Harian Bhirawa Edisi 20 Juni 2014

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

HARIAN

Penyerapan anggaran harus sesuai dokumen RKA (Rencana Kerja dan Anggaran). Kalau pun dari alokasi ada yang tak terserap ya tak

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 4

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Wakil Ketua Komisi I (Hukum dan Pemerintahan) DPRD Kota Mojokerto Junaidi Malik

Jumat Kliwon, 20 JUNI 2014

http://www.harianbhirawa.co.id

20 JUNI 2014

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo - 09.00 - 20.00

Meresmikan Program Bebas Pasung di Ponorogo Menghadiri Acara Wayangan di Kota Madiun

 Wagub H Saifullah Yusuf - 08.00

Menerima Komnas HAM di Ruang Kerja

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi -

Prostitusi Melanggar Hukum, Aparat Wajib bertindak Pemkot Surabaya, Bhirawa Usai mendeklarasikan alih fungsi kawasan Dolly dan Jarak dari kawasan prostitusi, Wali kota Surabaya Tri Rismaharini menegaskan semua bentuk kegiatan prostitusi di tempat tersebut melanggar hukum.

Di Ruang Kerja

Empat Saksi Kasus Korupsi PNPM Baureno Diperiksa Kejari Bojonegoro, Bhirawa Empat saksi terkait kasus dugaan korupsi PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Baureno diperiksa oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro, Kamis (19/6). Keempat saksi yang diperiksa di Kejari itu berasal dari beberapa unsur.

Mereka adalah Agus Romadon (Kades Karangdayu) , M Hendri (Fasilitator Kecamatan), Tresno Suharminto (Kades Trojalu) dan Munik (mantan anggota Tim Verifikasi PNPM). “Mereka kita periksa sebagai saksi untuk tiga tersangka kasus PNPM,” ungkap Kepala Kejari Bojonegoro Tugas Utoto.

Dijelaskan Tugas Utoto, saksi-saksi itu berkapasitas sebagai kepala desa dan fasilitator program PNPM tingkat kecamatan dan tim verifikasi yang berkantor di Kecamatan Baureno.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan pelepasan atribut berbau lokalisasi dilaksanakan saat puasa sesuai imbauan seruan bersama selama ini. Diharapkan, setelah Ramadan sudah tidak ada lagi kegiatan prostitusi di kawasan Dolly maupun Jarak.

Hal itu sesuai dengan nota

 ke halaman 11

 ke halaman 11

trie diana/bhirawa

Sejumlah PSK saat mengambil dana kompensasi, Kamis (19/6). Petugas mengambil darah salah satu PSK untuk dicek kesehatannya.

Dugaan Korupsi di LMDH Argo Mulyo

Bantuan Kementerian Koperasi Rp 725 Juta Ikut Raib hilmi husain

Masjid Cheng Hoo Pandaan di Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, Kamis (19/6). Kawasan tersebut akan dikembangkan untuk wisata religi.

Rp 35 Miliar untuk Kembangkan Kawasan Religi Masjid Cheng Hoo Pasuruan, Bhirawa Kawasan Masjid Cheng Hoo Pandaan di Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan akan dikembangkan untuk wisata religi. Rencananya, dalam revitalisasi nanti akan dibangun 90 unit ruko di atas lahan seluas 4.000 m2.

Pelaksanaan revitalisasi proyek berjalan dalam tiga tahap mulai 9 Mei lalu dan ditarget selesai 7 Desember 2014. Revitalisasi diperkirakan menghabiskan dana APBD 2014 Kabupaten Pasuruan senilai Rp 35 miliar.

 ke halaman 11

Kirim Utusan PEMKOT Batu segera mengirimkan utusan ke Amerika Serikat (AS) untuk mempelajari pengelolaan pariwisata di negeri itu sebagai tindak lanjut kerjasama yang ditawarkan Konsulat Jenderal AS di Surabaya Joaquin Monseratte.

Wali Kota Batu Eddy Rumpoko menceritakan saat Konsulat Jenderal (Konjen) AS tersebut berkunjung ke Batu, dia Eddy Rumpoko

 ke halaman 11

Sentil..

 Ramadan, semua tempat hiburan tutup  Puasa lahir dan batin  Kenaikan gaji PNS Sidoarjo dibayar per Juli  Tambah bekal untuk lebaran  NUN tertinggi SMP belum diketahui  Tak diekspos karena prestasi jeblok

Ketut Sudiarta SH

ristika/bhirawa

Nganjuk, Bhirawa Kejaksaan Negeri (Kejari) Nganjuk terus melakukan pendalaman kasus korupsi bantuan sosial pada Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Argo Mulyo Dusun Cabean Desa Sugih Waras Kecamatan Ngluyu. Dari hasil penyidikan, ternyata bukan saja bantuan dari Gubernur Jatim senilai Rp 525 juta yang dikorupsi, namun bantuan dari Menteri Koperasi dan UKM RI senilai Rp 725 juta juga menguap.

Dana yang bersumber dari APBN

dan dicairkan melalui Kementerian Koperai dan UKM ke rekening LMDH Argo Mulyo terjadi selama dua tahun anggaran. Tahun anggaran 2006, LMDH Argo Mulyo menerima kucuran dana Rp 325 juta. Kemudian pada tahun anggaran 2010, Kementerian Koperasi kembali mengucurkan dana bantuan senilai Rp 400 juta. “Jelas bahwa ada kucuran dana dari Kementerian Koperasi dan UKM senilai

 ke halaman 11

Pemerintah Jamin Stok Pangan Cukup Kab Malang, Bhirawa Menteri Perdagangan (Mendag) Muhamad Lutfi menjamin stok pangan nasional cukup menjelang bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 2014. Karena pemerintah sudah mempersiapkan stok pangan baik itu beras, gula, daging, dan bahan pokok lainnya.

Dan biasanya 60 hari sebelum puasa harga sembako di berbagai pasar tradisional maupun pasar modern mengalami kenaikan harga. Dengan kenaikan harga sembako itu, kata dia,pihaknya terus melakukan pemantauan di berbagai dareah di Indonesia. “Itu kita lakukan agar kenaikan harga sembako tidak terlalu memberatkan masyarakat. Dan jika kenaikan harga sembako memberatkan masyarakat, tentunya pemerintah akan segera mengendalikan harga kebutuhan bahan

 ke halaman 11

Empat Kepala Daerah Ajukan Cuti Pilpres 2014 Pemprov Jatim, Bhirawa Ancaman Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jatim untuk memberikan sanksi terhadap Bupati Ngawi Budi Sulistyo tampaknya akan benar-benar terjadi.

Sebab yang bersangkutan ternyata tidak mengantongi izin cuti terkait aktivitas kampanye yang dilakukan dalam Pilpres 2014.

Berdasarkan data di Biro Admin- i s t r a s i

 ke halaman 11

460 Ribu Lembar Jawaban SBMPTN Mulai Dipindai

cahyono/bhirawa

Mendag Muhamad Lutfi (kanan) saat menyerahkan piagam bantuan gerobak usaha secara simbolis kepada Bupati Malang H Rendra Kresna (kiri) di acara Pembukaan Pangan Nusa Produk Dalam Negeri 2014 di Stadion Kanjuruhan Kepanjen Kab Malang, Kamis (19/6).

Surabaya, Bhirawa Ujian tulis Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) telah usai digelar oleh masing-masing Panitia Lokal (Panlok) pada Selasa lalu. Tahap selanjutnya, panitia SBMPTN kini mulai memindai Lembar Jawaban Kerja (LJK). Sebanyak 460 ribu LJK yang kini mengantri proses pemindaian untuk mengetahui skor ujian para peserta.

Proses pemindaian LJK untuk Panlok Surabaya dan 18 Panlok lain di Bali, NTT, Maluku, Sulawesi dan Papua proses pemindaian jawaban dilakukan di Badan Teknologi dan Sistem Informasi (BTSI) ITS. Kepala

 ke halaman 11

Semangat Peserta Uji Kompetensi Tata Rambut PNFI

Kesulitan Cari Model Cantik, Nenek 55 Tahun Pun Jadi Pilihan Apa yang menjadi pertimbangan bagi seorang penata rambut dalam memilih seorang model? Lazimnya, minimal orang akan memilih perempuan yang masih muda, berwajah menarik, dan memiliki rambut indah. Namun apa jadinya jika kelaziman ini tidak dapat dipenuhi sang penata rambut.

Alih-alih mendapat model cantik dan menarik, pada kondisi penuh keterpaksaan, nenek berusia 55 tahun pun bisa jadi pilihannya.

Adit Hananta Utama, Kota Surabaya Sudah hampir 20 menit berselang, para penata rambut di Salon L’Frans, Surabaya terlihat masih sibuk dengan para modelnya. Mereka akan membuat rambut modelnya masing-masing menjadi keriting. Usaha para penata rambut ini menjadi semakin menantang ketika dituntut membuat penampilan sang model yang telah sepuh itu terlihat menarik di depan dewan penguji.

Di salon yang juga menjadi Lem-

baga Kursus dan Pelatihan (LKP) sekaligus Tempat Uji Kompetensi (TUK) itu kebetulan memang sedang digelar sebuah ujian. Ada 20 peserta ujian yang datang, dan dua penguji langsung dari Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) memantau di dapur salon saat calon penata rambut profesional itu menggarap modelnya

 ke halaman 11

adit hananta utama/bhirawa

Prosesi ujian kompetensi tengah berlangsung dengan diuji langsung oleh LSK dan dipantau Dindik Jatim.

SURABAYA

2

Jumat Kliwon 20 JUNI 2014

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Ramadan, Semua Tempat Hiburan Tutup Pemkot Surabaya, Bhirawa Pemkot Surabaya mengingatkan agar pengusaha hiburan menutup usahanya selam bulan Ramadan sebagai bentuk penghormatan bulan suci umat Isalm tersebut.

Penegasan penutupan usaha hiburan selama Ramadan ini ditegaskan Pemerintah Kota Surabaya beserta jajaran Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Kota Surabaya dan seluruh elemen masyarakat dalam seruan bersama, Kamis (19/6) malam, di Graha Sawunggaling.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa da Perlindungan Masyarakat (Bakesbang Linmas) Kota Surabaya, Soemarno mengatakan, seruan bersama ini digelar untuk mengingatkan kembali para pengusaha-pengusaha kepariwisataan, khususnya usaha hiburan malam, untuk dapat mematuhi aturan-aturan yang berhubungan dengan bulan puasa Ramadan.

Harapannya, masyarakat Kota Pahlawan bisa merasakan kesejukan dan kenyamanan dalam

rangka memasuki dan menjalankan ibadah puasa selama Ramadan.

“Seruan Bersama ini merupakan wujud bentuk saling menghargai dan menghormati kepentingan bersama. Hal ini sangat dibutuhkan untuk menjaga suasana Kota Surabaya tetap kondusif,” tegas Soemarno Kamis (19/6) kemarin.

Dijelaskan Soemarno, sebagaimana tercantum dalam Perda Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan, bahwa selama bulan Ramadan dan malam Hari Raya Idul Fitri, kegiatan usaha diskotik, panti pijat (massage), kelab malam, karaoke dewasa, karaoke keluarga, pub, dan rumah musik diwajibkan menutup/menghentikan kegiatan.

Sementara untuk kegiatan usaha rumah biliar, dilarang membuka kegiatan usahanya kecuali digunakan untuk tempat latihan olah raga serta mendapat rekomendasi dari KONI Surabaya berdasarkan usulan dari Persatuan Olah Raga Bola Sodok Seluruh Indonesia (POBSI) Surabaya.

Sedangkan untuk pertunjukan bioskop, dilarang memutar film mulai pukul 17.30 wib (waktu sholat Magrib/berbuka puasa) hingga pukul 20.00 wib (waktu sholat Isya’/Tarawih).

“Yang boleh tetap buka itu restoran juga hotel. Tapi kalau ada fasilitas seperti bar dan rumah musik juga tidak diperbolehkan dibuka. Juga tidak boleh menjajakan minuman keras,” jelas dia.

Selama Ramadan nanti, Bakesbang Linmas akan menerjunkan 28 personel yang dibagi menjadi tiga atau empat tim, untuk melakukan pengawasan di beberapa titik. Pengawasan tersebut akan dilakukan setiap hari.

Pemerintah Kota Surabaya juga

Perda Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan RHU Wajib Tutup

diskotik, panti pijat (massage), kelab malam, karaoke dewasa, karaoke keluarga, pub, dan rumah musik, rumah billiar

Buka dengan Rekomendasi

Rumah biliar( rekomendasi POBSI)

Buka dengan jam tertentu

bioskop, dilarang memutar film mulai pukul 17.30 wib (waktu sholat Magrib/berbuka puasa) hingga pukul 20.00 wib (waktu sholat Isya’/Tarawih)

Hotline Bakesbangpolinmas

031-5343000

telah menyediakan pos pengaduan selama bulan Ramadan.

Apabila masyarakat menemukan pelanggaran, bisa segera melaporkan ke posko pengaduan yang berada di kantor Bakesbangpollinmas Jalan Jaksa Agung Suprapto.

“Harapan kami, masyarakat juga ikut melakukan pengawasan di lingkungan internalnya. Bila masyarakat mengetahui ada

pelanggaran, silahkan kontak posko kami di nomor telepon 5343000,” sambung pria kelahiran Nganjuk.

Pejabat yang dikenal ramah ini juga mengimbau warga untuk tidak menjual, menyimpan, mengedarkan maupun menggunakan bahan peledak (petasan).

Sebab, tahun lalu, ada beberapa aduan yang masuk ke posko BakesbangLinmas yang

Taruna Tingkat II AAL Lakukan Outbond

PANGGUNG BIROKRASI

Pasca Penutupan Dolly, Surveilans Wajib Ditingkatkan Dinkes Jatim, Bhirawa Pasca dideklerasikannya penutupan lokalisasi terbesar di Asia Tenggara (Dolly), membuat rumah sakit yang berada di daerah Jatim harus memperkuat Surveilans atau tim survei kesehatan untuk penderita HIV/AIDS. Pasca deklarasi penutupan Dolly membuat Pekerja Seks Komersial (PSK) menyebar di beberapa daerah di Jatim. ‘’Kita (Survelent, red) harus bekerja keras untuk mendata dr Harsono dan menemukan para PSK yang menyebar di pelosok-pelosok daerah di Jatim,’’ ujar Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jatim, dr Harsono.

Harsono mengatakan, surveilans nanti akan ditempatkan dibeberapa rumah sakit yang ada di setiap daerah. Semakin banyak surveilans yang bekerja di rumah sakit akan memperbesar peluang dalam menemukan para PSK yang mengidap HIV/AIDS. ‘’Kerja keras menemukan PSK yang positif HIV/AIDS ini sangat sulit sehingga diperlukan sebuah kejelian dan kesabaran dari para surveilans ,’’ ucapnya.

Dijelaskannya, surveilans ini akan efektif bekerja jika ada dorongan dari pemerintah daerah dalam mengawalnya.

Pemerintah daerah dapat mengambil surveilans dari tenaga kesehatan atau mengambil dari luar rumah sakit.

Yang terpenting surveilans ini ada yang menaungi agar bekerjanya dapat maksimal. Pemerintah daerah dapat menggerakkan dinas kesehatan yang ada didaerahnya untuk mengawal surveilans di rumah sakit.

Lebih lanjut pria berkacamata ini mengungkapkan, selain adanya peran serta dari survelent, keberadaan masyarakat dalam memantau para PSK juga sangat menentukan. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam melaporkan keberadaan PSK di daerah dan mengawal agar PSK Q dna tidak beroperasi di daerahnya.Q

mengeluhkan bunyi-bunyi keras petasan di lingkungan mereka.

Serta bagi pengusaha hotel, bar dan restoran agar tidak menyajikan dan menjual minumanminuman beralkohol.

“Juga tidak melakukan kegiatan yang menimbulkan kegaduhan dan mendatangkan massa sehingga berpotensi menimbulkan keributan,” jelasnya.Q dre

trie diana/bhirawa

Difogging

Petugas Puskesmas Pakis Kecamatan Sawahan Surabaya melakukan fogging (pengasapan) nyamuk demam berdarah yang dilakukan dari rumah ke rumah warga RT IV RW 08 Dukuh Kupang Timur XI Surabaya,Kamis (19/6). Karena Sebelumnya terdapat salah satu warga yang terserang DB.

Kubu Jokowi – JK Tetap Optimis Menang di Jatim dan Jateng Surabaya, Bhirawa Mendekati hari coblosan Pilpres tepatnya 9 Juli 2014, kubu Jokowi – JK makin intens blusukan menyapa masyarakat bawah. Seperti yang dilakukan oleh Eva Kusuma Sundari. Juru bicara Tim Pemenangan Jokowi – JK itu menyapa warga stren kali Surabaya, warga Rusunawa Gunung Sari dan masyarakat di Pusat Grosir Surabaya (PGS).

Dari hasil blusukan selama kampanye, Eva mengaku bisa menyerap aspirasi wong cilik.

Selain itu dirinya bisa melihat sendiri besarnya dukungan masyarakat kepada Jokowi-JK. Bahkan Eva mengaku pihaknya sangat percaya diri di Jawa Timur dan Jawa Tengah Jokowi – JK akan meraih kemenangan besar.

“Kami PEDE (Percaya Dirired) di Jatim dan Jateng Jokowi

– JK menang dengan prosentase di atas 60 persen. Dua provinsi ini adalah kantong suara yang besar, karena itu menyumbangkan suara yang signifikan untuk kemenangan Jokowi – JK secara nasional,” tegas anggota Komisi III DPR RI itu, Kamis (19/6).

Eva mengakui, suara Nahdlatul Ulama (NU) memang terpecah termasuk di Jatim dan Jateng yang merupakan basis utama NU. Namun menurutnya, sebagian besar suara NU mengalir ke pasangan Jokowi – JK karena faktor Jusuf Kalla yang merupakan kader tulen NU. Bahkan posisi JK sebagai Mustasyar PBNU dan peran bapaknya sebagai tokoh besar NU di Sulawesi Selatan sudah dipahami semua orang.

Selain itu, faktor dukungan PKB juga berpengaruh besar

terhadap kemenangan Jokowi – JK di Jatim dan Jateng. Karena PKB adalah partai politik yang menjadi wadah politik nahdliyin.

Sedangkan di Jateng memang basis PDI Perjuangan dan ada faktor Ganjar selaku kader partai yang bisa menjadi votegetter.

“Semua kekuatan saat ini memang terpecah termasuk NU. Tapi sebagian besar suara NU itu berpihak ke Jokowi – JK. Hal itu karena faktor JK sebagai kader NU dan dukungan PKB sebagai partai yang berbasiskan massa NU. Selain itu, dukungan Khofifah selaku tokoh NU juga berkontribusi besar terhadap kemenangan,” papar alumnus Unair itu.

Selain mengacu pada data empiris, Eva juga membeberkan keunggulan Jokowi – JK atas pasangan Prabowo – Hatta Q cty berdasarkan data survei.Q

Surabaya, Bhirawa Sebanyak 89 Taruna Akademi Angkatan Laut (AAL) tingkat II Angkatan 61, melaksanakan outbond di Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) Purboyo, Malang, Kamis (19/6). Latihan yang berlangsung mulai tang gal 17 Juni kemarin, rencananya akan berlangsung hingga Jumat (20/6) hari ini.

Kepala Departemen Kepemimpinan AAL Kolonel Mar Suharto menerangkan, adapaun tujuan dari pelatihan di alam terbuka ini, merupakan langkah dalam menanamkan nilai-nilai hakiki manusia. Sebab, outbond ini berkaitan erat dengan pengembangan karakter dan dapat membentuk jiwa kepemimpinan pada diri taruna AAl. “Outbond ini lebih kepada pembentukkan jiwa pemberani kepada para taruna AAL yang nantinya akan menghadapi tantangan sebenarnya,” terang Kolonel Mar Suharto, Kamis (19/6).

Dijelaskannya, adapun ma teri kepemimpinan yang diajarkan diantaranya adalah

karakter, multiple intelligence, dan kegiatan NAC yaitu jendela mata hati, visualisasi, kepekaan naluri dan komunikasi micky mouse. Sedangkan materi outbond yang diikuti para taruna meliputi spider web, limbah beracun, evakuasi korban, amazone river, trust fall dan beam.

Menurut Suharto, maksud dan tujuan dari latihan outbond bagi Taruna AAL adalah untuk memberikan bekal latihan agar para taruna mampu meningkatkan motivasi, integritas kepribadian dan produktivitas dari suatu tim dengan membentuk sumber daya manusia (SDM) yang mempunyai kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual yang berkualitas lebih tinggi.

“Sasaran dari latihan ini adalah agar para taruna mampu mengasah dan meningkatkan kemampuan dalam hal kepemimpinan, membangun tim yang solid, kompak dan efektif, jelas Kepala Departemen Kepemimpinan AAL Kolonel Mar Suharto.Q bed

bed/bhirawa

Taruna Akademi Angkatan Laut (AAL) tingkat II lakukan pelatihan outbond di Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) Purboyo, Malang, Kamis (19,6).

Abednego.

Ingin Tahu Seni Budaya Trenggalek, Datang ke Taman Budaya Jatim Trenggalek mempunyai banyak tempat peristirahatan dan tempat wisata yang mempunyai keindahan yang masih asli belum terubah oleh keadaan zaman, misalnya goa, pantai, dan pegunungan yang asri. Dibalik itu menyimpan seni dan budaya yang harus selalu dilestarikan.

Kesenian Jaranan salah satu Seni budaya daerah yang berasal dari trenggalek.

H A R I A N

Mata Rakyat Mitra Birokrat PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

rac/bhirawa

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai seni budaya di Trenggalek, selama Jumat-Sabtu (20-21/5) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jatim melalui UPT Taman Budaya Jatim menggelar Gelar Seni Budaya Daerah. Kali ini berkesempatan menampilkan seni budaya daerah adalah Kabupaten Trenggalek.

Kabupaten Trenggalek akan menampikan fragmen tari Cakrik, yang mengisahkan asal usul kesenian Jaranan

khas Trenggalek Turangga Yaksa, dipentaskan di Taman Budaya Jawa Timur, Jl. Gentengkali 85 Surabaya, Jum’at malam (20/5).

“Ingin tahu seperti apa fragmen tersebut dan seni budaya yang ada di Trenggalek, silahkan datang saja ke Taman Budaya Jatim.

Gratis tanpa dipungut biaya,” kata Kepala Disbudpar Jatim, Dr H Jarianto MSi, di Surabaya, Kamis (19/5).

Dalam kesempatan ini, Kabupaten Trenggalek juga

berencana akan menampilkan juga kesenian khas lain yang disebut Musik Banthong, Beksan Asri Trunggali dan Jaranan.

Nantinya gelar seni budaya ini akan diakhiri pergelaran wayang kulit padat gaya Surakarta bersama dalang Ki Genit Santoso dengan lakon “Mustika Pringgodani”, Sabtu malam (21/5).

Sementara Kepala UPT Taman Budaya Jatim, Sukatno SSn menambahkan, sajian yang menarik lain yaitu arak – arakan “Musik Banthong” dan sajian berupa Lagu Daerah “Mangga Tindak Trenggalek”, dan disertai juga tari “Beksan Asri Trunggali”.

Ia menambahkan, gelar seni dan budaya yang rutin

dilaksanakan dan bertujuan menjaga dan melestarikan keberadaan seni budaya sehingga tidak tergerus dengan budaya asing yang masuk di Indonesia.

Menurutnya, pelaksanaan pagelaran seni dan budaya yang rutin, maka akan mendorong penguatan promosi budaya daerah sehingga keberadaannya turut memajukan kesenian yang ada di Jatim.

“Masyarakat bisa mengunjungi stan – stan pameran, membeli sovenir dan oleh – oleh sekaligus mengisi malam tahun baru dengan menikmati hiburan seni budaya yang tak kalah menarik dengan pertunjukan di tempat – tempat lainnya,” Q rac ujar Sukatno.Q

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN: Wawan Trianto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Helmi Supriyatno, Bambang WN, Gatot Suryo Widodo REPORTER : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Adit Hananta Utama, Abed Nego, Danang Prastyo, William AK, Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, SEKRETARIS REDAKSI: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Bangkalan: Aditiya Roosvianto, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Iklan: Sufendhi Dimyati (Koordinator), Danang Prastyo, Guruh Eko Prasetyo, William AK, Sri Poernomo, Koordinator Liputan Ekonomi: Bambang WN Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Keuangan: Etti Sri Kustini (Koordinator/Akuntansi), Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

SURABAYA

Jumat Kliwon 20 JUNI 2014

Program Desaku Menanti Mulai Berjalan, 35 KK Terima Jadup

Cat Halte Bus

Petugas Dishub (Dinas Perhubungan) Surabaya kembali mempercantik halte bus dengan mengecat di Jl Darmo Surabaya, Kamis (19/6).

Dinsos Jatim, Bhirawa Program “Desaku Menanti” bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMKS) mulai berjalan. Dinsos Jatim menyerahkan jatah hidup bagi penerima program ‘Desaku Menanti’ di Kabupaten Pasuruan senilai Rp 600 ribu per jiwa selama tiga bulan.

trie diana/bhirawa

Seminar oleh Waka Jagung RI

Ekstradisi Terpidana Buron Sebaiknya Ditangani Kejaksaan Kejati Jatim, Bhirawa Kejaksaan Agung (Kejagung) RI mengusulkan otoritas pusat ekstradisi terpidana dan tersangka serta pemulihan aset negara di luar negeri harus ditangani langsung oleh Korps Adhyaksa. Sebab, selama ini otoritas tersebut di bawah kendali Kementerian Hukum dan HAM (Kemankumham).

Gagasan itu merupakan bahan diskusi dalam seminar yang bertema ‘Posisi Ideal Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan’ yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur bekerjasama dengan Fakultas Hukum Unair Surabaya, di Hotel Pullman Surabaya, Kamis (19/6).

“Guna efisiensi, penegakan hukum terkait pencarian tersangka, terdakwa atau terpidana dan aset yg berada di luar negeri, perlu diusulkan supaya

penanganannya dan otoritasnya dipegang langsung oleh Kejaksaan,” terang Wakil Jaksa Agung Andi Nerwanto dalam sambutannya, Kamis (19/6).

Sementara itu, Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Jatim Andi Herman menjelaskan, otoritas pusat (Central Authority) perburuan terpidana atau tersangka dan pemulihan aset yang ada di luar negeri memang sebaiknya di bawah otoritas langsung Kejaksaan. Dalam artian, Kejaksaan lah yang mempunyai kewenangan berkomunikasi dengan pihak luar, misalnya ekstradisi terpidana yang berada di luar negeri.

“Usul saya si Central Authority harus ditangani langsung oleh Kejaksaan. sebab, selama ini kan dibawa kewenangan Kemankumham,” ungkapnya di sela-sela seminar.

Lanjutnya, yang mengetahui pasti

terkait penanganan sebuah kasus hukum adalah Kejaksaan. Sebagai efisiensi, hal itu seharusnya ditangani oleh Kejaksaan, dan tidak lagi menjadi kewenangan Kemenkumham.

“Semoga usulan ini dapat dikaji kembali. Kan tidak ada salahnya jika Kejaksaan yang menangani kasus hukum, dan otoritas pusatnya juga diberikan kepada Kejaksaan,” tegasnya.

Andi mengaku, dinegara lain otoritas pusat sudah diberlakukan bagi Kejaksaan untuk upaya pemulangan terpidana atau tersangka yang berada diluar negeri. Selain itu, otoritas ini berfunsi juga sebagai pemulihan aset negara yang berada di luar negeri.

“Dengan adanya seminar ini, usulan itu akan didiskusikan dan semoga dapat menjadi kewenangan bagi KeQ bed jaksaan,” katanya.Q

Ikuti BPJS Kesehatan , Keuangan RSUD dr Soetomo BEP RSUD dr Soetomo, Bhirawa Setelah menjadi mitra Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, pemasukan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Soetomo Surabaya mengalami Break Even Point alias balik modal.

Keseimbangan keuangan ini terlihat dari hasil laporan dari pihak internal RSUD dr Soetomo yang dirilis setiap bulannya. Saat ini keuangan RSUD dr Soetomo masih sehat atau berjalan harmoni positif (Keuangan rumah sakit tidak dirugikan, red).‘’Program BPJS bagi RSUD dr Soetomo tidak memberikan dampak signifikan dalam penambahan kas keuangan di rumah sakit,’’ ujar Direktur RSUD dr Soetomo Surabaya, dr Dodo Anondo MPH. Dodo mengatakan, dalam realisasinya pembayaran

yang diklaimkan di BPJS kesehatan nilainya sama dengan pengeluaran yang dikeluarkan oleh pihak rumah sakit. Salah satu contohnya jika rumah sakit mengkalimkan uang sebesar 40 M maka pengeluaran untuk pasien dan rumah sakit juga sama.

Tidak ada kelebihan anggaran yang disumbangkan dari program BPJS Kesehatan. ‘’Jadi uang yang kita klaimkan ke BPJS Kesehatan dengan realisasi di lapangan sama, tidak lebih dan tidak kurang,’’ ucapnya.

Pria kelahiran Surabaya ini mengatakan, pada pelaksanaan program BPJS Kesehatan, pengeluaran antara rumah sakit satu dengan yang lain tidak sama tergantung dari pengelolaan dana BPJS Kesehatan. Ada yang surplus dan ada yang BEP sedangkan yang rugi dirasa tidak Q dna ada.Q

Pemprov Jatim terus meningkatkan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Salah satunya adalah dengan dibangunnya ruang rawat inap khusus jantung dan ICCU (Intensive Cardiologi Care Unit) di Rumah Sakit Umum (RSU) Haji Surabaya milik Pemprov Jatim.

S

ekdaprov Jatim Dr H Achmad Sukardi MM mengatakan lang kah yang tepat dengan memberikan perhatian kepada masyarakat dengan membangun fasilitas kesehatan untuk dapat mencegah dan mengatasi berkembangnya penyakit. Khususnya penyakit tidak menular seperti jantung yang saat ini menjadi tren baru perkembangan penyakit bangsa-bangsa sedunia. “Pengalaman menunjukkan, makin maju kehidupan bangsa, maka kecenderungan untuk penularan penyakit sebagai sumber kematian semakin tinggi dan semakin nyata. Ini yang harus diantisipasi,” ujarnya saat meresmikan Ruang Rawat Inap Khusus Jantung dan ICCU di Gedung Aqso RSU Haji Surabaya, Kamis(19/6).

Ia menambahkan, baik pemerintah maupun kalangan yang lain harus bersatu padu melakukan langkah yang efektif dalam mencegah dan mengontrol berkembangnya penyakit tidak menular. Walaupun masih banyak pekerjaan rumah, terutama di daerahdaerah tertinggal untuk mengatasi penyakit menular.

Upaya besar yang sudah dilakukan Pemprov Jatim, lajut Sukardi, adalah dengan menyelesaikan pembangunan gedung IGD, Bedah Sentral dan Rawat Inap Maskin di RSU Haji tahun ini. Program ini tentu saja untuk melaksanakan visi, misi Pemprov jatim yang sudah tergambarkan dalam RPJMD 5 tahun ke depan.

Lebih lanjut disampaikan, arah, kebijakan dan program kesehatan di Provinsi Jatim sudah memperhatikan semua tantangan yang terjadi di masyarakat. Selain itu ancaman dan persoalan di bidang kesehatan regional juga sangat diperhatikan. “Dari waktu ke waktu kami akan terus menyesuaikan, mengembangkan dan meningkatkan pelayanan untuk merespon kondisi yang terus berubah,” ujarnya.

Ia menerangkan, prioritas atau agen-

da utama pemerintah di bidang kesehatan antara lain harus membantu saudara-saudara yang tidak mampu dengan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Pemerintah akan sungguhsungguh mencegah jika ada orang miskin yang sakit tidak bisa berobat baik di Puskesmas maupun RS. Hal tersebut merupakan kewajiban moral pemerintah, dengan memberlakukan kebijakan dengan anggaran yang dihitung agar warga miskin bisa berobat.

Sementara itu Direktur RSU Haji dr Restu Kurnia Tjahyani MKes mengatakan selama ini ruang rawat inap jantung menjadi satu dengan ruang perawatan lain. Demikian halnya dengan ICCU menjadi satu dengan ICU (Intensive Care Unit ) di lantai 2.

“Sekarang pasien rawat inap khusus jantung ruangannya kami pisah karena mereka butuh ketenangan. Perawatan jantung semua disentralkan di lantai 3 Gedung Aqso,” kata dr Restu.

3

keamanan umum serta cenSelain bantuan itu, merederung melanggar norma ka juga mendapatkan banyang berlaku dalam matuan UEP (Usaha Ekonosyarakat. mis Produktif) sesuai denPermasalahan gelandangan minat dan ketergan dan pengemis berampilan masing masing muara dari permasalahan warga binaan sosial dan kemiskinan dan sebagai sesuai dengan kemampuan dampak dari ketimpangan masing-masing WBS sesosial dari pertumbuhan suai minat usahanya. ekonomi, serta meningkatSebelumnya pembangunan nya kecenderungan penprogram ‘Desaku Menanti’ ingkatan kemiskinan di berlangsung di Desa Prodo, wilayah perkotaan.

Kecamatan Winongan, KabuImplikasi permasalahpaten Pasuruan memberikan an gelandangan dan pelayanan bagi 35 KK dan Drs Sudjono MM pengemis cukup komple136 jiwa yang berasal dari ks, karena tidak hanya dalam aspek Surabaya, Malang, Madiun dan Pasuruan. sosial ekonomi saja tetapi juga Kepala Dinas Sosial Jatim, Drs Sudmemberikan dampak pada ketertjono MM mengatakan, dalam program iban dan keamanan di daerah teruini setiap KK mendapatkan sebidang tama di perkotaan. tanah seluas 100 m2 dan berdiri banAtas dasar itu Dinas Sosial Provinsi gunan seluas 4 x 6 m dengan fasilitas Jatim bekerja sama dengan Kementeriair, listrik, jalan perumahan, musholan Sosial RI dan Lembaga Kesejahterla, ruang pertemuan dengan total nilai aan Sosial (LKS) Sahabat Harapan Rp 30 juta per KK. Mandiri Sejahtera (SAHAJA) melaksanDana itu masuk ke rekening masing masakan kegiatan “Desaku Menanti” yang ing KK dan mereka mengerjakan sendiri mulai di rancang pada tahun 2012. Prorumahnya dengan dibantu beberapa tenagram ini bertujuan mengembalikan gega tukang dari lingkungan desa sekitar. landangan dan pengemis yang hidupnya “Setiap KK juga mendapatkan bantuan di kota untuk dikembalikan ke desa denperalatan dapur dari Kementerian Sosial gan tujuan memulai hidup baru dan beruRI dan peralatan rumah tangga dari Pemsaha di daerah tersebut. prov Jatim melalui Biro Kesra,” katanya, Sejak Tahun 2011 Pemprov Jatim Kamis (19/6). memprioritaskan program percepatan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, penanganan lima PMKS yang menjadi Budi Yuwono menambahkan, PMKS skala prioritas penanganan. yaitu anak khususnya gelandangan dan pengemis, jalanan, WTS, gelandangan, pengemis dan merupakan salah satu permasalahan gelandangan psikotik. kesejahteraan sosial yang memerlukan Program Desaku Menanti dengan penanganan khusus, karena disamping nama Kampung Kesetiakawanan Sosial permasalahanya lebih bersifat psikis,dan “MARGO UTOMO” telah diresmikan oleh mental, permasalahan gelandangan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kepengemis memiliki permasalahan patolmenterian Sosial RI, Samsudi pada (8/ ogis. Artinya keberadaannya dianggap Q rac 5) lalu.Q oleh masyarakat mengganggu ketertiban,

Dia menjelaskan selama ini perawatan jantung menjadi salah satu andalan pelayanan RSU Haji Surabaya. Empat pelayanan andalan lainnya adalah kosmetika medis, rehabilitasi medis, endoskopi, haji.

Gedung Aqso sendiri dirancang 6 lantai dengan berbagai layanan. Setelah meresmikan lantai 3 untuk rawat inap khusus jantung dan ICCU, tiga lantai lainnya yakni 4,5,6 disiapkan untuk pelayanan perawatan ibu melahirkan dan anak, pelayanan embarkasi dan debarkasi, serta isolasi pasien dengan penyakit khusus (misalnya flu burung, MERS). “Pembangunan 3 lantai lainnya terus dilakukan, targetnya tahun ini pembangunan gedung 6 lantai tuntas dan bisa segera melayani masyarakat,” kata dr Restu.

Investasi untuk ruang rawat inap khusus jantung dan ICCU menelan dana sekitar Rp 15 miliar. Alokasi itu untuk pembangunan dan peralatan medis penunjang. “Sebagian peralatan kami beli baru, sebagian lain tetap menggunakan peralatan yang sudah ada,” kata dr Restu.

Saat ini kapasitas bed di RSU Haji Surabaya adalah 240 bed. Sedangkan kapasitas rawat inap khusus jantung 13 bed, dan ICCU 6 bed. Dengan tambahan 19 bed ini, total kapasitas menjadi 253 bed.

Jika seluruh gedung 6 lantai semua beroperasi, kapasitas RS Pendidikan tipe B ini menjadi 350 bed. Q tis*

Sekdaprov Jatim Dr H Achmad Sukardi MM saat meninjau ruang rawat inap khusus jantung dan ICCU RSU Haji Surabaya yang baru saja diresmikan, Kamis (19/6).

Sekdaprov Jatim didampingi Direktur RSU Surabaya Haji dr Restu Kurnia Tjahyani MKes memotong pita untuk menandai peresmian ruang rawat inap khusus jantung dan ICCU. Sekdaprov Jatim memberikan sambutan pada peresmian ruang rawat inap khusus jantung dan ICCU RSU Haji Surabaya.

Sekdaprov Jatim didampingi Direktur RSU Haji Surabaya dr Restu Kurnia Tjahyani MKes memotong tumpeng peresmian ruang rawat inap jantung dan ICCU.

Sekdaprov Jatim didampingi Direktur RSU Haji dr Restu Kurnia Tjahyani MKes menandatangani prasasti peresmian ruang rawat inap khusus jantung dan ICCU.

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

4 KELANA

Cari Dukungan dengan Cara Silaturahim Wali Songo Gresik, Bhirawa Untuk mencari dukungan, beragam cara dilakukan tim pemenangan pasangan Capres-Cawapres Joko Widodo – Yusuf Kalla. Diantaranya, pasangan yang diusung koalisi PDIP, Nasdem dan PKB ini menggalang dukungan dengan lewat jalur tradisional Nahdliyin yaitu melakukan ziarah Wali Songo.

Kegiatan yang digalang Parpol pendukung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengambil tema Silaturohim Kiai Kampung dan Parade Santri Nusantara. Mulai dari Surabaya tepatnya di Makam Sunan Ampel, rombongan bergerak hingga Jakarta.

Hanya di setiap makam Wali Songo, mulai dari Makam Sunan Ampel hingga Sunan Gunung Jati Cirebon, dilakukan ritual khusus dengan berziara. Bahkan, disempatkan mengumpulkan para kiai kampung. Dengan target sosialisasi tentang pasangan Jokowi-Jusuf Kalla. ‘’Ada banyak cara penggalangan massa. Kebetulan kami dari PKB melakukan penggalangan dengan menyusuri jejak Wali Songo,’’ ujar Jazilul Fawaid, Wakil Sekretaris DPP PKB kepada wartawan.

Menurut Jazilul Fawaid, kegiatan silaturohim Kiai Kampung dan Parade Santri Nusantara merupakan upaya Tim Sukses Jokowi-JK untuk mengkonter kampanye hitam yang dilakukan lawan.

Yang kampanye hitam dengan lewat Tabloid Obor Rakyat menyasar kalangan pondok pesantren. ‘’Makanya dengan pola silaturohim dan parade santri nusantara akan mampir menepis isu-isu negatif. Kami berharap dengan mengumpilkan kiai kampung dan santri mampu mendulang suara yang signifikan,’’ tukasnya.

Sedangkan, Ketua DPRD Gresik Zulfan Hasyim yang ikut memeriahkan dan menyambut rombongan menjelaskan, bila kegiatan di Makam Sunan Giri dibuat berbeda. Selain membagi-bagikan atribut, makanan dan minuman juga mengarak rombongan dengan naik dokar dari Terminal Sekar Kurung hingga Makam Sunan Giri. ‘’Dengan pola ini maka masih terbangun pola-pola tradisional yang kerap dilakukan kaum nahdliyin,’’ pungkasnya.Q eri

Dewan Pertanyakan Sisa Anggaran PPDB Online Rp 80 Juta Kota Mojokerto, Bhirawa Kalangan DPRD Kota Mojokerto mempertanyakan sisa anggaran Rp80 juta untuk PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) sistem Online Kota Mojokerto di pos Dinas P dan K. Pasalnya dari total yang disiapkan dalam APBD sebesar Rp190 juta untuk PPDB online Pihak telkom selaku rekanan mengku hanya menerima order Rp110 juta. Dewan mencuriagi sisa anggran Rp80 juta tak jelas penggunaannya. ‘’Penyerapan anggaran harus sesuai dokumen RKA (Rencana Kerja dan Anggaran). Kalau pun dari alokasi ada yang tak terserap ya tak bisa begitu saja menggunakan sisa anggaran diluar peruntukannya,’’ kata Wakil Ketua Komisi I (Hukum dan Pemerintahan) DPRD Kota Mojokerto, Junaidi Malik, Kamis (19/6) kemarin.

Dinas P dan K, ujar Juned, sapaan akrab Junaidi Malik, harus mempertanggungjawabkan ke publik soal penggunaan anggaran diluar RKA itu. ‘’Kegiatan tiap bidang tentunya sudah tercover di pos Dinas P dan K secara kolektif. Jangan serta merta mengalihkan anggaran begitu,’’ tandasnya.

Jika pun Dinas P dan K punya alasan kuat dan dibenarkan oleh Peraturan, lanjut Juned, harusnya dibeber sejak awal. ‘’Yang selalu disebut, jika biaya aplikasi PPDB Online sebesar Rp190 juta.

Tapi ternyata realisasinya jauh dibawah angka itu. Sayangnya, soal ini baru terung-

kar/bhirawa

Junaedi Malik kap sekarang, ditengah kegamangan masyarakat soal PPDB real time online yang mengusung semangat transparansi,’’ sindir dia.

Kesan slintutan soal besaran anggaran PPDB Online mengemuka tatkala Achmad Rus yad Manfaluti, anggota Komisi II mempertanyakan ke manajemen PT Telkom soal be-

saran biaya untuk aplikasi PPDB Online. Diperoleh jawaban, total biaya aplikasi PPDB Online 14 sekolah SMP/ SMA/SMK Rp110 juta. ‘’Kontrak kita dengan Dinas Pendidikan seluruhnya Rp107 juta ditambah pajak jadi Rp110 juta,’’ ujar Imam Moencari Kepala Telkom Mojosari, Mojokerto.

Hingga hearing berakhir, tak ada jawaban resmi dari tiga pejabat Dinas P dan K yang datang. Dikonfirmasi terpisah Kepala Dinas P dan K Kota Mojokerto, Hariyanto menyebut, sisa anggaran diperuntukkan kegiatan bidang SMP yang notabene tak berkaitan langsung dengan kegiatan PPDB. ‘’Ya kontrak kita dengan Telkom memang Rp110 juta, sisa anggaran kita gunakan untuk kegiatan lain,’’ kilahnya tanpa menjelaskan kegiatan lain yang dimaksut.

Sementara itu, hearing lintas

Komisi yang menghadirkan manajemen PT Telkom dan Dinas P dan K kemarin berlangsung panas. Dewan yang mencercah pertanyaan terkait ketidaksinkronan Perwali PPDB dengan SK Kepala Dinas P dan K tentang petunjuk teknis PPDB Online, hanya dijawab datar dan kesanggupan untuk melakukan koreksi. Pun soal aplikasi PPDB Online yang dinilai dewan tak mencerminkan sistem online. ‘’Kesiapan PPDB Online belum matang. Banyak hal yang dimungkinkan menjadi kendala nantinya. Kalau memang belum siap lebih baik dibatalkan saja,’’ lontar Sekretaris Komisi II, Sonny Basuki Raharjo.

Mulai tahun ajaran baru 2014 ini PPDB di Kota Mojokerto menggunakan sistem online. Jumlah sekolah yang ada di Kota Mojokerto saat ini sebanyak 14 sekolah. Sembilan SMP, 3 SMA dan 2 SMK.Q kar

Semen Indonesia Resmikan Anak Usaha Bidang IT Gresik, Bhirawa PT Semen Indonesia Tbk (PT SI) meresmikan anak usaha baru di bidang Teknologi Informasi (IT) dengan nama PT Sinergi Informatika Semen Indonesia (PT SISI).

Direktur Utama Semen Indonesia, Dwi Soetjipto di Jakarta, Rabu (18/6) mengatakan, pembentukan PT SISI merupakan upaya untuk memaksimalkan daya saing menyusul pertumbuhan bisnis yang sudah menjadi perusahaan dengan kapasitas terbesar di ASEAN. ‘’Perusahaan menyadari kalau IT tak lagi menjadi fungsi pendukung saja, tetapi sudah menjadi fungsi utama untuk menjalankan bisnis perusahaan. Daya saing perusahaan salah satunya ditentukan oleh kemampuan perusahaan mengimplementasikan IT dalam proses bisnis,’’ ujarnya.

Menurut Dwi, Tim information and communication technology (ICT) Semen Indonesia Group memiliki reputasi yang baik dalam penyediaan dan pengelolaan layanan, baik bagi internal maupun bagi perusahaan di luar Semen Indonesia group, bahkan di luar negeri.

Dwi Soetjipto juga mengatakan, tim ICT Semen Indonesia Group mampu menyatukan platform IT yang sebelumnya berbeda-beda di

Kenaikan Gaji PNS Sidoarjo Dibayar Per Juli Sidoarjo, Bhirawa Pemkab Sidoarjo siap mencairkan pembayaran kenaikan gaji 6% bagi PNS tahun 2014 ini. Dinas Pendapatan Pengelolah Keuangan dan Aset (DPPKA) Kab Sidoarjo akan mencairkan mulai bulan Juli nanti. Setelah PP dan SE dari Kementrian Keuangan, sebagai dasar hukum pencairan sudah keluar.

Menurut Kepala Bidang Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) DPPKA Sidoarjo, Chusnul Inayah, untuk pencairan rapelan kenaikan gaji mulai Januari hingga Juni 2014, juga akan diberikan pada bulan Juli itu juga. ‘’Menurut aturannya, setelah pencairan gaji diberikan, rapelan kenaikan gaji juga bisa dilakukan,’’ jelasnya, Kamis (19/6) kemarin.

Sementara Kepala DPPKA Sidoarjo, Joko Sartono SH MSI menjelaskan, untuk keperluan kenaikan gaji PNS tahun 2014 ini, Pemkab Sidoarjo sudah menyiapkan tambahan dana sebesar Rp3.5 miliar.

Untuk pencairan kenaikan gaji tahun 2013 lalu yang sebesar 7%, Pemkab saat itu menyediakan tambahan dana sebesar Rp5 miliar.

Selain sudah menyiapkan tambahan kenaikan gaji PNS tahun ini, pihaknya juga sudah menyiapkan alokasi dana untuk pemberian gaji 13 dan pemberian tunjangan kemahalan untuk PNS tiap Idul Fitri. Hanya saja tidak disampaikan kapan waktu pemberiannya nanti.

Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah, beberapa waktu lalu telah memperingatkan, agar PNS Sidoarjo bisa bekerja lebih bagus lagi, karena tahun ini mereka akan dapat kenaikan gaji. ‘’Kalau tak disiplin akan ada sanksinya, ada peringatan, kalau tak mempan bisa diturunkan pangkatnya, juga bisa dipecat, ini akan saya laksanakan, saya serius,’’ ucapnya.Q ali

Jumat Kliwon 20 JUNI 2014

achmad suprayogi/bhirawa

Wakil Presiden Boediono ketika menyematkan Satyalancana Wira Karya kepada Bupati Sidoarjo Saiful Ilah.

Melihat Kebijakan Bupati yang Berbuah SWK Sidoarjo, Bhirawa Kab Sidoarjo berhasil mendapatkan penghargaan tertinggi dalam kiprahnya menangani Keluarga Berencana (KB).

Kebijakan serta dukungan seperti apa yang diberikan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah SH MHum, sehingga berbuah penghargaan Satyalancana Wira Karya (SWK) dari Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono.

Sebab pada 14 Juni 2014 lalu bertempat di Halaman Kodam V Brawijaya Surabaya, Wakil Presiden Boediono menyerahkan penghargaan SWK kepada Bupati Sidoarjo Saiful Ilah pada puncak peringatan Harganas (Hari Keluarga Nasional).

Kepala BPM PKB (Badan Pemerdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana) Sidoarjo, Drs Ec Ali Imron ketika ditemui (19/6) menceritakan panjang lebar, kalau keinginan untuk mendapatkan penghargaan SWK sudah terprogram, terencana dengan baik dan matang. ‘’Memang keberhasilan yang dicapai dalam program KB tak lepas dari kerjasamasemua pihak, juga seluruh komponen masyarakat yang merupakan

upaya dan peran seorang bupati atas langkah-langkah dan kebijakan-kebijakan yang telah diambil. Tekad, dan perjuangan yang gigih dari segenap aparatur pemerintahan yang di dukung seluruh lapisan masyarakat,’’ katanya.

Kalau dilihat dari jumlah kebutuhan keluarga berencana yang belum terpenuhi (Unmet-needs) di Kab Sidoarjo, sebanyak 32.632 pasangan atau 8,61% dari jumlah PUS (Pasangan Usia Subur) seluruhnya, dibandingkan dengan kondisi tahun 2012 sebanyak 9,44% maka mengalami penurunan sebesar 0,83 % .

Memperhatikan masih tingginya prosentase PUS unmetneed itu, maka Bupati Sidoarjo mengambil langkah strategis, untuk bekerjasama dengan Dandim 0816 mensosialisasikan kepada Babinsa yang mempunyai wilayah desa/kelurahan.

Harapannya bisa membantu meningkatkan kesertaan ber KB. Begitu juga dengan APINDO dan SPSI Sidoarjo untuk penggarapan KB di perusahaanperusahaan. ‘’Efeknya telah menjadi kenyataan, kalau tahun 2012 sebagai pemenang KB perusahaan tingkat Provinsi Jatim,’’ terang Ali Imron.Q ach

anak usaha Semen Indonesia untuk menjadi satu platform IT yang terintegrasi, sehingga operasional perusahaan menjadi lebih efisien dan cepat. ‘’Tim ICT telah mengimplementasikan SAP (System Application and Product) di Thang Long Cement Vietnam hanya dalam waktu enam bulan di tengah kendala bahasa dan budaya. Keberhasilan itu menjadi ‘benchmark’ dari berbagai perusahaan di Vietnam,’’ katanya.

Dwi Soetjipto menargetkan, omset dari anak usaha di bidang IT itu sebesar Rp300 miliar dalam waktu 3 hingga 5 tahun. Untuk mencapai target itu, PT SISI akan fokus pada Semen Indonesia Group sebagai customer base, serta mengembangkan pasar utama untuk perusahaan kelas menengah-atas dan BUMN. ‘’Upaya yang dilakukan adalah membangun ‘partnership’, baik vertikal maupun horizontal untuk menghasilkan layanan yang fokus kepada kebutuhan pelanggan, efisien, dan cepat,’’ ujarnya.

Disamping partnership, lanjut dia, PT SISI juga akan membangun kekuatan utama untuk menopang pertumbuhan bisnis melalui SDM kompeten, SOP dan knowledge management.Q kim

Bupati Beri Penghargaan K3 Sidoarjo, Bhirawa Dalam rangka memberikan apresiasi terhadap perusahaan atas keberhasilannya menerapkan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di wilayahnya. Bupati Sidoarjo telah memberikan penghargaan kepada 70 perusahaan, meningkat 24 dari sebelumnya hanya 46 perusahaan.

Proses penyerahannya dilakukan Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah SH MHum didampingi Wakil Bupati MG Hadi Sutjipto SH MM dan Ketua Dewan Dawud Budi Sutrisno SH MHum, bertempat di Ruang Delta Nugraha Pendopo Kab Sidoarjo kemarin.

Usai penyerahan, Bupati Saiful Ilah, mengaku bangga atas meningkatnya perusahaan menerima penghargaan K3. Sebab membuktikan keselamatan pekerja di Sidoarjo sangat diutamakan.

Penghargaan ini sebagai supremasi tertinggi untuk keselamatan para pekerja. Dengan banyaknya perusahaan yang menerima penghargaan berarti program ini sangat baik bagi pekerja.

Menurut Saiful Ilah, atas meningkatnya perusahaan yang menerima penghargaan K3 di Kab Sidoarjo, ternyata menempatkan wilayah ini berada di peringkat I untuk wilayah Jatim, disusul Kab Gresik dengan selisih tujuh perusahaan. ‘’Maka kedepan saya lebih optimistis bisa menambah daftar perusahaan yang menerima penghargaan K3, dan menempatkan Kab Sidoarjo kembali menempati peringkat pertama sebagai wilayah yang peduli K3. Salah satu upaya yang kami lakukan untuk hal itu, adalah dengan bekerja sama dengan berbagai pihak, salah satunya dengan Apindo Sidoarjo,’’ katanya.

Penerapan K3 dan sistem manajemen K3 di perusahaan tak bisa diabaikan, sebab menjadi salah satu kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan. Karena program ini dapat menekan kecelakaan kerja sampai zero accident yang secara langsung dapat menekan pengeluaraan perusahaan.Q ach

Banjir di Sawotratap Tambah Parah Kondisi banjir yang melanda Desa Sawotratap, Gedangan tambah parah. Meski Rabu malam (18/6) lalu tak sampai turun hujan, tapi genangan air yang melanda sejumlah wilayah di desa itu, tak juga surut.

Malah genangan air di sejumlah jalan desa justru makin tinggi dan meluas.

Seperti yang terjadi di Jl Hayam Wuruk, Genangan air di jalan ini semula hanya pada beberapa titik jalan saja. Tapi, Kamis (19/6) pagi, genangan air malah hampir menggenangi semua jalan itu. Pada beberapa titik yang genangan airnya tak terlalu tingi kini malah bertambah tinggi hingga mencapai 30 cm lebih. Genangan air yang terjadi di Jl Nala, juga semakin meluas. Semula hanya di sebagian jalan saja kini malah sudah menggenangi hampir semua panjang jalan.

Akibatnya genangan air di kedua jalan desa ini menganggu aktivitas warga di Jl Nala, sebuah Taman Kanak-Kanak terpaksa meliburkan siswanya.

Sedangkan di Jl Hayam Wuruk

sebuah pasar desa juga berhenti beroperasi. Sebab tempatnya terendam air padahal aktivitas pasar desa ini cukup ramai setiap harinya. Sedangkan genangan air di Jl Gajah Mada dan Jl Joyoboyo sampai tiga hari ini terhitung mulai Selasa hingga Kamis kemarin, juga tak surut. Ketinggian tetap diatas 30 cm.

Sehingga tergenangnya jalan desa ini sangat mengganggu aktivitas warga Desa Sawotratap.

Karena Sawotratap adalah desa yang sangat ramai dengan kegiatan warganya. Mulai pagi hingga malam. Sebab desa ini merupakan daerah urban dari berbagai pendatang dari luar daerah. Di sekitar desa ini, banyak terdapat industri besar, perkantoran, mal dan pertokoan besar.

Ada cerita menarik akibat genangan banjir yang terjadi hampir empat hari ini di desa itu.

Seperti yang dialami Wiwik, salah satu warga Sawotratap yang jadi korban genangan air hujan itu. Ia bersama dua anaknya yang masih kecil, terpaksa pulang kampung ke daerah asalnya yaitu Kab Nganjuk, karena rumahnya telah kemasukan air.

Di rumahnya hanya tinggal suaminya saja. Selain untuk jaga rumah, juga karena suaminya bekerja di Surabaya.

Sementara Kuslani, salah satu warga lainnya. Karena genangan air masuk rumah, ia terpaksa mengungsikan anak-anaknya saat tidur ke rumah tetangga sebelah, yang tak sampai kemasukan genangan air.

Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sidoarjo, telah membuat tempat evakuasi bagi warga korban banjir itu, di gedung serba guna di Desa Bangah, Taman.

Disampaikan petugas BPBD Sidoarjo, Rabu (18/6) malam, di

tempat itu juga disediakan dapur umum. Warga yang mengungsi di tempat itu, menurut petugas hanya ada sekitar 20 orang saja. Mereka berasal dari Desa Bangah dan dusun Sawo, Desa Sawotratap.

Menurut petugas, meski desanya terendam genangan air hujan, tapi banyak warga desa yang tetap tak mau meninggalkan rumah mereka. Mereka khawatir dan takut rumahnya kemalingan. Karena menurut mereka, ada-ada orang yang biasanya memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan.

Warga-warga yang seperti ini, kata petugas, biasanya hanya mengambil bantuan saja di tempat pengungsian, kemudian pulang lagi. Tak sampai tidur di tempat pengungsian. Seperti saat pembagian bantuan biscuit.

Memang banyak warga yang mengambil, tapi setelah itu mereka pulang lagi.

Di tempat evakuasi itu menurut petugas, ada anak-anak kecil sampai orang dewasa. Mereka juga mendapat pemeriksaan

alikusyanto/bhirawa

Banjir yang terjadi di Desa Sawotratap, Gedangan, makin parah dalam empat hari ini. Warga desapun sampai melakukan aktivitasnya seperti mencuci peralatan dapur di depan rumah mereka kesehatan dari SKPD terkait.

Misalnya penyakit kulit yang biasanya banyak terjadi karena genangan air.

Sementara itu, ada warga korban genangan air di Desa Tambak Sawah dan Tambak Rejo, Kec Waru serta warga di

Desa Bohar, Taman, kemarin yang mengaku masih belum dapat perhatian dari Pemkab Sidoarjo.

Kepala BPBD Sidoarjo, Ir Dwijo Prawito, mengatakan, laporan itu akan jadi catatan khusus untuk mendapat penanganan dan bantuan segera.Q ali

5

Jumat Kliwon, 20 JUNI 2014

Kado Terindah MY untuk Masyarakat Biaya Kesehatan dan Pendidikan Gratis Hari ini, 20 Juni 2014 Pemerintah kota Mojokerto genap berusia ke 96 tahun. Diusianya yang hampir memasuki satu abad ini, kota mungil yang hanya memiliki dua Kecamatan ini terus bersolek.

Dibawah kepemimpinan Mas’ud Yunus – Suyitno (MY) yang dilantik sebagai pasangan Wali Kota dan Wakil Wali kota pada akhir Desember tahun lalu itu, bertekad membawa masyarakat kota Mojokerto lebih sejahtera.

“Hari ini merupakan pertama kali ulang tahun kota Mojokerto dibawah kepemimpinan saya sebagai wali kota, dank ado terindah yang saya berikan kepada warga kota Mojokerto adalah biaya kesehatan gratis dan pendidikan gratis mulai SD hingga SMA,” ujar Wali kota Mojokerto Mas’ud Yunus, kepada Bhirawa dikantornya, Kamis (19/6) kemarin.

Pembebasan biaya pengobatan bagi warga kota Mojokerto efektif diberlakukan sejak akhir 2013 lalu. “Kita sudah melakukan total caverage untuk pengobatan seluruh warga kota ini,” tambah kiai Ud, sapaan akrab wali kota yang juga seorang ulama ini.

Sementara untuk program pendidikan, kiai Ud menyatakan warga kota sudah dibebaskan dari kewajiban membayar SPP untuk siswa mulai dari SD hingga SMA. Selain itu, program jam wajib belajar juga sudah dicanangkan, yakni mulai pukul 18.00 hingga 19.00 WIB setiap siswa diwajibkan untuk belajar di rumah masing-masing.

“Dan orang tua harus mendukung dengan mendampingi putra-putrinya pada jam itu untuk belajar. Dan tidak ada aktifitas lain yang menggangu waktu untuk belajar,” tandasnya.

Dibidang pemberdayaan pelaku ekonomi mikro, Pemkot juga menggelontor bantuan modal melalui sejumlah SKPD. Diantaranya bantuan modal di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Pusar di BPRS serta membantu

akses pemasaran.

“Termasuk diantaranya kebijakan saya mewajibkan seluruh PNS mengenakan seragam batik produksi pengrajin asal kota Mojokerto,” sergahnya.

Selain itu, wali kota juga mengoptimalkan perkembangan kualitas dibidang kerohanian dan moral masyarakat. Diantaranya menerapkan KDK bagi siswa sekolah serta bantuan stimulant kegiatan pengembangan melalui tempat-tempat ibadah. “Semuanya kita sentuh, dan masyarakat sudah mulai merasakan manfaatnya,” urai kiai Ud. Q kar*

Rangkaian Kegiatan Hari Jadi :

Operasi Katarak Gratis Upaya untuk membebaskan masyarakat kota Mojokerto dari gangguan kebutaan karena katarak, sekaligus memperingati Hari Jadi Kota ke-96, Pemkot Mojokerto menggelar operasi katarak bekerjasama dengan Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Surabaya, di Puskesmas Wates Kecamatan Magersari dan dihadiri Wali Kota Mojokerto, Mas’ud Yunus, Kamis (19/6) kemarin.

“Kegiatan sosial kemasyarakatan ini diharapkan bisa menurunkan angka kebutaan dan meningkatkan derajat kesehatan serta produktifitas masyarakat kota Mojokerto, selain itu juga dalam rangka hari jadi kota Mojokerto ke-96,” kata Kepala Dinas Kesehatan, Christiana Indah WW. Petugas tenaga kesehatan yang terlibat dalam operasi katarak massal ini, yaitu 1 tim dari Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKKM) Surabaya, Dokter Spesialis Mata dari Bapelkes dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto, dokter dari masing-masing Puskesmas kota Mojokerto dan perawat dari Puskesmas kota Mojokerto.

Wali Kota Mas’ud Yunus mengatakan kegiatan ini merupakan wujud kepedulian Pemkot Mojokerto kepada masyarakat dan untuk mewujudkan visi kota Mojokerto sebagai service city yang maju, sehat, cerdas, sejahtera dan bermoral. “Dengan kondisi mata yang baik, diharapkan akan dapat meningkatkan kemandirian dan produktifitas kehidupan,” harapnya.

Mata merupakan organ tubuh yang penting, oleh karenanya Walikota juga berharap agar penderita bisa disembuhkan dari penyakit katarak dan bisa melihat kembali serta beraktifitas dengan lancar,” tambahnya.

Pemerintah Kota Mojokerto juga terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan baik di tingkat dasar, yakni di puskesmas, maupun di tingkat rujukan, yakni rumah sakit, untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Usai memberikan sambutan, wali kota yang didampingi Sekda, Kepala Puskesmas, dan Kepala Dinkes meninjau lokasi pemeriksaan pasien operasi katarak. Q kar

Wali Kota Mas’ud Yunus memberikan potongan tumpeng kepada isterinya dalam peringatan Harganas yang digelar bersamaan dengan Hari Jadi Pemkot Mojokerto ke 96.

Peringatan Harganas Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke21 tahun ini diperingati Pemkot Mojokerto bareng dengan rangkaian Hari Jadi ke 96. Helatan tersebut digelar di halaman kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (KBPP). Selain diisi dengan kegiatan bazar atau pameran, kegiatan ini juga diisi dengan penyerahan sejumlah penghargaan.

Tahun 2014 ini Harganas mengusung tema “Melalui Hari Keluarga Kita Tingkatkan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Indonesia Sejahtera”, dan motto “Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera, Keluarga Masa Depan Indonesia”.

Wali kota mengatakan rumus dari keluarga yang berkualitas akan terbentuk manusia berkualitas, dengan terbentuknya manusia berkualitas akan mewujudkan masyarakat dan bangsa yang berkualitas. “Keluarga adalah unit negara terkecil.

Kalau keluarga sejahtera maka masyarakat dan bangsa sejahtara,” katanya.

Untuk meningkatkan kualitas keluarga, kata Mas’ud harus mengoptimalkan 8 fungsi keluarga. “Yang pertama, yaitu fungsi keagamaan, ini penting sebab agama adalah landasan moral dan etika bagi setiap kehidupan manusia. Kedua fungsi edukatif atau pendidikan. Balibang Provinsi mengatakan ada penurunan fungsi pendidikan keluarga sampai 35 persen, keluarga di Jatim kurang peduli masalah pendidikan padahal keluarga merupakan institusi pendidikan informal. Sebelum anak dididik guru dan orang lain, pendidik utamanya adalah ibu dan bapaknya,” paparnya.

Lebih lanjut dikatakan wali kota, fungsi ketiga yaitu ekonomi. “Program KBPP telah melakukan terobosan untuk meningkatkan ekonomi keluarga seperti pelatihan dan pendampingan. Diharap ibu-ibu bisa meningkatkan ketrampilan bernilai ekonomi, dan memberantas kelompok per-ngrumpi-an,” ujarnya.

Mas’ud meminta agar kota Mojokerto bisa bersaing dengan daerah lain seperti pada program One village one product. “Perajin batik kota Mojokerto harus siap-siap, di bulan Juli Agustus PNS Kota Mojokerto tiap rabu harus menggunakan batik khas kota Mojokerto, yang bikin juga orang Mojokerto, oleh karena itu harus meningkatkan kualitas, dijamin tidak luntur bukan sebaliknya luntur tidak dijamin,” katanya Kota Mojokerto yang terkenal sebagai kota onde-onde, diharap bisa menjadi produsen onde-onde. “Jangan kalah dengan onde-onde malaysia, nanti tahun 2015 onde-onde Malaysia akan masuk ke indonesia dan akan bersaing dengan onde-onde Kota Mojokerto. Karena itu harus ditingkatkan kualitas baik kemasannya. Bahkan saya sudah menginstruksikan untuk SKPD kalau setiap pertemuan wajib ada onde-onde,” tandasnya.

Untuk fungsi selanjutnya, kata Mas’ud agar kualitas meningkat harus mengoptimalkan fungsi sejahtera. Untuk itu harus dimulai dari hubungan suami istri yang harmonis dan dipenuhi dengan cinta kasih sayang. Q kar*

kariyadi/bhirawa

Launching Pelayanan Satu Atap DPPKA-Bank Jatim

KATA MEREKA

Mulyadi

Yunus Suprayitno

Abdullah Fanani

Ketua DPRD kota Mojokerto

Wakil ketua DPRD kota Mojokerto

Komisi III DPRD kota Mojokerto

“Terus Dorong Peningkatan Kualitas SDM Birokrat”

“Peringatan Hari Jadi Harus Lebih Memasyarakat”

“Harus Fokus Jalankan RPJMD”

Ketua DPRD kota Mojokerto, Mulyadi memberikan apresiasi positif terhadap komitmen Mas’ud Yunus – Suyitno (MY) untuk mensejaterakan warga kota Mojokerto. Dari program-program yang sudah ditelurkan pasangan MY, politisi PAN ini melihat sudah mengarah pada tujuan serta berada pada rel yang benar.

“Saya melihat perlu adanya peningkatan kualitas SDM (sumber daya manusia, red) dari para birokrat,” kritik Mulyadi.

Peningkatan kualitas SDM, selain mengacu pada berbagai pelatihan yang berlangsung secara berkala, juga harus dilakukan pernilain serta pengawasan yang lebih ketat.

“Kalau model pengawasannya bagus, kualitas SDM para birokrat akan ikut terdongkrak,” imbuh Mulyadi.

Gagasan sebesar apapun yang dimiliki Wali kota, menurutnya tidak akan bias diaplikasikan dengan baik, jika kualitas SDM birokratnya tidak maksimal. Karena para birokrat itulah yang bakal menterjemahkan kebijakan dan program wali kota di masyarakat.

“Jadi peningkatan kualitas SDM birokrat harus terus dilakukan,” pungkasnya. Q kar*

Peringatan dan perayaan Hari jadi Kota Mojokerto diharapkan Yunus Suprayitno wakil Ketua DPRD kota Mojokerto harus melibatkan peran aktif dari seluruh komponen masyarakat. Politisi asal PDI-P ini mengatakan jika selama ini peringatan hari jadi hanya berkutat di kalangan pemkot saja.

“Kedepan seluruh masyarakat harus terlibat aktif dalam setiap peringatan hari jadi. Gaungnya masih kurang terasa di masayarakat, ini harus menajdi atensi pemnkot,” kata Yunus.

Kegiatan sosialisasi di wilayah public menurut Yunus juga terlihat masih minim.

“Ketika memasuki peringatan hari jadi, seluruh masyarakat terlibat dan berpartisipasi. Agar masyarakat lebih tahu, baleho, pengumuman bisa dilewatkan lurah hingga RT/RW,” ujar politikus asal Kecamatan Magersari ini.

Semarak peringatan hari jadi harus dapat dirindukan seluruh lapisan masyarakt kota Mojokerto. “Bagaimana caranya sehingga masyarakat itu merindukan pesta peringatan hari jadi itu,” pungkas Yunus. Q kar*

Pesan menarik juga dilontarkan anggota komisi III DPRD kota Mojokerto, Abdullah Fanani di hari jadi kota MOjokerto yang ke 96 ini. Politisi PKB ini mengingatkan jika pasangan MY harus komitmen untuk tetap menjalankan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka menengah daerah) yang sudah diputuskan. “Apapun kebijakan yang ditelurkan, tetap acuannya ada di RPJMD. Dan inti dari apa yang sudah tercantum dalam RPJMD wali kota itu adalah kesejateraan masyarakat,” kata Abdullah Fanani.

Visi dan misi pasangan MY saat mencalonkan sebagai wali kota dan wakil wali kota lalu, harus dituangkan dalam RPJMD. Wali kota dan wakilnya dapat menjadikan REPJMD sebagai pemandu untuk menjalankan roda pemerintahan dan kebijakan yang dibuat. “Dan semua SKPD dibawah Wali kota harus paham juga soal isi RPJMD ini, sehingga bias mendukung kebijakan yang sudah dibuat Wali kota,” tandas Fanani lagi. Dalam pengesahan RPJMD, sepintas Fanani melihat materinya sudah sangat berpihak kepada masyarakat. Pasangan MY dinilai focus dan concern kepada kesejateraan masyrakat. Q kar*

Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus menyatakan bakal memangkas model birokrasi yang lemot. Orang nomer satu di pemkot Mojokerto ini menekankan agar semua unit kerja di lingkup Pemkot membuat terobosan inovatif untuk memangkas layanan birokrasi demi penngkatan kualtas pelayanan masyarakat.

Mas’ud Yunusmelontarkan hal itu dihadapan sejumlah pimpinan SKPD saat lounching pelayanan satu atap Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Mojokerto.

“Semua SKPD harus melakukan terobosan yang inovatif. Model pelayanan birokrasi yang lamban harus dipotong.

Ini agar terjadi layanan publik yang cepat,” kata Mas’ud Yunus.

Terobosan, menurut Wali kota juga diperlukan untuk menguatkan rasa percaya publik terhadap layanan birokrasi.

“Dengan layanan yang cepat maka masyarakat puas,” imbuhnya. Kepuasan masyarakat terhadap layanan birokrasi yang tidak lemot, kata Mas’ud Yunus, akan berdampak positif. Jika menyangkut pajak dan retribusi, maka dipastikan akan terjadi peningkatan di sektor itu.

“Trush (kepercayaan) kita butuhkan.

Kalau trush hilang jangan harap masyarakat akan membayar pajak dan retribusi,” tandasnya. Namun, birokrasi yang sudah dipangkas lanjut Mas’ud Yunus, harus diimbangi dengan kinerja yang baik. “Progrm saya itu service city, maka harus unggul dalam produk jasa dan layanan. Kuncinya ya di birokrasi dan kinerja,” tukas dia.

Pelayanan terpadu di lingkup DPPKA digulirkan dengan menggandeng Bank Jatim, kata Mas’ud Yunus juga merupakan upaya pemotongan birokrasi. “ Dengan pelayanan terpadu maka WP (wajib pajak) mendapat pelayanan terbaik. Dengan demikian maka kepercayaan tumbuh dan target pun akan lebih mudah terpenuhi,” tukasnya. Q kar*

Wali kota Mojokerto Mas’ud Yunus ketika membuka rekening pertama di Bank Jatim satu atap dengan DPPKA kota Mojokerto.

PENGHARGAAN DAN PRESTASI KOTA MOJOKERTO NO

TANGGAL

NAMA PENGHARGAAN

YANG MENYERAHKAN

TEMPAT PENYERAHAN

KETERANGAN

1.

25 Januari 2014 Penghargaan Gizi Provinsi Jawa Timur

Ketua DPD Persatuan Ahli Gizi (Persagi) Jawa Timur

Hotel Meritus, Surabaya

Penghargaan atas keberhasilan Kota Mojokerto dalam Peningkatan status gizi remaja dan lansia

2.

25 April 2014

Satya Lencana Karya Bhakti Praja Nugraha

Penghargaan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhono kepada Kepala Daerah berkinerja terbaik, diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi

Hotel Grand Sahid, Jakarta

Diterima oleh Walikota Mojokerto

3.

25 April 2014

Kota peringkat ke 6 dari 10 Kota dengan Kinerja Terbaik tingkat Nasional berdasarkan LPPD Tahun 2012

Penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri

Hotel Grand Sahid, Jakarta

Diterima oleh Walikota Mojokerto

4.

5 Juni 2014

Adiwiyata Mandiri

Istana Wakil Presiden

Penghargaan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Mendikbud kepada SD Negeri Wates II

Sumber : Bagian Humas dan Protokol Sekdakot Mojokerto

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Sekolah Dilarang Buat Ruang Kelas Baru Tulungagung, Bhirawa Memasuki tahun ajaran baru, Dinas Pendidikan Pemkab Tulungagung menerapkan aturan pelarangan sekolah untuk membuat ruang kelas baru (RKB). Penambahan ruang kelas diperkenankan jika memang sudah dianggarkan oleh pemerintah.

“Pelarangan ini agar orangtua siswa tidak terbebani saat memasuki tahun ajaran baru.

Penarikan dana insidental untuk RKB saat ini dilarang, kecuali memang ada anggaran dari pemerintah,” ujar Sekretaris Dinas Pendidikan Pemkab Tulungagung, Bambang Triono pada Bhirawa, Kamis (19/6).

Dijelaskan, pelarangan pembangunan RKB yang menggunakan dana dari orangtua atau wali murid merupakan salah satu wujud dari program pendidikan murah yang mulai diterapkan oleh Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo SE MSi. “Begitu pun dengan PPDB (penerimaan peserta didik baru).

Tidak ada pungutan,” tandasnya.

Bambang Triono kemarin juga menyatakan tidak diperbolehkan sekolah menahan rapor atau ijasah siswa dengan alasan siswa yang bersangkutan belum membayar uang sumbangan atau yang lainnya. “Persoalan pungutan atau sumbangan tidak ada hubungannya dengan penerimaan rapor atau ijasah. Pungutan diperbolehkan asal telah melalui tahaptahap yang telah ditentukan. Misalnya sudah ada kesepakatan antar orangtua siswa dengan komite dan yang siswa miskin tidak dipungut,” paparnya.Q wed

Tiket Online Diharapkan Tercetak Sebelum Lebaran Bojonegoro, Bhirawa Kepala Stasiun Besar Bojonegoro, Budi Santoso mengatakan, sebelum lebaran tiket kereta api (KA) diharapkan sudah tercetak.

Menurutnya, harga tiket Kereta Api (KA) masih tetap. Bahkan, kereta jarak jauh Kertajaya, tiket masih seharga Rp 50.000 karena mendapatkan subsidi dari pemerintah. “Harga tiket seharusnya Rp110.000, namun sejak ada subsidi mulai 1 April lalu menjadi Rp50.000,” kata Budi Santoso, Kamis (19/6).

Selanjutnya, Budi mengatakan pihak stasiun mengimbau kepada seluruh calon penumpang yang sudah membeli tiket secara online baik di kantor pos, Indomaret maupun Alfamart untuk segera mencetakkan tiket di stasiun jauh hari sebelum keberangkatan agar tidak terjadi penumpukkan menjelang keberangkatan khususnya mudik lebaran.

“Biasanya mau berangkat baru nyetak, itu membuat penumpang bertumpuk dan berakibat pada telatnya keberangkatan KA,” ujar dia seraya menambahkan bahwa untuk libur panjang ini, pihak PT. Kereta Api Indonesia (PT.KAI) tidak menyediakan tambahan kursi maupun gerbong kereta.Q bas

KEHILANGAN SITUBONDO HILANG STNK, nopol P 5562 EC, a/n Misdariyanto P Luluk, Ds Cemara rw 02/05, Kec. Suboh, Situbondo.

No.823/IMB/BI-II/2014

HILANG STNK, nopol P 5092 FE, a/n Zakki Yamani, Ds Tenggir Barat rw 08/02, Kec. Panji, Situbondo.

No.824/IMB/BI-II/2014

HILANG STNK, nopol P 4478 EE, a/n Bahar, Kel. Dawuhan rw 01/01, Kec. Kota Situbondo.

Satpol PP Sosialisasikan Penutupan Lokalisasi Pemkab Jember Siapkan Pelatihan Keterampilan 35 Eks Dolly Madiun, Bhirawa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Madiun, melakukan sosialisasi penutupan lokalisasi Wanita Tuna Susila (WTS) Wanita Harapan, di Desa Teguhan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, Kamis (19/6). Sosialisasi di lokalisasi yang lebih dikenal dengan nama Gude ini, dilakukan bersama perangkat Kecamatan Jiwan ini, berkaitan dengan akan tibanya bulan Ramadan dalam waktu dekat.

"Sesuai kesepakatan pengurus lokalisasi dan desa, maka diminta agar seluruh kegiatan tidak beroperasi mulai 24 Juni-4 Agustus mendatang.

Lalu, kepada para penghuni seperti anak asuh, diminta untuk pulang atau tidak melakukan kegiatan selama penutupan (bulan Ramadhan)," terang Kepala Satpol PP Kabupaten Madiun, Drs. Agus Budi Wahyono, M.Si kepada wartawan.

Jika selama masa penutupan sementara masih ditemukan ada yang operasi atau anak asuk masih dan melakukan aktivitas, tambah Agus, langsung dikirim ke Panti Rehabilitasi di Kediri.

Sedangkan, untuk ibu asuh diberikan peringatan keras hingga penutupan wisma miliknya. "Kami tidak ingin hal itu terjadi. Maka peraturan ini agar ditaati," jelas Agus.

Untuk itu, papar Agus, pihaknya meminta kepada para anak asuh untuk langsung pulang dan tidak melakukan kegiatan serupa dilokalisasi lain agar terhindar dari penyakit kelamin maupun HIV/ AIDS. "Selain itu, saat mereka kembali lagi ke lokalisasi usai lebaran nanti, agar tidak membawa orang lain dan harus menjalani tes kesehatan," papar Agus.

Menurutnya lagi, tes kesehatan perlu dilakukan, agar mereka terjamin bebas dari penyakit kelamin yang berbahaya. Sementara itu, menanggapi antisipasi penutupan Lokalisasi Dolly di Surabaya, sejumlah warung remang-remang hingga tempat yang biasa digunakan untuk transaksi sex yang jumlahnya mencapai 17 di seluruh Kabupaten Madiun, akan dilakukan razia berkelanjutan. "Tidak terkecuali, tempat hiburan selama bulan Ramadan harus mentaati aturan yang diberlakukan. jika membandel kami segel," pungkas Agus.

Pelatihan Keterampilan Sementara itu, Pemkab Jember mempersiapkan pelatihan lifeskill bagi 34 orang warga Jember eks Dolly pasca penutupan, kemarin. Namun pihak pemkab sendiri masih melakukan koordinasi dengan Dinsos Pemprof Jatim tentang bentuk keterampilan bagi ke 34 penghuni lokalisasi terbesar se Asia Tenggara tersebut.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Sosial Kab. Jember Ir. Heru Sunarso saat dikonfirmasi Bhirawa usai pembukaan Jumbara PMR VIII se jatim di lapangan Scaba Jember, Kamis (19/6) siang."Kita masih melakukan

Lamongan, Bhirawa Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) menyebut Lamongan tahun lalu sukses melaksanakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Sehingga Kemnepera menaikkan unit rumah yang dibantu tahun ini menjadi 508 rumah dari yang sebelumnya hanya 287 rumah.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Asisten Deputi Evaluasi Perumahan Swadaya pada Kemenpera, Eko D. Hari Poerwanto saat Sosialisasi Dan Penyerahan Dana BSPS di Kecamatan Sarirejo, Kamis (19/6).

Seusai secara simbolis menye-

koordinasi dengan Dinsos Jawa Timur, karena ini menyangkut anggaran juga," katanya.

Menurut Heru, ke 34 orang warga Jember penghuni eks Dolly, hingga kini masih belum diserahkan ke daerah. Mereka kini masih ditampung di liposos Dinsos Pemprof Jatim.

"Namun kami sudah mengantongi data mereka by name by adress. Berdasarkan data yang kami terima, mereka ratarata berusia produktif . Mu-

rahkan dana BSPS tahap pertama, Eko D. Hari Poerwanto bersama Bupati Fadeli meninjau sejumlah rumah penerima dana tahun lalu.

“Kami menganggap Lamongan sukses melaksanakan Program BSPS ini tahun lalu. Sehingga Kemenpera menaikkan unit rumah yang dibantu dari yang sebelumnya sebanyak 287 rumah di tahun 2013 menjadi 508 rumah di tahun ini, “ ungkap Eko D. Hari Poerwanto.

Ditambahkan olehnya, nilai bantuan stimulant tersebut adalah Rp 7,5 juta untuk masing-masing unit rumah. Sementara pencairannya dilaku-

HILANG STNK, nopol P 3234 EI, a/n Supono, Ds Kesambirampak rw 03/02, Kec. Kapongan, Situbondo.

No.826/IMB/BI-II/2014

TULUNGAGUNG KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2011, Hitam, AG3778OB, a/n. Dewi Lantasi, Ds. Joho RT/RW 08/02, Kalidawir-T.Agung

No.827/IMB/BI-II/2014

KEHILANGAN STNK, Yamaha, th. 2005, Perak, AG2726RR, a/n. Bambang Susanto, RT/RW: 09/01, Dsn/Ds/Kec. Boyolangu-T.Agung

No.828/IMB/BI-II/2014

KEHILANGAN STNK, Honda Revo, th. 2010, Hitam, AG6405RS, a/n. Arifin Wicaksono, Dsn. Krajan RT/RW: 03/02, Ds. Tulungrejo, Karangrejo-T.Agung

No.829/IMB/BI-II/2014

No.830/IMB/BI-II/2014

sudarno/bhirawa

Satpol PP Kabupaten Madiun, telah melakukan sosialisasi penutupan sementara, lokalisasi Wanita Tuna Susila (WTS) Wanita Harapan, di Desa Teguhan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun. Tampak Kepala Satpol PP Kab. Madiun, Drs. Agus Budi Wahyono, M.Si berbincng-bincang dengan penghuni lokalisasi Wanita Harapan. ngkin dalam waktu dekat, mereka akan diserahkan ke daerah," ujar mantan Camat Puger ini kemarin.

Sementara, Bupati Jember MZA Djalal saat dikonfirmasi soal 34 warga Jember penghuni lokalisasi Dolly Surabaya paska penutupan kemarin, mengaku siap untuk menampung dan memberikan pelatihan bagi mereka."Itu nanti akan ditangani oleh Dinas Sosial bentuk pelatihannya seperti apa," ujarnya.

Namun yang jelas, Bupati mengaku tidak mempermasalahkan anggaran yang dibutuhkan untuk menampung mereka (34 orang eks Dolly)."Kita tidak kesulitan tentang anggaran. Nanti kita anggarkan berapa kebutuhan mereka untuk memberikan pelatihan," ungkap Bupati Djalal yang juga mendukung upaya Pemkot dan Gubernur Jawa Timur untuk menutup lokalisasi yang sudah 40 tahun beroperasi.Q dar,efi

Dianggap Sukses, Bantuan Bedah Rumah Ditambah Tak Miliki AIW, Lembaga dan

No.825/IMB/BI-II/2014

KEHILANGAN STNK, Yamaha, th. 2011, Putih, AG3929OA, a/n. Sriatun, Kel. Bago RT 2/1-T.Agung

Jumat Kliwon 20 JUNI 2014

suprayitno/bhirawa

Eko D. Hari Poerwanto (kiri) didampingi Bupati Fadeli saat meninjau salah satu rumah penerima bantuan di Sarirejo.

kan dalam dua tahap, langsung melalui rekening pemilik rumah penerima bantuan. Fadeli di kesempatan yang sama menyampaikan bantuan tersebut sangat membantu masyarakat Lamongan, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah.

Dia memeinta kepada masyarakat penerima agar memanfaatkan bantuan itu dengan sebaik-baiknya. “Harapannya, dengan program ini, penerima bantuan bisa memiliki rumah yang tidak hanya layak, namun juga sehat dan bisa memberikan rasa nyaman pada keluarga,“ pesan dia.

Jika tahun ini ada 508 unit rumah penerima bantuan, maka total nilai Program BSPS tersebut di Lamongan mencapai Rp 3,810 miliar. Sementara sejak tahun 2008 hingga tahun ini, total sudah ada 1.045 unit rumah yang mendapat bantuan.

Rinciannya, di tahun 2008 ada 100 unit rumah, tahun 2009 sebanyak 50 unit rumah dan tahun 2010 sebanyak 100 rumah. Kemudian di tahun 2013 menerima bantuan untuk 287 unit rumah dan terakhir tahun ini menerima bantuan untuk 508 unit rumah.

Sementara di Kecamatan Sarirejo, dari sejumlah total 6.797 rumah tangga, 2.018 rumah tangga diantaranya belum mempunya rumah layak huni.

Sehingga masih memerlukan bantuan selanjutnya.Q yit

Yayasan Tak Bisa Terima Bantuan Tuban, Bhirawa Kantor Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Tuban mencatat, sejak tahun 2003 hingga tahun 2014 ini, baru ada 900 titik tanah wakaf yang memiliki sertifikat wakaf dari 1.337 titik tanah yang mengajukan sertifikat ke Kemeneg. “Dari data itu, memang masih banyak yang belum sertifikat, beberapa diantaranya hanya dilengkapi Akte Ikrar Wakaf atau AIW,” ujar Kepala Seksi Bimbinga Syariah, kementrian agama Kabupaten Tuban, Umi Kusum.

Umi menjelaskan, Dikabupaten Tuban, umumnya tanah wakaf itu dibangun lembaga pendidikan atau pesantren. Sementara pengurus yayasan maupun lembaga pendidikan yang bertanggung jawab atas tanah wakaf itu jarang yang mensertifikatkan karena dianggap belum perlu.

“Ini yang tekadang menjadi kendala, para pengurus wakaf itu baru mengajukan sertifikat atau lapor kepada kami setelah yayasan atau lembaga itu akan menerima bantuan, dan sertifikat itu akan menjadi syarat penerima bantuan itu,” terang Umi. Untuk tahun 2013 dan tahun 2014, sebanyak 321 berkas tanah wakaf diajukan utuk disertifikatkan wakaf, namun dari jumlah itu, hanya 129 yang loos verifikasi dan akan diproses, karena sebelum tanah itu disertifikat wakafkan ada beberapa persyaratan seperti pernyataan Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan sebagainya yang belum dilengkapi. “Tahun 2013 dan 2014, ada 321 yang masuk, namun hanya 129 yang akan kami proses, sisanya kami kembalikan karena tidah memenuhi kreteria atau syarat masih kurang,” imbuh Umi. Selain belum melengkapi persyaratan AIW, ada juga tanah wakaf yang tidak dapat diproses sertifikat karena tanah tersebut digugat oleh keluarga pewakaf. "Ada dua yang batal kami proses karena tanah itu masih sengketa, ahli waris merasa jika tanah itu tidak diwakafkan oleh keluarganya. Inilah salah satu alasan , tanah wakaf harus disertifikat, agar status tanah sertifikat itu jelas,” terang Umi.Q hud

PMI Jatim Sebut Dolly Sumber Penyebaran HIV/AIDS Seiring masih ditemukan darah hasil donor yang tercemar virus HIV/ AIDS, Palang Merah Indonesia (PMI) Jatim mendukung penuh penutupan Lokalisasi Dolly seperti yang dilakukan Walikota Surabaya Tri Rismaharini. beberapa hari lalu. Pasalnya Lokalisasi terbesar se Asia Tenggara ini ditengarai salah satu sumber penyebaran virus HIV/ AIDS di Jawa Timur.

"Lokalisasi Dolly merupakan salah satu tempat penyebaran virus HIV/AIDS terbesar di Surabaya dan sudah wajar kalau ditutup," ujar Ketua PMI Jawa Timur usai pembukaan Jumpa Bhakti Gembira (Jumbara) PMR se-Jawa Timur di Jember, Kamis (19/6).

Imam utomo tidak menyebutkan berapa persen darah di PMI yang tercemar virus HIV/ AIDS. Namun dari sekian donor darah yang dilakukan, masih ditemukan adanya darah yang tercemar virus tersebut. "Prosentasenya sedikit sekali. Tapi masih ada yang tercemar," tambah mantan Gubernur Jawa Timur ini menjelaskan.

Meski Lokalisasi Dolly telah ditutup, Imam berharap PMI di masing-masing daerah tetap hatihati sehingga tak ada lagi darah yang tercemar dan masyarakat bisa merasa aman akan keberadaan darah di PMI."Kami ingin PMI di daerah memiliki peralatan yang bagus untuk mendeteksi darah hasil donor yang tercemar.

Sehingga masyarakat merasa aman tentang keberadaan darah di PMI," terangnya.

Menurut mantan Pangdam V Brawijaya, upaya memiliki peralatan yang modern bagi PMI daerah tergantung Bupati dan Walikota masing-masing. "Kami berharap semua bupati dan walikota menyediakan peralatan yang

pas untuk itu. Dengan perlatan yang bagus, kondisi dari yang sudah tercemar HIV atau yang tidak, akan terdeteksi secara cepat," tambahnya pula.

1360 Peserta Ikuti Jumbara Sementara itu, 1360 peserta terdiri dari 38 kontingen relawan Palang Merah Remaja (PMR) Kab/Kota Jawa Timur mengikuti Jumbara yang bertemakan ‘The youth volunteer on the move’ yang digelar 19-23 Juni mendatang.

“Kegiatan ini diadakan untuk mengevaluasi kegiatan PMR selama 5 tahun bagi PMI Kab/Kota Jatim. Selain itu Jumbara juga merupakan ajang pembinaan sekaligus pertemuan antar PMR untuk mengasah keterampilan dan pengalaman,” ungkap Wakil Ketua PMI Jawa Timur-H. Soebagyo, SW. Ia menambahkan, Jumbara tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya bahkan jumlah peserta mengalami kenaikkan yang luar biasa dibandingkan dengan tahun lalu, ini menunjukkan peran serta PMI Kab/Kota sema-

kin membaik.

Selain itu kegiatan ini juga untuk meningkatkan karakter kepalangmerahan serta peran anggota PMR dalam penerapan Tri Bakti PMR dan sebagai pendidik sebaya, melalui pendekatan keterampilan hidup. Juga memberikan wadah bagi PMR untuk belajar menjalankan perannya sebagai pendukung sebaya, model sebaya dan pendidik sebaya serta mengarahkan peserta untuk mampu mengaplikasikan prinsip dasar gerakan dalam kehidupan sehari-hari. “Pada dasarnya SDM relawan disiapkan untuk tanggap terhadap segala kejadian baik berupa bencana maupun musibah,” ujarnya.

Jumbara sendiri sebenarnya bukan sebagai ajang lomba melainkan sebagai ajang membuktikan pengetahuan, wawasan serta berbagi pengalaman yang telah didapat selamat terlibat langsung dengan PMI. “Jadi nantinya bagi peserta terbaik tidak akan mendapatkan predikat sebagai juara melainkan hanya

Ketua PMI Jawa Timur Imam Utomo ada predikat peringkat saja dari peringkat 1 sampai 3,” jelasnya.

Apresiasi juga diberikan kepada Pemda Jember karena sudah menyiapkan segala keperluan kegiatan PMI selama berlangsungnya kegiatan ini. “Kami sangat berterima kasih kepada Pemkab Jember atas kesediaanya sebagai

efi/bhirawa

tuan rumah sekaligus memperlancar kegiatan ini. Dan juga terima kasih karena sudah mengadakan acara Welcome Party yang merupakan acara pertama kalinya digelar dalam kegiatan ini karena di tahun sebelumnya belum pernah digelar acara tersebut,” tuturnya.Q efi,riq

JAWA TIMUR

Jumat Kliwon 20 JUNI 2014

KILAS JATIM

Musim Kemarau Picu 14 Kebakaran, Kerugian Rp 1 Miliar

Panwaslu Tegur Pelaksana Sosialisasi UU Desa Karena Berisi Kampanye Capres Sumenep, Bhirawa Pelaksanaan sosialisasi Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa dikabupaten Sumenep berisi kampanye pasangan nomor urut 1, Prabowo-Hatta, akibatnya Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) yang merupakan penyelenggara sosialisasi itu ditegor Panwaslu setempat.

Lumajang, Bhirawa Musim kemarau yang masih berlangsung ini di Kab Lumajang terjjadi sebanyak 14 peristiwa kebakaran. Kebakaran ini menimpa rumah maupun lahan pertanian, khususnya yang ditanami tebu. ‘’Kebakaran ini terjadi di sejumlah wilayah Kecamatan, diantaranya Klakah, Sukodono dan sejumlah Kecamatan lainnya,’’ kata Purwanto, SH Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang.

Ia menambahkan, sesuai data laporan pada BPBD, kebakaran menimpa rumah dan lahan tebu. ‘’Penyebabkan bermacam-macam, mulai korsleting listrik, kelalaian karena lupa mematikan alat memasak, yakni kompor,’’ paparnya.

Termasuk kelalaian lainnya, semisal disebabkan penerangan tradisional seperti lilin atau lampu minyak hingga sembarangan membuang puntung rokok. ‘’Bahkan ada kelalaian yang disebabkan anak bermain korek api di rumahnya,’’ ungkap Purwanto.

Lebih lanjut Purwanto mengungkapkan untuk kebakaran lahan pertanian tebu, dipicu kelalaian warga masyarakat yang membuang puntung rokok. ‘’Karena saat ini musim kering, apapun yang menjadi pemicu api di lahan pertanian, berpotensi menjadi penyebab kebakaran,’’tandasnya.Q yat

NUN Tertinggi SMP Belum Diketahui Bojonegoro, Bhirawa Pasca pelulusan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat di Bojonegoro, hingga sampai saat Nilai Ujian Nasional (NUN) tertinggi, pihak Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) Bojonegoro mengaku belum tahu. Alasannya, berbeda dengan pengumuman NUN tertinggi SMA yang sudah dipetakan peringkat tertinggi.

“Memnag tidak ada kategori peringkat tertinggi untuk kelulusan SMP dari Dinas Pendidikan Provinsi Jatim,” ungkap Kabid SMP/SMA/SMK Disdikda Bojonegoro, Rasmadji Kamis (19/6).

Dijelaskan, dirinya tidak tahu kenapa pengumuman kelulusan tingkat SMP sederajat tahun ini tidak dirangking, pasalnya saat lulusan tahun lalu hasil NUN tertinggi SMP diumumkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi pada saat rapat koordinasi sebelum kelulusan. “Saat rapat di Provinsi tanggal 12 Juni 2014 lalu, tidak diumumkan rangkingnya. Biasanya tahun kemarin disampaikan saat rapat sebelum pengumuman kelulusan,” ujarnya.

Karena tidak adanya pengumuman NUN tertinggi dari provinsi, pihaknya saat ini berupaya untuk mendata NUN siswa dengan mengirimkan surat ke setiap lembaga untuk melakukan perangkingan. “Tetapi untuk mengetahuinya masih menunggu saat direkap nanti, kemungkinan minggu ini rangking NUN kabupaten akan diketahui dari hasil rekap,” pungkasnya.Q bas

sul/bhirawa

Suasana Sosialisasi UU Desa, yang ternyata di dalamnya terdapat deklarasi dan dukungan, serta kampanye Capres Prabowo-Hatta.

Ketua Panwaslu Sumenep, Zamrud mengatakan, pihaknya melakukan penegoran secara lisan terhadap panitia pelaksana sosialisasi Undang-undang nomor 6 tentang desa itu, pasalnya dalam surat izin yang dikantongi adalah izin sosialisasi UU desa, namun pelaksanaannya ada deklarasi dukungan terhadap Prabowo-Hatta dan kampanye.

"Kami melakukan tegoran secara lisan, karena dalam pemberitahuannya ke Polres dan tembusan yang kamiterima adalah sosialisasi undang-undang desa, tapi kenapa ada kampanye dan deklarasi pemenangan salah satu kandidat Caprescawapres," kata Zamrud, Kamis (19/6).

Zamrud memaparkan, setiap kegiatan kampanye dari tim pemenangan kandidat capres-cawapres harus ada pemberitahuan ke panwas dan tembusan ke polres.

Tapi, dalam kegiatan ini, ternyata pemberitahuan sosialisasi undang-undang desa. "Seandainya pemberitahuannya ke Panwas itu

berisi kampanye atau deklarasi, kami pasti tidak melakukan tegoran," urainya.

Sementara itu, ketua DPD Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Jawa Timur, Nizar Zahro mengatakan, tujuan melakukan sosialisasi UU nomor 6 tentang desa itu untuk memperjuangkan kemajuan desa. Dalam sosialisasi UU desa itu, pihaknya menjanjikan akan ada program Rp 1 miliar perdesa dari pasangan PrabowoHatta. "Rp 1 miliar itu nanti akan digelontorkan kesetiap desa, sehingga dana tersebut bisa menambah peningkatan infrastruktur di desa," ungkap Nizar Zahro.

Dia juga mengajak para kades atau mantan kades untuk memilih pasangan capres-cawapres nomor urut 1. Sebab, kondisi bangsa Indonesia membutuhkan pemimpin yang peduli terhadap desa. "Saat ini kita membutuhkan pemimpin yang peduli terhadap desa.

Karena, dengan peningkatan dari desa, bangsa ini akan lebih baik dan makmur," tuturnya.Q sul

Bupati Evaluasi Kinerja SKPD Ketua Tim Penggerak PKK Lamongan Canangkan Satu Desa Satu Taman Posyandu Lamongan, Bhirawa Ketua Tim Penggerak PKK Lamongan Mahdumah Fadeli mencanangkan pendirian minimal satu Taman Posyandu di setiap desa dan kelurahan. Hal itu disampaikannya saat Revitalisasi Posyandu dan Pelatihan Taman Posyandu bagi Kader Desa dan Kecamatan se Kabu-

paten Lamongan di Pendopo Lokatantra, Kamis (19/06).

“Saat ini di Kabupaten Lamongan terdapat 1.735 Posyandu.

Sedangkan pada tahun 2013 lalu baru terdapat 402 Taman Posyandu. Pada tahun 2014 ini ditargetkan tiap desa dan kelurahan minimal memiliki 1 Taman Posyandu.

Sehingga setidaknya di akhir

Polres Tuban Santuni Warga Kurang Mampu Tuban, Bhirawa Menyambut hari Bhayangkara tahun 2014, jajaran kepolisian resort (Polres )Tuban, kemarin (18/6) gelar santunan pada masyarakat kurang mampu, dimana santunan tersebut, diberikan setiap kecamatan, yang ada di Kabupaten Tuban.

"Kali ini, kita mengadakan, kegiatan sosial, dalam rangkah hari Bhayangkara, kalau kemarin kita telah melakukan, operasi mata katarak, dan sunatan masal. Sekarang kita memberikan, santunan berupa bingkisan sembako, kepada warga kurang mampu" terang Kapolres Tuban, AKBP Ucu Kuspriyadi.

Dari data yang didapat dihimpun Bhirawa, Kegiatan sosial tersebut, diadakan serentak disetiap jajaran Polsek yang ada di Tuban.

"Dengan begini, kita melihat secara langsung, kehidupan masyarakat yang bisa dikata berada digaris kemiskinan. Untuk ditingkat Kecamatan, Polsek jajaran, yang langsung turun, mendata serta memberi bantuan, kepada sekitar 5 - 10 keluarga yang kurang mampu" tutur Kapolres.

Diterangkan pula, dalam waktu dekat, Polres Tuban juga akan memberikan santunan, kepada anak yatim, berkerjasama dengan Stikes NU (Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, Nahdlatul Ulama'), Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban, serta Ikatan Perawat Indonesia. Q hud

7

suprayitno/bhirawa

Sejumlah kader posyandu di Lamongan disiapkan untuk membentuk Taman Posyandu.

tahun nanti ada 474 Taman Posyandu di Kabupaten Lamongan,” ungkap Mahdumah Fadeli.

Disampaikan olehnya, Taman Posyandu sendiri adalah pengembangan peran Posyandu yang sebelumnya hanya pada kesehatan anak usia balita.

Yakni dengan mengintegrasikan pelayanan kesehatan tersebut dengan pendidikan balita yang disesuaikan dengan usianya.

Dia juga menyampaikan, latar belakang pendirian Taman Posyandu adalah berdasar kajian ilmiah dan fakta sosial. Terutama terkait usia emas perkembangan anak baik kecerdasan maupun kecakapan psikis yang terjadi pada usia dini “Pada saat usia dini, merupakan masa pembentukan dasardasar kepribadian dan karakter yang sulit dirubah saat dewasa.

Selain itu penelitian juga menyebutkan bahwa puncak kecerdasan sebesar 50 persen terjadi saat anak berusia 0-4 tahun, 30 persen saat usia 4-8 tahun dan 20 persen saat 8-18 tahun. Sehingga pendidikan anak usia dini sangatlah penting, “ tandas dia.Q yit

Kabupaten Blitar, Bhirawa Menerima opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Bupati Blitar, H Herry Noegroho, SE, MH mememinta seluruh SKPD evaluasi kinerjanya. Disampaikan oleh Bupati Blitar, H Herry Nugroho, SE, MH tahun ini Pemerintah Kabupaten Blitar kembali mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2013. “Predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) ini diterima Pemkab Blitar sejak tahun 2008 hingga 2013 kemarin,” kata H Herry Nugroho, SE, MH. Untuk itu pihaknya meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemkab Blitar bekerja dengan optimal dan memperbaiki kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah.

Sehingga dalam pemeriksaan berikutnya dapat terwujud opini WTP dari BPK.

“Terdapat beberapa hal yang menjadi bahan sorotan BPK dalam APBD 2013 lalu, diantaranya persoalan aset, Tuntutan Ganti Rugi dan penyelesaian tukar guling lahan aset Pemda di Jatilengger yang sebetulnya sudah diselesaikan Pemkab Blitar,” jelasnya.

Lebih lanjut H Herry Nugroho, SE, MH, menjelaskan, Pemkab Blitar akan membentuk Tim untuk menyelesaikan persoalan TGR dengan melibatkan Kejaksaan.

“Agar pekerjaan yang belum tuntas segera terselesaikan sehingga bukan menjadi pekerjan rumah pada tahuntahun berikutnya,” ujarnya.

Sementara terkait pengelolaan keuangan di beberapa SKPD yang masih mendapatkan teguran dari BPK, pihaknya mengaku akan meminta Dinas terkait melakukan evaluasi, di sisi lain hal yang sama juga disampaikan oleh FraksiFraksi dalam Pandangan Umum Fraksi di DPRD Kabupaten Blitar pada Rabu (18/6) lalu yang menyoroti opini BPK untuk APBD 2013 pemkab Blitar Wajar Dengan Pengecualian sejak 2008 hingga tahun 2013.Q htn

Pemkot Tingkatkan Perekonomian Pengusaha Lokal Kota Kediri, Bhirawa Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri terus melakukan terobosan untuk mengembangkan Pengusaha Usaha Mikro Kredit Menegah(UMKM) di Kota Kediri, salah satunya penyedian pemodalan dengan penyertaan dana bergulir, dengan bunga 6 persen per tahun.

Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM), Triyono

Kutut Purwanto, MM, mengatakan, Program pemberian pinjaman lunak kepada pengusaha UMKM adalah salah satu perhatian pemerintah.

Kota Kediri untuk meningkatkan kesejahteraan sektor perekonomian.

Menurutnya di tahun 2013 lalu, ia mengungkpan, ada dana sekitar Rp 4 miliar lebih, terpaksa masuk Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) anggaran 2014, lantaran

tidak terserap..Padahal dana tersebut disiapkan, untuk para pengusaha lokal, baik perorangan maupun "Untuk itu sosdialisasi terkait pinjaman lunak dari Pemkot ini sangat diperlukan bagi masyarakat yang memeiliki usaha mikro" kata Triyono.

Ia mengakui, banyaknya Silpa ditahun kemarin, itu karena tak sedikit para pengusaha belum mengerti tentang cara atau persyaratan yang

harus dipenuhi. untuk memperoleh dana pinjaman dari Bank maupun Lembaga lainnya.

Di lain sisi. Pemerintah Kota Kediri sangat memehami jika masyarakat yang membutuhkan modal dalam usahanya, dan belum mengerti bagaimana caranya agar bisa memanfatkan atau mengunakan anggaran yang sudah disiapkan pememerintah Kota Kediri. "Yang jelas untuk pengusa-

ha yang ada di kota kediri ini. bungganya hanya 6 persen pertahunya,” tandasnya.

Diharapkan kepada pelaku atau pengurus Koperasidan UMKM kota segera dapat mengajukan proposal permohonan kredit dana pinjaman modal dengan memenuhi persyaratan yangengkap, guna untuk memajukan koperasi dan UMKM di Kota Kediri.Q mb2

Jumlah DPT Kabupaten Malang Naik 21 Ribu Pemilih Karena Pemilih Pemula Bisa Gunakan Hak Pilihnya Warga Kabupaten Malang yang masuk dalam Dftar Pemilik Tetap (DPT) pemilihan presiden (pilpres), pada 9 Juli 2014 mendatang ada kenaikan jumlah pemilih sebesar 1,1 persen, dibanding pemilihan legislatif (pileg) lalu. Sedangkan kenaikan jumlah pemilih itu, karena pemilih pemula yang sudah bisa menggunakan hak pilihnya.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang Sofie Dewi, Kamis (19/6), kepada wartawan menyampaikan, berdasarkan data di KPU saat pileg 9 April 2014, angka DPT mencapai 1.962.749 pemilih. Sedangkan pada pilpres 9 Juli mendatang, jumlah DPT menjadi 1.989.369 pemilih. Sehingga ada kenaikan 1,1 persen atau naik sekitar 21 ribu pemilih antara DPT pileg dan pilpres.

Penambahan jumlah pemilih itu, jelas dia, yaitu berasal dari kalangan pemilih pemula, atau

pelajar SMA yang usianya memenuhi syarat per 9 Juli 2014, usianya mas,: uk pada 17 tahun.

“Dan pemilih pemula ini jumlahnya mencapai 34 ribu pemilih, sehingga anagka pemula cukup tinggi di Kabupaten Malang,” terangnya.

Selain jumlah pemilih bertambah di pilpres, namun kata Sofie, juga terjadi pengurangan.

Misalnya, pada pileg mereka masuk DPT, tapi setelah itu ia meninggal, serta pemilih diterima menjadi TNI/Polri. Tapi angka pengurangan pemilih di pilpres

tidak begitu besar. Sehingga KPU sudah melakukan validasi DPT, dan sudah kita lakukan pada 7 Juni 2014. Sedangkan nama pemilih yang sudah di validasi tidak bisa berubah, dan saat ini KPU pun juga terus melakukan pemutahiran data.

“Jika hasil pemutahiran data menunjukkan ada pemilih tambahan, maka mereka akan dimasukkan dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK). Dan untuk DPK sendiri akan kita susulkan ke KPU Jawa Timur (Jatim) pada 12 Juli 2014 mendatang,” jelas Sofie.

Meski DPT bertambah, ia melanjutkan, jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Malang justru menyusut. Awalnya saat pileg sebanyak 4.580 TPS, kini pada pilres menyusut mejadi 3.606 TPS, atau berkurang

974 TPS. Sedangkan pengurangan terjadi karena kebijakan saat pileg per TPS bisa digunakan oleh 600 pemilih. Sementara untuk pilpres, setiap satu tempat TPS bisa digunakan untuk 800 pemilih.

“Kami meyakini jika angka partisipasi pemilih pada pilpres akan lebih tinggi dibanding saat pileg, yang hanya 68 persen. Pasalnya, untuk pilpres teknis pencoblosannya lebih mudah, karena hanya memilih satu pasangan calon presiden (capres) saja, dari dua pasangan capres,” ungkapnya.

Karena, masih dikatakan Sofie, saat pileg pemilihng ber harus membuka empat lembar kertas suara, namun untuk pilpres pemilih hanya membuka satu lembar kertas suara. Dan pemilih lebih jelas karena dua pasangan capres yang akan dipilih ada foto

cyn/bhirawa

Antusias warga Kabupaten Malang saat menggunakan hak pilihnya, pada pileg 9 April 2014 lalu. pasangan capres. Lain dengan teknis pencoblosan saat pileg, karena calon legislative (caleg) tidak terdapat foto di kertas

suara, kecuali caleg yang berangkat dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terdapat foto dikertas suara pemilih.Q cyn

OLAHRAGA

8 LINTASAN

75 Tim SSB Ikuti Piala So Nice Semarang, Bhirawa Sebanyak 75 tim sekolah sepak bola (SSB) dari berbagai daerah di Indonesia akan tampil pada turnamen sepak bola Piala So Nice III di Semarang, Jawa Tengah, mulai 23 hingga 26 Juni 2014.

Ketua Pantia Penyelenggara Piala So Nice Sartono Anwar di Semarang, Kamis, mengatakan bahwa mereka akan tampil pada tiga kelompok umur, yaitu kelahiran 2001, 2002, 2003, dan 2004.

“Seleksi keabsahan pemain akan dilakukan dua hari, yaitu Sabtu (21/6) dan Minggu (22/6),” katanya.

Menurut mantan Pelatih PSIS Semarang tersebut, tim SSB yang ikut kelompok kelahiran 2001 sebanyak 24 tim, kelahiran 2002 sebanyak 32 tim, kelahiran 2003 sebanyak 24 tim, dan kelahiran 2004 sebanyak 24 tim.

“Memang kalau dilihat jumlah timnya cukup banyak. Akan tetapi, kalau dilihat secara nyata yang ikut sekitar 75 tim karena ada satu tim yang ikut dalam empat kelompok umur atau satu tim ikut dua kelompok usia atau satu tim turun pada dua kelompok usia dan lain sebagainya,” katanya menegaskan.

Tim-tim yang tampil pada turnamen sepak bola Piala So Nice III tersebut, menurut dia, datang dari berbagai kota di Jawa Tengah seperti Solo dan tuan rumah Semarang kemudian Yogyakarta, Surabaya, Tangerang, Jakarta, Bali, Papua, dan Samarinda (Kalimantan Timur).

Dibandingkan pelaksanaan Piala So Nice II 2012, kata dia, jumlah tahun ini lebih banyak karena dulu komposisinya 75 persen tim dari Semarang selebihnya dari luar Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah ini. Akan tetapi, kalau tahun ini komposisinya 50 persen dari Semarang dan 50 persen dari luar Semarang, termasuk luar provinsi Jateng.

Sistem yang akan dipakai pada turnamen sepak bola antar-SSB ini, menurut dia, akan dibagi dalam beberapa grup yang menggunakan sistem setengah kompetisi kemudian untuk babak selanjutnya memakai sistem gugur, sedangkan babak final yang dilangsungkan di Stadion Citarum Semarang akan diambil tiga tim.

Pada babak final ini, lanjut dia, mereka saling bertemu untuk menentuka juara satu, dua, dan tiga karena juara satu hingga tiga masing-masing kelompok usia akan mendapatkan hadiah sebesar Rp5 juta kemudian juara kedua Rp3,5 juta, dan ketiga Rp2,5 juta.Q ant

Catur Realisasikan Target Juara Umum O2SN 2 Pecatur Bakal Dikirim ke Brasil Jakarta, Bhirawa Pecatur Jatim yang turun di Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) berhasil merealisasikan target mempertahankan juara umum dengan merebut 4 emas, 5 perak dan 1 perunggu. Bahkan dua atlet Jatim akan dikirim ke Brasil untuk mengikuti kejuaraan dunia Oktober mendatang.

Empat emas itu disumbangkan oleh pasangan Anang Pramana-Rajasa yang turun di nomor beregu putra O2SN tingkat Sekolah Dasar (SD). Sedangkan di beregu putri SD diraih pasangan Grined-Aslah.

Kemudian Nur Asmi Habibi

merebut emas perorangan putra tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Pada perorangan tingkat Sekolah Menengaj Atas (SMA), M Agus Kurniawan juga berhasil meraih emas.

Hasil gemilang yang diraih

siswa Jatim berbuah manis, dua pecatur Nur Asmi Habibie dan M Agus Kurniawan akan bertanding di kejuaraan dunia Brasil Bulan Oktober mendatang. "Saya dengar pihak Kemendikbud akan mengirim Asmi dan Agus ke Brasil," kata salah satu wasit nasional asaj Jatim, Yusuf Satriono yang bertugas di O2SN. Saat disinggung mengenai prestasi pecatur Jatim di O2SN, Yusuf Satrino mengaku bangga, karena para atlet berhasil mempertahankan juara umum yang diraih tahun lalu.

"Prestasi catur Jatim di kelompok pelajar Jatim cukup stabil dan ini juga menunjukkan pembinaan catur di kalangan pelajara cukup bagus," kata Yusuf yang juga menjabat sebagai Bidang Pertandingan dan Wasit di Pengprov Persatuan Catur Seluruh Indonesia (Percasi) Jatim itu, Kamis (19/6).

Silat Raih Perak Sementara itu di cabor silat tingkat SMA berhasik merebut 2 perak dan 1 perunggu.

Medali perak diraih M Nur Qudratul Ulum di nomor tu-

nggal putra (seni) dan Setia Widyaningsih (tanding) yang di babak final dikalahkan oleh pelajar Jabar, Ai Intan Permatasari 3-2.

Sedangankan satu medali perunggu diraih tunggal putri, Ayu Kristanti. "Harapan kami bisa meraih satu emas, tapi anak-anak sudah bermain maksimal. Selain itu Setia saat berlaga di final dalam kondisi cedera," kata Pelatih Jakariah saat ditemui di arena pertandingan Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia (TMII) Jakarta. Q wwn

Taklukkan Lampung, Tim Bola Voli Jatim Raih Juara Jakarta, Bhirawa Tim bola voli pelajar sekolah dasar (sd) putri Jatim merebut medali emas O2SN setelah di babakl final yang digelar di Gor Ragunan setelah di babak final menaklukkan Tim Lampung dengan skor 2-0 (25-16,25-18).

Permainan cepat dengan spike keras menjadi kunci kemenangam tim Jatim yang diperkuat oleh, Narita (kapt), Afif Aprilia, Selvii, Nadya dan Siti Aurum. “Anakanak tampil tanpa beban dan mereka bisa bermain lepas,” kata Pelatih Akhmad Alfan usai pertandingan.

Sedangkan Kapten Tim, Nadya mengaku lega bisa merebut juara karena lawan yang dihadapi cukup berat.

“Teman-teman bermain kompak dan senang bisa juara,” kata pelajar kelas 5 di SDN Gedeg 1 Kabupaten Mojokerto itu. Q wwn

wawan triyanto/bhirawa

Jamaludin dan Vivi Allmahi Diana Rizki berhasil meraih emas di lompat jauh O2SN tingkat SMP.

Lompat Jauh Sapu Bersih Emas O2SN Wawan triyanto/bhirawa

Tim putri bola voli Jatim bisa menyumbangkan emas untuk Kontingen.

Timnas U-23 Batal Uji Coba Lawan Oman Solo, Bhirawa Timnas U-23 Indonesia dalam pemanasan persiapan ASEAN Games 2014 di Korea Selatan, batal melakukan pertandingan uji coba melawan Oman di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, Minggu (22/6) petang.

Ketua Panitia pelaksana lokal Paulus Haryoto di Solo, Kamis, mengatakan Timnas U-23 pada jadwal semula akan melakukan uji coba melawan Irak, tetapi karena negaranya masih ada

Jumat Kliwon 20 JUNI 2014

masalah mereka membatalkan.

"Timnas kemudian menggantikan lawan tanding dengan Oman, dan kini batal lagi karena masalah transportasi," kata Paulus Haryoto.

Menurut dia, dari pihak Badan Tim Nasional (BTN) PSSI kemudian tetap menjadwalkan pertandingan uji coba Timnas U-23 melawan Republik Guyana di Stadion Manahan Solo, Jateng, Minggu (22/6).

Namun, BTN membatalkan

pertandingan Timnas yang rencananya melawan Tanzania yang digelar di Stadion Sultan Agung Bantul Yogyakarta, Kamis ini.

"Timnas U-23 lawan Guyana di Solo, tetap diadakan, sedangkan di Bantul batal," kata Paulus.

Hal tersebut, kata dia, pihaknya telah dihubungi oleh Edy Prasetyo selaku perwakilan BTN, bahwa Timnas tetap melakukan pertandingan uji coba di Kota Solo.Q ant

Balapan Sapi Brujul, Agenda Budaya Butuh Perhatian Khusus Kerapan Sapi Brujul merupakan salah satu event dalam gelaran SEMIPRO (Seminggu di Kota Probolinggo) 2014 yang patut diapresiasi tinggi. Bagaimana tidak, meski semangat yang diusung dalam tema SEMIPRO tidak secara lugas menjelaskan melestarikan lokalitas budaya, namun Panitia SEMIPRO masih setia menghadirkan kekayaan potensi Kota Probolinggo di dalamnya. Kali ini dilaksanakan di Lapangan Jrebeng Kulon.

“Kerapan sapi (brujul, red.) mencapai masa kejayaan di sekitar tahun 1985. Kurang lebih dari sekitar tahun 85’ sampai 90’an,” ujar Hj. Rukmini, walikota Probolinggo di tempat kerjanya Kamis 19/6.

“Dulu kalau ada orang sunatan atau manten, kerapan sapi itu ditanggap. Dikarciskan. Lapanganan kerapnya ditutup dengan sesek, dan yang mau nonton harus bayar,” terangnya, menggambarkan suasana kejayaan pelaksanaan kerapan sapi brujul.

“Lalu, (kerapan, red.) sapi brujul jadi vakum sejak peristiwa carok yang melibatkan peserta dan panitia penyelenggara, bahkan sampai menewaskan petinggi kelurahan Curahgrinting waktu itu. Kerapan (sapi brujul, red) baru ada, baru diaktifkan kembali, di tahun 2009. Pada event perdana SEMIPRO,” kisahnya.

H. Mansyur, adalah penggagas lahirnya Kerapan Sapi Brujul di Kota Probolinggo (di tahun 1984).

Kerapan Sapi Brujul merupakan salah satu ciri khas (atau potensi andalan) yang dimiliki Kota Probolinggo. Karena bebeda dengan kota-kota lainnya (seperti Sampang, Sumenep, Jember, Lumajang bahkan Kabupaten Probolinggo) yang menggunakan sapi merah sebagai sapi kerapan, kerapan sapi brujul benar-benar menggunakan sapi brujul (atau sapi yang biasa dipakai untuk membajak sawah) untuk kerapan.

“Saat itu yang ada hanyalah kerapan kambing dan sapi merah saja. (Kerapan, red.) sapi brujul kan sudah vakum di tahun 1990. Mangkannya, Pemerintah Kota Probolinggo, lewat Dispobpar

(Dinas Pemuda, Olah Raga, Budaya dan Pariwisata, red.) Bapak Walikota langsung menintruksikan kepada pada saya untuk menghidupkan kembali Kerapan Sapi Brujul,” kenang.

Memang, selain sapi brujul, sebagaimana kita ketahui bersama, kerapan kambing juga merupakan ciri khas budaya Kota Probolinggo.

“Di kota lain, adanya kambing balapan. Kambingnya dikerap satu-satu. Sehingga namanya bukan lagi kerapan tapi balapan. Tidak seperti di (Kota, red.) Probolinggo, kambingnya digabung dengan klelesan sehingga formasinya sama dengan kerapan sapi.” Jelas Hj. Rukmini.

Meski terbilang sukses, terhitung dengan semakin banyaknya partisipasi peserta, namun masih ada kendala dan kekurangan dalam pelaksanaan event Semipro.

“Lapangan. Sejak GOR Kedopok dibangun, pelaksanaan kerapan sapi dan (kerapan, red.) kambing kan pindah. Kemarin tempat pelaksanaannya (lapangan Jrebeng Kulon) terlalu masuk ke dalam. Sehingga dampaknya pada jumlah pengunjung,” terangnya.

Ke depan, Pemkot akan menyediakan lapangan yang lebih representatif sebagai tempat pelaksanaan event kerapan ini. Selain itu sebagai ikon Kota Probolinggo, pelaksanaan event kerapan ini terus dipertahankan dan dilaksanakan lebih sering.

“Saya berharap kerapan sapi brujul, dan kerapan kambing tentunya, dapat dilaksanakan lebih sering. 4 bulan sekali kalau bisa. Agar ada wadah bagi para pengerap,”tambahnya.Q Wap,adv

Jakarta, Bhirawa Pretasi gemilang ditorehkan oleh atlet lompat jauh Jatim Jamaludin dan Vivi Allmahi Diana Rizki yang berhasil menyapu bersih medali emas di ajang O2SN tingkat SMP yang digelar di Ragunan Jakarta, kemarin Kamis (19/6) sore. Total medali yang dirai atlet pelajar Jatim di atletik 2 emas, 1 perak dan 1 perunggu.

Jamaludin yang turun di lomba lompat jauh putra berhak meraih emas dengan lompatan sejauh 5,88m. Sedangkan Vivi Allmahi Diana Rizki yang turumn di kelompok putri meraih juara pertama dengan lompatan 4.74m. Un-

tuk medali perak diraih oleh Galih 50m dan perunggu Riski Amalia lompat jauh.

Walau berhasil meraih medali emas, namun Jamaludin mengaku kurang puas dengan hasil lompatannya. “Biasannya lompatan saya 5,96 tapi di O2SN 5,88m.

Tapi syukurlah bisa juara,” kata pelajar kelas 2 di SMPN 3 Kota Kediri itu.

Ia berjanji akan terus berlatih agar bisa meraih prestasi yang lebih tinggi lagi seperti membela Jatim di PON atau memperkuat Indonesia di ajang internasional.

“Ini adalah juara nasional pertama saya, tapoi saya harus berlatih

lagi agar bisa melompat lebih dari 6m agar bisa menggapai prestasi lebih tinggi,” kata Jamaludin.

Sementara itu, Vivi Allmahi Diana Rizki mengaku puas dengan prestasinya. Karena selama ini pelajar kelas 1 di SMPN 1 Tanjung Anom Nganjuk sudah berlatih ekstra keras. “Syukurlah saya bisa meraih prestasi secara maksimal,” katanya.

Pelatih Atletik O2SN Jatim, Iwan Ardianto melihat para atlet itu memliki prospek yang bagus.

“Teknik dan fisik harus dilatih terus agar mereka bisa meraih prestasi lebih bail lagi,” katanya.

Q wwn

BKPPP dan Distan Gelar Rembuk Tani dan Temu Wicara Bersama Bupati Diikuti 300 Peserta dari Gapoktan Beserta Penyuluh Pertanian PNS/Camat Guna untuk meningkatkan peran serta dan kepedulian dalam pelaksanaan sistem penyelenggaraan penyuluhan di Kota Santri, Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKPPP) bersama Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Situbondo menyelenggarakan rembuk tani dan temu wicara bersama Bupati Dadang Wigiarto SH, kemarin (19/6). Acara yang dipusatkan di Kantor BPP Panarukan itu diharapkan dapat meningkatkan semangat dan loyalitas penyuluh pertanian dalam melaksanakan tugas pendampingan terhadap pelaku utama dan pelaku usaha.

ngunan pertanian serta menyampaikan sistem penyelenggaraan penyuluh pertanian. “Kegiatan ini nanti bisa menjadi bahan perencanaan pada masa yang akan datang. Sebab disini ada pelaku usaha, petani dan gapoktan. Agenda ini diharapkan bisa menyelesaikan masalah dari beberapa pihak. Untuk itu kami juga menghadirkan Camat se-Situbondo guna meneruskan kepada masyarakat banyak,” tegas Budi Priono.

Ada strategi pertanian yang perlu dilakukan, lanjut Budi Priono, diantaranya melalui pengembangan kelembagaan petani. Ini, ulas mantan Kabid Kehutanan Distan tersebut-akan dijadikan sebagai model sosial dalam pembangunan pertanian berkelanjutan. “Nantinya keberadaan kelembagaan penyuluhan pertanian dijadikan sebagai penggerak utama kegiatan penyuluhan dimasing-masing tingkatan administrasi pemerintahan. Tentunya harus didukung dengan sistem terpadu, sehingga sinergitas program pembangunan pertanian dapat terarah dan terukur keberhasilannya,” pungkas Budi Priono.

Disisi lain, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Situbondo, Ir H Agus Fauzi, mengatakan, dalam kegiatan tersebut lembaga yang dipimpinnya menyerahkan bantuan 40 handtraktor kepada sejumlah kelompok tani yang tersebar di Kabupaten Situbondo. “Diharapkan dengan bantuan alat ini para petani Situbondo bisa terbantu usaha taninya. Selain itu, bantuan handtraktor ini diharapkan bisa meningkatkan swasembada pangan di Kabupaten Situbondo pada masa mendatang,” ucap mantan Kepala BKPPP Kab Situbondo itu kemarin. Q awi,adv

Dalam arahannnya Bupati Dadang Wigiarto meminta acara rembug tani dan temu wicara tidak hanya bersifat ceremonial semata. Melainkan, kata Bupati, harus memberikan pencerahan bagi nasib petani. “Saya ingin sering ketemu dengan petani di Situbondo tapi bentuknya jangan yang resmi. Pilihlah acara yang tidak formal, ini yang saya inginkan. Sebab acara dengan petani ini kompleks, salah satu diantaranya membahas perkembangan masalah irigasi yang menimbulkan kerusakan. Ini bukan hanya tugas daaerah saja, tapi juga masalah Provinsi, karena menyangkut keberadaan sungai,” papar orang nomor satu di Pemkab Situbondo itu.

Kepala BKPPP Kab Situbondo, H Budi Priono Msi, dalam sambutannya mengatakan, kegiatan rembuk tani dan temu wicara bertujuan untuk menumbuhkan kebersamaan semua pihak dalam menciptakan keberhasilan pembangunan pertanian serta untuk mengetahui kebijakan dan strategi penyuluhan pertanian. “Ada tiga output yang ingin kami capai yakni meningkatnya kinerja para penyuluh; meningkatnya semangat dan kebersamaan serta terhapusnya image penyuluh pertanian yang kurang memberikan manfaat bagi petani dan gapoktan,” urai Budi Priono, dengan didampingi Kabid Pelaksana Penyuluhan, H Bajuri Hadiwijoyo SP, kemarin.

Mantan Kadis Pertanian itu menambahkan, kegiatan rembug tani sawawi/bhirawa dan temu wicara bersama Bupati Bupati Situbondo, H Dadang Wigiarto SH, bersama Kepala BKPPP H Budi merupakan bentuk apresiasi Pemkab Situbondo dalam upaya mening- Priono Msi dan Kadis Pertanian Ir H Agus Fauzi, saat kegiatan rembuk tani katkan dan mengevaluasi pemba- dan temu wicara, kemarin.

Jumat Kliwon 20 JUNI 2014

NASIONAL-POLITIK

KILAS NASIONAL

Menag Ingatkan Praktik Plagiarisme di Kampus Jakarta, Bhirawa Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan prihatin bahwa di lingkungan kampus dewasa ini berkembang praktek plagiarisme, bukan hanya di kalangan mahasiswa bahkan juga guru besar sekalipun. Padahal dewasa ini yang harus mendapat perhatian adalah bagaimana meningkatkan kapasitas lulusan yang kompetitif dan memiliki integritas tinggi, kata Lukman Hakim Saifuddin ketika memberi sambutan pada pelantikan rektor dan ketua STAIN di Jakarta, Kamis.

Plagiarisme menjadi keprihatinan serius sebagai kejahatan akademik yang tidak bisa dibiarkan. Jika budaya itu terus terjadi dan tak ada upaya konkret dari pimpinan perguruan tinggi, menurut Menag, maka lulusannya tidak akan mampu bersaing di level yang lebih tinggi.

Menteri berharap para rektor dan ketua STAIN yang dilantik mampu menata aspek manajemen dalam memajukan kapasitas lembaga.

“Tugas adalah menjadikan iklim akademik berjalan dengan baik, jujur, terbuka dan akuntabel,” katanya.

Sebelumnya Menag Lukman Hakim berharap para rektor yang diangkat dapat menerapkan kepemimpinan “transformational leadership” bukan “transsactional leadership”.

“Transformational leadership” merupakan pola kepemimpinan yang memiliki enam dimensi, yaitu “inspirational motivation, integrity, innovation, impression management” dan “individual cansideration”.

Keberhasilan kepemimpinan perguruan tinggi diukur dari efektifitas, sehingga kriteria efektifitas perlu disepakati, karena akan digunakan sebagai alat ukur.

Di lain pihak, lanjut dia, pada saat ini diterapkan model “Good Corporate Governance” atau GCG yang diadopsi menjadi “Good University Governance” atau GUG dengan salah satu orientasi pada kinerja keuangan, ia menjelaskan.Q ant

Kemdikbud Revitalisasi Jumlah Jurusan SMK Jakarta, Bhirawa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merevitalisasi sebanyak 300 jurusan di sekolah menengah kejuruan menjadi 128 jurusan yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia industri.

“Kami berupaya menyesuaikan dengan perubahan zaman, dan khususnya kebutuhan pasar dan dunia industri,” kata Direktur Pembinaan SMK Ditjen Pendidikan Menengah Kemdikbud Mustaghfirin kepada pers di Jakarta, Kamis (19/6) kemarin. Lebih lanjut dikatakannya revitalisasi dilakukan pada jurusan-jurusan lama digabungkan dengan jurusan baru yang lebih mengakomodasi kebutuhan industri.

Beberapa jurusan yang direvitalisasi antara lain seni pedalangan Sunda, teknik radio, teknik motor, instalasi listrik dan sebagainya.

Sebagai contoh, jurusan teknik radio saat ini sudah digabungkan dengan jurusan teknik audio video. Demikian juga jurusan teknik instalasi listrik digabungkan ke jurusan teknik pengendalian listrik.

“Kami ingin lulusan SMK tidak hanya sekadar menguasai satu kemampuan saja, tetapi memiliki nilai tambah bagi lulusannya,” ucapnya.

Mustaghfirin mengatakan revitalisasi jurusan tersebut dilakukan sebagai upaya pembaruan terhadap jurusan SMK. “Sebagian jurusan direvitalisasi karena memang tidak ada peminatnya, tetapi sebagian lagi ditutup karena sudah ketinggalan zaman,” tukasnya.

Ia mengatakan dengan pembaruan jurusan pada SMK, maka bidang keahlian yang dihasilkan SMK akan lebih “up to date” dan sesuai kebutuhan zaman.

Mustaghfirin menuturkan animo masyarakat untuk memasuki SMK dari tahun ke tahun terus meningkat tajam. Ratarata ada penambahan sekitar 200 ribu siswa per tahunnya. Lebih lanjut dikatakannya Direktorat Pembinaan SMK terus melakukan berbagai upaya pembenahan dan inovasi. Di antaranya mendirikan SMK Rujukan, SMK Aliansi dan membangun ruang kelas baru.Q ant

9

Pilpres Berpeluang Satu Putaran Ramlan Sarankan Kodifikasi UU Pemilu Jakarta, Bhirawa Pengamat politik Ramlan Surbakti mengatakan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 berpeluang besar untuk berlangsung satu putaran saja dengan salah satu pasangan calon dapat memenuhi dua syarat ketentuan pemenang Pilpres.

antara foto

Putri Megawati Soekarno Putri Puan Maharani berorasi politik di depan ibu-ibu majelis ta’lim saat mengikuti dzikir bersama untuk capres cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla di Makassar, Sulsel, Kamis (19/6). Kegiatan

Puan Maharani Kukuhkan Tim Relawan Jokowi-JK Makassar, Bhirawa Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Puan Maharani, mengukuhkan gabungan tim relawan pemenangan calon presiden dan wakil presiden Joko WidodoJusuf Kalla (Jokowi-JK).

“Dengan ini saya mengukuhkan saudara-saudara sekalian sebagai relawan JokowiJK dan mulai saat ini tidak usah menghabiskan waktu untuk melakukan klarifikasi atas black campaign dan negatif campaign yang dilakukan oleh orang tidak bertanggung jawab,” ujarnya di Posko Pemenangan Jokowi-JK di Jalan Gunung Bawakaraeng Makassar, Kamis (19/6) kemarin.

Ia mengatakan pengukuhan tim relawan ini dianggapnya penting karena selain memaksimalkan kinerja dari mesinmesin partai, tim relawan mempunyai peranan penting dalam pemenangan.

Karenanya, dirinya meminta kepada semua tim relawan dan pemenangan untuk bisa bergerak secara simultan dalam memenangkan paket Jokowi-JK tersebut.

“Tim relawan dan tim pemenangan itu punya peranan besar dalam pemenangan karena jika kita hanya mengandalkan mesin partai itu belumlah cukup dan semoga semua lapisan masyarakat bisa bergerak memenangkan Jokowi-JK,” katanya.

Puan menyebutkan Sulawesi Selatan yang merupakan kampung halaman Jusuf Kalla diharapkan mampu memberikan kontribusi besar dalam perolehan suara nanti. JK, menurut dia, bukan hanya sebagai putra Sulsel, tetapi salah satu putra terbaik bangsa yang sudah terbukti dan memiliki “track record” yang baik dalam menjalankan amanahnya sebagai wakil presiden, menteri dan Ketua PMI. “Kalau bapak-bapak menginginkan anak-anaknya hidup dengan berkecukupan dan membawa Indonesia jauh lebih hebat di masa mendatang, maka jangan lupa untuk memenangkan JokowiJK,” ucapnya. Q ant

Hakim Tipikor Tolak Eksepsi Terdakwa Anas Jakarta, Bhirawa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menolak keberatan terdakwa Anas Urbaningrum dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek pemerintah dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

“Kami berpendapat menolak keberatan terdakwa dan terdakwa berhak menerima, berpikir dan melakukan upaya hukum atas putusan sela ini,” kata Ketua Majelis Hakim Haswandi dalam sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (19/6) kemarin.

Majelis hakim terdiri atas Haswandi, Trimharyadi, Aswijon,

Slamet Subagyo dan Joko Subagyo, sepakat surat dakwaan untuk Anas Urbaningrum adalah sah menurut hukum yang berlaku.

Anas didakwa berdasarkan Pasal 12 huruf a subsider Pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 64 KUHP tentang penyelenggara negara yang menerima suap atau gratifikasi.

Sedangkan dalam pencucian uang, Anas didakwa melanggar Pasal 3 dan atau Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan Pasal 3 ayat 1

antara foto

Terdakwa kasus dugaan penerimaan hadiah proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, Anas Urbaningrum berbincang dengan jaksa penuntut umum usai menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan sela di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Selatan, Kamis (19/6).

huruf c UU Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah berdasarkan UU No 25 tahun 2003.

“Kami menetapkan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan pada Kamis (26/6) dengan agenda pemeriksaan saksi dan untuk kedepannya persidangan akan dilakukan dua kali dalam seminggu mengingat saksi dalam perkara ini banyak,” kata hakim Haswandi.

Atas putusan sela tersebut, terdakwa Anas Urbaningrum hanya berharap persidangan dilakukan dengan objektif. “Kami ingin diadili bukan dihakimi, karena saya yakin yang diharapkan majelis hakim dan jaksa yaitu proses yang adil,” kata Anas.

Sementara itu, penasihat hukum terdakwa, Carrel Ticualu mengundurkan diri dari tim kuasa hukum dan selanjutnya akan menjadi saksi dalam perkara tersebut. Dalam perkara ini, Anas diduga menerima “fee” sebesar 720 persen dari Permai Grup yang berasal dari proyek-proyek yang didanai APBN dalam bentuk 1 unit mobil Toyota Harrier senilai Rp670 juta, 1 unit mobil Toyota Vellfire seharga Rp735 juta, kegiatan survei pemenangan Rp478,6 juta dan uang Rp116,52 miliar dan 5,26 juta dolar AS dari berbagai proyek. Anas juga diduga melakukan pencucian uang dengan menyamarkan harta kekayaannya hingga mencapai Rp23,88 miliar. Q ant

“Kecil kemungkinannya kalau dalam satu putaran itu tidak ada pasangan calon yang terpilih. Peluangnya besar untuk Pilpres kali ini berlangsung satu putaran dengan hanya dua (pasangan) peserta Pemilu,” kata Guru Besar Universitas Airlangga itu di Gedung KPU Pusat Jakarta, Kamis (19/6).

Ramlan Surbakti menjelaskan strategi kampanye yang diterapkan oleh kedua pasangan calon peserta Pemilu menunjukkan bahwa syarat sebaran perolehan suara sah 20 persen di lebih dari separuh jumlah provinsi di Tanah Air tidak diabaikan.

“UUD 1945 mengatakan dua syarat di pasal 6A itu harus dipenuhi. Maka setiap pasangan calon berkampanye di hampir semua provinsi, tidak hanya di provinsi yang penduduknya banyak,” kata mantan anggota KPU itu.

Jika kampanye hanya difokuskan di wilayah yang berpenduduk besar, misalnya Pulau Jawa, kata Ramlan hal tersebut tidak akan menjamin syarat sebaran perolehan suara dapat dipenuhi oleh pasangan calon.

“Pulau Jawa itu hanya seperlima dari seluruh jumlah provinsi di Tanah Air,” tambahnya.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum menegaskan bahwa syarat bagi pasangan calon untuk terpilih dan ditetapkan sebagai Presiden dan Wapres sah harus memenuhi kedua ketentuan di Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres itu.

Komisioner Hadar Nafis Gumay menjelaskan jika pada saat penghitungan perolehan suara capres-cawapres nanti tidak ada satu pun pasangan yang memenuhi syarat perolehan suara sedikitnya 20 persen di lebih dari separuh jumlah provinsi, maka syarat ketentuan pasangan calon dengan suara terbanyak dapat ditetapkan sebagai capres-cawapres terpilih untuk periode 20142019.

Pakar Sarankan Kodifikasi UU Pemilu Dalam kesempatan tersebut, Ramlan menyarankan Pemerintah dan DPR membuat kodifikasi Undang-Undang Pemilu untuk memberikan kepastian hukum di setiap pelaksanaan pemilu.

“Saya dan Kemitraan Partnership mengusulkan agar ada kepastian hukum, kita ini harus punya satu undangundang saja, yaitu UndangUndang Pemilu. Baik UU pilkada, pileg, pilpres serta undang-undang penyelenggara pemilu itu seharusnya dijadikan satu yaitu UU Pemilu,” kata Ramlan dalam sebuah diskusi di Gedung KPU Pusat Jakarta, Kamis (19/6) kemarin.

Kodifikasi tersebut diperlukan mengingat UndangUndang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden memiliki sejumlah perbedaan signifikan dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.Q ant

Presiden Terpilih Diminta Prioritaskan Daerah Jakarta, Bhirawa Visi misi kedua Capres yang sama sama mau memprioritaskan pertanian dan energi terbarukan, sejalan dengan keinginan daerah. Namun implementasi di lapangan, masih diragukan keberhasilannya, karena infrastruktur untuk itu belum memadai. Sebab kondisi jalan/ jembatan di daerah masih sangat minim, kalau ada sudah rusak parah. Bahkan irigasi sama sekali belum belum ada.

Hal tersebut mengemuka dalam dialog kenegaraan di DPD RI tentang Mengkritisi Arah Kebijakan Politik Ekonomi kedua Capres. Sebagai pembicara, Afrizal anggota DPD RI dari Sumbar, Eka Intan Kumala Putri dosen IPB, Dr Mohamad Nasih dosen pasca SarJana FISIP UI dan Raden Alpha Amirrachman dosen Untirta.

Senator dari Sumbar Afrizal mengingatkan Presiden terpilih nanti agar memprioritaskan pertumbuhan dan pemberdayaan ekonomi daerah. Pasal nya, ketimpangan pembangunan sampai saat ini adalah ketertinggalan daerah dalam segala bidang. Terkait pertanian, rakyat di daerah jangankan untuk pupuk bersubsidi dan benih berkualitas. Untuk membeli pupuk tanpa subsidipun sulit didapat. Ditambah tidak adanya irigasi, bertani di daerah hanya bisa mengandalkan cuaca alam.

“Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) seringkali tidak dimanfaatkan daerah, Bahkan sebesar 26 % DAK dan DAU daerah tak terealisir. Karena tidak ada kebera nian pejabat daerah untuk bergerak, takut ditelesik penegak hukum. Akibat nya pembangunan ekonomi daerah ter seok seok,” ungkap Afrizal.

Intan Kumala Putri menyoroti kedua Capres tentang niat mengung gulkan pertanian dan energi baru dan energi terbarukan. Untuk itu, siapa pun Presiden terpilih, harus terlebih dulu memperbaiki tidak kurang dari 487 DAS (Daerah Aliran Sungai) yang rusak. Baru bisa mengembangkan pertanian dan menciptakan energi baru dari air misalnya. Mengingat energi listrik dengan pembangkit batubara makin sulit, karena sebagain besar batubara di ekspor.

“Tercatat sebanyak 75% produk batubara kita sudah terikat dalam perjanjian jual beli untuk ekspor,” ujar Intan Kumala.Q ira

BBGR Momentum Budayakan Gotong Royong Masyarakat Di Lumajang Berlangsung di Desa Mojosari Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGR) masih merupakan momentum yang pas untuk membudayakan semangat gotong royong masyarakat. Realitas inilah yang mendorong Pemkab Lumajang terus mencanangkan BBGR. Untuk tahun 2014 ini pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XI dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-42 Tahun 2014 berlangsung di desa Mojosari, kec Sumbersuko (17/6/2014). Pencanangan ditandai dengan pemukulan kentongan oleh Wakil Bupati Lumajang, Drs As’at MAg. Mengusung “Dengan Bulan Bhakti Gotong Rotong Masyarakat dan Hari Kesatuan Gerak PKK Kita Tingkatkan Partisipasi Keluarga dan Semangat Gotong Royong Dalam Mewujudkan Masyarakat Yang Berintegritas dan Mandiri,”. Wakil Bupati Lumajang Drs As’at Malik MAg dalam sambutannya mengatakan, gotong royong merupakan budaya warisan nenek moyang yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

“Selain itu juga merupakan kekayaan adat-istiadat dan inti modal sosial bangsa yang didalamnya terkandung nilai-nilai

komposit sosial budaya dari berbagai sub kultur masyarakat yang tersebar di seluruh Indonesia,’’katanya serius.

Menurut Wabup As’at, momentum bulan bhakti gotong royong masyarakat perlu ditingkatkan untuk menghilangkan pragmatisme dan mengembalikan spirit kebangsaan gotong royong. ‘’Karena di era reformasi, era demokratisasi serta era globalisasi saat ini, budaya gotong royong dirasakan semakin memudar,’’ tambahnya mengingatkan. Hal ini ditandai dengan masuknya budaya kapital ke pedesaan yang mengubah nilai-nilai kolektifitas menjadi materialistis.

Berkaitan dengan HKG PKK ke- 42, lanjut Wabup As’at , eksistensi gerakan PKK sebagai gerakan dari dan oleh masyarakat dengan wanita sebagai penggerak dan dinamisatornya, secara nyata telah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam pembangunan daerah.

“Khususnya dalam pemberdayaan potensi perempuan untuk mendukung peningkatan ekonomi keluarga,’’imbuhnya. Antara lain melalui pengembangan usaha kecil dan rumah tangga (home industry), pendidikan anak, khususnya pendidikan anak usia dini (PAUD), peningkatan gizi anak melalui posyandu, dan lainnya. Wabup As’at juga bepesan, melalui momentum hari kesatuan gerak PKK ke 42 yang diintegrasikan dengan bulan bhakti gotong royong masyarakat ke 11 dapat lebih memotivasi dan menggelorakan gerakan PKK di Kabupaten Lumajang dalam pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.

Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Lumajang, Tutuk As’at SH dalam laporannya mengatakan, maksud

dan tujuan dilaksanakannya kegiatan adalah untuk meningkatkan kepedulian dan peran aktif masyarakat.’’Khususnya dalam hal kebersamaan, kekeluargaan, kegotongroyongan dan keswadayaan masyarakat,’’jelasnya. Semuanya dalam rangka menuju pada penguatan integrasi sosial melalui kegiatan gotong royong masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan serta pemeliharaan hasil-hasil pembangunan.

Dalam kegiatan tersebut hadir Ketua DPRD Kab. Lumajang Agus Wicaksono, Wakapolres Lumajang, Kepala Pengadilan, Kepala SKPD , Camat beserta TP PKK Kecamatan se Kabupaten Lumajang , Kades beserta TP PKK Desa se Kabupaten Lumajang tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pelajar dan masyarakat setempat. Adapun beberapa serangkaian kegiatan produktif dan kegiatan sosial yang digelar dalam kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XI dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-42 tahun 2014. Antara lain penyerahan

dayat/bhirawa

Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Lumajang, Tutuk As’at SH memberikan lencana emas untuk pengurus TP PKK dengan masa bhakti 15 tahun.

Piala untuk lomba desa tingkat Kabupaten Lumajang, penyematan lencana emas untuk pengurus PKK yang mengabdi selama 15 tahun, berdirinya stand bazar dari hasil produkproduk hasil tangan TP PKK dan

produk unggulan se-Kabupaten Lumajang, Posyandu dan pemeriksaan kesehatan gratis terharap masyarakat kurang mampu dan pemberian bantuan sembako,pemberian inseminasi buatan gratis hewan ternak. Q yat*

10

EKONOMI - BISNIS

Jumat Kliwon, 20 JUNI 2014

Lebaran, Pelindo III Operasikan Terminal Modern Surabaya, Bhirawa Bagi penumpang pengguna jasa angkutan kapal laut, pada Lebaran tahun 2014 ini akan dimanjakan dengan fasilitas penggunaan terminal modern fasilitas Bandara (Garbarata). Sehingga penumpang yang bepergian ke luar pulau mendapatkan pelayanan senyaman mungkin.

Menurut Kahumas Pelindo III Cabang Tanjung Perak Surabaya, Dhany R Agustian, Insya Allah pada Lebaran sudah bisa dipergunakan. Terminal Penumpang Modern ini memiliki kapasitas untuk 4 ribu orang dengan luas 13.273,2 m2 terdiri dari empat lantai, diharapkan para penumpang moda transportasi laut mendapatkan kenyamanan dan keamanan. Selain itu, para penumpang juga bebas dari budaya berdesak-desakan karena sudah menggunakan sistem check in layaknya Bandara Udara (Bandara).

Menjelang Ramadhan dan Idul Fitri tahun ini, PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Perak akan memprioritaskan layanan bongkar muat kapal yang mengangkut Sembako dan kapal penumpang.

‘’Saat Bulan Ramadan akan terjadi peningkatan kargo jenis Sembako untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat selama Bulan Ramadan. Guna memperlancar arus bongkar muat, Pelindo III Cabang Tanjung Perak juga mulai berbenah melapisi ulang dermaga atau pengaspalan permukaan dermaga. Pelayanan bongkar muat kargo jenis Sembako akan dikonsentrasikan di dermaga Jamrud Utara dan selatan,’’ papar Dhany.

Sedangkan arus penumpang yang menggunakan moda kapal laut diprediksi terjadi kenaikan rata-rata 4% hingga 5%. Di tahun 2013, Arus penumpang yang mudik lewat terminal penumpang Pelabuhan Tanjung Perak tercatat H-15 hingga H+15 idul Fitri 1434H/2013M sebanyak 145.749 orang naik dan turun di

pelabuhan Tanjung Perak.

Yang berbeda Lebaran tahun ini khususnya untuk pelayanan kapal penumpang, Teminal Penumpang Modern akan dioperasikan untuk melayani para penumpang yang mudik menggunakan kapal laut, diharapkan para penumpang tak perlu berdesak-desakan untuk naik ke kapal karena saat check in nanti penumpang dan barang bawaan yang melebihi kapasitas yang ditentukan akan dibagasikan. Untuk kenyamanan di terminal penumpang pelabuhan Tanjung Perak, beberapa fasilitas pendukung seperti ruang kesehatan atau gawat darurat medik, klinik umum, ruangan ibu hamil dan menyusui, serta lift khusus penyandang cacat. ‘’dalam waktu dekat juga akan dibentuk Satgas angkutan lebaran gabungan dari Perusahaan pelayaran, Asuransi, Dinas perhubungan laut, KPLP, KP3, Syahbandar, Distrik Navigasi, dan Pelindo III Cabang Tanjung Perak yang akan dikoordinir oleh otoritas pelabuhan selaku regulator dipelabuhan,’’ tambah Dhany. Q ma

Sampaikan Pada Petugas Gerbong Bila AC Tak Dingin

Terkait Keluhan Pendingin Udara Kereta Kelas Bisnis Tak Maksimal

Surabaya, Bhirawa Banyaknya keluhan dari masyarakat tentang gerbong kereta api yang panas, karena kurang maksimalnya kerja pendingin udara sehingga membuat masyarakat merasa gerah dan kurang nyaman. Hal itu ditambah adanya larangan membuka jendela yang terdapat di gerbong telah membuat suasana gerbong menjadi bau keringat. Kurang maksimalnya pendingin udara atau Air Conditioner (AC), terdapat pada kereta untuk kelas ekonomi dan bisnis.

Menurut Humas PT KAI Daop VIII Surabaya, Soemarsono, penumpang yang kurang nyaman karena AC di gerbong yang tak bisa maksimal dapat menyampaikan kepada petugas terkait yang berada di dalam gerbong kereta api. ‘’Penumpang tak perlu takut

untuk melaporkan kepada petugas terkait ruangan yang panas.

Karena AC itu merupakan fasilitas kenyamanan yang harus dinikmati penumpang,’’ ujarnya di Gubeng Surabaya, Kamis (19/6) kemarin.

Lebih lanjut, Soemarsono menjelaskan, petugas akan melakukan penyesuaian suhu ketika ada permintaan dari penumpang. Biasanya keinginan penumpang bermacam-macam, ada yang meminta suhu sejuk atau hangat, jadi ketika dilakukan perubahan temperature ke hangat, suhunya tidak dikembalikan yang dingin. ‘’Di dalam kereta terdapat banyak orang, jadi ketika ada salah satu penumpang meminta untuk mengganti suhu ke agak hangat, maka dilakukan. Tetapi ketika ada orang yang membutuhkan suhu sejuk, penumpang enggan untuk menyampaikan. Suhu yang

digunakan digerbong pada malam hari berkisar antara 23-25 derjat,’’ terang pria yang baru beberapa minggu menjabat Kepala Daop VIII Surabaya.

KAI selalu melakukan perawatan menyeluruh untuk seluruh gerbong yang ada. Baik sebelum berangkat menuju stasiun keberangkatan maupun setelah sampai di stasiun tujuan kembali dilakukan perawatan ulang.

Sementara itu, penumpang yang ditemui Bhirawa mengungkapkan kalau AC di kereta dipastikan mati. Karena ketika melakukan pengecekan dengan tangan di lubang AC tidak terdapat angin maupun hawa dingin yang mengalir. ‘’Kereta yang saya tumpangi adalah Penataran Ekspres pada tanggal 7 Juni. Di dalam gerbong kereta, saya cek AC ternyata angin dan hawa dinginnya tak keluar. Q wil

Komisi A Soroti Parkir Ilegal Jalur Manyar Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Surabaya menyoroti banyaknya parkir ilegal di sepanjang jalur Manyar Kertoarjo yang mengakibatkan sering terjadi kemacetan lalu lintas.

“Kami melihat adanya pelanggaran soal pemanfaatan ruang milik jalan dan banyaknya kendaraan jenis mobil yang terpakir secara ilegal di depan beberapa tempat usaha seperti restauran dan hotel,” kata Ketua Komisi A DPRD Surabaya Tri Didik Adiono.

Selama ini, banyak keluhan sering terjadinya kemacetan di sepanjang Jalan Manyar Kertoarjo Surabaya. Mendapati hal itu, komisi A melakukan sidak ke lokasi dan mendapati sejumlah bangunan untuk usaha yang ternyata memanfaatkan area ruang milik jalan (Rumija) sebagai area parker.

Selain itu, lanjut dia, pihaknya menemukan puluhan bangunan gedung di sepanjang Jalan Manyar Kertarjo belum memiliki kelengkapan perizinan sebagaimana mestinya seperti amdal lalin, HO, bahkan surat izin untuk usaha.

“Izin lengkap hanya satu hotel dan empat restoran,” ujarnya.

Melihat kondisi ini, Tri Didik Adiono menegaskan bahwa pihaknya akan secepatnya memanggil sejumlah pemilik bangunan yang tidak dilengkapi dengan perizinan yang semestinya berikut sejumlah SKPD terkait.

“Kami akan memanggil seluruh pemilik bangunan dan beberapa SKPD untuk dimintai penjelasan terkait perizinan,” katanya.

Ditanya apakah ada indikasi lemahnya fungsi pengawasan di tingkat SKPD yang mengarah kepada tindak pidana pungutan liar, Didik mengaku masih belum berfikir ke arah itu, karena masih harus dibuktikan. “Kami tidak menuduh bahwa telah terjadi permainan soal izin di sana, tetapi kesan bahwa telah terjadi pembiaran sangat nampak, untuk itu penjelasan SKPD sangat diperlukan karena kami nilai lemah

Tri Didik Adiono

di pengawasan,” jelas Didik.

Ketua Komisi A yang sampai saat ini masih juga menjabat sebagai ketua Banleg DPRD Surabaya ini menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan langkah cepat karena menyangkut soal kenyamanan masyarakat kota Surabaya terutama pengguna jalan. Q gat*

SAMBUNGAN

Jumat Kliwon 20 JUNI 2014

11

Prostitusi Melanggar Hukum, Aparat Wajib bertindak l Sambungan hal 1

kesepahaman bersama yang diteken Wali Kota Surabaya, Kepala Staf Komando Garnisun Tetap III (Kogartap III) Surabaya, Kapolrestabes Surabaya dan Komandan Resort Militer 084 Bhaskara Jaya saat malam deklarasi alih fungsi Dolly dan Jarak. ‘’Tidak ada izin yang kita keluarkan untuk mereka, tidak boleh ada perubahan rumah menjadi wisma.

Sesuai Perda mereka harus ditutup,’’ kata Risma kepada wartawan di ruang kerja, Kamis (19/6).

Selain itu menurut Risma sesuai hukum pidana mereka juga melanggar karena adanya kasus human trafficking atau jual beli manusia. Untuk itu Risma juga mengharapkan kepada pihak kepolisian pasca deklarasi penutupan bisa menindak mereka yang tetap melakukan trafficking. “Nanti hukum akan jalan karena ada aturannya. Kalau ada kejadian trafficking polisi harus bertindak karena hukumnya seperti itu,”tegasnya.

Kendati deklarasi berjalan lancar, namun Risma menganggap hal itu bukan sebagai akhir perjuangannya.

Sebaliknya, menurut dia tindakan penanganan pasca deklarasi justru tak kalah berat. Pemkot punya tanggung jawab untuk memulihkan kondisi mental anak-anak yang tinggal di kawasan lokalisasi.

Selama ini, faktor psikis anak-anak memang menjadi pertimbangan utama pemkot memutuskan merehabilitasi Dolly dan Jarak. Pasalnya, kegiatan prostitusi secara terbuka membaur dengan kehidupan permukiman. Dengan demikian, pemandangan seronok wanita penjaja cinta menjadi makanan sehari-hari anak di bawah umur.

“Kebanyakan mereka (anak-anak sekitar lokalisasi) memiliki trauma tersendiri. Tugas berat bagi kita saat ini adalah menghapuskan memori lokalisasi yang kurang sehat dari benak anak-anak tersebut. Khusus untuk ini, pemkot sudah siapkan psikolog guna memberikan pendampingan,”

kata Risma.

Terpisah, Kepala Satpol PP Kota Surabaya Irvan Widyanto mengatakan kemarin terbilang masih sedikit PSK dan mucikari yang mengambil dana kompensasi di Markas Koramil 0832/1 Kecamatan Sawahan di Dukuh Kupang Timur. Dari data yang ada jumlah penerima dana kompensasi untuk PSK 1.449 orang dan mucikari 311 orang.

Terkait sedikitnya mereka yang mengambil dana kompensasi, Kasatpol PP menduga adanya intimidasi kepada para PSK dan mucikari agar tidak mengambil kompensasi. Namun Irvan tidak menyebut pihak mana yang melakukan intimidasi.

Terkait batasan waktu pengambilan kompensasi lima hari, pihaknya berusaha untuk memperpanjang batas waktu yang sudah ditentukan. Karena PSK dan mucikari sebagian ada yang hilang KTP nya, karena syarat pengambilannya harus membawa KTP untuk disamakan database yang dimiliki Pemkot Surabaya.

Mengenai penegakan Perda atas kawasan Dolly dan Jarak, Irvan menegaskan pihaknya bakal segera melakukan setelah masa pemberian kompensasi selesai. “Usai kompensasi selesai diberikan, Satpol PP baru melakukan operasi penegakan perda,’ tegasnya.

Lokalisir PSK Pasca deklarasi penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak, Rabu (18/6) malam di Islamic Center Surabaya, belum berarti semua permasalahan beres. Justru permasalahan demi permasalahan terus bermunculan, salah satunya adalah penanganan PSK yang terjangkit HIV/AIDS. Khawatir virus menular ini menyebar tanpa pantauan dan kendali, Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum berkeinginan agar PSK yang terkena HIV/AIDS dilokalisir di tempat tertentu. Mantan Sekdaprov Jatim ini optimistis jika upaya ini dilakukan, jumlah penderita baru virus ini tidak bertambah.

“Melokalisir mereka (PSK) ini sudah saya usulkan ke Pemkot Surabaya

l Sambungan hal 1

trie diana/bhirawa

Petugas mendata salah satu mucikari untuk mendapatkan kompensasi, Kamis (19/6).

maupun Mensos. Langkah ini untuk mencegah penyebaran HIV/AIDS lebih liar lagi,” kata Pakde Karwo, sapaan lekat Soekarwo, Kamis (19/6).

Langkah ini, juga dianggap Pakde Karwo sebagai langkah kemanusiaan supaya penyebaran virus HIV/AIDS tidak berjalan terlalu cepat. Kondisi ini mengaca pada peningkatan wanita pengidap HIV/AIDS di lokalisasi Dolly dan Jarak yang jumlahnya terus meningkat tajam.

Ketua DPD Partai Demokrat Jatim ini menyebut, saat ini jumlah pengidap HIV/AIDS di lokalisasi Dolly dan Jarak mencapai 218 orang. Padahal sebelumnya hanya 91 orang yang terjangkit virus ini. “Kenaikan ini sangat luar biasa. Jangan sampai menyebar lagi,” ujarnya.

Dalam waktu dekat, upaya yang diambil pemerintah adalah mengumpulkan seluruh puskesmas sebagai ujung tombak mengawal PSK yang kembali ke daerah masing-masing. Setiap puskesmas akan memantau PSK yang pulang

ke masing-masing daerah.

Bahkan, tidak hanya yang terjangkit HIV/AIDS, semua PSK yang kembali ke daerahnya juga akan didampingi dan dikawal dari segala bidang. Mulai masalah ekonomi hingga kesehatannya. “Pada prinsipnya, demi kemanusiaan kita akan tetap mengawal mereka sampai tempat barunya,” katanya.

Tak hanya itu, Pakde Karwo juga menyatakan, akan tetap memberikan bantuan PSK yang gagal mengembangkan usaha barunya di daerah. “Meski nanti usaha mereka gagal, kami akan tetap membantu. Makanya mereka akan terus dikawal,” katanya.

Perlu diketahui, untuk menutup lokalisasi Dolly dan Jarak, Pemprov Jatim menyediakan anggaran Rp 1,5 miliar untuk 311 mucikari. Masingmasing memperoleh Rp 5 juta. Sementara Kementerian Sosial menyiapkan anggaran mencapai Rp8 miliar untuk para PSK, per PSK menerima bantuan sebesar Rp 3 juta. n dre,geh,iib

Rp 35 Miliar untuk Kembangkan Kawasan Religi Masjid Cheng Hoo

460 Ribu Lembar Jawaban SBMPTN Mulai Dipindai

l Sambungan hal 1

Kepala BTSI ITS Achmad Affandi menjelaskan, pemindaian LJK diproses dalam ruangan steril dan dirahasiakan. Saat ini, proses pemindaian diperkirakan telah mencapai 20 persen. Sebab, dari 19 Panlok yang harusnya sudah setor, masih ada enam Panlok yang belum menyerahkan LJK ke ITS sebagai pelaksana pemindaian.

“Yang belum itu Tondano, Maluku, Papua, Kendari, Manokwari dan Jayapura. Panitia dari wilayah-wilayah tersebut belum menyerahkan kemungkinan ka­ rena transportasi yang sulit. Jadi kita masih menunggu,” tutur Affandi, Kamis (19/6).

Lebih lanjut Affandi menjelaskan , dalam pemindaian ini, LJK juga akan divalidasi dan managemen berkas.

Masing-masing LJK diperiksa jawaban dan identitas yang tertera di sana. Hal ini dilakukan

“Saat ini masih dalam tahap pemerataan lahan. Saat revitalisasi kami membangun 90 unit ruko. Sedangkan pelaksanaannya cukup memakan waktu dikarenakan harus bongkar tembok bekas kantor Balai Penyuluhan Pertanian,” ujar Rony Dwi Christyan, pelaksana proyek, Kamis (19/6).

Untuk pembangunan pagar pembatas di sisi barat, pelaksana proyek harus memindah aliran irigasi yang ada di lahan proyek.

Dua tandon air juga turut dibangun dalam tahap ini. Dia memperkirakan revitalisasi ini bakal selesai tetap waktu. “Untuk membangun pondasi kami membutuhkan waktu sekitar dua bulan. Kami juga optimistis akan rampung tepat waktu untuk revitalisasi kawasan Masjid Cheng Hoo Pandaan tersebut,” paparnya. n hil

Empat Saksi Kasus Korupsi PNPM Baureno Diperiksa Kejari l Sambungan hal 1

Kasus penyimpangan dana PNPM hingga Rp 5,8 miliar itu menggunakan modus kelompok simpan pinjam fiktif dengan rincian Rp 5,73 miliar untuk simpan pinjam perempuan dan Rp 93,4 juta untuk usaha ekonomi pedesaan.

Kasus ini telah menjerat tiga tersangka yakni Mahfud (Ketua), Dita Suryani (Sekretaris) dan Sri Anjayani (Bendahara). Dua tersangka yakni Mahfud dan Dita saat ini mendekam di Lapas Kelas IIA Bojonegoro, sedangkan Sri Anjayani menjalani tahanan kota lantaran hamil tua. “ Mahfud sebagai ketua dengan pinjaman awal Rp 48 juta dan pinjaman akhir Rp196,3 juta, Dita Suryani Sekretaris dengan pinjaman awal Rp 1,3 miliar dan pinjaman akhir Rp 5,5 miliar dan Sri Anjayani Bendahara dengan pinjaman awal Rp 8 juta dan pinjaman akhir Rp 32,4 juta,” ujarnya. n bas

Kirim Utusan l Sambungan hal 1

menawarkan kerjasama bidang pariwisata karena ada objek wisata di Negeri Paman Sam yang kondisinya hampir sama dengan di Batu.

“Konjen AS bersedia mengantarkan utusan Pemkot Batu untuk melakukan studi banding ke AS, bahkan kerjasama itu nanti tidak hanya sebatas sektor pariwisata, tapi juga di bidang pendidikan karena peluangnya sangat terbuka,” kata Eddy belum lama ini.

Bentuk kerjasama bidang pendidikan tersebut, bisa melalui program pertukaran pelajar dan mahasiswa atau bentuk lainnya yang masih bersentuhan dengan pendidikan.

Menurut Eddy, pemkot menyambut positif tawaran kerja sama Konjen AS tersebut, bahkan langsung ditindaklanjuti dengan mengirimkan utusan ke AS, baik untuk mempelajari pengelolaan kepariwisataan maupun pendidikan. “Kami ingin tawaran kerjasama dengan AS ini segera direalisasikan, tidak pakai lama. Tahun depan akan kita anggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar program ini segera terealisasi,” tegasnya.

Untuk diketahui akhir pekan lalu, Konjen AS berkunjung ke Batu dan disambut dengan jamuan makan malam bersama Wali Kota Batu Eddy Rumpoko bersama seluruh SKPD di lingkungan pemkot setempat.Setelah berkeliling di sejumlah lokasi wisata di Kota Batu, Joaquin Monseratte menyatakan ketertarikannya untuk menjalin kerja sama dengan Pemkot Batu di bidang pariwisata dan pendidikan. Kunjungan Konjen AS ke Batu tersebut sebagai rangkaian safari ke sejumlah daerah di Jawa Timur untuk merayakan hari kemerdekaan ke-237 AS. n nas

Empat Kepala Daerah Ajukan Cuti Pilpres 2014

l Sambungan hal 1

untuk mendeteksi salah dan benarnya pengisian nomor oleh peserta. Dari proses ini, siapa saja yang melakukan kesalahan pengisian nomor, kesalahan identitas dan pengisian tanggal ujian akan terdeteksi.

“Kalau ada yang begitu sistem akan menandai, dan secara otomatis langsung ditolak. Itu sudah sesuai prosedur, salah isi langsung digugurkan,” tegasnya. Setelah manajemen berkas dilakukan, proses pemindaian berlanjut dengan batching.

Proses ini agar diperoleh bentuk elektronik LJK. Sehingga akan memudahkan proses koreksi dan analisa pola jawaban SBMPTN nantinya.

Begitu rampung dipindai, data secara terpusat dikirim ke pusat penjaminan mutu SBMPTN di ITB. Di sana, di­sebutkan Affandi, jawaban peserta yang sudah dipindai akan di-scanning ulang.

Scanning tersebut untuk mendeteksi kecurangan yang mung-

kin terjadi di lapangan. Dalam sistem tersebut ada algoritma yang bisa mendeteksi kecurangan peserta, mulai dari pola jawaban dan juga melalui kode soal yang ada di lembar soal.

“Contohnya pada saat ujian berlangsung, pola penyebaran soal pun sudah tersistem. Apakah soal dibagikan di sisi kanan, kiri atau ke belakang,” tutur dia.

Pola tersebut tertera dalam laporan berbentuk kode, se­ hingga jika terdapat perubahan yang bersifat sengaja dan menjadi acak dapat diindikasikan ada kecurangan pada saat ujian berlangsung. Proses pemindaian di ITS ini ditargetkan akan rampung dalam 10 hari. Namun Affandi optimistis pemindaian akan selesai tiga hari lebih awal. “Untuk algoritmanya itu ITB yang bertugas sebagai penjamin mutu yang menjalankan.

Itu merupakan antisipasi agar tidak ada kecurangan dalam SBMPTN,” pungkasnya. n tam

Bantuan Kementerian Koperasi Rp 725 Juta Ikut Raib l Sambungan hal 1

Rp 725 juta yang tidak dapat dipartanggungjawabkan penggunaanya oleh SP yang telah kami tetapkan sebagai tersangka,” papar Kasi Pidana Khusus Kejari Nganjuk Ketut Sudiarta, Kamis (19/6).

Ketut Sudiarta juga menjelaskan, total bantuan pada 2006 sebesar Rp 325 juta tersebut dengan rincian Rp 225 juta untuk membangun pabrik dan Rp 100 juta untuk budidaya porang. Demikian juga pada 2010, seharusnya dana bantuan Rp 400 juta untuk pengembangan budidaya porang dan pabrik.

Tetapi fakta di lapangan, tidak ada anggota LMDH Argo Mulyo yang menerima bantuan tersebut. “Terkait penyimpangan dana bantuan dari pemerintah kepada LMDH Argo Mulyo,

pihak kejaksaan telah menemukan alat bukti yang cukup,” tegas Ketut Sudiarta.

Diberitakan Bhirawa sebe­ lumnya, bantuan Gubernur Jatim untuk pengembangan tanaman porang senilai Rp 525 juta yang dikucurkan pada 2005 dan 2007 dikorupsi. Terkait dugaan tindak pidana korupsi tersebut, Kejaksaan Negeri Nganjuk melakukan penggeledahan dan menetapkan SP yang menjabat Sekretaris LMDH Argo Mulyo sebagai tersangka.

Modus korupsi yang dilakukan oleh SP, di mana tersangka melaksanakan kegiatan fiktif seolah-olah dana bantuan pemerintah telah terserap. Selain itu, mekanisme pengelolaan bantuan dari pemerintah juga menyimpang dari peraturan yang telah ditentukan. Bahkan untuk melancarkan aksinya, SP

juga memalsukan tandatangan puluhan anggota LMDH Argo Mulyo.

Dalam penggeledahan yang dilakukan sekitar empat jam, tim kejaksaan yang dipimpin oleh Kasi Pidana Khusus (Kasipidsus) Ketut Sudiarta SH, menyita sejumlah mesih pengolahan tanaman porang se­perti mesin oven, mesin pencuci porang dan mesin pembuat tepung. Sementara mesin pembuat tepung porang telah pindah tangan ke pihak lain yang kini masih didalami oleh penyidik kejaksaan. Selain itu, satu unit komputer dan satu koper berkas yang terkait dengan dana bantuan gubernur juga disita untuk barang bukti.

Kemudian dua buku rekening BCA atas nama SP dan empat sertifikat tanah juga diamankan untuk penyidikan lebih lanjut. n ris

Pemerintahan dan Umum (APU) Sekretariat Daerah Setdaprov Jatim, dari 11 kepala daerah yang berencana mengajukan cuti dalam Pilpres 9 Juli mendatang ternyata hanya empat kepala daerah yang benar-benar melakukannya. Me­ reka adalah Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar, Bupati Pamekasan Achmad Syafii, Wakil Wali Kota Blitar Purnawan Buchori dan Wakil Bupati Situbondo Rahmad. Dan tidak ada nama Bupati Ngawi Budi Sulistyo.

Kepala Biro APU Setdaprov Jatim Suprianto mengatakan izin cuti untuk empat kepala daerah sudah diajukan jauh-jauh hari. Bahkan pihaknya juga sudah mengeluarkan izin sebagaimana jadwal yang diminta mereka.

Walikota Blitar Samanhudi Anwar misalnya mengajukan cuti pada 13, 17, dan 25 Juni serta 2 Juli. Sedangkan, wakilnya, Purnawan Buchori mengajukan cuti pada 12, 18 serta 26 Juni, dan 3 Juli.

Wakil Bupati Situbondo Rahmad mengajukan izin lebih sedikit, yakni pada 19 dan 26 Juni serta pada 3 Juli. Begitu juga dengan Bupati Pamekasan Achmad Syafii yang hanya mengajukan cuti sehari pada 19 Juni.

“Kendati mereka ini pejabat negara, mereka tidak diperkenankan menggunakan semua fasilitas negara saat kampenye. Semua sudah tertuang di dalam UU N0 42 Tahun 2008 tentang kepala daerah yang jadi pelaksana kampanye serta PP No 18 Tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan cuti pejabat negara dalam kampanye pemilu,”jelasnya.

Fasilitas negara yang dimaksud Suprianto adalah semua fasilitas yang mereka dapatkan selama ini. Di antaranya mobil dinas, serta berbagai perlengkapan atau peralatan negara lainnya. Termasuk ajudan yang biasa mengawal mereka selama ini. “Jadi selama kampanye nanti mereka tidak boleh menggunakan pengawalan ajudan,”tegasnya Atas aturan itu, Suprianto berharap semua kepala daerah patuh. Sehingga segala sikap dan tindakannya tidak menimbulkan masalah. “Semua tentu ada konsekuensinya. Bila terbukti melakukan pelanggaran, tentu akan dikenai sanksi,”tutur Suprianto tanpa menyebut sanksi yang dimaksud. n cty

Pemerintah Jamin Stok Pangan Cukup l Sambungan hal 1

gan agar harga sembako tidak terlalu tinggi,” ujar Mendag Muhamad Lutfi seusai membuka Pameran Pangan Nusa Produk Dalam Negeri 2014 di lapangan luar Stadion Kanjuruhan Kepanjen Kecamatan Kepanjen, Kamis (19/6).

Disebutkan Lutfi, saat ini kenaikan harga sembako menjelang bulan suci Ramadan sebesar 5-10 persen. Dan kenaikan harga itu bisa dikatakan wajar seiring adanya peningkatan permintaan pasar. Kenaikan yang cukup signifikan ada pada harga ayam dan telur. Namun, kenaikan itu masih dianggap dalam batas kewajaran.

Dalam kesempatan itu, ia juga mengatakan, pemantauan terhadap harga pangan menjelang puasa untuk menjamin ketersediaan stok pangan dan inflasi.

Karena konsumsi makanan olahan masyarakat dengan pendapatan rendah di pedesaan mencapai 64 persen.

Sedangkan masyarakat dengan pendapatan rendah di perkotaan mencapai 72 persen. Konsumsi pangan olahan ini sedemikian tingginya, seperti yang dijual di toko-toko modern. “Oleh karena itu, kami ingin memastikan adanya ketersediaan stok kebutuhan pokok masyarakat serta menjaga tingkat inflasinya,” tandas Lutfi.

Di tempat yang sama, Direktorat Jendral Perdagangan Dalam Negeri (Dirjen PDN) Kemente-

rian Perdagangan Srie Agustina menambahkan, untuk menjamin stok pangan menjelang puasa, selain menjaga kebutuhan bahan pokok agar tidak ada kekuarangan, maka pemerintah juga menjamin ketersedian makanan olahan yang dibuat oleh masyarakat. Sehingga untuk meningkatkan makanan olahan tersebut, pemerintah pusat melalui Kementerian Perdagangan menggelar Pameran Pangan Nusa Produk Dalam Negeri 2014 di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang.

“Hal itu bertujuan meningkatkan potensi produk lokal, serta meningkatkan perekonomian daerah, dan memaksimalkan potensi pasar dalam negeri.

Selain itu juga, untuk menumbuhkan semangat kewirausahaan. Dengan memunculkan wirausaha baru pada masyarakat, maka secara otomatis hal tersebut akan membuka lapangan pekerjaan baru,” ucapnya.

Dijelaskannya, pameran ini berfungsi sebagai ajang persaingan sehat bagi para Usaha Kecil Menengah (UKM), serta sarana menjalin misi dagang lokal guna membangun konektivitas, jejaring dan transaksi penjualan produk-produk UKM antar provinsi. Dengan digelarnya pameran ini, maka diharapkan pemerintah daerah akan lebih serius untuk mengembangkan produk yang dihasilkan masyarakat. n cyn

Kesulitan Cari Model Cantik, Nenek 55 Tahun Pun Jadi Pilihan l Sambungan hal 1

masing-masing.

Desi Kristiani salah satunya, peserta ujian tata rambut ini terlihat sangat hati-hati saat menata rambut modelnya.

Pilihan cat rambut dan obat keriting yang digunakan harus benar-benar pas dan cocok dengan jenis rambut. Kehatihatian itu beralasan, dia kebetulan mendapat model seorang nenek-nenek yang sudah berusia sekitar 55 tahun.

“Tadinya mau cari model yang lebih muda, tapi sulit sekali. Padahal sudah lewat agen, tapi tidak ada yang mau,” tutur dia.

Menurut dia, mencari model yang rambutnya mau dibuat keriting bukan hal mudah. Pertama, mencari model yang tidak berambut tebal dan tidak terlalu panjang. Kedua, mau dijadikan keriting dan ketiga berpenampilan menarik. “Syarat pertama dan kedua sudah terpenuhi, hanya syarat ketiga yang sulit. Saya sudah berkali-kali janjian dengan model yang lebih muda, tapi terus-terusan gagal,” kata dia.

Tantangan semacam ini memang kerap ditemui para peserta uji kompetensi. Khususnya bagi mereka yang baru mengikuti ujian level dua dan level tiga. Karena pada level itu, penata rambut masih diuji dengan model-model dasar.

“Karena itu banyak yang menolak dijadikan model seperti ini,” tutur Ketua LKP Salon L’Frans Surabaya Novani Kusuma.

Dalam ujian kali ini, Novani menuturkan, para peserta mengikuti dua tahap tes, yaitu teori dan praktik.

Dalam praktik, para peserta diminta melakukan berbagai hal, di antaranya mencuci rambut, creambath, blow dry, baru menatanya menjadi keriting.

Sebelum mengikuti ujian ini, para peserta harus mempersiapkan diri selama enam bulan. “Setiap level itu dilalui selama enam bulan, dan setiap level juga ada ujiannya secara berjenjang,” ungkap dia.

Novani mengatakan, kehati-hatian yang harus dijaga para peserta adalah menjaga rambut model. Sebab,

selama proses keriting berjalan dapat mematahkan 70 persen rambut model.

Karena itu, penata rambut yang tidak profesional akan kelihatan, saat diminta untuk mengeriting dan meluruskan tanpa melihat tenggat waktu.

“Ada penata rambut yang asal menata rambut saja tanpa melihat tenggat waktunya. Kalau seperti itu, rambut bisa habis,” kata dia.

Sementara itu, anggota penguji dari LSK Nunuk Sri Sunarwati meng­ atakan, tidak semua orang dapat mengikuti ujian di TUK seperti ini.

Sebab, TUK sebagai lembaga sertifikasi kompetensi jumlahnya tidak banyak.

Kadang hanya ada satu setiap bidang kompetensi dalam satu provinsi. Peserta yang telah lulus dalam ujian kali ini, tutur dia, akan mendapat sertifikasi kompetensi. Lisensi ini akan dapat digunakan sebagai syarat mendirikan salon. Ini berbeda dengan sertifikasi profesi yang hanya bisa digunakan untuk mencari kerja. “Itu pun masa berlakunya hanya tiga sampai empat tahun,” tutur dia.

Menurut Nunuk, baik profesi maupun kompetensi, keduanya merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberikan legalitas bagi warga belajar yang mengikuti pendidikan informal. Dengan legalitas ini, mereka setidaknya dapat mendirikan usaha sendiri atau bekerja sesuai keahliannya.

Dalam kesempatan tersebut, Kabid Pendidikan Non Forma dan Informal (PNFI) Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Abdun Nasor ikut memantau jalannya ujian berlangsung. Menurut dia, pemerintah memiliki peran strategis untuk menjembatani LKP, TUK dan warga belajar untuk mengadakan sertifikasi bersama LSK. Substansi pendidikan informal baik melalui pelatihan maupun kursus, pada dasarnya adalah untuk diarahkan pada sektor usaha dan industri. “Dua pilihan itu adalah golnya. Sertifikat yang mereka peroleh dari LSK ini juga sudah setingkat nasional dan diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,” pungkas Abdun.*

12

Jumat Kliwon, 20 JUNI 2014

Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur Jambore Koperasi Tingkat SMA/SMK/MA di Taman Ria Dr H Soekarwo Drs H Saifullah Yusuf

Komplek Lanud Iswahyudi Maospati Magetan, 18-21 Juni 2014

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa TImur Dr Ir H RB Fattah Jasin MS saat memimpin upacara pembukaan Jambore Koperasi SMA/SMK/MA di Taman Ria Komplek Lanud Iswahyudi Magetan. Peserta melakukan janji berkoperasi dalam upacara.

Koperasi Siap Menyambut Asean Economic Community 2015 Magetan menjadi tuan rumah Hari Jadi Koperasi ke-67. Berbagai kegiatan dilaksanakan sebagai bentuk apresiasi pemerintah terhadap perkembangan koperasi di Jawa Timur.

K

egiatan ini dimulai sejak Rabu (18/6) lalu dengan serangkaian acara mulai dari Jambore hingga panggung hiburan. Di antaranya Jambore Koperasi dilaksanakan di Taman Ria Kosala Tirta Lanud Iswahyudi Maospati Magetan, Koperasi Peduli, Jalan Sehat, Sarasehan Harkop, Pameran Pasar Rakyat dan Produk Koperasi dengan mengambil lokasi di Halaman GOR Ki Mageti. Sedangkan acara puncak digelar di GOR Ki Mageti dan dimeriahkan dengan panggung hiburan.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur Dr Ir RB Fattah Jasin MS mengatakan koperasi memang berperan menyejahterakan anggotanya.

Yaitu dengan cara mendistribusikan kesejahteraan dengan membagi hasil semua rata.

Perkembangan koperasi di Jawa Timur mampu bersaing dengan kota kota lain di Indonesia. Bahkan koperasi jawa Timur menjadi barometer koperasi di Indonesia.

“Guna mempertahankan prestasi tersebut Pemprov Jatim terus mengupayakan berbagai program strategi dalam kaitannya dengan pengembangan koperasi dan UMKM,” kata Fattah usai membuka Jambore Koperasi Tingkat SMA/ SMK/MA di Taman Ria Komplek Lanud Iswahyudi Magetan.

Jambore yang digelar dalam rangkaian memperingati Hari Koperasi ke-67 berlangsung dari 18 – 21 Juni dan diikuti 33 peserta SMA sederajat dari berbagai kota dan kabupaten di seluruh Jawa Timur.

Sedangkan Hari Jadi Koperasi tahun ini mengambil tema ‘Koperasi Indonesia Menuju Ekonomi

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa TImur Dr Ir RB Fattah Jasin MS dalam kegiatan Jambore Koperasi di Magetan.

Dunia’.

Program itu di antaranya terus menumbuhkembangkan wirausaha di Jatim, menyalurkan bantuan untuk Koperasi Wanita, bantuan untuk koperasi masyarakat desa

hutan secara bertahap dan terus menerus. Hingga bantuan kepada koperasi pesantren serta bantuan modal bagi koperasi karyawan di Jawa Timur.

Pada 2015 mendatang Asean

Penyematan tanda peserta Jambore Koperasi.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa TImur Dr Ir RB Fattah Jasin MS berfoto bersama dalam kegiatan Jambore Koperasi di Magetan.

Pemuda, Generasi Paling Potensial Pengganti Pelaku Koperasi MELIHAT begitu strategisnya koperasi sebagai pendukung perekonomian, Pemprov Jatim terus melakukan regenerasi agar koperasi tetap tumbuh dan berkembang. Pemuda dipandang sebagai generasi paling potensial guna pengembangan perkoperasian. Karena itu mereka sejak dini dikenalkan dengan dunia koperasi.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur Dr Ir Fattah Jasin MS mengatakan pemuda adalah harapan bangsa. Mereka generasi-generasi paling potensial kelak menggantikan para pelaku koperasi yang ada di Jawa Timur.

Karena itu pemerintah terus mendorong regenerasi utamanya bagi para siswa dengan menumbuhkan koperasi yang ada di lingkungan sekolah sekolah untuk mendidik kewirausahaan mandiri. “Hal ini penting agar mereka mendapatkan bekal untuk memasuki dunia kerja,” ungkapnya.

Hampir semua sekolah SMA sederajat di Jawa Timur memiliki koperasi. Selain kegiatan belajar mengajar, lewat koperasi sekolah siswa dapat berperan aktif mengelola, mengembangkan koperasi.

Diungkapkan Fattah, perubahan koperasi ada di tangan para pemuda, oleh karena itu kualitas pemuda juga harus ditingkatkan. Minimnya pemahaman menjadi kendala pengembangan, sehingga bekal dan semangat perlu ditekankan sejak dini agar koperasi dapat dijadikan sebuah pilihan untuk berkarya.

Ditekankannya, sekarang sudah saatnya tidak melihat koperasi sebagai usaha sebelah mata, tetapi melihat koperasi ini sebuah usaha yang berbadan hukum sebagai rujukan mengembangkan usaha menuju kesejahteraan. “Koperasi tidak boleh dipandang sebagai usaha sambilan, namun harus diseriusi sebagai usaha yang utama,” tambahnya.

Hal ini juga telah dibuktikan apabila dilakukan dengan bersungguhsungguh dan dikelola dengan baik pemerintah juga terbantu oleh adanya koperasi. Koperasi bisa berkembang pesat, mengurangi angka kemiskinan, mensejahterakan anggotanya, mengurangi angka pengangguran serta mampu memberikan kontribusi secara ekonomi pada daerah.

Fattah mengatakan kegiatan seperti Jambore Koperasi SMA/SMK/MA merupakan kegiatan yang sangat ideal untuk menumbuhkembangkan pemberdayaan diri dan belajar berwirausaha bagi kalangan pelajar. Sehingga mereka setelah mengikuti jambore ini, kembali ke sekolah dengan bergairah dan mengetahui lebih banyak tentang koperasi.

Begitu pentingnya kegiatan tersebut, karena di dalamnya tidak hanya mengadakan kemah saja namun banyak muatan-muatan pengetahuan yang mengarah pada pemberdayaan koperasi dan UMKM.  vin*

foto-foto: Ifin/bhirawa

Berbagai acara kegiatan Jambore Koperasi di Magetan.

Economic Community akan segera diterapkan termasuk Indonesia.

Sehingga perlu upaya pemerintah guna menghadapi pasar bebas.

Upaya pemerintah melalui Gerakan Kewirausahaan Nasional

Peserta lomba menggambar dalam Jambore Koperasi.

(GKN) mendorong masyarakat untuk mengembangkan kewirausahaan. Dan koperasi ini dirasakan cukup cocok serta mempunyai andil besar dalam mendorong semangat wirausaha yang mandiri serta tangguh.

Dikatakan Fattah, jika ingin sejahtera maka harus ada jiwa entrepreneur di masyarakat. Hal ini harus dimulai sejak dini, atau ditanamkan sejak di bangku sekolah hingga kuliah agar mereka dapat berpikiran bahwa berwirausaha adalah salah satu tujuan untuk menjadikan makmur dan sejahtera.

Menurutnya pada intinya masyarakat akan sejahtera jika mereka mempunyai jiwa dan mampu mengembangkan jiwa entrepreneur. entrepreneur Semangat ini harus dimiliki oleh generasi muda, sehingga harapannya akan banyak generasi muda yang mau berwirausaha de ngan menggabungkan diri dengan koperasi sehingga peranan ko perasi ke depan akan terjaga dan berkesinambungan. Sementara dengan kemampuan berwirausaha yang didukung dengan skill yang tangguh akan mampu menghadapi pasar bebas.  vin*

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim bersama siswa-siswi peserta Jambore Koperasi.

Kontribusi Koperasi dan UMKM bagi Perekonomian Jatim Rp 600 T DALAM usianya yang ke-67 tahun koperasi telah menunjukkan jati dirinya. Selain memberikan kesejahteraan kepada anggotanya, koperasi telah memberikan kontribusi yang berarti bagi perekonomian Indonesia.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur Dr Ir RB Fattah Jasin MS mengatakan PDRB Jatim pada 2013 lalu mencapai Rp 1.036 triliun. Dari jumlah tersebut kontribusi koperasi dan UMKM sebesar 55 % atau sekitar Rp 600 triliun.

“Begitu besarnya peranan koperasi dan UMKM dalam perekonian Jatim.

Karena itu Pemprov Jatim fokus memperhatikan mereka,” kata Fattah saat membuka Jambore Koperasi Tingkat SMA/SMK/MA di Taman Ria Komplek Lanud Iswahyudi Magetan.

Jambore yang digelar dalam rangkaian memperingati Hari Koperasi ke-67 berlangsung dari 18 – 21 Juni dan diikuti 33 peserta SMA sederajat dari berbagai kota dan kabupaten di seluruh Jawa Timur.

Dijelaskan Fattah, Hari Jadi Koperasi tahun ini mengambil tema ‘Koperasi Indonesia Menuju Ekonomi Dunia’. Pemilihan tema ini bukan tanpa sebab. “Tema ini mengandung makna bahwa pemerintah dalam kurun waktu ke depan akan menempatkan koperasi dan UKM menjadi lokomotif untuk menggerakkan roda ekonomi wilayah, apakah di kabupaten, kota, provinsi maupun di Indonesia,” katanya.

Seiring strategisnya peranan koperasi ini, lanjut Fattah, pemerintah akan terus mengubah mindset akan koperasi itu sendiri. Kalau dulu koperasi penuh dengan masalah, nantinya koperasi akan dibenahi menjadi sebuah badan usaha yang profesional.

“Dahulu koperasi dianggap penuh dengan hal-hal yang ruwet. Tetapi pemerintah sekarang akan membuat badan usaha koperasi ini sejajardengan badan usaha yang lain di negeri ini,” tegasnya.

Pemerintah akan terus memfokuskan

fasilitas khususnya koperasi, misalnya terkait bagaimana tata kelola yang ada di koperasi bisa good cooperative governance. “Dinas koperasi yang ada di seluruh Jawa Timur terus fokus terhadap tata kelola koperasi dapat dilakukan secara profesional” katanya.

Dijelaskan Fattah, sebuah organisasi yang terkelola dengan baik maka akan menciptakan keteraturan. Sehingga memberikan manfaat pada anggota, sementara sumber daya organisasi akan lebih efektif dan efisien.

Penerapan tata kelola yang baik dalam koperasi antara lain dilakukan dengan pembenahan diri menuju organisasi yang sehat, mandiri serta mengacu pada prinsip prinsip koperasi.

Targetnya pada akhirnya menciptakan bangun tata kelola yang baik dan terjaga kesinambungan hidupnya.

Selain itu pemerintah juga akan memfasilitasi pengembangan jaringan usaha serta peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia. “Dan yang lebih penting pemerintah akan memfasilitasi pembiayaan,” tambahnya.

Dijelaskan Fattah berbagai fasilitas yang diberikan ini merupakan dukungan pemerintah khususnya Gubernur Jawa Timur dalam menumbuhkembangkan koperasi di Jawa Timur.

Apalagi Jawa Timur menjadi barometer pemberdayan koperasi dan UMKM di Indonesia.

Fattah lantas mengibaratkan untuk menuju puncak itu mudah, tetapi mempertahankannya butuh strategi.

“Oleh karenanya jauh-jauh hari kita harus mempersiapkan diri mencetak generasi dan memberikan pemahaman tentang perkoperasian dan manfaatnya,” terangnya.

Tidak hanya permodalan, namun Pemprov Jatim siap memberikan bekal keterampilan agar modal yang diberikan dapat berkembang. Paling tidak jika wirausaha ini berkembang maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat. vin*