Harian Bhirawa Edisi 1 Oktober 2014

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Ke depan tidak ada lagi alasan orang sakit tidak berobat ke Puskesmas karena tidak ada biaya, karena semuanya sudah gratis. Mulai periksa hingga berobat,”

HARIAN IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 7

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Bupati Sumenep A Busyro Karim

Rabu Pon, 1 OKTOBER 2014

http://www.harianbhirawa.co.id

1 OKTOBER 2014

Kenalkan Potensi Wisata Unggulan, Kakang Embug 2014 Diarak Keliling Kota

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo - 09.00 - 15.00

Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Gedung Negara Grahadi Rapat RPJMD di Hotel Majapahit

 Wagub H Saifullah Yusuf

Situbondo, Bhirawa Sepuluh finalis pasangan Kakang Embug 2014 atau kalau di Surabaya biasa disebut Cak dan Ning, melakukan ramah tamah den-

gan Bupati Situbondo H Dadang Wigiarto dan Sekda Syaifullah, Selasa (30/9). Acara tersebut dihelat di ruang rapat bupati dengan didampingi Kepala Dinas

Pariwisata Kebudayaan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Situbondo, Tulus Priyatmaji dan sejumlah pimpinan SKPD

 ke halaman 11

Kunjungan Kerja di Eropa

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi - 09.00 - 15.00

Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Gedung Negara Grahadi Rapat RPJMD di Hotel Majapahit

Menteri Kelautan dan Perikanan Canangkan PKN di Tulungagung Tulungagung, Bhirawa Besarnya potensi perikanan di Kabupaten Tulungagung membuat Menteri Kelautan dan Perikanan RI Syarif C Sutardjo, melakukan pencanangan program Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN) di kota marmer. Pencanangan dilakukan di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Pemkab Tulungagung, Selasa (30/9).

Hadir dalam acara itu selain Bupati Tulungagung Syahri Mulyo SE, MSi dan Wakil Bupati Tulungagung Drs Maryoto Birowo MSi, di antaranya Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Provinsi Jatim Ir Heru Tjahjono MM. Mantan Bupati Tulungagung ini mewakili Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum.

 ke halaman 11

sawawi/bhirawa

Pasangan Kakang Embug Situbondo 2014 saat diarak keliling kota, Selasa (30/9). Pawai dengan start dari halaman Pemkab Situbondo.

wiwie eko/bhirawa

Menteri Syarif C Sutardjo, Bupati Syahri Mulyo, Kepala Diskanla Provinsi Jatim Heru Tjahjono dan Wabup Maryoto Birowo duduk bersama dalam acara pencanangan PKN di Tulungagung, Selasa (30/9).

UU Pilkada Tak Melanggar Konstitusi Surabaya, Bhirawa Pro kontra seputar pilkada langsung dan tidak langsung menggelinding hingga ke kalangan akademisi. Sejumlah pakar menolak,namun sebagian lainnya menerima undang-undang tersebut lantaran telah sesuai dengan UUD 1945.

Menurut pakar hukum tata negara Dr Bahrul Amiq, jika perubahan ini tidak dipandang dari sudut pandang politik, maka tentu sudah tidak ada persoalan. Sebab, dalam Pasal 18 Ayat 3 UUD 1945 Amandemen tertera jelas bahwa pemilihan kepala daerah itu dapat dilakukan secara demokratis. Pengertian demokratis ini, bisa secara langsung maupun melalui keterwakilan anggota DPRD. “Kalau tidak melanggar UUD 1945, tentu ini sudah tidak ada masalah,” kata dia saat dihubungi, Selasa (30/9). Hal ini juga yang akan

 ke halaman 11

Buat Kantin Kejujuran BANYAK cara yang bisa dilakukan untuk mendisiplinkan pegawai agar tak sering keluar masuk kantor saat jam kerja. Salah satunya seperti yang dilakukan Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum (Adpum) Setdaprov Jatim Suprianto, dengan membuat kantin kejujuran di kantornya.

Cara ini patut ditiru sebab cukup ampuh menekan jumlah pegawai yang keluar kantor dengan alasan ingin membeli rokok, kopi atau camilan lainnya. Selama kantin kejujuran ini ada, pegawai di Biro Adpum lebih tenang bekerja tanpa bingung mencari rokok atau kopi keluar kantor.

 ke halaman 11

Suprianto

Sentil..  Pemerintah bahas mekanisme penolakan RUU Pilkada  Yang setuju juga silakan difasilitasi  BPN diminta pecah sertifikat korban lumpur  Asal ganti rugi sudah beres  Ikut aniaya remaja, anggota TNI dilaporkan  Duh, kalah preman

Tiket KA Ekonomi Tak Lagi Disubsidi per 1 Januari 2015 Jakarta, Bhirawa PT Kereta Api Indonesia (KAI) mulai 1 Januari 2015 akan memberlakukan tarif KA ekonomi jarak jauh dan jarak sedang pada harga keekonomiannya. Hal itu diterapkan seiring dengan pencabutan subsidi atau Public Service Obligation (PSO) oleh pemerintah Kebijakan itu merupakan imbas dari pengalihan subsidi dari KA ekonomi jarak jauh dan jarak sedang ke KA lokal dan komuter seperti KRL Jabodetabek.

Direktur Komersial PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero, Bambang Eko Martono mengatakan, pemberian subsidi akan lebih efektif bila disalurkan kepada pengguna KA lokal maupun komuter.

Lantaran pengguna KA komuter merupakan pekerja atau pelaju dengan jumlah frekuensi

yang masif.

“PSO akan diprioritaskan untuk KA lokal dan komuter karena frekuensi masyarakat dalam menggunakan KA ekonomi jarak jauh lebih sedikit dibanding pengguna KA lokal dan komoter untuk beraktivitas sehari-hari”

 ke halaman 11

Daftar KA yang Mengalami Normalisasi Tarif Rp 50.000 menjadi Rp 50.000 menjadi Rp 55.000 menjadi Rp 50.000 menjadi Rp 40.000 menjadi Rp 50.000 menjadi Rp 50.000 menjadi Rp 55.000 menjadi Rp 50.000 menjadi Rp 55.000 menjadi

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

115.000/ 135.000/ 135.000/ 125.000/ 90.000/ 110.000/ 100.000/ 130.000/ 110.000/ 140.000/

penumpang penumpang penumpang penumpang penumpang penumpang penumpang penumpang penumpang penumpang

Gula Rafinasi Marak, Gula Lokal Menumpuk di Gudang Manajer Pengolahan Pabrik Gula Wonolangan Probolinggo, Teguh Ananto Wibowo mengaku sampai saat ini terdapat 14 ribu ton gula yang menumpuk di gudang pabrik. Terjadinya tumpukan gula ini dikarenakan harga gula di pasaran anjlok, dari Rp 9.500 menjadi Rp 8.100 per kg.

Selain itu permintaan gula di pasaran turun drastis. Jika kondisi pasar terus-terusan seperti ini, maka dipastikan petani tebu

B C IPS C IPA

3.791 7.498 210

3.742 10.378 264

674 947 3

186 295 6

Sumber : Dinas Pendidikan Jatim

Dindik Lengkapi Pengumuman Ujian Kejar Paket

 ke halaman 11

 ke halaman 11

DPRD Jatim, Bhirawa Maraknya gula rafinasi ke Jatim membuat gula lokal tidak terserap di pasaran. Akibatnya ribuan ton gula menumpuk di gudang milik PTPN XI tepatnya di pabrik gula Wonolangan Probolinggo. Tak heran dengan masalah ini petani tebu merasa dirugikan karena pabrik gula tidak bisa membayar tebu yang dikirim ke pabrik sebagai akibat sepinya pembeli.

Program Jumlah Peserta Tidak Lulus Kejar Paket 2013 2014 2013 2014

Dindik Jatim, Bhirawa Setelah lama ditunggu-tunggu, hasil Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) atau ujian kejar paket akhirnya diumumkan Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim. Pengumuman kali ini dilakukan untuk melengkapi hasil ujian kejar paket A, B dan C IPA yang sebelumnya tertinggal oleh hasil kejar paket C IPS.

KA JARAK JAUH KA Logawa dari KA Kertajaya dari KA Brantas dari KA Kahuripan dari KA Kutojaya Utara dari KA Bengawan dari KA Progo dari KA Pasundan dari KA Sritanjung dari KA GBMS dari

Data Kelulusan Ujian Kejar Paket Gelombang Dua Jatim

dan pabrik gula merugi. Karena itu, pihaknya berharap pemerintah mengkaji regulasi khususnya untuk mengatasi penumpukan gula akibat gula tidak bisa beredar di masyarakat. Selain itu pemerintah khususnya Pemprov Jatim diminta mengambil langkah tepat dalam menyelesaikan permasalahan ini.

“Jika terjadinya penumpukan gula ini tetap dibiarkan begitu

 ke halaman 11

November, Pemerintah Naikkan BBM Bersubsidi Rp 3.000 Jakarta, Bhirawa Presiden terpilih Jokowi memutuskan untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sebesar Rp 3.000 per liter. Implementasi kenaikan harga ini akan efektif November 2014.

Anggota Tim Transisi, Luhut Binsar Pandjaitan menuturkan, tim transisi telah melakukan pembahasan kenaikan BBM bersubsidi sejak tiga bulan lalu. Selama pembahasan terse-

 ke halaman 11

Festival Dongeng Guru TK – PAUD se-Jatim

Mengisahkan dengan Hati, Bercerita Tak Sekadar Teknik Masih ingat dengan tokoh kancil yang suka mencuri timun? Dongeng yang turun temurun dari generasi ke generasi itu seperti masih populer hingga kini. Sayang, masa depan dongeng seperti tak berkembang. Dari dulu hingga sekarang selalu itu-itu saja. Dunia dongeng seperti hanya diisi oleh kancil dan kura-kura yang berjalan lambat itu. Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim pun dituntut untuk terus menjaga dan melestarikan dongeng sebagai suatu local wisdom.

Adit Hananta Utama, Kota Surabaya Tayangan televisi tampak lebih akrab dengan anak-anak zaman sekarang. Dari pagi hingga malam, mereka bisa menonton film kartun yang lucu atau super hero yang seru. Sayangnya, kesukaan itu cenderung membuat anak pasif lantaran sebatas melihat. Tidak ada timbal balik dan anak dibawa kepada fantasi yang tidak jelas.

Lain dengan dongeng yang menuntun anak berimajinasi, berimprovisasi tatkala diminta mendongeng. Lebih penting lagi, dalam dongeng terselip

pendidikan budi pekerti, penanaman karakter pada anak sejak mereka masih berusia dini. Cara menyampaikannya pun tidak asal. Tidak sekadar teknik bercerita, tetapi hubungan antara hati yang pendongeng dan anak-anak yang mendengar harus bersambung.

Seperti yang ditampilkan Samuel dalam Festival Mendongeng bertema Budi Pekerti Bagi Guru PAUD dan Taman Kanak-Kanak yang digelar

 ke halaman 11

adit hananta utama/bhirawa

Kepala Dindik Jatim Dr Harun MSi menyapa bunda PAUD sebelum tampil mengikuti festival mendongeng, Selasa (30/9).

SURABAYA

2

Rabu Pon 1 OKTOBER 2014

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

trie diana/bhirawa

Pengibaran Bendera

Pemerintah kota (Pemkot) Surabaya menghimbau warga Surabaya untuk mengibarkan bendera merah putih setengah tiang sebagai hari Pemberontakan G-30S/PKI tanggal (30/9). Karena saat ini masyarakat sudah mulai jarang menghibarkan dan beberapa kampung saja yang menghibarkan,Selasa (30/9)(atas).Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober Gedung Negara grahadi Surabaya memajang7pahalwan revolusi dan rencananya hari ini Rabu (1/10) akan melakukan upacara bendera.

PANGGUNG BIROKRASI

Minta Tertibkan Penjual Hewan Kurban DPRD Surabaya, Bhirawa Menjelang hari raya Indhul Adha (kurban), kaum muslim di Kota Surabaya mulai memburu hewan jenis sapi dan kambing untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Untuk itu dewan Kota Surabaya meminta agar Dinas Kesehatan dan Satpol-PP mulai menertibkan lokasi penjualan sekaligus melakukan pengecekan terhadap kondisi kesehatan hewan yang dijual, karena akan dikonsumsi oleh kaum fakir miskin yang nyaris tidak mengerti apa-apa.

Jelang hari raya Idhul Adha (kurban), Kota Surabaya menjadi tujuan para penjual hewan kurban dari berbagai wilayah baik jenis sapi maupun kambing.

Dampaknya, hampir seluruh sudut kota mulai banyak ditemui stan penjualan hewan kurban yang cenderung berdagang disembarang tempat.

Ironisnya, tak sedikit lokasi penjualan hewan kurban yang tidak terdeteksi oleh Dinas Kesehatan Surabaya sehingga kondisi dan kesehatan hewan yang dijual masih meragukan, sementara tujuan membeli hewan kurban untuk dibagikan dan dikonsumsi oleh kaum fakir miskin.

Melihat kondisi ini, H Juanedi ketua fraksi partai demokrat DPRD Surabaya mengaku sangat prihatin karena menurut pengamatan dirinya, tak satupun petugas dari Pemkot Surabaya yang terlihat turun lapangan terkait kondisi hewan korban yang lagi marak dijual.

“Saya melihat pedagang hewan kurban sudah mulai marak dan menempati hampir seluruh lahan kosong di seluruh wilayah kota Surabaya, baik jenis kambing mapun sapi, namun saya masih belum melihat greget dinas kesehatan Kota Surabaya turun lapangan, padahal kondisi dan kesehatan hewan yang mereka jual harus dalam kondisi sehat dan layak konsumsi,” ucap mantan sekretaris Komisi D DPRD periode 2009-2014 ini.

Menurut Junaedi, Pemkot Surabaya juga harus mulai menata lokasi tempat berjualan hewan kurban, sehingga tidak berimbas kepada ketidaknyamanan masyarakat di sekitar lokasi penjualan hewan kurban, terkait limbah dan bau Q gat menyengat yang ditimbulkan.Q

RAPBD 2015 Tak Jelas, Jatim Terancam Sanksi Pusat DPRD Jatim, Bhirawa Jawa Timur terancam mendapat pemotongan Dana Alokasi Umum(DAU) dan Dana Alokasi Khusus(DAK) jika sampai dengan Desember nanti belum mengesahkan APBD 2015. Sampai saat ini nasib pembahasan RAPBD Jatim 2015 semakin tak jelas, akibat belum disahkannya Tatib Dewan dan pembentukan alat kelengkapan dewan.

Namun demikian Ketua DPRD Jatim sementara, A Halim Iskandar menegaskan pihaknya optimis jika

pembahasan hingga pengesahan RAPBD Jatim 2015 yang diperkirakan mencapai Rp21,9 triliun sebelum Desember 2014.

Salah satu upayanya adalah dengan mendesak Mendagri melalui Gubernur untuk segera menerbitkan SK pengesahan Pimpinan DPRD jatim setidaknya pada pertengahan Oktober mendatang.

“Untuk itu kami terus mendesak Mendagri lewat Gubernur akan segera meneribitkan SK Pengesahan pimpinan DPRD Jatim secara definitif sebelum pertengahan bulan Oktober 2014. Dengan begitu kita akan segera running mulai pengesahan tatib dewan hingga pengesahan komisi dan alat kelengkapan dewan dan dilanjutkan dengan pembahasan RAPBD Jatim 2015,”tegas pria yang juga Ketua DPW

PKB Jatim ini, Selasa (30/9).

Sampai saat ini banyak agenda Dewan yang meleset dari target, akibat belum turunnya SK mendagrui terkait penetapan pimpinan DPRD. Akibatnya pengesahan tatib dewan yang semestinya disahkan pada 29 September 2014 ternyata meleset.

Begitupula dengan pembentukan komisi dan alat kelengkapan dewan yang diharapkan selesai pada pertengahan Oktober dipastikan molor.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jatim Sementara, Achmad Iskandar meyakini jika pengesahan RAPBD Jatim 2015 akan tepat waktu. Artinya tidak sampai melampaui Desember 2015. Ini karena kerja pansus tatib sudah selesai tinggal pengesahan oleh pimpinan definitif.

Termasuk pengesahan komisi dan

Gantikan SKTM, Pemkot Berlakukan PBI Jatah Mobdin Mulai Diterima

Pelayanan yang diberikan rumah sakit kepada pasien.

Pemkot, Bhirawa Kabar gembira datang untuk warga kurang mampu di Surabaya. Awal Bulan Oktober Pemkot Surabaya akan memberlakukan kartu PBI (Penerima Bantuan Iuran) pengganti Surat keterangan Miskin(SKTM).

Kepala Dinas Kesehatan Kota,

dna/bhirawa

Febria menyatakan, bila sebelumnya warga kurang mampu menggunakan Jamkesmas dan SKM (Surat Keterangan Tidak Mampu), mulai 1 Okteber mereka akan dibagikan kartu PBI oleh pemerintah kota.

Menurutnya, Kepres nomor 12 tahun 2013, dan pemerintah kota wajib untuk mendafatarkan

warga miskin pada BPJS. PBI sendiri akan berfungsi sebagai kartu jaminan pelayanan kesehatan yang akan diklaimkan pada BPJS. “PBI itu idenya Bu Walikota dan akan launching 1 Oktober.

Supaya warga kurang mampu pun dimudahkan untuk berobat,” katanya Menurutnya, kartu yang keluarkan nantinya persis seperti kartu JKN. Namun memiliki cap khusus PBI. Febria meneyebutkan total jumlah penduduk kurang mampu di Surabaya sebanyak 291.686. Jumlah tersebut didapat dari sensus penduduk serta data dari BAPENAS pada 2012 hingga Maret 2014. “Namun Jumlah itu berkurang 10 karena ada yang tak ikut PBI,” imbuhnya.

Dijelaskan Febria data yang telah diverivikasi oleh BPJS berkurang 10. Sebab ada dua kepala keluarga yang naik kelas menjadi peserta BPJS mandiri dan yang pindah ke kota Malang.

Jadi jumlah tetap penerima PBI Q dna yakni 291.676 orang.Q

Pembahasan Jumlah Anggota Banmus Tarik Ulur DPRD Surabaya, Bhirawa Pembahasan jumlah anggota Badan Musyawarah (Banmus) dalam Raperda tata Tertib Dewan mengalami tarik ulur. Sejumlah anggota Pansus tata Tertib dari Koalisi Merah Putih(KMP) mengu-

alat kelengkapan juga sudah selesai.

Dimana untuk Ketua Komisi A akan diisi oleh Fraksi Golkar, Ketua Komisi B oleh FGerindra, Ketua Komisi C oleh FPKB, Ketua Komisi D, FPDIP dan Ketua Komisi E oleh FDemokrat.

“Saya kira untuk posisi wakil ketua tidak membutuhkan waktu lama.

Apalagi kami disini sudah melakukan komunikasi secara intensif dengan seluruh fraksi terkait pembagian posisi baik wakil ketua komisi hingga pimpinan alat kelengkapan dewan,”tegas politisi asal Madura ini.

Menurutnya, semua pembahasan sudah selesai tinggal menunggu pengesahan saja. Dengan begitu diharapkan pada pertengahan Oktober sudah dapat membahas RAPBD Jatim Q cty 2015.Q

sulkan jumlah keanggotaan Banmus sebanyak 25 orang atau separo anggota Dewan.

Sementara usulan dari Baktiono, anggota Pansus asal PDIP, justru lebih sedikit sebanyak 15 orang. Sejumlah sumber internal Pan-

sus menyebut usulan ini didukung oleh anggota Pansus asal fraksi PKB, Handap serta Demokrat.

Anggota Pansus Tata Tertib, Sudirdjo membenarkan ada tarik ulur terkait penentuan jumlah anggota Banmus. Legislator asal

PAN ini menjelaskan usulan jumlah anggota Banmus sebanyak 25 orang diusulkan oleh PAN, Gerindra dan PKS. Jumlah 25 orang ini, lanjut Sudridjo, berdasarkan klausul jumlah maksimal anggota Banmus adalah

separo anggota Dewan , dalam UU tata Tertib. “Jumlah 25 orang adalah jumlah maksimal yang ada dalam undang-undang.

Harapannya semua fraksi dalam DPRD bisa terwakili dalam Banmus,” terang Q gat Sudridjo.Q

DPRD Surabaya, Bhirawa Anggota legislatif resmi mendapatkan jatah mobil dinas, sejak Selasa(30/9) kemarin. Mobil dinas (mobdin) ini sebagai salah satu fasilitas dalam menjalankan tugas kedewanan.

“Hari ini (kemarin,red) untuk mobdin sudah bisa didistribukan kepada para anggota dewan. Kami telah buatkan surat pinjam pakai untuk anggota dewan,” jelas Sekretaris Dewan, M Afgani Wardhana.

Diungkapkan Afgani, untuk prosedur pembagian mobdin tersebut sudah sesuai dengan petunjuk dari Ketua DPRD. Bagi para anggota incumbent bisa meneruskan memakai mobdin yang selama ini dipakainya.

“Untuk incumbent mereka memakai atau melanjutkan mobdinnya yang lama,” papar Afgani.

Sedangkan bagi anggota baru nantinya akan dibagikan mobdin berupa Isuzu Panther dan Kijang Innova.“Jadi ada yang dapat Panther dan ada juga yang dapat Innova,” tuturnya.

Ditambahkan pejabat asal Pacitan ini, saat ini kondisi mobdin sudah dalam kondisi ready dan siiap pakai.

Sehingga para anggota dewan tidak perlu khawatir dengan kondisi mobdin.

“Di rapat pimpinan tadi tidak ada yang keberatan serta komplain dengan mekanisme pembagian mobdin. Untuk Ketua jatahnya 2 mobil yakni Honda Accord san Kijang Innova. Sedangkan untuk Wakil Ketua dijatah Honda Civic,” terangnya.

Sementara itu, menurut Wakil Ketua DPRD Surabaya, Darmawan membenarkan bahwa pembagian mobdin tersebut telah dibahas dalam forum rapat pimpinan.“Untuk wakil ketua mendapatkan Honda Civic,” tuturnya.

Sedangkan terkait laptop, Afgani mengakui hingga saat ini jumlah laptop belum genap. Masih ada 9 unit komputer jinjing yang belum dikembalikan ke Sekwan. Terkait hal itu, pihaknya telah mengirimkan surat peringatan yang kedua sehubungan dengan penarikan laptop tersebut.

“Kami kirimkan surat peringatan yang kedua untuk urusan laptop. Laptop yang belum kembali sebanyak 9 unit hingga saat ini. Katanya ada yang masih memback up data ,” tandasnya.

Ditanya apakah tahun ini akan ada pengadaan laptop baru untuk dewan? Afgani menuturkan bahwa hingga saat ini belum ada perintah dari Ketua Dewan terkait Q gat pengadaan laptop.Q

Belum Tersentuh Pemkot

Banyak Warung Sediakan Miras dan Purel, Wisata Jurang Kuping Beralih Fungsi Kawasan wisata Jurang Kuping di kecamatan Pakal mulai dirambah praktek maksiat. Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) kecamatan Pakal seakan tutup mata dengan keberadaan warung remang-remang yang menjurus ke arah prostitusi secara terselubung.

Masuk di Jurang Kuping, anda akan dikenakan tarif Rp 3000 per motor yang ditarik oleh warga setempat.

Setelah memasuki area Jurang Kuping, kondisi jalan terlihat rusak dan bergelombang.

Dulu rencananya Pemkot akan mervitalisasi Jurang kuping sebagai waduk serapan air. Dan nantinya juga akan dapat digunakan sebagai tempat tujuan wisata seperti perkebunan dan pemandangan. Kawasan Jurang Kuping sendiri tidak asing bagi warga Kecamatan Pakal. Kawasan yang digunakan sebagai bumi perkemahan tersebut memiliki potensi yang

dapat digunakan sebagai tempat tujuan wisata bagi warga Pakal.

Namun dari pantauan Bhirawa, lokasi Jurang Kuping seperti tak tersentuh pemerintah. Selain jalan yang rusak, di kawasan wisata ini banyak warung yang menyediakan minuman keras (miras) berdiri. Kita bisa menemukan berbagai macam miras diperjual belikan di sini, mulai bir bermerek sampai dengan miras oplosan yang warga Surabaya menamainya cukrik.

Selain miras ada lagi layanan warung yang menggiurkan. Hampir di setiap warung terlihat wanita pemandu minum untuk me-

nemani orang yang datang di lokasi tersebut dengan tujuan bersenang-senang.

Kita biasa menamainya sebagai purel.

Dari setiap warung tersebut, ada sekitar 4-5 perempuan (purel) yang bersedia menemani pengunjung. Jika tak salah ada sekitar 30 warung yang terhitung oleh Bhirawa, atau berarti terdapat sekitar 100 lebih purel yang dipekerjakan di sana.

Tarif purel berpakaian sexy inipun cukup murah, sekitar Rp50 ribu sampai Rp75 ribu per sekali selesai meminum minuman keras sambil menikmati musik dangdut yang diputar berdentang kencang. Belum jelas apakah setelah Dolly dan Jarak ditutup, luberan para PSK sampai ke wilayah Pakal.

Namun salah satu penjaga warung yang sempat ditanya Bhirawa menga-

Area wisata Jurang Kuping saat ini marak warung remang-remang yang menjurus pada prostitusi. takan purel di Jurang Kuping bukan luberan Dolly, Jarak ataupun Bangunsari

yang sudah ditutup Pemkot.

“Bukan mas, mereka sudah lama di sini, bukan dari Dolly

geh/bhirawa

atau Bangunsari,” ujar lelaki penjaga warung tersebut.

Apakah para purel ini juga

berpraktek prostitusi? Lelaki penjaga warung itu hanya menyebut pihak warung hanya menyediakan teman minum. Bila ada transaksi lain, lanjutnya, tidak akan dilakukan di warung. “kalau ada hal lain biasanya di bawa ke tempat lain, bukan di sini,’ terangnya.

Yang membuat trenyuh Bhirawa, adalah ada salah satu purel yang bekerja di tempat tersebut terlihat hamil. Padahal minuman keras sangat berbahaya bagi janinnya.

Sementara ,Camat Pakal, Agus Setyoko memilih bungkam terkait tempat wisata Jurang Kuping, dan tidak mau memberikan keterangan. “ Mas mending kesini saja (kantor Kecamatan Pakal) biar tidak salah tangkap,” singkat Camat Pakal Agus Setyoko saat dikonfirmasi Bhirawa melalui telephon genggamnya, SeQ geh lasa (30/9).Q

SURABAYA

Rabu Pon 1 OKTOBER 2014

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Dugaan Penyelewengan Dana BOS dan BOPDA

Dalami Pengusutan, Kejaksaan Minta Keterangan Sejumlah Guru Kejari Perak, Surabaya Pengusutan dugaan penyelewengan dana BOS dan BOPDA di wilayah Surabaya Utara, terus dikebut oleh tim gabungan Intelijen dan Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak Surabaya. Walaupun statusnya masih penyelidikan, namun tim telah memanggil sejumlah guru untuk dimintai keterangan.

Pemeriksaan yang dilakukan tim gabungan Kejaksaan ini, difokuskan pada bukti-bukti yang nantinya dapat menguatkan adanya indikasi penyelewengan dana BOS dan BOPDA dari Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Surabaya.

Sumber internal Kejaksaan mengatakan, penyelidikan oleh tim masih berkutat pada pe-

ngumpulan dokumen dan keterangan dari sejumlah saksi.

Hasilnya, ditemukan adanya indikasi bahwa dana tersebut tidak digunakan sebagaimana ketentuan yang ada.

“Dana BOS dan BOPDA yang dicairkan ini, kan sudah ada aturan jelasnya dalam memperuntukkannya. Namun, ada indikasi dana tersebut tidak

dipergunakan sebagaimana mestinya,” ungkap sumber yang namanya enggan dikorankan ini.

Dari temuan awal terungkap bahwa dana tersebut dalam laporannya tertulis digunakan sesuai dengan aturan. Tapi kenyataannya tidak seperti itu.

Kegiatan yang dilakukan menggunakan dana bantuan itu, berbeda dengan yang dilaporkan.

Indikasi itu terungkap meski baru dalam tahap awal pengusutan. Kejaksaan optimistis bakal bisa mengungkap semua modus yang digunakan. Sebab, modus tersebut diduga kuat dilakukan oleh beberapa sekolah. Hanya jenis kegiatan yang berbeda.

Kepala Seksi Intelijen Kejari

Perak Kemas Ahmad Thantawi Jauhari ketika dikonfirmasi Selasa (30/9), enggan berkomentar terkait pengusutan kasus ini. Diterangkannya, kasus yang saat ini ditangani Kejari Tanjung Perak, masih dalam tahap penyelidikan.

“Kan masih penyelidikan. Tentunya kami akan dalami dan mencari bukti-bukti serta data yang menunjang penyelidkan,” tegasnya.

Hanya saja dia membenarkan bahwa yang diusut tersebut terkait dengan penyalahgunaan dana bos dan bopda di sekolah MI. Dia juga mengakui telah meminta keterangan sejumlah pihak. Sayangnya, dia menolak menyebutkan siapa saja yang sudah diperiksa.

Kejaksaan juga mengagendakan untuk memintai keterangan Kemenag Kota Surabaya.

Sebab instansi itu yang mengucurkan dana BOS dan BOPDA. Pemeriksaan itu diperlukan karena penggunaan dana bantuan tersebut dilaporkan ke kantor tersebut.

Petugas ingin mendalami apakah ada keterlibatan di Kantor Kemenag sehingga laporan penggunaan dana bantuan tersebut selama ini lolos. Bahkan, tidak ada catatan sama sekali meski jika dilihat ada kejanggalan.

Seperti diberitakan, Kejari Perak menemukan indikasi penyalahgunaan dana BOS dan BOPDA dari laporan No 02/LPKP2HI/VIII/2014

tanggal 17 Agustus 2014 perihal laporan adanya indikasi kegiatan pungli dan indikasi korupsi. Kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dari tim gabungan Intel Kejari dan Pidsus Kejari.

Sementara dalam laporan itu, ditemukan bukti awal yang dikumpulkan dari dugaan sementara adanya indikasi penyalahgunaan dana BOS dan BOPDA sebesar Rp 256.360.000 dari Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya. Sementara mengenai dugaan pungli, yakni diperuntukkan pada kegiatan pembayaran Ujian Nasional Tahun ajaran 2013-2014 sebesar Rp 425 ribu.Q bed

RAGAM INFO

Polisi Tangkap Lima Pecandu Narkoba Polrestabes Surabaya, Bhirawa Satresnarkoba Polrestabes Surabaya, dalam waktu dua hari berhasil mengamankan lima tersangka pecandu narkotika.

Penangkapan terhadap kelima tersangka berawal dari Yuyun (37) warga Jalan Jagis Sidomukti Surabaya, pada Selasa (23/9) sekira pukul 07.00 WIB di daerah Manukan Tengah, yang dipimpin langsung oleh Kanit III AKP.Gatot Setyabudi. Dari tangan Yuyun, anggota berhasil mengamankan narkotika jenis sabu sabu seberat 2,36 gram, 7,76 gram ganja, dan 1,5 butir extacy.

Kasubag Humas Polrestabes Surabaya Kompol Suparti mengatakan, setelah melakukan penangkapan terhadap Yuyun yang bekerja sebagai penjaga tiketing di daerah Juanda, Polisi tidak berhenti begitu saja. Namun, anggota melakukan pengembangan dan mampu menangkap Andry warga Jalan Kali Rungkut Surabaya, pada Selasa (23/9).

Dari tangan Andry, petugas mendapatkan barang bukti berupa satu buah alat hisap, timbangan elektrik dan satu buah handphone. “Andry merupakan kurir dari tersangka Nandang (41), yang menyuplai sabu sabu ke Yuyun,” terang Kompol Suparti kepada wartawan, Senin (29/9) di Mapolrestabes Surabaya.

Dari penangkapan Andry, lanjut Kompol Suparti, petugas juga melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap Nandang, di kosnya Jalan Medokan Ayu Surabaya. Tempat kos tersebut memiliki tiga kamar, dan Nandang menyewanya semua. Ini bertujuan, agar aktifitas transaksi narkobanya tidak diketahui orang lain.

Lanjutnya, saat Nandang ditangkap, tak lama kemudian Eza (32) warga Jalan Amir Mahmud Surabaya datang ke kosnya Nandang, petugas pun langsung mengamankan Eza. “Eza sebenarnya, tidak kos disitu. Namun, dia hanya mau menagih ke Nandang atas perintah bosnya, yang bernama TR (DPO),” urai Suparti.

Sementara, mengenai ganja yang ada pada Yuyun, petugas pun melakukan pengembangan, dan berhasil mengamankan Aditya alias Ivan (33) di Jalan Ahmad Yani. Dari tangan Aditya, petugas mengamankan, 397,74 gram ganja. Barang ini, menurut penuturan tersangka Q bed berasal dari Agus (DPO).Q

Kali Penuh Sampah Kemarau berkepanjangan membuat Kali di jalan Karangrejo VI Kelurahan Wonokromo dipenuhi sampah yang dibuang warga sekitar sehingga kumuh dan berbau.

Hingga saat ini belum ada perhatian belum ada perhatian dari Pemerintah setempat,Selasa (30/9).

trie diana/bhirawa

Sosialisasi ke Sekolah-sekolah

Polisi Imbau Masyarakat Tidak Panik Tentang Isu Penculikan Anak Jatim Jadi Model Hadapi MEA Surabaya, Bhirawa Merebaknya isu penculikan anak sekolah tingkat TK dan SD di Jawa Timur, terutama di Surabaya. Membuat Polrestabes Surabaya memberikan himbauan kepada masyarakat agar tidak panik dan terpengaruh akan isu tersebut.

Isu penculikan yang terjadi di wilayah Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Kediri, dan jember, diduga dilakukan secara terpola. Akibatnya, penyebaran isu melalui media sosial, SMS, dan BBM itu tidak hanya dilakukan di kota-kota besar, tetapi juga mulai merambah ke kota-kota dan kecamatan. Akibatnya, para orang tua yang mempunyai anak di bangku TK dan SD menjadi resah.

Menanggapi isu penculikan yang terjadi di Jatim, khususnya di Surabaya, Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP

Sumaryono mengatakan, masyarakat tidak perlu kuatir dengan adanya isu tersebut.

Pihaknya (Polrestabes Surabaya, red) berkoordinasi dengan Polsek jajaran untuk mensosialisasikan terkait isu yang tidak benar ini ke sekolahsekolah.

“Masyarakat diimbau agar tidak panik dengan isu penculikan yang akhir-akhir ini menyebar. Hal itu merupakan pekerjaan oknum yang tidak bertanggungjawab, dan masih kami selidiki siapa penyebar isu itu,” ujar Kasat Reskrim kepada wartawan, Selasa (30/9).

Dijelaskannya, masyarakat baik para orang tua tidak perlu takut dan gunda akan isu itu.

Sebab, pihak kepolisian sedang gencar-gencarnya mensosialisasikan ke sekolah-sekolah mengenai ketidak benaran isu

penculikan anak yang akan digunakan sebagi korban sesembahan atau tumbal.

Tak hanya itu, mantan Kanit Tipikor Polda Jatim ini menghimbau agar para orang tua tetap mengawasi putraputrinya. Baik dalam lingkungan rumah maupun lingkungan dimana anak-anak mengenyam pendidikan sekolah. “Saya harapkan pengawasan dari orang tua lebih diintensifkan guna menjaga keamanan putra-putri mereka,” ungkapnya.

Sumaryono menambahkan, koordinasi sosialisasi ini tidak hanya dilakukan dengan Polsek jajaran Polrestabes Surabaya.

Namun, dirinya juga berkoordinasi dengan Polres jajaran Polda Jatim, untuk mensosialisasikan dan tetap menyelidiki adanya isu penculikan terhadap Q bed anak dibawah umur.Q

Banyak Bandara, Banyak Akses bagi Wisatawan Pemprov, Bhirawa Banyaknya akses penerbangan saat ini di Jawa Timur, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jatim menyakini jumlah

kunjungan wisatawan akan lebih banyak lagi di tahuntahun mendatang.

Lamanya perjalanan darat antara satu lokasi wisata ke lokasi wisata lain di Jawa

Timur banyak dikeluhkan wisatawan , terutama asing yang berkunjung. Untuk itulah, berdirinya bandarabandara perintis akan membuka peluang bagi wisa-

tawan untuk bisa melakukan perjalanan wisata lebih cepat lagi.

Kepala Disbudpar Jatim, Dr H Jarianto MSi mengatakan, berdirinya bandara-

bandara di kabupaten/kota ini merupakan perjuangan Pemprov Jatim dengan Menteri Perhubungan bersama instansi lainnya seQ rac perti TNI.Q

Pemprov, Bhirawa Hari Jadi ke 69 Prov Jawa Timur akan mejadi miniatur dalam rangka persiapan menghadapi pasar Asean Economic Community (AEC) atau perdagangan bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN ( MEA) 2015 mendatang.

Ini dikatakan Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, usai memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) dan memberikan arahan pada Rangkaian Hari Jadi Ke 69 Prov Jawa Timur di kantor Gubernur Prov Jawa Timur di Surabaya, Senin (29/9.

Gubernur berharap pada setiap rangkaian kegiatan Hari Jadi Jawa Timur pada 2014 agar menampilkan produk-produk unggulan khususnya barang dari berbagai daerah yang berkualitas ekspor. ”Tujuannya, agar masyarakat mengetahui kesiapan Jawa Timur dalam menghadapi MEA, sehingga Hari Jadi Jawa Timur dapat dijadikan miniatur MEA,” ujar Gubernur.

Pada rangkaian Hari Jadi Jawa Timur, melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pemprov mengundang 24 perwakilan dagang yang berada di 24 Provinsi di Indonesia serta melibatka negara Asean untuk terlibat berbagai kegiatan dan pameran dagang. Selain pameran dagang, pada rangkaian Hari Jadi Jawa Timur juga akan menampilkan produk wisata dan investasi. Karena Trade, Tourism and Invesment menjadi Jantung dalam menghadapi perdagangan bebas MEA 2015.

Menurut Soekarwo, masyarakat harus diberi gambaran dalam menghadapi MEA 2015. Ditegaskan pula bahwa Hari Jadi Prov. Jawa Timur menjadi kegiatan strategis dan harus dijadikan sebagai pijakan dalam menghadapi MEA. Dari 6,8 Juta UMKM diJawa Timur terdapat 266 ribu UMKM yang mengekspor produknya ke berbagai negara di dunia. Dari 266 ribu UMKM tersebut nantinya akan dikumpulkan, kemudian dicek by name and by addres ke negara mana saja UMKM mengekspor hasil produknya.

Itu dilakukan untuk mengetahui kualitas dan produksi UMKM tersebut di pasar dalam dan maupun di pasar Q hms.iib luar negeri.Q

Polisi Tangkap Komplotan Curat di Surabaya

Awas, KTP Palsu untuk Mencuri Awas , KTP palsu dipergunakan untuk praktek pencurian. Unit Resmob Polrestabes Surabaya berhasil menangkap komplotan pelaku pencurian dengan pemberatan (curat) yang sering menggunakan KTP palsu untuk masuk ke lokasi pencurian.

Tiga pelaku yang ditangkap Resmob Polerstabes adalah Ferry (34) warga Batam Kepulauan Riau, Budi Setiawan (44) asal Malang dan Imam Syafii (49) juga asal Malang.

Modus operandi yang dilakukan komplotan ini adalah dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu untuk melamar pekerjaan disuatu perusahaan. Setelah bekerja selama 2- 4 hari, pelaku kemudian melarikan mobil beserta isi paket pengiriman perusahaan, yang dilakukan secara terstruktur dengan teman-temannya.

Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Su-

maryono didampingi Kasubaghumas Polrestabes Surabaya Kompol Suparti menerangkan, tersangka melakukan aksinya sudah tiga kali di daerah Surabaya. Selama beraksi, pelaku menggunakan KTP palsu guna melamar pekerjaan disalah satu perusahaan.

“Tersangka Ferry berperan sebagai pelancar aksi pencurian di perusahaan yang tempatnya bekerja.

Dengan berbekal KTP palsu yang dibuatkan Budi, Ferry melamar ke perusahaan tersebut,” kata AKBP Sumaryono, Selasa (30/9) di Mapolrestabes Surabaya.

Dalam aksinya, ketiga pelaku ini berhasil mem-

bobol tiga perusahaan yakni perusahaan catering di daerah Rungkut Surabaya, distributor alat teknik di daerah Citraland Surabaya, dan toko onderdil mobil di daerah Baratajaya Surabaya.

Lanjut Kasat Reskrim, modusnya operandi kasus ini adalah Ferry bertugas sebagai pengantar barang diperusahaan tempatnya bekerja. Usai diperintahkan mengirimkan barang, Ferry mengalihkan pengiriman barang itu kepada tersangka Budi Setiawan. Dari Budi, mobil beserta barang-barang yang ada dalam mobil boks itu, kemudian dijual kepada tersangka Imam Syafii.

Dari tangan pelaku, Polisi berhasil menyita dua mobil boks jenis Daihatsu Zebra boks L 8131 BN dan Mitsubishi L 300 tanpa nopolnya. Barang bukti (bb) lain yang disita adalah empat buah KTP yang diduga palsu, satu buah BPKB,

ratusan alat pertukangan dan puluhan onderdil mobil.

“Para terdakwa kami kenakan Pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara,” tegas Sumaryono.

Sementara Kanit Resmob Polrestabes Surabaya AKP Agung Pribadi menambahkan, penangkapan tersangka dilakukan di daerah Mburing Malang. Saat itu ia bersama timnya mencegat Budi yang terlihat di jalanan dengan mengendarai Mitsubishi L 300 di Turen Malang.

“Terjadi kejar-kejaran dengan tersangka. Karena tidak dapat mengendalikan mobilnya, tersangka menabrak pohon hingga kaca depannya pecah,” tambah Agung.

Saat dikeler, diketahui bila tersangka menjual peralatan yang berhasil dijualnya di Lumajang. Begitu juga mobil-mobil yang berhasil dicuri akan dipreteli

bed/bhirawa

Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Sumaryono memerkan barang bukti kejahatan dari tiga pelaku curat di wilayah Surabaya, Selasa (30/9). terlebih dahulu sebelum dijual ke Lumajang.

“Kami masih mengejar satu lagi tersangka namanya Agus karena mereka juga berhasil mencuri Honda CRV 2011 di Lakarsantri 2011 dan terdektesi dibawa

ke Bandung. Dan satu lagi Futura 2014 terlihat di Jember namun kini pindah lagi,” imbuhnya.

Tersangka Ferry sendiri mengakui perbuatannya tersebut untuk mengobati orang tuanya yang sakit lum-

puh. Sedangkan Budi dan Imam mengaku bila penjualan mobil yang dipreteli mencapai Rp 30 juta. “Setiap orang dapat bagian Rp 10 juta karena mobilnya tua-tua,” kata Budi dan Imam berberengan.Q bed

OPINI

4

Refleksi Hari Kesaktian Pancasila, 1 Oktober

Tajuk

Penculikan Anak Hanya Isu SEBULAN ini masyarakat di Jawa Timur (terutama Surabaya, Gresik, Sidoarjo) dihebohkan kabar penculikan anak.

Bahkan ditambahi cerita lebih sadistis. Kabar yang sangat meresahkan itu juga ramai di media sosial internet, BBM, facebook, dan twitter. Di sekolah-sekolah (TK dan SD) ibuibu dan pembantu rumahtangga bercerita hal yang sama. semakin menyebarkan isu. Begitu pula obrolan di warung kopi. Tetapi seluruhnya ternyata, hanya berita bohong.

Seseorang yang menyaru sebagai polisi telah ditangkap dan dijebloskan ke tahanan Polrestabes Surabaya. Polisi juga menangkap penyebar berita bohong itu (di Jombang) yang meng-unggah di broadcast. Namun diduga kuat, berita bohong penculikan anak bukan hanya oleh dua orang, melainkan oleh sindikat. Tujuannya pasti untuk meresahkan masyarakat, atau bahkan untuk meruntuhkan wibawa pemerintah, terutama kepolisian. Seolah-olah negara ini sudah tidak aman.

Beruntung media cetak (koran harian dan majalah) serta media elektronik (radio maupun televisi) tidak terkecoh.

Tidak terdapat berita penculikan anak di koran maupun televisi. Itu pula yang membuat ibu-ibu ragu: mengapa berita heboh tidak ada di koran dan televisi? Namun keraguan dikalahkan oleh makin masifnya berita bohong. Akibatnya, situasi di halaman sekolah dan TPQ (Taman Pendidikan Al-Quran) dipadati pengantar.

Walau menjemput anak pulang sekolah, memang seharusnya dilakukan oleh setiap orangtua. Itu sangat penting untuk menjamin ketenteraman anak. Berita bohong tentang penculikan anak, ada pula hikmahnya. Setidaknya, anak-anak tidak berani bermain jauh dari rumah, karena ditakut-takuti akan diculik. Terutama bermain dengan menggunakan sepeda, atau anak-anak yang mengenakan perhiasan berharga.

Orangtua menjadi lebih peduli keamanan (dan kenyamanan) anak-anak terutama saat berada di luar rumah.

Hikmah yang lebih besar adalah, pemerintah daerah akan lebih terdorong untuk merealisasi wacana “kota layak anak,” serta program “sekolah layak anak.” Program itu seyogianya dimulai dari kampung layak anak. Harus diakui, banyak kampung sudah tidak sehat untuk tumbuh kembang anak. Situasi kampung hanya meng-akomodir kepentingan orang dewasa. Hampir setiap kampung memiliki gardu cangkrukan, dan terdapat warung kopi. Tetapi tidak tempat bermain untuk anak-anak.

Anak-anak juga memiliki hak asasi. Bahkan hak anak dijamin UUD. Pasal 28-B ayat (2) hasil amandemen kedua UUD 1945 berbunyi: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi.” Pada tahun 1990, Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990. Dengan meratifikasi KHA, pemerintah berkewajiban memenuhi seluruh hak anak.

Tetapi realitanya, KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) mencatat, bahwa kekerasan terhadap anak telah mencapai tahap kritis, bahkan dalam keadaan darurat perlindungan anak. Karena itu sistem penyelenggaraan perlindungan anak memerlukan aksi nyata secara prioritas, dan pasti akan berkonsekuensi dengan penyediaan anggaran. Maka seyogianya dialokasikan melalui numenklatur khusus.

Berbagai kekerasan pada anak, memang tidak berbentuk penculikan anak. Melainkan juga perlakuan terhadap anak.

Misalnya, memaksa anak bekerja di tempat kerja orang dewasa, memerintahkan anak mengamen dan mengemis di jalan. Memaksa anak bekerja menjadi awal petaka untuk anak-anak. Secara resmi BPS mencatat masih sekitar 4,5 juta anak dipaksa bekerja. Sebanyak 1,75 juta anak diantaranya bekerja pada pekerjaan terburuk untuk anak.

Kekerasan seksual pada anak juga menunjukkan tren meningkat. Dalam catatan KPAI, dalam sebulan saja telah terjadi tindak kekerasan seksual anak sebanyak 45 kasus.

Sehingga kejahatan seksual pada anak sudah pada titik sadis dan diluar nalar sehat. Jadi, keamanan dan kenyamanan anak harus tetap menjadi perhatian utama orangtua. Tidak elok hanya diserahkan pada pembantu. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Perjuangan Belum Berakhir PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono seperti memikul beban sendiri terhadap keputusan yang beliau tak inginkan.

Pers dan media sosial mengecam Presiden --- sebagian di antaranya menyebut antidemokrasi. Sebutan yang tidak pada tempatnya bila mengingat jejak sejarah Pak SBY sebagai tokoh reformasi, mendukung kebebasan pers, dan tokoh yang dikenal luas mempromosikan demokrasi di berbagai forum internasional.

Sebanyak 266 anggota DPR, Jumat (26/09) dinihari menyatakan setuju pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD. Mereka berasal dari koalisi Merah Putih. Sedangkan 135 anggota dewan yang mengusung Jokowi-JK, mendukung pilkada langsung. Posisi Fraksi Partai Demokrat, dengan 129 anggota fraksi yang hadir, sangat menentukan dalam pertarungan dua kelompok ini. Namun karena sepuluh prasyarat perbaikan yang mereka tawarkan tidak diterima sidang paripurna, FPD memilih walk-out.

Di sinilah persoalannya. Sebagian publik menilai, keputusan FPD walk-out tidak sekadar karena prasyarat mereka ditolak, tapi memiiki agenda tersembunyi untuk memenangkan pilkada melalui DPRD. Asumsinya, RUU Pilkada tersebut berasal dari pemerintah dan kelompok yang menolak berada dalam koalisi yang sama, Koalisi Merah Putih.

Sebagian publik, terutama melalui media social, menuduh keputusan FPD walk-out tersebut atas perintah Presiden SBY, yang juga Ketua Umum Partai Demokrat. Kecamaman pun ditujukan kepada Pak SBY yang sedang melakukan lawatan di Amerika Serikat.

Keputusan Fraksi PD keluar sidang, sesungguhnya bukan karakter partai ini. Presiden SBY - pendiri dan roh partai ini -- sangat menjaga harmoni, keseimbangan, dan dialog. Tidak mungkin partai ini melompat dari satu pendulum ke pendulum lain, dalam situasi apa pun. Dapat dipahami dewan kehormatan partai melakukan investigasi atas inisiatif siapa keputusan walk-out tersebut.

Ini sudah terjadi. DPR sudah memutuskan pilkada melalui DPRD. Tapi perjuangan belum selesai untuk memperbaiki kualitas pilkada langsung. Perbaikan adalah jalan mulia. Tidak ada pintu tertutup untuk setiap perbaikan dan kemuliaan.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Rabu Pon, 1 OKTOBER 2014

Pancasila, Antara Ada dan Tiada Negeri pancasila ini dihadapkan pada kompleksitas persoalan yang meruntuhkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam perbicangan sosial di masyarakat, sila-sila dalam Pancasila sudah diplesetkan menjadi 1) Keuangan Yang Maha Kuasa; (2) Kemanusiaan Yang Jahil dan Biadab; (3) Persatuan Hedonesia; (4) Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Nafsu Mencari Jabatan Demi Memuaskan Kroninya; (5) Keadilan Sosial Bagi Semua Yang Membayar.

I

nilah wajah Pancasila saat ini.

Kondisi bangsa ini tentu saja menjadi keprihatinan kita bersama. Soekarno sebagai penggagas dan juru bicaranya pada waktu itu dengan tegas memberikan dua kualifikasi utama kepada Pancasila, yaitu kedudukannya sebagai dasar filsafat negara (philosophische grondslag) dan fungsinya sebagai suatu pandangan (tentang) dunia (Weltanschauung). Pancasila tidak hanya sekedar idiologi Negara, tapi juga menjadi falsafah dan system hidup berbangsa dan bernegara. Namun sayang dalam praktik berbangsa dan bernegara, pada penyelenggara Negara ini lebih cenderung menyesampingkan nilai dan prinsip-prinsip dasar dari lima sila dalam Pancasila. Dan menggantinya dengan idiologi dan system hidup yang lain, apakah itu liberalism ataupun kapitalisme.

Salah satunya hal ini terwujud dalam kehidupan dan peyelenggaran Negara di bidang ekonomi.

System ekonomi pancasila yang lebih mendasarkan pada ekonomi kerakyatanan (baca: UUD 1945 pasal 33), misalnya, dalam praktik perekonomian nasional telah berubah wujud menjadi ekonomi kapitalisme. Indikasi yang paling telanjang adalah lahirnya peraturan perundangan-undangan yang pro asing/kapitalis (baca: UU Migas), menjamurnya pasar-pasar supermodern dan pada saat yang sama regulasi tersebut mengancurkan pasar tradisional.

Fakta yang paling telanjang adalah menguatnya pihak asing yang menguasai sumber-sumber ekonomi, industri sumber daya

S

sendiri. Mengukitp pernyataan B. J. habibie, saat Pidato tentang Pancasila pada 1 Juni 2011 lalu, menyatakan; Pancasila seolah hilang dari memori kolektif bangsa.

Pancasila semakin jarang diucapkan, dikutip, dan dibahas Oleh : baik dalam konteks Umar Sholahudin kehidupan ketamineral dan energy tanegaraan, kebangstrategis nasional. saan maupun keKondisi ini mengusik masyarakatan. Pancasila seperti rasa nasionalisme kolektif kita. tersandar di sebuah lorong sunyi Hampir 80 persen sumber-sumber justru di tengah denyut kehidupan ekonomi strategis tersebut dikuabangsa Indonesia yang semakin sai pihak asing. Pada saat yang hiruk-pikuk dengan demokrasi sama, masyarakat Indonesia hadan kebebasan berpolitik“. rus menjadi kuli di negeri sendiri.

Nasib Pancasila memang menSebuah realitas sosial-ekonomi genaskan. Sebagai Ideologi negayang sangat ironis dan tragis. ra Pancasila tak ubahnya seperti Apakah ini yang namakan nasionsebuah kata-kata saja yang untuk alisme?. Nasionalisme Indonesia

Nasib pancasila sungguh mengenaskan. Para penyelenggara Negara ini sudah terjangkit penyakit amnesia atas idiologinya sendiri. Mengukitp pernyataan B. J. habibie, saat Pidato tentang Pancasila pada 1 Juni 2011 lalu, menyatakan; Pancasila seolah hilang dari memori kolektif bangsa.

Pancasila semakin jarang diucapkan, dikutip, dan dibahas baik dalam konteks kehidupan ketatanegaraan, kebangsaan maupun kemasyarakatan. sudah tergadaikan. Belum lagi dibidang politik, sosial, dan budaya, kondisinya juga jauh dari nilai dan dasar Pancasila. Pendek kata, Pancaila saat ini –pelan tapi pasti- sudah mulai ditinggalkan.

Para penyelenggara Negara ini lebih kagum dengan idiologi dan sistem hidup Negara asing.

Nasib Pancasila Mengenaskan Nasib pancasila sungguh mengenaskan. Para penyelenggara Negara ini sudah terjangkit penyakit amnesia atas idiologinya

diucapkan ketika upacara. Menurut Bj Habibi, yang menyebabkan Pancasila terlupakan adalah: Pertama, situasi dan lingkungan kehidupan bangsa yang telah berubah baik di tingkat domestik, regional maupun global. Perubahan tersebut telah mendorong terjadinya pergeseran nilai yang dialami bangsa Indonesia, sebagaimana terlihat dalam pola hidup masyarakat pada umumnya, termasuk dalam corak perilaku kehidupan politik dan ekonomi yang terjadi saat ini.

Kedua, terjadinya euforia reformasi sebagai akibat traumatik masyarakat terhadap penyalahgunaan kekuasaan di masa lalu yang mengatasnamakan Pancasila. Semangat generasi reformasi untuk menanggalkan segala hal yang dipahaminya sebagai bagian dari masa lalu dan menggantinya dengan sesuatu yang baru, berimplikasi pada munculnya ‘amnesia nasional’ tentang pentingnya kehadiran Pancasila sebagai grundnorm (norma dasar) yang mampu menjadi payung kebangsaan yang menaungi seluruh warga yang beragam suku bangsa, adat istiadat, budaya, bahasa, agama dan afiliasi politik. Sehingga keberadaan Pancasila saat ini seperti; ADA dan TIADA. Secara fisik ada dan bahkan kerapkali Pancasila dijadikan “mantra dan panjangan” dalamberbagai kegiatan formal kenegaraan. Namun sebenarnya TIADA; nilai-nilai dasar Pancasila tidak mewujud secara riil dalam pola perilaku kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Dan yang lebih parah lagi, tidak adanya keteladan dari para pemimpin negeri ini. Justru para pemimpin negeri ini kerapkali menjadi masalah dan sumber masalah negeri ini. Berbagai problematika yang terus mendera bangsa ini menjadi bukti empirisnya.

Di tengah problematika bangsa yang kompleks seperti sekarang ini, sudah saatnya kita dan terutama para penyelenggara negeri ini melakukan pembumian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara lebihriil dan konsistensi. Para penyelenggara Negara ini perlu diingatkan dengan pernyataan Jendral nasution; bahwaPancasila sebagai ideologi satu-satunya yang menjamin kesatuan nasional dan cocok dengan kepribadian Indonesia, dan karena itu menjadi landasan yang sesuai bagi dasar Negara Indonesia.

Pengajar Filsafat Pancasila Universitas Muhammadiyah Surabaya

Tantangan Kontekstualisasi Pancasila

etiap tanggal 1 Oktober, bangsa ini memperingatinya sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan itu mengacu kepada momen ketika bangsa Indonesia lolos dari pemberontakan G30S/PKI, yang intinya ingin mengganti ideologi dasar negara Pancasila dengan ideologi komunisme. Kita selamat dari pemberontakan G30 S/PKI itu.

Pancasila tetap eksis dan menjadi ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Rupanya sampai saat ini perdebatan tentang falsafah dasar NKRI tidak pernah surut sepanjang zaman. Persoalan ideologi negara menjadi bagian penting dalam proses yang terus menerus untuk menjadi Indonesia. Inilah tahapan kala sengketa dan kompromi politik mencipta dinamika dalam sejarah negeri ini: sebagai nation state. Kisah-kisah perdebatan pada awal masa kemerdekaan, ketika petinggi bangsa merumuskan dasar negara, sejatinya sampai saat ini masih terus berdengung.

Diskusi yang terkait dengan dasar negara masih mempertontonkan perdebatan yang kadang disertai ketegangan. Panggung politik masih menyediakan ruang kosong bagi perdebatan untuk merumuskan jawaban atas ideologi negara. Bahkan, pada masa kontestasi menjelang Pemilu 2014, perdebatan tentang ideologi dasar negara, masih terus diucapkan, bahkan perdebatan tentang diskursus rakyat Indonesia dalam menentukan cara berdemokrasinya melalui pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD yang akhir-akhir ini santer menjadi pembahasan publik. Tentu, jika diteruskan perdebatan tersebut tidak akan pernah surut.

Relevansinya dalam konteks sekarang, memperingati Hari Kesaktian Pancasila lewat upacara khusus untuk mengenang bahwa Pancasila tetap sakti adalah sahsah saja. Namun, yang terpenting untuk direnungkan adalah bahwa sebagai dasar negara, apakah kita sudah mengimplementasikan silasila Pancasila?

Selama 69 tahun kita merdeka,

tidak satu pun pemerinsila kelima yang tahan merealisasikan justru fundamensila-sila Pancasila dalam tal: ”Keadilan sosial kehidupan berbangsa bagi seluruh rakyat dan bernegara. Seperti Indonesia”. Faktatermaktub dalam UUD nya, keadilan sosial 1945, tujuan berbangsa belum dirasakan dan bernegara adalah seluruh rakyat In”menciptakan masyaradonesia. Yang merakat adil dan makmur” sakan keadilan dan berdasarkan Pancasila. kemakmuran masih Oleh : Kesaktian Pancasila terbatas kalangan Ani Sri Rahayu yang dulu diagungkan, anggota DPR, menbagi generasi kemuteri, pejabat, elitedian dianggap sebagai elite politik, dan rekayasa Orde Baru, orang-orang kaya diteruskan rezim reformasi. Upaya yang beruntung atau diuntunmenghidupkan kembali kesaktian gkan secara struktural. pancasila jadi Utopia. BelakaMomentum Hari Kesaktian ngan bahkan ingin dikembangkan Pancasila, bagi Indonesia, negeri paradigma sebagai salah satu dengan keragaman budaya dan pilar kehidupan berbangsa selain agama, tentu menjadikan PanUUD 1945, NKRI, dan Bhinneka casila sebagai referensi ideologi Tunggal Ika. Menempatkannya politik menjadi pilihan penting. sebagai salah satu pilar tidak langStrategi berbangsa dan berne-

Kesaktian Pancasila terletak posisi ideologis dasar negara. Ketika Pancasila tidak lagi menjadi batu sendi dan common platform bernegara indonesia, apalagi tidak jadi wacana publik, kesaktiannya punah.Pancasila tidak hanya berada diujung tanduk dan masuk kotak, tetapi juga terbuang percuma. sung degradasi bobot pancasila.

Kesaktian Pancasila terletak posisi ideologis dasar negara. Ketika Pancasila tidak lagi menjadi batu sendi dan common platform bernegara indonesia, apalagi tidak jadi wacana publik, kesaktiannya punah. Pancasila tidak hanya berada diujung tanduk dan masuk kotak, tetapi juga terbuang percuma. Olah pikir di atas perlu diapresiasi sebagai upaya revitalisasi nilai – nilai pancasila. Sebagai ideologi terbuka, pancasila terbuka dikembangkan sesuai dengan kebutuhan aktual, terutama dalam dan untuk praksis bernegara dan bermasyarakat indonesia.

Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila itu minim direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk

gara, dengan tetap meletakkan prinsip saling menghormati dan mengasihi merupakan akar sejarah dari kelahiran Pancasila.

Pada titik ini, usaha-usaha untuk merobohkan nilai-nilai keragaman budaya dan tradisi yang tercermin pada prinsip Pancasila, tidak dibenarkan hadir di bumi pertiwi. Sudah saatnya, kita menyegarkan kembali pandangan atas ideologi berbangsa, dengan meletakkan secara harmonis Pancasila sebagai prinsip berbangsa dan nilai agama sebagai bagian dari komunikasi budaya.

Pengimplementasikan nilainilai Pancasila ke depan, perlu adanya tatanan kehidupan negara kita perlu diperbaiki.

Demikian pula sistem demokrasi perlu diterapkan dengan sebenar-

benarnya. Harus dihindari penerapan ”demokrasi uang”, seperti berlaku dalam pemilihan bupati atau gubernur sekarang ini.

Sejak zaman Presiden Soeharto, implementasi dasar negara Pancasila terus didengung-dengungkan.

Namun, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tak pernah diterapkan dalam kehidupan nyata.

Kondisi keadilan sosial pun kurang diperhatikan. Tak mengherankan kalau kesenjangan sosial tetap tinggi. Yang kaya makin kaya, dan yang miskin kian terpuruk.

Sesuai sistem yang diberlakukan, setiap anggota DPR dipilih oleh minimal 300.000 orang. Namun, setelah menjadi wakil rakyat di Senayan, apakah di antara mereka mau memikirkan rakyat pemilih?

Anggota DPR biasanya lupa kepada rakyat yang telah memberi mandat. Ini semua terjadi akibat mereka tidak memahami dan enggan mengimplementasikan Pancasila.

Di antara elite pejabat dan wakil rakyat, kalau mereka benar-benar mengimplementasikan Pancasila, maka mereka tidak akan korup dan bekerja dengan baik.

Relevansi kesaktian Pancasila saat ini tidak hanya berkutat pada makna kelima sila serta pengertian dan penjabarannya, tetapi pada implementasinya. Disitulah terletak ketidaksaktian Pancasila. Hampir semua sila ditabrak.

Perilaku berkebalikan dengan semua sila membabi – buta terjadi.

Dikatakan sebagai perilaku anti – Pancasila, sudah pasti marah, tetapi itulah kenyataan kita sehari – hari. Disinilah tantangan kontekstualisasi Pancasila.

Akhirnya, besar harapan pada pemerintahan dan parlemen baru saat ini, mampu menghasilkan kinerja yang baik, sebab bagaimanapun juga mereka yang dipilih untuk mengelola negara ini harus mau mengimplementasikan nilainilai yang terkandung pada Pancasila. Ini penting adanya, sebab kalau mengabaikan sila-sila Pancasila, maka yang akan menjadi korbannya adalah rakyat.

Pengajar Universitas Muhammadiyah Malang

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Rabu Pon, 1 OKTOBER 2014

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

KELANA

Empat Pimpinan DPRD Definitif Dilantik Kab Mojokerto, Bhirawa Setelah melalui berbagai tahapan di tingkat internal, Empat orang pimpinan DPRD Kab Mojokero akhirnya secara resmi dilantik, Senin (29/9) kemarin.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan, dilakukan dalam sidang paripurna istimewa DPRD dipimpin Ketua Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto.

Empat orang pimpinan dewan yang dilantik diantaranya Ketua Ismail Pribadi (PDIP), Wakil Ketua Subandi (Partai Golkar), Aini Zuhro (PKB) dan Sopii (Partai Demokrat) secara bersamaan disumpah Ketua PN Mojokerto.

Setelah pengambilan sumpah jabatan, dilanjutkan serah terima jabatan dari ketua dan wakil ketua sementara kepada pimpinan definitif.

Sekretariat DPRD Kab Mojokerto, Abdulah Muhtar, menjelaskan pelantikan yang digelar kemarin sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Jatim tentang penatapan pimpinan DPRD Kab Mojokerto, yang diterima minggu kemarin. ‘’Proses pelantikan ini berdasarkan SK Gubernur Jatim dan pengambilan sumpah jabatan ini mekanisme yang wajib dilaksanakan sebelum melaksanakan tugas,’’ katanya.

Dalam sidang paripurna istimewa kemarin dihadiri Wakil Bupati, Choirun Nisa, para pejabat Pemkab dan forpimda. ‘’Setelah terbentuknya Pimpinan DPRD definitif, dewan segera membentuk alat kelengkapan dewan,’’ tandas Muhtar.

Ketua DPRD definitive, Ismail pribadi menjelaskan, tahap berikutnya akan dilakukan pembentukan alat kelengkapan.

Diantaranya pimpinan komisi, badan legeslasi, badan anggaran, Banmus serta badan kehormatan. ‘’Masing-masing fraksi akan mengirimkan nama-nama yang akan dikirim dalam alat kelengkapan dewan nantinya,’’ pungkas Ismail.Q kar

Bupati Setuju Dirikan RS Baru Sidoarjo, Bhirawa Pertumbuhan penduduk Kab Sidoarjo mengalami peningkatan yang cukup tajam. Sehingga kebutuhan RS juga harus ditambah, agar tak terjadi penumpukan di RSUD Sidoarjo. Maka Bupati Sidoarjo juga sangat setuju usulan camat agar ditambah RS baru.

Melihat kondisi ini, akhirnya warga Sidoarjo wilayah barat sekitar Kec Krian, Balongbendo, dan Tarik berkeinginan memiliki RS sendiri. Usulan itu kembali disampaikan Camat Tarik, Aan Alifauzansyah kepada Bupati Sidoarjo Saiful Ilah akhir pekan kemarin.

Menurut Aan Alifauzansyah, warga Kec Tarik dan Balongbendo selama ini mengeluhkan keberadaan RSUD Sidoarjo yang terlalu jauh dari wilayah tempat tinggal mereka. Ini menjadi persoalan berat ketika ada warga yang sakit parah. ‘’Alhamdulillah, Pak Bupati setuju dan sudah lama ingin ada RS yang baik di kawasan barat,’’ katanya.

Aan menegaskan, Warga Tarik dan sekitarnya sebetulnya tak meminta RS besar tipe B atau tipe A, yang penting, RS itu dilengkapi dengan fasilitas dan tenaga medis yang memadai. ‘’Tipe C saja kami sudah bersyukur, yang penting warga tak perlu jauh-jauh ke Sidoarjo atau Surabaya,’’ ujarnya.

Aan juga mengatakan, RSU harus ada di kawasan barat untuk memudahkan layanan bagi warga pemegang kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Sebab pernah ada warga Tarik yang sudah jauh-jauh datang ke RSUD Sidoarjo tetapi tak mendapat kamar.

Sehingga terpaksa kembali lagi dan berobat di RS swasta.Q ach

BPN Diminta Pecah Sertifikat Korban Lumpur Sidoarjo, Bhirawa Pemkab Sidoarjo diminta menyiapkan segala urusan terkait rencana pemecahan sertifikat warga korban lumpur. Hal itu sebagai tindak lanjut jika opsi sisa ganti rugi warga korban lumpur sisanya diambil alih pemerintah.

achmad suprayogi/bhirawa

Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah menguji salah satu siswa untuk membaca dengan baik dan benar.

Bupati Ajak Pelajar Rajin Membaca Sidoarjo, Bhirawa Untuk membentuk dan memasyarakatkan gerakan cinta membaca sejak dini. Bupati Sidoarjo dan jajaran Forpimda Kab Sidoarjo mengajak sekitar 1.000 pelajar tingkat SD/MI se Kab Sidoarjo untuk rajin belajar membaca secara serentak atau bersama-sama.

Kegiatan diprakarsai Kantor Perpustaan dan Arsip Kab Sidoarjo, Selasa (30/9) kemarin membuat anak-anak harus berebut, berdesak-desakan ingin mendekat kepada Bupati Sidoarjo Saiful Ilah SH MHum untuk belajar membaca bersama-sama.

Sehingga suasana Pendopo Kab Sidoarjo menjadi ramai suara anak-anak yang antusias membaca bermacam buku bacaan yang telah disediakan panitia.

Tak lupa, Bupati Saiful Ilah pun melakukan uji, tes satu per satu secara bergantian terhadap anakanak untuk membuktikan pandai membaca apa tidak. Ternyata anak-anak sekarang pandai-pan-

dai dan sangat memperhatikan kalau temannya lagi membaca. ‘’Terbukti, saat saya suruh melanjutkan bacaannya mereka langsung nyambung. Ini berarti mereka sangat memperhatikan,’’ jelas Bupati Saiful Ilah saat ditengahtengah ribuan siswa.

Bupati Saiful Ilah juga memberikan penjelasan kepada jajarannya yang hadir, termasuk kepada anak-anak dan para guru pendamping, bahwa anjuran perintah untuk belajar membaca itu sudah dilakukan sejak Nabi Muhammad SAW. Jadi tak ada alasan lagi untuk malas belajar.

Apalagi Perpustakaan sudah menyediakan ribuan buku bacaan dengan beraneka ragam judul dan karangannya.

Maka gelar Baca Anak Sidoarjo 2014 ini selain untuk publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca dalam rangka hari kunjung perpustakaan. ‘’Kegiatan ini juga untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan anak sejak dini,’’ uj-

ar Saiful Ilah yang terus dikerubuti anak-anak minta tandatangan.

Sementara itu, Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab Sidoarjo, Drs Sutjipto MM mengatakan, kegaitan ini awalnya ditargetkan sekitar 1.000 anak dan 100 guru pembimbing dan pengawas.

Namun yang hadir melebihi target.

Sehingga panitia kewalahan mempersiapkan sarana yang diperlukan.

Adapun tujuan program ini untuk meningkatkan kualitas pemamahan dan kecintaan terhadap keberadaan perpustakaan, sebagai tempat menambah wawasan ilmu pengetahuan melalui buku. Mengenalkan bahan bacaan yang bermutu, sesuai dengan kebutuhan dan tingkat pendidikan pembaca. Juga untuk mena namkan kecintaan anak terhadap buku dan bahan bacaan yang berkualitas dan murah. ‘’Harapan kami, semoga apa yang telah kita lakukan bisa bermanfaat bagi orang banyak, utamanya para pejalar,’’ harapnya.Q ach

Banyak SMS Masuk Terkait Info Kebakaran Sidoarjo, Bhirawa Terjadinya bencana di wilayah Sidoarjo kini bisa diinformasikan masyarakat melalui Nomor HP 082126670000. Nomor untuk SMS ke PUSDALPOS PB Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sidoarjo ini, sebagai bentuk pelayanan informasi agar proses pengkajian bantuan bisa lebih cepat. ‘’Ini sebagai bentuk pelayanan informasi agar lebih cepat dan sebagai bentuk kesiapsiagaan melayani terjadinya bencana,’’ papar Ir Chandra Kristanto, Kabid Pencegahan dan Kedaru-

ratan Logistik BPBD Sidoarjo, Selasa ( 30/9) kemarin.

Dengan adanya informasi SMS, diharapkan tim BPBD lebih cepat turun untuk mengkaji kejadian, kemudian berkoordinasi, menganalisa dan tindak lanjuti bila memang butuh bantuan.

Menurut Chandra, pengkajian kejadian harus dilakukan karena BPBD termasuk koordinator dalam penanganan bencana. Misalnya masih harus butuh koordinasi dengan Dinas Pengairan, Dinas Kebersihan atau SKPD terkait lainnya.

10 Orang Daftar Direksi PDAM Sidoarjo Sidoarjo, Bhirawa Sejak diumumkan pada 22 September hingga 26 September 2014 lalu, tercatat sebanyak 10 orang yang melamar sebagai Direksi PDAM Delta Tirta Sidoarjo periode 2015-2019. Namun Wakil Sekretaris Panitia rekrutmen calon Direksi PDAM Sidoarjo, Drs Sudibyo Msi, tak bisa menyebutkan nama pelamar karena kewenangannya hanya menerima surat lamaran saja. ‘’Soal nama pelamar saya tak bisa menyebutkan, itu kewenangan tim seleksi rekrutmen pendaftaran calon direksi PDAM Sidoarjo,’’ ujar Sudibyo, yang juga Kabag Administrasi Perekonomian Kab Sidoarjo, Senin (29/9) kemarin.

Meski tak bisa menyebutkan nama, namun Sudibyo sempat menyebutkan bahwa pelamar dari dalam PDAM Delta Tirta Sidoarjo ada lima orang. Di dalamnya ada nama seorang direksi lama dari PDAM. Setelah proses penerimaan lamaran, selanjutnya kata Dibyo, akan dilakukan proses seleksi administrasi.

Ini bisa untuk mengetahui, apakah pelamar memenuhi syarat (MS) atau tidak memenuhi syarat (TMS). ‘’Tahapan akhir atau final sekitar Bulan November nanti,’’ pungkas Dibyo.

Sebelumnya, Humas PDAM Sidoarjo, Yoyok Supriyanto SH, menjelaskan, sebanyak 16 pejabat senior di PDAM Sidoarjo, yang terdiri dari 9 Kepala Bagian dan tujuh Kepala Cabang, dimungkinkan punya potensi besar bisa masuk dalam jajaran direksi, apabila mereka berminat mendaftarkan diri. Karena secara administrasi mereka sudah memenuhi dalam kriteria yang dipersyaratan. Yakni masa kerja mereka dan punya pengalaman dalam pengelolahan air minum. ‘’Teman yang senior bisa ikut mendaftar, sebab secara adminitrasi dan pengalaman sudah sesuai dengan ketentuan, tapi tak tahu lagi ya semuanya tergantung seleksi dari panitia rekrutmen,’’ ujar Yoyok.Q ali

5

alikusyanto/bhirawa

Petugas PMK Sidoarjo sedang memadamkan kobaran api pada sebuah pabrik yang terbakar di malam hari.

‘’SMS ini mulai digunakan sejak Agustus lalu, sesuai SK Bupati, SMS ini melayani selama 24 jam,’’ kata Chandra.

Dengan adanya sarana SMS ini, masyarakat Sidoarjo bisa melaporkan segala macam bentuk kejadian bencana. Misalnya, banjir, kekeringan, angin puting beliung, kebakaran dan lainnya.

Namun dalam dua bulan ini, dari data yang ada di PUSDALOPS PB BPBD Sidoarjo, SMS yang masuk paling banyak menginformasikan soal kebakaran. Baik yang menimpa rumah, pabrik dan ilalang. ‘’Musibah ini memang rentan, sebab saat ini lagi panas-panasnya di musim kemarau,’’ kata Chandra.

Dari laporan yang diterima dari BMKG Juanda, musim kering parah memang akan terjadi mulai September sampai pertengahan November nanti. Sementara SMS tentang kekeringan dan minta bantuan air bersih di Sidoarjo, lanjut Chandra,tak sampai ada. Ia bersyukur pihak PDAM kini sudah bisa menembus ke sejumlah kecamatan yang selama ini rawan air bersihnya.

Seperti di Kec Sedati dan Kec Jabon.Q ali

Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah mengatakan, opsi ganti rugi warga korban lumpur sudah dipastikan diambil alih pemerintah. Jika sisa ganti rugi warga korban lumpur yang rata-rata kurang 20% itu dibayar pemerintah, secara otomatis tanahnya menjadi milik pemerintah pusat. ‘’Sisanya akan jadi milik pemeritah, sedangkan sisanya lagi milik Lapindo,’’ jelasnya.

Saiful Ilah mengungkapkan, dengan opsi BPN sanggup memecah sertifikat milik warga. Yakni, mayoritas menjadi milik Lapindo sedangkan sisanya menjadi milik pemerintah. Namun, hal itu bisa berubah jika antara Lapindo dan pemerintah terjadi perjanjian atau kesepakatan terkait penyelesaian hak atas tanah. ‘’Yang penting dibayar dulu ganti ruginya lalu masalah sertifikat bisa diatur,’’ ucapnya.

Perjanjian itu, katanya, bisa dilakukan Lapindo dan pemerintah. Jika tanah itu tetap menjadi milik Lapindo. Maka Lapindo wajib membayar sisa ganti rugi kepada pemerintah.

Sedangkan pemerintah tetap berkewajiban membayar ganti rugi yang menjadi milik warga korban lumpur.

Saiful Ilah mengaku, sanggup jika sisa tanah yang menjadi milik pemerintah pusat itu diberikan kepada Pemkab Sidoarjo.

Melalui sertifikat yang nantinya diatur BPN, Pemkab akan mengelola tanah dengan baik.

Kegunaannya akan dikoordinasikan dengan pihak terkait. ‘’Kan masih terendam lumpur jika sudah mandek semburan lumpur ya kita kelola dengan baik,’’ ucapnya.

Saat ini, tambahnya, Pemkab Sidoarjo hanya bisa mengelola tanah diluar Peta Area Terdampak (PAT) yang sudah dibayar pemerintah. Tanah itu sebagian besar dikelola untuk penghijauan. Diantaranya dibuat taman bermain serta hutan kota yang menggunakan aset milik warga serta pemerintah yang kondisi awalnya gersang.

Lapindo juga telah menyetujui opsi yang menjadi langkah pemerintah. Jika nantinya sisa tanah diambil alih pemerintah maka Lapindo juga menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat. ‘’Lapindo sudah mengiyakan dan setuju apapun keputusannya,” pungkasnya.Q hds

Pemkot Minta BPJS Salurkan CSR ke Daerah Kota Mojokerto, Bhirawa Komisi I dan Komisi III (Kesra) DPRD Kota Mojokerto menggelar hearing dengan sejumlah pimpinan unit kerja dan Manajemen BPJS Kesehatan di ruang sidang dewan, Selasa (30/9) kemarin. Dalam hearing yang menghadirkan Dinas kesehatan mewakili Pemkot Mojokerto itu, mendesak agar dana CSR (Corperete Social Responsibility) BPJS dibagikan ke daerah.

Alat kelengkapan dewan yang baru terbentuk 12 September lalu ini memang punya target jangka pendek, bedah BPJS Kesehatan. Bahkan, melengkapi referensi soal Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang teraplikasi dalam BPJS Kesehatan yang sudah diterapkan per 1 Januari 2014 ini, awak Komisi I dan Komisi III terbang ke Kab Gowa, Sulawesi, 25 September lalu.

Kritis keras soal keringnya data otoritas program BPJS Kesehatan yang diterima Pemkot dan penggunaan CSR, secara konkrit untuk Kota Mojokerto dilontarkan Kepala Dinas Kesehatan Kota Mojokerto, Kristiana Indah Wahyu. ‘’Layanan kesehatan yang sudah digulirkan Pemkot jangan sampai bertabrakan dengan layanan BPJS. Ini perlu sinkronikasi. Karena soal penetapan RS, klinik dan optik kami tak dilibatkan dan tak tahu, sampai sekarang (Dinkes) pun tak dapat tembusan,’’ kata Indah.

Indah menyebut, anggaran untuk BPJS Kesehatan akan jauh lebih besar dibanding dengan anggaran total coverage melalui Askes yang berbasis unit cost.

Skema anggaran yang harus disiapkan Pemkot untuk mengikutsertakan 8 ribu jiwa warga non PNS dan TNI/ Polri di paket layanan kelas 3, diestimasi tembus Rp19 miliar. ‘’Sementara dengan Askes, klaim yang muncul sekitar Rp3 miliar. Karena jumlah riil warga yang berobat tak lebih dari 20%,’’ ungkapnya.Q kar

DPRD Sidoarjo Jadi Lembaga ‘Pengangguran’ Dalam dua hingga tiga bulan mendatang DPRD Sidoarjo akan menjadi lembaga “pengangguran”. Tak ada yang bisa diharapkan dari kinerja DPRD Sidoarjo, masyarakat tak mendapat tempat untuk mengadu ke wakilnya setelah jalan terjal yang dilalui untuk penetapan pimpinan dewan, kandas di tengah jalan.

DPRD Sidoarjo ketiban sial yang tak ada obatnya kecuali menunggu pengesahan kepengurusan DPP PKB baru, pengurus baru ini nanti yang akan memberikan rekomendasi kepada Sulamul Hadi Nurmawan (Wawan). Wawan sebenarnya sudah diusulkan DPC PKB, namun sesuai PP Nomor 16 tahun 2010 tentang pedoman dan Tatib DPRD, ada ketentuan bahwa nama yang diusulkan harus menyertakan rekom DPP (dewan pengurus partai) sebagai lampiran.

Sesuai PP itu, dalam kasus PKB, maka rekomendasi untuk Wawan nanti harus

ditandatangani Ketua DPP PKB, Muhaimin Iskandar dan Sekretaris DPP, Hanif Daqiri.

Anggota Fraksi PAN menyebutkan, soal Wawan bersama tiga pimpinan lain, Ahmad Rivai (Gerindra), Taufik Hidayat (PDIP), Emir Firdaus(PAN) yang sudah ditetapkan sebagai pejabat sementara (Pjs) pimpinan dewan mendapatkan penolakan gubernur Jatim. Untuk mendapatkan penetapan dari Gubernur, empat pimpinan ini harus mengantongi rekomendasi DPP. Ia mengatakan, kepengurusan DPP PKB yang baru tak

bisa mengeluarkan tanda tangan sebelum disahkan pemerintah. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang tinggal 20 hari kini mustahil mengesahkan kepengurusan baru PKB, harus menunggu pemerintahan baru di bawah Presiden Jokowi yang dilantik 20 Oktober mendatang.

Kementerian KumHAM yang memproses kepengurusan baru nanti dalam satu bulan pertama diperkirakan menterinya melakukan konsolidasi internal di kementeriannya. ‘’Paling cepat kepengurusan baru disahkan Desember 2015.

Baru DPP PKB yang sudah sah bisa mengeluarkan rekomendasi terhadap calon yang diusulkan DPC PKB,” ucapnya..

Ketua Fraksi PKS/Nasdem, Aditya Nindiatman dan wakil ketua sementara, Emir Firdaus, menyatakan pasrah saja menghadapi dilema ini.

ist

Aditya Nindiatman Sekwan DPRD Sidoarjo, Ir Endang Soesijanti, akan menjalankan prosedur sesuai yang diatur dalam PP Nomor 16.

Pihaknya memang mengusulkan empat nama pimpinan, tetapi ditolak Gubernur karena ada satu nama pimpinan

yang belum mendapat rekom DPP. Ia masih mempertimbangkan permintaan pimpinan fraksi DPRD agar Sekwan berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri dengan membawa solusi, melantik dulu tiga pimpinan yang sudah lengkap adiministrasinya.

Satu pimpinan lagi menyusul.

Namun Ketua Fraksi PDIP, Tarkit Erdianto, menyatakan dalam PP 16 disebutkan penetapan itu dalam satu paket.

Sehingga ada satu yang tak lengkap syarat administrasinya itu tak bisa memenuhi ketentuan dalam PP 16. ‘’Saya juga bingung, bagaimana jalan keluarnya,’’ tandasnya.

Anggota dewan mengharapkan, ingin cepat bekerja karena sangat banyak pekerjaan yang menghadang di depan. Seperti membentuk Tatib, alat kelengkapan, dan membahas RAPBD 2015.Q hds

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Ikut Aniaya Remaja, Anggota TNI Dilaporkan Tuban, Bhirawa Kasus penganiayaan terhadap Andi Arman (17), remaja, warga Kelurahan Sukolilo Gang V, Kecamatan Tuban, terus berbuntut. Diindikasikan ada keterlibatan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang ikut melakukan penyiksan pada Andi lantara dicuriagai dan dipaksa mengaku mencuri handphon (HP).

Dari pengakuan korban, selain ia disekap dan disiksa remaja ini juga mengaku sempat ditodong pistol oleh salah satu pelaku penganiayaan. Penodongan oleh salah satu pelaku penyekapan saat masih berada di dalam show room yang berada di Kelurahan Panyuran, Kecamatan Palang. ”Saya ditodong pistol pas di atas mata, dan posisi tangan saya diikat dengan lakban.

Saya takut sekali, tapi karena saya tidak mencuri makanya saya juga tidak mengaku,” kata Andi, saat dikonfirmasi Bhirawa (30/09).

Lebih lanjut dicerikan, penodongan pistol yang dilakukan oleh salah satu pelaku penyekapan tersebut dilakukan sebelum korban dibawa ke hutan Jati Peteng, Kecamatan Jenu. Korban mengaku hanya mengenali dua nama pelaku yang melakukan penyekapan dan penganiayaan terhadap dirinya lantaran dituduh mencuri itu. ”Yang nodongkan pistol saya tidak tahu namanya. Yang saya kenal hanya Pak Kohar sama Pak Herman,” Lanjut Andi bercerita.

Andi baru dilepaskan dari penganiayaan dan penyekapan tersebut pada Sabtu (20/09) siang. Sebelum melepaskan korban, bahkan Indra pemilik show room yang sebelumnya mengajak korban untuk bekerja juga memanggil orang tua korban untuk datang ke show room itu. ”Hari Sabtu Mbak Indra datang ke rumah dan meminta saya datang ke show room.

Katanya anak saya kangen ingin ketemu,” timpal Ramami (39), yang merupakan ibu kandung dari korban penganiayaan.Q hud

Jambore Linmas, Jamin Insentif Tak Macet Lagi Batu, Bhirawa Ada berbagai reformasi di tubuh Satuan Linmas mengikuti Jambore Linmas Kota Batu saat mengikuti Jambore Linmas di Lapangan Sultan Agung, Selasa (30/9). Salah satu reformasi itu adalah perbaikan insentif bagi anggota Linmas di tahun 2015.

Dijamin, tahun depan tidak akan lagi terjadi penundaan/ keterlambatan pemberian insentif linmas. “Selain itu pada pelaksanaan Jambore Linmas yang berlangsung selama 2 hari ini, kita akan memberikan insentif linmas itu selama 3 bulan terakhir,” ujar Kasatpol pamong Praja, Robiq Yunianto.

Jaminan tidak akan terjadi keterlambatan itu dikarenakan anggaran untuk insentif linmas 2015 selama setahun telah dimasukkan dalam kerangka acuan kegiatan (KAK) 2015. Sehingga insentif untuk Linmas ke depan telah mendapat jatah anggaran dari APBD. Hal ini berbeda dengan bantuan untuk linmas tahun lalu yang masih diambilkan dari dana hibah ADD (Alokasi Dana Desa-red). Namun karena pemberian bantuan dilakukan secara terus menerus,

maka pengambil dana hibah untuk linmas tidak diperbolehkan lagi. Reformasi ini tentunya membawa ‘angin segar’ untuk anggota Linmas Kota Batu yang jumlahnya mencapai 1768 personel.

Berkaitan dengan reformasi tersebut, kemarin dibuka Jambore Linmas yang melibatkan TNI, Polri, dan Satpol PP. Setidaknya ada 240 anggota linmas dari 24 desa/ kelurahan yang menjadi peserta jamboree. Adapun materi yang diberikan adalah

nas/bhirawa

Suasana pelaksanaan Jambore Linmas Kota Batu yang melibatkan TNI, Polri, dan Satpop PP. Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara (TP TKP), materi kelinmasan, dan peraturan baris berbaris (PBB).

“Nanti di sela jambore, kita juga akan memberikan dana insentif anggota linmas untuk tiga bulan terakhir. Yaitu, bulan Juli, Agustus, dan September. Adapun besarannya adalah Rp 9,375 juta untuk setiap desa/kelurahan,” tam-

bah Robiq.

Sementara, Kepala Satpol PP Provinsi Jawa Timur, Sutartib, mengatakan bahwa kegiatan jamboree linmas yang dilakukan di Kota Batu ini merupakan jambore Linmas yang pertama kali diadakan di Jawa Timur. Iapun memberikan apresiasi kepedulian dari Walikota Batu dalam membina dan mengembangkan

kemampuan serta soliditas anggota Linmas.

“Saya kira sudah sangat baik bapak walikota telah memfasilitasi pembinaan linmas. Mungkin kegiatan ini bisa ditiru di daerah lain, termasuk kemungkinan pengadaan Jambore Linmas tingkat Jawa Timur,” ujar Sutartib, usai membuka Jambore Linmas Kota Batu.Q nas

Pemkot Jamin Kesehatan Ternak Kurban

Kemarau, Produksi Susu Sapi Menurun Probolinggo, Bhirawa Kabupaten Probolinggo merupakan daerah penghasil susu yang cukup besar, sehingga sejak lama bekerja sama dengan perusahaan SUN yang ada di Pasuruan, hal itu dikarenakan mempunyai potensi ternak sapi perah yang memadai, potensi tersebut berada di wilayah Kecamatan Krucil. Akan tetapi disaat musim kemarau tiba, produksi susu hasil dari sapi perah tersebut dipastikan menurun. Hal itu disebabkan karena petani kesulitan mendapatkan rumput segar.

Menurut Ketua KUD Argopuro, Supriadi, Selasa (30/9), pada saat musim kemarau tiba, petani ternak sapi perah kesulitan mencari rumput, kalaupun ada rumput dipegunungan mayoritas banyak yang kering, tidak seperti musim hujan, sehingga berdampak hasil susu yang diperoleh tidak maksimal seperti musim hujan.

Asupan makan sapi perah membutuhkan rumput segar. Untuk memicu produktifitas susu , sekarang hasil susu drastis menurun sekitar lima puluh persen, tidak seperti musim hujan yang hasilnya cukup maksimal. Sebab, ketika musim hujan rumput dipegunungan segar dan sangat mudah didapat,”jelasnya.

Dalam satu ekor sapi peliharaannya seharinya bisa menghasilkan 6-7 liter.

Karena sulitnya mendapatkan rumput segar, susu yang dihasilkannya dalam perhari hanya mendapatkan 3-4 liter.

Untuk dimusim kemarau ini, para peternak terpaksa memberikan rumput kering, hanya saja, ntuk menambah vitamin terhadap sapi, mereka mencampuri dengan pohon jagung sebagai pelengkap kesuburan susu yang terkandung dalam sapi perah.Q wap

Rabu Pon 1 OKTOBER 2014

suprayitno/bhirawa

Warga Desa Baturono Kecamatan Sukodadi antri menerima bantua air bersih dari Pemkab Lamongan.

Batu, Bhirawa Pemerintah Kota (Pemkot) Batu memberikan jaminan kepada masyarakat yang akan membeli ternak untuk kurban di kios-kios musiman yang ada di Kota Batu.

Jaminan itu diberikan setelah petugas dari Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Peternakan (Distanhutnak) Kota Batu melakukan pemeriksaan terhadap kesehatan ternak yang dijual di Batu.

“Adapun kios penjual ternak musiman di Kota Batu ini ada sebelas titik. Dan semuanya telah kita periksa kesehatannya yang kita lakukan sejak Senin, kemarin (29/9),” ujar Kasie Kesehatan Hewan dan Kesehetan Masyarakat Peteriner di Distahutnak, Hosli, usai memeriksa hewan di kios jalan Raya Oro-Oro Ombo, Selasa (30/9).

Untuk mempermudah bagi masyarakat dalam memilih ternak yang sehat, Distanhutnak mengeluarkan ‘Label Sehat’ berstempel untuk diberikan kepada kios yang telah diperiksa. Label ini akan dipasang di depan setiap kios penjual ternak.

“Kalau ternyata di sebuah kios penjual ternak belum terdapat Label Sehat ini,

BPBD Droping 390 Ribu Liter Air Bersih Lamongan, Bhirawa Sejak awal September lalu hingga Senin (29/ 9) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lamongan sudah distribusikan 390 ribu liter air bersih. Droping tersebu berdasarkan permintaan bantuan dari 20 desa di lima kecamatan. Kelima kecamatan tersebut meliputi Kecamatan Lamongan, Kembangbahu, Sukodadi, Sugio dan Kedungpring.

Menurut Kepala Pelaksana BPBD Suprapto melalui Kabag Humas dan Infokom Mohammad Zamroni, sejak BPBD membuka call center di (0322) 321170, permintaan bantuan air bersih terus berdatangan. Padahal hingga 22 September lalu baru 25 rit tangki air bersih yang dikrimkan kepada 6 desa di 3 kecamatan.

“Air baku yang kami kirimkan ini berasal dari sumber air bersih di Desa Menongo Kecamatan Sukodadi. Setiap desa kami kirimkan 2 hingga 3 rit tangki air bersih. Setiap mobil tangki BPBD ini berkapasitas 6000 liter,“ ujar dia.

Sementara untuk kekeringan pertanian, sampai saat ini belum ada indikasi kekura-

ngan air berat untuk komoditi padi, dimana sekitar 60-70 persen tanaman masih dapat dipanen di musim MK II ini. Namun kondisi itu diprediksi akan berpengaruh pada tingkat produktivitas padi pada MK II. Selanjutnya kondisi ini akan dilaporkan kepada Dinas Pertanian Pemprov Jatim untuk mendapatkan alokasi bantuan benih di musim tanam selanjutnya.

Diakhir tahun nanti, produksi padi Lamongan diprediksi bisa mencapai 1.022.390 gabah kering giling (GKG). Karena sampai dengan akhir Agustus panen padi sudah mencapai 928.430 ton GKG. Sementara masih ada 15.669 hektar areal tanam padi yang baru akan dipanen pada pertengahan September hingga awal Oktober nanti.

Untuk mencegah penurunan produktivitas, agar tidak banyak benih padi yang terbuang, diberikan bantuan 27 unitalat mesin panen multiguna dan 9 unit combine harvester.

Selain itu, juga telah diberikan bantuan sebanyak 923 unit hand traktor dan 147 unit pompa air untuk pertanian.Q yit

maka disarankan agar membeli ternak di tempat lain. Dan untuk pemilik kios tersebut bisa mengajukan ke kita untuk dilakukan pemeriksaan hewan ternaknya,” jelas Hosli.

Dalam pemeriksaan hewan tersebut, selain kesehatan ternak kurban petugas juga memeriksa umur ternak tersebut. Seperti disyare’atkan dalam Agama Islam bahwa umur ternak yang bisa dikurbankan minimal 1,5 tahun. “Atau dalam istilah di peternakan, ternak tersebut sudah memiliki kowel gigi sepesang,” tambah Hosli.

Tak hanya memeriksa kesehatan, petugas juga menyediakan vitamin dan antibiotic untuk ternak yang kedapatan mengalami sakit. Apalagi, hampir semua ternak yang dijual di Batu didatangkan dari luar kota. Akibatnya, beberapa ternak kesehatannya menurun karena kecapekan dalam angkutan.

“Untuk ternak yang mengalami batuk dan pilek, kita akan berikan suntikan vitamin gratis agar sembuh.

Ataupun ternak yang mengalami gudiken juga kita berikan suntikan antibiotic sehingga tk menular ke ternak lainnya,” jelas Hosli.Q nas

nas/bhirawa

Petugas dari Distanhutnak Kota Batu saat memeriksa kondisi kesehatan ternak di Kios Oro-oro Ombo dan pemberian label sehat.

Segera Satukan Visi dan Misi untuk Tingkatkan Derajat Masyarakat Pimpinan DPRD Kabupaten Madiun Resmi Dilantik Dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kab. Madiun, Selasa (30/9) di ruang rapat dewan setempat yang dihadiri oleh Bupati, Wakil Bupati, anggota Forpimda, anggota DPRD Kab. Madiun, Sekda, Kepala SKPD, Camat dan tokoh masyarakat serta pengurus Partai Politik mengagendakan Pengambilan Supah/Janji pimpinan DPRD Kab. Madiun massa jabatan 2014 – 2019.

sudarno/bhirawa

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Udjiati, SH. M.Hum saat melantik dan mengambil sumpah Pimpinan DPRD Kab. Madiun masa bhakti 2014-2019, di gedung DPRD setempat Selasa pagi (30/9).

Mereka yang diambil sumpah/ janjinya yaitu : Pimpinan/Ketua Drs. Djoko Setijono (PKB), Wakil Pimpinan I : J. Ristu Nugroho, ST (PDI Perjuangan). Wakil Pimpinan II : Hari Puryadi, S.Sos (Partai Demokrat). Wakil Pimpinan III : H. Bagus Rizki Dinarwan, S.Si, MT (Partai Golkar).

Pengambilan sumpah/janji Pimpinan DPRD dilakukan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun, Udjiati, SH. M.Hum yang dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara dan penyerahan palu pimpinan DPRD lama J. Ristu Nugroho, ST kepada

Pimpinan yang baru Drs. Djoko Setyono.

Bupati Madiun H. Muhtarom, S.Sos dalam sambutannya mengharapkan, agar setalah proses pengambilan sumpah/janji ini sesegera mungkin menyatukan visi dan misi bersama demi lebih meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Madiun.

Kesempatan itu, Bupati Madiun juga mengucapkan selamat kepada segenap anggota DPRD Kab. Madiun yang telah menyelesaian agenda awal dalam rangka pemenuhan alat-alat ke-

lengkapan DPRD sebagai mitra pemerintah Kab. Madiun lima tahun kedepan, semoga langkah ini mampu mencerminkan harmonisasi dalam pelaksanaan pembangunan di Kab. Madiun, dan kepada para pimpinan DPRD masa bakti 2014 – 2019 semoga amanah yang diterima dapat terlaksana secara baik dengan penuh tanggung jawab.

Menurut bupati Muhtarom, proses demokrasi di Indonesia mengalami proses reformasi yang cukup fundamental yang diawali dengan implementasi pemerintahan otonomi pada 1999 yang ditandai dengan terbitnya UU No. 22 Tahun 1999, yang telah mengalami banyak peneyempurnaan.

Proses otonomi dan demokratisasi tidak mungkin tercipta begitu saja tanpa ada perjuangan dari seluruh elemen pelaku pembangunan.

“Yang jelas, dengan kebersa-

maan dan guyub rukun, setiap dinamika persoalan yang kita hadapi bersama dapat lebih mudah diselesaikan. Sehingga penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan dapat berjalan lancar dan masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya dalam suasana kehidupan yang tentram dan aman,” kata Bupati Muhtarom.

Ditegaskan oleh bupati Muhtarom, dalam hal ini, masih banyak peluang yag harus dilakukan dan dimanfaatkan guna mendinamisasikan kehidupan masyarakat.

“Ya, dengan pimpinan dan anggota DPRD Kab. Madiun periode 2014 – 2019 dapat mewujudkan apa yang menjadi harapan seluruh masyarakat Kab. Madiun yaitu mewujudkan visi besar yaitu masyarakat Kab. Madiun lebih sejahtera, kondisi Kab. Madiun yang Baldatun Thoyyibatun Warobbun Ghoffur,” harap Muhtarom.Q dar

JAWA TIMUR

Rabu Pon 1 OKTOBER 2014

7

Pemkab Fasilitasi Pengurusan Hak Cipta

KILAS JATIM

BKD Telusuri Calo CPNS Kab Malang, Bhirawa Kasus calo Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diduga melibatkan oknum staf Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Malang, hal ini telah ditindaklanjuti oleh BKD. Sehingga pimpinan setingkat kepala seksi (kasi) dan kepala bagian (kabag) diiternal BKD akan segera dipanggil untuk dilakukan rapat dengan Kepala BKD. “Info sekecil apapun yang bersumber dari masyarakat yang menyangkut institusi kami, maka akan segera kita tindaklanjuti. Sebab, info yang kita terima dari berbagai media cetak harian lokal dan nasional, bahwa ada dugaan oknum staf BKD menjadi calo CPNS 2014. Sehingga dengan berita tersebut, tentunya akan kita telusuri, dan kita cross check kebenarannya,” kata Sekretaris BKD Kabupaten Malang Sutrisno, Selasa (30/9), saat dikonfirmasi di ruang kerjanya.

Dari informasi tersebut, terang dia, maka dirinya akan juga segera menyampaikan kepada pimpinan. Karena selama pendaftaran CPNS 2014, pihaknya tidak pernah melakukan hal-hal yang di luar aturan, seperti menawarkan kepada peserta CPNS, jika hasil tes ujian CPNS bisa lolos, peserta harus membayar sekian ratus juta. Sehingga kami tegaskan disini, bahwa itu tidak pernah ada. Q cyn

Banyuwangi, Bhirawa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memfasilitasi pengurusan hak cipta sejumlah produk ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya. Sejumlah lagu, seni tari, dan alat musik khas Banyuwangi telah rampung pengurusan hak ciptanya di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

“Total ada 15 lagu khas yang telah selesai pengurusan hak cipta. Sertifikatnya tinggal diserahkan ke penciptanya, akan diseremonikan, bisa diserahkan ketika pentas seni daerah yang digelar tiap akhir pekan atau pas peringatan Hari Jadi Banyuwangi,” kata Kepala Seksi Standarisasi dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan (Disperindagtam) Kabupaten Banyuwangi, Agus Suhendro, Selasa (30/9).

Seperti lagu berjudul: ‘Umbul-Umbul Blambangan’ kar-

ya Andang Khatib dan Basir Nurdian; ‘Terang Bulan di Pantai Banyuwangi’ karya R. Nofel N.N. El Hakim; ‘Paran Salah Isun’ karya Sutrisno; dan ‘Kembang Pethetan’ karya Andang Khatib dan Basir Nurdian. Pada 2014, kata Agus, ada enam lagu yang diajukan hak ciptanya. Lagu tersebut semua karangan R. Novel. “Kami membuka pintu fasilitasi bagi para musisi Banyuwangi yang akan mengajukan hak cipta,” katanya.

Tak hanya lagu, produk budaya Banyuwangi lain juga mendapatkan hak cipta, yaitu

tiga tari khas Banyuwangi dan satu kerajinan alat musik.

Tiga tarian itu adalah tari jejer gandrung, pertunjukan gandrungan, dan jejer jaran dawuk yang sudah mengantongi hak cipta atas nama seniman Sumitro Hadi. “Untuk alat musiknya seruling seruit bhit yang berasal dari bambu karya seniman asal Kecamatan Glenmore, yaitu Bambang Hariyanto,” ujar Agus.

Produk seni dan budaya berbasis batik tak luput diberikan hak cipta. “Beberapa motif sedang kami urus. Masih dibikin kajiannya sebagai bagian dari syarat pengurusan hak cipta,” ia menambahkan.

Pemkab Banyuwangi telah menjalin kerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk pengurusan hak cipta sejumlah produk ekonomi kreatif berbasis senibudaya. Cara mengurusanya dijamin mudah. Alurnya, kata

dia, pemohon datang ke Disperindagtam mengisi formulir surat permohonan mengajukan hak cipta yang dilampiri sejumlah berkas, antara lain, KTP pemohon dan surat pernyataan tentang orisinilitas karya yang diajukan. “Semuanya gratis,” tegas dia.

Pihaknya telah menyosialisasikan kepada pelaku ekonomi kreatif berbasis senibudaya tentang pentingnya hak cipta. Bagi yang sudah mapan, biasanya mengurus hak cipta sendiri. Pemkab memfasilitasi pengurusannya untuk pelaku ekonomi kreatif yang memang perlu dibantu.

“Masyarakat silahkan datang dan berkonsultasi dengan kami,” ia menyarankan.

Juru bicara Pemkab Banyuwangi, Djuang Pribadi, menambahkan pengurusan hak cipta sebagai komitmen memajukan ekonomi kreatif demi menopang pengemba-

ngan pariwisata yang digencarkan oleh kabupaten di ujung timur Pulau Jawa itu.

Fasilitasi pengurusan hak cipta ini bentuk upaya Pemkab Banyuwangi mengapreasiasi karya-karya kreatif dari pelaku seni-budaya lokal.

Dengan hak cipta, Djuang berharap ekonomi kreatif berbasis seni-budaya bisa makin berkembang. “Terutama agar bisa sinergi dengan pengembangan sektor pariwisata,” ujarnya.

Selain hak cipta produk seni-budaya, Pemkab Banyuwangi telah memfasilitasi hak dagang (hak atas merek), sertifikasi halal, dan uji laboratorium standardisasi untuk sejumlah produk dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). “Ada bermacam-macam produk UMKM, mulai dari kopi, makanan ringan, sampai tekstil,” ujarnya.Q nan

Dispenda Siapkan Penagih Pajak Cantik Malang, Bhirawa Menagih pajak tidak selalu identik dengan wajah garang agar ditakuti para wajib pajak. Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Malang, justru menyiapkan penagih pajak dengan wajah cantik dan rupawan. Kepala Dispenda Ade Herawanto, kepada wartawan di sela-sela pemilihan Putra-Putri Pajak 2014, di ruang Sidang Balai kota Malang, Selasa (30/9) kemarin, mengatakan pihaknya ingin mencari trobosan baru dalam menagih pajak.

Trobosan baru yang dia maksudkan itu adalah, dengan cara merekrut kalangan pelajar dan mahasiswa yang memiliki kepiawaian dan kecakapan khusus tetang perpajakan. Atau yang lebih dikenal dengan istilah putra-putri pajak.

Ade Herawanto, menambahkan keberadaan putra-putri pajak ini merupakan bagian dari rangkaian gerakan program sadar pajak yang digagas Dispenda sejak Januari 2014 lalu. "Ini adalah terobosan baru, dalam upaya Dispemda untuk meningkatkan dan mendorong tercapainya target pajak di Kota Malang, kehadiran mereka diharapkan mampu untuk memenuhi target pemasukan daerah dari sektor pajak," kata Ade.Q mut

cyn/bhirawa

Pasar Hewan Kepanjen, Kabupaten Malang terlihat sepi pembeli.

Pedagang Hewan Kurban Keluhkan Sepinya Pembeli

Gratiskan Pelayanan Kesehatan, Pemkab Siapkan Rp 52 Miliar Sumenep, Bhirawa Pelayanan Kesehatan dikabupaten Sumenep masih tergolong rendah, untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, pemerintah setempat menganggarkan sebesar Rp52 milyar guna menggratiskan semua bentuk pelayanan kesehatan disetiap Puskesmas dan Program itu sudah disosialisasikan dan launching.

Bupati Sumenep, A Busyro Karim mengatakan, dengan program pelayanan kesehatan gratis diharapkan mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sehingga tidak terjadi lagi keluhan warga kurang mampu tidak berobat. "Kedepan tidak ada lagi alasan orang sakit tidak berobat ke Puskesmas karena tidak ada biaya, karena semuanya sudah gratis. Mulai periksa hingga berobat," kata Bupati, Selasa (30/9).

Menurutnya, untuk kepentingan pelayanan kesehatan gratis itu, pihaknya telah menganggarkan Rp52 milyar dengan rincian Rp35 milyar untuk jasa pelayanan kesehatan dokter dan Rp17 milyar untuk pengadaan obat-obatan. "Jumlah tersebut sudah melalui hitungan tim di bawah sehingga dana tersebut kami yakin cukup. Anggaran obat Rp 17 miliar itu lumayan besar. Coba bandingkan dengan anggaran obat tahun 2013 yang hanya Rp5,6 milyar," terangnya.Q sul

sawawi/bhirawa

Puluhan siswa SDN II Siwung, Kecamatan Panji, Situbondo saat demo kemarin.

Protes Kasek Dimutasi, Puluhan Siswa SD Demo Kantor Dipendik Situbondo, Bhirawa Proses kegiatan belajar mengajar lumpuh total di SDN 2 Seliwung, Kecamatan Panji, pagi kemarin, Pasalnya, puluhan siswa ditempat ini berunjuk rasa karena Kepala Sekolahnya Supari akan dimutasi ke sekolah lain. Tak hanya para siswa dari kelas I sampai kelas VI yang berunjuk rasa, puluhan wali murid juga ikut protes, meminta SK pemutasian itu dibatalkan karena Supari dinilai berhasil mamajukan SDN 2 Seliwung.

Sebelum berunjuk rasa ke Kantor Dinas Pendidikan di Jalan Madura, para wali murid dan siswa sempat menangis histeris di depan sekolahnya. Mereka tak rela jika harus berpisah dengan Kepala Sekolah yang lama didolakan tersebut.

Tak hanya berunjuk rasa di sekolah, para siswa dan wali murid ini melajutkan aksinya ke Kantor Dinas Pendidikan di Jalan Madura. Mereka menyampaikan aspirasi di halaman kantor Dinas Pendidikan, meminta Supari dikembalikan ke SDN 2 Seliwung.

Menurut Kusnadi, salah seorang anggota Komite SDN 2 Seliwung, para wali murid menyesalkan kebijakan Dinas Pendidikan yang memutasi Supari ke sekolah lain.

Menurut Kusnadi, meski baru empat bulan menjadi Kepala Sekolah, Supari telah berhasil memajukan sekolah tersebut. “Kami mendesak agar Supari kembali menjabat Kasek SDN II Seliwung,” teriak siswa kemarin.

Menanggapi tuntutan siswa dan wali murid, Sekretaris Dinas Pendidikan Situbondo, Samsul Arifin mengatakan, pihaknya menerima aspirasi tersebut. Namun untuk memutuskannya hal itu menjadi kewenangan Kepala Dinas Pendidikan, DR Fathor Rakhman.

Syamsul menambahkan, proses mutasi itu sebenarnya hanya menindaklanjuti usulan UPTD Pendidikan Kecamatan Panji. “Meski mutasi tetap dilakukan, Syamsul mengaku penggantinya pasti memiliki kemampuan yang sama seperti Supari,” pungkas mantan Kepala UPTD Kota Situbondo itu.Q awi

Kab Malang, Bhirawa Mendekati Hari Raya Idhuladha 1435 Hijriyah atau Hari Raya kurban, yang jatuh pada 5 Oktober 2014 mendatang, sejumlah pedagang hewan kurban di Pasar Hewan Kepanjen, Kabupaten Malang, mengeluh. Hal itu disebabkan sepinya pembeli hewan kurban, seperti hewan sapi dan kambing.

Padahal, terang salah satu pedagang hewan sapi dan kambing, asal Desa Gondanglegi, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang Sairun, Selasa (30/9), kepada Bhirawa, pelaksanaan Hari Raya Iduladha sudah tinggal beberapa hari lagi atau kurang empat hari lagi. Sementara, harga hewan qurban saat ini harganya turun jika dibandingkan pada beberapa hari lalu.

“Justru mendekati Hari Raya kurban, pembeli hewan qurban juga turun, sehingga pedagang hewan kurban telah mengeluhkan sepinya pembeli. Jika pada hari H pelaksanaan kurban, pembeli masih sepi. Maka dipastikan pedagang akan mengalami kerugian,” jelasnya.

Menurut Sairun, untuk satu ekor sapi, harga yang ditawarkan saat ini mencapai Rp 16 juta-Rp 20 juta.

Sedangkan untuk harga satu ekor kambing, mulai dari

Rp 1 juta-Rp 3 juta. Harga tersebut lebih murah jika dibandingkan satu Minggu lalu. Seperti hewan sapi harga sebelumnya Rp 18 juta, kini turun Rp 2 juta, yakni menjadi Rp 16 juta per ekor sapi. Begitu juga dengan harga kambing, sebelumnya per ekor bisa mencapai Rp 4 juta, kini saya jual Rp 2,5 juta-Rp 3 juta.

Pada tahun lalu, kata dia, transaksi penjualan hewan kurban tahun lalu, pedagang bisa memperoleh keuntungan cukup baik dengan tingkat pembelian dari konsumen sampai 35 persen.

Untuk tahun ini, penjualan hewan kurban mengalami penurunan mencapai 10 persen. Sementara, untuk menyiasati sepinya pembeli, para pedagang terpaksa menjual dan menitipkan hewan ternak ke sejumlah lapak-lapak pedagang hewan kurban yang ada di pinggir jalan.

Dengan cara itu, tegas Sairun, diharapkan pedagang bisa memperoleh keuntungan dari selisih harga yang relatif lebih baik. “Dan para pedagang hewan qurban juga berharap pada Dinas Peternakan dan Kesetan Hewan (DPKH) Kabupaten Malang segera turun ke lapangan guna menstabilkan harga hewan ternak,” pungkasnya.Q cyn

Warga Keluhkan Jalan Rusak Sepanjang 305 Km di Jombang Warga di pelosok pedesaan mengeluhkan, kondisi jalan raya yang kondisinya rusak parah dan belum mendapatkan perhatian pemerintah.

Padahal jalan raya merupakan akses untuk pendidikan dan ekonomi pertanian.

“Jalan ini sudah hampir dua tahun tidak ada perbaikan, padahal jalan ini merupakan satu satunya akses untuk mengangkut pertanian dan juga sarana menempuh pendidikan,” ujar Ahmad Rofi,I Kades Jatiduwur Kesamben menuturkan.

Jalan desa yang menghubungkan antara Desa Jombatan menuju Desa Jatiduwur Kecamatan Kesamben Jombang kondisinya sangat memprihatinkan. Jalan aspal itu menjadi tidak sedap dipandang dan menyulitkan pengguna jalan yang lewat. “Saya sudah berupaya mengusulkan, namun belum ada perhatian dari pemerintah,” imbuhnya menambahkan.

Kerusakan infrastruktur jalan ini ternyata tidak hanya dialami warga Kesamben, data yang terekam di Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Jombang per Juli 2014, kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Jombang cukup memprihatinkan diperkirakan mencapai 305,3 kilometer atau sekitar 44,70 persennya dalam kondisi rusak dari panjang jalan 683,08 kilometer yang ada. “Data di kita itu. Sedangkan yang di luar itu, misalnya di bawah Dinas Cipta Karya, saya kurang tahu,” kata Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pengairan, Hari Utomo, Senin (29/9).

Hari Utomo lantas merinci, kerusakan ratusan kilometer

jalan tersebut terbagi dalam tiga kategori. Yakni kategori ringan, sedang dan berat. Untuk kerusakan ringan (tingkat kerusakan 611 persen) tercatat sepanjang 123,48 kilometer atau setara 23 persen lebih. Kemudian kerusakan sedang (tingkat kerusakan 1115 persen) sepanjang 61,92 kilometer atau setara 9 persen lebih.

Dan untuk kerusakan berat (tingkat kerusakan lebih dari 15 persen) terdapat 119,537 kilometer atau setara 17 persen lebih.

Dikatakan Hari, guna menyelesaikan seluruh jalan yang rusak tadi, diperkirakan perlu dana Rp 660 miliar. Padahal, kekuatan APBD untuk jalan hanya Rp 120 miliar per tahun. “Jadi normalnya diperlukan waktu lima tahun lebih mengembalikan kondisi jalan menjadi baik semua,” tandasnya menambahkan.

Sebelumnya, Bupati Jombang Nyono Suharli menyatakan telah

membuat terobosan untuk percepatan pembangunan dan perbaikan jalan ini. Di antaranya menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat dan program ‘multi years’, dengan dana talangan swasta. “Hingga kini perbaikan jalan sudah mencapai 30 persen lebih, target kita hingga kahir tahun 80 persen bisa diperbaiki,” ujarnya.

Nyono mengakui, infrastruktur menjadi program prioritas pada kepemimpinannya. Namun diakuinya keterbatasan anggaran untuk infrastruktur juga enjadi kendala. Karenanya pihaknya mengusulkan program program ‘multi years’, dengan dana talangan swasta.

“Diharapkan tidak perlu lima tahun, melainkan hanya dalam waktu dua tahun saja perbaikan seluruh infrastruktur jalan yang rusak itu bisa selesai. Dan kami yakin banyak investor yang mau

Kondisi Jalan banyak yang rusak. membantu memujudkan program ini. Tentu semuanya harus prosedural. Siapa pun yang mau mem-

ramadlan/bhirawa

beri talangan akan kami mintakan persetujuan DPRD,” kata Bupati Nyono.Q rur

EKONOMI - BISNIS

8

Rabu Pon, 1 OKTOBER 2014

Efek Ramainya Pariwisata di Kota Batu

Bisnis Warung Pinggir Jalan Tumbuh Menjamur Pesatnya perkembangan pariwisata Batu seakan menjadi gula yang menarik semut untuk mengerubungi. Banyak investasi masuk di kota yang berpenduduk hanya 186 ribu jiwa tersebut. Mulai investasi besar berupa hotel, tempat wisata, toko modern, restoran hingga kelas Pedagang Kaki Lima (PKL) yang mendirikan tenda-tenda di pinggir jalan.

Tak hanya pusat kota, sejumlah jalan utama dan jalan alternatif pun kini mulai berdiri sejumlah warung dan tenda PKL. Seperti yang baru dibangun di Jalan Lintas Barat (Jalibar) yang berada di lereng gunung Panderman.

Jalan yang baru dibangun oleh Pemkot Batu tahun 2013 lalu tersebut kini juga mulai diserbu PKL. Mereka memanfaatkan lahan di sekitar Jalibar untuk mendirikan bangunan semi permanen untuk kegiatan usaha warung makan dan minum, sebagaimana warung jagung bakar di kawasan Payung Songgoriti.

Sayangnya pembangunan komplek warung yang rencananya diberi nama ‘Wana Wisata Warung Jalibar tersebut harus berhadapan dengan Satpol PP. Hal ini karena lahan yang dipakai ternyata menjadi lahan sengketa.

Hal ini sebagai akibat protes yang dilakukan para pemilik

tanah sekitar. Sementara pedagang mengklaim bahwa tanah tersebut adalah milik Perhutani.

Akibat saling klaim atas lahan tersebut, Camat Batu, Aris Setyawan, akhirnya turun tangan bersama Satpol PP. Untuk sementara proses pembangunan warung dihentikan dan pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan.

Aris juga berjanji bakal bertindak bila kavlingan yang akan diperuntukan 23 unit kios atau warung itu dibangun tanpa disertai ijin. Lebih-lebih bila kavlingan berukuran masing-masing 6 X 3 itu, adalah lahan milik orang lain. Saat ini Camat Batu dan Lurah Ngaglik masih memastikan status tanah itu.

Ia berjanji akan melakukan survei dan meneliti peta krawangan untuk melihat asal usul tanah tersebut. Apa benar miliki Perhutani atau milik warga. Selain itu juga akan dilihat di Ren-

cana Tata Ruang dan Wilayah, apakah diperbolehkan ada bangunan di sepanjang jalan Jalibar.

Salah satu warung yang sudah lama berdiri, adalah milik Supardi yang mengaku mendapat mandat dari petugas Perhutani mengavling lahan seluas 5.700 meter untuk Wahana Wisata Warung Jalibar. Warung Supardi, seperti biasa masih cukup ramai dikunjungi pembeli. Menurut Supardi, pembangunan warung memang sementara dihentikan. Pihaknya menunggu proses ijin yang saat ini masih diurus langsung oleh pihak Perhutani.

Dia membenarkan bahwa rencananya ada 23 warung, yang akan berdiri di atas tanah Perhutani itu. Konsepnya hampir sama dengan wana wisata di Songgoriti (Payung). Nantinya setiap bulan pedagang yang menempati kavlingan itu ditarik retribusi sebesar Rp20 ribu. Dan saat ini sudah ada beberapa warung yang beroperasi hampir 4 bulan ini.

Walau tergolong masih sepi, 23 kavlingan warung yang akan dibangun tersebut, semuanya sudah terisi atau dipesan oleh warga. Supardi menambahkan, pembangunan warung di sepan-

jang Jalibar atas ijin Perhutani.

Karena tanah yang digunakan juga masuk wilayah Perhutani, bukan milik perorangan.

Hal itu dapat dibuktikan dengan surat-surat dan sertifikat yang dikantongi oleh Perhutani.

Dia mengaku sangat terbantu oleh Perhutani dan meyakini bahwa warung yang mereka dirikan ini berada tepat di tanah Perhutani. Bukan asal menyerobot tanah milik orang lain atau pemerintah. Apalagi warung ini dibangun tidak permanen. “Dia menegaskan penghentian bukan karena lahan ini milik orang lain, tetapi karena masalah ijin semata,” kilah Supardi.

Rekannya sesama pedagang, Ani, juga mengakui tidak berani apabila warung yang akan didirikan berada di tanah milik perseorangan. Sebagai rakyat kecil, tambah warga Kecamatan Pujon ini, ia merasa terbantu dan dipermudah untuk menggunakan tanah milik pemerintah tersebut.

Dia berjanji, kalau nanti diminta pergi dan tidak jualan di sini lagi dengan alasan pelebaran jalan, ia mengaku akan manut dan pasrah. Jika pendirian warungwarung dipinggir jalan tersebut

ist

Deretan warung pinggir jalan di Kota Batu.

tidak diawasi dan dikendalikan dengan baik, bukan tidak mungkin akan menimbulkan persengketaan di kemudian hari. Selain itu, agar perkembangan kota dapat dikendalikan sesuai Perda RTRW Kota Batu. Oleh karena itu, Kepala Satpol PP Kota Batu, Robiq Yunianto menegaskan pihaknya akan bertindak apabila telah mendapat surat tembusan dari kelurahan maupun Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Pelayanan Modal (BPPTPM). Satpol PP sudah mengetahui adanya bangunan liar di sekitar Jalibar dan

akan bertindak apabila ada surat resmi dari dinas terkait.

“Kami masih menunggu koordinasi dari pihak terkait. Kalau harus diambil tindakan pembongkaran, maka kita akan bongkar,” tegas Robiq.

Saat ini Satpol PP juga terus memantau aktifitas warungwarung di pinggir jalan agar tidak menjadi warung remang-remang yang menyediakan miras dan PSK. Kalau terbukti ada, maka Satpol PP akan berkoordinasi dengan kepolisian untuk menindaknya. sup

Jelang Hari Raya Kurban

Kurs JUAL

BELI

USD

11,806.00

11,688.00

SGD

9,478.92

9,376.65

EUR

15,844.83

15,684.13

JPY

11,497.86

11,380.72

GBP

19,865.96

19,662.72

Sumber: Bank Indonesia (29 SEPTEMBER 2014)

RAGAM EKBIS

Masyarakat Masih Enggan Bermain di Bursa Saham Surabaya, Bhirawa Besarnya resiko kegagalan di bursa saham, membuat masyarakat atau calon investor enggan untuk menekuni bisnis ini. Padahal jika dilakukan analisa dengan tepat, investasi ini sangat menguntungkan.

Untuk menjaring investor muda, TE Production yang bernaung dibawa PT Karya Sapta Manunggal beberapa hari lalu menggelar pelatihan khusus untuk para investor pemula. Pelatihannya berisi cara menganalisis pergerakan saham perusahaan yang melantai di bursa saham.

“Banyak pemula yang gagal saat di lantai bursa, karena mereka masih minim pengetahuan dan analisis tentang saham yang akan dibelinya. Begitu gagal mereka langsung trauma. Itulah mengapa kami mengajarkan mereka analisis hingga pergerakan naik dan turunnya harga saham,” ucap Eko Soedharsono, Direktur Operasional TE Production, Selasa (30/9).

Dikatakan, pelatihan yang diberikan tak hanya berakhir usai pelatihan, namun peserta yang hanya dibatasi 20 orang juga akan terus mendapatkan berbagai rekomendasi analisis saham dari TE Production. Sehingga mereka bisa lebih cepat menguasai seluk beluk dan analisis pasar di bursa.

Lebih lanjut ia menjelaskan, jika para investor tidak bisa menganalisis pergerakan saham, maka mereka bisa terjerumus pada permainan judi. Eko mencontohkan, seperti orang yang bermain pada peusahaan secata fiktif karena sahamnya kosong, perusahaannya ada tapi bentuk saham yang akan diperjual fiktif akibatnya merugikan orang lain.

“Kami juga bekerja sama dengan Zaisan sebuah website online trading y a n g merupakan produk dari BNI Securitas.

Ternyata peminatnya cukup besar, setelah pelatihan di Jakarta hingga tiba di Surabaya ini, kedepan kami juga diminta untuk hadir di Medan,” akunya. ma

KEHILANGAN TULUNGAGUNG KEHILANGAN STNK, Truck, th. 1979, Warna Kuning Muda, AG8858RE, a/n. Imam Khudori, RT 01/01 Dsn. Srikaton, Ds. Ngebrukan, Ngantru-T.Agung No. 1464/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Yamaha, th. 2006, Biru, AG4327SI, a/n. Puji, Ds. Pulosari, Ngunut-T.Agung No. 1465/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Suzuki, th. 2007, Biru Hitam, AG2512RP, a/n. Dinkes Kab. T.Agung No. 1466/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Yamaha, th. 2007, Merah Marun, AG2418SL, a/n. Syamsul Hadi, Ds. Tanen, RejotanganT.Agung No. 1467/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2012, Merah, AG5761OL, a/n. Qodim Abdul Rosyid, Ds. Sawo, Campurdarat-T.Agung No. 1468/IMB/BI-II/2014

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 6185 EW, a/n Muji, Ds. Dawuhan rw 01/05 Kec. Suboh, Situbondo.

No. 1469/IMB/BI-II/2014

Gubernur Minta Waspadai Penyakit Ternak Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Dr H Soekarwo meminta masyarakat yang ingin membeli hewan kurban agar waspada dan selektif. Jangan sampai kambing atau sapi yang dibeli mengandung penyakit seperti antraks atau sapi gila.

“Jelang hari raya kurban ini, saya sudah perintahkan agar tidak ada sapi atau kambing yang masuk ke Jatim yang memiliki penyakit. Jangan sampai masyarakat mengalami kerugian karena membeli hewan berpenyakit,” kata Gubernur Soekarwo, dikonfirmasi, Selasa (30/9).

Menurut pejabat yang akrab disapa Pakde Karwo itu, ada banyak penyakit ternak yang harus selalu diwaspadai seperti penyakit mulut dan kuku. Selain itu, penyakit yang bisa membahayakan konsumennya seperti anthraks juga menjadi perhatian, supaya warga Jatim bisa aman saat mengonsumsi daging sapi kurban.

Pakde Karwo, menginstruksikan kepada Dinas Peternakan Provinsi Jatim, untuk melakukan pengawasan dititik-titik masuknya sapi dari luar Jatim untuk dilakukan pengecekan. Salah satunya di penyeberangan Ketapang, Banyuwangi akan terus di-

lakukan pengawasan untuk mengetahui kemungkinan adanya penyakit pada sapi.

“Sekali lagi kami mengimbau kepada warga masyarakat supaya lebih teliti dan berhatihati saat akan membeli sapi.

Terutama saat pelaksanaan kurban seperti sekarang ini.

Mewaspadai adanya kemungkinan penyakit supaya aman saat akan dikonsumsi,” ungkapnya. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jatim, Maskur mengatakan, masyarakat yang ingin membeli hewan kurban untuk hati-hati. Jika harganya terlalu murah diharapkan jangan dibeli karena bisa jadi tidak memenuhi syarat sebagai hewan kurban.

“Untuk kambing, paling murah itu sekitar Rp2 jutaan, sedangkan sapi sekitar Rp15 jutaan. Kalau harganya lebih murah dari itu, tolong diteliti lagi jangan-jangan tidak memenuhi syarat kesehatan sebagai hewan kurban,” ujar.

Sedangkan harga sapi ada kenaikan. Jika dulu sapi har-

HP Bagikan Kacamata Gratis Surabaya, Bhirawa Rumah karaoke keluarga Happy Puppy (HP) menggelar aksi sosial dengan membagikan kacamata dan pemeriksaan katarak secara gratis kepada warga miskin. Kegiatan ini merupakan program Corporate Social Responcibility (CSR). Menurut HRD HP, Anugrah Trismiadi menjelaskakan, program CSR ini dilakukan setiap tahun untuk kepentingan masyarakat kurang mampu. Selain itu HP juga memberikan beasiswa kepada putra-putri karyawan yang berprestasi di sekolah. “Semoga kegiatan ini bisa bermanfaatkan bagi masyarakat,” katanya, Selasa (30/9).

Disinggung soal persaingan di dunia karaoke yang semakin ketat terutama di Surabaya, Anugrah mengaku kalau selama ini HP memiliki kiat untuk bisa bersaing, salah satunya adalah dengan melakukan pembenahan internal khususnya tenaga SDM. “Semoga bisa terus eksis,” katanya.

Sebelumnya, pihak HP sudah menggelar acara pemeriksaan katarak secara gratis di Gedung Seni Cak Durasim Jalan Genteng Kali Surabaya, Minggu (28/9) lalu, sebanyak 160 penderita katarak melakukan pemeriksaan. Sedangkan untuk operasinya akan dilakukan di klinik Tritia Jl.Barata Jaya No.59 Surabaya. Agar berjalan lancar pendertian akan dioperasi 15 orang setiap harinya. ma

hilmi husein/bhirawa

Petugas Dinas Peternakan Kabupaten Pasuruan memeriksa gigi dan mulut sapi milik pedagang hewan kurban di kawasan Sukorejo Kabupaten Pasuruan.

ganya Rp12 jutaan/ekor, sekarang bisa mencapai Rp15 juta hingga Rp100 juta. “Kalau berat satu ton, harganya bisa Rp100 juta,” katanya.

Untuk sapi Madura, lanjutnya, harganya memang relatif lebih murah dibandingkan sapi Jawa karena secara fisik memang lebih kecil. Ia menyebut, hewan kurban yang dijual

harus mengantongi surat keterangan sehat dan memenuhi syarat dari Dinas Peternakan.

Diantaranya bebas dari penyakit individual dengan ciri demam akibat kepanasan atau kehujanan, kembung perut akibat makan rumput muda atau rumput basah, gangguan pencernaan, turunnya testis, cacat, atau cacingan.

Mengenai ketersediaan sapi potong di Jatim di tahun 2014 ini, ada 510 ekor untuk kebutuhan Jatim dan 310 ekor untuk memenuhi daerah diluar Jatim. Sedangkan untuk sapi yang disiapkan untuk hewan kurban sebanyak75 ribu (naik 10 persen dibanding tahun lalu), dan kambing untuk kurban 300 ribu ekor. iib.rac

Garuda Kembangkan Rute Baru

dok/bhirawa

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, saat ini sedang mempelajari potensi yang memiliki rute pendek dan internasional.

Surabaya , Bhirawa Bertumbuhnya rute-rute bisnis yang strategis rupanya telah menarik perusahaan penerbangan milik pemerintah untuk terjun dalam jalur tersebut. PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, saat ini sedang mempelajari potensi yang memiliki rute pendek dan internasional.

Saat ini, Garuda Indonesia sudah melayani penerbangan Surabaya-Jember, SurabayaBanyuwangi, dan SurabayaJedah. Dimana semuanya berangkat dari Kota Surabaya yang langsung ke daerah tujuan.

Vice President Domestik Re-

gion III Garuda Indonesia , Ari Suryanta mengungkapkan saat ini Garuda mulai menilik rote penerbangan lokal SurabayaBawean, serta penerbangan internasional Surabaya-Australia dan Surabaya-Hongkong.

“Daerah untuk penerbangan lokal dan internasional merupakan daerah yang syarat dengan potensi bisnis yang cukup menjanjikan. Selain itu, jalur internasional merupakan jalur ekonomi yang kerap kali digunakan oleh masyarakat Indonesia . Hong Kong, merupakan negara yang kerap di jadikan para pebisnis Indonesia untuk menja-

lin kerjasama dengan pengusaha Tiongkok, selain itu, jumlah TKI di Hong Kong asal Jatim juga lumayan besar. Sedangkan untuk Australia , kebanyakan adalah pelajar dari Surabaya yang menempuh pendidikan di negeri Kanguru,” ujarnya di Surabaya , Selasa (30/9) kemarin.

Ia menambahkan, untuk jalur internasional tidak diperlukan waktu yang lama dalam penjajakannya. Sehingga dalam waktu yang singkat, Garuda sudah bisa melayani pada rute-rute tersebut. “Saat ini, Australia dan Hong Kong lagi dalam kajian kami, semoga waktunya tidak perlu lama seperti ke Jember kemarin yang prosesnya sampai dengan setahun.

Dan ada jalur lagi yang kami telisik, Surabaya-Menado, Surabaya-Batam, Denpasar-Deli, yang masih di teliti oleh tim kami,:” terangnya.

Lanjut Ari, untuk Bandara Bawean milik Kabupaten Gresik, saat ini belum memadai untuk di darati pesawat Garuda jenis ATR 72-600. Ari mengungkapkan lebih lanjut, saat ini Garuda sedang melihat potensi landasan bandara Bawean, Kabupaten Gresik yang belum memadai untuk pendaratan pesawat Garuda jenis ATR 72-600. wil

Perajin Janur Kebanjiran Order Surabaya , Bhirawa Bulan Dzulhijjah atau bulan bulan haji menjadi berkah bagi pedagang hewan untuk berkurban dan pernak pernik pernikahan, salah satunya janur.

Karena sebagian besar masyarakat beranggapan kalau bulan ini baik untuk melangsungkan pernikahan. Firman, pedagang janur kuning di Kawasan Keputran Surabaya , mengakui penjualan janur yang dimilikinya mengalami peningkatan, sejak dua bulan terakhir. Peningkatan penjualan tersebut, lantaran Firman sudah memahami siklus yang

kerap terjadi pada bulan haji. ”Dari Agustus sampai hari ini, jumlah pemesan janur sudah mengalami peningkatan.

Dan memang kalau sudah musim haji, memang banyak orang yang melangsungkan pernikahan. Jadi saya sudah memahami momen tersebut,” jelasnya ketika mengolah ketrampilan janur kuning di Surabaya (30/ 9) kemarin.

Ia mengaku menyiapkan janur kuning yang akan dipakai dalam upacara pernikahan.

Karena untuk hari biasa, dirinya hanya mendatangkan 1 janur kuning sebanyak 1 pick up

per minggunya. Namun memasuki bulan haji, 5 pick up penuh dengan jamur kuning bisa ia datangkan, guna memenuhi pesanan konsumen. ”Jika sepi orang yang menikah, paling hanya 1 mobil pick up janur kuning. Tapi jika saatnya banyak orang menikah, maka saya memesan 5 mobil pick up yang penuh berisi janur kuning. Soalnya, konsumen yang saya miliki lumayan banyak. Ada yang dari Katering, rias pengantin, perusahaan florist dan bucket bunga dan perorangan,” ungkap pria berusia 40 tahun tersebut. wil

Rabu Pon 1 OKTOBER 2014

OLAHRAGA

9

Lima Pemanjat Jatim Berlomba di Asia

LINTASAN

Kepengurusan KONI Jabar Tunggu Pengesahan KONI Pusat Bandung, Bhirawa Kepengurusan KONI Jabar periode 2014-2018 sudah terbentuk dan tinggal menunggu pengesahan oleh Pusat, kata Ato Hermanto selaku tim formatur, di Bandung, Selasa.

"Susunan kepengurusan kemarin sudah diajukan ke KONI Pusat untuk mendapatkan pengesahan," kata Atto Hermanto.

Tim formatur yang terdiri dari Ketua Umum KONI Jabar terpilih Ahmad Saefudin, Obsatar Sinaga (Porlasi) dan Ato sebagai perwakilan KONI kabupaten/ kota sudah bekerja berdasarkan amanat Musorprovlub, 14 September 2014.

Dengan tuntasnya penyusunan kepengurusan KONI Jabar 2014, ditargetkan pertengahan Oktober 2014 sudah dilakukan pelantikan.

"Pengukuhan pengurus KONI Jabar yang baru kemungkinan pertengahan Oktober 2014, tanggal 10-an ke atas lah," kata Ato. Namun demikian, ia tidak bersedia menyebutkan sosok-sosok yang menempati posisi di kepengurusan KONI Jabar yang baru itu baik untuk level wakil ketua umum, ketua bidang dan juga formasi lainnya.

"Tunggu saja nanti saat pelantikan, yang jelas tim formatur sudah bekerja maksimal," katanya.

Namun demikian, ia menyebutkan sekitar 60 persen penguruh berasal dari pengurus dan pembina olahraga prestasi, sedangkan sisanya dari profesional.

"Ada kolaborasi antara perwakilan dari cabang olahraga dan dari profesional, sehingga diharapkan kepengurusan ke depan komplit dan memenuhi harapan untuk pembinaan olaraga di Jabar," kata Ato.Q ant

PSSI Banten Luncurkan ‘PBU’ Tangerang, Bhirawa Pengurus PSSI Banten meluncurkan Providentia Banten United (PBU) demi menambah gairah pesepakbola lokal menjadi pemain profesional akibat prestasi dua klub Persita dan Persikota terpuruk.

"Target kami pada akhir tahun 2015, klub ini sudah dapat melaju ke Divisi Utama PSSI," kata Ketua Umum PBU Franki Tumbelaka di Tangerang, Selasa.

Franki mengatakan pihaknya memilih Stadion Badak Kabupaten Pandeglang sebagai markas demi untuk merangsang potensi pesepakbola muda di daerah itu.

Selama ini, pemain andalan dari Banten berasal dari Tangerang, namun untuk ke depan akan lahir pesepakbola handal dari Kabupaten Lebak dan Pandeglang, katanya.

"Hal itu merupakan alasan kami memilih Stadion Badak agar bibit terbaik dari daerah ini juga dapat tersangsang dan mereka mau bergabung," katanya.

Namun dalam peluncuran PBU, para atlet melakukan uji coba dengan tim dari Kota Tangerang untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) IV Banten.

Sedangkan target awal maka pemain harus mampu melewati rintangan Liga Nusantara tingkat provinsi kemudian melaju ke regional dan nasional.

Menurut dia, tujuan berdirinya PBU untuk melakukan pembinaan bagi atlet muda secara berkelanjutan hingga menapak ke jenjang profesional.

Bahkan pihaknya mematok target supaya ada wadah berupa pendidikan dan latihan (diklat) bagi pesepakbola daerah ini agar mereka lebih maju dan berkembang.Q ant

Surabaya ,Bhirawa Lima pemanjat tebing asal Jatim berlomba di event Asian Sport Climbing Championship Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) 1-3 Oktober. Pemgprov Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Jatim berharap mereka bisa meraih prestasi terbaik.

ist

20015, Jabar akan bangunan sarana pertandingan atau venue cabang ski air.

Pembangunan Venue Ski Air Dilakukan Bandung, Bhirawa Pembangunan sarana pertandingan atau venue cabang ski air dan wake board PON XIX/2016 Jawa Barat akan dilakukan pada 2015.

"Tim konsultan dan asistensi dari Pemprov Jabar sudah melakukan peninjauan ke lokasi, pembangunan sarana pertandingan ski air dilakukan mulai 2015," kata Sekretaris Umum Persatuan Ski Air dan Wakeboard Indoneia (PSAWI) Jawa Barat Andri Ahmad Febiandi di Bandung, Selasa.

Ia menyebutkan cabang ski air yang baru dipertandingan di PON XVIII/2012 Riau itu akan mempertahankan eksistensinya. Dari dua kategori pertandingan itu, ski air dan wakeboard akan memperebutkan 12

medali emas.

Lebih lanjut Andri menyebutkan, venue PON XIX/2016 cabang ski air memanfaatkan genangan Bendungan Saguling di wilayah Padalarang Kabupaten Bandung tepatnya di kawasan Kompleks Kotabaru Parahyangan.

"Venue itu sudah digunakan untuk Kejurnas Pelajar dan Senior tahun 2013 lalu, namun untuk PON 2016 akan dilengkapi fasilitas dan peralatan berstandar internasional," kata Andri.

Lebih lanjut ia menyebutkan, fasilitas yang akan dibangun pada 2015 itu antara lain dermaga, basecamp, panggung dan juga beberapa sarana pertandingan lainnya.

"Pengadaan fasilitas itu baik yang permanen atau yang tidak

permanen, namun tentunya berstandar internasional," katanya.

Selain itu, PSAWI juga terus melakukan peningkatan kapasitas dan kemampuan wasit juri dengan menggelar sertifikasi wasit dan juri baik untuk lisensi nasional, Asia maupun internasional.

"Terakhir sertifikasi atlet dilakukan April 2014 lalu, beberapa diantaranya berhasil mendapatkan lisensi nasional dan Asia, juga untuk kategori senior," kata Andi.

Namun untuk pelaksanaan PON XIX/2016 mendatang, PB PON XIX/2016 akan menggunakan konsultan pertandingan dan beberapa wasit/juri asing yang akan ikut mengawasi pertandingan.Q ant

Tujuh Atlet Junior Jambi Masuk Pelatnas Jambi, Bhirawa Sebanyak tujuh atlet polo air junior binaan Pengurus Provinsi Persatuan Renang Seluruh Indonesia Jambi terpilih dipanggil masuk ikut program Pemusatan latihan nasional poloair menghadapi Kejuaraan Internasional 'AASF' Asian Junior Water Polo Championship 2014 di Seruni Bogor, Jawa Barat.

Ketua umum Pengprov PRSI Jambi, Yopi Muthalib di Jambi, Selasa mengatakan berdasarkan surat resmi dari Pengurus Besar PRSI tentang pemanggilan atlet pelatnas untuk Kejuaraan AASF 2014, maka ada tujuh atlet junior Jambi yang terpilih terdiri atas empat putri dan tiga putra.

Terpilihnya ketujuh atlet junior tersebut berdasarkan hasil Kejuaraan nasional junior tahun ini, atlet Jambi berhasil meraih medali perunggu dan kemampuan teknik mereka cukup baik untuk bergabung ke tim nasional yang akan di pelatnaskan lebih dahulu.

Ketujuh atlet poloa air Jambi

ist

Tujuh atlet polo air junior binaan Pengurus Provinsi Persatuan Renang Seluruh Indonesia Jambi ikuti program pemusatan latihan nasional. yang masih berusia muda tersebut yang dipanggil PB PRSI untuk masuk program Pelatnas AASF 2014 adalah dibagian putranya Yusuf Budiman, Riko Indriansyah dan Ariansyah, sedangkan pemain putrinya ada Dwi Angela, Chintya Pradita Putri, Putri Vaerina Lase dan Jessica Shivaneska.

Terhitung mulai 1 Oktober nanti, ketujuh alet Jambi sudah harus bergabung ke tim nasional

Pemkab Kediri Beri Hibah kepada Pelaku UMKM

untuk menjalani Pelatnas di Seruni, Bogor menghadapi Kejuaraan AASF yang akan berlangsung juga disana pada 2-9 November 2014.

Pada tahun ini Indonesia menjadi tuan rumah kejuaraan polo air junir AASF tingkat Asian yang akan berlangsung di kolam renang Seruni, Bogor, Jawa Barat pada awal November nanti.Q ant

Kelima atlet yang akan terjun di Lombok antara lain, Rindi Sufrianto, Aan Aviansyah, Fitria Hartani, Ita Triana Purnamasari dan Nanda Dea Cahyaningtiyas.

"Mereka adalah atlet terbaik Jatim, saya kesempatan berlomba di level Asia ini bisa dimanfaatkan dengan baik dan meraih juara," kata Ketua Umum FPTI Jatim, Kuswanto, Selasa (30/9).

Event internasiona ini juga dimanfaatkan oleh para pengurus sebagai evaluasi sebelum para atlet berlomba di Kejuaraan Nasional (Kejurnas) di Aceh Timur, 31 Oktober-6 November mendatang.

Asian Sport Climbing Championship merupakan kejuaraan yang masuk dalam kalender resmi International Federation of Sport Climbing (IFSC). Kejuaraan ini akan mempertandingkan

semua nomor, yakni lead, speed dan bounder.

Atlet-atlet yang dikirim oleh FPTI Jatim akan bersaing memperebutkan gelar juara Asia. Mereka akan mendapat perlawanan ketat dari Jepang, Korea, Malaysia, Singapura, Thailand, Hong Kong, Taiwan, Iran, India, Kazakhstan, dan Tiongkok. "Banyak negara-negara kuat yang dipastikan mengikuti kejuaraan ini.

Jadi ini adalah persiapan sempurna sebelum ikut Kejurnas," katanya.

Sementara itu, Rindi dan Ita akan tampil dengan bendera Kontingen Indonesia.

Indonesia akan menerjunkan Aspar Jaelolo, Nanang Ibrahim, Zainal Arifin, Fajri Ashari di sektor putra. Sementara di sektor putri ada Tita Supita, puji Lestari, Ita Triana Purnamasari, dan Muji Mulyani. Q wwn

KONI Makassar Proses Pencairan Bonus Porda Makassar, Bhirawa Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Makassar tengah memproses pencairan bonus bagi seluruh atlet peraih medali di Pekan Olahraga Daerah (Porda) XV Sulawesi Selatan di Kabupaten Bantaeng, 9-16 September 2014.

Ketua KONI Makassar Agar Jaya di Makassar, Selasa, mengatakan sudah bertemu dengan seluruh pengurus cabang olahraga selanjutnya hasil pertemuan akan dibawa ke Wali Kota Makassar untuk kemudian ditindak lanjuti.

“Kita sudah identifikasi seluruh perolehan medali Makassar di Porda. Hasil ini selanjutnya akan kita laporkan ke Wali Kota dalam waktu dekat. Kita juga memiliki keinginan untuk mencairkan bonus atlet secepatnya,” katanya.

Sebelum melaporkan ke Wali Kota Makassar, KONI Sulsel juga meminta seluruh cabang olahraga untuk memberikan laporan penggunaan anggaran di Porda 2014.

Pihaknya juga menyatakan jika laporan ini akan menjadi salah satu syarat untuk pengucuran bonus bagi atlet, pelatih dan ofisional.

“Kita juga meminta seluruh pengurus cabang untuk segera menyiapkan laporan anggarannya di Porda. Adapun waktu pengucuran bonus sendiri, kami belum bissa pastikan karena masih akan bertemu wali kota Makassar,” jelasnya.

Pelatih atletik Makassar Daniel Lius, mengakui sudah bertemu dengan pihak KONI Makassar terkait pemberian bonus atlet. Dirinya juga menyatakan jika sejauh ini memang baru sembilan cabang olahraga yang sudah meyerahkan lapran penggunaan anggaran selama Porda 2014.

“Bonusnya memang sudah ada namun belum dicairkan karena masih menunggu laporan anggaran dari pengurus cabang olahraga. Kita tentu berharap agar semuanya cepat selesai dan pembagian bonus bisa dilakukan,” ujarnya.Q ant

Pimpinan DPRD Kabupaten Kediri Didefinitifkan

Dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakatnya, terutama pelaku Usaha Mikro Kecil Menegah (UMKM) Kabupaten Kediri , Pemerintah Kabupaten Kediri memberikan hibah kepada 160 kelompok UMKM yang mengajukan proposal bantuan

H Sulkani Ketua DPRD Kabupaten Kediri sementara yang juga Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan bidang Informasi dan Komunikasi akhirnya ditetapkan sebagai ketua DPRD Kabupaten Kediri periode 2014-2019.

Hibah tersebut berupa tabungan Simpedes senilai Rp 570 juta untuk 160 kelompok UMKM se Kabupaten Kediri . Menurut Bupati Kediri Hj Haryanti Sutrisno, bantuan tersebut hanyalah stimulus untuk mengembangkan dan meningkatkan perekonomian pelaku UMKM “ Bantuan ini hanyalah stimulus untuk mengembangkan usaha pelaku UMKM, nantinya kedepan kami akan mengundang saudara untuk diberikan bekal bagaimana cara mendapatkan mendapatkan modal dari Bank Jatim,” terangnya saat penyerahan Hibah Pada kelompok UMKM se Kabupaten Bupati Kediri Hj Haryanti Sutrisno saat memberikan hibah pada kediri Kemarin Bupati juga berjanji , jika pemkab kelompok UMKM se kabupaten Kediri. akan ikut berupaya memasarkan produk-produk yang dihasilkan oleh kelompok petugas dalam pencairannya, selanjutnya UMKM Kabupaten kediri” Kita akan berupaya petugas akan mengantarkan penerima bantuan agar produk UMKM milik Kediri dikenal oleh untuk membelikan alat yang dibutuhkan oleh masayarakat luas,” ungkapnya kelompok UMKM ini sehingga bantuan tersebut Ditambahkanya dari 160 kelompok yang tidak diselewengkan diberikan hibah terbagi menjadi 3 gelombang “Bantuan tidak ada potongan sepeserpun, dan untuk gelombang pertama diberikan pada untuk pencairannya nanti akan didampingi, kelompok UMKM dengan produk makanan,untuk petugas juga akam mendampingi untuk pemkelompok kedua, kelompok UMKM dengan belian alatnya, sehingga dapat sesuai peproduk konveksi dan yang ketiga adalah kenggunaan, kami memberikan bantuan berlompok perbengkelan. dasarkan kebutuhan, bukan permintaan,” tanMenurutnya nantinya hibah yang berbentuk dasnya.Q adv tabungan ini, penerima hibah akan didampingi

H Sulkani ditetapkan menjadi ketua DPRD dalam Rapat paripurna istimewa DPRD kabupaten Kediri dalam acara pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD kabupaten Kediri, Selasa (30/9).

Penunjukannya sebagai ketua DPRD sesuai dengan pengajuan dari DPC PDI Perjuangan dan Empat Pimpinan DPRD Kab Kediri yakni Ketua H Sulkani dari PDI juga surat keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.418/600/ Perjuangan, drs Sentot Djamaludin dari PKB, Iskak Maulana dari PAN 001/2014/ tentang peresmian dan Arief Djunaidi dari Gerindra.saat diambil sumpah dan janji jabatan. pimpinan DPRD. Sesuai surat keputusan gubernur Jawa Timur usai pelantikan ini pihaknya akan langsung menunjuk Ketua H Sulkani dari PDI Perjuangan, membentuk Tatib anggota dewan dan alat drs Sentot Djamaludin dari PKB, Iskak Maulana kelengkapan dewan , agar secepatnya bisa dari PAN dan Arief Djunaidi dari Gerindra. membentuk Komisi serta Badan Kehormatan Informasi yang dihimpun, penunjukan Sulkani (BK). sebagai ketua DPRD juga sudah melalui “Usai pelantikan ini, agar kerja anggota dapat pertimbangan yang matang ditingkat DPC PDI maksimal secepatnya akan memuat tatib dan Perjuangan. Selain memperoleh suara terbaalat kelengkapan dewan, serta membentuk nyak saat pileg lalu, Sulkani dinilai juga komisi, dan Badan kehormatan,” ungkapnya mempunyai kecakapan dalam memimpin. usai pelantikan Sebab, dalam periode sebelumnya, Sulkani Sementara Bupati Kediri Haryanti Sutrisno pernah menduduki jabatan sebagai anggota dalam sambutannya berpesan agar pihak badan legislatif, badan musyawarah, anggota legislatif sebagai lembaga unsur penyeleKomisi B dan juga pernah menjadi anggota nggaran pemerintahan daerah lebih efektif, Komisi D. Bahkan, Sulkani juga menjabat efisien dan bisa membawa berkepentingan sebagai ketua fraksi PDI Perjuangan. masyarakat yang sosial.Q adv Kepada wartawan H Sulkani mengatakan,

NASIONAL-POLITIK

10 KILAS NASIONAL

BPJS Diminta Tambah Lagi Manfaat Jamsos Jakarta, Bhirawa Untuk menarik minat masyarakat agar mau masuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, hendaknya BPJS menambah manfaat program bagi pesertanya.

Manfaat baru yang bisa ditambahkan misalnya diskon tiket pesawat, kapal laut, kereta api, bus dan iuran sekolah. Diskon diberikan berdasarkan kepemilikan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Hal tersebut dikemukakan Dirjen Pembinaan Hubungan Industri dan Jamsostek Kemenakerytrans Irianto Simbolon, dalam dialog bertajuk “Pelayanan Terpadu Satu Pintu” yang diselenggarakan oleh Social Security Journalists Club (SSJC) di Jakarta.

Hadir Ketum Apindo Sofjan Wanadi, Kakanwil BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta Hardi Yuliwan, Direktur Pengawasan Norma Tenaga Kerja Kemenakertrans Nur Aisyah. Irianto lebih jauh menyatakan, pemerintah terus membahas rancangan peraturan turunan UU BPJS untuk penyelenggarakan program- programnya. Nantinya BPJS Ketenaga kerjaan bisa bekerjasama dengan berbagai pihak agar bisa menambah berbagai manfaat bagi peserta yang aktif membayar iuran.

Program yang ada di BPJS Ketenagakerjaan adalah. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JK) dan program baru Jaminan Pensiun (JP) yang berlaku 1 Juli 2015.

Sofjan Wanandi mengingatkan BPJS Ketenagakerjaan agar menimba pengalaman BPJS Kesehatan yang telah kedodoran dalam melayani pesertanya.

Para peserta BPJS Kesehatan sering kesulitan mendapatkan pelayanan yang semestinya dari RS rujukan.

Tidak jarang pekerja peserta BPJS Kesehatan yang ditolak di RS rujukan dengan dalih tidak jelas. Ujung ujungnya, RS tersebut tidak punya dana untuk operasional karena tunggakan BPJS Kesehatan menumpuk dan belum dilunasi.

“Pemerintah harus melihat kondisi riil sebelum menetapkan besarnya iuran program. Sehingga program ini tidak membebani dunia usaha ataupun pekerja,” cetus Sofjan W. Hardi Yuliwan mengatakan, dalam 2 bulan terahkir telah mengintegrasi kan sistem layanan pendaftaran lewat.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Kini ada 22 loket BPJS Ketenagakerjan di tingkat kota dan kelurahan di Jakarta.

Layanan PTSP ini sebenarnya digagas oleh Gubernur DKI Jakarta Djoko Widodo.

Sementara Nur Aisyah mengulangi pernyataannya, bahwa sanksi akan dijatuhkan kepada pengusaha maupun perorangan yang tidak mau masuk program BPJS. Sanksi pada pengusaha antara lain,tidak diberikan ijin usaha, tidak bisa ikut tender, tidak dapat IMB. Sedang bagi perorangan dikenakan sanksi administratif untuk pembuatan KTP, Paspor, SIM dan pengurusan sertifikat tanah. Q ira

Dewan Etik MK Tunggu Laporan PDIP UU MD3 Untungkan Koalisi Merah Putih Jakarta, Bhirawa Dewan Etik Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menunggu laporan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terkait ditolaknya permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPD, DPR dan DPRD (UU MD3).

antara foto

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) didampingi Menko Polhukam Djoko Suyanto (tengah) dan Menko Perekonomian Chairul Tanjung (kanan) memberikan pernyataan pers usai melakukan rapat kabinet terbatas tertutup di Bandara Internasional Halim Perdanakusumah, Jakarta, Selasa (30/9) dini hari.

Pemerintah Bahas Mekanisme Penolakan RUU Pilkada Jakarta, Bhirawa Pemerintah masih membahas mekanisme penolakan RUU Pilkada, setelah hasil konsultasi antara Presiden dan Ketua Mahkamah Konstitusi menyatakan kehadiran menteri yang menyampaikan amanat presiden dalam pembahasan bisa dinilai sebagai persetujuan pemerintah saat RUU tersebut dibahas.

“Sekarang ini karena setiap pembahasan RUU, Presiden menujuk menteri, meski dalam amanat presiden (yang disampaikan menteri, red.), menteri tidak memberikan persetujuan namun dengan kehadirannya sama saja mem berikan persetujuan, kesimpulannya tidak ada jalan bagi presiden untuk tidak bersetuju, saya sebagai presiden taat asas dan konstitusi, apalagi ada pandangan dari

Mahkamah Konstitusi,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta Selasa dini hari. Ia mengatakan hal itu dalam keterangan pers di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, setelah melangsungkan rapat terbatas.

RUU Pilkada disahkan dalam sidang paripurna DPR RI beberapa waktu lalu. Setelah adanya kepastian itu, katanya, saat ini pemerintah masih mencari jalan lain untuk tetap mendorong pandangan semula, yaitu mendukung pelaksanaan pemilihan langsung kepala daerah dengan adanya perbaikan.

“Maka dari siang tadi (29/9) hingga saat ini kami mengolah jalan seperti apa untuk betul-betul menyelamatakan sistem pilkada yang saya anggap tepat dari yang tidak tepat, yaitu kembali ke pilkada langsung dengan perbaikan,

Oesman Sapta Dinilai Layak Pimpin DPD Jakarta, Bhirawa Beberapa anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia terpilih, menilai Oesman Sapta Odang atau Oso asal Kalimantan Barat layak menjadi Ketua DPD RI periode 2014-2019.

“Saya yakin Oso mampu membawa DPD lebih kreatif dan inovatif agar peran kami lebih terasa di

masyarakat,” kata anggota DPD RI terpilih asal Bali Kadek Arimbawa di Jakarta Selasa (30/9) kemarin.

Kadek mengatakan nama Oso mencuat menjadi salah satu kandidat kuat Ketua DPD RI untuk masa lima tahun ke depan.

Kadek menilai Oso terbebas dari kepentingan kelompok, tegas dan berpengalaman dalam men-

jalankan roda organisasi.

Anggota DPD asal Bali itu mengharapkan sosok Oso dapat meningkatkan kerja sama konstruktif dengan pemerintah dan memperkokoh institusi internal.

“Pencapaian DPD RI periode sebelumnya masih banyak yang harus dibenahi dengan sikap agresif,” ujar Kadek.Q ant

PTN Pertama di Lumajang Terima Ratusan Mahasiswa Baru Akademi Komunitas Negeri Lumajang (AKNL) sebagai rintisan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Kabupaten Lumajang ternyata memperoleh respon yang positif. Hal ini terbukti dengan adanya ratusan mahasiswa yang berhasil direkrut untuk angkatan pertamanya. Meski belum memiliki lahan dan gedung sendiri dan masih berstatus PDD (Pendidikan di Luar Domisili) bekerjasama dengan Politehnik Negeri Malang.

“Dari data yang ada menyebutkan 168 mahasiswa baru berhasil dijaring melalui seleksi untuk menjadi mahasiswa angkatan pertama untuk 3 program studi,’’ kata Drs H Asat Malik, Mag Wakil Bupati ketika membuka kegiatan OPSPEK bagi ma hasiswa baru AKNL di gedung SMKN 1 Lumajang baru-baru ini.

Di antaranya, untuk Program Studi (Prodi) Komputer Akutansi telah menampung 97 mahasiswa, Prodi Tehnik Otomotif 19 mahasiswa dan Tehnik Geodesi 52 mahasiswa.

Menurut Asat Malik tidak semua pendaftar AKNL langsung diterima menjadi mahasiswa, meski dalam status rintisan.

“Sebab, tercatat ada beberapa pendaftar yang akhirnya dinyatakan tidak lulus seleksi,’’ungkapnya. Dari prodi Studi Komputer Akuntansi, dari 139 pendaftar akhirnya hanya 97 mahasiswa baru yang dinyatakan lolos seleksi.

Demikian pula untuk Prodi Tehnik Geodesi, dari 59 pendaftar hanya 52 mahasiswa baru yang dinyatakan lolos seleksi. Seleksi dilakukan ketat untuk menakar kemampuan calon mahasiswa guna memastikan bahwa mereka memang benar-benar layak untuk

Rabu Pon, 1 OKTOBER 2014

belajar di rintisan PTN di Lumajang ini.

Dalam kegiatan OPSPEK ini, Asat Malik Wabup menjanjikan, Pemkab Lumajang akan segera menyiapkan lahan seluas 5,.3 hektar sekaligus gedung perkuliahannya di kawasan JLT (Jalur Lintas Timur). Selain itu, akan dibangun juga asrama mahasiswa, beasiswa dan keleng kapan sarana dan prasarana pendukung lainnya. ‘’Saya minta mahasiswa baru AKNL untuk bersemangat tinggi memulai perkualiahan ini,’’jelasnya. Jalin kerjasama yang baik antar mahasiswa, pengajar dan masyarakat. Jaga nama baik Kabupaten Lumajang dengan lulus berprestasi. ‘’Yang terpenting, pertahankan AKNL sampai menjadi Satker AKNL Mandiri,’’ tegas Asat Malik Wabup.

Akademi Komunitas Negeri Lumajang atau disingkat AKNL merupakan sebuah sekolah tinggi yang dibangun dan dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam rangka pemenuhan janji Bupati Sjahrazad Masdar yang pada saat pencalonan kedua kalinya beliau telah menjanjikan akan dibuat sebuah sekolah tinggi di Lumajang. Akademi tersebut telah membuka pendaftaran maha-

Drs Asat Malik

yat/bhirawa

siswa baru sejak awal Juni 2014. Dari pembukaan telah terjaring banyak calon mahasiswa. Mereka banyak berasal dari pendidikan SMK. DIKTI sebagai pihak otoritas tertinggi dalam dunia pendidikan menyetujui bahwa AKNL dibuka dengan 3 program pendidikan.

Yaitu 3 Prodi Teknik Geodesi ( D2 ), Komputer Akuntansi ( D2 ) dan Teknik Otomotif ( D2 ) Sementara itu Bupati Lumajang Dr. Sjahrazad Masdar mengatakan, berdirinya Perguruan Tinggi Negeri di Lumajang akan diawali dengan Akademi Komunitas Negeri Lumajang (AKNL), terkait AKNL sendiri berdasarkan komunikasi yang dibangun, Kementerian Pendidikan sudah memberikan sinyal positif. “ Berdirinya perguruan tinggi negeri di lumajang dalam bentuk AKNL, Akademi Komunitas Negeri di Lumajang sudah di setujui oleh Bapak mendikbud, bahkan sudah juga di dengar oleh Pak SBY ketika datang ke Lumajang,’’ ungkap Sjahrazad Masdar. Q yat,adv

kalau ‘plan’ A tidak tembus akan menuju ke plan B. Hingga subuh hari ini dan akan dilanjutkan besok,” katanya.

Presiden mengatakan tidak ada kepentingan pribadi atau kepentingan lain terkait dengan upaya yang dilakukan pemerintah, selain sematamata sesuai dengan pandangan pemerintah dan rakyat.

Ia menjelaskan tentang hal itu, bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah harus dilakukan secara langsung dan ada perbaikan atas kekurangan selama ini.

“Kalau ini baik sistemnya presiden dan pemerintah yang akan mendatang, akan lebih baik lagi mengelola kehidupan politik, opsi yang masih tersedia, saya tidak perlu sampaikan malam ini, Insya Allah ada jalan untuk wujudkan (yang terbaik, red.),” kata Presiden. Q ant

“Kami tunggu saja (laporannya),” kata Ketua Dewan Etik Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Abdul Mukthie Fadjar saat menjawab pertanyaan wartawan lewat pesan singkat di Jakarta, Selasa.

Muktie Fadjar juga tidak mau berkomentar tentang rencana PDIP yang akan melaporkan tujuh hakim konstitusi yang menolak gugatannya tersebut.

Hakim Konstitusi Patrialis Akbar menyatakan menghormati hak PDIP yang akan melaporkan hakim konstitusi ke dewan etik.

“Semua orang boleh saja melaporkan hakim ke dewan etik, wajar-wajar saja dan dihormati sepenuhnya,” kata Patrialis.

Majelis hakim MK telah menolak seluruh gugatan PDIP soal UU MD3, namun ada dua hakim konstitusi yang menyatakan pendapat berbeda (dissenting opinion), yakni Hakim Konstitusi Maria Farida dan Wakil Ketua MK Arief Hidayat.

Menanggapi putusan ini, Ketua DPP Bidang Hukum PDIP Trimedya Panjaitan menyatakan kekecewaannya dan akan melaporkan tujuh hakim konstitusi ke dewan etik.

“Ini menunjukkan putusan ini tidak bulat dan dipaksakan. Kami sedang mempertimbangkan untuk melaporkan hakim konstitusi di luar yang dissenting ini ke Komite etik MK,” kata Trimedya, Senin (29/9).

Menurut dia, para hakim tersebut memutus secara terburu-buru dan seharusnya melakukan putusan sela saja.

“Sebaiknya yang dilakukan hari ini adalah putusan sela dan hakim mendengarkan ahli-ahli kami, dan alat bukti lain yang kami ajukan, baru dilakukan putusan,” katanya.

Trimediya mengatakan memutus uji materi terhadap UU harus dilakukan secara komprehensif, mendengar keterangan saksi dan ahli.

“Jadi dalam konteks ini

Abdul Mukthie Fadjar kami melihat ada hukum acara yang dilanggar oleh pihak MK dalam membuat keputusan,” katanya.

Pengamat politik dari Universitas Indonesia Agung Suprio menilai UndangUndang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) bakal menguntungkan partai Koalisi Merah Putih dalam mendistribusikan kekuatan di lembaga legislatif.

“UU MD3 akan menguntungkan Koalisi Merah Putih, mereka akan mampu mendistribusikan kekuatan mereka secara merata kepada jabatan-jabatan di legislatif, seperti Ketua DPR dan wakil-wakilnya,” kata Agung Suprio dihubungi di Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan Koalisi Merah Putih akan semakin solid dengan pola distribusi kekuatan tersebut. Dengan demikian, kata Agung, DPR akan menjelma sebagai kekuatan yang bersifat antipemerintah.

Sementara itu di sisi lain, kata dia, Jokowi boleh jadi akan memandang DPR sebagai kekuatan menakutkan jika kinerja kabinet tidak profesional dan banyak terjadi korupsi.

“Apalagi jika distribusi kue kekuasaan tidak merata kepada partai pendukung Jokowi maka soliditas pemerintah pun bisa retak. Bahkan ada kemungkinan masuknya orang partai ke kabinet bertambah agar soliditas pemerintahan tercapai,” ujar dia. Q ant

Wali Kota Lantik 551 Pejabat Struktural dan Direktur PDAM Dalam rangka melakukan penyegaran di jajaran Pemerintah Kota Blitar, Walikota Blitar, Muh. Samanhudi, SH lantik 551 pejabat yang terdiri dari eselon II, III,IV dan V serta Direktur PDAM Kota Blitar di Balaikota Koesumo Wicitro, Selasa (30/ 9) kemarin.

Pelaksanaan mutasi ini berdasarkan SK Walikota No : 821/114/ 410.201.2/2014 tentang Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Struktural di Lingkup Pemkot Blitar.

Dalam kesempatan tersebut, Pemkot Blitar juga mengumumkan penghapusan beberapa SKPD dan Kantor sekaligus pengadaan SKPD dan Badan Baru di Lingkup Pemkot Blitar.

Seperti diungkapkan Walikota Blitar, Muh. Samanhudi Anwar, proses mutasi yang digelar ini merupakan bentuk penyegaran posisi di tempat yang baru dan mengisi posisi beberapa jabatan lowong karena banyaknya PNS yang memasuki masa pensiun.

“Selain sebagai penyegaran dan mengisi jabatan yang kosong, pelantikan pejabat struktural ini juga dimaksudkan mempercepat capaian Visi dan Misi Kota Blitar dengan harapan target dan indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD dapat kita raih bersama,” kata Muh. Samanhudi, Anwar, SH. Lebih lanjut Muh. Samanhudi, Anwar, SH menjelaskan penataan jabatan merupakan salah satu strategi yang harus dilakukan dalam meningkatkan kinerja birokrasi, sehingga setiap aparatur mampu mendukung dan memberikan kontribusi dalam mewujudkan program, visi dan misi Pemerintah Kota Blitar.

“Sebagaimana terumus dalam RPJMD Kota Blitar tahun 2011-2015, kami berharap melalui mutasi pejabat struktural ini, seluruh SKPD memiliki motivasi dan energi baru dalam rangka mendukung terlaksananya prinsip-prinsip APBD Pro Rakyat,” ujarnya. Selain pelantikan pe-

hartono/bhirawa

Wali Kota Blitar Muh. Samanhudi Anwar, SH saat melantik 552 pejabat eselon II, III,IV dan V Pemerintah Kota Blitar di Balaikota Koesumo Wicitro, Selasa (30/9) kemarin. jabat struktural, dikatakan Muh. Samanhudi, Anwar, SH juga dilantik Direktur PDAM, Drs. Sugeng Praptono, dimana diharapkan dapat membawa BUMD milik Pemkot Blitar berada dalam kondisi yang sehat.

Bahkan PDAM diharapkan bisa menjadi lembaga yang mendukung dan mempercepat pencapaian Visi Kota Blitar, khususnya mengembangkan program dan kegiatan yang berprinsip pada APBD Pro Rakyat.

“Meskipun perlu dikelola secara profesional, PDAM tidak boleh berorientasi murni pada kepentingan bisnis, melainkan harus mendukung program ekonomi kerakyatan, sehingga para pimpinan perlu menciptakan skema dan program yang mendukung ke arah pemberdayaan ekonomi kerakyatan,” jelasnya.

Di sisi lain menurutnya PDAM merupakan perusahaan pengelola air di Kota Blitar yang diperuntukan bagi kelangsungan hidup orang banyak. Sehingga Pemerintah memiliki komitmen kuat terhadap keberlangsungan hidup PDAM, melalui kebijakan-kebijakan pelestarian sumber daya air guna penyehatan PDAM Kota Blitar.

Sementara beberapa jumlah pejabat yang dilantik sebanyak 552 pejabat diantaranya pejabat seleon II sebanyak 25 orang yang terdiri Kepala Dinas, Ke-

pala Badan dan Asisten, untuk pejabat eselon III.a sebanyak 42 orang, pejabat eselon III.b sebanyak 69 orang, pejabat eselonj IV.a sebanyak 269 orang, pejabat eselon IV.b sebanyak 131 orang dan pejabat eselon V.a sebanyak 15 orang serta Direktur PDAM Kota Blitar.

Selain dilaksanakan pelantikan pejabat struktural juga adanya unit kerja baru dengan adanya perubahan struktur organisasi yang mulai beroperasi awal bulan Oktober 2014 ini seperti Dinas Pendapatan, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan dan Informatika, Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata serta beberapa SKPD lainnya. Sedangkan para pejabat yang masuk gerbong mutasi diantaranya Kepala Dinas Pendidikan yang sebelumnya Drs. Santoso, MPd kini menjabat Sekretaris Daerah Kota Blitar digantikan M Sidik yang sebelumnya menjabat Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkot Blitar. Penggantinya dijabat Maryoto yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Perekonomian Pemkot Blitar serta pergeseran beberapa pejabat lainnya untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi jajaran Pemkot Blitar. Q htn,adv

Rabu Pon 1 OKTOBER 2014

Menteri Kelautan dan Perikanan Canangkan PKN di Tulungagung l Sambungan hal 1

Pencanangan program PKN di Tulung­ agung menurut Syarif merupakan bagian dari rangkaian penyelenggaraan Hari Nusantara Tahun 2014 yang akan dilakukan pada 13 Desember 2014 mendatang. “Program PKN bertujuan untuk mengakselerasi pendapatan nelayan khususnya kelompok rumah tangga miskin nelayan di wilayah berbasis pelabuhan perikanan atau pangkalan pendaratan ikan,” ujarnya.

Syarif kemarin juga mengungkapkan kegembiraan dan apresiasinya dengan telah disahkannya UU Kelautan oleh DPR RI pada Senin (29/9) malam. Menurutnya UU tersebut baru selesai sekarang setelah digagas pada era pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur).

“Tadi malam sudah disahkan UU Kelautan itu. Pengesahan ini sangat penting dalam bidang kelautan apalagi dalam era pemerintahan baru nanti yang menekankan pada maritim,” paparnya.

Sebelum melakukan pencanangan PKN, Syarif memberikan bantuan yang diperuntukkan bagi nelayan Tulungagung berupa pakan ikan dan peralatan yang nilainya mencapai Rp 1,5 miliar. Selain juga ada juga bantuan dari Kementerian Kesehatan sebesar Rp 1,25 miliar.

Bupati Syahri Mulyo dalam sambutannya mengatakan potensi perikanan di Tulungagung sangat potensial. Apalagi kabupaten di selatan Jatim tersebut memiliki pantai sepanjang 61,47 km yang melewati empat kecamatan.

Namun demikian, lanjut dia, potensi tersebut belum tergarap secara maksimal utamanya di sektor perikanan laut. Kendala yang dihadapi di antaranya masih terbatasnya nelayan yang memiliki kapal yang berbobot besar. “Kalau di budidaya Tulungagung sudah dapat memproduksi 25.000 ton. Jadi masih jauh perbandingannya untuk yang di sektor perikanan tangkap,” tuturnya.

Kepala Diskanla Provinsi Jatim Ir Heru Tjahjono MM membenarkan jika produksi ikan budidaya di Tulungagung merupakan yang terbesar di Jatim. Bahkan menurutnya Tulungagung bisa dikata merupakan pusat budidaya ikan di Indonesia. n wed

UU Pilkada Tak Melanggar Konstitusi l Sambungan hal 1

memperkuat posisi UU Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) apabila ada gugatan. Sebab, fungsi MK adalah untuk menguji konstitusionalitas undang-undang di atas UUD 1945. Jika tidak melanggar UUD 1945, maka itu sudah disebut konstitusional. “Kalau jelas konstitusional, MK pasti akan mempertimbangkan gugatan tersebut. Dan saya yakin, peluangnya akan sangat kecil untuk menang di MK,” kata dia yang juga Rektor Universitas Dr Soetomo (Unitomo) Surabaya itu.

Amiq mengaku, pemilihan melalui DPRD tidak bisa dikatakan sebagai kemunduran demokrasi bangsa Indonesia. Bahkan ini merupakan perkembangan dinamika ketatanegaraan. Seperti negara yang semula hanya berisi masyarakat tanpa pemerintah, kemudian ada orang kuat lalu memimpin dan menjadi monarki. Monarki ditentang bangsawan menjadi aristokrasi kemudian kaum aristokrat digulingkan oleh orang banyak menjadi oligarki, oligarki kemudian dikudeta menjadi demokrasi. Demokrasi muncul aksi anarki kemudian kembali lagi menjadi monarki begitu seterusnya.

“Jadi demokrasi dengan keterwakilan merupakan dinamika. Dan ini khas dengan bangsa Indonesia,” kata dia. Perkembangan dan dinamika ketatanegaraan di Indonesia menurutnya adalah siklus kepemerintahan.

Sementara itu, di Universitas Airlangga (Unair) Aliansi Civitas Akademika Fisip menyatakan sikap, menolak UU yang baru digedok tersebut. Mengatasnamakan Civitas Akademika Fisip Unair, dosen dan mahasiswa menyampaikan penolakan. Sikap mereka dituangkan lewat pembubuhantanda tangan serta penulisan nama pada selembar kain putih di depan pintu salah satu ruangan di Fisip.

Pakar politik Fisip Unair Hariadi di hadapan mahasiswa mengatakan, pilkada tidak langsung membuat track record calon sulit diketahui. Menurutnya, jika acuannya hukum positif maka pemilihan demokratis oleh dewan benar adanya. Namun dia menegaskan tidak sepatutnya melihat teks lepas sama sekali. Melihat teks harus berdasar prinsip hukum substantif. n tam

Buat Kantin Kejujuran l Sambungan hal 1

“Yang mengurus kantin ini cleaning service, dia yang beli barangnya. Awalnya saya beri modal Rp 2 juta dan ternyata sampai sekarang masih bertahan. Jadi pegawai di Biro Adpum orangnya jujur. Kalau tidak jujur pasti sudah bangkrut,” kata Suprianto belum lama ini.

Konsep kantin kejujuran ini sama seperti kantin kejujuran pada umumnya. Setiap barang yang dijual diberikan harganya. Setiap pembeli diberi kebebasan mengambil barang, membayar dan mengambil kembalian sendiri tanpa ada orang yang melayani.

Barang yang dijual di kantin kejujuran Biro Adpum seperti rokok, mi instan, berbagai jenis kopi dan beberapa jenis camilan.

“Kantin ini urusannya bukan dengan kepala biro, tapi dengan Tuhan. Kalau dia tidak jujur urusannya dengan Tuhan, karena dia telah tidak jujur atau mencuri,” ungkapnya.

Ada cerita yang menarik selama kantin kejujuran dibuka selama dua pekan ini. Yaitu, ada beberapa pegawai yang membeli dan uang kembaliannya tidak diambil. Namun pada esok harinya, kembalian tersebut dihitung lagi saat dia mengambil barang lagi.

“Contohnya kalau dia hari ini bayar rokok Rp 15.000 dan uangnya Rp 20.000, uang kembaliannya tidak diambil. Namun esok harinya diambil barang dengan harga Rp 10.000 tinggal nambahi Rp 5.000. Jadi seperti punya tabungan,” ucapnya sambil tersenyum. n iib

SAMBUNGAN Tiket KA Ekonomi Tak Lagi Disubsidi per 1 Januari 2015 l Sambungan hal 1

ucapnya kepada wartawan di Gedung Jakarta Railway Center Djuanda, Jakarta, Selasa (30/9).

Dia menegaskan, pencabutan subsidi ini tidak akan mengurangi kualitas pelayanan KA ekonomi tersebut. Justru KAI berjanji ada peningkatan pelayanan penumpang.

Dengan begitu, Bambang menyebut, mulai awal tahun depan, KA ekonomi jarak jauh dan menengah diberlakukan tarif keekonomian. Namun berlaku juga tarif parsial, di mana penumpang yang bepergian untuk tujuan tertentu hanya membayar tarif sesuai jarak yang tempuhnya.

Tarif KA non PSO ini mulai diberlakukan pada pemesanan tiket KA pada 2 Oktober 2014 untuk pemberangkatan KA per

1 Januari 2015. Lebih jauh Bambang menilai, pengalihan subsidi ke kereta lokal tak akan melulu dalam bentuk penurunan tarif.

Bisa saja subsidinya dalam bentuk penambahan frekuensi perjalanan KA, jumlah tempat duduk, dan penambahan fasilitas.

“Dirjen Kereta Api terus mengevaluasi pemberian subsidi untuk KA ekonomi jarak jauh dan jarak sedang. Tujuannya, agar subsidi dari pemerintah tepat sasaran bagi pengguna jasa kereta api,” katanya.

Dengan pengalihan subsidi itu, jelas Bambang, misalnya rute dari Kertajaya I, Surabaya Pasar Turi-Tanjung Priok, dulu harganya saat masih di PSO Rp 50 ribu per orang nanti naik menjadi Rp 135 ribu per orang. Sementara, KA jarak jauh dengan tujuan dari Tanjung Priok-Purwosari men-

jadi Rp 105 ribu, dari harga Rp 50 ribu per orang. Sedangkan tiket dari Malang-Pasar Senen bakal naik dari Rp 65 ribu menjadi Rp 150 ribu per orang.

Untuk harga tiket KA jarak sedang Tawangjaya I, Bambang mencontohkan, dari harga Rp 45 ribu per orang menjadi Rp 80 ribu per orang. Namun Bambang menolak bahwa pihaknya dikatakan menaikkan tarif kereta setelah PSO dialihkan. “Bukan KAI naikkan tarif, tapi karena pemerintah mengalihkan subsidinya ke KA lokal dan komuter,” elaknya.

Berdasarkan data yang diberikan KAI, terdapat 22 KA ekonomi jarak jauh dan 24 KA ekonomi jarak sedang baik yang beroperasi di Jawa maupun Sumatera yang akan mengalami penyesuaian tarif per 1 Januari 2015. n ira, ins

B. KA Jarak Sedang

KA Matarmaja dari

Rp 65.000 menjadi Rp 150.000/ penumpang

KA Tawangjaya dari

Rp 45.000 menjadi Rp 95.000/ penumpang

KA Serayu dari

Rp 35.000 menjadi Rp 95.000/ penumpang

KA Kutojaya Selatan dari

Rp 35.000 menjadi Rp 70.000/ penumpang

KA Tegal Arum dari

Rp 25.000 menjadi Rp 55.000/ penumpang

KA Tawang Alun dari

Rp 30.000 menjadi Rp 65.000/ penumpang

KA Rajabasa dari

Rp 30.000 menjadi Rp 65.000/ penumpang

KA Buser/Serelo dari

Rp 30.000 menjadi Rp 55.000/ penumpang

KA Putri Deli dari

Rp 20.000 menjadi Rp 45.000/ penumpang

KA Siantar Ekspres dari

Rp 20.000 menjadi Rp 40.000/ penumpang

1. KA Tawangjaya I relasi Semarangponcol-Pasarsenen 2. KA Tawangjaya II relasi Pasarsenen-Semarangponcol 3. KA Serayu I relasi Purwokerto-Kroya-Jakarta Kota 4. KA Serayu II relasi Jakarta Kota-Kroya-Purwokerto 5. KA Serayu III relasi Purwokerto-Kroya-Jakarta Kota 6. KA Serayu IV relasi Jakarta Kota-Kroya-Purwokerto 7. KA Kutojaya Selatan I relasi Kutoarjo-Kiaracondong 8. KA Kutojaya Selatan II relasi Kiaracondong-Kutoarjo 9. KA Tegal Arum I relasi Tegal-Jakarta Kota 10. KA Tegal Arum II relasi Jakarta Kota-Tegal 11. KA Tawang Alun I relasi Banyuwangi-Malang 12. KA Tawang Alun II relasi Malang-Banyuwangi 13. KA Rajabasa I relasi Kertapati-Tanjungkarang 14. KA Rajabasa II relasi Tanjungkarang-Kertapati 15. KA Buser/Serelo I relasi Kertapati-Lubuklinggau 16. KA Buser/Serelo II relasi Lubuklinggau-Kertapati 17. KA Putri Deli relasi Tanjungbalai-Medan 18. KA Putri Deli relasi Medan-Tanjungbalai 19. KA Putri Deli relasi Tanjungbalai-Medan 20. KA Putri Deli relasi Medan-Tanjungbalai 21. KA Putri Deli relasi Tanjungbalai-Medan 22. KA Putri Deli relasi Medan-Tanjungbalai 23. KA Siantar Ekspress relasi Siantar-Medan 24. KA Siantar Ekspress relasi Medan-Siantar (asp)

Kenalkan Potensi Wisata Unggulan, Kakang Embug 2014 Diarak Keliling Kota l Sambungan hal 1

dan Kabag Setkab Situbondo.

Menurut Tulus, 20 kakang embug ini dipilih sesuai dengan pengetahuan mereka akan dunia pariwisata, seni. Jika mereka menang diharapkan dapat mendedikasikan potensi Situbondo di wilayah regional maupun nasional. “Para peserta ini dipilih sesuai dengan kapabilitas pengetahuan yang dimiliki, termasuk memiliki wawasan yang luas serta memiliki penguasaan bahasa asing (Bahasa Inggris). Untuk pria minimal memiliki ukuran tinggi 170 cm dan perempuan 160 cm,” tegas Tulus Prijatmaji, dengan didampingi Kabid Kebudayaan Jupri.

Sebelumnya, kata mantan Kabag Pemerintahan itu, ke-20 peserta telah berhasil mengikuti tahapan pembekalan, di antara­nya berisi pembinaan fotografi, jurnalistik dan kirab. Nanti seluruh peserta, ujar Tulus, bakal dikarantina di Hotel Sido Muncul mulai 9 Oktober mendatang. “Untuk puncak grand final bakal dihelat pada 12 Oktober

di Alun alun Situbondo. Perlu diketahui, para kakang embug terbaik tersebut akan mengikuti lomba Duta Wisata dan Raka Raki 2014,” tegas Tulus.

Sementara itu, Bupati Situbondo H Dadang Wigiarto menuturkan kegiatan pemilihan kakang embug merupakan kebanggaan bersama.

Dijelaskan Dadang, peran pemuda harus terus didorong dan diberi fasilitas serta diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan bakat yang dimiliki maupun kesempatan keilmuan pengetahuan umum dan agama. “Ini agar Situbondo ke depan punya peluang dalam rangka menata dan mengejar ketertinggalan dengan daerah lain. Ini Juga menjadi modal besar ketika pemuda punya semangat mengisi pembangunan dengan cara menggalakkan peran serta kakang embug ini,” tegasnya.

Orang pertama di jajaran Pemkab Situbondo itu juga berharap agar kegiatan itu menjadi tempat menempa dan tempat memadukan pengetahuan wawasan, mental dan integritas. Sehingga dapat

mempersiapkan pemuda agar punya daya saing secara memadai. Dadang juga menegaskan, Situbondo merupakan daerah yang mempunyai kekuatan dan kharisma serta mempunya kesempatan untuk maju karena memiliki potensi SDM dan SDA sangat strategis. “Saat ini kita mempersiapkan untuk menggapai kemajuan itu. Salah satu caranya dengan menggelar kegiatan mencari bibit pemuda yang tersaring dengan sebuah sistem. Tentunya harus didukung dengan pendidikan yang beragam mulai SMA, mahasiswa dan sarjana,” ungkap Bupati Dadang.

Agar para kakang embug memiliki daya saing, ucap Bupati Dadang, maka juga diperlukan integritas dengan mengisi mental yang kuat para finalis melalui pendidikan berkarakter. Apalagi, masyarakat ekonomi ASEAN akan segera berlaku pada 2015 mendatang, di mana Bangsa Indonesia, termasuk Kabupaten Situbondo dituntut untuk bisa membangun kualitas SDM yang bagus sejak saat ini. n awi

November, Pemerintah Naikkan BBM Bersubsidi Rp 3.000 l Sambungan hal 1

but, pihaknya optimistis kenaikan ini telah memikirkan dampak dari segala hal.

Luhut bercerita meski pembahasan ini memakan waktu cukup lama. Namun sejak Jumat pekan lalu, Tim Transisi beserta pasangan Jokowi-JK sepakat untuk menaikkan harga BBM bersubsidi pada November nanti.

Kini BBM bersubsid jenis premium, dan solar masing-masing dibanderol sebesar Rp 6.500 per liter dan Rp 5.500 per liter. Dengan kenaikan Rp 3.000 per liter, maka besaran harga premium akan naik mencapai Rp 9.500 per liter, dan solar Rp 8.500 per liter.

Menurut Luhut, ada alasan kuat di balik kenaikan harga BBM pada November mendatang. Dia menilai kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sudah sangat berat. “Ada kekhawatiran defisit cash flow tidak bisa dihindari,” ujarnya kepada wartawan di gedung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Jakarta, Selasa (30/9).

Begitu Jokowi mulai menjabat sebagai presiden pada 20 Oktober

2014, Luhut menyebutkan sudah dihadapkan pada kondisi APBN yang ‘berdarah-darah’. Jokowi bisa saja tidak punya cukup dana untuk mengelola negara. “Saat masuk kantor nanti, Presiden Jokowi dihadapkan pada defisit anggaran mencapai Rp 27 triliun dan carry over BBM subsidi Rp 46 triliun. Total kas negara yang kosong mencapai 7,2 miliar dolar AS,” jelas Luhut.

Dengan kenaikan harga BBM, Luhut menyebutkan negara bisa menghemat anggaran ratusan triliun. Kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 3.000 per liter November 2014 bisa menghemat 13-14 miliar dolar AS atau bisa lebih dari Rp 150 triliun. Jika ini konsisten dilakukan, maka penghematannya akan terus bertambah.

“November harga BBM naik Rp 3.000 per liter, tahun depan pemerintah bisa hemat 13 miliar-14 miliar dolar AS. Tahun depannya lagi bisa hemat 20 miliar dolar AS, tahun depannya lagi hemat 26 miliar dolar AS,” jelas Luhut.

Pengesahan Undang-undang APBN 2015, memang makin membuka jalan bagi rencana kenaikan harga BBM. Ini terkait dengan alokasi dana kompen-

sasi yang sewaktu-waktu bisa digunakan untuk meminimalisir dampak kenaikan harga BBM. Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, APBN 2015 mengalokasikan dana cadangan perlindungan sosial yang bisa digunakan sebagai kompensasi kenaikan harga BBM sebesar Rp 5 triliun. Dana ini sekaligus menggenapi dana kompensasi menjadi Rp 10 triliun, karena dalam APBN Perubahan 2014 pun sudah ada dana siaga Rp 5 triliun.

“Pemerintah mendatang seperti dapat blank cheque (cek blanko yang bebas diisi, red), silakan kalau mau naikkan (harga) BBM,” ujarnya.

Menurut Chatib, dengan alokasi dana Rp 5 triliun dalam APBN Perubahan 2014 dan Rp 5 triliun dalam APBN 2015, pemerintahan Jokowi bisa menaikkan harga BBM di awal periode pemerintahannya yang efektif mulai 20 Oktober mendatang. Sebab, undang-undang tidak mengharuskan presiden untuk meminta persetujuan DPR jika ingin menaikkan harga BBM subsidi. “Ada diskresi (kewenangan, red), jadi tidak perlu izin DPR,” katanya. n ira, ins

11 Dindik Lengkapi Pengumuman Ujian Kejar Paket l Sambungan hal 1

Kabid Pendidikan Non Formal, Informal (PNFI) dan Nilai Budaya Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Abdun Nasor mengatakan, pengumuman untuk gelombang dua sudah bisa diterima oleh daerah mulai kemarin. Sehingga hari ini hasilnya dapat langsung didistribusikan dari kabupaten/kota ke Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). “Tadinya memang telat, hanya ada yang paket C IPS saja. Tapi ini sudah ada semua hasilnya,” kata dia saat ditemui di Kantor Dindik Jatim, Selasa (30/9).

Dari hasil penilaian yang diterima dari pusat, Nasor mengatakan tingkat kelulusan menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan.

Di antaranya ialah peserta ujian paket A gelombang dua yang lulus 100 persen dari total 1.165 peserta. Paket B tingkat kelulusan mencapai 95,3 persen dari 3.742 peserta dengan jumlah tidak lulus 186 peserta. Untuk paket C IPA, tahun ini mengalami penurunan dengan angka kelulusan 97,73 persen dari total 264 peserta dan tidak lulus 6 orang.

Sedangkan ujian paket C IPS yang lebih dulu diumumkan angka kelulusan mencapai 97,16 persen dari total 10.378 peserta dengan jumlah tidak lulus 295 orang. “Untuk ujian paket A memang tidak ada yang tidak lulus. Ini sama seperti kebijakan dalam Ujian Sekolah (US) SD. Kecuali peserta yang tidak masuk,” kata dia.

Peningkatan ini, lanjut Nasor, dapat dibandingkan dengan angka kelulusan ujian kejar paket gelombang dua pada 2013 lalu.

Di antaranya angka kelulusan paket B yang hanya 82,22 persen dari total 3.791 peserta dengan jumlah ketidaklulusan sebanyak 674 peserta. Untuk ujian kejar paket C IPS angka ke-

lulusan hanya 87,37 persen dari total 7.498 peserta dengan jumlah tidak lulus 947 peserta. Sedangkan untuk ujian kejar paket C IPA tahun lalu mencapai 98,57 persen dari total 210 peserta dengan jumlah tidak lulus 3 peserta.

“Tahun ini persentase kelulusan kejar paket C IPA memang menurun. Namun penurunannya tidak terlalu signifikan dibandingkan kenaikan tingkat kelulusan untuk program yang lain,” ungkap Nasor.

Nashor menambahkan, dari 30 kabupaten/kota yang mengikuti ujian kejar paket B, jumlah peserta yang tidak lulus paling banyak dari Kabupaten Probolinggo. Di daerah tersebut, terdapat 819 peserta yang mengikuti ujian dan sebanyak 111 peserta dinyatakan tidak lulus. Sedangkan untuk ujian paket C IPS jumlah tidak lulus paling banyak terjadi di Kabupaten Probolinggo. Sebanyak 86 peserta dari 1.044 peserta yang mengikuti ujian dinyatakan tidak lulus. Sementara untuk ujian kejar paket C IPA, ketidaklulusan terbanyak terjadi di Surabaya. Dari total 192 peserta, tiga di antaranya dinyatakan tidak lulus.

“Yang tidak lulus banyak karena memang pesertanya banyak. Kalau dipersentase, yang paling banyak tidak lulus itu ya Situbondo. Sebanyak 14,29 persen pesertanya tidak lulus dari 56 peserta yang terdaftar ikut,” kata dia.

Kasie Pendidikan Kemasyarakatan (Dikmas) PNFI Dindik Jatim Ninik Astuti menambahkan, pengumuman akan segera disusul dengan pembagian Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dan ijazah.

Dengan catatan, pemerintah pusat segera memberikan hasil skoring yang akan digunakan untuk mencetak isian SKHUN. n tam

Gula Rafinasi Marak, Gula Lokal Menumpuk di Gudang l Sambungan hal 1

saja maka dapat berakibat fatal karena gula lokal akan kalah dengan rafinasi. Di satu sisi ribuan petani tebu akan gulung tikar karena tidak bisa beli bibit dan pupuk akibat dana talangan yang ada di pabrik gula tidak cair karena gula lokal tidak terserap,”tambahnya, Selasa (30/9).

Dijelaskan Teguh posisi pabrik gula semakin terdesak. Mengingat pabrik gula tidak bisa menolak jika ada petani tebu yang minta digiling. Sementara pabrik gula sendiri kewalahan karena gudang yang ada sudah penuh.

Selain itu pihak pabrik gula sendiri khususnya para sinder akan dikejar-kejar oleh pihak bank yang telah meminjamkan kredit ke petani. Petani sendiri tidak dapat mencicil kreditnya karena tidak ada uang, para sinder dijadikan jaminan.

Kondisi seperti ini, lanjut Teguh, seolah menjadi siklus yang terjadi setiap lima tahunan. Yaitu pada 2009 dan 2014. Tapi pada 2009 tidak separah ini, berbeda dengan tahun ini yang kondisinya sangat memprihatinkan. Kalau pemerintah tidak segera mengambil kebijakan dipastikan banyak pabrik gula yang merugi dan gulung tikar.

Terpisah, Sekretaris APTRI (Asosiasi Petani Tebu Repubik Indonesia) Jatim,

Faikul Himam mengatakan anjloknya harga gula lokal akibat dari melubernya gula impor di pasaran. Padahal sesuai aturan, gula rafinasi hanya digunakan untuk industri, tidak diperbolehkan masuk di pasaran. Tapi fakta di lapangan gula impor sudah membanjiri pasar, imbasnya gula produksi lokal tidak bisa terserap pasar, akibat minimnya permintaan.

Untuk itu, ia meminta pemerintah bertangungjawab atas permasalahan ini. Di mana pemerintah harus mengendalikan masuknya gula impor. Hal ini tidak saja tanggungjawab Pemprov Jatim, tapi juga pemerintah pusat, dikarenakan Jatim ini juga menjadi pemasok gula untuk nasional. “Jika kran impor gula terus dibuka, maka ekonomi para petani tebu akan mati. Kalau perlu pemerintah harus menutup kran impor gula,” tambahnya.

Mantan Ketua Komisi A DPRD Jatim, Agus Dono Wibawanto menegaskan kondisi ini memang tidak boleh dibiarkan terus menerus karena akan mematikan petani tebu. Karena itu, harus ada kebijakan dari pemerintah pusat yang melindungi harga gula lokal agar stabil. Selain itu HET (Harga Eceran Tertinggi) yang ada sekarang harus dikatrol dari Rp 8.500 menjadi Rp 9.500 per kg.

Apalagi saat dilelang hanya laku Rp 8.100/kg. n cty

Mengisahkan dengan Hati, Bercerita Tak Sekadar Teknik l Sambungan hal 1

Dindik Jatim , Selasa (30/9). Guru asal TK Pembina Kota Blitar ini menceritakan dongeng berjudul Penerang dalam Kegelapan. Di sebuah hutan terdapat macan yang merajai hutan, gajah yang kuat, kera yang pandai melompat dan burung yang kicaunya merdu. Ada satu lagi, kunang-kunang yang kecil dan hanya bisa terbang dengan lampu kecil di tubuhnya.

“Ternyata, saat bencana alam akan datang dan hari pun mulai gelap, tak ada satu pun dari mereka yang punya kehebatan berani untuk memimpin upaya penyelamatan. Maka datanglah kunang-kunang yang semula diremehkan untuk menolong,” cerita Samuel.

Singkat cerita, kunang-kunang pun memanggil kawanannya untuk mene­ rangi jalan dan memimpin seluruh hewan di hutan. Lalu para hewan yang ditolong kunang-kunang itu pun mem-

inta maaf karena sering mencemooh dan meremehkannya.

Samuel yang sudah menjadi guru TK sejak 1988 itu menyimpulkan, pelajaran dari dongeng yang dia bawakan adalah sikap tidak meremehkan orang lain. Sebab itu merupakan cikal bakal kesombongan. Selain itu, sikap saling tolong menolong juga terkandung dalam cerita.

Selain Samuel, peserta lain adalah Ninuk Suryantini, salah seorang bunda PAUD asal Madiun ini mengaku senang bisa ambil bagian pada festival dongeng.

Kemarin dia menyampaikan dongeng berjudul Tolong Aku Jack. Dengan alat peraga berbentuk hutan dan aneka satwa, Ninuk menggambarkan seorang anak desa yang bersahabat dengan alam.

Dalam kesempatan itu, Kepala Dindik Jatim Dr Harun MSi turut memberi motivasi para guru PAUD dan TK untuk selalu melestarikan dongeng.

“Dongeng cenderung membuat anak

berlogika. Dulu dongeng menjadi alat komunikasi, sarana memberi pendidikan dalam kehidupan,” kata Harun.

Alumnus Lemhanas 2008 ini berpesan kepada para guru agar melestarikan dongeng sekaligus berinovasi. Ini supaya guru tidak menceritakan dongeng tentang dunia yang tidak dipahami anak. Melainkan bercerita dengan menyelipkan kearifan lokal, kecintaan alam, kesenian, dan lainnya.

Harun menilai dongeng harus dilestarikan. Dongeng tidak akan berarti tanpa disertai pendidikan karakter.

“Guru PAUD bisa membantu program pemerintah mewujudkan Indonesia yang lebih berkarakter dengan kemampuan mendongengnya. Jangan hanya menjadikan anak pandai saja, tapi juga berkarakter,” pesan pejabat kalem ini.

Festival ini juga bagian melestarikan sekaligus membentengi keberadaan dongeng dari ancaman degradasi se­iring masuknya budaya asing bersamaan pemberlakuan Masyarakat Ekonomi

Asean (MEA), Desember 2015.

Ketua Panitia Festival Dongeng Nasor menyebutkan, salah satu tujuan festival untuk mengintegrasikan pendidikan karakter dalam penulisan naskah mendongeng.

Peserta yang hadir terdiri dari 76 penyaji dari guru TK dan Kelompok Bermain, 76 penulis naskah PAUD, dan 76 penulis naskah dongeng tingkat Dindik kabupaten dan kota se-Jatim. Tiap kategori akan diambil 10 besar, yang masing-masing peserta berhak atas dana Rp 10 juta. “Kami berharap budaya mendongeng dapat terus dilestarikan,” tutur Nasor yang juga Kabid Pendidikan Non Formal-Informal (PNFI) Dindik Jatim ini.

Kabid Tenaga Pendidik dan Kependidikan Gatit Gunarso menyebut penguasaan mendongeng menjadi bagian kompetensin sosial guru PAUD maupun TK. “Pendongeng harus paham ilmu jiwa supaya apa yang disampaikan bisa dipahami. Ilmu pengetahuan harus dipahami supaya ada value yang disampaikan,” papar Gatot.*

UTAMA

12

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jatim

Aktivitas Penegakan Peraturan Daerah di Jatim

Berhasil Sita Enam Mesin Ponton

Satpol PP Jatim Razia Penambang Pasir Liar Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jawa Timur, secara rutin terus melangsungkan razia terhadap penambang pasir liar di sepanjang sungai Brantas.

Sebab penambangan liar telah melanggar Perda Jatim No 1/ 2005 tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Pada Wilayah Sungai Di Provinsi Jatim.

Rabu Pon, 1 OKTOBER 2014

5000 KK Segera Tercukupi Air Bersih Batu,Bhirawa Sedikitnya 5000 keluarga (kk) yang ada di kawasan Ngaglik, Pesanggrahan, Pentil, dan beberapa industri yang ada di sana segera tercukupi kebutuhan air bersihnya. Hal ini berkenaan dengan telah rampungnya proses pengecoran dalam pembuatan tandon air yang ada di Bukit Panderman.

Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Batu, Zainul Arifin, membenarkan telah rampungnya pembuatan tendon di Pander-

man. Tandon ini memiliki debit mencapai 200 meter kubik.

“Untuk mengisi tandon Panderman ini, kita akan mengambil dari tandon yang ada di Jl.Abdul Gani Atas dengan menggunakan pompa semi gravitasi. Pompa ini tidak hidup terus menerus, tetapi ada ritmenya,”ujar Jinung, panggilan akrab Zainul Arifin, Selasa (30/9).

Dengan metode ini diyakini akan membuat pompa yang ada bisa ber-

tahan lama atau awet. Apalagi perbedaan ketinggian antara Tandon Panderman dengan sumber tama air Ngesong mencapai 137 meter.

Selama ini, katanya, di kawasan tersebut terutama di Jl.Abdul Gani Atas, Jl.Imam Bonjol Atas, Jl.Sultan Agung, dan Jl.Sakura Selatan belum mendapat air bersih dari PDAM. Beberapa di antaranya, mereka menggunakan HIPAM ataun sumur bor. Q nas

K

ali ini, Satpol PP Pemprov Jatim bersama tim gabungan yang melibatkan Satpol PP Kabupaten Mojokerto, Perum Jasa Tirta serta TNI/ Polri melakukan razia penambang pasir liar di sungai Brantas, berlokasi Desa Kangkungan, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto , Selasa (30/9).

Hasilnya, mereka telah Sutartib mengamankan enam ponton alat penyedot pasir. Kegiatan penertiban tersebut dilangsungkan karena penambangan pasir di Sungai Brantas sekitar Desa Kangkungan, Kec Mojoanyar baik dari sisi selatan dan utara terdapat aktivitas penambangan pasir liar yang kembali marak.

Razia yang dimulai pukul 09.00 Wib itu nyaris gagal. Pasalnya saat petugas gabungan datang, para penambang tak ada di lokasi penambangan. Sedangkan sejumlah ponton

bersandar di pinggir sungai dan pipa paralon berdiameter besar tertata panjang sampai ke tengah sungai saat petugas datang. Kepala Satpol PP Jatim, Drs Sutartib MSi mengatakan, berbagai kegiatan penegakan perda terus berlangsung. Salah satunya seperti penegakkan Perda Jatim No 1/2005 telah dilakukan secara rutin baik di sepanjang sungai Brantas dan sungai Bengawan Solo.

Sebelum melaksanakan penertiban, Satpol PP Jatim juga sudah berkeliling berpatroli tim bersama Satpol PP Pemkab/kota sepanjang sungai sebagai langkah humanis untuk bisa memberikan pemahaman terhadap para penambang pasir akan bahaya penambangan dengan menggunakan alat mekanik.

“Ketika upaya patroli dengan cara humanis sudah dilakukan namun pelanggaran masih saja terjadi, maka tindakan penertiban represif dilakukan diantaranya pembersihan den-

gan penyitaan,” kata Sutartib.

Dikatakan Sutartib, upaya penambangan pasir galian C memang masih diperbolehkan dalam perda, asalkan dengan menggunakan cara tradisional. Sebab, jika menggunakan alat mekanik maka akan merusak sempadan sungai dan berdampak pada rawan bencana. Sementara, Kabid Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Satpol PP Jatim, Meidy Susanto Raharjo SH mengatakan, razia dilakukan sebagai upaya mencegah maraknya penambang pasir liar di sepanjang sungai Brantas. Selain itu, sebagai lembaga pengawal perda Jatim, Satpol melakukan razia untuk penegakan perda Jatim.

“Tugas kita menegakkan perda No 1/2005 tentang galian C. Dalam pasal 20 disebutkan jika melanggar, maka penambang pasir liar yang mengunakan mesin mekanik dikenakan sanksi hukuman 6 bulan atau.denda Rp 50 juta,” tegasnya. Sementara, Kepala Satpol PP Kabupaten Mojokerto Didik Safiqo Hanim turut dalam razia mengatakan, aktivitas penambangan pasir di Sungai Brantas membahayakan tanggul sungai.

“Beberapa titik tanggul sudah ada yang longsor. Sayangnya, kita datang penambang pasir tidak ada di lokasi meski kita berhasil mengamankan barang bukti,” ungkapnya. Menurut Didik, dari hasil razia petugas mengamankan enam ponton, drum dan mesin diesel penyedot pasir. Sebanyak enam ponton dibakar, sementara drum dan mesin diesel penyedot pasir disita dan diamankan ke kantor Satpol PP Kabupaten Mojokerto di Kecamatan Mojosari. Q kar.rac

Seminar Nasional Program KKBPK dan Penganugerahan Penghargaan MDG’s Target 5b

Foto bersama kepala daerah yang telah berhasil menyebet Penghargaan MDG’s Target 5b.

Kabupaten Ponorogo Sabet MDG’s Award Target 5b Kerja keras Kabupaten Ponorogo dalam mengawal program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) akhirnya berbuah hasil. Pada Peringatan Hari Kontrasepsi se-Dunia Tahun 2014 30/09) di Hotel Bidakara Jakarta Selatan, kemarin (30/9) Kabupaten Ponorogo berhasil menyabet Penghargaan MDG’s Target 5b.

K

abupaten Ponorogo dinilai berha sil dalam meningkatkan kese jahteraan keluarga, melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran dan peningkatan ketahanan keluarga. Selain itu juga keberhasilan Kabupaten Ponorogo dalam program KKB ditandai dengan pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk LPP) yang semakin hari semakin menurun, dari 1,49 % pada tahun 1971 menjadi 0,38 pada tahun 2008 dan 0,35 pada tahun 2009 dan hasil Sensus Penduduk 2010 sebesar 0,16.

Tidak berhenti pada itu saja Kabupaten Ponorogo dianggap berhasil karena komitmen Bupati Ponorogo ter-

Menkokesra Agung Laksono memberikan penghargaan lada Bupati Ponorogo Amin SH

Menkokesra Agung Laksono memberikan penghargaan pada Gubernur Soekarwo.

hadap kelembagaan yang menangani Program KKB. Pemerintah Kabupaten Ponorogo juga membebaskan tarif Pelayanan KB bagi warganya yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pembebasan retribusi pelayanan KB dan pemberian insentif bagi pasangan usia subur di Kabupaten Ponorogo.

Tidak kalah pentingnya adalah komitmen bersama dari Badan KB Ponorogo dan jajaran Pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk menggelar Grebek Pasar (Gerakan Pemberdayaan Keluarga Pas Sasaran). Kegiatan tersebut dilaksanakan di seluruh kecamatan Kabupaten Ponorogo dan mendapatkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pada kegiatan ini, masyarakat bisa mendapatkan pelayanan KB secara gratis dan juga pelayanan publik lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Kepala BKKBN Prof. Dr. dr. Fasli Jalal, SpGK. Ph.D M.Kes mengaku, penghargaan MDG’s Target 5b diberikan kepada 13 daerah yang berhasil menurunkan angka kematian ibu (AKI) saat melahirkan. Tiga belas daerah tersebut meliputi: Bali, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, dan

Papua Barat. Untuk kepala daerah kabupaten terdiri dari Ponorogo, Lombok Barat, Kapuas, dan Halmahera.

Sedangkan kepala daerah kota meliputi Magelang, Kotamobagu, Bandung, dan Palangkaraya.

Dijelaskan Fasli, dalam penilaian ini panitia melibatkan tiga Kementerian, yakni Kementerian Koordinator Kesra, Kementerian Kesehatan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Ajang ini dilaksanakan sebagai bentuk komitmen pemerintah dan BKKBN memenuhi target penurunan angka kematian ibu melahirkan. “Ini bukan ajang gagah-gagahan, tapi tugas utama BKKBN sebagaimana anamat Bappenas,” kata Fasli.

Menurutnya, saat ini Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berkomitmen untuk menurunkan tingkat kematian ibu dan bayi di dunia. Komitmen itu dicanangkan melalui program MDGs point 5 B, yaitu mencapai dan menyediakan akses kesehatan reproduksi untuk semua di tahun 2015. Caranya dengan memenuhi kebutuhan penggunaan alat kontrasepsi atau ber-KB. Bagi PBB, tingkat kesehatan ibu dan bayi menjadi tolak ukur kemajuan suatu negara. Q dna

Direktur PDAM Kota Batu, Zainul Arifin, saat meninjau lokasi proyek pembuatan tendon di bukit Panderman. anas bahtiar/bhirawa

Kejaksaan Eksekusi Terpidana Kasus LKK Kota Madiun, Bhirawa Kejaksaan Negeri (Kejari) Madiun, melakukan eksekusi terhadap Sunarsih (34), warga Jalan Cempaka 14B, Kelurahan Oro-Oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, terpidana kasus korupsi dana Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK), Selasa (30/9).

Terpidana datang ke kantor kejaksaan sekitar pukul 09.00 WIB dengan didampingi oleh suaminya. Setelah menjalani pemeriksaan sekitar 30 menit, kemudian langsung digiring menuju Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Madiun yang terletak di Jalan Yos Sudarso, Kota Madiun.

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Madiun, Sudarsana, mengatakan, eksekusi ini berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya dengan Nomor 36/Pid.SUS/2014 tanggal 10 Juni 2014. Karena tidak menggunakan haknya untuk melakukan upaya banding, maka perkara yang menjerat Sunarsih sudah mempu-

nyai kekuatan hukum tetap.

“Terpidana kita eksekusi karena sudah tidak menggunakan haknya untuk melakukan upaya hukum yang lebih tinggi (banding). Kita hanya menjalankan putusan pengadilan. Kalau petikan putusannya, kita terima kemarin (29/9). Begitu petikan kita terima, terpidana langsung kita panggil. Dia koorperatif, dipanggil satu kali langsung datang,”kata Kasi Pidsus Kejari Madiun, Sudarsana, kepada wartawan, Selasa (30/9).

Untuk diketahui, Sunarsih kesandung kasus korupsi saat menjadi bendahara LKK Kelurahan Oro-Oro Ombo antara tahun 2004-

2009. Modusnya, ia membuat nasabah fiktif. Bahkan ada sekitar 50 nasabah fiktif yang dipakai namanya. Atas perbuatannya, penyidik Polres Madiun Kota menjeratnya dengan pasal 3 yunto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) M.Safir, menuntut Sunarsih selama dua tahun penjara, membayar uang pengganti sebesar Rp.85.131.650 subsider 6 bulan penjara dan denda sebesar Rp.50 juta subsider 5 bulan kurungan. Dengan kata lain, apabila tidak mampu membayar uang pengganti, dapat diganti dengan hukuman penjara selama 6 bulan dan apabila tidak mampu membayar uang denda, dapat diganti dengan hukuman Q dar kurungan selama 5 bulan.Q