Harian Bhirawa Edisi 19 September 2014

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Ini adalah tugas internasional saya yang terakhir dalam kapasitas saya sebagai presiden. Kunjungan ini juga yang terpanjang yaitu 12 hari selama 10 tahun saya pimpin negeri ini,”

HARIAN IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454 Baca Hal 10

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono

Jumat Legi, 19 SEPTEMBER 2014

http://www.harianbhirawa.co.id

19 SEPTEMBER 2014

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo 06.00 19.00

Penutupan dan Penyerahan Hadiah Lomba Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-69 di halaman Kantor Gubernur Jatim Makan Malam dengan Peserta Audax di Gedung Negara Grahadi

 Wagub H Saifullah Yusuf

-

Kunjungan Kerja ke Eropa

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi - 19.00

Gelar Seni dan Budaya di Gedung Cak Durasim

Tak Ingin Mangkrak, Proyek BO Dilelang Ulang Batu, Bhirawa Pemkot Batu tak ingin pembangunan Perkantoran Terpadu atau Block Office (BO) mangkrak berkepanjangan. Meskipun tahun anggaran saat ini hanya menyisakan 3 bulan terakhir, mereka ingin pembangunan BO kembali dilanjutkan. Untuk itu proyek pembangunan BO kembali dilelang oleh pemkot atau dilelang ulang.

Kabid Ciptakarya di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTR) N Windhiyanto membenarkan jika proyek BO telah dilelang ulang. Dan lelang proyeknya telah masuk ke LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik-red) Pemkot Batu.

“Rencananya, pemenang dari lelang itu akan diumumkan pada Jumat (hari ini-red),”ujar Yeyen, panggilan akrab N Windhiyanto, Kamis (18/9).

Dalam beberapa hari kemarin, katanya, pihaknya telah melakukan verifikasi terhadap peserta lelang.

Verifikasi tersebut terkait pemeriksaan dokumendokumen yang dimiliki peserta lelang.

 ke halaman 11

anas/bhirawa

Kondisi BO yang mangkrak akibat ketidakseriusan pemkot dalam menangani proyek ini.

Banyuwangi dan Perhutani Kelola Tempat Wisata

Kualitas Calon Dewan Pendidikan Surabaya Buruk Hanya Punya Semangat, tapi Minim Wawasan

Surabaya, Bhirawa Panitia Seleksi (Pansel) calon Dewan Pendidikan Surabaya tampaknya harus benar-benar jeli dalam memutuskan siapa saja yang pantas masuk nominasi 22

besar. Sebab, dari 28 calon yang telah mengikuti tahap pemaparan gagasan hari pertama Kamis (18/9) kemarin, sebagian besar kualitasnya masih sangat buruk.

 ke halaman 11

Pansel Dewan Pendidikan Surabaya mendengarkan pemaparan gagasan salah satu pendaftar di Kantor Dindik Surabaya, Kamis (18/9).

Gagal Sandar, Puluhan Sapi untuk Kurban Mati di Kapal Surabaya, Bhirawa Kapal Layar Motor (KLM) Nusantara Indah yang memuat 289 ekor sapi dari Bima Nusa Tenggara Barat (NTB) gagal masuk ke Pelabuhan Rakyat (Pelra) Kalimas untuk bongkar muat, karena terhalang kapal-kapal besar yang berada di pos 1 pelabuhan.

Akibat terlalu lama di atas kapal sejak Selasa (16/9), sebanyak 13 dari 289 ekor sapi mati kar-

ena kelaparan dan kepanasan.

Ratusan sapi gagal dilakukan bongkar muat karena kondisi di

Pelabuhan Rakyat Kalimas saat ini cukup padat.

Kapten Kapal Motor Nusantara Indah dari Bima NTB, Dahlan Shaleh yang membawa ratusan sapi mengatakan, kapal yang biasanya bersandar dan bongkar muat di pos 4 namun

 ke halaman 11 gegeh/bhirawa

Banyuwangi, Bhirawa PT Perum Perhutani dan Pemkab Banyuwangi menandatangai Perjanjian Kerjasama (PKS) pengelolaan tempat wisata di kawasan Perhutani. Penandatangan PKS dilakukan di kantor Bupati Banyuwangi.

PKS ini tindak lanjut nota kesepahaman yang dibuat Bupati Abdullah Azwar Anas dan Direktur Perencanaan dan Pengembangan Bisnis Perum Perhutani Tedjo Rumekso, beberapa waktu lalu.

Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Banyuwangi Muhammad Yanuar Bramuda menjelaskan, pada intinya kedua pihak bersepakat untuk mengelola bareng tempat wisata di kawasan

Banyak sapi dari Bima NTB masih tertahan di Pelra Kalimas karena kapal pengangkut tidak bisa bongkar muat, Kamis (18/9). Jika tak segera bongkar muat, dikhawatirkan makin banyak jumlah sapi yang mati karena kepanasan dan kelaparan.

 ke halaman 11

Gagas Senam Wajib Belajar BANYAK cara yang bisa dilakukan sesorang untuk memberikan kontribusi bagi kemajuan daerah . Seperti yang digagas Hj Harlistyati, Ketua Persatuan Senam Indonesia (Persani) Kota Mojokerto. Melalui kreasi gerak dan lagu, organisasi yang dipimpin Harlis menciptakan kreasi senam yang disebutnya Senam Wajib Belajar (Wajar).

“Bapak Wali Kota Mojokerto sudah mencanangkan jam wajib belajar bagi seluruh pelajar di Kota Mojokerto, makanya kita di Persani j u g a

 ke halaman 11

Hj Harlistyati

Sentil..  Selingkuh dengan bawahan, pejabat BPN dituntut hukuman percobaan  Wolak walik zaman  Sidoarjo ikut kompetisi pelayanan publik tingkat dunia  Ini patut dicontoh  153 desa telah miliki mobil siaga  Jangan mobilnya saja yang siaga, orangnya juga

LPMP Minta Kabupaten/Kota Latih 135 Ribu Guru LPMP Jatim, Bhirawa Meski Kurikulum 2013 (K-13) sudah dilaksanakan serentak pada awal tahun ajaran 2014/2015 ini, jumlah guru yang dilatih ternyata belum mencapai separo.

Di Jatim khususnya, dari total 478.120 guru, hingga akhir tahun ini masih 188.792 yang sudah dilatih. Sedangkan sisanya, baru ditargetkan akan rampung pada

2015 mendatang.

Secara rinci, data sasaran pelatihan K-13 yang telah digelar Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Jatim pada 2014 untuk jenjang SD sebanyak 106.987 guru, SMP 48.574 guru, SMA 19.346 guru, SMK 13.885 dengan total 188.792. Sedangkan pelatihan K-13 yang akan dilakukan pada 2015 mendatang antara lain jenjang TK

53.117 guru, SD 61.216 guru, SMP 17.989 guru, SMA 6.212 guru, SMK 14.025 guru, SLB 1.539 guru dengan total 154.098 guru.

Jika mengacu jumlah guru di Jatim versi Pangkalan Data Mutu Pendidikan (Padamu) Negeri, saat ini mencapai 478.120 orang.

Sedangkan yang telah dilatih

 ke halaman 11

adit hananta utama/bhirawa

Penetapan Pimpinan Alat Kelengkapan Melalui Pemilihan DPRD Surabaya, Bhirawa Sejumlah fraksi mengaku bakal memperjuangkan beberapa pasal krusial dalam tata tertib dewan sebagai langkah perbaikan kinerja DPRD Surabaya dibandingkan periode sebelumnya. Dua pasal krusial yang bakal menjadi perdebatan adalah tentang absensi dan tata cara pemilihan pimpinan komisi.

Anggota Pansus Tata Tertib Dewan Sudirdjo, asal fraksi PAN mengatakan jika pemilihan ketua komisi wajib dipilih oleh anggotanya. Ia menegaskan akan menjadi anggota dewan pertama yang akan memprotes manakala pemilihan ketua komisi tidak dijalankan sebagaimana aturan yang tertuang dalam tata tertib dewan.

“Dipilih oleh anggotanya itu sifatnya wajib, walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa selama ini telah ada nama yang telah disiapkan, tetapi tetap akan bergantung kepada proses pemilihan yang berlangsung. Jika prosesnya tidak sesuai dengan aturan, maka saya orang pertama kali yang akan memprotes untuk meluruskan,” tegas politisi incumbent yang lebih akrab dipanggil Mbah Dirjo ini, Kamis (18/9).

Sementara Wakil Ketua DPRD asal PKB Masduki Toha, juga kembali menegaskan wakil PKB

 ke halaman 11

Polres Madiun Tangkap Dua Penipu Pensiunan PNS Madiun, Bhirawa Kepolisian Resor (Polres) Madiun Kota menangkap dua pelaku penipuan terhadap pensiunan PNS di wilayah hukumnya dengan kerugian material mencapai ratusan juta rupiah.

Kapolsek Kartoharjo Resor Madiun Kota, Kompol Imara Utama mengatakan pelaku adalah SNA (44) warga Desa Sidorejo, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, dan D (51) warga Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun.

“Kedua tersangka ditangkap di rumah masing-masing dalam waktu yang tidak bersamaan. Kini keduanya ditahan untuk proses penyidikan lebih lanjut,” ujar Kompol Imara kepada wartawan, Kamis (18/9).

Menurut dia, jumlah tersangka sebenarnya ada tiga orang. Namun, yang

 ke halaman 11

HUT ke-69 TNI

Habiskan Anggaran Rp 20 Miliar, Libatkan 18 Ribu Personel TNI akan menggelar peringatan HUT ke-69 secara besar-besaran di Dermaga Ujung Surabaya pada 7 Oktober 2014 dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp 20 miliar.

Abed Nego, Kota Surabaya Tak lama lagi, masyarakat bisa melihat kecanggihan dan kemampuan para personel TNI. Sebab puncak HUT ke-69 TNI akan dihelat di Surabaya.

Pada saat itulah, akan dipertontonkan kekuatan alat dan kemampuan para personel dari AU, AL dan AD. Untuk hajatan akbar ini, pemerintah menyiapkan anggaran Rp 20 miliar.

Kapuspen TNI Mayjen Fuad Basya mengatakan anggaran operasional sebesar Rp 20 miliar ini berasal dari negara. Menurut Fuad, biaya tersebut belum mencakup alutsista yang akan digunakan TNI, baik Angkatan Darat, Angkatan Udara maupun Angkatan Laut saat demonstrasi, seperti ada

salah satu peluru dari alutsista yang sekali ditembakkan membutuhkan biaya operasional yang cukup mahal.

“Itu tidak termasuk biaya operasional yang telah saya sebutkan sebelumnya,” kata Fuad belum lama ini.

Ada berbagai demonstrasi yang akan dipamerkan TNI baik dari AU, AL, dan AD, mulai dari demonstrasi serangan-serangan udara langsung yang sasarannya ditembakkan di laut. Juga akan ada tank-tank penembakan di laut dan operasi lintas udara di Madura yang dapat disaksikan dari ujung dermaga.

 ke halaman 11

Panglima TNI Jenderal Moeldoko saat menginspeksi prajurit TNI di Koarmatim Surabaya beberapa waktu lalu. Tahun ini, peringatan HUT TNI ke-69 akan dipusatkan di Surabaya, 7 Oktober mendatang.

SURABAYA

2

Jumat Legi 19 SEPTEMBER 2014

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Pemprov Siap Bantu Percepatan Pelaksanaan BPJS Pemerintah provinsi Jawa Timur siap membantu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan untuk menambah jumlah kepesertaannya. Saat ini jumlah kepesertaan BPJS ketenagakerjaan diJjatim masih tergolong rendah.

“Pemprov Jatim turut membantu mempercepat jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan, seperti melakukan sosialisasi, membuat lembaga atau kantor pelayanan terpadu,” kata Gubernur Jatim Dr H Soekarwo, saat menerima kunjungan kerja anggota Komisi IX DPR RI, di Ruang Rapat Kertanegara, Kamis (18/9).

Perlu diketahui, BPJS Ketenagakerjaan merupakan transformasi dari PT Jamsostek. Saat ini yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah pekerja/buruh formal diperusahaan. Sedangkan untuk kepesertaan PNS/TNI/ POLRI pada Program Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Kecelakaan Kerja

(JKK) yang diberlakukan pada 1 Juli 2015 masih dalam proses persiapan termasuk Program Jaminan Pensiun bagi pekerja/buruh.

Menurut Gubernur , beberapa upaya untuk mempercepat jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan telah dilaksanakan Pemprov Jatim diantaranya, melakukan sosialisasi program jaminan sosial, mendorong kepesertaan termasuk tenaga kerja asing, dan membentuk lembaga/kantor pelayanan terpadu/terpusat di masingmasing kabupaten/kota.

“Hal tersebut tertuang dalam Surat Gubernur Jatim Nomor 560/1818/031/ 2014 tanggal 17 Pebruari 2014 tentang pelaksanaan program jaminan sosial ke-

PANGGUNG BIROKRASI

Hari ini, GSBD Taman Budaya Tampilkan Eksistensi Ponorogo Pemprov, Bhirawa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jatim melalui UPT Taman Budaya Jatim kembali melangsungkan Gelar Seni Budaya Daerah (GSBD) selama dua hari dimulai Jumat malam (19/9) dan berakhir Sabtu malam (20/9). Kali ini menampilkan eksistensi seni budaya Kabupaten Ponorogo.

Seperti tahun-tahun sebelumnya dalam setiap kegiatan GSBD Jatim, masyarakat selalu antusias melihat pertunjukan seni dan budaya dari berbagai Kabupaten/kota di Jatim. Sebab, mereka tidak hanya melihat pertunjukan, namun ada produk ekonomi kreatif dan kuliner mengiringi pagelaran seni budaya tersebut.

Nantinya dalam GSBD, Kabupaten Ponorogo akan menampilkan eksistensi Warok selama ini melekat dengan keberadaan Reyog Ponorogo. Eksistensi Warok tersebut terbalut dalam seni pertunjukan tari berjudul “LeburSakethi”.

Kepala Disbudpar Jatim, DR Jarianto MSi mengatakan, potensi kesenian Ponorogo sebetulnya bukan hanya Reyog.

Namun seni Reyog itu sendiri selama ini masih dipahami hanya dengan Dhadhak Meraknya saja.

Banyak yang belum memperhatikan seksama eksistensi Warok. Karena itu, Jarianto menyampaikan apresiasinya pada seniman Ponorogo yang mengQ rac kreasikan karya inovatif ini.Q

Satpol PP Segel Tower Tak Berizin Pemkot, Bhirawa Satpol PP menyegel tower di kawasan Rungkut. Tower milik PT Retower Asia yang telah disegel oleh Satuan Polisi (Satpol) Pamong Praja lantaran tak mempunyai Izin Mendirikan Bangunan (IMB), HO dan cell plan.

Dianggap tidak mengantongi izin sama sekali, dan diluar zona cell plan, serta dianggap menggangu kenyamanan warga, tower telekomunikasi yang berada di wilayah kecamatan Rungkut tepatnya di Wonorejo Selatan I disegel Kamis (18/9) kemarin.

Menurut Kepala Bidang Penyidikan dan Penindakan Satpol PP kota Surabaya, Endang Wachjoning, membenarkan bahwa pihaknya telah menyegel dan menghentikan aktifitas tower tersebut. ‘’Kami tadi melakukan penyegelan tower milik PT Retower Asia. Kami bersama pihak PLN telah menghentikan aktifitas dengan memotong aliran listrik dan menyegel lokasi dengan memberikan Satpol PP line,’’ kata Endang ketika Q dre ditemui dikantornya.Q

pada bupati/wali kota,” kata Pakde Karwo, sapaan lekat Soekarwo.

Sementara pada kesempatan tersebut Komisi IX DPR RI mengakui pelaksanaan BPJS di berbagai daerah termasuk Jawa Timur belum optimal. Salah satunya kendati sudah 8 bulan berjalan namun jumlah kepesertaan BPJS ketenagakerjaan maupun BPJS kesehatan ternyata masih jauh dari harapan pemerintah.

“Kami berharap masukan dari daerah, sehingga Komisi IX DPR RI dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan, sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintah dalam pelayanan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Ketua Komisi XI DPR RI, Dr. Ribka Tjiptaning .

Senada, anggota Komisi IX DPR RI lainnya, Rieke Diah Pitaloka menambah-

kan tingkat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan di berbagai daerah masih sangat minim karena BPJS kurang progesif untuk menjalin kerjasama dengan institusi lain. Padahal itu diperkenankan dalam Pasal 11 UU Kesehatan.

“Saya mengusulkan supaya BPJS menjalin kerjasama dengan PT Pos karena memiliki jaringan yang sangat luas, sehingga masyarakat dapat lebih mudah mendaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan,” tegas mantan artis yang akrab dipanggil Oneng ini.

Berdasarkan data, lanjut Rieke, dari 38 kabupaten/ kota di Jatim yang sudah memiliki kantor cabang BPJS hanya ada 10 yakni Kota Surabaya, Kab Bojonegoro, Kab Madiun, Kota Kediri, Kab Mojokerto, Kota Malang, Kota Pasuruan, Kab Jember, Kab Banyuwangi dan Kab Pamekasan. “Agar

kepesertaan BPJS meningkat maka setiap kabupaten dan kota di Jatim minimal memiliki 1 kantor cabang BPJS,” pintanya Kepesertaan jaminan sosial di Jatim untuk pekerja totalnya mencapai 5.265.778 orang. Namun yang sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan baru 1,4 juta orang atau hanya 26,4 %. Sedangkan pekerja yang sudah terdaftar di BPJS Kesehatan baru 1.334.638 orang atau 25,5%.

“Jadi pekerja di Jatim yang belum terdaftar menjadi anggota BPJS Kesehatan jumlahnya mencapai 3.865.778 orang atau 73,6%,” beber politisi asal PDIP yang aktif di bidang perburuan.

Ia juga optimis pemerintahan Jokowi-JK akan mampu menjalankan amanat UU SJSN untuk mencover 240 juta penduduk Indonesia.

Alasannya, anggaran yang dibutuhkan untuk membayar klaim BPJS bagi seluruh rakyat Indonesia per tahun

itu hanya Rp.70 triliyun, sementara kekuatan APBN sudah mencapai kisaran Rp.2.019 triliyun.

“Kalau di 2014 warga yang tercover BPJS dibayar pemeritah hanya sebanyak 86,6 juta, maka di tahun 2015 mendatang kami mengusulkan kepada Presiden terpilih Jokowi sebanyak 120 juta penduduk Indonesia, sehingga pada tahun 2019 diharapkan seluruh rakyat bisa tercover semuanya,” harap Rieke Diah Pitaloka.

Sementara di Jatim sendiri telah dibentuk Tim Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang dipimpin Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf. Tujuannya adalah selain mempercepat pelaksanaan Program Jaminan Sosial bagi seluruh pekerja di Jatim baik formal maupun informal melalui BPJS Ketenagakerjaan, juga sebagai persiapan kepesertaan PNS, Non PNS Dae-

rah dan anggota DPRD Prov dan Kab/kota se Jatim yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2015.

Saat ini, Tim Percepatan Koordinasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja telah menyusun rencana program kerja. Yaitu sosialisasi secara terus-menerus, pendataan kepesertaan, monitoring dan evaluasi kepesertaan untuk mengidentifikasi permasalahan, pembahasan atas permasalahan, serta pengawasan untuk tiga program, yakni kecelakaan kerja, kematian,dan jaminan hari tua.

Berdasarkan data Dinas Tenaga kerja Provinsi Jatim, capaian kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan per Juni 2014 di Jatim sebagai berikut: Sektor Formal, jumlah perusahaan yang telah mengikuti program Jamsos sebanyak 24.716 atau 70,04 persen, yang belum mengikuti sebanyak 10.568 perusahaan Q iib.cty atau 29,95 persen.Q

Jelang Penetapan, Anggota Rebutan Komisi Basah DPRD Jatim, Bhirawa Setelah terjadi kesepakatan antar sembilan fraksi di DPRD Jatim terkait pembagian posisi pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan, kini giliran para anggota Dewan berebut menempati komisi. Sejumlah Komisi basah jadi ajang rebutan wakil rakyat.

trie diana/bhirawa

Bersihkan Taman Pelangi

Petugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Surabaya bidang dekorasi membersihkan lantai dan sampah daun kering di taman pelangi di Jalan A Yani Surabaya, Kamis (18/9).

Sutadi Mundur dari Ketua DPC Gerindra DPRD Surabaya, Bhirawa Mengaku sebagai tanggungjawab kegagalannya dalam Pemilu dan pilpres, ketua DPC Gerindra Surabaya BF , Surtadi mundur dari posisi ketua. Menurut SUtadi pengunduran dirinya ini tidak terkait dengan posisi wakil ketua DPRD Surabaya.

Diakui oleh BF Sutadi yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Asisten I Sekkota Surabaya bahwa dirinya sengaja mengajukan pengunduran diri sebagai Ketua DPC Gerindra Surabaya. Disamping mengaku akan memaksimalkan tugasnya sebagai ketua fraksi, Sutadi secara jantan mengakui bahwa dirinya merasa gagal mengemban tugas dari DPP terkait Pileg dan Pilpres di wilayah Kota Surabaya.

“Yang jelas, saya mengajukan mundur itu ada tiga alasan. Pertama, saat jadi ketua DPC, saya merasa gagal me-

ngemban amanat tersebut.

Sebab saat itu perolehan suara Pileg di Surabaya sangat besar namun perolehan kursinya sedikit. Begitu juga dengan Pilpres, kita gagal meraih suara besar. Alasan kedua, saya ingin memberi kesempatan kepada pihak lain sebagai bentuk reorganisasi di kepengurusan.

Dan yang ketiga, saya ingin fokus terhadap posisi saya sebagai wakil rakyat untuk berjuang demi rakyat,” tegas Sutadi.(18/9) Sutadi menganggap bahwa beban DPC di masa mendatang jauh lebih berat dan harus dipersiapkan jauh hari sebelumnya karena Kota Surabaya akan menyelenggarakan Pilwali, untuk itu langkah mundur sejak dini dipilihnya agar lebih bisa memberikan waktu dan kesempatan untuk melakukan langkah re-organisasi kepada penggantinya.

“Jangan sampai saya mengajukan mundur saat waktu mepet. Kasihan organisasi, nanti malah kelabakan menyiapkan dua agenda itu. Dengan mundur jauh hari, maka ketua yang baru bisa mempersiapkan agendanya,” tambahnya.

Sebagai kader partai, Sutadi tetap berharap Partai Gerindra Surabaya bisa semakin berkembang menjadi besar pasca kepemimpinannya, karena kerja organisasi dan mesin politiknya bisa siap sejak dini.

Sebelumnya sempat beredar kabar bahwa DPP Partai Gerindra memang akan melakukan re-organisasi besarbesaran di wilayah Jatim, yakni dikabarkan akan ada 17 DPC di Jatim yang akan dicopot dari jabatannya karena dianggap gagal mengemban tugasnya di Pileg Q gat dan Pilpres 2015.Q

Dari lima Komisi yaitu A,B,C, D dan E, ada tiga yang paling menarik bagi legislator karena dianggap basah. Komisi B, C dan D yang dianggap sebagai komisi paling basah menjadi incaran dari seluruh fraksi .

Ketua FGolkar Jatim, Sahat Tua Simandjutak misalnya berharap dapat mengisi posisi di Ketua Komisi C. Mengingat tiga periode berturut-turut Golkar selalu mendapatkan posisi di Komisi A. Alasannya, karena untuk perebutan komisi tidak diatur UU maupun PP, sehingga setiap fraksi memiliki kewenangan tentunya dengan jalan musyawarah mufakat. ‘’Kami ingin suasana baru.

Karena itu, kami nanti akan minta agar Komisi C diberikan kepada Golkar. Pasalnya, sudah tiga periode berturut-turut yaitu 15 tahun ini, Golkar selalu mendapatkan posisi sebagai Ketua di Komisi A. Dan untuk kali ini kami ingin ada perubahan dan ini sudah coba kami komunikasikan dengan seluruh ketua fraksi,’’tegas pria yang terpilih lagi dalam Pileg 2014 lalu, Kamis (18/9).

Sedang FPKS Jatim lewat penasehatnya, Hammy Wahjunianto tak terlalu berambisi mendapatkan di komisi apa. Tapi terlepas dari itu semua sudah saatnya fraksi mandiri mendapatkan posisi di pimpinan komisi. Entah itu di posisi sebagai ketua atau wakil ketua. Tapi untuk fraksi gabungan kalau masih adai sisa, bisa diberikan posisi di komisi. Sebaliknya, kalau tidak ada, cukup di alat kelengkapan dewan yaitu Badan Legislatif (Banleg). ‘’Namun kalau melihat keahlian yang dimiliki oleh

PKS, kami senang jika diberikan kepercayaan untuk duduk di Komisi B atau E. Karena memang selama ini PKS banyak berkutat pada kepentingan rakyat banyak melalui program-program kerakyatan yang ada di dua komisi tersebut,’’tegas mantan Direktur YDSF Jatim ini.

Terpisah, Ketua DPRD Jatim Sementara, A Halim Iskandar mengaku pembahasan tentang komposisi komisi belum final dan masih ada pembahasan dan pertemuan dengan sejumlah fraksi. ‘’Memang untuk Banmus (Badan Musyawarah) dan Banggar (Badan Anggaran) sudah selesai, tapi komposisi masih dalam pembahasan. Karenanya kalau saya ditanya soal keinginan PKB mengambil posisi di komisi apa, saya belum bisa menjawabnya,’’papar politisi asal PKB ini saat diklarifikasi lewat telepon genggamnya.

Bagaimana dengan Komisi C yang selama ini menjadi jatah dari PKB, Menurut Gus Halim—panggilan akrab A Halim Iskandar mengaku belum menyiapkan itu semua. ‘’Sekarang kami masih berkosentrasi pada komposisi komisi dan alat kelengkapan dewan sekaligus penetapan pimpinan definitif. Baru setelah itu, kami akan berpikir tentang jatah PKB di komisi mana,’’tegas Gus Halim berdiplomasi.

Sekedar diketahui, menjelang pembagian komisikomisi di dewan antar fraksi sudah melakukan deal-deal politik. PKB dan PDIP misalnya yang telah disepakati mendapatkan posisi satu Ketua Komisi dan Dua Wakil Ketua Komisi terancam akan mendapatkan poQ cty sisi komisi kering.Q

Kesulitan Urus Surat Identitas

Ditolak Kelurahan, Karimah Mengadu ke LBH KAI Jatim Perlakuan tak nyaman diterima Karimah, saat mengurus surat kependudukannya. Warga Kalimas Udik III No 108, Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Pabean Cantikan ini, mengaku dipersulit dan sempat ditolak petugas Kelurahan setempat .

Karimah akhirnya mengadukan perlakuan petugas kelurahan ini kepada LBH Kongres Advokat Indonesia (KAI) Jatim. Karimah menjelaskan, surat keterangan identitas yang diurusnya adalah milik ibunya, Bu Karimah. Sewaktu kecil, ibunya diberi nama orang tuanya dengan nama Chotijah alias Siha. Karena sakit-sakitan, nama Chotijah diganti menjadi Karimah.

“Ganti nama bagi orang Madura sudah hal yang biabed/bhirawa sa, apalagi kalau nama itu Suami Karimah saat melaporkan tindakan penolakan pengurusan balik nama di Kelurahan Nyamplungan kepada dianggap tidak cocok karena Ketua DPD KAI Jatim Abdul Malik, Kamis (18/9). pemilik nama sering sakit-

sakitan,” kata Pak Karimah, suami pengadu, Kamis (18/9).

Namun, kendati sudah dirubah, nama Chotijah alias Siha kadung dikenal warga sekitar keluarga Karimah. Beberapa dokumen juga diatasnamakan Chotijah alias Siha. “Hingga kemudian ibu istri saya meninggal, nama Chotijah masih dipakai,” ujar Pak Karimah.

Saat melakukukan pengurusan balik nama sertifikat tanah warisan dari ibu istrinya itu, ternyata urusan nama menjadi penting. Kemudian, Notaris

meminta keluarga Karimah untuk meminta surat keterangan dari RT/RW dan Kelurahan bahwa nama Chotijah alias Siha, merupakan satu nama dari satu orang yakni Kharimah.

“Saat mengurus di RT/RW, saya lancar saja. Namun, di kelurahan saya ditolak, dengan alasan harus diurus ke Pengadilan. Padahal ibu istri saya kan sudah meninggal,” tambahnya.

Sementara, Abdul Malik, SH. M. Hum, Kuasa Hukum dari LBH KAI Jatim menilai, pihak Kelurahan Nyamplungan tidak memahami prosedur pelayanan kepada warganya. Menurutnya, sekadar mengeluarkan surat keterangan identitas tidak perlu melalui Pengadilan.

“Baru kalau meminta fatwa waris, karena sudah

lebih lima tahun peristiwanya, itu harus ke pengadilan,” tegasnya.

Ketua DPD KAI Jatim itu mengaku kecewa kepada Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang tidak mampu memberikan pemahaman secara utuh tentang prosedur pelayanan publik kepada aparat-aparat di bawahnya.

Atas ketidaknyamanan pelayanan yang menimpa Karimah, Malik bahkan mengancam akan mengambil langkah hukum terhadap Wali Kota dan Kelurahan setempat.

“Warganya minta dilayani mengurus surat keterangan identitas saja ditolak, ini bagaimana ? Kalau mau serius mestinya distribusi raskin itu diberesi. Banyak raskin yang justru diterima orang-orang yang mampu,” tandasnya.Q bed

SURABAYA

Jumat Legi 19 SEPTEMBER 2014

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

RAGAM INFO

Minta Bantuan Polisi, BPJS Bakal Berantas Percaloan Surabaya, Bhirawa Maraknya calo yang beroperasi mengurus kepesertaan BPJS dengan menarik tarif mahal sebagai akibat kurangnya informasi masyarakat terkait program Jaminan Sosial nasional ini.

Selain akan mengin tensifkan sosialisasi, BPJS Regional 7 Jatim akan bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk memberantas percaloan ini.

Kepala Divisi Regional 7 Jatim Andi Afdal Abdullah mengakui, masih banyak masyarakat yang belum paham tentang tata cara mendaftar BPJS kesehatan.

Sementara itu dirinya menolak hal tersebut karena minimnya sosialisasi.

Menurutnya, saat ini pihaknya telah fokus untuk memberantas calo dan belum mengetahui pola kerja para calo tersebut.

Sementara itu, untuk memberantas para calo BPJS ini, pihaknya akan bekerjasama dengan pihak kepolisian yang nantinya akan menjada setiap kantor cabang personil kepolisian.

“Ke depan kami akan bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk mengatasi hal-hal seperti ini,” ujar Andi Sedangkan untuk membantu masyarakat mendaftar menjadi peserta BPJS kesehatan, saat ini BPJS kesehatan telah menyediakan pendaftar melalui sistem online. Sedangkan untuk pembayaran premi BPJS telah menyediakan point of service lewat bank-bank pemerintah seperti BRI, BNI, dan Mandiri. ‘’Saya yakin jika masyarakat mulai menggunakan sistem online maka percaloan pada pendaftaran BPJS tidak akan terjadi.

Sedangkan terkait praktek percaloan, Andi meminta kepada masyarakat yang menemui calo pendaftaran BPJS segera melaporkan ke kantor. Pihaknya akan menindak para calo yang berusaha meQ dna manfaatkan situasi yang ada.Q

Perlu Shelter Bagi Bayi Terlantar HIV/AIDS Pemprov, Bhirawa Jawa Timur belum memiliki unit penampungan anak terlantar penderita HIV/AIDS. Potensi adanya anak terlantar pengidap HIV/AIDS cukup besar mengingat penderita penyakit ini juga tinggi di Jatim.

Kepala Dinsos Jatim, Indra Wiragana mengatakan, selama ini Dinsos Jatim juga menerima anak yang mengidap HIV/AIDS, namun anak tersebut tidak berlokasi di UPT melainkan bersama keluarganya dengan pengobatan melalui rumah sakit yang ditunjuk.

“Dinsos Jatim tetap mem-

berikan bantuan pada anak tersebut melalui pemberian tabungan. Sebab, membantu dampak dari permasalahan sosialnya tersebut,” katanya, Kamis (18/9).

Menurutnya, penanganan yang dilakukan Dinas Sosial selama ini untuk membantu masyarakat dari sisi sosial.

“Lain halnya bayi terlantar

dengan mengidap AIDS. Meskipun terlantar, namun ada penyakit yang harus disembuhkan dan membutuhkan perawatan dimana di bidang kesehatan yang lebih mengetahuinya,” katanya.

Menurutnya penanganan balita dan anak terlantar memang seharusnya melalui Dinas Sosial Jatim maupun Dinas Sosial Kabupaten/kota.

Namun, hal itu berbeda ketika balita atau anak terlantar tersebut mengidap penyakit HIV/AIDS. Untuk itu , lanjut Indra perlu ada sebuah unit khusus yang bisa menangani anak

terlantar penderita HIV/ AIDS. Diperlukan shelter khusus bagi bayi atau anak terlantar mengidap HIV/AIDS dimana hal tersebut lebih mengarah ke Dinas Kesehatan atau Rumah Sakit.

Sebab, lanjut Indra, jika diserahkan pada Dinsos Jatim melalui UPT Pelayanan Sosial Asuhan Balita Terlantar maka dikhawatirkan penyebaran penyakit tersebut bisa ke balita dan anak lainnya.

Sedangkan Kepala Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinsos Jatim, Budi Yuwono menambahkan, di UPT Dinsos Jatim sebenarnya tidak per-

Tanah Mengering Tanah diberbagai kawasan di Surabaya timur mulai tampak mengering dan pecahpecah salahsatunya di tanah bekas lapangan milik warga dikawasan Kiai Tambak Deres Kenjeran Surabaya.

Kondisi tanah mengering akibat musim kemarau berkepanjangan, Kamis (18/9).

Senapan Polisi Ditembakkan di Ruang Tahanan PN Surabaya PN Surabaya, Bhirawa Suasana persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya sempat tegang, setelah terdengar suara tembakan dari ruang tahanan Pengadilan pada Kamis (18/ 9) kemarin. Diketahui, suara tembakan itu berasal dari pistol anggota Sabhara Polrestabes Surabaya yang mengamankan para tahanan di PN Surabaya.

Sontak, suara itu menimbulkan kegaduhan didalam ruang tahanan. Sehingga, tahanan yang berada didalam ruang itu terlihat berteriak teriak bak ketakutan. Selain para tahanan, pengunjung PN Surabaya juga sempat dikejutkan oleh suara ledakan yang berasal dari ruang tahanan itu.

Usut punya usut, tembakan tersebut berasal dari senapan jenis V2 milik Brigadir Habibi. Selang satu jam setelah kejadian itu, empat orang anggota Propam Polrestabes Surabaya akhirnya menciduk Brigadir Habibi di PN Surabaya.

Anggota Propam langsung memasukkan Brigadir Habibi ke mobil Propam Polrestabes Surabaya. Menurut Repelita, salah seorang anggota Propam Polrestabes Surabaya mengatakan, pihaknya telah mengamankan Brigadir Habibi untuk menjalani pemeriksaan.

“Sementara yang bersangkutan kami bahwa ke kantor, guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut,” terang Repelita, Kamis (18/9).

Sebelumnya, Warti (36), salah seorang pengunjung PN Surabaya membenarkan adanya suara itu. Wanita yang sedang menjenguk suaminya yang tersandung narkoba ini membenarkan jika suara letusan itu keluar dari senjata api milik Q bed Polisi.Q

trie diana/bhirawa

Unmeet Need Jatim Masih Memprihatinkan Pemprov, Bhirawa Angka Unmeet need (Pasangan Usia Subur atau PUS yang tidak ber KB, red) di Jatim sampai saat ini masih tinggi. Dari data yang diperoleh di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jatim sampai Bulan Juni 2014 jumlah Unmeet need di Jatim mencapai 10,8 persen.

Kepala Perwakilan BKKBN Jatim Ir. Dwi Listyawardani, M.Sc, Dip Com menyatakan, dari kontrak kinerja pemerintah (KKP) yang telah ditetapkan BKKBN Pusat, pencapaian Unmeetneed di Jatim belum menunjukkan hasil yang memuaskan.

Dari KKP yang telah ditetapkan, BKKBN Jatim telah dipatok untuk menurunkan Unmeetneed menjadi 5,1 persen. “Kita sudah berusaha keras menurunkanUnmeet need di Jatim tapi masih 10,8 persen,” ujarnya.

Wanita berkacamata ini menjelaskan, belum tercapainya Unmeetneed dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kekurangpahaman Pasangan Usia Subur (PUS) dalam mengikuti program KB. Banyak PUS menganggap menggunakan alat kontrasepsi dapat menyebabkan

tiap bulan sekali.

Upaya ini sekaligus guna menekan angka pengangguran berbagai upaya telah dilakukan termasuk melakukan bursa kerja secara berkala tiap bulan sekali.

Lokasi bursa kerja ini

Kejati Jatim Usut TPPU Kasus Kredit Macet

Pelajari Potensi Pencucian Uang Aset Milik Tersangka Bank Mandiri

PUS mendapatkan pelayanan KB dari tenaga kesehatan. kemandulan dan perubahan fisik pada wanita sepeti gemuk, keputihan dan sejenisnya.

“Jadi anggapan yang salah tentang penggunaan alat kontrasepsi inilah yang harus diluruskan ke PUS,”tuturnya.

Dani panggilan akrab Listyawardani mengatakan, untuk menurunkan Unmeet need , BKKBN akan memaksimalkan kinerja PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana), Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan bekerjasama para stakeholder. Untuk stakehol-

dna/bhirawa

der menurutnya, pihak BKKBN akan berkerjasama dengan Ormas (Organisasi Masyarakat) seperti Fatayat, Aisyiah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan lembaga pemerintahan atau lembaga pendidikan seperti Korpri, Bhayangkari, PKK dan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta (PTN-PTS) di Jatim dan sejenisnya.

“Jadi para stakeholder ini, yang akan membantu BKKBN dalam mengatasi masalah unmet need Q dna di Jatim,”ujarnya.Q

Disnakertransduk Jatim Mulai Bursa Kerja Berkala Pemprov, Bhirawa Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan (Kadisnakertransduk) Jawa Timur melangsungkan bursa kerja secara berkala. Rencananya akan dilakukan se-

nah menolak balita dan anak terlantar.

“Ada beberapa anak seperti mata juling atau tidak punya kaki, semua masih mendapatkan perhatian meskipun hingga kini belum ada yang mengadopsinya. Kami terus memberikan perhatian,” katanya.

Ditambahkannya, saat ini Dinsos Jatim juga bekerjasama dengan Panti Asuhan dalam hal mengasuh anak terlantar tersebut. “Ketika ada anak yang diserahkan ke panti asuhan pun, kami masih tetap mengawasi dan memantauQ rac nya,” tandasnya.Q

tidak hanya bertempat di kantor Disnakertransduk Jatim. Harapannya seluruh Dinas Tenaga Kerja di seluruh Kabupaten/kota juga melangsungkan hal yang sama agar pengangguran semakin berkurang

di Jatim.

Kepala Disnakertransduk Jatim, Dr H Edi Purwinarto mengatakan, bursa kerja yang diselenggarakan tidak hanya mempertemukan para pencari kerja dan pemberi kerja, tapi juga melalui

bursa kerja sistem online.

Selain mewaspadai pengangguran baru menyusul PHK pekerja, Disnakertransduk Jatim juga memfokuskan pengangguran pada lulusan jenjang SMA Q rac sederajat.Q

Kejati Jatim, Bhirawa Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim gagal menyita lima rumah tersangka kasus dugaan korupsi kredit macet Bank Mandiri, Edi Gunawan Thamrin. Kendalanya, rumah senilai Rp 90 miliar tersebut sudah dijual oleh tersangka.

Namun, Kejati rupanya tak mau mengalah begitu saja.

Penyidik masih mempelajari kemungkinan aset sengaja dijual tersangka untuk menghapus jejak duit hasil kejahatan korupsinya. Apalagi, tiga dari lima rumah tersebut sempat disita, namun belakangan ada pihak yang mengaku sebagai pembeli.

Informasi di Kejati Jatim menuturkan, penyidik masih mencari tahu kapan transaksi terjadi dan siapa identitas asli pembelinya. Sebab, bukan tidak mungkin penjualan dilakukan dengan kesepakatan tertentu, untuk mengamankan aset tersangka dari penyitaan oleh Kejaksaan.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Jatim Romy Arizyanto tidak membantah atau mengiyakan ketika dikonfirmasi tentang informasi tersebut. Namun, dia mengakui bahwa ada pihak yang mengaku sebagai pembeli yang melayangkan protes ke Kejati, begitu tiga rumah milik tersangka disita penyidik.

Dia mengatakan, jika pun penjualan benar-benar terjadi, sejatinya kejaksaan tetap bisa melakukan penyitaan. “Si pembeli juga bisa jadi saksi di persidangan.

Jika memang bukti dan fakta kuat terjadi penjualan, saat putusan aset tersebut bisa dikembalikan kepada si pembeli,” kata Romy, Kamis (18/9).

Ditanya apakah si pembeli memiliki hubungan dekat dengan tersangka Edi, Jaksa asal jami ini mengaku tak tahu akan hal itu. Sebelumnya, Kasidik Pidana Khusus Mohammad Rohmadi mengatakan, si pemberi rumah tersangka adalah orang luar. “Ada pihak yang protes dan mengaku sebagai pembeli rumah milik tersangka Edi Thamrin,” ujar Rohmadi beberapa waktu lalu.

Sementara itu, George Handiwiyanto selaku Kuasa Hukum tersangka Edi, mengakui bahwa semua rumah kliennya sudah dijual jauh waktu sebelum kasus kredit macet Bank Mandiri diusut kejaksaan. “Yang saya ketahui, rumah klien saya sudah dijual sejak lama,” Q bed ungkap George saat dikonfirmasi terpisah.Q

Ramai-ramai Berkunjung ke Perpustakaan Dapat Hadiah Terselip Doorprize di Hari Kunjung Perpus Nasional Tak banyak orang tahu Hari Kunjung Perpustakaan jatuh pada bulan ini, tepatnya pada 14 September. Namun lain halnya di STIE Perbanas, momentum ini benar-benar dimanfaatkan untuk meramaikan suasana di perpustakaan.

Salah seorang pengunjung sedang memproses pemimjaman buku di Perpustakaan STIE Perbanas.

tam/bhirawa

Bahkan pengunjung yang datang juga bisa mendapat berbagai doorprize yang sudah disediakan pengelola perpustakaan.

Uniknya, doorprize tidak diberikan secara langsung. Pengelola perpustakaan sengaja meletakkannya di tempattempat pengunjung biasa mencari koleksi buku.

“Kami sengaja meletakkannya di loker, meja katalog, rak buku, dan ber-

bagai tempat lain. Ini agar terkesan surprise,” tutur Kasie Layanan Perpus STIE Perbanas Diana Purwandini, saat ditemui, Kamis (18/9).

Selain doorprize, Diana mengaku juga membagikan voucher makan gratis bagi pengunjung yang bertanya ada peringatan apa kemarin. Totalnya ada 100 buah doorprize dan 65 voucher.

Selain itu, khusus satu hari kemarin, pengelola juga

menyalakan Mars Buku dan jingle perpustakaan.“Kami sengaja membuat suasana perpustakaan ini berbeda.

Selain untuk memperingati, kami juga ingin mengajak mahasiswa agar lebih senang berkunjung ke perpustakaan,” kata dia.

Di perpustakaan itu, Diana mengatakan ada 20 ribu koleksi buku yang bisa dinikmati pembaca. Setiap bulan, ada sekitar 300 orang yang datang untuk berkunjung dan meminjam buku.

“Kami berharap tidak hanya saat mahasiswa itu butuh meminjam buku baru ke sini. Setidaknya, perpustakaan ini bisa menjadi jujugan untuk sekadar santai dengan membaca-baca buku,” tutur dia.

Nur Ghaziyatul Iffah, sa-

lah satu mahasiswa dari jurusan Manajemen terlihat senang dengan suasana tersebut. Dia merupakan salah satum mahasiswa yang rajin berkunjung kesana. “Hampir setiap hari ke perpus ini.

Sebab, di sini banyak bukubuku yang tidak tersedia di pasaran,” kata dia.

Iffah berharap, suasana perpustakaan dapat selalu ramai tidak hanya saat peringatan saja. Sebab, dari perpustakaan seseorang dapat memiliki banyak kesempatan untuk menambah wawasan. “Perpustakaan ini penting sekali keberadaannya. Dan kami senang di perpustakaan ini hampir setiap hari banyak dikunjungi mahasiswa,” pungQ tam kasnya.Q

PUSTAKA

4

Resensi Buku :

Tajuk

Musykil, Dansa Masuk PON Dansa, banyak yang menyukai sebagai tari pergaulan untuk merayakan selebrasi kegembiraan. Dansa dilakukan di seluruh dunia dengan berbagai gerakan berkelompok. Seiring perkembangannya, dansa bukan hanya gerakan gembira, melainkan mengarah pada sensualitas. Inilah yang menyebabkan dansa ditolak di berbagai negara karena dianggap dapat menyebabkan de-moralisasi. Anehnya, kini dansa bisa menembus perhelatan olahraga prestasi nasional, PON. Sudah saatnya PB PON (Pekan Olahraga Nasional) merevisi keberadaan beberapa pertandingan (dan medali) yang nyata-nyata bukan ke-olahraga-an. Sebagaimana Olympiade, Asian Games dan SEA Games, juga merivisi keberadaan pertandingan. Hasilnya, catur, sudah dikeluarkan dalam daftar cabang olahraga (cabor) yang dipertandingkan. Bahkan badminton pun, konon, sudah diusulkan akan dicoret dari Olympiade.

Akan halnya dansa, belum pernah masuk dalam PON. Walau sebenarnya, dansa sudah dikenal di Indonesia sejak sebelum adanya PON I (di Solo, September 1948). Dansa diperkenalkan oleh penjajah Belanda, serta berkembang pada etnis masyarakat tertentu. Konyolnya, dansa masuk dalam Permenpora sebagai olahraga yang dapat dipertandingkan dalam PON. Namun sampai pada PON XVIII di Riau, dansa belum bisa dipertandingkan, karena beberapa daerah menolak.

Secara definitif, dansa adalah tari pergaulan. Menilik definisi itu, Indonesia memiliki sangat banyak ragam tari pergaulan. Misalnya, Gandrung (Banyuwangi, Jawa Timur), Jaipong (Bandung, Jawa Barat). Begitu pula di Sumatera Utara terdapat tari Piso Surit berasal dari Batak Karo.Serta di NTT dikenal tari Likurai (dari Timor), biasanya dilakonkan oleh sejumlah pria dan wanita pilihan. Mengapa berbagai tari pergaulan khas Indonesia tidak masuk dalam PON? Jawabnya, karena lebih sebagai kesenian, bukan olahraga.

Nah, dansa, berdasarkan pengertian universal seluruh dunia, adalah jenis tari. Bukan olahraga, walaupun induk olahraga dansa bernama IODI (Induk Olahraga Dansa Indonesia). Tetapi entah mengapa, Kemenpora memasukkannya sebagai olahraga PON. Boleh jadi itu disebabkan dansa masuk dalam cabor (cabang olahraga) yang terhimpun dalam KONI. Sehingga enteng saja, seluruh cabor dalam KONI bisa dipertandingkan pada PON. Maka seyogianya, KONI wajib mengawali revisi keberadaan cabor anggotanya. Tidak sembarang “pergerakan badan” bisa dikategorikan sebagai olahraga. Selama ini, cabor yang bernaung dalam KONI dipahami sebagai jenis olahraga prestasi. Yakni, yang dipertandingkan pada even SEA Games, Asian Games, serta Olympiade. Selain itu juga dikenal eksistensi olahraga rekreasi, yang bernaung dibawah FORMI (Forum Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia, diketuai oleh Hayono Isman).

Berbagai olahraga hobi masuk dalam FORMI. Diantaranya senam aerobik, SKJ, senam tai-chi, dan skate board. Ada pula kelompok sepeda santai, jalan santai dan berbagai ragam youth extreme sport. Cabor senam, bersepeda dan olahraga berjalan-jalan, juga terdapat dalam Olympiade sampai PON, namun berbeda dengan yang dinaungi oleh FORMI. Agaknya, dansa sebagai tari pergaulan yang bersifat rekreatif dan hobi, lebih sesuai bernaung di bawah FORMI, bukan pada KONI. Namun dansa, konon sudah akan dipertandingkan pada PON XIX di Bandung, 2016 mendatang. Musykil-nya, dimasukkannya dansa pada PON karena penetapan PTUN. KONI Jawa Barat memenangkan gugatan PTUN pada tahun 2012 untuk mempertandingkan seluruh cabor sesuai Kepmenpora. Namun kemenangan itu tidak serta-merta bisa mempertandingkan dansa pada PON XIX. Sebab Kepmenpora tentang jenis pertandingan dalam PON, bisa dibatalkan melalui Kepmenpora yang baru.

Apapun, berdasarkan pengertian universal se-dunia, dansa bukan olahraga. Lebih lagi secara sosial, dansa tidak cukup populer. Hanya sedikit kelompok masyarakat etnis tertentu yang biasa ber-dansa. Banyak jenis gerak badan lain yang lebih populer di Indonesia bisa menggantikan dansa pada PON. Ini menjadi domain wajib KONI untuk menggantikan keberadaan dansa. n

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Ahok Perlu Lebih Santun BASUKI Tjahaja Purnama, siapa yang tak kenal? Wakil Gubernur Jakarta ini mendapat pulung (keberuntungan) yang luar biasa. Ia mendapat jatah kursi gubernur “gratis” karena sang gubernur, Joko Widodo melompat menjadi presiden. Kursi yang ditinggalkan Joko itulah yang akan segera diduduki Basuki alias Ahok.

Meski kesannya tinggal duduk, namun tampaknya tidak akan mudah dilakukan oleh Ahok. Bisa dikatakan tidak mudah bagi Ahok untuk menjadi DKI-1 karena berbagai faktor.

Anggota DPRD sekarang adalah anggota baru dengan orientasi politik baru. Ahok dengan caranya tersendiri cenderung “melawan” DPRD. Ahok yang sangat suka bicara ceplasceplos dan spontan, bisa kita kategorikan sebagai politikus yang apa adanya, bahkan cenderung bicara semaunya. Apa yang dilakukan Ahok memang tidak biasa. Kata-kata muncul dari mulut Ahok, dalam sejarah pamong di Indonesia tidak pernah muncul. Akhirnya, dengan gayanya yang seperti itu, Ahok memang seolah membawa kebaruan. Tetapi, kebaruan yang yang diusung Ahok dalam banyak hal tidak pantas dilakukan pejabat publik. Politik di Indonesia mengenal etika, fatsyun, atau apalah namanya yang menjadi panduan etika bagi pelakunya untuk santun berdemokrasi. Ahok sepertinya melawan tatanan itu. Repotnya, karena dianggap batang baru, banyak orang suka dengan cara Ahok. Media massa termasuk menempatkan Ahok sebagai ”media darling”.

Kalau Ahok hendak menjadi gubernur dan berhasil, maka dia harus bergandengan tangan dengan DPRD. Lembaga legislatif itu dipilih rakyat, jadi keberadaannya bukan untuk dimusuhi. Tak bisa mentang-mentang populer, kemudian seenaknya. Popularitas akan runtuh manakala pada saatnya rakyat menagih program yang menyejahterakannya.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

Pendiri : Alm. H. Moch. Said Dewan PenasIhat: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Jumat Legi 19 SEPTEMBER 2014

Menjadi Pemimpin yang Dicintai Rakyatnya Saat ini perebutan kursi kepemimpinan Republik Indonesia sudah berakhir di bawah kepemimpinan Jokowi-JK. Sebenarnya, menjadi pemimpin bukan semata untuk menguasai kendali kekuatan ekonomi rakyat. Tetapi, menjadi pemimpin merupakan suatu amanah yang tak lain bertugas untuk memperbaiki tatanan sosial yang sedang merambah masyarakat, baik itu pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lain sebagainya. Salah dalam menentukan suatu kebijakan, maka pemimpin akan dibenci oleh rakyatnya sendiri. Maka dari itu, menjadi pemimpin harus benar dan tepat dalam menentukan suatu kebijakan.

S

ecara logika memang mu­ dah menjadi pemimpin yang tidak dibenci oleh rakyatnya. Namun, ke­ tika berada di ambang imple­ mentasinya, sangatlah sulit.

Maka dari itu, sebuah inspirasi dan tekad bulat untuk menca­ pai puncak kepemimpinan yang sukses dan berhasil serta dicintai oleh rakyatnya membutuhkan berbagai macam usaha agar tidak dibenci oleh rakyatnya sendiri.

Maka dari itu, introspeksi diri un­ tuk menjadi pemimpin yang baik dan dicintai oleh rakyatnya perlu menjadi komitmen yang kuat.

Melalui karya molek ini, masykur Arif ingin berbagi ke­ pada kita semua, bagaimana menjadi pemimpin yang bisa dicintai oleh rakyatnya dengan berdasarkan pada rekam jejak perjuangan kepemimpinan para Wali Sanga di pulau Jawa. Mi­ salkan, Sunan Gresik yang men­ gajarkan hidup sederhana. Hidup dengan sederhana bukan berarti tidak memiliki apa-apa.

Hidup sederhana adalah hidup yang tidak menggantungkan se­ penuhnya pada materi. Menurut Sunan Gresik, orang yang mampu melepaskan diri dari ketergantun­ gan pada materi akan mencapai kebahagiaan sejati. Sebab, selama manusia masih tergantung pada materi, hidupnya tidak akan per­ nah puas. Selain itu pula, hidup sederhana dapat membuka pintu persahabatan seluas-luasnya.

Lihatlah para pemimpin yang sederhana sangat dicintai oleh rakyatnya (hlm. 49).

Tak mengherankan bila Su­ nan Gresik menjadi seorang pemimpin yang disegani seka­ ligus dicintai oleh rakyatnya.

Bahkan, dari kesederhanaan­

nya, Sunan Gresik dari pihak lawan mendapat pujian dan ban­ yak yang menjadi pengikutnya.

Hal ini yang semestinya ditiru oleh para pemimpin di negeri ini, yaitu lebih mengutamakan hidup sederhana agar mudah berbaur dengan rakyat jelata. Bukan hanya berbaur dengan para elit yang memiliki banyak harta benda saja.

Sunan Ampel juga tak jauh berbeda dengan Sunan Gresik.

Melalui Karamah yang pernah menjadi buah bibir masyarakat tentang mengalahkan orang sombong, di sana tersirat bahwa Sunan Ampel sejak muda sudah hidup secara sederhana.

Beliau tidak mau menyombong­ kan diri dengan pangkat kebe­ saran dan pengetahuan yang dimilikinya (hlm. 61).

Sikap semacam ini merupakan sikap yang patut diteladani oleh para pemimpin dan umumnya oleh seluruh lapisan masyarakat.

Begitu pula dengan Sunan Drajat juga hidup dengan sederhana (hlm.

111). Tapi dalam kesederhanaan­ nya, beliau tidak pernah malas bekerja. Hasil jerih payahnya digunakan untuk amal kebaikan, membangun sekolah, tempat iba­ dah, dan menolong orang miskin.

Salah satu alasan hidup seder­ hana lebih dicintai oleh rakyat­ nya yaitu, karena hidup yang mewah identik dengan kehidupan para elit. Kehidupan yang tak sederhana dapat menciptakan kelas-kelas dalam kehidupan sosial. Hanya mereka saja yang hidup dengan sederhana yang bisa bergaul dengan siapa saja yang ditemuinya, tentunya mulai dari keluarga, tetangga, orang lain, dan masyarakat nasion­ al. Para Wali Sanga meyoritas adalah keturunan darah biru, namun mereka lebih memilih hidup sederhana sehingga me­ reka berhasil dalam memimpin bangsa dan dicintai oleh rakyatnya.

Dukungan untuk Jokowi Rakyat sebagai orang yang terwakili memiliki hak veto untuk mendu­ kung atau meruntuhkan pemimpin yang terpilih sebagai wakil di kursi parlemen negara. Maka dari itu, rakyat juga harus pandai dalam memban­

gun persepsi. Jangan sampai meruntuhkan gagasan Jokowi untuk membangun bangsa ini, meskipun dalam beberapa kam­ panye tidak menunjukkan janji dan iming-iming. Namun rakyat harus waspada dan jeli dalam melihat trek record hidupnya agar tidak salah dalam melangkahi kebijakan yang ada.

Berkaitan dengan hal ini, Su­ nan Kalijaga menyatakan bahwa orang jahat kalau berkuasa akan bertindak sewenang-wenang (oto­ riter atau diktator), melampiaskan hawa nafsunya dan membang­ gakan kekuasaannya. Oleh kar­ ena itu, jangan sampai ada orang jahat memegang kekuasaan atau kepemimpinan (hlm. 156). Yang dianjurkan untuk memilih seorang pemimpin sebagaimana yang di­ lakukan oleh Sunan Kudus yaitu pemimpin suka turun gunung (Sunan Kudus) atau blusukan (Jokowi) untuk melihat kondisi riil dan bertanya langsung apa yang diinginkan dan dikehendaki oleh rakyat, sehingga kebijakankebijakan yang dihasilkan berba­ sis pada realitas dari rakyat itu sendiri (hlm. 203).

Sentuhan nilai sosial yang disaji­ kan dalam buku ini sangat menggu­ gah dan inspiratif bagi kita semua, khususnya bagi para pemimpin dan calon pemimpin negeri ini agar bisa dicintai oleh rakyatnya. Nilai-nilai moral dari karamah dan ajaran para wali sanga di tanah Jawa ini akan memberikan sumbangsih politik kepemimpinan agar tidak disalahgunakan. Sehingga mereka yang menjadi pemimpin di negeri ini banyak mendapat dukungan dari rakyat dan bisa menempuh keberhasilan dalam menjalankan kepemimpinannya. n

Judul : Kumpulan Karamah dan Ajaran Wali Sanga Sari Hikmah dan Teladan Para Wali Penulis : Masykur Arif Penerbit : Safirah (DIVA Press) Cetakan : I, Juni 2014 Tebal : 304 Halaman ISBN : 978-602-255-566-7 Peresensi : Junaidi Khab Pecinta Baca Buku dan Tercatat Sebagai Mahasiswa Jurusan Sastra Inggris Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel, Surabaya.

Resensi Buku :

P

ola pikir (mindset ) meru­ pakan aspek paling pent­ ing dalam kehidupan manusia. Pola pikir yang digunakan seseorang akan mem­ bentuk realitas kehidupan nyata.

Kondisi di lingkungan dipenga­ ruhi oleh apa yang dipikirkan, bayangkan, visualisasikan, in­ ginkan, atau takutkan. Pikiran memiliki kekuatan yang luar biasa sehingga mampu meng­ gerakkan dan mengubah materi di luar diri manusia, baik untuk tujuan positif ataupun negatif sesuai dengan pilihan.

Buku ini hadir mengajak pem­ baca menuju kesuksesan mela­ lui revolusi mindset. M. Yunus meyakini bahwa kesuksesan hanya mampu diraih oleh orang yang cara berpikirnya proaktif, antisipatif, dan responsif. Se­ mentara kegagalan seringkali mendera orang berpikiran negatif dan reaksioner.

Energi pikiran itu berupa getaran yang tidak kasat mata, namun mampu menembus batas ruang dan waktu. Energi pikiran seperti arus listrik yang juga tidak terlihat oleh mata, merupa­ kan hasil pemikiran yang mam­ pu menggerakkan mesin-mesin raksasa, memberi manfaat bagi kehidupan manusia, dan dapat menerangi kehidupan di seluruh dunia. Kekuatan yang tidak tampak itu dapat dikontrol, dikelola, dan dikembangkan di dalam otak kita melalui kekuatan imajinasi, pemikiran, dan ketajaman visi untuk me­ mahami hukum-hukum alam yang berlaku. Akhirnya, kita mampu menjangkau, mema­ hami, serta kemudian mewu­ judkannya menjadi suatu realitas dengan kekuatan energi pikiran. (hlm. 3) Pikiran adalah segalanya dalam hidup. Bila seseorang ingin hidup seperti yang di­ inginkan, maka perubahan­

Dekonstruksi Cara Berpikir nya harus dimulai dari pola pikir.

Jadi, pikiranlah yang menjadikan hidup seperti sekarang. Jika tidak menginginkan kehidupan seperti sekarang, maka jangan memper­ tahankan nilai-nilai dan keyaki­ nan hidup seperti yang sekarang.

Sebab, pola pikir bersumber dari nilai-nilai dan keyakinan hidup.

Bahagia dan tidak bahagianya hidup seseorang bukanlah ke­ salahan orang lain, tetapi semua itu bersumber dari pola pikir dirinya sendiri. Bila pikirannya hanya produktif terhadap halhal negatif, sifatnya kekuran­ gan, sifatnya benci dan dendam, kurang bersyukur dengan kehidu­ pan yang dimiliki, maka, jangan berharap akan mendapatkan kebaikan dan kemenangan dalam hidup.

Pikiran negatif hanya akan memberi­

kan kekalahan, penderitaan, kekurangan, destruktif, dan hal-hal yang membuat hidup terpendam dalam kegagalan yang mendalam. Sebaliknya, semakin kuat seseorang memprogram dirinya dengan nilai-nilai dan keyakinan positif, semakin ia dapat mengendalikan pikiran bawah sadarnya. Pikiran positif akan menarik lebih banyak hal positif ke dalam diri seseorang, sebaliknya pikiran negatif akan selalu menarik lebih banyak hal negatif. Pikiran akan menghasil­ kan tindakan, tindakan yang diulang-ulang akan menghasil­ kan suatu kebiasaan, kemudian kebiasaan itulah yang memben­ tuk karakter seseorang yang akan mewarnai kehidupannya.

Pikiran adalah magnet yang sangat kuat. Apa pun yang diberi­ tahukan pola pikir kepada kita adalah apa yang kita tarik, baik disadari atau tidak. Ketika menggeser pola pikir, kita beralih ke sebuah permainan baru dan seperangkat aturan yang baru. Ketika per­ mainan dan aturan berubah, seluruh dunia kita mulai berubah. Kita mulai mengeluarkan energi yang berbeda, sehingga dapat menarik jenis orang-orang dan situasi yang berbeda ke dalam hidup kita. Ketika kita mentransformasi pemikiran berarti kita

mentransformasi dunia.

Cara sederhana untuk mem­ biasakan berpikir positif ada­ lah menghindari penggunaan kata-kata negatif dan gamba­ ran negatif di dalam pikiran.

Keduanya akan kembali pada diri manusia dan terinkubasi di dalamnya. Hal ini tentunya men­ imbulkan kemadharatan kepada dirinya. Karena, nantinya akan mengkristal menjadi tindakan.

Kita dapat memiliki pola pikir yang optimistis. Kita percaya bahwa tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Semua dapat dilakukan secara bertahap, biar lambat asal selamat maka kita akan berhasil melakukan sesuatu yang teramat sulit.

Perubahan cara pandang yang kita inginkan bukanlah peruba­ han yang biasa. Tapi yang kita harapkan dalam konteks keluar dari berbagai permasalahan ke­ hidupan kita sebagai manusia adalah sebuah perubahan mind­ set yang radikal, dramatis, dan mendasar. Buku setebal 308 ini merupakan resep jitu untuk mengenal otak dan potensi kita.

Selain itu, juga untuk memper­ baharui dan mengembangkan pola pikir yang sesuai dengan diri kita. Dengan mengubah mindset revolusioner, kita bisa memban­ gun kualitas hidup yang jauh lebih baik. Mindset revolution atau revolusi pola pikir menjadi modal kita untuk mengikuti jejak orang-orang sukses yang berhasil mengubah lingkungan atau bah­ kan dunia. n

Judul : Mindset Revolution Penulis : M. Yunus S.B Penerbit : JB Publisher Terbit : I, 2014 Tebal : 308 Halaman Peresensi : Mansata Indah Dwi Utari*) Peresensi adalah Guru SMP Assalam Kradenan, Grobogan – Jawa tengah

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Per­usahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

Jumat Legi, 19 SEPTEMBER 2014

5

Khawatirkan Konsentrasi Massa di Pranti Sidoajo, Bhirawa Perbatasan Desa Tambak Sawah dan Pranti, Kec Waru, memanas setelah ada konsentrasi massa yang mencoba menghentikan dump truk PT Gala Bumi (PT GB) yang tengah melakukan pengurukan lahan di Desa Pranti yang saat ini sedang dalam sengketa antara PT GB dengan Puskopkar.

Lahan 5 hektar di Desa Pranti yang diklaim sebagai milik PT Puskopkar Jatim dengan bukti sertifikat hak milik, diuruk PT GB yang hanya mengandalkan peta bidang. Pengurukan yang sudah berjalan sekitar 50% itu akhirnya dihentikan pihak Puskopkar dengan menutup pintu masuk truk. Penutupan dilakukan dengan menggelontorkan Sirtu di atas jembatan penghubung. Akhirnya truk Sirtu PT GB tertahan dan tak bisa memasuki areal tanah sengketa.

Ketua Puskopkar, Tri Harsono, Kamis (18/9) mengatakan, pihaknya sebagai pemangku lahan itu merasa geram mendapati pengurukan Sirtu di atas lahan sengketa. Pihaknya sudah meminta hakim untuk membuat putusan sela untuk menghentikan pengurukan. Namun hakim tak bisa mengeluarkan putusan itu. Sehingga warga terpaksa bertindak untuk menghentikan pengurukan yang dilakukan perusahaan yang dimiliki pengusaha Henry Gunawan itu.

Lebih dari 100 relawan membantu Pusat Koperasi Karyawan (Puskopkar) Jatim mendatangi Kantor Kel Desa Pranti, Kec Sedati, Minggu (14/9). Mereka melakukan demonstrasi ter-

kait dugaan penyerobot tanah seluas 20 hektar milik Puskopkar Jatim, yang dilakukan PT Dian Fortuna Erisindo yang telah di jual ke PT GB. Massa yang datang meminta PT GB segera menghentikan pengurukan diatas tanah lahan sengketa itu. Menurut Kidam Ariyanto, kuasa hukum PT Puskokar Jatim, pihak ketiga yang membeli lahan dari PT Dian Fortuna Erisindo dalam hal ini PT GB telah menguruk sekitar 5 ha lahan yang kini masih dalam sengketa. ‘’Selama proses gugatan di Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo seharusnya tak ada aktifitas apapun,’’ papar Kidam di lokasi pengurukan sejak Minggu (14/9).

Pihaknya akan melayang surat kepada PN Sidoarjo untuk menghentikan proses kegiatan apapun di atas lahan yang masih dalam sengketa. ‘’Apabila PN Sidoarjo tak sanggup menghentikan kegiatan itu. Jangan salahkan dari pihak kami (Puskopkar ) yang akan menghentikannya,’’ tegasnya.

Dalam aksinya, massa sempat menghentikan beberapa dump truck yang mengangkut material dalam proses pengurukan. Bahkan akses jalan masuk ke area

KELANA

Puluhan Aktivis PMII Demo ke Pemkab Gresik,Bhirawa Penerimaan sebanyak 17 CPNS dijajaran Pemkab Gresik terus menuai kecaman keras dari sejumlah kalangan.

Kali ini datang dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Gresik yang melakukan aksi unjuk rasa ke kantor Pemkab Gresik, Kamis (18/9) kemarin.

Puluhan aktivis PMII itu menilai kebijakan Pemkab Gresik merekrut sebanyak 17 CPNS dokter itu dinilai tak transparan dan penuh nepotisme. Apalagi mereka juga menemukan dari 17 CPNS itu diketahui salah satunya anak pejabat teras Pemkab Gresik. ‘’Ada kecuragan yang dahsyat dalam penerimaan 17 CPNS itu.Apa tak malu karena uang tega berbuat curang terhadap rakyat.Rakyat Gresik tak bodoh kalau Pemkab Gresik adalah sarang kecurangan,’’ teriak Budi dalam orasinya.

Dalam aksinya itu, PMII minta pengangkatan 17 CPNS itu diusut secara tuntas. Selain itu, mereka juga mendorong kejaksaan untuk mengusut proses pengangkatan 17 CPNS itu. Dan yang tak kalah menarik mendorong DPRD untuk menggunakan hak interpelasi mempertanyakan pengangkatan CPNS yang dinilai ilegal itu. ‘’Kami akan mendorong DPRD untuk melakukan interpelasi,’’ tambah Budi yang juga Korlap aksi ini.

Aksi yang dilakukan puluhan aktivis PMII itu sempat membuat geram petugas kepolisian. Betapa tidak, setelah melakukan orasi di sebelah Timur kantor Pemkab, mereka bergeser ke depan pintu utama Pemkab. Tidak hanya itu, aksi yang awalnya direncanakan ke kantor DPRD, tiba-tiba menuju ke kantor Pemkab. Padahal, sejak pagi puluhan petugas gabungan sudah berjaga di gedung dewan. Q eri

Sidoarjo Ikut Kompetisi Pelayanan Publik Tingkat Dunia Sidoarjo, Bhirawa Pelayanan publik perizinan yang dilakukan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Sidoarjo tahun 2014 ini ditunjuk Pemkab Sidoarjo untuk maju dalam kompetisi pelayanan publik tingkat dunia, yang digelar United Nation Publik Servis Award ( UNPSA). Yakni divisi dari Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menangani masalah pelayanan publik.

Kepala Bagian Organisasi Pemkab Sidoarjo,Drs Ahadi Yusuf Msi menyampaikan, penunjukkan BPPT Sidoarjo itu karena SKPD ini dalam tahun 2014 ini juga masuk dalam TOP 33 di Indonesia, dalam inovasi pelayanan publik tingkat Kementrian/Lembaga Non Kementrian dan Pemda, yang diselenggarakan KepMenpan RB. ‘’Mereka yang masuk dalam TOP 33 itu akan difasilitasi KepMenpan untuk ikut dalam kompetisi ini,’’ ujar Yusuf, Kamis ( 18/9) kemarin, di kantornya.

Dari Jatim, TOP 33 ini diantaranya berasal dari Surabaya, Sidoarjo, Sumenep, Banyuwangi dan Pemprov jatim.

Kompetisi pelayanan publik tingkat dunia ini, kata Yusuf, dibagi beberapa wilayah.

Kebetulan Indonesia masuk dalam wilayah Asia Pasifik.

Untuk penyerahan penghargaan kompetisi ini, lanjut Yusuf, akan dilakukan pada tahun 2015 nanti, di Seoul Korea Selatan. Pada tahun ini, kata Yusuf, proses penilaian dari tim UNPSA itu sudah dimulai. Diantaranya seleksi pengajuan proposal, penilaian lapangan, paparan dan sebagainya.Q ali

hds/bhirawa

Massa melarang truk masuk lahan sengketa lahan pun di blokir warga dengan menggunakan material dan pipa bersiameter 2.5 meter untuk menghalangi kendaraan masuk dalam lokasi lahan.

Anggota Polsek Sedati, Si-

doarjo turun untuk mengamankan jalannya demo itu. Kapolsek Sedati, AKP Yuyus Andriastanto mengatakan aksi ratusan relawan Puskopkar terkait sengketa lahan saat ini sedang di

tangani PN Sidoarjo. Dikuatirkan akan muncul aksi balasan dari PT GB yang berakibat buruk bagi kedua belah pihak.

Untuk mencegah hal-hal yang tak di inginkan ratusan massa

PDAM Targetkan Menggaet 8 Ribu Pelanggan Kota Mojokerto, Bhirawa Wali Kota Mojokerto, Mas’ud Yunus pasang target penambahan pelanggan PDAM Maja Tirta dua kali lipat dari jumlah pelanggan saat ini. Dari 4,3 ribu pelanggan kini akan didongkrak hingga menjadi 8 ribuan pelanggan di awal tahun 2016.

Untuk memacu peningkatan jumlah pelanggan perusahaan plat merah milik Pemkot Mojokerto itu, disiapkan dana segar hingga Rp15 miliar. ‘’Kita optimis di awal 2016 jumlah pelanggan PDAM sekitar 8 ribu. Selain perbaikan

piranti akibat penyertaan modal hingga Rp15 miliar, Kondisi air tanah dengan kandungan echoli hingga 35% dan struktur tanah dengan kandungan zat besi sangat tinggi tentunya akan menjadi alasan bagi warga untuk menggunakan air produk PDAM,’’ kata Mas’ud Yunus dalam rangkaian penandatanganan MoU Pemkot Mojokerto dengan IUWASH serta paparan bussiness plan PDAM lima tahun kedepan, di Ruang Nusantara Pemkot Mojokerto, Kamis (18/9) kemarin..

Menurut Mas’ud Yunus, akhir

kariyadi/bhirawa

Wali Kota Mas’ud Yunus menandatangani busines plant PDAM, Kamis (18/9) kemarin.

tahun 2015 PDAM Kota Mojokerto harus jadi perusahaan yang sehat, sehingga trust masyarakat naik, dan target konsumen bisa naik. Kuncinya pada layanan prima serta promosi besar-besaran agar masyarakat menggunakan PDAM. Kini jumlah konsumennya 4.553 diharap bisa meningkat di tahun 2016 sekitar 8 ribu. ‘’Kalau konsumen mencapai 8 ribu maka jadi perusahaan yang sehat. Perusahan sehat dan juga bisa profit serta memberi pelayanan prima. sehingga butuh bimbingan pendampingan IUWASH dan peran serta masyarakat. Dengan workshop ini bisa memberi jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi,’’ terang Mas’ud Yunus.

Sementara itu, IUWASH yang digandeng PDAM menyatakan kesiapannya berkonsentrasi pada pengembangan dan penguatan kelembagaan dalam hal air bersih yaitu PDAM. Bussiness plan versi IUWASH akan dijadikan panduan program PDAM ke depan dalam memaksmimalkan pelayanan dan penguatan lembaga.Q kar

PT Varia Usaha Luncurkan 65 Truk Gresik, Bhirawa PT Varia Usaha salah satu anak usaha PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, yang bergerak di bidang usaha Transportasi, Perdagangan Semen dan Bahan Bangunan, Perdagangan Barang Industri dan Perdagangan Barang Tambang, Kamis (18/9) kemarin, meluncurkan 65 unit truk yang terdiri dari 50 bulk truck tronton dan 15 truk bulk dengan investasi sebesar 65 miliar. Peluncuran oleh Direktur Utama PT Varia Usaha, Faf Adisamsul, di Kantor PT Varia Usaha Gresik.

Menurut Direktur Utama Varia Usaha, Faf Adisamsul, seiring dengan perkembangan perusaha-

an induk yaitu PT Semen Indonesia. Yang tahun ini menargetkan penjualan sebesar 31,8 Juta ton, maka dibutuhkan alat transportasi yang memadai agar pasokan semen ke konsumen bisa tepat waktu. Dan bisa menjamin ke konsumen barang yang dibutuhkan selalu ada, untuk itu maka Varia Usaha menambah armada truk baru sebanyak 65 buah.

Hingga kini, Varia Usaha memiliki armada truk sebanyak 1.080 buah dan menguasai 29% angkutan produk Semen Indonesia. Perusahaan akan terus meningkatkan kinerja, dengan melakukan berbagai pengembangan usaha yakni mendirikan

11 kantor cabang yang tersebar di Jateng, Jatim dan Madura.

Khusus bulk truck yang diluncurkan, merupakan produk sendiri dari fabrikasi mesin PT Varia Usaha sehingga lebih efisien dalam biaya dan kecepatan produksinya. Perusahaan, selalu melakukan inovasi di segala bidang untuk meningkatkan kinerja.

Ditambahkan Faf Adisamsul, selain angkutan darat berupa truck. PT Varia Usaha juga telah bekerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI), dalam hal distribusi semen.

Sehingga, kedepan distribusi dapat teroptimalisasi tanpa hambatan yang berarti.Q kim

itu di larang memasuki obyek lokasi yang bersengketa. ‘’Kami mengintruksikan hanya perwakilan dari perusahaan dan massa yang di dampingi petugas,’’ tandasnya.Q hds

Desa Sembugunung Juara The Sunan Giri Award Gresik, Bhirawa Setelah menyisihkan 330 desa dan 26 kelurahan se Kab Gresik, akhirnya Desa Sambugunung, Kec Dukun sukses meraih juara I dan berhak atas thropy The Sunan Giri Award sekaligus menerima hadiah berupa sapi.

Menurut Kabag Humas Pemkab Gresik Suryo Wibowo, Kamis (18/9) kemarin di kantornya menjelaskan, penobatan The Sunan Giri Award IV tahun 2014 itu berlangsung semalam di pelataran Parkir Makam Sunan Giri.

Selain itu, Desa Wedani, Kec Cerme dan Desa Wadaklor, Kec Duduksampeyan masing masing meraih juara II dan juara III, keduanya juga menerima penghargaan berupa Trophy dan sapi. Tak hanya 3 Juara yang menerima hadiah sapi, Pemkab Gresik juga memberikan 3 sapi yang lain kepada juara harapan I, II dan III. Mereka masing-masing Desa Gending, Kec Kebomas, Desa Dadapkuning, Kec Cerme dan Desa Cangaan, Kec Ujungpangkah.

Sedangkan 3 juara yang lain masing-masing Desa Gunungteguh, Sangkapura, Desa Sukomulyo, Manyar dan Desa Petung, Panceng berhasil meraih juara favorit. Dalam pidato yang disampaikan saat pagelaran Sunan Giri Award itu, Bupati Gresik Sambari Halim Radianto menyatakan kecewa. ‘’Saya kecewa kenapa kegiatan seperti ini tak dilaksanakan sejak dulu semasa saya menjadi wakil Bupati. Seandainya sejak dulu, tentu keadaan Gresik sudah lebih baik dari sekarang,’’ katanya dihadapan para undangan yang terdiri Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Kalangan Ulama, Muspida dan Kepala SKPD. Ditambahkan Bupati, Penghargaan ini diberikan agar desa dan kelurahan bisa memberikan pelayanan terbaik kepada desanya. ‘’Penghargaan Sunan Giri Award merupakan tolok ukur layanan pemerintahan desa kepada masyarakatnya,’’ tambah Bupati Senada dengan Bupati, Kepala Bagian Organisasi, Budiraharjo juga menyatakan penghargaan ini berdampak terhadap kualitas layanan public ditingkat desa. ‘’Kedepan perlu dikembangkan kepada instansi yang lain misalnya Kecamatan dan Puskesmas,’’ katanya.

Selain seleksi yang makin ketat, ada yang berbeda pada penilaian The Sunan Giri Award pada putaran ke IV. Hal ini diakui Direktur The Sunan Giri Foundation, Dr Abdul Chalik MA. ‘’Kini ada penilaian akuntabilitas public dan partisipasi anggaran UU Desa Nomor 6 tahun 2014,’’ katanya.

Chalik juga menyatakan, selama empat kali putaran dalam The Sunan Giri Award sudah ada perubahan mainset dari para Kepala dan aparatur di desa. ‘’Saat ini para Kepala Desa sudah merasa dikontrol dan diapresiasi,’’ ungkapnya.Q eri

BPN Serahkan Sertifikat Warga Terpencil Program BPN Kab Sidoarjo dalam membantu warga desa untuk membuat legalitas kepemilikan tanahnya terus berjalan. Seperti yang terjadi Kamis (18/9) kemarin, BPN telah menyerahkan sertifikat tanah kepada warga terpencil, yakni warga Desa Trompoasri, Kec Jabon.

Sebanyak 250 sertifikat tanah itu diserahkan kepada warga di RT 1 hingga RT 14 di RW V melalui program Prona (Proyek Nasional Agraria) tahun 2014 ini. Kalau secara keseluruhan, untuk wilayah Kab Sidoarjo tahun 2014 sebanyak 3.500 sertifikat tanah yang akan dibagikan kepada warganya.

Kepala DesaTrompoasri, Samsul, sebelum prosesi penyerahan dimulai mengatakan, sudah dua kali ini desanya mendapatkan program Prona dari Kantor BPN Sidoarjo. ‘’Pada tahun lalu, kami memperoleh kepercayaan dari BPN Sidoarjo sebanyak 380 bidang, tahun ini sebanyak 250 bidang,’’ katanya.

Maka selaku perwakilan dari

Pemerintah Desa (Pemdes) dan warga Desa Trompoasri, Samsul merasa bersyukur serta berterima kasih kepada Kantor BPN Sidoarjo. Karena dengan adanya program Prona, sebanyak dua kali ini, ada sekitar 70% warganya sudah memiliki sertifikat atas tanahnya. ‘’Kami juga meminta kepada BPN Sidoarjo, agar bisa memberikan program-program seperti Prona untuk tanah sawah yang ada di desanya,’’ pinta Samsul.

Sementara, Kepala Kantor BPN Sidoarjo, Ir Nandang Agus Taruna menuturkan, program Prona pada tahun 2014 ini sebanyak 3.500 sertifikat tanah yang akan dibagikan kepada

warga Sidoarjo. Sertifikat sebanyak itu, nantinya akan dibagikan kepada tujuh desa yang ada di lima kecamatan.

Makanya, dengan adanya sertifikat tanah melalui program Prona ini, diharapkan ekonomi masyarakat yang ada di wilayah Kab Sidoarjo bisa terangkat. Karena selain sebagai legalitas atas kepemilikan tanah, sertifikat tanah juga bisa dipakai anggunan ke bank untuk modal usaha bagi masyarakat miskin.

Melalui program-program seperti ini pula, sudah lebih dari 70% tanah warga Kab Sidoarjo memiliki sertifikat tanah. Terkait permintaan Kades Trompoasri Samsul, mengenai program sertifikat massal untuk tanah persawahan. ‘’Kemungkinan hal itu kan bisa direalisasikan melalui program Redis, yakni sejeni Prona, tetapi untuk lahan basah atau persawahan,’’ terang Nandang Agus Taruna yang baru menjabat satu bulan.

achmad suprayogi/bhirawa

Kepala Kepala BPN, Ir Nandang Agus Taruna didampingi Kades Trompoasri Samsul saat menyerahkan sertifikat, kemarin.

Untul melampiaskan kegembiraannya, M Ghofur (40 tahun) warga Desa Trompoasri RT 13, RW V yang ikut dan menerima sertifikat tanah melalui program Prona merasa bersyukur, karena secara hukum sertifikat meru-

pakan bukti yang sah atas kepemilikan tanahnya. ‘’Alhamdulillah, akhirnya tanah saya sudah bersertifikat. Terima kasih BPN dan terima kasih Pak Lurah,’’ tutur Ghofur dengan wajah penuh kegembiraan.Q ach

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Polres Bongkar Komplotan Pelajar Pelaku Curanmor Lumajang, Bhirawa Aksi yang dilakukan AD bersama keempat rekannya tergolong berani. Dalam usia yang masih sangat muda dan masih duduk di bangku SMP, AD terlibat aksi pencurian motor (curanmor). Ia melakoni aksi kejahatan itu bersama ST, seorang pelajar setingkat SMA di Yosowilangun dan HK serta DN. ‘’Aksi AD bersama rekanannya ini, akhirnya terungkap, ketika berniat menggondol motor yang diparkir di pinggir sawah oleh pemiliknya,’’ jelas AKP Sugianto Kasubag Humas Polres Lumajang.

Menurut Sugianto, aksi itu berhasil dipergoki sehingga korban yang bernama Slamet Riyadi, warga Desa Krai, Kecamatan Yosowilangun berteriak mengundang warga untuk menangkap pelaku. ‘’Teriakan itu seketika mengundang kehadiran warga yang kemudian beramai-ramai menangkap kempat pelaku pencurian,’’ tambahnya.

Jenis motornya Honda Supra bernomor polisi DK-5364-QY ini. Setelah tertangkap, keempat pelaku diboyong ke Mapolsek Yosowilangun untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari hasil penyidikan, lanjut mantan Kapolsek Ranuyoso ini, AD yang komplotannya rupanya telah 18 kali beraksi di TKP yang berbeda.

Di antaranya di wilayah Kecanmatan Yosowilangun, Tekung, Kunir dan Rowokangkung. ‘’Saat ini, aksi pencurian motor ini masih diperdalam penyidik Polsek Yosowilangun,’’ imbuhnya.

AKP Sugianto menjelaskan, dari hasil pemeriksaan sementara penyidik Polsek Yosowilangun, hasil curian mereka selama ini dijual ke wilayah Klakah dan sebagian dari hasil penjualannya digunakan membeli HP. ‘’Penyidik telah mengantongi identitas penadahnya untuk dikembangkan lebih lanjut,’’ terang AKP Sugianto.Q yat

Pemkot Batu-Pemprov Bali Kerjasama Pertanian Batu, Bhirawa Pemerintah Kota (Pemkot) Batu bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali telah bersepakat untuk mengadakan kerja sama antara kedua daerah. Kerja sama ini lebih khusus untuk pengembangan konsep pariwisata yang berbasis pertanian.

Pemprov Bali tertarik untuk ikut mengembangkan pertanian organic seperti yang telah dilakukan Pemkot Batu.

Untuk merealisasikan kerja sama ini, kemarin (18/9) Wakil Gubernur Bali, I Ketut Sudikerta bersama rombongan datang ke Pemkot Batu. Dalam kunjungan itu, rombongan wagub diterima langsung oleh Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso, dan sejumlah pejabat SKPD. “Kami bersama tim TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah-red) Bali ingin menyempurnakan program kami di Bali. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa pertanian saat ini memegang kendali perekonomian nomor dua setelah pariwisata, sama seperti di Kota Batu. Untuk itu kita akan terus mengembangkan sektor pertanian agar bisa meningkatkan pendapatan masyarakat petani,” ujar Sudikerta, Kamis (18/9).

Ia menyatakan apresiasi sekaligus ketertarikan atas kebijakan Pemkot Batu dalam mengembangkan pertanian organic. Karena dengan mengembangkan program ini akan membuka peluang bagi para petani untuk bisa mengembangkan pendapatannya sekaligus meningkatkan tingkat perekonomian mereka. “Apa yang telah disampaikan dan dilakukan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batu dalam mengembangkan pertanian organic ini memang sungguh luar biasa. Memang hal itulah yang harus kita lakukan ke depan,” tambah Sudikerta.

Untuk itulah, katanya, Pemprov Bali juga akan mengembangkan sektor pertaniak organik untuk mengembangkan perekonomian masyarakat petani. Diharapkan deng-

an langkah ini akan mampu memperkecil laju inflasi yang telah terjadi.

Tak hanya itu, Pemprov Bali juga akan mengajak kerja sama Pemkot Batu demi peningkatan perekonomian petani. Apalagi produksi hasil pertanian di Batu sangat melimpah, sedangkan di Bali membutuhkan produksi pertanian yang banyak. “Jadi produksi pertanian di Batu yang berlebih, maka kita yang akan mengkonsumsi di Bali,” ujar Sudikerta.

Tentu saja tawaran ini mendapat tanggapan positif dari Pemkot Batu. Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso, mengatakan bahwa pengembangan pariwisata untuk mendukung pertanian di Kota Batu telah menjadi harga mati dalam tahun kedua pemerintahannya bersama wali kota.

Punjul menyatakan, untuk mendukung pengembangan pertanian organik di daerahnya, pihaknya juga telah membukan jaringan pemasaran dari produk yang dihasilkan.

“Kita telah mewajibkan kepada para pengelola hotel dan restoran untuk mengambil sayur mayor yang dihasilkan

Pendaftar CPNS Capai 9 Ribu Blitar, Bhirawa Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNS) di wilayah Blitar setidaknya ada 9 ribu lebih yang telah memasukan surat lamaran jalur umum di Blitar. Bahkan antusiasme masyarakatt dalam rekruitmen CPNS jalur umum tahun 2014 sangat tinggi, di mana lebih 9 ribu warga asal Blitar, Kediri, Tulungagung hingga Trenggalek telah mendaftarkan diri sebagai CPNS jalur umum baik di wilayah Kota maupun Kabupaten Blitar.

Hal itu diungkapkan Humas Kantor Pos Blitar, Wahyu R Wibowo. Menurut dia, pendaftaran CPNS jalur umum di Kota Blitar yang dilaksanakan mulai tanggal 1 September hingga 16 September, serta untuk Kabupaten Blitar pendaftaran dimulai tanggal 1 September hingga 17 September 2014 jumlahnya cukup besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

“Berdasarkan data di Kantor Pos Blitar hingga penutupan pendaftaran CPNS, jumlah pelamar di Blitar Raya mencapai 9627 orang,” kata Wahyu R Wibowo.

Lanjut Wahyu R Wibowo, dari jumleh tersebut masing-masing pendaftar untuk Kota Blitar terdapat 4.661 pelamar CPNS dan sebanyak 4.966 pelamar CPNS di Kabupaten Blitar. “Terhitung sejak hari ini (kemarin red) semua berkas pelamar ini sudah diserahkan ke BKD Kabupaten dan Kota Blitar untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut. Karena Kantor Pos sesuai MoU hanya berwenang menerima berkas yang diserahkan pelamar saja,” ujarnya.

Secara terpisah satu di antara pelamar asal Nglegok, Rina mengaku sudah sering mengikuti ujian CPNS, namun sampai saat ini belum beruntung. Sehingga pihaknya berharpa pada perekrutan tahun ini bisa lulus. Dan menurutnya perekrutan melalui jalur umum sangat di butuhkan oleh masyrakat untuk menjadi abdi negera. “Untuk mekanismenya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, namun pengirimannya tetap di Kantor Pos jadi ya ikut antri karena jumlahnya cukup banyak,” kata Rina.Q htn

nas/bhirawa

Santoso, saat memberikan pemaparan tentang pertanian di Batu kepada rombongan Wakil Gubernur Bali, I Ketut Sudikerta, bertempat di Kantor Balaikota Batu, Kamis (18/9). petani Batu. Demikian juga dengan apel dan jeruk keprok 55 khas Batu, juga menjadi suguhan wajib di hotel-hotel,” jelas Punjul.

Dan untuk menindaklanjuti kerja sama ini, Pemkot Batu melalui Dinas Pertanian dan Kehutanan (Distanhut) akan menyatakan kesiapannya un-

tuk menjembatani pemenuhan kebutuhan Pemprov Bali dalam mengembangkan sektor pertanian. “Termasuk pemenuhan bibit-bibit tanaman organic dan tanaman bungabungaan akan kita kirim ke Bali bersama petugas yang akan menanamkannya,” jelas Punjul.Q nas

Jembatan Desa Ambruk, Lima Korban Terjepit

Rp 380 Juta untuk Pemugaran Pagar Alun-alun Kota Kraksaan Probolinggo, Bhirawa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Probolinggo telah merealisasi pemugaran pagar alunlaun kota Kraksaan, Kabupaten setempat sejak Kamis (11/9). Pemugaran pagar itu sendiri dilakukan dengan memundurkan pagar disisi barat dan di sisi timur.

Menurut Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH)Kabupaten Probolinggo Donny Adianto melalui Kabid pertamanan Zaenal Anshori, Kamis (18/9), pemugaran pagar pada 2014 ini hanya dilakukan di sisi barat dan timur saja. Pagar dimundurkan sekitar 7 meter lurus dengan posisi toilet umum yang juga terletak di sebelah barat dan timur sebelah selatan pagar.

“Untuk tahun 2014 ini kami merealisasi peraga disisi barat dan timur saja, sebab, kami sesuaikan dengan anggaran tahun ini sebesar Rp 380 juta. Karena dana tersebut memang dikhususkan untuk pemugaran pagar sisi timur dan barat saja,” jelas Zaenal.

Untuk pemugaran pagar disisi selatan, Zaenal mengaku, masih direncanakan tahun 2015 mendatang, karena untuk tahun ini anggarannya masih minim. ”Yang jelas disisi selatan akan direalisasi tahun depan,” katanya.Q wap

Jumat Legi 19 SEPTEMBER 2014

suprayitno/bhirawa

Disaksikan Kepala BPN Lamongan Asuh Suahman, Bupati Fadeli tandatangani kesepakatan kerjasama dengan BPN.

Realisasi Pungutan BPHTB 190 Persen Lamongan Bakal Berlakukan Zonasi Nilai Tanah Lamongan, Bhirawa Sudah lebih dari lima tahun, besaran Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Lamongan tidak mengalami kenaikan. Sedangkan penentuan perhitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) didasarkan pada NJOP PBB. Terkait itu, ke depan akan dilakukan zonasi nilai tanah dengan melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lamongan dan tenaga ahli. Mengawali rencana tersebut, dilakukan penandatangan nota kesepahaman bersama antara Pemkab Lamongan dengan BPN Lamongan terkait optimalisasi pendapatan dari sektor BPHTB di Ruang Kerja Bupati Lamongan, Kamis (18/9).

Dari pihak Pemkab Lamongan diwakili Bupati Fadeli dan dari BPN dihadiri langsung oleh Kepala BPN Lamongan Asuh Suahman.

Juga hadir Sekkab Yuhronur Efendi bersama perwakilan Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) dan notaris, Siti Reynard, Nurhadi dan Putu Eka Putri.

Fadeli dalam kesempatan itu mengatakan pada prinsipnya setuju dengan rencana

penyesuaian NJOP. Namun dia mewantiwanti agar penetapannya dilakukan secara proporsional sehingga tidak menimbulkan gejolak.

Sementara Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Lamongan Mursyid dikonfirmasi terpisah menyebutkan pasca penandatangan nota kesepahaman bersama itu akan segera ditindaklanjuti dengan pendataan dan pengumpulan harga riil pasatn tanah.

“Pengumpulan data tersebut akan melibatkan BPN dan tenaga ahli dari Sekolah Pertanahan Yogyakarta untuk selanjutnya digunakan sebagai basis pengklasifikasian zonasi nilai tanah,“ terang dia.

Terkait sosialisasi, Mursyid mengatakan akan melakukannya pada Bulan Oktober 2014 kepada seluruh camat, PPAT dan Kades/Lurah oleh BPN, Ikatan Notaris dan Ikatan PPAT bersama instansi terkait.

“Hasil dari pungutan BPHTB ini sepenuhnya akan dimanfaatkan untuk pembangunan di Lamongan seperti pembanguan infrastruktur dan pertanian,“ imbuh dia.Q yit

Sampang, Bhirawa Jembatan penghubung dua Desa Mlakah - Desa Bencelok Kecamatan Jregik Sampang Kamis (18/9) ambruk, 5 warga desa Mlakah terjebit menjadi korban reruntuhan bangunan. Polisi dibantu warga secara manual berusaha mengeluarkan korban yang terjepit di lokasi.

Menurut Purnomo, kepala Desa Mlakah, saat ditemui di lokasi reruntuhan jembatan, jembatan ini dibangun pada tahun 2007 melalui dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM), tetapi ini merupakan hari pertama pekerjaan rehab melalui dana APBD 2014, namun sayang 5 warga yang sedang bekerja tertimpa reruntuhan bangunan jembatan yang sedang direhab.

Adapun nama-nama warga yang menjadi korban reruntuhan di antaranya, Muhammad (47), Tillan (37), Mad Hori, (45), Abeh (50), dan Baki 30 semuanya pekerja warga Desa Mlakah.

“Kami bersama warga dan

petugas kepolisian tetap berupaya untuk melakukan evakuasi terhadap warga yang menjadi korba. Jembatan Desa ini merupakan jembatan penghubung dua Desa yakni Desa Mlakah dan Desa Bencelok Kecamatan Jregik Sampang dengan panjang 11 meter dan luas 3 meter,” kata Purnomo.

Sementara AKBP Imran Edwin Siregar yang juga berada di lokasi ambruknya jembatan, menjelaskan akibat ambruknya jembatan ada 5 korban yang terjepit, dua orang luka ringan sedangkan 3 orang luka berat dan dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.

“Proses evakuasi berlangsung lama, karena lokasi ambruknya jembatan jauh dari jalan raya, sehingga anggota polisi dibantu warga melakukan evakuasi korban secara manual, sementara reruntuhan bangunan membutuhkan alat berat. Intinya pihak kepolisian masih fokus terhadap penyelamatan jiwa yang berada dibawah reruntuhan,” jelasnya.Q lis

nurkholis/bhirawa

Jembatan Desa Mlakah Kecamatan Jregik Sampang Ambruk, Polisi dibantu warga berusaha mengevakuasi korban yang terjebit reruntuhan.

Selingkuh dengan Bawahan, Pejabat BPN Dituntut Hukuman Percobaan Sidang kasus perselingkuhan antara atasan dengan bawahan dengan terdakwa seorang pejabat di lingkungan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Madiun, Sukamto, APTNH dan stafnya, MF, kembali digelar di Pengadilan Negeri Kota Madiun, dengan agenda tuntutan, Kamis (18/9).

sudarno/bhirawa

Terdakwa seorang pejabat di lingkungan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Madiun, Sukamto, APTNH dan stafnya, MF, kembali digelar di Pengadilan Negeri Kota Madiun, dengan agenda tuntutan, Kamis (18/9).

Dalam tuntutannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Fuat Zamroni, menuntut kedua terdakwa dengan tuntutan masing-masing selama 6 bulan dengan masa percobaan selama 1 tahun. Dengan kata lain, kedua terdakwa tidak perlu menjalani pidana badan dengan catatan selama dalam kurun waktu 1 tahun tidak mengulangi perbuatannya atau melakukan tindak pidana lain.

Menurut JPU Fuat Zamroni, hal yang menjadi pertimbangan dalam tuntutan tersebut yakni, karena pelapor, suami MF, yakni

G (kini sudah cerai), mencabut laporannya ketika proses persidangan sedang berlangsung. "Ada surat pencabutannya dari pelapor. Itu yang kita jadikan pertimbangan," kata JPU Fuat Zamroni, usai sidang kepada wartawan.

Untuk diketahui, ketika sidang dengan agenda pemeriksaan saksi mahkota (terdakwa menjadi terdakwa lain dalam kasus yang berkaitan), MF, menerangkan di hadapan majelis hakim yang diketuai Supeno, mengakui telah melakukan perselingkuhan dengan Sukamto.

Bahkan telah melakukan hu-

bungan layaknya suami istri sebanyak enam kali. Hubungan badan sebanyak enam kali itu dilakukan di hotel Pondok Indah Kota Madiun sebanyak empat kali dan di sebuah hotel di daerah Yogjakarta sebanyak dua kali.

Sementara itu menurut sumber yang layak dipercaya, perselingkuhan antara Sukamto dan MF, sebenarnya sudah tercium sejak lama oleh suami MF, yakni G. Setelah menemukan cukup bukti, akhirnya kasus perselingkuhan antara atasan dan bawahan ini, kemudian dilaporkan ke Polres Madiun Kota, sekitar awal 2014 lalu.

Kini, status MF sudah janda.

Karena sejak kasus ini mencuat, MF diceraikan oleh suaminya.

Sedangkan istri Sukamto, merupakan seorang guru di sebuah SMP di Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo.Q dar

JAWA TIMUR

Jumat Legi 19 SEPTEMBER 2014

KILAS JATIM

Pemkab Dilarang Jadikan Guru Pejabat Struktural Tulungagung, Bhirawa Aduan masyarakat pada Badan Kepegawaian Negara (BKN), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN dan RB) serta Ombudsman RI terkait adanya guru yang diangkat sebagai pejabat struktural di lingkup Pemkab Tulungagung mendapat respon dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab setempat. Mereka bakal tidak akan mengulangi dan melakukan lagi pengangkatan pejabat struktural dari kalangan guru.

“Kami disarankan oleh BKN dan Ombudsman untuk tidak melakukan lagi (guru diangkat sebagai pejabat struktural),” ujar Kepala BKD Pemkab Tulungagung, Indah Karunia Ratri SH MH menjawab Bhirawa, Kamis (18/9).

Soal pejabat struktural dari kalangan guru yang sudah terlanjur dilantik sebagai pejabat struktural dan sudah ditempatkan di SKPD selain Dinas Pendidikan, Indah Karunia Ratri menyebut keputusan Pemkab Tulungagung tidak membatalkannya atau menarik kembali sebagai guru atau pejabat fungsional. “Pada dasarnya kami hanya disarankan untuk tidak melakukan lagi,” tandasnya.Q wed

7

153 Desa Telah Miliki Mobil Siaga Bupati Berharap Pelayanan Masyarakat Meningkat Jombang, Bhirawa Sebanyak 153 unit Mobil Siaga Desa (MSD) telah diserahkan Pemerintah kabupaten Jombang, pada masing masing desa yang telah melunasi PBB dan menyelesaikan Laporan ADD. Rencananya seluruh Desa di Kabupaten yakni 306 Desa bakal mendapatkan bagian.

“Untuk hari ini, serentak sebanyak 81 desa menerima Mobil Siaga, sebelumnya secara bertahab telah diserahkan, 17 Mobil, kemudian 20 dan 35 desa telah menerima lebih awal. Jadi hingga saat ini sudah ada 153 Mobil Siaga Desa yang telah diserahkan,“ ujar Alimuddin Asisten III bidang pemerintahan pemkab Jombang mengatakan.

Pada tahun ini, pemerintahaan kabupaten telah menganggarkan untuk pembelian kendaraan operasional MSD bagi 306 desa. Rinciannya 153 kendaraan dipenuhi pada ta-

hun anggaran 2014. Dan sisanya sebanyak 153 akan dipenuhi pada PAK. ”Mobil ini merupakan aset kecamatan dan dipinjamkan ke desa dalam jangka waktu tertentu.

Jadi untuk pengawasan tetap berada di pihak kecamatan,” tandas Alimuddin mengingatkan.

Bupati Nyono Suharly W yang menyerahkan secara langsung kendaraan desa kepada Keplada desa meminta agar Mobil Siaga Desa bisa benar benar manfaat membantu pelayanan kepada masyarakat. “Saya tahu ada ke-

ramadlan/bhirawa

Bupati Nyono Suharli menyerahkan secara simbolik Kunci Mobil Siaga desa kepada kepala Desa Banjarsari Bandarkedungmulyo dan beberapa desa lainnya di ruang Bung Tomo. pala desa yang telah menerima lebih dulu, mengantar langsung warganya ke RSUD.

Dan mungkin BBMnya juga beli sendiri, inilah sebuah pengabdian semoga bisa lebih

Pertamina EP dan LPDS Latih Puluhan Jurnalis Ladang Migas

Penderita HIV/AIDS Tembus 1.912 Jiwa Banyuwangi, Bhirawa Kelompok Kerja Bina Sehat Kabupaten Banyuwangi melansir angka prevalensi penderita HIV/AIDS di kabupaten itu menyentuh 1.912 jiwa, terhitung sejak 1998 hingga akhir Juli 2014. Dari jumlah ini, 22 anak positif HIV dan 400 lebih ibu rumah tangga terinfeksi. Secara prevalensi, Kabupaten Banyuwangi menduduki peringkat ketiga terbanyak penderita HIV/AIDS di Provinsi Jawa Timur.

Tiap bulan ditemukan 20-30 orang terpapar HIV di Banyuwangi. Hubungan bebas seksual menjadi faktor pemicu utama penyebaran HIV/AIDS di Bumi Blambangan. "Ibu rumah tangga paling rawan terpapar HIV karena pasangannya," kata Tukul Harwanto, manajer program Kelompok Kerja Bina Sehat di selasela aksi damai di simpang empat tirta wangi, Kamis 18 September 2014.

Menurut dia, mengendalikan kasus HIV bukan hanya tugas bidang kesehatan. Persoalan yang muncul begitu kompleks dari semua aspek, mulai ekonomi, sosial maupun spiritual. Lewat aksi ini, Tukul mengajak warga Banyuwangi untuk hidup bersih dan sehat mengantisipasi HIV maupun penyakit menular lain. Mendorong keterlibatan pemerintah daerah mengambil peran dalam upaya pengendalian kasus HIV. "Kami memberi ruang generasi muda terlibat aktif dalam penanggulangan HIV/AIDS," ujarnya. Q nan

Mantan Caleg Diamankan Polisi Situbondo, Bhirawa Tim Resmob Polres Situbondo akhirnya mengamankan TS, mantan Caleg dari Partai Gerindra yang gagal menjadi anggota DPRD, baru-baru ini. Pasalnya, Caleg asal Dapil dua di Jalan Wijaya Kusuma, Kelurahan Dawuhan, Kecamatan Kota Situbondo itu dilaporkan melakukan tindak pidana penipuan, Informasi Bhirawa, saat ini sudah ada puluhan korban yang melaporkan kasus tersebut ke Mapolres Situbondo. Modusnya, TS menjanjikan korbannya bekerja di salah satu Perusahaan Daerah (Perusda) milik Pemkab Situbondo. Aksi penipuan itu terjadi selama 2013 silam. Setiap korbannya konon dimintai uang mulai 6 hingga 7 juta rupiah. Total uang yang terkumpul disebut-sebut mencapai sekitar 500 jutaan.

Tak hanya beraksi di Situbondo, TS konon juga melakukan aksi penipuan di Kabupaten Bondowoso dengan modus serupa. “Semua korban rata-rata dijanjikan bekerja di salah satu Perusda.

Sayangnya, meski mereka telah menyetorkan uang, pekerjaan yang dijanjikan TS ternyata tak pernah ada,” ujar salah satu kerabat korban, kemarin.

Dalam menjalankan aksinya, TS mengaku tidak sendirian melainkan melainkan jga dibantu seseorang berinisial TK. Dari nama TK inilah yang disebut-sebut bertugas meyakinkan para korbannya, saat melakukan aksi penipuan.Q awi

bermanfaat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya dalam sambutannya di ruang Bung tomo, Kamis (18/9).

Di samping itu, bupati meminta agar Kades penerima untuk merawat, memelihara serta menggunakan MSD dengan sebaik baiknya. “Kalau dilihat dari segi harga mobil yang mahal maka Saya minta mobil ini dirawat dan digunakan sebaik baiknya,” tambahnya.

Anggaran untuk pengadaan 153 kendaraan desa pada tahun ini sebesar Rp 27, 3 Miliar. Untuk setiap mobil jenis APV, pihaknya mendapatkan harga sebesar Rp 169 juta per mobil. ”Harga ini sudah kita konsultasikan ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah ( LKPP),” tandas Kabag Perlengkapan, Endah Tri Sektiwati.Q rur

Hilmi Husain/bhirawa

Wali Kota Pasuruan H Hasani (kanan pertama) melambaikan tangannya saat calon jamaah haji Kota Pasuruan berangkat menuju tanah suci, Kamis (18/9) pagi.

Lepas Jamaah Haji, Wali Kota Titip Doa Wali Kota Pasuruan Teteskan Air Mata Malang, Bhirawa Wali Kota Malang, H. Mohammad Anton, Kamis (18/9) kemarin melepas 986, Jemaah Calon Haji, Kota Malang dari lapangan Brawijaya (Rampal) Malang. Acara yang dihelat pada pukul 06.00 WIB, berjalan sangat khitmad.

Secara khusus Wali kota yang kerap disapa Abah Anton itu, titip doa kepada para jamaah agar tetap bisa mejaga amanah, dan mampu membawa Kota Malang lebih mandiri dan bermartabat. “Kami menyampikan selamat jalan, semoga perjalanan lancar, dan bisa kembali ke Kota Malang dengan sehat. Jangan lupa kami titip doa, agar kota Malang ini aman tentram dan masyarakatnya sejahtera,” terang Abah Anton.

Menurut Abah, kesempatan untuk bisa berhaji itu, merupakan anugerah tersendiri dari Allah. Karena belum tentu semua orang berkesempatan untuk menunaikan Ibadah Haji, meskipun memiliki uang yang cukup. “Kalau Allah tidak menghendaki, meskipun punya uang banyak belum tentu bisa menunaikan Ibadah Haji. Makanya senyampang di Makah dan Madinah, untuk memperbanyak doa, terutama ditempattempat yang mustajabah,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Kementrian Agama Kota Malang, H Imron melaporkan, jika Jamaah Calon Haji Kota Malang, pada tahun 1435 H. Jumlahnya 988 orang. Hanya

saja dua orang batal berangkat.

Satu orang undur syar’i satu orang meninggal dunia, sehingga yang berangkat hanya 986 jamaah saja.

Dari jumlah 986 jamaah itu, terdiri dari jamaah laki-laki sebanyak 434 orang, dan jamaah perempuan sebanyak 552 orang. Mereka tergabung dalam tiga kloter, yakni kloter 41 Kloter .42, dan kloter 43. Untuk kloter 41 dan 42 berjumlah 890 orang, sedangkan kloter 43 sebanyak 96 orang akan digabungkan dengan jamaah dari daerah lain.

Teteskan Air Mata Sementara itu, tidak kuasa menahan haru, Wali Kota Pasuruan H Hasani menangis saat melepas calon jamaah haji Kota Pasuruan menuju tanah suci, Kamis (18/9).

Bahkan, ketika takbir dikumandangkan, terlihat H Hasani meneteskan air matanya.

“Saat takbir berkumandang, tubuh saya terasa lemas karena terharu oleh jamaah haji yang berangkat. Mungkin saya rindu dengan suasanya di rumah Allah SWT,” ujar H Hasani usai melepas calon jamaah haji dari Masjid Agung Al Anwar Kota Pasuruan, Kamis (18/9) pagi.

Sebanyak 272 calon jamaah haji dari Kota Pasuruan dilepas secara resmi oleh Wali Kota Pasuruan. Dari 272 hanya terbagi dalam satu kloter yakni kloter 43 dan akan di berangkatkan dari Juanda menuju ke Madinah pada, Jumat (19/9) pukul 10.00 WIB. Calon jamaah haji dari

Kota Pasuruan akan tiba ke Indonesia lagi pada 27 Oktober 2014 pukul 15.05 WIB. Pelepasan calon jamaah haji ini juga ditandai dengan bunyi sirine oleh Wali Kota Pasuruan sebagai tanda diberangkatkan.

Acara ini dihadiri oleh sejumlah ulama di Kota Pasuruan, muspida dan MUI Kota Pasuruan.

Wali Kota Pasuruan, H Hasani mengharapkan agar petugas haji senantiasa selalu berkoordinasi dengan jamaah haji sehingga ibadah haji yang dijalankan dapat berjalan khusyuk.

“Pesan kami kepada jamaah haji agar terus berkoordinasi. Jaga kesehatannya agar bisa mengikuti semua tahapan haji, sehingga menjadi haji yang mabrur,” kata Hasani.

Dua Kloter Sementara itu pula, sebanyak 525 Calon Jamaah Haji (CJH) dari Kota Batu diberangkatkan dalam 2 kloter.

Pemberangkatan pertama dilakukan Kamis kemarin (18/9) sebanyak 80 CJH yang tergabung dengan CJH dari Kota Malang. Sedangkan sisanya sebanyak 445 CJH akan diberangkatkan oleh Walikota Batu, Eddy Rumpoko, Jum’at hari ini (19/9).

Jumlah jamaah yang diberangkatkan tahun ini tergolong sangat besar karena jumlah tiga kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya yang hanya terbilang sekitar 150-an.

Sehingga kalau biasanya mesti tergabung dengan CJH dari daerah lain, tahun ini ada kloter khusus CJH Kota Batu. Q mut,hil,sup

Batam, Bhirawa Agar para jurnalis dapat menulis berita secara mendalam terkait dengan minyak dan gas bumi (Migas), salah satu badan usaha milik negara (BUMN) dalam bidang Migas, dalam hal ini PT Pertamina EP melakukan Lokakarya bagaimana meliput berita berkedalaman (Indepth Reporting) selama dua hari 18-19 September di Novotel Hotel Kabupaten Batam.

Dalam lokakarya ini, PT Pertamina EP juga mengandeng Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS) sebagai turor dan pengajar yang di ikuti oleh para jurnalis dari daerah-daerah yang wilayahnya ada aktifitas tambang Migas. "Agar para jurnalis dalam membuat berita terkait dengan Migas lebih menarik dan lebih mendalam, tidak hanya bagian permukaan-nya saja," kata Priyambodo RH salah satu pemateri dari LPDS dalam pemaparanyan.

Lebih lanjut diterangkan, pada lokakarya yang diselenggarakan selama dua hari selain materi tentang Migas, juga dipaparkan bagaimana cara penyelesaian konflik publik dan media akibat pemberitaan. "Selain materi tentang penyelesaian konflik publik dan media akibat pemberitaan yang disampaikan oleh pak Admakusumah Astaatmadja, juga ada pemateri dari perusahan migas lain yang pada awalnya juga jurnalis," tambah Priyambodo yang juga jurnalis dari Antara.

Sementara salah satu peserta saat dikonfirmasi terkait kegiatan yang dilakukan oleh PT Pertamina EP dan LPDS mengaku banyak pengalaman baru dan ilmu tentang migas yang didapat dalam lokakarya tersebut. "Di daerah kami ada beberapa perusahan yang mengeksploitasi minyak, mulai dari MCL, JOB dan Pertamina EP, oleh karena itu, ini adalah pengalaman baru bagi kami dan banyak menambah wawasan tentang migas bagi kami," kata M Atho'illah dari Radar Tuban (Jawa Pos Group).Q hud

khoirul huda/bhirawa

Priyambodo RH dari LPDS saat menyerahkan cinderamata pada salah satu pejabat dari PT Pertamina EP.

BKPPP Beri Penghargaan Penyuluh Berprestasi Wujudkan Swasembada Pangan Guna untuk merealisasikan program swasembada pangan di Kota Santri, BKPPP (Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian) Kabupaten Situbondo, melakukan panen ubinan padi perdana, kemarin. Program hasil optimalisasi lahan itu, dibuka langsung Bupati Situbondo, H Dadang Wigiarto SH, bersama Ketua TP PKK Kabupaten Situbondo, Hj Ummi Kulsum dan jajaran BKPPP Kabupaten Situbondo. Bupati Situbondo dalam sambutan singkatnya mengaku senang atas prestasi yang diraih petani dan penyuluh, sehingga mampu meningkatkan stock pangan di Situbondo.

Kepala BKPPP Ir Budi Priono Msi, melalui Kepala Bidang (Kabid) Pelaksana Penyuluhan, H. Bajuri Hadiwijoyo SP mengatakan, sebelum acara dimulai Bupati Dadang Wigiarto, pihaknya menggelar penyuluhan dengan materi pemupukan berimbang dengan

melibatkan PT Wahana Organik Muliajaya (WOM) Situbondo. “Acara penyuluhan diikuti 150 peserta yang berasal kalangan petani Situbondo. Acara dipusatkan diareal persawahan Blok Jelun, Desa Wonorejo, Kecamatan Banyuputih, Situbondo,” tegas Bajuri.

Pria yang berdomisili di Arjasa itu menambahkan, dalam acara panen perdana, Bupati Dadang juga menyerahkan penghargaan kepada sejumlah penyuluh berprestasi. Diantaranya, sebut Bajuri, katagori penyuluh pertanian PNS diraih Ika Suraiyah (Juara I asal BPP Demung); Endang Surtiani (Juara II, asal BPP Mlandingan) dan Agung Cahyono (juara III, asal BPP Sumberejo). “Juara I mampu meraih nilai 584, juara II dengan nilai 564 dan juara III dengan nilai 550,” ungkap Bajuri.

Masih kata Bajuri, untuk katagori lomba penyuluh pertanian THL-TBPP, juara pertama berhasil diraih Fathor Rahman.

Juara kedua disabet Rizki Nu-

groho dan juara ketiga diraih Abdi Kuspriyantono. Khusus katagori penyuluh pertanian swadaya, juara I diraih Salman Antoni, juara II direbut Yoyok dan juara III diraih Sugianto. “Sedangkan katagori lomba petani juara I diraih Kusnaidi (Kelurahan Patokan); juara II diraih Sunandar (Desa Banyuputih) dan juara III diraih Darma asal Desa Mangaran,” urai Bajuri.

Terakhir, kata H Bajuri, khusus katagori Kelompok tani (poktan) juara I diraih Sumber Bahagia asal Desa Bugeman, Juara II diraih Karya Gembala asal Desa Curah Tatal dan juara III diraih Mlatim Tani asal Desa Mlandingan Wetan. Lalu, untuk katagori gabungan kelompok tani, juara I

sawawi/bhirawa

Bupati Situbondo saat menyerahkan penghargaan kepada salah satu Gapoktan berprestasi, kemarin. diraih Anggrek Bersatu asal Kelurahan Patokan, juara II direbut Sumber Pangan asal Desa

Curah Jeru dan juara III diraih Bhakti Tani asal Desa Sumberejo,” pungkas H Bajuri.Q awi

EKONOMI - BISNIS

8

Jumat Legi, 19 SEPTEMBER 2014

Potensi Pajak Belum Tergarap Pemkot Batu Akan Realisasikan Target Rp70 Miliar

ist

Walau capaian retribusi masih rendah, Dipenda Kota Batu tetap optimis PAD tahun ini terlampaui karena masih banyak potensi pajak yang belum dioptimalkan, diantaranya yaitu pajak BPHTB, dan pajak perhotelan/pariwisata/restoran.

Kurs JUAL

BELI

USD

11,806.00

11,688.00

SGD

9,478.92

9,376.65

EUR

15,844.83

15,684.13

JPY

11,497.86

11,380.72

GBP

19,865.96

19,662.72

Sumber: Bank Indonesia (18 SEPTEMBER 2014)

RAGAM EKBIS

Kenaikan Tarif Administrasi ATM Bebani Nasabah Surabaya, Bhirawa Bagi nasabah yang memiliki Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan melakukan penarikan per 1 Oktober bakal terkena biaya Rp7.500 dari sebelumnya Rp.5000 saat bertransaksi melalui jaringan ATM Prima dan ATM Bersama.

Mariani Setiawan, kepala cabang sebuah bank di Margerejo-Surabaya mengatakan, kenaikan tersebut diakui memang akan membebani nasabah, namun hal tersebut memang tidak bisa di hindarkan. Hal ini terkait tentang operasional mesin ATM yang membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. “ Kalau dibilang bukan hanya nasabah yang keberatan, tetapi setiap orang yang memiliki ATM tentu merasa terbebani. Termasuk kami, tetapi mau dikata apalagi bahwa ini sudah merupakan kebijakan dari ATM Prima dan ATM Bersama. Biaya untuk operasional ATM per bulan mencapai Rp.1617 juta per bulan,” ujar wanita berkulit putih kepada Bhirawa, Kamis (18/9) kemarin.

Nominal Rp.16-17 juta tersebut dibagi biaya amortisasi, biaya telekomunikasi, biaya pengisian uang, dan yang paling mahal ada biaya pengisian uang yang dilakukan jasa pengiriman uang milik beberapa perusahaan.

Mariani menambahkan bahwa sudah cukup lama tidak ada kenaikan biaya transaksi. “ Saya lupa kapan tepatnya kenaikan terakhir, dari Rp 4.000 ke biaya saat ini sebesar Rp 5.000. Karena itu, kenaikan biaya administrasi kali ini dinilai cukup beralasan dan sekaligus menjadi ancang-ancang sebagai tindakan preventif jangka panjang,” ujar wanita yang 17 tahun menjadi bankir.

Sementara itu, Yuliana salah satu nasabah mengungkapkan jika biaya administrasi yang mengalami kenaikan memang mempengaruhi jumlah saldo yang dimilikinya. “ Mereka yang memiliki saldo yang berkisar Rp.200 ribu, tentu akan terbebani. Karena terpotong untuk administrasi. Dan sangat beruntung, bagi mereka yang memiliki saldo yang besar, karena nilai potong administrasi tidak terlalu berdampak pada jumlah uangnya,” ujarnya. Q wil

KEHILANGAN TULUNGAGUNG KEHILANGAN STNK, Honda C100M, 1988, Hitam, AG6135TD, a/n. Sutiyah, Ds. Kping, Gondang-T.Agung No. 1406/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Suzuki, th. 2012, Merah Hitam, AG5933OI, a/n. Adi Wahono, Ds. Winong, Kalidawir-T.Agung No. 1407/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2009, Pink, AG6896TR, a/n. Miftachul Huda, Ds. Sumberagung, Rejotangan-T.Agung No. 1408/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2006, Hitam, AG2033SE, a/n. Mualim, Ds. Sedayugunung, Besuki-T.Agung No. 1409/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2011, Putih Merah, AG6464OA, a/n. Arif Sunarto, Jl MT Haryono RT/RW: 03/ 09, Kel. Kepatihan-T.Agung No. 1410/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN BPKB, Yamaha Byson, th. 2010, Merah Marun, AG6588RE, a/n. Dwi Jaya Agus Santoso, Ds. Sidorejo RT/RW : 001/002, Kauman-T.Agung No. 1411/IMB/BI-II/2014

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 3008 FD, a/n Siti Ramla, Ds Suboh rw 01/02, Kec. Suboh, Situbondo.

No. 1412/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 5220 EM, a/n Siswanto Ds. Kendit rw 01/02, Kec. Kendit, Situbondo.

No. 1413/IMB/BI-II/2014

Batu, bhirawa Perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2014 ini optimistis terlampaui. Sebab hingga pertengahan September ini sudah mampu mencapai 94 persen dari target Rp 70 milyar.

Demikian diungkapkan Kepala Dinas Pendapatan, Zadiem Effesiensi. PAD tersebut didominasi oleh sektor pariwisata, kemudian disusul Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Bea Penjualan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Retribusi.

“Untuk pungutan PBB tahun ini sudah mencapai 90 persen dari target Rp 9,5 milyar. Namun untuk retribusi, baik itu retribusi pasar maupun parkir masih sangat rendah yaitu hanya 50 persen dari target Rp 5 milyar,” tegas Zadiem, Kamis (18/9).

Namun demikian Dinas Pendapatan tak bisa berbuat banyak atas rendahnya target penarikan retribusi tersebut karena ditangani oleh dinas lainnya. Retribusi parkir dikelola oleh Dinas Perhubungan, sedangkan retribusi

pasar dikelola oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan. “Kedua dinas itu yang memungut retribusi, baru kemudian disetorkan ke Dinas Pendapatan,” tegasnya.

Walau capaian retribusi masih rendah, Zadiem tetap optimis PAD tahun ini terlampaui karena masih banyak potensi pajak yang belum dioptimalkan, diantaranya yaitu pajak BPHTB, dan pajak perhotelan/pariwisata/restoran.

“Kemajuan pariwisata di kota Batu telah mendorong investasi di berbagai bidang. Termasuk tingginya minat masyarakat untuk membeli tanah dan rumah, baik itu untuk investasi maupun tempat tinggal. Banyak diantaranya yang belum membayar pajak BPHTB,” terang Zadiem.

Lebih lanjut dikatakan, Dinas Pendapatan terus mengoptimalkan potensi-potensi pajak untuk semakin mendongkrak PAD. Di antaranya dengan melalui sosialisasi ke seluruh desa, baik dalam bentuk forum pertemuan maupun woro-woro keliling. Q sup

Kebutuhan Sapi Kurban Naik Kambing Turun 17 Persen Pemprov, Bhirawa Permintaan sapi kurban untuk Idul Adha tahun ini diperkirakan meningkat hingga enam persen. Dinas Peternakan (Disnak) Jatim mencatat jika tahun lalu sapi yang dipotong untuk kurban mencapai 70.605 ekor, kini diprediksi naik sebanyak 75.098 ekor.

Sedangkan untuk kambing menurun hingga 17 persen.

“Kenaikan permintaan karena ekonomi masyarakat membaik. Sehingga kesediaan mengorbankan hewan ternak juga meningkat. Stok sapi Jatim juga aman dan permintaan tersebut akan dipenuhi, Bahkan, kami tetap mengirimkan sapi ke luar daerah,” kata Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jatim, Maskur, Kamis (18/9).

Jika permintaan sapi cenderung naik, ia memprediksi pemotongan kambing bakal alami penurunan hingga 17 persen, karena masyarakat saat ini lebih puas berkurban sapi. Idul Adha tahun lalu kambing yang dipotong ter-

catat 294.156 ekor sedangkan tahun ini diprediksi hanya 243.989 ekor.

Untuk stok sapi Jatim saat ini, kata Maskur, terdapat 1,05 juta ekor, di antaranya 425.725 ekor dipotong pada hari-hari biasa dan 310.000 ekor dikirim ke luar daerah.Sedangkan stok kambing tercatat sebanyak 1,41 juta ekor, di antaranya 1 juta ekor dipotong pada hari biasa sedangkan 44.658 ekor dikirim ke luar daerah.

Untuk sapi yang dikirm ke luar Jatim didominasi untuk wilayah DKI Jakarta sebanyak 150.000 ekor. Selain itu dikirim pula 120.000 ekor

sapi ke Jabar dan 40.000 ekor sapi untuk di luar Pulau Jawa.

“Jika dibandingkan dengan tahun 2013 realisasi pengeluaran sapi hanya mencapai 288.000 ekor. Namun, secara keseluruhan stok sapi di Jatim sebagai penyumbang terbesar kebutuhan sapi nasional mampu di posisi 1 juta ekor,” katanya.

Sekretaris Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) Disnak Jatim drh Emmylia menambahkan, Disnak Jatim mendorong penyembelihan hewan kurban dilakukan di rumah pemotongan hewan. Selain menjaga hiegienitas, petugas juga memantau kesehatan hewan. “Kami mengawasi kualitas dagingnya tapi untuk harga diserahkan ke pasar,” jelasnya.

Dijelaskannya, tahun lalu harga rata-rata satu sapi Rp 10,5 juta naik 19,27% dibanding sebelum Idul Adha. Nilai tersebut setara Rp 38.470 per kilogram berat hidup. Adapun harga kamb-

ing Rp 1,21 juta naik 5,57% dibanding hari biasa. Harga tersebut setara Rp 42.016 per kilogram berat hidup.

Sementara, Ketua Paguyuban Pedagang Sapid an Daging Segar Jatim Muthowif

memprediksi kenaikan harga sapi saat Idul Adha bisa di atas 20%. “Kalau tahun lalu sekitar Rp11 juta kami prediksi bisa tembus Rp 13 juta karena sulit mencari sapi murah sekarang,” jelasnya. Q rac

dok/bhirawa

Permintaan sapi cenderung naik dan prediksi pemotongan kambing bakal alami penurunan hingga 17 persen, karena masyarakat saat ini lebih puas berkurban sapi.

Terminal Modern Tanjung Perak Dioperasikan Oktober

m ali/bhirawa

Terminal Modern Tanjung Perak saat di uji coba.

INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD) KABUPATEN BLITAR TAHUN 2013 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Sesuai dengan maksud dan tujuan otonomi daerah, maka setiap daerah telah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang kemudian disebut dengan urusan pemerintah daerah. Urusan dimaksud, dibedakan menjadi Urusan Wajib dan Urusan Pilihan, adapun Urusan Wajib adalah sebagai berikut : 1. Pendidikan 15. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 2. Kesehatan 16. Perhubungan 3. Lingkungan Hidup 17. Komunikasi dan Informatika 4. Pekerjaan Umum 18. Pertanahan 5. Penataan Ruang 19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 6. Rencana Pembangunan 20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, 7. Perumahan Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat 8. Kepemudaan dan Olah Raga Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

9. Penanaman Modal 21. Pemberdayaan Masyarakat 10. Koperasi dan UKM 22. Sosial 11. Kependudukan dan Catatan Sipil 23. Kebudayaan 12. Ketenagakerjaan 24. Statistik 13. Ketahanan Pangan 25. Kearsipan 14. Pemberdayaan Perempuan 26. Perpustakaan dan Perlindungan Anak Sedangkan urusan pilihan, yaitu : 1. Kelautan dan Perikanan 2. Pertanian 3. Kehutanan 4. Energi dan Sumber Daya Mineral

5.

6.

7.

8.

Pariwisata Industri Perdagangan Ketransmigrasian

BAB V PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN Penyelenggaraan azas Tugas Pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa, dari Peemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa, serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkannya kepada yang member penugasan.

A. PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA Pada tahun 2013 ada 10 (Sepuluh) SKPD Pemerintah Kabupaten Blitar yang melaksanakan Tugas Pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat sebagai berikut : Tabel 5.1 SKPD KABUPATEN BLITAR PENERIMA TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2013 NO KEMENTERIAN/LEMBAGA

NAMA SKPD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pertanian Kabupaten Blitar Kantor Ketahanan Pangan Dinas Peternakan Kabupaten Blitar Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Blitar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Dinas Kesehatan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi

Kementerian Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri Kementerian Pertanian Kementerian Pertanian Kementerian Pertanian Kementerian Kelautan Dan Perikanan Kementerian Tenaga Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Kementerian Kesehatan Kementerian Kesehatan JUMLAH

PAGU

REALISASI

%

650.894.000 24.786.863.000 7.941.862.000 986.800.000 5.371.259.000 2.169.120.000 1.325.758.000 40.240.000.000 2.589.490.000 7.000.000.000 93.061.152.000

619.943.000 24.771.463.000 7.747.420.400 978.025.800 5.276.845.355 2.139.667.004 792.840.000 40.120.084.800 2.478.671.000 6.910.478.300 91.883.269.059

95,37 99,93 97,55 98,90 98,24 98,64 59,80 99,70 95,72 98,72 98,73

Surabaya, Bhirawa Terminal modern Tanjung perak bakal bisa segera dinikmati oleh para pengguna transportasi laut, rencanannya fasilitas tersebut akan diresmikan pada 2 Oktober mendatang.

“Insya Allah pada 2 Oktober 2014 sudah bisa dipergunakan,” ungkap Eko Harjadi Subijanto GM Pelindo III Cabang Tanjung Perak Surabaya kemarin Kamis (18/9).

Terminal Penumpang Modern ini memiliki kapasitas

untuk 4.000 orang dengan luas 13.273,2 m2 terdiri dari 4 lantai diharapkan para penumpang moda transportasi laut mendapatkan kenyamanan dan keamanan serta bebas dari budaya berdesak-desakan karena sudah menggunakan sistem check in layaknya bandara udara.

Untuk kenyamanan di terminal penumpang pelabuhan Tanjung Perak, beberapa fasilitas pendukung seperti ruang kesehatan/gawat darurat medik,

Dampak Kenaikan Gas, Bisa Kurangi Profit 15 hingga 20 Persen Surabaya, Bhirawa Kenaikan harga gas khususnya elpiji yang semula Rp 93 ribu menjadi Rp 123 ribu ternyata sangat berdampak bagi para pengusaha hotel maupun restauran karena bisa menurunkan profit hingga 15 sampai 20 persen. “Dampak kenaikkan gas yang mencapai 12 persen ini sangat berat sekali terutama bagi pengusaha restauran karena kontribusi gas bisa mencapai 10 persen dari total biaya, sedangkan total biaya itu ada energi 20 persen, gaji 25 persen, bahan pokok 30 persen ditambah biaya-biaya overhead lainnya,” ungkap Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jatim- Muhammad Soleh, Kamis (18/9).

Ia menambahkan, kenaikkan ini cukup tinggi untuk energi atau gas yang mencapai kurang lebih 10 sampai 15 persen, kalau ada kenaikkan 10 persen dengan kontribusi 10 persen

saya bisa menghitung adanya kenaikkan dari seluruh biaya mencapai 15 sampai 20 persen dalam komposisi 10 persen.

Sedangkan dalam persaingan yang ketat ini sangat sulit bagi hotel dan restauran untuk menaikkan harga sehingga di kondisi yang sulit ditambah lagi profit sedang menurun ditambah lagi adanya kenaikkan gas semakin turun lagi profitnya.

“Ada dua cara untuk mensiasati kenaikkan ini yakni dengan menaikkan harga atau efisiensi biaya, tapi kalau menaikkan harga bisa menjadi simalakama juga, saat menaikkan harga nanti permintaan turun atau pelanggan pindah ke hotel atau restauran lain,” ujarnya.

Kalau efisiensi biaya ternyata juga sulit karena gas lebih pada proses memasak sehingga tidak bisa dihindari seperti memasak indomie yang biasa butuh 10 menit kini hanya dimasak 5 menit sehingga mem-

B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN Dalam kurun waktu tahun 2013 tidak ada urusan Pemerintah Daerah yang dilimpahkan atau ditugaskan kepada Desa.

C. KENDALA YANG DIHADAPI DAN SOLUSI YANG DITAWARKAN Berdasarkan laporan yang diterima serta fakta dilapangan, masih ditemukan beberapa kendala yang menghambat pencapaian target program dan kegiatan dalam penyelenggaraan tugas pembantuan tahun 2013, diantaranya : - Masih ada DIPA turun pada pertengahan tahun menyebabkan dana yang diberikan tidak dapat diserap secara maksimal seperti di Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar dengan SP DIPA : 024-05.4.052150/2013 dengan Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dari Kementerian Kesehatan RI sekitar bulan Juli 2013. Dan solusi yang dilaksanakan dengan konsultasi dan koordinasi dengan Kementreian Kesehatan RI dan Kementerian Keuangan RI. - Mundurnya jadwal proses lelang yang mengakibatkan menghambat proses pencairan.

Solusi yang dilaksanakan pada tahun berikutnya penyiapan berkas-berkas untuk pelaksanaan lelang dilakukan sedini mungkin.

- Adanya keterlambatan kedatangan alat, sementara kontrak sudah berakhir yang terjadi di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi. Solusi yang dilakukan adalah konsultasi dengan KPPN Blitar dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang diberikan KPPN Blitar.

- Terjadinya kekosongan jabatan Kepala Dinas (pensiun) yang menghambat penyerapan anggaran di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Soluasi yang dilakukan berkoordinasi dengan pejabat berwenang.

klinik umum, ruangan ibu hamil dan menyusui, serta lift khusus penyandang cacat. “ Dalam waktu dekat juga akan dibentuk satgas angkutan lebaran gabungan dari Perusahaan pelayaran, Asuransi, Dinas perhubungan laut, KPLP, KP3, Syahbandar, Distrik Navigasi, dan Pelindo III Cabang Tanjung Perak yang akan dikoordinir oleh otoritas pelabuhan selaku regulator dipelabuhan” Tambah Eko Harijadi Subijato. Q ma

ahmad tauriq/bhirawa

Mengurangi dampak kenaikkan gas, SPH banyak menggelar promo untuk mendokrak penjualan.

buat indomie tidak matang.

“Jadi kebutuhan gas sudah menjadi sebuah kebutuhan pokok karena gas ini kaitanya dengan produksi makanan.

Jadi kalau kenaikkan harga tidak bisa dilakukan mungkin dengan cara mengurangi ukuran gramasi beratnya bahan makanan misalnya tahu yang biasanya tebal jadi tipis, daging juga lebih tipis,” katanya.

Mungkin juga melakukan rasionalisasi karyawan karena permintaan menurun. “Tahun ini berat selain permintaan turun adanya pilpres juga anggaran di pangkas 30 persen ditambah beberapa bulan lalu adanya kenaikkan TDL, ini memang pengusaha sedang diberikan tantangan bagaimana cata tetap survive,” jelasnya.

Sedangkan bagi Surabaya Plaza Hotel (SPH) sudah memiliki trik untuk mensiasati kenaikan gas ini dengan banyak menggelar promo. “Setiap ada kenaikkan seperti gas ini pihak kitchen khususnya chef dengan para staf sudah memiliki cara tersendiri untuk menghemat energi tanpa mengurangi kualitas dan kuantitas makanan,” pungkas Business Executive Surabaya Plaza Hotel-Dwi Krismayanti. Bagi manajemen juga lebih sering menggelar promo yang bisa mendongkrak penjualan terutama bisa mendatangkan banyak tamu khusunya di restauran sehingga dampak kenaikkan bagi SPH tidak begitu terasa. “Ada dampaknya tapi tidak begitu besar tergantung dari ide dan kreatif yang bisa menghasilkan revenue,” tuturnya. Q riq

OLAHRAGA

Jumat Legi 19 SEPTEMBER 2014

9

Bupati Djalal dan JCC Ikuti Audax 2014 Surabaya-Banyuwangi Jember, Bhirawa Jember Cycle Club (JCC) kirimkan 8 orang perwakilannya untuk mengikuti Audax 2014 Surabaya-Banyuwangi yang dilaksanakan Sabtu dan Minggu 20-21 September 2014.

efi/bhirawa

Bupati Jember MZA Djalal (Kanan/Merah) dan Ketua JCC Achmad Sudiyono (Kiri) saat latihan persiapan Audax 2014 Surabaya-Banyuwangi.

LINTASAN

805 Atlet Ikuti Porkab IV Sampang Sampang, Bhirawa Sedikitnya 805 atlet dari 10 cabang olahraga bersaing berebut juara dalam kegiatan Pekan Olahraga Kabupaten (Porkab) ke-4 yang digelar Pemkab, Sampang, Jawa Timur, Kamis.

Menurut Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sampang, Ach Syarifuddin, peserta Porkab sebanyak 805 atlet itu dari 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Sampang.

“Dari ajang Porkab ini, nantinya akan terpilih bibit-bibit unggul berpretasi,” kata Syarifuddin.

Adapun 10 cabang olahraga (Cabor) yang dipertandingkan meliputi sepak bola, futsal, bulu tangkis, tenis meja, sepak takraw, pencak Silat , taekwondo, atletik, bola voly, dan basket.

Ia menjelaskan, di Sampang, sebenarnya terdapat sebanyak 11 cabang olahraga, akan tetapi setelah pihaknya melakukan seleksi dan dinilai layak untuk bersaing dalam ajang Porkab Ke-4 itu hanya 10 cabor.

“Cabor yang kita nyatakan layak di ajang Porkab ini yang aktif dan kegiatannya memang ada,” katanya menjelaskan.

Sementara Wakil Bupati Sampang Fadilah Budiyono dalam sambutanya berharap, ajang gelar prestasi dua tahunan yang dikemas dalam Porkab untuk menjaring bakat prestasi atlet dari 14 Kecamatan ini, mampu menghasilkan bibit unggul dari seluruh cabang olahraga.Q ant

Bali Targetkan Lolos Prakualifikasi di Jakarta Denpasar, Bhirawa Pengurus Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (PERBASI) Bali menargetkan tim basket remaja Bali lolos prakualifikasi melalui Kejurnas Kelompok Umur (KU) di Jakarta pada 1119 September 2014.

“Saat ini target tim basket Bali harus masuk prakualifikasi untuk bisa melenggang ke PON Remaja,” kata Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi Perbasi Bali, M. Fauzi di Denpasar, Kamis.

Dalam prakualifikasi di Jakarta nanti, lanjut dia, ada 15 provinsi yang akan mengirim tim putri dan putra sebanyak 17 orang. Namun, hanya akan diambil sepuluh tim terbaik dari putra dan putri tersebut untuk berlaga di PON Remaja.

Fauzi mengharapkan apabila tim Bali lolos sepuluh besar prakualifikasi tersebut dipastikan akan berlaga di PON Remaja yang akan berlangsung di Surabaya, Jawa Timur, Desember mendatang.

“Menjelang prakualifikasi, tim putra dan putri basket remaja Bali ini mulai melakukan latihan intensif sejak Sabtu lalu,” ujanya.Q ant

JCC yang langsung dikomandani oleh Bupati Jember MZA Djalal akan bertarung menaklukkan medan sejauh kurang lebih 335 KM bersama atlit sepeda dalam dan luar negeri.

Audax yang sudah beberapa kali digelar ini, rencananya start dari depan Gedung Grahadi Sabtu (20/9) pagi

menuju Kab Jember (etape 1) dengan jarak tempuh kurang lebih 200 km . Mereka akan melewati rute, SurabayaPasuruan-Probolinggo-Karksaan-Arak-Arak (Bondowoso) dan finis Jember. Mereka dijamu secara khusus di Pendopo Wahyawibawa Graha Kab. Jember.

Minggu pagi (21/9) peserta

Gulat Siap Berlaga Meski Tak Pernah TO Jakarta, Bhirawa Pelatih Gulat Nasional Bunyamin Widji Sobari mengatakan, cabang olahraga gulat siap berlaga ke Asian Games 2014 di Incheon, Korea Selatan, meski tidak pernah melakukan latih tanding atau “try out” (TO) di kejuaraan internasional.

“Persiapannya sudah maksimal meski pun ada kendala para atlet kurang latih tanding,” kata Pelatih Gulat Nasional Bunyamin Widji Sobari di Jakarta, Kamis.

Menurut Bunyamin, selama ini pihaknya kesulitan mencarikan lawan untuk para atlet berlatih tanding untuk meningkatkan teknik, taktik serta mental.

Selain tidak ada “try out” atau TO ke luar negeri untuk melatih mental tanding mereka menghadapi lawan internasional, pemusatan latihan nasional (pelatnas) pun dinilai tidak maksimal.

Molornya penyelenggaraan pelatnas karena Surat Keputusan (SK) dari pemerintah yang terlambat turun serta anggaran yang tak juga cair membuat semua program latihan tidak bisa berjalan lancar.

Akhirnya dua atlet yang akan turun ke Incheon, Kusno Hadi Saputra (gaya greco-roman -74 kg) dan Fahrjansyah (gaya bebas -84 kg), berlatih di daerah masing-masing, yaitu Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, yang juga tengah menggelar pelatnas mandiri untuk persiapan Pekan Olahraga Nasional 2016.

“Kebetulan memang latihannya memang dibagi dua. Selain karena keterbatasan soal pelatnas, Kusno dan Fahrjansyah juga tidak akan nyambung kalau harus latihan bersama karena gayanya berbeda,” katanya.

Kendati tidak pernah mengecap TO dalam kejuaraan internasional, bukan berarti pihak Pengurus Besar Persatuan Gulat Seluruh Indonesia (PB PGSI) tidak mengusahakannya.

Bunyamin menjelaskan pihaknya pernah mengajukan 10 hari TO di Korea Selatan, yang juga merupakan negara penyelenggara Asian Games 2014.

Tujuannya agar para atlet bisa berlatih tanding dan meningkatkan mental tanding dengan lawan, termasuk tuan rumah, yang juga pesaing berat mereka di kompetisi tersebut.

“Tapi saat itu berbarengan dengan waktu atlet yang tengah menunggu tes calon pegawai negeri sipil (CPNS). Tapi ternyata tesnya diundur, hanya saja waktu kejuaraannya sudah lewat,” katanya.

Kendati demikian, kontingen gulat yang akan bertolak ke Incheon Minggu (21/9) itu b e r harap bisa

memanfaatkan waktu untuk berlatih tanding dengan atlet asing sebelum berlaga di ajang olahraga empat tahunan itu.

“Mudah-mudahan beberapa sebelumnya bisa sempat tanding atau paling tidak latihan dengan atlet luar supaya bisa melatih mental tanding mereka,” ujarnya.

Kusno dan Fahrjansyah dijadwalkan melakukan timbang badan pada Kamis (25/9) dan mulai bertanding pada Jumat (26/9) h i n g g a Rabu (1/ 1 0 ) . Q ant

melanjutkan perjalanan etape ke 2 start dari depan alon-alon Pemkab Jember menuju kota gandrung Banyuwangi dengan jarak tempuh kurang lebih 135 KM.”Kami sudah 2 kali mengikuti Audax yang digelar oleh salah satu media nasional ini. Yakni di Audax di Lombok dan Audax Bromo.

Dari dua kali event kemarin, rute Audax Lombok dan Audax Bromo rutenya sangat menantang,” ujar Ketua JCC Achmad Sudiyono saat dikonfirmasi Bhirawa

di ruang kerjanya.

Achmad yang juga Kepala Disperindag dan ESDM Kab. Jember ini mengaku, Audax kali ini (Surabaya-Banyuwangi) merupakan event terpanjang dengan rute sedikit menantang. Untuk jalur ini, yang sedikit menantang ditanjakan arakarak dan jalur Jember-Banyuwangi. Selain itu kendala lain angin didaerah Probolinggo (angin gending) dan itu kami yakin bisa teratasi oleh peserta,” Q efi ungkapnya.Q

PTMSI Ngotot Puslatda di GOR Tenis Meja

No Gor, No Gold Surabaya, Bhirawa Pengprov Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) Jatim terus berupaya agar bisa memanfaatkan Gedung Olahraga (Gor) Tenis Meja di Jalan Kertajaya Indah Timur, Surabaya. Bahkan pengurus mengancam jika tidak bisa memanfaatkan fasilitas milik Pemprov Jatim itu, maka mereka tidak berani menargetkan emas di PON Remaja maupun PON Jabar 2016.

Selama ini para atlet yang dipersiapkan untuk PON Remaja I yang dilehat Desember 2014 di Jatim dan atlet Pemusatan Latihan Daerah (Puslatda) Jatim berlatih di Gedung Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Surabaya.

Sebenarnya fasilitas latihan disana cukup representatif, namun Ketua Umum PTMSI Jatim, Marzuki Rofi’i tetap berharap para atletnya bisa berlatih di Gor Tenis Meja yang lebih baik karena dilengkapi dengan mes dan fasilitas latihan yang sangat memadahi. “Pon itu kepentingan Jatim dan harusnya Pemprov memberikan hak ke PTMSI untuk menggunakan Gor tenis meja untuk berlatih, karena selama ini kita menemui kendala untuk berlatih disana,” katanya.

Saat ini Gor tenis meja ditempati oleh Klub Tenis Meja Harapan Cerah Insan yang Sejati (HCIYS). Pihak PTMSI sendiri juga sudah mendapat surat dari KONI Jatim untuk berlatih di sana, namun terkendala oleh oknum HCIYS yang berupaya menghalangi.

“Inikan aneh, masa aset pemerintah di kuasai klub, kami juga siap menyewa gedung itu untuk berlatih anak-anak,” tegas Marzuki saat ditemui di Kantor Gubernur Jatim.

Sebagai upaya agar bisa menempati Gor tenis meja, kemarin Kamis (18/9) menghadap ke Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo, namun pada saat bersamaan gubernur harus menyambut kedatangan anggota Komisi IX DPR RI. Kemudian Marzuki bersama para pengurus juga mendatangi kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jatim yang berada di samping kantor gubernur untuk menanyakan status Gor Tenis Meja yang saat ini ditempati oleh HCIYS. Tapi tak satupun pejabat yang menemui karena ada tugas luar. “Saya heran, ini kepentingan Jatim di PON, tapi kok sulit untuk menemui pejabat,” keluhnya.Q wwn

Andersen Fokus ke Balap Formula Master di Zhuhai Jakarta, Bhirawa Pebalap nasional Andersen Martono (17) kini sedang fokus menghadapi putaran kelima balap Formula Masters China Series di Zhuhai International Circuit, Sabtu dan Minggu (20-21/9).

“Saya fokus pada perlombaan dengan target naik podium,” kata pebalap muda Indonesia itu ketika dihubungi Kamis.

Pada seri pembuka Sabtu 9 Mei lalu di tempat sama, Andersen gagal memetik kemenangan dan hanya finis di posisi 11 pada Race 1 dan pada

Persebaya Butuh Rp 1 Miliar di Babak Delapan Besar Surabaya, Bhirawa Memasuki babak delapan besar lanjutan Indonesia Super League (ISL) 2014, Persebaya membutuhkan dana segar sekitar Rp1 miliar untuk menjalani laga home and away di Bandung dan Kutai Kertanegara.

Dari tiga calon lawan Persebaya di babak 8 besar kali ini hanya Mitra Kukar yang berada di luar Jawa (Tenggarong, Kaltim), selebihnya Persiba dan Pelita Bandung Raya masih berada di pulau Jawa. Ongkos tandang ke markas kedua tim asal Bandung itu pun relatif murah.

Di babak 8 besar, tim asuhan Rahmad Darmawan akan menjalani enam pertandingan di fase grup. Jika lolos, tim berjuluk bajol ijo itu akan kembali menjalani dua laga, yakni semi final, final atau perebutan tempat ketiga. Jadi, total pertandingan hingga selesai sebanyak delapan pertandingan. “Away ke Tenggarong butuh dana sekitar 200 juta untuk transportasi dan akomodasi di sana,” kata Amran Said Ali, asisten manajer Persebaya, Kamis (18/9).

Itulah mengapa saat ini manajemen Persebaya menyiapkan dana operasional untuk delapan pertandingan tersebut. Dari estimasi yang dibuat manajemen, untuk kebutuhan transportasi dan akomodasi selama babak 8 besar saja, Persebaya harus merogoh kocek sekitar Rp 1 Miliar. “Sekitar Rp 1 Miliar lebih, besaran itu untuk seluruh rangkaian babak delapan besar hingga final,” terang Amran. Q wwn

Race 2 di hari yang sama, pebalap tim Meritus GP ini juga gagal menyelesaikan lomba karena mengalami masalah pada mobilnya.

“Belajar dari pengalaman itulah, dalam menghadapi lomba akhir pekan nanti saya akan berusaha untuk tampil lebih bagus,” katanya.

Seri pembuka lalu menjadi pengalaman berharga bagi Andersen untuk bisa tampil lebih baik pada akhir pekan nanti dan sejak Senin lalu ia sudah berada di Zhuhai untuk lebih mendalami

lagi karakter lintasan sirkuit internasional itu.

“Soal target, semua pebalap tentunya menginginkan yang terbaik. Tapi saya akan berusaha lebih dari mereka agar saya bisa naik podium di Zhuhai,” kata Andersen.

Tentang masalah cuaca, Andersen berharap cuaca di Zhuhai ramah sehingga lomba dapat berlangsung lancar.

Pada seri pembuka Minggu 10 Mei lalu, cuaca buruk melanda Zhuhai, sehingga berimbas ke lintasan Zhuhai In-

ternational Circuit yang tengah menggelar Race 3.

“Alhasil ketika itu lomba dibatalkan dan kemudian digelar di putaran kedua di Shanghai International Circuit pada 23-25 Mei,” jelas Andersen.

“Saya berharap Sabtu dan Minggu ini cuaca di Zhuhai akan ramah, sehingga lomba bisa berlangsung lancar. Tidak seperti seri pembuka lalu, yang kondisinya sangat memprihatinkan,” imbuh Andersen, yang bernaung dalam tim

Meritus GP. Balap Formula Masters China Series ini diikuti 23 pebalap berasal dari Tiongkok, India, Selandia Baru, Afrika Selatan, Rusia, Inggris, Hongkong dan Indonesia.

Perlombaan di Zhuhai akhir minggu ini merupakan putaran kelima dari enam putaran Kejuaraan Formula Master China musim 2014 dan Andersen saat ini berada di urutan 11 klasemen sementara dengan mengumpulkan 25 Q ant poin.Q

NASIONAL-POLITIK

10

Jumat Legi, 19 SEPTEMBER 2014

Dugaan Korupsi Pengadaan Bus Transjakarta

Dicokot Anak Buah, Jokowi Buka Suara Jakarta, Bhirawa Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi akhirnya buka suara terkait ‘nyanyian’ mantan Kepala Kepala Dishub DKI Jakarta Udar Pristono terkait dugaan korupsi pengadaan bus Transjakarta. Saat ditahan, Pristono meminta pimpinan Pemprov DKI yakni Jokowi-Ahok ikut bertanggung jawab atas pengadaan unit bus Transjakarta yang berkarat.

Jokowi memberi perumpamaan mengapa mantan Kepala Dishub DKI Jakarta Udar Pristono sampai ditahan oleh Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi pengadaan bus Transjakarta. “Ini umpama, saya perintahkan kamu beli sabun wangi, terus kamu beli sabun colek, bagaimana?” ujar Jokowi kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Kamis (18/9).

Jokowi enggan mengomentari mendalam soal penahanan bekas anak buahnya itu. Penahanan Udar Pristono merupakan ranah hukum.

Sehingga, dia mengaku tidak punya wewenang mencampuri hal itu.

“Saya yakini wilayah hukum.

Sudah saya serahkan itu penanganannya. Kalau memang ada undangan (panggilan kejaksaan), ya saya hadir,” ujarnya.

Pria yang kini ditetapkan KPU sebagai presiden terpilih ini menjelaskan dari pengadaan bus Transjakarta yang totalnya ribuan dengan nilai anggaran sekitar Rp 3 triliun itu, hanya beberapa unit saja yang nyatanya

diterima oleh Pemprov DKI. “Yang paling penting, bus yang ada kan nggak kami terima.

Jangan ada yang ngomong sekian triliun. Itu yang dibayar hanya kira-kira mungkin dari 3 triliun, hanya 500 sampai 600 miliar.

Tanya Dishub,” kata Jokowi.

Persoalan lain yaitu Jokowi mengaku tidak bisa berbuat banyak terkait pengadaan bus Transjakarta dari Tiongkok tersebut.

Pasalnya, pengadaan dengan nilai anggaran triliunan itu tidak bisa dengan mekanisme penunjukan langsung, namun harus melalui proses lelang. Ia pun mengatakan pengadaan tersebut sudah menjadi tanggung jawab pengguna anggaran, yaitu dinas terkait.

“Kalau menunjuk, saya akan beli yang baik. Nggak bisa beli bus mercy atau volvo. Ada mekanisme lelang yang harus diikuti. Semuanya ada di dinas selaku pengguna anggaran. Ada kebijakan, ada pengguna anggaran,” kata mantan Wali Kota Surakarta ini.

Udar Pristono resmi ditahan

Kejaksaan Agung, Rabu (17/9) Sementara rekanan lainnya Maicmalam. Anggota Tim Gubernur hel Bimo Putranto masih beruntuk Percepatan Pembangunan status saksi. Penyidik juga sudah (TGUPP) itu menjadi tersangka menerima hasil penghitungan kedugaan korupsi prorugian keuangan neyek pengadaan bus gara dari Badan Pentransjakarta dan Bus gawasan Keuangan dan Kota Terintegrasi Pembangunan (BPKP) Busway (BKTB) beryang telah ditetapkan karat pada anggaran Rp 54.389.065.200.

Dinas Perhubungan Agar penyalahgunaan DKI 2013 anggaran anggaran pengadaan 2012-2013 senilai Rp bus tidak terjadi lagi, 1,5 triliun.

DKI mengalihkan peSelain dia, Kejagung ngadaan dari Dinas Per juga menahan tersanghubungan ke PT TransUdar Pristono ka lainnya, Direktur jakarta. Rencananya, Pusat Teknologi Industri dan DKI melalui PT Transjakarta akan Sistem Transportasi Badan Peng- membeli sebanyak 300 unit bus kajian dan Penerapan Teknologi Transjakarta pada 2015 mendatang.

(BPPT) Prawoto. Dalam kasus Sementara Wakil Gubernur tersebut Kejaksaan Agung sudah DKI Jakarta Basuki Tjahaja menetapkan tujuh tersangka. Purnama juga ikut buka suara Lima tersangka lainnya di an- terkait pernyataan mantan Ketaranya Pejabat Pembuat Ko- pala Dishub DKI Jakarta Udar mitmen Pengadaan Bus Pere- Pristono. Ahok mengatakan majaan Angkutan Umum Reguler silakan jika Udar Pristono medan Kegiatan Pengadaan Armada nuduh pimpinan Pemerintah Bus Transjakarta Drajat Ad- Provinsi DKI Jakarta ikut berhyaksa, Ketua Panitia Pengadaan tanggung jawab. Hanya saja, Barang/Jasa Bidang Pekerjaan tuduhan itu mesti dibuktikan di Konstruksi 1 Dinas Perhubungan pengadilan. “Bisa saja. Buktikan DKI Jakarta Setyo Tuhu, Budi di pengadilan saja, itu kan proses Susanto (BS) selaku Direktur hukum. Tunggu di pengadilan Utama (Dirut) PT New Armada saja,” kata Basuki singkat di (PT Mobilindo Armada Cemerlang, Balai Kota Jakarta.

Agus Sudiarso selaku Dirut PT Sementara Jaksa Agung Muda Ifani Dewi, dan Chen Chong Kyeon Pidana Khusus (JAM Pidsus) selaku Dirut PT Korindo Motors. Widyopramono mengatakan bah-

Seorang demonstran memasang stiker di badan bus Transjakarta saat mengikuti aksi menuntut penuntasan kasus korupsi pengadaan bus Transjakarta di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. wa dalam kasus tersebut penyidik belum menemukan kaitan dengan Jokowi. “Untuk memeriksa yang bersangkutan belum dikaitkan. Jaksa penyidik sudah menganggap demikian. Kita kan percaya jaksa penyidik,” ujarnya.

Udar Pristono mengatakan saat pengadaan bus Transjakarta, dia senantiasa melapor kepada Gubernur DKI Jokowi.

“Bahwa saya adalah Kadishub (Kepala Dinas Perhubungan).

Pimpinan saya adalah Gubernur DKI. Dalam setiap program ada

Jokowi Sulit Mewujudkan Janji -janji Politiknya

KILAS NASIONAL

Gara-gara Asap, Jadwal Penerbangan Kacau Pekanbaru, Bhirawa Jadwal penerbangan di Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru, Riau kacau akibat tebalnya kabut asap.

Imbasnya, terjadi penumpukan calon penumpang di bandara.

“Sesuai jadwal, saya diberitahu pihak Garuda bahwa keberangkatan pukul 08.00 pagi tadi,” ucap Popin salah satu calon penumpang tujuan Jakarta di bandara, Kamis (18/9).

Namun hingga pukul 11.30 pesawat yang harusnya ia tumpangi, belum juga terbang. Popin mengaku kecewa karena tidak ada konpensasi seperti makanan dari maskapai. “Belum ada pemberitahuan apapun dari maskapai. Kami sangat kecewa, karena pukul 13.00 tadi saya ada acara penting di Jakarta,” ucapnya.

Keluhan senada juga diungkapkan Kapitra. Pesawat yang seharusnya siang tadi membawanya ke Jakarta tak kunjung terbang hingga sore. “Jadwal pukul 14.00 saya sudah ke Jakarta, tapi karena asap ini sore pun belum bisa berangkat.

Padahal saya punya urusan penting.

Pusing saya dengan asap ini,” ujarnya kesal.

Sementara itu, Airport Duty Manager Bandara SSK II Pekanbaru, Baiquni, mengaku tidak ada pesawat yang berangkat maupun mendarat sejak pagi hingga pukul 14.00. “Jadi hingga pukul 14.00 ada 14 penerbangan yang delay karena asap. Penerbangan masih kacau,” ucap Baiquni. okz

Blokade Terorisme, TNI Perketat Perbatasan Jakarta, Bhirawa Tentara Nasional Indonesia (TNI) tingkatkan penjagaan wilayah perbatasan yang kerap menjadi tempat masuknya warga negara asing (WNA) ilegal ke Indonesia. Hal itu dilakukan setelah empat warga Turkistan (secara geografis dekat ke Tiongkok) yang baru saja ditangkap Densus 88 Antiteror karena diduga terlibat Moeldoko terorisme.

“Semua prajurit harus lebih siaga terhadap warga asing yang masuk,” kata Panglima TNI Jenderal Moeldoko di kantornya, Kamis (18/9).

Moeldoko pun memerintahkan kepada para prajuritnya di lapangan agar lebih siaga melihat warga asing yang masuk di wilayah perbatasan. Bila ada hal-hal mencurigakan dari warga asing yang masuk Indonesia harus diperiksa lebih ketat.

“Semua prajurit yang ada di lapangan, baik itu intelijen dan teritorial agar lebih jeli terhadap kehadiran orang asing.

Kalau ada yang aneh-aneh harus segera disikapi,” ujarnya.

Terkait empat WNA asal Turkistan yang ditangkap tim Densus 88 beberapa waktu lalu, menurut Moeldoko, Presiden Susilo Bambang Yudoyono telah memerintahkan kepada Imigrasi agar lebih ketat dalam memeriksa warga asing.

“Imigrasi lebih selektif memberikan visa dan paspor kepada masyarakat,” imbuhnya. ins

Rakor (Rapat Koodinasi), kami laporkan,” kata Udar di Gedung Bundar, Kejaksaan Agung Jakarta Selatan, Rabu (17/9) malam.

Dikatakannya, sesaat sebelum dibawa ke Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Agung, pihaknya selalu membuat laporan tertulis atas segala sesuatu yang dikerjakannya. “Bahkan untuk bus yang berkarat untuk penyelesaian itu saya sudah lapor. Semua sudah saya berikan kepadanya tertulis. Laporan itu ada,” ungkapnya. ira, viv, ins

istimewa

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama Ibu Ani Yudhoyono memberi salam sebelum keberangkatannya menuju Portugal, Jepang dan Amerika Serikat di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta, Kamis (18/9).

Lawatan Terakhir, SBY Kunjungi 3 Negara Jakarta, Bhirawa Menjelang berakhirnya tugas sebagai Presiden RI 20 Oktober mendatang, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara Ani Yudhoyono beserta rombongan melakukan kunjungan ke tiga negara, yakni Portugal, Amerika Serikat, dan Jepang. Rangkaian kunjungan ini akan menjadi rangkaian kunjungan terakhir SBY keluar negeri.

SBY bertolak dari Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, Kamis (18/9) sekitar pukul 08.00. Namun, dalam perjalanannya itu, Presiden SBY beserta rombongan tidak memakai pesawat kepresidenan.

“Ini adalah tugas internasional saya yang terakhir dalam kapasitas saya sebagai presiden. Kunjungan ini juga yang terpanjang yaitu 12 hari selama 10 tahun saya pimpin negeri ini,” kata Presiden SBY dalam jumpa pers di Bandara Halim Perdanakusumah Jakarta Timur, Kamis (18/9).

SBY akan mengawali kunjungan bilateralnya ke Portugal. Ini merupakan kunjungan kenegaraan SBY yang pertama selama 10 tahun menjadi presiden. Kunjungan pertama

presiden RI ke Portugal kala itu dilakukan oleh Presiden Soekarno. “Kita mengalami pembekuan karena integrasi indonesia waktu itu. 25 tahun kemudian kita lakukan normalisasi. Bahkan 2012 presiden Portugal berkunjung ke Indonesia. Oleh karena itu saya akan berganti mengunjungi Portugal untuk melakukan normalisasi yang penuh,” ujarnya.

Portugal, kata SBY, memang merupakan mitra yang penting. Banyak peluang kerjasama yang dapat dilakukan oleh kedua negara ke depannya. SBY akan menjadi presiden kedua setelah Soekarno yang datang ke negeri ini. Kunjungan ini sekaligus menjadi balasan undangan Presiden Portugal, Cavaco da Silva, yang datang ke Indonesia pada Mei 2012 lalu.

Dalam kunjungan tersebut, SBY dijadwalkan akan menerima “kunci emas” Kota Lisabon dari Wali Kota Lisabon. Penyerahan kunci ini menjadi simbol kepercayaan masyarakat Lisabon terhadap warga Indonesia. Setelah dua hari di Portugal, ia dan rombongan akan melanjutkan lawatan ke New York, Amerika

Serikat. Di Negeri Paman Sam itu, SBY mengaku akan banyak melakukan kegiatan. Salah satunya menyampaikan pidato terakhir dalam sidang ke-69 Majelis Umum PBB. Selain itu, SBY juga akan memimpin sidang pleno KTT Iklim PBB (UN Climate Summit) 2014 dan menghadiri Open Government Partnership High Level Event (OGP-HLE).

“Ini pidato terakhir saya, di samping itu di NY juga akan dikukuhkan penominasian saya untuk menjadi presiden dan chairman dari GGGI yang markasnya di Korea Selatan. Atas permintaan pimpinan dunia saya diminta memimpin mulai pada November dan Insya Allah saya bersedia karena temanya penting bagi dunia dan Indonesia sendiri,” ungkapnya.

Dalam kunjungan bilateral ke Washington DC, Presiden SBY akan meresmikan Masjid Imam Center. Ia juga diminta untuk berceramah di sana dalam pertemuan dengan pimpinan Islam di AS. Terakhir, dalam kunjungan ke Kyoto, Jepang, SBY akan menutup masa baktinya dan membuka kerjasama lanjutan untuk presiden terpilih, Joko Widodo. kpc, ins

Jakarta, Bhirawa Pengamat politik Hanta Yudha mengingatkan Presiden terpilih Jokowi untuk tidak terlalu jauh melenceng dari janji janji politiknya.

Sebab rakyat akan memperhitungkan janji- janji politik yang telah diucapkan, dan akan menagihnya nanti pada waktunya.

“Ada 3 janji politik tentang pemerintahan kini telah men yandera Jokowi. Yakni janji koalisi tanpa syarat,kabinet ramping, dan menteri yang harus melepas kursi parpol.

Ketiga janji itu sulit diwujudkan, boro- boro ramping.

Bahkan kabinet Jokowi mungkin lebih parah, jumlahnya saja sama dengan kabinet SBY yakni 34 menteri,” ungkap Hanta Yudha dalam diskusi legislasi tentang “Konstalasi Politik Menjelang 20 Oktober” di press room DPR RI, Kamis (18/9).

Lebih jauh Hanta Yudha melihat, Jokowi kini menghadapi kenyataan bahwa koalisi pendukungnya kalah suara di DPR RI. Kekuatan lawan, Koalisi Merah Putih menguasai DPR. Hampir semua keputusan di parlemen saat ini dikomandani dan dimenangkan Koalisi Merah Putih. Sampai-sampai Ketua DPR RI yang biasanya menjadi jatah pemenang Pileg, kini bisa diperebutkan oleh anggota Koalisi Merah Putih. Mengatasi hal ini, Jokowi nampaknya terpaksa harus mengubah janji- janji politiknya.

“Wapres JK yang berpengalaman mau tidak mau harus menyesuaikan diri dengan realitas yang ada saat ini. Maka kompromikompromi dengan parpol lain dimaksudkan untuk memperkuat posisi koalisi Jokowi di DPR. Upaya itu dilakukan agar Koalisi Merah Putih di DPR tidak seenaknya menjegal programprogram pemerintahan Jokowi,” tutur Hanta.

Namun kata Hanta, masih ada waktu sekitar sebulan untuk bisa menggandeng parpol lain bergabung dan memperkuat barisan koalisi

Jokowi. Misalnya melirik parpol lain seperti PPP dan Golkar yang saat ini di internalnya, khususnya elit partai tengah bergejolak.

Atau menampung kutu loncat Koalisi Merah Putih.

Presiden terpilih Joko Widodo alias Jokowi memutuskan tetap menggunakan format 34 kementerian dalam kabinetnya. Sebanyak 18 kursi untuk menteri dari kalangan profesional dan sisanya dari partai politik.

Jokowi enggan menanggapi pertanyaan soal postur kabinet gemuknya yang juga diisi oleh 16 orang dari partai.

Padahal, sebelumnya dia berjanji akan membuat kabinet ramping.

“Yang penting kan orang yang mendudukinya. Dan juga yang paling penting siapa yang ada di situ. Bukan soal jumlah ya,” kata Jokowi di Bandara Halim Perdanakusuma, Kamis (18/9).

Saat disinggung siapa dari partai politik yang sudah mengajukan nama untuk calon menteri, mantan Wali Kota Surakarta ini kembali bungkam. “Ya tidak apaapa. Siapa pun siapkan nama, juga tidak apa-apa,”singkatnya.

Sementara peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Ardian Sopa menilai kabinet gemuk itu sebagai wujud kompromi politik Jokowi atas realitas yang ada. “Jokowi sangat menginginkan kabinet profesional, tapi politik adalah seni berkompromi dan ini wujud kompromi beliau, tanpa mengubah gagasan awalnya yaitu kabinet profesional,” ujar Ardian.

Selain itu, kata Ardian, janji-janji Jokowi saat kampanye mengenai kabinetnya terbentur banyak rintangan yang harus diselesaikan dengan kompromi politik.

“Seperti ada aturan menteri tidak boleh ketua umum partai politik, dan bisa saja nanti diganti menjadi ketua pembina. Nah kompromikompromi seperti itu yang bisa terus berlanjut,” pungkasnya. ira, cty, ant

Tunggu Pimpinan Definitif, Pilih Blusukan ke Desa - desa Belum terbentuknya pimpinan definitif membuat anggota dewan nganggur. Untuk menyiasati agar tidak memakan gaji buta, beberapa wakil rakyat memilih untuk blusukan ke masyarakat langsung. Warga banyak ditanya, terkait pegembangan ekonomi rakyat.

“Saya juga tidak ingin makan gaji buta, makanya daripada di kantor tidak ada kerjaan lebih baik keliling ke masyarakat.

Dari blusukan itu, kita mendapat masukan banyak. Misalnya masyakat banyak mengeluhkan tentang usahanya yang tak bisa berkembang.

Juga menanyakan uluran dana hibah, sebagai tambahan pengerak ekonomi mereka. Intinya apa yang akan diper-

juangan wakil rakyat pada periode 2014-2019, ini yang dinanti mereka.” Kata Wakil Ketua Fraksi PDIP DPRD Gresik Noto Utomo, Kamis (18/9).

Jadi anggota dewan sudah satu bulan lebih, sebenarnya sudah tidak sabar untuk bisa segera bekerja. Tetapi mau bagaimana lagi, sampai saat ini masih ada partai yang belum juga menyerahkan rekomendasi wakil ketua. “Ka-

Noto Utomo

kim/bhirawa

rena saya orang baru, makanya ikuti aturan main saja,” katanya.

Terkait dengan kondisi ini, diakui Noto memang memberikan sedikit hikmah. Pa-

salnya, dengan begini dirinya bisa memiliki waktu luang untuk menampung aspirasi masyarakat untuk nanti dijadikan acuan dalam pembahasaan RAPBD 2015. “Lumayan, karena belum terlalu sibuk jadi bisa blusukan untuk menampung aspirasi rakyat,” terangnya Dalam blusukan, banyak masukan yang didapat. Namun akan memfokuskan pada pembangunan ekonomi masyarakat. Untuk mewujudkan hal ini, pihaknya akan membantu memberikan modal kepada masyarakat kecil untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatannya. “Agar hal ini berjalan, saya

juga akan membentuk tim pengawas agar semuanya bisa berjalan sesuai mestinya,” katanya.

Ditambahkan Noto Utomo, sampai saat ini dirinya sudah mengumpulkan 25 jenis aspirasi dari masyarakat. Namun, semua ini baru bisa ditindaklanjuti kalau alat kelengkapan dewan selesai dibentuk.

Dari masukan-masukan yang banyak diterima, memang masyarakat sangat menginginkan adanya bantuan usaha. Pasalnya, selama ini wakil rakyat hanya terfokus pada pembangunan fisik saja. Sehingga perlu ada perubahan untuk penyaluran jasmas menkim* datang.

Jumat Legi 19 SEPTEMBER 2014

Anggaran Rp 500 M untuk JLS hanya Sampai Tulungagung Pemprov, Bhirawa Pelan namun pasti, pembangunan mega proyek infrastruktur Jalan Lintas Selatan (JLS) Jawa di Jatim mulai menunjukkan hasil. Meski anggaran dari pemerintah pusat seret, Pemprov Jatim tetap bersemangat untuk segera mewujudkannya dengan menyediakan anggaran sebesar Rp 500 miliar.

Namun ternyata, anggaran sebesar Rp 500 miliar tersebut tak serta merta langsung membuat pembangunan JLS rampung, tapi baru sampai Tulungagung.

Saat ini, perkembangan proyek prestisius itu telah mencapai daerah Sidomoro Kabupaten Trenggalek dan kini proses pembangunannya berlanjut ke daerah Panggul yang juga di Kabupaten Trenggalek.

“Alokasi anggaran Rp 500 miliar ini diperkirakan hanya cukup untuk wilayah Tulungagung saja. Pemerintah pusat masih tetap belum bisa membantu, jadi kita akan mengandalkan dana APBD 500 miliar itu,” Gubernur Jatim Dr H Soekarwo, Kamis (18/9).

Untuk pembangunan JLS hingga daerah Malang, lanjut Pakde Karwo, sapaan lekat Soekarwo, membutuhkan waktu hingga beberapa tahun. “Kita hanya mampu menyiapkan dana Rp 500 miliar, semoga ke depannya pemerintah pusat bisa ikut membantu sehingga JLS bisa segera terealisasi,” kata Pakde.

Menurut mantan Sekdaprov Jatim ini, sebenarnya Pemprov Jatim sudah pernah menghitung total anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan JLS hingga daerah Malang, yakni menghabiskan anggaran mencapai Rp 1,6 triliun. Namun karena berbagai hal besaran anggaran itu tidak direalisasikan dan hanya disetujui Rp 500 miliar.

“Kalau saya ambil yang dana sebesar itu ya nggak bisa, kasihan APBD kita. Masih banyak prioritas pembangunan lain yang juga penting untuk mendapat anggaran banyak. Jadi jangan dihabiskan untuk JLS saja,” ungkapnya.

Pakde Karwo menjelaskan hingga akhir tahun ini terus dilakukan pematangan untuk tindaklanjut pembangunan JLS pada 2015 mendatang. Harapannya agar anggaran Rp 500 miliar tersebut bisa tepat penggunaannya dan sesuai target.

“Semua persiapan untuk pembangunan JLS secara umum tidak ada kendala. Begitu juga dengan pembebasan lahannya.

Perhutani sudah ada lampu hijau lahannya bisa digunakan untuk pembangunan JLS,” tandasnya. n iib

Tak Ingin Mangkrak, Proyek BO Dilelang Ulang l Sambungan hal 1

Selain pembuatan kontrak untuk pengerjaan proyek pada 2014, nantinya pemenang lelang juga akan diajak untuk pembuatan kontrak turunan. Yaitu, kontrak pengerjaan proyek untuk 2015. Dan untuk pembuatan kontrak ini, pemkot telah menggandeng tim ahli dari Universitas Brawijaya (UB) Malang.

Untuk diketahui, meskipun proyek BO dilelang ulang, namun nilai kontraknya tidak mengalami perubahan. Yakni sebesar Rp 175 miliar. Adapun dalam lelang ulang ini, pembangunan yang dilanjutkan adalah semua unit dari blok A sampai blok I. “Namun peserta lelang diberikan kesempatan untuk menawar, blok mana dulu yang akan dipilih untuk dikerjakan terlebih dahulu.

Hal ini disesuaikan dengan kemampuan dari pihak rekanan,”tambah Yeyen.

Sebelumnya, Pemkot Batu menerima banyak kritikan terkait ketidakseriusan dalam melaksanakan program pembangunan gedung BO. Akibatnya, proyek ini terkatung-katung selama tiga tahun.

Dalam pembangunan gedung BO, pemkot menggunakan sistem multi years.

Artinya pada tahun ini pelaksanaan pembangunannya tidak harus selesai 100%.

Prosesnya masih bisa dilanjutkan tahun depan. “Anggaran yang disetujui anggota dewan Rp 175 miliar. Nanti tergantung rekanan pemenang lelang, tahun ini sanggup mengerjakan bagian mana dulu. Sisa pekerjaannya dilanjutkan tahun depan,”ujarnya. n nas

Gagas Senam Wajib Belajar l Sambungan hal 1

menggagas Senam Wajar,” lontar Harlistyati yang sehari-hari menjabat sebagai Kepala Bappeko pemkot Mojokerto ini.

Hingga saat ini, format senam itu sedang dalam proses penyusunan dan pembuatan.

“Aransemen lagunya sudah fix, dan sudah klop sama hitungan gerakan senamnya,” tambah wanita yang pernah menjabat sebagai Kepala Dipenda ini.

Ditambahkan Harlis, konsep Senam Wajar ini merupakan salah satu bentuk sosialisasi kepada pelajar dan masyarakat supaya memahami pentingnya meluangkan waktu untuk belajar dengan cara menyenangkan dan menyehatkan. “Senam itu kan menyehatkan dan menyenangkan,” ujar Harlis sambil mengumbar senyum.

Pengcab Persani Kota Mojokerto sebelumnya pernah menciptakan senam dengan konsep onde. “Sekarang kita mencari senam dengan ciri khas baru di Kota Mojokerto. Senam Wajar ini mengadopsi konsep wajib belajar yang sekarang lagi ngetren di Kota Mojokerto,” imbuh perempuan yang menjabat sebagai Ketua Persani Kota Mojokerto dua periode ini.

Harlis membocorkan, untuk tahap pemanasan Senam Wajar diiringi lagu berjudul Benteng Pancasila dengan irama pop bosas.

Sedangkan memasuki gerakan Inti senam diiringi lagu jam wajib belajar dengan musik pop regae. “Untuk tahap pendinginan diiringi lagu Kutho Mojokerto yang diiringi musik langgam,” ujarnya. n kar

SAMBUNGAN Gagal Sandar, Puluhan Sapi untuk Kurban Mati di Kapal l Sambungan hal 1

baru sampai di pos 1 tidak bisa bergerak karena kepadatan di Pelabuhan Rakyat Kalimas.

“Kapal motor ini tiba di pelabuhan sejak Selasa malam dan mengangkut 289 ekor sapi.

Kendalanya kapal tidak bisa naik ke atas karena di atas juga banyak kapal yang tidak bisa turun,” kata Dahlan Shaleh, Kamis (18/9) di Pelra Kalimas.

Selain itu, tambahnya, air di pelabuhan juga dalam kondisi surut sehingga banyak kapal yang bermuatan penuh tidak bisa bergerak. Ratusan sapi yang diangkut kapal ini rencananya akan dikirim ke Jakarta dan Tangerang untuk kebutuhan Hari Raya Kurban. “ Kerugian masih belum tahu, karena sapi-sapi ini dikirim langsung dari peternak lokal, dan saya sebagai ekspedisinya hanya menanggung muatan dari pelabuhan ke tempat tujuan,” tambahnya.

Selain itu, salah satu tim ekspedisi, Acang yang membawa ratusan sapi ke Jakarta dan Tangerang juga mengatakan, jika sapi ini tidak bisa dibongkar muat maka kerugian bisa mencapai ratusan juta rupiah. Ini karena supli makanan di atas sudah mulai menipis dan mengering. “ Biasanya semuanya lancar, dan langsung bisa masuk ke pos 4 untuk turunkan muatan.

Kali ini sulit mau bersandar,” imbuhnya.

Polres Pelabuhan Tanjung Perak juga membenarkan kemarin pagi ada 10 ekor sapi yang mati. “Kemudian bertambah lagi tiga ekor yang mati, sekitar pukul 11.00,” kata Kasubbag Humas Polres Pelabuhan Tanjung Perak, AKP Lily Djafar.

Sedangkan untuk meredam suasana, agar pemilik sapi tidak terpancing emosi karena peristiwa tersebut, Lily mengaku sudah menurunkan anggotanya untuk pengamanan di sekitar lokasi. “Untuk masalah

pengamanan di wilayah Tanjung Perak memang wewenang kita, tapi kalau masalah bongkarmuat, itu wewenang syahbandar dan otoritas pelabuhan. Tadi si pemilik sapi, sempat marahmarah tapi sudah bisa kita redam,” lanjut dia.

Sementara itu, otoritas pelabuhan Kabid lalu lintas, Deni R Boymau juga mengatakan sampai pukul 17.30 kemarin kondisi air laut masih belum keadaan pasang. Sehingga kapal masih belum bisa melakukan aktivitasnya. “Sudah dilancarkan, ASDP diminta untuk membantu dan akhirnya bersedia. Mudahmudahan bisa berjalan baik, sampai sekarang air laut juga masih belum pasang,” kata Deni R Boymau.

Selain KLM Nusantara Indah, juga terdapat ada dua kapal lain yang juga mengangkut sapi yang juga menunggu bongkar di Pelra Kalimas yaitu KLM Samudera Indah dari Waingapu dan KLM Onawe dari Bima. n geh

Kualitas Calon Dewan Pendidikan Surabaya Buruk l Sambungan hal 1

Menurut Anggota Pansel Dewan Pendidikan Surabaya Prof Zainudin Maliki, banyak pendaftar yang hanya bonek (bondo nekat). Hanya berbekal pengalam­ an di bidang pendidikan yang lumayan, lalu memberanikan diri untuk mendaftar. Misalnya, ka­ rena sering melakukan advokasi terhadap siswa miskin dan nasib guru kemudian memberanikan diri mendaftar.

“Semangatnya sih boleh. Komitmennya juga bagus. Tapi percuma kalau tidak tahu fungsi dan visi dewan pendidikan itu apa,” tutur Zainudin saat ditemui di Kantor Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya. Bahkan ada juga pendaftar yang punya pandangan guru sama seperti buruh. Sehingga harus digaji sesuai Upah Minimum Regional (UMR). Semangat semacam ini menurut Zainudin cukup baik karena ingin meningkatkan ke­ sejahteraan guru, tapi tidak selaras dengan misi pendidikan.

Meski demikian, beberapa pendaftar juga ada yang dinilai bagus bahkan dengan nilai sempurna. Nilai sempurna adalah pendaftar yang mendapat nilai 15 dari tiga komponen penilaian.

Di antaranya ialah pengetahuan, kepedulian dan komitmen.

Pendaftar yang berhak untuk masuk pada 22 besar hanya yang memiliki nilai antara 14 – 15 saja. “Yang dapat nilai 15 sampai jam 17.00 ini hanya satu, dan nilai 14 hanya 4 orang. Sedangkan yang lainnya di bawah angka 13 semua,” tutur dia.

Zainudin memaklumi kondisi

ini. Tetapi dia tidak memandang hal ini buruk secara keseluruhan.

Sebab, dengan banyaknya pendaftar yang memiliki komitmen dan semangat yang kuat terhadap pendidikan, menandakan masyarakat Surabaya masih sangat peduli terhadap pendidikan.

Salah seorang peserta yang mendapat kesempatan menyampaikan gagasan hari pertama kemarin adalah Fitrinaya. Perempuan ini diusulkan oleh salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Surabaya. Dia mengaku sering membantu anak-anak miskin yang kesulitan biaya sekolah di Surabaya. “Ini yang pernah saya lakukan demi pendidikan.

Melalui Dewan Pendidikan, saya ingin memiliki wadah untuk semakin intens melakukan kerjakerja sosial bidang pendidikan,” katanya dengan suara lantang.

Sayangnya, saat Ketua Ombudsman Jatim Agus Widiarta menanyakan apakah Fitrinaya pernah membaca UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), PP No 17 Tahun 2010 tentang kelembagaan Dewan Pendidikan, dan Perda Kota Surabaya tentang penyelenggaraan pendidikan dia mengaku belum pernah membaca. Tapi, Fitrinaya tetap meyakinkan Pansel bahwa jika dia terpilih akan memajukan pendidikan di Surabaya.

Selain Fitrinaya, Zainal Abidin yang direkom dari salah satu Yayasan Masjid di Surabaya juga dicecar pertanyaan oleh Timsel.

Ini lantaran berbagai artikelnya cenderung pada konsep bidang olahraga. Selain itu, paparannya terkait fungsi dewan pendidikan juga mengacu pada Keputusan

Menteri Nomor 42 Tahun 2002.

Padahal saat ini fungsi Dewan Pendidikan telah diatur dalam PP Nomor 17 Tahun 2010. Bahkan saat ditanya perbedaan fungsi di antara dua regulasi itu, Zainal juga tak mampu menjawab.

Lain halnya dengan yang dialami oleh Martadi. Pakar pendidikan dari Unesa ini pemaparannya begitu runtut. Bahkan, Pansel mengaku tak perlu lagi mempertanyakan pengetahuan Martadi. Ketika Seger Handoyo menanyakan pendapatnya terkait kompetisi masyarakat masuk ke sekolah favorit yang terlalu panas, Martadi mengiyakan. Menurutnya, langkah Dindik Surabaya dalam memetakan sekolah kawasan telah tepat.

Sehingga, anggapan masyarakat terhadap sekolah favorit tidak hanya di tengah kota.

“Pendidikan itu dikembangkan dari tepi, bukan dari tengah,” kata dia. Meski demikian, Martadi mengaku Dindik masih harus berupaya lebih keras untuk memperluas akses sekolah bermutu. Sehingga, pendaftaran siswa baru tidak hanya terpusat di salah satu wilayah saja.

Ketua Pansel Dewan Pendidikan Surabaya Prof Muchlas Samani mengakui, calon anggota Dewan Pendidikan mempunyai karakteristik yang bermacam-macam.

“Ada yang paham pendidikan tapi tidak punya track record. Ada juga track record-nya bagus tapi kurang paham. Ada yang keduanya bagus,” jelasnya. Hingga sore kemarin, terdapat satu peserta yang absen dalam tahap pemaparan gagasan dan dinyatakan gugur. n tam

Polres Madiun Tangkap Dua Penipu Pensiunan PNS l Sambungan hal 1

tertangkap baru dua orang, sedangkan seorang lainnya yang berinisial N masih buron. Pengungkapan kasus penipuan tersebut diketahui setelah korban S (63) yang merupakan pensiunan guru, warga Kelurahan Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, melapor ke polsek setempat.

Awalnya, korban didatangi dua tersangka di rumahnya pada Juni 2014 ditawari jasa pengurusan utang di Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) dengan jaminan SK Pensiun. Korban sebenarnya sudah menolak ka­ rena masih memiliki pinjam­an di BRI. “Namun, tersangka terus membujuk hingga akhirnya korban menerima tawaran tersebut.

Tersangka mengaku akan menguruskan pinjaman di BTPN

dengan cara menutup utangnya di BRI,” kata Imara.

Kemudian korban diminta menyiapkan fotokopi surat-surat penting sebagai persyaratan pinjam­an di BPTN. Dari bank tersebut, korban menerima uang sebesar Rp 148.110.000 dari total jumlah pinjam­an sebesar Rp 181.500.000.

Setelah itu, korban dipertemukan dengan tersangka N (buron).

Lalu, N meminta korban untuk menyerahkan semua uangnya dari BPTN sebesar Rp 148.110.000.

Kemudian, setelah dipotong untuk penutupan utang di BRI, administrasi, materai, asuransi, dan lainlain, korban masih menerima uang sebesar Rp 55.110.000.

Tanpa disangka, akhir Agustus lalu korban didatangi oleh petugas BTPN yang menyatakan jika SK Pensiun milik korban pa­ lsu. Korban lalu mengecek utang-

nya yang ada di BRI, ternyata utang tersebut masih ada beserta SK Pensiun aslinya yang menjadi jaminan. “Merasa ditipu, korban akhirnya melapor ke Polsek Kartoharjo. Sementara ini baru empat orang dari sembilan korban yang melapor ke Polsek Kartoharjo. Kami masih mendalami kasus ini,” tambahnya.

Pihaknya juga masih mencari tahu kemungkinan keterlibatan orang dalam di BTPN dalam kasus tersebut. Dari para tersangka, polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti di antaranya uang tunai sebesar Rp 49.110.000, buku tabungan BTPN, dan satu lembar slip transfer BCA. Atas perbuatannya, tersangka akan dijerat dengan pasal 378 Jo pasal 55 KUHP tentang penipuan dengan ancaman pidana penjara selama empat tahun. n dar

Banyuwangi dan Perhutani Kelola Tempat Wisata l Sambungan hal 1

Perhutani. Termasuk pula dalam proses penyusunan grand design.

Dengan adanya PKS, pemerintah daerah bisa ikut andil dalam menyiapkan infrastruktur pendukung di tempat wisata.

“Adapun prioritasnya adalah Pantai Pulau Merah sebagai destinasi wisata baru unggulan Banyuwangi. Kemudian menyusul pantai Watu Dodol, air terjun Lider dan Rowo Bayu serta

menyusul tempat wisata lainnya,” kata dia saat dikonfirmasi, Kamis (18/9).

Kerjasama ini mengusung konsep ekowisata. Sehingga pengembangan dan pengelolaannya wajib menyelaraskan dengan konsep ramah lingkungan.

Disepakati pula, pengelolaan wisata melibatkan masyarakat sekitar tempat wisata melalui Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Hal ini menjadi penting agar masyarakat mendapatkan

nilai manfaat. “Untuk sharing operasional 50:50. Kita atur pula restribusi tiket yang hasilnya kita berikan ke masyarakat dan sisanya kita bagi dua dengan Perhutani,” tandas dia.

Tidak hanya dengan Perhutani. Pemerintah Banyuwangi juga segera menandatangani kerjasama dengan lembaga vertikal lainnya yang kawasannya terdapat potensi pariwisata.

Seperti BKSDA, taman nasional, dan perkebunan. n nan

11 Penetapan Pimpinan Alat Kelengkapan Melalui Pemilihan l Sambungan hal 1

akan memperjuangkan proses pemilihan pimpinan alat kelengkapan dewan termasuk komisi di dalamnya akan dilaksanakan dengan pemilihan oleh tiap anggota alat kelengkapan.

“PKB masih konsekuen dengan kembali pada tata tertib dewan, termasuk masalah pemilihan pimpin­an alat kelengkapan. Biar anggota alat kelengkapan yang memilih sendiri. Bukan hasil rembukan sepihak,” tegas Masduki dikonfirmasi.

Hal senada juga dikemukakan Wakil Ketua Dewan asal Demokrat, Ratih Retnowati. Ia me­negaskan pemilihan ketua komisi akan berjalan se­suai tata tertib yakni dipilih oleh anggotanya sendiri. Dengan yakin Ratih membenarkan bahwa proses pemilihan pasti akan dilaksanakan, karena hal itu menyangkut aturan.

“Pasti akan dilaksanakan pemilihan itu, oleh karenanya tergantung kepada sosok yang dijagokan, apakah mampu menjalin komunikasi dengan baik atau tidak.

Karena meski kami telah berusaha untuk itu, namun jika yang bersangkutan tidak ada upaya, tentu akan sia-sia dan bisa saja gagal dan ending berubah ke nama lain,” jelas satu-satunya anggota dewan Surabaya yang bergelar Doktor ini.

Masalah penetapan pimpinan alat kelengkapan dewan ini sudah mulai naik menjadi isu krusial di kalangan legislatif. Bagaimanapun penguasaan pimpinan alat kelengkap­ an dewan juga merupa-

kan bagian dari barometer kekuatan politik di lembaga legislatif.

Sejumlah isu beredar menyebutkan komposisi untuk Ketua Komisi A diperkirakan akan diduduki Herlina asal Demokrat , Wakil Ketua Tri Didik Adiono dan Sekretaris Pertiwi Ayu. Sedangkan untuk Ketua Komisi B Mazlan Mansyur dari Fraksi PKB, Wakil Ketua dari PDIP, Sekretaris Edi Rachmat dari Fraksi Gabungan. Ketua Komisi C Syaifudin Zuhri dari Fraksi PDIP, Wakil Ketua dari Fraksi Gabungan antara Bukhori atau Vincensius.

Sementara untuk Ketua Komisi D Agustin Paulina dari Fraksi PDIP, Wakil Ketua dari Fraksi PAN, Sekretaris dari Fraksi Demokrat (Junaedi atau Machmud), dan untuk posisi Ketua Badan Legislasi (Baleg) M. Machmud dari partai Demokrat sedangkan untuk Ketua Badan Kehormatan akan dijabat oleh Minun Latif dari Fraksi PKB. Selain masalah pimpin­ an alat kelengkapan dewan, pasal krusial yang diperkirakan bakal ramai diperjuangkan adalah masalah penetap­an kuorum. Direncanakan pasal ini bakal ditegaskan dengan menghitung kuorum berdasarkan kehadiran dan bukan sekadar tanda tangan.

“Kita akan mengusulkan agar penetapan kuorum berdasarkan keha­diran dan bukan hanya tanda tangan.

Saya kira semua fraksi bakal mengusulkan hal yang serupa terutama mereka yang sudah lama punya kursi di dewan,” terang anggota Pansus Tata Tertib Dewan asal PDIP, Baktiono. n gat

LPMP Minta Kabupaten/ Kota Latih 135 Ribu Guru l Sambungan hal 1

pada 2014 dan akan dilatih pada 2015 hanya 342.890 guru. Artinya, masih ada 135.230 guru yang belum dilatih sampai akhir 2015 mendatang.

Terkait selisih tersebut, Kepala LPMP Jatim Salamun mengatakan 135.230 guru tersebut masih belum masuk dalam Padamu Negeri. Sehingga, pihak LPMP sendiri tidak dapat mengalokasikan kuota untuk pelatihan K-13. Untuk mengatasi hal ini, Salamun mengaku telah meminta kabupaten/kota agar menyediakan anggaran untuk pelatihan guru ini.

“Silakan Dinas Pendidikan (Dindik) di kabupaten/ kota mencari tahu siapa saja guru yang belum masuk data base Padamu Negeri.

Selanjutnya, silakan melatih guru dengan menggunakan APBD daerah masing-ma­ sing,” kata Salam saat Rapat Koordinasi Implementasi K-13 Tahun Anggaran 2015, Kamis (18/9).

Dalam pendataan jumlah guru sebagai acuan pelatihan ini, pihak LPMP sengaja tidak mendasarkan pada jumlah guru di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) milik Dindik Jatim. Sebab, menurut Salamun data guru dalam Dapodik tidak sama dengan data tercantum dalam data base Padamu Negeri. Selisihnya pun cukup besar, di Dapodik jumlah guru mencapai 531 ribu. Artinya, selisihnya mencapai 53 ribu guru lebih banyak di Dapodik.

Menurut Salamun, data guru di Dapodik tidak sevalid di Padamu Negeri. Sebab pendataan Dapodik dilakukan secara manual sehingga dimungkinkan terjadi double counting. “Misalnya guru mengajar di SMPN 1, kemudian guru tersebut juga mengajar di SMP swasta. Satu guru yang sama ini bisa saja dilaporkan

masing-masing sekolah dan dihitung dua guru oleh Dindik Jatim,” tutur Salamun.

Sementara pendataan guru di data base Padamu Negeri diproses menggunakan mekanisme online.

Masing-masing sekolah yang mendaftarkan guru memiliki password masing-masing yakni dengan menggunakan NUPTK. Dengan demikian, sistem secara otomatis akan memperingatkan jika ada nama yang persis dan bahkan bisa menolak jika NUPTK yang dientri sama.

“Kami yakin, data di Padamu Negeri ini lebih valid dibanding di Dapodik,” kata dia.

Ditanya data guru yang sudah di latih LPMP tidak dobel dengan Dindik Jatim?

Salamun justru menjawab jika selama ini Dindik Jatim tidak pernah melakukan pelatihan guru untuk persiapan K-13. Yang dilakukan Dindik Jatim dianggapnya hanya sosialisasi, bukan pelatihan sebagaimana yang dilakukan LPMP. “Semestinya pelatihan guru untuk K-13 itu dilakukan selama lima hari.

Sedangkan Dindik Jatim hanya melakukannya selama tiga hari. Ini kan cuma sosialisasi saja namanya,” tutur dia. Salamun mengatakan, jika guru yang sudah mendapatkan sosialisasi oleh Dindik Jatim kemudian dilatih lagi oleh LPMP Jatim dampaknya justru akan lebih baik. Sebab, mereka akan semakin paham.

Salamun tidak dapat menjawab apakah guru yang dilatih LPMP tidak tumpang tindih dengan yang dilatih Dindik Jatim. Sebab, sejauh ini Dindik diakuinya tak pernah berkoordinasi dengan LPMP. Namun demikian, Salamun yakin jika guru sasaran yang dilatih LPMP sendiri tidak akan tumpang tindih. Sebab dalam kuota sasarannya telah tercantum by name, by address. n tam

Habiskan Anggaran Rp 20 Miliar, Libatkan 18 Ribu Personel l Sambungan hal 1

“Ada kegiatan terjun statik di laut oleh AL. Pembebasan sandera di laut, bela diri militer di atas tank. Mereka nanti berkelahi di laut. Demonstrasi akan ditutup oleh Jupiter Acrobatic Team,” katanya.

Berbagai alutsista akan dipamerkan dalam perayaan HUT TNI nanti. Mulai dari pesawat tempur F-16, tank leopard, panser Anoa dan lain-lain. TNI total akan menerjunkan 205 pesawat dalam acara ini, 139 di antaranya milik TNI AU. “Sekitar 18 ribu personel akan dilibatkan, baik yang upacara maupun yang ikut demonstrasi. Selain

mengakhiri restra utama, peringatan HUT TNI secara besar-besaran ini sebagai kado untuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjelang purna tugas. “ Kita melepas beliau sehingga beliau ada kepuasan selama 10 tahun memimpin. TNI selama saya, juga sudah dibangun dan dapat perhatian dari Presiden SBY. Jadi ini kado untuk beliau,” katanya.

Fuad menjelaskan alasan digelarnya HUT TNI di Surabaya, bahwa karena tempat tersebut dapat memenuhi kebutuhan demonstrasi dari AU, AL, dan AD. “Supaya manuver laut, udara, dan darat bebas. Semua dapat dilihat. Surabaya tempat yang

paling signifikan. Panglima TNI ingin menampilkan secara optimal tiga angkatan. Jika di Halim nanti laut tidak kelihatan. Kalau Soekarno-Hatta bisa terkendala aktivitas nanti. Tanjung Priok juga bisa mati kegiatannya.

Jika di Dermaga Ujung ada (Bandara) Juanda, Iswahjudi dan Abdul Rahman Saleh,” jelas Fuad.

Ia berharap dengan ditampilkannya demonstrasi-demonstrasi dari TNI, kepercayaan masyarakat terhadap TNI dapat semakin tinggi.

Kadispen AU Marsma TNI Hadi Tjahajanto menjelaskan sebanyak 205 pesawat militer yang akan dilibatkan dalam demo flying pass merupakan gabungan dari tiga matra. TNI AU

selaku penanggung jawab pertunjukan di udara menerjunkan 138 unit pesawat, sisanya milik TNI AD dan AL. “Total nanti 205 pesawat. Di samping fly pass, juga ada demo Jupiter Aero,” tuturnya.

Beberapa hari sebelum memasuki puncak acara pada 7 Oktober, dilakukan geladi bersih secara berkala, yaitu pada 2, 3, dan 4 Oktober. Hal itu dilakukan untuk memastikan semua pertunjukan berjalan lancar dan lalu lintas udara tidak terganggu. “Pesawat tempur sudah stand by di Bandara Iswahyudi, pesawat baling-baling di Bandara Abdurrahman Saleh, Malang, dan sisanya di Bandara Juanda,” terangnya. *

UTAMA

12

Jumat Legi, 19 SEPTEMBER 2014

Kerjasama BLK Surabaya dan Institut Teknologi Surabaya (ITS)

Ciptakan Mesin untuk UMKM Hingga Alat Patok Perbatasan Berlokasi di Balai Latihan Kerja (BLK) Surabaya Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jatim, terdapat beberapa peralatan mesin yang merupakan hasil karya dari para lulusan ITS program D3 jurusan elektro industri dan mesin industri.

trie diana/bhirawa

Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Disnakertransduk Jatim Drs Suhartoyo MM bersama Kepala BLK (Balai Latihan Kerja) Surabaya Drs Widjil Saptadi MM dan Dekan Fakultas Teknik Industri ITS Bambang Lelono Widjiantoro ST MT (tengah) menyerahkan secara simbolis sertifikat kelulusan program D3 kepada siswa di Gedung BLK Surabaya, Kamis (18/9).

Dalam acara ‘Pelepasan dan Penerimaan Mahasiswa Program D3 ITS Kerjasama Disnakertransduk Jatim’, beberapa mahasiswa menyiapkan hasil karyanya masing-masing. Dari hasil karyanya tersebut, ternyata beberapa produk sudah dipesan usaha kecil menengah (UKM).

Misalkan saja, hasil karya dari Agung Wicaksono bersama temannya membuat mesin press dan hot embossing sandal untuk UKM di Ngingas Sidoarjo. Latar belakang pembuatan mesin tersebut ketika berkunjung di lokasi

UKM tersebut karena ada salah satu UKM yang masih menggunakan alat press manual dan membutuhkan waktu agak lama.

Sedangkan alat yang dihasilkan mahasiswa ITS ini, menggunakan listrik dan tidak membutuhkan waktu lama. “Jika dengan cara manual, waktu yang dibutuhkan press 90 kodi sandal mencapai seminggu, namun dengan alat ini hanya diperlukan sehari. Tidak ada lagi namanya pembakaran sebab menggunakan listrik. Alat ini semuanya ada pengaturan yang memudahkan,”

ada mapping (pemetaan, red), sayangnya masih menggunakan peta online. Sehingga, tidak terlalu mengetahui secara rinci jika terjadi pergeseran patok perbatasan,” katanya.

Keunggulan dari alat yang dihasilkan tersebut, diantaranya menggunakan radio reapeter tidak menggunakan wifi dengan frekuensi tertentu. “Bekerjasama dengan TNI AD untuk frekuensi, sehingga tidak bisa dihacker. Selain itu, pengiriman data secara estafet dari satu orang ke orang lain. Jika terjadi kerusakan maka bisa diketahui titik kerusakan.

Alat ini sudah diujicoba Dislitbang Bandung dan memenuhi kriteria dan pengembangan. Jika ada pemerintah peduli nanti hasilnya ini akan terus kami kembangkan,” paparnya. Q rac

Atasi Kekeringan, Pemprov Bangun Geo-Membran di 624 Desa

LINTAS PERISTIWA

Pasuruan, Bhirawa Pemprov Jatim dalam waktu dekat menambah pembangunan Geo-membran di desa-desa yang dilanda kekeringan. Upaya ini dilakukan agar warga bisa mendapatkan air bersih. Wakil Gubernur Jatim H Saifullah Yusuf mengatakan sekitar 624 desa di Jatim setiap tahunnya sering dilanda kekeringan pada musim kemarau ini.

Untuk meminimalisirnya, pemprov akan membangun kembali Geo-membran di tiap desa-desa.

“Hingga saat ini yang terealisasi pembangun Geo-membran baru di 70 desa. Total yang dilanda kekeringan di Jatim sekitar 624 desa dan besaran jumlah kekeringan itu Pemprop Jatim segera membangun Geo-membran. Yang menjadi target kami untuk tertangani lebih dahulu yakni di desa-desa wilayah Madura,” ujar

H Saifullah Yusuf saat berkunjung ke Bupati Pasuruan di Pendopo Kabupaten Pasuruan, Kamis (18/9) sore. Geo-membran yang dibangun berupa lobang besar berukuran 50 X 50 meter dengan kedalaman 4 meter. Lobang besar itu selanjutnya dapat digunakan untuk menyimpam persedian air dan menjadi semacam resapan besar. Sehingga saat kemarau panjang, air dapat dipergunakan untuk keperluan warga.

Geo-membran juga dapat digunakan sebagai penyimpan air saat musim penghujan maupun jika saat musim kemarau tiba bisa digunakan untuk tandon besar yang dapat diisi. Dengan keberadaan Geo-membran yang sudah terbangun, kekeringan yang terjadi di desa-desa setiap tahun di musim kemarau dapat teratasi. Q hil

DPRD Jatim, Bhirawa Rapat paripurna dengan agenda penetapan pimpinan DPRD Jatim definitif yang rencananya digelar Sabtu lusa (20/9) dipastikan mengalami penundaan untuk kedua kalinya. Kabarnya hingga hari ini (Kamis 18/9) DPP PDIP belum mengirimkan nama yang akan duduk di posisi Wakil Ketua DPRD Jatim.

‘’Yang jelas ada tahapan yang agak mundur. Seperti tatib dewan yang seharusnya selesai pada akhir September dipastikan molor. Begitupula pada awal Oktober yang diharapkan bisa running untuk pembahasan komisi dan alat kelengkapan dewan dan dilanjutkan dengan pembahasan RAPBD Jatim 2015 terancam ikut molor,’’lanjut Gus Halim-panggilan akrab A Halim Iskandar.

Bagaimana jika nantinya kedua nama yaitu Kusnadi dan Suhandoyo tidak direkom oleh DPP?, menurut Gus Halim itu merupak hak prerogative PDIP. Karenanya pihaknya tidak bisa melakukan intervensi, namun dia mendorong pimpinan PDIP untuk segera memutuskan. Terpisah, Penasehat FPKS Jatim, Hammy Wahjunianto mengaku pihaknya dan Ketua DPRD Jatim Sementara A Halim Iskandar sepakat untuk menghormati PDIP. Tapi terlepas dari itu semua, jika putusan tersebut dilakukan cepat akan semakin baik. Ini karena dari lima pimpinan DPRD Jatim hanya PDIP yang belum menyetorkan nama wakilnya. Q cty

Lahan Relokasi Bendungan Nglinggis Belum Siap Trenggalek,Bhirawa Warga Desa Nglinggis, Kecamatan Tugu yang terdampak pembangunan proyek bendungan belum bisa segera membangun rumah di lokasi baru. Pasalnya lokasi yang berada di dekat perbatasan Trenggalek-Ponorogo itu sampai saat ini belum diratakan. Hal ini merupakan salah satu imbas dari lamanya proses negosiasi antara Pemkab Trenggalek dan warga. Tak ayal, proses pematangan lahan pun belum bisa dilanjutkan.

Selain itu lahan tersebut juga belum memiliki sertifikat meskipun bekas tanah pemajekan. “Lahan untuk 10 kepala keluarga (KK) itu belum ada sertifikatnya,” kata Sekretaris Tim Pelaksana Pembebasan, Setya Adi saat ditemui wartawan di Kantor Pertanahan, Kamis (18/9).

Menurut dia, lahan tersebut sedari awal memang sudah diminta warga sebagai lokasi pemindahan dan sudah disepakati.

Sehingga mau tidak mau hal tersebut harus difasilitasi. “Mereka memang meminta untuk ditempatkan di dekat jalur provinsi,” tambahnya.Saat ini tim pelaksana pun tinggal berharap pada Pemkab Trenggalek melalui SKPD yang bernaung untuk segera mengucurkan dana untuk perataan area tersebut maupun bantuan lain melalui APBD-P. Mengingat lokasi yang diinginkan warga masih berupa lahan perbukitan yang berbatu besar.

Saat ini hanya tersisa Rp 3,2 miliar untuk mengkover semua hal kecuali pembangunan rumah yang ditanggung warga sendiri. “Anggaran tersebut diprediksi masih Q wek kurang memadai,” ungkapnya.Q

Hilmi Husain/Bhirawa

Wagub Jatim H Saifullah Yusuf bersama Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf di Pendopo Kabupaten Pasuruan, Kamis (18/9) sore.

Penetapan Pimpinan Definitif Terancam Tertunda Lagi

Salah satu warga Desa Mangguan Kecamatan Pasrepan saat menandon air dari jurigen yang menunggu hingga berminggu-minggu, Kamis (18/9).

Dewan Masih Kritisi Pembangunan Mass Rapid Transportation Pernyataan Direktur Utama PT KAI, Ignatius Jonan yang katanya akan membangun proyek MRT di Kota Surabaya dengan biaya sendiri bisa jadi hanya isapan jempol belaka, karena kesanggupannya belum tertuang dalam Memory of Understanding (MoU), sehingga tidak ada landasan hukumnya. Apalagi perkembangannya juga belum pernah diketahui oleh DPRD Surabaya sebagai legislator.

Reni Astuti

Baktiono

embangunan proyek MRT di Surabaya yang konon akan dib iayai oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) ternyata belum mempunyai landasan hukum. Sebab, pembangunan proyek yang berupa trem dan mono rel tersebut belum ada Memory of Understanding (MoU).

“Kalau memang PT KAI sanggup membiayai proyek tersebut, seharusnya ada landasan hukumnya paling tidak ada perjanjian dan diketahui oleh DPRD Surabaya,” kata Reni Astuti Anggota DPRD Surabaya dari Fraksi PKS. Karena, pembangunan angkutan transportasi massal itu bukan hanya soal pembangunan, tapi bagaimana mengatur biaya operasional dan subsidi bagi penumpang agar tarifnya terjangkau.

“PT KAI melaksanakan pembangunan saja, atau sekalian biaya operasionalnya. Semuanya harus jelas.

Sampai sekarang kita (Anggota DPRD Surabaya) belum menerima laporan atau pemaparan bentuk kerjasama dengan PT KAI,” kata Reni.

Terkait hal ini, Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini membenarkan memang belum ada kesepakatan kerjasama atau MoU. Pihaknya hanya mengatakan PT KAI menyanggupi pembiayaan awal yang mencapai Rp400 juta untuk pembangunan trem.

“MoU pembangunan memang belum ada. Kita masih membahas dengan Kemendagri bagaimana perhitunganya,” kata Risma saat ditemui, Rabu (17/9). Tak hanya itu, soal pembebasan lahan, pihaknya mengatakan hanya menyiapkan lahan yang sudah ada. Apalagi di sepanjang jalan protokol tengah kota seperti Jl Darmo ada jalur rel kereta sehingga sudah menjadi milik PT KAI. Soal pembiayaan, meskipun PT KAI sudah menyanggupi anggaran sebesar Rp400 miliar, pihaknya mengatakan sudah ada anggaran APBN sebesar Rp2 miliar yang sudah masuk Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

“Itu kan nantinya proyek multiyears. Tapi PT KAI memperkirakan bisa selesai satu setengah tahun.

Tahap pertama anggaran 2015 sebesar Rp125 miliar,” katanya.

Sementara itu anggota DPRD asal PDIP, Baktiono berpendapat bahwa proyek ratusan miliar ini hanya akan menguntungkan marketing Trem dan makelarnya karena realisasinya akan menambah rangkaian kemacetan di kota Pahlawan.

“Coba kita pikir saja yang jernih, posisi rel Trem itu selalu berada di pinggir atau tengah badan jalan yang ada, padahal Kota Surabaya ini ingin mencari solusi untuk kemacetan, kenapa harus memilih angkutan massal jenis Trem, ini kan kontradiksi, kalau mono rel masih masuk akal karena jalurnya berbeda,” ucap Baktiono menggebunggebu. Baktiono mengaku pernah terlibat dalam rapat soal presentasi angkutan massal jenis Trem dengan Pemkot Surabaya, namun dikatakan jika tak satupun dari pejabat Pemkot yang menjawab dan berkomentar saat dirinya bertanya soal dampak kemacetan yang ditimbulkan.

“Jujur saya pernah terlibat rapat soal ini (Trem) dengan Pemkot Surabaya, karena saat itu saya mewakili ketua yang sedang berhalangan, namun setelah saya kejar dengan pertanyaan soal dampak yang ditimbulkan dan manfaat yang didapat, tak satupun dari mereka yang menjawab, karena sudah jelas bahwa jalur Trem itu memang berada di badan jalan yang kini sudah dilanda kemacetan, kan jadi tambah macet, bukan malah memberikan solusi, sampai saya sempat menyampaikan kepada mereka (personilpemkot-red), jangan sampeyan semua beralih menjadi marketing atau makelarnya Trem loh ya,” cetusnya. Q gat

P

katanya, Kamis (18/9).

Menurutnya, alat tersebut memang perlu sedikit lagi pembenahan namun sudah bisa dimanfaatkan. Setidaknya jika sudah disempurnakan, maka harga jual mesin press tersebut cukup murah antara Rp 11-12 Juta. Sehingga, UKM tidak lagi membeli alat press dari negara asing dengan biaya cukup mahal.

Di sisi lain, juga ada mahasiswa lainnya Herman bersama kawannya yang menghasilkan alat patok perbatasan berbasis GPS dan radio data terpusat. Latar belakang pembuatannya karena saat ini masih ada ketegangan perbatasan antar negara. Misalkan saja Indonesia dan Malaysia.

“Menggunakan alat ini supaya perbatasan antar negara ini bisa dimonitoring. Saat ini memang

Kalau ini dibiarkan berlarutlarut dipastikan akan mengganggu penetapan Pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan serta pembahasan RAPBD 2015.

Ketua DPRD Jatim Sementara, A Halim Iskandar mengakui jika hingga detik ini belum ada surat dari PDIP terkait siapa nama yang akan duduk di kursi Wakil Ketua DPRD Jatim dari FPDIP. Karenanya jika sampai hari ini (Jum’at, 19/9)) belum ada keputusan, maka dipastikan paripurna dengan agenda penetapan pimpinan DPRD Jatim ditunda alias tidak digelar. ‘’Secara pribadi saya sudah melakukan komunikasi dengan Pak Sirmadji (Ketua DPD PDIP Jatim) dan Pak Kusnadi (Sekretaris PDIP Jatim) terkait pengisian kursi Wakil Ketua DPRD Ja-

tim dan mereka menyatakan siap.

Kalaupun kemudian hingga detik ini belum ada tanda-tanda, itu murni urusan di internal PDIP. Tapi paling tidak, masalah ini segera selesai sehingga tidak mengganggu tahapan yang lain,’’tegas pria yang juga Ketua DPW PKB Jatim ini, Kamis (18/9).

Menurut kakak Menakertrans, Muhaimin Iskandar ini jika pimpinan sementara tidak boleh mengambil kebijakan terkait regulasi. Yang ada hanya sebatas mengesahkan fraksi, mengusulkan penetapan pimpinan definitif dan membentuk Pansus Tatib. Selebihnya tidak boleh. Kalau sudah begitu maka ada tahapan yang akan mundur, mulai pengesahan tatib dewan, pengesahan komisidan alat kelengkapan dewan serta pembahasan RAPBD 2015.