Harian Bhirawa Edisi 20 Agustus 2014

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

HARIAN

Hati-hati terhadap praktik percaloan CPNS. Info yang kami dapat mereka tetap bergentayangan mencari korban,”

IKLAN/ LANGGANAN

Baca Hal 7

031-5615454

Kepala BKD Pemkab Tulungagung Indah Karunia Ratri SH,MH

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Rabu legi, 20 AGUSTUS 2014

http://www.harianbhirawa.co.id

20 AGUSTUS 2014

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo - 09.00 - 12.00 - 19.00

Menghadiri Investor Summit Bursa Efek Surabaya di Grand City Surabaya Menerima Tamu Hindu Dharma di Ruang Kerja Sosialisasi Undang-undang Desa di Hotel Santika Premiere Surabaya

 Wagub H Saifullah Yusuf

- 13.00 - 19.00

Pertemuan dengan Konjen Jepang di Kediaman Konjen Jepang Halal Bihalal Masyarakat Sambang Lamongan

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi -

Menghadiri Pembukaan MTQ Korpri Nasional di Nangroe Aceh Darussalam

Kejaksaan Batal Periksa Tersangka Korupsi Dinkes Madiun Madiun, Bhirawa Kejaksaan Negeri Mejayan batal memeriksa tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Madiun senilai Rp 4,5 miliar karena yang bersangkutan sakit.

Tersangka yang diperiksa adalah DC yang merupakan rekanan Dinkes Kabupaten Madiun dalam proyek pengadaan sekitar 22 jenis alat kesehatan untuk RSUD Dolopo.

Pemeriksaan sedianya dilakukan secara tertutup pada Selasa (19/8) di gedung kejaksaan setempat. Didampingi penasihat hukumnya, tersangka dimintai keterangan terkait pengadaan alat kesehatan untuk RUSD Dolopo senilai Rp 4,5 miliar pada 2011.

Namun, di tengah waktu pemeriksaan, DC mengaku sakit perut dan lemas. Oleh petugas kejaksaan, DC akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Caruban Kabupaten Madiun. Sekembalinya dari rumah sakit, pemeriksaan terhadap tersangka DC tidak dilanjutkan. Hal itu karena berdasarkan keterangan medis, yang bersangkutan dinyatakan tidak sehat. Meski demikian, DC hanya melakukan rawat jalan.

“Klien kami sakit. Sehingga jaksa menunda pemeriksaan hingga kondisi yang bersangkutan

 ke halaman 11

59.490 Warga Jombang Masih Buta Huruf Jombang, Bhirawa Dinas Pendidikan menargetkan buta huruf di kabupaten Jombang tuntas pada 2015. Data Dinas Pendidikan mencatat, masyarakat yang masih menyandang buta huruf sebanyak 59.490 orang, mereka berusia antara 15-60 tahun dan tersebar di seluruh kecamatan. “ Jumlah ini sebenarnya terus menurun dari tahun sebelumnya. Penurunan angka ini karena kegiatan pemberantasan buta huruf yang dicanangkan pemerintah melalui program keaksaraan fungsional gencar digalakkan,”ujar Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal Dinas Pendidikan Jombang Karyono, Selasa (19/8).

Dalam pemberantasan buta huruf ini, Dinas Pendidikan lanjut Karyono melibatkan sekitar 54 PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat), dan sejumlah pondok pesantren. “Harapan kami pada 2015, warga Jombang sudah bebas dari buta huruf,” bebernya.

Dibeberkannya, warga Jombang yang terdata buta huruf mulai usia 15 tahun hingga 60 tahun ke atas. Selain pernah mengalami putus sekolah, tidak jarang dari mereka memang tidak pernah mengenyam pendidikan. Hal itu terutama untuk

Rela Saling Injak untuk Dapatkan Beras

khoirul huda/bhirawa

Warga sekitar Klenteng Kwan Sing Bio Tuban saat antre dan berebut sembako dan tumpeng, Selasa (19/8).

Surabaya, Bhirawa Meski telah berjalan serentak sejak pertengahan Juli lalu, aturan terkait Kurikulum 2013 (K13) ternyata belum final. Bahkan silabus palsu yang semestinya menjadi pedoman guru mengajar mulai beredar melalui berbagai laman online.

Keberadaan silabus abal-abal tanpa tanda tangan Mendikbud M Nuh diungkapkan Heri Widiastono, Peneliti Utama sekaligus Kabid Dikmen serta Penanggung Jawab Pengembangan Kurikulum 2013 Kemdikbud di sela uji publik K13 yang digelar di Kantor Dinas Pendidikan Surabaya, Selasa (19/8).

“Saat ini banyak silabus yang beredar di internet dengan label

Sentil..

 ke halaman 11

 Calo CPNS masih gentayangan  Mencari korban yang bisa dikibuli  PNS Diminta Tak Cemaskan Pensiun  Masyarakat bawah cemas setiap saat  Rendah kewajiban CSR perusahaan di Sidoarjo  Tidak tahu sasaran apa tidak mau berbagi?

Kurikulum 2013. Padahal itu banyak yang palsu. Yang asli pasti sudah harus ada tanda tangan menteri,” kata Heri.

Meski banyak beredar silabus palsu, Heri mengaku baru-baru ini pihak Kemendikbud telah mempublikasikan silabus yang asli. “Dicek dulu, bisa jadi yang di-upload tanpa tanda tangan Mendikbud itu cuma buatan orang terus dikasih

nama Silabus K13,” tutur dia.

Ini menjadi salah satu latar belakang Kemendikbud kembali melaksanakan uji publik se-Indonesia. Uji publik ini sekaligus untuk menyempurnakan Permendikbud yang ada terkait K13.

“Permendikbud yang menjadi payung hukum K13 ada lima yang inti dari 17 yang ada. Ini menyangkut soal kerangka dasar, silabus dan pedoman setiap mapel serta lainnya. Untuk SD, SMP, SMA, SMK, Permendikbudnya sendirisendiri,” paparnya.

Payung hukum ini yang akan didaftarkan ke Kemenkum dan HAM sebagai lembaran negara.

 ke halaman 11

PKB Siapkan Arzetti Bilbina Dampingi Cawali PDIP

Jajaki Permanenkan Koalisi PKB-PDIP Hadapi Pemilukada

Tak Harus Maskulin

Nani Nurrachman

 ke halaman 11

Beredar Silabus Kurikulum 2013 Aspal

 ke halaman 11

PEREMPUAN yang terjun ke dunia politik tidak perlu menjadi maskulin atau mengadopsi sifat laki-laki untuk eksis. Justru perempuan perlu mengetengahkan sisi perempuannya dalam berpolitik untuk memberikan keseimbangan kosmik dalam politik.

Itulah yang disampai kan pakar gender Nani Nurrachm a n usai di-

Tuban, Bhirawa Ratusan warga miskin yang tinggal di sekitar Klenteng Kwan Sing Bio rela berdesakan untuk mendapatkan beras gratis yang dibagikan umat Tri Dharma dalam rangka sedekah bumi yang dilaksanakan, Selasa (19/8).

Banyaknya warga yang tidak sabar mendapatkan antrian paling depan membuat mereka saling berdesakan dengan warga lainnya.

Meski dijaga petugas kepolisian, warga tidak mau mengantri dengan tertib. Tidak sedikit anak-anak yang menangis karena terjepit, sementara orangtua, terutama yang sudah

Arzetti Bilbina

DPW PKB Jatim, Bhirawa Kesuksesan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengusung pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2014, nampaknya akan dipermanenkan guna menghadapi Pemilukada di seluruh Indonesia yang berlangsung pada 2015 mendatang.

Ketua DPP PKB Muhaimin Iskandar membenarkan jika pihaknya tengah menjajaki kemungkinan mempermanenkan koalisi dengan PDIP bukan hanya

di tataran nasional tapi juga hingga ke tingkat bawah, khususnya untuk menghadapi pelaksanaan Pemilukada di berbagai daerah yang dimulai pada 2015 ke depan.

“Mempermanenkan koalisi dengan PDIP hingga sampai ke bawah belum tuntas karena belum kongkrit,” ujar Cak Imin panggilan akrab Muhaimin Iskandar dikonfirmasi, Selasa (19/8).

Koalisi dengan PDIP untuk Pemilukada, lanjut Cak Imin akan sangat dahsyat karena massa kedua partai di grass root memiliki kemiripan. Bahkan 18 Pemilukada di Jatim pada 2015 bisa dibabat

 ke halaman 11

PAK Disahkan, PKB dan PDIP Tolak Tanda Tangan Khawatir Terjadi Penyelewengan Anggaran Pembelian Wisma Rp 9 M

Pemkot Surabaya, Bhirawa Munculnya anggaran pembebasan wisma terbesar di lokalisasi Dolly oleh Pemkot Surabaya sebesar Rp 9 miliar terus disoal. Yang terakhir, dua pimpinan dewan masing-masing dari PKB dan PDIP menolak menandatangani

Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD Kota Surabaya 2014.

Bahkan kabarnya rapat paripurna dengan agenda pengesahan PAK yang sebenarnya hanya dihadiri oleh 24 orang dari total jumlah anggota DPRD Surabaya sebanyak 50 orang

 ke halaman 11

Pasca Penonjoban Dua Kepala Biro

Mayoritas Pejabat Pemprov Pilih Tiarap Pemprov, Bhirawa Suasana di lingkungan Pemprov Jatim sepertinya mulai terasa gerah. Khususnya setelah penonjoban dua kepala biro Setdaprov Jatim, yakni Kepala Biro Administrasi Perekonomian Setdaprov Jatim M Ardi Prasetyawan dan Kepala Biro Sumber Daya Alam Setdaprov Jatim Agung Harianto.

Dua pejabat eselon II B tersebut harus menerima hukuman berat dari Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum setelah dinilai melakukan kesalahan fatal administrasi keuangan berdasarkan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Keduanya resmi dinonjobkan dan menjabat

 ke halaman 11

Majalah Panjebar Semangat

Dulu untuk Membangun Nasionalisme, Kini untuk Mempertahankan Budaya dan Seni Jawa Tentu jadi pertanyaan besar dalam benak, bagaimana sebuah majalah dengan menggunakan Bahasa Jawa masih bertahan di zaman yang bergerak cepat seperti saat ini. Majalah ini adalah Panjebar Semangat, sebuah penerbitan yang memiliki kantor redaksi dan percetakan di Jl Bubutan No 87 Surabaya. Tak jauh dari Gedung Nasional Indonesia dan Makam dr Soetomo.

Gegeh, Kota Surabaya Kantor majalah Panjebar Semangat tidak terlalu besar seperti kantor media-media lainnya, namun majalah ini memiliki sejarah panjang Indonesia. Terbit kali pertama pada Sabtu Wage, 2 September 1933, Panjebar Semangat membawa semangat untuk membangun nasionalisme. Majalah ini lahir atas prakarsa Dr Soetomo, pendiri organisasi Boedi Oetomo.

Meskipun bukan media pertama di Indonesia, Panjebar Semangat disebut-sebut sebagai salah satu media tertua di Indonesia yang masih eksis sampai sekarang ini. Dan sejak awal

terbit hingga sekarang, majalah mingguan ini tetap kukuh menggunakan Bahasa Jawa sebagai ciri khasnya.

Staf redaksi majalah Panjebar Semangat, M Wijotohardjo mengatakan pemakaian Bahasa Jawa yang sampai sekarang tetap eksis tanpa terpengaruh media-media lainnya.

Karena pada waktu itu Bahasa Melayu atau Bahasa Indonesia belum terlalu memasyarakat, walaupun dalam Sumpah Pemuda sudah dinyatakan menjunjung tinggi bahasa

 ke halaman 11

abednego/bhirawa

Salah seorang pengunjung saat melihat koleksi foto cikal bakal perjuangan RI di rumah HOS Tjokroaminoto.

SURABAYA

2

Rabu Legi 20 AGUSTUS 2014

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

trie diana/bhirawa

Ujian Kejar Paket B dan C

Kabid Kesenian, Olahraga dan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Surabaya Drs Dakah Wahyudi MPd bersama Kepala Sekolah SMPN 32 Drs Bambang Sutedjo saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) peserta ujian yang paling tua.

Sedangkan dalam ujian tersebut juga banyak ditemukan siswa yang mencontek saat jam terakhir,Selasa (19/8).

PANGGUNG BIROKRASI

Optimistis Pasar Turi Kelar Oktober DPRD Surabaya, Bhirawa Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Kota Surabaya optimistis jika pembangunan Pasar Turi Baru yang sebelumnya terbakar pada 2007 akan selesai pada Oktober 2014.

Ketua Komisi B DPRD Surabaya Rusli Yusuf, Selasa(19/8), mengatakan hasil inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan anggota Komisi B, ke lokasi pembangunan Pasar Turi Baru, ada progres yang signifikan dalam proses pembangunannya.

“Jika dibandingkan ketika kami sidak bulan Mei lalu, sekarang progresnya sudah sangat bagus,” katanya.

Rusli Yusuf menjelaskan kedatangan komisinya ke Pasar Turi sebenarnya untuk memastikan apakah janji pemerintah kota bahwa pedagang lama Pasar Turi bisa masuk pada Oktober mendatang.

Dari pantauanya, ada beberapa fasilitas yang sudah selesai dibangun investor khususnya yang berada di lantai empat.

Dengan fakta tersebut, ia optimistis dengan sisa dua bulan tersisa seluruh pedagang lama Pasar Turi yang jumlahnya mencapai 2.000 bisa kembali beraktifitas sesuai deadQ gat line yang telah ditetapkan.Q

Jatim Kondusif Pasca Larangan ISIS Pemprov, Bhirawa Wakil Gubernur Jawa Timur H Saifullah Yusuf menegaskan bahwa provinsi yang dipimpinnya relatif kondusif pascaterbitnya Peraturan Gubernur (Pergub) Jatim Nomor 51 Tahun 2014 tentang larangan “Islamic State of Iraq and Syria” (ISIS) pada 12 Agustus 2014.

“Pergub Jatim itu membuat semuanya waspada, semuanya bergerak, baik polisi, TNI, masyarakat, tokoh agama, FKUB, maupun pemerintah daerah,” katanya dalam dialog tentang ISIS dengan dosen pengampu Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Surabaya (Ubaya), Selasa.

Dalam dialog yang dipandu dosen Fakultas Hukum Ubaya Martono, ia menjelaskan beberapa kader ISIS dan kelompok radikal, termasuk masjid dan pesantren yang diduga “dikuasai” mereka, kini dalam pengawasan aparat kepolisian dan FKUB (forum komunikasi umat beragama) setempat.

“Jadi, adanya isu ISIS itu membuat semuanya waspada terhadap berbagai kegiatan oleh mereka yang dilakukan tanpa izin, bahkan masyarakat juga sudah melarang dakwah-dakwah yang dilakukan Q iib secara tertutup,” katanya.Q

Jelang Pelantikan, Posisi Wakil Ketua Dewan Diperebutkan DPRD Jatim, Bhirawa Jelang pelantikan Anggota DPRD Jatim periode 2014-2019, pada 31 Agustus mendatang kondisi di internal Partai Golkar Jawa Timur dan internal PDIP Jawa Timur semakin memanas.

Ini karena kedua partai tersebut mendapatkan jatah posisi Wakil Ketua DPRD Jawa Timur. Dimana sempat terjadi pro dan kontra terkait peletakan posisi pimpinan tersebut.

Di Golkar misalnya. Dari hasil pleno DPD Partai Golkar Jawa Timur muncul empat nama yang diajukan ke DPP Partai Golkar yakni Soenarjo (Wakil Ketua DPRD Jatim), Hery Sugiono, Sahat Tua Simanjuntak dan Hasan Irsyad.

Namun, masuknya nama Soenarjo dinilai melanggar Peraturan Organisasi (PO) Partai Golkar. Dalam salah satu pasal menyebutkan bahwa pimpinan DPRD merupakan anggota

terpilih yang duduk sebagai pengurus harian partai sesuai tingkatannya.

“Sedangkan Soenarjo yang saat ini hanya sebagai penasehat partai lolos justru lolos dan masuk dalam kandidat Wakil Ketua DPRD Jatim periode 2014-2019 untuk diajukan ke DPP Partai Golkar. Padahal Soenarjo tidak masuk dalam pengurus harian. Tapi sebaliknya dimasukan nama Soenarjo, karena yang bersangkutan memiliki kontribusi yang sangat besar bagi partai saat yang bersangkutan duduk sebagai Ketua DPD Golkar Jatim,” kata sumber diinternal DPD Partai Golkar Jawa Timur yang menolak namanya dikorankan, Selasa (19/8).

Untuk diketahui, Gatot Sudjito Wakil Ketua DPD PG Jatim saat rapat pleno tiba-tiba menyebutkan empat nama calon pimpinan dewan dari Partai Golkar. Yakni Soenarjo, Heri Sugihono, Sahat Simanjuntak dan Hasan Irsyad. “Apakah forum rapat pleno ini setuju diajukan ke DPP?,” tanya Gatot. Sebagian menyatakan setuju dan sebagian lagi tidak.

Namun Gatot dengan cepat mengetuk palu sebagai tanda seakanakan seluruh peserta rapat pleno setuju.Akibatnya ada beberapa pengurus yang protes, salah satunya Sabron Djamil Pasaribu wakil ketua DPD Partai Golkar Jatim.

“PO partai sudah jelas, pengurua harian yang layak diajukan ke DPP,” guman Sabron. Pimpinan sidang dan juga disaksikan Zainudin Amali sebagai Ketua DPD PG sekaligus wakil dari DPP terlihat tidak sanggup menegakkan aturan partai.

Akibatnya, protes dari sejumlah kader itu tidak berlaku karena Gatot sudah mengetuk palu. “Sangat dipaksakan untuk masukkan Soenarjo, kelihatannya Gatot Sudjito ada deal deal khusus dengan Pak Narjo,” gerutu salah satu sumber di internal DPD. Kekecewaan mayoritas pengurus pleno ini bukan tanpa dasar. Selain melanggar aturan partai, Keberadaan soenarjo selama menjadi wakil ketua DPRD jatim tidak terlihat manfaatnya. soenarjo juga jarang masuk

Amankan Putusan MK, Polda Jatim Kirimkan Dua Kompi Brimob KPU Yakin Audit Dana Pemilu Aman

bed/bhirawa

20-Dua kompi Brimob Polda Jatim diberangkatkan guna PAM pengamanan putusan sengketa Pilpres oleh Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (19/8).

Polda Jatim, Bhirawa milihan umum (PHPU) oleh Sebanyak 210 personel Sat Mahkamah Konstitusi, pada Brimob Polda Jatim, Selasa (19/ Kamis (21/8) nanti.

8) kemarin diberangkatkan ke Ratusan personel Brimbob Jakarta untuk melakukan back yang diambil dari Kompi Malang up (dukungan) pengamanan di dan Madiun, pada Selasa (19/8) Polda Metro Jaya. Dua satuan sekitar pukul 15.00 WIB dan setingkat kompi (SSK) ini di- diberangkatkan dari Stasiun perbantukan untuk melakukan Pasar Turi Surabaya ke Jakarta, pengamanan kota saat kepu- dengan menggunakan Kereta tusan perselisihan hasil pe- Api Gumarang. Semua perleng-

kapan yang dibutuhkan saat di Jakarta juga diberangkatkan menggunakan kereta api.

Selain pasukan Brimob Jawa Timur, terdapat 7 Polda lainnya yang juga mengirimkan personel ke Jakarta. Diantaranya adalah Polda Jabar 2 SSK, Banten 1 SSK, Jateng 3 SSK, Lampung 2 SSK, Kaltim 2 SSK, DI Yogyakarta 2 SSK, Sumsel 2 SSK dan Bali 2 SSK. Kapolda Jatim Irjen Pol Unggung Cahyono mengatakan personel bertugas selama 6 hari di Jakarta, tepatnya mulai 20-24 Agustus 2014. Dua kompi Brimob, akan berada dibawah komando Polda Metro Jaya. Satu kompi akan ditempatkan di kawasan Tugu Monas.

“Peralatan personel sudah dikirimkan pada Senin (18/8) kemarin. Sore ini kita berangkatkan dua SSK Brimob, dengan tugas back up Polda Metro untuk melakukan sispamkota (sistem pengamanan kota). Jika terjadi apa-apa, pergeseran mereka lebih cepat,” ujar Irjen Pol Unggung Cahyono kepada wartawan, Selasa (19/8).Q bed

Wali Kota Tolak Rencana Kenaikan Tiket KBS Pemkot Surabaya,Bhirawa Rencana kenaikan harga tiket masuk Kebun Binatang Surabaya(KBS) ditolak oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Sebelumnya PDTS KBS mengusulkan pada De-

kantor DPRD. “Mau bagaimana lagi, kita tunggu saja keputusan DPP. Semoga peraturan ditegakkan,” kata Sabron.

“Toh nama nama yang diajukan belum tentu semuanya dipilih, yang dipilih kan cuma satu,” cetusnya.

Disinggung apa alasan partai mengajukan kembali nama Soenarjo, Sabron mengatakan karena pengalaman sebagai wakil ketua DPRD Jatim. “Mungkin pak Narjo ini senior, jadi kita hormati dia, tapi kan belum tentu DPP setuju,” terangnya.

Sedangkan diinternal PDI Perjuangan, nama Bambang DH tidak masuk dalam nama yang diusulkan ke DPP PDI Perjuangan. Hanya dua nama yang diusulkan yakni Kusnadi (Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim) dan Suhandoyo (Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD PDI Perjuangan Jatim).

Dikonfirmasi mengenai hal itu Kusnadi enggan untuk menjawab dengan gamblang. ’’Semuanya masih belum diputuskan. Dan ini bukan persoalan substansial yang perlu dibahas menQ cty dalam,’’ kata Kusnadi singkat.Q

wan agar bisa menaikkan harga tiket masuk dari sebelumnya Rp15 ribu menjadi Rp25 ribu.

“Tujuan KBS bukan untuk mencari keuntungan. Selain dari APBD, pendapatan bisa

juga didapat dari kerja sama reklame,” kata Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di Surabaya, Selasa(19/8).

Tri Rismaharini menegaskan bahwa KBS harus tetap menjadi tempat rekreasi

yang murah bagi warga Kota Pahlawan ini. Hal ini dikarenakan KBS tidak untuk mengeruk keuntungan, seperti layaknya perusahaan daerah yang lain.

Sejak awal, kata dia,

pengambilalihan KBS di pertengahan 2013, Pemkot Surabaya sudah siap menanggung seluruh biaya operasional. Biaya ini Q diambilkan dari APBD.Q dre.ant

KPU Jatim, Bhirawa KPU Jatim berkeyakinan audit dana Pemilu baik legislative maupun Pilpres yang dilakukan BPK RI bakal aman.Khususnya terhadap penggunaan di Jatim, KPU Jatim mengaku selama ini melaksanakan anggaran dengan hati-hati.Divisi Hukum KPU Jatim, Arbayanto SH menyatakan bahwa saat ini BPK RI tengah melakukan audit terhadap KPU RI, seluruh KPU Provinsi dan sebagian KPU Kabupaten/Kota sebagai sampling terkait penggunaan uang negara untuk pemilu legislatif maupun pemilu presiden hingga Oktober mendatang.

“Kami optimis hasil audit aman sebab sebagaian besar komisioner KPU Jatim dan KPU Kabupaten/Kota adalah orang-orang baru sehingga secara psikologis akan hatihati dalam penggunaan keuangan,” pungkasnya.

Terpisah, pengamat politik dari Bangun Indonesia, Agus Mahfud Fauzi juga sepakat jika BPKP juga ikut mengaudit dana Pilpres yang diberikan kepada KPU Jatim. Pasalnya, pelaksanaan Pilpres di Jatim yang amburadul kuat dugaan juga berhubungan dengan penggunaan anggaran karena setiap kegiatan tahapan pemilu itu ada anggarannya.

“Saya sangat setuju jika dana Pilpres yang digunakan KPU Jatim diaudit BPKP sebagai bentuk transparansi dan tanggungjawab kepada rakyat,” pungkasnya.

Sebellumnya Lembaga Pengawas Anggaran Indonesia (LPAI) Jatim mendesak Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur agar mengaudit dana Pemilu Presiden (Pilpres) yang diberikan kepada KPU Jawa Timur. Pasalnya, ada indikasi dana Pilpres 2014 banyak terjadi penyimpangan sehingga pelaksanaan Pilpres di Jawa Timur kacau.

“Saya mendesak kepada BPKP Jawa Timur supaya mengaudit KPU Jawa Timur karena diduga kuat banyak terjadi penyimpangan,” ujar Ismet Rama selaku Ketua LPAI Jawa Timur saat dikonfirmasi Selasa (19/8) kemarin.

Menurut pria yang juga aktivis pro demokrasi itu menjelaskan bahwa anggaran putaran pertama Pilpres 2014 sebesar Rp.4.012 triliiun, untuk pengadaan barang dan jasa, biaya bimbingan teknis, biaya sosialisasi, biaya rekapitulasi suara dan anggaran penetapan suara.

Sedangkan total dana APBN yang dialokasikan untuk Q cty dua putaran Pilpres senilai Rp.7.9 triliiun.Q

Pemkot Wajibkan Usaha Cuci Mobil Miliki IPAL Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mewajibkan setiap usaha pencucian kendaraan terutama pencucian mobil untuk mempunyai Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL).

dre/bhirawa

Saat ini Pemkot Surabaya mewajibkan usaha cuci mobil di kota Surabaya untuk mempunyai Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Pernyataan tegas tersebut diungkapkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Surabaya, Musdiq Ali Suhudi agar setiap usaha pencucian mobil memiliki IPAL. Kalau diketahui tidak memiliki IPAL maka Pemkot Surabaya dengan tegas akan memberikan sanksi tegas tempat usaha tersebut.

Berdasarkan catatan BLH ada beberapa usaha yang ditengarai belum memiliki IPAL. Misalnya show room yang juga menyediakan tempat pencucian.

Menurut Musdiq, untuk show room mobil saja sebenarnya BLH tidak meng-

haruskan usaha tersebut memiliki IPAL. ‘’Kalau murni show room mobil sebenarnya tidak perlu IPAL. Yang jadi masalah itu kan yang merangkap sebagai tempat pencucian mobil,” tegas Musdiq.

Sesuai aturan di BLH, untuk tempat cuci mobil memang diharuskan memiliki IPAL. Sarana tersebut digunakan untuk membuang air bekas cucian mobil atau oli yang keluar dari mobil yang sedang dicuci.‘’Untuk show room mobil 90 persen belum memiliki IPAL,’’ katanya.

Sementara untuk rumah makan, ia memastikan sebagaian besar sudah me-

miliki instalasi pengelolaan air limbah. Masalahnya, meski telah memiliki sarana IPAL tidak sedikit rumah makan yang membuang limbah secara sembarangan. ‘’Kesalahan terbanyak, ketika membuang limbah lemak yang ada tidak dipisahkan. Padahal seharusnya kan dipisahkan dulu,’’ tambahnya.

Masalah lainnya, pemilik rumah makan biasanya tidak rutin dalam membersihkan IPAL yang dimiliki.

Parahnya lagi, mereka selama ini tidak memiliki petugas khusus yang bertugas utnuk membersihakn. ‘’Nanti akan kita cek lagi.

Kalau masih bermasalah ya akan kita tutup. Lebih-lebih tempat usaha yang tidak memiliki izin gangguan (HO),” tegasnya.

Sedangkan menurut Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Simon Lekatompessy meminta BLH tidak gegabah dalam menjatuhkan sanksi bagi para pengusaha yang belum memiliki IPAL. Akan lebih baik jika Pemkot Surabaya melakuan instropeksi terlebih dahulu terhadap dinas-dinas yang ada.

Menurut Simon, selama menjadi anggota dewan program yang dimiliki pemerintah kota cukup banyak.

Namun tidak sedikit program yang dibuat justru tidak berjalan dengan baik. ‘’Kalau bisa Pemkot jangan hanya mencari-cari kesalahan pengusaha saja. Langsung saja kasih solusi. Masyarakat itu butuh solusi konkrit bukan hanya rencana-rencana saja,’’ tegasnya.Q dre

SURABAYA

Rabu Legi 20 AGUSTUS 2014

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Penderita HIV/AIDS di Jatim Capai 22 Ribu Dinkes Jatim, Bhirawa Jumlah penderita HIV/AIDS dari tahun ke tahun terus bertambah. Dari data yang dihimpun di Dinkes Jatim menyebutkan saat ini jumlah penderita HIV/AIDS di Jatim mencapai 22.643 orang sebelumnya tahun 2013 angkanya kurang lebih 20.000 orang.

tam/bhirawa

Sejumlah penerbit terang-terangan menawarkan buku pegangan kurikulum 2013 padahal dalam ketentuan buku kurikulum 2013 tidak boleh diperjualbelikan.

Tidak Diperjualbelikan, Buku Kurikulum Tetap Beredar di Pasaran Surabaya, Bhirawa Larangan untuk memperjualbelikan buku Kurikulum 2013 tak digubris para penjual buku. Terlebih saat ini distribusi buku juga tak kunjung rampung, sehingga orang tua pun lebih memilih untuk mencari sendiri di pasaran.

Kondisi ini bahkan mendorong sekolah-sekolah menyarankan siswa membeli buku Kurikulum 2013 ke toko buku sambil menunggu buku yang dipesan ke percetakan datang.

Meskipun harga yang ditawarkan oleh toko buku lebih mahal hampir tiga kali lipat dari Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan Kemendikbud, siswa pun tetap membelinya.

Seperti yang dilakukan oleh salah satu siswa SD swasta di kawasan Wonokromo. Hingga Selasa (19/8) kemarin, dia hanya menerima buku tema pertama dari sekolah. Padahal, seharusnya mendapat lima tema.

“Sekolah menyarankan fotokopi buku tema lainnya yang belum dapat atau beli buku di luar,” katanya polos saat ditemui di kediamannya.

RAGAM INFO

Bangunan Liar Area KBS Ditertibkan Bulan Depan Surabaya, Bhirawa Setelah mengantongi surat izin sebagai Lembaga Konservasi (LK) dari Kementrian Kehutanan, PDTS KBS mulai berbenah. Untuk daerah di sekitar KBS, pengelola bekerja sama dengan Satpol PP akan menertibkan akses jalan, hingga area sekitar Kebun Binatang .

Irvan Widyanto Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya mengatakan, akan dilakukan pembongkaran bangunan-bangunan liar yang ada di wilayah sekitar KBS. seluruh prosedur menjelang pembongkaran puluhan bangunan liar di dekat KBS sudah ditindaklanjuti. “ Kita tinggal menunggu jadwal saja, terkait prosedur-prosedur sebelum pembongkaran bangunan liar, kita lakukan pendekatan dan pendataan terlebih dahulu. Yang jadi sorotan kami yaitu di jalan Setail, disitu kan banyak warung dan dibuat tempat tinggal,” terangnya ketika dikonfirmasi Bhirawa, Selasa (19/8).

Sampai sekarang, tambah Irvan, pemberitahuan pada masing-masing penduduk di Jalan Setail sudah dilakukan. Bahkan saat ini sudah pemberitahuan tahap ke dua, tapi akan terus dilakukan pendekatanpendekatan secara persuasive.

“Kami masih koordinasi sama Kecamatan Wonokromo untuk mendata penduduk yang ada di situ (Jalan Setail), khususnya pedagang-pedagang yang bertempat tinggal di situ juga,” Q geh tambahnya.Q

Akhirnya, siswi kelas IV ini membeli empat tema lainnya di sebuah toko buku. Harga masing-masing buku sebesar Rp 20.500. Padahal, jika merujuk harga buku Kurikulum 2013 pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Kemendikbud, harga buku siswa kelas IV rata-rata dijual Rp 7.504 tiap temanya.

Kondisi ini bertentangan dengan kebijakan Kemendikbud. Sebab, buku telah disediakan oleh kementerian. Sekolah hanya diperbolehkan membeli buku untuk semester pertama menggunakan dana BOS melalui penyedia buku yang menang lelang dan ditetapkan oleh LKPP. Sepintas, dilihat dari cover buku yang dibeli di toko buku sama persis dengan buku yang diterbitkan Kemendikbud. Namun, di dalamnya tidak tertera nama penerbit bukunya.

Di bagian cover buku juga terpampang jelas tulis tidak untuk dijual. “Meski tidak wajib membeli buku ini, tapi saya tetap beli karena harus mengerjakan materi pembelajaran di buku tersebut,” ungkapnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya Ikhsan, mengaku belum mengetahui adanya buku-buku ilegal di pasaran. Dia memperkirakan bukubuku itu muncul karena memang materi-materi kurikulum 2013 sudah tersebar luas di masyarakat, baik lewat buku yang sudah dicetak maupun compact disk (CD) yang dibagikan Kemendikbud.

Apakah itu ilegal? Ikhsan tidak bisa memastikan karena hal itu wewenang sepenuhnya Kemendikbud. Dia juga tidak menyarankan siswa maupun wali murid untuk membeli buku-buku tersebut.

Dia meminta siswa dan wali murid untuk menunggu kiriman buku dari penerbit. Jika sampai sekarang belum juga turun, dia meminta agar sekolah memanfaatkan CD yang dibagikan Kemendikbud.

Dari CD ini sekolah bisa mengeprint tema pertama lebih dahulu.

Biaya untuk memperbanyak bisa mengambil dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang diterima Q tam sekolah.Q

Tak Daftarkan ke BPJS, Pengusaha ‘Nakal’ Terancam Pidana 8 Tahun Kejari Surabaya, Bhirawa Tiga cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di Surabaya,menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya untuk sosialisasikan kewajiban pemberi kerja atau pengusaha dalam mendaftarkan BPJS untuk tenaga kerjanya. Apabila terjadi pelanggaran, para pengusaha ‘nakal’ diancam pidana 8 tahun penjara.

Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasidatun) Kejari Surabaya Agus Chandra mengatakan, ada tiga cabang BPJS Ketenagakerjaan di Surabaya yang meminta bantuannya. Namun, dari tiga cabang BPJS ini, baru BPJS cabang Darmo yang memberikan Surat Kuasa Khusus (SKK).

“Di Surabaya, sebanyak 187 pemberi kerja yang masih belum mendaftarkan BPJS ketenagakerjaan bai karyawannya,” ujar Agus Candra, Selasa (19/8).

Menurut Kasidatun asal Palembang ini, dirinya digandeng oleh BPJS sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN). Berdasarkan UU RI No 24 Tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial, pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti.

Lanjutnya, bila pemberi kerja tidak melaksanakan kewajiban sesuai UU RI 24 Tahun 2011, maka akan diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 1 miliar.

“Ketentuan ini daiatur dalam UU RI No 24 Tahun 2011 Bab V yang mengatur pendaftaran peserta dan pembayaran iuran, serta Bab XV yang mengatur ketentuan pidananya,” tegasnya.

Mengenai ketentuan berapa banyak tenaga kerja yang diwajibkan daftar, Agus menambahkan, tidak ada ketentuan mengenai berapa tenaga kerja yang oleh pemberi kerja diwajibkan daftar di BPJS. “Punya satu tenaga kerja saja sudah wajib mendaftarkan sebagai peserta BPJS,” tegasnya.

Sementara dari 187 pemberi kerja, di BPJS Darmo tercatat yang paling banyak tidak mendaftarkan BPJSnya adalah usaha rumah makan.

Untuk tahapan atau dorongan bagi ratusan perusahaan yang belum mendaftarkan karyawannya di BPJS, Agus mengaku memang ada beberapa tahapan yang harus dilakukan untuk mendorong para pengusaha.

“Saat ini kita akan akan sosialisasikan dulu UU yang mengatur BPJS ketenagakerjaan. Selanjutnya kita akan undang mereka, dan bulan ini Q bed sosialisasi akan dilaksanakan,” tandasnya.Q

‘’Jadi peningkatan cukup tinggi dan angka ini akan melonjak terus karena untuk tahun 2014 belum semua data dimaksukkan,’’ ujar Kepala Dinkes Jatim, dr Harsono.

Harsono mengatakan, dari total penderita HIV/AIDS di Jatim yang telah meninggal sebanyak 2.292 orang. Penderita yang meninggal akibat virus HIV/AIDS kebayakan dari golongan hetroseksual, suntik dan homo, perinatal dan biseks.

Untuk prosentasenya hetroseksual mencapai angka 75 persen disusul oleh suntik 15 persen dan sisanya homo, perinatal dan biseks. ‘’Untuk hetroseksual memang angkanya tertinggi hal ini disebabkan karena sering gonta-ganti pasangan dalam berhubungan seksual,’’ ujarnya.

Mantan Bupati Ngawi ini memaparkan, saat ini pasca penutupan lokalisasi terbesar di ASIA (Dolly) akan berdampak terhadap pengurangan penyebaran penyakit mematikan ini. Meski penurunnya tidak signifikan akantetapi penutupan lokalisasi akan memperkecil penularan penyakit seksual. ‘’Kita berharap pasca penutupan Dolly tidak banyak masyarakat atau pria hidung belang yang mencari jasa PSK jika ini masih dilakukan maka penularan penyakit kelamin akan tinggi,’’ teragnya.

Kasi Pemberantasan Penyakit Dinkes Jatim, Setyo Budiono menyatakan, penurunan virus HIV/AIDS dapat dicapai manakala ada perubahan perilaku masyarakat atau pria hidung belang. Pertama pria hidung belang tidak lagi membutuhkan jasa PSK dan kedua pria hidung belang menggunakan kondom pada saat hubungan intim. ‘’Untuk pertama merupakan cara yang

efektif sedangkan cara kedua tidak menjamin 100 persen penurunan penularan penyakit kelamin,’’ ujarnya.

Menurutnya, pasca penutupan lokalisasi harus disikapi positif oleh semua orang.

Jangan sampai penutupan lokalisasi mengundang reaksi negatif dari sebagian orang khususnya pria hidung belang. ‘’Saya yakin PSK itu kerjanya menawarkan jasa atau service jika pria hidung belang tidak menggunakan jasa PSK maka keberadaan PSK tidak akan lama bahkan hilang,’’ ucapnya.

Sementara itu menanggapi pernyataan di atas, salah satu tokoh masyarakat Doni ST mengaku pihaknya masih prihatin dengan dioperasikannya tempat-tempat hiburan. Meski lokalisasi ditutup sedangkan tempat hiburan malam masih beroperasi maka penularan penyakit seksual tidak dapat dihindarkan. ‘’Jika lokalisasi ditutup dan PSKnya pindah di tempat hiburan kan bisa saja.

Memang siapa yang bisa mengawasi mantan PSK yang dulunya berada di Q dna lokalisasi,’’ tegasnya.Q

HIV/AIDS di Jatim Penderita

22.643 orang (data 2104)

Meninggal

2.292 orang 75 persen heteroseksual (sering ganti pasangan) 15 persen suntik(narkoba) 10 persen biseksual, homoseksual

Berkas Segera Dilimpahkan ke Kejaksaan

Dua Jaksa Tangani Kasus Narkoba Staf Sekwan Kejari Surabaya, Bhirawa Kasus narkoba yang menjerat PNS dari Sekretariat DPRD Surabaya berlanjut ke tangan kejaksaan.Usai menerima Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Kepolisian Sektor (Polsek) Genteng Surabaya pada Senin (18/8) lalu, Kejaksaan Negeri (Kejari) segera menunjuk dua Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menangani kasus narkoba tersebut.

“Betul, kemarin sore kami sudah menerima SPDP atas nama Nuri Subagia dari penyidik kepolisian,” ujar Kasi Pidum Kejari Surabaya Joko Budi Darmawan kepada wartawan, Selasa (19/8).

Setelah menerima SPDP, mantan Kasi Pidsus Makasar ini menjelaskan, pihaknya sudah menunjuk dua JPU yang akan menangani kasus ini. Adapun Jaksa yang ditunjuk adalah I Wayan Oja Miasta dan Kusbiantoro. Sementara ini, ke dua Jaksa ini akan memantau perkembangan penyidikan dari kepolisian.

Mengenai pasal yang akan disangkakan oleh JPU, Joko mengaku belum mengetahui pasal yang akan dijeratkan pada terdakwa. Sebab, saat ini dirinya hanya menerima SPDP kasus ini saja, dan bukan berkas perkaranya.

“Saya belum tahu pasalnya, karena berkas masih ada di Polisi, dan itu merupakan kewenangan dari penyidik kepolisian,” kata Joko.

Menurut Joko, Ia tak mengetahui kapan berkas perkaranya diserahkan ke Kejaksaan. Namun, pihaknya tetap menindaklanjuti SPDP tersebut dan memerintahkan untuk ke dua Jaksa yang ditunjuk, agar memantau setiap perkembangan penyidikan yang dilakukan penyidik kepolisian.

Apabila Kejaksaan menerima berkas perkara narkoba Staff Sekwan, adik mantan Kajari Surabaya ini mengatakan, berkas nantinya akan diteliti oleh Jaksa yang ditunjuk. Nantinya Jaksa akan

meneliti, apakah berkas tersebut memenuhi kelengkapan secara formil dan materiil. “Dua Jaksa tetap kita perintahkan untuk memantau penyidikan oleh kepolisian,” jelasnya.

Lanjutnya, lama tidaknya pelimpahan berkas ini tergantung dari penyidik kepolisian. Pastinya, Kejaksaan menunggu pelimpahan berkas kasus ini, karena SPDP hanya proses pemberitahuan. Mengenai pasal-pasalnya, Joko mengatakan, apabila berkas sudah diterima maka bisa dikoordinasikan dengan Jaksa yang menangani kasus ini.

“Setelah berkas kami terima dan sudah melakukan P 16 (Surat Perintah Penunjukkan JPU untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana), silahkan tanyakan pasal-pasalnya ke Jaksanya langsung,” urainya.

Terpisah, Kanit Reskrim Polsek Genteng Iptu Iwan Dwi Poerwanto menambahkan, setelah mengirimkan SPDP ke Kejaksaan, pihaknya masih melakukan pemeriksaan terhadap saksisaksi ata s kasus ini. Mengenai siapakah saksi yang diperiksa, Iwan enggan mengutarakan hal itu.

“Saat ini kami masih melakukan penyidikan dan memeriksa saksisaksi,” katanya.

Terkait pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan, Iwan menegaskan berkas ini akan dilimpahkannya dalam waktu 1-2 hari. Mengenai pasal yang disangkahkan, Iwan menjerat tersangka Subagia dengan Pasal 112 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I secara melawan hukum, dengan ancaman hukuman penjara minimal 4 tahun, maksimal 12 tahun serta denda minimal Rp 800 juta, maksimal Rp 8 milyar.

“Tersangka kami jerat dengan Pasal 112 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang narkotika golongan I,” tandas Iwan.Q bed

Asal Tepat Penggunaan, Kondom Relatif Aman Cegah HIV/AIDS Kondom masih disebut sebagai alat kontrasepsi yang aman untuk mencegah penyebaran HIV/AIDS. Namun pemakaian kondom harus tepat agar optimal dalam pencegahan.

Kasi Pemberantasan Penyakit Dinkes Jatim, Setyo Budiono, menegaskan sampai saat ini penggunaan kondom yang tepat relatif aman untuk mencegah penularan HIV/AIDS. ‘’Kebanyakan penularan virus HIV/AIDS pada pemakai kondom dikerenakan kurang tepatnya pengguna dalam menggunakan kondom,’’ ujar pria berkulit bersih ini.

Dijelaskannya, biasanya pengguna tidak hati-hati dalam menggunakan kondom sehingga rawan bocor atau cairan tumpah. Jika dilihat kondom memiliki pengamanan yang cukup kuat dalam mencegah virus HIV/AIDS. Untuk kondom yang berbahan dasar latex atau berkualitas tinggi sangat sulit terjadi perem-

besan apalagi bocor, jika penggunaanya benar. ‘’Mungkin ada kondom yang berkualitas baik akantetapi cara memakainya salah dapat terjadi penularan HIV/ AIDS,’’ ucapnya.

Lebih lanjut Setyo mengungkapkan, saat ini penggunaan kondom di masyarakat sangat marak, sehingga penggunaannya harus dijaga dengan benar.

Jangan sampai penggunaan kondom sembarangan (belum menikah atau free seks, red) semakin tinggi, jika ini diterjadi maka kesalahan penggunaannya sangat tinggi. ‘’Memang banyak dari pengguna kondom bagi pemula tidak tepat sehingga berpotensi dalam menularkan virus HIV/ADIS,’’

ucapnya.

Sementara itu pemberitaan sebelumnya Direktur Islamic Medical Service (IMS) Drg Fathul Adhim, M.KM, mengatakan, pada Konferensi AIDS se-Dunia di Chiangmai, Thailand tahun 1995, diumumkan hasil penelitian ilmiah, bahwa kondom tidak dapat mencegah penularan HIV-AIDS . Sebab ukuran pori-pori kondom jauh lebih besar dari ukuran virus HIV. Ukuran pori-pori kondom sebesar 1/ 60 mikron dalam kondisi normal dan membesar menjadi 1/6 mikron saat dipakai.

Sedangkan ukuran virus HIV hanya 1/250 mikron. ‘’Jelas virus HIV sangat mudah bebas keluar masuk melalui pori-pori kondom,” jelasnya.

Fathul meminta pemerintah menghentikan kampanye penggunaan kondom sebagai alat pencegah penularan HIV-AIDS.”Karena

Berbagai macam kondom yang beredar di pasaran. dengan kampanye tersebut pemakaian kondom tersebut justru semakin menyu-

burkan dan melegalkan seks bebas sebagai faktor utama penularan penyakit

dna/bhirawa

AIDS,” dalihnya.

Menurutnya, kampanye pemakaian kondom hanya

diperuntukkan kepada suami istri sebagai alat kontraksepsi, bukan kepada para remaja yang ditakutkan salah dalam penggunaan. “Kalaupun dipaksakan kampanye penanggulangan penularan virus HIV dan penyakit AIDS dengan cara memakai kondom, maka tingkat kesalahan cara pemakaian kondom apalagi bagi pemula, bisa mencapai 44,7 persen. Sehingga efektifitas pemakaian kondom dalam penangulangan AIDS sangat diragukan,” ungkapnya.

“Dengan adanya kampanye kondom gratis, secara tidak langsung mengajarkan seks bebas. Sementara efektifitas kondom dalam pencegahan HIV dan AIDS diragukan, maka penderita virus HIV dan AIDS bukan malah menurun tetapi justru semakin meningkat,” lanjut dokter jebolan Universitas Airlangga Surabaya Q dna ini.Q

OPINI

4 Tajuk

Reorientasi Kinerja DPRD MASA kerja DPRD Jawa Timur periode 2009-2014 akan berujung pada akhir Agustus 2014. Saat itu pula (Minggu, 31 Agustus ) akan dilantik DPRD periode 2014-2019. Separuhnya merupakan “muka baru” yang memenangi pileg 2014 dari sebelas Dapil (Daerah Pemilihan). Namun siapapun yang berkantor di gedung dewan, diharapkan memiliki etos kerja kerakyatan lebih baik. Bukan sekedar memperbanyak usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

Keberadaan DPRD secara konstitusional tercantum pada UUD pasal 18 ayat (3). Secara tekstual amanat UUD itu berbunyi, “Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.” Selain itu, secara analogis tupoksi DPRD inharent dengan tugas DPR-RI, sebagaimana diantur dalam UUD pasal 20A ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

Analogi tupoksi DPRD dengan DPR-RI, lebih nyata tercantum dala UU MD3 tahun 2014 (juga UU MD3 yang lama tahun 2009). Yakni dinyatakan, bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.” Sebagai representasi rakyat daerah, anggota DPRD seharusnya menguatkan tupoksi anggaran dan pengawasan. Sebab toh fungsi pembuatan undangundang (legislasi) telah dilaksanakan oleh DPR-RI. Tetapi ternyata yang lebih disukai adalah tupoksi fungsi legislasi, dengan usulan membuat Peraturan Daerah (Perda). Sedangkan fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, kurang memperoleh perhatian. Padahal kedua fungsi itu tak kalah strategisnya dengan usul membuat Perda. Fungsi anggaran, merupakan hak DPRD untuk mengesahkan Rancangan APBD dan Perubahannya (P-APBD).

Fungsi anggaran ini sekaligus (otomatis) sebagai pelaksanaan fungsi legislasi, karena setiap APBD dan P-APBD harus ditetapkan sebagai Perda. Fungsi anggaran juga berkait erat dengan fungsi pengawasan. Yakni melalui pengesahan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kepala Daerah yang harus ditetapkan menjadi Perda. Ketiga Perda inilah yang menjadi kinerja utama DPRD, yang sekaligus mencakup tiga fungsi ke-dewan-an.

Tanpa berinisiatif mengusulkan Perda yang lain, sebenarnya, pekerjaan DPRD sudah sangat banyak. Toh biasanya, pihak eksekutif (pemerintah) juga berinisiatif mengusulkan Rancangan Perda yang dianggap strategis. Misalnya, Rancangan Perda tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), serta Raperda tentang BUMD. Rancangan Perda yang lain, umumnya tidak penting. Bahkan banyak Perda sangat sulit dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Seharusnya Perda berisi content local, disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan daerah. Namun seringkali pembuatan Perda terjebak pada copy-paste UU dan PP. Itu akan mengarah pada pen-degradasi-an peraturan perundangan yang lebih tinggi (UU dan PP). Sebenarnya, UU dan PP pastilah berlaku secara nasional, sehingga yang telah diatur di dalam-nya tak perlu diatur lagi dalam Perda.

Harus diakui, pembahasan Rancangan Perda menjadi tambang utama penghasilan anggota DPRD. Sebab pada proses pembahasan selalu disertai dengan kunjungan kerja (kunker). Setidaknya dua kunker yang seolah-olah masuk akal. Yakni kunker dalam rangka konsultasi ke Kementerian, serta kunker dalam rangka studi banding ke daerah luar propinsi. Tidak peduli, apakah daerah tujuan kunker telah memiliki kondisi yang lebih baik atau malah sebaliknya.

Kunker, telah menjadi kritisi yang sangat mendalam dan luas. Umumnya dinilai sebagai abal-abal, sekadar plesiran. Itu antaralain terbukti kawasan tujuan kunker hanya Jakarta, Bali, Batam, Lombok dan Yogya. Seluruhnya merupakan daerah tujuan wisata nasional. Kunker sudah menjadi kinerja sistemik. Tetapi bukannya tidak bisa diubah.

Misalnya melalui teleconference.

Selain itu kunker bisa diganti dengan kunjungan sidak pengawasan ke berbagai UPT daerah di dalam propinsi.

Memang berbeda dalam hal uang saku, tetapi kalau lebih kerap bisa menjadi tambang penghasilan yang tak kalah dengan kunker luar propinsi. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Megawati Belum Datang di Istana DI antara undangan yang hadir pada peringatan ulang tahun kemerdekaan ke-69 Republik Indonesia di Istana Negara Ahad lalu, tampak sejumlah mantan presiden / wakil presiden dan atau anggota keluarga presiden/wakil presiden. Sudah bertahun-tahun keluarga mantan presiden selalu diundang mengikuti upacara penting dan khidmat tersebut. Namun, satu hal yang tak pernah tampak adalah kehadiran mantan presiden Megawati Soekarnoputri.

Satu-satunya wanita presiden dalam sejarah Indonesia ini, tidak pernah hadir memenuhi undangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sudah 10 tahun pemerintahan SBY, Megawati selalu absen dalam peringatan detik-detik proklamasi itu. Pada upacara Ahad kemarin, keluarga Soekarno diwakili Guruh Soekarnoputra. Sebelum ini, biasanya Taufiq Kiemas terkadang juga mewakili keluarga Soekarno.

SBY ingin mengakhiri 10 tahun pemerintahannya dengan mulus, termasuk membangun relasi yang baik dengan para mantan presiden. Sebagai tokoh berlevel nasional, bahkan internasional, SBY ingin mengajak Megawati mempertontonkankan hubungan yang harmonis. Diharapkan, hubungan baik keduanya, memberi inspirasi ke “bawah” sehingga di masyarakat tidak akan terjadi dikotomi ataupun gesekan-gesekan yang tidak perlu. Dengan cara pandang seperti itu, maka keharmonisan SBY-Megawati adalah juga keharmonisan bangsa. Pertanyaannya, sampai kapankah Megawati akan “mengunci” hubungannya dengan SBY? Tak ada yang tahu persis. Sejumlah “orang dekat” Megawati semuanya optimis, hubungan SBY-Megawati akan segera mencair. Persoalannya hanya soal waktu saja.

Kita berharap waktu itu tak akan lama lagi. Keharmonisan tokoh bangsa akan selalu menjadi tontonan yang baik bagi warganya. Bahkan tidak berlebihan jika tontonan itu juga bisa menjadi tuntunan.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Rabu Legi 20 AGUSTUS 2014

Keaksaraan Bermula di Keluarga Pendidikan merupakan proses sistematis dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan merupakan tuntutan yang harus dilakukan oleh setiap warga Negara. Pada pembukaan UndangUndang Dasar 1945, tujuan pendidikan secara eksplisit dicantumkan sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya, dalam skala nasional pendidikan berada dalam posisi yang sangat strategis. Namun demikian, di beberapa daerah masih mudah ditemukan kasus rendahnya melek aksara masyarakat. Realitas ini mencerminkan masih belum terlayaninya pendidikan keaksaran bagi seluruh lapisan masyarakat.

U

mumnya masyarakat yang tidak melek aksara menghadapi banyak kendala dalam memenuhi kebutuhan hidup termasuk kegiatan ekonomi keluarga. Data Bappenas 2013 menunjukkan bahwa faktor ekonomi (tidak ada biaya/ bekerja mencari nafkah) menjadi alasan utama seseorang tidak bersekolah, putus sekolah, dan/ atau tidak melanjutkan sekolah.

Hal ini sangat terkait dengan tidak terbukanya akses secara merata dan berkeadilan bagi masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang layak dan nota bene dijamin oleh undang-undang, yang kemudian juga diikuti oleh tidak memadainya perlindungan/jaminan negara terhadap masyarakat miskin untuk meyelenggarakan hidupnya secara layak, termasuk memperoleh pendidikan yang layak. Maknanya, meningkatkan kemampuan membaca dan menulis dengan huruf latin dan berhitung serta berketerampilan dengan kemampuan Calistung (membaca menulis menghitung) memungkinkan mereka dapat memecahkan masalah dalam kehidupan sehari hari.

Beberapa Persoalan Persoalan penyandang buta aksara, sebenarnya merupakan masalah klasik dan usang. Dari dulu, persoalan itu selalu muncul seiring dengan gegap gempitanya pembangunan. Berbagai program dan upaya telah dilakukan, namun hasilnya belum seperti yang diharapkan. Penyandang buta aksara masih saja menjadi batu sandungan bagi upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Salah satu indikator yang menentukan tinggi rendahnya kualitas SDM adalah Human Development Indek (HDI). Kualitas sumber daya manusia Indonesia masih tergolong rendah, setidaknya dilihat dari peringkat HDI yang dikeluarkan United Nations Development Programme (UNDP) tahun 2013 yang

Persoalan berikutnya adalah masih adanya perbedaan paradigma tentang istilah keaksaraan dengan program pemberantasan buta aksara. Dewasa ini, keaksaraan diartikan secara luas sebagai pengetahuan dasar dan keterampilan dasar dan keterOleh : ampilan yang diperluWahyu Kuncoro SN kan oleh semua orang.

Sementara pengertian pemberantasan buta aksara menurut Depdiknas (2005) masih berada pada urutan 121 dari adalah program layanan PLS untuk 186 negara. mendidik penduduk buta aksara Pemerintah telah menetapkan dengan prioritas usia 10-44 tahun, kebijakan penuntasan buta aksara agar dapat membaca aksara dan sebagai salah satu prioritas pembanangka latin serta bahasa Indonesia gunan pendidikan, yaitu mempercesederhana yang dapat dijadikan pat peningkatan angka melek aksara bekal dalam pergaulan sehari-hari, penduduk 15 tahun ke atas. Sejalan dan melanjutkan ke jenjang pendengan hal tersebut, kebijakan pemdidikan yang lebih tinggi bagi yang bangunan nasional diarahkan pada memenuhi syarat. upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), yang dilakKeaksaraan di Keluarga sanakan secara berkesinambungan Harian The New York Times dan berkelanjutan. Dengan demikian, dalam edisi Selasa (24/6/2014) pendidikan keaksaraan sesungguhmenyajikan tulisan yang menarik nya bertujuan meningkatkan kualitas terkait pentingnya keaksaraan di taraf hidup dan kehidupannya. dalam keluarga. Dalam salah satu Kusnadi dkk. (2005) mengemuartikelnya menyebutkan organisakakan bahwa pemerintah Indonesia si yang menghimpun para dokter telah berusaha untuk menerapkan di Amerika (American Academy of berbagai inisiatif, proses-proses, Pediatric) mengungkapkan bahwa dan hasil-hasil kajian tentang promembacakan kepada anak-anak gram pemberantasan buta aksara pada usia tiga tahun pertama secara lebih proporsional dengan akan meningkatkan kosakata dan memperhatikan kelemahan dan keterampilan komunikasi lainnya. keberhasilannya, namun angka artikel ini lantas menyarankan buta aksara tidak kunjung tuntas. agar Para orangtua menyuarakan Bahwa kondisi ini bisa jadi disebabbacaan kepada bayinya. Di samkan oleh faktor adanya perbedaan ping diminta untuk memberi air ukuran tentang kebutaaksaraan. susu ibu dan melakukan imunisasi, Dulu, seseorang dapat dikatakan para dokter juga menyarankan bebas dari buta aksara apabila para orangtua untuk membacakan yang bersangkutan telah dapat kepada bayi mereka sejak lahir. membaca dan menulis nama dan Bahwa apa yang direkomendasialamatnya sendiri. Sekarang orikan American Academy of Pediatentasi tersebut bergeser ke arah rics tersebut menegaskan betapa yang lebih luas, yakni tidak hanya pentingnya memberikan pendidikan sekitar mampu membaca dan keaksaraan awal pada bayi. Sebemenulis dan alamat sendiri, tapi lumnya, organisasi ini juga telah lebih luas dari kedua kemampuan mengeluarkan rekomendasi agar tersebut, yakni bebas buta aksara para ibu menyusui bayi menjauhikan dan angka, bebas buta bahasa Inanak-anak dari layar (televisi, komdonesia, bebas buta pengetahuan puter, atau tablet) sampai setidaknya dan pendidikan dasar. anak berusia dua tahun.

Dalam perkembangan selanjutBagi orangtua berpendidikan nya, definisi dan tujuan keaksaraan tinggi yang suka membacakan adalah dalam rangka mengempuisi dan bermain (musik karya) bangkan kemampuan seseorang Mozart kepada anak-anak mereka untuk menguasai dan menggunakan saat masih dalam rahim, dianggap keterampilan baca-tulis-hitung, telah menjalankan rekomendasi kemampuan berpikir, kemampuan ini. Tetapi penelitian menunjukmengamati dan menganalisis untuk kan, orangtua yang tidak membamecahkan berbagai permasalahan cakan untuk anak-anak mereka kehidupan dengan mendayagunasesering yang disarankan peneliti kan potensi yang ada disekitarnya.

dan para pendidik, akan menjadi sesuatu yang menyulitkan bagi anak dalam proses pengembangan keterampilan prakeaksaraan.

Keterampilan ini dianggap dapat membantu anak-anak sukses saat mereka masuk sekolah.

Membaca, sebagaimana juga berbicara dan bernyanyi, dipandang sebagai bagian penting dalam meningkatkan jumlah kata yang didengar anak-anak di tahun-tahun awal kehidupan mereka. Hampir dua dekade lalu, sebagaimana hasil studi yang sering dikutip, menemukan bahwa anakanak usia tiga tahun dari kalangan orang kaya, telah mendapatkan jutaan kali lebih banyak katakata dari orangtuanya dibanding anak-anak dari orangtua yang kurang berpendidikan, dan orang tua berpenghasilan rendah. Anakanak yang mendengar kata-kata lebih banyak, akan memberi keuntungan berbeda saat mereka masuk sekolah. Penelitian baru ini menunjukkan, kesenjangan dini ternyata telah muncul saat anak berusia 18 bulan.

Menurut survei kesehatan anak yang dilakukan Pemerintah Amerika Serikat, 60 persen anak-anak dari keluarga dengan pendapatan berada 400 persen di atas ambang kemiskinan telah mendapatkan bacaan sejak mereka lahir sampai usia 5 tahun, dibandingkan sekitar sepertiga dari anak-anak dari keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan. Sementara terhadap orang tua dari semua tingkat pendapatan yang telah memberikan smartphone dan tablet untuk bayi mereka, yang hanya memahami bagaimana mereka menggeser halaman tanpa memahami isinya, upaya membaca keras kepada anak-anak dapat menjadi usaha yang sia-sia.

Di atas itu semua, penanganan krisis multi dimensi yang tidak kunjung berkesudahan sejatinya berujung pada permasalahan bagaimana penyelenggaraan pendidikan mampu meningkatkan ketahanan dan ketangguhan masyarakat. Suatu bangsa akan berhasil dalam pembangunannya secara ‘self propelling’ dan tumbuh maju apabila telah berhasil memenuhi minimum jumlah dan kualitas dalam pendidikan penduduknya. Mengembangkan keaksaraan yang tepat di lingkungan keluarga adalah salah satu upaya penting untuk menyemaikan pendidikan yang bermanfaat bagi generasi yang akan datang.

Wartawan Harian Bhirawa

Mempertahankan Spirit Kemerdekaan Idul Fitri

T

anggal 28 Juli lalu tepatnya tanggal 1 Syawal 1435 Hijriah, mayoritas umat Islam telah merayakan salah satu momen besar dalam agama. Setelah berpuasa Ramadan selama satu bulan penuh, pada tanggal tersebut meraka merayakan hari raya Idul Fitri. Inilah hari dimana umat Islam sudah diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Selain dengan sebutan Idul Fitri, hari raya ini juga sering dikenal dengan istilah hari kemenangan.

Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Quraish Syihab, bahwa ada dua alasan terkait penyebutan hari kemenangan itu. Pertama, dari kata idul fithri itu sendiri yang berarti kembali ke fitrah, yakni ‘asal kejadian’, atau ‘kesucian’, atau ‘agama yang benar’. Maka merayakan Idul Fitri dianggap sebagai cara seseorang untuk kembali kepada ajaran yang benar, sehingga dia bisa memperoleh kemenangan.

Kedua, dari kata ‘minal ‘aidin wal faizin’ yang berarti ‘semoga kita termasuk orang-orang yang kembali memperoleh kemenangan’. Kata al-faizin diambil dari kata fawz, sebagaimana tersebut dalam Al-Qur’an, yang berarti ‘keberuntungan’ atau ‘kemenangan’. Menurut Quraish Shihab, bila kata fawz dirujukkan kepada Al-Qur’an, ditemukan bahwa hampir seluruh kata itu kecuali Al-Qur’an surat An-Nisa : 73 mengandung makna ‘pengampunan dan keridhaan Allah serta kebahagiaan surgawi’. Kalau begitu, maka bisa dipahami bahwa kata ‘minal ‘aidin wal faizin’ sesungguhnya bermakna do’a, yakni ‘semoga kita termasuk orang-orang yang memperoleh ampunan dan ridha Allah SWT sehingga kita bisa mendapatkan kenikmatan surga-Nya’.

Spirit kemenangan yang terkandung di dalamnya, juga bisa dimaknai dengan keberhasilan umat Islam setelah menjalankan

amalan ibadah puasa Spirit Kemerdekaselama sebulan penuh an untuk Pemimpin yang diwajibkan dalam Indonesia agamanya. Tidak hanya Berkaca dari ujian secara dhohir saja spirit kemenangan yang harus dituntaskan dalam perayaan Idul oleh umat Islam pada Fitri tersebut, tersaat itu, melainkan ujidapat banyak nilai an kesabaran untuk mepenting yang dapat nahan hawa nafsu juga dijadikan sebagai dijalankan. Umat Islam pelajaran berharga Oleh : juga harus memenuhi oleh Indonesia. TerDwi Apriliawati semua ketentuan-kelebih lagi, beberapa tentuan dan aturan waktu lalu, Indonesia yang telah diatur dalam telah berhasil melaksyariat agama. Karena itu, pada sanakan pemilihan umum presiden. saat mereka berhasil melakukan Pemilihan umum ini dilaksanakan rangkaian kewajiban syariat pada utuk menentukan siapa pemimpin Bulan Ramadlan, saat itu pulalah yang akan menduduki tampuk ia dianggap telah berhasil menuai pemerintahan 2014-2019. Dan saat kemenangan. Dan kemenangan ini, masyarakat Indonesia sedang tersebut dirayakan dengan adanya menanti siapakah pasangan yang hari raya Idul Fitri. akan menggantikan kedudukan SbyHakikat Idul Fitri pada dasarnya Budiono dalam memimpin Negara mengisyaratkan adanya upaya maKesatuan Republik Indonesia ini. nusia untuk kembali kepangkuan Penantian masyarakat Indonesia Tuhannya, atau kembali ke asal semakin bergejolak saat keputususul yang menciptakan manusia, an KPU yang menyatakan kemeyakni Allah SWT sebagai Sang nangan atas pasangan Jokowi-JK Pencipta. Upaya kembali ke asal menuai cekalan dari pihak pasangan adalah sebuah usaha manusia Prabowo-Hatta. Cekalan ini berupa untuk melakukan penyegaran dari dugaan-dugaan kecurangan yang apa yang telah ia perbuat tatkala terjadi dalam proses Pemilu. Hingga ia hendak melakukan perbaikan. pihak Prabwo-Hata mengadukan Karena, setiap gerak kedepan harus dugaan-dugaan tersebut kepada lah mempunyai tumpuan yang kuat Mahkamah Konstitusi. untuk berpijak hingga daya jangkau Untuk membuktikan kemeyang dihasilkan bisa lebih banyak. nangan secara sah, sejak tanggal Namun sejatinya Idul Fitri bukan 6 Agustus telah diselenggarakan merupakan titik kemenangan akhir sidang sengketa pemilu di Mahkayang dihasilkan oleh umat Islam. Semah Konstitusi sebagai tanggapan baliknya, ini adalah awal dari sebuah dari tuntutan pasangan Prabowoperjalanan panjang. Perjalanan yang Hatta. Sedangkan tanggal 22 akan menghadapkan umat Islam Agustus merupakan jadwal yang dengan tantangan-tantangan hidup telah ditetapkan oleh Mahkamah yang siap mengujinya kapan saja.

Konstitusi untuk mendeklarasikan Adapun mereka yang berhasil meketetapan sidang sengketa terselewati tiap-tiap tantangan dengan but. Jadwal tersebut sesuai dengan tetap berpegang teguh pada syariat, yang tertera dalam situs website ialah yang patut untuk dijadikan resmi Mahkamah Konstitusi. Sesebagai pemenang. hingga, pada tanggal tersebut akan

dapat diketahui secara pasti siapa yang memperoleh kemenangan pada Pemilu Presiden 2014.

Spirit kemenangan dalam Idul Fitri memberikan pelajaran penting bagi pihak yang diakui menang secara sah kelak. Bahwa seharusnya kemenangan dalam pemilihan umum bukanlah satu tujuan akhir dalam pesta demokrasi ini. Melainkan, kemenangan yang mereka raih merupakan titik awal dari semua amanah yang akan dibebankan pada periode pemerintahan mereka. Mereka perlu lebih bekerja keras lagi untuk menjadi pemenang yang sesungguhnya. Pemenang yang dengan bukti-bukti dari pengabdian yang mereka berikan kepada bangsa Indonesia.

Siapapun pasangan yang akan dideklarasikan menjadi presiden yang sah oleh Mahkamah Konstitusi, diharapkan tetap bisa mengambil hikmah dari perayaan Idul Fitri. Sehingga, mereka (pemimpin Indonesia) dapat mempertahankan spirit kemenangan yang terdapat dalam perayaan tersebut. Spirit kemenangan yang memberitahukan bahwa kemenangan dalam pemilihan umum merupakan awal dari tanggung jawab yang harus mereka selesaikan. Pemimpin yang tidak hanya haus akan kursi pemerintahan, namun juga punya ghiroh kuat untuk mengabdi pada Negara.

Dan kemenangan sejati yang patut dicapai oleh setiap pemimpin adalah ketika mereka mampu membawa bangsa ini menjadi bangsa yang lebih berkarakter, beradab, serta berpendidikan. Hingga menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafuur.

Penulis adalah aktivis di Laskar Ambisius Aliansi Mahasiswa Bidik Misi (AMBISI) dan Mahasiswi Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Rabu Legi, 20 AGUSTUS 2014

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

KELANA

Korpri Sidoarjo Target Juara Umum Sidoarjo, Bhirawa Korpri Sidoarjo targetkan juara umum dalam Porseni Korpri Tingkat Prov Jatim tahun 2014 ini yang digelar di Surabaya.

Sehingga para atlet cabang olah raga yang akan diikutkan dalam Porseni terus berlatihan serius.

Kasubag Olah Raga dan Mental Rohani Dewan Pengurus Korpri Sidoarjo, L Agus Budiono Ssos, mengatakan pihaknya ali/bhirawa belum tahu keL Agus Budiono Ssos kuatan peserta dari Kabupaten/Kota di Jatim. Sehingga Agus menilai semuanya menjadi pesaing. ‘’Kini para atlet terus latihan melakukan persiapan,’’ kata Budi, Selasa (19/8) kemarin, di kantornya.

Menurut rencananya, Korpri Sidoarjo akan mengikuti tujuh cabang olah raga.

Diantaranya, bulu tangkis, tenis meja, tenis lapangan, futsal, bola voli, catur, senam dan seni paduan suara. Kegiatan ini rencananya akan berlanngsung pada 5-10 Oktober 2014 nanti.

Hanya saja yang sangat disayangkan dalam Porseni Korpri tahun 2014 ini.

Dewan Pengurus Korpri Jatim membuat aturan untuk tak melibatkan pemain di lingkungan BUMD Kab/Kota. Padahal sesuai Keppres Nomor 24 tahun 2010 tentang pengesahan anggaran dasar Korpri, anggota Korpri itu meliputi PNS dari SKPD dan BUMD.Q ali

Pembebasan Lahan Tol Sumo Tinggal 14 Persen Gresik, Bhirawa Pembebasan lahan untuk Tol Surabaya – Mojokerto (Sumo) di wilayah Gresik yang belum dibebaskan tinggal sekitar 14%. Diharapkan, akhir tahun 2014 pembebasan itu sudah tuntas.

Alotnya pembebasan karena warga minta dilakukan pendataan ulang. Sebab, kini muncul bangunan baru yang sebelumnya belum terdata. Seperti pembangunan toko, bengkel sepeda motor maupun tempat usaha lain. ‘’Karena itu, warga minta dilakukan pendataan ulang ,’’ kata Yusuf Ansori, Sekretaris Panitia Pembebasan Tanah (P2T) Gresik, Selasa (19/8) kemarin.

Sisa 14% yang berlum terbebaskan itu, diharapkan Yusuf akhir 2014 sudah tuntas.

Sebab besarnya ganti rugi sudah tak ada masalah. Kalau gagal misalnya, akan dilakukan dengan cara konsinyasi. Sementara, untuk ganti rugi tanah dan bangunan tak sama. Untuk ganti rugi tanah itu sesuai dengan SK Gubernur yang baru.

Berapa besarnya, Yusuf mengaku lupa. ‘’Karena saya masih di lapangan ini,” katanya dikonfirmasi via ponselnya.

Untuk tanah yang dibebaskan Tol Sumo itu seluas 1.648.483 meter persegi yang berada dua kecamatan, yaitu Wringinanom dan Driyorejo. Sesuai NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) di kecamantan itu antara Rp25 ribu hingga Rp40 ribu.

Namun kenyataan di lapangan harga tanah naik berlipat-lipat. Bahkan, setelah ada penetapan dari Gubernur Jatim kalau lahan itu digunakan untuk pembangunan Tol Sumo, bangunan baru bermunculan.

Namun, berdasarkan hasil appraisal dan SK Bupati Gresik Nomor 590/333/HK/ 437.12/2010 tertanggal 26 Agustus 2010 ganti rugi ditetapkan untuk tanah pekarangan Rp130 ribu dan untuk sawah Rp80 ribu. SK Bupati itu tak berlaku lagi setelah munculnya harga baru yang ditetapkan melalui SK Gubernur Jatim. Q eri

Pemkab Gresik Proteksi dari ‘Serbuan’ ISIS Gresik, Bhirawa Pemkab Gresik bersama MUI (Majelis Ulama Indonesia) telah memproteksi (mencegah) agar ISIS (Islamaic of State Irak And Syiria ) tak masuk di Kab Gresik. Salah satu cara yang dilakukan diantaranya, dengan menggelar deklarasi dan sosilisasi yang bertajuk penolakan pada ISIS.

hds/bhirawa

Bupati Saiful Ilah saat menyerahkan bea siswa di SDN Tambah Sawah

Rendah Kewajiban CSR Perusahaan di Sidoarjo Sidoarjo, Bhirawa Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah memprihatinkan masih rendahnya perusahaan di Sidoarjo untuk mengeluarkan CSR (Corporate Social Responsibility) sebagai kewajibannya yang harus diberikan kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan,Hal itu diungkapkan Saiful, Selasa I19/7) kemarin di halaman sekolah SDN Tambak Sawah, Kec Waru yang diberikan PT Megasurya Mas. Mengiringi dimulainya tahun ajaran baru 2014, PT Megasurya Mas Tambak Rejo, Kec Waru memberikan beasiswa bagi ratusan siswa berprestasi dan prasejahtera di lingkungan pabrik. Ada ribuan perusahaan di Sidoarjo tetapi hanya segelintir yang mengeluarkan CSR, sebut saja PT Megasurya Mas dan Tjiwi Kimia yang masih berempati terhadap kewajiban itu.

Dua perusahaan ini rutin selalu mengeluarkan CSR untuk siswa sekolah, bantuan diberikan dalam

bentuk bea sekolah, Hasilnya sangat diharapkan oleh masyarakat. Saiful Ilah sangat mengapresiasi dan berharap perusahaan-perusahaan di Sidoarjo untuk juga peduli dengan sekitarnya. ‘’Semakin banyak perusahaan yang peduli dengan masyarakat sekitar pabrik dan dunia pendidikan, pasti akan semakin membawa Sidoarjo lebih baik,’’ imbuhnya Menurut Humas PT Megasurya Mas, Rijono, bantuan ini diberikan sebagai bentuk kepedulian dan program CSR perusahaan atas pendidikan warga sekitar pabrik. ‘’Kami sangat mendukung anak-anak dalam ketekunan belajar, hingga menjadi siswa yang berprestasi,’’ ucapnya.

Rijono menyebutkan, siswa yang mendapatkan bantua beasiswa itu sebanyak 334 siswa.

Mereka dari SDN Tambak Rejo sebanyak 120 siswa, MI Darul Ulum Tambak Rejo 70 siswa.

Selain itu, SDN Tambak Rejo sebanyak 60 siswa dan MI Nurul Ikhlas Tambak Sawah 30 siswa serta 36 siswa berprestasi dan delapan siswa prasejahtera di SDN Bedilan Gresik, juga mendapatkan bantuan.Sebanyak 15 siswa prasejahtera dari sekolahsekolah itu, juga mendapatkan bantuan beasiswa yang sama.

Direktur PT Megasurya Mas, Alok Kumar Jain mengatakan, pemberian beasiswa ini, merupakan wujud kepedulian kepada anak-anak didik berprestasi dan pra sejahtera dari pihak perusahaan. ‘’Ini wujud pelaksanaan CSR kita kepada masyarakat sekitar, disamping beberapa kegiatan sosial lain yang sudah kita laksanakan sebelumnya,’’ tutur Alok.

Penyerahan beasiswa sendiri, dilakukan langsung oleh Bupati Sidoarjo, disaksikan Dirut PT Megasurya Mas dan Kepala Dinas Pendidikan Kab Sidoarjo yang juga hadir.Q hds

Karyawan Interbat Keracunan Sidoarjo, Bhirawa Sekitar 15 orang karyawan PT Interbat yang terletak di Jl Raya Buduran dilarikan ke ruang IGD (Instalasi Gawat Darurat) RSUD Sidoarjo. Mereka diduga telah mengalami keracunan snack/kripik gadung. Yakni makanan dari jenis tanaman menjalar, umbi-umbian gadung.

Menurut HRD (Human Resources Development) PT Interbat, Ivan Wisnu Prabowo, di sela-sela mengantarkan karyawannya, Selasa (19/8) kemarin di Ruang IGD, kejadiannya waktu pagi sebelum masuk kerja, ada salah satu teman

yang membawa makanan. Sekitar pukul 07.00 WIB mereka makan bersama seluruh bagian, yakni bagian tehnik.

Karena ada teman yang membawa satu bungkus kripik gadung. Akhirnya dimakan ramerame bersama teman-teman sebagaian. Selanjutnya sekitar pukul 70.30 WIB mereka meeting/rapat koordinasi membahas pekerjaan. Tak disangka, ditengah-tengah rapat koordinas berjalan, tiba-tiba mereka langsung mengalami mual, mulas dan muntah serta kepala pusing. ‘’Karena kejadiannya ber-

PT Semen Indonesia Raih Penghargaan Energi Pratama Gresik, Bhirawa Usaha PT Semen Indonesia (PT SI) melakukan inovasi untuk pemanfaatan energi, kembali mendapat apresiasi dari pemerintah melalui Penghargaan Energi tahun 2014, yang diselenggarakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Balai Kartini Jakarta tanggal 18 Agustus 2014.

PT SI kembali meraih Penghargaan Energi Pratama. Sebagai apresiasi atas upaya perseroan melakukan diversifikasi energi, dengan memanfaatkan energi terbarukan biomass sebagai bahan bakar alternatif, serta berperan aktif dalam pengembangan teknologi baru dan inovasi di bidang energi.

Menurut Direktur Utama PT SI, Dwi Soetjipto, penghargaan ini sekali lagi membuktikan komitmen dan kerja nyata PT SI dalam melaksanakan konsep bisnis yang berkelanjutan. Industri semen merupakan industri yang padat energi, termasuk konsumsi batubara sebagai sumber energi tak terbarukan. Melalui pemanfaatan biomas, kami mempunyai tujuan ganda, yaitu menjaga keberlanjutan lingkungan dan sekaligus meningkatkan efisiensi biaya operasional, yang dapat meningkatkan profitabilitas Perseroan. ‘’Pada pemanfaatan biomass mampu memberi stimulus bagi perekonomian masyarakat lokal, karena didatangkan dari wilayah sekitar pabrik. Antara lain Kab Tuban, Lamongan, Bojonegoro, dan Rembang (Jawa Tengah). Pemanfaatan biomass juga berfungsi mengurangi emisi gas rumah kaca, untuk meminimalisasi dampak pemanasan global,’’ jelas Dwi Soetjipto.Q kim

5

achmad suprayogi/bhirawa

Karyawan PT Interbat yang mendapat perawatan di ruang IGD RSUD Sidoarjo kemarin.

samaan, hampir semua orang, dari 25 tim tenaga tehnik mengalami hal yang sama. Akhirnya kami berkesimpulan mereka telah mengalami keracunan. Langkah pertama untuk menangkal telah diberikan minuman air kelapa hijau. Namun tak bisa menyembuhkan, daripada terjadi apa-apa lebih baik dilarikan langsung ke RSUD,’’ terang Ivan Wisnu Prabowo.

Salah satu karyawan yang tak mau disebukan namanya mengatakan, dari 25 orang itu tinggal tiga orang yang tak mengalami keracunan. Untuk teman-teman yang 15 ini karena lebih parah, makanya cepat dilarikan ke RSUD. Sementara mereka yang masih bertahan, tidak mengalami sakit yang parah mungkin masih istirahat di kantor.

Sementara itu, Humas RSUD Sidoarjo, Achmad Zaenuri SH mengatakan, kalau mereka langsung ditangani petugas. Namun kondisinya sekarang masih dalam tahap opservasi, jadi tak bisa langsung pulang, tunggu perkembangan selanjutnya. ‘’Bila nanti dinyatakan tim dokter bisa pulang, ya dipulangkan. Kalau belum boleh, karena kondisinya parah, ya harus menginap,’’ katanya.Q ach

Lahan Pertanian di Gresik Tiap Hari Tambah 1 Hektare Gresik, Bhirawa Lahan pertanian di Gresik terus bertambah. Bahkan, tiap hari bertambah 1 hektare. Penambahan itu terjadi karena keberhasilan mengaktifkan kembali lahan tidur yang selama ini tak terpakai.

Luas lahan pertanian di Gresik semula hanya 37 ribu hektare.

Namun, kini menjadi 61 ribu hektare. ‘’Lahan tidur yang selama ini bukan areal pertanian, kini telah disulap menjadi lahan pertanian,’’ kata Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto.

Penegasan itu disampaikan bupati saat memberikan presentasi dihadapan tim penilai Adhikarya Pangan Nusantara Provinsi Jatim di Ruang Graita Eka Praja, Selasa (19/8) kemarin.

Penambahan areal itu, menurut bupati, karena di Gresik banyak lahan tidur yang kini menjadi lahan pertanian. Perbukitan juga menjadi lahan pertanian. ‘’Waduk

seluas 50 hektare di wilayah Kec Panceng, membangun dan mengeruk embung-embung baru.

Selain itu, kami juga mengeruk perbukitan menjadi lahan pertanian,’’ kata bupati.

Masih kata Bupati, aktivasi lahan tidur itu dimanfaatkan untuk pembangunan kebun inti plasma seluas 2 ribu hektar. ‘’Saya juga sudah rencanakan ke depan akan menanam padi jenis gogo rancah pada beberapa lahan yang cocok untuk komoditas . Kami sudah rencanakan dengan Kepala Dinas Pertanian,’’ katanya.

Menurut Kepala kantor Ketahanan Pangan Pemkab Gresik, Wasti Andari, kini produksi padi Gresik mencapai 382 ribu ton Gabah Kering Panen (GKP) atau sekitar 279 ton beras per musim tanam. Tak hanya padi, Kantor Ketahanan Pangan Gresik, juga mencatat jumlah produksi jagung pada tahun 2013 sebesar 130.552,3 ton daging

sapi 2.042,66. Hanya komoditas tebu dan kedelai yang masih perlu digenjot lagi produksinya Sementara Ketua Tim Penilai Adhikarya Pangan Nusantara (APN) Provinsi Jatim, Darminto mengatakan, Bupati Gresik dinobatkan sebagai nominator dari Jatim sebagai pembina ketahanan pangan tingkat Nasional. Ada empat kepala daerah se Jatim masing-masing Bupati Blitar, Bupati Malang, Bupati Ngawi dan Bupati Gresik. ‘’Pemilihan ini berdasarkan usulan yang kemudian diseleksi kelayakannya oleh tim,’’ katanya.

Tujuan program ini untuk mendukung program Nasioanal yaitu produksi padi 10 juta ton yang dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2013 lalu. ‘’Tujuan utama dalam program ini tak sekedar swasembada pangan. Tapi haruslah swasembada pangan yang cukup dan berkelanjutan,’’ katanya.Q eri

‘’Kami selaku pemerintah sangat terganggu dengan munculnya ISIS. Karena itu, kami memberikan proteksi agar kelompok radikal itu tak masuk di Gresik,’’ kata Wakil Bupati Gresik, Moch Qosim usai mengikuti deklarasi penolakan ISIS, sosialisasi dan silaturahim ulama dan umara kita bangun kebersamaan mewaspadai bahaya ISIS, di Gedung Putri Mijil Pendopo Pemkab Gresik, Selasa (19/8) kemarin.

Menurut Wabup,untuk mencegah masuknya dan merebaknya aliran ISIS di Kab Gresik, perlu digencarkan dengan menanamkan idiologi Pancasila. Dimana, Indonesia adalah negara berlandaskan Pancasila bukan Negara Islam. ‘’Ajaran-ajaran ISIS tak mencerminkan Syariat Islam. Maka perlu diperangi,’’ katanya.

Ketika ditanya, apakah Pemkab Gresik sudah mendapatkan laporan kalau aliran ISIS telah masuk di Gresik? Dengan tegas orang nomor dua di Pemkab Gresik ini menyatakan belum ada laporan. Dan Wabup Qosim memastikan aliran itu belum ada di Gresik. ‘’Kami palang khawatir ketimbang kebat keliwat (kita lebih baik khawatir dari pada kedahuluan) masuknya ISIS,’’” terangnya.

Wabup mengaku berterima kasih, karena MUI melakukan langkah cepat untuk memeroteksi masuknya ISIS di Kab Gresik.

Karena itu, Wabup menghimbau kepada semua jajaran camat dan kades/lurah untuk antisipasi dan melaporkan jika ada kelompokkelompok yang menamakan diri ISIS. Sementara Ketua MUI Kab Gresik, KH Husnan Ali mengatakan, ISIS bisa tumbuh karena ada yang mendanainya. Maka perlu dicari, siapa yang mendanai kelompok yang ajarannya bertentangan dengan Syariat Islam itu. ‘’Ya harus ditelusuri siapa penyandang dananya, sehingga bisa diketahui apa motif pendirian ISIS,’’ katanya.

Sementara Ketua MUI Jatim, KH Abdus Shomad menambahkan, MUI Jatim telah bertemu dengan Gubernur Jatim dan ulama’ sepuh di Jatim. Pertemuan itu memunculkan kesepakatan ISIS dilarang. ‘’Tidak boleh ISIS berkembang di Indonesia,’’ katanya.

Menurut Kiai Shomad, di Jatim, tepatnya di daerah Malang ada laporan, kalau ada sebuah masjid yang ditengarai digunakan untuk perkumpulan ISIS. Laporan itu kini tengah didalami untuk mencegah kebenaran berita yang meresahkan masyarakat itu.

Shomad menambahkan, bagi MUI Jatim, dan Bangsa Indonesia, keberadaan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) sudah menjadi harga mati yang tak bisa diganggu gugat. ‘‘Maka tidak ada negara lain selain NKRI,’’ tegasnya.Q eri

Pengadaan Batik PNS Rp 1, 4 M Meleset dari Target Kota Mojokerto, Bhirawa Program penyeragaman batik khas Kota Mojokerto bagi ribuan PNS di lingkup Pemkot Mojokerto ternyata meleset dari target. Dari jadwal realisasi Bulan Juli 2014, namun hingga kini masih belum terlaksana.

Pasalnya, meski sudah diputuskan satu motif dengan teknik batik cap, namun untuk memproduksi batik secara massal yang bakal digarap puluhan perajin batik ini masih menunggu rampungnya cetakan motif batik yang dipesan dari Solo. ‘’Sekarang masih dalam ist taraf penggandaan alat Mas’ud Yunus batik cap,’’ kata Sekretaris Diskoperindag UKM Kota Mojokerto, Indah Soelistiowati Andayani, Selasa (19/ 08) kemarin.

Menurut Indah, Dekranasda yang diserahi soal desain batik sudah merampungkan tugasnya. Wali Kota Mas’ud Yunus pun menetapkan satu motif dari beberapa alternatif motif. Namun, Diskoperindag yang selama ini membina perajin batik hanya menjaring sekitar 20 perajin batik dari sekitar 40 perajin batik. ‘’Dari sekitar 40 perajin (batik), separuhnya saja yang siap menerima order,’’ katanya.

Hal itu, lanjut Indah, karena proses pembatikan dengan alat batik cap merupakan hal baru bagi perajin batik Kota Mojokerto yang selama ini bergelut di bidang batik tulis. Perajin yang siap menerima order tentunya yang sudah mulai beradaptasi dengan ketrampilan batik cap. ‘’Ketrampilan membatik dengan cap beda dengan batik tulis. Memang prosesnya lebih cepat, tapi teknisnya juga khusus. Sementara soal target penyelesaian order, diperkirakan rampung Bulan Nopember mendatang seluruh order batik akan terselesaikan,’’ tukasnya.

Kebijakan Wali Kota Mas’ud Yunus yang mewajibkan PNS mengenakan batik lokal pada hari kerja tertentu dipertegas dengan Peraturan Wali Kota (Perwali) Mojokerto Nomor 16 Tahun 2014. APBD 2014 mengalokasikan Rp1.473.784.600 untuk belanja batik daerah bagi 3.269 PNS. Untuk pengadaan, diserahkan ke masing-masing SKPD. 20 perajin batik itulah yang akan menangkap order miliaran rupiah. Mereka siap untuk menerima order yang selama ini mereka harapkan.

Sebelumnya, Wali Kota Mojokerto, Mas’ud Yunus mengatakan, kewajiban semua PNS di lingkup Pemkot Mojokerto mengenakan pakaian batik batik khas Kota Mojokerto bagian dari semangat untuk bangga dengan karya sendiri. ‘’Jangan membanggakan karya orang lain. Ini identitas budaya kita,’’ katanya.

Semangat swadesi dengan menggunakan batik khas daerah sendiri, ujar Mas’ud Yunus, selain untuk lebih mencintai produk lokal yang notabene merupakan aset budaya daerah, juga untuk menggairahkan produksi batik lokal yang masih terengahengah menghadapi kompetisi batik di market regional.Q kar

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Rugi Rp 2 Miliar Akibat Kebakaran Pasar Tempeh Lumajang, Bhirawa Pasca kebakaran yang menelan kerugian hingga Rp 6 Miliar pada (17/08), Pasar Tempeh yang terletak di jalan utama Selatan Kabupaten Lumajang, Polres Lumajang langsung melakukan olah TKP (Tempat Kejadian Perkara).

Hal itu untuk mengidentifikasi penyebab kebakaran Pasar Besar Kecamatan Tempeh. Identifikasi menyusul adanya kebakaran yang menimpa pasar tradisional kuno tersebut. Tim Labforensik Polda Jawa Timur diterjunkan untuk mengidentifikasi kebakaran yang menimpa pasar tempeh.

Bahkan, tim dari Satreskrim Polres Lumajang yang dipimpin AKP Kusmindar juga meminta keterangan pada saksi mata dan pedagang. "Kita lakukan identifikasi dengan olah TKP, asal muasal api dari salah satu kios pedagang," kata Kapolres Lumajang, AKBP Singgamata kepada wartawan.

Lanjut dia, dari keterangan saksi mata dan pedagang, dugaan disebabkan oleh konsleting listrik. Namun, untuk penyebab utama masih diselidiki oleh tim Labforensik. "Dari hasil olah TKP dari tim Labfor, kita tunggu dulu," terangnya. Q yat

2015, RSUD Tipe B Bojonegoro Difungsikan

11 Unit Mobdin Dewan Belum Dikembalikan Lima Kendaraan Masih Dibawa Anggota DPRD Lama Kota Kediri Sumenep, Bhirawa Dari 14 mobil dinas (mobdin) yang di hak pakaikan Sekterariat DPRD Sumenep kepada alat kelengkapan dewan periode 20092014, sebanyak 11 unit mobdin hingga saat ini belum dikembalikan, padahal tanggal 21 Agustus ini sudah pelantikan anggota dewan terpilih periode 2014-2019, otomatis periode sebelumnya sudah purna dan semua fasilitas di semua alat kelengkapan dewan harus dikembalikan.

Sekretaris Dewan (Sekwan), Moh Mulki mengatakan, hingga saat ini, 11 dari 14 unit mobdin yang digunakan oleh alat kelengkapan dewan masih belum dikembalikan, baru 3 unit mobdin yang sudah dikembalikan yakni dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi Bulan Bintang dan dari Baleg. "Sampai saat ini baru tiga unit mobil dinas yang digunakan alat kelengkapan dewan yang sudah dikembalikan, sedangkan 11 unit lainnya masih belum kembali," kata Moh Mulki, Selasa (19/08).

Menurutnya, karena masih banyak mobdin yang belum

dikembalikan, pihaknya sudah mengirimkan surat kepada semua alat kelengkapan dewan agar segera mengembalikan fasilitas mobdin sebelum pelantikan berlangsung.

"Tadi kami sudah mengirimkan surat ke semua alat kelengkapan dewan yang belum mengembalikan fasilitas mobil," terangnya.

Di DPRD Sumenep ada 14 mobil dinas yang diberikan kepada alat kelengkapan dewan dengan perincian 8 mobdin Fraksi, 4 mobdin unsur pimpinan, 1 mobdin Badan Kehormatan, dan 1 mobdin Badan Legislatif. "Tapi sebe-

lumnya kami sudah melakukan pendekatan kepada fraksi dan alat kelengkapan dewan yang lain terutama yang mendapatkan fasilitas mobil. Kami memberi waktu sebelum tanggal 21 semua fasilitas alat kelengkapan dewan sudah dikembalikan," terangnya.

Selain mobil dinas, ada fasilitas lain yang diberikan yakni laptop bagi 4 unsur pimpinnan masing-masing 1 unit, 1 unit untuk BK, 1 unit untuk Baleg dan 4 unit untuk komisikomisi. "Kalau laptop itu kan dipegang pendamping, bukan anggota di alat kelengkapan dewan itu, jadi sekarang sudah ada di pendamping semua, tinggal yang mobil," tukasnya.

Dia berharap, pemegang fasilitas mobil dinas segera mengembalikan kepada Sekretariat DPRD setempat sebelum pelantikan anggota dewan baru dilaksanakan. "Kami tetap berharap, semua fasilitas segera dikembalikan, yang jelas sebelum pelantikan

berlangsung," harapnya.

Lima Kendaraan Sementara itu, sejumlah mobil dinas (Mobdin) DPRD Kota Kediri periode 2009-2014 belum dikembalikan atau dikandangkan. Dari total 16 mobdin DPRD, sedikitnya ada lima kendaraan yang masih dibawa anggota DPRD lama.

Sekertaris DPRD Kota Kediri Rahmad Hari Basuki membenarkan jika ada beberapa anggota dewan yang belum mengembalikan kendaraan dinasnya batas akhir pinjam pakai sudah berakhir masa tugasnya. “Yang dipinjam dari sekertarariat dewan untuk komisi ada tiga mobil, sementara yang di pinjam gari pemkot ada dua, yang dipinjam fraksi ini yang bertanggung jawab pemkot,” kata Sekwan.

Selasa (19/8).

Dia mengatakan, jika batas akhir pengembalian mobdin ini berakhir hari ini, Rabu (20/ 8), untuk itu pihaknya akan melakukan pendekatan terha-

dap para anggota dewan yang purna tugas dan tidak lagi terpilih menjadi DPRD periode 2014-2019. “Kami akan melakukan pendekatan kepada mereka untuk segera mengembalikan, khususnya kepada anggota dewan yang udah tidak lagi terpilih,” jelasnya.

Sementara bagi anggota dewan yang kembali terpilih, pihaknya memberikan toleransi untuk tidak menarik mobdin tersebut, meskipun seharusnya ketika masa pinjam pakai habis seharusnya mobdin tersebut. “Kami memberikan toleransi kepada anggota dewan yang terpilih untuk tidak menarik mobil dias mengingat keperluan sebagai penunjang pekerjaan,” tandasnya.

Diketahui ada sekitar 16 mobil dinas yang dipinjam pakaikan kepada anggota DPRD Kota kediri sebagai penunjang pekerjaan, diantaranya untuk pimpinan dewan tiga mobil, untuk komisi 3 mobil, dan untuk fraksi 8 mobil.Q sul,mb2

Harga Ikan Lamongan Jadi Acuan Jatim

Bojonegoro, Bhirawa Setelah lama bagunan gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tipe B Sosodoro Djatikoesoemo jalan veteran Bojonegoro mangkrak. Kini mulai dalam pengerjaan tahap renovasi dijadwalkan tuntas pada akhir 2014 ini dan bisa segera difungsikan pada 2015 mendatang secara bertahap. Rehabilitasi bangunan fisik ini dianggarkan melalui APBD Bojonegoro tahun 2014 sebesar Rp 39 Miliar.

Menurut, Direktur RSUD dr Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro, Dr.Sunhadi, menyatakan masih banyak yang harus dipersiapkan sebelum RSUD tersebut benar-benar bisa ditempati atau difungsikan. Setidaknya RSUD Tipe B itu membutuhkan sekitar 500 tempat tidur dan 899 tenaga medis yang meliputi dokter dan perawat. Tak hanya itu untuk biaya operasional awal ditempati. “Dana yang dibutuhkan untuk penyediaan peralatan kesehatan sekitar Rp101 miliar. Sedangkan untuk operasional awal rumah sakit ini membutuhkan dana sekitar Rp 70 miliar,” terangnya kepada Bhirawa Selasa (19/8).

Masih menurut Sunhadi, RSUD Tipe B Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro memasuki tahap renovasi. “ Sekarang masih dalam tahap renovasi bangunan rumah sakit dijadwalkan tuntas pada akhir 2014 ini dan bisa segera difungsikan pada 2015 mendatang,” pungkasnya.Q bas

Kadis Pertanian Larang Petani Gunakan Jebakan Berbahaya Tuban, Bhirawa Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tuban, Ir. Herry Prastiyo meminta pada masyarakat dan utamanya petani untuk hati-hati serta tidak membuat jebakan hama tikus dengan mengunakan aliran listrik. "Di wilayah kecamatan widang memang daerah Endemik hama tikus, akan tepi kalau bisa jangan mengunakan aliran listrik yang berbahaya itu untuk membasmi hama tersebut," kata Mantan Kepala Dinas Energi dan Pertambangan ini.

Lebih lanjut ia mengimbau agar petani atau kelompok tani melaporkan pada UPT Pertanian setempat jika banyak hama yang menyerang tanaman petani, hal ini agar bisa ditangani bersama-sama. "?Ada PPL di setiap wilayah, kami berhapa budaya gropyokan hama tikus itu bisa dihidupkan kembali, selain juga bisa merekatkan tali persaudaraan karena gotong royong tersebut," pungkas Herry.

Hal itu diungkapkan Herry menanggapi adanya korban tewas akibat terkena perangkap hama tikus. Hal ini dialami oleh Sutrisno (55), seorang petani asal Desa Tegalrejo, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, yang tewas dengan kondisi luka bakar di tangannya setelah tersengat listrik jebakan tikus yang ia buat. Q hud

Rabu Legi 20 AGUSTUS 2014

khoirul huda/bhirawa

Polisi saat memasang polis line lokasi kejadian di mana Tomo jatuh dari lantai dua setelah tersengat listrik.

Tukang Batu Tewas Tersengat Listrik Tuban, Bhirawa Tomo (43) Warga Desa Penambangan Kecamatan Semanding Tuban yang berprofesi sebagai tukang batu tewas tersengat aliran listrik saat korban akan melakukan pemasangan besi untuk pengecoran di lantai dua toko elektronik yang berada di jalan Panglima Sudirman, Kelurahan Kingking, Kecamatan Tuban (19/08). Tewasnya Tomo berawal pada saat ia beserta lima orang temannya sedang mengerjakan proyek pembangunan lantai dua toko Seni Elektronik yang berada di jalan Panglima Sudirman nomer 234, Kota Tuban itu.

Menurut teman korban, saat itu Tomo sedang memasang besi untuk tiang tembok di lantai dua sambil bediri. Namun tanpa disadari besi yang berukuran sekitar 1,2 meter tersebut menyenggol kabel listrik bertegangan tinggi. "Tadi tidak sempat terlihat, tiba-tiba ada suara jatuh dan kita lihat ternyata korban. Kita semua juga kaget," terang

Kaswi, tukang batu yang merupakan teman korban yang bernasip apes itu.

Para teman korban yang mengetahui langsung mendatangi korban yang saat itu memang lokasinya terpisah. Sehingga saat dilihat, ternyata korban sudah dalam kondisi tidak bernyawa dan teman-teman korban langsung meminta tolong dan lapor ke pihak kepolisian. "Tadi besinya yang dipegang korban terlihat terpental. Korban mengalami luka di tangannya, karena tersengat aliran listrik itu," jelas Supendi, salah satu warga yang mengetahui kejadian tersebut.

Petugas kepolisian yang datang di lokasi kejadian langsung mengevakuasi jenazah tukang batu yang bernasip apes tersebut untuk di bawa ke kamar jenazah RSUD Tuban. Saat berita ini ditulis, petugas masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab pasti dari kejadian itu dengan mamasang garis polisi di toko elektronik tersebut.Q hud

Lamongan, Bhirawa Harga ikan tangkap di Lamongan ternyata menjadi acuan harga di Jawa Timur.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Lamongan Suyatmoko saat berdialog dengan rombongan kunjungan kerja dari DPRD Kota Medan, Selasa (19/8) di Ruang Sasana Nayaka.

Disampaikan Suyatmoko, penarikan retribusi sebesar 5 persen dari Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Lamongan bukan sekedar sebagai sumber pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun di Lamongan, retribusi ini juga berperan dalam menjaga kestabilan harga. “Adanya retribusi ini membuat harga ikan tangkap di Lamongan tidak kocar-kacir. Sehingga menjadi barometer harga di Jawa Timur, “ ungkap Suyatmoko.

Selain itu, imbuh dia, retribusi TPI tersebut juga berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Karena separo atau 50 persen dari nilai retribusi yang ditarik itu kembali ke nelayan untuk dimanfaatkan melalui koperasi nela-

yan.

Dia juga menyebutkan, pengenaan retribusi tersebut terkait dengan jasa pelelangan ikan. Sehingga pemerintah daerah memberikan berbagai fasilitas untuk 5 TPI yang ada. Yakni TPI Brondong, Kranji, Labuhan, Lohgung dan TPI Weru. Di antaranya bantuan alat timbangan, break water, jetty dan tambat labuh.

“Investor cold storage juga diajak kerjasama agar ikan untuk produksi mereka diambil melalui TPI yang ada,“ kata dia.

Sebelumnya, Sekkab Yuhronur Efendi yang menerima rombongan kungker tersebut menyampaikan pengenaan retribusi itu berdasarkan Perda no 19 tahun 2010 tentang TPI. Sedangkan teknis pelaksanaannya diatur dalam Perbup nomor 4 tahun 2003.

Perda tersebut mengatur pengenaan retribusi sebesar 5 persen dari transaksi penjualan. Dengan rincian, 2,5 persen dikenakan kepada penjual dan 2,5 persen lainnya dikenakan kepada pembeli. Sementara kontribusi TPI tahun ini ditagetkan sebesar Rp 384,5 juta.Q yit

suprayitno/bhirawa

Ketua DPRD Kota Medan Aminudin bertukar cinderamata dengan Sekkab Yuhronur Efendi di ruang Sasana Nayaka.

Produksi Ikan Tinggi Tak Mampu Sedot Investor Terkendala Sarana dan Prasarana Meski Kabupaten Malang memiliki produktifitas budidaya perikanan air tawar maupun air laut sangat tinggi, namun potesnsi tersebut tidak mampu menarik investor untuk menanamkan modal di bidang perikanan di kabupaten setempat. Sementara, produktivitas perikanan laut selama lima tahun terakhir ini mampu memproduksi 10 ribu ton ikan laut.

cyn/bhirawa

Nelayan Pantai Sendanbiru, ketika mengangkat hasil tangkapan ikan laut untuk di jual di TPI Pondok Dadap Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang.

“Sedangkan untuk produksi perikanan budidaya selama kurun waktu lima tahun sebanyak 15 ribu ton, tapi dalam kurun waktu tiga tahun ini ada peningatan produksi dan terealisasi sebanyak 16 ribu ton ikan budidaya,” terang Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (DPK) Kabupaten Malang, Ir Wahyu Hidayat, Selasa (19/8), kepada wartawan.

Menurutnya, DPK sudah menargetkan selama lima tahun itu ditentukan dalam rencana strategi, tapi ternyata target telah terlampaui hanya dalam waktu tiga tahun. Besarnya produksi ikan laut maupun tawar, hal itu dipicu adanya kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi ikan.

Sehingga produksi perikanan itu lebih banyak untuk konsumsi ikan masyarakat di wilayah Ma-

lang Raya ataupun dikirim ke luar daerah.

Tingginya potensi perikanan laut maupun ikan budidaya air laut, kata Wahyu, sebenarnya sudah banyak dilirik investor.

Namun hal itu terkendala minimnya sarana dan prasarana seperti akses jalan, listrik dan sarana pendukung lainnya membuat investor mengurungkan diri untuk menanamkan modal di Kabupaten Malang. “Padahal, banyak investor yang sebelumnya sudah memastikan untuk berinvestasi, tapi setelah melihat kawasan Pantai Sendangbiru akhirnya banyak yang mundur dengan teratur,” ungkapnya.

Ditegskan, meski masih belum ada investor yang mau berinvestasi dibidang perikanan laut

maupun budidaya ikan tawar, namun pihkanya tetap berupaya terus untuk meningkatkan produksi ikan. Sebab, berdasarkan kajian dari pakar perikanan dari salah satu perguruan tinggi di Kota Malang, bahwa target produksi ikan laut bisa ditingkatkan antara 3 persen-10 persen, dengan jangka waktu 2-3 tahun kedepan.

“Untuk meningkatkan produksi ikan laut dan meningkatkan budidaya ikan air tawar, maka kita perlukan revisi target kenaikan produksi ikan. Sehingga dengan revisi kenaikan target tangkapan ikan laut, secara otomatis produksi ikan laut di kawasan Pantai Sendangbiru juga akan mengalami kenaikan,” tandas Wahyu.Q cyn

Rabu Legi 20 AGUSTUS 2014

KILAS JATIM

Dewan Segera Tuntaskan Ranperda Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Blitar, Bhirawa Meningkatnya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Blitar, membuat kalangan DPRD Kabupaten Blitar untuk segera menuntaskan Ranhartono/bhirawa cangan PeraturAhmad Tamim an (Ranperda) tentang Perlindungan Perempuan dan Anak yang merupakan Perda Inisiatif DPRD Kabupaten Blitar.

Diungkapkan Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar, Ahmad Tamim, adanya kenaikan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tahun 2014 ini tampaknya tengah menjadi trend di kalangan masyarakat, mulai dari kasus jenis pelecehan seksual, pencabulan, penganiayaan hingga pembunuhan perempuan dan anak di bawah umur.

“Kami sangat prihatin banyaknya kasus yang menimpa kalangan perempuan dan anak sebagai sasaran kekerasan dalam rumah tangga dan kasus lainnya.

Bahkan kekerasan yang dilakukan mengakibatkan korban meninggal dunia,” kata Ahmad Tamim.

Terkait hal ini Ahmad Tamim meminta agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar, segera membantu merealisasikan Perda inisiatif DPRD Kabupaten Blitar terkait perlindungan perempuan dan anak yang diharapkan mampu memberikan perlindungan bagi Perempuan dan Anak di Kabupaten Blitar dari berbagai tindak kekerasan.

Bahkan pihaknya juga berharap Pemkab Blitar ikut melakukan penyempurnaan Ranperda dengan aktif melakukan konsultasi ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan melakukan sosialisasi ke lembaga terkait dan masyarakat. “Kami juga meminta bantuan Pemkab Blitar untuk ikut menyempurnakan Ranperda Perlindungan Perempuan dan Anak agar cepat selesai,” ujarnya.Q htn

JAWA TIMUR

Masyarakat Malang Deklarasi Tolak ISIS Malang, Bhirawa Faham Islam radikal Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS), dipastikan sulit untuk masuk dan berkembang di wilayah Kota Malang. Pasalnya sejumlah elemen masyarakat Kota Malang, telah melakukan deklarasi untuk menolak keberadaan ISIS di Kota Malang.

Deklarasi yang digelar di Hotel Trio Indah II Jalan BS.Riyadi, Senin (18/8) kemarin itu, dilakukan oleh Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKAUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Takmir Masjid se Kota Malang, Sejumlah elemen dan Tokoh Masyarakat.

Penolakan pada gerakan Islam garis keras tersebut langsung ditandantangi oleh Wali Kota Malang Mochammad Anton, Kapolres Malang Kota

AKBP Totok Suhariyanto, Komandan Korem 083 Baladika Jaya Kolonel (Arm) Totok Imam Santoso, serta Komandam Kodim 0833 Kota Malang Letkol (Inf) Gunawan Wijaya.

Wali Kota Malang, Mochammad Anton, mengemukakan, pemerintah Kota Malang, dan masyarakat sepakat di Kota Malang tidak boleh ada kegiatan yang bersifat radikal, salah satunya ISIS dan organisasi lain yang membahayakan masyarakat.

Menurutnya, deklarasi ini menandakan bahwa masyarakat Kota Malang, tidak mau jika Kotanya dinodai gerakan Islam radikal. Makanya pemerintah mensosialiasi kepada tokoh masyarakat mengenai wawasan kebangsaan dan akan terus dilakukan guna mencegah masuknya aliran sesat.

"Sosialisasi akan kita gerakkan mulai tingkat bawah seperti RT dan RW, serta tempat-tempat ibadah, ini sangat penting agar masyarakat tidak terpengaruh oleh gerakan yang menyesatkan, namun berkedok Islam," tutur wali kota yang kerap disapa Abah Anton itu.

Selain itu, Pemkot Malang juga melakukan pendekatan di lingkungan pendidikan mulai dasar hingga tingkat perguruan tinggi. "Kami akan me-

ngumpulkan rektor-rektor perguruan tinggi negeri dan swasta sekota Malang, para guru Agama SD, SMP dan SMA, untuk memberikan penyedaran terhadap peserta didiknya agar tidak terjerumus di aliran sesat," imbuhnya.

Pemkot, lanjut Abah Anton, bertekat untuk memberantas adanaya aliran sesat yang mungkin terjdi di Kota Malang. Ini dilakukan mengingat di Kota Malang sangat potensi perkembangan aliran sesat, apalagi di Kota Malang menjadi tujuan masyarakat dari seluruh penjuru tanah air untuk menimba ilmu.

Pencehanan gerakan radikal, kata Wali kota yang juga ketua DPC PKB Kota Malang ini, harus dilakukan secra sistemik, oleh pemerintah dan

masyarakat.

Sementara itu, Danrem 083 Baladika Jaya, Kolonel (Arm) Totok Imam Santoso memastikan bahwa Kota Malang kini telah steril dari gerakan ISIS. Berdasarkan data yang ada di Korem tidak ada kawasan yang menjadi basis ISIS. Namun demikian seluruh elemen masyarakat harus tetap bergandeng tangan saling bahu membahu, antara masyarakat dengan aparat untuk selalu berkordinasi dan mewaspadai semua gerakan yang mencurigakan. "Semua elemen harus bekerjasama untuk mensterilkan Kota Malang dari gerakan Islam radikal. Kami juga meningkatkan peran intelejen untuk terus melakukan pengawasan," tandasnya.Q mut

310 Honorer Terima SK CPNS, Tiga CPNS Gagal

Calo CPNS Masih Gentayangan Tulungagung, Bhirawa Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Tulungagung memperingatkan masyarakat setempat untuk waspada terhadap calo CPNS. Masalahnya, kendati Pemkab wed/bhirawa Tulungagung teIndah Karunia Ratri lah memastikan tidak akan melakukan perekrutan CPNS pada tahun ini calo-calo tersebut masih saja bergentayangan.

“Hati-hati terhadap praktik percaloan CPNS. Info yang kami dapat mereka tetap bergentayangan mencari korban,” ujar Kepala BKD Pemkab Tulungagung, Indah Karunia Ratri SH MH pada Bhirawa, Selasa (19/8).

Menurutnya aksi para calo tersebut tentu saja tidak dapat dipertanggungjawabkan. Apalagi Pemkab Tulungagung pada tahun ini dipastikan tidak akan melakukan perekrutan CPNS kendati mendapat kuota dari Pemerintah Pusat.

“Jangan sampai masyarakat tertipu dengan ulah para calo CPNS. Seleksi CPNS sekarang pakai CAT (computer assisted test) dan sangat transparan. Jadi jangan percaya pada calo yang katanya dapat meloloskan sebagai CPNS dengan cara membayar,” tuturnya.

Soal Pemkab Tulungagung tidak melakukan pengadaan CPNS baru pada tahun 2014 ini, Indah Karunia Ratri mengatakan sudah melakukan klarifikasi dan konsultasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB). “Hasilnya kami tidak dapat menambah jumlah kuota yang telah ditetapkan. Karena itu kami memutuskan untuk menunda dulu pengadaan CPNS baru. Mudah-mudahan tahun depan dapat lebih banyak,” paparnya.Q wed

7

Kondisi jalan Klemuk yang mengalami kerusakan parah akan segera diperbaiki minggu ini.

nas/bhirawa

Jalan Alternatif Klemuk Bisa Segera Dimanfaatkan Batu, Bhirawa Dalam minggu ini, Jalan Klemuk yang rusak parah hampir setengah tahun lamanya akhirnya masuk agenda perbaikan. Proyek perbaikan jalan yang menghubungkan antara Kota Batu dan Pujon Kabupaten Malang ini segera dikerjakan. Demikian dikatakan oleh Iwan Sufrianto, Kabid Bina Marga kepada Bhirawa kemarin, Selasa (19/8).

Menurut Iwan rekanan yang mengerjakan proyek jalan tersebut sudah siap dan tinggal menunggu proses perijinan. “Rekanan masih mengurus perizinan, diusahakan minggu ini dikerjakan, biar cepat selesai,” ujarnya.

Perizinan tersebut, kata Iwan harus segera diurus mengingat dalam pengerjaan jalan menggunakan cor. Sehingga untuk beberapa saat jalan tersebut akan di tutup sementara.

“Lha penutupan jalan itu yang butuh perijinan ke Dishub dan Polres. Keinginan ditutup agar pengerjaannya bagus dan maksimal,” jelas Iwan.

Diketahui, panjang pengerjaan jalan kle-

muk ini mencapai panjang 400 meter dengan lebar 4 meter dan tebal 20 centimeter. Dan untuk merealisasikan jalan ini, Pemerintah Kota Batu menganggarkan dana Rp 1.7 Miliar. “Anggaran pengerjaan Rp 1,7 miliar dikerjakan oleh CV. Mulya Usaha Jaya. Dan target 120 hari selesai, terhitung SPK (Surat Perintah Kerja, red), SPK sudah terhitung 1 minggu kemarin,” tambah Iwan.

Sebelumnya diberitakan bahwa akses jalan dari Kota menuju Pujon mengalami kerusakan parah. Bahkan saking parahnya, jalan itu tidak direkomendasikan untuk menjadi jalan alternative saat musim mudik dan balik lebaran beberapa waktu lalu.

Kendati berada pada geografi yang turun dan naik, namun jalan Klemuk tetap menjadi favorit bagi penggunan jalan yang akan masuk atau dari Kota Batu. “Kan melewati jalan itu lebih dekat. Jauh sekali perbandingan jaraknya. Makanya selalu ramai. Maka kami juga berfikir secepatnya jalan itu akan segera diperbaiki,” pungkasnya.Q nas

Sampang, Bhirawa Sedikitnya 310 tenaga honorer K2 di lingkungan Pemkab Sampang, secara serentak menerima surat keputusan pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dari katagori II di Pendopo Bupati Sampang Selasa (19/8). Namun dari total yang lulus seleksi 316 orang tiga orang dinyatakan gagal terima SK karena tidak memenuhi sarat.

Menurut Slamet Terbang usai memberikan pembekalan di hadapan 310 CPNS kemarin di Pendopo Bupati Sampang, ia menjelaskan dari 316 tenaga honorer K2 yang lulus seleksi, hanya 310 yang menerima SK CPNS, sedangkan sisanya 3 orang sudah dipastikan syarat administrasinya ditolak oleh pemerintah pusat, sedang yang 3 orang masih dalam proses melengkapi administrasi.

Adapun tiga orang yang tidak lulus administrasi, satu orang dari bagian pembagunan, satu dari bagian umum, dan satu lagi dari guru SD. Namun kami berharap dari 310 yang sudah menerima SK CPNS ini agar benar-benar mengabdi pada

Negara.

Selain itu, Kepala BKD itu berpesan terhadap tenaga honorer yang sudah terima SK untuk menghindari tiga hal dalam melaksanakan tugas, pertama selama bekerja jangan sampai melakukan korupsi, kedua hindari narkoba dan yang ketiga Makar (menentang pancasila dan penentang negara), jika salah satunya dilakukan, maka dipastikan akan berujung pada pemecatan.tegas Slamet Terbang.

Hal senada juga disampaikan kepala Inspektorat Sampang Abd Hadi saat memberikan pembekalan pada 310 tenaga honorer yang menerima SK CPNS kemarin, ia menghimbau pada semua CPNS yang sudah menerima SK, agar mengguna SK sebaik mungkin dan jangan di salah gunakan, apalagi untuk jaminan peminjaman uang yang mencapai hingga 100 persen dari jumlah gaji, hal ini akan menganggu kinerja karena gajinya sudah minus, minimal sisihkan saja untuk jaminan pinjaman sebanyak 40 persen, sedangkan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari.Q lis

nurkholis/bhirawa

310 tenaga honorer terima SK CPNS di aula pendopo Bupati Sampang.

Paripurna Tiga Raperda Ditunda Situbondo, Bhirawa Karena tidak memenuhi kuorum, pimpinan Rapat paripurna DPRD Kabupaten Situbondo, terpaksa menunda pengesahan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), mengingat sebagian besar angota DPRD mangkir ikut sidang, kemarin.

Tercatat sedikitnya ada 26

Anggota DPRD yang kedapatan mangkir dari agenda sidang. Akibatnya Rapat paripurna tidak bisa dilanjutkan karena dinilai tidak memenuhi kuorum. “Padahal sebelum pembahsan tiga Raperda tersebut, sebanyak 45 anggota Dewan telah mengisi absensi hadir, untuk mengikuti paripurna penyampaian la-

poran Panitia Khusus (Pansus) rekening illegal Tunjangan Profesi Pendidik (TPP),” kata salah satu anggota DPRD, kemarin.

Akibat banyaknya anggota DPRD yang mangkir, paripurna pengesahan tiga raperda tersebut batal dilakukan dan direncanakan dilaksakan Rabu (20/8). Seperti diketahui,

tiga Raperda yang akan segera disahkan ini merupakan Raperda inisiatif anggota Dewan sendiri.

Wakil Ketua DPRD Situbondo, Hadi Prayitno, S.Pd, mengatakan, pada saat paripurna pertama sebenarnya telah memenuhi quorum. Namun giliran rapat paripurna persetujuan tiga Raperda, sebagian

angota DPRD tidak masuk ruangan. “Ada kemungkinan meraka memiliki agenda kerja di luar kantor,” ujar politisi Partai Demokrat itu.

Hadi Prayitno, S.Pd yang menjadi pimpinan rapat, mengaku terpaksa menunda pengesahan tiga Raperda tersebut, karena selain masalah tingkat kehadiran angota dewan, ada beberapa point Raperda masih terjadi tarik ulur dengan pihak eksekutif.Q awi

APPRI Sulit Lacak Home Industry Produsen VCD Bajakan Assosiasi Penyalur dan Pengusaha Rekaman Indonesia (APPRI) telah banyak menyita VCD dan CD bajakan di wilayah Kabupaten Malang.

Sehingga selama kurun waktu empat tahun terakhir ini, sudah ada 10 kasus terkait rekaman bajakan dilaporkan ke pihak kepolisian.

cyn/bhirawa

Suko Hartono saat menunjukkan VCD dan CD orisinil, di Toko Boby VCD Jalan Ahmad Yani Kepanjen, Kabupaten Malang.

Sehingga, ungkap Wakil Ketua APPRI H Suko Hartono, Selasa (19/8), kepada Bhirawa, dari ke sepuluh kasus itu satu orang sudah dinyatakan bersalah dan mendapatkan vonis 1 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri (PN) Kepanjen. “Karena dia terbukti melanggar Undang-Undang (UU) Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI),” jelasnya.

Menurutnya, sejak Januar-Agustus 2014, pihaknya bersama Polres Malang sudah dua kali melakukan

razia VCD dan CD bajakan di wilayah Kabupaten Malang. Sehingga dari razian tersebut, ada sekitar 5 ribu lebih VCD dan CD bajakan disita pihak kepolisian.

Namun, dalam razia tersebut belum bisa menyeret produsen atau orang yang dengan sengaja menggandakan hasil karya pencipta lagu dan penyanyi. Sehingga kita hanya menyita VCD dan CD bajakan, dan penjual hanya dikenakan sanksi namun tidak berupa kurungan penjara.

Dijelaskan Suko, penggandaan hak cipta berupa lagu-lagu dan film, tidak hanya dilakukan perusahaan besar saja, tapi juga dilakukan ditingkat home industri atau produksi rumahan.

Sehingga pihaknya sulit untuk menemukan tempat produksinya. “Karena antara produsen VCD dan CD bajakan dengan penjual sudah ada perjanjian untuk merahasiakannya tempat produksinya,” paparnya.

Selain VCD dan CD dibajak, kata dia, MP3 maupun MP4 juga dibajak, sehingga dengan terjadinya pembajakan tersebut, maka tidah hanya pencipta dan penyanyi dirugikan, namun pemerintah pun juga dirugikan karena mereka tidak membayar pajak.

Sedangkan untuk menekan pembajakan VCD, CD, MP3, dan MP4, maka APPRI sudah memberikan harga ekonomis kepada masyarakat untuk pembelian VCD dan CD orisinil, yaitu harganya, Rp 10.000-Rp 12.000 per keeping.

Dituturkan Suko, untuk membedahkan VCD dan CD yang orisinil dan bajakan, masyarakat harus meneliti seperti cover atau gambar pembungkus keping VCD, hologram yang terdapat di cover, tertera lulus sensor, dan logo perusahaan, serta terdapat logo APPRI selaku produsen resmi. “Jika dari salah satu tidak tertera pada cover, maka diharapkan masyarakat jangan membeli, karena sudah pasti VCD dan CD tersebut bajakan,” tegasnya.Q cyn

EKONOMI - BISNIS

8

Rabu Legi, 20 AGUSTUS 2014

Nelayan Mulai Memberanikan Melaut Pemprov, Bhirawa Sebanyak 40 persen dari jumlah nelayan di Jatim diperkirakan sudah mulai memberanikan melaut untuk bisa mendapatkan penghasilan menangkap ikan. Rata-rata mereka yang melaut itu kapal antara 15 GT (Gross Ton) hingga 30 GT. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Jatim, Ir Heru Tjahjono didampingi Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Ir Asmuri Syarief MM mengatakan, para nelayan yang melaut rata-rata sebagaian besar masih menggunakan alat pancing, dan sedikit menggunakan jaring. “Cuacanya memang masih kurang bersahabat bagi nelayan. Namun, sepertinya nelayan ingin mencoba melaut untuk bisa memenuhi kebutuhan.

Paling lama dua hari mereka melaut,” katanya usai meng-

hubungi beberapa pelabuhan perikanan pantai milik Pemprov Jatim, di Surabaya, Senin (18/8).

Untuk nelayan yang sudah mendarat di pelabuhan, lanjutnya, seperti di Pondok Dadap Sendang Biru Kabupaten Malangmendapatkan ikan cukup banyak sekitar 2 ton.

“Ada 14 kapal nelayan yang melaut. Ada juga nelayan yang mendapatkan ikan tongkol kecil, albacore, hingga yellow fine,” katanya.

Selama nelayan tidak melaut, lanjutnya, Dinas Perikanan dan Kelautan Jatim juga tidak berhenti

memberikan pelatihan dan pembinaan pada para nelayan. Khususnya, cara penangkapan ikan untuk menghasilkan ikan berkualitas.

“Penangkapan ikan ada caranya dan tidak sembarangan. Ketika ikan terpancing dan masuk dalam dek, harus segera dimatikan. Kalau ikan dibiarkan menggelepar di dek kapal, maka akan merusak kualitas ikan tersebut.

Hal itu yang harus dipahami para nelayan,” katanya.

Untuk itulah, kata Heru, ikan hasil tangkapan pancing lebih mahal dibandingkan jaring. Sebab, selain caranya yang cukup memakan waktu juga ikannya berkualitas dibandingkan dengan menggunakan jaring. “Kalau di jaring, biasanya ikan ada yang sudah mati dalam jaring, sehingga kualitas masih belum bagus,” ujarnya.

Selain itu, Dinas Perikanan dan Kelautan Jatim juga membantu penanganan paska tangkap, diantaranya penyediaan sarana dalam TPI (tempat pelelangan ikan).

“Ikan yang sudah ditangkap tidak boleh langsung diletakkan di lantai, ada tempatnya khusus. Selain itu cold storage harus lebih siap,” katanya. Sekedar diketahui, jumlah kapal nelayan di Jatim dari ukuran kecil sampai besar sebanyak 58.440 unit. Dari komposisi tersebut kapal ukuran 10-30 GT sebanyak 7658 unit, 30 GT keatas 435 unit. Sisanya dibawah 10 GT. Sedangkan jumlah nelayan, seluruhnya 236.195 jiwa. Sebelumnya karena anomali cuaca yang tak menentu, angin kencang dan gelombang air tinggi menyebabkan nelayan tidak memberanikan untuk melaut. Q rac

dok/bhirawa

40 persen dari jumlah nelayan di Jatim diperkirakan sudah mulai memberanikan melaut untuk bisa mendapatkan penghasilan menangkap ikan.

Kurs JUAL

BELI

USD

11,806.00

11,688.00

SGD

9,478.92

9,376.65

EUR

15,844.83

15,684.13

JPY

11,497.86

11,380.72

GBP

19,865.96

19,662.72

Sumber: Bank Indonesia (19 AGUSTUS 2014)

RAGAM EKBIS

Peserta Surabaya Juara Foto Instagram Telkomsel Surabaya, Bhirawa Telkomsel mengumumkan hasil netizen dan anak-anak muda di seluruh Indonesia yang mengikuti lomba foto melalui akun instagram Telkomsel Merah Putih yang mencapai 2.603 foto dari 250 peserta yang mengikuti lomba tersebut. Dimana dua foto hasil bidikan peserta Surabaya telah berhasil meraih juara I dan juara II dengan masing-masing menggunakan akun @babangvandy dan @gungmaslathifah.

Sedangkan bagi pemenang ketiga berasal dari Pontianak atas nama akun @vicbulgari dan untuk pemenang favorit diraih @dariszcahyadi dengan jumlah like terbanyak 1.638 likes, terfavorit kedua oleh @sassychris1 dengan likes 1.388 dan favorit 3 oleh @vicbvlgari dengan likes 565 likes.

“Pemenang juara 1 mendapatkan uang tunai Rp 10 juta, juara 2 Rp 7 juta rupiah, juara 3 Rp 5 juta rupiah. Harapan 1,2 dan 3 masing masing mendapat gadget,” ungkap Administrator akun Telkomsel Merah Putih sekaligus Head of Corcom Telkomsel Jawa Timur-Andik Setiawan, Selasa (19/8).

Ia menambahkan, selama satu bulan sebanyak 2.603 foto telah terupload dan lebih dari 250 peserta seluruh Indonesia yang ikut lomba tersebut. “Untuk periode lomba foto selanjutnya temanya adalah Kemerdekaan Indonesia. Ini dilakukan untuk memeriahkan dan bertepatan dengan hari Kemerdekaan Indonesia,” ujarnya.

Sedangkan periode lomba di mulai 13 Agustus sampai dengan 14 September dan pengumuman pemenang dilakukan 30 September 2014 mendatang. “Mekanismenya masih sama peserta wajib melakukan recharge pulsa nomor simPATI sebesar Rp.150.000. Untuk peserta pengguna KartuHALO, gratis karena ini sebagai bentuk loyalty bagi pengguna KartuHALO. Keterangan lebih lengkap bisa dilihat di Instagram @telkomsel_merahputih,” jelas Andik. Q riq

KEHILANGAN TULUNGAGUNG KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2005, Hitam, AG2654SD, a/n. Louis Prayogo, Kel. Kenayan RT 1/7-T.Agung No.1194/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2002, Hitam, AG4761SL, a/n. Maryatin, Ds. Pelem, Campurdarat-T.Agung No.1195/IMB/BI-II/2014

samsul/bhirawa

Tim sortir sedang mengecek kwalitas tembakau di PT GG Patean Sumenep.

PT GG Patok Harga Tembakau Patean Rp 37 Ribu Sumenep, Bhirawa PT Gudang Garam (GG) wakil kuasa pembelian tembakau di Patean, Sumenep telah mulai melakukan pembelian tembakau hari ini (kemarin, red). PT GG mematok harga tembakau mulai Rp22-37 ribu per kilogramnya, lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang hanya Rp20-34 ribu per kg.

Wakil Kuasa Pembelian Tembakau PT Gudang Garam di Patean Sumenep, Freddy Kustianto mengatakan, pihaknya telah melaku-

kan pembelian tembakau per tanggal 19 Agustus dengan estimasi pembelian tembakau tahun ini sebanyak 1.600 ton dan harga tembauak antara Rp22-37 ribu per kilogramnya.

“Harga tembakau sementara antara Rp22-37 ribu per kilogram. Ini lebih tinggi dibanding tahun lalu yang hanya Rp20-34 ribu per kg,” kata Freddy Kustianto, di Sumenep, Selasa (19/08).

Freddy menilai, mutu atau kwalitas tembakau tahun ini bagus, tapi yang

menjadi kendala terjadi serangan hama tembakau dibeberapa daerah penanaman tembakau seperti penyakit “rokkerrok” dengan tanda-tanda daun tembakau mengalami kriting.

“Ini yang menjadi kendala bagi petani tembakau, jika tembakau itu terkena penyakit hama dipastikan merugikan bagi petani dan bagi kami juga,” ungkapnya.

Lebih lanjut dia menyatakan, serangan hama itu juga berdampak pada rasa dan bau sehingga mengurangi

kwalitas tembakau. “Kalau tembakau itu terserang hama, baunya pasti beda dan itu juga mempengaruhi kwalitas, otomatis berpengaruh pada harga,” terangnya.

Dia menegaskan, melihat konsisi tembakau yang terserang hama itu, pihaknya mengaku sudah menyampaikan kepada Dinas terkait untuk ditindak lanjuti.

Sebab, jika tidak diantisipasi, akan lebih berdampak negatif pada petani tembakau ditahun berikutnya.

Sementara pengaruh cuaca

Presdir PT Terminal Petikemas Surabaya Diganti Surabaya, Bhirawa Jabatan dua orang Direktur PT Terminal Petikemas Surabaya, anak usaha PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (Pelindo III) yang bergerak dalam bidang bongkar muat petikemas resmi diganti. Presiden Direktur PT TPS sebelumnya yang dijabat oleh Rahmat Satria digantikan oleh Dothy.

Sedangkan Vice Presiden Direktur yang sebelumnya di jabat oleh Sanjay Mehta digantikan oleh William Khoury.

Kepala Humas PT Pelindo III Edi Priyanto mengatakan pergantian jabatan Presiden Direktur PT TPS itu dilakukan menyusul karena Rahmat Satria di tunjuk oleh Kementrian BUMN menjadi salah satu Direktur di PT Pelindo III. Lain halnya dengan Vice Presiden Direktur PT TPS, Sanjay Mehta

saat ini telah habis masa jabatannya sehingga berdasarkan RUPS dilakukan penggantian.

Dothy Presiden Direktur PT TPS, sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan PT Pelindo III. Wanita lulusan S2 Malmo Belgia yang juga merupakan “Vice Chairperson APA 2014-2015”, menjadi wanita pertama yang menjabat sebagai Presiden Direktur di PT TPS. “Presiden Direktur dan Vice Presiden Direktur PT TPS yang diganti. Direksi PT TPS lainnya saat ini masih tetap yaitu Nur Sjamsiah sebagai Direktur Keuangan, Sujeet Singh sebagai Direktur Operasional dan Achmad Baroto Sebagai Direktur Teknik,” jelas Edi Priyanto di Kantor Pusat Pelindo III, Senin (18/8).

Terminal Petikemas yang berkantor di jalan Tanjung Mutiara

no 1 Pelabuhan Tanjung Perak tersebut memiliki komposisi saham yang terdiri dari saham mayoritas PT Pelindo III dan Koperasi pegawai sebesar 51% dan sisanya sebesar 49% sahamnya dimiliki oleh DP World.

Terminal Petikemas yang dibangun dan konstruksi fisiknya selesai pada tahun 1992 saat ini telah mengantongi ISO 9001 (standar mutu), ISO 14001 (standar lingkungan), OHSAS 18001 (standar keselamatan dan kesehatan kerja), dan ISPS Code (standar keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan). PT TPS juga merupakan satu-satunya terminal di Indonesia dan satu-satunya operator terminal di Indonesia yang memiliki sertifikat CTPAT dan ISO 28000:2007 (sistem manajemen keamanan untuk rantai pasok). Q ma

masih relatif bagus. “Kami sudah menyampaikan kepada dinas terkait agar dimasa tanam berikutnya serangan hama itu bisa diantisipasi. Karena, kalau ini dibiarkan kasihan petaninya,” tuturnya.

Dia juga menyampaikan, jika memang cuaca terus membaik, pihaknya memprediksi bisa membeli tembakau lebih dari yang ditargetkan. “Kalau cuaca terus bagus, pembelian tembakau bisa bertambah,” imbuhnya. Q sul

BI Luncurkan Rp 9,6 T Uang NKRI di Jatim Surabaya,Bhirawa Bank Indonesia (BI) Wilayah IV Jatim meluncurkan uang kertas pecahan Rp100.000 NKRI untuk Jatim. uang baru tersebut diluncurkan unbtuk menggantikan uang lama yang kini sudah berusia 10 tahun sejak diluncurkan tahun 2004 silam “Pelan-pelan uang yang lama akan ditarik dan digantikan uang baru tersebut,” kata Deputi Kepala Perwakilan BI Wilayah IV Jatim, Hamid Poncowibowo disela sela Sosialisasi program Wira Usaha BI Th 2014 bersama Universitas Ciputra Mentoeing Program di kantornya Jl. Pahlawan Surabaya.

Lebih jauh dijelaskan bahwa peluncuran uang NKRI pecahan Rp100 000 itu adalah berdasarkan UU No.7 th 2011 amanat pasal 232. Ponco menyebutkan ada 8 perubahan uang baru ini dari uang lama sebagai berikut, warna tetap sama dari yang lama yakni merah, namun lebih panjang sekitar 151 mm, kemudian dibawah angka Rp100 000 ada regtoverso yakni gambar yang saling mengisi jika diterwang akan membentuk gambar BI. Selain ada tulisan NKRI juga gelar dua pahlawan yang ada gelarnya harus dicantumkan lengkap contoh Dr.Ir Hsc Soekarno Dr.Hsc Muhammat Hatta dan setiap cetak uang setakan tahun diganti emisi, yang tanda tangan kini gubernur BI dan menteri keuangan RI. Simbul lambang Garuda warnanya lebih dipertegas. Uang lama warna seri hitam tapi yang baru merah. Q ma

Hadapi AEC, PTPN XII Andalkan PG Modern Menghadapi Asean Economic Community (AEC) 2015, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XII (Persero) sudah menyiapkan langkah antisipasi, salah satunya adalah dengan mengandalkan produksi dari Pabrik Gula (PG) dengan teknologi modern seperti PG Glenmore yang akan dibangun di Desa Karangharjo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi - Jatim.

Ir.Herry Purwanto

m ali/bhirawa

Menurut Ir.Herry Purwanto Corporate Secretary PTPN XII menjelaskan, pembangunan pabrik modern di Glenmore ini sebenarnya adalah salah satu pabrik modern yang direncanakan pemerintah dari 20 pabrik. “Jadi bisa dikatakan pembangunan pabrik tersebut sebagai pilot project dari sekian pabrik gula modern yang direncanakan,” katanya saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (19/8).

Saat disinggung rencana PG Glenmore yang akan mulai beroperasi pada Maret 2016, padahal AEC akan digelar pada tahun depan yakni 2015.

Dengan diplomatis Herry men-

gatakan, untuk pekerjaan besar dan menyangkut hajat hidup orang banyak tidak boleh tergesa-gesa dan harus ada perhitungan maupun pertimbangan yang matang, apalagi gula menjadi persoalan panjang untuk kepentingan masyarakat.”Bahkan pabrik gula modern yang menelan biaya Rp 1,5 trilyun ini semestinya diresmikan pada 25 Juli 2015 bulan lalu, karena ada yang harus dipertimbangkan secara matang maka terpaksa diundur,”tandas Herry.

Dana yang dipakai untuk pembangunan pabrik modern ini, 80% sindikasi bank, 20 % modal sendiri dari PTPN XII.

PT Industri Gula Glenmore sebagai pengelola pabrik gula terpadu Glenmore merupakan anak perusahaan PT Perkebunan Nusantara XII (Persero) yang akan membangun pabrik gula terpadu berkapasitas 6.000 TTH (Ton tebu per Hari=TCD, Ton Cane per Day) dapat dikembangkan menjadi 8000 TTH. Pabrik gula terpadu ini terdiri dari Pabrik Gula (PG), Pembangkit Tenaga Listrik (PTL) yang renewable (dapat diperbaharui), Pabrik Ethanol (PE), dan Pabrik Pupuk Organik (PPO) yang terintegrasi penuh dengan sistem kendali otomatis, sehingga akan sangat efektif dan efisien.

Pabrik Gula Terpadu Glenmore ini pada awalnya diprakarsai oleh konsorsium PT Perkebunan Nusantara III (Persero), PT Perkebunan Nusantara XII TPersero) dan PT Perkebunan Nusantara XI. KOnsorsium ini dibentuk berdasar Surat Menteri BUMN

No S.684/MBU/2012 tanggal 28 November 2012 tentang persetujuan Pendirian Perusahaan Patungan Pabrik Gula Glenmore dengan Akte Notaris Aryati Artisari SH, MKn. No.7 Tahun 2012 yang dikukuhkan sebagai Badan Hukum sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham No AHU 007.AH.01.01Tahun 2013.

Berdasarkan risalah Keputusan RUPS Luar Biasa PT Industri Gula Glenmore No. 02/ IGG/RUPS-LB/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013, telah dilakukan pengalihan kepemilikan saham PT Perkebunan Nusantara III (Persero) di perseroan sebanyak 60% ke PT Nusantara XII (Persero), sehingga PT Perkebunan Nusantara XII (Persero) saat ini telah menjadi pemegang saham mayoritas (90%) dari PT Indusstri Gula Glenmore (PT IGG), sedangkan PT Perkebunan Nusantara XI memegang saham sebesar 10%. (Herry

Purwanto - Sekretaris Perusahaan PTPN XII).

Dengan produksi 81.000 ton/ th. Maka pabrik gula modern ini sedikit banyak sudah bsa membantu se cara nasional bahkan bisa mengurangi inpor gula dari luar negeri. Dijelaskan bahwa kebutuhan gula secara nasional adalah 3 juta ton sampai 3,5 juta ton/th yang bisa dipenuhinya baru 3000 tin/th. “Makanya kekurannya inilah yang impor dari luar negeri, akibatnya sering terjadi banang melimpah harga malah anjlog”jelasnya sambil menjelaskan harga gula pokok Rp8500/kg, harga jual di masyarakat 10.000/kg.

Dengan dibangunnya pabrik modern peralatan yang canggih buatan Australia ini, diharapkan akan merangsang 20 pabrik gula modern lainnya untuk secepatnya dibangun agar Indonesia tidak lagi menggantungkan diri terhadap gula gula impor. Q ma

OLAHRAGA

Rabu Legi 20 AGUSTUS 2014

LINTASAN

Persegres-GU Emban Misi Jauhi Degradasi Lawan Sriwijaya Gresik, Bhirawa Tuan rumah Persegres Gresik United mengemban misi wajib menang untuk menjauhi zona degradasi saat menghadapi Sriwijaya FC pada pertandingan Indonesia Super League di Stadion Petrokimia Gresik, Jawa Timur, Rabu (20/8).

Pelatih Gresik United Angel Alfredo Vera kepada wartawan di Gresik, Selasa mengatakan timnya akan menerapkan strategi menyerang untuk mengejar kemenangan di kandang sendiri, kendati Sriwijaya FC bukan lawan yang mudah.

"Kami wajib menang untuk menjauh dari zona degradasi. Kondisi pemain sangat bagus saat menghadapi Sriwijaya," katanya.

Gresik United meraih hasil kurang maksimal pada laga sebelumnya dengan bermain imbang tanpa gol melawan tuan rumah Barito Putera, Banjarmasin.

Hasil itu membuat "Laskar Joko Samudro" masih tertahan di peringkat ke10 (zona degradasi) klasemen sementara Grup 1 (wilayah barat) dengan nilai 14 dari 16 pertandingan. Gustavo Chena dan kawan-kawan harus memaksimalkan empat laga tersisa jika ingin tetap bertahan di ISL musim depan.

Selain lawan Sriwijaya FC, selanjutnya GU menjamu Persita Tangerang pada 23 Agustus. Sedangkan dua laga lainnya harus dijalani di luar kandang, yakni melawan Persijap Jepara (28/8) dan Persik Kediri (5/9).

"Penampilan anak-anak saat melawan Barito Putera cukup bagus. Mudah-mudahan mereka bisa bermain lebih baik saat menghadapi Sriwijaya FC, terutama dalam penyelesaian akhir," tambah Alfredo.

Dihubungi terpisah, pelatih Sriwijaya FC Subangkit mengungkapkan timnya tidak bisa tampil dengan kekuatan terbaik, seiring cedera yang dialami salah satu pemain asing andalannya, Lancine Kone.

Namun demikian, Subangkit menambahkan anak-anak asuhnya tetap memasang target meraih tambahan poin guna menjaga peluang bersaing menuju babak delapan besar.Q ant

Persikmania Harapkan Pertandingan Berlangsung di Kediri Kediri, Bhirawa Persikmania (sebutan untuk suporter Persik Kediri) berharap pertandingan antara Persik Kediri melawan Arema Cronus (27/8) bisa tetap berlangsung di Stadion Brawijaya, Kediri, Jatim.

"Kami sudah islah dengan Aremania dan berharap dapat izin dari polisi (pertandingan Persik lawan Arema Cronus).

Jika ada izin, nantinya akan ada ikrar damai di Stadion Brawijaya," kata Ketua Forum Komunikasi Suporter Persik (FKSP) Hendriego di Kediri, Selasa.

Ia mengatakan, sudah menyiapkan undangan untuk 100 Aremania saat pertandingan berlangsung yang rencananya akan digelar pada 27 Agustus 2014.

Ia juga mempersilakan Aremania membawa berbagai macam atribut mereka dalam pertandingan itu.

Pihaknya mengatakan, sudah mengadakan islah dengan Aremania dan ada enam poin kesepakatan, dimana pada intinya ada kesepakatan untuk damai di antara dua suporter ini.

Hendriego berharap, rujuk yang dilakukannya bisa membawa "angin segar", sehingga polisi pun juga bisa memberikan izin dalam pertandingan, terlebih lagi, derbi Jatim antara Persik Kediri dengan Arema Cronus.

Menurut dia, langkah islah ini merupakan langkah awal. Dalam pertandingan pun, dimungkinkan masih ada riak kecil, tapi dengan adanya kesepakatan, dipastikan semua bisa berjalan dengan baik.

"Tentu masih ada riak-riak, tapi jika jika tidak sekarang kapan lagi," tegas dia.

Kepolisian Resor Kediri Kota belum memberikan izin terkait pertandingan antara Persik Kediri melawan Arema Cronus. Laga derbi Jatim itu akan digelar di Stadion Brawijaya, Kediri, pada 27 Agustus. PT Liga Indonesia (PT LI) pun memberi batas akhir bagi panitia pelaksana, ada ketegasan pertandingan maksimal Rabu (20/8).Q ant

9

Wagub Ingin Perwosi Gandeng Swasta Pemprov, Bhirawa Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf berharap Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia (Perwosi) Jatim, untuk terus mampu meningkatkan kinerjanya. Caranya dengan menggandeng pihak perusahaan atau swasta, untuk mengembangkan olahraga di Jatim khususnya atlet wanita.

“Dengan partnership dengan perusahaan, maka dalam hal pendanaan Perwosi Jatim akan lebih baik. Sebab jika mengandalkan anggaran pemerintah tidaklah mencukupi,” kata Saifullah Yusuf, saat membuka Musyawarah Perwosi Jatim, di Gedung DPRD Jatim, Selasa (19/8).

Menurut Saifullah Yusuf, partnership pasti akan dibutuhkan oleh pengurus yang inovatif dan kreatif, untuk terus mengembangkan dan meningkatkan kinerja. Perwosi memiliki peran yang strategis untuk mengembangkan olahraga khususnya perempuan.

Saat ini, peranan wanita dibahas di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), utamanya berkaitan dengan percepatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pembahasan tersebut, wanita diharapkan bisa berperan strategis untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat.

“Kalau wanitanya memiliki ilmu dan informasi yang cukup, maka bisa berdampak yang baik pada keluarganya. Kalau perempuannya sejahtera, maka keluarganya bisa ikut sejahtera. Apalagi saat ini olahraga sudah menjadi gaya hidup dan menjadi bagian penting dalam kebutuhan sehari-hari masyarakat. Oleh karena itu, tempat

olahraga, fitness semakin marak,” tuturnya.

Dijelaskan, Perwosi tugasnya membuat olahraga menjadi murah, menarik dan bisa diikuti masyarakat. Bagi yang punya bakat dan berprestasi diteruskan untuk mengembangkan bakat di olahraga prestasi. Sedangkan yang tidak berprestasi, bisa melakukan olahraga rekreasi.

Lebih lanjut disampaikannya, olahraga sudah menggunakan ilmu dan teknologi atau yang biasa disebut sport science. Artinya dengan sport science, olahraga disesuaikan dengan kebutuhan tubuh dari masing-masing orang.

“Ilmu olahraga semakin maju. Jadi dengan sport science ini masyarakat tidak asal olahraga, tetapi menjadi lebih efektif, tepat sasaran, serta membuat tubuh menjadi lebih bugar. Untuk itu, Perwosi harus mulai mendatangkan ahliahli sport science menjadi narasumber,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Pengurus Provinsi (Pengprov) Perwosi Jatim, Fatma Saifullah Yusuf, mengatakan, keberadaan Perwosi erat kaitannya dengan kaum wanita di dalam kehidupan keolahragaan. Dengan Musprov Perwosi IX Jatim ini, akan

trie diana/bhirawa

Wagub Jatim H Saifullah Yusuf saat membuka Musyawarah Provinsi (Musprov) Perwosi IX Jatim, di Gedung DPRD Jatim jalan Indrapura Surabaya, Selasa (19/8). Acara dihadiri Ny Dra Hj Fatma Saifullah Yusuf selaku Ketua Pengurus Provinsi (Pengprov) Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia (Perwosi) Jatim serta pejabat lainnya. membuat program yang bertujuan untuk meningkatkan peran Perwosi sesuai dengan tugas yang diatur AD/ART. Lebih lanjut disampaikan, Perwosi sebagai organisasi fungsional KONI Jatim dan mitra bagi induk olahraga pada umumnya berusaha untuk berperan aktif, dalam memberdayakan wanita untuk kepentingan olahraga. Oleh karena itu, kepada pengprov dan

pengkab/kota untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, mengembangkan diri, dan menambah wawasan di bidang kesehatan, keolahragaan, dan pendidikan jasmani. Sehingga wanita menduduki jabatan penting dalam organisasi olahraga.

Mengenai anggaran Perwosi, Istri Wagub Jatim itu menyampaikan, Perwosi Jatim memang mendapatkan ang-

garan dari APBD Jatim dan KONI Jatim. Namun ia berharap, pengkab/kota juga mendapatkan anggaran yang sama.

“Selain itu, Perwosi Jatim diberikan kesempatan untuk mencari pemangku kepentingan lain, dan boleh mencari dana dari pihak sponsor. Selama kegiatannya bagus dan dipertanggungjawabkan, sponsor bisa didapatkan,” tandasnya. Q iib

KONI Jatim Kirim Bidang Pasuruan Jadi Tuan Rumah Kejurnas Pacuan Kuda Hukum ke Kejurnas Anggar Surabaya, Bhirawa Bergabungnya 11 atlet anggar asal Sumatra Selatan ke Jatim hingga saat ini masih belum clear.

Padahal para atlet itu akan diturunkan pada Kejuaraan Nasional (Kejurnas) di Samarinda-Kaltim 21-30 Agustus. Sebagai antisipasi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jatim akan mengirimkan dua anggota bidang hukum untuk mendamping tim.

Ketua Harian KONI Jatim, H Dhimam Abror mengakui hingga saat ini masalah mutasi atlet itu belum selesai, namun ia mengaku sudah melakukan pembicaraan dengan KONI Sumsel untuk menyelesaikan masalah ini. "Memang masih ada kendala, tapi dalam waktu dekat kami akan berkunjung ke KONI Sumsel untuk menyelesaikannya. Saya optimis masalah ini bisa terselesaikan," katanya saat ditemui pada acara pelepasan atlet anggar di Kantor KONI Jatim, Selasa (19/8).

Mantan Ketua PSSI Jatim itu juga memprediksi keberadaan 11 atlet itu pasti akan diprotes oleh pihak Sumsel saat technical meeting (TM). Bahkan kemungkinan buruk mereka tidak bisa bertanding di Kejurnas membela provinsi manapun.

Kondisi ini pernah terjadi pada atlet angkat besi Eko Yuli Irawan

yang pindah dari Kaltim ke Jatim.

Namun pada saat Kejurnas di Yogjakarta lalu peraih medali perunggu Olimpiadi London 2012 tidak membela kedua provinsi tersebut namun turun atas nama PB PABBSI. "Kami akan mengirimkan anggota Bidang Hukum KONI, Pak Mustofa dan Amir atau lainnya, karena saat ini 11 atlet itu sudah resmi terdaftar sebagai atlet Jatim untuk turun di Kejurnas," katanya.

Namun ia meminta kepada para atlet untuk tidak larut dalam masalah ini, karena semua urusan non teknis akan diselesaikan oleh KONI. Abror meminta para atlet tetap fokus untuk meraih medali emas agar anggar tidak terdegrdasi dari Pemusatan Latihan Daerah (Puslatda) Jatim proyeksi PON Jabar 2016. "Tugas atlet itu bertanding dan meraih prestasi. Biar KONI yang menyelesaikan semua urusan non teknis," tegasnya.

Senada dengan Abror, Wakil Ketua Umum Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (IKASI) Jatim, Lutfil Hakim, berharap para atlet Jatim bisa mendulang minimal tiga emas. "Kami mengirimkan 37 atlet terbaik yang akan turun di kelas senior maupun junior. Mereka akan bertanding di nomor degen, sabel dan floret," katanya.Q wwn

Pasuruan, Bhirawa Pasuruan akan menjadi tuan rumah Kejuaraan Nasional (Kejurnas) pacuan kuda. Even Kejurnas akan dilaksanakan di lapangan Pacuan Kuda Ki Ageng Astrojoyo, Desa Coban Joyo Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan pada 20 September 2014 nanti.

Ketua Divisi Pacuan Kuda, dari Persatuan Olahraga Berkuda Indonesia (Pordasi) Propinsi Jawa Timur Subakir menyampaikan dipilihnya Pasuruan sebagai tuan rumah pada Kejurnas untuk pacuan kuda lantaran lahan di Pasuruan cukup representative. Lapangan pacuan kuda akan dibangun di bekas lahan tambang pasir seluas kurang lebih 12 hektar.

“Kami mengharapkan olahraga berkuda

di wilayah Jawa Timur dapat aktif kembali.

Karena sekitar lima tahun gelaran kejuaraan pacuan kuda di wilayah Jawa Timur tidak ada. Makanya, Kejurnas bakal kembali digelar di Jawa Timur yakni di Pasuruan,” ujar Subakir, Selasa (19/8).

Menurut Subakir, Kejurnas tersebut akan mempertandingkan kelas A, B, C , D, E, F, G, H, I dan J. Begitupula untuk tingkat Pemula dan Derby. Sedangkan luas dan panjang lintasan sudah sesuai ukuran untuk Kejurnas.

“Gelaran pacuan kuda nantinya akan melintasi lintasan sejauh 1000 meter hingga 2000 meter. Tampak hadir dalam Kejurnas itu yakni kontingen Pordasi dari Kalimantan, Jawa Barat, Denpasar dan Jawa Tengah,” tandas Subakir. Q hil

wawan triyanto/bhirawa

Ketua Harian Jatim, Dhimam Abror saat melepas atlet anggar Jatim yang akan bertanding di Kejurnas di Samarinda-Kaltim 21-30 Agustus.

DPRD Trenggalek Sahkan Ranperda APBD-P 2014 DPRD Kabupaten Trenggalek merampungkan tugasnya membahas Ranperda APBD-P 2014. Secara resmi, kemarin Selasa(19/08) wakil rakyat ini menyelesaikan Ranperda APBD-P menjadi Peraturan Daerah dengan cara mensahkannya dalam rapat paripurna.

Selain mengesahkan Raperda APBD-P menjadi Perda, DPRD Trenggalek periode 2009-2014 yang akan mengakhiri massa tugasnya bulan ini tersebut juga mengagendakan penyampaian laporan Panitia Khusus(Pansus) I dan III yang saat ini tengah melakukan pembahasan intersif empat ranperda.

Dalam kesempatan tersebut, sidang paripurna yang digelar mulai pukul 09.00 sidang paripurna dipimpin langsung ketua DPRD Trenggalek Drs Hari Langgeng Wiyono didampingi seluruh unsur pimpinan. Yakni H Samsul Anam SE MM Mhum dari PKB, Hj Milasiati Spd dari Fraksi Karya Nasional serta Lamudji

Spd MM dari Fraksi Demokrat.

Selain itu, hampir seluruh anggota DPRD Trenggalek juga hadir dalam rapat paripurna pengesahan RAPBD-P menjadi APBD-P 2014 Kabupaten Trenggalek. Sementara itu dari eksekutif, langsung dihadiri Bupati Trenggalrk Dr Ir Mulyadi Wr MMT bersama seluruh pejabat di lingkup Pemkab Trenggalek.

Sesuai aturan, enam fraksi yang ada di DPRD Trenggalek, mulai fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi PDIP, Fraksi Karya Nasional, Fraksi Demokrat, Fraksi PKS serta Fraksi APRI satu persatu menyampaikan persetujuannya tentang RAPBD-P 2014 yang sebelumnya mereka bahas seca-

Ketua DPRD Trenggalek serta unsur pimpinan memimpin sidang paripurna pengesahan APBD-P 2014 di ruang sidang utama. ra detail bersama eksekutif.

Pun dengan hasil pembahasan sementara empat ranperda yang saat ini tengah dalam proses pembahasan oleh Pansus I dan III DPRD Kabupaten Trenggalek.

Dalam laporannya, masing-masing anggota pansus menyampaian hasil pembahasan mereka secara detail. Tentunya atas sempar ranperda yang mereka bahas selama ini.Q adi, adv

Sejumlah anggota DPRD Trenggalek mengikuti sidang paripurna.

NASIONAL-POLITIK

10 KILAS NASIONAL

RUU Kelautan Mendesak Dirampungkan Jakarta, Bhirawa Sebagai negara kepulauan dengan pantai yang tak terukur, Indonesia perlu mengedepankan pembangunan kelautan.

Sebagai integrasi paradigma pembangunan daratan dengan pembangunan maritim. Dilandasi hal tersebut DPD RI berinisiatif membuat RUU Kelautan dalam prolegnas 2014.

“RUU Kelautan ini mendesak untuk dibahas secara bersama-sama antara DPD dengan pemerintah, dan DPR (tripartit system). Agar RUU Kelautan bisa segera dapat diundangkan pada 2014 ini,” cetus Ketua DPD RI Irman Gusman dalam jumpa pers, kemarin.

Menurut Irman Gusman, selama ini pembangunan kelautan baru dilaksa nakan sebatas pengelolaan ekonomi kelautan. Padahal Indonesia adalah negara maritim dengan kepulauan terbesar di dunia yang lebih 3/4 wilayahny berupa laut termasuk ZEEI. Dengan jumlah 13.466 pulau dan garis pantai 95.181 km dan terpan jang kedua setelah Kanada.

“Sumber daya laut kita memiliki potensi yang cukup besar, bukan hanya sebagai sumber pangan. Tetapi juga sebagai sumber energy dan sumber bahan baku industri dari produk hasil laut.

Sayangnya potensi besar ini belum digali dan dimanfaat kan secara optimal. Maka RUU Kelautan ini bisa menempatkan laut sebagai prime mover pembangunan nasional,” cetus Irman Gusman.

RUU Kelautan, lanjutnya, menjamin kepastian hukum pembangunan kelautan yang memayungi kepenti ngan sektoral.

RUU ini juga merupa kan platform konstitusi terhadap kebijakan yang integratif dalam pem bangunan kelautan. Diperlukan aspek tata kelola kelembagaan kelautan sebagai pilar penting dalam RUU Kelautan.

Dari sisi tata kelola kelembagaan, terdapat 2 isue utama. Yakni pemben tukan Kementerian Koordinator Maritim, dan pembentukan badan tunggal yang menangani keamanan dan keselamatan di laut (coast guard) Kedua pilar kelembagaan tersebut harus dapat dituntaskan segera.

Dengan mengedepankan kepentingan negara, bukan kepentingan sektoral.

“Proses penyiapan RUU ini cukup panjang dan memerlukan energy yang tinggi dengan melibatkan beberapa instansi vertikal maupun horizontal. Masih satu proses legislasi yang perlu dilaksanakan, yakni pembahasan bersama pemerintah dan DPR RI,” jelas Irman. Q ira

Perkuat Nasionalisme, Bakesbangpol Jatim Libatkan Guru Melemahnya nasionalisme di kalangan generasi muda menjadi keprihatinan yang mendalam bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jatim. Lantaran itu, Bakesbangpol Jatim menggelar seminar penguatan nasionalisme dan rasa cinta tanah air dengan mengundang para guru PPKn dan pegiat PKK se Kabupaten Bojonegoro.

“Para guru menjadi aktor penting untuk ikut serta memperkuat nasionalisme generasi muda khususnya pelajar,” kata Kabid Integrasi Bangsa Bakesbangpol Jatim R Tjahjo Widodo SH, MHum saat menjadi seminar yang dimoderatori redaktur Harian Bhirawa Wahyu Kuncoro SN, Selasa (19/8) kemarin.

Menurut Tjahjo, apa yang terjadi di lingkungan pendidikan akan menjadi penentu bagaimana masa depan bangsa ini.

“Kalau para generasi mudanya tidak lagi peduli dengan kondisi bangsanya, maka ini pertanda buruk bagi kelangsungan hidup bangsa ini di masa mendatang,” tambahnya lagi. Oleh karena itu, pihaknya

sangat berharap agar di lingkungan pendidikan terus diperkuat model pengajaran yang bukan saja mengajarkan ilmu tetapi juga memperkuat karakter anak.

Sementara pembicara yang lain dari Dinas Pendidikan Bojonegoro Tri Udi Prayitno mengingatkan, bahwa lemahnya karakter peserta didik juga telah memantik munculnya praktik-praktik kekerasan di kalangan pelajar.

“Masih adanya tawuran pelajar mengindikasi ada yang salah dalam pendidikan karak ter kita,” jelasnya. Lebih lanjut Tri berharap, pemberlakuan kurikulum 2013 yang telah menekankan perlunya penguatan pendidikan karakter diha-

rapkan bisa menjadi pintu masuk penyelesaian atas masalah tersebut, “Pemberlakuan kurikuam 2013 ini harus mendapat dukungan yang kuat dari kalangan guru,” tegas Tri lagi.

Widyaiswara dari Badiklat Keagamaan Surabaya Dr Mohammad Toha yang menjadi pembicara terakhir dalam seminar tersebut lebih banyak menawarkan model-model permainan tradisional yang bisa menyampaikan pesan pendidikan karakter yang kuat.

“Masyarakat kita sesungguhnya memiliki kekayaan berupa aneka jenis permainan tradisional (dolanan) yang bisa menjadi media pendidikan karakter,” jelasnya. Oleh karena itu, Toha berharap para guru lebih kreatif dalam meng gunakan media pembelajaran termasuk memperkaya teknis pengajaran melalui modelmodel permainan yang ada di masyarakat.

“Model pengajaran dengan permainan atau simulasi akan memberi pengaruh yang

Polri-KPK Tandatangani Pengendalian Gratifikasi Jakarta, Bhirawa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menandatangani nota kesepahaman untuk penerapan pengendalian gratifikasi di lembaga Kepolisian.

“Acara hari ini kita ingin memberi pemahaman secara utuh kepada setiap anggota kepolisian mengenai gratifikasi.

Jangankan masyarakat awam banyak anggota kepolisian pun yang belum paham tentang gratifikasi secara utuh,” kata Ketua KPK Abraham Samad di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (19/8) kemarin.

Menurut Abraham, dengan ditandatanganinya nota kesepahaman tersebut, pihaknya dapat mensosialisasikan tentang penerapan pengendalian gratifikasi bagi para anggota Kepolisian.

“Bila anggota Polri sudah paham tentang gratifikasi, maka kedepannya bisa dilakukan langkah-langkah persuasif untuk mengatasinya,” ujarnya.

Ketua KPK menyebutkan, bila suatu tindakan suap atau gratifikasi tidak dilaporkan dalam waktu 30 hari, maka hal itu sudah masuk dalam tindak pidana korupsi, sehingga baik penerima maupun pemberi suap bisa dipidanakan.

Pada kesempatan itu, Kapolri Jenderal (Pol) Sutarman mengatakan dengan adanya nota kesepahaman pengendalian gratifikasi tersebut, maka setiap anggota Polri harus menolak pemberian dalam bentuk apa pun.

“Sebagai contoh, bila anak seorang anggota Polri menikah maka sudah ada tulisan di depan ‘tidak menerima sesuatu’. Jadi sudah ada keinginan dari anggota kita untuk menolaknya,” jelas Sutarman.Q ant

bas/bhirawa

Kabid Integrasi Bangsa Bakesbangpol Jatim R Tjahjo Widodo SH MHum saat menyampaikan paparannya. signifikan dalam menentukan karakter anak didik,” tambah Widyaiswara yang berdomisili di Gresik ini.

Salah seorang peserta seminar dari TP PKK Pemkab Bojonegoro Purwati menyoroti peran media yang dinilainya ikut serta membentuk karakter masyarakat.

“Saya melihat banyak sekali tayangan-tayangan di media yang tidak memberi contoh yang baik bagi masyarakat,” kritiknya. Selain itu, lanjut perempuan berkerudung ini, media massa seharusnya tidak hanya memberitakan hal-hal yang buruk saja ke masyarakat. Q bas

MK Sulit Kabulkan Gugatan Jelang Putusan PHPU, Pengamanan Ditingkatkan Jakarta, Bhirawa Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem Titi Anggraini mengatakan kecil kemungkinan Mahkamah Konstitusi akan mengabulkan permohonan gugatan kubu pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa terkait perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2014.

Golkar Bidik Posisi Ketua DPR Jakarta, Bhirawa Partai Golkar tengah membidik agar kadernya yang nantinya berada di DPR mendapatkan posisi sebagai ketua DPR periode 2014-2019, seperti Setya Novanto, Fadel Muhammad, Ade Komarudin, dan sejumlah kader lainnya.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Golkar, Lalu Mara, di Jakarta, Selasa (19/8) menjelaskan mereka sangat mungkin berkompetisi memperebutkan kursi ketua DPR, namun nantinya harus melalui proses.

“Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, nantinya akan ikut mempertimbangkan siapa yang layak meraih posisi itu,” katanya.

Semantara itu Ketua Dewan Pertimbangan ormas pendiri Golkar, Musyawarah Kerja dan Gotong Royong (MKGR), Zainal Bintang, memaparkan Setya Novanto yang kini Bendahara Umum DPP Partai Golkar dikabarkan mendapat restu dari Ical untuk maju menjadi ketua DPR. “Novanto dikenal sangat loyal menjalankan berbagai kebijakan partai. Novanto sangat dekat dengan Ical,” tuturnya.

Koordinator investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Ucok Sky Khadafy menjelaskan Golkar harus hati-hati mengusung kader untuk memimpin DPR. “Jangan sampai kader yang diusung bermasalah, sehingga membuat DPR kehilangan legitimasinya. Bisa semakin hancur DPR nantinya,” kata Ucok.Q ant

Rabu legi 20 AGUSTUS 2014

istimewa

Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam saat beramah tamah dengan para pejabat eselon I, II, III, dan IV di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dan Sekretariat Kabinet, Selasa (19/8) kemarin.

PNS Diminta Tak Cemaskan Pensiun Jakarta, Bhirawa Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Sudi Silalahi dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam menghimbau para pegawai negeri agar tidak mencemaskan masa-masa menghadapi purna tugas atau pensiun, apalagi sampai terkena post power syndrome.

“Semua ada yang mengatur.

Apa pernah saya membayangkan jadi Sekretaris Kabinet, menjadi Menteri Sekretaris Negara?”, kata Mensesneg dalam ramah tamah dengan para pejabat eselon I, II, III, dan IV di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dan Sekretariat Kabinet yang menjalani masa

pensiun periode 1 Oktober 2013 - 1 September 2014.

Dalam acara yang digelar di Gedung Krida Bhakti, Kemensetneg, Jakarta, Selasa (19/8) pagi itu, Mensesneg Sudi Silalahi yang pensiun menjadi tentara pada usia 55 tahun mengatakan, ia sudah mempersiapkan diri agar tidak mengalami post power syndrome.

“Saya mulai menanam sayuran. Barangkali ini salah satu resep untuk mempersiapkan diri (menghadapi masa purna tugas). Kalau kita siap dengan itu insya Allah kita tidak akan kena post power syndrome,” kata Sudi.

Sementara Seskab Dipo Alam mengingatkan pesan Presiden

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada para pegawai negeri dan pensiunan agar tetap dijaga idealisme. “Kalau kita ingin mencapai sesuatu idealisme harus dijaga,” tuturnya.

Seskab mengajak para pegawai negeri untuk tidak mencemaskan masalah pensiun.

“Tuhan yang mengatur dan mengizinkan” ujar Dipo Alam seraya bercerita bahwa seusai pensiun sebagai Eselon I pada usia 56 tahun, berkat idealisme, kerja keras, dan pengor banan ia terus mendapat kesempatan untuk mengabdi baik sebagai Sekjen D-8 di Istambul, Turki, dan kemudian menjadi Sekretaris Kabinet pada tahun 2010. Q ist

“Dari semua fakta yang ada, berdasarkan pantauan akademik kami selama persidangan, saya melihat kecil kemungkinan akan dikabulkan oleh MK. Kalau pun ada kecurangan, seperti di Nias Selatan itu, itu harus ditindaklanjuti dengan langkah hukum,” kata Titik dalam sebuah diskusi di Jakarta Pusat, Selasa (19/8) kemarin.

Namun dia mengatakan tidak menutup kemungkinan seluruh penyelenggara pemilu di daerah tidak bebas dari tindak pidana pemilu. Sehingga jika memang ditemukan perbuatan yang melanggar konstitusi, hal itu harus diambil langkah hukum konstitusi.

“Kalau memang ada catatan-catatan, seperti pencoblosan yang beramairamai di Nias Selatan dan soal sistem pemilu Noken di Papua, hal itu tidak boleh ditutup-tutupi oleh MK,” katanya. Artinya, lanjut dia, MK harus memutuskan bersalah jika memang dalam forum persidangan itu ditemukan kecurangan dan pelanggaran.

“Itu menjadi pekerjaan rumah untuk perbaikan kualitas Pemilu Indonesia ke depannya. Tetapi bukan berarti jika ada satu pelanggaran lalu membatalkan seluruh hasil pemilu di semua wilayah Tanah Air,” jelas dia.

Sementara itu, Ketua MK Hamdan Zoelva mengatakan pembacaan putusan sengketa PHPU Presiden dan Wapres 2014 akan dilakukan Kamis (21/8) di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta.

Hamdan mengaku pihaknya telah menerima dan me-

ngesahkan tanda terima penyerahan bukti-bukti, baik dari pihak pemohon maupun termohon yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dari hasil verifikasi bukti-bukti tersebut, MK menemukan ribuan lembar dokumen alat bukti yang memuat data-data pembuktian.

“Mahkamah menemukan ribuan lembar alat bukti yang ada, banyak sekali, pemohon ajukan kode bukti P1 sampai P100, dengan rincian yang banyak sekali,” ujar Hamdan.

Tingkatkan Pengamanan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Pol Sutarman mengatakan akan meningkatkan pengamanan di gedung Mahkamah Konstitusi dan sekitarnya menjelang sidang putusan Perkara Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2014.

“Maka mulai 19 Agustus ini kami mempertebal (pengamanan). Kalau yang kemarin itu sistem tiga ring, nanti kami tambah lagi ring keempat. Kami siapkan personel di sana,” kata Sutarman di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (19/8) kemarin.

Kapolri menjelaskan, pengamanan pada ring pertama dilakukan polisi di dalam Gedung MK, lalu pada ring kedua pengamanan oleh polisi di halaman MK. Sementara pengamanan pada ring ketiga dilakukan untuk jalan-jalan di sekitar gedung MK. “Sedangkan untuk ring keempat, kami menyiapkan personil di sana. Saya sudah tarik anggota dari tujuh polda dengan kekuatan 2.100 personil,” ujarnya.Q ant

DPRD Gresik Jadi Jujukan Belajar DPRD Lain Terkait Tingginya Perolehan PAD Sebanyak 25 Anggota DPRD dari Kabupaten Magelang melakukan studi banding untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), ke DPRD Gresik. Mengenai perizinaan, usaha kecil menengah, pengendalian alih fungsi lahan, pengelolaan sampah, jaminan dan Kesehatan.

Pertemuan dilakukan di ruang komisi, yang dipimpin oleh Ketua DPRD Gresik Zulfan Hasyim SH dan empat pimpinan komisi A, B, C dan D serta SKPD terkait dan staf sekwan.

Mereka juga bertukar cendera mata, sebagai tali silaturahmi hubungan yang baik.

Rombongan DPRD Kabupaten Magelang dipimpin Ketua Komisi A DPRD Widodo SE mengatakan, bahwa tujuan ke DPRD Gresik melakukan studi banding untuk belajar kepada Pemkab Gresik dalam meningkatkan nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kabupaten kami hingga kini masih mendapatkan sebesar Rp173 miliar. Sedangkan di Gresik sudah mendapatkan jauh dari kabupaten kami, itu bagai mana

caranya,” jelasnya.

Kedatangan ke DPRD Gresik, adalah guna menambah wawasan anggota komisi A,B,C, D, DPRD kabupaten Magelang. Belajar dari pendapatan perizinaan, usaha kecil menengah, pengendalian alih fungsi lahan, pengelolaan sampah, jaminan Kesehatan. Hingga kini kondisi pendapatan asli daerahnya saat ini masih minim.

“Maka itu, kami belajar trik memaksimalkan pendapatan,” katanya.

Menurut Ketua DPRD Gresik Zulfan Hasyim SH dalam lima tahun DPRD Gresik telah menghasilkan 30 Perda dan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp680 miliar. PAD telah didapat dari beberapa sektor, yang ditunjang dari

mendapatkan PAD. Untuk mendapatkan itu DPRD dan Pemkab berpacu membuat dasar aturan dalam bentuk perda, sehingga dalam mendapatkan PAD mempunyai dasar yang kuat.

Terkait dengan sampah pihaknya memang tidak punya tempat, tapi tempatnya

telah disediakan oleh PT Semen Indonesia. Dan kerja sama dalam pengelolaan sampah menggunakan teknologi, yang hasilnya digunakan untuk bahan bakar pabrik semen di Gresik, Tuban dan listrik. Mengenai banyaknya perusahaan di Gresik, RT/RW telah menyesuaikan.Q kim*

kim/bhirawa

Zulfan Hasyim SH peraturan daerah (perda) yang telah dihasilkan oleh DPRD. Karena merupakan dasar dalam mendapatkan pendapatan, sebab sudah ada dasar dan legislatif tinggal melaksanakanya.

Hal senada juga dikatakan oleh ketua komisi C Ir. Abdul Hamid, bahwa mendengar PAD Gresik sebesar 680 milyar kaget.

“Katanya kok bisa begitu banyak, saya jawab. Di Gresik ini, telah tumbuh banyak perusahaan dan sektor-sektor lain yang mendukung untuk

kim/bhirawa

Suasana rapat kunjungan kerja (kunker) DPRD Magelang di Ruang komisi.

Rabu Legi 20 AGUSTUS 2014

SAMBUNGAN

11

Apa Pun Putusan MK Berpotensi Rusuh Jakarta, Bhirawa Suhu politik kian memanas menjelang Mahkamah Konstitusi (MK) memutus sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden, Kamis (21/8) mendatang. Apapun keputusan MK, diprediksi berpotensi rusuh.

Pengamat politik Indonesian Public Institute Karyono Wibowo mengatakan apa pun keputusan MK terkait PHPU berpotensi rusuh sehingga tepat bila kepolisian mengantisipasi segala situasi. Karena itu semua pihak harus bisa menahan diri.

“Pemberlakuan status siaga satu di DKI Jakarta dan daerah lain untuk mengantisipasi situasi keamanan menjelang putusan MK itu tepat. Apa pun putusan MK samasama berpotensi menimbulkan gerakan aksi massa dari kedua belah pihak,” kata Karyono Wibowo dihubungi di Jakarta, Selasa (19/8).

Karyono mengatakan baik pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa maupun Joko Widodo-Jusuf Kalla berpotensi melaku-

PKB Siapkan Arzetti Bilbina Dampingi Cawali PDIP l Sambungan hal 1

habis. “Pokokya kalau daerah itu basisnya PDIP, maka calon kepala daerahnya berasal dari PDIP dan PKB dapat jatah wakil kepala daerah, begitu juga sebaliknya,” ujar Cak Imin.

Sekretaris jenderal DPP PKB Imam Nahrawi juga mengamini. Bahkan pihaknya sudah menyiapkan Arzetti Bilbina (mantan caleg DPR RI dari PKB) sebagai salah satu kandidat calon Wakil Wali Kota Surabaya mendampingi calon yang akan diusung PDIP pada Pilwali Kota Surabaya 2015.”Saya kira Mbak Arzetti layak mendampingi calon cawali dari PDIP dan optimistis bisa meraih dukungan mayoritas warga Kota Surabaya,” tambah Imam Nahrawi Masih di tempat yang sama, Sekretaris DPC PKB Surabaya Masduki Toha juga menyatakan akan mendukung keputusan DPP PKB jika mengusung Arzetti sebagai calon Wakil Wali Kota Surabaya. “Saya yakin dukungan akan mengalir ke Arzetti karena dia adalah artis dan semua masyarakat Surabaya juga sudah mengetahui semua,” jelas pria yang juga anggota DPRD Kota Surabaya.

Perolehan suara Arzetti pada Pileg lalu di Surabaya, bisa menjadi modal bagi mantan artis ternama itu untuk bisa maju sebagai Cawawali maupun Cawali Kota Surabaya.

“Walaupun dia tidak terpilih di DPR RI dari Dapil 1(Sidoarjo-Surabaya), namun perolehan suaranya sangat signifikan. Arzetti mulai saat ini seharusnya mulai menyosialisasikan dirinya di Surabaya dan DPC PKB Kota Surabaya akan mem-back up penuh,” imbuhnya.

Arzetti Bilbina ketika dikonfirmasi terkait usulan tersebut, mengaku berterima kasih karena masih diberi kesempatan untuk mengabdi ke masyarakat. “ Apapun yang diperintahkan partai saya siap, termasuk maju di Pilwali Kota Surabaya,” ujarnya.

Rumor yang berkembang pada Pilwali 2015 mendatang PDIP akan mengajukan nama Ketua DPC PDIP Kota Surabaya Whisnu Shakti Buana. Alasannya, karena PDIP tak ingin persoalan yang terjadi pada Pilwali 2009 terulang kembali. Di mana saat itu Risma yang bukan kader PDIP ternyata tidak taat pada aturan partai. n cty

Kejaksaan Batal Periksa Tersangka Korupsi Dinkes Madiun l Sambungan hal 1

membaik,” ujar Tim Penasihat Hukum tersangka DC, Kusbarul.

Seperti diketahui, kejaksaan menduga terdapat penyalahgunaan keuangan negara atas proyek pengadaan alat kesehatan senilai Rp 4,5 miliar yang ditangani Dinas Kesehatan untuk RSUD Dolopo pada 2011.

Pengadaan 22 alat kesehatan tersebut dilakukan saat terjadi perubahan status Puskesmas Dolopo menjadi RSUD Dolopo, sehingga membutuhkan peralatan baru untuk mendukung operasional rumah sakit.

Dalam kasus tersebut, selain DC, Kejaksaan Negeri Majayan telah menetapkan dua tersangka lainnya. Yakni, AS dan AN yang merupakan pejabat yang berwenang waktu itu di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun. n dar

59.490 Warga Jombang Masih Buta Huruf l Sambungan hal 1

penyandang buta huruf yang usianya 60 tahun ke atas. Sedangkan angka penyandang buta huruf usia produktif yakni 15 hingga 24 tahun, hanya sebesar 638 orang.

Dia menambahkan, dari 21 kecamatan di Kabupaten Jombang, yang paling banyak angka buta huruf berada di Kecamatan Kabuh, yakni sebanyak 4.840 orang. Sedangkan kecamatan yang angka buta hurufnya paling sedikit adalah Kecamatan Kudu, yakni 1.745 orang. “Jumlah angka buta huruf di Jombang sebanyak 59.490 orang itu sudah berkurang jika dibanding tahun sebelumnya yang berkisar 71 ribu orang,” ujar Karyono. n rur

Tak Harus Maskulin

l Sambungan hal 1

skusi yang digelar Universitas Atmajaya bekerja sama dengan American Institute for Indonesian Studies (AIFIS) di Jakarta belum lama ini.

Menurut dia, seringkali perempuan yang terjun dalam dunia politik tercerabut dari karakternya sebagai perempuan dan lebih mengadopsi sifat-sifat laki-laki untuk eksis dalam politik. Ekspresinya bisa dalam bentuk kekerasan, oportunistik dan sebagainya.

“Perempuan itu identik dengan preservasi, pertumbuhan, dan penerimaan sosial.

Mestinya hal-hal itulah yang perlu diketengahkan oleh perempuan dalam berpolitik,” kata pengajar Fakultas Psikologi Universitas Atmajaya Jakarta itu. n ira

kan gerakan massa untuk menyikapi putusan MK, baik putusan menerima maupun menolak gugatan Prabowo-Hatta.

Namun, Karyono menilai potensi risiko konflik yang paling besar adalah bila MK memutuskan Pemilu Presiden 2014 harus diulang. “Hal itu akan memanaskan konstelasi politik. Potensi kerusuhan bisa lebih besar karena pasti akan timbul reaksi perlawanan dari kubu Jokowi-JK,” tuturnya.

Menurut jadwal, majelis hakim MK akan membacakan putusan PHPU Pemilu Presiden 2014 pada Kamis (21/8) pukul 14.00. “Ini sekaligus sebagai panggilan sidang pembacaan putusan bagi para pihak. Jadi tidak perlu dipanggil resmi oleh MK,” kata Ketua Majelis Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva.

Pengamat politik dari Universitas Brawijaya Malang, Anang Sujoko mengatakan bila mempertimbangkan aspek hukum tanpa aspek lain, MK bisa saja memutuskan Pemilihan Presiden 2014 cacat hukum.

Anang mengatakan aspek hukum yang dimaksud adalah mengacu pada UU 42 Tahun 2008. “Di sana tidak mengenal istilah DPKTb, sehingga hal-hal yang berada di luar ketentuan dan ikut mempengaruhi hasil utama, tidak bisa dilakukan dengan berdasar produk hukum di bawah UU. Termasuk peraturan KPU yang diberlakukan pada Pilpres kali ini,” kata Anang.

Dia menjelaskan, DPKTb adalah Daftar Pemilih Khusus Tambahan harusnya bersifat mendesak atau ad hoc. Dengan memberlakukan hal tersebut, KPU menunjukan tidak bisa menyusun daftar pemilih tetap (DPT) dengan rapi. Untuk menyelamatkan kinerja, KPU pun menggunakan DPK dan DPKTb. Dalam hal ini KPU mempertaruhkan nama besar Indonesia sebagai negara demokrasi. “Secara administratif ini adalah cara KPU untuk menutupi kelemahan kinerja. Tapi mengacu pada UU no 42, bisa dibilang Pilpres kali ini cacat hukum,” kata Anang.

Meski tidak ada jadwal sidang, gedung MK tetap dijaga ketat polisi, Selasa (19/8). Polisi terus memperketat pengamanan jelang keputusan MK terkait PHPU Pemilu Presiden Kamis (21/8).

Selain aspek Hukum, Anang mengatakan MK kemungkinan memiliki pertimbangan lainnya. Kredibilitas bangsa dan dampak sosial yang mungkin ditimbulkan bisa menjadi pertimbangan utama. Namun

Beredar Silabus Kurikulum 2013 Aspal l Sambungan hal 1

Permendikbud disempurnakan, imbuh Heri, lantaran lampiran yang semula ada, sering kali diabaikan dengan alasan tidak masuk batang tubuh. Sehingga, dari lima Permendikbud itu selanjutnya dipecah menjadi 17 Permendikbud.

“Masih ada sembilan Permendikbud yang harus kita uji publik.

Sedangkan delapan lainnya sudah disahkan,” kata dia.

Sembilan Permendikbud itu antara lain, tentang muatan lokal K13, tentang pembelajaran wajib belajar Dikdasmen, tentang penilaian hasil belajar pada Dikdasmen, tentang pembelajaran pada Dikdasmen dan tentang pendidikan khusus. Selain itu juga dibahas Permendikbud tentang sistem kredit semester pada Dikdasmen, tentang bimbingan dan konseling pada Dikdasmen, tentang evaluasi K13, tentang pendampingan pelaksa-

naan K13 pada Dikdasmen dan tentang K13 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Uji publik di Surabaya yang berlangsung selama dua hari ini, diikuti oleh Dewan Pendidikan, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), kepala sekolah dan lainnya.

“Jangan tafsirkan Permendikbud sendiri-sendiri, buka Permendikbudnya agar tidak salah memahami Kurikulum 2013,” pesan Heri.

Menurut Koordinator Tim Penyusun Rancangan PerundangUndangan Balitbang Kemdikbud Siswo Wiratno, uji publik ini bertujuan untuk memberikan masukan lebih banyak tentang sembilan RUU Permendikbud Kurikulum 2013 yang akan disahkan nanti oleh Kemkumham.

Dipilihnya Surabaya sebagai salah satu tempat uji publik Kurikulum 2013, memurut Siswo, karena banyak pengalaman

yang dapat digali lebih banyak terhadap guru-guru Surabaya yang telah mendapatkan pelatihan dan menerapkan Kurikulum 2013 di lapangan.

Uji publik yang dilakukannya ini berdasarkan atas UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan. “Jadi sebelum disahkan kami melakukan uji publik terlebih dahulu, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku,” kata Siswo.

Sementara itu, Kepala Dindik Surabaya Dr Ikhsan menuturkan, dalam mengimplementasikan Kurikulum 2013 di Surabaya, pihaknya akan secara terus menerus melakukan pembinaan, pendampingan serta penguatan kepada para guru di Surabaya.

“Semua guru harus mendapatkan pendampingan, apabila ada yang belum mendapatkannya silakan mendaftar, kemudian kami data,” tutur Ikhsan. n tam

Rela Saling Injak untuk Dapatkan Beras l Sambungan hal 1

berusia lanjut, terjatuh karena terdorong warga lain dari belakang.

Beruntung petugas dibamtu oleh pihak keamanan klenteng langsung mengevakuasi warga yang jatuh, sebelum terinjak-injak oleh warga lainnya. Semantara, anak-anak yang terjepit dan terpisah dari orangtua mereka, juga langsung dipisahkan dari kerumunan warga yang berdesakan ingin mendapatkan beras gratis.

Gunawan Putra Wirawan, Ketua Klenteng Kwan Sing Bio Tuban usai kegiatan mengatakan, ada 2.000 bungkus beras dengan berat tiap bungkusnya 1 kilogram, yang dibagikan kepada warga tak mampu.

Pembagian beras tersebut me­ rupakan bagian dari upacara sembahyangan untuk menghormati leluhur yang sudah meninggal, setelah sebelumnya

ritual rebutan bunceng di halaman klenteng.

“Usai rebutan bunceng, kami memang selalu membagikan beras kepada warga, kali ini kami membagikan 2 ton beras yang kami bagi menjadi 2.000 bungkus,” kata Gunawan.

Ketua TITD Kwan Sing Bio ini juga menjelaskan terkait warga yang tidak tertib dan saling dorong hingga beberapa orang sempat terjatuh, ia mengaku sudah berkoordinasi dengan petugas keamanan maupun kepolisian, namun banyaknya warga yang mengantri dan tidak mau tertib membuat panitia kuwalahan hingga beberapa warga terpaksa terjatuh.

“Keamanan kami sudah menyiapkan, memang ini upacara rebutan. Sayangnya warga yang berebut tidak memperhatikan lainya sehingga ada yang terjatuh tadi,” kata Gunawan.

Gunawan juga berharap,

kegiatan ini membawa kebaikan bagi semua, termasuk membina kerukunan antar umat beragama, sebab yang ikut rebutan bunceng bukan hanya umat Tri Dharma, namun juga warga lain sekitar klenteng yang memiliki kepercayaan berbeda.

“Ini juga sekaligus meningkatkan kerukunan, jadi untuk rebutan dan pembagian beras ini tidak terbatas bagi umat Tri Dharma saja, namun untuk semua masyarakat,” terang Gunawan.

Di tempat terpisah, Karsimah (60) salah satu warga yang ikut antri beras mengaku rela mengantri dan berdesakan untuk mendapatkan beras. Dia juga mengaku berterimakasih pada pihak klenteng atas pemberian ini. “Dapat enam kilo, syukur nanti bisa dibuat keperluan makan,” kata nenek itu dengan nafas tersengal usai berebut dengan warga lain. n hud

Mayoritas Pejabat Pemprov Pilih Tiarap l Sambungan hal 1

staf khusus gubernur pada 16 Agustus lalu.

Dengan adanya temuan BPK tersebut, pejabat pemprov sering diajak rapat mendadak yang bersifat rahasia. Biasanya, rapat tersebut dipimpin langsung Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi MM dan diikuti seluruh kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di lingkungan Pemprov Jatim.

“Maaf, saya baru terima faks undangan rapat hari ini (kemarin) di BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jatim). Semua pimpinan SKPD dipanggil terkait temuan BPK. Apalagi ada perkembangan dua kepala biro yang dicopot telah menjadi konsumsi publik,” kata sumber pemprov, Selasa (19/8).

Munculnya permasalahan tersebut ternyata sangat berpengaruh terhadap mayoritas pejabat pemprov. Mereka lebih berhati-hati dalam mengam-

bil sikap, kebijakan termasuk memberikan statemen kepada wartawan. Para pimpinan SKPD lebih memilih aman dengan tidak mau memberikan keterang­an kepada awak media.

Yang paling mengejutkan, pejabat-pejabat yang diduga tersandung masalah dalam pemeriksaan BPK, dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk melakukan pemerasan secara halus maupun secara terangterangan. Kondisi ini pun menambah ketakukan para pejabat dan membuat tiarap para pejabat pemprov.

“Saya tak bisa menyebuatkan siapa, tapi ada pihak-pihak yang mengambil kesempatan ini.

Ibarat pepatah, para pejabat pemprov sudah jatuh tertimpa tangga pula. Mereka ada yang sangat tertekan dengan masalah ini. Makanya mereka pilih tiarap. Tak hanya di biro, tapi juga SKPD lainnya,” tutur salah seorang sumber di lingkungan Pemprov Jatim.

Dalam menerima tamu, pejabat pemprov juga sangat selektif dan terkesan tertutup.

Bahkan beberapa SKPD, mayoritas pejabatnya ganti nomor handphone, karena tak tahan mendapat teror dari pihakpihak yang tak bertanggung jawab tersebut.

Sebelumnya, Gubernur Soekarwo telah mengambil sikap tegas bagi seluruh pejabat pemprov, jika melakukan kesalahan akan menerima sanksi. Sanksi tersebut akan diberikan PNS pemprov sesuai aturan yang ada yakni PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. “Setiap kegiatan yang menimbulkan kesalahan perundangundangan keuangan pasti akan mendapatkan punishment. Ini masalah leadership yang harus dipertanggungjawabkan. Tidak masuk kerja pada hari pertama usai libur panjang saja ada sanksinya. Apalagi yang berhubungan dengan keuangan,” ungkapnya. n iib

Anang mengatakan ada dilema bagi MK untuk konsisten pada koridor hukum, sebab di sisi lain, pemilu kali ini tidak lepas dari besarnya tekanan dan intervensi asing. n ira, cty, bed, ins

PAK Disahkan, PKB dan PDIP Tolak Tanda Tangan l Sambungan hal 1

dipaksakan untuk tetap berlanjut hingga pengesahan.

Menurut sumber di internal DPRD Kota Surabaya, sejak awal PKB dan PDIP menolak mengesahkan PAK APBD 2014 karena ditengarai banyak permasalahan.

Salah satunya soal dana Rp 9 miliar untuk pembelian wisma di Dolly. Namun Ketua DPRD Kota Surabaya M Machmud tetap memaksakan kehendaknya bila PAK harus segera disahkan. Karenanya tak heran politikus asal Partai Demokrat ini menelepon sejumlah anggota DPRD Kota Surabaya dari PKB untuk hadir dan menandatangi absen kehadiran. Bahkan kabarnya jika mereka tak hadir, terancam tidak mendapatkan Jasmas (Jaringan Aspirasi Masyarakat). ‘’Yang terjadi memang seperti itu. Ada dua anggota dari PKB yang diintimidasi oleh Ketua Dewan. Jika mereka tidak hadir dalam rapat paripurna maka Jasmasnya akan dicoret. Akibat intimidasi tersebut terpaksa keduanya hadir. Padahal sejak awal PKB meminta seluruh anggota tak hadir dalam pengesahan PAK karena ditengarai ada anggaran yang masih bermasalah,’’tegas sumber yang menolak namanya dikorankan, Selasa (19/8).

Diklarifikasi terpisah, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya dari PKB Na’im Ridwan mengakui jika dirinya tidak tanda tangan dalam pengesahan PAK tersebut. Dia khawatir jika ikut tanda tangan ke belakangnya nanti terjadi masalah.

Apalagi sejak awal sudah diingatkan oleh salah satu pejabat di pusat agar tidak ikut tanda tangan karena memang di PAK tersebut ada masalah khususnya klausul soal pembelian wisma di Dolly.

“Saya ini jelek-jelek punya Ponpes dan ratusan santri.

Karenanya saat santri saya meminta saya tidak tanda tangan karena sejumlah alasan tentu saya menurutinya. Apalagi posisi saya di dewan tinggal hitungan beberapa hari, tentunya saya harus lengser dengan tidak meninggalkan masalah,” tegas Gus Na’im, panggilan akrab Na’im Ridwan ketika dihubungi lewat ponselnya.

Ditambahkannya, pembelian wisma terbesar di Dolly dengan kondisi enam lantai dan hanya satu lantai yang dibangun dengan harga Rp 9 miliar memang tak masuk akal. Karenanya, kalau memang itu melibatkan tim appraisal maka perlu ditelusuri kejujurannya. Secara nalar, jelas harga tersebut terlalu tinggi dan tak masuk akal.

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya dari PDIP Armudji tidak dapat dihubungi.

Berkali-kali telepon genggamnya dihubungi tidak ada jawaban sama sekali.

Bahkan ketika di SMS juga tidak ada balasan.

Sementara itu Ketua DPRD Kota Surabaya M Machmud yang diklarifikasi terpisah menolak semua tuduhan tersebut. Dia menilai semua tudingan tersebut sangat menyakitkan hati dan tidak beralasan.

Dia juga menegaskan soal anggota dewan yang menghadiri rapat paripurna pengesahan PAK sudah memenuhi kourum. Sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya tak mungkin dia akan menabrak aturan, karena memang akan berdampak pada hukum karena yang disahkan adalah APBD. ‘’Mana mungkin saya menabrak aturan. Sudah jelas dalam setiap pengesahan APBD harus kourum. Sebaliknya, jangan tanyakan masalah ini pada orang yang tidak hadir, pasti dia akan berkata yang macam-macam. Dan saya tahu siapa mereka itu yang memang selama ini selalu mendeskreditkan saya,’’tegas mantan wartawan ini dengan nada lantang.

Ditambahkannya, tidak ada alasan bagi dewan tidak mengesahkan PAK APBD Kota Surabaya 2014. Karena memang anggaran yang ada, tidak ada yang bermasalah dan semuanya sudah sesuai prosedur dan aturan yang ada.

Terkai soal tudingan adanya aksi intimidasi yang dilakukannya, M Machmud kembali menolak dan bahkan mengatakan jika orang yang menuduh tersebut tidak paham aturan. Ini karena meski tidak diintimidasi, kalau PAK sudah disahkan maka seluruh anggota dewan mendapatkan Jasmas. ‘’Kalau ada yang ngomong saya mengintimidasi itu orang bodoh. Sesuai aturan jika PAK sudah disahkan, maka secara otomatis anggota dewan dapat Jasmas. Karena itu saya melihat ini semua adalah fitnah,’’paparnya.

Sesuai informasi, KPK mensinyalir bisa jadi uang Rp 9 miliar itu diambilkan dari pembebasan lahan di Kelurahan Gununganyar Tambak Kec Gunung Anyar seluas 87.780 m2. Sejak 2011 lahan tersebut sudah digunakan oleh Pemkot Surabaya sebagai lahan konservasi dan belum dibayar. Dan sesuai data yang diterima KPK, dalam APBD murni 2014 sudah dianggarkan sebesar Rp 50 miliar untuk membayar lahan tersebut. ‘’Tapi kenyataannya oleh pemkot belum dicairkan. Saya khawatir dana tersebut dipinjam sementara untuk membeli wisma di Dolly. Mengingat pemilik lahan hingga kini belum menerima dana tersebut sampai mereka membuat surat yang ditujukan ke Wali Kota Surabaya terkait dana yang tidak segera cair,’’tegas sumber KPK yang menolak namanya disebutkan. n cty

Dulu untuk Membangun Nasionalisme, Kini untuk Mempertahankan Budaya dan Seni Jawa l Sambungan hal 1

persatuan Bahasa Indonesia.

“Pada waktu itu masyarakat lebih mengenal Bahasa Melayu, oleh sebab itu terkait bahasa Pak Tomo (Dr Soetomo) menjadi dilema. Akhirnya kesepakatan pakai bahasa ngoko alus, karena bahasa ini mudah dikenal masyarakat apalagi masyarakat Surabaya, dan itu kita lestarikan sampai sekarang,” terangnya ketika ditemui Bhirawa di kantornya belum lama ini.

Sesuai namanya, Panjebar Semangat terbit untuk mengobarkan semangat kemerdekaan dari belenggu penindasan pemerintah Belanda. Agar tidak terlihat mencolok, beberapa konten diisi dengan rubrik budaya, mengingat pemerintah Belanda saat itu sangat ketat terhadap media-media yang kental akan unsur propaganda di dalamnya.

Saat agresi Belanda I dan II, majalah Panjebar Semangat sempat berhenti terbit. Karena situasi saat itu memang sangat tidak memungkinkan.

Ditambah kenyataan, banyak warga Surabaya memilih untuk mengungsi keluar kota. “Misi kita pada waktu itu yang didirikan langsung oleh Pak Tomo adalah menyebarkan semangat merebut kemerdekaan. Beda dengan misi saat ini, sekarang ini adalah mengisi kemerdekaan. Kehadiran majalah ini menjadi benteng terakhir untuk mempertahankan seni dan kebudayaan Jawa,” paparnya sambil menunjukkan terbitan pertama Panjebar Semangat yang dipajang di dinding kantor.

Di masa kemerdekaan, Panjebar Semangat beberapa kali dijadikan tempat belajar menulis oleh tokoh-tokoh

penting di Indonesia. Seperti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan mantan Menteri Penerangan Harmoko.

Sebelumnya, mantan Presiden Soekarno juga pernah mengungkapkan harapannya dalam sebuah tulisan untuk media ini pada ulang tahun yang ke-20. “Kabeh madjalah kang mbijantu marang perdjoangan nasional gedhe gunane. Ta’dongakake muga-muga Panjebar Semangat lestari mbijantu perdjoangan kita iki,” tulis Soekarno.

Artinya kurang lebih, “Semua majalah yang membantu perjuangan nasional besar manfaatnya. Saya doakan semoga Panjebar Semangat lestari membantu perjuangan kita”. “ Kita pernah mengirimkan hasil tulisan Pak SBY semasa beliau SMP ya waktu beliau telah menjabat sebagai Presiden RI,” tambahnya.

Diterangkan Wijotohardjo, hingga saat ini masih aktif mendatangi dimana ada orang yang masih mau mempelajari Bahasa Jawa. Oleh karena itu, majalah ini tersebar di seluruh nusantara, bukan hanya di Jawa Timur tapi di Jawa Tengah, Jawa Barat yang berbahasa Sunda pun didatangi. “ Selain itu juga di daerah transmigran. Bahkan majalah ini sampai keluar negeri, seperti Malaysia, Brunai Darussalam, Suriname. Di luar negeri itu memang ada yang berlangganan.

Dan kita mengirimnya tiap 2-3 bulan sekali dikarenakan biaya pengirimannya mahal. Bahkan ketika ada rekan waktu di kantor menceritakan kalau di luar negeri itu majalah kita banyak yang meminjam dan waktu dikembalikan sudah dalam keadaan lecet,” paparnya. *

12

Rabu Legi, 20 AGUSTUS 2014

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Rangkaian Peringatan HUT ke 69 Kemerdekaan Republik Indonesia

Kepala Disbudpar Jatim Dr H Jarianto, MSi sedang melihat pertunjukan dari berbagai Provinsi. Jatim menampilkan Tari Teng Tengan Praban, tari Kolosal Pacitan Bumi Kaloka dan Reog Ponorogo di halaman Istana Negara, Senin (18/8).

Reog Ponorogo dan Tari Kolosal Pacitan Bumi Kaloka

Semarak dan Spektakuler di Halaman Istana Negara Provinsi Jawa Timur mempertunjukkan seni budayanya yang luar biasa dan spektakuler dihadapan Presiden RI, dengan dikirimkannya sekitar 250 seniman ke Istana Negara dalam rangkaian peringatan HUT ke 69 Kemerdekaan Republik Indonesia, mulai dari penurunan bendera hingga pawai budaya.

D

i ujung pemerintahan kepemimpinan Pres iden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, ke senian dan kebudayaan dari Provinsi Jawa Timur banyak menghibur seluruh penonton yang ada di Istana Negara.

Banyak kesenian yang dipersembahkan Jawa Timur, mulai dari upacara penurunan bendera dengan mempertunjukkan Tari Kolosal Pacitan Bumi Kaloka, hingga pada saat penurunan bendera dengan penampilan Tarian Teng Tengan Praban. Tak hanya itu Reog Ponorogo kebanggaan Jatim menjadi pengarak pembukaan Pawai Budaya Nusantara.

Berbagai seni budaya yang di miliki Jawa Timur, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, Dr H Jarianto MSi mengatakan, tidak lepas dari perhatian Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo SH MHum yang selalu memberikan semangat pada para seniman yang ada di daerah serta mengungkapkan berbagai ide-ide yang bisa dilakukan para seniman tersebut. “Gubernur tidak hanya memikirkan sektor perekonomian saja, me-

lainkan sektor seni budaya juga turut diperhatikan. Banyak ide yang diberikan Gubernur dalam pengembangan budaya di Jawa Timur ini. Menandai tahun 2014 merupakan tahun kebudayaan, semangatnya mulai timbul dan meletup-letup,” kata Jarianto, Selasa (19/8).

Adanya seni pertunjukkan yang ditonjolkan Provinsi Jawa Timur ini, diakui Direktur Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik Kemenparekraf RI, Juju Masunah.

“Sungguh yang dilakukan Provinsi Jawa Timur sangat spektakuler dan kreativitasnya sangat tinggi. Hal ini merupakan aset yang dimiliki Pemprov dan Pemkab/kota yang tidak boleh ditinggalkan,” katanya. Untuk itu, Juju menambahkan, potensi yang luar biasa dimiliki Provinsi Jawa Timur hendaknya lebih ditingkatkan dan berkembang lagi, seperti adanya Reog

Ponorogo, Tari Kolosal Pacitan Bumi Kaloka, hingga Tari Teng Tengan Praban.

“Dengan kreativitas yang hebat melebihi kontingen provinsi lain. Maka diperlukan promosi di daerahnya. Artinya, lebih sering mempertunjukkan atau pementasan karya seperti yang dilakukan saat ini (Istana Negara, red). Tidak hanya dilakukan setahun sekali dalam pawai saja,” katanya. Menurutnya, Jawa Timur selalu menjadi kontingen yang terbaik sebab banyak apresiasi yang diberikan pada provinsi dibawah kepemimpinan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH MHum ini. “Tidak hanya dari Kemparekraf, tapi masyarakat luas yang menonton juga turut mengapresiasi pertunjukkan tersebut,” katanya.

Juju juga menambahkan, tahun 2015, salah satu seni pertunjukan Jawa Timur akan perlihatkan kembali tidak hanya pada skala na-

sional, namun juga skala internasional. “Tahun mendatang, seperti Kereta Hias Daul akan dipertunjukkan di UK (United Kingdom). Hal ini atas permintaan mereka ketika melihat kereta tersebut di Istana Negara,” katanya.

Sekedar diketahui, Tari Kolosal Pacitan Bumi Kaloka mengartikan kalau alam di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur yang mempesona dan menyimpan misteri kekayaan budaya. Perbukitan dan kamparan pesisisir pantai serta seribu gua di sepanjang pegunungan menambah indahnya panorama semesta. Adat istiadat dan potensi seni budaya yang mencerminkan jati diri yang patut dibanggakan.

Keharmonisan yang disimbolkan Panji Asmorobangun dengan Dewi Sekartaji yang menjelma menjadi Kethek Ogleng dan Roro Tompe adalah sebagai lambang kese-

Tari Kolosal Pacitan Bumi Kaloka yang dinilai sebagai tarian terbaik di Jatim. Kadisbudpar Jatim Dr H Jarianto menerima penghargaan Jatim sebagai kontingen penampilan terbaik peringkat pertama.

tiaan dan kepercayaan dalam membangun kehidupan.

Sementara, Tarian Teng-tengan Praban merupakan tarian garapan baru yang terilhami indah dan uniknya Teng-Tengan Ciluk sebuah lampion khas Surabaya (teralkulturasi budaya Cina dan Arab) yang biasa dinyalakan pada saat hari kemerdekaan, terang bulan purnama, peringatan hari besar, dan lainnya.

Teng tengan sebagai penggambaran kehidupan dan rasa syukur diangkat dan digarap dalam bentuk tarian lepas yang penyajian ditarikan beberapa remaja putri sebagai tari penyambutan tamu maupun tari hiburan dalam sebuah citarasa ucap syukut sebagai wujud dan spirit kehidupan yang memancarkan cahaya kebaikan. Sedangkan reog ponogoro dipersembahkan melalui kerjasama yang baik antara paguyuban Pawiyatandirogo (Pacitan, Ngawi, Magetan, Madiun, dan Ponorogo) bersama paguyuban Reog Ponorogo se Jabotabek dengan mempersembahkan 118 Dadak Merak, 30 penari Jatil, 30 Warok, dan 30 Ganongan. Banyak masyarakat yang antusias melihat atraksi paduan laras slendro dan pelog menghasilkan harmonisasi melodi dan ritme yang terkesan magis dan membakar semangat. Q rac

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TIMUR

Pawai Seni dan Budaya Kreatif 2014 di Istana Negara

Komisi C Soroti Anggaran Dinas PU Bina Marga Komisi C DPRD Surabaya memangkas alokasi anggaran Pembebasan Lahan untuk jalan dan jembatan serta pengadaan tanah untuk bangunan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan hingga 25 persen atau sekitar 50 Milyar.

P

asalnya, menurut Wakil Ketua Komisi C Bidang Pemban gunan, Simon Lekatompesy, Jumat (8/8), tahun 2014 anggaran untuk pembebasan lahan dan pengadaan tanah mendapai 205 Milyar.

Namun, ironisnya dari jumlah itu yang terealisasi hanya sekitar 13,44 persen. “ Anggaran pembebasan lahan yang terserap hanya sekitar 13 persen, padahal ini kan tinggal beberapa bulan lagi,” katanya Simon memperkirakan, hingga akhir tahun anggaran yang terserap hanya berkisar 75 persen. Ia mengharapkan, dalam penganggaran Dinas PU Bina Marga dan pematusan mengedepankan aspek rasionalitas. “ Berulangkali saya minta, jangan cantolkan dana besar, tapi akhirnya

tidak bisa dilaksanakan,” tegasnya.

Ketua Fraksi Partai Damai Sejahtera ini menambahkan, mengenai item atau kegiatan mana yang harus dihapus bergantung pada pemerintah kota sesuai dengan kegiatan yang harus karena beberapa kendala, diantaranya kelemahan dalam melakukan pendekatan dengan pemilik lahan.

“Bisa jadi inl karena keterbatasan tenaga dan negoisasi yang lemah.

Atau bisa juga karena dampak kasus MERR ,” terangnya. Senada itu, anggota Komisi C Lainnnya, Adi Sutarwiyono mengatakan, penggunaan anggaran harus seefektif mungkin.

“Anggaran ditetapkan dengan asumsi bisa dijalankan,” katanya.

Namun sayangnya, menurut ang-

Tari Sedekah Bumi Blambangan sebagai media ritual masyarakat Osing Banyuwangi pada Dewi Sri yang menarik perhatian pengunjung.

Jatim Peringkat Pertama Penampilan Terbaik

Adi Sutarwiyono

gota FPDIP ini, Dinas terkait sering kali tidak bisa menjelaskan plot anggaran tersebut apakah mampu diserap atau tidak. Padahal, komisi C memberi kemudahan dalam memberikan persetujuan anggaran.

“Dalam setiap evaluasi tiga bulanan atau akhir tahun, dinas terkait sering gak bisa menjelaskan soal serapan,” katanya. Pria yang akrab disapa Awi ini, menegaskan, jika semangatnya efektifitas, penyerapan anggran juga harus realitis. Untuk itu, ia mendukung pengeprasan anggaran, karena hingga saat ini masih banyak yang tak terserap.

“Khawatirnya nanti malah jadi beban bagi pemkot bila tak dikepras,” ujarnya. Untuk menghindari banyaknya tidak terserapnya anggaran, Adi Sutarwiyono mengharapkan, Dinas PU Bina Marga dan Pematusan mengestimasi seluruh kegiatan yang bisa dikerjakan dengan kekuatan anggaran yang diajukan. Q gat

Jatim mendapatkan peringkat pertama 10 provinsi menjadi peserta Pawai Budaya Nusantara dengan penampilan terbaik dari 34 peserta yang berasal dari berbagai daerah. Berlokasi di halaman Istana Merdeka Jakarta, Senin (18/8) sore, seluruh peserta menampilkan seluruh potensi budaya daerah masing-masing dengan aneka kreasi.

K

esepuluh provinsi yang menjadi penampil terbaik masing-masing Jawa Timur, DKI Jakarta, Bali, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Kalimantan Tengah, Jambi, Kalimantan Timur, Lampung dan Jawa Barat.

Keseluruhannya mendapat predikat sebagai penampil terbaik tanpa peringkat dan mendapat piala dan piagam dari Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Tahun ini, Provinsi Jawa Timur menampilkan seni budaya Banyuwangi, kesenian budaya yang membalut dengan penampilan kontemporer dan dua buah kendaraan hias yang megah serta meriah.

Judul karya yang dibawa Provinsi Jawa Timur adalah ‘Sedekah Bumi Blambangan’ yang bermakna sebagai media ritual masyarakat Osing Banyuwangi untuk memohon kesuburan dan perlindungan pada sang

Penampilan seniman yang menghibur masyarakat di istana negara.

Kereta hias Daul yang rencananya oleh Kemenparekraf diboyong ke UK.

Dewi Sri. “Menampilkan pesta panen yang memperlihat kalau Jawa Timur merupakan wilayah yang masih ijo royo-royo. Petani senang berhasil dalam panennya yang bagus. Karya tersebut merupakan kolaborasi antara seniman Banyuwangi dan Madura,” kata Kepala Disbudpar Jatim, Dr H Jarianto MSi, Selasa (19/8).

Hal ini merupakan kebanggaan Jawa Timur ketika mendapatkan peringkat pertama dalam penampilan terbaik Pawai Budaya Nusantara.

Apalagi, masyarakat yang menonton juga terkagum dengan penampilan Provinsi Jawa Timur, apalagi ada kereta hias musik atau dikenal dengan kereta daul.

Selain itu juga ada provinsi lainnya seperti Bali yang menampilkan tema Garuda Jaya dan DKI Jakarta yang tidak hanya menampilkan ondel-ondel namun juga dua buah topeng Betawi berukuran besar.

Peserta yang memenangi predikat penampil terbaik itu rata-rata menampilkan bukan hanya tarian atau kesenian khas daerah masing-masing, namun juga mengkreasikan atribut-atribut kebudayaan daerah dalam bentuk kontemporer atau tetap dalam pakemnya namun menarik serta meriah. Pawai yang dibuka oleh

Presiden Ri Susilo Bambang Yudhoyono di Halaman Istana Merdeka tersebut diikuti oleh hampir 4.000 peserta dari 34 provinsi. Bahkan, Kadisbudpar Jatim, Dr H Jarianto menerima langsung penghargaan Jawa Timur sebagai peringkat pertama penampilan terbaik dari Presiden RI. Sementara, Menteri Pariwisata dan Industri Kreatif Mari Elka Pangestu mengatakan tema pawai budaya nusantara tahun 2014 adalah mengenai Indonesia bersatu. “Konsep negara bangsa yang mencerminkan Bhineka Tunggal Ika, kesatuan hati memelihara SDA (sumberdaya alam) dan sumber daya budaya di seluruh tanah air, kesatuan hati menciptakan kreativitas dan satu hati menciptakan kerukunan,” kata Kemenparekraf RI. Mari Elka mengatakan seleksi peserta karnaval budaya itu sudah dilakukan sejak akhir tahun 2013 dan yang tampil merupakan kelompok dengan penampilan terbaik. Tak hanya karnaval, di akhir acara dipilih 18 penampil terbaik dari 34 kelompok peserta pawai budaya nusantara. Pawai Budaya Nusantara yang berlangsung Senin sore mulai pukul 15.00 WIB itu menyemarakkan kawasan sekitar Monumen Nasional Jakarta Pusat. Q rac