Harian Bhirawa Edisi 18 Maret 2014

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

HARIAN

Kartu JPK Jamsostek masih bisa digunakan hingga akhir Maret 2014 mendatang hingga bisa diganti menjadi kartu BPJS Ketenagakerjaan,”

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 8 Kepala Bidang Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bojonegoro A Fauzan

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Selasa Legi, 18 MARET 2014

http://www.harianbhirawa.co.id

18 MARET 2014

Megawati Minta Kader PDIP Menangkan Jokowi

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo - Izin Cuti

 Wagub H Saifullah Yusuf

07.00

Di ruang Kerja

 Sekdaprov Achmad Sukardi - 09.00 - 16.00 - 19.00

Rakerda Pramuka di Restoran Agis Rakerda UKS di Hotel Utami Bimtek Budaya Kerja di Tretes View

Kemenpera Bantu Pembangunan Rusunawa di Lingkungan Ponpes

DPD PDIP Jatim, Bhirawa Sebagai barometer perpolitikan di Indonesia, Jatim sepertinya menjadi tempat kampanye terbuka bagi seluruh partai politik (parpol) peserta Pemilu 2014. Setelah PPP, PKB dan Hanura, kini giliran PDIP. Bertempat di lapangan Lapangan Thor Surabaya, Senin (17/3), Ketua umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri langsung menggebrak dengan pidato politiknya.

Kab Malang, Bhirawa Pemerintah Pusat melalui Kementerian Negara Perumahan Rakyat (Kemenpera) serius dalam memberikan bantuan pembangunan gedung baik itu rusunawa maupun asrama khusus santri dan santriwati di lingkungan pondok pesantren (ponpes). Sehingga dengan bantuan pembangunan rusunawa dan asrama tersebut, maka para santri bisa menikmati tempat yang lebih baik, dan akan lebih rajin dalam belajar agama Islam.

Hal ini disampaikan, Menteri Negara Perumahan Rakyat (Menpera) Ir Djan Faridz seusai meresmikan Rusunawa di lingkungan Ponpes Shirotul Fuqoha, Desa Sepanjang, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, Senin (17/3).

Megawati mengatakan kampanye PDIP pertama kali sengaja ditempatkan di Surabaya karena Surabaya merupakan Kota Perjuangan yang telah menun-

 ke halaman 11

 ke halaman 11

trie diana/bhirawa

Kampanye perdana PDIP di Surabaya dihadiri Ketua Umum Megawati didampingi puterinya yang juga Ketua DPD PDIP dan Ketua Bappilu Pusat Puan Maharani dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Senin (17/3). Sebelum kampanye terbuka di Lapangan Thor, rombongan napak tilas di rumah kelahiran presiden pertama RI, Soekarno di Jalan Pandean IV/40 Peneleh.

Pemeriksaan Tertutup Sekjen PKBSI

Cahyono/bhirawa

Menpera H Djan Faridz (kanan) saat memberikan SK bantuan pembangunan Komunal MCK kepada Ketua MUI Kab Malang KH Mahmud Zubaidi (kiri) di Ponpes Shirotul Fuqoha, Desa Sepanjang, Kab Malang, Senin (17/3).

Pemprov Siap Pertahankan WTP Keempat Kali Pemprov, Bhirawa Pemprov Jatim siap mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih Jatim tiga tahun berturut-turut. Syarat utama predikat WTP ini dapat diraih apabila semua urusan administrasi pemerintahan dikerjakan dengan baik.

“WTP merupakan prestasi yang sangat membanggakan. Tentunya pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan lebih teliti dan terperinci serta komprehensif pada tahun ini,” kata Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi MM saat memimpin apel pagi di Kantor Gubernur Jatim, Senin (17/3).

Perlu diketahui, sejak tiga lalu, Pemprov Jatim selalu menerima opini WTP dari BPK tentang laporan keuangan pemerintah provinsi setempat.

Pada 2013, prestasi itu sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor: 89.A/LHP/XVIII. JATIM/05/2013 tanggal 27 Mei 2013.

 ke halaman 11

Besarkan Toserba Deltasari BISA jadi belum semua Tim Penggerak PKK Kabupaten di Jawa Timur punya usaha toserba.

Tapi di Kabupaten Sidoarjo beda. Kumpulan istri PNS dan PNS perempuan di sana punya toserba, namanya Toserba Deltasari.

Menariknya, toserba yang dikelola oleh PKK di sana ini sudah berjalan belasan tahun tanpa ada kendala.

Berjalannya usaha yang difokuskan untuk pemberdayaan anggota PKK Kab Sidoarjo dari sisi ekonomi ini, tak lepas dari perananan Ketua Tim Penggerak PKK Kab Sidoarjo Animatus Animatus Sa’diyah

Sentil..

 ke halaman 11

   

Pemilu, waspada penggiringan suara Wani piro?



Golkar disarankan incar cawapres dampingi Jokowi Atur saja, keburu digaet parpol lain



Penegakan hukum lemah, mahasiswa demo kejaksaan Keadilan masih berpihak pada mereka yang punya uang

Penyidik Tanyakan Enam MoU Pemindahan Satwa KBS Polrestabes Surabaya, Bhirawa Setelah mangkir dari panggilan polisi pada 6 Maret 2014 lalu, Sekjen Perhimpunan Kebun Binatang Se-Indonesia (PKBSI) Tony Sumampouw datang memenuhi panggilan penyidik unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satreskrim Polrestabes Surabaya terkait enam Memorandum of Un-

derstanding (MoU) pemindahan satwa KBS yang dinilai janggal.

Sekitar pukul 09.00, Tony datang ke Polrstabes Surabaya dan langsung memasuki ruangan penyidik unit Tipidter Satreskrim Polrestabes Surabaya. Tanpa banyak kata, Tony langsung menemui penyidik dan dilakukan pemeriksaan secara tertutup.

Di sela-sela pemeriksaan, Kanit Tipidter Polrestabes Surabaya AKP Ida Bagus Kade menerangkan, pemanggilan Sekjen PKBSI merupakan panggilan yang pertama. Menurutnya, pemanggilan Tony ini terkait enam Sekjen Perhimpunan Kebun Binatang Se-Indonesia MoU pemindahan satwa KBS di (PKBSI) Tony Sumampouw datang memenuhi pang-

gilan penyidik unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter)

 ke halaman 11 Satreskrim Polrestabes Surabaya, Senin (17/3).

Pelayanan Kesehatan Pusat dan Daerah Tak Sinkron Banyak Caleg Tak

biro humas setdaprov jatim

Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf saat menerima kunjungan Tim Konsultasi Publik ke Jatim dari Asosiasi Dinas Kesehatan (Adinkes) di Ruang Binaloka Kantor Gubernur Jatim, Senin (17/3).

Pemprov, Bhirawa Sejak era reformasi bergulir, salah satu pekerjaan rumah di bidang pelayanan kesehatan adalah belum terkoordinasikannya dengan baik, antara pemerintah pemerintah pusat dan daerah. Sebab terdapat perubahan kewenangan pelayanan kesehatan yang dulunya tersentralisasi sekarang menjadi kewenangan daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf saat menerima kunjungan Tim Konsultasi Publik ke Jatim dari Asosiasi Dinas Kesehatan (Adinkes) di Ruang Binaloka Kantor Gubernur Jatim, Senin (17/3).

 ke halaman 11

Peduli Lingkungan Pasuruan, Bhirawa Para calon anggota legislatif (caleg) sudah mulai gencar melakukan sosialisasi alat peraga demi meraih dukungan. Di Kota Pasuruan, tak sedikit caleg yang memasang gambar mereka di tempat yang tidak semestinya, seperti di pohon, tiang listrik, tiang saluran telepon dan lain-lain. Pemasangan alat peraga ini disesalkan oleh Panwaslu Kota Pasuruan.

Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Panwaslu Kota Pasuruan Mohammad Anas mengatakan fenomena banyak caleg memasang alat peraga parpol di pepohonan menunjukkan rendah-

 ke halaman 11

Peluang Difabel Masuk PTN Terbuka Tuna Netra Bisa Daftar Prodi Statitika ITS

Surabaya, Bhirawa Majelis Rektor Perguruan Tinggi Neger (PTN) akhirnya membuka peluang bagi penyendang difabel untuk dapat mengikuti seleksi

masuk PTN. Sejumlah PTN pun segera mengubah persyaratan. Tak terkecuali di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya.

Humas Seleksi Nasional Masuk

PEMINAT SNMPTN 2014 Hal

ITS

Unair

Jumlah pendaftar

9.144 (hingga 16/3)

17.468 (hingga 17/3)

Pelamar Bidik Misi

1.051

2.800

Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) ITS Ismain Zain menuturkan, pihak ITS masih akan mengkaji ulang prodi apa saja yang bisa menerima penyandang difabel.

Hingga kemarin, baru satu prodi yang melapor telah mengubah persyaratan, yaitu Statistika. Prodi Statistika yang semula melarang penyandang tuna netra kini ak-

 ke halaman 11

Hilmi Husain/bhirawa

Sejumlah alat peraga kampanye milik para caleg yang terpasang di pohon-pohon di Kota Pasuruan, Senin (17/3). Pemasangan alat peraga di pohon itu selain merusak tanaman, juga merusak keindahan tata kota.

Derita Penghuni Liposos Balongrawe

Dihuni Aneka PMKS, Minim Perhatian Pemerintah Kondisi penghuni Lingkungan Pondok Sosial (Liposos) di Lingkungan Balongrawe Baru (Baraba) Kelurahan Kedundung, Kecamatan Magersari,Kota Mojokerto kian memprihatinkan. Untuk memenuhi urusan perut, setiap penghuni terpaksa mencari uang dengan kerja serabutan.

Kariyadi, Mojokerto Penghuni Liposos Balongrawe setiap hari harus berjibaku untuk mempertahankan hidup. Tidak ada pasokan makanan rutin yang didapat dari pengelola panti. “Seharihari saya mencari nafkah sendiri, sebab selama ini penghuni tidak ada bantuan makanan rutin setiap hari,” tutur Sulaiman (42), salah satu penghuni panti.

Apa yang dilakukan Sulaiman, tak hanya dilakukan dalam hitungan hari. Tahunan dia menjalani ke-

hidupan berat seperti ini. Para penghuni Liposos Balongrawe terbagi atas berbagai status sosial. Meliputi Penyandang Masalah Kerawanan Sosial (PMKS), Tempat Tinggal Tidak Tetap (T4) dan keluarga miskin (gakin). Warga miskin bisa tinggal di sini, asal mereka bisa melengkapi syarat tinggal yang ditetapkan pengelola panti. Di antaranya mampu didik dan latih,

 ke halaman 11

Salah satu sudut Liposos Kota Mojokerto yang kondisinya memprihatinkan.

kariyadi/bhirawa

SURABAYA

2

Selasa Legi 18 MARET 2014

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

PANGGUNG BIROKRASI

Kelurahan Jambangan Nominasi Lomba PHBS Tingkat Nasional Pemkot Surabaya, Bhirawa Kota Surabaya kembali berpeluang meraih penghargaan tingkat nasional. Kali ini dalam aspek perilaku hidup bersih dan sehat yang ditunjukkan oleh warga Surabaya, dalam hal ini diwakili warga Kelurahan Jambangan di Kecamatan Jambangan.

Kelurahan Jambangan mewakili Propinsi Jawa Timur dalam lomba Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) tingkat nasional tahun 2014. Pada Senin (17/3) kemarin, tim juri lomba PHBS tingkat nasional datang langsung ke Kelurahan Jambangan untuk melakukan penilaian.

Rombongan tim juri yang berasal dari Kementrian Kesehatan, PKK pusat, BKKBN pusat, diterima oleh Asisten IV Sekkota (bidang Kesra), Eko Hariyanto bersama Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (Bapemas KB) Kota Surabaya, Nanis Chairani, serta tim pembina PHBS Tingkat Propinsi Jawa Timur.

Asisten IV Sekkota, Eko Hariyanto yang mewakili Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, dalam sambutannya menyampaikan tentang Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia masih terbilang tinggi, juga penyakit infeksi menular maupun tidak menular.

Menurutnya, kondisi tersebut dapat diminimalkan apabila masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat, khususnya di tingkat rumah tangga. Ini karena rumah tangga dan keluarga merupakan aset pembangunan masa depan yang perlu dijaga Q dre dan ditingkatkan kesehatannya.Q

Wagub: Mekanisme RPJMD Sudah Sesuai UU DPRD Jatim, Bhirawa Mekanisme pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jatim 2014-2019 , ditegaskan Wagub Saifullah Yusuf , sudah sesuai dengan prosedur dan undang – undang (UU) yang berlaku.

Penegasan ini disampaikan oleh Wakil Gubernur Jatim, Saifullah Yusuf saat rapat paripurna jawaban Eksekutif terhadap RPJMD tentang mekanisme yang ditanyakan oleh beberapa Fraksi di Pandangan Umum Fraksi ,Senin(17/3).

“Semua pertanyaan imbauan, harapan, saran, maupun permintaan telah dipelajari secara seksama berdasarkan instrumen-instrumen yang telah disepakati agar memenuhi kaidah-kaidah yuridis maupun substantif, serta dengan norma administrasi penyelenggaraan Pemda,” ujar Wagub Jatim, Saifullah Yusuf di DPRD Jatim, Senin (17/3).

Dikatakannya, proses penyusunan RPJMD 2014 – 2019 telah melalui beberapa tahapan, sesuai dengan peraturan menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomer 54 tahun 2010 yaitu seperti persiapan penyusunan RPJMD ini telah dilakukan mulai januari 2014 yang diawali dengan pembentukan tim penyusun RPJMD melalui ke-

putusan Gubernur Jawa Timur nomer, 188/81/KPTS/013/2014 tertanggal 3 Januari 2014 ditindaklanjuti dengan pengumpulan data dan informasi awal untuk membentuk draft RPJMD. Selanjutnya yaitu penyusunan rancangan awal RPJMD dilakukan bulan Januari 2014 melalui Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan unsur stakeholders untuk menjaring isu – isu strategis, dan menginvestaris masalah – masalah di publik.

Ketiga yaitu penyusunan rancangan RPJMD ini merupakan penyempurnaan rancangan awal hasil dari konsultasi publik dan verifikasi rancangan renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dilaksanakan pada tanggal 25 pebruari 2014.

Keempat Musyawarah rencana Pembangunan (Musrenbang) RPJMD dilaksanakan pada tanggal 6 maret 2014 untuk penyempurnaan rancangan RPJMD menjadi rancangan akhir, Kelima Kon-

sultasi ke menteri dalam negeri untuk bahan penyempurnaan rancangan akhir RPJMD, dan keenam yaitu pembahasan di DPRD Jatim baik pandangan Fraksi – Fraksi dan juga pengesahan RPJMD ini.

“Semua tahapan – tahapan yang dilalui dalam penyusunan RPJMD ini pada prinsipnya telah disusun sesuai dengan tahapan dan tata cara peraturan pemerintah nomer 8 tahun 2008 dan permendagri no 54 tahun 2010 tentang tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD,”tegasnya.

Sementara itu, untuk program dalam penyusunan

RPJMD ini pihak Pemprov Jatim tetap berupaya meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh Jawa timur sesuai visi dan misi pembangunan Jatim yang berkeadilan yaitu meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dan penataan ruang.

Melalui misi rencana pembangunan daerah maupun rencana keruangan yang ditetapkan dengan Rencana Tata Ruang, Rencana Tata Wilayah (RTRW) harus diwujudkan dan disinkronisasikan secara harmonis dan berkelanjutan.

“Melalui pertumbuhan ekonomi secara inklusi, peningkatan kesejahteraan masyarakat me-

lalui penurunan kemiskinan, penurunan pengangguran, peningkatan IPM, dan kesemuannya ini diharapkan akan mampu mengurangi kesenjangan antar wilayah,”paparnya.

Ia menambahkan, Pemprov Jatim terus berupaya mengurangi angka kesenjangan, baik kesenjangan sektoral maupun regional melalui penumbuhan pusat – pusat pertumbuhan sektoral pada berbagai segmen ekonomi yaitu ekonomi mikro kecil, menengah dan besar, serta percepatan pembangunan infrastrutur termasuk infrastruktur pedesaan dengan tetap mengedapankan karakteristik budaya Q cty dan kearifan lokal.Q

Tertibkan Baliho di Pohon Petugas Trantib (keamanan dan ketertiban) Kecamatan Genteng Surabaya melakukan penertiban alat peraga baliho dan banner milik caleg yang ditempelkan di sembarang tempat salah satunya di pohon-pohon di sepanjang Kusuma Bangsa Surabaya,Senin (17/3). trie diana/bhirawa

Menuju Pemilu Legislatif 2014

Gelar Aksi Simpati TPA Benowo

PKB Jatim Harap Dulang Suara di Surabaya Barat DPW PKB Jatim, Bhirawa Untuk kampanye perdana DPW PKB Jatim, sengaja tidak menggelar kampanye terbuka dengan mendatangkan ribuan massa.

Sebaliknya, partai dengan lambang bumi ini memilih menggelar aksi bersama warga selain mendulang suara di sekitat Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo.

Ketua DPW PKB Surabaya, H Abdul Halim Iskandar mengatakan kampanye terbuka nasional PKB di Jatim khususnya di Surabaya baru akan dilakukan pada 4 April mendatang.

Sehingga untuk hari kedua masa kampanye ini, pihaknya hanya menggelar aksi simpatik dengan membersihkan lingkungan dan membagikan bantuan sak kepada warga pemulung di sekitar TPA Benowo Surabaya ‘’Mereka ini tergolong masyarakat yang terpinggirkan padahal keberadaan pemulung sangat membantu pengelolaan sampah di Surabaya, “ ujar Abdul Halim disela-sela kampanye simpatik didampingi para caleg PKB Surabaya dapil V serta pengurus dan simpatisan partai berlambang bola dunia dikelilingi bintang sembilan, Senin (17/3).

Diakui Halim, sistem pengelolaan sampah terpadu di Surabaya belum maksimal. Pasalnya, sebagian sampah yang bisa didaur ulang dipungut oleh pemulung kemudian dijual ke pabrik pengolahan daur ulang.

Sedangkan sisa sampah lainnya hanya ditimbun supaya bisa melebur

cty/bhirawa

Dihari pertamanya berkampanye DPW PKB Jatim menggelar aksi simpatik dikawasan TPA Benowo Surabaya, Senin (17/3).Tampak sejumlah Caleg partai berbasis Nahdiyin itu ikut menggotong sampah daur ulang bersama sejumlah warga. menjadi tanah setelah beberapa tahun. “Kami berharap sampah juga bisa dikelola dan dimanfaatkan untuk energi alternatif sehingga lebih berdaya guna dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak, “ harap kakak kandung Ketum DPP PKB, H Muhaimin Iskandar yang juga Menaker ini.

Khusus bagi warga di sekitar TPA,

tambah Ketua DPC PKB Surabaya, Sjamsul Arfifin juga berharap warga sekitar TPA lebih mendapat perhatian dan diberdayakan. Mengingat, merekalah yang terdampak secara langsung khususnya bau tak sedap, padahal Pemkot pernah menjanjikan zero waste (tidak bau).

“Harusnya hasil pengelolaan sampah melalui sistem KSO dengan ang-

garan sekitar Rp 56 M per tahun itu sebagian diberikan kembali ke warga sekitar TPA,” terangnya.

Ia juga berharap dengan adanya kampanye simpatik ini bisa menggugah warga sekitar TPA Benowo untuk meningkatkan pola hidup bersih dan sehat. Sehingga keberadaan TPA justru menjadi motivasi membiasakan Q cty pola hidup bersih.Q

Tiga Jurus Andalan PKS Sambut Masa Kampanye DPW PKS Jatim, Bhirawa Menyambut masa kampanye terbuka, PKS tak mau tinggal diam.

Bila di hari pertama kampanye (16/ 3) PKS sukses memadati Gelora Bung Karno dan memutihkan Ibu Kota, kini giliran di Jatim diharapkan mengulang sukses seperti di Jakarta.

Ini tak lain karena partai yang didominasi warna putih dan kuning ini memiliki tiga cara beda dalam mendulang suara di Pileg 2014.

Ketua DPW PKS Jatim, Hamy Wahjunianto mengaku selama ini PKS Jatim memiliki tiga jurus agar kampanye dimana-mana sukses dan mampu mendulang simpati dan suara masyarakat. Yaitu jurus menggoyang langit, jurus kuping gajah dan jurus kampanye kreatif Jurus menggoyang langit, lanjutHamy, merupakan gerakan seluruh kader PKS Jatim untuk memperbanyak ibadahkepada Allah atau istighotsah. ‘’Kegiatan ini bisa dilakukan sendiri-sendiri, bersama keluarga atau berkelompok. Bentuknya bisa berupa istighotsah, membaca Al Qur’an one day one juz, dzikir pagi petang, memperbanyak sholat berjamaah di masjid, puasa sunnah dan melipat gandakan sedekah,’’tegas Hamy, Senin (17/3).

Ditambahkannya, kader PKS sudah sekian lama bekerja keras.

Berbagai upaya sudah dilakukan.

Kini saatnya memasrahkan segala upaya kepada Yang Maha Kuasa. ‘’Biarlah Allah yang membimbing masyarakat agar di Pemilu nanti memilih PKS,” jelasHamy penuh harap.Juruskedua, jurus kuping gajah, berarti gerakan kader PKS untuk turun langsung menyapa Q cty.gat masyarakat.Q

Kampanye Perdana, Surya Paloh Pilih Ziarah ke Makam Gus Dur Mengawali kampanye perdana di Jawa Timur, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyapa warga di Kabupaten Jombang. Sebelumnya di Ruang VIP Bandara Juanda, Surya Paloh sempat bertemu Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri.

Sebelum kempanye terbuka, Surya Paloh dan pengurus DPP Partai Nasdem, DPD Jatim serta para calon legislatif memilih berziarah ke makam Presiden ke IV KH Abdurraham Wahid atau Gus Dur, yang berlokasi di Pondok Pesantren (Ponpes) Tebu Ireng, Senin (17/3).

Kedatangan Surya Paloh pun disambut Mu’linah Shohib, caleg DPR RI dapil VIII dari Partai Nasdem.

Selanjutnya, Surya Paloh sowan ke kediaman Sholahudin Wahid, pengasuh ponpes Tebu Ireng yang juga adik Gus Dur. Setelah itu, Surya Paloh berziarah ke makam Gus

Dur. Acara ziarah diawali dengan membaca tahlil di makam ayah dan kakek Gus Dur, yakni KH Wahid Hasyim dan KH Hasyim Asyari.

Pembacaan tahlil selama sekitar 9 menit itu, dipimpin oleh KH Masduqi yang juga pengasuh Ponpes Tebu Ireng. Surya Paloh dan rombongannya juga berdoa di makam Gus Dur. Acara Ziarah diakhiri dengan tabur bunga ke tiga makam tersebut. ‘’Gus Dur sahabat saya, baik sebelum menjadi presiden maupun setelah menjadi presiden,” kata Surya Paloh saat ditanya wartawan terkait maksud dan tujuannya berziarah ke ma-

kam Gus Dur. Surya Paloh menambahkan, salah satu tujuannya ziarah di makam Gus Dur adalah bentuk penghormatan kepada almarhum yang telah berani dan tegas berusaha melakukan perubahan bangsa ini.

Surya Paloh menegaskan bila NasDem tidak bisa memaksa warga NU dan pro Gus Dur untuk memilih NasDem. Namun, dirinnya akan berterimakasih bila warga nahdliyin ikut serta bersama NasDem melakukan perubahan untuk Indonesia lebih baik.

“Butuh keikhlasan hati.

Kalau masyarakat menginginkan perubahan, ini (Nasdem) partai alternatif,” jelasnya. Surya Paloh kepada wartawan menyatakan optimisnya bila partainya akan lolos ke tiga besar pemenang pemilu.

“Target kita tiga besar dalam pemilu legislatif,”

Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh melakukan ziarah di makam Gus Dur, Senin (17/3). pungkasnya.

Usai dari Tebu Ireng, Surya Paloh dan rombongan mengikuti kampanye di Lapangan Tembelang, Desa Pesantren, Jombang. Ribuan kader dan simpatisan

memenuhi lapangan untuk mendengarkan pidato Surya Paloh.

Surya Paloh mengimbau warga Indonesia khususnya juga di Jombang agar tidak golput saat pemilu lagis-

cty/bhirawa

latif 9 April mendatang.

Selain itu, Surya berjanji akan meneruskan perjuangan Gus Dur melalui partai barunya.

“Gus, Partai Nasdem akan meneruskan cita- ci-

tamu, cita-citamu untuk membangun bangsa ini, itu dialog dalam hati yang saya lakukan dengan sahabat saya Gus Dur saat di makam tadi,” teriak Surya di hadapan ratusan simpatisan partai Nasdem.

“Kalau ada perasaan kecewa di hati kalian sebagai warga indonesia, jangan pilih presiden golput, pilih Partai Nasdem, sebagai partai baru, partai alternatif. Daripada suara itu terbuang percuma,” teriaknya.

Surya Paloh optimis, dalam pileg tahun ini, partainya mampu masuk tiga besar perolehan suara nasional. Namun saat disinggung kemungkinan koalisi dengan partai lain, Surya mengatakan masih akan menunggu hasil pileg.

“Saat ini kita masih fokus ke pileg, kemungkinan koalisi masih menunggu Q cty hasil pileg,” jelasnya.Q

SURABAYA

Selasa Legi 18 MARET 2014

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Rugikan Wisata Jatim, Pemprov Minta Revisi Tiket Bromo Pemprov, Bhirawa Kenaikan tiket masuk daerah wisata Gunung Bromo telah ditindaklanjuti Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo SH MHum dengan melayangkan surat kepada Pemerintahan Pusat diantaranya Menteri Kehutanan.

Gubernur dalam suratnya meminta agar Kemenhut segera melakukan perubahan terhadap peraturan yang mengatur tentang tarif masuk Gunung Bromo. Kenaikan tiket masuk Gunung Bromo dipastikan akan terjadi penurunan tajam kunjungan wisatawan baik wisatawan nusantara dan wi-

satawan mancanegara.

Informasi ini diungkapkan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jatim, Dr H Jarianto MSi ketika dikonfirmasi Bhirawa, Senin(17/3).

Menurutnya, revisi terhadap PP tersebut ke depan harus melibatkan para pelaku wisata setempat, seperti PHRI Biro Perjalanan atau ASITA. “Jangan sampai pemerintah pusat membuat keputusan sendiri.

Perhatikan dan libatkan juga masyarakat dan pelaku wisata lainnya,” katanya.

Sebelumnya, kenaikan tarif masuk kawasan wisata

primadona di Jawa Timur tersebut merupakan buntut diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2014 tentang tarif wisata alam yang merupakan hasil revisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 1998 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) sektor kehutanan.

Dalam Peraturan Pemerintah itu disebutkan harga tiket masuk ke area wisata Gunung Bromo dan Semeru untuk wisatawan domestik dikenakan tarif sebesar Rp37.500 dari sebelumnya Rp10.000 pada hari biasa dan sebesar Rp67.000 pada

hari libur.

Sedangkan wisatawan mancanegara yang sebelumnya dikenakan tarif Rp72.500 selanjutnya akan dinaikkan menjadi Rp267.000 pada hari biasa dan Rp640.000 pada hari libur.

Kenaikan tarif hingga tiga kali lipat tersebut menyebabkan para pelaku usaha dan masyarakat pariwisata setempat menyatakan penolakannya di Kantor Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) di Malang, Senin (10/3).

Masyarakat pariwisata khawatir kenaikan tarif tersebut akan berdampak

pada menurunnya jumlah kunjungan wisata ke kawasan Bromo dan Semeru.

“Jelas akan menurunkan jumlah kunjungan. Apalagi, Gunung Bromo salah satu destinasi wisata yang diunggulkan,” katanya.

Sementara, Sekretaris Jenderal Asosiasi Biro Perjalanan dan Wisata Indonesia (ASITA) Jawa Timur, Nanik Sutaningtyas menegaskan, ASITA Jatim menolak tegas dengan kenaikan karcis wisata Gunung Bromo.

Menurutnya, kenaikan yang mencapai lebih dari tiga kali lipat itu sungguh tidak masuk akal. Hal itu, ten-

tunya sangat merugikan bagi kalangan pelaku wisata. Jika tidak dihentikan, maka akan berpengaruh pada destinasi lainnya. “Kami sangat kecewa. Itu sungguh tidak masuk akal, kenaikannya sampai lebih dari 300 persen.

Kami tolak PP itu. Kalau kenaikan antara 10 persen tidak masalah. Tapi sebelumnya juga harus melibatkan kami dan pelaku wisata lainnya” tandasnya.

Menurut Nanik, kenaikan harga tiket bukanlah yang pertama. Sebelumnya, pada 2013, juga telah terjadi kenaikan tiket. “Tahun lalu juga sudah naik. Bahkan,

ada juga charge untuk wisatawan yang bawa kamera.

Bawa handphone juga kena charge, itu kan aneh sekali,” katanya.

Menurutnya, pihak Kementerian Kehutanan tidak pernah memikirkan sektor pariwisata, dan hanya mementingkan masalah konservasi.

Padahal, sektor pariwisawa banyak berperan dalam menunjang perekonomian masyarakat lokal yang tinggal di sekitar Gunung Bromo.

“Setidaknya ada 40 ribu orang di kawasan Bromo yang menggantungkan hidupnya pada objek pariQ rac wisata ini,” katanya.Q

Sistem Rujukan Tak Jalan, RSUD dr Soetomo Kebanjiran Pasien

RAGAM INFO

Surabaya, Bhirawa Tingginya jumlah pasien yang berobat ke Rumah Sakit Umum Dearah (RSUD) dr Soetomo Surabaya disebabkan karena belum maksimalnya sistem rujukan di rumah sakit dan puskesmas di daerah, khususnya di Surabaya. trie diana/bhirawa

Pekerja proyek membangun tungku pemanggang ikan di halaman belakang Sentra Ikan Bulak (SIB),Senin (17/3).

Lengkapi Fasilitas, Tambah 30 Tungku Baru di Sentra Ikan Bulak Surabaya, Bhirawa Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan menambah fasilitas di Sentra Ikan Bulak (SIB) . sekitar 30 tungku pemanggangan ikan akan disediakan di pusat hasil olahan ikan tersebut. Dengan total 40 tungku di tempat wisata tersebut, dipastikan SIB akan semakin ramai.

Maftuhin, Koordinator Pengawas SIB , , Senin (17/3),mengatakan, pembangunan tungku tersebut sudah dimulai sejak dua minggu yang lalu. Diperkirakan pada akhir April, pembangunan 30 tungku tersebut rampung.“Pembangunan tungku untuk memanggang ikan ini diperkirakan selesai akhir April, dan yang dibangun ini ada 30 tungku mas,” ucap Maftuhin ketika dikonfirmasi Bhirawa.

Dengan adanya tungku tesebut, ungkap Maftuhin, pedagang yang akan menempati stan di SIB juga akan betambah banyak sehingga kedepannya tidak ada pedagang yang berjualan lagi di pinggir jalan.

Karena sebelumnya masih ada 10 Tungku yang sudah jadi, dan itu masih perlu ditambah pembangunan tungku jadi total ada 40 tungku. “Dengan pembangunan 30 tungku ini yang sebelumnya ada 10 tungku, berharap pedagang yang menempati stan SIB juga akan bertambah banyak. Kedepannya tidak ada pedagang yang berjualan lagi di pinggir Q geh jalan,” tambahnya.Q

Pemilihan Ketua BK DPRD Surabaya Kembali Gagal DPRD Surabaya, Bhirawa Hanya karena satu anggota tak bisa hadir karena sedang terlibat kampanye di partainya, agenda pemilihan ketua BK DPRD Surabaya kembali gagal digelar untuk yang kedua kalinya. Fenomena ini menggambarkan bahwa tugas dan fungsi anggota dewan tetap tidak bisa mengalahkan agenda kepartaian.

Setelah sebelumnya agenda pemilihan ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Surabaya gagal karena ketidakhadiran anggota, pada Senin (17/3) kemarin kembali gagal digelar. Persoalannya masih sama yakni tidak lengkapnya kehadiran anggota BK. Kondisi ini dibenarkan oleh M Mahmud ketua DPRD Surabaya yang mengatakan bahwa kegagalan agenda kedewan untuk pemilihan ketua BK kembali gagal karena anggota yang hadir tidak komplit.

“Memang dua kali ini gagal digelar, tetapi sebabnya justru dari teman teman BK sendiri, tadi memang kelihatan datang satu persatu, hanya saja pak Saifudin berhalangan hadir, dan nggak Q gat bisa dihubungi.Q

trie diana/bhirawa

Pengerukan Kali

Petugas Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Surabaya melakukan pengerukan endapan lumpur disepanjang Kali Bulak Kenjeran Surabaya,Senin (17/3).

Berantas Buta Aksara, Jatim Kucurkan Rp 75,6 M Ditarget Mampu Bebaskan 187.790 Penyandang Buta Aksara Dindik Jatim, Bhirawa Jumlah penyandang buta aksara di Jatim masih cukup tinggi. Hal ini menuntut Pemprov Jatim melalui Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim terus gencar membuka program keaksaraan dasar hinggan lanjutan.

Tak tanggung-tanggung, tahun ini anggaran yang bakal dikucurkan mencapai Rp75,6 miliar.

Menurut catatan Dindik Jatim, hingga saat ini masih ada 596.144 warga di Jatim yang mengalami buta aksara. Jumlah tersebut merupakan sisa garapan selama tahun 2010 hingga 2013. Selama tiga tahun tersebut, Jatim berhasil membebaskan 604.664 warga tuna aksara.

“Masih tersisah 49,65 persen penyandang tuna aksara yang belum tergarap. Karena itu, anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah setiap tahunnya cukup besar,” ungkap Kabid Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Dindik Jatim Nasor,

Senin (17/3).

Tahun ini, Nasor mengatakan, Jatim telah mengalokasikan sejumlah anggaran khusus untuk pemberantasan buta aksara. Dari angka Rp75 miliar tersebut, secara rinci dibagi dalam dua jenis program.

Diantaranya ialah keaksaraan dasar senilai Rp38,8 miliar dengan sasaran 107.790 warga buta aksara.

Sementara untuk keaksaraan usaha mandiri sebesar Rp36,8 miliar akan disalurkan untuk 80 ribu penyandang buta aksara tingkat lanjutan.

“Anggaran ini terjadi peningkatan di tingkat lanjutan, yaitu untuk program keaksaraan usaha mandiri. Sementara untuk keaksaraan dasar memang ada penurunan,” ungkap Nasor.

Peningkatan anggaran untuk pengentasan buta aksara ini, lanjut Nasor, terjadi untuk program keaksaraan lanjutan dari Rp23 miliar tahun 2013 lalu menjadi Rp36,8 miliar. Sedangkan untuk keaksaraan

dasar, menurun dari Rp50 miliar di tahun 2013 menjadi Rp38 miliar tahun 2014.

“Saat ini agak sulit menemukan warga yang buta aksara murni.

Umumnya, penyandang buta aksara itu sudah tingkat lanjutan. Artinya, mereka sudah bisa sedikit membaca dan menulis namun masih perlu dibekali keterampilan,” ungkap dia.

Lebih lanjut Nasor menjelaskan, anggaran yang telah disedikan oleh APBD Jatim ini nantinya akan didistribusikan langsung ke Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di daerah. PKBM yang berhak mendapat anggaran tersebut ialah lembaga yang telah diverifikasi kelayakannya baik di tingkat daerah maupun provinsi.

“Ini dalam bentuk hibah. Proses verifikasi terlebih dahulu di tingkat kabupaten/kota. Dari daerah baru diusulkan ke Jatim,” ungkap pria Q tam kelahiran Mojokerto ini.Q

Masyarakat Surabaya, terutama, masih enggan menggunakan fasilitas kesehatan di rumah sakit daerah dan Puskesmas.

Padahal untuk penyakit dengan tingkat bahaya dan darurat rendah, rumah sakit dan Puskesmas sudah bisa menangani.

Dari pantauan di lapangan masih terlihat jumlah pasien yang berobat di RSUD Dr Soetomo Surabaya masih diatas 2500 orang. ‘’Jika dilihat rata-rata jumlah pasien di RSUD Dr Soetomo Surabaya rata-rata 2.700 orang,’’ ujar Direktur RSUD Dr Soetomo Surabaya, dr Dodo Anondo MPH. Dodo mengatakan, idealnya jumlah pasien dalam sehari rata-rata 2.200 orang , hingga kondisi di RSUD dr.Soetamo tidaklah ideal. Ketidakidealan ini, kata Dodo dosebebkan masih banyaknya pasien yang berobat langung ke RSUD dr Soetomo Surabaya, padahal sakitnya ringan. ‘’Sebenarnya kalau tidak darurat atau sakitnya ringan di Puskesma saja sudah bisa. Baru sakitnya parah dan darurat maka dapat segera ke RSUD Dr Soetomo Surabaya dan sebaliknya,’’ jelasnya.

Pria kelahiran di Surabaya ini berharap dengan diperbaikinya sistem rujukan dapat memperkecil jumlah kunjungan ke RSUD Dr Soetomo Surabaya. Jika melihat pengalaman tahun-tahun sebelumnya jumlah pasien yang dirujuk ke RSUD Dr Soetomo Surabaya hanya berkisar 2000 orang. Namun seiring bertambahnya penduduk dan banyaknya masyarakat yang sakit mengakibatkan rumah sakit terbesar di wilayah Jatim ini banyak didatangi pasien. ‘’Kita tidak bisa memungkiri banyaknya pasien yang berobat ke RSUD dr Soetomo Surabaya, karena banyak masyarakat yang berobat ke Dr Soetomo disebabkan karena tenaga dan peralatan medisnya sangat baik,’’ jelasnya.

Menurutnya, dengan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni dan prefesional, RSUD dr Soetomo Surabaya dikenal sebagai rumah sakit terbaik di Indoensia bagian timur ini. ‘’RSUD Dr Soetomo Surabaya tidak hanya didominasi oleh pasien dari Surabaya, melainkan di luar seperti Bali, Kalmantan, Maluku dan Irian Jaya ke sini,’’ jelasnya.

Sementara itu salah satu pasien Surabaya, Afifah mengungkapkan, dari pengalaman dia berobat ke RSUD Dr Soetomo Surabaya baru beberapa hari ini kondisi rumah sakit sangat padat. Banyak pasien yang berobat dari luar dan mulai diberlakukannya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) membuat RSUD Dr Soetomo Surabaya penuh dengan pasien. ‘’Jika dilihat tidak hanya pasienya yang banyak akantetapi keluarga pasien juga turut menuhi ruangan rumah sakit,’’ Q dna jelasnya singkat.Q

Rencanakan Bangun Posko Bagi Korban PHK Pemprov, Bhirawa Bagi masyarakat yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) ke depan tidak perlu khawatir kalau tidak bisa bekerja kembali. Sebab, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan (Dis-

nakertransduk) Jatim, merencanakan akan memba ngun posko khusus korban PHK. Kepala Disnakertransduk Jatim, Edi Purwinarto mengatakan, keberadaan posko khusus korban PHK ini untuk mengurangi adanya

dampak timbulnya tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Jawa Timut.

“Namanya programnya yaitu Pengantar Alih Kerja.

Korban PHK nantinya harus diselamatkan dan didampingi lalu dilatih alih kerja.

Sehingga, mereka bisa kem-

bali kerja untuk bisa me menuhi kebutuhan diri dan keluarga,” kata Edi, Senin (17/3).

Untuk mewadahi hal itu, lanjut Edi, pihaknya juga terus melangsungkan membangun mitra dan jaringan lainnya diantaranya peru -

s a h a a n - p e r us a h a a n l a i n .

Harapannya, selain nanti korban PHK dibantu melalui APBD, maka perusahaan lain diharapkan bisa membantu secara langsung.

“Kami juga terus rapatkan dengan serikat pekerja,” Q rac tandasnya.Q

Caleg DPR RI Salah Satu Parpol Diduga Palsukan Dokumen GM PT Agtika Lapor ke Polda Jatim Salah satu Caleg DPR RI, Raden Bambang Pramukantoro dilaporkan menyalahgunakan surat izin IUP yang mengatasnamakan PT Agtika Dwisehjahtera .

General Manager (GM) PT Agtika Dwisejahtera Bambang Rindarto, melaporkan kasus itu ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Jatim dengan Laporan Polisi (LP) No : LPB/78/III/2014/SUS/SPKT Polda Jatim, Senin(17/3).

Bambang Rindarto menerangkan, kedatangannya di Polda Jatim tak lain yakni melaporkan kasus penyalagunaan surat izin IUP yang dipalsukan oleh Raden Bambang Pramukantoro tersebut.

Menurutnya, penyalagunaan itu diketahui setelah adanya surat dari Dinas ESDM Jember perihal tunggakan pembayaran Royalty untuk anggaran tahun 2011 yang ditujukan ke PT miliknya.

“Saya kaget atas surat dari Dinas ESDM Jember.

Padahal, semenjak PT Agita menerima IUP produksi, kami belum pernah melakukan pengolahan, pengiriman, penjualan, dan ekspor pasir besi ke pihak manapun,” terang Bambang

Rindarto di SPKT Polda Jatim, Senin (17/3).

Dijelaskannya, pihaknya langsung melakukan cross check ke pihak yang terkait ekspor, dan didapati data akurat bahwa telah terjadi ekspor yang dilakukan PT Agita pada bulan Januari 2011 sampai dengan April 2012. Lanjutnya, ekspor itu menggunakan IUP dari PT Agtika yang sudah mengalami perubahan alamat domisili dari PT Agtika.

Sambungnya, GM Pt Agtika itu mengajukan surat klarifikasi kepada Kepala Dinas Disperindag dan ESDM Kabupaten Jember dengan nomer surat 035/ ADS/VIII/2012 tertanggal 31 Agustus 2012. Isi surat itu menjelaskan bahwa PT

bed/bhirawa

Fauzi Farid, Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jatim (kiri) saat mendampingi GM PT Agtika Dwisejahtera Bambang Rindarto (kanan) melapor ke SPKT Polda Jatim, Senin (17/3).

Agtika tidak pernah mela“Dari data yang PT Agtika kukan ekspor tersebut. dapatkan, bahwa telah ter-

jadi penyalah gunaan IUP milik PT Agtika untuk ekspor pasir besi senilai lebih dari USD 546.000,” paparnya.

Disinggung terkait perkenalan dirinya denga pihak terlapor, Bambang mengakui bahwa terlapor pernah bekerjasama dengan pihaknya dan membuat komitmen dalam bentuk Akta.

Dalam Akta tersebut terlapor menyanggupi beberapa hal, namun tidak pernah dilaksanakan. Kemudian, terlapor diketahui telah melakukan ekspore tanpa sepengetahuan PT Agtika.

“Berati dia menggunakan SIUP palsu dan surat asal barang juga dipalsukan.

Kita tahunya baru ada tagihan, sehingga kita laporkan Pasal pemalsuan do-

kumen,” urainya.

Sementara itu, Fauzi Farid selaku Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jatim menambahkan, dirinya hanya menolong GM PT Agtika yang meminta bantuan untuk lapor ke Polda Jatim.

Sambungnya, setelah dilihat bahwa kasus itu mengarah ke pemalsuan dokumen, maka dirinya mengajak Bambang Rindarto untuk melaporkan kasus itu ke SPKT Polda Jatim.

“Sebagai Wakil Rakyat yang baik, saya membantu Pak Bambang menuntaskan kasusnya dengan melaporkan ke Polda Jatim. Saya hanya mengantar ke Polda Jatim saja mas,” imbuh Anggota Dewan dari Partai Gerindra itu.Q bed

OPINI

4 Tajuk

Pejabat Publik Jadi Jurkam PEMILU legislatif (pileg) tinggal menghitung hari. Partai politik kontestan pemilu 2014 sudah tancap gas mengerahkan segala daya, terutama figur publik. Tokoh yang dikenal luas, khususnya yang baru memenangkan pilkada dijadikan motor penggerak. Gubernur serta Bupati dan Walikota yang baru terpilih, juga harus turut bekerja keras lagi memenuhi tugas “panggilan parpol.” Seluruh gubernur yang menjadi elit parpol sudah mengajukan izin cuti mengikuti kampanye pileg.

Di antara gubernur yang baru terpilih akan menjadi andalan sebagai juru kampanye nasional (jurkamnas). Ada nama Jokowi (Gubernur DKI Jakarta) sebagai jurkamnas PDIP. Ada Ahmad Heryawan (Gubernur Jawa Barat) sebagai jurkamnas PKS. Ada nama Soekarwo (Gubernur Jawa Timur) jurkamnas Partai Demokrat, serta Rudi Arifin (Gubernur kalimantan Selatan) naik panggung PPP. Masing-masing akan menjadi pendulang suara di daerahnya masing-masing.

Memang benar, gubernur yang baru memenangi pilkada menjadi ikon parpol. Seperti Alex Noerdin (Gubernur Sumatera Selatan) menjadi ikon Golkar. Partai berlambang beringin baru saja kehilangan jurkamnas yang kuat (lagi tajir) yakni, Ratu Atut.

Tetapi beruntung, pejabat pengganti Atut (Wagub Banten) Rano Karno tidak boleh kampanye sembarang hari, untuk menghindari kekosongan pejabat publik. Rano Karno merupakan “aset” PDIP, hanya boleh kampanye pada hari libur.

Saat ini, seluruh Kepala Daerah (gubernur dan Bupati serta Walikota) merupakan personel parsial, sebagai kader partai politik. Sehingga tidak bisa tidak mesti mematuhi “panggilan parpol” pada saat diperlukan untuk mendulang suara pemilih. Bekal itu pula (kepatuhan) yang akan digunakan personel Kepala Daerah untuk maju lagi pada pilkada mendatang. Atau bahkan akan naik kelas, menjadi anggota kabinet (menteri) manakala parpol-nya memenangi pileg.

Tetapi sebenarnya tidak mudah bagi Kepala Daerah untuk memenuhi “panggilan parpol.” Prinsipnya, harus mengajukan izin kepada Kementerian Dalam Negeri. Atau jika hanya menjadi jurkam pada hari libur, juga wajib memberitahu Kemendagri. Pengaturan mengenai cuti kepala daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2013. Pada pasal 6 dinyatakan “Pejabat Negara dalam melaksanakan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus menjalankan cuti.”

Boleh jadi, Kepala Daerah yang berkampanye untuk parpol tertentu akan berseberangan dengan kebanyakan masyarakatnya.

Karena itu harus bisa menjamin pelaksanaan pemerintahan tetap berjalan baik (pasal 7). Harus dilhindari, kemungkinan “melukai” perasaan masyarakat di daerahnya. Hal itu (kemungkinan “melukai” hati masyarakat) sudah diantisipasi dalam PP. Pada pasal 8 dinyatakan: “Pejabat Negara dalam melaksanakan Kampanye Pemilu tidak menggunakan fasilitas negara kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.”

Tetapi memang sulit untuk benar-benar melepaskan pejabat dari fasilitas, terutama yang bersifat protokoler melekat.

Misalnya, ajudan. Hampir mustahil bagi ajudan untuk meninggalkan “tuan-nya.” Maka mestilah dibutuhkan ketegasan Bawaslu untuk memperingatkan Kepala Daerah (atau Wakil Kepala Daerah) yang menyertakan ajudan maupun pengamanan negara (pengawalan oleh polisi).

Izin kampanye untuk Kepala Daerah (atau Wakil Kepala Daerah) harus diajukan 12 hari sebelum masa kampanye. Pengajuan izin diatur pada pasal 9 ayat (2). Cuti kampanye bagi gubernur diajukan kepada Menteri dalam Negeri, dengan tembusan Presiden. Sedangkan cuti untuk Bupati dan Walikota diajukan kepada gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri. Permintaan cuti harus pula menyertakan tempat dan jadwal (tanggal dan waktu) kampanye.

Jadi, manakala Kepala Daerah berkampanye di tempat atau waktu yang salah, maka Bawaslu wajib menghentikannya. Biasanya pula parpol lain akan selalu “mengintip.” Inilah konsekuensi demokrasi. Pimpinan daerah, kadang harus diikhlas-kan untuk berbeda dengan kebanyakan masyarakatnya.

Tak terkecuali Presiden SBY yang sudah mengajukan cuti untuk kampanye. Tentu ada “luka” yang harus secepatnya disembuhkan pasca-pileg. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Konsistensi dalam Pemberantasan Korupsi

SEBAGAI rakyat awam, saya menjadi terbiasa mendengar pembohongan demi pembohongan yang dilakukan oleh pejabat dan para pemimpin negara dalam menghadapi kasus korupsi. Bahkan, secara terang-terangan ada yang melakukan pembohongan publik seolah-olah mereka tidak bedosa sama sekali dalam suatu kasus.

Coba disimak, sejumlah kasus korupsi yang memakan waktu sangat lama, antara lain kasus yang melibatkan mantan ketua umum partai tertentu, kasus Hambalang yang melibatkan mantan menteri tertentu, dan kasus Bank Century yang hampir mencapai satu periode pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II tetapi belum jelas siapa dalangnya meskipun sejumlah pejabat termasuk pejabat BI sudah diminta keterangan mereka oleh KPK. Belum lagi, banyak kasus korupsi lainnya yang sampai sekarang belum jelas penyelesaiannya. Lamanya penyelesaian kasus-kasus korupsi itu bisa mendayangkan pertanyaan bagi rakyat kenapa dan kendala apa yang menyebabkan kasus-kasus besar yang menghabiskan uang negara mencapai triliunan rupiah itu tidak pernah bisa terungkap?

Sementara, dalam kasus korupsi lainmya, penyelesaiannya begitu cepat. Bahkan, ada yang sangat cepat sehingga pelaku langsung ditahan. Mereka yang menikmati uang rakyat secara ilegal itu langsung merasakan dampak ulah mereka sehingga akhirnya bisa dibui. Oleh karena itu pula, timbul pertanyaan saya, kenapa demikian? Ada kasus yang baru saja tercium, terdakwanya langsung bisa diadili, tetapi banyak kasus korupsi lainnya seperti tidak tersentuh oleh tangan-tangan hukum. Apakah seperti ramai diberitakan dan sudah menjadi konsumsi publik bahwa memang ada tebang pilih dalam penyelesaian kasus korupsi di negeri ini?

Itu pula sebabnya, melihat adanya tarik ulur dalam penuntasan kasus dugaan korupsi, terutama kasus yang melibatkan partai berkuasa. Entah demikian atau tidak, tetapi dalam pandangan banyak orang dan berdasarkan kenyataan, memang pemerintah cenderung tebang pilih dalam menindak kasus korupsi.

Benarkah demikian, tentu saja oleh orang yang berada pada posisi dekat pemerintah akan membantahnya. Tetapi, orang yang berseberangan dengan pemerintah, jelas akan melihat hal sama, kasus korupsi berupaya dipetieskan sehingga tidak terbuka kedok mereka menggalang dana untuk kebutuhan partai.

Rusman Edi Alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Selasa Legi 18 MARET 2014

Fenomena Jokowi dan Pemilu 2014 Hampir semua hasil survey tentang calon presiden mendatang yang paling populer di mata masyarakat adalah Joko Widodo atau yang lebih populer disapa Jokowi.

Fenomena ini sungguh sangat menarik sekali karena Jokowi yang baru setahun lebih terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta secara meyakinkan dan sekarang sudah digadang-gadang oleh rakyat untuk menjadi calon presiden, padahal secara penampilan sosok Jokowi sangat sederhana dan bahkan terkesan berwajah ndeso.

M

emang gebrakan Jokowi dalam memimpin DKI Jakarta sangat menarik simpati masyarakat.

Misalnya keberhasilan beliau menangani pedagang kaki lima Tanah Abang yang menggelar dagangannya di pinggir jalan dan berhasil direlokasi ke pasar Tanah Abang Blok G sungguh mencengangkan, karena disamping bisa mengurai kemacetan lalu lintas di daerah Tanah Abang sekaligus juga bisa memberikan asa yang cukup bagus bagi para pedagang kaki lima yang direlokasi dan bahkan bisa mengurangi aksi premanisme di Tanah Abang.

Lainnya adalah saat merelokasi masyarakat di pinggir waduk RiaRio yang sedang direvitalisasi ke pemukiman rumah susun juga sangat patut diacungi jempol. Disamping keberhasilan awal Jokowi memulai proyek MRT (Mess Rapid Transport) yang sudah hampir sepuluh tahun terbengkalai karena tidak terurus oleh pemerintahan gubernur sebelumnya. Keberhasilan lain memang sangat banyak untuk diamati dan dicermati.

Keberhasilan-keberhasilan tersebut tampak apa adanya tanpa ada kesan pencitraan, yang mana selama sepuluh tahun belakangan ini politik pencitraan ala pemerintahan SBY sangat masif dilakukan.

Hal ini yang membuat rakyat bosan dan bahkan muak melihatnya.

Di tengah politik pencitraan yang masif dilakukan namun kenyataanya jauh panggang dari api, muncullah sosok pimimpin yang sangat sederhana dan bahkan terkesan berwajah ndeso, seorang gubernur DKI Jakarta, ibu kota Republik Indonesia. Sehingga semua gerak-geriknya akan selalu disorot dan dipantau okeh pers dan tersiar luas seantero Nusantara dan bahkan dunia. Sehingga fenomena keberhasilan Jokowi akan selalu diamati dan dinanti oleh rakyat luas.

Fenomena Jokowi ini tentunya harus dijadikan tauladan oleh para politisi yang akan bersaing memperebutkan kursi DPRD/DPR/DPD saat pemilu 2014 nanti. Namun janganlah didekati secara harafiah

P

memimpin DKI Jakarta.

Kemunculan dan keberhasilan Jokowi ada gelagat dibaca secara keliru oleh beberapa media, sehingga liputan keberhasilan Jokowi memakai angle yang keliru.

Bahkan ada seorang analis politik yang Oleh : berkesimpulan bahwa semata, pendekatan Khozanah Hidayati, SP rakyat kecewa dengan secara substantiflah produk masa lalu sehyang harus dipentingingga menyukai sosok kan. Janganlah aksi blusukan dan ala Jokowi yang ndeso. Saya kira itu wajah ndeso Jokowi yang ditiru tidak tepat sama sekali. Sosok Jokowi namun pendekatan ke masyarakat yang ndeso, karena kebetulan sosok tanpa pamrih dan ikhlas sematalah yang asli dan apa adanya serta tidak yang sekiranya perlu diutamkan memakai pencitraan itu, kebetulan dan ditauldani dan ditambah tanpa memang berwajah ndeso. politik pencitraan ala presiden Dan muncul saat masyarakat SBY. Karena politik pencitraan memang mendamba sosok baru di sudah lewat masanya. Masyarakat luar pakem demokrasi kartel dan sudah bosan dengan politik pencipersekongkolan antar partai model traan tanpa aksi nyata. Janganlah sekarang. Andaikan yang muncul gaya baju kotak-kotak ala Jokowi dalam momen ini adalah bintang yang ditiru, namun pendekatanfilm terkenal seperti Syahrul Khan pendekatan kultural dan aksi yang keren ya pasti sama juga. nyatalah yang dikehendaki oleh Lalu apakah masyarakat memang masyarakat. Cobalah tengok aksi mengidolakan bintang film model Jokowi yang memback up penuh Syahrul Khan? Kan nggak juga lurah kelurahan Lenteng Agung, dong. Lebih salah kaprah lagi, Susan Jasmine Zulkifli yang konon kalau di tahun politik ini, di 2014 ditolak oleh masyarakat karena ini, mentang mentang keberhasilan alasan agama, namun dibela habisJokowi jadi rujukan, lalu semua habisan oleh Jokowi karena kerja calon legislatif rame-rame mengnyata si lurah Susan sungguh mekloning dirinya sebagai Jokowi. nyentuh masyarakat. Dan akhirnya Bahkan ramai-ramai pakai baju penolakan terhadap lurah Susan kotak-kotak ala Jokowi dan setiap meredup dan bahkan akhirnya hihari blusukan keluar masuk kamlang dengan sendirinya. Tengok juga pung. Saya kira itu langkah yang kritik yang gagal kepada Jokowi oleh salah dalam mengartikan makna politisi gaek PAN Amien Rais perihal keberhasilan Jokowi ini. prestasi Jokowi yang konon hanya Jokowi berhasil, harus dimaknai pencitraan semata, padahal itul hanbahwa semua orang selama punya yalah politik pencitraan dari politisi niat baik, visi yang pro rakyat, dan PAN itu sendiri untuk meredupkan bisa membaca kebutuhan nyata sinar terang yang menaungi Jokowi. masyarakat, dan tidak ikut dalam Justru persepsi buruk yang diterima pakem demokrasi kartel politik oleh pengkritik Jokowi. model sekarang ini serta ihlas berFenomena Jokowi ini menjadi tindak maka peluang itu sebenarnya inspirasi bagi semua elemen anak ada dan cukup besar. Karena itu, bangsa, bahwa kalau mau mereka bagaimana kinerja Jokowi ke depanpun bisa melakukan hal yang sama nya nanti, sudah bukan jadi urusan seperti Jokowi. Di tengah besarnya masyarakat pemilihnya lagi. kuasa uang dan pengaruh kekuatan Komitmen Jokowi ini sebagai modal dalam mengendalikan arah kekuatan pembaharuan adalah bepolitik kita sekarang. Namun, segaban sekaligus momentum dia untuk la kemungkinan bisa terjadi. Seperti berbuat yang terbaik bagi masyarakat telah dibuktikan Jokowi. Singkat Jakarta khususnya dan masyarakat kata, bukan hanya Jokowi, siaIndonesia pada umumnya. Hikmah papun politisi dengan niat baik dan kemasyhuran Jokowi bagi masyarakat visi yang jelas dan pendekatan ke adalah untuk menciptakan sosokmasyarakat yang ihlas bisa berhasil sosok pemimpin bangsa masa depan mendapat dukungan masyarakat di luar sosok Jokowi, kiranya jauh di Indonesia tahun 2014 ini. Selain lebih penting. itu, ada sisi penting yang luput dari Dan inilah sumbangan kultural bahasan banyak pemerhati politik terbesar Jokowi. Satu fakta pentmenyusul keberhasilan Jokowi ing yang krusial dari demokrasi

kartel artai politik saat ini, yaitu kenyataan bahwa hanya 18 persen masyarakat Indonesia yang menikmati pertumbuhan ekonomi Indonesia yang katanya sekitar 6,3 persen tersebut. Berarti, 82 persen warga masyarakat Indonesia tidak terlayani kebutuhan sosial-ekonominya maupun kesejahteraannya.

Berarti, ada yang salah dengan sistem demokrasi multi-partai yang sejatinya dikuasai oleh sebuah kartel politik yang berintikan beberapa konglomerat pengusaha kelas kakap Indonesia seperti Aburizal Bakrie, Jusuf Kalla, Hasyim Djojohadikusumo, Fahmi Idris, Arifin Panigoro, Osman Sapta, Fadel Muhammad, dan lain sebagainya.

Keberhasilan Jokowi yang berada di luar kendali skema kartel politik Partai Demokrat dan Golkar, memberi inspirasi bagi kekuatankekuatan yang punya visi dan jaringan kader yang jelas namun berada di luar orbit kartel politik partai, bahwa mereka bisa berpeluang asalkan punya kompetensi dan reputasi yang telah teruji oleh waktu dan rekam jejak yang terdokumentasi secara nyata, dalam bergelut dan berkiprah di masyarakat apapun peran dan fungsinya.

Jadi ini bukan perkara meniru atau mengkloning Jokowi yang berwajah “ndeso” melainkan menangkap hikmah dari keberhasilan Jokowi, bahwa masyarakat mendambakan sosok pemimpin yang otentik dan apa adanya serta ihlas tanpa pamrih dengan segala kekuatan dan kelebihannya.

Namun menggambarkan dirinya sebagai seseorang yang berkarakter dan berjiwa kuat, melalui perjalanan waktu dan rekam jejak kegiatan dan kiprahnya di dalam masyarakat. Dan di atas itu semua, kemunculan sosok-sosok baru di luar kendali demokrasi kartel politik tersebut, diharapkan akan membawa serta sebuah gagasan baru dan konsepsi baru untuk meluruskan demokrasi kita saat ini. Sehingga demokrasi langsung/direct democracy yang menyertai kemunculan sosoksosok pemimpin baru nanti, akan meluruskan demokrasi kita sehingga kepemimpinan baru akan jadi jembatan atau jalan raya untuk melayani dan memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan mendasar 82 persen masyarakat Indonesia di bidang sosialekonomi dan sosial-budaya. Sekaligus menghancurkan sekat-sekat yang memisahkan komunikasi lahir-batin antara para pemegang jabatan kekuasaan dan masyarakat umum.

Anggota FKB DPRD Kabupaten Tuban

Menjadikan Kampanye sebagai Wisata Politik

emilu 2014 memasuki tahapan kampanye terbuka. Mulai 16 Maret – 5 April 2014, para peserta Pemilu (parpol) akan melaksanakan kampanye terbuka. Sebagai tahap awal kampanye terbuka, semua Parpol telah berkomitmen untuk melakukan kampanye damai.

Deklarasi kampanye damai pun diadakan untuk mengikat komitmen moral dan politik setiap parpol.

Deklarasi kampanye damai ini diharapkan tidak hanya sekedar seremonial semata, tapi dapat diwujudkan dalan perilaku dan tindakan politik yang riil di lapangan. Mengingat kampanye terbuka ini akan menyedot pengerahan massa yang cukup besar. Potensi gesekan, perselisihan, konflik politik tentu saja ada. Namun dengan deklarasi kampanye damai ini setidaknya dapat meminimalisir potensi-potensi tersebut tersebut.

Selama ini kampanye terbuka dengan pengerahan massa dalam jumlah besar dikhawatirkan atau rawan akan menimbulkan bentrokan massa antar pendukung parpol, gesekan, konflik, kerusuhan, dan akhirnya mengganggu stabilitas politik nasional. Dalam konteks ini, Pemilu (kampanye) akhirnya bukannya memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan demokrasi yang berkualitas, tapi justru merusak prinsip-prinsip Pemilu dan pembangunan demokrasi yang sehat.

Deklarasi kampanye damai ini setidaknya dapat memberikan kontribusi positif terhadap penyelenggaran kampanye terbuka yang lebih sehat dan eduaktif. Masyarakat Indonesia tidak merasa takut lagi untuk keluar rumah meramaikan hajatan politik lima tahunan ini.

Masyarakat berbondong-bondong secara tertib dan aman untuk berpartisipasi dalam kegiatan kampanye damai ini. Sehingga kampanye damai ini akan memberikan kontribusi positif bagi pendidikan

dan pencerahan polisis massa NU. Seperti, tik bagi masyarakat PKB, dan PPP. Kedua secara umum.

Parpol tersebut saling Apalagi di Jawa mengklaim bahwa diTimur yang dikenal rinyalah yang paling sebagai salah satu basah sebagai Parpol sis terbesar pemilih yang berbasis NU. atau massa tradisionKarena itu kampaal. Masa kampanye nye damai merupakan ini memiliki potensi jawaban yang paling rerawan menimbulkan levan untuk menjawan kekerasan dan tinkekhawatiran adanya Oleh : kerusuhan, kekerasan, dakan anarkhisme Umar Sholahudin massa. Hal ini cukup atau konflik. Kampaberalasan, mengingat nye damai setidaknya kulturl politik Jawa mengandung dua unTimur adalah kultur politik trasur, yakni Pertama, setiap parpol disional. Secara sosio-kultural dan calegnya harus taat aturan main. sebagian masyarakat pemilih Artinya parpol dan calegnya dituntut PDI-P dan PKB di Jatim ini adalah untuk mematuhi aturan main kampemilih tradisional-irrasional, yang panye terbuka sebagaimana yang lebih mengutamakan aspek-aspek diatur dalam UU No. 8 Tahun 2012 emosionalitas, daripada rasionalitas dan peraturan KPU. politik. Model kampanyenyapun Kedua, Parpol dan calegnya dimasih akan lebih mengandalkan tuntut untuk beretika dan berbudakekuatan massa (baca: otot) daripada ya dalam berkampanye. Dalam arti, kekuatan otak. Selain itu, karakter setiap parpol dan Calegnya harus Parpol-parpol kita juga sebagian dapat membangun budaya politik besar adalah Parpol yang sifatnya kampanye yang damai, rasional, masih tradisional. Belum mengarah dan bertanggungjawab. Misalnya pada parpol modern. Parpol kita tidak saling menghujat, menyudutmasih lebih mengedapankan kekuakan, atau mendiskriditkan caleg tan massa dan figuritas seseorang. atau Parpol lain. Masing-masing Parahnya tokoh-tokoh masyarakat parpol dan caleg harus saling menhanya dimanfaatkan saat kampanye jungjung tinggi nilai-nilai dan norma Parpol saja sebagai vote getter. bermasyarakat, berpolitik, dan Karena itu dalam konteks ini, berdemokrasi. Parpol dan calegnya titik sentral yang perlu diperhadapat memberikan keteladan politik tikan adalah pemakaian dan peyang baik bagi konstituensnya dan manfatan tokoh-tokoh masyarakat masyarakat secara umum. oleh parpol. Dan salah satu tokoh Para elit parpol diharapkan damasyarakat yang sering kali dipat memberikan pesan-pesan kammanfaatkan parpol sebagai vote panye yang santun, menyejukkan, geter adalah para ulama atau beretika dan menjunjung tinggi kyai dan tokoh masyarakat yang prinsip-prinsip demokrasi. Dan kharismatik. Dan ini yang sering yang lebih penting menghindari dipakai dan dimanfaatkan oleh sikap-sikap agitasi dan provokasi parpol-parpol yang berbasis keyang sifatnya primitif. Dengan agamaan (baca; Islam) dan parpol begitu kampanye damai bukan yang mengusung kharisma sesekedear seremonial saja, tapi bisa seorang. Apalagi parpol Islam yang dilakukan. Dengan kampanye ini merasa mengakalim dirinya berbadiharapkan dapat memberikan

pendidikan politik yang mencerahkan bagi konstituensnya. Dengan begitu masyarakat akan lebih kritis dan selektif dalam memilih dan menentukkan pilihannya.

Wisata Politik Dengan hadirnya kampanye damai yang mencerahkan ini, tidak saja akan memberikan kontribusi positif bagi pendidikan politik masyarakat dan kehidupan demokrasi Indonesia, tapi nilai plusnya, kampanye damai ini dapat dijadikan sebagai objek wisata politik di negeri ini yang bisa mendatangkan devisi negara atau daerah. Hingar-bingar kampanye terbuka dengan berbagai krativitas dan inovasi kampanye yang unik dan menarik ini bisa mengundang wisatawan manca negara untuk datang ke Indonesia untuk menyaksikan kampanye terbuka ini.

Para wisatawan manca negara tidak merasa takut untuk datang ke Indonesia dan menyaksikan kampanye Pemilu 2014 ini.

Para wisatawan domestik dan mancanegara tidak meresa tergangu dengan hiruk pikuk kampanye terbuka Parpol, sebaliknya mereka senang, aman, dan nyaman berada di tengah-tengah kampanye Pemilu 2014. Mereka antusias untuk menyangksikan kampanye terbuka ini.

Dengan menghadirkan kampanye damai, unik, manarik, dan asik ini akan memberikan kontribusi positif bagi bangsa Indoensia baik secara internal maupun eksternal.

Secara internal, bangsa Indonesia dapat menghasilkan Pemilu 2014 yang demokratis dan berkualitas.

Tidak ada kekacauan, kekerasan dan kerusuhan. Secara eksternal, Pemilu 2009 yang berjalan damai dan demokratis akan memberikan citra positif di dunia internasional.

Dosen Sosiologi Hukum Unmuh Surabaya

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Bangkalan: Aditiya Roosvianto, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Selasa Legi 18 MARET 2014

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

KELANA

Pelayanan Publik Terganggu, Anggota Dewan Sibuk Kampanye Gresik, Bhirawa Gedung DPRD yang menjadi kantor anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Gresik kosong melompong. Di hari kedua kampanye Pemilihan Legislatif (Pileg) hanya ada satu anggota dewan yang masuk kantor di ruang fraksi sebentar namun kemudian keluar kantor.

Ruangan fraksi yang biasanya ramai, pada Senin (17/3) kemarin tampak lengang. Sebab 50 anggota dewan sibuk kampanye, mencari penggalangan suara agar bisa terpilih lagi.

Akibatnya, pelayanan terhadap masyarakat jadi tertunda. Baik itu berupa keluhan maupun laporan, masyarakat harus balik kuncing dengan nada kesal dan geram.

Karena mereka hanya ditemui staf sekretariat dewan saja, dan kalau ingin laporanya segera ditanggapi harus bersabar.

Berbagai kalangan merasa prihatin, sebab anggota DPRD yang disibukkan dengan kegiatan kampanye individu dan partai mereka masing-masing. Tapi kewajiban mereka untuk berkantor di gedung dewan juga tak bisa diindahkan begitu saja. ‘’Kami mengerti kesibukan mereka. Tapi apakah rakyat mau mengerti kalau mereka itu sibuk kampanye. Rakyat tahunya, kalau mereka mau datang ke gedung dewan, harus ada yang bisa menemui mereka,’’ kata Ketua Forum Kota (Forkot) Gresik, Al Ushudi kepada wartawan.

Al Ushudi meminta, agar anggota DPRD tetap melaksanakan tugasnya. Tak ada yang melarang mereka untuk berkampanye, itu hak mereka. Sebab, mereka adalah politikus. Tapi para anggota dewan juga harus konsisten dengan pekerjaan mereka. Kalau memang sedang tak ada jadwal kampanye, sebaiknya berkantor di gedung dewan saja, jangan terus-terusan di jalan.Q kim

Delapan Honorer K2 Wadul Dewan dan Staf Ahli Kota Mojokerto, Bhirawa Keresahan 155 orang tenaga kategori II (K2) di Pemkot Mojokerto tak lulus tes CPNS lalu ternyata berbuntut panjang.

Sedikitnya delapan perwakilan K2, mengadu ke DPRD serta Staf Ahli Bidang Pemerintah, Senin (17/3) kemarin. Perwakilan K2 ditemui Staf Ahli Pemkot, Happy Dwi P sementara di kantor dewan ditemui Riha Mustofa. Mereka menyerahkan surat tuntutan agar diterima sebagai PNS. ‘’Janji pemerintah bakal menghabiskan kuota 236 tenaga K2 yang masuk database dibawah tahun 2005 seluruhnya. Karenanya kita tagih janji itu,’’ kata seorang perwakilan K2 yang enggan disebut namanya.

Tapi kenyataanya, kini malah banyak yang tak lulus daripada yang lulus. Yang menyakitkan, katanya, hasil tes kelulusan rekruitmen CPNS lalu mayoritas didominasi tenaga muda dengan masa kerja jauh dibawah me-

reka. “Pemerintah sudah ingkar janji,’’ tambahnya.

Baik Happy maupun Riha, mengagendakan pertemuan dengan perwakilan K2. Kedua wakil instansi itu menjadwalkan audensi dengan formasi lengkap Senin (24/3) mendatang. ‘’Untuk sementara surat dan pokok permasalahan telah kita pahami. Kita sepakati Senin depan ya untuk audensi dengan K2 seluruhnya,’’ pungkas Riha Mustofa, politisi asal PPP. Dikonfirmasi terpisah, pihak

Badan Kepegawabijakan yang sama ian Daerah (BKD) tahun depan. Soal Pemkot Mojokerto banyaknya K2 yamengaku tak bisa ng kelulusannya berbuat banyak didominasi kalamenyikapi tuntungan muda, lagitan tenaga K2. Kelagi mantan kepala BKD Pemkot pala Dishub meMojokerto, Endri ngatakan itu uruAgus mengatakan san pusat. pihaknya tak meSejumlah 155 mpunyai kewenaorang tenaga kakar/bhirawa ngan apapun dategori II (K2) di lam penerimaan Pemkot MojokerRiha Mustofa CPNS. ‘’K2 itu uruto yang tak lulus sannya pusat. Kita tunggu tes CPNS, protes. Ratusan penerapan PP dari UU Nomor tenaga K2 yang tersebar di 5 tahun 2014 tentang Aparatur lebih dari 17 instansi itu Sipil Negara (ASN) saja,’’ kata menilai pemerintah ingkar Agus kemarin. janji memperjuangkan nasib Menurutnya, dalam urusan pegawai yang mayoritas telah rekruitme kewenangan dari puluhan tahun mengabdi di pusat. Semua urusan pusat. sektor kepemerintahan.

BKD sendiri tidak punya kePihak BKD juga mewantiwenangan apa-apa. Kalau gaji wanti kehadiran pihak tak K2 sementara ini sudah dicover bertanggungjawab yang mendi Pemkot hingga tahun depan. coba mengail di air keruh. ‘’K2 Tapi ia pesimis dengan ke- jangan mudah percaya janji

Sabu Senilai Rp 1,5 M Berhasil Digagalkan Sidoarjo, Bhirawa Customs Narkotik Team (CNT) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Type Madya Pabean Juanda, dalam sepekan berhasil menggagalkan penyelundupan sabu-subu seberat 1.205 gram atau senilai sekitar Rp1,5 miliar.

Ditegaskan Kepala KPPBC Juanda, Iwan Hermawan, Senin (17/3) siang, kedua kejadian penyelundupan itu terjadi di Bandaran Internasional Juanda Sidoarjo. Pertama tanggal 9 Maret dilakukan warga Indonesia berinisial ARM (35), dengan nomor penerbangan QZ-8294 Air Asia rute dari Kuala Lumpur menuju Surabaya.

Tersangka didapati membawa tas plastik yang didalamnya terdapat benda kristal yang diduga sabu-sabu. Setelah diuji lab isinya benar sabu-sabu seberat 220 gram senilai Rp295 juta. ‘’Sementara pada tanggal 15 Maret, kembali digagalkan penyelundupkan SS seberat 985 gram atau senilai Rp1.329.750.000 yang disembunyikan dalam ransel dan dimasukkan Koper warna merah,’’ jelas Iwan.

Gagalnya penyelulundupan ini, berawal dari kecurigaan petugas saat mendeteksi koper warna merah yang dibawa Warga Negara Thailand berinisial SD 31 tahun.

Sesaat setelah turun dari pesawat Air Asia AK 1392 rute Kuala Lumpur – Surabaya.

Hasil pemeriksaan X-Ray dan unit anjing pelacak narkoba, petugas lalu mencurigai koper merah yang dibawa SD. ‘’Setelah diperiksa ditemukan ada sabu sebanyak 985 gram di dalam tas ransel hitam dalam koper itu,” terang Iwan Hermawan.

Karena tersangka didapati telah membawa sabu-sabu lebih dari 5 gram, maka tersangka terancam hukuman mati atau hukuman seumur hidup, dan paling rendah hukuman penjara selama 20 tahun. Serta denda uang Rp10 miliar ditambah sepertiga. ‘’Sesuai UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika golongan 1,’’ tegas Iwan Hermawan kemarin.Q ach

palsu. Saat ini aksi tipu-tipu yang coba mengail ditengah kegalauan K2 lagi marak,’’ kata Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Modjari.

Modjari lanjutnya, menerima pengaduan dari K2 yang dimintai sejumlah uang oleh oknum tak bertanggungjawab.

Himbauan BKD ini menyusul mencuatnya percobaan penipuan terhadap salah satu guru K2 di SDN Kota ini. Guru wanita ini dihubungi oknum yang mengaku staf BKD bernama Slamet via telpon. Dalam menjalankan modusnya, Slamet meminta sejumlah uang kepada wanita berjilbab itu untuk memberi transport kepada staf Badan Pegawaian Nasional (BKN) yang mengurus pemberkasan K2. ‘’Saya dimintai uang. Tapi karena ragu, saya cek ke BKD dan ternyata tidak Ada staf yang bernama Slamet,’’ akunnya.Q kar

Lahan Serbaguna Dipakai Warung Pinggir Jalan

Panwas Sidoarjo Akan Panggil Partai Hanura Sidoarjo, Bhirawa Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kab Sidoarjo, Burhanuddin SH mengatakan akan memanggil panitia atau pengurus Partai Hanura Kab Siali kusyanto/bhirawa doarjo, terkait Burhanudin SH hujan duit saat pelaksanaan kampanye hari pertama Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) di parkir timur Gelora Delta Sidoarjo, Minggu, kemarin.

Menurut Burhanuddin, dalam kampanye pertama itu, Partai Hanura secara kasat mata ditemukan adanya uang yang dilemparkan kearah para simpatisan.

Selain itu juga ditemukan adanya anakanak di bawah umur yang dilibatkan dalam kampanye itu. ‘’Kami akan panggil untuk minta klarifikasi, dan jika ada unsur pidana segera kami tindaklanjuti,’’ ucapnya, Senin (17/3) kemarin.

Apa yang dilakukan Partai Hanura itu, menurut Caleg Hanura, apa yang terjadi itu hanya ingin berbagi rejeki dengan simpatisan. Sehingga apa yang terjadi itu bukan money politik.Tapi sebagai bentuk kegembiraan karena melihat antusias para simpatisan yang sedang berjoget.

Akibat ada tebaran uang itu, ratusan massa yang sedang berjoget menikmati hiburan musik dangdut didepan panggung itu, langsung berhamburan untuk berebut uang yang berterbangan itu.Q ali

5

detikFoto

Dua Kurir Sabu Dibekuk Petugas Customs Narcotics Team (CNT) Pelayanan Bea dan Cukai Pabean Juanda, berhasil menggagalkan sindikat penyelundupan narkoba jenis methamphetamine atau sabu asal Malaysia. Selain itu, dua orang yang diduga sebagai kurir hendak melakukan pengiriman narkoba ikut diamankan.

Pejabat Sidoarjo Ditawari Pensiun Sidoarjo, PNS yang BUP nya Bhirawa Bulan Mei, Juni dan Seluruh PNS Juli.

Jadwal Kab Sidoarjo, mukegiatan kemunglai staf hingga pekinan akan dijabat yang akan lakukan Bulan Mapensiun tahun ret ini. Dengan di2014 ini, akan diperpanjangnya usia tawari pilih penpensiun sesuai UU siun atau lanjut ASN ini, harus disampai usia 58 taikuti dengan pening hun. Sebab sesuai katan kinerja. Sudengan UU Apapaya perpanjangan ali kusyanto/bhirawa ratur Sipil Negara pensiun tak seSri Witarsih SH (UU ASN) Nomor kedar perpanjang4 tahun 2014, untuk staf, pe- an,’’ papar Sri Witarsih. jabat eselon 4 dan pejabat 3, Apalagi kinerja PNS tahun usia pensiun jadi 58 tahun dan ini akan diukur dalam sasaran pejabat eselon 2 jadi 60 tahun. kerja pegawai (SKP). Penilaian Tawaran memilih pensiun kerja PNS ini, tak sama seperti atau lanjut itu, disampaikan penilaian PNS sebelumnya yakKepala Badan Kepegawaian ni daftar penilaian pelaksanaan Daerah (BKD) Sidoarjo, Sri pekerjaan (DP3). Dalam SKP, Witarsih SH, karena dalam UU ada capaian kinerja yang harus nya memang memberi kesem- diperoleh PNS. Karena bila patan PNS untuk memilih. kurang akan ada sanksinya.

Tawaran ini sudah dilakukan Misalnya, capain SKP dibawah pada PNS yang batas usia pen- 25% akan dapat sanksi berat, siun (BUP) pada bulan Pebruari, dan 25% sampai 50% sanksi Maret dan April. Dan PNS yang sedang. memilih pensiun pada usia 56 ‘’Karena itu perpanjangan tahun ada 2 orang. Keduanya jangan dianggap enak, tapi dari kalangan staf. harus bisa menunjukkan kalau ‘’Tawaran seperti ini juga kita masih mampu bekerja lebih akan diteruskan kembali pada baik, baik itu staf sampai pe-

jabat,’’ tegas Witarsih.

Terutama bagi pejabat eselon 2 yang akan pensiun pada usia 60 tahun, harus benar-benar memberi keteladanan dan contoh pada lingkungan kerjanya.

Sebagaimana yang juga disebutkan dalam UU ASN itu.Q ali

Sidoarjo, Bhirawa Pengadaan tanah Rp25 miliar untuk gedung serbaguna Sidoarjo mulai menimbulkan masalah. Sebab rekanan yang ditunjuk Pemkab tak mampu menyelesaikan pembangunan pagar tembok di bagian selatan lahan seluas 4 hektar di Jl Lingkar Timur itu.

Lahan 4 hektar yang sudah diuruk Sirtu terlihat mangkrak, dinding tembok yang tak dikerjakan secara sempurna oleh rekanan juga terlihat miring tak terurus.

Kini yang mamanfaatkan lahan yang berada di depan pertokoan Desa Bluru Jl Lingkar Timur itu hanyalah warung-warung pinggir jalan.

Ketua DPRD Sidoarjo, H Dawud Budi Sutrisno SH,ditemui di Rumah dinasnya, Senin (17/3) kemarin mengatakan, tak mau menanggapi kondisi lahan untuk serbaguna itu. Dewan menyetujui karena alasan Pemkab Sidoarjo yang mem butuhkan bangunan gedung serbaguna.

Tadinya Pemkab sudah memiliki gedung serbaguna sendiri, tetapi gedung lama yang mempunyai nilai sejarah di Jl Diponegoro itu dikerjasamakan dengan swasta untuk mengembangkan hotel dan pertokoan. Setelah tak memiliki gedung serbaguna lagi, Pemkab mengajukan permintaan ke dewan dengan anggaran Rp25 miliar. ‘’Ya kita penuhi permintaan itu, karena memang gedung serbaguna itu sangat kita butuhkan,’’ tandasnya.

Kewenangan dewan hanya menyetujui penggunaan anggaran untuk membeli

lahan, tentu saja dengan prosedur yang benar seperti harus ada fisibility study (FS) dan harga yang layak. ‘’Dewan tak sejauh itu mencampuri proses jual beli lahan, yang penting bangunan itu bisa diwujudkan sesuai keinginan Pemkab saat mengajukan permohonan itu,’’ tegasnya.

Pemkab Sidoarjo sempat keblinger ketika Bupati Win Hendrarso masih menjabat, melepaskan gedung serbaguna di Jl Diponegoro yang memiliki arsitektur kuno itu dikerjasamakan dengan investor Surabaya guna membangun hotel dan pertokoan pada tahun 2003-2004. Padahal Sidoarjo tak memiliki aula serbaguna lain yang bisa difungsikan untuk kepentingan umum. Setelah melepaskan gedung serbaguna lama tahun 2013, kini Pemkab berniat membangun gedung sebaguna baru.

Dawud menyatakan, yang jelas nanti ada panitia dan tim apresial untuk menentukan lahan yang ada. Apakah tanah seharga Rp25 miliar itu nanti dibeli di Jalan Lingkar Timur, untuk mengangkat investor masuk ke Sidoarjo? ‘’Saya tidak tahu itu sudah wewenangnya eksekutif,’’ tambah Dawud.

Lokasi gedung serbaguna yang digagas pemerintah sebenarnya berada di jalur strategis untuk mengembangkan kawasan timur Sidoarjo. Bupati H Saiful Ilah SH, berharap banyak Pemkab dapat membangun gedung ini, karena didalamnya nanti juga ada kantor untuk balai wartawan.Q hds

Wali Kota dan Wabup Cuti Jadi Jurkam PDIP dan Nasdem Mojokerto, Bhirawa Wali Kota Mojokerto, Mas’ud Yunus dan Wakil Bupati Mojokerto, Choirun Nissa mengambil cuti untuk menjadi juru kampanye (Jurkam) partainya, Senin (17/3) kemarin. Walikota menjadi Jurkam PDIP sedangkan wakil bupati bertugas sebagai Jurkam Partai Nasdem.

Karena menjadi Jurkam, Petinggi Pemkot dan Pemkab ini tak bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat di Pemkot maupun Pemkab Mojokerto.

Selain menjadi kader tulen PDIP, Kiai Ud (sapaan akrab

walikota, red) duduk di kursi wali kota juga atas usungan partai banteng moncong putih ini. ‘’Pak Wali memang izin cuti hari ini, beliau sedang mengikuti kampanye pertama PDIP,’’ ujar Dodik Heryana Murtono, Kepala Bagian Humas Pem kot Mojokerto, kemarin.

Dodik mengatakan, surat cuti wali kota sudah turun dari Gubernur sejak tanggal 14 Maret kemarin. Surat bernomor 131.417/178/011/ 2014 ini ditanda tangani langsung Gubernur Soekarwo dengan tembusan Menteri Dalam Negeri, Ke-

tua DPRD Kota, Ketua KPU dan Ketua Panitia Pengawas. ‘’Pak Wali mengajukan cuti lima hari, dengan tanggal yang acak, yakni tanggal 17, 21, 26 30 Bulan Maret serta terakhir tanggal 4 April 2014,’’ terang Dodik.

Dodik yakin, izin kampanye ini tak akan mengganggu pelaksaan tugas wali kota. Sebab masih ada wakil wali kota yang mengganti sementara. ‘’Kan masih ada wakil wali kota dan Sekda, jadi saya kira tidak akan menjadi masalah besar.

Apalagi, izin cuti itu hanya lima hari,’’ tukas Dodik.Q kar

Baru Dua Bulan Diresmikan, Taman Kota Memprihatinkan Kondisi Taman Kota di Kota Mojokerto sangat memprihtinkan.

Padahal taman yang berada di Jl Benteng Pancasila baru dua bulan lalu diresmikan dan menelan anggaran hampir Rp1 miliar.

Taman Kota ini sebelumnya dikeluhkan karena gersang dan tak ada tempat sampah, kini taman yang baru tuntas dikerjakan Desember 2013 itu tak lagi menunjukkan sebagai ikon taman kota. Huruf yang terpasang membentuk kata Taman Benteng Pancasila kini mulai banyak yang lepas.

Satu per satu, huruf pada nama taman kota itu terlepas. Mulai dati kata Taman yang tinggal menyisakan huruf T. Begitu juga kata Benteng dan Pancasila yang tinggal menyisakan satu sampai dua huruf. Tidak saja mengganggu, tapi tampilan huruf yang membentuk nama taman yang tak lagi utuh itu menjadi cibiran warga kota. ‘’Huruf di papan nama taman itu terbuat dari besi atau gabus.

Alangkah indahnya jika taman kota ini sempurna dari penampilan dan kerindangan.

Selama ini sudah gersang dan kumuh, sekarang tulisan tamannya lenyap,’’ kata Ridwan, salah satu pengunjung taman asal Kel Meri, Kec Magersari, Kota Mojokerto, Senin (17/3) kemarin.

Taman Benteng Pancasila yang berlokasi di Jl Benteng Pancasila (Benpas) adalah taman baru. Semula lokasi ini adalah areal persawahan seluas hampir 1 hektare. Bersamaan dengan akses di jalan ini yang makin ramai dibuatlah ruang terbuka hijau dengan nama Taman Benteng Pan-

casila. Proyek pembuatan taman ini menelan anggaran Rp928 juta dari APBD 2013.

Sebelumnya, kalangan DPRD Kota Mojokerto menilai bahwa taman baru dengan anggaran miliaran rupiah dibangun tanpa konsep. Taman Benpas tuntas dikerjakan Desember 2013. Selain gersang, tak ada fasilitas layaknya taman kota. Wali Kota Mojokerto, Mas’ud Yunus mengakui, taman itu tak layak jadi ikon kota. Sebab gersang dan tak indah. ‘’Kondisinya sama sekali tak mencerminkan taman kota. Selain kumuh, tulisannya juga sudah banyak yang protol,’’ kecam Drajat Stariadji, anggota DPRD kota Mojokerto.

Anggota DPRD asal PKPI ini mengeluhkan model perencanaan yang dilakukan Pemkot Mojokerto. Anggaran miliran yang dikeluarkan, menurutnya tak sebanding dengan hasil serta manfaat bagi masyarakat Kota Mojokerto. ‘’Perencanaan

kariyadi/bhirawa

Sejumlah huruf yang menempel untuk kata TAMAN Benteng PANCASILA kini tak lagi utuh. pembangunan taman kota seakan asal-asalan. Azas manfaatnya bagi masyarakat sangat kecil,’’ tandasnya.

Berdasarkan pantauan Bhirawa di lapangan memang ter-

lihat kondisi taman yang kurang layak. Tumpukan sampah terlihat di hampir setiap sudut.

Tanaman yang ada, hampir tidak berkembang dan terkesan tidak terawat.Q kar

JAWA TIMUR

6

Selasa Legi 18 MARET 2014

PPP Berikan Apresiasi pada Ketum PDIP

KILAS JATIM

Karena Telah Putuskan Jokowi sebagai Capres

khoirul huda/bhirawa

Salah satu sudut desa Pucangan yang tergenang banjir bandang di Kecamatan palang Tuban.

Luapan Kali Pomahan Rendam Enam Desa di Tuban Tuban, Bhirawa Luapan sungai Kali Pomahan yang tidak mampu menampung debit air dari sejumlah sungai di Desa Dermawuharjo, Kecamatan Grabagan, menyapu bersih lahan pertanian dan pemukiman penduduk di Kabupaten Tuban. Akibatnya, 6 Desa di wilayah kecamatan Palang Tuban terendam sekitar 30 Cm. Keterangan sejumlah warga, banjir luapan Kali Pomahan mulai masuk kepermukiman penduduk tersebut mulai sekitar pukul 11.45 Wib, menggenangi sejumlah ruas jalan penghubung desa maupun kecamatan.

"Air mulai meluap dan masuk ke desa sekitar pukul delapan pagi tadi mas," kata Gunadi (60), salah satu warga Dusun Rembes, Desa Gesikharjo, Kecamatan Palang saat dikonfirmasi sejumlah wartawan.

Lebih lanjut diterangkan, tiga tahun terakhir banjir bandang kerap terjadi, hal ini dikarenakan kali Pomahan (nama kali di desa setempat) tidak mampu menampung volume banjir bandang akibat hujan yang mengguyur di wilayah Kabupaten Tuban.

"Tadi malam memang hujan-nya sangt lebat sekali, tapi air baru sampai kesini pada pagi tadi," tambah Gunadi.

Dari data yang dapat dihimpun Bhirawa, Senin (17/3), permukiman penduduk yang sudah terendam diantaranya Desa Cendoro, Wangun, Gesikharjo, Desa Pucangan, Gesikharjo, Glodog dan Desa Dawung kesemuanya berada di Kecamatan Palang.

“Akibat dari debit air yang berada di Desa Dermawuharjo Kecamatan Grabagan, data sementara yang kita peroleh kurang lebih ada 63 rumah yang tergenang dan bisa bertambah,” jelas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tuban, Joko Ludiyono (17/3).

Joko mengatakan, saat ini tim dari BPBD masih melakukan pendataan dan peninjauan di lokasi banjir. Selain itu, BPBD mengaku sudah mempersipkan makanan siap saji apabila warga atau penduduk yang rumahnya tergenang membutuhkan.

“Sifat genangan air hanya sementara, saat ini berdasarkan laporan dari tim beberapa desa yang dilalui sudah surut,” terang Joko.Q hud

Kab Malang, Bhirawa Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP), DR H Suryadharma Ali, di Pondok Pesantren (Ponpes) Shirotul Fuqoha, Desa Sepanjang, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, Senin (17/3) memberikan apresiasi yang cukup tinggi kepada Ketum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarno Putri, yakni telah menetapkan Joko Widodo (Jokowi), yang kini menjabat Gubernur DKI Jakarta sebagai calon presiden (capres) 2015 mendatang.

“Ini berarti, nantinya ada konstelasi politik yang mengarah pada koalisi diantara partai politik (parpol),” kata dia, yang kini masih menjabat sebagai Menteri Agama (Menag).

Ia mengaku, pada pemilihan gubernur (pilgub) DKI Jakarta pada tahun lalu, PPP telah mendukung pencalonan Jokowi sebagai gubernur dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai wakil gubernur. Deng-

an dukungan PPP saat itu, maka hal tersebut bukan berarti PPP 100 persen mendukung Jokowi sebagai presiden.

Karena untuk mendukung salah satu capres ada mekanisme yang harus dilalui. Sehingga tidak begitu saja memutuskan bahwa PPP langsung mendukung Jokowi sebagai capres yang diusung dari PDIP itu.

Suryadharma Ali menegaskan, jika dirinya telah didesak

oleh para kiai baik dari Pulau Jawa maupun Luar Pulau Jawa, untuk mencalonkan sebagai presiden. Namun menurutnya, jika dirinya harus tahu diri. Sebab, untuk mencalonkan sebagai presiden, PPP harus berkoalisi dengan parpol-parpol lain minimal 20 persen dari jumlah parpol yang ikut dalam pemilihan umum (pemilu). “Itu salah satu tahapan jika saya mencalonkan sebagai Presiden Republik Indonesia (RI),” ujarnya.

Saat ditanya Bhirawa, apakah Pak Suryadharma Ali mau jika dipinang PDIP untuk berpasangan dengan Jokowi sebagai wakil presiden ? Dia menjawab, saya tidak mau berandai-andai dicalonkan wakil presiden berpasangan dengan Jokowi.

“Dan saya tegaskan, itu masih terlalu jauh jika bicara masalah dicalonkan sebagai wakil presiden. Untuk saat ini, kata Suryadharma Ali, dirinya

cyn/bhirawa

Ketum DPP PPP Suryadharma Ali (kanan) bersama Menpera H Djan Faridz (kiri) saat akan mengikuti acara Silahturahmi dan Peresmian Rusunawa Ponpes Se-Malang Raya, di Ponpes Shirotul Fuqoha, Desa Sepanjang, Kec Gondanglegi, Kabupaten Malang. masih kosentrasi dengan perolehan suara PPP di pemilu legislative (pileg) yang akan

Jalan Menuju Desa Sidomulyo Kedungadem Ambles Bojonegoro,Bhirawa Akibat longsor tergerus tanggul sungai Pacal membuat jalan poros menuju akses Desa Sidomulyo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro ambles dan bergelombang.

Jalan yang selama ini menjadi urat nadi warga desa setempat untuk mengeluarkan hasil pertanian dan jembatan penghubung antara Kecamatan Kepohbaru dan Kecamatan Kedungadem terancam putus. Dipastikan banyak urusan menjadi terhambat.

Menurut Suhadi, salah seorang warga desa setempat, amblesnya badan jalan sudah berlangsung sejak seminggu yang lalu. Bahkan pernah terjadi insiden kecelakaan akibat amblesnya jalan tersebut.

“Pernah ada truk pengangkut padi melintasi jalan tersebut terguling,” jelas Suhadi, Senin (17/3) kemarin.

Dijelaskannya tidak hanya jalan yang jadi korban jika putusnya jembatan penghubung di desanya itu, ia juga memastikan aktivitas ekonomi masyarakat desa juga ikut terancam terham-

Dinsos Latih Puluhan PMKS Situbondo, Bhirawa Guna menekan tingginya angka pengangguran di Kabupaten Situbondo serta untuk mencetak tenaga wirausaha yang handal, Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Situbondo menggelar bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan tata rias dan potong rambut bagi puluhan PMKS (penyandang masalah kesejahteraan sosial).

Acara yang diadakan di Kantor Bina Loka Karya (BLK), Lingkungan Karang Asem, Kelurahan Patokan, Kecamatan Kota Situbondo, Senin pagi kemarin (17/ 3) berjalan lancar.

Acara dibuka langsung Kepala Dinas Sosial Kabupaten Situbondo, Basuki SH dengan didampingi Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial (Resos), Dwi Totok Irianto. Acara berjalan khitmad karena diikuti puluhan peserta pelatihan yang didominasi para PMKS yang tersebar di Kabupaten Situbondo.

Menurut Basuki, acara bimbingan dan pelatihan keterampilan bagi para PMKS rutin digelar setiap tahun dengan bidang keterampilan yang beragam. Untuk tahun ini, kata mantan Asisten III Pemkab itu, para PMKS dilatih keterampilan tata rias dan potong rambut.

“Ini pesertanya tersebar di berbagai Kecamatan di Kabupaten Situbondo dan semuanya berasal dari kalangan penyandang masalah kesejahteraan sosial,” tegas Basuki, usai memberi sambutan kemarin.

Program bimbingan dan pelatihan keterampilan diadakan, selain untuk mendidik dan menciptakan lapangan kerja baru juga untuk memupuk jiwa wirausaha yang handal dimasa mendatang.Q awi

bat, sebab jalan tersebut satu-satunya jalan poros menuju ke desa tetangga. “ Yang akan jadi korban jika jembatan putus, tidak hanya jalan, namun dipastikan kegiatan ekonomi masyarakat desa akan terhambat, sebab ini jalan poros.” katanya.

Ia menambahkan jika pihak Pemerintah setempat sebenarnya sudah mengantisipasi longsornya tanggul sungai pacal dengan memasang bronjong. Namun bronjong tersebut belum mampu menahan material longsoran. Bahkan longsor kian melebar dan mambuat amblesnya badan jalan.

"Pembangunan bronjong baru dibuat tapi ini sudah ambrol," lanjutnya sambil menunjukkan bronjong penahan tanggul yang ambrol.

Sementara, para pengendara yang melintas di jalan tersebut harus ekstra berhati-hati terutama kendaran untuk mobil dan truk. Sebab, jika tidak bisa mengendalikan keseimbangan, pengendara bisa terjatuh. Warga berharap agar Pemerintah setempat segera memperbaiki jalan yang ambes akibat longsor tersebut. Q bas

suprayitno/bhirawa

Warga desa di Lamongan saat melakukan pembangunan jalan desa dengan material paving stone.

Target RPJMD 2010-2015 Sudah Tuntas Lamongan Bhirawa Persoalan pembangunan jalan di Lamongan jika dibandingkan dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2010-2015 ternyata sudah tuntas. Bahkan untuk pembangunan jalan kabupaten dan jalan poros desa (japordes) sudah melampaui target.

Disampaikan oleh Bupati Lamongan Fadeli, untuk pembangunan jalan kabupaten yang sepanjang 346 kilometer (km), di tahun 2013 lalu sudah tercapai 90,59 persen.

Padahal target di RPJMD mengamanatkan pembangunan jalan kabupaten bisa terealisasi dalam kondisi baik mencapai 90,08 persen baru di tahun 2015.

Capaian RPJMD juga diwujudkan untuk pembangunan japordes. “Dalam RPJMD, ditargetkan untuk 762 kilometer japordes bisa tercapai dalam kondisi baik sebesar 85,96 persen di tahun 2015. Namun di akhir 2013 lalu sudah tercapai 89,92 japordes dalam kondisi baik, sehingga sudah melampaui target RPJMD, “ ungkap bupati asli Lamongan ini.

Sedangkan untuk pembangunan jalan poros strategis yang mencapai 168,8 km, dari target di tahun 2013 bakal bisa tercapai 78,51 persen dalam kondisi baik, sudah terealisasi sebesar 78,69 berkondisi baik. Namun untuk

target RPJMD, di tahun 2015 harus sudah 93 persen berkondisi baik.

“Oleh karena itulah kami masih memberikan perhatian untuk penuntasan pembangunan jalan di Lamongan. Terutama untuk penuntasan pembangunan jalan poros strategis, “ ujar dia.

Bahkan, lanjut dia, untuk ruas jalan poros potensial yang selama ini tidak tersentuh pembangunan, sudah dianggarkan pembangunannya melalui APBD. Tahun ini, dari 39 ruas jalan potensial yang ada, 15 ruas diantaranya bakal dibangun.

Perbaikan jalan di Lamongan tahun menyerap anggaran hingga Rp122,4 milliar. Perbaikan itu mencakup jalan kabupaten, poros strategis, poros desa, termasuk jenis jalan baru yakni jalan poros potensial.

Untuk jalan kabupaten yang mencapai panjang 346 km dan 168,8 km untuk jalan poros strategis, dianggarkan dana sekitar Rp90 milliar. Sehingga diharapkan tahun ini jalan kabupaten bisa tuntas 100 persen dan jalan poros strategis bisa mencapai 95 persen Kemudian untuk jalan poros desa yang panjangnya mencapai 762, telah disiapkan anggaran perbaikan sekitar Rp25 milliar. Di akhir tahun 2014, jalan ini yang berkondisi baik bakal di atas 90 persen.Q yit

Penegakan Hukum Lemah, Mahasiswa Demo Kejaksaan Sumenep, Bhirawa Sejumlah aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Lingkar Study Pemuda Madura (Laksamuda) Sumenep, Senin (17/3) melakukan aksi unjuk rasa dikantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep.

Sambil membawa poster yang bertulis kecaman terhadap penegak hukum "Penegak Hukum Letoy", "Penegakan Hukum di Sumenep Telah Mati" dan mereka membawa keranda mayat yang bertuliskan "Berita Kematian Penegak Hukum Telah Berpulang Keliang Lahat"., mereka long march sekitar dua kilometer, yakni dari Taman Adipura melalui jalan Panglima Sudirman, depan rumah dinas Bupati menuju

diselenggarakan pemerintah pada 9 April 2014 mendatang,” pungkasnya. Q cyn

kantor Kejari Sumenep, KH Mansur.

Selain itu, mereka juga telanjang dada dan mengecat badannya dengan warna hijau sebagai bentuk protes terhadap penegak hukum yang selama ini terkesan setengah-setengah dalam menangani kasus hukum tindak pidana korupsi.

Korlap aksi, Ferli menyatakan, penegak hukum di Sumenep ini terkesan tidak serius menangani kasus tindak pidana korupsi, akibatnya banyak kasus korupsi yang mengendap di Kejari seperti kasus lahan SMAN Batuan, PSPS, PI. "Kami sudah beberapa kali mempertanyakan penanganan kasus tindak pidana korupsi, tapi jawabannya masih proses. Sampai ka-

pan masyarakat harus menunggu," kata Ferli, Senin (17/03).

Ferli menilai, penegakan hukum di Sumenep ini mati, para penegak hukum tidak serius menangani kasus yang masuk ke Kejari, bahkan cenderung dibiarkan sehingga para koruptor bebas berkeliaran tanpa beban. Keranda mayat yang dibawanya sebagai bentuk bahwa supremasi hukum di Sumenep sudah mati.

"Supremasi hukum di Sumenep ini sudah mati dan berpulang keliang lahat. Kalau ini dibiarkan tanpa ada penegakan dari Kejari, kabupaten Sumenep akan jadi apa," ujarnya.

Sementara itu, Kasi Pidsus Ke-

jari Sumenep, Sugianto mengungkapkan, pihaknya telah melakukan proses hukum terhadap semua kasus yang sudah masuk di Kejari, telah memeriksa terhadap sejumlah saksi dimasing-masing kasus tindak pidana.

"Kami sudah melakukan proses penegakan hukum. Proses penyelesaian tindak pidana korupsi ini membutuhkan proses yang lama, jadi tidak seperti kasus lain," urainya.

Mengenai kasus lahan SMA Batuan, lanjutnya, Kejari sudah memeriksa terhadap 24 saksi dan dalam waktu dekat akan memanggil 3 saksi lainnya. Penambahan saksi itu untuk melengkapi buktibukti yang masih kurang itu.Q sul

bas/bhirawa

Jalan begelombang para pengendara yang melintas di jalan tersebut harus ekstra berhati-hati terutama kendaran untuk mobil dan truk.

Komisi A Sayangkan 78 Honorer Tak Digaji Sumenep, Bhirawa Sebanyak 78 orang tenaga honorer yang sudah bekerja puluhan tahun di Kabupaten Sumenep, dalam tiga bulan ini belum menerima gaji. Komisi A DPRD Sumenep menyayangkan kasus tersebut dan meminta Pemkab Sumenep untuk segera mencairkan.

Sekretaris Komisi A, DPRD Sumenep, Moh Riyadi, Senin (17/3) mengatakan tidak terbayarnya gaji para honorer yang bekerja disejumlah SKPD sejak Januari hingga Maret sebesar Rp500 ribu itu sangat disayangkan. Karena, sangat berdampak pada perekonomian mereka. Sebab, kebanyakan mereka hanya mengandalkan gaji untuk menghidupi keluarganya.

Untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya mereka dipastikan harus pinjam ke tetangga.

“Kalau tidak dibayar, untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya dapat dari mana,” ujarnya.

Lebih lanjut Riadi memaparkan, jika mereka harus pinjam, dipastikan akan berdampak sosial. “Kalau pinjam uang kan harus bayar, kalau misalnya mengandalkan gajinya kan otomatis nunggak, pasti diminta oleh orang yang dipinjam uang tersebut,” ungkapnya.

Sementara belum diangkatnya mereka menjadi PNS, menurut Riadi lantaran terkendala umur.

Kebanyakan dari 78 honorer tersebut usianya sudah mencapai 40 tahun.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Sumenep, Titik Suryati membenarkan jika 78 orang tenaga honorer belum menerima honor. Kontrak tenaga honorer itu setiap tahun diperpanjang sesuai tempat kerjanya tenaga honorer itu dimasing-masing SKPD. “Proses perpanjangan kontrak itu berpengaruh pada penerimaan honor mereka, terutama diawal tahun. Selain itu, kami terus melakukan regulasi terhadap keberadaan tenega honorer itu,” terang Titik Suryati.Q sul

JAWA TIMUR

Selasa Legi 18 MARET 2014

KILAS JATIM

Tuban Siapkan 2,5 Ha untuk RPH Modern Tuban, Bhirawa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban telah menyiapkan lahan seluas 2,5 hektar sebagai Rumah Pemotongan Hewan (RPH) moderen.

Akan tetepi RPH yang direnhud/bhirawa canakan akan H. Fathul Huda dibangun tersebut hingga kini belum terlaksana. Pasalnya, terkait dengan perijinan dari Kementrian Pertanian yang belum keluar.

Hal tersebut diungkapkan Bupati Tuban Fathul Huda saat mendampingi presiden BSY dalam kujungan kerja ke peternakan dan pembibitan sapi Wahyu Utama Desa Sukolilo, Kecamatan Bancar Tuban beberapa waktu yang lalu. Sayangnya, Bupati Huda belum menjelaskan secara detail RPH modern yang digagas, dan dimana loksinya.

Menurutnya, Pemkab Tuban melalui Dinas Pertanian Kabupaten Tuban telah mengajukan perijinan pendirian RPH modern sejak dua tahun yang lalu.

Namun, hingga kini ijin tersebut belum juga keluar. “Ijin pendirian RPH itu sudah kami ajukan kepada Kementrian Pertanian, tapi sampai saat ini tidak keluar-keluar,” Kata Fathul Huda saat dikonfirmasi sejumlah Wartawan.

Untuk diketahui, Kabupaten Tuban adalah termasuk daerah populasi hewan potong sepuluh besar di Jawa Timur, akan tetepi hingga saat ini belum memiliki RPH modern dan baru RPH biasabiasa atau milik perorangan.Q hud

Puluhan Balita Menderita Gizi Buruk Kabupaten Blitar, Bhirawa Jumlah Balita penderita gizi buruk di Kabupaten Blitar masih cukup banyak.

Berdasarkan data terakhir Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, hingga Desember 2013 lalu tercatat sedikitnya 77 Balita di Kabupaten Blitar menderita gizi buruk.

Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar , dr Kuspardani, jika dibandingkan data tahun 2012 lalu, angka Balita penderita gizi buruk tersebut memang menurun. Tahun 2012 tercatat ada 100 Balita yang terdekteksi menderita gizi buruk. Sementara dari 77 kasus gizi buruk tersebut jumlah terbanyak umumnya disebabkan penyakit penyerta jantung, bronko pnemoni, serta hydrocephalus.

Disamping itu kelainan bawaan lahir seperti saat terlahir anggota tubuh bayi tidak lengkap atau berat bayi lahir rendah juga menjadi salah satu penyebab.

Untuk penanganan kasus Balita gizi buruk ini Dinas Kesehatan telah melakukan beberapa langkah. ‘’Diantaranya pemberian makanan tambahan pemulihan seperti susu dan vitamin yang diberikan selama masa pemulihan atau 90 hari,’’ ujarnya. Berat badan Balita terus dievaluasi setiap seminggu sekali untuk menghindari kasus kematian Balita gizi buruk.

Sementara diantara puluhan balita penderita gizi buruk tersebut satu diantaranya Mohamad Rizal yang merupakan putra pasangan Karmen dan Ning Tuti warga Desa Begelenan Kecamatan Srengat. Rizal yang lahir pada 12 Maret 2013 memiliki berat badan di bawah bayi normal. Karena kondisinya cukup mengkhawatirkan, Jumat (14/3) lalu Rizal akhirnya dirujuk ke RSUD Ngudi Waluyo Wlingi untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.Q htn

7

KPU Waspadai Gesekan Saat Hitung Suara Blitar, Bhirawa Pelaksanaan penghitungan suara Pemilihan Umum (Pemilu) legislatif dikhawatirkan rawan terjadi konflik. Untuk itu kemungkinan terjadinya aksi curang dari salah satu calon dengan memanfaatkan petugas KPPS dan PPS harus diantisipasi.

hilmi husain/bhirawa

Salah satu perwakilan partai melakukan penandatanganan deklarasi kampanye damai di KPU Kabupaten Pasuruan, Sabtu (15/3).

Pemilu, Waspada Penggiringan Suara Batu, Bhirawa Dalam masa kampanye pemilihan legislatif (pileg) kali ini, semua petugas penyelenggara pemilu di tuntut untuk meningkatkan kewaspadaan atas terjadinya kecurangan. Hal ini berkaitan dengan adanya formulir model A.5 yang dikeluarkan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum). Dalam pemanfaatannya, formulir A.5 ini memiliki potensi digunakan sebagai alat ‘penggiringan suara’.

Kepala Panwaslu Kota Batu, Abdul Rochim menjelaskan, bahwa pada dasarnya keberadaan formulir A.5 KPU ini diperuntukkan untuk menfasilitasi para professional untuk memberikan hal pilihnya dalam pileg April mendatang. Para professional yang dimaksud adalah mereka yang dalam pekerjaannya memiliki mobilitas yang tinggi dan sering bertugas di berbagai kota bahkan propinsi.

“Dengan mengantongi formu-

nas/bhirawa

Ketua Panwaslu Kota Batu, Abd Rochim, saat menjelaskan fungsi dari formulir A.5 KPU.

lir A.5 ini, para professional ini tidak harus memilih atau memberikan hak pilihnya di desa bahkan kota tempat dimana dia terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap-red),”ujar Abdul Rochim saat didatangi di Kantor Panwaslu Batu, Jl. Hasanuddin, Senin (17/3).

Apakah ada yang salah dengan formulir A.5 KPU?, Jawabnya tidak. Namun masih ada celah bahwa formulir ini disalah gunakan oleh para caleg untuk ‘penggiringan suara’. Para caleg ‘nakal’ bisa memanfaatkan formulir A.5 ini untuk ‘menggiring’ masa/ pendukungnya yang ada di dapil lain ataupun kota/ kabupaten lain.

Rochim mencontohkan bahwa Iksan (nama samara) adalah caleg di Kecamatan A. Namun Iksan memprediksikan bahwa pendukungnya masih kurang di kecamatan yang menjadi dapilnya ini. Maka Iksan bisa memanfaatkan koleganya yang ada di kecamatan lain untuk ikut memberikan hak suara di kecamatan A. Yaitu, dengan mengurus formulir A.5.

“Dengan memberikan sedikit ‘uang saku’ mengurus formulir A5, maka seorang caleg bisa mendapatkan tambahan suara yang dibutuhkan,”tambah Rochim. Hal ini dinilai jauh lebih efisien dibandingkan jika seorang caleg harus mengeluarkan biaya besar untuk berkampanye.

Dengan potensi ini, Panwaslu Kota Batu mengajak seluruh pengawas termasuk masyarakat untuk lebih waspada. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir adanya kecurangan termasuk potensi adanya money politik. Q nas

Keterangan itu diungkapkan Ketua Divisi Tehnis dan Pencalegkan KPU Kabupaten Blitar, Jamali. Menurutnya, penyelenggara Pemilu di tingkat TPS, Desa dan Kecamatan diminta melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Sebab jika terjadi sedikit saja kesalahan dalam proses penghitungan maka bisa memicu terjadinya konflik diantara pendukung calon. “’Selain selama massa kampanye, kemungkinan terjadinya gesekan massa juga rawan terjadi pada saat proses penghitungan suara,” ujar Jamali.

Untuk itu KPU meminta supaya petugas sangat berhati hati dalam menjalankan tugas menghitung perolehan suara. Jangan sampai terjadi upaya curang yang bisa berakibat fatal.

Untuk penghitungan suara diberi waktu yang sangat singkat. Dimana petugas KPPS hanya diberi waktu 1 x 24 jam untuk menyelesaikan rekap penghitungan suara dari TPS. Selanjutnya di serahkan kepada PPS

untuk dilakukan rekapitulasi dengan deadline waktu 5 hari.

Namun jiika sebelum batas waktu 5 hari sudah selesai harus segera di serahkan ke PPK. Di tingkat PPK diberi batas waktu 6 hari untuk diserahkan ke KPU. Kemudian KPU hanya memiliki waktu 3 Hari untuk melakukan rekapitulasi sekaligus menentukan perolehan suara masing-masing Caleg dan Parpol.

Sementara terkiat persoalan peluang terjadinya indikasi kecurangan saat proses rekapitulasi penghitungan hasil pemungutan suara di tingkat petugas paling bawah, Jamali memastikan, lembaran form isian petugas mulai dari KPPS, PPS hingga PPK telah didesain dilengkapi hologram. Selain itu data penghitungan juga akan terus difoto, yang hasilnya secara berkala selama proses rekapitulasi berlangsung akan dikirim ke pusat data informasi KPU Pusat. ‘’Kami akan melakukan berbagai langkah antisipasi untuk menghindari kemungkinan terjadinya kecurangan,’’ pungkasnya. Q htn

Demi Mengabdi pada Rakyat, Wabup Pasuruan Tak Cuti Pasuruan, Bhirawa Masa kampanye pemilu legislatif (pileg) 2014 sudah tiba. Para kepala daerah dan wakilnya di Jatim sudah mengajukan izin cuti ke Gubernur Soekarwo karena mengikuti dan menjadi juru kampanye partai politiknya dimulai sejak Minggu (16/3).

Di Kota dan Kabupaten Pasuruan untuk sementara para pemimpinnya kosong. Hanya, Wakil Bupati Pasuruan (Wabub) Pasuruan H Riang Kulup Prayuda tihilmi husain/bhirawa dak mengambil cuti.

H Riang Kulup Prayuda Ungkapan itu disampaikan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Pasuruan Evi Zainal Abidin. Menurut Evi, Wabub Pasuruan, sengaja tidak mengambil cuti karena tidak dilibatkan sebagai juru kampanye partai.

“Beliau (Bapak Wabub) tidak mengajukan cuti. Alasannya demi pengabdian kepada masyarakat. Karena, Bupatinya sudah mengajuhkan cuti,” ujar Evi Zainal Abidin usai acara deklarasi kampanye damai dan pawai bersama di Kantor KPU Kabupaten Pasuruan, Sabtu (15/3).

Sedangkan di Kota Pasuruan, Wali Kota H Hasani bersama Wawali H Setiyono sudah mengajukan cuti.

“Memang benar, saya sudah mengajukan cuti ke Bapak Gubernur tujuh hari yang lalu. Begitupula dengan Bapak Wawali sudah cuti,” tandas Hasani.

Menurut Hasani, masa cuti yang diajukannya sesuai dengan jadwal kampanye partai yakni 16 Maret hingga 5 April 2014 mendatang. Apabila jumlahnya dikalkulasi, kesempatan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam masa kampanye terhitung selama 7 hari. “Masa kampanye 7 hari itu dengan rincian 4 hari kampanye terbuka dan 3 hari kampanye tertutup,” ujar Hasani.

Hasani menjelaskan dalam cutinya ia akan berkampanye untuk untuk meningkatkan kesadaran berpolitik kepada masyarakat Kota Pasuruan.

“Kami mengharapkan agar masyarakat Kota Pasuruan sedianya menggunakan hak pilihnya di pileg nanti. Sebab, di pileg sebelumnya masih 64 persen dan tahun ini saya menargetkan menjadi 70 persen. Makanya, kami meminta kepada masyarakat Kota Pasuruan pada 9 April mendatang untuk berikan hak pilihannya dengan mendatangi TPS,” kata Hasani. Q hil

Kembangkan Bank Sampah dan Kebun Lidah Buaya Jadi Makanan

SMPN I Lolos Nominasi Adiwiyata Provinsi Jatim Dari segudang kegiatan unggulan yang dicanangkan keluarga besar akademika SMPN I Situbondo, ada beberapa bidang yang mampu menarik simpati Tim Penilai Adiwayata (sekolah berwawasan lingkungan) tingkat Provinsi Jawa Timur (Jatim) untuk mengunjungi mantan sekolah tingkat pertama peraih predikat RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf International), pada Jumat kemarin (14/3).

Dibawah komando Katenan M.Pd dan Syamsul Arifin M.Ed, satu persatu memelototi program yang digagas siswa berikut guru SMPN I Situbondo, yang beralamat di jalan PB Sudirman, Lingkungan Karang Asem, Kelurahan Patokan, Kabupaten Situbondo tersebut.

Saat tim adiwiyata Provinsi Jatim datang pukul 11.00 wib, langsung disambut Asisten I Pemkab Situbondo, Drs Suraji, Kepala Dinas Pendidikan DR Fathor Rakhman MPd, Kabag Humas Sugeng Wiyono, Kepala Lingkungan Hidup Imam Darmaji, Camat Kota Samad dan Kepala Sekolah SMPN I Situbondo, Dra Tatik Krisnawati MPd beserta seluruh tenaga pendidik, siswa dan Komite Sekolah. Dua Tim penilai dan

Kadis Pendidikan menjadi tamu kehormatan dengan diberi untaian kalung bunga oleh siswa teladan SMPN I Situbondo.

Usai penyambutan, Tim penilai Adiwiyata menyimak peragaan tari kolosal dan fashion show dari siswa siswi SMPN I Situbondo.

Selanjutnya, Katenan dan Syamsul Arifin beserta Kadis Pendidikan dan Muspika didapuk untuk menanam pohon di halaman sekolah paling favorit di Kota Santri tersebut. “Semoga penanaman pohon ini bisa memberikan manfaat besar bagi generasi muda Situbondo dimasa mendatang. Selain itu saya berharap SMPN I Situbondo bisa lolos adiwiyata provinsi,” ujar Kadis Pendidikan, DR Fathor Rakhman, usai menyiram pohon, kemarin.

Tak cukup disana, tim penilai adiwiyata Provinsi juga mendapat penjelasan komprehensif beberapa bidang unggulan SMPN I Situbondo, guna menunjang pencapaian piala dan penghargaan adiwiyata tingkat Provinsi Jatim.

Mulai penjelasan dari program bank sampah, penanaman pohon, pemanfataan sampah organik dan non-organik, pemanfaatan tanaman kebun lidah buata (alue vera) menjadi makanan masyarakat Situbondo. Dari paparan tersebut, Katenan dan Syamsul Arifin tampak terkesima dan takjub atas prestasi SMPN I Situbondo.

Kasek SMPN I Situbondo, Tatik Krisnawati, mengatakan, sebenarnya seleksi lomba adiwiyata Kabupaten Situbondo mulai diikuti tahun 2012-2013. Namun karena kala itu tidak masuk nominasi, kata Tatik, lembaga yang dimpinnya kembali mengikuti lomba adiwiyata susulan pada tahun ajaran 2013-2014 ini.

“Alhamdulillah, dari enam sekolah yang ikut seleksi, SMPN I Situbondo dinyatakan lolos pada

nominasi Jawa Timur,” ujar mantan Kasek SMPN I Asembagus itu.

Nah kali ini, sambung Tatik, tim penilai Provinsi Jatim mengadakan verifikasi pada empat dokuman yang menjadi standarisasi adiwiyata Provinsi Jatim.

Untuk dokumen satu dan dua, ujar Tatik, meliputi kebijakan dan kegiatan proses belajar mengajar (PBM) lingkungan hidup di sekolah. “Jadi setiap RPP dan silabus, semua guru membuat pelaksanaan PBM dan kegiatan lain, dengan menyantumkan tentang lingkungan hidup,” tegas Tatik.

Untuk dokumen tiga dan empat, masih kata Taik, sekolah mengarahkan siswa untuk melaksanakan kegiatan ektrakurikuler berbentuk lingkungan hidup (LH).

Untuk itu, sambung dia, sekolah kini banyak merealisasikan penanaman pohon sehingga sekolah menjadi kawasan yang rindang, bersih dan asri. Selain itu, ungkap Tatik, sekolah juga melibatkan siswa untuk membuat bank sampah dengan menyerahkan pengelolaaannya kepada para

sawawi/bhirawa

Tim Penilai Adiwiyata Provinsi Jawa Timur, Katenan MPd dan Syamsul Arifin M.Ed, saat diterima Kadis Pendidikan DR Fathor Rahkman MPd dan Kasek SMPN I Situbondo, Dra Tatik Krisnawati MPd, Jumat kemarin (14/3). siswa. “Hasilnya dijual oleh siswa dan keuangannya dikelola siswa sendiri,” paparnya.

Langkah lain yang dilakukan agar nemperolah adiwiyata tingkat Provinsi, kata Tatik, ia mencetus program Berkebun Aluvera di sekolah. Nantinya, urai dia, lidah buaya dijadikan pusat pembelajaran dan dijadikan

minuman teh, kripik, natadikoko serta agar-agar. “Kami juga menggunakan barang bekas plastik menjadi candi, burung dan hewan lain. Dari bahan bekas pakai itu kami pajang diruang pameran sekolah. Yang jelas, kami sangat optimis, SMPN I Situbondo bakal masuk tingkat adiwiyata provinsi dan nasional,” harap Tatik.Q awi

EKONOMI - BISNIS

8

Selasa Legi, 18 MARET 2014

Kurs JUAL

BELI

USD

11,328.00

11,216.00

SGD

8,952.82

8,863.60

EUR

15,752.72

15,594.73

JPY

11,163.89

11,049.16

GBP

18,841.86

18,651.09

sumber: Bank Indonesia (17 Maret 2014)

RAGAM EKBIS

Batas Penggunaan Kartu JPK Jamsostek sampai Maret Bojonegoro, Bhirawa Bulan maret 2014 merupakan batas akhir penggunaan kartu Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) yang di keluarkan oleh PT Jamsostek. Hal itu diberlakukan setelah pada 1 Januari 2014 kemarin PT Jamsostek (Persero) sudah beralih menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Selain itu sudah juga beralih dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi Badan Hukum Publik BPJS. A.Fauzan Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan itu baru akan beroperasi mulai 1 Juli 2015 mendatang.

Hal itu di ungkapkan oleh Kepala Bidang Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan kantor cabang Bojonegoro, A.Fauzan, Senin (17/3) kemarin. Menurutnya hal itu di karenakan adanya proses pengurusan data-data menuju peralihan. “Termasuk kartu jaminan dan juga penambahan peserta baru, yakni jaminan pensiun. Karena setelah JPK dikelola BJPS Kesehatan (PT Askes), BPJS Kesehatan mengelola tiga kepesertaan yakni perusahaan, tenaga kerja dan juga pensiun,” jelasnya. Dikatakan, meski berubah 1 Januari kemarin, tapi tidak serta merta langsung beroperasi, karena masih dalam proses dan masih mengelola tiga kepesertaan. Selain itu untuk kartu JPK dari Jamsostek yang dialihkan ke BPJS Kesehatan.

“Kartu JPK Jamsostek masih bisa digunakan hingga akhir Maret 2014 mendatang hingga nantinya bisa diganti menjadi kartu BPJS Ketenagakerjaan,” imbuhnya.

Selain itu Fauzan menjelaskan, setelah BPJS ketenagakerjaan beroperasi 1 Juli 2015 nanti, pekerja swasta bisa mendapatkan jaminan pensiun. “ Manfaat, iuran dan teknis BPJS ketenagakerjaan sama persis saat dijalankan PT Jamsostek. 1 Juli 2015 nanti ditambah jaminan pensiun, sesuai peraturan pemerintah,” terangnya.

Jika sebelummya Jamsostek hanya mengcover tenaga kerja sektor formal. BPJS Ketenagakerjaan diperuntukkan bagi semua, baik sektor formal, informal, dan jasa konstruksi. Q bas

KEHILANGAN TULUNGAGUNG KEHILANGAN STNK, Yamaha Vega, th. 2006, Merah, AG3053SC, a/n. M Murdianto, Ds. Dukuh-T.Agung No.281/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda CB100, th. 1976, AG6354TK, a/n. Agus Yasin AR, Ds. Tanjung, Kalidawir-T.Agung No.282/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Mobil Mitsubishi pick-up, th. 1988, Hijau, AG8055RE, a/n. Ratna Setyo Ariyanti, Ds. Kepuhrejo RT 3/4 Ngantru-T.Agung No.283/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Mobil bus/Mitsubishi FE84GBC, Biru, AG7785UR, a/n. Drs Satria Gunawan,Kenayan-T.Agung No.284/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Yamaha, th. 2011, Putih, AG2129OE, a/n. Suprihatin, Ds. Sukowidodo RT 2/1 Karangrejo-T.Agung No.285/IMB/BI-II/2014

Serangan Jamur Tak Pengaruhi Produksi Kakao Pemprov, Bhirawa Serangan jamur pada tanaman kakao, nampaknya masih belum menampakkan kerugian. Buktinya Pemprov Jatim melalui Dinas Perkebunan Jatim mengupayakan pengembangan areal tanam terhadap kakao setiap tahunnya sebesar 5 ribu hektar.

Produksi kakao saat ini sebesar 37 ribu ton jika dirinci, dari perkebunan rakyat sebesar 17 ribu ton, dan perkebunan besar sebanyak 20 ribu ton. “Saat ini areal kakao di Jatim seluas 65 ribu hektar yang tersebar di pantai selatan. Seperti kawasan Banyuwangi, Bondowoso, Jember, Lumajang, Malang, Blitar, Trenggalek, Tulungagung, dan Pacitan,”

kata Kepala Dinas Perkebunan Jatim Ir Moch Samsul Arifien MMA, Senin (17/3).

Saat ini, produktivitas per hektar kakao mencapai 800 kilogram bila cuaca membaik.

Harga kakao saat ini bisa dibilang primadona. Sebab industri tidak mempermasalahkan harga yang dipatok mulai dari tingkat petani hingga tengkulak. Sementara suplai kakao dunia saat ini masih

kurang. Samsul mengatakan, harga kakao nyaris tidak pernah jatuh, malah selalu mengalami kenaikan.

Saat ini, jika sebelumnya harga biji kakao sekitar Rp 18-20 ribu per kilogram. Kini, harganya sudah mencapai Rp 26 ribu per kilogramnya. “Hal ini menyebabkan pasar dunia ramairamai memborong kakao meski harga tengah naik. Petani pun antusias menanam tanaman kakao ini,” tambahnya.

Mengenai kebutuhan untuk konsumsi Jatim per kapita hanya 0,3 kg. “Kalau 0,3 kg dikali 37 juta penduduk Jatim sebesar 11 ribu ton. Sisanya diekspor ke Eropa dan keperluan antar provinsi,” katanya.

POTENSI KAKAO JATIM

P Luas lahan 65 Ha (Banyuwangi, Bondowoso, P P P P

Jember, Lumajang, Malang, Blitar, Trenggalek, Tulungagung, dan Pacitan) memproduksi 37 ribu ton Harga biji kakao sebelumnya Rp 18-20 ribu per kilogram. Sekarang naik Rp 26 ribu per kilogramnya.

Konsumsi Jatim per kapita 0,3 kg Produksi kakao kering Jatim tahun 2013 sekitar 32 ribu ton.

Tahun ini diprediksi naik menjadi 37 ribu ton.

Luas areal 2019 ditargetkan menjadi 100 ribu hektar.

Samsul menambahkan, produksi kakao kering Jatim tahun 2013 sekitar 32 ribu ton. Sedangkan tahun ini diprediksi naik menjadi 37 ribu ton. Sedangkan luas areal sampai lima tahun mendatang tepatnya tahun 2019 ditargetkan menjadi 100 ribu hektar, merupakan kebun kakao milik masyarakat.

“Tahun ini kita menyediakan alokasi anggaran sebesar Rp 3 miliar untuk pembibitan kakao. Alokasi itu sudah meliputi pelatihan, cara pembibitan kakao dan pengolahannya. Sehingga ke depannya,

produksi kita bisa bersaing di pasar dunia,” paparnya.

Dia menambahkan, bila Pemprov Jatim tak lagi memberi bibit karena petani tidak merasa memiliki dan tidak langsung ditanam. Pengembangan kebun kakao dengan sistem ini cukup berhasil. Sejak dikembangkan tahun 2012, areal tanam kakao terus bertambah. Indonesia merupakan produsen kakao terbanyak kedua, setelah Pantai Gading atau Ivory Coast dengan produksi kakao 1,3 juta ton. Kedua Ghana dengan produksi 850 ribu ton disusul Indonesia 800 ribu ton. Q rac

Pasien BPJS Keluhkan Biaya Obat Sampang, Bhirawa Tingginya biaya penebusan obat bagi pasien miskin di RSUD Sampang menuai protes dari keluarga pasien. Hal ini terungkap ketika pasien miskin yang sudah memakai kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Jamkesmas melaporkan mahalnya biaya penebusan obat di RSUD Sampang pada Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Sampang. Menurut M. Iqbal Fathoni ketua DKR Sampang saat mempertanyakan biaya penebusan obat yang mencapai jutaan rupiah bagi pasien miskin Senin (17/3). Awalnya pasien miskin yang memakai

kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) atas nama Sumiati (57) warga Desa Gunung Eleh Kecamatan Kedundung beberapa hari lalu di vonis operasi tulang dengan biaya yang dimintai 160 juta, namun karena tidak memiliki biaya, pasien menolaknya, kemudian pihak rumah sakit melakukan operasi dengan biaya 5 juta rupiah tanpa ada kwitansi.

Masih dikatakan M. Iqbal, Selain itu, pasien kantu BPJS tersebut seusai dioperasi disuruh menebus obat diluar RSUD Sampang dengan biaya Rp.900.000, tetapi anehnya obat ditebus itu masuk daftar

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 4442 EL, a/n Dedi Setiawan Ds Dawuhan RW 02/01, Kec. Suboh, Situbondo.

No.286/IMB/BI-II/2014

rachmad/Bhirawa

Pemprov Jatim melalui Dinas Perkebunan Jatim mengupayakan pengembangan areal tanam terhadap kakao setiap tahunnya sebesar 5 ribu hektar.

Nurkholis/Bhirawa

Keluarga pasien tunjukkan kwitansi penebusan obat di RSUD Sampang.

obat Formularium Nasional (Fornal) yang sudah semestinya sudah ditanggung negara tanpa harus dibebankan pada pasien miskin, hal yang sama juga terjadi pada pasien atas nama Sigu alias syaiful (30) warga Desa Palenggian Kecamatan Kedundung Sampang yang memakai kartu jamkesmas harus menebus obat juga yang sudah masuk Fornal yang ditanggung Negara dengan biaya hingga mencapai Rp3. 907.000.

“Kedatangan kami ke RSUD Sampang ini untuk mendesak RSUD mengembalikan biaya penebusan obat kedua pasien tersebut, jika pihak RSUD tidak mengembalikan hak pasien miskin maka kami dari DKR Sampang sebagai perwakilan keluarga pasien akan menempuh jalur hokum,” tegas M. Iqbal yangjuga warga Desa Gunung Eleh Kecamatan Kedundung Sampang.

Sementara Dr. Bakte yang menemui perwakilan pasien miskin di RSUD Sampang kemaren, ia menolak memberikan penjelasan pada sejumlah media yang mendatangi RSUD Sampang, dengan alasan yang berhak menjawab itu adalah Humas RSUD dan Dirut RSUD Sampang, namun keduanya saat ini tidak ada di RSUD Sampang. jelasnya. Q lis

achmad tauriq/Bhirawa

Masyarakat diimbau untuk waspada terhadap penipuan yang melalui SMS.

Operator Bantu Pelanggan Hindari SMS Penipuan Surabaya, Bhirawa Masyarakat pengguna telepon seluler kini harus lebih waspada, sebab saat ini ada modus penipuan dengan memanfaatkan layanan Short Message Service (SMS). Untuk mengatasi masalah ini pihak operator menghimbau agar pelanggan tidak cepat percaya dengan kiriman SMS dari nomor yang tidak dikenal. Modus yang dilakukan oknum itu untuk menyakinkan korbannya juga beraneka macam, salah satunya adalah dengab mencatut salah satu nama operator seluler.

Untuk melindungi para pelanggannya beberapa operator mengimbau maupun memberikan bantuan bagi pelanggan agar terhindar dari SMS peni-

puan. “Kami menghimbau pelanggan untuk menempuh beberapa langkah guna memastikan keamanan ketika menerima SMS yang mengabarkan soal perolehan hadiah,” kata GM Finance Management Service XL East Region – Moch.

Imam Mualim, Senin (17/3).

Ia meminta pelanggan yang menerima SMS penipuan agar segera melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian maupun cek kebenaran informasi tersebut secara langsung ke operator terkait melalui jalur resmi.

Selain itu bisa menghubungi 817, atau email customerservice@xl.co.id atau twitter @XLCare atau mengirimkan (forward) SMS penipuan tersebut ke 588, gratis. Q riq

KIM dan YIC Binaan Pemkab Lumajang Cetuskan Gerakan ‘Ini Pohonku’ Lumajang, Bhirawa KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) dan YIC (Youth Information Comunity) yang merupakan binaan Pemkab Lumajang dalam hal ini Bagian Humas, Setda Lumajang mencetuskan gerakan ‘Ini Pohonku’.

dayat/bhirawa

Wakil Bupati Drs As’at Malik (kiri) dan Sekda Lumajang dr Buntaran Supriyanto Mkes (kanan) saat menghadiri gerakan ‘ Ini Pohonku’ yang dicetuskan KIM dan YIC binaan Pemkab Lumajang.

Gerakan ini sebagai salah satu bentuk nyata untuk ikut perduli terhadap kelestarian alam dan lingkungandan juga wujud keperdulian akan pentingnya menanam pohon sebagai sumber kehidupan. Mereka memulainya dengan menyemaikan bibit pohon dari berbagai jenis biji-bijian. Gerakan dilaksanakan (15/3) di Pemandian Selokambang desa Purwosono kecamatan Sumbersuko dengan tema “Ini Pohonku Untuk Hutankan Lumajang”.

Penanaman pohon secara simbolis dilakukan oleh Wakil Bupati Lumajang Drs. As’at, M.Ag diikut Sekretaris Daerah dr. Buntaran Supriyanto M.Kes, ketua KIM Minak Koncar Sukodono, Ketua YIC dan ketua KIM Bijak Kota Malang. Ada 5 pohon langka yang ditanam itu terdiri dari Kepel, Pronojiwo, Bisbul, Saputangan. Ini menandai dimulainya penanaman pohon secara serentak di beberapa lokasi area Pemandian Selokambang. Selanjutnya KIM dan YIC akan melakukan penanaman pohon di Kecamatan/wilayah dimana KIM dan YIC berdomisili,

utamanya di lokasi sumbersumber mata air. KIM Bijak Kota Malang turut hadir untuk menanam pohon persahabatan.

Wakil Bupati Drs.As’at, M.Ag di sela-sela pencanangan mengatakan, semua kerusakan alam akibat ulah manusia. ‘’ Hendaknya semua merenung dan mulai sadar bahwa seluruh peristiwa bencana alam dijadikan pijakan melakukan kebenaran,’’katanya serius. Sekaligus harus bertanya pada diri sendiri tentang apa yang sudah diperbuat kepada alam ini. ‘’ Sudah berapa pohon yang telah ditanam,’’pintanya.

Karena hujan yang diturunkan adalah anugerah Tuhan. ‘’Untuk memberikan air ke muka bumi dan seberapa siap tanah ini menyimpan air tergantung dari seberapa banyak pohon yang kita tanam,” kata Wakil Bupati As’at.

Dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati menyambut baik gerakan ini. “Terima kasih KIM dan YIC yang telah melakukan gerakan menanam pohon, ’’ucapnya bangga. Jadikan tekat ini untuk bersama mempertahankan kelestarian sumber mata air dan melestarikan lingkungan

Jajaran pejabat Pemkab Lumajang bersama Wakil Bupati dan Sekda Lumajang mengangkat pohon yang akan ditanam dalam gerakan ‘ Ini Pohonku’. agar tetap hijau dan hasilnya akan dirasakan oleh anak cucu kita. Seraya mengajak KIM dan YIC mengangkat pohon dan mengucap kata “Ini Pohonku, Hutankan Lumajang”.

Kegiatan ‘Ini Pohonku’ untuk ‘Hutankan Lumajang’ diikuti oleh 400 orang. Hadir dalam kegiatan itu 21 KIM kecamatan, YIC se Kabupaten Lumajang, KIM Bijak Kota Malang, Kepala Dinas Kehutanan Kab. Lumajang Ir. Imam Suryadi, Kepala Dinas Lingkun-

gan Hidup Kab. Lumajang Ir. Nurul Huda, Kepala Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kab. Lumajang Drs. Gawat Sudarmanto, Dinas Pertanian Kab. Lumajang, Dinas Perkebunan Kab. Lumajang, Camat se Kabupaten Lumajang, Ketua Forum Lumajang Sehat DR. Eko Romadhon, Kepala Desa Purwosono dan Tokoh Masyarakat Desa Purwosono. Sebelum acara penanaman pohon, KIM dan YIC dibekali materi “Pentingnya Menanam Pohon dan

Lingkungan” oleh Andik Gondrong salah satu unsur JICA dan pelaku Restorasi Lingkungan Semeru dan Toni unsur TNBTS. Gerakan “Ini Pohonku” sebelumnya telah di-launching Wakil Bupati Lumajang Drs. As’at M.Ag pada tanggal 17 Desember 2013 di pendopo. Kegiatan tersebut bersamaan dengan Grand Final Lomba Cerdik Cermat Komunikatif Tingkat Kabupaten Lumajang sekaligus launching L-DISO (Lumajang Digital Society). Q yat*

OLAHRAGA

Selasa Legi 18 MARET 2014

9

LINTASAN

Adnan Purichta Calon Tunggal Ketua IPSI Sulsel Makassar, Bhirawa Mantan Ketua Pengprov Pertina Sulsel Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo, menjadi calon tunggal pada Musyawarah Provinsi (Musprov) IPSI Sulsel di Makassar, 5 April 2014.

Sekretaris Umum IPSI Sulsel Nukhrawi Nawir, di Makassar, Senin, mengatakan keponakan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo itu memang menjadi satusatunya calon yang menyatakan kesiapannya memimpin organisasi olahraga bela diri asli Indonesia tersebut.

“Sejauh ini memang belum ada nama lain yang mengajukan diri. Jika melihat kondisi seperti itu maka dipastikan pelaksanaan Musprov IPSI Sulsel langsung penunjukan secara aklamasi,” katanya.

Ketua Bidang Pembinaan Prestasi KONI Sulsel itu menjelaskan, keputusan Adnan Purichta untuk tidak ikut mencalonkan diri pada Musprovlub Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Sulsel, 15 Maret 2014, juga dinilai bentuk komitmen dalam meningkatkan prestasi olahraga pencak silat Sulsel.

Pihaknya juga menyatakan tidak perlu lagi mencari calon alternatif karena sudah ada sosok yang bersedia dan berkomitmen terhadap perkembangan pencak silat Sulsel kedepan.Q ant

Daud Yordan Senang Pengunduran Jadwal Pertarungan

PRSI Siapkan Pengacara Dampingi Indra/Guntur Jakarta, Bhirawa Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI) menyiapkan pengacara untuk mendampingi dua atlet renang Indonesia yang mendapatkan sanksi dari FINA yaitu Indra Gunawan dan Guntur Pratama.

Kedua atlet andalan Indonesia pada beberapa kejuaraan internasional ini mendapatkan sanksi larangan dua tahun berkecimpung pada dunia renang karena terbukti menggunakan doping pada AIMAG 2013 di Incheon Korea.

“Kami akan menyiapkan pengacara untuk membantu proses ini. Saat ini ada dua nama yang masuk. Kita akan

pilih yang terbaik,” kata Ketua Umum PB PRSI Sandiaga Uno di Jakarta, Senin.

Induk organisasi renang Indonesia akan mengajukan banding atas sanksi yang diterima oleh dua atlet andalan Indonesia ke Badan Arbitrase Internasional atau CAS. Hal ini terjadi karena dua atlet tersebut sebelumnya sudah mendapatkan sanksi.

Sanksi yang diterima Indra Gunawan dan Guntur Pratama dari Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI) adalah tiga bulan dan berakhir November 2013. Adapun sanksi dari FINA berlaku sejak 1 Juli 2013 lalu dengan dua tahun kede-

Semarang, Bhirawa Juara dunia kelas ringan (61,2 kilogram) IBO merasa senang dengan pengunduran jadwal pertarungannya dari 2 April menjadi akhir Mei atau awal Juni mendatang karena persiapannya menjadi lebih lama.

Petinju dengan rekor bertarung 32 kali menang (23 di antaranya dengan KO) dan tiga kali kalah ketika dihubungi dari Semarang, Senin, mengatakan dengan pengunduran ini maka waktu persiapannya menjadi lebih lama.

“Pengunduran jadwal pertarungan itu tidak berdampak bagi saya dan saya justru merasa senang karena persiapan saya menjadi lebih lama lagi,” kata petinju asal Sasana Kayong Utara, Kalimantan Barat tersebut.

Pertarungan Daud Yordan dalam rangka mempertahankan gelar juara dunia yang kedua di Australia, 2 April 2014, akhirnya diundur satu bulan lebih. “Kemungkinannya akhir Mei atau awal Juni mendatang,” katanya.

Daud Yordan sendiri tidak tahu persis alasan pengunduran tersebut karena yang dilakukan dirinya adalah fokus bertarung.

“Manajemen pasti memiliki alasan kuat soal pengunduran jadwal pertarungan tersebut,” katanya saat itu.

Bahkan, soal tempat pertarungan juga belum ada kepastiannya. “Ada dua alternatif tempatnya, kalau tidak Australia atau China,” katanya.

Ditanya apakah lawannya tetap sama yaitu petinju dari Ghana Immanuel Tagoe, petinju kelahiran Sukadana, Kalimantan Barat, 10 Juni 1987 tersebut, mengatakan sampai kini memang belum ada pengumuman resmi.Q ant

pan.

“PRSI dan LADI akan berupaya sebaik mungkin untuk melakukan advokasi terhadap atlet agar bisa secepatnya berkompetisi kembali baik ditingkat nasional dan internasional,” katanya menambahkan.

Dengan upaya yang dilakukan oleh PRSI, Sandiaga Uno berharap permasalahan yang membelit dua atlet Indonesia yang dipersiapkan untuk Asian Games 2014 ini bisa secepatnya tuntas. Pihaknya juga berharap atlet Indonesia mewaspadai penggunaan suplemen.

Indra Gunawan dan Guntur Pratama Putra pada AIMAG

wawan triyanto/bhirawa

Brigjen TNI (Mar) Ivan Ahmad Riski Titus berhasil meraih juara kedua di nomor Show Jumping Perorangan 5070 cm Kejurda Pordasi Jatim.

Surabaya, Bhirawa Persatuan Olarhaga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) Jatim terus mempersiapkan atlet dan kuda terbaiknya untuk bisa menggapai prestasi di Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX Jabar 2016. Pengurus berani menargetkan bisa meraih minimal lima medali emas dari 15 emas yang dilombakan di ajang multieven paling bergengsi di Indonesia itu.

Pada PON Jabar 2016, Cabang Olahraga (Cabor) berkuda melombakan 15 nomor dengan rincian 10 nomor tunggang serasi atau equestrian dan lima nomor kuda pacu. Pihak Pordasi mengaku senang dengan dilombakan kembali Cabor berkuda setelah absen di PON XVIII Riau 2012.

Nomor yang diandalkan bisa mendulang medali emas adalah, kuda pacu, karena di nomor tersebut Jatim sudah memiliki atlet dan kuda andalan yang sudah berhasil meraih prestasi di level nasional.

Untuk nomor pacu, Pordasi Jatim optimis bisa meraih emas di Kelas A Terbuka untuk jarak 2000 meter dan Kelas B Terbuka untuk jarak 1200 meter. Sedangkan untuk tunggang serasi atau equestrian, Pordasi Jatim masih belum berani memasang target muluk-muluk. “Kalau kuda pacu saya berani target emas, tapi kalau equestrian masih belum. Tapi segala kemungkinan masih bisa terjadi. Kita akan maksimalkan waktu dua tahun untuk memaksimalkan kekuatan kita,” kata Ketua Umum Pordasi Jatim Agus Soekotjo, Senin (17/3).

Agar bisa meraih emas di equestrian, pi-

hak Pordasi Jatim telah menggelar Kejuaraan Daerah (Kejurda) yang digelar di Warung Desa Mojokerto pada Minggu (16/ 3). Lomba yang diikuti 50 kuda dari tiga klub di Jatim sebagai pemanasan bagi Pordasi Jatim sebelum turun di ajang PON Jabar 2016 mendatang. “Kita baru pertama kali ini mengadakan equestrian di Jatim.

Ini kita uji coba dan sekaligus menampung atlet dan kuda baru,” jelas Soekotjo.

Lebih lanjut pria yang juga pengusaha kuliner itu menjelaskan, dengan dipertandingkan Cabor berkuda, maka akan memacu pembinaan olahraga ini di provinsi. Bahkan tidak mungkin nantinya setiap provinsi akan memiliki arena pacu maupun equestrian.

“Terima kasih karena nomor pacu dipertandingkan pada PON. Dengan demikian, lintasan kuda pacu semakin banyak dan nomor ini semakin berkembang di Indonesia,” katanya.

Sementara itu salah satu peserta Kejurda, Brigjen TNI (Mar) Ivan Ahmad Riski Titus mengaku senang bisa berlomba dengan para peserta yang sudah memiliki prestasi nasional, seperti Iwan Supit peraih medali emas di PON XVI Palembang 2004.

Ia berharap event ini bisa terus digelar di Jatim, agar muncul bibit unggul olarhaga berkuda. “Semua peserta memiliki kemampuan yang cukup bagus dan even ini sangat bagus untuk pembinaan olahraga berkuda khususnya equestrian,” kata Ivan yang juga menjabat sebagai Wakil Komandan (Wadan) Komando Pengembangan dan Pendidikan Angkatan Laut (Kobangdikal) itu.Q wwn

KONI Sumbar Imbau Cabang Olahraga Gelar Kejuaraan Padang, Bhirawa Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumatera Barat mengimbau pengurus cabang olahraga menggelar kejuaraan daerah yang berpotensi melahirkan atlet potensial.

“Adanya kejuaraan yang rutin, kami yakin akan muncul atlet-atlet potensial yang selama ini belum terpantau dengan baik,” kata Wakil Ketua Umum KONI Sumbar, Budi Syukur di Padang, Senin.

Dikatakan, kejuaraan yang bersifat regional akan menjadi daya saing tersendiri bagi atlet daerah untuk bisa membuktikan hasil latihan yang selama ini dijalani.

Kejuaraan tersebut juga menjadi

wadah untuk memantau perkembangan atlet daerah dari masing-masing cabang, dan hal tersebut memudahkan bagi pemandu bakat untuk melihat potensi tersebut.

“Banyak atlet nasional yang sebelumnya berangkat dari atlet daerah, dan itu seharusnya menjadi cerminan bagi pengurus cabang,” katanya.

Ia mengakui, untuk menggelar suatu event membutuhkan biaya yang cukup banyak, selain juga diperlukan sarana dan perlengkapan pertandingan, namun hal tersebut bisa ditanggulangi jika cabang olahraga itu mampu menggandeng pihak suatu untuk kejuaraan tersebut.Q ant

hami aturan-aturan yang berlaku.

“Tidak ada satupun pihak yang menginginkan kasus penggunaan doping ini terjadi.

Kasus doping yang menimpa atlet renang akan dijadikan pembelajaran yang akan selalu diingat dan diantisipasi agar tidak terjadi dimasa mendatang,” katanya.

Dengan adanya sanksi tegas dari FINA, Indra Gunawan kemungkinan besar tidak bisa memperkuat kontingen Indonesia pada Asian Games 2014 di Incheon Korea. Selain itu kemungkinan tidak bisa turun di SEA Games 2015 di Singapura.Q ant

Percasi Jatim Gelar Kejurprov di Sidoarjo Surabaya, Bhirawa Pengprov Persatuan Catur Seluruh Indonesia (Percasi) Jatim akan menggelar Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) senior. Rencanannya even tahunan itu akan digelar di Sidoarjo pada 18-20 April mendatang.

Pordasi Jatim Bidik Emas PON

Daud Yordan

2013 di Incheon Korea dipastikan menggunakan doping jenis “methylhexaneamine”, padahal khusus Indra mampu meraih hasil terbaik yaitu emas 50 meter gaya dada.

Setelah mendapatkan sanksi dari LADI, atlet asal Sumatra Utara itu tidak bisa turun pada Islamic Solidarity Games (ISG) di Palembang. Namun, Indra kembali bisa memperkuat Indonesia pada SEA Games 2013 Myanmar.

Sementara itu Sekjen PB PRSI Made Suryadana menegaskan, kasus seperti yang terjadi pada Indra dan Guntur harus segera diakhiri yang salah satu caranya dengan mema-

Pada event ini, Percasi Jatim hanya akan mempertandikan nomor putra dan putri saja. Para peserta, nanti akan memainkan catur standar dengan sistem Swiss sembilan babak.

Menurut Bidang Pertandingan dan Perwasitan Percasi Jatim, Yusuf Santiyono menjelaskan, Kejurprov kali ini sengaja dipisah antara senior dan junior. Sebab jika tidak dipisah, dikhawatirkan jumlahnya membludak seperti pada Kejurprov 2013 yang digelar di GOR Untung Suropati Pasuruan. Panitia sempat kuwalahan karena kapasitas stadion tidak bisa menampung peserta. "Kejuaraan ini memperebutkan hadiah total Rp 25 juta. Kami sudah memberi tahu kepada 38 Pengkab/

Pengkot Percasi di Jatim," kata Yusuf Santriyono atau yang biasa disapa Yoyok itu, Senin (17/3).

Walau ini Kejurprov senior, Percasi Jatim tetap memberikan kesempatan kepada atlet-atlet junior. Pecatur junior yang juara Kejurprov kelas A-D diperbolehkan main. "Kami beri wild card.

Kemudian atlet juara satu sampai lima nasional, juara Porpov 2013 di Kota Madiun perorangan, juara beregu catur kilat, cepat, standard dan juara internasional bisa ikut," sambung Yoyok.

Ia berharap, Kejurprov di Sidoarjo nanti menghasilkan pecaturpecatur berkualitas. Sehingga nanti bisa dihasilkan atlet PON yang bisa bersaing dengan provinsi lainnya. "Tujuan utama Kejurprov adalah mencari atlet untuk PON nanti," pungkas Yoyok.

Pada Kejurprov tahun lalu, juara putra direbut Didik Sali putra (Surabaya). Sedangkan di sektor putri, gelar juara Meriatul Kiptia (Kabupaten Mlang). Mereka merupakan pecatur muda yang cukup potensial. Pada PON 2012 di Riau lalu, Jatim mampu membawa pulang satu emas. Satu emas itu dipersembahkan, Rony Gunawan. Q wwn

612 Siswa SD-SMP Bersaing di MSC Surabaya. Bhirawa Pelajar Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) mendapat kesempatan untuk unjuk prestasi. Kali mereka akan bersaing untuk menjadi yang terbaik di Kejuaraan Bulu Tangkis Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Milo School Competition (MSC). Sekitar 612 pelajar bertanding pada kejuaraan yang digelar diGOR Sudirman Surabaya, 17-22 Maret.

Business Executive Manager Beverages Nestlé Indonesia, Prawitya Soemadijo mengaku sangat gembira dengan antusias para pelajar untuk mengikuti event ini. Pihaknya berjanji akan terus berkomitmen untuk menggelar MSC di kota-kota yang berbeda setiap tahunnya.

Tujuannya untuk memfasilitasi dan memberikan kesempatan bagi anak Indonesia untuk meraih prestasi di bulutangkis. “Antusias pecinta bulutangkis di Surabaya cukup tinggi dan kami senang dapat kembali hadir di kota ini,” kata Prawitya Soemadijo, Senin (17/3).

Sedangkan Sekretaris Umum Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Jatim, Eddy Sabaruddin menjelaskan kalau olahaga ini menjadi salah satu favorit di Surabaya. Sehingga tidak heran jika setiap kejuaraan selalu diikuti ratusan hingga ribuan pelajar. “Surabaya telah melahirkan banyak pebulutangkis nasional seperti Rudy Hartono, Alan Budikusuma dan Sony Dwi Kuncoro. Saya berharap ha-

dirnya event ini dapat kembali melahirkan pebulutangkis berbakat dari Surabaya,” ujar Eddy.

Tahun ini MSC resmi masuk dalam kalender PBSI sebagai satu-satunya kompetisi bulutangkis tingkat SD dan SMP, sehingga pengenalan bulutangkis usia dini semakin mudah dilakukan baik oleh PBSI maupun pihak sekolah. Selain itu, kompetisi ini sudah terbuka bagi para siswa yang berasal dari luar daerah-daerah penyelenggaraan MSC. “Untuk mendorong anak-anak meraih prestasi di bulutangkis terutama melalui jalur sekolah, Dinas Pendidikan menyelenggarakan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) mulai dari tingkat Kota/Kabupaten, Provinsi hingga Nasional yang diikuti siswa SD, SMP dan SMA. MSC ini melengkapi kompetisi yang sudah ada untuk menjaring siswa yang memiliki potensi menjadi seorang juara,” tambah Eddy.

Sebelumnya, MSC telah menggelar event di Cirebon dan Yogyakarta. Rencanannya setelah di Surabaya akan berlanjut ke Palembang pada tanggal 21-26 April. Juara di masing-masing kota akan mendapatkan pelatihan fisik serta bimbingan dari legenda bulutangkis Indonesia sebelum masuk ke babak Grand Final di Jakarta pada bulan Juni 2014. Selanjutnya mereka akan berkesempatan untuk menunjukkan kemampuannya dalam “Perang Bintang” melawan atlet-atlet bulutangkis nasional.Q wwn

NASIONAL-POLITIK

10

Selasa Legi 18 MARET 2014

Jalan Terjal Perempuan Menuju Parlemen (2 – bersambung)

Hindari Politik Transaksional, Waspadai Ulah Calo Politik Pragmatisme masyarakat yang membuat proses politik selalu berujung pada tindakan transaksional memang sudah mewabah dimana-mana.

Namun demikian bukan berarti hal tersebut tidak bisa disikapi dengan bijak dan cerdas.

“Budaya transaksional sudah mewabah di masyarakat. Namun percayalah itu hanya akibat ulah para calo-calo politik yang mencoba mencari untung dari Pemilu. Di luar itu masih banyak masyarakat yang tidak memburu materi dalam pemilihan pemimpinnya,” kata caleg perempuan DPR RI untuk Dapil Jatim V dari Partai Golkar Dr Umi Azizah Rachmawati. Kesimpulan itu dia dapatkan setelah bertemu dan bertatap muka langsung dengan masyarakat di wilayah Malang Raya yang menjadi Dapilnya. Kuncinya, sebagai caleg dirinya harus hati-hati dalam membangun jaringan untuk menggalang dukungan.

Doktor Ilmu Komputer Universitas Indonesia ini merasa beruntung, meskipun tinggal di Depok Jawa Barat, namun dirinya lahir

dan besar di Kota Malang sehingga relatif paham dengan suasana dan karakteristik masyarakatnya.

Bukan itu saja, sebagai putri tokoh politik perempuan senior sekaligus pengasuh beberapa pengajian ibuibu di Malang yakni Hj Mudrikah, mem buat Iim demikian panggilan akrabnya merasa memiliki modal sosial yang besar.

“Alhamdulillah, saya banyak terbantu dengan jaringan yang dimiliki ibu saya,” aku Iim jujur kepada Bhirawa ketika ditanyakan modal sosial yang dimilikinya. Oleh karena itu yang dilakukan saat ini adalah rajin bertemu dengan warga melalui forum pengajian ibu-ibu yang rutin digelar.

“Saya hanya minta doa restu kepada ibu-ibu pengajian yang saya datangi,” jelasnya. Ketika ditanyakan visi apa yang disampaikan,

KILAS NASIONAL

Abraham Samad Buka Peluang Jadi Cawapres Jakarta, Bhirawa Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad membuka peluang untuk menjadi calon wakil presiden (cawapres).

“Jadi ketua KPK, jadi capres dan wapres adalah takdir Tuhan, sebagai manusia biasa, manusia tidak bisa mengatur dan menolak takdir,” kata Abraham melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Senin (17/3) kemarin.

Abraham sebelumnya masuk dalam bursa cawapres pendamping Prabowo Subianto seperti yang disampaikan oleh Koordinator Prabowo Media Center Budi Purnomo Karjodihardjo.

“Yang jelas di mana pun kita berada, agenda pemberantasan korupsi harus menjadi agenda yang utama dan terus harus dilakukan,” tambah Abraham.

Hal ini sejalan dengan penilaian Prabowo yang menganggap Abraham sebagai figur yang tepat karena pria asal Makassar itu terbukti memiliki kualitas dan kapabilitas dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Namun Abraham mengaku tidak berambisi menjadi orang nomor satu atau orang nomor dua di Indonesia.

“Yang jelas saya tidak berambisi menjadi capres atau cawapres, biarlah takdir Tuhan yang menentukan,” tutur Abraham. Hingga saat ini sejumlah partai sudah menyampaikan secara resmi capres yang diusung misalnya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Prabowo Subianto dari Partai Gerindra, Aburizal Bakrie dari Partai Golkar serta pasangan Wiranto dan Hary Tanoesoedibjo dari Partai Hanura.

UU Pemilu Presiden-Wapres menetapkan aturan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional pada pemilu DPR. Q ant

Menhan Indonesia-Australia Direncanakan Bertemu Jakarta, Bhirawa Menteri Pertahanan Indonesia dan Australia direncanakan bertemu di selasela acara Jakarta International Defence Dialogue keempat di Jakarta Convention Center pada 19-20 Maret 2014.

“Tanggal 18 Maret 2014 tim (delegasi) Australia akan datang ke Indonesia dan dijadwalkan ada pertemuan (Menhan Indonesia-Australia),” kata Ketua Pengarah Steering Committee JIDD Marsekal Madya (Purn) Eris Herryanto dalam keterangan pers di Jakarta, Senin (17/3) kemarin. Eris tidak merinci jadwal pertemuan tersebut dan materi apa yang akan dibicarakan.

Dia mengatakan beberapa negara yang hadir dala JIDD keempat juga meminta pertemuan bilateral dengan Menhan Indonesia, antara lain Belanda dan Papua Nugini.

“Misalnya Belanda dan Papua Nugini minta dialokasikan pertemuan bilateral,” ujarnya.

Staf ahli Menteri Pertahanan bidang kerja sama luar negeri Soemadi Brotodiningrat mengatakan ada beberapa masalah yang dibahas dalam JIDD seperti terorisme, kemanusiaan dan modernisasi sistem pertahanan-keamanan. Dia menegaskan masalah penyelundupan manusia merupakan salah satu isu yang juga akan dibahas dalam JIDD 2014.

“Masalah penyelundupan satu dari berbagai masalah yang dibahas (di JIDD),” ujarnya.

Sebelumnya Eris menjelaskan JIDD ke-4 akan membicarakan kerja sama keamanan maritim bersama 50 delegasi dari berbagai negara.

“Tema Membangun Kolaborasi Maritim untuk Stabilitas dan Keamanan diambil karena mengemuka yang dihadapi negaranegara di Asia-Pasifik,” kata Eris.

Dia menjelaskan JIDD ke-empat 2014 itu diharapkan dapat menarik dialog dan memberi kontribusi dalam topik maritim. Q ant

mantan Ketua Umum Korps HMIwai (Kohati) PB HMI mengaku bahwa dirinya jarang berbicara soal visi dan misi di hadapan ibu-ibu.

“Kalau bicara soal itu malah ora ono sing ngerti mas (tidak ada yang tahu mas),” jelasnya sambil tertawa. Menurut Iim dalam masyarakat yang seperti itu kuncinya adalah bisa memegang tokoh-tokoh yang jadi panutan.

“Masyarakat kecil tidak butuh visi dan misi yang dia butuhkan adalah keyakinan bahwa yang akan dipilihnya adalah orang yang bisa dipercaya,” jelasnya. Oleh karena itulah dirinya selalu sowan para kiai, pimpinan Muslimat NU maupun para ketua PKK. Menurut Iim, pengalaman dan jaringan yang dimiliki ibunya (Hj Mudrikah, red) yang pernah menjadi anggota DPRD di Malang dan Jawa Timur dari PPP sangat membantu dirinya dalam bersosialisasi.

Strategi dengan mendatangi masyarakat langsung menurut konsultan politik dari Bangun Indonesia Agus Machfud Fauzi ada-

ist

ist

Dr Umi Azizah Rachmawati

Dr Sukesi Apt MARS

lah langkah yang efektif untuk menggalang dukungan. Selain bisa bertatap muka langsung dengan masyarakat pemilihnya, bertatap muka langsung juga bisa menghin darkan dari praktik manipulasi dukungan yang biasa dilakukan oleh para calo-calo politik.

“Bagi Caleg yang awam tentu akan menjadi makanan empuk

calo-calo politik yang bergentayangan setiap ada hajatan demokrasi,” jelas Agus yang juga mantan anggota KPU Jatim ini.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Provinsi Jatim Dr Sukesi Apt MARS menjelaskan pemerintah provinsi Jawa Timur melalui institusi yang

dipimpinnya terus berupaya melakukan pemberdayaan terhadap perempuan. Bukan hanya pada masyarakat luas saja yang diberdayakan, tetapi kepada para calon legislatif (caleg) perempuan pun pemerintah memberikan pembekalan.

“Kita menyadari bahwa tidak semua Caleg sudah mengerti akan tugasnya. Oleh karena itu kami beri pembekalan. Harapannya agar ketika mereka jadi anggota parlemen bisa nyambung dengan tugas dan permasalahan yang dihadapainya,” jelas Sukesi.

Menurut pejabat yang juga aktivis perempuan ini keberadaan caleg perempuan di parlemen akan menjadi mitra yang strategis untuk mendorong pemberdayaan perempuan yang menjadi tanggung jawabnya.

“Kami pasti ikut mendorong agar semakin banyak caleg perempuan yang bisa terpilih dalam Pileg nanti,” tutur alumnus farmasi Universitas Airlangga ini.Q wahyu kuncoro sn

Eksepsi Andi Mallarangeng

Dakwaan Hambalang Hanya Fiksi Ilmiah Jakarta, Bhirawa Mantan menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alifian Mallarangeng menilai bahwa dakwaan perkara dugaan korupsi proyek Pembangunan Lanjutan Pusat Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang hanyalah fiksi ilmiah (science fiction).

“Dakwaan jaksa ini adalah tindakan spekulatif yang melebihi cerita misteri atau lebih tepat lagi science fiction,” kata Andi, saat membacakan nota keberatan (eksepsi) dalam sidang di pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (16/3) kemarin.

Andi yang membacakan nota keberatannya selama sekitar satu jam dengan berdiri itu menjelaskan cerita spekulatif tampak dalam beberapa perbuatan yang didakwakan jaksa penuntut umum KPK kepadanya.

Pertama adalah mengenai pertemuan dengan pejabat kontraktor PT Adhi Karya yaitu Kepala Divisi Konstruksi I Teuku Bagus Mokhamad Noor, Manajer Pemasaran Divisi Konstruksi PT Adhi Karya Muhammad Arief Taufiqurrahman di rumah Andi Mallarangeng sebelum Andi diangkat menjadi Menpora.

“Saya tidak ingat peristiwa tersebut, menjelang pelantikan saya 20 Oktober 2009, memang rumah saya ramai dikunjungi orang yang saya kenal ataupun tidak yang bermaksud mengucapkan selamat atas terpilihnya saya sebagai Menpora. Saat itu saya belum tahu ada proyek yang namanya Hambalang, bagaimana perkataan saya ketika itu bisa jadi lampu hijau untuk PT Adhi Karya setahun kemudian? “ ungkap Andi. Padahal, menurut Andi, ia tidak kenal dengan M Arief Taufiqurrahman yang me-

antara foto

Mantan Menpora Andi Alfian Mallarangeng membubuhkan tanda tangan pada berkas eksepsi yang diberikan kepada jaksa penuntut umum pada sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (17/3). nurut Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di KPK mengaku diperintahkan oleh Tubagus agar proyek Hambalang jangan sampai lepas dari PT Adhi Karya karena sudah bertemu dengan orang nomor satu di Kemenpora yaitu Andi Mallarangeng.

“Apakah mereka salah mengerti keramahan saya? Artinya saya harus menanggung beban orang yang tidak saya rencanankan, tidak saya kenal, interpretasi mereka sendiri yang berada di luar kontrol saya apakah jaksa KPK tidak mau menimbang apa yang sebenarnya terjadi?” tambah Andi. Selanjutnya mengenai ucapan “Sudahlah di Komisi X itu teman-teman saya” yang disampaikan dalam dakwa-

Golkar Disarankan Incar Cawapres Dampingi Jokowi Jakarta, Bhirawa Deklarasi Joko Widodo (Gubernur DKI) sebagai Capres Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P),telah merombak konstalasi politik Indonesia. Apalagi jika PDIP meraup suara terbesar dan memenangkan Pileg pada 9 April bulan depan.

Maka deklarasi Jokowi ini, sama saja dengan Presiden RI sudah terpilih. Demikian benang merah dalam diskusi bertema “Fenomena dan Kesempatan Tokoh Muda Parpol dan Bagaimana Respon Publik Dalam Peta Politik Nasional di Pilpres 2014” yang digelar Founding Fathers House (FFH) di Jakarta.

Pengamat Komunikasi Publik dari Universitas Parahiyangan (UPH) Emrus dalam diskusi itu menyatakan sulit bagi Capres lain untuk menandingi Jokowi. Bahkan dalam Pilpres 2014 mendatang, Jokowi bisa dianggap hanya akan berhadapan dengan kotak kotak kosong. Deklarasi Jokowi sebagai Capres, sudah sama saja dengan Presiden baru sudah terpilih.

“Lebih baik calon Capres lain mundur dan menyiapkan Cawapres nya Jokowi saja,” celoteh Emrus.

Hampir sama dengan pernyataan Emrus, politisi senior partai Golkar Zainal Bintang mengakui kedigdayaan Jokowi dalam Pilpres 2014 nanti. Terlebih jika Pileg 9 April perolehan suara dimenangkan PDIP. Sangat kecil peluang Capres lain untuk mengungguli Capres PDIP. Peluang yang masih tersisa adalah Cawapres, ini yang harus diisi oleh parpol lain.

“Tidak bisa dipungkiri, elektabilitas dan popularitas Capres Jokowi melejit dan sulit dikejar oleh Capres lain, termasuk Golkar. Maka saya sarankan, Golkar siapkan kader-nya untuk Cawapres saja,” ujar Zainal.

Tanpa sungkan, Zainal mengusul kan agar Golkar menyelenggarakan Rapimnas setelah Pileg 9 April mendatang. Guna menentukan Cawapres untuk berkoalisi dengan PDIP, karena pintu Capres nampaknya sudah terkunci oleh deklarasi Jokowi. Dia menyodorkan nama nama kader Golkar untuk Cawapres, Priiyo Budi Santoso (Ketua DPP Golkar), Akbar Tanjung (Ketua Dewan Pembina Golkar), Agung Laksono (Waketum Golkar) dan Yusuf Kalla (mantan Ketum Golkar).Q ira

annya, Andi mengaku hanya ingin membesarkan hati mantan Sekretaris Kemenpora Wafid Muharram saat menyampaikan rencana pembangunan proyek Hambalang senilai Rp2,5 triliun di DPR. “Saya dikesankan mendorong bawahan menggampangan urusan di DPR, padahal yang saya ingat suasana dan kesan saat itu adalah saat saya baru beberapa bulan menjadi menteri, saya berusaha membesarkan hati wafid dan staf-stafnya karena tampak cemas kalau bicara dengan DPR,” ungkap Andi.

Lebih lanjut mengenai fee 18 persen yang dalam dakwaan diminta oleh adik Andi, Choel Mallarangeng kepada Wafid Muharram yang kemudian

meminta kepada pejabat PT Adhi Karya, adalah untuk kepentingan Choel sendiri.

“Choel menyampaikan kakaknya sudah setahun menjabat sebagai Menpora tapi tidak mendapat apa-apa, saya tidak pernah mengutus Choel untuk meminta uang kepada siapapun.

Jadi jelas jaksa KPK menghilangkan dua kata yang penting yaitu ke saya, Choel bukan meminta untuk saya tapi untuk dirinya sendiri,” ungkap Andi.

Meski Andi mengaku menyesali perbuatan Choel tersebut, tapi Andi mengatakan bahwa permintaan adiknya adalah tanggung jawab Choel sebagai individu. Andi juga menyoroti perbedaan penjelasan permintaan fee tersebut dalam dakwaannya dan dakwaan Mantan Kepala

Biro Keuangan dan Rumah tangga Kemenpora Deddy Kusdinar.

Dalam kasus ini, Andi Andi didakwa dengan pasal alternatif yaitu pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 jo Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 65 ayat (1) KUHP. Pasal tersebut mengatur tentang penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara. Ancaman pelaku yang terbukti melanggar pasal tersebut adalah pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar. Q ant

SBY: Saya Kader Asli Partai Demokrat

antara foto

Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono saat menyampaikan orasi di hadapan massa demokrat.

Bantul, Bhirawa Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyebut dirinya sebagai kader asli Partai Demokrat dan berkomitmen untuk selalu menjadi kader partai tersebut.

“Masih ingat saya? Nama saya SBY. Saya kader asli Partai Demokrat. Sampai kapanpun saya akan menjadi kader Demokrat,” kata Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di panggung utama Lapangan Pendowoharjo, Bantul, Yogyakarta, Senin (17/ 3) kemarin sore.

Yudhoyono yang mengenakan kemeja lengan pendek berwarna biru itu menyam-

paikan keyakinannya bahwa partai bernomor tujuh itu akan menjadi partai yang kuat dan mampu mengayomi serta memanyungi Indonesia.

Di hadapan ribuan kader dan partisan Partai Demokrat, Yudhoyono mengaku senang berada di Bantul karena ia pernah bertugas di Yogyakarta 20 tahun lalu.

Ia juga mengatakan bahwa istrinya, Ani Yudhoyono dilahirkan di Yogyakarta.

Pada kesempatan itu Yudhoyono yang memberikan orasi dengan didampingi oleh Ani Yudhoyono dan Edhie Baskoro Yudhoyono juga mengajak kader Partai Demokrat untuk

bernyanyi bersama.

Tanpa canggung, Yudhoyono yang telah memiliki sejumlah album musik, mengajak kader partai menyanyikan lagu “Rumah Kita” yang pernah dipopulerkan oleh group rock God Bless.

“Mari kita menyanyi bersama. Judulnya rumah kita.

Rumah kita satu, Demokrat, mari kita jaga bersama-sama rumah kita,” katanya.

Di akhir lagu, SBY yang mengawali orasinya dengan menyapa para pendukungnya dengan Bahasa Jawa, kemudian bertanya apakah para kader partai itu tetap setia pada Demokrat.

“Saudara masih mau tinggal di rumah kita?” tanyanya.

Pada kesempatan itu, SBY juga mempersembahkan lagu “Tendangan dari Langit” sambil membagi-bagikan bola sepak ke arah para pendukungnya yang melambai-lambaikan bendera partai. Kampanye legislatif di Bantul kali ini adalah kampanye pertama SBY dalam rangkaian pemilu legislatif. Sebelumnya ia dijadwalkan untuk memberikan orasi dalam kampanye Partai Demokrat di Magelang, Jawa Tengah pada Minggu (16/3).

Namun, Yudhoyono memilih membatalkan kehadirannya di acara tersebut untuk memimpin langsung operasi terpadu tanggap darurat penanggulangan bencana asap di Provinsi Riau.Q ant

Selasa Legi 18 MARET 2014

SAMBUNGAN

11

Penyidik Tanyakan Enam MoU Pemindahan Satwa KBS

Megawati Minta Kader PDIP Menangkan Jokowi Peluang Difabel

l Sambungan hal 1

jukkan kegigihan melawan penjajah pada 10 November 1945. Saat kampanye Megawati didampingi puterinya yang juga Ketua DPD PDIP dan Ketua Bappilu Pusat Puan Maharani dan Sekjen DPD PDIP Tjahjo Kumolo serta Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

“Hari Pahlawan itu simbol kalau rakyat bersatu maka segala apa yang diperjuangkan pasti akan berhasil, “ ujar mantan Presiden RI kelima disambut teriakan “merdeka” oleh ribuan massa PDIP yang memadati lokasi kampanye. Sayang dalam kampanye perdana tersebut Jokowi yang juga Gubernur DKI Jakarta tak hadir karena tidak mendapatkan cuti.

Menurut Megawati, dua hari lalu dirinya telah memutuskan bahwa capres PDIP pada Pilpres 2014 adalah Joko Widodo alias Jokowi. “Saya sudah berikan apa yang kalian minta, yakni menjadikan Jokowi sebagai calon presiden. Sehingga jadi atau tidaknya si kerempeng (Jokowi, red) yang juga banteng itu tergantung pada kalian dan rakyat Indonesia untuk memenangkannya, “ tegasnya.

Megawati juga minta kepada keluarga besar PDIP supaya menjaga demokrasi. Sebab Pemilu adalah sebuah simbol dari kedaulatan rakyat untuk memberikan hak politiknya dalam memilih seorang pemimpin. Namun dari pengalaman 11 kali Pemilu, masih banyak rakyat yang tidak sadar bahwa harga dirinya dicabik-cabik karena mau menukarkan hak pilihnya dengan uang.

Dalam orasinya, Ketua Pemenangan Pemilu Pusat DPP PDIP Puan Maharani mengajak para pendukung PDIP merebut suara

beberapa tempat yang dinilai janggal.

“Ini bukan panggilan yang kedua, tapi masih panggilan yang pertama. Sementara ini yang bersangkutan masih ditanya soal enam MoU yang dinilai janggal,” ujar AKP Ida Bagus Kade kepada wartawan, Senin (17/3).

Dijelaskannya, ada sekitar 20 lebih pertanyaan yang ditanyakan kepada Tony Sumampouw. Semua pertanyaan itu masih terkait dengan enam MoU pemindahan satwa milik KBS. “Pemeriksaan masih belum selesai. Kemungkinan masih ada beberapa lagi pertanyaan yang akan ditanyakan kepada yang bersangkutan,” ungkapnya.

Disinggung terkait ketidakhadiran Tony pada pemanggilan 6 Maret 2014 lalu, Kade mengatakan kalau pada saat itu Tony tidak datang dikarenakan dia ada urusan ke Australia. Oleh karena itu, Kade tetap mengirim surat pemanggilan kembali untuk Tony yang dikirim ke kantor PKBSI. “Pemanggilan kali ini, yang bersangkutan sanggat kooperatif. Sebelumnya dijadwalkan pemanggilan pukul 10.00, namun yang bersangkutan hadir pukul 09.00,” ujar Kade.

Ditambahkan Kade, pihaknya akan mengusut tuntas kasus KBS. Menurutnya, kalau dibutuhkan keterangan dari para saksi, dia akan memanggil semua saksi yang dirasa berkepentingan dalam menjelaskan masalah yang terjadi di KBS. Sekadar diketahui, dalam pemindahan satwa KBS ke beberapa tempat, terdapat enam MoU yang dinilai janggal. MoU inilah yang kini menjadi penyidikan oleh pihak kepolisian.

Pemeriksaan terhadap Tony terkait dengan 6 MoU pemindahan 483 satwa KBS dengan beberapa lembaga. Di antaranya Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, Universitas Airlangga Surabaya, Taman Safari II Prigen Pasuruan, Taman Safari Mirah Fantasia Banyuwangi, Lembaga Konservasi Lembah Hijau Bandar Lampung, dan Taman Hewan Pematang Siantar Sumatera Utara.

Dalam pemeriksaan kemarin, polisi memeriksa Tony dalam kapasitasnya sebagai pelaksana poin-poin perjanjian. Sebelumnya Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini melaporkan pemindahan ratusan ekor satwa itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Risma curiga pemindahan tersebut tidak prosedural karena dibarter dengan barang, termasuk mobil operasional. n bed

Pemprov Siap Pertahankan WTP Keempat Kali l Sambungan hal 1

Selama tiga tahun berturut-turut menerima WTP itu, jumlah rekomendasi dan temuan BPK selalu turun. Berdasarkan data peme­ riksaan BPK, pada 2010 jumlah rekomendasi sebanyak 30 item dan 17 temuan. Pada 2011 ada 31 rekomendasi dengan 13 temuan dan 2012 sebanyak 17 rekomendasi.

Sukardi menuturkan, apabila ada salah satu pengelola keuangan kurang paham meng­enai pengelolan keuangan, Pemprov Jatim telah memiliki laboratorium pengelolaan keuangan. Nanti akan diajarkan secara detail mengenai tata cara pengelolaan keuangan, mulai perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan penguasaan.

“Di dalam laboratorium, para pengelola keuangan akan dididik menjadi tenaga yang terampil dalam mengelola keuangan daerah. Diharapkan dengan memahami hal tersebut, membantu Jatim meraih opini WTP kali keempat,” tegasnya.

Ditegaskan Sukardi jika mengalami kesulitan, para pengelola keuangan harus berkonsultasi dengan BPKAD, BKD dan inspektorat. Peran Kepala SKPD dalam memantau keuangan juga diperlukan. “Yang paling utama, apabila ada pemeriksaan dari BPK harus ditemui dan diajak bicara mengenai permasalahan yang ada, jangan malah menghindar,” ungkapnya.

Selain itu, Sekdaprov Jatim juga memberikan apresiasi kepada para PNS di lingkungan Setdaprov Jatim yang tingkat kedisiplinannya semakin bagus. Hal itu dibuktikan kehadiran apel pagi yang selalu datang tepat waktu.

“Dengan menerapkan kedisiplinan, kinerja PNS akan lebih baik. Kinerja yang kurang baik disebabkan tingkat kedisiplinan yang rendah. Oleh sebab itu, disiplin kerja merupakan tolak ukur kinerja yang baik,” tandasnya. n iib

Besarkan Toserba Deltasari l Sambungan hal 1

Sa’diyah. Istri Bupati Sidoarjo Saiful Ilah ini terus menerus memotivasi anggotanya untuk ikut memberdayakan toserba ini.

Animatus Sa’diyah mengatakan ingin perkembangan Toserba Deltasari punya dampak positif bagi anggotanya. Karena itu bagi anggota PKK yang punya produk unggulan, ia himbau supaya menitipkannya di toserba tersebut. ‘’ Kalau produknya terjual kan anggota jadi untung dan tentu saja juga berdampak positif pada keluarga,’’ ujarnya saat ditemui di sela-sela peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-42 yang digelar di Pendopo Delta Wibawa belum lama ini.

Tetapi bila sampai tidak ada anggota yang punya produk unggulan, maka masyarakat luas di Sidoarjo yang punya produk unggulan, juga dipersilakan untuk menitipkan produk unggulannya di toserba yang berada di lingkungan pendopo kabupaten di Jalan Cokronegoro. ‘’Karena PKK itu tidak hanya memberdayakan anggota saja, tapi juga masyarakat luas,’’ kata perempuan kelahiran 1950 itu.

Ibu 4 putera ini sempat berpesan, mereka yang akan menitipkan produk unggulannya di toserba itu, ia minta supaya sering-sering mengganti produknya. Agar modelnya baru dan tidak sampai ketinggalan zaman.

Menurut perempuan kelahiran asli Sidoarjo ini, fungsi PKK itu tidak hanya memberdayakan sisi ekonomi saja. Namun semua sisi. Bisa dari kesehatan, pendidikan, agama dan semua sisi kehidupan keluarga. ‘’Karena tujuan adanya PKK ini agar kehidupan keluarga jadi lebih baik,’’ kata nenek 7 orang cucu itu. n ali

l Sambungan hal 1

pada Pemilu 2014. “Kita rebut apa yang kemarin-kemarin sudah hilang dari tangan kita,” kata Puan.

Puan mengatakan, jika masyarakat ingin presiden dan wakil presiden berasal dari PDIP, maka partai tersebut harus meraup lebih dari 20 persen suara pada pemilihan umum legislatif. Pernyataan itu langsung disambut teriakan massa, “Jokowi...Jokowi....Jokowi....”

Ketua DPD PDIP Jatim Sirmadji mengatakan keluarga besar PDIP Jatim juga meng­ucapkan terima kasih karena dengan jiwa kenegarawanan sejati, Megawati mau memberikan mandat kepada Jokowi untuk menjadi Capres PDIP pada Pilpres mendatang.

Sementara itu Sekjen DPP PDI Perjuangan Tjahyo Kumolo mengatakan Capres PDI Perjuangan Joko Widodo tidak bisa hadir dalam kampanye nasional pertama di Surabaya dikarenakan Gubenur DKI Jakarta itu tidak mengajukan cuti kampanye sehingga dia hanya bisa ikut kampanye pada Sabtu dan Minggu saja.

“Pak Jokowi tak bisa hadir karena dia tidak mengajukan cuti sehingga hanya bisa ikut kampanye PDI Perjuangan yang diselenggarakan pada Sabtu dan Minggu bertepatan jadwal libur kerjanya, “ pungkas Tjahyo.

Selain Megawati, sejumlah tokoh PDIP ikut hadir dalam kampanye nasional perdana di Surabaya. Mereka di antaranya Guruh Soekarno Putera, Djarot Saiful Hidayat, Hasto Kristanto, Dai Bachtiar, Indah Kurnia, Rini Suwandi, Sirmadji, Kusnadi, Tri Rismaharini, Whisnu Sakti Buana dan ratusan fungsionaris partai berlambang kepala banteng moncong putih asal Surabaya.

Napak Tilas Sebelum kampanye di La­

pangan Thor, Megawati mendatangi rumah kelahiran presiden pertama Soekarno di Jalan Pandean IV/40, Peneleh.

Megawati tiba sekitar pukul 13.00, didampingi Puan Maharani,Guruh Soekarnoputra dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Sekitar 15 menit Megawati melakukan napak tilas di rumah yang berada di gang sempit itu.

Dijelaskan Megawati, Soekarno yang biasa dipanggil Bung Karno lahir pada sekitar tahun 1901. Dan di rumah tersebut informasinya ditempati oleh seorang guru yang tidak lain ayah dari Bung Karno. Bila melihat informasi sejarah itu kemungkinan dulu bapak dan ibu Bung Karno memang yang menempati rumah itu.

“Maka dari itu, untuk memastikan semuanya harus dilakukan penelitian terlebih dahulu,” tutur Megawati di hadapan para wartawan.

Karena rumah bersejarah tersebut sudah dinobatkan menjadi salah satu cagar budaya, Megawati berharap kunjungan ini sebagai ajang napak tilas sejarah Bung Karno. “Rumah ini baru diketahui dan ini kedatangan pertama kali sebagai napak tilas sejarah Bung Karno,” ungkap Mega dalam sambutannya.

Rumah sederhana yang berada di gang kelinci tersebut dipenuhi warga pendukung PDIP. Megawati dan Risma menyempatkan diri berbincangbincang dengan pemilik rumah yaitu Jamilah (40). Rumah bersejarah tersebut sudah dibeli Jamilah sejak 14 tahun yang lalu. Keluarga itu baru tahu jika rumahnya adalah tempat kelahiran Bung Karno pada 2010 yang lalu. n cty,geh

Pelayanan Kesehatan Pusat dan Daerah Tak Sinkron l Sambungan hal 1

Wagub berharap, sinkronisasi dan koordinasi pelayanan ke­ sehatan pusat dan daerah harus semakin ditingkatkan seiring diberlakukannya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Menurut Gus Ipul, sapaan lekat Saifullah Yusuf, masih adanya perbedaan skala prioritas, cara pandang yang membuat antara pusat dan daerah jalan sendiri-sendiri. Meskipun dari tahun ke tahun terdapat perbaikan secara berkelanjutan baik di tataran undang-undang maupun peraturan terhadap pelayanan kesehatan, sehingga sinkronisasi semakin bisa dilakukan.

“Pada masa reformasi ini, salah satu pekerjaan yang perlu dibenahi yakni sinkronisasi dan koordinasi yang harus semakin ditingkatkan guna memberikan pelayanan kesehatan masyarakat,” ujarnya.

Gus Ipul yakin, pelayanan kesehatan menjadi salah satu prioritas bagi pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota sehingga dibutuhkan adanya pemerataan, pengembangan dan peningkatan pelayanan kesehatan.

Disampaikannya di Pemprov Jatim terdapat peningkatan pelayanan kesehatan melalui penataan fasilitas pelayanan kesehatan yang dimulai dari bawah.

JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI JATIM Jumlah penduduk Jatim : Tercover JKN : Jumlah peserta program JKN : Rincian peserta :

38.411.019 orang 49,90% 18.367.785 (per 1 Januari 2014) 4 Jamkesmas 14.001.871 jiwa 4 Askes PNS 2.164.141 jiwa 4 Jamsostek 1.027.469 jiwa, 4 TNI 1.102.841 jiwa, Polri 71.463 jiwa

Tujuannya yakni memperbaiki dan memajukan pelayanan kesehatan di Jatim. Ini juga mengimplementasikan UU Tahun 2011 tentang JKN, yang intinya untuk memberikan pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat tanpa ada diskriminasi.

“Sejak dilantik menjadi Wagub Jatim bersama Pakde Karwo pada 2009, salah satu program Pemprov Jatim meningkatkan pelayanan kesehatan di pedesaan,” tuturnya.

Dicontohkannya terdapat pembangunan puskesmas yang tadinya tidak ada rawat inap, ditingkatkan menjadi ada rawat inap dan buka selama 24 jam.

Selain itu, terdapat puskesmas pembantu (pustu), pondok kesehatan desa (ponkesdes) dan polindes guna memberikan pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, serta terdapat peningkatan polindes menjadi ponkesdes.

Berdasarkan data, jumlah penduduk di Jatim yang telah mendapat jaminan kesehatan

masih 49,90 persen dari jumlah penduduk 38.411.019 jiwa. Sedangkan yang belum tercover sebesar 50,10 persen atau sekitar (19.064.106 jiwa) yang kebanyakan bekerja pada sektor informal.

Jumlah peserta program JKN pada 1 Januari 2014 peserta JKN di Jatim sekitar 18.367.785 jiwa terdiri dari Jamkesmas 14.001.871 jiwa, Askes PNS 2.164.141 jiwa, Jamsostek 1.027.469 jiwa, TNI 1.102.841 jiwa, dan Polri 71.463 jiwa.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Adinkes dr Krisnajaya MS mengatakan, kunjungan kali ini dalam rangka konsultasi publik di Provinsi Jatim. Tim akan dipecah pada empat kabupaten yakni Sampang, Bangkalan, Situbondo dan Bondowo.

“Tujuan kunjungan Adinkes ini sebagai upaya untuk menjembatani jembatan antara Kemenkes dengan daerah, serta membangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah pada pelayanan kesehatan,” ungkapnya. n iib

Banyak Caleg Tak Peduli Lingkungan l Sambungan hal 1

nya kesadaran dan kepedulian para caleg dan parpol terhadap lingkungan. “Mestinya calon pemimpin harus peduli dengan lingkungan. Tapi faktanya, justru semakin banyak lingkungan yang dirusak mereka,” ujar Muhammad Anas, Senin (17/3).

Selain itu, pemasangan alat peraga para caleg tersebut juga banyak

yang melanggar dan melewati zona yang sudah ditentukan. “Caleg itu harus tahu aturan perundangundangan. Mau jadi wakil rakyat tapi tak taat aturan. Sebagai calon pemimpin, berilah contoh yang baik kepada masyarakat,” tandas Muhammad Anas.

Panwaslu Kota Pasuruan sudah berkali-kali mengirimkan surat ke KPU Kota Pasuruan.

Hanya saja, rekomendasi itu

tak digubris oleh parpol maupun para caleg. “Kami mencatat pelanggaran semacam ini kerap terjadi dan berulang setiap kali.

Kami juga sangat menyayangkan tindakan para caleg dan atau para timnya ini. Makanya kami mengirimkan lagi surat rekomendasi pelanggaran pemasangan alat peraga yang kami serahkan ke KPU dan Satpol PP,” jelasnya. n hil

Masuk PTN Terbuka

l Sambungan hal 1

hirnya menarik larangan tersebut. “Ternyata secara teknologi tuna netra sudah bisa mempelajari statistika.

Jadi kami hilangkan,” tutur Ismaini, Senin (17/2).

Ismaini memastikan, perubahan syarat difabel ini akan rampung dikaji Selasa hari ini. Untuk sementara panitia akan fokus pada SNMPTN karena sifatnya sudah mendesak dan sistem sudah berjalan. Sedangkan perubahan secara menyeluruh akan terlihat saat Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dimulai. “Selasa keputusannya akan diputuskan. Perubahan terutama di SBMPTN,” ungkap dia.

Sebelumnya, Majelis Rektor PTN telah meng­ umumkan, akan ada beberapa jurusan dari PTN yang menghilangkan persyaratan pendaftar tidak difabel. Namun demikian, ada juga yang tetap alias tidak dihilangkan. Ini dikarenakan jurusan tersebut memang membutuhkan mahasiswa yang sehat seutuhnya, semisal dokter. Kebijakan ini akan dipatuhi oleh seluruh PTN di Indonesia. PTN harus mengikuti kebijakan yang dikeluarkan Kemendikbud dan Majelis Rektor PTN Indonesia.

Ditanya mengenai per­ kembangan jumlah pelamar SNMPTN, Ismaini menuturkan hingga 16 Maret pukul 18.25 lalu telah mencapai 9.144 pendaftar. Sedangkan pelamar program Bidik Misi

mencapai 1.051 pendaftar. “Jadi sudah ada 10.415 pendaftar yang masuk di ITS,” ungkap dia.

Secara keseluruhan, kuota SNMPTN di ITS telah terpenuhi, bahkan berlebih.

Namun, kata Ismaini, persaingan di tiap prodi tidak semuanya sama. “Di Teknik Informatika perbandingan pendaftarnya sudah 1 : 13 karena pendaftarnya sudah lebih dari seribu. Di beberapa prodi lain baru 1:2,” ungkap dia.

Sementara di Universitas Airlangga (Unair), hingga saat ini pelamar SNMPTN yang masuk per 17 Maret pukul 06.15 mencapai 17.468 pendaftar. Sedangkan pelamar program Bidik Misi sebanyak 2.800 pendaftar. “Prodi yang paling banyak diminati ialah akuntansi. Hingga saat ini, jumlah pelamarnya mencapai 1.791 pendaftar. Secara rinci, sebagai PTN pilihan pertama 1.3669 pendaftar dan sebagai PTN pilihan kedua sebanyak 422 pendaftar,” tutur Humas Unair Bagus Kastolani.

Terkait pendaftaran peserta penyandang difabel, Bagus mengaku hingga saat ini belum mendapat laporan terkait adanya perubahan persyaratan. Hanya saja, dia mengungkapkan Unair pada prinsipnya tidak mendiskriminasikan pendaftar dari golongan difabel. “Kami belum mendapat laporan dari masing-masing prodi.

Mungkin masih dalam tahap kajian,” ungkapnya. tam

Kemenpera Bantu Pembangunan Rusunawa di Lingkungan Ponpes l Sambungan hal 1

Menurutnya, Kemenpera tidak hanya membantu pembangunan rusunawa dan asrama untuk para santri saja, namun juga memberikan bantuan pembangunan Komunal MCK pada masyarakat pedesaan. Seperti yang diberikan di wilayah Kabupaten Malang, ada empat desa yang mendapatkan bantuan pembangunan Komunal MCK. “Untuk sementara ini masih dua ponpes yang kita berikan bantuan pembangunan rusunawa, yakni Ponpes Shirotul Fuqoha yang berada di Kecamatan Gondanglegi dan Ponpes Rohdotul Muslimin di wilayah Kecamatan Tum­ pang,” terangnya.

Dijelaskan Djan Faridz di Kabupaten Malang ada 4 ponpes yang layak dibangun rusunawa. Namun untuk sementara ini, Kemenpera masih memberikan bantuan pembangunan rusunawa di dua ponpes. “Kita harapkan, pada akhir 2014 mendatang, sisanya sejumlah empat rusunawa akan kita selesaikan,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Djan Faridz juga menyebutkan, Kemenpera pada 2013 telah membangun 300 asrama untuk para santri yang belajar di ponpes, dan pada 2014, karena anggaran untuk pembangunan asrama meningkat, maka pihaknya akan membangun 400 asrama santri di seluruh Indonesia.

Selain Kemenpera membangun asrama santri dan Komunal MCK, pihaknya pada 2013 juga melakukan

bedah rumah warga tidak layak huni sebanyak 250 ribu rumah yang tersebar di seluruh Indonesia. “Untuk 2013, sebanyak 1.000 MCK sudah kita bangun, begitu juga pada tahun ini. Kemenpera akan membangun 1.700 buah MCK,” jelasnya.

Dia menegaskan, pemerintah memberikan bantuan pembangunan rusunawa dan asrama untuk para santri ponpes, karena ponpes juga sebagai aset negara khususnya dalam lembaga pendidikan Islam, sehingga para santri harus ikut menikmati kemerdekaan. Di sisi lain, ponpes sendiri juga mempunyai tanggungjawab untuk membangun bangsa ini melalui pendidikan Islam.

Di tempat yang sama, Pengasuh Ponpes Shirotul Fuqoha KH M Dahlan Goni mengatakan, bantuan pembangunan rusunawa dari Kemenpera tersebut, sangat membantu khususnya pada para santri dalam memperoleh fasilitas yang lebih baik. Karena selama ini, fasilitas untuk tempat tinggal para santri-santriwati di ponpes cukup layak.

Namun, dengan adanya bantuan pembangunan rusunawa di Ponpes Shirotul Fuqoha ini, tentunya fasilitas yang dimiliki akan lebih baik.

“Kami sangat berterima kasih kepada pemerintah karena telah memperhatikan tempat tinggal santri di ponpes. Dengan fasilitas rusunawa, diharapkan para santri lebih nyaman, serta lebih rajin dalam menempuh pendidikan Islam di ponpes,” paparnya. n cyn

Dihuni Aneka PMKS, Minim Perhatian Pemerintah l Sambungan hal 1

tidak cacat, serta diutamakan produktif dan mau mengubah nasib.

Di Liposos yang berdiri sejak 19841985 itu kini ditempati oleh sekitar 41 Kepala Keluarga (KK) dengan total penghuni sekitar 132 orang. Panti dibangun di atas lahan seluas 2.000 m2 milik negara, tepatnya Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jatim, sedangkan pengelolalaannya dilakukan oleh Pemkot Mojokerto.

Rumah dan barak di panti, tidak semua berdiri permanen. Tak sedikit para penghuni menempati barak dan rumah berbahan anyaman bambu.

Bahkan, tidak dilengkapi alas menggunakan bahan keramik. Sebaliknya, beralas tanah tanpa dukungan material memadai. Beruntung sebagian lainnya bisa menempati barak permanen bantuan Pemkot Mojokerto dan Dinas Sosial provinsi Jatim.

Di atas tanah itu berdiri empat unit barak penghuni. Terbagi atas bilik seluas 3x12 meter, barak besar 6x12 meter, 1 unit bilik berukuran 6x12 meter. Serta 30 unit rumah kecil di atas lahan 3 x 16 meter.

Menurut Sulaman , untuk menghuni Liposos dia tidak sendirian, melainkan bersamaorangtuanya yang sudah memasuki usia lanjut. Mereka, menempati

barak gedeg (anyaman bambu) sudah sekitar 15 tahun lalu. “Untuk menutupi kebutuhan hidup, selama ini saya kerja serabutan, kadang sebagai pembantu rumah tangga atau tukang cuci. Ya seadanya,” beber warga asal Desa Beloh, Kecamatan Trowulan ini.

Menurutnya, meski selama ini menempati barak tanpa ada pungutan biaya, penghuni tetap mengeluarkan berbagai iuran. Seperti iuran listrik di barak miliknya Rp 5.000 per bulan, jimbitan (swadaya) Rp 2.500, serta jatah beras miskin (raskin) Rp 2.500 per kg. “Bantuan gratis adanya cuma setahun sekali, pas hari raya. Kadang sembako roti dan makanan lainnya. Kalau per bulannya tidak ada, makanya semuanya cari sendiri,” imbuhnya.

Hal yang sama juga disampaikan Bambang, penghuni lainnya asal Bangsal Kabupaten Mojokerto. Berbeda dengan Sulaiman, pria paro baya itu menempati barak sebatang kara. Tanpa keluarga, sanak famili maupun saudara. “Saya tinggal sendirian di sini ya sudah tiga tahunan,” terangnya.

Karena tidak dapat jatah makanan, Bambang yang mengalami cacat tubuh terpaksa bekerja sebagai penunggu toilet di Liposos. Dari hasil itu, selebihnya digunakan untuk membiaya hidupnya. “Aktivutas sehari-hari ya nunggu toilet di Liposos ini,

habis tidak bisa kemana-mana,” ujarnya.

Bambang menambahkan, sebagai penghuni panti mereka tidak bisa asal menempati. Ada syarat-syarat tertentu yang harus ditunjukkan kepada pengelola Liposos. Di antaranya KTP, KK dan surat pemberitahuan tempat tinggal di Liposos yang dikeluarkan oleh desa/kecamatan asal. “Tapi ada pembatasan waktu menghuni. Kalau suami istri maksimal 2 tahun.

Untuk janda atau duda sepertinya ada toleransi dari pengelola,” bebernya.

Sebagian besar penghuni kepada Pemkot Mojokerto berharap bisa memberikan bantuan makanan rutin. Termasuk keringanan fasilitas listrik dan air untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Alasannya, sebagian besar penghuni saat ini bukan dari usia produktif, melainkan usia lanjut yang sulit untuk bekerja keras mencari uang. Uang yang didapat sudah habis untuk membeli makanan.

Memang tidak ada bantuan rutin yang mengalir kepada 132 jiwa penghuni panti. Buntunya bantuan bukan semata karena minimnya perhatian pemkot, tapi karena terkendala masalah lahan Liposos yang masih berstatus tanah negara milik Pemprov Jatim.

“Masalah tanah itu yang sampai sekarang masih dalam proses. Kalau statusnya tanah negara milik pemprov,

maka pemkot tidak bisa mengalokasikan anggaran untuk Liposos,” kata Suparno, penghuni paling lama.

Dikatakan Supano, lantaran terkendala kepemilikan tanah, diakui sejak pelepasan liposos oleh Dinsos Provinsi Jatim kepada Dinsos Kota Mojokerto (era otoda) praktis tidak ada bantuan rutin. Pemkot sendiri belum pernah mengeluarkan anggaran makan dengan alasan khawatir melanggar aturan. “Pelayanan berbeda lagi kalau status liposos ini sudah menjadi UPT (Unit Pelaksana Teknis) atau UPS (Unit Pelaksana Sosial). Ada anggaran sendiri,” beber bapak 3 anak ini.

Sebelum dilepas kepada Dinsos Kota Mojokerto, penghuni panti kerap kali mendapat pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja. Meliputi kesehatan dari, keterampilan menjahit dan berwirausaha, pembinaan mental dan keamanan.

Pelatihan dari Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Dinas Sosial sendiri. Bahkan, selama dua kali dalam setahun Depsos (Departemen Sosial, saat itu) kerap mengucurkan anggaran untuk pelatihan.

Hasilnya, para penghuni bisa memenuhi kebutuhan hidup sendiri. Baik melalui program transmigrasi, kembali ke daerah asal atau memilih kontrak di luar Liposos.*

UTAMA

12 LINTAS PERISTIWA

Warga Batu Terima Penghargaan Lingkungan Batu,Bhirawa Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nasional memberikan penghargaan kepada warga Batu sebagai pejuang lingkungan. Penghargaan itu diberikan Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Abetnego Tarigan secara simbolis kepada Dewan Daerah Walhi Jatim, Bambang Catur Nusantara, mewakili warga Batu.

Warga Batu yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Mata Air (Fmpma)) ini memperjuangkan mata air Sumber Gemulo. Bahkan, koordinator Fmpma Rudy digugat secara perdata oleh PT Panggon Sarkasa Sukses Mandiri, investor The Rayja Resort. Penghargaan ini, katanya, diberikan dalam Konsultasi Nasional Lingkungan Hidup di Jakarta. ”Perjuangan warga layak mendapat penghargaan,” kata Direktur Eksekutif Walhi Jawa Timur, Ony Mahardika, Senin (17/3).

Selain itu, juga diberikan kepada sejumlah aktivis lingkungan lainnya. Meliputi empat aktivis pejuang reklamasi pantai di Bali, dan Maluku Utara. Mereka mengalami kriminalisasi atas perjuangan lingkungan. Padahal, katanya, sesuai Undang Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan menyebutkan masyarakat yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup tak dapat digugat perdata maupun pidana. Q nas

Carek Unesa Dipoling Hari Ini

Tiga Profesor Berebut Kursi Rektor

Surabaya, Bhirawa Pergantian Rektor Universitas Negeri Surabaya (Unesa) tinggal menunggu hitungan hari. Sebelum senat membuat keputusan, panitia pelaksana rencananya bakal menggelar poling yang ditujukan melibatkan seluruh mahasiswa, karyawan dan dosen Unesa, hari ini Selasa (18/3).

50 Ribu Lembar Surat Suara di Jember Rusak Jember, Bhirawa Sebanyak 50.269 lembar surat suara di Kabupaten Jember, Jatim, dalam kondisi rusak sehingga tidak bisa digunakan dalam Pemilu Legislatif 9 April 2014.

Komisioner KPU Jember Divisi Logistik Hanan Kukuh Ratmono, Senin, mengatakan seluruh surat suara Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim, dan DPRD Jember sudah selesai disortir dan dilipat, sehingga tercatat total kerusakan surat suara mencapai 50.269 lembar.

“Dari jumlah 50.269 lembar yang rusak terdiri dari 16.000 surat suara DPR, 4.900 lembar surat suara DPD, 22.202 surat suara untuk DPRD Jatim, dan 7.167 lembar surat suara DPRD Jember,” tuturnya. Menurut dia, kerusakan surat suara DPRD Jember dikelompokkan dalam masing-masing daerah pemilihan (dapil) sehingga tercatat jumlah surat suara rusak di dapil 1 sebanyak 1.555 lembar, di dapil 2 sebanyak 415 lembar.

Kemudian di dapil 3 sebanyak 1.761 lembar, dapil 4 sebanyak 1.623 lembar, dapil 5 sebanyak 1.381 lembar, dan dapil 6 sebanyak 432 lembar surat suara yang rusak. Q ant.efi

Selasa Legi, 18 MARET 2014

Choirul Anam

Dalam poling tersebut, ketiga calon akan diperhitungkan elektabilitasnya sacara langsung di seluruh civitas akademika. Calon yang dinilai dekat dengan mahasiswa, karyawan dan dosen, diprediksi akan mendulang suara tertinggi. Diantara ketiga calon tersebut antara lain, Prof Nur Hasan, Prof Warsono dan Prof Yaitm.

Hasil poling akan menjadi pertimbangan khusus bagi senat dan kementerian dalam menentukan Pemimpin baru Unesa. “Meski tidak berpengaruh secara langsung, terhadap rapat senat, setidaknya hasil dari polling ini bisa dijadikan bahan pertimbangan,” tutur Wakil Ketua Ikatan Alumni Unesa Choirul Anam, Senin (18/3).

Salah satuhal yang menarik dalam Pilrek Unesa kali ini ialah munculnya nama Prof Nurhasan dari

Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK). Calon Rektor dengan nomor urut 1 ini kabarnya telah menarik seluruh kalangan Civitas Akademika Unesa. Mulai dari mahasiswa, dosen hingga karyawan. “Kami optimis polling pemilihan rektor akan dimenangkan oleh Nurhasan. Keluarga besar Unesa sudah memprediksi ini karena sebagian besar memang mendukung beliau,” ungkap dia.

Harapan ini cukup mendasar, Anam mengatakan, Prof Nur Hasan merupakan Wakil Rektor yang sekaligus alumnus Unesa. Dengan demikian, selain berpengalaman, Prof Nur Hasan dinilai memahami betul karakter pendidikan dan seluruh seluk beluk Unesa.

Salah satu Pengurus BEM Unesa Pendi Setyawan turut berkomentar, banyak dari kalangan mahasiswa memang menghendaki Prof Nur Hasan untuk menjadi rector berikutnya. Alasannya adalah karena beliau dikenal sebagai sosok yang sederhana, tegas, dan mampu menjaring aspirasi dari seluruh civitas akademika Unesa. “ini bukan pendapat saya secara personal, melainkan hasil diskusi saya bersama rekan-rekan mahasiwa di Unesa yang mengehendaki agar Prof Nur Hasan bisa memimpin Unesa 4 tahun mendatang.” Ujar mahasiswa yang duduk di Prodi Manajemen ini. Q cty.tam

ist

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, segera membuat peraturan daerah (Perda) yang mengatur masalah becak motor (Bentor).

DPRD Sidoarjo Buat Perda Bentor Sidoarjo, Bhirawa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, segera membuat peraturan daerah (Perda) yang mengatur masalah becak motor (Bentor) menyusul banyaknya alat transportasi itu beroperasi di kabupaten setempat.

Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, Dawud Budi, di Sidoarjo, mengatakan pihaknya akan melakukan dengar pendapat terkait dengan pembuatan perda tersebut.

“Kami akan melihat becak motor itu masuk dalam moda transportasi seperti apa sehingga kami bisa menentukan tindak lanjutnya seperti apa,” katanya, Senin (17/3).

Ia mengemukakan, bentor

tersebut nantinya akan dibuatkan payung hukum supaya penggunaanya jelas diatur dalam sebuah peraturan. “Yang jelas, dalam pembuatan payung hukum tersebut pihaknya akan melakukan koordinasi dengan petugas kepolisian yang ada di Kabupaten Sidoarjo,” katanya.

Ia menyatakan sudah mendapatkan masukan dari sekelompok pengemudi becak motor yang ada di Kabupaten Sidoarjo.

“Intinya, mereka itu mau untuk diatur supaya keberadaan mereka tidak mengganggu aktivitas arus lalu lintas yang ada di jalan raya saat ini,” katanya.

Dawud mengatakan, saat ini pihaknya juga harus mengejar be-

berapa perda yang masih dalam proses pembahasan di gedung dewan. “Bisa jadi para anggota dewan tersebut harus lembur untuk menyelesaikan berbagai macam peraturan daerah yang belum terselesaikan menjelang akhir masa tugasnya,” katanya.

Ia mengatakan, perda yang dihasilkan untuk bentor tersebut nantinya akan masuk dalam peraturan daerah inisiatif dewan dan diharapkan bisa segera diselesaikan. “Kami berharap dengan adanya peraturan daerah ini, maka keberadaan becak motor bisa diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu pengendara lain yang ada di jalan raya seperti sekarang ini,” katanya. Q hds

KPU Jatim Koordinasi dengan KPU Kota/Kabupaten Terkait 181 Ribu PNS akan Mundur dari KPPS

KPU Jatim, Bhirawa Setelah mendapatkan lampu hijau dari Pemprov maupun Pemkab/ Pemkot, KPU Jatim langsung ngebut menyelesaikan permasalahan 181 ribu PNS yang terancam mundur sebagai Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS). Rencananya, siang ini KPU Jatim melakukan rapat koordinasi dengan KPU kota/kabupaten terkait masalah tersebut.

“Rencananya baru besok (hari ini, Red) kami bertemu. Ada sejumlah agenda, tapi yang utama kami bahas adalah soal KPPS yang berstatus PNS,’’ kata Ketua KPU Jatim Eko Sasmito. Senin (17/3).

Menurut mantan Ketua KPU Surabaya ini, bila tidak segera diatasi, maka pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) yang sedianya digelar pada 9 April mendatang bisa terancam. Eko sendiri mengatakan, kendati memang sudah ada lampu hijau dari para kepala daerah soal pemberian izin terha-

dap PNS yang menjadi KPPS, bukan berarti masalahnya gampang diselesaikan. ’’Tidak bisa data di-poll ke kami (KPU Jatim, Red), dan kemudian kami serahkan ke Gubernur untuk kemudian kami mintakan izin kolektif,’’ terangnya. Karena ternyata izin tersebut harus dari kepala daerah masing-masing. ’’Inilah yang hendak kami bahas besok.

Kami inventarisir permasalahan dan skema penyelesaiannnya,’’ ucapnya. Menurutnya, antara satu daerah ke daerah lainnya mempunyai skema berbeda-beda.

Misalnya, ada satu daerah yang izinnya dilakukan nama per nama. Tapi, daerah lainnya membuat surat izin secara kolektif, dengan melampirkan deretan namanama PNS yang menjadi KPPS. ’’Makanya, besok (hari ini, Red) kami ingin mengklirkan semuanya,’’ terangnya.

Dikatakan Eko Sasmito, pihaknya sendiri ber-

Eko Sasmito

harap permasalahan ini segera selesai. Karena, pada dasarnya menjadi seorang KPPS itu lebih bersifat pengabdian ketimbang mendapatkan tambahan penghasilan.

Karena upah KPPS tergolong minim.

Yakni, hanya sekitar Rp 350 ribu untuk kerja mulai dari menyebarkan formulir C1 hingga menyerahkan rekapitulasi suaranya ke kelurahan. ’’Jadi, kalau ada regulasi yang membuat mereka harus memilih apakah tetap PNS atau meneruskan jadi KPPS, tentu tanpa mikir mereka pasti akan mundur jadi KPPS,’’ terang Eko Sasmito. Sementara di sisi lain, KPPS merupakan faktor kunci dalam Pileg 2014. Tanpa KPPS, nyaris mustahil Pileg bisa digelar.

Di bagian lain, Wagub Jatim Saifullah Yusuf mengatakan bahwa memang dengan segala regulasi yang ada, proses terhadap pemberian izin tak mudah seperti membalikkan telapak tangan. ’’Karena memang dalam otonomi daerah, kota/kabupaten mempunyai wewenang yang tak bisa diganggu provinsi sekalipun,’’ paparnya. Jadi, pemberian izin terhadap PNS tersebut merupakan kewenangan pemkab/pemkot yang tak bisa diinterQ cty vensi Pemprov Jatim.Q

Disambar Petir, Pagar Asta Tinggi Roboh Sumenep, Bhirawa Pagar Asta Tinggi, di Desa Kebonagung, Kecamatan Kota, Sumenep, tiba-tiba roboh. Kemungkinan pagar yang berada disisi barat kompleks makam para Raja Sumenep akibat sambaran petir.

Kepala Penjaga Asta Tinggi, RB Roeska Pandji Andika menuturkan, robohnya pagar berupa tembok setebal setengah meter itu diawali dengan hujan lebat dan petir. Bahkan penjaga di bagian Kaji Nangger Asta Tinggi ini sempat kaget saat melihat dengan jelas, kilatan petir mengarah pada pagar bagian barat yang diiringi angin kencang. “Setelah terlihat sambaran kilat itu, kemudian terdengar suara keras berdebum seperti benda besar jatuh. Bahkan bumi ini seakan bergetar seperti ada gempa. Herannya, lima menit kemudian hujan dan angin kencang tiba tiba berhenti. Lalu salah seorang penjaga di bagian makam Pangeran Jimat, memberi tahu jika pagar di bagian barat Asta runtuh,” kata Pandji, Senin (17/3).

Ia mengungkapkan, jika berkaca pada pengalaman-pengalaman sebelumnya, peristiwa semacam itu menjadi pertanda bakal terjadi peristiwa besar di Indonesia.

Mengingat beberapa waktu lalu, saat ada kejadian aneh di Asta Tinggi, tak berselang lama kemudian juga terjadi peristiwa besar di negeri ini. Peristiwa tentang suksesi atau peralihan kekuasaan.

“Waktu itu ada kejadian robohnya pohon asam di kawasan komplek Asta Tinggi pada tahun 1965. Ternyata pada tahun itu, Presiden RI pertama, Soekarno, lengser. Masyarakat disini meyakini itu berkaitan dengan ro-

bohnya pohon asam di Asta Tinggi sebagai penanda,” tuturnya.

Begitu pula saat Presiden Soeharto dipaksa mundur tahun 1998 silam. Saat itu pohon beringin di Masjid Jamik Sumenep, roboh.

Masjid Jamik ini kan masjid yang dibangun di masa Raja Sumenep berkuasa. Jadi kejadian-kejadian aneh seperti robohnya tembok Asta itu, biasanya sebagai sebuah pertanda, akan ada sebuah peristiwa besar. Q bjc

ist

Kondisi Pagar Asta Tinggi, di Desa Kebonagung, Kecamatan Kota, Sumenep, yang roboh.