Harian Bhirawa Edisi 1 Juli 2014

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

HARIAN

Jika terbukti ada pungli, kepala sekolahnya yang akan dicopot,”

IKLAN/ LANGGANAN

Baca Hal 11

031-5615454

Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang Zubaidah

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Selasa Legi, 1 JULI 2014

http://www.harianbhirawa.co.id

1 JULI 2014

Gubernur Bersyukur Suasana Jatim Kondusif selama Pilpres

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo - 07.00

Di Ruang Kerja

 Wagub H Saifullah Yusuf - 07.00 - 17.00

Di Ruang Kerja Buka Puasa Bersama di Mapolda Jatim

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi - 07.00

Di Ruang Kerja

Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum mengaku sangat bersyukur karena selama pelaksanaan Pilpres tahun ini berjalan tentram, aman dan nyaman. Semua itu bisa terjadi karena masyarakat Jatim sangat terbuka dan sudah dewasa.

“Alhamdulillah, dari awal proses pelaksanaan Pilpres hingga sekarang berjalan damai dan tentram. Kita berharap kondisi seperti ini juga terjadi hingga hari pelaksanaan Pilpres 9 Juli nanti, bahkan sampai pelaksanaan Pilpres selesai,”

MIMBAR

1435 H “Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari lain.” yang lain.”(QS Al Baqarah 184)

Oleh: Choirul Anam Abd Djabar

 ke halaman 11

Ketua Jam’iyah Tilawatil Quran Provinsi Jatim

trie diana/bhirawa

Gubernur Jatim H Soekarwo beserta istri Ny Hj Nina Soekarwo didampingi Wagub Jatim H Saifullah Yusuf beserta istri Ny Hj Fatma Saifullah Yusuf menyerahkan secara simbolis bingkisan kepada anak yatim piatu pada acara buka bersama di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (30/6).

Hikmah di Balik Meninggalkan Syahwat DI dalam berpuasa, setiap muslim diperintahkan untuk meninggalkan berbagai syahwat, makanan dan minuman. Itu semua dilakukan karena Allah. Dalam hadits qudsi, Allah Ta’ala berfirman: “Dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karena-Ku”.

Di antara hikmah meninggalkan syahwat dan kesenangan dunia ketika berpuasa adalah: Pertama, dapat mengendalikan jiwa. Rasa kenyang karena banyak makan dan minum, kepuasan ketika berhubungan dengan istri, itu semua biasanya akan membuat seseorang lupa diri, kufur terhadap nikmat, dan menjadi

 ke halaman 11

1 JULI 2014 Untuk Surabaya dan sekitarnya Dhuhur : 11.36

Asar

: 14.56

Magrib : 17.27

Isyak

Imsak : 04.10

Subuh : 04.20

: 18.41

Beasiswa bagi Penyandang Disabilitas Banyuwangi, Bhirawa Kebijakan populis dilakukan Pemkab Banyuwangi. Mulai tahun ini Pemkab setempat menyiapkan bantuan beasiswa bagi para penyandang disabilitas yang berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi hingga selesai.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas ketika menjelaskan beasiswa yang diberikan kepada penyandang disabilitas meliputi biaya pendidikan dan biaya hidup selama menjalani perkuliahan.

“Kami fasilitasi beasiswa kuliah sampai selesai dengan jurusan sesuai minat dan potensi. Ini bagian dari kebijakan Pemkab Banyuwangi agar ke depan ada kesetaraan kemampuan bagi semua warga tanpa memandang keterbatasan fisik,” katanya.

Beasiswa pendidikan penyandang disabilitas merupakan bagian dari upaya Pemkab Banyuwangi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program Banyuwangi Belajar dan Banyuwangi Cerdas yang menjangkau pela-

 ke halaman 11

Dorong Kebersamaan GURU Besar Universitas dr Soetomo (Unitomo) Surabaya Prof Dr Sam Abede Pareno MM, MH terus mendorong kebersamaan IndonesiaMalaysia. Dorongan itu dia ungkap dengan menerbitkan buku karya terbarunya, ‘ Rumpun Melayu: Mitos dan Realitas’ (RM-MR).

“Target saya menulis RMMR memang untuk terwujudnya kebersamaan Indonesia-Malaysia, sebab Brunei Darussalam,

 ke halaman 11

KPU Jatim Dilaporkan ke Bawaslu Tak Lakukan Sosialisasi Pilpres

Bawaslu Jatim, Bhirawa Komite Pengawas Penyelenggara Pemilu (KP3) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Jatim melaporkan KPU Jatim ke Bawaslu Jatim. Pelaporan tersebut terkait dengan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Jatim, dimana selama tahapan Pilpres sejak 1 Mei sampai 30 Juni 2014 tidak melakukan simulasi dan sosialisasi kepada masyarakat.

Wakil Ketua KPPP KNPI Jatim Muslih Hasyim menegaskan KPU Jatim telah melanggar UU 42 Tahun 2008 dan UU 15 Tahun 2011 serta PKPU 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pilpres. Di mana KPU Jatim telah melakukan sejumlah pelanggaran dengan tidak melakukan salah satu tahapan Pilpres berupa sosialisasi dan simulasi ke masyarakat. ‘’Berdasar kenyataan tersebut, KPU Jatim bisa terkena

sanksi berupa hukuman kurungan minimal 12 bulan hingga satu tahun atau denda dari Rp 12 juta hingga Rp 24 juta,’’tegas Muslih, Senin (30/6).

Muslih menyatakan, sosialisasi itu seharusnya dilakukan oleh KPU Jatim sejak 1 Mei hingga 30 Juni lalu. Dia khawatir dengan dampak yang akan muncul akibat belum dilaksanakannya tahapan tersebut. “Dampak yang paling saya khawatirkan adalah kebin-

gungan para pemilih, dan berpengaruh pada tingginya angka golput non ideologis,”jelasnya.

Oleh karena itu, Muslih mendesak kepada Bawaslu Jatim untuk melakukan klarifikasi terkait hal itu kepada KPU Jatim. “Kalau perlu ya diberikan sanksi yang tegas, karena kalau tidak ada sosialisasi baik di media atau dengan cara lain, maka banyak orang yang tidak tahu soal Pilpres ini.

Khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah yang memiliki sedikit pengetahuan,”ujarnya.

Terlepas dari itu semua, pihaknya akan memberikan deadline kepada Bawaslu Jatim untuk segera bekerja dan melaporkannya ke DKPP (Dewan Kehormatan Pelaksana Pemilu).

 ke halaman 11

Dewan Desak RSUD Jangan Dijadikan Profit Oriented DPRD Jatim, Bhirawa Dipilihnya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) milik Pemprov Jatim sebagai salah satu SKPD yang memiliki orientasi pendapatan, mendapat protes keras dari dewan.

Pasalnya, para wakil rakyat ini menganggap RSUD banyak membawa misi sosial daripada mencari profit oriented.

Anggota Komisi C DPRD Jatim Achmad Muhaimin menegaskan dirinya tidak sepakat jika RSUD yang ada di Jatim ditekan untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Ini karena sejak awal berdirinya RSUD, disepakati untuk melayani masyarakat miskin (maskin) yang tidak mungkin mendapatkan pelayanan di RS swasta yang biayanya cukup

 ke halaman 11

Pelayanan kesehatan di RSUD dr Soetomo Surabaya. Hingga kini tunggakan Jamkesmas 2013 sebesar Rp 63 miliar di RSUD dr Soetomo belum dapat dicairkan. Kondisi ini dikhawatirkan mempengaruhi pelayanan kesehatan untuk warga miskin.

Mahasiswa Luar Kota Malang Ramai-ramai Ajukan Formulir A5 Malang, Bhirawa Diperkirakan ribuan mahasiswa dari luar Kota Malang yang menempuh pendidikan tinggi di daerah itu menyatakan kesediaannya pindah pilih dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 9 Juli 2014 dengan mengajukan formulir A5 atau formulir pindah pilih.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang Divisi Sosialisasi dan Organisasi Ashari Husein menjelaskan sejak dibuka pendaftaran pindah pilih bagi warga luar Kota Malang pada 27 Juni hingga penutupan 29 Juni 2014, ribuan maha-

 ke halaman 11

4.339 Polisi se-Jatim Naik Pangkat Polda, Bhirawa Sebanyak 4.339 anggota kepolisian se-jajaran Kepolisian Daerah Jawa Timur menerima kenaikan pangkat pada Hari Bhayangkara ke-68 dalam upacara yang dipimpin langsung oleh Kapolda Jatim Irjen Pol Unggung Cahyono di Mapolda Jatim, Senin (30/6).

“Kenaikan pangkat ini merupakan penghargaan atas prestasi dan kinerja para anggota polisi selama ini, mulai tingkat bintara sampai tingkat perwira menengah dengan jumlah terbanyak dari tingkat Brigadir yang mencapai 3.102 orang,” katanya.

Didampingi Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Awi Setiyono, ia berharap dengan adanya kenaikan pangkat ini akan mendorong peningkatan kinerja dari para anggota kepolisian di Jatim, terutama sebagai untuk sosok penolong, pelindung dan pengayom di masyarakat akan lebih

 ke halaman 11

KPH Parengan Tuban Kembangkan Rusa Timor

Jaga Keseimbangan Ekosistem Akibat Kerusakan Alam yang Makin Parah Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Parengan Kabupaten Tuban mengembangkan Rusa Timor (Cervus timorensis) di kawasan hutan jati di Bojonegoro dan Tuban sebagai usaha menambah populasi satwa di kawasan hutan.

Gegeh, Kota Surabaya Prof Dr Sam Abede Pareno MM, MH

Sentil..  Debat putaran keempat paling menarik  Dan memakan korban masuk RS  Kabupaten Pasuruan urutan ke-27 penyumbang PSK di Dolly

 Bukan prostitusi, dipikirnya nikah siri  Lagi, PPDB Online dikeluhkan orangtua siswa  Ironisnya tidak ada sanksi bagi lembaga pendidikan yang nakal

Kawasan hutan jati seluas 1 hektare di Kecamatan Malo Bojonegoro kini disulap menjadi tempat berkembang biaknya Rusa Timor. Binatang ini dipilih karena mudah pemeliharaannya. Hanya dalam waktu tujuh bulan sudah mampu beranak dua.

“Pemeliharaan Rusa Timor cukup mudah. Untuk pakannya, bisa rumput, ketela pohon, juga konsentrat,” kata Administratur KPH Parengan Daniel Budi Cahyono seraya menjelaskan pihaknya membuat penangkaran Rusa Timor dengan memperoleh enam ekor Rusa Timor, baik betina maupun

jantan dari penangkaran Rusa Timor di KPH Blitar sejak Mei lalu.

Ia memberikan gambaran, di KPH Blitar, pengembangan Rusa Timor cukup berhasil, sehingga jumlahnya yang semula hanya beberapa ekor, menjadi puluhan ekor.

“Rencananya kalau memang penangkaran berhasil dan jumlah Rusa Timor bertambah akan disebarkan di seluruh kawasan hutan, tetapi tidak langsung dilepas secara bebas,” jelasnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan pengembangan Rusa Timor tersebut tidak lepas

 ke halaman 11

Rusa Timor dikembangkan di hutan jati seluas 1 hektare di Kecamatan Malo Bojonegoro.

SURABAYA

2

Selasa Legi 1 JULI 2014

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

PANGGUNG BIROKRASI

Yayasan Kembali Tolak Penutupan Sekolah DPRD Surabaya, Bhirawa Polemik penutupan sekolah swasta oleh Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya sampai saat ini terus berlanjut. Kepala sekolah (kepsek) yang lembaganya ditutup sepihak terus melakukan penolakan.

Mereka berdalih, kebijakan Kepala Dindik Surabaya M Ikhsan tidak humanis. Tidak ada perhatian terhadap nasib yayasan dan para guru pasca sekolah ditutup.

Pemilik TK Bustan yang berlokasi di Manyar Hartono mengatakan, alasan menutup tidak bisa diterima dengan baik.

Meski mengacu pada aturan pemerintah namun dia menyayangkan tidak adanya sikap humanis dari M Ikhsan. Menurutnya, taman kanak-kanak (TK) yang ditutup sebanyak dua lembaga, sekolah dasar (SD) sejumlah 38, sekolah menengah pertama (SMP) tiga lembaga, dan tiga SMA. “Semua lembaga yang ditutup ini sekolah swasta,” katanya, Senin (30/6).

Dia menyayangkan langkah penutupan itu. Padahal umur sekolah yang ditutup mencapai puluhan tahu. Sebagian dari sekolah itu berusia 50-60 tahun. Dari segi prestasi juga tidak bisa diragukan.

Sehingga penutupan sekolah swasta ini muncul tudingan dikotomi terhadap lembaga pendidikan swasta.

Hartono meminta agar Walikota Surabaya Tri Rismaharini memberhentikan Kadiknas M Ikhsan dan Sekretaris Diknas Aston dari jabatannya. Selain itu dia berharap agara kepala dinas pendidikan diambil dari kepala sekolah yang pintar, cerdas, dan memiliki prestasi. Dengan begitu, segala kebijakan bisa diambil Q gat secara button up bukan top down.Q

Pemilik Form A5 di Surabaya Capai 3.900 Pemilih Surabaya, Bhirawa Jumlah pemilih pemeganng form A5 di kota Surabaya mencapaia angka 3.900 pemilih dalam Pilpres yang digelar 9 Juli mendatang.

Angka ini terhitung sampai Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya menghentikan layanan form A5, Senin (30/6).

Form A5 adalah surat pindah pencoblosan bagi warga luar daerah yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Presiden dan wakil Presiden di daerah asal dengan alasan tugas belajar ataupun bekerja.

Komisioner KPU Kota Su-

rabaya Divisi Sosialisasi dan Humas, Nur Syamsi menjelaskan, pengurusan form A5 berakhir tanggal 29 Juni 2014 kemarin. Hal ini lanjut Nur, berdasarkan Peraturan KPU no 19/2014 terkait Pemungutan dan penghitungan Suara TPS Pilpres 2014.

“Pengurusan form A5 ini diharapkan mampu mempermudah warga dalam menggunakan hak politiknya. Selain itu juga diharapkan mampu menekan angka golput. Form A5 di Surabaya sampai saat ini mencapai 3.900 pemilih,” kata Syamsi ketika ditemui Bhirawa di ruang kerjanya, Senin (30/6).

Nur Syamsi menambahkan, pengurusan form A5 atau pengantar surat pindah coblos tidak hanya diperuntukkan bagi warga luar Surabaya saja, bagi warga Surabaya yang ingin

pindah coblos di seputar wilayah Surabaya kata Syamsi, bisa menghubungi Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk meminta form A5 atau pengantar surat pindah coblos.

“Kalau pengurusan A5 ini terakhir 6 Juli saat masa tenang kampanye pilpres,” tambah Syamsi.

Jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sampai sekarang, tambah Syamsi mencapai 12.017.450 pemilih se Surabaya yang terdiri dari pemilih laki-laki dan perempuan. Dan pemilih yang belum masuk DPT sekitar

Jalur Rel Ganda Pekerja PT KAI Daop VIII mengerjakan jalur rel ganda di kawasan Jalan Asemrowo Surabaya, Senin (30/6).

Pembangunan jalur ganda ini akan membentangkan sepanjang 727 kilometer dari Jakarta hingga Surabaya.

Tim Jokowi Optimis para Guru Tak Terpengaruh Surat Prabowo Surabaya, Bhirawa Para guru diyakini tidak akan terpengaruh dengan adanya surat yang dikirim capres atas nama Prabowo Subianto yang belakangan ini marak beredar di sekolah-sekolah.

Surat kepada guru itu justru menjadi senjata makan tuan bagi Prabowo Subianto karena dianggap telah melakukan kampanye yang tidak mendidik dan dianggap melanggar aturan kampanye.

Demikian disampaikan sosiolog dari Universitas Gajah Mada (UGM), Ari Sujito dan Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti, kepada wartawan dalam kesempatan terpisah, Senin (30/6).

Sosiolog UGM Ari Sudjito menilai langkah Prabowo Subianto menyurati para guru agar memilih pasangan PrabowoHatta dalam Pilpres 2014 sebagai blunder. Selain menyalahi aturan kampanye, langkah tersebut pernah gagal diterapkan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie saat Pemilu Legislatif (Pileg) yang lalu.

“Saya duga ide ini muncul dari Ical (Ketua Umum DPP Partai Golkar-red) dan terbukti tidak efektif dalam meraih suara guru. Kok malah dilakukan lagi,” kata Ari Sujito.

Ari menyebutkan, tindakan yang dilakukan Prabowo itu sebagai bukti dirinya tidak mempunyai simpul massa di publik. Tindakan ini juga sebagai bukti bahwa Prabowo mulai kehabisan ide untuk menjaring calon pemilih.

Ia menegaskan, apa yang dilakukan Prabowo Subianto merupakan upaya untuk mempolitisasi guru dan institusi pendidikan di Indonesia. “Padahal seharusnya institusi pendidikan harus steril dari kepentingan Q cty politik praktis,” tegasnya.Q

trie diana/bhirawa

Panwas Anggap Penurunan Alat Peraga Pilpres Wajar BEM Nusantara Resmi Dukung Prabowo-Hatta Pemkot Surabaya, Bhirawa Panwas Kota Surabaya menganggap penertiban alat peraga kampanye (APK) yang dilakukan Satpol PP Kota Surabaya wajar dan sah.

Menurut Komisioner Panwaslu kota Surabaya divisi pengawasan dan antar lembaga, Muhammad Surya Aging Sahputra APA yang dilakukan sesuai dengan aturan. ‘’Tidak apa apa, Satpol melakukan penertiban atribut tanpa harus menunggu rekomendasi dari KPU. Jika itu melanggar Perda ya sah dan boleh,’’ kata Agung Sahputra saat sosialisasi netralitas PNS di bagian Humas Pemkot Surabaya.

Menurut Agung berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 16 Tahun 2014 diatur tentang tata cara kampanye Pilpres, antara lain pemasangan alat APK. ‘’Kalau ada yang melanggar, itu kewenangannya di tim kampanye sendiri atas perintah KPU

setempat. Panwaslu hanya merekomendasi ke KPU, agar KPU memerintahkan seluruh tim kampanye untuk menertibkan, mencopot APK yang melanggar,’’ tuturnya.

Ia menambahkan, aparatur pemerintah daerah seperti Satpol PP juga bertindak langsung menertibkan APK yang kedapatan melanggar, tanpa harus menunggu Panwaslu atau KPU. Misalnya, pemasangan baliho atau spanduk yang dipasang di pohon, di ruang terbuka hijau (RTH), jalan protokol, jembatan layang, tempat ibadah. ‘’Kalau di Surabaya, ada 17 titik yang dilarang dan sudah diatur Perwali (Peraturan Walikota). Kalau ada yang melanggar, pemda atau Satpol PP bisa bertindak langsung mencopoti untuk menegakkan perda (peraturan daerah), tanpa menunggu dari Panwaslu,’’ ujarnya menambah.

Sedangkan Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Irvan Widyanto

mengatakan, pihaknya mencopoti APK berpatokan pada Peraturan KPU nomor 16 tahun 2014 pasal 21 yang menyebutkan APK dilarang dipasang di pohon, taman dan fasilitas umum. ‘’Di peraturan KPU juga dicantumkan, bahwa atribut yang dipasang di pohon tidak boleh dipaku maupun diikat,” katanya.

Ia menambahkan, penertiban yang dilakukan pihaknya karena, sebagai penegak perda, Satpol PP mempunyai hak dan wewenang untuk mentertibkan APK jika terbukti melanggar perda. ‘’Sejak masa kampanye hingga hari ini, kita sudah melakukan penertiban 153 atribut kampanye capres nomor urut 2, dan 147 atribut kampanye pasangan capres nomor urut 1. Dan ratarata melanggar seperti dipasang diikat dan dipaku di pohon maupun dipasang di kawasan yang sudah dilarang dalam Perda,’’ ungkapnya.Q dre

Mahfud Siapkan Antisipasi Pemilih Mataraman Surabaya, Bhirawa Meski dalam sejumlah survey menunjukan tingkat elektabilitas pasangan Prabowo Subianto-Hatta Radjasa terus mengalami peningkatan, namun masih ada kekhawatiran dari Tim pemenangan Prabowo-Hatta dalam ‘mencuri’ suara

ada 300, “ semakin kecil daftar pemilih khusus (DPK) maka semakin bagus pemutakhirannya,” terangnya.

Adapun syarat dan cara me ngurus pindah coblos, Syamsi menerangkan, pengurusan pindah coblos di KPU Kota Surabaya dapat dilayani sampai 29 Juni kemarin dengan syarat yang bersangkutan datang, membawa KTP, dan terdaftar dalam DPT. “ pengurusan secara kolektif dibolehkan asal yang bersangkutan datang sendiri (tidak diwakilkan),” Q geh paparnya.Q

dititik-titik rawan di Jatim.

Kawasan Matraman dipandang rawan, karena disana rata-rata masyarakatnya terkenal dengan abangan.

Ketua Tim Pemenangan Pusat pasangan PrabowoHatta, Mahfud MD mengakui untuk Jatim pasangan Prabowo-Hatta leading. Na-

mun terlepas dari itu, ada beberapa wilayah yang harus diwaspadai diantaranya kawasan Mataraman. Dimana di wilayah tersebut terkenal dengan abangan. ‘’Khusus di wilayah tersebut dibutuhkan pendekatan melalui kegiatan konkrit dan sentuhan. Kare-

nanya dari sisi waktu yang ada, saya akan turun kesana untuk menyisir satu persatu desa-desa dam menyapa masyakat disana. Saya yakin mereka akan tersentuh dan disiap memilih pasangan Prabowo-Hatta pada 9 Juli nanti,’’harap mantan Ketua MK ini, Senin (30/6)

dengan mimik serius.

Bagaimana dengan wilayah Tapal Kuda dan Madura?, ditegaskan Mahfud di kedua wilayah tersebut pihaknya tak terlalu risau, karena sudah dipastikan banyak mereka yang mendukung pasangan PraQ cty bowo-Hatta.Q

Surabaya, Bhirawa Jelang coblosan Pilpres pada 9 Juli 2014, dukungan terhadap pasangan nomor satu Prabowo Subianto— Hatta Radjasa terus mengalir. Kali ini berasal dari ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di sejumlah universitas di Jatim yang tergabung dalam BEM Nusantara se-Jatim, Senin (30/6).

Ketua BEM Nusantarase-Jatim, Andi Maryono mengaku alasan para mahasiswa mendukung pasangan yang diusung oleh Partai Gerindra ini dikarenakan Prabowo merupakan pemimpinan yang amanah dan tegas. Dimana setiap tugas yang diberikan kepada mantan Dankopasus ini selalu diselesaikan dengan amanah. ‘’Kami yakin Pak Prabowo adalah figure pemimpin yang tegas dan amanah. Artinya setiap tugas yang diberikannya selalu selesai, bukan sebaliknya ketika amanah diberikan kepadanya, belum selesai sudah minta amanah lain. Hal ini yang menjadi titik poin mengapa mahasiswa mendukung Prabowo-Hatta,’’tegasnya.

Bagaimana dengan masih adanya pro dan kontra terkait sosok Prabowo yang dituding melanggar HAM?, menurut pria yang juga mantan Presiden BEM Unesa ini jika pro dan kontra sesuatu yang wajar terjadi pada dinamika kemahasiswaan. Namun karena sudah terbiasa dengan iklim intelektual di kampus, sehingga berita tersebut dapat dinetralisir dan terindentifikasi. ‘’Jujur kami disini melihat hal itu tak lebih dari isu-isu yang sengaja dilontarkan oleh mereka yang tidak bertanggungjawab. Apalagi Presiden SBY dalam suratnya jelas jika Pak Probowo diberhentikan dengan hormat.

Dan putusan tersebut adalah ligitimet dan kami para mahasiswa yakin dengan itu semua,’’tegas Andi yang siap akan menggarap pemilih pemula dari kalangan muda dan mahasiswa.

Untuk itu, dalam memenangkan pasangan PrabowoHatta ini akan bermanuver lewat sosial media dan menginformasikan tentang visi dan misi pasangan nomor satu tersebut. Ini tak lain karena hampir sebagian besar Q cty pemilih pemula dari kalangan menengah keatas.Q

Sepi Pembeli, Sentra Ikan Bulak Dijauhi Pedagang Pembangunan Sentra Ikan Bulak (SIB) masih tidak memberikan perubahan bagi pedagang kawasan pantai Kenjeran lama. Terbukti banyak pedagang yang merasa rugi ketika mereka berjualan di bangunan yang diresmikan Wali Kota Tri Rismaharini tahun akhir 2012 kemarin.

Salah satu pedagang kerupuk yang menempati stan SIB paling depan sendiri, Anik (48 th) mengatakan, sepinya pembeli di kawasan SIB karena pedagang yang ada di sepanjang pinggir jalan masih beroperasi. Kalau dulu masih ramai karena masih dijaga satpol PP jika ada yang masih berjualan.

“Apalagi sekarang bus-bus yang mengangkut pariwisata sudah membeli disana, jadi mereka sudah enggan untuk berhenti di sini mas.

Apalagi di sini (SIB,red) tidak tampak penjual yang berjubel, jadi ya dikira tutup sama pembeli,” ungkap Anik ketika ditemui Bhirawa, Senin (30/6).

Ia menambahkan, bahwa usaha untuk meramaikan stannya sudah sering di-

lakukan, seperti memasang sticker di dagangannya serta dibubuhi nomer telepon.

Bahkan sudah menghubungi para pelanggannya yang pernah beli di stannya, juga tak membuahkan hasil.

“Alasannya beragam mas, ada yang bilang lokasi tempatnya kejahuan dari rumahnya, jadi mending beli di pinggir jalan,” keluhnya.

Hal serupa juga diungkapkan Asriya pedagang kerupuk lainnya mengatakan, bahwa mereka sampai membuang dagangannya karena tidak laku, “Di sini kalau ramai ya waktu ada acara seperti orkes, nobar itupun malem.

Kalau pagi sampai sore ya sepi mas,” terangnya.

Asriya berapnggapan bahwa sepinya SIB disebabkan

kurangnya informasinya atau petunjuk mengenai pindahnya pedagang dari kawasan batu-batu Kenjeran ke sentra ikan bulak (SIB). Selain itu produkproduk yang dijual di SIB juga kurang komplet. “ Saya yakin kalau disini ada pedagagang sayur-mayur dan bahan masak lainnya pasti akan ramai,” tambahnya.

Untuk itu, mereka lebih memilih untuk keluar dari SIB dan berjualan kembali di pinggir pantai Kenjeran. Jumlah pedagang di SIB semakin berkurang, dari pantauan Bhirawa Cuma ada sepuluh stan yang masih berjualan, padahal jumlah stan yang disediakan ada ratusan. Apalagi di atas yang jadi stan kerajinan kerang sudah meninggalkan stan semua yang berjumlah 40 stan.

Sementara, Camat Bulak Suprayitno mengatakan, keinginannya agar SIB ini tetap ramai dan menjadi pusat pembeli. Sentra makanan khas masyarakat pesisir di kecamatan Bulak itu kurang diminati. Namun

geh/bhirawa

Sepinya pembeli di Sentra Ikan Bulak (SIB) di Kenjeran membuat pedagang meninggalkan stannya, Senin (30/6). setelah diberikan penjelasan mereka ada yang mau kembali lagi di SIB. “Kita sudah berupaya mengadakan kegiatan di SIB,seperti senam, pelatihan, dan

yang terakhir kemarin ada nobar piala dunia yang setiap bulannya kegiatan untuk mempertemukan warga tapi masih sepi juga,” terang Suprayitno ditemui di Ke-

camatan Bulak.

Menurut analisa Suprayitno, kalau SIB memang jauh dari perkotaan, padahal pembeli itu banyak dari luar kawasan Kenjeran.

Apalagi produk-produk yang dijual di SIB juga sedikit macamnya,jadi pembeli enggan untuk mampir.

“SIB itu masih belum memunculkan ciri khas produk yang dijualnya. Kalau toh penjualnnya dari luar Kenjeran harapan kami bisa mengisi disitu dan Dinas Pertanian menerimanya,” paparnya.

Apalagi, tambah Suprayitno, dinamakan Sentra Ikan Bulak tapi kenyataannya ikan-ikan yang dijual disitu tidak memadai. Solusi pengunjung disana keinginan kita satu paket, jadi habis berkunjung di Tempat Hiburan Pantai Kenjeran langsung ke SIB. “Harapan kita satu paket pengunjung juga dapat transportasi untuk pergi ke SIB itupun pihak Disparta mengijinkan. Apalagi pedagang di SIB itu iri sama penjual di pinggir jalan, kita tidak bisa menertibkan karena mereka juga tidak mengganggu jalan dan itu rata-rata jualnya didepan rumahnya,” ungQ geh kapnya.Q

SURABAYA

Selasa Legi 1 JULI 2014

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Perketat Jalur Rawan Kejahatan selama Ramadan

Polda Jatim Siap Siagakan Personel di Pantura Jatim

Amrulloh, Kuasa Hukum pedagang Pasar Turi tahap III saat menyerahkan verifikasi data pedagang kepada Majelis Hakim Ainor Rofiek, Senin (30/6).

Polda Jatim, Bhirawa Selama Bulan Suci Ramadan, kejahatan berupa Curat, Curas, Curanmor (3C) selalu ada di jalanan. Guna menjaga keamanan selama Ramadan, Polda Jatim akan menempatkan Satuan Brigade Mobil (Brimob) dan Samapta Bhayangkara (Sabhara) di jalur Pantai Utara Jatim.

Kapolda Jatim Irjen Pol Unggung Cahyono menegaskan guna mencegah terjadinya tindak kejahatan 3C di jalanan, pihaknya akan menyiagakan personel di jalur rawan kejahatan. Penempatan Satuan Brimob dan Sabahara akan dimulai pada H-10 hingga H+10 lebaran.

Ini dilakukan guna memberi suasana aman dan kenyamanan bagi masyarakat yang ingin mudik ke kampung halaman.

“Guna menjaga situasi Kamtibmas, Polda Jatim akan menurunkan personel dari Brimob dan Sabhara di jalur rawan kejahatan di wilayah Jawa Timur,” terang Unggung, Senin (30/6).

Lebih lanjut, Unggung menjelaskan, jumlah kekuatan Polda Jatim ada 9.094 personel. Nantinya, dua peleton Sabhara di tempatkan di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah, tepatnya antara Tuban dan Rembang. Selanjutnya, dua peletonnya lagi (Sabhara), ditempatkan di dekat Monumen Gubernur Suryo, Ngawi.

Sedangkan satu peleton Brimob akan dikerahkan di daerah Jati Peteng Tuban, serta Kecamatan Banyuputih Situbondo.

Untuk pengamanan di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, sebanyak dua peleton Sabhara akan disiagakan di sana. “Untuk di pelabuhan, nantinya tiap kapal dijaga dua personel polisi yang akan disiagakan guna mengamankan kemanan di dalam

bed/bhirawa

Model Pemberitahuan Media Massa Permintaan Hakim

Kuasa Hukum Pasar Turi Serahkan Verifikasi Data para Pedagang PN Surabaya, Bhirawa Tak selesainya sidang gugatan pedagang Pasar Turi tahap III terhadap Wali Kota Surabaya (Tergugat I) dan PT KAI (Tergugat II), membuat Kuasa Hukum dari penggugat harus menyerahkan bukti verifikasi data pedagang yang diminta oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Amrulloh selaku Kuasa hukum pedagang mengungkapkan, pihaknya menyerahkan model pemberitahuan kepada media massa. Sebab, model gugatan itu merupakan permintaan Majelis Hakim Ainor Rofiek yang menginginkan data verifikasi dari semua kelompok pedagang Pasar Turi tahap III. “Tadi kami serahkan model pemberitahuan, yang diterima oleh Majelis Hakim,” terangnya, Senin (30/6).

Lanjut Amrulloh, untuk proses sidang selanjutnya, Majelis Hakim memintanya untuk memberikan data verifikasi pedagang Pasar Turi kepada Kuasa Hukum Pemkot Surabaya dan PT KAI. Namun, pihaknya menilai bahwa pemberitahuan data itu cukup diberikan kepada Majelis Hakim.

Sebab, nantinya Majelis Hakim sendiri yang akan memberitahukan data itu ke media massa.

“Saya rasa pihak kami tidak perlu lagi memberitahukan kembali verifikasi data kepada tergugat I dan tergugat II. Cukup Majelis hakim saja,” tegasnya.

Terkait lampiran apa saja yang diserahkan, Amrulloh memaparkan bahwa lampiran yang diserahkan kepada Majelis Hakim adalah daftar nomer stand para pedagang Pasar Turi tahap III berikut nama pemilik stand

serta alamat tempat tinggal mereka.

Lanjutnya, Hakim hanya meminta data dari 790 pedagang Pasar Turi.

Padahal, jumlah seluruh pedagang Pasar Turi yang diwakilinya adalah 973 pedagang. “Yang diminta hanya sejumlah itu saja. Kalau pun sisa pedagang perlu diajukan, ya akan kami ajukan,” urainya.

Disinggung terkait aksi penolakkan pembokaran Pasar Turi tahap III oleh Pemkot Surabaya, Amrulloh menegaskan, aksi yang dilakukan pedagang pada Rabu (25/6) lalu, merupakan bentuk penolakkan atas ketidak adilan oleh Pemkot Surabaya.

Sebab, semenjak September 2012 silam atau saat Pasar turi terbakar, smapai saat ini Pemkot Surabaya tidak member kejelasan terhadap nasib para pedagang Pasar Turi tahap Q bed III.Q

Kepala Daerah Harus Ajukan Anggaran Tunjangan PLKB

RAGAM INFO

Kapal Cruise THE WORLD Sandar di Terminal Penumpang Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Bhirawa The World kapal cruise berbendera Bahamas AS sandar di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Kapal yang memiliki berat 43.188 GT (Gross Tonage), LOA (Lenght Over All) 196,35 meter ini tiba pukul 08.00 WIB dan ini merupakan kunjungan perdananya di Surabaya.

Kapal yang dinahkodai oleh Capt. Johan Dymes ini membawa 90 penumpang dan 278 crew kapal. Kapal yang sebelumnya telah sandar di Pelabuhan Benoa ini nantinya diperkirakan akan meninggalkan Pelabuhan Tanjung Perak pada hari Senin (30/6) pukul 18.00 WIB kemudian melanjutkan perjalanan ke Karimun Jawa selanjutnya ke Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.

Kedatangan kapal pesiar ini disambut langsung oleh General Manager PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Perak, Eko Harijadi Budijanto, dan perwakilan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota pSurabaya.

Saat kapal sandar, seperti biasanya telah disuguhi hiburan tarian Jaranan sebagai tarian selamat datang yang digelar apron Dermaga Terminal Penumpang, dan musik tradisional karawitan / campursari (Baruna Budaya) dari Pelindo III Cabang Tanjung Perak menyambut para turis didalam gedung terminal penumpang sementara.

Terdapat pula stand-stand dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya dan beberapa Usaha Kecil Menengah (UKM) binaan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Perak yang menjual souvenir khas Jawa Timur, selain itu juga telah disediakan stand money changer dari Bank Jatim, dan stand dari PT Posindo yang menyediakan perangko sebagai cinderamata.

Para penumpang kapal akan melakukan beberapa program perjalanan wisata, yakni mengunjungi House of Sampoerna dan pasar antik di Jl. Bodri HSurabaya. Serta pada malam harinya juga akan disambut oleh Walikota Surabaya yang dikemas dalam acara Gala Q ma Dinner di kediaman Walikota.Q

Surabaya, Bhirawa Dani panggilan akTqanaga PLKB dirab Dwi Listya Warharapkan melakukan dani mengungkapkan, advokasi kepada pedengan mengadvokasi merintah daerah maakan menyakinkan sing-masing untuk pebupati/walikota dan nambahan tunjangan DPRD bahwasanya PLKB tahun ini. Setunjangan kepada bab Tambahan tnjaPLKB sangat perlu ngan PLKB hanya bidilakukan dan mensa direalisasikan jika desak. Ada anggapan bisa dianggarkan dabahwa keberadaan telam P-APBD masingnaga PLKB tidak Dwi Listya Wardani masing daerah. memberikan kontriKapala Perwakilan Badan businya nyata dalam pembaKependudukan dan Keluarga ngunan sehingga ada sebagian Berencan Nasional (BKKBN) bupati yang tidak perlu mengangJatim Ir.Dwi Listya Wardani.Msc garkan dan melakukan P-APBD. Dip mengatakan, sebagai ujung ‘’Jika ini dilakukan maka tombak program Kepandudukan keberhasilan program KKB tidak dan Keluarga Berencana (KKB), akan tercapai. Program KKB ini tenaga PLKB harus melakukan tidak saja menekankan kepada advokasi ke bupati/walikota dan pembangunan secara fisik meDPRD setempat. Dengan advo- lainkan pembangunan secara kasi ke bupati/walikota akan non fisik seperti masalah kuamempercepat pencairan tun- litas keluarga atau peningkatan jangan tenaga PLKB. SDM,’’ jelasnya. ‘’Tunjangan tenaga PLKB Wanita berjilbab ini menuakan cair jika bupati/walikota turkan sudah saatnya tenaga dan DPRD melakukan Peru- PLKB berjuang untuk menuntut bahan Anggaran Pengeluaran haknya. Banyaknya tanggung Belanja Daerah (P-ABPD) dan jawab dan beban yang dipikul ini akan terjadi pada bulan tenaga PLKB membuat tenaga depan,’’ ujarnya.

PLKB harus berani memper-

juangkan haknya. ‘’Tenaga PLKB dapat menuntut ke bupati/walikota dan DPRD jika tunjangan ini tidak cair karena pencairan tunjangan ini sudah berkekuatan hukum,’’ tambahnya.

Untuk payung hukumnya kata Dani, dilindungi oleh Pepres No. 26 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana.

Dalam Pelpres ini mengatur besaran tunjangan tenaga PLKB sebesar Rp300.000 (PLKB Terampil Pemula) sampai dengan Rp950.000 (PLKB Ahli Madya). ‘’Jadi tergantung jabatan dan masa bekerja tenaga PLKB. Jika jabatannya tinggi dan masa kerja lama maka tunjangan tenaga PLKB dapat mencapai Rp950.000 (PLKB Ahli Madya) dan jika masih baru maka hanya mendapatkan Rp300.000 (PLKB Terampil Pemula),’’ paparnya.

Ditanya terkait sangsi yang akan diberikan jika bupati/ walikota tidak memberikan tunjangan kepada tenaga PLKB, Dani mengatakan, hukuman secara tertulis belum ada, akantetapi hukuman secara moral akan didapat oleh bupati/ Q dna walikota.Q

Pelni Tambah 3 Armada Lebaran Pelni Surabaya, Bhirawa Guna antisipasi meningkatnya penumpang PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Pelni menyiapkan tiga armada untuk sejumlah deviasi yang diperkirakan mengalami lonjakan.

General Manager PT Pelni Cabang Surabaya, Presda Simangasing kepada sejumlah wartawan mengungkapkan tiga kapal yang disiapkan untuk tambahan deviasi adalah KMP Labobar, KMP Leuser, dan KMP Lawit.

Presda menyebutkan ketiga kapal ini untuk mengantisipasi lonjakan penumpang yang diperkirakan mencapai 7.000-8.000 per voyage (perjalanan), tiap dua minggu.

“Karena tahun ini ada perkiraan lonjakan penumpang disejumlah deviasi, seperti Semarang, Kumai, Sampit, Balikpapan, dan Makassar,” jelasnya.

PT Pelni Cabang Surabaya sebetulnya sudah mengoperasikan 12 kapal. Sementara ketiga kapal tersebut sudah termasuk didalamnya.

Tetapi untuk Lebaran tahun ini ketiganya hanya menambah deviasi pada saat peak season (puncak angkutan).

Tahun ini lonjakan penumpang Lebaran diperkirakan mencapai 3 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Tidak besar, karena angkutan kapal berbeda dengan angkutan pesawat ataupun kereta dan bus. Paling berkisar tiga persen kenaikannya,” ucap pria yang juga guru karate itu.

Sebagai gambaran tahun lalu sepanjang angkutan Lebaran Pelni Surabaya mampu mengangkut sekitar 40.000 penumpang. Lonjakan tiga persen itu tertinggi diperkirakan rute Semarang-Surabaya, Surabaya-Balikpapan, Q gat Surabaya-Sampit, dan Surabaya-Kumai.Q

kapal,” urainya.

Ditanya terkait kejahatan apakah yang mendominasi pada saat lebaran, Unggung menambahkan, dari tahun ke tahun kejahatan yang cenderung meningkat selama Bulan Ramadan adalah 3C. Ini terjadi, mengingat saat Lebaran banyak sekali kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi.

Hal inilah yang membuat sebagian oknum melakukan tindak kejahatan.

Berdasarkan pengalaman tahun lalu, biasanya awal Ramadah tingkat kriminalitas landai. Barulah menjelang lebaran, kejahatan jenis Curat, Curas, Curanmor terus meningkat. Adapun jamjam rawan yakni pada malam hari. Bahkan, pada Sabtu-Minggu pun, sering dijumpai bermacam tindak kejahatan yang ada. “Yang harus kita waspadai dan antisipasi yakni kejahatan menjelang lebaran,” tutur Unggung.

Terkait tindak kejahatan yang kian meningkat saat jelang lebaran, Unggung mengantisipasi hal itu dengan menerjunkan Satuan Krimserse untuk menindak segala bentuk kriminalitas yang marak menjelang lebaran. Selain itu, dalam beberapa bulan terakhir ini, pihaknya menerapkan Operasi Cipta Kondisi jelang bulan puasa hingga lebaran. “Operasi Cipta Kondisi sudah kami lakukan kepada Polres jajaran sebelum bulan puasa,” tandasnya.Q bed

Satpol PP Diupayakan Dapat Uang Lauk Pauk Sebagai Penunjang dalam Berkinerja

Pemprov, Bhirawa Untuk meningkatkan kinerja Satpol PP Prov Jatim, akan diusulkan tambahan pendapatan berupa uang lauk pauk bagi satuan penegak perda ini pada tahun 2015.

Meskipun di sejumlah daerah Satpol PP telah mendapatkan tambahan uang laun pauk, namun Satpol PP jatim belum mendapata fasilitas ini.

Menurut Sutartib Kepala Satpol PP Jawa Timur, mengingat kerja anggota Pol PP yang sangat berat, pihaknya akan mengusulkan di anggaran 2015, uang lauk pauk dimasukkan dalam anggaran belanja daerah.

Sehingga tugas Pol PP dalam mengawal peraturan Perda dapat seiring sejalan.

“Itu memang diatur Permendagri itu bagian dari kesejahteraan, karena tugas Pol PP itu hampir 24 Jam. Orang yang bekerja dengan kurun waktu panjang dan berat tentunya di imbangi gizi yang cukup, karena nya kita akan membahasnya dengan tim anggaran agar pada tahun 2015 bisa dinikmati anggota,’ ungkap Sutartib, Senin (30/6).

Selaras dengan Kasatpol PP Jatim Sutartib, Sekdaprov Jatim Ahmad Sukardi juga pernah mendesak adanya pemberian gizi kepada anggota Pol PP melalui lauk pauk. Sebab hal itu merupakan “vitamin” tambahan yang diharapkan Satpol PP akan lebih termotivasi untuk mengemban tugas yang diamanatkan.

Dijelaskan Sukardi, jika Polisi Pamong Praja secara konsisten menenggakan peraturan daerah, semestinya juga ditopang dengan fasilitas, bahkan pemberian uang lauk pauk. “Ya, kalau bisa mereka diberikan uang lauk pauk karena tugas mereka itu berat,” urainya.

Jika mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol adalah perpanjangan tangan Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan bagian dari Pemerintah dalam penegakkan Perda, Penyelenggara ketertiban, serta Ketentraman Masyarakat.

“Tugas polisi Pamong Praja sangatlah berat, mulai dari menjaga ketertiban dan keamanan, pengawas dan penegakan peraturan daerah, hingga menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS),” katanya.

Karenanya, agar ke depan Polisi Pamong Praja menjalankan tupoksinya secara benar, dijelaskan Sukadi, perlu adanya persamaan persepsi antar-lintas instansi, sehingga Satpol PP tidak lagi menjadi tempat buangan, bahkan dapat menjadi garda terdepan untuk menerapkan regulasi yang sudah ada agar dapat dipatuhi.

“Adanya uang tambahan yang diberikan nanti nya, diharapkan tidak ada lagi stikma buruk yang dilayangkan masyarakat. Karena selama ini banyak anggapan Satpol PP dinilai tebang pilih dalam melakukan rasia, maupun Q rac melakukan penertiban,” tandasnya.Q

Puskesmas Surabaya Perkuat Pemeriksaan HIV/AIDS Pemeriksaan ANCenatal Care (ANC) bagi masyarakat di Surabaya sangat penting dilakukan, hal ini memperkecil penularan virus HIV/AIDS. Dari 62 Puskemas di Surabaya pelayanan ANC wajib diberikan kepada seluruh ibu hamil.

Kepala Seksi Pengendalian dan PemberANCasan Penyakit Dinkes Surabaya dr. Daniek Suryadiningdiah menuturkan, pelayanan ANC di Puskemas akan membANCu masyarakat khususnya ibu dan bayi untuk mendeteksi dini penularan HIV/AIDS. Pelayanan ANV akan memberikan laporan apakah ibu dan calon anak akan tertular penyakit mematikan ini. Banyak masyarakat yang tidak paham penularan HIV/AIDS sehingga tidak mengerti bagaiamana virus HIV/ADIS ini dapat me-

nyerang kekebalan manusia.

Menurutnya, HIV tidak bisa langsung dideteksi, ada 3 periode tahapan saat tubuh terjangkit HIV hingga menjadi AIDS. Tahap pertama adalah penularan.

Tahap penularan membutuhkan waktu sekitar 2 minggu hingga 6 bulan bagi virus untuk menjadi HIV Positif.

Kemudian pada tahap kedua tubuh sudah mulai terjangkit HIV Positif. Tahap ini butuh waktu sekitar 3 sampai 10 tahun untuk berubah menjadi AIDS. Pada saat terjangkit HIV, ODHA

(Orang dengan HIV dan AIDS) menunjukkan gejala tampak sehat dan bisa beraktifitas seperti biasa.

Namun pada masa ini virus sudah membentuk ANCibodi, sehingga sudah bisa menularkan virus HIV kepada orang lain. Tahap terakhir atau tahap paling krusial adalah sudah terjangkit AIDS yang menimbulkan gejala oportunistik.

Gejala opurtunistik adalah gejala infeksi yang tidak berbahaya pada orang dengan sistem kekebalan tubuh normal, namun dapat berakibat fatal pada orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah akibat serangan HIV. ‘’Melalui pemeriksaan ANC ini ibu akan mendapat informasi yang lengkap dari

Pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil. dokter bagaimana menjaga dan merawat anak agar terhindar dari HIV/AIDS,’’ jelasnya.

Daniek mengatakan, de-

dna/bhirawa

ngan diperkuat layanan ANC kedepan dapat memperkecil penularan HIV/AIDS kepada masyakarakat khusunya ibu hamil. Selain itu akan mem-

perkuat pelayanan kesehatan Dinkes kepada masyarakat luas. ‘’Jika semua ibu hamil menggunakan layanan in maka jumlah penderita HIV/ADIS di Surabaya tiap tahunnya akan menurun,’’ ucapnya.

Sementara itu Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Jatim Drs R Otto Bambang Wahjudi menyatakan, jumlah kasus HIV/AIDS di Surabaya pada tahun 2013 sebanyak 6.671 orang dan menduduki peringkat pertama se-Jawa Timur. Penderita HIV /AIDS ini didominasi umur produktif sekitar 40 persen.

Selain itu berdasarkan data dari KPA Jatim jumlah penderita HIV/AIDS selama rentang waktu tahun 2013 lalu mencapai 28.743 orang.

Dengan perincian untuk jumlah HIV mencapai 20.030 orang dan penderita AIDS sebanyak 8.713.

Untuk angka kematian di tahun 2013 ini, diperkirakan sekitar 12 orang. Hal ini turun drastis dibandingkan tahun 2012 lalu yang mencapai 20 orang. Sedangkan penderita HIV/AIDS yang mati sejak tahun 1989 hingga 2013 sebanyak 152 orang.

“Turunnya angka kematian penderita HIV/AIDS di tahun 2013 ini tak bisa dilepaskan dengan banyaknya ditemukan penderita HIV. Maka dapat sedini mungkin dilakukan pengobatan sehingga penderita tak sampai ke tahap lebih parah yaitu AIDS yang memiliki resiko kematian cuQ dna kup tinggi,” katanya.Q

OPINI

4 Tajuk

Retrospeksi Korps Polri TAK mudah menjadi menjadi anggota Kepolisian RI (Polri), peluangnya tak kalah ketat dibanding masuk perguruan tinggi negeri. Sulitnya menjadi Polisi makin terasa manakala memulai bertugas. Kesulitan itu berlanjut dalam mengurus kenaikan pangkat. Tetapi yang lebih sulit, adalah membangun citra Kepolisian yang terasa masih jauh dari harapan masyarakat. Sebagai salahsatu penegak hukum, ternyata masih banyak polisi terbelit kasus hukum, juga terlibat tawuran antar-satuan.

Berulang kali, aparat Kepolisian menjadi korban penembakan misterius. Banyak Mapolres, dan pos-pos polisi disatroni. Ini ironis, karena karena seluruh pimpinan (teritorial) kepolisian selalu melaporkan situasi dalam keadaan aman terkendali dan kondusif. Maka tidak bisa tidak, seluruh jajaran kepolisian mestlah lebih meningkatkan rasa aman jajaran internal.

Harus diakui, sebagai garda terdepan urusan kamtibmas dan penegak hukum, polisi mestilah berbenah. Tugas terasa makin berat, karena rasio jumlah polisi masih sangat kurang. Gajinya juga kurang memadai, peralatan sarana tugasnya pun masih minimalis. Bahkan sering, dukun membantu tugas kepolisian karena alat deteksi tak memadai. Ini tentu tidak profesional, bisa berpotensi tindakan.

Pada sisi lain, tingkat kesejahteraan polisi mestilah terjamin, dengan remunerasi yang halal. Walau bukan “malaikat,” dan bukan pula Superman, polisi mengemban tugas cukup berat. UUD pasal 30 ayat (4) secara spesifik menyebut “kepolisian negara RI sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.”

Harus diakui, banyak kelakuan oknum polisi yang menyimpang, kriminal, im-moral bahkan melanggar hak asasi manusia (HAM) dalam melaksanakan tugasnya.

Tak jarang kasus-kasus (kriminal oleh polisi) awalnya memperoleh pembelaan dari atasan, dengan berbagai alibi kebohongan. Dan baru akan diadili secara profesional setelah menjadi perhatian masyarakat luas. Sebagaimana ke-profesi-an lain, polisi memang manusia biasa, yang juga bisa membuat onar.

Kepolisian RI konon sedang berbenah, sekaligus berupaya keras mengembalikan kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Harus diakui bukan upaya mudah, tetapi bukan berarti tak ada jalan untuk memperbaiki citra polisi. Namun upaya paling strategis adalah, membuktikan “kebersihan” pimpinan wilayah sebagai pengayoman, pelayanan dan perlindungan masyarakat. Masih banyak Jenderal polisi berbadan kurus, tidak memiliki rekening gendut.

Banyak pula jenderal polisi yang terlibat (aktif) dalam dakwah keagamaan, disebut sebagai kyai. Polisi bukan hanya yang bersembunyi di balik pohon, lalu muncul tiba-tiba untuk menilang. Melainkan juga bergelut melawan perampok, menyergap teroris dan melancarkan arus lalulintas, serta menangkap gembong narkoba. Sudah sangat banyak hasil kinerja polisi yang dihantarkan ke meja hijau dengan ancaman pidana maksimal, hukuman mati.

Tetapi saat ini, beberapa fungsi kepolisian terasa mengendur. Misalnya dalam penegakan ketertiban masyarakat perkotaan khususnya menangani kemacetan.

Bardasarkan survei ke-lalulintas-an, diketahui bahwa kemacetan dipicu oleh ketidakpatuhan terhadap ramburambu lalulintas. Diantaranya per-parkir-an. Mengatur parkir memang bukan hanya domain kepolisian, melainkan juga tupoksi Satpol PP Pemerintah Daerah. Toh tidak sulit men-sinergi-kan tugas polisi dengan Satpol PP. Banyak parkir liar dikuasai sindikat preman parkir.

Bahkan yang “di depan mata” kantor polisi. Antaralain kemacetan di Surabaya, di jalan Blauran, Bubutan, juga di jalan Gunungsari, serta jalan Urip Sumoharjo. Andai Polrestabes bersama Pemkot Surabaya membenahi perparkir-an, tentu Surabaya akan lebih lancar. Badan jalan yang tidak tumbuh cepat, mestilah di-inovasi dengan sistem per-parkir-an yang baik.

Di pedesaan, rasa aman sudah cukup memadai. Tetapi masih perlu ditambah dengan peng-akrab-an hubungan antara rakyat (aparat desa) dengan kepolisian. Anataralain, zikir istighotsah (bersama masyarakat), dengan berseragam. Program sambang desa silaturahim dengan tokoh masyarakat, akan membantu polisi menunaikan tugasnya dengan dukungan partisipasi publik.

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Abaikan Campur Tangan Asing MANTAN Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patti Djalal menyatakan, petualang asing jangan diberi ruang untuk mencampuri politik dalam negeri Republik Indonesia. Pemilihan umum di sejumlah negara seperti Amerika Serikat, India, Filipina, Brazil, dan Meksiko, berlangsung tanpa campur tangan petualang dari mancanegara.

Anak muda ini menilai, pihak asing akan selalu memasuki wilayah politik di Indonesia. Posisi Indonesia sebagai negara penting, akan selalu mengundang warga negara lain untuk “mencampuri” politik Indonesia. Mereka ingin mempengaruhi jalannya politik Indonesia dengan cara membangun opini tersendiri. Di beberapa negara yang dicontohkan tadi, pengaruh opini yang dibangun warga asing, relatif kecil meski di dalam negeri terjadi gontok-gontokan yang kencang.

Kita sepenuhnya setuju dengan analisis Dino. Bahwa kita pun kini tengah memasuki masa “genting” dengan gontok-gontokan yang keras dua kubu calon presiden, Prabowo Subianto dan Joko Widodo. Ketika pada akhirnya muncul cuma dua calon itu, maka posisi mereka langsung berhadap-hadapan. Simpatisan langsung mengeras dalam dua kubu. “Iya” atau “tidak” atau “dia” atau “itu” menjadi langsung berhadap-hdapan.

Memilih presiden bagi negara berdaulat adalah memilih pemimpin yang akan menjadi nakhoda bagi 250 juta penduduk.

Selama ini, terus terang saja, kita banyak berkutat pada isu masa lalu yang bisa menimbulkan aneka tafsir. Mestinya kita menatap ke depan dengan mata, hati, dan pikiran kita sendiri.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Selasa Legi 1 JULI 2014

Komunikasi Politik dalam Pesta Demokrasi Peredaran tabloid “Obor Rakyat” dan atau surat penonaktifan Prabowo oleh DKP yang sesungguhnya merupakan rahasia negara yang tidak bisa diakses sembarang orang menjadi petanda nyata bahwa sinyalemen adanya black campaign dalam Pilpres 2014 bukanlah isapan jempol belaka.

F

enomena seperti ini bisa jadi adalah bukan pemandangan yang lazim dalam gelaran pesta demokrasi di tanah air. Sulit rasanya untuk dipercaya, bahwa Indonesia sebagai bangsa berbudaya adiluhung ternyata gelaran pesta demokrasinya dicederai dengan meruahnya aksi black campaign yang sarat dengan lakuan mendiskreditkan lawan politik tanpa kesantunan.

Pesta pemilihan presiden sejatinya adalah petanda konkret demokratisasi dan apabila kemenangan salah satu kandidat dilihat dari perspektif kuantitatif numerik, maka rakyat sebagai pemilih memiliki secuil andil bagi seseorang untuk menjadi pemimpinnya ke depan. Dalam partisipasinya, partai politik beserta organisasi massa yang mendukung terhadap kandidat pilpres menebar berbagai strategi dalam perjuangannya meraih suara pemilih. Komunikasi menjadi pilihan primadona dalam perjuangan tersebut. Mulai dari kampanye di media massa dan jejaring sosial, intimidasi, hingga money politic.

Dalam gelaran pesta-pesta demokrasi sebelumnya di tanah air, komunikasi politik acap kali dimaknai sebagai upaya mendulang suara melalui pembangunan citra personal para kandidat.

Para kandidat pilpres diproyeksikan sebagai figur yang serba baik dan mampu menciptakan ruang komunikasi yang berimbang dengan masyarakat sebagai pemilik suara.

Sayangnya, pemaknaan komunikasi seperti ini pada prak-

gaji pegawai, begitu lancar mengalir, namun untuk diwujudkan kala mereka betul-betul terpilih adalah persoalan yang lain lagi.

Realita ini pula tiknya sarat dengan yang menurut penuaroma pencitraan lis menjadi catatan semu semata. Seolah penting bagi para terjadi komunikasi tim sukses dalam dialogis, seakan ada Oleh perjuangan mereka empati yang menAnjrah Lelono Broto mendukung kandalam antara calon didatnya. Realita pemimpin dan rakyatbahwa pencitraan nya. Padahal, sejatsemu yang telah dipahami oleh inya, rakyat tetap diposisikan masyarakat menjadi catatan sebagai komunikan yang dungu bahwa strategi pembangunan tanpa jual-beli gagasan yang sepencitraan tidaklah efektif lagi jajar dan jujur. Hal ini menjelma dalam mendulang suara dalam menjadi pemandang an lazim Pilpres 2014. Sialnya, masingjelang pesta demokrasi selama ini masing tim sukses justru beralih di tanah air. ke strategi black campaign di Calon-calon pemimpin Indomana ada aksi pendiskreditan nesia sebelumnya menggamlawan politik secara membabi barkan secara konkret betapa buta tanpa dukungan fakta-fakta pesan dalam komunikasi politik empiris yang dapat dipertangyang mereka bangun sarat dengungjawabkan. gan distorsi dan manipulasi.

Komunikasi politik dalam pesta demokrasi memang bukan sebatas how to create atau how to say the messages. Masalah komunikasi juga bukan sekedar membangun empati kepada nasib rakyat. Masalah yang lebih serius adalah bagaimana mewujud-nyatakan pesan-pesan positif tersebut ketika memenangkan kursi pemimpin kelak.

Ketidakjujuran bukan menjadi beban berat bagi calon pemimpin, tetapi sudah menjadi aksesori wajib dalam komunikasi politik yang mereka bangun jelang pesta demokrasi. Menjanjikan pendidikan gratis, kesehatan gratis, pengentasan kemiskinan, menciptakan lapang an kerja, perbaikan ekonomi, peningkatan upah buruh, dan kenaikan

Black campaign lazim dilakukan di negara-negara totaliter dan kelompok-kelompok politik radikal, seperti komunis maupun fasis. Rezim Hitler yang memimpin Partai Nazi di Jerman melalui Kementerian Propaganda yang dipimpin oleh Joseph Goebbels secara masif melancarkan black campaign anti semit untuk memanipulasi kesadaran rakyat

Jerman guna mendukung Nazi dalam program pemusnahan bangsa Yahudi di Eropa.

Black campaign masih dianggap efektif oleh beberapa pihak, karena mampu mempengaruhi electoral value lawan politiknya.

Namun, black campaign sejatinya merupakan bentuk rendahnya kepercayaan diri pelakunya, karena mereka tidak cukup pede akan keunggulan diri sendiri, sehingga alih-alih menunjukkan kelebihan dirinya untuk merebut simpati calon pemilihnya, yang mereka cari justru menyebarluaskan kelemahan lawan politiknya. Padahal, DR. W Riawan Tjandra, SH, MHum menyatakan bahwa praktek black campaign sebenarnya justru dapat menjadi senjata makan tuan. Masyarakat yang kini semakin cerdas dalam memilih sudah dapat menilai bahwa subyek dan obyek yang dijadikan bahan black campaign adalah by design atau sengaja dibuat, sehingga menimbulkan simpati kepada korban (Koran Sindo, 06/06/2014).

Komunikasi politik dalam pesta demokrasi memang bukan sebatas how to create atau how to say the messages. Masalah komunikasi juga bukan sekedar membangun empati kepada nasib rakyat.

Masalah yang lebih serius adalah bagaimana mewujud-nyatakan pesan-pesan positif tersebut ketika memenangkan kursi pemimpin kelak. Mendiskreditkan lawan politik bukanlah jaminan bahwa kita lebih baik dari lainnya, justru dapat menjadi bumerang mengingat karakter masyarakat kita justru tidak simpati pada pribadi yang suka mengumbar aib pribadi yang lain.

Lepas dari itu semua, inikah gaya komunikasi politik generasi baru Indonesia?

Litbang Lembaga Baca-Tulis Indonesia (LBTI)

Refleksi Dirgahayu Polri 1 Juli

Restrukturisasi dan Tantangan Korp Bhayangkara

L

ayaknya setiap ulang tahun, hari itu senantiasa dipakai untuk introspeksi diri, mengingat masa-masa yang telah dilalui, dan bagaimana menghadapi persoalan saat ini dan akan datang. Polri pun menjadi sosok yang tidak lepas dari hal tersebut. Salah satu upaya introspeksi secara kelembagaan keorganisasian bisa dilakukan dengan restrukturisasi dalam Korp Bhayangkara.

Restrukturisasi Kepolisian harus dipahami sebagai suatu upaya Polri yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan untuk selalu meningkatkan kemampuan Kepolisan Republik Indonesia yang meliputi aspek manajemen operasional kepolisian dan manajemen pembinaan kepolisian.

Sejarah restrukturisasi kepolisian Sejarah organisasi kepolisian di berbagai belahan dunia juga mengalami proses restrukturisasi sebagai jawaban dari meningkatnya kebutuhan atas kehadiran dan kesiapan petugas kepolisian di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Restrukturisasi selalu dihubungkan juga dengan kebutuhan kehadiran organisasi kepolisian yang bekerja tidak saja untuk kepentingan masyarakat lokal tetapi juga kepentingan nasional dan internasional.

Restrukturisasi juga dihubungkan dengan aspek waktu yaitu kebutuhan kehadiran organisasi kepolisian yang bekerja tidak saja untuk kepentingan saat ini tetapi juga untuk kepentingan masa depan masyarakat, bangsa, negara dan masyarakat internasional.

Restrukturisasi Kepolisian di dunia manapun setidaknya menyentuh 3 (tiga) aspek utama dalam mewujudkan organisasi kepolisian yang efektif yaitu restrukturisasi di dalam aspek manajemen kepolisian, teknologi kepolisian dan strategi pemolisian.

Restrukturisasi di bidang manajemen kepolisian dan teknologi kepolisian mensyaratkan perubahan paradigma, strategi dan juga aspek-aspek teknis yang berhubungan dengan penataan organisasi dan penyiapan sumber daya kepolisian yang didukung peran teknologi tinggi dalam mewujudkan organisasi kepoli-

sian yang profesional, Polri sangat meneefektif, dan efisien tukan kepercayaan dan modern dalam masyarakat terhadap era millenium ke III. Polri. Restrukturisasi budaya organisasi Sedangkan restrukturisasi stratemeliputi perbaikangi pemolisian untuk perbaikan yang sungmewujudkan periguh-sungguh perlu laku dan budaya ordilaksanakan oleh ganisasi kepolisian setiap anggota kepoliyang adaptif dengan sian dalam mewujudperkembangan zakan budaya pelayaOleh : man dalam mencapai nan kepolisian.

Ani Sri Rahayu manfaat kepolisian di Tantangan SDM Polri dalam masyarakat Tantangan Polri yang tidak saja kedepan yang tak kalah pentingnya mencegah dan memerangi kejaadalah penyiapan sumber daya mahatan tetapi juga bermanfaat bagi nusia. Paradigma lama dan sampai peradaban dan keberlangsungan saat ini masih berlaku bahwa pekehidupan. nyiapan sumber daya utama di dalam mendukung kegiatan dan opeTantangan organisasi Polri rasi kepolisian adalah penyiapan Penataan organisasi dalam sumber daya manusia. Manusia hal ini adalah birokrasi dan

Tantangan Polri kedepan yang tak kalah pentingnya adalah penyiapan sumber daya manusia.

Paradigma lama dan sampai saat ini masih berlaku bahwa penyiapan sumber daya utama di dalam mendukung kegiatan dan operasi kepolisian adalah penyiapan sumber daya manusia. Manusia adalah kekuatan utama Polri dalam menjalankan perannya di dalam kehidupan sosial dan ketatanegaraan. organisasi kepolisian. Meskipun konsep birokrasi dalam organisasi terkadang berkonotasi negatif, tetapi konsep birokrasi ini masih dianggap sebagai dasar untuk pelayanan sipil modern dan pendekatan rasional untuk proses administrasi.

Sosiolog Jerman Max Webber (1889-1920) memberikan formulasi yang menjadi dasar bagi seluruh birokrasi modern termasuk organisasi kepolisian.

Birokrasi modern tergantung kepada ekonomi uang. Masyarakat harus menyadari ini. Tantangan organisasi Polri kedepan adalah bagaiman organisasi ini mampu menjawab tantangan situasional yang selalu meningkat dengan kebutuhan anggaran yang tepat agar birokrasi Polri dapat menata organisasinya agar dapat bekerja secara efektif bagi kepentingan negara dan masyarakat.

Sebagai organisasi yang hidup, maka karakter budaya organisasi

adalah kekuatan utama Polri dalam menjalankan perannya di dalam kehidupan sosial dan ketatanegaraan.

Kualitas manusia Polri menjadi variabel utama jika kita ingin mengukur bagaimana kinerja organisasi Polri di masyarakat. Jika kualitas sumber daya manusia Polri buruk , maka ia akan memberikan pengaruh yang luar biasa bagi persepsi masyarakat terhadap Polri.

Restrukturisasi sumber daya manusia Polri tidak lain adalah upaya yang harus terus menerus dilakukan mengikuti tantangan zamannya baik aspek moral, pengetahuan, keterampilan dan motivasi. Restrukturisasi modernisasi pendayagunaan sumber daya manusia Polri harus terus diarahkan dari pendekatan mekanistis yang menitik beratkan pada gaji dan promosi sematamata untuk mengisi jabatan dalam organisasi kepolisian kepada pendekatan humanistis yang lebih menitikberatkan pada

kompetensi (ketrampilan, pengetahuan, talenta dan pengalaman) yang tepat untuk mengisi jabatan tertentu selain mempertimbangkan aspek promosi yang bersifat mekanistis.

Tantangan Keamanan Melalui proses perkembangannya kebutuhan keamanan telah bertransformasi menjadi kebutuhan kolektif baik keluarga, komunitas, warga, masyarakat, bangsa maupun antar bangsa (masyarakat dunia). Realitas tersebut tidak dapat dipungkiri, kompleksitas persoalan keamanan semakin luas dan asymetris, seiring dengan perkembangan itu tuntutan rezim demokrasi meningkatkan ekspetasi masyarakat kepada Polisi untuk bekerja lebih cepat, profesional dan solutif.

Restrukturisasi berupa modernisasi alat utama sistem keamanan (kepolisian) yang dimiliki polisi juga harus mendapatkan perhatian cukup baik dari sisi jumlah, jenis dan kualitasnya.

Modernisasi alat utama sistem keamanan juga dikaitkan dengan kebutuhan operasional yang membutuhkan alat utama sistem keamanan yang ramah lingkungan dan lebih menghargai Hak azasi Manusia.

Modernisasi alat utama sistem keamanan meliputi banyak jenis yang tersebar dalam sistem patroli kepolisian, sistem komando dan kendali kepolisian, sistem penegak hukum dan intelijen kepolisian, sistem penanganan dan pengendalian massa, sistem kontrol dan penganturan lalu lintas. Kesemuanya itu merupakan hal-hal yang esensial dalam kegiatan sehari hari (day to day policing)yang dirasakan dan bersentuhan dengan problematika masyarakat, bangsa dan negara.

Restrukturisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan kebutuhan penting dan strategis untuk mewujudkan Pelayanan Prima Kepolisian kepada masyarakat, bangsa dan negara secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Dirgahayu Bhayangkara Indonesia ke-68.

Pengajar dan Trainer P2KK Universitas Muhammadiyah Malang

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Selasa Legi 1 JULI 2014

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO KELANA

Selama Ramadan Stok Darah Aman Kota Mojokerto, Bhirawa Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Mojokerto memastikan stok darah selama Bulan Ramadan tahun ini dalam kondisi aman. Permintaan darah per hari pun dipastikan akan terpenuhi. Ini lantaran kurun satu bulan ini sejumlah lembaga memastikan menggelar donor darah massal.

Ribuan kantong darah akan terkumpul karena gerakan sosial donor darah itu. ‘‘Saya pastikan persediaan darah selama Ramadan relatif aman. Jadi masyarakat tak perlu dibingungkan persoalan stok darah yang selalu turun selama Bulan Ramadan seperti tahuntahun lalu,’’ kata Humas Unit Donor Darah (UDD) PMI Kota Mojokerto, Yanuar Hardianto, Senin (30/6) kemarin.

Diantara lembaga yang sudah memastikan menggelar donor massal, yakni Korem 082/CPYJ Mojokerto dan PT Tjiwi Kimia, sejumlah gereja, Vihara dan klenteng Hok Siang Kiong. ‘’Ratusan, bahkan ribuan darah akan kita hasilkan selama ada program donor darah itu,’’ terangnya.

Yanuar menambahkan, permintaan masyarakat terhadap darah rata-rata 4050 kantong perhari. Sementara, prediksi hasil donor yang akan berlangsung nanti mencapai 600 kantong.’’Jumlah itu belum termasuk gereja-gereja dan klenteng di Mojokerto. Saya yakin jumlahnya bisa tembus hingga ribuan,’’ tuturnya.

Minimnya stok darah selama Ramadan biasanya terjadi karena kebutuhan darah tak pernah berhenti meski Lebaran tiba. Sehingga, permintaan darah acapkali tak seimbang dengan persediaan. Ujungnya, stok darah nihil.Q kar

Lagi, PPDB Online Dikeluhkan Orangtua Siswa Kota Mojokerto, Bhirawa Kali ini, calon wali murid yang mengikuti PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) di SMPN 1 Kota Mojokerto menilai panitia penerimaan siswa tak fair. Sebab saat anaknya mendaftar melalui jalur prestasi telah diperlakukan tak adil, ketika mengikuti proses seleksi.

Padahal sebelumnya Wali Kota Mojokerto, Mas’ud Yunus, telah membatalkan kebijakan Kepala Dinas Pendidikan soal pungutan pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online, ternyata keluhan masih muncul. Kali ini muncul keraguan sejumlah pihak terkait adanya permainan dalam PPDB jalur prestasi atau jalur non akademik.

Pada pendaftaran Senin (30/ 6) kemarin orang tua calon

murid mengaku proses verifikasi PPDB di jalur non akademis itu tak profesional.

Panitia dinilai lebih mengedepankan unsur like and dislike dibanding prestasi calon siswa. Pria asal Kota Mojokerto ini mengaku telah mendaftarkan anaknya yang mengantongi piagam penghargaan Juara 1 olah raga karate untuk mengikuti PPDB jalur prestasi di SMPN 1 Kota Mojokerto. ’’Pendaftar di jalur prestasi mencapai 33 orang,’’

terangnya.

Menurutnya, sejak proses awal pendaftaran, dia melihat tak ada ‘permainan’ sedikit pun. Namun saat masuk ke tahap seleksi yang digelar selama tiga hari (25 Juni hingga 27 Juni) itulah, profesionalitas panitia dipertanyakan. ’’Anak saya ikut Inkanas (Institut Karate-Do Nasional (Inkanas). Sedangkan, panitia justru melibatkan juri dari KKI (Kushin Ryu M Karate-Do Indonesia) dalam verifikasi,’’ ujarnya.

Tak hanya di SMP Negeri I saja. Unsur suka dan tidak suka dalam PPDB jalur prestasi ini juga nampak saat proses seleksi di SMP Negeri II. Panitia yang dilibatkan dalam seleksi merupakan organisasi dari Inkanas. Semen-

Serapan APBD Baru di Bawah 20 Persen Gresik, Bhirawa Kinerja SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di jajaran Pemkab Gresik lambat. Meski triwulan ke 2 berahir, namun serapan APBD 2014 baru mencapai sekitar 20%.

Sesuai perencanaan, harusnya serapan itu sudah mencapai di atas 40%. Sebab, Juni 2014 sebagai batas akhir triwulan ke 2 sudah berakhir. ‘’Harusnya serapan itu sudah mencapai di atas 40%. Sebab, tri wulan ke 2 sudah berakhir,’’ tegas Langu Piningara, Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan dan Ekonomi, Senin (30/6) Menurut Langu, minimnya serapan APBD itu mengindikasikan kalau kinerja SKPD tak maksimal. Kalau SKPD mau bekerja keras, target 40% itu akan tercapai. Sebab, perencanaan kegiatannya semuanya sudah jelas.Tinggal bagaimana implementasinya di lapangan saja.

Langu cukup kecewe dengan SKPD yang serapan anggaran APBD nya masih di bawah 40%. Ini berarti pimpinan SKPD tak bisa bekerja. Untuk SKPD yang serapannya masih rendah. Menurut Langu,tak perlu ditambah anggaran tahun anggaran berikutnya. ‘’Percuma saja minta anggarannya ditambah kalau tidak terserap,’’ jelasnya Tidak terserapnya anggaran APBD itu tak hanya dikembalikan ke Kasda, tapi juga merugikan masyarakat. Sebab, untuk proyek-proyek yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tak bisa langsung dinikmati.

Seperti yang terjadi di Dinas PU (Pekerjaan Umum). Hingga kini serapan anggarannya baru sekitar 10% dengan alasan pekerjaannya banyak berupa fisik.

Minimnya serapan anggaran itu, menurut Langu memamg paling banyak terjadi pada dinas. Karena pekerjaannya banyak yang berupa fisik.Selain Dinas PU diantaranya Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup (LH) Dinas Pendidikan dan sejumlah dinas lainnya.Q eri

tara para anggota KKI yang masuk dalam proses seleksi dipastikan bakal terpinggirkan.

Atas kondisi ini, anggota Komisi III (Kesra) DPRD Kota Mojokerto, Abdullah Fanani mengaku jika ia sudah mendengar kabar ketidak-profesionalnya panitia PPDB di tingkat SMP. ’’Saya sudah mendengar kabar ini. Dan akan kita telusuri,’ kata Abdullah Fanani.

Politikus PKB ini menuturkan, tindaklanjut itu akan dibahas besok usai dibentuknya Panitia Kerja (Panja) PPDB. ’’Termasuk beberapa kasus yang muncul belakangan ini. Mulai dari munculnya pembayaran di PPDB dan lain sebagainya,’’ ujarnya.

Kisruh PPDB di Kota Mo-

jokerto ini terasa sejak awal.

Kalangan dewan mengaku telah ditilap dalam setiap kordinasi. Bahkan, kalangan DPRD Kota Mojokerto sempat mempertanyakan sisa anggaran Rp80 juta untuk PPDB sistem Online Kota Mojokerto di pos Dinas P dan K. Sebelumnya terjadi pungutan tanpa dasar hokum tertulis yang dilakukan para Kepala Sekolah (Kasek) SMA Negeri di Kota Onde-onde ini, mereka sepakat memasang tariff Rp30 ribu per siswa. Dan biaya itu harus dilunasi siswa saat resmi diterima di sekolah itu. Sementara calon siswa di tingkat SMK Negeri dipatok Rp40 ribu. Bahkan yang lebih memprihatinkan para siswa harus membayarkan saat pengambilan formulir.Q kar

Anggaran Dewan Makin Diperketat

PDAM Sidoarjo Hilangkan Kakus di Sungai Sidoarjo, Bhirawa PDAM Delta Tirta Sidoarjo sedikit demi sedikit terus ikut menghilangkan tradisi masyarakat di wilayah Kab Sidoarjo yang masih membuang hajat di sungai. Ternyata masih ada yang memakai tradisi menggunakan kakus atau ‘’helikopter’’ sungai.

Maka itu, seiring dengan moment peringatan HUT PDAM Sidoarjo ke-36 pada 5 Juli 2014 mendatang. Beberapa hari lalu, pihak PDAM Sidoarjo membantu pembangunan jamban keluarga di Desa Barengkrajan, Kec Krian. ‘’Tujuan kita, agar masyarakat desa tak lagi membuang hajat di Sungai Pelayaran yang melintas di desa itu, sebab selama ini disana masih banyak kakus di pinggir sungai, apalagi sungai Pelayaran itu jadi bahan baku air PDAM,’’ ujar Humas PDAM Sidoarjo, Yoyok Supriyanto, Senin (30/6) kemarin.

Selain ingin agar masyarakat desa bisa hidup lebih bersih dan sehat dengan menggunakan jamban keluarga, maka tentu saja, pihaknya ingin agar kualitas air baku PDAM Sidoarjo di sungai itu, kondisi mutu dan kualitasnya menjadi terjaga. ‘’Untuk sementara kita membantu membangunkan tiga jamban keluarga, tahun depan secara bertahap akan terus kita bangunkan jamban keluarga lagi,’’ kata Yoyok.

Moment HUT PDAM Sidoarjo tahun ini, juga dimanfaatkan untuk melakukan sambang pada pelanggannya. Salah satunya ke perumahan Sekardangan, Kec Sidoarjo. Sambang pelanggan di wilayah ini, karena pelanggannya sering mengeluh kalau air PDAM keruh. Setelah ditelusuri, ternyata disebabkan karena pipa distribusi di wilayah ini sudah keropos karena sudah lama. Q ali

5

achmad suprayogi/bhirawa

Polisi membawa senjata lengkap serta anjing pelacak yang disiagakan di sekitar Ruko Matahari.

Polisi Lakukan Pengamanan Bersenjata Lengkap Sidoarjo, Bhirawa Untuk menjaga kenyamanan dan keamanan warga Sidoarjo dalam menjalankan roda perekonomian di tempattempat transaksi keuangan, khususnya pada awal Bulan Ramadan hingga akhir lebaran. Jajaran Kepolisian Resort (Polres) Kab Sidoarjo melakukan penjagaan secara ketat dan bersenjata lengkap.

Menurut AKP Andik Gunawan, ditengah-tengan melakukan patroli/penjagaan di sekitar toko emas ‘Gajah Mada’ dan pusat perbelanjaan Matahari Sidoarjo kemarin,(30/ 6) menegaskan kalau kegiatan operasional seperti ini sudah dilakukan, namun kali ini

dilakukan peningkatan, yakni dengan penambahan personil dan bersenjata lengkap.

AKP Andik mengingatkan kepada masyarakat kalau Bulan Ramadan, biasanya menjadi tren para penjahat untuk melakukan kejahatannya di tempat-tempat yang banyak transaksi keuangannya. ‘’Misalnya di toko emas, toko perbelanjaan, pegadaian, tak ketinggalan di Pasar Larangan dan Pasar Krian,’’ tegas Andik.

Selain itu, di Polsek-polsek juga akan melakukan kegiatan masyarakat yang ditingkatkan dengan fokus ditempat-tempat yang sama, yaitu di tempat transaksasi ke-

uangan, seperti perbankan dan pegadaian tempat pembelajaan dan toko emas. Sementara di wilayah Krian yang juga cukup rawan, nantinya dari Polsek juga ada tambahan sendiri untuk personil di wilayah Pasar Krian. ‘’Khususnya yang di komplek pertokoan emasnya,’’ katanya. ‘’Operasional ini dilaksanakan mulai awal Ramadan ini hingga hingga usai Lebaran, yakni pada operasi ketupat. Untuk penjagaan satu komplek pertokoan, kami siapkan satu regu dari Sabara bersenjata lengkap. Yakni mulai pertokoan itu buka hingga tutup,’’ ujar Andik.Q ach

Sidoarjo, Bhirawa DPRD Sidoarjo melakukan efisiensi anggaran dengan mengikutkan anggota dewan yang baru ke dalam asuransi kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS), hal ini didasarkan pada Permendagri Nomor 37 tahun 2014, tentang pedoman penyusunan APBD 2015. Kerjasama dengan Asuransi Krishna yang selama ini menangani kesehatan anggota dewan akan diakhiri.

Dengan menjadi nasabah BPJS maka dewan dapat melakukan efisiensi anggaran tanpa mengurangi fasilitas kesehatan yang diberikan kepada anggota dewan .Untuk BPJS kesehatan, premi yang dibayarkan anggota dewan sebesar 5%. Sebesar 2% akan dipotongkan dari pendapatan pribadi dewan, dan 3% subsidi dari APBD (Sekretariat Dewan). ‘’Premi 5% itu patokannya dari pendapatan yang diterima anggota dewan,’’ ujar Kasubag Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo, Agus Sulianto, Senin (30/6).

Bukan hanya BPJS kesehatan, dewan juga akan diberi BPJS ketenagakerjaan yang terbagi menjadi dua. Yaitu untuk jaminan kecelakaan dan jaminan kematian. Premi yang harus dibayar untuk jaminan kecelakaan 0,24 kali gaji yang diterima tiap bulan. Sedangkan untuk jaminan kematian 0,30 kali gaji yang

diterima tiap bulan.

Untuk BPJS kesehatan, nantinya tiap anggota dewan akan dipotong Rp90 ribu per bulan dari pendapatannya.

Sedangkan saat ini, semua biaya asuransi ditanggung Sekretariat dewan.

Kemudian Sekretariat Dewan menggandeng pihak ketiga dengan model tender. ‘’Kalau kini semua asuransi anggota dewan asuransinya ditanggung Sekwan,’’ tambah Kabaghumas DPRD, Agus Sulianto yang mengaku sudah menanyakan terkait masalah ini ke perwakilan BPJS Sidoarjo.

Nantinya, untuk BPJS kesehatan dewan yang ditanggung, satu istri dan tiga anaknya. Dan BPJS untuk anggota dewan akan dimulai tahun 2015. Selama ini, ketika asuransi dewan ditanggung APBD paling tidak harus mengalokasikan dana Rp500 juta per tahun. Namun, ketika nanti sudah ditanggung BPJS, APBD hanya mensubsidi 3% saja.

Hadi Subiyanto, anggota Komisi D DPRD Sidoarjo mengatakan, pihaknya menyerahkan asuransi kesehatan dewan pada aturan yang berlaku. ‘’Kalau aturannya harus diikutkan BPJS kita harus ikuti,’’ ujarnya. Politisi asal Golkar ini menegaskan, kini pemerintah sudah membentuk badan penyelenggara kesehatan. Artinya, terkait kesehatan warga negara Indonesia harus diikutkan badan itu, termasuk anggota dewan.Q hds

PU Bina Marga Evaluasi Kondisi Jalan Sidoarjo, Bhirawa Usai diterjang banjir di wilayah Kec Taman, Waru, Gedangan serta Sedati beberapa hari lalu. Pemkab Sidoarjo melalui Dinas PU Bina Marga (PU BM) langsung melakukan evaluasi kondisi jalan yang akan diperbaiki.

Menurut Kepala PU BM, Ir Sigit Setyawan, Senin (30/6) kemarin, yang akan dievaluasi mulai dari kondisi jalan yang akan diperbaiki semakin rusak atau tetap sesuai semula

seperti pada tahap pengajuan perbaikan. Bila ada yang lebih parah akan dilakukan penambahan anggaran pada PAK. Bila tetap seperti semula akan dikerjakan pada tahun ini. ‘’Sambil menunggu masukkan dari kecamatan kami terus melakukan pendataan, setelah itu dilakukan cek lokasi. Selain itu, bila ada jalan yang semula akan dikerjakan dengan program pemiliharaan, kalau kondisinya semakin parah akan diganti

dengan program peningkatan. Tentunya tetap menyesuaikan anggaran PAK atau tahun berikutnya,’’ kata Sigit.

Disamping itu, memang ada sebagaian jalan yang rusak meski bukan akibat tergenang air atau banjir. Kondisi jalannya memang lebih rendah dari pada jalannya. Misalnya untuk wilayah Kwangsan, Kec Sedati sebelah utara. Terus ke wilayah tengah Desa Sukodono, Desa Kloposepuluh dan Desa Jumputrejo. Wilayah-

wilayah ini selalu tergenang air. Kondisi jalannya terlalu rendah dari pada sungainya. ‘’Khususnya untuk wilayah yang sangat rendah, sehingga kondisi jalannya selalu tergenang air. Pemkab Sidoarjo juga telah mengajukan ke BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Becana) Pusat. Karena di BNPB memiliki program untuk rekondisi jalan yang rawan bencana. Suratnya sudah diteken Bupati dan sudah dilakukan pengiriman

ke BNPB Pusat,’’ tandasnya.

Disisi lain, Bupati Sidoarjo juga pernah meminta kepada perusahaan-perusahaan di Sidoarjo untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur di sekitar wilayahnya. Dengan adanya partisipasi pembangunan jalan dari perusahaan, tentunya infrastruktur akan semakin memadahi. Dengan infrastruktur yang baik, tentunya akan menambah kelancaran lalulintas.Q ach

Untuk Sementara Pasangan Prabowo-Hatta Unggul di Gresik Hasil survey elektabilitas Capres-Cawapres terbaru yang dilakukan FCRC (Freedom Center of Research And Consultant) menunjukkan kubu pasangan Prabowo-Hatta untuk sementara unggul di Gresik. Survei dilaksanakan 20 sampai 27 Juni 2014, dengan jumlah responden sebanyak 272 disebar di tujuh kecamatan, termasuk Kec Kota. Sementara, metode survey dengan teknis multistage random sampling atau teknis pengambilan data dengan acak bertingkat.

Menurut Direktur FCRC, Dr Abdul Chalik dalam pers rilisnya 27 Juni 2014, metode teknis ini dengan tingkat kesalahan atau margin of error hanya 0,43%. PrabowoHatta tetap mengungguli Jokowi-JK dengan jarak yang signifikan. Kendati PrabowoHatta mengalami peningkatan, namun pemilih yang masih abu-abu (belum menentukan pilihan) jumlahnya masih sangat besar. Sehingga, masih bisa mengubah konstelasi persaingan.

Hasil survei FCRC ini menyimpulkan, elektabilitas Prabowo-Hatta sebesar 42%, sedang elektabilitas Jokowi-JK sebesar 34%. Atau terpaut 9%.

Namun, pemilih yang belum menentukan sebesar 20%.

Abdul Chalik juga memaparkan, survey ini meliputi tiga kategori, pertama pengguna hak pilih, yakni mulai dari usia dan pekerjaan. Kedua pasangan Capres dan Cawapres yang dipilih dan Ketiga siapa saja yang mempengaruhi pilihan. Dari survey itu banyaknya responden yang memilih pasangan Capres karena pengaruh adanya debat Capres dan Cawapres yang diadakan KPU pusat. Dengan kata lain, pengaruh besar para pemilih adalah dari pilihan sendiri. ‘’Untuk pengaruh yang besar masih didominasi pilihan sendiri dengan 43%, lain-lain 21%, tim sukses 8,8%, teman 7,0%, keluarga 8,0% dan kiai/guru hanya 8,8%,’’ jelas Chalik.

Pemilih dari kalangan pekerja dengan gaji dibawah 1 juta dan perempuan masih menjadi lumbung suara Jokowi-JK, karena aspek kesantunan dan kelembutan. Sedang aspek performen atau ketegasan dari Prabowo-Hatta sangat meyakinkan kaum laki-laki.

Masih kata Abdul Chalik, menariknya dalam kontek Gresik sendiri, dalam tingkat

latar belakang pendidikan tinggi sendiri justru lebih tinggi memilih Jokowi-JK. Lain lagi dengan masyarakat kota yang hamper 50% menyimak dengan baik dengan adanya debat Capres, sehingga ini mempengaruhi mereka untuk memilih pasangan Prabowo-Hatta.

Bisa dipastikan, untuk konteks Gresik, kedua Capres ini harus berusaha semaksimal

ist

Survey elektabilitas pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang dipaparkan dalam hasil survei tentang elektabilitas Capres-Cawapres

mungkin merebutkan suara abu-abu sebanyak 20%. Survei diambil dari 60% kota dan 40% dari desa. Diantaranya Wringinanom, Balongpanggang, Cerme, Ujung Pangkah, Bungah, Manyar dan Gresik.

Dosen dan Ketua Lembaga Penelitian ( Lemlit ) UIN Sunan Ampel Surabaya ini menambahkan, sekali lagi dalam kontekS Gresik, untuk saat ini masih pasangan Prabowo-Hatta mendominasi.

Tapi ingat pertaruhan angkah pemilih abu-abu masih 20% yang memungkinkan menangnya Pemilu 9 Juli besok.

Survei di atas diberdayakan The Sunan Giri Foundation (SAGAF), sebuah lembaga yang selama sekian tahun concern dengan pemberdayaan masyarakat terutama dibidang pelayanan publik. Dan merupakan pelayanan paling inovatif di Kabupaten Gresik, yakni The Sunan Giri Award. ‘’Tahun ini merupakan tahun pemantapan dan replikasi secara nasional. Perlu diingat survei diatas tidak ada unsur titipan atau sebagainya. Ini inisiatif sendiri,’’ pungkas Chalik.Q eri

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Ribuan Surat Prabowo Beredar di Bojonegoro Bojonegoro, Bhirawa Ribuan surat pribadi Prabowo Subiato, salah satu calon Presiden (Capres) beredar di Kabupaten Bojonegoro. Pengiriman surat tersebut dilakukan melalui kantor pos. Sebagian besar, surat yang ditujukan kepada tenaga pendidik yang berada di Bojonegoro.

Surat-surat tersebut kini masih menumpuk di Kantor Pos Cabang Bojonegoro. Pasalnya bertepatan dengan datangnya surat tersebut, instansi sekolah banyak yang sudah libur. Namun, beberapa dari sekolah yang memiliki petugas jaga langsung dititipkan oleh petugas tersebut. “Kebetulan pas hari libur sekolah, sehingga masih ada yang belum didistribusikan karena sekolahnya tutup,” ungkap Manajer Operasional, Kantor Pos Cabang Bojonegoro, Slamet, Senin (30/6) kemarin.

Slamet menjelaskan, surat yang bergambar foto Prabowo Subianto dan bertuliskan Surat Pribadi disertakan nama terang itu berjumlah hingga ribuan. Dengan sasaran pegawai yang bernaung di bawah instansi Dinas Pendidikan. “Kalau melihat sistemnya itu surat biasa.

Pengiriman surat pribadi dari Prabowo Subianto, untuk hampir rata-rata guru ditingkat TK, SD, SMP, SMA,” ujarnya.

Dikatakan, surat-surat tersebut diterima Kantor Pos Cabang Bojonegoro sejak 21 Juni lalu. Slamet mengatakan, bahwa pengiriman akan dilanjutkan Selasa (1/ 7) besok saat penerimaan siswa baru.

“Besok baru dilanjutkan pengiriman karena kegiatan di sekolah baru kembali aktif. Karena by name, surat yang tidak diterima atau penerimanya pindah akan diretur,” lanjutnya.Q bas

2.561 Surat Suara Pilpres Rusak Di Situbondo, Pelipatan Kertas Pilpres Tuntas Tuban, Bhirawa Sedikitnya terdapat 2.561 surat suara untuk Pilpres pada 9 Juli 2014 mendatang ditemuan rusak setelah dilakukan pensortiran dan pelipatan dimasing-masing wilayah Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Tuban.

Hal itu disampikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tuban dalam hal ini Divisi Perencanaan, Keuangan, Logistik dan Urusan Rumah Tangga KPU Kabupaten Tuban, Nur Hakim, (30/06). Ia mengungkapkan, kerusakan surat suara itu ada di semua kecamatan yang ada di Tuban.

Sedangkan, untuk penyebab kerusakan surat suara tersebut bervariasi. Kerusakan surat suara tersebut diakibatkan sobek, kusut, tinta tembus, dan gambar Capres tidak jelas. Selain itu, ada juga yang gambarnya ada bayangannya, dan berbagai kerusakan lainnya. “Surat suara yang rusak itu dikumpulkan di KPU Kabupaten Tuban. Kemudian kerusakan tersebut kami laporkan kepada KPU Provinsi Jawa Timur untuk minta ganti,” kata Nur Hakim.

Lebih lanjut diterangkan, selain mengalami kerusakan, surat suara untuk Pilpres 9 Juli mendatang ini juga ada kekurang pengiriman dari percetakan. Seharusnya, surat suara yang diterima KPU Tuban sebanyak 948.754 surat suara.

Sedangkan, yang diterima KPU Tuban hanya sebanyak 947.743 surat suara, atau total kekurangan surat suara di Tuban sebanyak 1.011 Surat suara. “Insya Allah tanggal 5 Juli kekurangan surat suara tersebut sudah beres semua, dan sudah bisa kita distribusikan ke tingkat kematan,'' pungkasnya.

Diketahui, Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Tuban untuk Pilpres pada tahun 2014 ini sebanyak 929.858 pemilih. Jumlah DPT tersebut lebih banyak dibanding Pileg kemarin, untuk DPT Pileg 922.858 pemilih.

Sedangkan, untuk jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pilpres sebanyak 2.082. Jumlah tersebut tersebar di 328 desa 20 kecamatan se Kabupaten Tuban.

Tuntas, 576 Rusak Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUDD) Kabupaten Situbondo, akhirnya berhasil merampungkan pelipatan kertas suara, sejak kemarin. Dari 533.262 kertas suara, ditemukan sedikitnya 576 surat suara tidak bisa dipergunakan karena rusak.

Jumlah kerusakan kertas suara ini sangat kecil, bila dibandingkan dengan kerusakan kertas Pemilihan Legislatif pada 9 April lalu. Namun, KPUD Situbondo akan tetap meminta ganti kerusakan kertas suara, untuk mengantisipasi kekurangan logistik Pilpres 9 Juli mendatang.

Staf logistik KPUD Situbondo, Ainur Rofik, mengatakan, surat suara sebenarnya sudah siap dikirim ke masing-masing PPK. Namun pengiriman logistik akan dilakukan secara bertahap.

“KPUDD akan lebih dulu me-

sawawi/bhirawa

Puluhan pekerja saat melipat kertas suara untuk pilpres yang akan digunakan pada 9 Juli mendatang. ngirimkan logistik kotak suara dan kelengkapan alat tulis.

Pengiriman logistik ini akan mulai dilakukan 2 Juli mendatang,” terangnya.

Disisi lain,Ketua Bidang Logistik KPUD Situbondo, Marwoto, mengakui pengiriman logistik dari KPU Pusat tidak datang bersamaan. Oleh

karena itu, ujar Marwoto, pihaknya akan mengirimkan logistik secara bertahap ke masing-masing PPK (panitia pemilihan kecamatan. “KPUD Situbondo akan merampungkan pengiriman logistik sesuai tahapan, kendati pelaksanaan Pilpres kian dekat,” pungkasnya.Q hud,awi

Hari Bhayangkara, Polres Musnahkan Miras

Modus Baru, Penipuan Jelang Lebaran Madiun, Bhirawa Jelang lebaran, berbagai cara digunakan oleh oknum tak bertanggungjawab untuk mendapatkan rupiah. Modus terbaru, yakni dengan menelpun acak. Setelah telepun bisa masuk, kemudian mengaku sebagai teman lama. Seperti yang dialami warga Jalan Cokroaminoto, Kota Madiun, Sahebuddin,SH alias Udin (37).

Pertama, ia menerima telepun dari nomor Telkomsel area Jawa Timur, dengan nomor 081-234-922-166. Karena merasa tidak kenal, telepun masuk itu tidak diangkat. Kemudian selang beberapa jam, ia SMS kepada si penelpun menanyakan nama. Tapi si penelpun tidak pernah mau menyebutkan namanya.

Meski begitu, si penelepun nekat menelpun.

Setelah telepun diangkat, karena mengaku pernah kerja satu kantor, kemudian Udin membuat siasat dengan menanyakan nama seorang mantan sekretaris di kantornya yang menggunakan jilbab. Anehnya, walau mengaku pernah kerja satu kantor, si penelpun menjawab asal sebut nama. "Pertama saya SMS pura-pura menanyakan, apakah si penelpun temannya teman saya yang bernama Adi. Dia langsung mengiyakan. Padahal saya asal sebut nama saja," terang Udin, kepada wartawan, Senin (30/6).

Dari sini, kemudian Udin terus memancing si penelpun. Setelah dipancing, ternyata ujung-ujungnya, si penelpun mengaku bekerja di sebuah kantor pelelangan kendaraan. Tapi tidak disebutkan nama kantornya. Apalagi alamatnya.

Setelah terpancing, kemudian si penelpun menawarkan kendaraan dengan harga super murah. Itupun masih ada bonus pengiriman dan biaya balik nama (BBN).

Ketika dijawab tidak punya uang, si penelpun menawari untuk kredit dengan uang muka 50 persen.

Sedangkan jenis kendaraan yang ditawarkan, yakni Honda Beat, Vario, Mio Sporty tahun 2013 dengan harga Rp7 juta dan beberapa kendaraan roda lainnya.

Anehnya, dalam penawaran melalui SMS itu, juga menawarkan RX KING Tahun 2013 dengan harga Rp10 juta.

Padahal, RX KING edisi terakhir, adalah RX KING tahun 2008 dengan knalpot kataliser dan terjual habis tahun 2009. Sedangkan mobil yang ditawarkan, yakni Pajero Sport Dakar Rp200 juta, Fortuner TRD Rp180 juta, New CRV Rp150 juta dan mobil lainnya.Q dar

Selasa Legi 1 JULI 2014

sul/bhirawa

Logistik Pemilu di Kabupaten Sumenep.

KPU Sumenep Mulai Distribusikan Logistik Pilpres ke Kepulauan Sumenep, Bhirawa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep mulai mendistribusikan logistik pemilihan presiden kewilayah Kepulauan. Distribusi logistik pilpres ke kepulauan sengaja didahulukan karena Sumenep memiliki banyak pulau.

Komisioner KPU Sumenep, Malik Mustofa mengatakan, distribusi logistik pilpres perdana ini KPU lakukan ke dua kecamatan/kepulauan yakni Masalembu dan Nonggunong. "Hari ini kami mulai mendistribusikan logistik pilpres ke wilayah kepulauan Masalembu dan Nonggunong. Saat ini kami prioritaskan kewilayah kepulauan," kata Malik Mustofa, Senin (30/6).

Menurutnya, untuk kecamatan Sapeken dan Kangean pihaknya lakukan besok (hari ini, red) dengan menggunakan kapal reguler yakni KM Sabuk Nusantara dan Darma Bahari Sumekar (DBS). "Untuk Sapeken dan Kangean besok (hari ini, red) dengan menggunakan kapal reguler Sabuk Nusantara dan kapal Sumekar," ungkapnya.

Sedangkan untuk kecamatan kepulauan lain, pihaknya distribusikan di hari berikutnya karena

pihaknya menargetkan tiga hari kedepan logistik ke wilayah kepulauan sudah tuntas. "Kami targetkan, tiga hari kedepan, logistik kekepulauan sudah tuntas 100 persen. Kecamatan Raas tanggan 2 dan Gayam tanggal 4," paparnya.

Lebih lanjut dia menegaskan, semua logistik untuk kabupaten Sumenep sudah diterima, hanya saja tinggal surat suara yang masih kurang sebanyak 5.693 lembar.

Kekurangan itu disebabkan ada kerusakan setelah dilakukan sortasi. "Semua logistik sudah kami terima, hanya tinggal kekurangan surat suara sebanyak 5.693 lembar, tapi dalam waktu dekat insaallah surat suara itu sudah kami terima," terangnya.

Sedangkan logistik yang masih kurang itu, pihaknya akan distribusikan kewilayah daratan terdekat sehingga dipastikan tidak akan mengganggu tahapan pemilihan presiden yang akan berlangsung 9 Juli mendatang. "Untuk kekurangan logistik itu kami distribusiken ke wilayah daratan terdekat. Jadi, kami pastikan tidak akan mengganggu tahapan pilpres," tuturnya.Q sul

Nganjuk, Bhirawa Peringati hari Bhayangkara ke-68 , Polres Nganjuk melakukan pemusnahan minuman keras hasil operasi sejak bulan Januari hingga Juni. Senin (30/6), bertempat di lapangan parkir timur Polres Nganjuk, ribuan botol minuman keras berbagai jenis dihancuran dengan cara dikubur.

Kapolres Nganjuk, AKBP Anggoro Sukartono mengatakan, pemusnahan barang bukti minuman keras berbagai merk ini merupakan hasil kegiatan Kepolisian bulan Januari sampai dengan Juni 2014. “Barang bukti yang kita musnahkan berupa 2.104 dan 30 curigen arak Jowo, 280 botol anggur, 36 botol topi miring, 66 botol kuntul serta 22 botol vodka , adapun pelaksanaannya dengan cara di tumpahkan dalam lubang kemudian kita timbun,” terang AKBP Anggoro.

Lebih lanjut Kapolres Nganjuk mengungkapkan bahwa minuman keras resiko kematiannya lebih besar dibanding dengan narkoba jenis sabu sabu ataupun yang lainya. Hal itu bisa dibuktikan dengan tingginya angka kematian yang mencapai 60 persen. Sehingga Kepolisian akan senantiasa memerangi peredaran minuman keras untuk menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif.

“Saya belum pernah dengar dalam satu malam orang mati gara-gara sabu-sabu, namun pernah ada kejadian di Surabaya dan Mojokerto belasan orang mati gara-gara minuman keras, selain itu minuman keras harganya relative murah dan bisa terjangkau oleh semua lapisan masyarakat, maka dari itu peredaran minuman keras di Nganjuk harus dihentikan,” ujar AKBP Anggoro.

Pemusnahan barang haram tersebut dipimpin oleh Kapolres Nganjuk, AKBP Anggoro Sukartono, Hadir pula Bupati Nganjuk , Drs.H.Taufiqurrohman, Dandim 0810 Nganjuk , Letkol Infantri Andrian Adek, Ketua DPRD Nganjuk , Nurwadi Nurdin, serta Kepala BNNK Nganjuk , Kompol. Agus Irianto , S.H. Secara bergantian, Kapolres kemudian Bupati Nganjuk, Dandim, Ketua DPRD dan Kepala BNNK Nganjuk menghancurkan botol minuman keras dengan cara melemparkanya ke dalam lubang yang bawahnya dipasangi batu.

Disamping itu, juga menuangkan arak jawa dengan kadar alcohol tinggi ke dalam wadah yang kemudian dibakar. “Bayangkan saja, minuman ini terbakar saat disulut api, jika diminum tentunya akan merusakan badan,” tandas Kapolres.Q ris

ristika/bhirawa

Pemusnahan ribuan liter minuman keras dalam rangka peringatan hari Bayangkara ke-68 di halaman Mapolres Nganjuk.

Jokowi Batal Datang, Ibu-ibu Rela Berdesakan Foto Bersama Bupati dan Wali Kota Setelah menunggu beberapa jam, akhirnya ribuan ibu-ibu pengajian istighosah dilapangan Warungdowo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan membubarkan diri, Sabtu (28/6) sore. Kebanyakan mereka kecewa lantaran tidak betemu dengan calon presiden Joko Widodo (Jokowi).

hilmi husain/bhirawa

Ibu-ibu rela foto bersama Bupati dan Wali Kota Pasuruan lantaran tak jumpa Jokowi dalam acara pengajian Istigasah Kubro di lapangan Warungdowo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan untuk pemenangan pasangan Jokowi-JK, Sabtu (28/6).

“Terus terang saja saya ingin bertemu langsung dengan Pak Jokowi. Tadi saya berangkat lebih awal. Kemungkinan saya belum diberi rizki untuk bisa bertemu langsung dengan bapak Jokowi.

Jika Pak Jokowi ke Pasuruan lagi saya ingin bertemu sekaligus foto bareng,” kata Muslimah, warga kecamatan Winongan bersama tiga saudaranya usai mengikuti pengajian Istighotsah Kubro di lapangan Warungdowo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan.

Untuk mengobati rasa kekecewaannya, ibu paruh baya ini bersama ibu-ibu lainnya rela berdesakan untuk berfoto langsung

dengan Ketua DPC PKB Kabupaten Pasuruan yang juga menjabat Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf dan Ketua DPC PKB Kota Pasuruan yang menjabat sebagai Wali Kota Pasuruan H Hasani.

“Tidak bertemu Pak Jokowi tidak apa-apa, kemungkinan bertemu beliau saat ia insyallah menjadi bapak presiden. Dan alhamdulillah, akhirnya saya bisa foto bareng bersama Pak Bupati dan Pak Wali Kota. Foto ini nantinya saya akan akan perbesar untuk dipigora,” papar Muslimah usai foto bersama.

Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar mengatakan capres

Jokowi tersebut mirip dengan pendiri NU Alm KH Hasyim Asyari. Sebab, banyak yang menghentikan perjalanannya untuk diajak mampir oleh warga. “Beliau (Pak Jokowi, red) tak hadir karena dalam perjalanannya sering diminta berhenti oleh warga untuk dajak foto-foto.

Beliau juga sangat mirip dengan KH Hasyim, jika sedang dalam perjalanan, banyak yang minta untuk mampir,” ujar Muhaimin Iskandar saat mengobati rasa kecewa terhadap ribuan ibu-ibu yang sudah menunggu selama berjam-jam.

Ketidakhadiran Jokowi ke Pasuruan, lantaran antusiasme warga untuk bisa bertemu mantan Wali Kota Solo tersebut sangat tinggi sehingga jadwalnya untuk ke Kabupaten Pasuruan akhirnya berubah. “Pak Jokowi itu, subuh baru sampai Madiun. Madiun-

Jombang saja itu distop oleh masyarakat, mulai dari keluar Madiun sampai Nganjuk. Sampai ini tadi sampai Kertosono distop oleh masyarakat juga,” jelasnya.

Dalam sambutannya, Muhaimin Iskandar menyampaikan bahwa Joko Jokowi dan KH Abdurahman Wahid (Gus Dur) mempunyai kesamaan yang kuat.

Kesamaaan itu yakni sama-sama pemimpin yang sabar. “Berbagai isu negatif dilalui Pak Jokowi seperti kampanye negatif seperti keturunan Cina, antek asing, bukan muslim hingga komunisme. Termasuk juga dimuat di tabloid Obor Rakyat. Tapi justru beliau tetap sabar dan ikhlas,” kata Muhaimin Iskandar.

Menurutnya, Jawa Timur merupakan mesin PKB yang solit untuk memenangkan pasangan Jokowi-JK dengan target yakni 70 persen.Q hil

Selasa Legi 1 JULI 2014

JAWA TIMUR

Warga Batu Hadapi Masa Transisi

KILAS JATIM

Alun-alun Berubah Jadi Pasar Dadakan Lumajang, Bhirawa Selama bulan puasa Ramadhan 1435 H kawasan Alun-alun Lumajang bakal berubah total. Jika bisanya kawasan pusat kota ini bersih dari PKL (Pedagang Kaki Lima, red), namun akan berubah menjadi pasar dadakan.

Para pedagang takjil dan kuliner ramadan, baik untuk berbuka maupun persiapan sahur, akan memenuhi lokasi ini. ‘’Pemkab Lumajang memberikan dispensasi selama bulan suci ramadhan, PKL yang merupakan bagian dari pelaku UMKM diizinkan untuk menjajakan dagangan kuliner di kawasan Alun-alun,’’ kata Wakil Bupati Lumajang Drs As’at Malik.

Meski, dagangan takjil dan kuliner ramadan ini tidak hanya menjadi dibeli warga muslim saja. ,’’Karena banyak juga warga non muslim yang juga berbaur dengan warga membeli penganan yang bervariasi dan lezat tersebut,’’ tambahnya.

Apalagi kebanyakan adalah kuliner khas Lumajang dengan beragam olahannya. Hanya saja, lanjut Wabup Lumajang, ada syarat yang harus dipenuhi oleh para pedangan yang diizinkan menjajakan dagangannya di pasar kuliner ramadhan Alun-Alun Kabupaten Lumajang. ‘’Di antaranya, mereka hanya diizinkan berdagang selama bulan Ramadan saja,’’ tambahnya.Q yat

Batu, Bhirawa Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Batu, Enny Rahyuningtyas, mengklaim bahwa angka kemiskinan di Kota Batu terus mengalami penurunan hingga 4 persen. Indikator penurunan ini selain meningkatnya pendapatan perkapita warga, juga adanya penurunan jumlah pengangguran terbuka sebesar 4 persen dari tahun sebelumnya.

Safari Ramadan, Pemkot Malang Sebar 100 Juta Malang, Bhirawa Selama bulan puasa Ramadan, Pemerintah Kota Malang, akan melakukan safari Ramadan di beberapa tampat.

Secara khusus pemkot juga akan mengucurkan dana hibah sebesar Rp 100 juta.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Sekretariat Pemkot Malang, Edi Sulistiyo mengutarakan, setiap bulan Ramadan Pemkot selalu melakukan safari, untuk mendekatkan diri dengan masyarakat Kota Malang, untuk tahun ini ada lima masjid yang akan menerima dana hibah masing-masing Rp 20.000.000. “Ada lima masjid atau satu masjid setiap kecamatan, nanti Bapak Walikota didampingi oleh kepala SKPD yang akan menyerahkan langsung, kepada masyarakat,”terang Edi Sulistiyo, Senin 30/6 kemarin.

Edi, mengatakan, program safari Ramadan ini akan dilakukan mulai besuk tanggal 1 Juli hingga 7 Juli 2014. Sebebelum menyerahkan bantuan Wali kota Malang, H. Mohammad Anton, bersama SKPD akan melakukan sholat tarawih terlebih dahulu dengan masyarakat.

Dana sebesar Rp 20.000.000, lanjutnya akan diberikan kepada Masjid Hidayatul Khoir di Kelurahan Karang Besuki, Kecamatan Sukun, Masjid Muntohar Kelurahan Jodipan Kecamatan Blimbing, Masjid Al Islah Kelurahan Merjosari, di Kecamatan Lowokwaru, Masjid Al Kholilurrahman di Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang, serta Masjid Al Ikhlas di Gading Kasri untuk kecamatan Klojen.Q mut

Uang Tak Kembali, Nasabah Lapor Polisi Situbondo, Bhirawa Pro kontra pengelolaan keuangan KPRI SMEA tampaknya kian ruwet, meski para nasabah pernah ngeluruk Koperasi yang berada di jalan Basuki Rahmad 2013 silam tersebut. Hingga kini pengembalian keuangan nasabah masih belum juga rampung.

Karena merasa dirugikan, dua orang nasabah KPRI SMEA kembali melaporkan pengelola koperasi berinisial AA. Oknum PNS berusia 40 tahun yang tinggal di Kecamatan Panji itu dilaporkan dengan tuduhan melakukan tindak pidanan penggelapan.

Pelapornya yaitu Selvia Triyuni Wulandari (34), PNS asal Jalan Melati, Kelurahan Dawuhan, Situbondo serta Rifai (35) PNS asal Lingkungan Plaosa, Kelurahan Patokan, Situbondo. Total uang milik kedua nasabah yang belum dikembalikan itu mencapai 80 juta rupiah.

“Saya menyimpan uangnya dalam bentuk deposito di KPRI SMEA sebesar 50 juta rupiah sejak Agustus 2010 silam,” aku Selvia.Q awi

7

wed/bhirawa

Mulai kemarin KPU Tulungagung sudah pula melakukan pendistribusian kotak dan bilik ke sejumlah PPK dengan menggunakan truk.

KPU Kekurangan 2.454 Lembar Surat Suara Tulungagung, Bhirawa Setelah melakukan sortir dan pelipatan surat suara Pilpres 2014, KPU Tulungagung mencatat kekurangan surat suara mencapai 2.454 lembar. Kekurangan surat suara tersebut sudah dilaporkan pada KPU Jatim dan meminta penambahan.

Anggota KPU Tulungagung Bidang Logistik dan Anggaran, Viktor Febrihandoko pada Bhirawa, Senin (30/6), mengungkapkan kekurangan surat suara Pilpres 2014 disebabkan adanya surat suara yang rusak dan kekurangan kiriman jumlah surat suara yang semestinya. “Selisih yang seharusnya dikirim kekurangannya sebanyak 2.102 sedang yang rusak dan harus diganti sebanyak 352 lembar. Jadi keseluruhannya mencapai 2.102 lembar surat suara,” ujarnya.

Menurut Viktor, dari jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) di Tulungagung yang mencapai 850.016 pemilih, jumlah surat suara yang dibutuhkan sebanyak 868.250. “Kami sudah melapor dan meminta surat suara yang kurang dan rusak itu segera dikirim dan akan kami sortir dan lipat kembali. Awal Bulan Juli ini kami perkirakan kiriman tersebut sudah datang. Kita tunggu kirimannya dari KPU Pusat,” tuturnya.

Viktor menyatakan dari jumlah surat suara Pilpres 2014 yang telah diterima KPU Tulungagung disebutkan yang kemudian dinyatakan rusak setelah disortir terbilang minim. Jumlah 352 lembar, kata dia tidaklah terlalu banyak. “Kami mendapat surat suara yang relatif bagus. Buktinya hanya sedikit yang rusak. 352 lembar surat suara yang rusak itu terbilang sedikit,”

ucapnya.

Rencananya, KPU Tulungagung bakal mendistribusikan seluruh surat suara ke PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) setelah kekurangan surat suara tersebut dipenuhi oleh KPU Pusat. Sementara saat ini yang dilakukan adalah mendistribusikan kotak surat suara dan bilik.

Pantauan Bhirawa kemarin lima truk besar sudah mulai melakukan pengangkutan kotak surat suara dan bilik. Kelima truk besar tersebut mengangkut sebagian logistik Pilpres 2014 ke sejumlah PPK di Tulungagung.

Viktor membeberkan lima armada truk logistik KPU Tulungagung bergerak ke lima PPK, yakni PPK Bandung, PPK Campurdarat, PPK Besuki, PPK Pucanglaban dan PPK Tanggunggunung.

“Nanti seluruh PPK akan dikirim logistik yang berupa kotak dan bilik. Setelah lima PPK, kemudian lima PPK lagi dan seterusnya. Ini tadi sudah ada satu truk yang kembali lagi ke KPU Tulungagung. Yang kembali langsung mengangkut untuk PPK Ngantru,” terangnya.

Seperti diketahui, Pilpres 2014 bakal dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014 mendatang. Jumlah DPT sebanyak 850.016 di Tulungagung terdiri dari 422.193 laki-laki dan 427.193 perempuan.

Dari 271 jumlah desa dan kelurahan yang masuk wilayah Kabupaten Tulungagung, KPU Tulungagung telah memutuskan untuk membangun 2.488 TPS (Tempat Pemungutan Suara) dalam Pilpres 2014. Jumlah TPS tersebut berkurang dari TPS saat Pileg 2014 yang mencapai 2.758 TPS.Q wed

Meski angka kemiskinan menurun, kata Enny, pihaknya tetap melakukan langkah-langkah koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kota Batu. “Kita tetap mengacu pada action plan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, ada lima rujukan, kita konsekuen di situ,” ujar Enny saat dikonfirmasi.

Ia mengatakan bahwa saat ini Bapeda menganalisa bahwa tingkat pertumbuhan kota ukup tinggi, sementara pendapatan perkapita di Kota Batu belum. Ia melihat penyebabnya dikarenakan masa transisi dari masyarakat petani menuju masyarakat industrial pariwisata. Masa transisi ini memang banyak menimbulkan permasalahan dalam proses pembangunan.

“Masyarakat kita berada pada masa transisi, dimana dahulu kebanyak mereka adalah petani, bukan buruh tani, mereka tuan tanah, ketika beralih pada dunia pariwisata mindsite-nya tidak berubah, ini jadi kendala tersendiri dalam proses pembangunan, termasuk pengentasan kemiskinan,” tambah Enny.

Lebih lanjut Enny menjelaskan, ketika dia menjadi seorang tuan tanah, sang

petani ini terbiasa terlayani dalam segala hal. Ketika kondisi kota berubah menjadi kawasan pariwisata, kondisinya berubah, petani ini harus menjadi pelayan.

“Dari biasa dilayani sekarang menjadi pelayan, ini kan menimbulkan kejutankejutan kecil, mereka harus merubah mindsite. Karena sekecil apapun layanan pariwisata, posisi mereka harus menjadi pelayan, merubah perilaku dan memberikan skill bukan pekerjaan yang mudah,” terang Enny.

Ia mencontohkan Pemkot Batu pernah membuat sekolah khusus pertanian. Tujuan sekolah ini adalah untuk menambah kemampuan masyarakat. Namun dalam perkembangannya, sekolah gratis ini malah sepi peminat. Hal itu terjadi lantaran belum ada kesadaran terkait dengan perkembangan kota, hingga hal ini berdampak pada kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

“Mungkin butuh satu generasi lagi untuk menumbuhkan kesadaran itu, pemberian pelatihan untuk menambah skill massyarakat yang dilakukan SKPD adalah salah satu cara untuk memotong generasi tersebut,” pungkasnya.Q nas

nas/bhirawa

Para petani Kota Batu menghadapi masa transisi ketika mereka harus mengubah pola dari masyarakat petani ke industri pariwisata

Satpol PP Sita Alat Berat Penambang Liar Tuban, Bhirawa Karena tidak memiliki izin resmi dari pemerintah kabupaten (Pemkab) sejumlah titik tambang galian C (Tambang kapur) di sejumlah kecamatan di Kabupaten Tuban, ditertibkan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemkab Tuban. Tambang yang sebagian besar merupakan batu uruk dan kapur, serta batuan pospat tersebut berada di Kecamatan Soko, Parengan, Plumpang dan Kecamatan Rengel yang digali secara ilegal.

Disampaikan Kepala Satpol

PP Pemkab Tuban Heri Muharwanto, penertiban tambang ilegal di Kabupaten Tuban akan dilakukan pemerintah pelan-pelan agar para penambang melengkapi ijin tambang mereka. "Tambang ilegal kami tertibkan pelanpelan, semua galian C yang kami tertibkan melanggar Perda nomor; 19, tahun 2011 tentang pengelolaan tambang," kata Heri Muharwato.

Heri menjelaskan, dari penertiban tersebut petugas mengamankan sejumlah aki (batrey) dan kunci kontak alat berat untuk melakukan pe-

nambangan, selain itu petugas juga menyegel alat berat yang ada di lokasi tambang serta mengambil akinya agar peralatan tersebut tidak digunakan lagi. "Kami sudah segel alat beratnya, karena tidak mungkin kami bawa kesini, namun aki dan kontaknya kami bawa agar tidak digunakan lagi," jelas Heri.

Selain menyita barang dan menyegel peralatan berat, petugas juga memanggil pemilik tambang ilegal, untuk dilakukan pembinaan, pemilik tambang akan diminta menandatangani surat pernyata-

an tidak melakukan aktifitas penambangan lagi sebelum tambang memiliki ijin. "Kami tetap akan mengawasi, kami akan menangkap dan sidang jika memang dilakukan lagi, sementara ini masih pembinaan," terang Heri.

Heri mengaku, dari sekian banyak tambamg yang di temukan di sejumlah kecamatan memang tidak semua layak tambang. Dia menghimbau masyarakat peduli lingkungan, karena ini akan bedampak pada lingkungan hidup, apalagi ada sumber dan mata air yang bisa terancam kering gara-gara

aktifitas pertambangan. "Inilah perlumya ijin, karena sebelum ijin itu dikeluarkan, pasti ada pertimbangan dan kajian terlebih dahulu, apakah lokasi layak tambang atau tidak," imbuh Heri.

Semantara itu, salah seorang pemilik tambang bernama Maksum (56) warga Kecamata Soko mengatakan, dirinya bukanlah penambang, aktifitasnya di daerah Soko itu untuk keperluan membangun rumah. "Itu sebenarnya bukan menambang, mau di buat rumah, karena benturan ijin jadi di hentikan," jawab Maksum.Q hud

Kabupaten Pasuruan Urutan ke-27 Penyumbang PSK di Dolly Bupati Beri Perhatian Khusus Warga Puncak Wisata Tretes Ditutupnya lokalisasi Dolly Surabaya pada 18 Juni lalu ternyata membawa pekerjaan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan. Pasalnya dari 1.449 pekerja seks komersial (PSK) ternyata sebagian di antaranya merupakan warga Kabupaten Pasuruan. Fakta itu terungkap usai Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi (Disnakersostrans) Pemkab Pasuruan menerima secara resmi surat dari Pemkot Surabaya.

hil/bhirawa

Kawasan wisata puncak Tretes, Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan sering dijadikan lokasi mangkal para PSK, Senin (30/6).

Kepala Disnakersostrans Kabupaten Pasuruan Yoyok Heri Sucipto menyampaikan dari surat itu diketahui, Kabupaten Pasuruan menduduki peringkat ke 27 dari 38 daerah di Jawa Timur yang menyumbang PSK di Dolly. Adapun total PSK warga Kabupaten yang mengais riski dari bisnis prostitusi tersebut sebanyak 48 orang.

“Sesuai hasil pendataan Pem-

kot Surabaya yang telah disampaikan kami pada sepekan lalu sebelum lokalisasi itu ditutup, bahwa ada 48 orang PSK Dolly berasal dari Kabupaten Pasuruan. Sedangkan Kabupaten Pasuruan menduduki peringkat ke 27,” tandas Yoyok Heri Sucipto, Senin (30/6).

Menurut Yoyok, ke 48 PSK eks Dolly asal Kabupaten Pasuruan berasal dari sejumlah daerah.

Antara lain dari kecamatan Prigen, Purwosari, Purwodadi, Puspo, Tutur dan Grati. Dari 48 eks PSK Dolly itu, ternyata baru 15 orang yang sudah pulang ke kampung halamannya. Sedangkan yang lainnya masih berada di Surabaya.

“Ada sebagian yang pulang, ada pula yang belum. Begitupula, di saat pemulangannya kami jemput dan mengantarkan ke rumah masing-masing. Bagi yang belum pulang kemungkinan dalam proses pengurusan kompensasi,” jelas Yoyok Heri Sucipto.

Agar tidak terjerumus ke pekerjaan yang haram tersebut, pihaknya terus berkoordinasi dengan Pemkot Surabaya. Mereka juga akan dipantau terus agar tak kembali di bisnis prostitusi itu.

Termasuk juga sudah mengantongi sejumlah eks Dolly tersebut

berikut nama-namanya. “Mereka (para PSK) warga Kabupaten Pasuruan tetap menjadi perhatian dan tanggung jawab kami.

Selanjutnya pasti akan ada pembinaan sekaligus penanganan,” kata Yoyok Heri Sucipto.

Sementara itu, Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf menyampaikan pihaknya juga memberi perhatian khusus atas warga puncak wisata Tretes yang menolak atas eksodus PSK eks Dolly ke Kecamatan Prigen ini. Termasuk juga menerjunkan 10 SKPD ke lapangan untuk mengantisipasi perpindahan eks Dolly. “Perhatian sekaligus penanganan di Tretes menjadi perhatian kami. Langkah kongkritnya pasti ada dan ke depan tetap terus kami pantau dengan monitoring dan mengawalnya,” ujar Irsyad Yusuf.Q hil

EKONOMI - BISNIS

8

Selasa Legi, 1 JULI 2014

Kurs JUAL

BELI

USD

12,031.00

11,911.00

SGD

9,637.14

9,540.25

EUR

16,360.96

16,195.39

JPY

11,796.25

11,676.31

GBP

20,487.59

20,282.05

sumber: Bank Indonesia (30 Juni 2014)

RAGAM EKBIS

Penjualan Mobil Bekas di Surabaya Relatif Stabil Surabaya, Bhirawa Memasuki Bulan Ramadan tahun 2014, penjualan mobil bekas di Surabaya cenderung stabil. Hal ini sangat berbeda dengan Ramdan tahun lalu, dimana penjualan mobil bekas mengalami pencapaian yang cukup tinggi. Menurut Supriyadi Tanajaya salah satu pengurus Asosiasi Pedagang Mobil-Motor dan Onderdil Baru/Bekas Indonesia (ASPEMOBI) cabang Surabaya, penjualan yang relatif stabil karena banyaknya produk baru yang dikeluarkan oleh para ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merek). Bahkan pada semester pertama ditahun 2014 ini tercatat, 25 kendaraan bersjenis MPV, SUV, dan City car telah di realese ke pasar.

“Penjualan mobil bekas tertahan, karena banyak munculnya mobil yang dikeluarkan oleh ATPM. Sehingga masyarakat banyak yang memilih mobil baru untuk di pakai mudik. Ditambah lagi dengan ATPM yang memberikan cash back yang cukup lumayan. Selain itu pilihan mobil berjenis LCGC (Low Cost Green Car) juga ikut menyumbang kurang semangatnya pasaran mobil bekas di Surabaya,” jelasnya Senin (30/6) kemarin di Kertajaya, Surabaya. Q wil

Perkuat Jaringan, Air Asia Tambah Armada Surabaya, Bhirawa Maskapai penerbangan AirAsia berupaya memperkuat jaringan penerbangan di berbagai negara di Benua Asia dengan menambah sejumlah armada Airbus A320 pada tahun ini.

CEO Group AirAsia, Tony Fernandes, menyatakan, Airbus A320 adalah tipe pesawat satu lorong terlaris di dunia. Pesawat ini digunakan di berbagai layanan mulai dari maskapai yang melayani penerbangan jarak pendek hingga antarbenua. “Oleh sebab itu, pada hari ini kami menerima pesawat Airbus A320 ke-150,” ujarnya melalui siaran pers di Surabaya, Senin (30/6).

Sampai saat ini, ungkap dia, maskapai penerbangannya berhasil mendominasi operator penerbangan di Asia terhadap pengoperasian Airbus. Hal itu tampak dari total jumlah pesawat satu lorong sebanyak 475 untuk tipe Airbus A320. “Selain itu, Airbus tipe A320neo yang telah kami pesan dengan jadwal pengiriman hingga tahun 2026,” ulasnya.

Ia menambahkan, hingga kini pesawat Airbus A320 telah memberikan kontribusi yang sangat luar biasa untuk pengembangan bisnis dan operasional perusahaannya sebagai sebuah grup maskapai penerbangan. “Apalagi, kami menerapkan kebijakan 100 persen pemakaian armada Airbus A320 di beberapa negara,” katanya. Q wwn

KEHILANGAN TULUNGAGUNG KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2011, Merah Hitam, AG3155OB, a/n. Rifa’atus Sa’adah, Dsn. Pelang RT 01 RW 08, Ds. Banjarejo, RejotanganT. A g u n g No.878/IMB/BI-II/2014

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 3165 FD, a/n Masrul, Ds Tambak Ukir RW 01/01, Kec. Kendit, Situbondo.

No.879/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 6940 EB, a/n Asrizal, Kel. Dawuhan RW 02/01, Kec. Panji, Situbondo.

No.880/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 5364 EQ, a/n Emman Rosyidi, Ds Wringin Anom RW 01/01, Kec. Asembagus, Situbondo.

No.881/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 5353 E, a/n Salwi, Ds. Kendit, Kec. Kendit, Situbondo No.882/IMB/BI-II/2014

hilmi husein/bhirawa

PERMINTAAN IKAN LAUT DI AWAL RAMADAN NAIK

Para penjual ikan laut di pasar tradisional pasar Besar Kota Pasuruan, Senin (30/6). Permintaan ikan laut di awal bulan puasa Ramadan meningkat sekitar 30 persen sehingga sejumlah jenis ikan mengalami kenaikan harga, seperti ikan tongkol naik dari sebelumnya Rp18 ribu/kg naik menjadi Rp25 ribu/kg, ikan mujair dari Rp12 ribu/kg menajdi Rp18 ribu/kg dan udang vannamei yang sebelumnya Rp28 ribu/kg saat ini naik menjadi Rp44 ribu/kg.

Pemenuhan Susu Lokal untuk IPS Masih 30% Pemprov, Bhirawa Ketergantungan pada susu impor ternyata masih sangat tinggi, buktinya pemenuhan bahan baku susu lokal untuk Industri pengolahan Susu (IPS) masih 30 persen, sisanya masih dibutuhkan impor. Bahkan saat ini produksi susu lokal mengalami penurunan 870 ton per hari.

“Usaha pengembangan sapi perah di Jatim cukup baik, namun harga dan kualitas susu dalam negeri masih kalah dengan susu impor. Ini karena usaha di negara maju dilakukan dengan modal besar dan skala usaha besar.

Sedangkan lebih dari 95 persen usaha peternakan sapi

perah di Indonesia adalah peternakan rakyat dengan kepemilikan rata-rata 2-4 ekor,” kata Maskur, Senin (30/6).

Agar susu lokal tidak dihargai rendah oleh industri, maka penanganan susu secara higienis dari peternak sampai ke industri perlu dilakukan. “Untuk memenuhi

permintaan industri, beberapa hal juga perlu diperhatikan apabila akan terjun dalam usaha ini. Kalau asal saja, maka kualitas susu rendah dan harga bisa murah,” tuturnya.

Saat ini, jumlah produksi susu dan populasi sapi anggota koperasi di Jatim juga mulai mengalami penurunan hingga 20% atau jauh dibandingkan dengan tingkat kenaikan yang berkisar pada 3-4% setiap tahunnya.

Terpisah, Wakil Ketua Bidang Usaha Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI) Jatim, Sulistiyanto, menga-

takan saat ini produksi susu turun di angka 875 ton per hari. Jumlah tersebut menunjukkan penurunan serius dibanding posisi sebelumnya yang mencapai hampir 1.000 ton per hari.

Sedangkan jumlah populasi ternak sapi juga turun.

Saat ini hanya sebanyak 170.000 ekor. Di antara daerah yang mengalami penurunan populasi yang cukup serius tersebut adalah Kabupaten Malang dan Kota Batu.

Penurunan tersebut dipicu oleh sejumlah faktor di antaranya berkurangnya jumlah peternak maupun banyaknya

sapi perah yang dipotong untuk kebutuhan daging.

“Jumlah peternak di Batu susut 20%. Sebagian besar dari mereka itu adalah peternak muda yang tidak mau beternak lagi dan beralih ke profesi lainnya,” jelas dia.

Para peternak muda lebih memilih menjalankan jasa di bidang pariwisata seiring pesatnya perkembangan sektor pariwisata di Kota Batu. Di antaranya bergerak di bisnis makanan atau oleh-oleh, menjadi tukang ojek, hingga menjual jasa di bidang penginapan atau home stay. Q rac

Selama Ramadan, PGN Pasok 160 Juta Mmscmd Surabaya, Bhirawa Selama Bulan Ramadan dan Idulfitri, PT Perusahaan Gas Negara (PGN) akan memasok 160 juta mmsmd dan menaikkan harga 5% persen.

Menurut Direktur Kepala Departemen Keuangan Perusahaan Penjualan dan Layanan Pelanggan Gas Negara, Elda Sutarda kenaikan harga pada saat lebaran ini adalah biasa.

“Biasanya habis lebaran akan normal kembali”ungkapnya, Senin (30/6). Pada kesempatan tersebut ditegaskan, bahwa PGN tidak hanya profit oriented tapi juga memikirkan masalah sosial dan lingkungan. Salah satu upaya adalah dengan menggelar program kemanusiaan yang diberi nama

Bina Lingkungan yang mengkhususkan diri pada masalah sarana pendidikan.

Program ini dimaksudkan dilatarbelakangi sebagai perwujudan perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan di sekitar wilayah operasional PGN berada. Program bina lingkungan / sarana pendidikan dilaksanakan oleh PT Wiajayak Karya.

Program ini juga dimaksudkan untuk membantu masyarakat agar memiliki sarana pendidikan yang baik guna menunjang perkembangan kampung dan berbagai sektor .

Selain itu juga dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan kampung binaan yang kondusif dengan suasana yang lebih

aman, nyaman, dan tenang Selain itu juga dimaksudkan oleh PGN sebagai bentuk kepedulian perusahaan kepada masyarakat di berbagai sektor, sekaligus juga dimaksudkan untuk meningkatkan citra perusahaan, juga untuk berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di sektor pendidikan, sarana dan prasarana umum Salah satu contoh untuk melaksanakan program tersebut di atas,belum lama PGN telah mengalokasikan dana sebesar Rp 4.465.000.000,00. Adapun wilayah yang wilayah atau lokasi yang dilaksanakan meliputi Kabupaten Pasuruan dan Mojokerto, Provinsi Jatim. Program tersebut akan selesai dalam waktu dua tahun. Q ma

KAI Sediakan Fasilitas Cetak Tiket Mandiri Surabaya, Bhirawa PT Kereta Api Indonesia terus memberikan kemudahan bagi penumpang, seperti penyediaan mesin cetak mandiri (CTM). Sehingga para calon penumpang yang di Stasiun Gubeng tidak perlu harus repot untuk menukarkan kertas pemesanan tiket, namun mereka bisa memanfaatkan mesin tersebut.

“Penumpang tidak harus antri di loket untuk mengantri penukaran tiket tapi langsung menuju mesin cetak mandiri yang telah kami sediakan di stasiun. Selain itu keuntungannya, penumpang dapat menghemat waktu sambil

menunggu datangnya kereta yang akan dimanfaatkan,” jelas Kepala Stasiun Gubeng Sofyan Hadi, Senin (30/6) kemarin.

Mesin ini memiliki ukuran 16 Inci, dengan dilengkapi layar sentuh yang dapat mencetak tiket yang sudah dipesan oleh calon penumpang. Terutama yang menggunakan sistem online. Untuk mengoperasikan mesin sangatlah mudah, hanya dengan menggunakan kode booking pemesanan atau ID Pemesanan, lalu memasukkan stasiun keberangkatan.

“Setelah semua data yang tertera terisi, calon penumpang tinggal mencari tombol “Cari” di mon-

itor guna mengetahui data pemesan. Setelah dipastikan sesuai data, calon penumpang cukup menekan tombol cetak. Pelayanan ini dianggap mampu untuk memangkas waktu, sehingga pelayanan mudik pada tahun ini dapat terus ditingkatkan,” terangnya pada awak media.

Beberapa masyarakat yang ditemui Bhirawa, mengaku cukup terbantu dengan keberadaan mesin tersebut. Karena masyarakat tidak perlu harus bersusah payah menunggu antrian penukaran tiket di stasiun. Mesin tersebut berada di sebelah utara pintu masuk Stasiun Gubeng. Q wil

ahmad tauriq/bhirawa

Rujak Soto adalah menu makanan khas Banyuwangi yang disajikan secara buffet.

Angkat Potensi Kuliner Khas Jatim Surabaya, Bhirawa Jatim selain sebagai pusat perekonomian ke dua di Indonesia juga merupakan tempat yang memiliki beraneka ragam makanan khas di beberapa daerah seperti Banyuwangi, Madiun, Ponorogo, Trenggalek dan Tulungagung.

Untuk memperkenalkan kuliner makanan khas Jatim ini Hotel Santika Premiere Gubeng Surabaya akan menyajikannya secara buffet.

Jadi tamu bisa menikmati bermacam menu hasil kreasi Chef Agung Susila setelah melakukan perjalanan wisata kuliner ke 5 kota itu.

“Perjalanannya tersebut untuk mendokumentasikan berbagai makanan khas kota-kota itu dan membawanya ke Santika untuk disajikan kepada tamu. Se-

lain itu Saya ingin memperkenalkan bermacam makanan khas dari kota-kota tersebut kepada tamu yang mungkin belum tahu dan belum pernah mencicipi. Jadi tamu tak perlu jauh-jauh ke sana untuk mencicipinya,” ungkap Chef Agung, Senin (30/6).

Sedangkan di Banyuwangi, Ponorogo, Madiun, Trenggalek dan Tulungagung memiliki kuliner khas yang bercita rasa cenderung pedas.

Seperti Banyuwangi dikenal dengan makanan khas Nasi Tempong, Rujak Soto, Sup Kesrut, Sego Cawuk dan Rujak Cemplung. Ponorogo punya Rica-Rica Menthok dan Es Dawet Jabung. Madiun terkenal dengan nasi pecel, Trenggalek dikenal dengan Nasi Gegog-nya, sedangkan Tulungagung terkenal Nasi Lodho-nya. Q riq

Upaya Disbun dan P3GI Dongkrak Gula Lokal

Siapkan Varietas Tebu Sesuai dengan Kondisi Daerah Tekstur tanah dan kondisi yang berbeda, membuat Dinas Perkebunan (Disbun) Jatim akn menyiapkan varietas tebu yang akan ditanam di daerah potensial. Dalam waktu dekat Disbun akan merilis jenis tebu tebu khusus untuk Pulau Madura namun hingga kini belum diberi nama.

dok/bhirawa

Setiap tahunnya selalu ada jenis tebu baru yang dirilis sesuai dengan kondisi daerah potensial yang menjadi sasaran pengembangan areal tanam tebu.

Hal ini merupakan upaya peningkatan produktivitas dan kualitas tebu lokal guna meningkatkan produksi gula terus diupayakan. Salah satunya melalui riset varietas bibit tebu baru yang potensial. “Setiap tahunnya selalu ada jenis tebu baru yang dirilis sesuai dengan kondisi daerah potensial yang menjadi sasaran pengembangan areal tanam tebu. Tahun depan akan ada tebu dengan rendemen 15% yang bakal dilepas ke petani,” kata Kepala Dinas Perke-

bunan Jatim, Ir Moch Samsul Arifien MMA, Senin (30/6) Untuk tahun ini, jenis varietas tebu yang telah dirilis Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) yakni PSDK atau singkatan dari Pasuruan Desa Kemlagi dan bibit tebu N11KT untuk PT Perkebunan Nusantara XI. Setiap tahunnya P3GI terus meningkatkan produksi bibit tebu guna memacu produksi gula nasional. Tahun lalu, P3GI menaikkan produksi bibit tebu hingga 400 persen. Jika sebelumnhya

hanya mencapai 100-150 juta mata tebu telah ditingkatkan hingga 500 juta mata per tahun.

Sementara, Direktur P3GI, Aris Toharisman menambahkan, P3GI juga menyediakan bibit tebu unggul berbentuk bagal mata 2-3, bud chip, dan budshet dalam jumlah jutaan sesuai dengan permintaan. Peningkatan kapasitas produksi bibit tebu tersebut guna memenuhi kebutuhan petani tebu di Pulau Jawa dan luar Jawa. Sebagian di antaranya memasok Ditjen Perkebunan yang memprogramkan bongkar ratoon (penggantian bibit lama dengan bibit baru tebu).

“Kami menyiapkan sejumlah varietas tebu unggul sesuai kecocokan lahan di setiap lokasi, guna mendukung peningkatan produk-

si gula nasional,” katanya.

Menurutnya, sebagian bibit tebu di areal penanaman perlu dilakukan bongkar ratoon dan diganti bibit baru dengan kualitas rendemen yang tinggi. Hal ini karena varietas bibit tebu yang telah berusia 8 tahun mengalami degradasi klonal (penurunan kualitas dan produktivitas). Lahan tebu seluas itu guna memenuhi kebutuhan bahan baku bagi 62 pabrik gula, dimana setiap hektare lahan membutuhkan bibit tebu sebanyak 25-30 ribu mata.

Sebagai informasi, P3GI adalah satu-satunya lembaga penelitian di Indonesia yang khusus meneliti tentang gula dan pemanis, mulai dari sektor on-farm, offfarm hingga konsep kebijakan dan tata niaga. Q rac

OLAHRAGA

Selasa Legi 1 JULI 2014

LINTASAN

Bali Optimistis Juara Umum PON Remaja

Terapkan Batasan Usia, Pelti Jatim Patok Dua Emas PON Surabaya, Bhirawa Keputusan Pengurus Pusat (PP) Persatuan Tenis Lapangan Seluruh Indonesia (Pelti) yang menerapkan batasan umur maksimal 21 tahun di PON XIX 2016 Jabar, membuat Pelti Jatim semakin optimis bisa meraih dua emas di multieven empat tahunan itu.

Denpasar, Bhirawa Kontingen Bali optimisistis meraih juara umum dari cabang olahraga menembak pada Pekan Olahraga Nasional (PON) Remaja 2014 di Surabaya.

Hal tersebut realistis karena berdasarkan hasil Kejuaraan Nasional Walikota Surabaya Cup pada (22/6) itu para atlet Bali meraih tujuh medali yang terdiri dari tiga emas, tiga perak, dan satu perunggu.

“Kami optimis anak-anak bakal meraih medali emas di PON Remaja nanti karena melihat hasil kejurnas lalu penembak junior Bali menyumbangkan dua emas, dua perak, dan satu perunggu,” kata Sekretaris Umum Pengurus Persatuan Menembak dan Berburu Indonesia (Perbakin) Provinsi Bali, Gede Kusumawijaya, di Denpasar, Minggu.

Bali nyaris tidak memiliki pesaing kuat di PON Remaja karena dari hasil skor tidak jauh beda kualitas para atlet penembak lainnya.

“Hanya saja anak-anak harus tetap berlatih untuk meningkatkan konsnetrasi dan akurasi tembakannya agar lebih sempurna,” katanya.Q ant

Hal itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) PP Pelti Nomor: 08/TAP-Rekernas 2014 tentang batasan atlet PON XIX 2016 Jabar, dan sudah disampaikan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PP Pelti di Jakarta, akhir Mei 2014.

“Kami sudah menerima SK dari PP Pelti terkait batasan usia bagi atlet di PON nanti. Adanya SK tersebut membuat tenang bagi kami, karena atlet yang disiapkan sudah masuk tim Pustalda (Pemusatan latihan daerah) dan usianya dibawah 21 tahun,” kata Sekretaris Umum Pengprov Pelti Jatim Didik Utomo Pribadi di Surabaya, Senin (30/6).

SK dari PP Pelti soal batasan usia atlet yang sudah diterima masing-masing provinsi, sekaligus menangkal kekuatiran Jatim. “Beberapa provinsi sempat mendesak PP Pelti supaya PON

Denpasar Raih Juara Umum HUT Bhayangkara ke-68 Denpasar, Bhirawa Kontingen Denpasar meraih juara umum kejuaraan menembak Kapolresta Denpasar CUP 2014 dalam memperingati Hari Ulang Tahun Bhayangkara ke68 yang berlangsung pada 27-29 Juni 2014 di Lapangan Menembak Bhayangkara, Tohpati, Denpasar.

Kejuaraan yang ditutup langsung oleh Ketua Umum Pengkot Perbakin Denpasar yang sekaligus sebagai Kapolresta Denpasar, Kombes.Pol Djoko Hariutom itu berlangsung lancar dan aman.

Dalam acara tersebut Kontingen Denpasar meraih total 15 medali yakni 5 emas, 5 perak 5 perunggu, kemudian juara Umum II diraih oleh Kabupaten Badung dengan total 12 medali yakni 5 emas, 4 perak 3 perunggu.

Sedangkan untuk juara Umum III diraih oleh Kabupaten Buleleng dengan torehan 9 medali, yakni 2 emas 2 perak 5 perunggu.

Denpasar menyumbang emas tersebut masing-masing dinomor 10M pistol putra diraih oleh I Ketut Sudiana dengan skor 564 poin, 10M pistol junior putri (A.A Ayu Arisita; 354 poin), 10M pistol putra (Putu Ade; 369 poin), 10M rifle junior putri (Kadek Dwi Pertiwi; 383 poin), 10M rifle putra (Helga Rif; 378 poin).Q ant

9

wawan triyanto/bhirawa

Efriliya Herlina salah satu andalah Pelti Jatim untuk bisa meraih emas di PON XIX Jabar 2016.

Ketua Perpani Bali Ditarik ke Pusat Denpasar, Bhirawa Ketua Umum Pengurus Persatuan Panahan Indonesia (Perpani) Provinsi Bali Sony G Hariyanto ditarik ke pusat sebagai Ketua Bidang Organisasi Daerah dan Hubungan Luar Negeri Perpani.

“Penunjukan ini berdasarkan hasil rapat tim formatur,” ujarnya di Denpasar, Senin.

Tugas baru yang diembannya yakni mengondisikan dan mengoordinasikan daerah maupun luar negeri sebagai ketua tim perumus Angaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) pada Munas PP Perpani.

“Contohnya saat ada kejuaraan internasional tugas saya harus bekerja sama dan berkomunikasi dengan negara yang menyelenggarakan kegiatan itu,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga bertugas mencari informasi soal SEA Games atau Asian Games yang wajib diikuti para pemanah nasional.

Sonny mengungkapkan bahwa selain itu, tugasnya menjalin hubungan dengan pengurus daerah dalam mengoordinasikan atlet panahan dalam gelaran kejuaraan dunia.

Untuk itu, pihanya bertanggung jawab menginstruksikan kepada seluruh pengurus provinsi agar mematuhi tata tertib administrasi dalam keorganisasian.

“Jika ada kepengurusan provinsi di seluruh Indonesia masa tugasnya sudah habis hendaknya secepat mungkin menggelar musorprov,” ujarnya.Q ant

Ricardo: Sean Banyak Kemajuan Jakarta, Bhirawa Sean Gelael (17) berhasil masuk urutan enam besar pada Race 3 Kejuaraan FIA Formula 3 Eropa yang berlangsung di sirkuit jalan raya Norisring, Minggu, setelah sehari sebelumnya pada Race 1 menempatkan diri di tangga ke-9.

Ini merupakan hasil terbaik yang ditorehkan Sean Gelael dalam dua musim mengikuti kejuaraan itu.

Mengomentari kemajuan Sean yang bernaung dalam tim Jagonya Ayam with Carlin, ayahandanya, Ricardo Gelael, ketika dihubungi Senin siang mengatakan, secara keseluruhan Sean mengalami banyak kemajuan dari sisi teknis mau pun dalam hal memberikan masukan kepada tim teknis.

“Secara keseluruhan Sean mengalami banyak kemajuan terutama dari sisi teknis maupun kemampuannya memberikan masukan kepada enjiner. Ini menyebabkan kendaraan mereka lebih baik, kata Ricardo, yang juga

mantan atlet otomotif nasional.

“Rasa percaya dirinya juga semakin tinggi dan saya berharap hal ini terus berlanjut kepada para pebalap tim Jagonya Ayam with Carlin,” kata Ricardo.

“Rekan setim Sean, Tom Blomqvist dari Inggris dan Antonio Giovinazzi dari Italia, juga amat membantu sehingga semoga pebalap tim ini dapat masuk urutan tiga besar,” kata Ricardo.

Pada dua lomba sebelumnya di Pau (Prancis) dan Hungaroring (Hungaria), Sean menempatkan diri masing-masing di urutan ke-10.

Balapan di Norisring merupakan putaran keenam untuk musim 2014, setelah sebelumnya sebanyak 30 pebalap mengikuti kompetisi di Silverstone, Hockenheim, Pau, Hungaroring, Belgia.

Balapan berikutnya akan berlangsung di Moscow Raceway di Rusia, Red Null Ring Austria, Nurburging di Jerman, Imola Italia dan Hockhenheim di Jerman.Q ant

Jabar tidak ada batasan usia.

Karena banyak pemain nasional dan mantan yang ingin turun di PON,” ujar dosen UPN Veteran ini.

Namun desakan tanpa adanya batasa usia sepertinya baru diterapkan PP Pelti pada PON XX 2020 Papua. Dengan demikian, nantinya masing-masing provinsi bebas menyiapkan atlet, baik itu pemain nasional atau mantan.

“PP Pelti memang banyak menerima protes dari pemain, karena tidak semua pemain diperbolehkan turun,” terangnya.

Sementara itu, Jatim sendiri menargetkan membawa pulang 2 medali emas pada PON XIX 2016 Jabar. Peluang terbesar ada pada sektor putri. Karena Jatim punya petenis muda potensial dan berkualitas, yakni Efriliya Herlina.

Petenis asal Trenggalek itu diharapkan bisa mendulang emas dari sektor tunggal dan ganda putri.

Selanjutnya di sektor putra, Jatim mengandalkan M Rizky.

Petenis asal Surabaya itu merupakan pemain yang menempati peringkat nasional terbaik di Jatim untuk sektor putra.

Pada PON XVIII 2012 Riau, petenis Jatim gagal merebut medali emas. Saat itu, petenis-petenis Jatim hanya mampu mempersembahkan dua medali perunggu. Q wwn

Fasilitas Latihan Atlit Sidoarjo Tak Maksimal Sidoarjo, Pemerintah, tapi Bhirawa diperdakan, seKetua Tim Sathingga harus tetap gas Pemenangan bayar sewa,’’ kata Porprov 2015 dari Nardi.

Kab Sidoarjo, SuFasilitas latihan nardi, mempredikbola voly indoor, si posisi Surabaya Sidoarjo sebetulsebagai juara 1 danya juga punya, talam kegiatan 2 tapi ada sejumlah hunan di Jawa Tikerusakan. Lammur itu, akan sapunya padam. Singat sulit tertandoarjo sebetulnya dingi oleh Sidoarjo. juga punya lintasan Alasannya, Suraatletik di DOR Delbaya yang dalam ta, yang bisa diPorprov di Madiun pakai latihan tolak ali/bhirawa tahun 2013 lalu peluru. Tapi oleh Sunardi yang juga sebagai petugas GOR, dilajuara 1 itu, fasirang untuk latihan, litas pembinaan cabor untuk sebab khawatir karpet di lintasan atlitnya , sudah sangat lengkap. rusak oleh beban berat tolak ‘’ Sedangkan kita masih belum peluru. punya, untuk pembinaan bebe‘’ Serba repot, makanya kita rapa cabor saja ada yang masih harus punya lapangan sendiri,’’ harus dilakukan di Surabaya, kata Nardi, yang juga sekretaris kendala kita itu, kalau nanti KONI Sidoarjo itu. dalam Porprov 2015 di BanyuPadahal menurut Nardi, dunia wangi kita mampu juara 2, itu olah raga kalau ingin maju dan sudah lumayan,’’ terang Sunardi, berprestasi, jelas harus punya usai menggelar apel bagi pelatih fasilitas untuk latihan. cabor yang yang akan mengikuti Tetapi di Sidoarjo, untuk memaPorprov 2015, belum lama ini, di kai fasilitas oleh raga yang ada, pendopo delta wibawa. tidak dipermudah. PenggunaMenurut Nardi, fasilitas latihan annya disamakan dengan umum. cabor sebetulnya ada, tapi tidak Padahal untuk membuat atlit khusus untuk atlit. Fasilitas itu bisa berprestasi tidak semudah masih dicampur dengan umum. membalik tangan.

Misalnya untuk latihan renang. ‘’ Latihan harus tenang dan ‘’ Seperti cabor renang, kalau ada konsentrasi, sehingga untuk melatihan, umum mestinya diliburngembangkan prestasi akan lebih kan, tapi ini tidak, masih tetap gampang,’’ tuturnya. campur dengan umum,’’ kata Ia memprosentasekan , fasilitas Nardi. latihan cabor di Sidoarjo yang bisa Juga karena tidak punya fasidimanfaatkan atlit, masih sekitar litas khusus, akhirnya atlit untuk 40 %. Meski demikian, Nardi latihan juga masih harus sewa masih menganggap itupun masih tempat. Meski sama-sama Pemebelum maksimal. rintah, tapi tetap membayar, ‘’ Kita tak bisa menyaingi Suratidak ada prioritas dan tidak ada baya, salah satunya karena factor keistimewaan. fasilitas latihan cabor atlit yang Juga untuk latihan cabor bulu kita masih belum punya, padahal tangkis. Kata Nardi, sebetulnya itu penting untuk meningkatkan ada dana sewa, tapi dananya prestasi, kalau SDM atlit saja tidak sebanyak itu, sebab sewasama, pelatih sama saja, fasilitas nya cukup mahal, sehingga tidak kuat sewa. itu sangat menunjang prestasi, itu ‘’ Sebetulnya ini juga fasilitas penting,’’ tegasnya. Q ali

NASIONAL-POLITIK

10 KILAS NASIONAL

JK Masuk RS Bukan Kelelahan Pascadebat Jakarta, Bhirawa Anggota Tim Pemenangan Capres dan Cawapres, Joko Widodo - Jusuf Kalla, Akbar Faisal memastikan masuknya Jusuf Kalla (JK) ke rumah Sakit Abdi Waluyo, Jakarta Pusat, pada Minggu (29/ 6) malam, bukan disebabkan kelelahan pascadebat cawapres.

“Oh nggak itu, hanya check up rutin.

Saya memastikan 1.000 persen dia tidak kelelahan hanya karena debat Minggu (29/6) malam,” ujar Akbar yang sempat menjenguk JK kepada wartawan di Media Center Jokowi-JK, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin.

Ia mengatakan saat ini pasangan capres Jokowi ini sudah berada di kediaman pribadinya untuk beristirahat, sehingga diharapkan pada esok hari dapat melanjutkan safari kampanyenya bila kondisi JK sudah membaik.

Sementara itu, Calon presiden nomor urut dua Joko Widodo mengklarifikasi kesembuhan calon wakil presiden pendampingnya Jusuf Kalla.

“Pak JK memang masuk rumah sakit.

Kabarnya saat dicek karena maag. Tapi sudah pulang. Kalau tidak salah. Sudah komunikasi dengan ajudan,” kata Jokowi usai shalat dhuhur di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Senin.

Calon wakil presiden Jusuf Kalla dikabarkan menjalani perawatan seusai debat dengan Hatta Rajasa tadi malam.

JK dirawat di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Menteng, Jakarta Pusat karena kelelahan.Q ant

Debat Putaran Keempat Paling Menarik Jakarta, Bhirawa Direktur Institut Madani Nusantara Prof Nanat Fatah Natsir menilai debat kandidat putaran keempat yang diikuti kedua calon wakil presiden pada Minggu malam (29/6) paling menarik dibandingkan tiga putaran debat sebelumnya.

“Dari empat kali debat, kemarin semalam yang paling bagus. Hatta sangat sistematif dan substantif menjelaskan sumber daya manusia, riset dan teknologi yang akan dilaksanakan ke depan,” kata Nanat Fatah Natsir dihubungi di Jakarta, Senin (30/6) kemarin.

Presidium Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) itu mengatakan penjelasan Hatta yang sistematis itu dimungkinkan karena yang

bersangkutan memiliki pengalaman langsung di bidang riset dan teknologi ketika menjabat sebagai Menteri Ristek.

“Jusuf Kalla terlihat lebih banyak bicara teknis dalam bidang pendidikan riset dan teknologi,” ujar mantan rektor UIN Bandung itu. Karena itu, Nanat menilai Hatta lebih unggul dibandingkan Jusuf Kalla pada debat tersebut.

Punya Pengalaman Sama Rektor Universitas Islam

Negeri (UIN) Jakarta Prof Komaruddin Hidayat mengatakan, debat calon wakil presiden di Jakarta, Minggu (29/ 6) malam tidak jauh berbeda isinya karena keduanya memiliki pengalaman yang sama.

“Keduanya adalah pebisnisteknokrat yang kemudian masuk ke politik dan birokrasi.

Jadi mereka berdua paham tentang undang-undang, APBN dan problem bangsa,” kata Komaruddin Hidayat dihubungi di Jakarta, Senin.

Komaruddin mengatakan kedua calon wakil presiden, Hatta Rajasa dan Jusuf Kalla, juga sama-sama dikenal dekat dengan kalangan santri. Hatta Rajasa, selain Ketua Umum PAN juga dikenal sebagai aktivis

Muhammadiyah, sedangkan Jusuf Kalla berasal dari kalangan NU. Menurut Komaruddin, yang membedakan keduanya tentu saja dari faktor usia. Hatta yang usianya lebih muda, penyampaiannya terlihat lebih tertata.

Sedangkan Jusuf Kalla meskipun lebih tua, tetap terlihat energetik dan kaya dengan pengalaman dan terobosan.

“Ciri pedagang Jusuf Kalla sangat terlihat karena sepanjang debat selalu mencari celah terobosan,” tuturnya. Komaruddin mengatakan, perbedaan keduanya akan semakin terlihat bila ditelusuri rekam jejaknya masing-masing.

“Kalau sebatas debat, keduanya tak jauh beda,” ujarnya.

Konversi BBG Harus Bersamaan dengan BBN Jakarta, Bhirawa Pemerintah harus mulai memikirkan mengganti konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dengan melakukan konversi ke bahan bakar gas (BBG) yang dibarengi dengan penggunaan bahan bakar nabati (BBN).

“Harga BBM di dunia akan semakin mahal, reservoar-reservoar minyak sudah semakin menipis. Karenanya sudah waktunya secara serius meningkatkan penggunaan etanol (BBN) dan melakukan konversi ke BBG,” kata Low Emission Development Strategy Cluster Coordinator Indonesia Climate Change Center (ICCC) Artissa Panjaitan di Jakarta, Senin.

Berbeda dengan BBM, ia mengatakan kondisi cadangan gas Indonesia masih banyak yang bisa dimanfaatkan. Karenanya selain berbicara soal pengembangan BBN, harus mulai pula dipikirkan untuk melakukan berversi dari bahan bakar minyak ke BBG. Perhitungan untuk mulai menggunakan etanol menggantikan bensin dari minyak bumi dan melakukan konversi ke gas, menurut dia, bukan karena salah satu strategi tersebut lebih unggul dari yang lain.

“Selama hasilnya bisa hemat uang dan mengurangi emisi, itu strategi yang bagus diambil,” ujar dia.

Semakin sedikit yang diboroskan dalam biaya energi maka, menurut dia, maka akan semakin banyak bisa dikerjakan untuk pembangunan.

Sementara itu perhitungan Kementerian Keuangan menunjukkan subsidi BBM dalam APBN 2014 dipatok Rp210,7 triliun akan meningkat hingga Rp285,0 triliun. Sedangkan subsidi listrik diproyeksi melonjak dari pagu Rp71,4 triliun menjadi Rp107,1 triliun. Dengan demikian, total subsidi BBM dan listrik 2014 diperkirakan akan menembus angka Rp392 triliun.

Q ant

Hatta Rajasa dan Jusuf Kalla mengikuti debat calon wakil presiden bertema “Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi” pada Minggu malam (29/6).

Debat tersebut merupakan putaran keempat dari rangkaian debat kandidat dalam Pemilu Presiden 2014. Debat putaran pertama diikuti oleh kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden, sedangkan putaran kedua dan ketiga diikuti para calon presiden.

Debat putaran keenam akan menjadi yang terakhir diikuti kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan tema “Tema Pangan, Energi, dan Lingkungan” pada Sabtu (5/7). Q ant

Tuntutan Budi Mulya Jalan Masuk ke BI

Pelaporan Wimar Tak Terkait Pilpres Jakarta, Bhirawa Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah Saleh Partaonan Daulay mengatakan pelaporan Wimar Witoelar ke Polda Metro Jaya terkait gambar postingannya di Facebook yang menyinggung banyak pihak, tak berkaitan dengan Pemilu Presiden 2014.

“Pelaporan kasus ini tidak ada sangkut pautnya dengan pilpres. Apalagi, katanya Wimar bukan tim sukses salah satu pasangan capres dan cawapres yang ada.

Kami tidak mau ini dikaitkan dengan politik,” kata Saleh Partaonan Daulay dihubungi di Jakarta, Senin (30/6) kemarin.

Saleh berharap persoalan itu cepat selesai sehingga dia meminta pihak kepolisian segera memproses laporan Pemuda Muhammadiyah. Menurut dia, semua orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum.

“Karena itu, siapa pun yang melanggar, mesti diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada,” ujarnya.

Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah secara resmi melaporkan Wimar Witoelar ke Polda Metro Jaya karena gambar yang diposting di Facebook telah menyinggung beberapa pihak.

“Hari ini saya menugaskan Saudara Dahnil Anzar dan Teguh Santosa untuk melapor ke Polda. Kami juga telah berkonsultasi dan menunjuk pengacara Dedy Kurniadi,” kata Saleh.Q ant

Selasa Legi 1 JULI 2014

antara foto

Menko Perekonomian Chairul Tanjung (tengah) didampingi Menteri ESDM Jero Wacik (kanan) dan Menteri PPN/ Kepala Bappenas Armida Alisjahbana (kiri) memberikan keterangan pers seusai mengikuti rapat terbatas bidang perekonomian di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (30/6) kemarin.

Potensi Penerimaan Ekspor Gas Tangguh Meningkat Jakarta, Bhirawa Potensi menerimaan negara dari produk Ladang Gas Tangguh di Teluk Bintuni, Papua Barat, meningkat seiring tercapainya kesepakatan Indonesia-Tiongkok mengenai harga jual gas dari ladang yang memiliki kontrak ekspor hingga 2034.

“Ini terkait renegosiasi penjualan gas Tangguh trane I dan trane II ke Fujian yang meningkat signifikan,” kata Menko Perkonomian Chairul Tanjung dalam keterangan pers usai sidang kabinet terbatas bidang ekonomi di Kantor Presiden Jakarta, Senin (30/ 6) kemarin.

Chairul Tanjung mengatakan dengan keberhasilan renegosiasi itu, potensi pendapat negara dapat meningkat.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengatakan Ladang Tangguh Trane I dan Trane II diekspor ke

Tingkok dan Amerika Serikat.

“Perjanjian dengan Tiongkok pada 2002 harganya disepakati 525 persen dikali harga Japanese Crude Coctail (JCC harga minyak mentah Jepang-red).

Maksimum harga JCC 26 dolar AS per barel sehingga harga gas kita 2,7 dolar per MMBTU,” kata Jero Wacik.

Beberapa tahun kemudian, kara Wacik, dilakukan negosiasi ulang sehingga harga patokan JCC naik dari 26 dolar AS menjadi 38 dolar AS sehingga harga gas menjadi 3,3 dolar per MMBTU. “Ini yang kami negosiasikan. Setelah Presiden bertemu dengan Presiden Tiongkok Hu Jintao, kami coba hilangkan ‘price cap’ atau harga JCC-nya,” katanya.

Ia memaparkan dari kesepakatan yang didapat maka mulai 1 Juli 2014 harga JCC yang dipakai adalah harga JCC yang ada dipasaran. Maka bila harga JCC saat in 100

dolar AS per barel maka dengan perhitungan yang ada maka harga gas menjadi 8 dolar AS per MMBTU. “Ini kesepakatannya naik terus.

Ini kenaikan empat kali lipat harga tahun lalu,” kata Wacik.

Menteri ESDM mengatakan bila tidak dilakukan negosiasi ulang harga jual gas sejak awal kontrak 2002 hingga 2034, pendapatan negara mencapai 5,2 miliar dolar AS sementara setelah kesepakatan harga jual yang baru pendapatan negara bisa mencapai 20,8 miliar dolar AS. “Setelah ini kami akan melakukan renegosiasi dengan Korea,” kata Wacik. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyambut baik hasil kesepakatan dengan Tiongkok dan menyatakan pendapatan negara bisa meningkat hingga 400 persen dengan skema penghitungan dari awal kontrak hingga akhir kontrak.Q ant

Jakarta, Bhirawa Mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia bidang Pengelolaan Moneter dan Devisa Budi Mulya mengatakan bahwa tuntutannya adalah jalan masuk untuk penghukuman politis kepada Bank Indonesia.

“Saya sedih dan kecewa JPU (Jaksa Penuntut Umum) menuntut saya dengan tetap mengaitkan Rp1 miliar dan tuduhan JPU sangat disengaja dan dipaksakan karena harus ada pintu masuk penghukuman politik ke Bank Indonesia karena tuduhan ini politis,” kata Budi Mulya dalam sidang pembacaan nota pembelaan (pledoi) dalam sidang di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (30/6) kemarin.

Dalam perkara ini, Budi Mulya dengan tuntutan pidana 17 tahun penjara ditambah denda Rp800 juta subsider delapan bulan kurungan dan diharuskan membayar uang pengganti Rp1 miliar subsider tiga tahun kurungan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) kepada Bank Century dan penetapan bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

“Sangatlah aneh tapi mengagumkan JPU melaksanakan pendapatnya terhadap landasan hukum kebijakan BI untuk responsif berdasarkan Perpu 2/2008 sebagai hal yang salah karena tidak menyebut secara spesifik krisis perbankan di Indonesia kecuali krisis global, isu semantik sederhana digabungkan dengan pendapat orang-orang tertentu tidak ada krisis pada 2008 sehingga menyatakan kebijakan BI salah.

JPU berisiko mengatakan bank sentral salah atau benar dari orang-orang yang tidak setiap hari melaksanakan tugas BI sebagai lender of last resort,” ungkap Budi.

Bahkan Budi meminta agar KPK meminta kepastian kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pihak yang menandatangani Perpu tersebut.

“KPK dapat memastikan secara resmi dan secara tertulis kepada presiden sebagai penanggungjawab perpu agar rakyat bisa tahu dari orang yang menandatangani perpu itu,” tambah Budi.

Budi Mulya juga menilai bahwa tuduhan memperkaya diri Rp1 miliar karena menerima pinjaman dari pemilik Bank Century Robert Tantular merupakan asumsi yang jahat.

“Tugas dan tanggung jawab sebagai deputi Gubernur BI pengelolaan devisa, saya rata-rata bertanggung jawab untuk devisa sebesar Rp300 triliun, lelang SBI (Surat Berharga BI) Rp150 triliun dan jumlah dana yang tidak terbatas untuk menjaga stabilitas rupiah. Saya juga bertanggung jawab penuh cadangan devisa Rp80 miliar dolar AS atau Rp800 triliun yang bila dengan maksud jahat dieksekusi akan sulit dibayangkan kerugian negara. Sebagai deputi pengelolaan devisa saya selalu berhadapan dengan godaan yang besar jadi tidak relevan JPU mengatakan saya memperkaya diri dengan menerima bilyet giro dari Robert dengan membandingkan kewenangan saya sebagai pengelola devisa,” jelas Budi.

Selanjutnya Budi pun membela diri bahwa ia tidak mengetahui bahwa masih ada sejumlah dokumen dari kreditur yang belum dilengkapi namun FPJP sudah dikeluarkan. Q ant

KIP Dukung Pajak Capres-Cawapres Dibuka Jakarta, Bhirawa Komisi Informasi Pusat (KIP) mendukung data pajak dan surat pemberitahuan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dibuka.

“KIP mendukung langkah ini, capres dan cawapres berani melakukan terobosan perlu dihargai. Jika capres dan cawapres merasa tidak ada persoalan dengan harta yang dimiliki, tentu mereka tidak keberatan dengan langkah ini,” kata Komisioner KIP Rumadi di Jakarta, Senin (30/6) kemarin.

Keterbukaan data pajak tersebut penting untuk menguji komitmen capres dan cawapres untuk mewujudkan pemerintahan yang dipimpin mengedepankan transparansi dan berintegritas.

Ramadi mengatakan berdasarkan data pajak termasuk data pribadi yang kerahasiaannya dilindungi pasal 17 UU 14/2008 tentang keterbukaan informasi public. Namun data tersebut dapat dipublikasikan dengan dua cara yaitu izin dari pemilik data dan kepentingan publik yang jauh lebih besar

dengan data itu.

Sebagai ilustrasi, harta kekayaan pada awalnya merupakan data pribadi yang tidak bisa dipublikasikan ke sembarang orang. Tapi karena ada kepentingan yang lebih besar, semua pejabat negara harus membuat Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang bisa diketahui publik.

“Data pajak merupakan terobosan untuk memastikan capres dan cawapres kita adalah orang-orang yang benar-benar bersih,” jelas dia.Q ant

antara foto

Terdakwa kasus dugaan korupsi Bank Century Budi Mulya membacakan nota pembelaan (pleidoi) di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (30/6).

SAMBUNGAN

Selasa Legi 1 JULI 2014

FMPP-MCW Buka Posko Pengaduan PPDB Malang, Bhirawa Forum Masyarakat Peduli Pendidik­ an dan Malang Corruption Watch membuka pos koordinasi pengaduan pendaftaran penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2014/2015 di sejumlah titik di wilayah Malang Raya.

Koordinator Unit Penanganan Pengaduan Malang Corruption Watch (MCW) Al Machi Ahmad Senin (30/6), mengatakan posko tersebut untuk memudahkan masyarakatdalammengadukanadanyapelanggaran terkait pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di wilayah itu.

“Kami membuka enam titik pos pengaduan, baik di Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu.

Namun, pada hari pertama PPDB (Selasa, 1/7) akan kami buka tiga titik, yakni di MTsN 2 Malang, SMAN 10 Kota Malang dan SMPN 10 Kota Batu,” katanya.

Ia mengemukakan bagi wali murid yang dipungut biaya ketika pendaftaran maupun dipungut biaya-biaya lain setelah diterima, diimbau segera melaporkan ke Posko PPDB agar bisa langsung ditindaklanjuti dan diusut, baik oleh Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) maupun MCW. Ia mengemukakan pada tahun lalu masih terjadi pungutan, yakni mencapai 60-an jenis pungutan, meliputi biaya seragam, buku pelajaran, membeli formulir

Hikmah di Balik Meninggalkan Syahwat l Sambungan hal 1 lalai. Sehingga dengan berpuasa, jiwa pun akan lebih dikendalikan.

Kedua, hati akan menjadi sibuk memikirkan hal-hal baik dan sibuk mengingat Allah. Apabila seseorang terlalu tersibukkan dengan kesenangan duniawi dan terbuai dengan makanan yang dia lahap, hati pun akan menjadi lalai dari memikirkan hal-hal yang baik dan lalai dari mengingat Allah.

Oleh karena itu, apabila hati tidak tersibukkan dengan kesenangan duniawi, juga tidak disibukkan dengan makan dan minum ketika berpuasa, hati pun akan bercahaya, akan semakin lembut, hati pun tidak mengeras dan akan semakin mudah untuk tafakkur (merenung) serta berdzikir pada Allah.

Ketiga, dengan menahan diri dari berbagai kesenangan duniawi, orang yang berkecukupan akan semakin tahu bahwa dirinya telah diberikan nikmat begitu banyak dibanding orang-orang fakir, miskin dan yatim piatu yang sering merasakan rasa lapar. Dalam rangka mensyukuri nikmat ini, orang-orang kaya pun gemar berbagi dengan mereka yang tidak mampu.

Keempat, dengan berpuasa akan mempersempit jalannya darah. Sedangkan setan berada pada jalan darahnya manusia. Sebagaimana sabda Nabi SAW: “Sesungguhnya setan mengalir dalam diri manusia pada tempat mengalirnya darah”.

Jadi puasa dapat menenangkan setan yang sering kali memberikan was-was. Puasa pun dapat menekan syahwat dan rasa marah. Oleh karena itu, Nabi SAW menjadikan puasa sebagai salah satu obat mujarab bagi orang yang memiliki keinginan untuk menikah namun belum kesampaian.*

Beasiswa bagi Penyandang Disabilitas l Sambungan hal 1

jar dari sekolah dasar hingga mahasiswa.

Pada tahap awal ini, lanjut bupati, Pemkab Banyuwangi mengalokasikan anggaran sebesar Rp 150 juta bagi penyandang disabilitas dan anggaran itu akan terus ditingkatkan sesuai kebutuhan.

Selain beasiswa, Pemkab Banyuwangi juga memfasilitasi pelatihan keterampilan bagi para penyandang disabilitas, antara lain yang sudah berjalan adalah pelatihan memijat bagi penyandang tuna netra dan pelatihan usaha ekonomi produktif.

“Setelah lulus pelatihan, mereka akan ditempatkan di objek wisata pantai untuk menyediakan jasa pijat bagi wisatawan.

Ini bekal bagi kemandirian ekonomi para penyandang tuna netra,” tambah bupati.

Abdullah Azwar Anas berharap ada sinergi yang baik antara berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintahan daerah maupun pihak swasta dalam membantu penyandang disabilitas di Banyuwangi yang jumlahnya lebih kurang 4.453 orang.

Ia menambahkan beberapa tempat publik di Banyuwangi kini juga sudah mulai menyediakan fasilitas penunjang bagi penyandang disabilitas, sehingga mereka memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan warga lainnya. “Memang belum semua tempat publik sudah peka terhadap penyandang disabilitas. Tapi Banyuwangi sedang mengarah ke sana secara bertahap,” ujar Anas. n mb5

Dorong Kebersamaan l Sambungan hal 1

Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Timor Leste itu sebenarnya satu rumpun,” katanya di sela-sela peluncuran buku itu di Surabaya belum lama ini.

Menurut Guru Besar Fakultas Ilmu Komunikasi Unitomo itu, keberadaan beberapa negara dalam Rumpun Melayu itu merupakan fakta yang dibuktikan dengan dokumen sejarah, bahkan Rumpun Melayu itu tercatat dari Papua hingga Madagaskar.

“Jadi, kita patut bersyukur, karena kita sebenarnya merupakan keturunan bangsa yang besar, namun ada sebagian fakta yang memang dongeng, karena tidak didukung dengan fakta sejarah,” kata penulis keturunan Ambon itu.

Ia menyatakan fakta sejarah yang ditemukan menunjukkan bangsa-bangsa dalam Rumpun Melayu itu satu keturunan, misalnya pakaian orang Malaysia mirip dengan pakaian orang Bugis, karena awalnya memang banyak orang Bugis hijrah ke Malaysia.

“Jadi, kalau ada klaim tradisi atau budaya itu sebenarnya lebih bernuansa politik, karena kalau orang paham sejarah, maka klaim tradisi atau budaya itu tidak akan pernah terjadi, karena kita memang satu rumpun,” katanya.

Ia mencontohkan reog yang banyak di Johor. “Fakta yang ada sebenarnya saat konfrontasi Indonesia-Malaysia, maka banyak orang Jawa yang sulit kembali ke Indonesia, sehingga mereka mengembangkan budaya dan tradisi Jawa di Johor hingga sekarang,” katanya.

Namun, kata Guru Besar bidang Manajemen Media Massa dan Etika Pers itu, Malaysia sendiri mempersempit istilah “Rumpun Melayu” dengan Islam, sehingga bila non-Muslim tidak disebut Melayu, padahal agama Rumpun Melayu yang pertama adalah Hindu dan Budha. n geh

pendaftaran, dan biaya lainnya. Padahal, pemerintah telah menganggarkan dana besar untuk biaya pendidikan.

Oleh karena itu, tegasnya, tidak ada alasan lagi lembaga pendidikan terutama sekolah negeri yang dibiayai negara untuk memungut biaya. Pemerintah Kota Malang tahun ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp78,1 miliar. Anggaran tersebut untuk pendidikan gratis sembilan tahun, rinciannya disalurkan untuk 129 SD sebesar Rp 39,6 miliar dan 26 SMP sebesar Rp 38,5 miliar.

Selain pungutan, katanya, tahun lalu juga masih ada pengaduan terkait banyak ijazah siswa yang ditahan sekolah karena belum melunasi biaya

pendidikan, padahal ijazah itu dibutuhkan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi atau mencari kerja.

Menanggapi pendirian Posko pengaduan PPDB oleh FMPP-MCW sebagai antisipasi jika terjadi pungutan liar, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Malang Zubaidah akan memecat kepala sekolah bersangkutan karena Pemkot Malang berkomitmen untuk membebaskan seluruh biaya dalam proses penerimaan siswa baru. “Jika terbukti ada pungli, kepala sekolahnya yang akan dicopot,” tegasnya.

Pelaksanaan PPDB di Kota Malang mulai tanggal 1-3 Juli dilakukan secara online. n cyn, mut

11 Mahasiswa Luar Kota Malang Ramai-ramai Ajukan Formulir A5 l Sambungan hal 1

siswa sudah mengisi formulir A5. Bahkan pada hari terakhir (Minggu 29/6) mahasiswa yang mengantre mengambil formulir A5 mengular hingga belasan meter.

“Mahasiswa yang mengajukan pindah pilih ini rata-rata tidak bisa pulang dan mencoblos di daerah asalnya karena berbagai alasan, seperti sedang ujian akhir semester maupun adanya program kuliah pendek,” katanya, Senin (30/6).

Hanya saja, lanjutnya, formulir A5 tersebut yang mengeluarkan adalah Panitia Pemungutan Suara (PPS), kampus-kampus. ‘’Jangan samakan pelaksa- sedangkan KPU hanya memnaan Pilpres dengan Pilgub. berikan surat pengantar saja Jika Pilgub anggarannya lebih yang diteruskan ke PPS undikosentrasikan ke KPU Jatim, tuk mendapatkan formulir berbeda dengan Pilpres. Di sini A5. Selanjutnya, PPS yang KPU RI lebih memprioritas- menentukan mereka akan kan kerja KPU kab/kota da- menyalurkan hak suaranya lam melakukan sosialisasi dan di Tempat Pemungutan Susimulasi. Jadi tak benar kita ara (TPS) berapa.

Mahasiswa yang mendaenak-enakkan di sini. Justru de­ngan dana yang tersisa kami patkan formulir A5 tersebut, tetap melakukan simulasi dan katanya, masuk dalam Daftar sosialisasi Pilpres lewat nonton Pemilih Tambahan (DPTb). bareng atau pembagian bro- Mereka yang ingin mencoblos sur di kampus-kampus,’’tegas di Malang juga tidak perlu mantan Anggota KPU Kota minta surat keterangan dari KPU asal, cukup membawa Surabaya ini. n cty kartu identitas, baik kartu mahasiswa maupun KTP. Salah seorang mahasiswa Universitas Brawijaya asal di Jatim ini belum lama ini.

Jawa Barat, Diana, meng­ Terpisah, anggota Komisi E aku tidak bisa pulang ka­ DPRD Jatim Kodrat Sunyoto rena ada program semester mendukung penuh jika RSUD kuliah pendek, yakni pada milik Pemprov Jatim jangan 30 Juni hingga 20 Juli. Oleh dijadikan sumber pendapatan karena itu, dirinya memilih daerah. Mengingat hampir 70 mencoblos di Malang. persen RSUD bergerak di bi“Untuk memperbaiki kondang sosial. Hal ini dibuktikan disi bangsa ini, kami termasuk dengan alokasi anggaran di warga negara lainnya punya APBD Jatim sekitar 20 persen- kewajiban dan ikut bertangnya diperuntukkan untuk pe- gung jawab, salah satunya layanan kesehatan khususnya ya dengan menyalurkan askepada masyarakat miskin. pirasi politik dalam memi‘’Memang sudah saatnya lih pemimpin negara atau RSUD tidak lagi dijadikan profit presiden. Mudah-mudahan, oriented. Karenanya kalau itu di- presiden yang terpilih nanti paksakan maka justru akan mer- mampu membawa bangsa Inugikan masyarakat khususnya donesia menjadi negara yang maskin. Untuk itu RSUD tetap kuat dan disegani negara dibiarkan saja sebagai lembaga lain,” kata Diana. sosial, dan sebagai penggantinya Sementara Ketua KPU Pemprov Jatim bisa meningkat- KOta Malang Zainuddin menkan target pendapatan lewat gatakan jumlah mahasiswa beberapa dinasnya di antaranya yang akan menyalurkan hak Dipenda,’’tegas politisi Partai politiknya di Kota Malang menGolkar ini. capai ribuan, bahkan pada hari Dirut RSUD dr Soetomo dr terakhir pengajuan (Minggu Dodo Arnando mengakui jika 29/6) lebih dari seribu mahapihaknya bersama Komisi E siswa yang antre di KPU. DPRD Jatim sekitar Maret “Jumlah mahasiswa dari 2014 sudah menemui Men- luar kota yang mengajukan teri Keuang­an (Menkeu) dan pindah pilih ini tidak sebanding Menteri Kesehatan (Menkes). dengan jumlah mahasiswa di Saat bertemu itu rombongan dijanjikan tunggakan akan cair sekitar April 2014. Ini karena pihak BPKP masih melakukan perhitungan terhadap seluruh tunggakan Jamkesmas 2013 se- Indonesia l Sambungan hal 1 yang mencapai Rp 4,3 triliun.

“Waktu itu kami senang kar- kata Soekarwo saat memena Menkes dan Menkeu beri- berikan sambutan pada ackut Sekjen Menkes saat hadir ara Buka Puasa Bersama beberapa waktu lalu di Sura- Forpimda Jatim, di Gedung baya berjanji akan mencairkan Negara Grahadi Surabaya, tunggakan tersebut sekitar Senin (30/6).

Jika kondisi Jatim aman dan April 2014. Tapi kenyataannya sampai akhir Juni 2014 kondusif,katamantanSekdaprov belum ada tanda-tanda tung- Jatim ini, masyarakat Jatim gakan tersebut akan cair,”tegas yang mencari rizki juga akan Dodo yang dihubungi lewat tenang dan merasa aman. Tak telepon genggamnya. n cty hanya itu saja, program-program yang dijalankan Pemprov Jatim juga bisa berjalan lancar, baik dan sesuai target.

Dalam kesempatan terseke Bripka sebanyak dua orang, but, Pakde Karwo, sapaan Briptu ke Brigadir 775 orang, lekat Soekarwo juga menyedan Bripda ke Briptu delapan butkan, saat ini pemprov juga masih memiliki program yang orang.

“Kenaikan pangkat para hingga kini masih berjalan. perwira dan bintara ini, kar- Yaitu upaya pengentasan para ena mereka berprestasi selama Pekerja Seks Komersial (PSK) menjalankan tugas sebagai dari lembah hitam yang tersepolisi. Sebagai bentuk apresiasi bar di seluruh Jatim.

“Kita bekerjasama dengan atas prestasi dan pengabdian anggota agar terus meningkat,” MUI untuk pengentasan ini. Sudah ribuan PSK yang ujarnya.

Ia berharap semua ang- berhasil kita entaskan. Jika gota kepolisian untuk selalu ada yang kembali itu wajar. berkomitmen untuk tetap me- Kita harus sabar untuk terus layani masyarakat dengan baik, mengentaskan mereka (PSK) jangan arogan, jangan sombong, dari lokalisasi. Tak hanya di serta selalu objektif dan tegas Dolly, tapi semua lokalisasi dalam mengambil keputusan yang ada di Jatim,” katanya.

Menurut Pakde Karwo, kepada oknum, baik PNS, Polri, atau TNI yang terbukti melaku- apa yang dilakukan Pemkan penyimpangan selama men- prov Jatim untuk menutup lokalisasi bukan melanggar jalankan tugas. n bed

KPU Jatim Dilaporkan ke Bawaslu l Sambungan hal 1

Sebaliknya, jika Bawaslu Jatim tidak segera bekerja, tidak menutup kemungkinan KP3 KNPI Jatim akan melaporkan keduanya yaitu KPU dan Bawaslu Jatim ke DKPP. Menanggapi hal itu, Ketua Bawaslu Jatim Sufiyanto mengatakan akan segera menindaklanjutinya. Sufiyanto menguraikan, pihaknya akan segera menyurati KPU Jatim. ‘’Suratnya langsung kami buat hari ini (kemarin), dan besok (hari ini) KPU Jatim akan kami panggil,’’janjinya.

Terkait dengan sanksi yang akan diberikan kepada KPU Jatim, Sufiyanto menjawabnya secara diplomatis. “Kita lihat dulu kesalahannya nanti. pelanggarannya juga bisa beragam, mulai dari hanya pelanggaran kode etik, hingga pidana,”tegasnya.

Diklarifikasi terpisah, Komisioner KPU Jatim Choirul Anam menolak jika KPU Jatim tak pernah melakukan sosialisasi dan simulasi. Sebaliknya untuk sosialisasi lebih diprioritaskan ke KPU kab/kota. Sementara untuk KPU Jatim lebih banyak sosialisasi ke instansi pemerintah dan

Dewan Desak RSUD Jangan Dijadikan Profit Oriented l Sambungan hal 1

mahal.

“Jujur saya sampaikan ke Dinas Kesehatan Jatim agar meninjau kembali keputusan tersebut. Bahkan dalam waktu dekat ini kami berencana untuk menyampaikan masalah ini ke gubernur. Sejak awal sudah menjadi tujuan kita semua jika berdirinya RSUD untuk membantu rakyat miskin. Karenanya APBD memberikan alokasi anggaran untuk pelayanan kesehatan di sejumlah RSUD di Jatim,’’tegas politisi asal Partai Demokrat Jatim ini, Senin (30/6).

Dicontohkan di RSUD dr Soetomo yang juga menjadi salah satu rumah sakit rujukan bagi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) ternyata mengalami kerugian Rp1 juta setiap melakukan operasi untuk pasien kelas tiga. Sebab dana yang dialokasikan dari BPJS hanya Rp 4 juta per pasien, sementara tarif resmi untuk kelas tiga sebesar Rp 5 juta per pasien. ‘’Itu salah satu contoh, jika RSUD milik Pemprov Jatim terbesar di Indonesia Timur ini mendahulukan pelayanan kepada masyarakat miskin meski merugi. Karenanya saya setuju jika kebijakan Pemprov Jatim ini segera ditinjau ulang demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat miskin,’’tambahnya.

Terkait dengan tunggakan RSUD dr Soetomo ke Menteri Keuangan yang mencapai sebesar Rp 63 miliar, dewan men­ desak kepada pemerintah pusat segera melunasinya. Ini karena dana tersebut sangat dibutuhkan oleh RS untuk menjalankan roda operasional. Mengingat dana sebesar itu digunakan untuk memenuhi obat-obatan atau di bidang farmasi.

Bahkan, lanjut mantan Ketua DPC Partai Demokrat Kota Surabaya ini pihaknya siap menjembatani pertemuan antara RSUD dr Soetomo dengan Menkes atau Menkeu. Dengan begitu eksekutif mendapat back up penuh dari dewan untuk menagih tunggakan tersebut yang hampir satu tahun tersebut. ‘’Dengan diikutsertakannya dewan paling tidak bisa menekan pusat untuk segera mencairkan tunggakan tersebut.

Selain itu, ada semacam saksi jika kemudian pusat ingkar janji. Dan yang pasti satu tekat kami mendesak pusat dalam hal ini Menkes atau Menkeu untuk segera menyelesaikan tunggakannya ini,’’paparnya.

Sebaliknya, jika tunggakan ini tidak segera ditutup dikhawatirkan akan berimbas pada pelayanan BPJS. Kalau sudah begitu, maka yang dirugikan adalah masyarakat khususnya mereka yang miskin. Pasalnya, RSUD tidak dapat belanja obat-obatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan maskin.

Seperti diketahui, belum terbayarnya tunggakan Jamkesmas 2013 oleh Menteri Keuangan sebesar Rp 63 miliar di RSUD dr Soetomo sangat dise­ salkan oleh Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum. Karenanya mantan Sekdaprov Jatim ini telah meminta kepada Dirut RSUD dr Soetomo Surabaya dr Dodo Arnando untuk menagih tunggakan yang ngendon hampir satu tahun lamanya.

“Kami sudah meminta ke Pak Dodo untuk terus menagih tunggakan Jamkesmas 2013. Ka­rena itu memang hak kita. Kalau dibiarkan, saya khawatir akan mengganggu cash flow khususnya untuk farmasi. Ini karena untuk obat-obatan tidak bisa diutang,”tegas orang nomor satu

diutamakan lagi.

“Ke depan, saya berpesan kepada para polisi di Jatim untuk lebih mengutamakan dan mampu melayani masyarakat dengan baik, sehingga masyarakat dapat merasa terlindungi dalam melaksanakan aktivitasnya dengan aman dan nyaman,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Awi Setiyono mengatakan jumlah anggota yang mengalami kenaikan pangkat yaitu terdiri dari reguler perwira tercatat ada 41 orang yang meliputi pangkat Komisaris Polisi (Kompol) ke Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) sebanyak 11 orang.

Selain itu, untuk Ajun Komisaris Polisi (AKP) ke Kompol sebanyak 22 orang, lalu dari Inspektur Satu (Iptu) ke AKP empat orang, Inspektur Dua (Ipda) ke Iptu ada empat orang.

“Untuk penghargaan perwira sebanyak 154 orang yang terdiri dari AKBP ke Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) sebanyak tiga orang, kompol ke AKBP 16 orang, AKP ke Kompol 19 orang, Iptu ke AKP enam orang, Ajun Inspektur Polisi Satu (AIPTU) ke Ipda 110 orang,” katanya.

Sementara itu, kenaikan pangkat dari Brigadir sebanyak 3.102 yaitu terdiri dari Ajun Inspektur Dua (AIPDA) sebanyak1.064 orang, untuk brigadir polisi kepala (Bripka) ke AIPDA sebanyak 369 orang, Brigadir ke Bripka 884 orang, Brigadir

Pemilih Pemula Melonjak Sementara itu jumlah pemilih pemula dalam Pilpres mendatang di Kota Batu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Diban­ dingkan dengan Pileg lalu ada selisih kurang lebih 200 pemilih baru. Hal ini terjadi lantaran bertepatan dengan 9 Juli jumlah pemilih pemula yang sudah berusia 17 tahun mencapai 200 pemilih.

Ketua KPU Kota Batu Rochani mengatakan ada perubahan jumlah DPT yang cukup besar. Ada penambahan kurang lebih 379 pemilih dalam Pilpres nanti. “Jumlah pemilih pemula tambahannya cukup signifikan berkisar 200 orang, sementara angka kematiannya juga cukup tinggi,” terang Rochani, Senin (30/6). Menurutnya jumlah DPT Pileg lalu berjumlah 146.706, dalam Pilpres nanti sebesar 147.085 atau ada kenaikan sebesar 379 pemilih.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu mengumumkan Daftar Pemilih Khusus (DPK) Senin kemarin. Selanjutnya DPK ini dikirimkan ke KPU Provinsi Selasa (1/7) untuk dilakukan penetapan. “Hari ini (kemarin) kita umumkan data pemilih khusus, besok (hari ini) akan ditetapkan di KPU Provinsi Jatim, karena yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan adalah provinsi,” tambah Rochani.

Saat ini pihaknya juga sedang fokus melengkapi logistik Pilpres, pasalnya masih banyak logistik yang belum datang.

Kalau logistik dari KPU pusat, seperti tinta, segel, template sudah sampai semua, yang belum adalah logistik yang dibuat oleh KPU Provinsi seperti form2 di luar C1, seperti C2 sampai C7 dan D1, masih menunggu pengiriman dari KPU Pusat. mut, n nas

Gubernur Bersyukur Suasana Jatim Kondusif selama Pilpres

4.339 Polisi se-Jatim Naik Pangkat l Sambungan hal 1

Kota Malang yang mencapai ratusan ribu yang tersebar di 47 perguruan tinggi negeri dan swasta. Mahasiswa yang tidak mengajukan pindah pilih ini mudah-mudahan bisa pulang dan mencoblos di daerah masing-masing,” kata Zainuddin.

Jumlah warga Kota Malang yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilpres 2014 sebanyak 611.246 jiwa. Pilpres 2014 diikuti dua pasangan calon, yakni pasangan nomor urut 1 Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan pasangan nomor urut 2 Joko Widodo-Jusuf Kalla.

HAM (Hak Asasi Manusia) tapi justru mendukung HAM. Sebab pemprov mengangkat harkat martabat para kaum hawa, agar tak didilihat sebelah mata.

Tak lupa, Pakde Karwo juga meyakinkan jika selama Ramadan dan lebaran nanti stok sembako di Jatim aman dan terjamin. Jika ada kenaikan harga, kenaikan itu masih wajar dan normal tidak sampai memberatkan masyarakat Jatim.

“Iya memang ada kenaikan, tapi masih manusiawi. Tapi secara umum semua aman dan wajar. Kita telah menyiapkan program,-program untuk mengndalikan harga agar tetap normal,” kata Kepala DPD Partai Demokrat Jatim ini.

Sebelum acara buka puasa dimulai, terlebih dulu diisi tausiah dari pengasuh Pondok Pesantren Al Jihat Surabaya KH Imam Hambali. Dalam kegiatan ini juga, Pakde Karwo menyerahkan bingkisan sembako bagi 200 anak yatim piatu di Surabaya dan sekitarnya.

Hadir dalam kegiatan ini, Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf, Ketua DPRD Jatim Imam Sunardi, Kapolda Jatim dan Pangdam V Brawijaya, Ketua MUI Jatim KH Abdussomat Buchori, serta seluruh pejabat di lingkungan Pemprov Jatim. n iib

Jaga Keseimbangan Ekosistem Akibat Kerusakan Alam yang Makin Parah l Sambungan hal 1

dari menyusutnya populasi satwa yang ada di kawasan hutan jati KPH Parengan. Semula, katanya, di kawasan hutan jati KPH Parengan, yang wilayahnya, di antaranya, di Kecamatan Malo, Trucuk, Bojonegoro, juga sejumlah desa di Kecamatan Parengan, dan Soko, Tuban, terdapat satwa, seperti Kijang (Muntiacus Muntjak) dan Merak.

Namun, katanya, populasi Kijang dan Merak di kawasan hutan jati KPH Parengan menyusut dratis, yang disebabkan dibunuh pemburu liar. “Populasi Kijang masih ada, tetapi sangat langka,” ujarnya.

Sesuai laporan petugas penjaga hu-

tan, katanya, populasi Kijang masih dijumpai di kawasan hutan jati di Kampak, dan Kanten, Kecamatan Malo Bojonegoro dan hutan Tlewe, di Kecamatan Soko Tuban.

“Kami terus melakukan sosiali­ sasi kepada masyarakat agar tidak memburu Kijang di kawasan hutan, termasuk memasang sejumlah papan larangan membunuh Kijang di kawasan hutan, sebab Kijang termasuk binatang yang dilindungi,” paparnya.

Bupati Bojonegoro Suyoto menilai penangkaran Rusa Timor yang dilakukan Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Parengan di daerahnya sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem mengingat kerusakan alam

akibat ulah manusia sudah parah.

“Penangkaran Rusa Timor ini menjadi penting, sebab bisa menjaga keseimbangan ekosistem,” katanya.

Ia memberikan gambaran semua kejadian bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, juga munculnya serangan hama wereng disebabkan adanya ekosistem yang terputus. “Saya yakin adanya penangkaran Rusa Timor, akan bisa menambah keseimbangan alam,” katanya.

Ia juga mencontohkan ayam hutan yang hidup di kawasan hutan diketahui memakan rayap, sehingga pohon jati bisa aman, bahkan pohon jati yang sudah tumbang bisa lebih kuat karena tidak dimakan rayap. “Penangkaran

Rusa Timor ini juga pekerjaan mulia, sebab merupakan panggilan moral,” ucapnya.

Field Manager PT Pertamia Aset IV Cepu Wresniwiro menyatakan pihaknya mendukung penangkaran Rusa Timor karena wilayah kawasan hutan KPH Parengan masuk wilayah kuasa pertambangan Pertamina Aset IV Cepu.

“Tidak ada alasan Pertamina tidak mendukung pengamanan lingkungan, seperti penangkaran Rusa Timor, bahkan kami juga akan mendukung kalau memang nantinya ada penangkaran binatang hutan lainnya, seperti Merak, Macan Tutul, juga lainnya,” katanya.*

12

Selasa Legi, 1 JULI 2014

DINAS PENDIDIKAN JAWA TIMUR

PUNCAK DEKLARASI PEGIAT KEBANGSAAN Surabaya, 26 Juni 2014

Dindik Jatim Deklarasikan Pelajar Pelopor KPK Disiapkan untuk Hadapi Tantangan Global

Dr Harun Msi

KEPALA DINDIK JATIM

Dewasa ini beragam bentuk kenakalan remaja dan pergaulan bebas tak henti-hentinya mengancam diri peserta didik sekolah. Sementara di sisi lain, globalisasi zaman menantang anak-anak muda membentuk dirinya sebagai generasi penguat daya saing bangsa. Inilah alasannya pendidikan karakter sebagai cikal bakal sikap cinta tanah air selalu digembor-gemborkan Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim.

K

epala Dindik Jatim, Dr Harun MSi mengatakan, globalisasi, seperti ASEAN Economic Community akan terjadi awal tahun 2015. Mau tidak mau, generasi muda bangsa Indonesia saat ini akan bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Itu sebabnya generasi muda perlu disiapkan secara matang. Salah satu diantaranya dengan menggabungkan potensi yang terpisah-pisah antardaerah diwadahi dalam sebuah Komunitas Pegiat Kebangsaan (KPK).

Harun mengatakan, tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ada di tangan generasi muda. Sehingga perlu diberi nilai dan wawasan kebangsaan sejak dini.

“Negara atau pemerintah wajib menanamkan nilai-nilai dan wawasan kebangsaan itu kepada generasi muda,” ungkap

Pertahankan Keberlanjutan KPK

Pelajar pelopor membacakan janji dalam deklarasi Komunitas Pegiat Kebangsaan (KPK) Jatim.

Harun saat membuka acara Puncak Deklarasi Pegiat Kebangsaan.

Alumnus Lemhanas 2008 ini menuturkan, multikulturalisme suatu bangsa merupakan kekayaan yang dapat menjadi kekuatan positif dalam pembangunan bangsa. Namun, di sisi lain, hal ini dapat menjadi potensi konflik sosial bila tidak dikelola dengan baik. Untuk itulah, perlu mendorong dan menanamkan empat pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Empat pilar tersebut, yakni Pancasila, UUD RI 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. “Pola kehidupan remaja masa kini harus mencerminkan

Para peserta KPK terdiri dari pengurus OSIS SMA negeri dan swasta se Jatim.

nilai-nilai empat pilar. Supaya mereka punya sikap toleransi dan bertanggung jawab,” ujarnya.

Sekretaris Dinas Pendidikan Jatim, Sucipto menambahkan, generasi muda mulai dari jenjang SD hingga SMA/SMK sudah dikenalkan dengan wawasan kebangsaan agar karakter dan jati diri bangsa terbentuk mulai dini. Pembentukan karakter itu diharapkan dapat melindungi generasi muda dari sikap yang dapat merusak nilai-nilai wawasan kebangsaan.

“Pendidikan karakter bisa jadi tameng terhadap kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, hingga perkelahian

antar pelajar,” tuturnya. Sucipto menyatakan, penanaman karakter sejak dini tentu saja disesuaikan dengan kearifan lokal atau budaya daerah yang ada. Misalnya, penggunaan bahasa daerah yang syarat dengan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat menjadi modal besar sebagai filter, penyeimbang, bahkan jati diri bangsa generasi muda Indonesia.

“Hal itu juga sudah sejalan dengan Peraturan Gubernur Jatim Nomor 19 Tahun 2014 tentang muatan mata pelajaran bahasa daerah sebagai muatan lokal wajib di sekolah dan madrasah,” tandasnya. Q tam*

Penampilan drama tari siswa Jatim ikut memeriahkan malam puncak deklarasi KPK Jatim.

Pelajar pelopor Komunitas Pegiat Kebangsaan (KPK) telah bertahan selama dua tahun terakhir. Kepala Dindik Jatim menilai, sejauh ini peran KPK di sekolah cukup strategis dalam upaya membentengi kenakalan remaja.

“Kata kuncinya adalah remaja kita aman dari narkoba dan segala bentuk kenakalan lainnya.

Hal semacam ini patut mendapat perhatian dan terus dilaksanakan,” tutur Harun.

Q tam*

Sucipto SH Msi

SEKRETARIS DINDIK JATIM

Keseimbangan Pola Pikir dan Karakter Pendidikan tidak hanya mencetak siswa menjadi pandai. Sekretaris Dindik Jatim, Sucipto SH MSi menilai, sejauh ini pendidikan memiliki peran yang sangat vital terhadap pembentukan karakter dan jati diri anak. Karena itu, sikap cinta tanah air, tepo seliro, gotong royong dan lain sebagainya dapat dibentuk dari karakter itu sendiri.

“Di era globalisasi, ini adalah tameng untuk membekali, membina dan mempersiapkan anak didik kita menghadapi tantangannya. Mereka juga tidak lupa bagaimana jati diri bangsanya diwariskan oleh leluhur,” tutur Cip, sapaan akrab Sucipto. Q tam*