKPD saja, di antaranya Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko), Budi Herwanto, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Wasto. mut

Rawan Konflik, Caleg Tak Puas Putusan MK Kab Malang, Bhirawa Polres Malang meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Malang mempersiapkan diri saat dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait terjadinya gugatan partai politik (parpol) mengenai hasil Pemilihan Legislative (Pileg) 2014.

Sebab, diterangkan Kapolres Malang, AKBP Adi Deriyan Jayamarta SIK, Selasa (17.6), kepada sejumlah wartawan, hal itu dikhawatirkan akan terjadi masalah baru antar parpol yang tidak puas dengan keputusan MK. Sehingga parpol harus menyiapkan saksi yang cerdas dan berkompenten.

“Karena dari evaluasi pileg lalu, telah terjadi penghitungan suara dadakan, sehingga saksi beranggapan bahwa di daerah X suaranya lebih banyak,” tuturnya.

Dengan parpol menyiapkan saksi yang berkompeten, dikatakan dia, maka bisa menekan terjadinya konflik antar partai. Sementara, KPU sebagai lembaga yang bertanggung jawab masalah hasil suara pileg, tentunya lebih mempersiapkan diri jika nanti terjadi persoalan terkait putusan MK. Begitu juga Panwaslu, karena sebagai lembaga pengawas jalannya pemilu, maka juga harus dipersiapkan apa-apa yang nanti akan dihadapi ketika calon legislatif (caleg) dan parpol gak puas dengan putusan MK tersebut.

“Karena Polisi ini sebagai pihak keamanan masyarakat, sehingga kami melakukan tindakan preventif agar di Kabupaten Malang tidak terjadi gejolak yang mengarah pada terganggunya stabilitas keamanan, yang disebabkan putusan MK terkait gugatan caleg dan parpol,” ujar Adi, yang juga pernah bertugas menjadi penyidik KPK. cyn

7

hilmi husain/bhirawa

Salah satu pejabat menjalani general medical check up di gedung Serbaguna Pemkab Pasuruan, Selasa (17/6).

Ratusan Pejabat Tes Bebas Penyakit Pasuruan, Bhirawa Sebanyak 650 pejabat di lingkungan Pemkab Pasuruan menjalani cek kesehatan (general medical check up) di gedung Serbaguna Pemkab Pasuruan, Selasa (17/6).

Tes kesehatan ini bertujuan agar para abdi negara itu benar-benar bebas penyakit (sehat).

“Medical check up ini bukan hal yang krusial, melaikan program rutin untuk mengetahui kondisi kesehatan bagi pejabat mulai dari eselon II, III, IV dan lurah maupun

kepala seksi (kasi) di lingungan Pemkab Pasuruan,” ujar Henis Widayanto, Kepala BKD Kabupaten Pasuruan, Selasa (17/6).

Menurut Henis, laboratorium ASAVA Sidoarjo sebagai patner dalam general medical check up.

Adapun serangkaian cek kesehatan meliputi tes laboratorium, rekam jantung, torak foto serta pemeriksaan fisik umum. “Nantinya para pejabat akan secara jelas mengetahui, apakah negatif atau positif terhadap berbagai

penyakit,” paparnya.

Sementara itu, Kepala PU Bina Marga Kabupaten Pasuruan Hari Apriyanto mengatakan kegiatan general medical check up ini sangat positif, sebab dirinya akan mengetahui kondisi fisik dan penyakit yang diidap selama ini. “Program ini sangatlah baik bagi semuanya.

Jika ada penyakit, saya bisa segera obati sebelum terlambat.

Tapi saya rasa, saya sehat,” kata Hari Apriyanto. hil

38 Perusahaan Meriahkan Job Fair

bas/bhirawa

Ribuan pengujung memadati job fair Bojonegoro dalam bursa lowongan kerja.

Bojonegoro, Bhirawa Ribuan pengunjung muda dan mudi antusias mengunjungi job fair yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sosial (Disnakertransos). Pelaksanaan job fair ini selama dua hari, Selasa-Rabu (17-18/6) di

Gedung Serbaguna, Jalan KH Mansur.

Kepala Disnakertransos Bojonegoro, Adi Wicaksono mengatakan, bahwa job fair yang digelar dua hari itu diikuti sebanyak 38 perusahaan mulai dari lokal dan luar daerah seperti dari Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto,pasuruan dan Gresik.

“17 dari Bojonegoro sisanya

dari luar daerah,” jelas Adi di sela-sela kegiatan job Fair, Selasa (17/6).

Dijelaskan, dalam job fair itu masyarakat juga bisa mencoba produk hasil olahan UKM dan pelatihan yang dikembangkan oleh Disnakertransos Bojonegoro. Sehingga masyarakat yang berminat mendapat pekerjaan, bisa memanfaatkan momen tersebut. “Terdapat lowongan kerja sektor formal sekitar 3.700, dan untuk pelatihanpalatihan 300,” ujar dia.

Haranpanya untuk mengurangan tingkat pengaguran khususnya di bidang sektor formal, kalau sektor non formal kita bisa bekerjasama dengan BLK. Ditambahkan, dari 38 perusahaan yang mendaftar, sementara ini sudah ada sekitar 2.678 peluang kerja.

Jumlah itu akan terus bertambah seiring bertambahnya perusahaan yang turut serta dalam job fair perdana kali ini. bas

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Ali Muklis mengatakan, sedikitnya satu minggu sekali razia tempat hiburan akan dilakukan, hal ini bertujuan untuk menekan pelarian Pekerja Sek Komersial(PSK) untuk masuk ke wilayah kota kediri yang memiliki potensi besar menjadi jujugan para PSK Dolly. “Nantinya operasi atau ramb2/bhirawa zia akan dilakukan Ali Muklis bersama TNI dan Polri, selain untuk mengantisipasi dampak Doly ini , hal ini dilakukan juga untuk mengahdapi datangnya bulan Ramadahan,” kata dia.

Tak hanya razia yang akan dilakukan Pemkot Kediri, namun pihaknya juga akan menertibkan semua tempat hiburan malam yang tidak memiliki izin, saat ini pihaknya masih melkukan koordinasi dengan Badan Perizinan dan Modal (BPM) untuk mendapatkan data tempat hiburan yang tidak memiliki izin.

“Saat ini kami melkukan penwasan ketat soal ini, dan selain akan menertbkan tempat hiburan yang tidak memiliki izin resmi, kami juga akan merzia kos-kosan yang menjadi sasaran empuk pelarian PSK dari Doly ini” terangnya pada Bhirawa.

Sementara untuk antisipasi larinya para eksodus ini ke eks lokalisasi semampir pemkot kediri telah mendata penghuni yang ada di eks lokalisasi Semampir. Selain itu pihaknya bekerjasama dengan lurah setempat serta RT , RW dan juga mucikari agar mau menolak para PSK yang masuk ke eks Lokalisasi semampir.

Namun yang disayangkan kendati keberadaan lokalisasi semampir sudah lama ditutup oleh pemerintah sejak tahun 1999, namun saat ini keberadaanya yang juga sudah beralih fungsi, menjadi rumah karaoke ataupun café, ternyata hingga saat ini masih banyak PSK yang masih melayani tamu hidung belang ditempat tersebut. mb2

Wamenhub Pastikan Double Lintas Selatan Selesai 2014 Madiun, Bhirawa Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) RI, Bambang Susantono, memastikan double track (jalur ganda) rel Kereta Api untuk Jawa lintas selatan, akan selesai pada tahun 2017 mendatang. Dengan catatan, asal Pemerintah Daerah yang dilintasi jalur double track, membantu mediasi dalam hal pembebasan lahan kepada warga pemilik tanah.

Menurut Bambang, untuk tahun ini, pihaknya masih menyelesaikan double track jalur utara. Setelah itu, baru menyelesaikan jalur lintas selatan. Namun meski begitu, sebagian jalur lintas selatan sudah ada yang jadi dan sudah beroperasi.

“Tahun ini kita selesaikan jalur utara. Meski begitu, tahun ini jalur selatan juga sudah kita garap. Diantaranya jalur Cirebon-Purwokerto yang sudah beroperasi,” kata Wamenhub, Bambang Susantono, di sela-sela kunjungannya ke PT Kereta Api Indonesia (INKA) Madiun bersama pimpinan MPR beserta jajaran Kemenhub, Kemen BUMN dan Kemen Perindustrian, dalam rangka Penguatan Nasionalisme, Selasa (17/6).

Untuk jalur selatan Purwokerto-Kroya, lanjut Bambang, sedang dalam pengerjaan. Begitu dengan jalur selatan KutoarjoYogjakarta-Solo. “Yang belum double track kan Solo-MadiunSurabaya. Ini yang menjadi pekerjaan rumah (PR) kita bersama.

Karena itu, sekali lagi, kerjasama dengan Pemda setempat, sangat penting,” jelas Bambang.

Sementara itu ketika disinggung mengenai angkutan lebaran dengan Kereta Api, kata Bambang, untuk memperlancar arus mudik dan arus balik nanti, pihak Kementrian Perhubungan akan menerjun 36 rangkaian gerbong. “Tentu kita antisipasi itu. Nanti pihak Kemenhub akan menurunkan 36 rangkaian gerbong untuk memperlancar arus mudik dan balik,” tegas Bambang. dar

Alun-alun Tulungagung Berubah Jadi Taman Alun-alun Spekulasi nama Alun-alun Kota Tulungagung terjawab sudah.

Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo SE MSi mengungkapkan nama Alun-alun tersebut bakal berubah nama menjadi Taman AlunAlun. “Kami rubah namanya ke fungsi asalnya. Namanya Alunalun ya Alun-alun. Namanya menjadi Taman Alun-Alun, karena Alun-alun ada tamannya,” ujar Bupati Syahri, Selasa (17/6).

Sebelumnya, Alun-alun Kota Tulungagung bernama Taman Kusuma Wicitra. Penamaan Alun-alun ini diabadikan dengan pembangunan tugu nama Alun-alun yang posisinya berada di sebelah selatan.

Namun kini tugu nama Taman Kusuma Wicitra sudah tidak ada lagi. Sepekan lalu tugu nama tersebut sudah dibongkar. Menurut Bupati Syahri Mulyo nama Taman Alun-Alun akan mudah diingat daripada nama Taman Kusuma Wicitra. “Jadi kita kembalikan ke fungsi semula.

Fungsi Alun-alun,” tandasnya.

Ia menilai perubahan nama Alun-Alun Kota Tulungagung tidak akan bermasalah. Apalagi namanya belum dimasukkan dalam Peraturan Daerah (Perda) setempat.

Mantan anggota DPRD Jatim ini selanjutnya mengungkapkan pembongkaran tugu nama Taman Kusuma Wicitra akan semakin membuat Alun-Alun Kota Tulungagung kesannya tambah luas. “Nanti bakal ada air mancurnya juga dan ada sinar lampu warna warni. Lebih bagus dan menarik,” tuturnya sembari tersenyum.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Cipta Karya (PUBMCK) Pemkab Tulungagung, Sutrisno ST MT, ketika dikonfirmasi Bhirawa, Senin (9/6), tidak mengelak jika pembongkaran tugu nama Alun-alun Kota Tulungagung bisa merubah nama tempat tersebut. “Bisa saja. Tapi sampai sekarang belum. Yang berwenang me-

ngubah bupati. Entah saya tidak tahu apakah nama Taman Kusuma Wicitra sudah diPerda-kan belum,” ujarnya.

Menurut Sutrisno, pembongkaran tugu nama Taman Kusuma Wicitra karena akan dibuat lebih bagus dan menarik lagi. “Pembiyaannya dilakukan oleh Bank Jatim. Itu katanya pakai dana CSR (Corporate Social Responsibility),” terangnya.

Kendati tidak rinci, mantan Kepala Bagian Pembagunan Pemkab Tulungagung ini selanjutnya mengungkapkan di tempat tugu nama Taman Kusuma Wicitra yang kini dibongkar akan difasilitasi air mancur dan lampu sorot. Biayanya tidak mencapai miliaran hanya ratusan juta rupiah saja. “Kira-kira seratusan juta saja,” tuturnya.

Alun-Alun Kota Tulungagung dalam sepuluh tahun terakhir dikenal sebagai salah satu tempat rekreasi gratis bagi warga Kota Marmer. Alun-Alun yang kini berubah menjadi layaknya taman kota tersebut cukup memanjakan bagi pengunjungnya. Selain

wed/bhirawa

Siswa-siswi Taman Kanak-Kanak (TK) yang ditemani guru dan orangtuanya sedang bermain di area out bond Alun-Alun Kota Tulungagung, Selasa (17/6) kemarin. rindang dengan pepohonan berbagai fasilitas ada di taman jantung Kota Tulungagung tersebut, seperti di antaranya permainan jembatan tali, batu pijat refleksi dan burungburung merpati jinak yang bisa diberi makan oleh pengunjung.

Sebagian kalangan menilai

nama Taman Kusuma Wicitra yang disematkan pada AlunAlun Kota Tulungagung sudah benar adanya. Ini karena fungsi Alun-Alun sudah berubah menjadi taman kota bukan lagi Alun-Alun sebagaimana dulu yang fungsinya untuk kegiatan masyarakat. wed

OLAHRAGA

8

Rabu Pon 18 JUNI 2014

Catur Incar Empat Emas O2SN Surabaya, Bhirawa Cabang olahraga Catur optimis bisa meraih empat medali emas dan sekaligus meraih juara umum di ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) untuk kedelapan kalinya di Jakarta 15-21 Juni.

Anang Pramana (kiri) dan M Andi Rajasa andalan Catur Jatim di O2SN tingkat SD.

Target itu bukan tanpa alasan, sebab pada multieven nasional khusus pelajar SD, SMP, SMA dan SMK tahun 2013, catur berhasil meraih juara umum dengan 7 emas dari 12 nomor yang dipertandingkan.

Hanya saja untuk tahun ini hanya mempertandingkan delapan nomor.

wawan t/ bhirawa

Bidang Pertandingan dan Perwasitan Percasi Jatim, Yusuf Santiyono, mengaku optimis target itu bisa terelisasi, sebab pecatur yang dikirim ke O2SN nasional adalah mereka yang berhasil meraih juara di O2SN Kejurda yang digelar Dinas Pendidikan bulan lalu. “Pengurus Percasi Jatim bekerjasama dengan

memiliki banyak sekolah catur,” katanya.

Salah satu atlet kelompok Sekolah Dasar (SD), Anang Pramana mengaku sudah menyiapkan diri dengan berlatih dan mengikuti proses seleksi. “Saya sudah siap dan semoga bisa meraih emas,” kata juara O2SN Jatim dari SDN Pacitan.

Demikian juga dengan M Andi Rajasa yang mengaku siap merelisasikan target untuk bisa meraih juara.

“Saya sudah berlatih bersama atlet lain,” kata juara II O2SN Jatim dari SDN Q wwn Geliuran 1 sepanjang.Q

1.337 Atlit Ikuti Porkab 2014

LINTASAN

Renang SD Raih Dua Emas O2SN Surabaya, Bhirawa Cabang olahraga (Cabor) renang di kelompok Sekolah Dasar (SD) berhasil menyumbang dua medali emas di ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) di Jakarta 15-21 Juni. Hingga berita ini diturunkan, di kelompok SD baru menyumbang 2 emas, 2 perak dan satu perunggu Kedua perenang SD yang berhasil menyumbangkan emas yakni, Hayyu Nurramadhani Dwi Andriana di gaya bebas putri 100m dan Wempy Wijaya di gaya punggu putra 50m. Sedangkan di Cabor Karate menyumbangkan di nomor kata (kerapian teknik) melalui Puguh Pambudi (perorangan) meraih perak, kemudian Sabrina Farras meraih perunggu di nomor kata.

Satu medali perak berhasil direbut Cabor atletik beregu yang terdiri dari Ali Anshori, Mustofa, Oktaviyamayanti dan Saukina.

“Mudah-mudahan jumlah emas Jatim terus bertambah,” kata Rudi salah satu koordinator SD dari Dinas Pendidikan.

Peluang untuk bisa menambah emas di kelompok SD masih terbuka karena ada beberapa Cabor yang masih di pertanQ wwn dingkan salah satunya catur.Q

SMPN 2 Wakili Palu Ikut LPI Sulteng Palu, Bhirawa Tim sepak bola SMPN 2 Palu dipastikan mewakili Kota Palu, Sulawesi Tengah, untuk mengikuti lanjutan kompetisi LPI (Liga Pendidikan Indonesia) tingkat Provinsi Sulawesi Tengah.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Palu, Nursalam di Palu, Senin, mengatakan SMPN 2 Palu pada kompetisi LPI tingkat kota yang berlangsung Mei 2014 tampil sebagai juara.

“Prestasinya luar biasa karena satusatunya tim yang tidak pernah terkalahkan selama kompetisi itu bergulir,” katanya.

Dengan demikian, tim binaan Arsid Nurdin tersebut berhak untuk mewakili Kota Palu pada lanjutan kompetisi LPI tingkat Sulteng.

Sementara Kepsek SMPN 2 Palu, Arsid Nurdin mengatakan, cukup bangga timnya bisa keluar sebagai juara kompetisi LPI se-Kota Palu dan berhak untuk mewakili Palu pada lanjutan kompetisi Q ant LPI tingkat provinsi.Q

Indra

Pelatih Indra Syafri Harapkan Sepakbola Riau Maju Pekanbaru, Bhirawa Pelatih Tim Nasional Indonesia umur bawah 19 tahun (U-19) Indra Syafri mengharapKan sepak bola di Provinsi Riau khususnya di Kabupaten Bengkalis dapat lebih maju dan bersaing secara nasional maupun internasional.

“Tujuh tahun lalu saya pernah melatih sepak bola Bengkalis selama dua tahun,” kata Indra kepada pers di Pekanbaru lewat pesan elektronik yang diterima, Selasa siang.

Sebelumnya anak asuh Indra Syafri juga telah melibas Tim Pra Pekan Olahraga Nasional (PON) Riau dengan skor 0-4.

Pada laga yang dilaksanakan di Stadion Utama Riau di Kompleks Universitas Riau di Pekanbaru, Senin (16/6) malam, Timnas U19 tampil agresif hingga membuat pertahanan Tim Pra PON Riau kebobolan empat gol.

Laga tersebut merupakan pertandingan persahabatan sebelum Timnas U-19 bertanding di turnamen Asia.

Indra Syafri berharap sepak bola di seluruh Kabupaten Bengkalis dan Riau pada umumnya mengalami kemajuan secara signifikan.

“Saya selama dua tahun menjadi pelatih Persikalis Bengkalis mengikuti untuk mengikuti Kompetisi Divisi II PSSI,” katanya.

Menurut dia, sudah saatnya persepakbolaan di Bengkalis maju, tim Bengkalis bisa berlaga minimal di kompetisi Divisi Utama PSSI. “Contohnya klub asal Kabupaten Bantul, Jepara, Lamongan, Serui dan Raja Ampat dari Papua bisa berlaga di kompetisi elite sepak bola nasional Indonesia super League (ISL),” katanya.

Menurut dia lagi, tidak tertutup kemungkinan Persikalis ikut meramaikan kompetisi elite sepak bola nasional dalam dua atau tiga tahun mendatang.

Ia mengatakan, syarat mutlak untuk memajukan persepakbolaan suatu daerah adalah seluruh jajaran pengurus meninggalkan egoisme masing-masing, bekerja sepenuh hati untuk kemajuan sepak bola dengan mengejar prestasi.

“Apalagi Bengkalis memiliki potensi bagus dalam bidang persepakbolaan, asal dibina dengan baik, terpenuhinya infrastruktur berupa stadion yang layak dan pembinaan secara kontiniu di semua tingkat usia,” kata Q ant dia.Q

Probolinggo, Bhirawa Pekan Olahraga Kabupaten (Porkab) Probolinggo tahun 2014 yang digelar Kantor Syafri Pemuda dan Olahraga (Kanpora) Kabupaten Probolinggo dibuka Bupati Probolinggo Hj P. Tantriana Sari SE di Alun-alun Kota Kraksaan.

Porkab tahun ini bertemakan “Semangat dan Prestasi Untuk Negeri”.

Pembukaan Porkab Probolinggo yang ditandai dengan penekanan sirine itu dihadiri Wakil Bupati Probolinggo Drs. H.A. Timbul Prihanjoko didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Probolinggo Hj. Nunung Timbul Prihanjoko, Kasdim 0820 Mayor Inf. Agus Wahyudi, Ketua KONI Provinsi Jawa Timur Erlangga Satriagung, Ketua KONI Kabupaten Probolinggo Gandhi Hartoyo dan segenap ketua cabor di Kabupaten Probolinggo.

Porkab Probolinggo tahun ini diikuti 1.377 atlet perwakilan dari 24 kecamatan se-Kabupaten Probolinggo. Masing-masing kontingen kecamatan mengikuti 7-8 cabor yang dipertandingkan. Terbagi menjadi tiga kategori yaitu perwakilan kecamatan, klub olahraga dan eksibisi (demonstrasi). Mereka akan memperebutkan 123 medali dan 6 set tropi.

“Ada beberapa cabor yang dipertandingkan dalam Porkab Probolinggo tahun ini. Yaitu, bola basket, futsal, sepakbola, bola voli, bulutangkis, atletik, tenis meja, sepak takraw, catur, pencak silat, drum band. Peserta Porkab ini maksimal berusia 20 tahun,” ujar Kepala Kanpora Syafi’uddin, Selasa 17/6.

Porkab Probolinggo tahun 2014 bertujuan untuk menggali potensi atlet yang berpotensi . “Selain itu, sebagai wahana aktualisasi dan seleksi atlet menjelang penyelenggaraan Pekan Provinsi (Porprov) Jawa Timur Q wap tahun 2015 mendatang,” jelasnya.Q

SEMIPRO Menjadi Agenda Wisata Kota Probolinggo

Seni Budaya, Olahraga Dan Sosial Digelar Probolinggo, Bhirawa Semipro (seminggu di Probolinggo) tahun 2014 betul-betul maksimal, tidak ingin mengecewakan berbagai pihak khususnya masyarakat kota Probolinggo, maka pemerintah kota bersama panitia penyelenggara, berbuat yang terbaik untuk kota Probolinggo, karena itulah berbagai kegiatan di digelar mulai kegiatan olah raga hingga kegiatan sosial dan seni serta budaya daerah, karenanya Semipro menjadi agenda wisata tahunan kota Probolinggo, hal ini diungkapkan Walikota Probolinggo Hj. Rukmini Buchori, Senin 16/6 pagi.

Seperti halnya pertandingan Kejuaraan Pencak Silat kelas Pra Remaja dan Remaja di Gedung Kesenian Jln.Suroyo cukup menyedot perhatian para penonton. terutama para remaja yang turut serta menyaksikan acara pertandingan tersebut. Peserta pertandingan terdiri dari beberapa partai, diantaranya Pagar Nusa, Perisai Diri, Setia Hati Terate, Tapak Suci dan beberapa yang lainnya.

Dari beberapa Partai tersebut terbagi menjadi 3 waktu pertandingan, partai pagi, partai siang, dan partai malam. dan seharian ini masih mempertandingkan kelas Pra Remaja, yaitu pesilat remaja yang lahir pada tahun 2000 keatas. Diadakannya pertandingan tersebut bertujuan untuk mencari bibit - bibit baru dibidang pencaksilat, untuk kelas Pra Remaja ini mendahului program IPSI Jatim. Istilahnya Kota Probolinggo mendahului karena pencaksilat Pra Remaja ini belum pernah dipertandingkan sebelumnya dimanapun, terutama di Jawa Timur, tandasnya.

Dinas Pendidikan sudah melakukan seleksi dan Insya Allah kami bisa mengulang prestasi tahun lalu, mempertahankan juara umum,” katanya saat dihubungi, Selasa (17/6).

Ia meminta agar atlet pelajar Jatim tetap fokus selama pertandingan, karena menyandang predikat sebagai juara umum tentu menjadi incaran lawan-lawan, terutama pihak tua rumah yang berambisi bisa merebut juara umum O2SN. “Rival terberat dari DKI Jakarta, Jabar dan terutama Kaltim yang saat ini

wap/bhirawa

Kerapan kambing masih menjadi tontonan masyarakat kota Probolinggo di Semipro.

Karapan Sapi Merah pada event SEMIPRO kali ini dilaksanakan di Lapangan Jrebeng Kulon, Kota Probolinggo. dengan Sapi berjumlah 96 pasang, yang berasal dari : Kota Probolinggo, Kabupaten Jember, dan Madura. Para peserta sangat bersemangat memacu kecepatan sapinya walaupun keadaan cuaca cukup panas.

Acara yang cukup menghebohkan adalah turnamen Futsal yang diadakan di Indi Futsal, Jln. Bromo Kota Probolinggo. Teriakan penonton yang sorak-sorai menghiasi serunya pertandingan-pertandingan yang diadakan di sana. turnamen Futsal dalam SEMIPRO 2014 ini sendiri terdiri dari 3 tingkatan, yaiut tingkat SD/MI, tingkat SMP/ MTs dan tingkat SMA/MA/SMK. Dibidang seni juga digelar kesenian etnis pendalungan yakni tarm Jaran Bodak, Tari Kiprah Lengger4 di Alon-alon kota yang pesertanya

merupakan siswa-siswi SMP-SMA se-Kota Probolinggo, yang penampilannya mampu menghebohkan penonton yang hadir.

Menurut walikota Probolinggo, Hj. Rukmini, Semipro sendiri untuk mengembangkan potensi budaya dan pariwisata di Kota Probolinggo, mengembangkan investasi pariwisata sebagai sarana promosi yang efektif untuk memperkenalkan khazanah Kota Probolinggo dalam bentuk produk unggulan dan kesenian budaya khas Kota Probolinggo.

Tema Semipro Tahun 2014 adalah I LOVE PROBOLINGGO CITY semarak kota Probolinggo dalam khazanah seni, budaya, dan pariwisata sebagai penggerak ekonomi menuju kota investasi berkelanjutan. Karena itulah perlu adanya kerja sama dan dukungan dari semua pihak, termasuk pelaku usaha di kota Probolinggo.

SEMIPRO dengan jadwal yang padat, berbagai bentuk lomba seperti, invitasi bola volly antar club, lomba lari 10K, lomba burung berkicau, festival kuliner arab tiongha pendhalungan, etnis arab, dan etnis tionghoa, lomba cipta menu berbahan mangrove, kuliner industri kreetid sebagai oleh-oleh dari kota Probolinggo dan banyak lagi.

Lebih lanjut Hj. Rukmini mengatakan, selain itu pula juga digelar berbagai kegiatan festival teater sekolah, festival Jarang Bodak, Festival Hadra , jes mesium dan berbagai seni budaya lainnya itu sendiri dan berasal dari Kraksaan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lumajang, Kegiatan tersebut bertujuan untuk, menggalang solidaritas, penyaluran hobby dan sarana rekreatif.

Sebagai upaya untuk memperhatikan wong cilik dilaksanakan sunat masal terhadap 80 anak secara gratis, operasi katarak terhadap 25 orang, pemberian makanan tambahan balita gizi buruk pada 45 anak dan pemberian makanan tambahan ibu hamil sebanyak 20 orang yang hanya diperuntukkan bagi kalangan rakyat miskin, yatim piatu, dan Keluarga Miskin, sangat menarik perhatian masyarakat. Karena acara teresbut juga merupakan suatu bentuk kepedulian Pemerintah terhadap Rakyat miskin.

Tidak ketinggalan pula kegiatan Sembako murah yang digelar oleh BRI, Gadis Penter Mas (pelayanan pada masyarakat) dan Job Market Fair. Sedangkan kegiatan lannya seperti lomba kerapan Kambing, kecapan sapi brujul, kerapan sapi Q adv/wap merah, tambahnya.Q

Polres Lumajang Waspadai Judi Piala Dunia Sepak Bola Lumajang, Bhirawa Ajang piala dunia yang sedang berlangsung ini justru membuat jajaran Polres Lumajang semakin meningkatkan kewaspadaannya.

Bukan kaena pertandingannya, tapi unsur perjudian yang menumpang pada ajang sepak bola sejagad ini.

Polres Lumajang mengerahkan tim tersendiri untuk memantau kemungkinan adanya judi bola. ‘’ Segala bentuk berjudian yang masih coba-coba digelar masyarakat menjadi atensi Polres Lumajang,’’ jelas AKP Sugianto Kasubag Humas Polres Lumajang. Bukan hanya akan mengungkap judi tersebut namun juga memberantas segala perjudian.

Lebih lanjut Suginato mengungkapkan apapun bentuk perjudiannya, termasuk judi bola memanfaatkan even Piala Dunia kali ini. ‘’Kalau terungkap dan terbukti masih beroperasional, tentu tidak akan tinggal diam,’’tegasnya. Pihaknya lanjut Suginato, akan melakukan penertiban dan menangkap para pelakunya. ‘’Bagaimana pun juga ini merupakan bentuk penyakit masyarakat,” tandasnya. Dia menambahkan, pihaknya secara rutin menerjunkan personil untuk melakukan pemantauan terhadap perjudian di masyarakat. Hasilnya, sejauh ini sudah cukup banyak pelaku perjudian yang ditangkap. “ Meskipun untuk judi bola hingga saat ini belum ada terungkap,” ujarnya. Seraya menambahkan mengajak masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi kepada petugas jika melihat praktik perjudian Sementara itu, AKBP Singgamata Kapolres Lumajang mengatakan, untuk memberantas perjudian terutama judi bola saat Piala Dunia digelar, pihaknya mempersilakan masyarakat untuk langsung menghubungi, memberikan informasi langsung kepadanya. “Catat Nomer Ponsel saya yang tertera besar di baliho depan Mapolres Lumajang Jl. Alun-Alun Utara,’’tegas Singgamata. SMS jika ada informasi perjudian. Apapun bentuknya, apalagi judi bola yang memanfaatkan Piala Dunia. ‘’Maka, saya akan perintahkan anggota Q yat menangkap saat itu juga,” tandasnya dengan mimik serius.Q

Rabu Pon 18 JUNI 2014

NASIONAL-POLITIK

9

Pilpres Berpeluang Dua Putaran Jakarta, Bhirawa Kemungkinan pemilihan presiden dilakukan dua putaran terbuka lebar.

Pasalnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya memutuskan tidak akan meminta pandangan Mahkamah Konstitusi (MK), terkait syarat penetapan pemenang pemilihan presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 6a UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008.

Menurut Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay, pihaknya berpandangan apa yang disyaratkan dalam UU harus dijalankan sesuai dengan apa yang tertulis.

Bahwa dalam Pasal 6a UUD 1945 disebutkan, pemenang pilpres adalah pasangan yang memperoleh suara lebih dari 50 persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.

Sementara dalam Pasal 159 Ayat (1) Undang-Undang Pilpres No 42 tahun 2008, disebutkan, jika tidak ada pasangan capres/ cawapres yang memenuhi syarat kemenangan sebagaimana tertera pada Pasal 6A Ayat (3) UUD 1945, pasangan calon yang memeroleh suara terbanyak pertama dan kedua, dipilih kembali oleh rakyat secara langsung.

“Terkait permintaan pendapat atau proses yang semula kami rencanakan dibawa ke MK, kami berpandangan itu tidak perlu lagi dilakukan. Apalagi setelah kami

mengetahui ada pihak di luar yang dari masyarakat sipil yang memrosesnya ke MK,” kata Hadar di Jakarta, Selasa (17/6).

Untuk lebih menguatkan peraturan dan lebih merinci peraturan penetapan pemenang sebagaimana diatur dalam dua undang-undang tersebut, KPU kata Hadar, telah menetapkan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2014 tentang rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan penetapan hasil pilpres 2014.

“Jadi yang 20 persen di sebaran provinsi itu harus dipenuhi dan persyaratan memeeroleh suara terbanyak 50 persen plus satu dan sekurang-kuranganya memeroleh 20 persen suara sah di lebih dari separuh provinsi di Indonesia. Jadi kedua syarat harus dipenuhi,” katanya.

Kalau ada salah satu pasangan yang berhasil mencapai dua kriteria tersebut, maka KPU akan menetapkannya sebagai pemenang. Namun jika tidak ada yang memenuhi syarat maka dilakukan pemilihan putaran kedua. “Pada

Detikfoto

Dalam Pilpres 9 Juli nanti hanya akan diikuti 2 pasangan, yakni Prabowo-Hatta dan Jokowi –Jusuf Kalla. Kemungkinan Pilpres dilakukan dua putaran terbuka lebar. Pasalnya KPU memutuskan tidak akan meminta pandangan MK terkait syarat penetapan pemenang pemilihan presiden sebagaimana diatur dalam UU Nomor 42 Tahun 2008. saat putaran kedua syaranyat cukup satu saja, yaitu memeroleh suara terbanyak atau 50 persen plus satu suara,” katanya.

Sementara itu Timses Pra-

bowo Hatta tidak mempermasalahkan jika pilpres nanti berjalan dua putaran. Pendukung Prabowo - Hatta akan tetap berupaya maksimal memenang-

kan pasangan yang diusung.

“Kita siap menghadapi berbagai kemungkinan,” jelas Sekjen Gerakan Pemuda Indonesia (Gema), Arif Rahman di Jakarta.

Secara nasional pasangan ini dinilainya mampu meraih lebih dari 60 persen perolehan suara.

Meski begitu, ia mengatakan akan memaksimalkan kampanye agar pada pilpres nanti sehingga Prabowo - Hatta berhasil meraih lebih dari 20 persen perolehan suara di setiap provinsi. “Kita yakin itu, karena bangsa ini menginginkan pemimpin yang tegas,” imbuhnya.

Direktur Operasi Tim Pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Edi Prabowo, menjelaskan soal penafsiran UU Pilpres ini sudah sangat dicermati.

Ia mengatakan sudah menyiapkan strategi untuk memenuhi aturan KPU. Ia mengatakan tak mempermasalahkan tafsir pemilihan presiden yang sedang dibahas KPU. Tim pemenang PrabowoHatta akan mengikutinya. “Kita sudah siapkan semua. Kita sudah hitung bagaimana perolehan suara bisa merata,” jelasnya.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini mengatakan sejak awal semua kader Gerindra dan koalisi partai sudah diperintahkan turun ke masyarakat. Ini dilakukan bukan hanya untuk memperoleh simpati, tetapi agar perolehan suara bisa merata.

Semua anggota tim pemenangan sepakat harus turun ke masyarakat. Q Ira,kpc,ins

KPK Cegah Wali Kota Palembang dan Istri ke Luar Negeri

KILAS NASIONAL

Kasus Hambalang, Anas Urbaningrum Disebut Terima Rp 2,21 Miliar Jakarta, Bhirawa Dalam tuntutan terdakwa Teuku Bagus Mokhamad Noor kembali dikatakan bahwa mantan Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Anas Urbaningrum menerima uang sebesar Rp 2,21 miliar dari uang hasil dugaan korupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, Jawa Barat.

“Dari perbuatan terdakwa, menguntungkan Anas Urbaningrum sebesar Rp 2,21 miliar yang diterima melalui Munadi Herlambang, Indradjaja Manopol, dan Ketut Darmawan,” kata jaksa Kresno Anto Wibowo saat membacakan tuntutan terhadap Teuku Bagus dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (17/6).

Hanya saja, saat membacakan tuntutan, Kresno tidak merinci penerimaan oleh Anas tersebut dan juga tidak merinci penggunaan uang tersebut oleh Anas.

Terkait penerimaan uang oleh Anas tersebut jumlahnya berbeda dengan jumlah yang tercantum dalam surat dakwaan milik Anas.

Dalam surat dakwaan yang dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (30/5), disebut bahwa Anas menerima uang dari PT Adhi Karya sebesar Rp 2.010.000.000 untuk membantu pencalonan sebagai Ketua Umum dalam Kongres Partai Demokrat (PD) pada 2010.

Uang tersebut dikatakan diserahkan Teuku Bagus M. Noor selaku mantan Kepala Divisi Operasional I PT Adhi Karya melalui Munadi Herlambang, Indradjaja Manopol, dan Ketut Darmawan atas permintaan Muchayat.

Kemudian, uang tersebut dipergunakan antara lain untuk membayar hotel-hotel tempat menginap para pendukung Anas saat Kongres PD di Bandung yaitu Hotel Aston Primera Pasteur, Hotel Garden Permata, Hotel Topas Galeria dan Hotel Grand Aquilla.Q ant

Jakarta, Bhirawa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bergerak cepat dengan mengirimkan surat cegah untuk Wali Kota Palembang Romi Herton dan istrinya, Masitoh.

Suami istri itu dicegah bepergian ke luar negeri terkait kasus dugaan korupsi pemberian hadiah atau gratifikasi penanganan perkara sengketa Pemilukada di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Rencana ada pencegahan untuk RH dan M suratnya dikirimkan hari ini ke Dirjen Imigrasi,” kata juru bicara KPK Johan Budi SP di kantor KPK, Jakarta, Selasa, (17/6).

Sebelumnya KPK mengum-

umkan penetapan Wali Kota Palembang Romi Herton sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) Palembang di Mahkamah Konstitusi (MK). Bersama Romi, KPK juga menjadikan istri Romi, Masitoh sebagai tersangka kasus yang sama.

Sementara Kasubag Humas Dirjen Imigrasi Yan Wely Wiguna menyampaikan pihaknya memang sudah menerima surat permintaan cegah dari KPK. “Kami sudah menerima permintaan cegah untuk wali kota dan istrinya mulai hari ini untuk enam bulan kedepan,” katanya.

Surat perintah penyidikan untuk Romi dan Masito dikeluarkan per 10 Juni 2014.

Namun KPK baru mengumum kannya Senin, 16 Juni 2014.

Keduanya disangka Pasal 6 ayat 1 huruf a UU Pemberantasan Korupsi. Serta disangka Pasal 22 Juncto Pasal 35 ayat 1 UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi.

Dalam dakwaan, Akil disebutkan Romi melalui orang dekatnyal, Muhtar Ependy, menyuap Akil sebesar 20 miliar. Akil melalui Muhtar meminta Romi menyiapkan uang Rp 20 miliar jika mau gugatannya dikabulkan MK.Q ira,ant

ist

Wali Kota Palembang Romi Herton dicegah pergi keluar negeri. KPK telah mengirimkan surat pencegahan ini bagi Romi dan istrinya ke Dirjen Imigrasi.

Menkum HAM: Guru JIS Layak Dideportasi Jakarta, Bhirawa Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin, mendukung penuh langkah Kantor Imigrasi Jakarta Selatan yang mendeportasi beberapa guru Jakarta International School (JIS) ke negara asal mereka.

“Sesuai aturan keimigrasian, itu kajian daripada imigrasi dan mereka layak dideportasi,” kata Amir di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (17/6).

Amir juga mempersilakan jika kemudian hari mereka memutuskan kembali ke Indonesia untuk bekerja. “Dengan catatan kalau nanti sudah di luar dan memenuhi persyaratan dan ingin kembali masuk bekerja ke Indonesia, tentunya tidak ada alasan untuk ditangkal,” ujarnya.

Menurut dia, ada beberapa guru JIS yang tidak diperbolehkan untuk kembali ke negara asalnya karena keterangan mereka diperlukan oleh penyidik kepolisian. “Tetapi sebagian yang lain ada beberapa yang ditangguhkan deportasinya.

Karena diperlukan keterangan mereka di dalam penanganan laporan dari keluarga korban,” terangnya.Q okz

sudarno/bhirawa

sudarno/bhirawa

Asisten I Bidang Pemerintahan Umum Setdaprov Jatim Dr. Idrus, M.Si (tengah) sebelum meninggalkan tempat pameran produk unggulan UMKM di Alun-alun Madiun, Selasa (17/6) berbincang-bincang dengan Wali Kota Madiun Bambang Irianto SH, MM (kanan kalungan bunga) dan Sekda Kota Madiun Drs Maidi SH, MM,PM Pd.

Pada pemberangkatan pawai budaya dalam rangka rapat kerja wali kota se-Jatim, Bali, NTB, NTT dan wali kota di Jatim, Wali Kota Madiun Bambang Irianto SH, MM yang didampingi istrinya, Ny. Lies Bambang Irianto menerima penyerahan wayang kulit Werkudoro.

KPK Segel Tiga Lantai Kantor Kementerian PDT Jakarta, Bhirawa Tiga lantai gedung kantor Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) disegel Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (17/6).

Pantauan di lapangan menyebutkan, ketiga lantai yang disegel adalah lantai II adalah ruangan Asdep Sosial Deputi2 serta ruangan P2KPT/Bedah Desa, lantai IV ruangan Staft Deputi 5 dan lantai VII ruangan Menteri PDT Helmi Faisal. Namun pihak Kementerian PDT tidak ada yang mau komentar terkait penyegelan ini.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi membenarkan bahwa penyidik telah menyegel ruang Deputi I (pengembangan sumber daya) kantor Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT).

“Beberapa ruang di deputi I di PDT. Kantor PDT ada dua di Abdul Muis dan di Jalan Veteran.

Yang disegel ada ruang di lantai IV, lantai II , beberapa ruangan ya,” kata Johan di kantor KPK, Jakarta, Selasa (17/6).

Namun, terkait penyegelannya tersebut, Johan belum mengetahui pasti apakah ada kaitanya dengan penangkapan Bupati Biak Yesaya Sombuk. “Saya belum dapat informasi detilnya ya, dan tapi memang perlu diinformasikan bahwa (ruangan) disegel bukan digeledah,” kata Johan.

Sebelumnya KPK menangkap tangan Bupati Biak Numfor Yasaya Sombuk (YS) dalam kasus dugaan suap dana bantuan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) di Kabupaten Biak Papua, Senin (16/6) malam. Berdasarkan laporan yang diterima, kronologi kejadian berawal dari pertemuan antara TM dari pihak swasta dengan Y, yang merupakan kepala dinas bidang penanggulangan bencana di Kabupaten Biak. Pertemuan itu dilakukan di sebuah restoran di Hotel Akasia, Matraman.

“Kemudian mereka bertemu di salah satu kamar di lantai 7, didapati ada YS (Bupati Biak).

Setelah itu baik TM dan Y keluar dari kamar, kemudian penyidik KPK melakukan penangkapan, kemudian keduanya dibawa ke kamar tersebut didapati bupati YS,” kata dia.

KPK menyita uang dalam bentuk dollar Singapura senilai Rp 3,6 miliar di dalam kamar hotel.

Penyidik mengamankan tas hitam berisi uang dollar Singapura terbagi dari pecahan 10.000 dollar Singapura dan 1.000 dollar Singapura yang dimasukkan dalam amplop tersebut. Selain ketiganya, sopir TS dan YS, beserta ajudan, juga ikut ditangkap. Mereka digelandang ke dalam Gedung KPK. Wakil Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Ali

Maschan Musa mendesak dewan pimpinan pusat partainya segera menggelar konferensi pers terkait penyegelan kantor Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmy Faishal Zaini. Helmy merupakan Ketua DPP PKB. “Menurut saya DPP harus gerak cepat klarifikasi,” ujarnya di Gedung DPR Jakarta.

Anggota Komisi VIII DPR itu mengaku kaget dengan penyegelan itu. Namun ia yakin Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar telah meminta penjelasan dari Helmy.

Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyegel ruang Deputi I (pengembangan sumber daya) kantor Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. Penyegelan dilakukan bersamaan dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan penyidik KPK terhadap Bupati Biak Lumfor Yasaya Sombuk pada Senin 16 Juni 2014 malam.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan KPK memiliki waktu 24 jam untuk menetapkan status terhadap enam orang yang diamankan dalam kasus dugaan suap itu.

Namun, Bambang enggan menjelaskan apakah Menteri PDT Helmy Faishal juga termasuk dalam daftar enam orang yang diamankan KPK atau tidak.

Enam orang itu menurut Bambang, tidak semuanya berasal dari Kementerian PDT. Q ira, ins

Madiun, Bhirawa Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo, SH. M.Hum diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan Umum Pemprov Jatim, Dr. Idrus, M.Si membuka Rapat Kerja Wali Kota Se Regional Jatim, Bali, NTB dan NTT (Muskomwil IV APEKSI) ke 10 Tahun 2014 di Alun-Alun Kota Madiun, Selasa (17/6).

Muskomwil IV APEKSI ke 10 Tahun 2014 itu dilaksanakan di Kota Madiun mulai tanggal 17 – 19 Juni 2014 mendatang yang diikuti 12 Wali Kota dari Mataram dan Bima (NTB), Denpasar (Bali), Kupang (NTT).

Sedang Wali Kota dari Provinsi Jatim yakni Walikota Pasuruan, Kediri, Mojokerto, Probolinggo, Madiun, Surabaya, Malang, Batu dan Blitar.

Gubernur Jatim, Dr. Soekarwo yang diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan Umum Pemprov Jatim, Dr. Idrus, M.Si menyatakan, Jawa Timur dikenal karena kekayaan sosial budaya, potensi alam dan destinasi wisata yang menarik, masyarakat yang ramah dan bermartabat serta potensi yang terus berkembang maju.

“Sehingga dengan dipilihnya Kota Madiun sebagai tempat penyelenggaraan rapat kerja saat ini merupakan kesempatan yang baik bagi semua peserta untuk saling berpromosi, berdiskusi dan bekerjasama mengembangkan potensi yang dimiliki untuk memajukan daerah masing-masing,” tegas Gubernur Jatim Dr. Soekarwo dalam

sambutannya yang dibacakan oleh Dr. Idrus, M.Si pada pembukaan Rapat Kerja Komisariat IV Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Alun-Alun Kota Madiun, Selasa (17/6).

Sementara itu, Wali Kota Madiun, Bambang Irianto, SH. MM mengucapkan selamat datang kepada para Wali Kota dari Bali, NTB, NTT dan para Wali Kota di Jawa Timur sebagai peserta Rapat Kerja Wali Kota Se Regional Jatim, Bali, NTB dan NTT (Muskomwil IV APEKSI) ke 10 Tahun 2014 di Kota Madiun.

Di samping itu, Wali Kota Madiun Bambang Irianto menyatakan, kalau Kota Madiun pada tahun 2011 lalu pernah tidak menerima piala Adipura yang dipermasalahkan karena adanya Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Madiun.

“Meski begitu tidak menjadi masalah. Karena kami lebih mementingkan PKL daripada penghargaan Adipura. Buat apa dapat Adipura, kalau para PKL (warga kami. Red) tidak bisa kaman. Tetapi sekarang soal penilaian Tim Adipura sudah tidak lagi mempermasalahkan PKL.

Akhirnya pada tehun berikutnya sampai sekarang Kota Madiun juga mendapat penghargaan Adipura seperti kota dan kabupaten lainnya,” ungkap Wali Kota Bambang Irianto.

Dalam kesempatan itu, Ny. Lies Bambang Irianto (istri Wali Kota Madiun Bambang Irianto. Red) melakukan pengguntingan pita pertanda dibukanya pameran produk unggulan UMKM dari Kota Madiun dan sebagaian produk unggulan dari beberapa kota peserta Muskomwil IV APEKSI di Kota Madiun. Selasa pukul 14.00 WIB peserta Muskomwil IV APEKSI di suguhi pawai kebudayaan khas daerah anggota Komisariat Wilayah IV APEKSI. Selasa malam pukul 19.30 WIB diadakan gala dinner di Asrama Haji Kota Madiun.

Rabu (18/6) pukul 08.00 – 12.00 WIB Rapat Kerja Wali Kota Anggota Komisariat Wilayah IV APEKSI di Asrama Haji Kota Madiun. Siangnya pukul 14.00 WIB sampai selesai peserta mengunjungi dua tempat wisata relegi. Yakni Masjid Kuno Taman di Kelurahan Taman dan Masjid Kuncen di Kelurahan Kuncen, Kecamatan Taman.

Alasannya, karena tempat ini memang mempunyai nilai sejarah religi yang sangat tinggi. Karena dua masjid tersebut, dibangun pada jaman kerajaan Mataram. Selain wisata religi, para tamu juga akan kita ajak ke Sun City. Termasuk juga ke Telaga Sarangan di Magetan. Q adv.dar

EKONOMI - BISNIS

10

Kembangkan Kawasan Industri Pacu Pertumbuhan Ekonomi Jatim Pemprov, Bhirawa Jatim memiliki posisi strategis dalam bidang ekonomi, yakni sebagai pintu gerbang pergerakan barang dan jasa dari dan ke kawasan timur Indonesia. Hal ini dapat menjadi peluang bagi Jatim untuk terus meningkatkan perekonomian wilayah.

Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jatim, pertumbuhan industri di Jatim pada triwulan pertama 2014 mengalami kenaikan sebesar 6,81 persen.

Sedangkan, pertumbuhan produksi industri manufaktur mikro dan kecil pada triwulan pertama 2014 mencapai 3,74 persen.

“Sementara untuk industri manufaktur sedang dan besar mengalami pertumbuhan sebesar 11,23 persen. Begitu pula kondisi industri mikro kecil (IKM) terus menggeliat tumbuh cukup baik yang tersebar di beberapa kabupaten/kota,” kata Kepala Disperindag Jatim, Dr Ir Budi Setiawan MMT, dikonfirmasi, Selasa (17/6).

Dari data-data tersebut, lanjutnya, menunjukkan bahwa industri merupakan motor penggerak perekonomian wilayah Jatim. Untuk itu, diperlukan fasilitasi bagi industri kecil, menengah dan besar melalui adanya pengembangan kawasan industri. Sehingga pengelolaan kegiatan industri dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Menurut Budi Setiawan, kawasan industri merupakan suatu wadah yang memberikan pelayanan (services) bagi industri secara kolektif, dan berperan dalam menarik minat investor. Sehingga dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif serta meningkatkan daya saing antar wilayah.

Dijelaskan, pedoman pengembangan kawasan industri telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu UndangUndang No 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian. UU ini berfokus pada asas pemerataan persebaran pembangunan industri.

Adapun salah satu lingkup pengaturan dalam UU No 3 Tahun 2014, yaitu perwilayahan industri, dimana didalamnya terdapat kawasan industri serta pembangunan infrastruktur industri seperti lahan bagi kawasan industri.

“Pemerintah pusat dan pemer-

intah daerah terus berupaya untuk memacu pembangunan kawasan industri sebagai infrastruktur industri. Adapun bentuk intervensi pemerintah melalui investasi langsung untuk membangun kawasan industri, jika terdapat kondisi dimana pihak swasta tidak berminat atau belum mampu membangun kawasan industri, sementara Pemerintah perlu mempercepat industrialisasi di wilayah pusat pertumbuhan industri,” paparnya. Beberapa rencana pengembangan kawasan industry yang tersebar di beberapa wilayah di Jatim diantaranya, Jombang, Tuban, Gresik, Lamongan, Banyuwangi, Malang dan Bangkalan. Rencananya, tolta luas lahan pembangunan kawasan industry tersebut mencapai 5662,62 hektare.

Saat ini, kata Budi, masih terdapat permasalahan-permasalahan terkait pengembangan kawasan industri di Jatim. Diantaranya adalah pengadaan atau

pembebasan lahan untuk kawasan industri, terbatasnya peran pemerintah dalam pengadaan lahan bagi kawasan industri, jika dibandingkan dengan pihak swasta. Sehingga dalam pengaturan stabilitas kenaikan mekanisme pasar harga tanah menjadi sulit dan juga membutuhkan waktu yang relatif lama.

Kemudian, peningkatan kapasitas infrastruktur pendukung sektor industri, seperti jalan dan pelabuhan, belum memadainya infrastruktur pendukung industri di beberapa daerah kabupaten/kota menyebabkan penyebaran dan pemerataan industri relatif berjalan lambat. Lalu, perlu peningkatan sinkronisasi, koordinasi dan sosialisasi kebijakan, terbatasnya insentif pelayanan perizinan terhadap suatu Kawasan Industri dan terbatasnya kemampuan birokrasi dalam mengambil suatu eksekusi sehingga proses perizinan dirasa rumit dan membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu, lanjutnya, Gubernur Jatim memfasilitasi pengembangan kawasan industri di melalui pembentukan Tim Fasilitasi Percepatan Pengembangan Kawasan Industri (TFP2KI) Provinsi Jatim. Q iib

RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI DI JAWA TIMUR No

Wilayah

Kawasan Industri

Luas Lahan (Ha)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Jombang Tuban Gresik Gresik Gresik Lamongan Banyuwangi Malang Bangkalan

Kawasan Industri Ploso Kawasan Industri Tuban / KIT Agroindustri Gresik Utara Java Integrated Industrial Port Estate / JIIPE Kawasan Industri Salt Lake Gresik Kawasan Industri Lamongan Kampe Industrial Estate Banyuwangi / KIEB Kawasan Industri Malang Madura Industrial Seaport City / MISI

800 227 300 1761,4 285 400 999,22 90 800

Total Area

5662,62

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jatim

Rabu Pon, 18 JUNI 2014

Rabu Pon 18 JUNI 2014

Pemprov Siapkan Kapal Gratis untuk Mudik Masyarakat Kepulauan O Sambungan hal 1

Jika cuaca dan gelombang baik jumlah penumpang bisa mencapai 300 orang. Bila cuaca buruk, hanya bisa mengangkut sekitar 150 orang saja.

Oleh karena itu, masyarakat yang ingin mudik gratis ini, dimohon untuk mendaftar terlebih dulu. Sebab berdasarkan pengalaman, masyarakat kepulauan tidak mendaftar terlebih dulu, tapi saat berangkat mereka datang dan naik kapal.

Setelah mereka tidak dapat tempat kemudian marah-marah dan menuding tidak memberikan pelayanan dengan baik.

“Kita sarankan untuk mendaftar dulu, sehingga bisa dijadwalkan keberangkatannya. Jangan sampai datang tapi belum mendaftar. Nanti kalau ribut-ribut kita yang disalahkan. Berdasarkan pengalaman, pendaftar mudik gratis kapal ini jumlahnya lumayan banyak,” katanya.

Seperti diketahui, untuk mengurai kepadatan lalu lintas saat mudik, Pemprov Jatim mengadakan mudik gratis lebaran tahun ini. Rencananya, pemprov menyiapkan sebanyak 435 unit bus yang siap mengantarkan pemudik diseluruh daerah di Jatim.

Wahid menuturkan, ratusan armada bus mudik tersebut akan mengangkut puluhan ribu masyarakat dari Surabaya menuju sekitar 20 kota besar yang ada di Jatim.

Mulai Malang, Bojonegoro, Tuban, Madiun, Pacitan, Blitar, Kediri, Tulungagung, Trenggalek, Pamekasan, Sumenep, Lumajang, Jember, Bondowoso, hingga Banyuwangi.

“Dari 435 bus yang disiapkan pemprov tersebut, 405 bus untuk mengangkut masyarakat pulang ke kampung halaman selama lebaran. Sedangkan 30 bus untuk suttle, yakni mengangkut warga yang mudik dari pelabuhan Tanjung Perak menuju terminal,” ujarnya.

Dijelaskan Wahid, tujuan diadakannya kegiatan mudik gratis ini merupakan upaya dari Pemprov Jatim untuk mengurangi kepadatan arus penumpung di terminal selama angkutan lebaran. Sebelum ada program mudik gratis, telah terjadi penumpukan penumpang di terminal hingga berjam-jam lamanya. Q iib

Penanganan Dugaan Korupsi RS Gambiran Jalan di Tempat O Sambungan hal 1

“Namun status kasus dugaan korupsi tersebut masih berjalan. Saat ini kita menunggu audit dari BPK, namun ada beberapa berkas yang harus dilengkapi, dan semaksimal mungkin akan saya kerjakan, ” kata Amiek Wulandari, Selasa (17/6).

Dijelaskannya pihaknya masih menunggu audit dari BPK yang tidak tahu pasti kapan audit tersebut dilaksanakan. Bahkan yang dikhawatirkan, dalam audit BPK nanti yang belum jelas kapan kapan ternyata hasilnya tidak ada kerugian negara.

“Sudah menunggu lama , yang dikhawatirkan dari audit BPK nanti menyatakan tidak ada kerugian negara,” ujarnya.

Untuk diketahui, sudah hampir empat tahun, kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Gambiran II Kota Kediri disidik. Kasus mulai mulai bergulir pada 2011 lalu. Penyidik kejari Kota Kediri mencium adanya indikasi penyimpangan dalam proyek multiyears bernilai Rp 208 miliar itu.

Bahkan tiga tersangka telah ditetapkan Kejari di antaranya Wiyanto, Kasenandan juga Budi Siswantoro yang semuanya adalah PNS Kota Kediri namun hingga saat ini mereka juga belum ditahan.

Ironisnya lagi hingga saat ini, kasus itu seolah menggantung dan jauh dari kata tuntas.Q mb2

Beri Kemudahan CJH O Sambungan hal 1

kemudahan untuk CJH yang akan berangkat ke Tanah Suci Tahap pertama perpanjangan, CJH bisa melunasi BPIH pada tanggal 14 hingga 17 Juli mendatang. Tahap kedua Kemenag memberikan waktu perpanjangan hingga 21-24 Juli mendatang. “Kita berharap rentang waktu tambahan tersebut bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para CJH, kita berharap saat itu para CJH bisa melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji,” ujar Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batu H Jamal, Selasa (17/6).

Menurutnya, bila sampai batas waktu yang sudah tetapkan yakni 24 Juli mendatang, CJH masih juga belum melunasi BPIH, maka secara otomatis para CJH tersebut akan batal berangkat haji tahun ini. Selanjutnya Kemenag akan mengembalikan sisa kuota haji yang ada akan dikembalikan kepada pemerintah pusat dan menjadi porsi nasional. “Eman-eman kalau sampai terjadi seperti itu, karena itu kita berharap CJH semua bisa melunasinya,”tambahnya.

Lebih lanjut Jamal menjelaskan bahwa baru saja terbit Peraturan Presiden No 49 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Biaya haji sebesar 3.219 dollar AS atau sekitar Rp 35 juta. Jumlah tersebut turun dibandingkan biaya pada 2013 sebesar 3.527 dollar AS atau sebesar Rp 38 juta. Meski demikian penetapan biaya berdasarkan embarkasi tetap berbeda, untuk embarkasi Surabaya, setiap CJH harus menanggung biaya sebesar 3.308 dollar AS atau sekitar Rp 36 juta per orang.

Sebelumnya, Kemenag sudah mengumumkan bahwa pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji dimulai sejak 11 Juni hingga 9 Juli mendatang. Para CJH diharapkan sudah bisa melunasi biaya haji pada tanggal tersebut. Namun banyaknya CJH yang belum melunasi BPIH, maka Kemenag membuat kebijakan kelonggaran waktu pelunasan BPIH. Q nas

SAMBUNGAN

11

Bawaslu Jatim Segera Cuaca Buruk, Ratusan Peserta Absen Ujian SBMPTN Panggil Bupati Ngawi O Sambungan hal 1

Bagus menduga banyaknya peserta yang absen disebabkan karena faktor cuaca. Seperti diketahui sejak semalaman sejumlah wilayah diterpa hujan hingga pagi hari dan menyebabkan banjir di beberapa titik. Hal ini dimungkinkan banyak peserta yang datang terlambat dan memilih untuk tidak mengikuti ujian. Selain itu, faktor kepadatan lalu lintas juga menjadi penghambat peserta untuk sampai ke lokasi ujian. “Padahal tadi kami sudah memberi toleransi 15 menit untuk peserta masuk. Tetapi tetap saja masih banyak yang tidak hadir,” kata dia.

Selain ketidakhadiran yang tinggi, pihaknya juga sempat direpotkan dengan data yang menyebutkan ada peserta tuna netra yang akan tes di Unair.

Awalnya pihak panitia sudah menyiapkan ruang khusus serta dua pendamping yang akan bertugas membacakan dan mengarsir lembar jawaban.

“Tetapi ternyata yang bersangkutan tidak tuna netra. Hanya minus saja. Sehingga kami tidak jadi menggunakan pendamping khusus,” tutur dia.

Kesalahan data juga terjadi di universitas dr Soetomo (Unitomo) dan ITATS. Di kampus itu tertulis ada dua peserta

tuna netra dengan nama yang sama. Tetapi setelah dicek ternyata tidak ada peserta tuna netra. Hanya saja di ITATS ada satu peserta tuna rungu yang bisa mengikuti ujian dengan peserta lainnya.

Hal serupa juga diungkapkan Humas SBMPTN dari ITS Bekti Cahyo Hidayanto. Menurut dia hampir di seluruh lokasi ujian terdapat peserta yang absen. Namun, Bekti belum bisa menyebutkan data pasti yang tidak hadir karena masih dalam proses rekap. “Malam ini (kemarin malam) Lembar Jawaban Ujian (LJU) akan diserahkan ke pusat validasi (pemindaian) yang kebetulan di pusat komputer ITS. Kemungkinan besok (hari ini) atau lusa (besok) proses pemindaian akan dimulai,” tutur dia.

Sementara itu, dalam verifikasi calon penerima Bidikmisi SNMPTN yang berlangsung bersamaan dengan ujian tulis SBMPTN ditemui sejumlah kejanggalan. Terdapat 12 calon mahasiswa baru jalur Bidikmisi yang akan masuk ke ITS terancam dicoret. Sebab, data-data yang diajukan dianggap meragukan dan harus divisitasi ulang.

Humas SNMPTN dari ITS Ismaini Zain mengatakan, 12 penerima Bidikmisi ini diduga tidak memenuhi ketentuan sebagai penerima Bidikmisi.

Sesuai ketentuan, pendapatan orangtua penerima Bidikmisi maksimal Rp 3 juta atau jika dibagi dengan jumlah anggota keluarga hanya sekitar Rp 750.000 per orang.

“Dari 12 penerima beasiswa ini ada yang pendapatan orangtuanya Rp 4 juta atau bahkan Rp 9 juta. Ada juga yang pendapatannya ditulis Rp 3 juta tetapi memiliki mobil atau rumahnya besar,”terang Ismaini.

Sebanyak 12 penerima Bidikmisi yang diragukan ini berasal dari Surabaya, Sidoarjo, Bali dan Jakarta. Dalam visitasi, pihaknya akan melihat secara detail kondisi ekonomi keluarga penerima Bidikmisi. Selain itu pihaknya juga melakukan wawancara secara mendetail untuk memastikan apakah mereka bisa diterima atau bahkan ditolak.

“Jika memang data-datanya tidak benar kami akan menggagalkan dia sebagai mahasiswa ITS. Jadi tidak hanya digagalkan dari penerima Bidikmisi, tetapi digagalkan sebagai calon mahasiswa ITS,”tegasnya.

Selain 12 calon mahasiswa yang akan divisitasi ulang, Ismaini juga menemukan dua calon mahasiswa yang mendaftar ke ITS tapi saat daftar ulang telah terdaftar di PTN lain. “Dengan demikian, dua calon mahasiswa ini dianggap tidak masuk Bidikmisi ITS,” tutur dia.Q tam

O Sambungan hal 1

Disinggung aktivitas tersebut mengarah kepada pasangan capres – cawapres nomor berapa? Sri Sugeng enggan untuk menjelaskan lebih lanjut. Bawaslu Jatim hingga saat ini sedang dalam penelusuran lebih lanjut. “Kalau mendukung siapa, kami masih perlu melakukan kroscek lagi,” paparnya Hanya saja untuk diketahui, Budi Sulistyono merupakan salah satu kader PDI Perjuangan. Bahkan di struktur PDI Perjuangan, ia menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Ngawi.

Sri Sugeng menambahkan pihaknya sudah mengintruksikan kepada Panwaslu Kabupaten Ngawi untuk memanggil Bupati Ngawi untuk diminta keterangan. Hanya saja, berdasarkan laporan dari panwaslu, bupati tersebut enggan untuk diminta keterangan. “Sudah kami sampaikan juga ke panwaslu, kalau beliau tidak mau diminta keterangan, agar kasus itu dilimpahkan ke Bawaslu Jatim saja. Biar kami yang memprosesnya,” ungkapnya Tak hanya Bupati Ngawi, keterlibatan PNS dalam politik praktis juga terjadi di daerah Kediri. Seorang

camat di Kediri diduga mengumpulkan anggota PNPM Mandiri untuk melakukan konsolidasi terhadap pemenangan capres – cawapres tertentu. Hanya saja, Sri Sugeng kembali enggan untuk menyebutkan mereka mendukung siapa. “Kalau mendukung siapanya, kami masih belum bisa memberitahu karena sekarang sedang ditelusuri,” tegasnya Jika bupati dan camat tersebut terbukti melanggar, apa sanksinya? Sri Sugeng menjawab Bawaslu masih mengkaji apakah ada pelanggaran pidana atukah hanya pelanggaran administratif.

“Jika itu pelanggaran administratif maka Bawaslu hanya melaporkan ke Kementerian Dalam Negeri dan Presiden.

Apakah nantinya Mendagri maupun presiden hanya memberikan sanksi teguran tertulis atau sanksi semacam apa, itu kewenangan mereka,” urainya Seperti diketahui selama musim kampanye Pilpres di Jatim, diduga ada 3 pelanggaran yakni Bupati Ngawi dan Camat di Kediri tersebut. Keduanya merupakan temuan Panwaslu kab/ kota. Sedangkan satu pelanggaran lagi yakni yang dilaporkan oleh Tim Prabowo – Hatta di Jatim terkait dugaan pelanggaran cyber crime. Q cty

Gubernur Minta Kuota SMK Mini Ditambah Jatah PKB sebagai Ketua DPRD O Sambungan hal 1

sebesar Rp 200 juta per lembaga. Sayang, hingga saat ini proses pencairan belum dapat dilakukan. Ditanya kapan akan dicairkan? Harun hanya mengatakan segera akan dicairkan.

“Iya ini masih diproses. Sebentar lagi pasti akan direalisasikan,” tutur dia. Padahal menurut informasi, pencairan anggaran untuk SMK mini ini masih tersendat lantaran adanya momentum pemilihan presiden.

Kabid Pendidikan Menengah Kejuruan (Dikmenjur) dan Perguruan Tinggi Dindik Jatim Hudiyono menambahkan dengan ditambahnya sasaran SMK mini, maka anggaran yang semula hanya Rp 8 miliar

secara otomatis akan bertambah menjadi 16 miliar. Anggaran ini akan terus bertambah seiring target pendirian SMK mini yang juga ditambah setiap tahunnya. “Ini kalau disetujui dalam PAK. Tapi melihat pentingnya program ini, rencana akan berjalan dengan baik,” tutur dia.

Menurut dia, pendirian SMK mini diharapkan dapat mengurangi pengangguran terdidik di Jatim. Tiap satu SMK mini di pondok pesantren akan digunakan untuk mendidik 200 siswa dan santri. Dengan demikian, ditargetkan dalam satu tahun dapat mengurangi 160 ribu pengangguran terdidik.

“Gubernur berharapa santri dan siswa di pondok pesantren memiliki kompetensi yang bisa

memudahkan mereka mencari pekerjaan atau berwirausaha,” tutur dia.

Ditanya program keahlian apa saja yang akan dibuka di SMK mini? Hudiyono mengatakan, masing-masing SMK mini dapat mengajukan program keahlian yang berbedabeda. Sebab, program keahlian SMK mini harus sesuai dengan potensi lokal setempat. Misalnya pesantren yang terletak di wilayah pesisir, maka bisa jadi program keahlian yang dibuka adalah teknologi hasil perikanan. Atau jika dekat dengan wilayah pertanian bisa membuka teknologi hasil pangan. “Strategi penerapan SMK mini fokus untuk melatih santri dan siswa agar menjadi wiraswasta baru,” pungkasnya.Q tam

Bupati Usut Pungutan pada Siswa Sebelum Terima Rapor O Sambungan hal 1

Terlebih sebentar lagi sudah tahun ajaran baru dan penerimaan siswa baru. Perbup itu sekarang masih di Bagian Hukum,” katanya.

Syahri menegaskan dengan terbitnya Perbup tentang realisasi pendidikan murah sekaligus akan terjadi revolusi bidang pendidikan di Tulungagung. “Pendidikan murah harus terealisasi,” tuturnya.

Informasi yang diperoleh Bhirawa menyebutkan siswa kelas VII SMPN 1 Tulungagung saat ini dipungut dana masingmasing Rp 1,5 juta. Dana tersebut untuk pengadaan barang di sekolah tersebut. Di antaranya barang mebeler dan mobil untuk OSIS. Salah seorang orangtua siswa menyebut dana Rp 1,5 itu sudah harus dibayarkan terakhir pada 21 Juni 2014 atau sebelum penerimaan rapor siswa. “Katanya Tulungagung sudah menerapkan pendidikan murah. Mengapa masih ada tarikan dana. Ini belum mene-

rima rapor, apa nanti juga sewaktu daftar ulang akan ditarik lagi. Lalu di mana murahnya?,” tanyanya.

Kepala Dinas Pendidikan Pemkab Tulungagung Drs Suharno MPd ketika dikonfirmasi kemarin menegaskan jika Dinas Pendidikan tetap komit dengan upaya Bupati Syahri Mulyo untuk merealisasikan pendidikan murah di Tulungagung.

“Apa benar ada tarikan itu.

Nanti kami akan panggil kepala sekolahnya. Mengapa hal itu dilakukan,” tandasnya.

Suharno menilai tarikan atau pungutan pada siswa dengan nilai yang relatif tinggi tentu menghambat upaya realisasi pendidikan murah. “Karena itu akan kami panggil kepala sekolahnya dulu,” terangnya lagi.

Sementara itu di Kantor DPRD Tulungagung, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Tulungagung Drs Juli Bambang Purnomo mengatakan harus ada tindakan dari Dinas Pendidikan bagi sekolah yang melakukan pungutan dengan nilai

relatif besar. Ia mengingatkan pendidikan murah merupakan janji Bupati Syahri Mulyo dalam visi dan misinya saat kampanye Pemilukada Tulungagung 2013 lalu.

“Lalu apa namanya kalau masih saja banyak tarikan atau pungutan pada siswa. Yang namanya pendidikan murah ya sekolah murah tanpa ada keluhan soal biaya sekolah dari orangtua dan wali murid,” paparnya dengan mimik serius. Q wed

Jatim di Ujung Tanduk

O Sambungan hal 1

satu sampai lima dalam hasil Pileg 2014 lalu mendapatkan peluang untuk meraih kursi sebagai Ketua DPRD Jatim,’’tegas Zainudin yang juga Ketua DPD Partai Golkar Jatim, Selasa (17/6).

Terpisah, Ketua DPW PKB Jatim Ach. Halim Iskandar mengaku pihaknya tak terlalu pusing dengan perubahan UU tersebut.

Karenanya, pihaknya menyerahkan sepenuhnya keputusan pada yang di atas.

Namun, Halim tidak mengelak jika PKB lewat DPR RI sudah mencoba melakukan lobi-lobi politik agar UU tersebut diberlakukan pada lima tahun ke depan, tidak tahun ini. ‘’Kalau saya pribadi terserah. Karena memang jabatan tidak bisa dikejar. Yang pasti dengan keluarnya UU ini, PKB banyak dirugikan khususnya di Jatim karena PKB dalam Pileg 2014 menjadi pemenang yang otomatis banyak kader PKB yang duduk sebagai Ketua DPRD. Tapi kami di sini sebatas berdoa saja, dan keputusannya ada yang di atas,’’tambah Halim yang juga menjadi kandidat sebagai Ketua DPRD periode 2014-2019 ini.

Sekretaris DPW PAN Jatim Kuswiyanto mengaku

jika suasana politik di pusat tidak serta merta diikuti Jatim. Terbukti banyak contoh yang ada di Jatim yang membuat kondisi di Jatim tetap kondusif. Di mana seluruh parpol tetap guyub dengan tujuan masyarakat Jatim tetap makmur dan perekonomian meningkat. ‘’Inilah Jatim, semuanya serba unik. Tak heran jika komunikasi antar parpol di sini sangat gayeng dan kondusif. Termasuk menyikapi soal adanya revisi UU 27 Tahun 2009 terkait Susduk MPR, DPR, DPD dan DPRD,’’tegasnya.

Sumber di DPRD Jatim menyebutkan jika dalam persoalan jatah jabatan di DPRD Jatim tidak akan terpengaruh dengan suhu Pilpres. Artinya seluruh parpol tetap menyerahkan jabatan Ketua DPRD Jatim kepada PKB yang telah menjadi pemenang dalam Pileg 2014. ‘’Yang terpenting di sini bagaimana seluruh parpol di Jatim dapat guyub dan membangun Jatim demi kepentingan rakyat. Selanjutnya soal jabatan, kita tetap menganut pada aturan yang lama. Ini demi menghormati partai pemenang yang telah bekerja keras untuk memenangkan Pileg 2014,’’jelas salah satu anggota dewan yang menolak namanya dikorankan. Q cty

Pemkab Bojonegoro Siap Membayar Uang Pengadaan Pupuk Bojonegoro, Bhirawa Pemkab Bojonegoro siap membayar uang pengadaan pupuk tembakau 2009 sebesar Rp 2,7 miliar kepada kontraktor PT Arthesis Persada Malang setelah memperoleh pernyataan tertulis dari Dirjen Anggaran Kementerian Dalam Negeri.

"Pembayaran uang pupuk akan kami lakukan setelah ada surat tertulis dari Dirjen Anggaran Kementerian Dalam Negeri, yang menyata-

kan pemkab bisa membayar uang pengadaan pupuk kepada kontraktor," kata Wakil Bupati (Wabup) Bojonegoro Setyo Hartono, Selasa (17/6).

Ia menjelaskan pemkab belum membayar uang pengadaan pupuk tembakau 2009 kepada kontraktor PT Arthesis Persada, Malang, karena menunggu keputusan Mahkamah Agung dalam pengajuan kasasi kasus pengadaan pupuk itu. "Sesuai hasil konsultasi pemkab deng-

an Dirjen Anggaran Kementerian Dalam Negeri bahwa tidak akan menjadi masalah hukum kalau uang pengadaan pupuk dibayarkan," katanya.

Oleh karena itu, kata dia, pemkab akan meminta keterangan secara tertulis kepada Dirjen Keuangan Kementerian Dalam Negeri, yang berisi diperbolehkannya pembayaran uang pengadaan pupuk tembakau di daerahnya yang masih menjadi masalah hukum.Q bas. ant

Pemkot Siapkan Rp 9 Miliar untuk Ubah Wajah Dolly O Sambungan hal 1

Di mana lantai dasar bakal difungsikan sebagai sentra PKL. Lantai dua untuk usaha makanan kering, lantai tiga dan empat khusus untuk perpustakaan dan komputer.

Sedangkan lantai lima akan digunakan untuk taman bermain anak-anak serta balai RW yang ada di lantai enam.

“Gedung itu dilengkapi dengan lift. Anggaran yang disiapkan sebesar Rp 9 miliar,” papar Risma.

Tentu di samping itu pemkot juga akan membangun sarana penunjang lain seperti sarana olahraga dan perdagangan. “Apa saya salah ketika berusaha memberikan kehidupan yang lebih baik bagi warga? Tenang saja, kami tidak akan lari dari tanggung jawab menjamin ekonomi warga. Di Liponsos Keputih, 1.200 penderita psikotik yang 95 persen bukan orang Surabaya saja dirawat oleh Pemkot Surabaya. Masa, rehabilitasi

Dolly ini saya lepas tangan,” papar mantan Kepala Bappeko ini.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Surabaya Supomo menambahkan, pihaknya memahami betul apa yang dibutuhkan warga lokalisasi berdasar pengalaman deklarasi alih fungsi sejumlah lokalisasi sebelumnya. Oleh karenanya, Dinsos menyiapkan skema rehabilitasi yang menyentuh berbagai aspek meliputi sosial, pendidikan, dan ekonomi.

Keseriusan Pemkot Surabaya dapat dilihat pada kondisi eks lokalisasi seperti Dupak Bangunsari, Tambakasri, Sememi dan Klakahrejo. Di keempat wilayah tersebut kondisinya saat ini sudah berubah jauh lebih baik.

Pemkot sudah mengucurkan Rp 28 miliar untuk penyediaan lapangan pekerjaan.

Juga Rp 16 miliar untuk tempat pelatihan, balai RW, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) serta sarana olahraga. “Niatan pemkot ini

adalah untuk kebaikan warga.

Insyaallah tidak ada satu pun pelanggaran HAM saat deklarasi alih fungsi Dolly besok (hari ini),” kata Supomo.

Kementerian Sosial (Kemensos) telah menyerahkan bantuan untuk mantan PSK di Gang Dolly kepada Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Selasa (17/6).

Bantuan senilai Rp 7, 3 miliar tersebut bakal dibagikan kepada 1.449 mantan PSK Gang Dolly. Direktur Rehabilitasi Sosial dan Tuna Sosial Kemensos Sonny W Manalu, mengatakan penutupan tersebut menjadi komitmen bersama dan tanggung jawab Kemensos, Gubernur Jatim dan Wali Kota Surabaya.

"Bantuan sudah diantar kepada Ibu Risma, kami berharap bisa diproses," jelas Sonny.

Menurutnya, bantuan tersebut bakal diserahkan kepada mantan PSK melalui transfer ke rekening masing-

masing. Setiap mantan PSK bakal menerima bantuan senilai Rp 5.050.000. Secara rinci bantuan itu terdiri atas bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) senilai Rp 3 juta, bantuan jaminan hidup Rp 20 ribu per hari selama tiga bulan serta bantuan transportasi pulang ke kampung halaman senilai Rp 250 ribu.

Selain bantuan, Kemensos juga memberi motivasi kepada mantan PSK agar bisa kembali ke masyarakat. Hal itu didukung Pemkot Surabaya yang telah memberikan pelatihan keterampilan kepada para mantan PSK. Pecah Kaca Wisma Sehari jelang deklarasi penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak, suasana semakin mencekam di Jalan Jarak Surabaya. Selasa (17/6) tepatnya pukul 08.30, seorang pemuda bernama Nanang Arokhman (22) warga Lakarsantri menggunakan motor dengan nopol L 5306 WW, tiba - tiba

melempari dua wisma yakni Putri Ayu dan Sumber Rezeki.

Setelah memecahkan kaca kedua wisma dengan batu, pemuda ini berjalan menemui warga yang sedang mencuci mobil sambil menantang untuk berkelahi. Tak hanya itu, pemuda ini juga melempari warga dengan batu, namun berhasil dihindari oleh warga.

Tak lama kemudian pihak kepolisian berpakaian preman mengamankannya.

Kapolsek Sawahan Kompol Manang Soebhekti masih belum tahu alasan pelaku melempar dua wisma tersebut.

Sebab, saat ditanya pihak kepolisan, ia hanya menjawab, bahwa dirinya disuruh oleh Gusti Allah.

“Pelaku bertempat tinggal di daerah Lakarsantri, berjumlah satu orang dan belum tahu apa motif melempari dua wisma sekaligus,” jelasnya.

Selama pemeriksaan, pelaku cenderung berbicara ngelantur. Polisi masih melakukan pendalaman terkait motif pengrusakan dua wisma.Q *

12

Rabu Pon, 18 JUNI 2014

Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur

Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan, Perkoperasian, dan Akutansi Lanjutan Malang, 16-21 Juni 2014

foto-foto: cahyono/bhirawa

Kepala UPT Dinkop dan UMKM Karanglo Agus Pudji Waluyo (kiri) saat mengalungkan kartu peserta diklat secara simbolis pada salah satu peserta (atas). Peserta saat foto bersama kepala UPT dan dosen (kiri).

Koperasi Berikan Kontribusi Pertumbuhan Ekonomi Jatim Untuk menghadapi Asean Free Tread Area (AFTA) atau kawasan perdagangan bebas Asean pada 2015 mendatang, maka Pemprov Jatim terus menggalakkan program peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) kepada pelaku Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Koperasi dan UMKM) melalui pelatihan keterampilan teknis dan manajerial.

D

engan memberikan peningkatan SDM ter hadap pengurus dan anggota koperasi akan meningkatkan keterampilan, dan juga memberikan tambahan pengetahuan pada pelaku usaha koperasi agar dalam mengelola usaha koperasi bisa dilakukan secara profesional.

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Koperasi dan UMKM Pemprov Jatim Karanglo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang Drs Agus Puji Walujo MM menjelasDrs Agus Puji kan Pemprov Jatim Walujo MM melalui Dinas Koperasi dan UMKM setiap tahun selalu menggelar pelatihan terhadap pelaku koperasi dan UMKM. “Itu kita lakukan agar SDM pengurus dan anggota koperasi lebih bisa meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang perkoperasian sehingga pengurus dalam mengelola usaha koperasi mampu bersaing untuk menghadapi perdagangan bebas Asean,” jelasnya usai membuka Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan, Perkoperasian, dan Akutansi Lanjutan, Senin (16/6).

Selain pelaku usaha diberikan pelatihan, Agus melanjutkan, pelatihan ini juga merupakan bagian dari usaha pemerintah untuk memberikan pemahaman agar dunia koperasi dan usaha sektor riil bisa memahami berbagai persoalan

yang dihadapi. Sehingga dengan melalui pelatihan ini mereka bisa mendorong kegiatan usaha sektor riil agar makin berkembang. Dan target pemerintah yaitu untuk memberikan kesejahteraan pada masyarakat melalui koperasi.

Dikatakan Agus Puji, Jatim merupakan salah satu daerah yang telah memberikan kontribusi koperasi, sehingga hal itu berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Jatim terus meningkat. Dan ini dibuktikan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jatim pada 2013 tumbuh sebesar 6,55% jika dibandingkan dengan 2012. Pertumbuhan ini bisa dicapai karena semua sektor mengalami pertumbuhan positif. “Termasuk usaha Koperasi dan UMKM ikut andil dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Jatim,” ujar dia.

Jumlah usaha koperasi di Jatim kini telah mencapai 29.263 unit, yang tersebar di 38 kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut termasuk juga di dalamnya terdapat 3.741 Kopwan. Dan saat ini koperasi yang dalam kondisi mati berjumlah 3.710 unit. Disebutkan Agus Puji, pertumbuhan ekonomi di Jatim pada 2013 mencapai Rp 1.136 triliun, dan usaha koperasi sendiri telah memberikan kontribu-

Para peserta Diklat saat serius mengikuti pembukaan kegiatan.

si sebesar Rp 5,44 triliun. “Sehingga koperasi dan UMKM menjadi soko guru ekonomi yang harus terus dijaga kemurniannya. Karena peran koperasi sangat penting untuk mengawal perekonomian rakyat. Dan usaha koperasi juga banyak menyerap tenaga kerja, serta memiliki sumber-sumber keberhasilan masyarakat,” tuturnya.

hidup rakyat Jatim menjadi lebih sejahtera.

Dalam kesempatan itu, Agus Puji menambahkan keberhasilan Kopwan di Jatim dalam mengelola koperasi karena wanita itu gemi, nastiti, dan ngatiati. Artinya, wanita itu hemat dalam mengelola keuangan sehingga setiap menjalankan usaha apa saja benar-benas fokus dan selalu berhati-hati dalam mengambil keputusan. “Dengan keberhasilannya itu, maka Pemprov Jatim memberikan bantuan dana untuk pengembangan koperasi yang mereka kelola di masing-masing desa sebesar Rp 25 juta,” pungkasnya. Q cyn*

UU Nomor 25 Tahun 1992 Berlaku Sementara

Kepala UPT Dinkop dan UMKM Karanglo Agus Pudji Walujo (tengah).

Masyarakat Tak Paham Putusan MK Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah belum maksimal dalam menyosialisasikan pembatalan Mahkamah Kontitusi (MK) terkait UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Sehingga pelaku usaha koperasi dan masyarakat tidak memahami pembatalan UU tersebut, dan pelaku koperasi harus kembali mengacu pada UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi.

“Putusan MK tersebut yang membuat pengurus koperasi bingung karena tidak adanya sosialisasi terkait kembalinya UU Koperasi dari UU Nomor 17 Tahun 2012 kembali ke UU Nomor 25 Tahun 1992,” ungkap Sekretaris Koperasi Serba Usaha Asyafa Praja Abadi Jatim Dicky Sulaeman.

Menurut dia, jika pembatalan MK terhadap UU Nomor 17 Tahun 2012 secepatnya disosialisasikan pada pengurus koperasi dan masyarakat sehingga mereka memahami aturan perkoperasian. Karena setelah dikeluar-

Ditegaskannya modal utama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Jatim, juga menjadi dasar pertimbangan untuk perluasan dan penguatan. Sedangkan perluasan struktur industri akan dikuatkan melalui UMKM dan koperasi. Dan sebanyak 54,34% pendapatan daerah berasal dari UMKM yang juga mampu menampung 98% tenaga kerja. Sehingga selain menyejahterakan pelaku UMKM, juga membantu pemerintah dalam pengentasan pengangguran dan kemiskinan. Karena prioritas pengembangan koperasi dan UMKM tidak bisa ditawar lagi. Sebab, sektor ini bisa mengubah

kannya putusan MK terkait pembatalan UU tersebut, hampir semua pengurus koperasi bingung. Untuk itu, pemerintah melalui Dinas Koperasi dan UMKM segera memberikan sosialisasi tentang dikembalikannya UU Nomor 25 Tahun 1992 agar tidak membingungkan masyarakat dan penggiat koperasi lainnya.

“Meski kembalinya UU Nomor 25 Tahun 1992 itu sifatnya sementara, tapi hal itu harus tetap disosialisasikan kepada masyarakat.

Sebab, saat ini perkembangan koperasi di Jatim menjadi aset pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Jatim. Karena koperasi telah mampu memberikan kontribusi yang cukup besar pada pertumbuhan ekonomi Jawa Timur,” paparnya.

Dicky mengatakan, dia memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Pemprov Jatim yang terus menerus memberikan pelatihan dan keterampilan kepada pengurus koperasi dan anggota koperasi. Dengan adanya

Kepala UPT Dinkop dan UMKM Karanglo Agus Pudji Waluyo saat memberikan kartu peserta diklat.

pelatihan tersebut tidak hanya untuk menuju profesionalitas pengurus koperasi dalam mengelola usaha, namun nantinya pengurus koperasi diharapkan mampu menghadapi pasar bebas pada tahun depan. Q cyn*

Pelatihan bagi pengurus dan anggota koperasi di UPT Dinas Koperasi dan UMKM Karanglo ini pada tahun ini diikuti 94 orang peserta, yang diikuti para pengurus koperasi dari 38 kota/kabupaten se-Jatim.

Mereka akan mengikuti diklat sejak 16-21 Juni 2014. Ketua Panitia Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan, Perkoperasian, dan Akutansi Lanjutan Drs Sumito MM menjelaskan selama pelatihan mereka akan diberikan materi terkait bidang Pengawasan, Perkoperasian, dan Akutansi Lanjutan yang dibagi dalam tiga kelas. “Pelatihan yang diselenggarakan di UPT Dinas Koperasi dan UMKM ini, sebagai upaya pemerintah untuk memberikan tambahan keterampilan agar pengurus koperasi lebih profesional dalam mengelola usaha koperasi,” terangnya.

Selain itu, kata dia, pelatihan ini juga sekaligus memberikan sosialisasi kepada pengurus koperasi, jika Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan pemohon, yakni membatalkan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian sehingga UU Koperasi kembali menggunakan UU Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. MK telah menyatakan bila UU Nomor 17 Tahun 2012 tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.

“Tapi UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuk UU yang baru. Sehingga pengertian koperasi telah dielaborasi dalam pasal-pasal lain di dalam UU Nomor 17 Tahun2012, sehingga di suatu sisi mereduksi atau bahkan menegaskan hak dan kewajiban anggota dengan menjadikan kewenangan pengawas terlalu luas,” jelas Sumito.

Ia juga mengatakan, bahwa UU itu mengutamakan skema permodalan

Drs Sumito MM Kepala UPT Dinkop dan UMKM Karanglo Agus Pudji Walujo beserta jajarannya.

Staf Dinkop dan UMKM Karanglo serta mahasiswa magang dari Universitas Negeri Malang.

Peserta saat mengikuti kegiatan di ruang kelas sesuai dengan bidang pelatihannya.

Peserta Diklat saat mengikuti pembukaan kegiatan.

materiil dan finansial serta mengesampingkan modal sosial yang menjadi ciri fundamental koperasi sebagai suatu entitas khas pelaku ekonomi berdasarkan UUD 1945.

Pada sisi lain, koperasi menjadi sama dan tidak berbeda dengan perseroan terbatas dan kehilangan roh konstitusionalnya sebagai entitas pelaku ekonomi khas bagi bangsa yang berfilosofi gotong royong.

Sehingga yang menjadi pertimbangan MK, tutur Sumito, adalah bahwa filosofi dalam Undang-Undang Perkoperasian ternyata tidak sesuai dengan hakikat susunan perekonomian sebagai usaha bersama dan berdasarkan asas kekeluargaan yang termuat dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. “Meski MK membatalkan UU Nomor 17 Tahun 2012 dan kembali ke UU Nomor 25 Tahun 1992, namun tidak berarti harus mengubah Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) pendirian koperasi, karena saat ini masih menunggu produk UU baru,” jelas Sumitro yang kini juga menjabat sebagai Koordinator Diklat Akutansi UPT Dinas Koperasi dan UMKM Karanglo.

Menurut MK, permohonan pemohon hanya mengenai pasal tertentu, namun oleh karena pasal tersebut mengandung materi muatan norma subtansial yang menjadi jantung UU Nomor 17 Tahun 2012 sehingga jika hanya pasal-pasal tersebut yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat, maka akan menjadikan pasal-pasal lain tidak dapat berfungsi lagi.

Di tempat yang sama, Kasi Penyelenggara Diklat Iva Candraningtyas menambahkan, jika pada 2014 ini ada penurunan jumlah angkatan, yang sebelumnya berjumlah 22 angkatan kini menjadi 14 angkatan. Sedangkan penurunan jumlah angkatan karena dipengaruhi jumlah anggaran. Meski, terjadi pengurangan anggaran, tapi Pemprov Jatim tetap terus memberikan pelatihan kepada pengurus dan anggota koperasi. “Itu dikarenakan untuk memberikan ketrampilan dalam mengelola usaha koperasi, yang tak lain adalah agar mampu menghadapi persaingan usaha dalam pasar bebas atau AFTA 2015,” ujarnya. Q cyn*

Peserta diklat saat memimpin lagu Indonesia Raya.