Harian Bhirawa Edisi 20 Maret 2014

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

HARIAN Saya suruh keluar orang itu, kalau mau menang tidak begini caranya,’’

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 5

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Kadinsosnakertrans Sidoarjo MH Thamrin SH

Kamis Pon, 20 MARET 2014

http://www.harianbhirawa.co.id

20 MARET 2014

Kampanye di Terminal, Arzeti Pijat Kaki Penumpang

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo 07.00

Di ruang Kerja

 Wagub H Saifullah Yusuf 07.00

Di ruang Kerja

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi 07.00

Di ruang Kerja

LBH Bentuk Posko Pengaduan Pelanggaran Pemilu Surabaya, Bhirawa Dari sekian kali pemilu yang digelar di Indonesia, tidak ada satupun yang bersih dari adanya pelanggaran. Noda hitam demokrasi berupa pelanggaran ini tentunya tidak bisa dibiarkan terus menerus terjadi, harus ada ketegasan dari aparat penegak hukum dalam memberikan sanksi bagi pelaku pelanggarannya.

Untuk itu Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya me-launching Posko Pengaduan Pelanggaran Pemilu di titik Kota Surabaya dan di wilayah Jatim, antara lain di Bumi Mataram Putat Jaya (BMP), Serikat Pedagang Kaki Lima (Spekal) Sidoarjo, IPSM Jombang, PGTTI Gresik, MCW Malang, dan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) Malang.

Kabid Penanganan Kasus LBH Surabaya, Hosnan mengatakan ada posko yang tersebar di Jatim. Masing-masing posko bertugas untuk memonitoring terjadinya pelanggaran selama kampanye berlangsung. “Posko pengaduan pelanggaran pemilu tersebar di Jatim di setiap komunitas, dan masing-masing posko ini nanti akan meliput setiap

 ke halaman 11

Arzeti Bilbina yang berangkat dari daerah pemilihan Jawa Timur I (Surabaya-Sidoarjo) ikut memijat kaki penumpang di Terminal Purabaya, Rabu (19/3).

trie diana/bhirawa

Caleg PBB Bantah Aniaya PPL, DPC Persilakan Proses Hukum Berlanjut Sumenep, Bhirawa Caleg Partai Bulan Bintang (PBB), Badrul Aini membantah tim suksesnya melakukan penganiayaan terhadap Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) Desa Paliat, Kecamatan Sapeken, Eko Sugiono hingga mengalami luka-luka di sejumlah bagian tubuhnya saat melaksanakan tugas sebagai pengawas kampanye.

Badrul Aini mengakui ada insiden pemukulan saat acara silaturahim yang dihadiri dirinya. Namun pelakunya bukan dari tim suksesnya. Bahkan, ia membantah jika acara tersebut merupakan kampanye karena tidak ada satu pun atribur caleg maupun parpol yang dipasang dalam kegiatan yang dihadiri sekitar 25 orang itu.

“Sebenarnya acara itu bukan kampanye, hanya silaturahim biasa. Selain tidak ada atribut parpol, juga yang hadir hanya 25 orang. Kalau pelaku

Kejati Jatim, Bhirawa Belum jelasnya perkembangan penanganan kasus dugaan korupsi dana japung Rp 720 juta yang menjerat mantan Wali Kota Surabaya Bambang DH sebagai tersangka, membuat pengamat hukum Universitas Airlangga I Wayan Titib Sulaksana gemas. Dia mendatangi kantor Kejati Jatim, Rabu (19/3).

Kedatangan Wayan untuk meminta kejelasan berkas kasus Bambang DH dan progres penanganan kasus itu. Dia mempertanyakan keputusan Jaksa Penuntut yang mengembalikan berkas Bambang DH ke penyidik Tipikor Polda Jatim.

“Kedatangan saya ke kejaksaan, hanya ingin tahu informasi terkait pengusutan kasus japung.

Kalau alasan jaksa soal kerugian negara yang sudah dikembalikan ke Kas Daerah (Kasda), saya

rasa itu bukan alasan untuk berkas dikembalikan kembali ke penyidik Polda Jatim,” ujar Wayan Titib kepada wartawan, Rabu (19/3).

Wayan yang juga Ketua Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (AMAK) mengatakan, kalau yang dipermasalahkan soal kerugaian negaranya, jelas-jelas uang senilai Rp 720 juta itu kan buktinya. “Kalau uang tersebut sudah

 ke halaman 11

250 Investor China Minati Sidoarjo

Ahmad Dhani

Sentil..  

Rekanan gunakan beking menangkan tender raskin Jangan lupa, keuntungan dibagi-bagi

 

Dana pemeliharaan aset Rp 23 miliar tak jelas Jangan-jangan buat pelihara ‘ayam kampus‛

 

KPU optimis golput rendah Atau sebaliknya golput yang menang

achmad/bhirawa

Bupati Sidoarjo Saiful Ilah sedang berdialog dengan Wakil Wali Kota Jinan Mr Zhang Haibo beserta jajaran pejabat Pemerintah Jinan .

 ke halaman 11

bed/bhirawa

Pakar hukum Unair I Wayan Titib Sulaksana bersama rekannya saat mendatangi Kejati Jatim, Rabu (19/3).

Tak Terdistribusi

 ke halaman 11

Gatot Sutantra Mangkir dari Panggilan Panwaslu Bawaslu Jatim, Bhirawa Upaya Panwaslu Kabupaten Sidoarjo untuk memanggil caleg Partai Hanura, Gatot Sutantra untuk proses klarifikasi terkait bagi-bagi uang saat kampanye perdana di Sidoarjo gagal. Sebab Gatot Sutantra mangkir dari panggilan. Termasuk Menteri Agama (Menag) absen hadir karena surat klarifikasi baru dikirim Selasa (18/3) pukul 16.00.

Komisioner Bawaslu Jatim Divisi Penindakan dan Advokasi, Sri Sugeng Sudjatmiko yang diklarifikasi menegas-

 ke halaman 11

PEMBAGIAN royalti disorot kembali menyusul kerapnya setoran royalti yang sudah dibayar, namun belum terdistribusi kepada pemilik karya cipta. Buntutnya transparansi Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) dipertanyakan oleh pengusaha karaoke terkait pembayaran royalti kepada seniman musik Tanah Air. Perwakilan Asosiasi Pengusaha Karaoke Keluarga Indonesia, Ahmad Dhani mengatakan pengusaha karaoke belum mendapatkan jamin an untuk tidak

 ke halaman 11

Wayan Titib Datangi Kejaksaan, Minta Kejelasan Terkait Kelanjutan Berkas Dugaan Korupsi Bambang DH

Diskusi LBH Surabaya sebelum launching Posko Pengaduan Pelanggaran Pemilu, Rabu (19/3).

DPW PKB Jatim, Bhirawa Banyak cara dilakukan partai politik dan para calon legislatifnya untuk menarik simpatik masyarakat dengan harapan bisa mendulang banyak suara di Pileg 9 April 2014 mendatang.

Salah satunya, seperti yang dilakukan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jatim. Bersama para caleg dan simpatisannya, warga PKB mendatangi Terminal Purabaya di Bungurasih Surabaya, Rabu (19/3).

Di terminal terbesar di Jatim itu para calon legislator PKB langsung memperkenalkan diri kepada penumpang yang sedang istirahat di ruang tunggu. Sebagian caleg bahkan tak segan memijat para penumpang yang leyeh-leyeh itu.

Sidoarjo, Bhirawa Sekitar 250 orang pengusaha dari Kota Jinan, China berminat akan berinvestasi ke Sidoarjo. Selain itu para pengusaha di Negeri Tirai Bambu ini juga akan melakukan transaksi perdagangan termasuk menggarap sektor pariwisata. Begitu juga sebaliknya, Sidoarjo juga akan melakukan perdagangan alias ekspor ke China.

Kerjasama tersebut didapat Bupati Sidoarjo Saiful Ilah SH, MHum saat menghadiri acara ‘Promosi Terpadu Trade, Tourism and Investment Jinan - China,’ pada 18 Maret 2014 yang dilaksanakan oleh KBRI di Beijing.

Kepala Bagian Kerjasama Pemkab Sidoarjo Ari Suryono SSos yang ikut mendampingi

Daftar Pelanggaran Parpol Berdasarkan Temuan KPAI No Parpol 1.

2.

3.

4.

5.

6.

PKS PDIP Golkar Hanura PKPI Nasdem

Jumlah Pelanggaran 14 kali 10 kali 8 kali 8 kali 8 kali 7 kali

No Parpol 7.

8.

9.

10.

11.

12.

Jumlah Pelanggaran

Gerindra Demokrat PPP PKB PAN PBB

6 kali 6 kali 6 kali 5 kali 5 kali 4 kali

PT Waskita Tanggung Kontrakan Warga Korban Pembangunan Tol Gempol-Porong Pasuruan, Bhirawa Nasib 22 kepala keluarga yang mengungsi akibat rumah mereka rusak imbas pembangunan tol Gempol-Porong ada titik terang. Pelaksana proyek tol GempolPorong, PT Waskita berjanji menanggung biaya kontrakan 1 tahun dan biaya hidup warga selama seminggu.

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Memperingati Satu Tahun Berdirinya Podjok Prancis di Universitas Narotama

Tanpa Santan, Tergoda Menikmati Masakan Ayam Lodho Ala Perancis Masih ingat ayam lodho makanan khas Kabupaten Tulungagung?

Ternyata jauh di belahan bumi Eropa sana, tepatnya di Perancis, masakan ini cukup populer menjadi menu masakan rumahan. Ayam lodho yang bercita rasa pedas dikenal dengan nama poulet a la mourtarde et a l’estragon. Dari ‘Podjok Prancis’ Universitas Narotama (Unnar) Surabaya, masakan ini pun mulai popular di kalangan mahasiswa.

Adit Hananta Utama, Kota Surabaya Rabu (19/3) siang kemarin di Podjok Prancis Unnar Surabaya, Mr Francais memulai demo masaknya dengan merebus beberapa potong paha ayam hingga setengah matang. Dia sejatinya bukanlah juru masak restoran ternama di Perancis, atau koki di hotel berbintang. Namun untuk membuat poulet a la mourtarde et l’estrogen, baginya bukan hal menyulitkan.

Di hadapan para peserta yang

terdiri dari mahasiswa, klub Perancis Unnar Surabaya, Ekspatriat Women Assosiasi (EWAS), dan Institute Francais Indonesia (IFI), Mr Francais terlihat sibuk dengan masakan yang akan dibuatnya. Setelah rebusan ayamnya dirasa cukup, dia lalu meletakkan ayam-ayam itu di wajan bersama bumbu-bumbu yang dikemas dalam kemasan berbahasa

 ke halaman 11

adit hananta utama/bhirawa

Mr Francais tengah membuat poulet a la moutarde et a l’estragon yang mirip dengan ayam lodho khas Tulungagung.

SURABAYA

2

Kamis Pon 20 MARET 2014

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Tutup Sekolah Swasta, Dindik Surabaya Digugat di PTUN Surabaya, Bhirawa Niat SMA Jaya Sakti Surabaya menggugat Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Surabaya ke Pengadilan Tinggi Urusan Negara (PTUN) Surabaya tetap dilakukan.

Alasannya karena dari masih ada 21 siswa kelas XII yang hendak ikut Ujian Nasional (Unas).

Data terakhir ,dari 26 siswa SMA Jaya Sakti, sebanyak lima siswa telah dimutasi ke SMA Madi Kurdi.

Namun masih ada sekitar 21 siswa hendak mengikuti Unas dan tidak bisa dimutasi. Tak terima denga hal itu, sebagian siswa melakukan demo didepan PTUN Surabaya. Selain melakukan aksi demo, para siswa turut juga mengawal jalannya sidang perdana gugatan ke Dindik Surabaya.

Pembina SMA Jaya Sakti, Sae mengatakan, DIndik Kota Surabaya tidak melakukan visi dan misi pendidikan. Padahal Pemerintah, sudah menekankan kepada peningkatan pendidikan. Tetapi Dindik Kota tidak mengikuti program dari pemerintah.

Ini terbukti tahun 2013, pada saat sekolah ini mengajukan perpanjangan izin operasional, namun Dindik tidak memberikan izinnya, dan melakukan mutasi masal kepala sekolah.

Perwakilan siswa siswi SMA Jaya Sakti saat menggelar aksi demo di Pengadilan Tinggi Urusan Negara (PTUN) Surabaya, Rabu (19/3).

bed/bhirawa

“Karena masih ada 21 anak kelas XII yang mau Unas, kenapa malah dipindah. Kenapa tidak menunggu sampai Unas. Inilah yang membuat kami untuk menggugat Dindik Surabaya lewat PTUN,” ujar Sae kepada wartawan, Rabu (19/3).

Lanjutnya, mutasi yang dilakukan ke SMA Mardi Siwi tidak beralasan, padahal pihaknya memiliki gedung sendiri, sebagai salah satu syarat izin operasi.

Menurut Sae, seharusnya, sekolah kecil dibina agar bisa berkembang, namun Dindik justru kebalikan.

Dari gugatan tersebut, pihaknya meminta izin operasional untuk dikeluarkan. Dan Pemerintah pusat tidak menutup mata terhadap kasus ini. Karena tanggungjawab pendidikan, masyarakat, lembaga pendidikan, dan pemerintah.

Kepala Sekolah SMA Jaya Sakti.

Siswo Raharjo menambahkan, terkait masalah merger pihaknya tidak tahu. Tetapi yang pasti, sekolah dan gedung ada. Namun kenapa dinas melakukan merger ke sekolah lainnya. Selain itu, kalau sekolah ini ditutup mana surat

keterangan ditutup itu mana?

“Siswa yang dimerger ini tidak mau dan kembali ke sekolah ini.

Dan sekolah pun tidak bisa berbuat banyak,” ungkapnya.

Kuasa Hukum SMA Jaya Sakti Sunarno Edi Wibowo mengatakan, saat ini masih pra persiapan persidangan. Namun pihaknya meminta diskorsing karena ini mendesak bagi anak bangsa untuk pendidikan, yang ditolak oleh dinas.

Padahal negara menjamin untuk mendapatkan pendidikan, tetapi Q bed masih ada pengkerdilkan.Q

Pembentukan BUMD Pelabuhan Tergantung Gubernur Pemprov, Bhirawa Gagasan kalangan DPRD Jatim agar pemprov membentuk BUMD operator pelabuhan mendapat dukungan. Asisten II Sekdaprov , Hadi Prasetya membenarkan peluang ini, namun kebijakan Gubernurlah yang menentukan.

Asisten II Sekdaprov Jatim Bidang Ekonomi Pembangunan, Hadi Prasetya mengatakan, berdasarkan undang-undang 17/2008 tentang Pelayaran, peluang Pemprov Jatim membuat BUMD bidang pelabuhan sangat terbuka. Namun wacana pembuatan BUMD tersebut terserah Gubernur dan DPRD Jatim.

“Iya memang bisa saja membuat BUMD baru yang mengelola pelabuhan. Tapi semua tergantung Pak Gubernur dan DPRD Jatim,” kata mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jatim ini, melalui pesan singkatnya, Rabu (19/3).

Sebelumnya, Gubernur Jatim Dr H Soekarwo pernah pengirim surat kepada Menteri Keuangan dengan tembusan Menteri Perhubungan dan Menteri BUMN, terkait keinginan Pemprov Jatim ikut mengelola assetaset pelabuhan di Jatim. Yaitu pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Gresik, Tanjung Tembaga Probolinggo dan Tanjung Wangi Banyuwangi.

Menurut Gubernur Soekarwo, Pemprov Jatim ingin mengelola pelabuhan untuk kepentingan pembangunan ekonomi Jatim. Selain itu, pihak pihak pengelola pelabuhan saat ini yaitu Pelindo III tidak memberikan Q iib konstribusi apapun ke Pemprov Jatim.Q

Menuju Pemilu Legislatif 2014

KPU Jatim Minta Gubernur Segera Turunkan Izin Siap Tarung di Pemilu 2014, PKS Surabaya Bidik Pemuda Surabaya, Bhirawa Kaum muda terutama pemilih pemula menjadi incaran Partai Keadilan Sejahtera dalam mendulang suara Pemilu 2014. Kampanye simpatik dengan segmen kaum muda terus digelar PKS untuk menyampaikan pesan bahwa berpolitik di PKS tidak harus serius dan menegangkan, tetapi lebih santai dan menyenangkan.Mengusung tema “kobarkan semangat Indonesia”, puluhan pemuda PKS Surabaya diterjunkan dalam kampanye simpatik yang digelar di depan Kebun Binatang Surabaya, Rabu(19/3).

Menurut Ketua DPD PKS Surabaya, Ibnu Sobir, kampanye model ini untuk menunjukkan kepada khalayak terutama segmen pemuda bahwa berpolitik itu bisa juga dilakukan dengan santai.

“Kami sengaja menerjunkan pemuda agar memberikan pesan dan pembelajaran kepada kaum muda di kota Surabaya bahwa pemuda yang berpolitik itu bisa dilakukan dengan fun dan santai, dengan harapan bisa mendapatkan respon balik yang positip yakni menggaet massa baru utamanya para pemilih baru yakni pemuda dan pemudi, “ ucap Ibnu saat mengawal kampanye kader muda

trie diana/bhirawa

Kampanye simpatik yang digelar di depan Kebun Binatang Surabaya, Rabu(19/3).

PKS kemarin.

Dalam kampanye kemarin PKS menggelar aksi Freeze Mob dan Flash Mob. Freeze Mob adalah aksi diam mematung selama beberapa menit, sedangkan flash mob aksi gerak tari modern dengan iringan musik Kobarkan Semangat Indonesia.

Menurut Ibnu ,kampanye kemarin

diikuti 100 massa yang semuanya berusia muda. PKS sendiri punya jurus pendekatan kepada pemilih muda, karena hampir 70 persen kader PKS adalah berusia dibawah 30 tahun.

Sementara seorang peserta kampanye bernama Ismail yang merupakan salah satu pemuda PKS yang terlibat dalam acara kampanye simpatik di

depan KBS mengatakan bahwa dirinya merasa cocok dengan idologi PKS yang lebih mengedepankan soal kepeduliannya terhadap sesama.

“Banyak hal yg saya dapat, pertama soal agama, mengajak soal kebaikan yang dampaknya membuat hubungan antar sesama layaknya keluarga dengan saling mendukung dan berjiwa social yang tanggap dan cepat, demikian juga secara idiologi, “ ucap lelaki yang baru lulus ITS Surabaya ini dan mantan pengurus BEM ITS ini.

Ditanya soal kondisi PKS pasca diterjang badai lantaran Presidennya terjerat kasus tindak pidana korupsi, Ibnu mengatakan bahwa masa kritis PKS telah berhasil dilewati dengan baik semenjak jabatan Presiden PKS dipegang oleh Anis Matta.

“Kami menangkap pesan yang baik dari acara DPP PKS yang digelar di Senayan Jakarta beberapa saat yang lalu, karena meski belum lama partai kami diterpa badai yang besar, namun masih dipenuhi massa yang terdiri dari kader dan para simpatisan, peristiwa ini membuat kami yang ada didaerah semakin percaya diri dan bersemangat untuk tetap meneruskan perjuangan dengan target memenangkan Pemilu 2014,” Q gat.cty.geh jawab Ibnu.Q

Dukungan Karwo Capres Jangan Dianggap Enteng Surabaya, Bhirawa Munculnya spanduk dukungan kepada Gubernur Jatim, Soekarwo untuk dicalonkan sebagai Presiden pada kampanye Partai Demokrat di Tulungagung, dinilai Pengamat Politik Unair Hariyadi, sebagai bentuk aspirasi masyarakat Jawa Timur yang tidak boleh dianggap enteng elit politik di Jakarta.

“Dukungan itu sangat wajar jika

dukungan itu beredar. Pasalnya, saat kampanye Pileg 2014 itu berada di Jawa Timur yang notabene adalah basis Soekarwo ketika menang Pilgub Jatim 2013 lalu,” katanya di Surabaya, Rabu (19/3).

Namun, jika berbicara Presiden tentu konteksnya adalah Indonesia secara keseluruhan. Karena itu, yang bisa dilakukan adalah sejauh mana

masyarakat di Indonesia bisa mengenal Soekarwo sebagai sosok pimpinan nasional.Sementara itu, Hariyadi memiliki sudut pandang lain bahwa sebagai capres, Soekarwo sangat berat. ‘’Pakde Karwo hanya mampu pada level cawapres saja,’’tegasnya kemudian.

Dilihat dari perkembangan lembaga survei saat ini, Partai Demokrat

terpuruk sehingga harus berkoalisi dengan partai lain. ”Dugaan saya, Pakde Karwo digadang-gadang maju di level nasional maksimal cawapres. Fenomena ini sangat masuk akal ketika 11 peserta konvensi Partai Demokrat tidak menunjukkan taringnya,” ujar Dosen Fakultas Ilmu Politik dan Sosial Q cty Unair Surabaya.Q

Terkait Izin PNS Jadi KPPS KPU Jatim, Bhirawa KPU Jawa Timur akhirnya melayangkan surat kepada Gubernur Jatim Soekarwo terkait izin PNS yang menjadi KPPS (kelompok panitia pemungutan suara) Pileg 2014 ini.Surat itu meminta agar pemberian izin dilakukan secara kolektif untuk memudahkan PNS yang bekerja sebagai KPPS. Komisioner KPU Jatim Divisi Teknis dan Data Choirul Anam mengatakan permintaan pemberian izin kolektif ini dipastikan bisa dikabulkan. Pasalnya, Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf, sudah mengiyakannya secara lisan.

“Jadi secara lisan sudah disampaikan dan diiyakan oleh Gus Ipul. Sekarang tinggal formalnya, kami sampaikan surat kepada Gubernur Jatim cq Kepala BKD (badan kepegawaian daerah),” ujarnya kemarin.

KPU Jatim juga sudah melayangkan surat kepada KPU kabupaten/kota untuk melakukan hal yang sama. Yakni mengrimkan surat permintaan ijin kolektif bagi KPPS dari PNS kepada Bupati/Walikota setempat cq BKD. Menurut Anam, persoalan ini sangat penting untuk memudahkan kerja para PNS yang mengabdi sebagai KPPS Pileg 2014. Karena, pada dasarnya menjadi seorang KPPS itu lebih bersifat pengabdian daripada mendapatkan tambahan penghasilan. Di sisi lain, KPPS merupakan ujung tombak pelaksanaan Pileg 2014.

“Kalau dipersulit, kasihan teman-teman KPPS. Semoga ijin kolektif ini memudahkan kerja temanteman dibawah,” kata dia.

Untuk diketahui, sesuai surat edaran Menpan RB (Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) nomor 7/2009, PNS yang menjadi penyelenggara Pemilu harus mendapatkan izin tertulis dari atasannya langsung. Jika tidak mendapatkan ijin dari atasan, PNS yang bersangkutan diancam sanksi pemecatan.

Berdasarkan KPU Jatim, terdapat sekitar 604.744 petugas KPPS. Dari jumlah tersebut, sekitar 181.423 orang atau 30 persen merupakan PNS, termasuk guru. Itu belum termasuk PNS yang menjadi petugas PPS dan PPK. Jika para PNS tersebut kesulitan mendapatkan ijin dari atasan, maka dia khawatir akan Q cty mengganggu pelaksanaan Pileg 2014 ini.Q

Kodam Seriusi Potensi Konflik Pemilu Kodam V Brawijaya menaruh perhatian serius atas berbagai potensi konflik selama Pemilu 2014 dan Pemilihan Presiden. Satuan di jajaran Kodam V/ Brawijaya diharapkan mampu secara optimal untuk melaksanakan operasi pengamanan yang dibutuhkan.

bed/bhirawa

Kodam V Brawijaya menseriusi potensi konflik selama Pemilu 2014. Kasdam V Brawijaya Brigjen TNI Asma’i memerintahkan semua kesatuan V Brawijaya bersiap melaksanakan operasi pengamanan Pemilu.

“Potensi kerawanan pada Pemilu 2014 yang harus menjadi perhatian kita bersama antara lain Konflik Komunal, Teror, Sabotase, Pengancaman dan Penculikan,” ungka Kasdam V Brawijaya Brigjen TNI Asma’i , Rabu(19/3).

Dalam kaitan itulah amanat Pangdam V/Brawijaya melalui Kasdam, mengharapkan kepada para Unsur Pimpinan, Komandan Satuan serta segenap Prajurit Jajaran Kodam V/ Brawijaya untuk senantiasa memonitor setiap perkembangan situasi dan mengumpulkan ketera-

ngan terhadap potensi kerawanan pada setiap tahapan Pemilu 2014.

Tak hanya itu, Pangdam juga menghimbau pada seluruh pasukan untuk tingkatkan koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dalam rangka pengambilan langkah-langkah terpadu dan menyikapi setiap permasalahan.

Selanjutnya, kata Brigjen Asma’I, siapkan Anggota di Satuan masingmasing untuk mengantisipasi apabila ada permintaan bantuan pasukan.

Laksanakan deteksi dini, pencegahan dini dan lapor cepat dalam menjalankan

peran sebagai Bapulket dengan tetap menjaga sinergitas dalam pelaksanaan Pengamanan Pemilu 2014.

Diakhir perbincangan dengan Bhirawa, Kasdam mengatakan kepada segenap Prajurit dan PNS Kodam V/ Brawijaya, agar benar-benar siap menghadapi Pemilu 2014 dengan tetap menjaga Netralitas, tidak berpolitik praktis dan berkomitmen menjaga semua pihak.

Tidak mudah terhasut oleh fitnah, Black Campaign dan Money Politics, serta hindari usaha-usaha dari pihak lain untuk menyeret kita kepada politik praktis. “Bersama Rakyat, jadilah Pengawal Penyelenggaraan Pemilu 2014 yang adil, jujur, bersih dan bermartabat sesuai Peraturan atau Undang-Undang,” imbuh Kasdam diakhir perbincangan dengan Bhirawa.Q bed

SURABAYA

Kamis Pon 20 MARET 2014

Jatim Siapkan 68 Embung Geomembran

RAGAM INFO

Gubernur Dijadwalkan Buka MTQ Korpri Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Dr H Soekarwo, dijadwalkan akan membuka Musabaqoh Tiwatil Quran (MTQ) Korpri Provinsi Jatim Tahun 2014, yang rencananya akan dilaksanakan pada 24-27 Maret di Asrama Haji Sukolilo Surabaya. MTQ Korpri ini merupakan kegiatan yang pertama kalinya digelar, untuk mencari bibit kafilah yang akan dikirim ke MTQ Korpri tingkat nasional di Aceh.

Ketua DP Korpri Provinsi Jatim, Dr H Akhmad Sukardi MM menuturkan, syarat utama menjadi peserta harus memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP) PNS. Hingga saat ini, jumlah peserta yang masuk di panitia sebanyak 240 kalifah (kontigen), yang berasal dari 31 kabupaten/kota di Jatim dan 13 Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Pemprov Jatim dan vertikal.

“Pendaftaran seharusnya sudah ditutup pada 17 Maret, tapi kita toleransi hingga Kamis (20/3) mendatang, karena ada kabupaten/kota yang masih melakukan seleksi makanya kita perpanjang masa pendaftarannya. Kita harapkan aka nada 150 peserta dari seluruh kabupaten/kota,” ujarnya, Rabu (19/3).

Pria yang juga menjabat sebagai Sekdaprov Jatim ini mengatakan, dari 31 kabupaten/kota di Jatim, ternyata masih ada tujuh daerah yang masih belum mendaftarkan diri ke panitia. Tujuh daerah itu yakni Kab Madiun, Kab Kediri, Kab Kab Tuban, Kab Probolinggo, Kab Situbondo, Q iib Kab Pamekasan dan Kota Surabaya.Q

Pemprov, Bhirawa Tahun ini, Dinas PU Pengairan Provinsi Jawa Timur berencana akan membangun 68 unit embung geomembran. Keberadaan embung ini merupakan salah satu bentuk mitigasi struktural untuk memperkecil jumlah desa terdampak kekeringan.

Sebelumnya Diunas PU Pengairan berencana membangunan 100 embung geomembran. Akan tetapi mengalami kendala hingga hanya membangun 68 unit saja. Permasalahan lahan atau tanah masih menjadi kendala sampai saat ini.

“Embung geomembran membutuhkan lahan sekitar 50 x 50 meter dengan kedalaman 3 meter. Syarat tanahnya harus stabil dan tidak mudah longsor. Tanahnya harus porous dan lokasinya harus dekat dengan permukiman,” kata Kepala DPU Pengairan Jatim, Ir Supaad bersama Kabidnya, Ir Sunoko dan Ir Pudjo Buntoro, Rabu (19/3).

Pembangunan embung geomembran itu berada di lokasi UPT di bawah Dinas PU Pengairan Jatim.

Paling banyak embung geomembran yang terbangun berada di lokasi UPT Bojonegoro yang menjangkau antara Bojonegoro dan Tuban, juga ada di UPT Malang.

Pada tahun 2012 lalu, di Jatim telah membangun sebanyak 21 embung geomembran dengan kapasitas satu embung adalah 5 ribu meter kubik air atau 5 juta liter.

dna/bhirawa

Jatim Minim Tenaga Gizi Surabaya, Bhirawa Bertambahnya jumlah penduduk di Jatim tidak diimbangi dengan penambahan jumlah tenaga kesehatan gizi. Dari data yang diperoleh, Jatim krisis tenaga kesehatan gizi sebanyak 6.771 orang.

Kepala Dinas Kesehatan Jatim dr Suharsono mengatakan, saat ini jumlah tenaga kesehatan gizi 1.717 orang dan kebutuhannya mencapai 8.488 orang. Banyak tenaga kesehatan gizi mengumpul di beberapa daerah besar seperti Surabaya, Gresik, Malang dan Sidoarjo. Untuk daerah-daerah terpencil masih jarang ditemukan tenaga kesehatan gizi. ‘’Jangankan tenaga kesehatan gizi, dokter saja masih minim,’’ ujarnya.

Menurutnya, keberadaan tenaga kesehatan gizi diperlukan untuk mensosilisasikan dan menginforasikan gizi ke masyarakat. Masyarakat akan memperoleh inforamasi yang benar dalam memenuhi asupan gizinya.‘’Untuk masyarakat awam maka tenaga kesehatan gizi perlu memberikan informasi tentang asupa yang layak untuk dikonsumsi,’’ terangnya.

Dijelaskannya, kebutuhan tenaga gizi di Jatim sangat mendesak karena dari persebaran rumah sakit dan puskesmas yang ada di Jatim tidak semua memiliki tenaga kesehatan gizi. Jika dlihat junlah rumah sakit dan puskesmas milik pemerintah sangat banyak. Untuk rumah sakit perintah jumlahnya mencapai 52 rumah sakit dan puskesmasnya menQ dna capai angka 970 puskesmas.Q

Sesuai dengan standar MDG’s, satu embung bisa dimanfaatkan 2.500 jiwa per hari (1 jiwa = 20 liter per hari, red).

Selanjutnya tahun 2013, telah dibangun 50 embung geomembran yang tersebar pada daerah rawan kekeringan. Anggaran yang disediakan untuk pembangunan satu embung geomembran menelan Rp 200 juta hingga Rp 300 juta.

Sementara, pada bulan Maret sekarang ini, hujan masih terjadi di sejumlah wilayah walaupun tidak merata. Berdasarkan informasi Badan Meterologi Klimatologi dan Geofisika kekeringan diprediksi baru terjadi pada Mei. Sepanjang 2014 ini Jawa Timur memang akan mengalami musim kemarau basah. Curah hujan berkisar antara 0-50 milimeter. Sedangkan prediksi bulan Oktober nanti, Jawa Timur sudah mulai memasuki musim pancaroba dengan dengan curah hujan antara 50100 milimeter bahkan bisa 100-400 milimeter. Sehingga, nampaknya musim kekeringan diprediksi lebih Q rac pendek.Q

Pembangunan Embung Geomembran Atasi Kekeringan

Petugas gizi sedang memberikan informasi kepada orangtua dan anak.

trie diana/bhirawa

Perawatan Traffic Light

Sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan masyarakat Surabaya,petugas Dinas perhubungan (Dishub Surabaya) melakukan perawatan traffic light di kawasan Jalan A Yani Surabaya,Rabu (19/3).

2014 2013 2012

68 embung di wilayah Bojonegoro , Tuban dan Malang Raya 50 embung di wilayah rawan kekeringan 21 embung

Embung membrane adalah danau buatan untuk tadah air hujan. Berukuran 50 X 50 meter dengan kedalaman 3 meter. Kapasitas air tampungan mencapai 5 ribu meterkubik atau cukup bagi 2.500 jiwa per hari

BKKBN Fokus Tingkatkan KB Vasektomi Antisipasi Banjir, Pemkot Rencanakan Bangun Bozem di Wilayah Pakal Surabaya, Bhirawa Meski sudah mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jatim masih berupaya keras dalam meningkatkan peserta KB untuk Medis Operasi Pria (MO) atau vasektomi.

Plt BKKBN Jatim Suhartuti menyatakan, pelaksanaan KB MOP merupakan upaya efektif bagi BKKBN dalam menekan laju pertumbuhan penduduk di Jatim. Selain itu, MOP merupakan program KB jangka panjang. ‘’Untuk program KB MOP, pasangan suami istri dalam hal ini bapak yang mengikuti program KB, sedangkan ibu tidak perlu mengikuti program KB,’’ ucapnya.

Menurutnya, dengan hasil kinerja Kontrak Kinerja Peme-

rintah (KKP) antara BKKBN Jatim dengan BKKBN Pusat pencapaian MOPJatim diatas target pusat. Untuk pencapaiannya MOP Jatim sebanyak 134.767 orang sedangkan KKPnya sebesar 71.850 orang. ‘’Jika dilihat Jatim sudah aman dalam pencapaian peserta KB MOP karena jumlahnya di atas rata-rata,’’ jelasnya.

Pencapaian hasil ini lanjutnya, harus terus dipertahankan dan ditingkatkan karena dapat menekan laju pertumbuhan penduduk di Jatim. ‘’Saat ini jumlah penduduk Jatim angkanya mencapai 38 juta jiwa akan bertambah jika tidak dikendalikan lewat program KB,’’ tambahnya.

Dikatakannya, dengan program MOP yang telah berjalan baik di Jatim agar dapat ditingkatkan pencapainya. ‘’Kita tidak boleh bangga dengan hasil yang

Hilangkan Imej Kerja PNS Lamban Pemprov, Bhirawa Diakui atau tidak, imej kerja PNS lamban dan etos kinerja rendah di masyarakat masih membekas. Untuk menghilangkan imej itu, Sekdaprov Jatim , Akhmad Sukardi meminta PNS untuk memberikan pelayanan yang prosesnya cepat, tepat dan sederhana.

Sekdaprov menuturkan, tantangan yang dihadapi

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

aparatur pemerintah cukup memprihatinkan, karenadalam praktek selama ini masih sering mengabaikan nilai-nilai moral dan budaya kerja. Sehingga muncul asumsi dari masyarakat bahwa kinerja PNS lamban, arogan, masa bodoh, tidak aspiratif dan kinerja rendah.

Dengan adanya berbagai tuntutan masyarakat terhadap pelayanan aparatur

pemerintah yang optimal, katanya, tidak dapat lagi dilakukan dengan cara tradisional yang masih tergolong lamban dan kaku.Harus ada gebrakan yang membuat masyarakat senang dengan pelayanan yang diberikan pemerintah.

“Minimal harus ada upaya untuk meningkatkan produktivitas kerja aparatur melalui program budaya kerja, de-

ngan mengadakan perubahan, perbaikan dan penyempurnaan,” kata Sukardi, pada pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Fasilitator Budaya Kerja di lingkungan Pemprov Jatim dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Jatim, di Hotel Royal Tretes View, Selasa (18/3) malam.

Menurut dia, sasaran utama pengembangan budaya kerja adalah aparatur pemerintah yang etis, bermoral, profesional, berdisiplin dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan

diperoleh saat ini karena kenaikan jumlah penduduk masih menjadi masalah besar bagi Jatim dan daerah lainnya di Indonesia,’’ ujarnya.n dna Ke depan, dengan pelayanan dan advokasi yang intensif akan meningkatkan jumlah peserta KB MOP. Menurutnya, BKKBN tidak memberikan target yang tinggi dalam mencapai peserta KB MOP. ‘’Yang penting jumlahnya diatas dari pencapaian hasil KKP tahun 2013,’’ tuturnya.

Sementara itu peserta KB MOP Joko mengungkapkan, dirinya mengikuti program KB MOP disebabkan karena faktor keterbatasan ekonomi. Dengan tiga anak akan menambah besar kebutuhan dan pengeluaran dalam rumah tangganya. ‘’Sekarang tiga anak baru terasa dulu ketika anak satu dan dua Q dna tidak terasa,’’ terangnya.Q pekerjaan sehari-hari.

Namun keberhasilannya sangat tergantung pada komitmen pimpinan.”Untuk memperlancar pelaksanaan program budaya kerja, diperlukan sejumlah fasilitator untuk meningkatkan produktivitas kinerja organisasi,” ungkapnya.

Dijelaskan, fasilitator harus mampu meningkatkan kesadaran terhadap kualitas pekerjaan dan cepat tanggap terhadap persoalan budaya kerja sehingga cepat meQ iib lakukan perbaikan.Q

Surabaya, Bhirawa Pemkot surabaya berencana membangun bozem baru di kecamatan Pakal. Bozem untuk menanggulangi banjir di Surabaya barat ini rencananya akan dibangun di kampong Klenuk seluas 16 hektar.

Agus Setyoko, Camat Pakal mengatakan, salah satu penyebab banjir di wilayahnya adalah curah hujan tinggi di wilayah hulu dan kondisi air Teluk Lamong saat sedang pasang. Akibatnya, air akan meluber ke perkampungan .

“Sektitar ada 150 Kartu Keluarga (KK) di RW tiga kelurahan Sumber Rejo yang rumahnya tergenang banjir, karena air laut pasang (ROB) itu juga mempengaruhi.

Sebenarnya banjirnya di kawasan ini adalah kiriman dari Gresik, Lamongan, jika air di Bengawan Solo penuh, otomatis di wilayah ini tergenang banjir,” tuturnya ketika di konfirmasi Bhirawa.

Agus menambahkan, pihaknya saat ini berkordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan telah melakukan survei ke lokasi.

Penanganan darurat telah dilakukan seperti pembenahan tanggul dan pintu air.

Wilayah Kelnuk merupakan salah satu titik yang tersebar di seluruh Kecamatan Pakal. Rencananya, pada pergantian musim Mei tahun ini akan dilakukan pendalaman saluran air.

Bozem ini sebagai upaya menanggulangi masalah tergenangnya wilayah Sumberejo dan Tambakdono, dilakukan rehabilitasi tanggul dan saluran air. Terakhir, adalah dengan membuar boezem baru di daerah Kampung Kelnuk. Boezem seluas 16 hektare di selatan Sumberejo tersebut sekaligus untuk menekan krisis air saat kemarau.

“Kita juga sering komuikasi pada warga setempat, jadi kalau ada apa-apa langsung menghubungi Kecamatan Pakal, dan juga pegawai sini ada yang rumahnya di daerah Gresik, maka dari itu kita juga memanfaatkan komunikasi untuk terus mengawasi kali Lamong,” tambahnya.

Dengan dibangunnya Boezem kedepan untuk petanipetani tambak, khususnya petani ikan untuk menternakkan. Karena wilayah situ banyak petani tambak, dan lahan sudah ada milik Pemkot untuk Q geh dimanfaatkan.Q

Resep Entrepreneurship ala Bang Gee

Masih Muda Bikin Usaha, Mental Baja Kunci Suksesnya Seseorang dapat bekerja dengan ekstra keras mencari uang demi kebutuhan hidupnya. Tetapi cara itu barang kali tidak akan bertahan jika usia telah menginjak angka 50 tahun.

Lantas, bagaimana mencukupi kebutuhan di usia tua sementara daya sudah mulai lemah? Bang Gee, motivator entrepreneur ternama dari Jakarta menyarankan kepada anda segera menjemput kekayaan sebelum masa tua tiba.

Pesan-pesan itu meluncur dari Ir Dedy Hermawan alias Bang Gee dihadapan 315 mahasiswa peserta seminar kewirausahaan di Universitas Dr Soetomo (Unitomo) Surabaya, Rabu (19/3).

Menurut Bang Gee, orang berwirausaha adalah orang yang sukses bekerja dengan menggunakan fisik orang lain.

Karena itu, meski usia telah menua, pengusaha tak pernah khawatir bagaimana dia mencukupi kebutuhan hidupnya.

“Dengan berwirausaha, kalian (mahasiswa) tak perlu pusing memikirkan masa tua,” tutur Bang Gee. Dia menitipkan sejumlah resep agar mahasiswa ini segera bisa berwirausaha. Yang utama, menurut dia pelaku usaha harus memiliki mental baja. Tidak mudah menyerah dan tidak malu memulai usaha. “Biasanya selalu ada yang mengejek usaha kita.

Itu harus dilawan,” kata dia.

Selain itu, Bang Gee meminta

agar para mahasiswa juga senang belajar wira usaha dari pengusaha yang lebih dulu sukses. Belajar itu bisa untuk mendalami lebih jauh managerialnya, menghadapi costumer, dan mengetahui hal apa yang menyenangkan dalam usaha.

“Berusaha sesuai bidang yang kita senangi. Tak harus sesuai bidang keilmuan kita saat kuliah,” terang motivator yang pernah berkarir sukses di Johor Malaysia ini.

Seminar berbasis kewirausahaan ini, Menurut MM Ketua Pusdiklatlitbang Dr Ully RR Tampubolon, diharapkan dapat menghidupkan kembali jiwa kewirausahaan para mahasiswa.

Berusaha untuk memulai wirausaha itu menurutnya tak perlu harus menunggu lulus kuliah.

Sebab, sambil kuliah mahasiswa juga bisa berwirausaha.

“Di Indonesia, ada anak seusia SMA mampu meraih penghasilan Rp4 miliar per bulan. Kenapa yang sudah berstatus mahasiswa tidak bisa,” ungkap dia.

Lebih lanjut Ully menjelaskan, meski di kampus telah ada mata kuliah kewirausahaan dan koperasi, motivasi dari seorang yang ahli dalam hal entrepreneur ini dinilai penting. Sebab, selain mahasiswa mendapat teori dalam kuliah, mereka juga dapat mempelajari segudang pengalaman penting untuk mendukung usaha mereka.

“Mumpung masih muda maka galilah peluang bisnis yang ada”, kata dosen yang juga Dekan Fakultas Ekonomi Q tam Unitomo ini.Q

tam/bhirawa

Bang Gee, motivator ini datang secara khusus dari ibu kota untuk mengajak para mahasiswa Unitomo senang berwirausaha.

OPINI

4

Keterwakilan Perempuan di Pemilu 2014

Tajuk

Capres Dongkrak Bursa Saham POLITIK memang sering bertautan dengan perekonomian. Hal itu ditunjukkan dengan respons pada perdagangan saham maupun pasar uang. Ingat, ketika pak Harto dilengeserkan, perekonomian nasional turut melorot tajam. Meski tidak secara langsung mengendalikan politik, kalangan pengusaha lazim merespon even politik utama sebagai tolokukur iklim usaha. Lebih lagi pilpres (pemilihan presiden) akan menjadi “kalkulator” baru pengusaha untuk menghitung investasi.

Aktivitas investor pada perdagangan pekan lalu sampai membawa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melonjak 152 basis poin, atau naik 3,2%. Ini posisi tertinggi sepanjang tengah semester tahun 2014. Pelonjakan bersamaan dengan deklarasi pencalonan presiden Joko Widodo (Jokowi) oleh PDIP. Boleh jadi pelonjakan IHSG merupakan euforia pemodal, seolah-olah menggambarkan kesukaan pada Capres tertentu.

Melonjaknya IHSG diyakini sebagai sentimen lokal. Buktinya, bursa di kawasan Asia (regional) malah banyak yang anjlok. Rupiah juga terus menguat ke level Rp 11.280-an per-dolar AS. Sayangnya, investor lokal terburu-buru ambil untung dengan menjual saham. Sedangkan investor asing malah melakukan aksi beli sampai lebih dari Rp 2 trilyun.

Euforia bursa saham terhadap pencapresan, karena Jokowi dianggap mampu menggenjot pembangunan infrastruktur. Wajar saja mengingat isu sarana prasarana menjadi masalah utama perekonomian Indonesia. Sentimen positif, khususnya kepada IHSG atau Rupiah, akan dipengaruhi persepsi pasar terhadap kandidat. Bukan hanya kepada Jokowi, melainkan juga Capres dan Cawapres lain yang dianggap punya kemampuan mengatasi persoalan infrastruktur.

Sebenarnya apresiasi terhadap Jokowi tergolong wajar.

Mengingat Gubernur DKI Jakarta itu selama ini (dan sebelum menjadi Walikota Solo) dikenal sebagai pengusaha sukses. Apalagi pasar sejak lama merasa Jokowi, sapaan sang gubernur dari PDIP itu, sebagai calon presiden ideal.

Tetapi euforia pasar modal, pasti ada batasnya. Sehingga investor harus tetap ekstra waspada, terutama pada sektor reksadana. Disiplin pengalokasian aset harus menjadi pertimbangan utama.

Jokowi sejak enam bulan terus memimpin pada isu figur calon presiden RI tahun 2014-2019. Seluruh lembaga jasa survei memapar hasil yang sama: Jokowi teratas. Bahkan jika dipasangkan dengan siapapun, nama Jokowi (bersama pasangannya) tetap unggul. Pada hasil survei yang dilakukan oleh Cirus Surveyors Grup (CSG), Jokowi bisa meraih single majority manakala disadingkan dengan Jusuf Kalla.

CSG merilis survei yang dilakukan selama bulan Pebruari hingga 8 Maret 2014. Berbagai nama coba dichemstry, dengan pengkhususan empat nama Capres Aburizal Bakri (ARB), Jokowi, Prabowo Subianto, serta Wiranto. Sedangkan nama Cawapres terdiri dari sembilan nama. Hasilnya, pasangan Jokowi-Jusuf Kalla meraih dukungan single majority (57,3%). Posisi kedua (47,6%) diperoleh Mahfud MD manakala di-Cawapreskan bersama Capres Jokowi.

Nama Jusuf Kalla, memang masih memiliki magnitude besar pada tataran Cawapres. Misalnya pada chemistry dengan Prabowo diperoleh dukungan 26,5%. Tetapi pasangan ini masih dibawah dukungan untuk pasangan Jokowi-hatta Rajasa (44,7%). Hasil survei pasangan utak-atik CapresCawapres yang dilakukan oleh CSG, memang tidak menggambarkan apapun. Misalnya, mengapa tidak memasangkan Jokowi-Dahlan Iskan?

Padahal dalam simulasi kontestansi tiga pasangan, nama Dahlan Iskan memperoleh dukungan cukup besar. Pasangan Prabowo-Dahlan Iskan, berada di posisi kedua dengan memperoleh 20,5% responden. Dukungan itu jauh di atas ARB-Mahfud MD yang memperoleh 9,9%. Tetapi memang kalah telak oleh pasangan Jokowi- JK (52,8%).

Hingga kini belum ada satupun parpol (maupun koalisi parpol) yang mendeklarasikan pasangan CapresCawapres. UU Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wapres, masih mengamanatkan “Pilpres di belakang pileg.” Pada pasal 9 mensyaratkan perolehan 20% kursi DPR atau 25% suara pileg. Analognya, andai benar Jokowi direspons luas, maka parpol pengusungnya akan beruntung pula di pileg. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Mewujudkan Kota Bebas Pengemis MASALAH sosial seakan tak pernah berhenti hinggap di tubuh Indonesia. Terlebih di kota-kota besar, masalah sosial menjadi sangat dominan. Salah satu permasalahan sosial yang sudah lama mewabah adalah kemiskinan, bahkan masalah ini dapat dikategorikan dalam fase krisis.

Ada beberapa faktor yang memengaruhi munculnya kemiskinan, di antaranya rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, tingginya angka kelahiran, kurangnya lapangan pekerjaan, pendapatan tidak merata, serta faktor lingkungan.

Khusus di kota-kota besar, kemiskinan juga diakibatkan oleh banyaknya masyarakat pedesaan yang bermigrasi.

Masyarakat pedesaan berlomba-lomba datang ke kota dengan harapan bisa mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Sayangnya, mereka tidak dibekali keterampilan, sehingga mengemis pun menjadi pilihan demi bertahan hidup.

Untuk dapat memberantas pengemis, pemerintah harus lebih memperketat aturan-aturan untuk pendatang, misalnya yang boleh bermigrasi hanyalah tenaga-tenaga terampil. Selain itu, perlu ada pelatihan keterampilan bagi para pengemis sehingga mereka bisa menggunakan ketermpilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak hanya pemerintah, masyarakat pun harus berpartisipasi mewujudkan kota bebas pengemis.

Caranya dengan tidak sembarangan memberikan uang kepada pengemis. Secara sepintas, cara ini memang bertentangan dengan naluri kemanusiaan. Namun, dengan begitu kita bisa membuat pengemis berpikir ulang untuk menjadi pengemis. Jika ingin memberi bantuan, kita dapat memberi bantuan kepada lembaga-lembaga resmi yang berwenang.

Dengan begitu, jumlah pengemis dapat ditekan.

Sudirman Alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Kamis Pon 20 MARET 2014

Mempercepat Redistribusi Hak Politik Perempuan Mulai Minggu (16/3) kemarin, secara formal masa kampanye Pemilihan Legislatif 2014 dimulai. Publik bisa melihat bagaimana partai politik dan calon legislatif (caleg)nya akan menjajakan dirinya sehingga mampu meraih simpati publik untuk selanjutnya memberikan suaranya pada 9 April 2014 mendatang. Dalam masa kampanye ini, publik juga bisa melihat bagaimana para caleg perempuan akan berkampanye untuk meraup suara sekaligus bersaing dengan caleg laki-laki. Publik juga akan melihat apakah partai politik juga memberi dukungan dan dorongan kepada caleg perempuan untuk bisa meraih tiket menuju lembaga parlemen baik di pusat maupun di daerah.

D

ibanding pemilu-pemilu sebelumnya, proses penyusunan daftar calon legislator (caleg) dalam Pemilu 2014 terasa lebih longgar bagi perempuan. KPU menerapkan ketentuan undang-undang yang menyebutkan, daftar bakal calon yang diajukan parpol paling sedikit memuat 30% keterwakilan perempuan. Sanksinya, sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU, jika ketentuan 30% keterwakilan perempuan tidak terpenuhi, parpol itu dinyatakan tidak memenuhi syarat pengajuan daftar bakal calon di daerah pemilihan (dapil) bersangkutan.

Bahkan, Mahkamah Konstitusi (MK) juga telah mengabulkan gugatan aktivis perempuan dan pemilu terkait Pasal 215 Huruf b Undang-Undang No. 8 tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, Rabu (12/3).

Dalam salinan putusan MK dengan nomor pemohon 20/PUU-XI/2013 mengganti kata mempertimbangkan menjadi kata mengutamakan. Selanjutnya, MK memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengutamakan calon legislator (caleg) perempuan jika perolehan suaranya sama dengan caleg lakilaki. Singkatnya, putusan MK ini semakin menguatkan KPU dalam kebijakan affirmative action.

Namun persoalannya adalah apakah partai politik dalam hal pemenuhan kuota 30 persen bagi perempuan itu benar-benar didasari oleh keinginan untuk mendorong perempuan masuk parlemen ataukah sekadar memenuhi syarat formalitas KPU saja. Pertanyaan ini relevan disampaikan dengan melihat kualitas caleg perempuan yang dimasukkan cenderung apa adanya. Nyaris tidak banyak menampilkan figur-figur hebat yang mampu memantik harapan perubahan nasib bagi perempuan.

Sebagai indikasi lembaga politik atau partai politik belum melihat

M

tantangan atau ancaman yang mungkin bakal dihadapi. Misalnya, apa isu yang bakal laku dijual? Isu apa yang berkembang di masyarakat yang perlu dikritisi dengan pikiran yang jernih, konseptual, visioner, aspiratif, dan komunikatif? Semuanya itu Oleh : harus terprogramkan Wahyu Kuncoro SN didasarkan analisis yang berkualitas. dari segi kualitas daMustahil dicapai lam merekrut para kader untuk hasil yang optimal jika strategi dan jadi caleg, banyak parpol-parpol program itu hanya dilancarkan dayang tidak mempertimbangkan latar lam masa kampanye. Seorang kader belakang pendidikan, ‘track record’ yang disiapkan dan yang menyiapdalam dunia organisasi, serta kemamkan diri menjadi caleg seyogianya puan lain dalam merekrut perempuan sudah harus ‘’berkampanye’’ jauh menjadi calon anggota legislatif. Sebab, sebelum kampanye yang sebenarnya partai hanya membutuhkan syarat tiba. Tantangan berikutnya adalah formal agar bisa diterima oleh KPU masih relevankah para caleg peremuntuk pemenuhan kuota 30 persen puan mengandalkan jargon politik, keterwwakilan perempuan dalam sebagaimana menjelang pemiludaftar calon anggota legislatif pada pemilu sebelumnya bahwa peremPemilu 2014. puan lebih santun, lebih lembut, Bagaimana nanti bisa memdan lebih antikorupsi dibandingkan perjuangkan hak-hak perempuan laki-laki? Jargon itu dimunculkan di parlemen atau memahami dan mengingat lembaga legislatif yang membedah APBD, jika mereka tidak didominasi laki-laki saat itu dinilai mengetahui masalah itu. Oleh sebab kurang berkualitas akibat perilaku itu, publik sungguh berharap partai anggotanya yang arogan, tidak etis, politik berperan secara aktif untuk dan korup. Keraguan terhadap memberikan bimbingan, pembinaan, keampuhan jargon itu muncul, pelatihan bagi para kader peremsebab dalam kurun waktu lima puan terhadap peran dan fungsi dan tahun terakhir ini terungkap kian tugas perempuan jika terjun dalam banyak pula legislator dan public dunia politik. Utamanya dalam figure perempuan yang berperilaku upaya memperjuangkan hak-hak tidak etis seperti terlibat dalam perempuan yang selama ini masih kasus kawin-cerai, perselingkuhan, menjadi ‘tema utama’ karena peremdan terlibat dalam berbagai kasus puan diidentikan dengan kemiskinpidana seperti kasus korupsi, pencuan, keterbelakangan, pendidikan cian uang, dan tindak kekerasan. rendah, TKI yang teraniaya, serta Banyak-sedikitnya perempuan menjadi korban kekerasan dalam menjadi caleg, menggambarkan rumah tangga (KDRT). banyak-sedikitnya perempuan Lebih penting lagi, jika sudah banyang aktif dalam kiprah politik yak perempuan yang duduk menjadi paktis. Tetapi, seberapa banyak anggota legislatif, apalagi ditunjang pengurus parpol dari kalangan dengan kemampuan atau kualitas perempuan sekarang ini? Analog yang bagus, akan bisa mendorong dengan ketentuan UU nomor 8 dalam membuat regulasi-regulasi tahun 2012, sudahkah parpol baik di pusat maupun di daerah yang mengubah AD/ART-nya yang mebisa memperkuat posisi dan peranan mungkinkan minimal 30% peremperempaun, baik dalam pembangunan puan duduk sebagai pengurus? bangsa maupun dalam keluarganya.

Pola pikir instan ini sering mengabaikan kenyataan bahwa sebagian Bukan Sekadar Ada mereka populer namanya berkat Kini, di tengah upayanya untuk perilakunya yang negatif seperti jago memanfaatkan keran yang telah kawin-cerai atau jago kawin siri yang dibuka KPU, para caleg perempuan biasanya diawali perselingkuhan dan juga harus menyiapkan strategi, prozina. Tanpa adanya penataan megram dan jargon yang relevan. Tiap nyeluruh untuk mengatasi masalah caleg harus mengukur kelebihan dan kelangkaan kader yang mumpuni, kekurangan dirinya dibandingkan tampilnya lembaga legislatif yang caleg lain; harus memonitor peluang, lebih berkualitas, yang bersih dari

tindak pelanggaran etika dan hukum, akan tetap menjadi impian bangsa ini, dan tiap menjelang pemilu akan selalu muncul pola pikir instan serupa.

Pertanyaannya kemudian adalah, apakah caleg-caleg perempuan itu punya kompetensi atau kemampuan menjadi politikus? Pertanyaan ini penting di tengah-tengah persoalan bangsa yang semakin berat. Di sisi lain, tuntutan masyarakat semakin besar terhadap lembaga DPR. Sehingga hadirnya caleg perempuan dalam lembaga DPR tidak bisa lagi hanya karena popularitas dan memiliki penggemar yang cukup banyak. Publik tidak ingin para caleg perempuan hanya dijadikan ‘ikan hias dalam akuarium’ DPR. Pemilu menjadi ajang penentuan apakah kehidupan demokrasi di Indonesia akan semakin baik atau malah tambah buruk.

Demokrasi merupakan kedaulatan rakyat bukan panggung sandiwara atau sinetron. Untuk itu dibutuhkan keseriusan semua komponen bangsa untuk memilih wakilnya di parlemen. Karena itu disamping terus mendorong agar keterwakilan perempuan di parlemen meningkat, kehadiran caleg perempuan tetaplah juga harus dikritisi. Publik tentu ingin caleg perempuan yang tampil di parlemen nanti adalah perempuan yang memiliki pengetahuan politik yang cukup baik, memiliki dedikasi yang tinggi terhadap kepentingan rakyat. Singkatnya, untuk menjadi anggota legislatif termasuk perempuan, tetaplah harus memenuhi aspek kapasitas, kapabilitas, kredibilitas, dan moralitas.

Peningkatan jumlah 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen sejatinya bukan sekadar memenuhi ketentuan peraturan perundangan melainkan upaya untuk mempercepat redistribusi hak politik perempuan yang berdampak reflikasi dalam mengatasi ketertinggalan perempuan di berbagai bidang pembangunan politik, ekonomi dan hukum serta bidang lainnya. Melainkan percepatan redistribusi hak politik perempuan sangat strategis untuk mendorong percepatan kemajuan dibidang lainnya, sehingga dapat memacu peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan gender yang inklusif yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) guna mengejar ketertinggalan dengan negara-negara lainnya.

Wartawan Harian Bhirawa

Memaksimalkan Afirmasi Perempuan

ahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (12/3) memutuskan penguatan perempuan di hasil pemilu. MK memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengutamakan calon legislator (caleg) perempuan jika perolehan suaranya sama dengan caleg laki-laki. Putusan MK ini dipastikan akan menguatkan KPU dalam kebijakan affirmative action. MK mengabulkan gugatan aktivis perempuan dan pemilu terkait Pasal 215 Huruf b UndangUndang No. 8 tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Salinan putusan MK dengan nomor pemohon 20/PUU-XI/2013 mengganti kata “mempertimbangkan” menjadi kata “mengutamakan”.

Putusan MK tersebut merupakan kabar gembira bagi kaum perempuan. Momentum ini penting dioptimalkan guna meningkatkan dan menguatkan perjuangan politik caleg perempuan. Upaya maksimal penting dikerahkan guna memaksimalkan afirmasi perempuan di parlemen. Target 30% kursi mesti menjadi motivasi bagi caleg perempuan dalam memenangkan kompetisi elektoral.

Urgensi Afirmasi Kaum perempuan di Indonesia memiliki potensi sekaligus menghadapi segudang permasalahan.

Kementerian Dalam Negeri (2012) melaporkan bahwa 49,13% penduduk Indonesia adalah perempuan.

Artinya perempuan adalah pasar politik yang potensial secara gender.

Pemilu 2014 kembali membuka peluang keterwakilan perempuan di legislatif dengan pemberlakukan sistem affirmative action. UU No 8 tahun 2012 Pasal 58 dan 59 serta Peraturan KPU Nomor 07 tahun 2013 Pasal 11 dan 24 menegaskan parpol yang tidak memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan di dapil tertentu hingga tenggat masa per-

yoritas bekerja sebagai baikan akan dinyataburuh tani dan buruh kan tidak memenuhi kebun (69,32%). Ironissyarat atau gugur di nya kaum perempuan dapil itu. Pemberlakumengalami diskrimikan sistem ini bahkan nasi, khususnya dalam secara teknis diakomopengupahan. Laki-laki dasi dalam nomor urut memperoleh upah sekisuara, yaitu setiap 3 tar 40% lebih tinggi calon harus ada minidibanding perempuan. mal 1 caleg perempuan.

Mayoritas buruh daKPU hingga KPU Kalam industri perkotaan bupaten/Kota layak Oleh : juga kaum perempuan. diapresiasi karena suRibut Lupiyanto Mirisnya mereka ada dah tegas menerapkan yang dibayar murah, aturan kuota caleg tidak diberikan hak perempuan. cuti haid dan melahirkan, dan tidak Puskapol UI (2012) melaporkan mendapatkan tunjangan keluarga pada Pemilu 2009 dari 69 persen yang merupakan haknya. Hal ini suara pemilih untuk caleg, sejumsemakin kompleks dengan pemlah 22,45 persen atau 26 juta suara berlakuan sistem buruh kontrak. diberikan untuk caleg perempuan.

Sebagian perempuan perkotaan juga Potret keterpilihan perempuan menjadi pembantu rumah tangga. adalah 103 kursi di DPR, 321 kursi Pekerjaan ini umumnya berupah di DPRD provinsi, serta 1.857 kursi di bawah standar, tidak memiliki di DPRD kabupaten/ kota. Angka aturan jelas, dan tidak sedikit berini masih rendah dari harapan ujung kekerasan hingga pelecehan. keterpilihan minimal 30 persen.

Hanna Pitkin (1967) menegaskan Data Women Research Institute bahwa perempuan memiliki posisi (2010) menunjukkan bahwa sudah strategis sehingga penting dilakuada sekitar 25 negara di dunia yang kan tindakan afirmatif. Perempuan memiliki keterwakilan perempuan mewakili setengah dari populasi dan diatas atau sama dengan 30 persen punya hak untuk setengah dari kursi jumlah anggota parlemennya di (justice argument). Perempuan memtingkat pusat. Hal ini mengartikan punyai pengalaman yang berbeda Indonesia masih tertinggal dalam dari laki-laki (biologis maupun sosial) ketercapaian tindakan afirmatif. yang diwakili (experience argument).

Kondisi keseharian di lapangPerempuan dan laki-laki mempunyai an juga membuktikan bahwa pertentangan kepentingan sehingga perempuan masih termasuk dalam laki-laki tidak dapat mewakili peremgolongan rentan. Data Komnas puan (interest group argument).

Perempuan menunjukkan telah Politisi perempuan mewakili terjadi 4.336 kasus kekerasan sekmodel peran penting mendorong sual terhadap perempuan selama perempuan lain untuk mengikuti. tahun 2012. Empat jenis kekerasan Inti ide dibelakang kuota gender yang paling banyak ditangani pemilihan adalah merekrut peremadalah perkosaan dan pencabulan puan ke dalam institusi politik dan (1620), percobaan perkosaan (8), memastikan bahwa perempuan tidak pelecehan seksual (118), dan trafikterisolasi dalam kehidupan politik. ing untuk tujuan seksual (403).

Kaum perempuan merupakan Pemenangan Caleg Perempuan jumlah yang terbesar dalam proses Fakta dan konsepsi di atas menunproduksi. Perempuan perdesaan ma-

tut tindakan afirmasi mesti paripurna hingga keterpilihan caleg perempuan di Pemilu 2014. Riset Wahyudi (2012) membuktikan bahwa berlakunya sistem suara terbanyak tidak mengurangi peluang caleg perempuan terpilih. Kasus untuk DPRD Jawa Timur bahkan sistem suara terbanyak lebih menguntungkan bagi caleg perempuan berdasarkan hasi Pemilu 2009. Totalitas caleg perempuan dan komitmen partai politik (parpol) menjadi kunci mencapai keterpilihan 30 persen menduduki kursi parlemen.

Pertama, caleg perempuan sendiri optimis, serius, dan tidak minder dalam persaingan. Sistem suara terbanyak memberi peluang sama rata dan nomor urut tidak berpengaruh.

Caleg perempuan bahkan memiliki energi ekstra karena pasti didukung penuh suami atau keluarganya.

Kedua, parpol mesti memberikan fasilitas dan bantuan pendanaan istimewa bagi caleg perempuannya.

Perempuan tidak bisa dipungkiri memiliki keterbatasan alamiah. Untuk itu parpol diharapkan berkomitmen dengan mendukung kampanye caleg perempuan, misalnya dalam finansial, dukungan tim sukses, pelatihan, dan lainnya.

Ketiga, bagi komunitas ibu-ibu atau perempuan penting menjajaki lebih intensif kepada caleg perempuan. Dukungan spesial kepada caleg perempuan menjadi hal wajar karena menyangkut sentimen emosional serta perjuangan hak perempuan di parlemen.

Keempat, masyarakat umum mesti memberikan kesempatan setara kepada caleg perempuan untuk bersosialisasi hingga kontrak politik.

Perspektif budaya tradisional penting dikesampingkan sejenak guna tidak memandang tabu memilih pemimpin dari kalangan ibu-ibu.

Deputi Direktur C-PubliCA (Center for Public Capacity Acceleration) - Yogyakarta

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Bangkalan: Aditiya Roosvianto, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Kamis Pon 20 MARET 2014

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

KELANA

Pupuk Bersubsidi Jangan Dijadikan Objek Kampanye Gresik, Bhirawa Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto mengingatkan, masalah pupuk bersubdidi jangan dijadikaan obyek kampanye. Peringatan itu tak hanya ditujukan kepada masyarakat, tapi juga para Calon Legislatif (Caleg) sehingga kelangkaan pupuk tak sampai terjadi.

Menurut bupati, kalau ada yang bilang tidak memilih Caleg tertentu tak mendapat jatah pupuk bersubsisi, jangan percaya. ‘’Para petani jangan kuatir ancaman itu. Sebab pupuk bersubsidi itu sudah dijatah pemerintah,’’ tegas bupati dihadapan warga saat acara sambungrasa di Balai Desa Domas, Kec Menganti Selasa (18/3) kemarin.

Selain itu, bupati juga mengajak warga Menganti dan sekitarnya untuk datang menggunakan hak pilihnya pada Pileg 9 April 2014 mendatang. Kalau bisa jangan Golput. “Pililah wakil anda yang bisa mewakili anda. Pilih partai yang memperjuangkan untuk kesejahtraan masyarakat,’’ katanya.

Sambungrasa yang dilakukan Pemkab Gresik kali ini dimanfaatkan warga sebagai ajang wadul. Banyak hal yang diadukan warga, terkait kedatangan bupati dan wakil bupati beserta para kepala dinas. Seperti diungkapkan bupati saat member sambutan ada warga yang mengadu terkait adanya jalan rusak di Legundi, wilayah Driyorejo.

Namun, bupati menjanjikan akan secepatnya memperbaiki jalan yang rusak itu dengan berkoordinasi dengan Pemprov Jatim. Meski belum ada tindakan dari Pemprop terkait perbaikan jalan itu bupati segera memerintahkan agar jalan itu di perbaiki. ‘’Jalan itu sudah ditambal sejak tiga hari lalu. Meski bukan kewenangan kami, karena untuk kepentingan dan kelancaran akses masyarakat, kami segera memerintahkan untuk melaksanakan penambalan pada jalan yang berlubang,’’ katanya.Q eri

Bupati Tarik Kembali SPPT Sudah Terlanjur Diedarkan Untuk menghindari keselahpahaman, Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto memerintahkan menarik kembali Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang sudah terlanjur dibagikan kepada kepada masyarakat. Penarikan kembali SPPT itu mulai dilakukan Kamis (20/3) hari ini.

Perintah bupati ini disampaikan usai rapat kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kab Gresik yang berlangsung di ruang rapat bupati, Rabu (19/3). Rapat kemarin juga dihadiri Asisten I Tursilowanto Hariogi, Kepala Inspektorat Kab Gresik, Joko Sulistyohadi serta sejumlah pejabat dari jajaran DPPKAD. Penarikan itu dilakukan terkait adanya pencantuman nominal piutang pajak beberapa tahun kedepan yang termuat pada SPPT. ‘’Kami khawatir, hal ini bisa menciptakan penafsiran yang

keliru serta menciptakan keresahan,’’ tutur Bupati.

Setelah ditarik semuanya, lanjut bupati, nantinya akan segera disampaikan lagi SPPT baru yang isinya tagihan pajak tahun berjalan, yaitu tahun 2013 yang ditagih pada tahun 2014.

Sesuai data DPPKAD, SPPT yang sudah disampaikan sejak awal Maret 2014 lalu itu sebanyak 600 ribu hingga 700 ribu lembar. SPPT itu disampaikan melalui desa dan kelurahan. ‘’SPPT itu ada yang masih berada di kantor desa dan kantor kelurahan. Namun, sebagian sudah sampai ketangan

masyarakat. Semuanya akan kita tarik. Untuk penarikan SPPT itu tetap akan kerja sama dengan desa,’’ tambah bupati.

Selain penyampaian penarikan SPPT, bupati juga memberikan kabar gembira untuk masyarakat Gresik terkait Pajak Bumi dan Bangunan.

Pada tahun 2014 ini, bupati memberikan restitusi dengan menghapus tunggakan PBB bagi wajib pajak masyarakat perkotaan dan pedesaan. Penghapusan atau pemutihan PBB ini hanya berlaku bagi wajib pajak yang mempunyai tunggakan utang PBB diatas 5 tahun ke belakang atau lebih.

Penghapusan itu, tambah bupati, hanya untuk wajib pajak yang tagihan PBB nya tidak lebih dari Rp500 ribu. Terkait kebijakan bupati meng hapus utang PBB masyarakat ini.

Menurut Kabag Humas Pemkab Gresik, Agus Setya Pram-

kerin ikanto/bhirawa

Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto saat menyampaikan rencana penarikan SPPT. budi hal itu sesuai Perda Nomor 7 tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan Peraturan Bupati Nomor 35 tahun 2011 tentang Tata Cara Peng-

Panwas Belum Tetapkan Pelanggaran Pidana Sidoarjo, Bhirawa Sejumlah caleg dari Parpol peserta Pemilu 2014 sudah dipanggil untuk diklarifikasi saat berkampanye. Namun menurut data dari Panwaslu Kab Sidoarjo, belum ada pelanggaran pidana.

Ketua Panwaslu Sidoarjo, M Burhanudin SH menyampaikan, untuk menetapkan kegiatan kampanye Caleg sebagai pelanggaran pidana, harus ada koordinasi dari sejumlah lembaga yang tergabung dalam sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu). Yakni terdiri dari unsur Kepolisian, Kejaksaan dan Panwaslu Kabupaten. ‘’Selain itu harus ada masyarakat yang menjadi saksi,’’ kata Burhan, Rabu (19/3) kemarin.

Sehingga Burhanudin minta masyarakat bersedia jadi saksi. Panwaslu Sidoarjo, kata Burhan menjamin masyarakat agar tak takut menjadi saksi, bila tahu ada pelanggaran pidana dalam kampanye Caleg. Misalnya membagibagikan uang atau sembako untuk mempengaruhi hak pilih masyarakat.

Burhanudin juga menghimbau masyarakat, sebab diakui selama ini masyarakat masih sangat sulit untuk dijadikan saksi. ‘’Kalau tak mau jadi saksi, bisa segera hubungi Panwaslu kabupaten, agar kami bisa segera memerintahkan Panwas kecamatan untuk segera turun tangan, mendapatkan dokumentasi sebagai bukti,’’ kata Burhanudin.Q ali

hapusan Pajak Bumi dan Bangunan. ‘’Penghapusan ini untuk meringankan beban masyarakat yang merasa dibebani hutang pajak,” kata Agus.Q eri

Rekanan Gunakan Beking Menangkan Tender Raskin Sidoarjo, Bhirawa Disnakertrans menolak beking dari pengusaha beras yang ikut tender pengadaan Raskin (beras untuk warga miskin) senilai Rp3 miliar.

Karena ada unsur pemaksaan agar perusahaan miliknya dimenangkan dalam tender itu.

Eks Kantor Kelurahan Gunung Gedangan Disegel Kota Mojokerto, Bhirawa Eks Kantor Kel Gunung Gedangan, Kec Magersari, Kota Mojokerto disegel sekelompok orang yang mengaku sebagai ahli waris Sabu Surakhman, mantan Kades setempat. Didepan bangunan itu, dipatok papan dengan tulisan Tanah ini milik Sabu Surahkman. Hubungi Gatot Wiyono dan Waluyo Hadi SH lengkap beserta nomor HP. Sontak tulisan klaim itu mengagetkan banyak orang. Apalagi tulisan dan bangunan itu berada tepat di pinggir jalan utama.

Kasus ini segera dilaporkan pihak kantor kecamatan ke Wali Kota Mojokerto.

Ironisnya, pihak Pemkot sendiri belum bisa menjelaskan status kepemilikan tanah dan bangunan seluas sekitar 2.500 m2.

Pasalnya, buku letter C yang berisi data tanah itu kini disita Kejaksaan Negeri (Kejari) Mojokerto terkait kasus penjualan Tanah Kas Desa (TKD) setempat. ‘’Kami tak tahu persis bekas kantor itu milik siapa. Tiba-tiba sudah ada tulisan itu di depan kantor itu,’’ tutur seorang warga yang melintas di depan bangunan itu, Rabu (19/3) kemarin.

Sejumlah warga setempat mengaku tak tahu asal muasal tanah ini. Namun mereka membenarkan jika Sabu Surakhman sebagai kepala desa setempat era tahun 90 an. Sedang Gatot Wiyono adalah salah satu anak Sabu yang telah almarhum. Konon, Gatot adalah seorang perwira menengah kepolisian yang kini menjabat sebagai Kapolsek di Sidoarjo.

Sabu sendiri, kini telah tiada. Dan tampaknya, peninggalannya yang kini tengah diperjuangkan kepemilikannya oleh para ahli warisnya. ‘’Sejak dulu, tanah dan rumah ini digunakan sebagai Kantor Desa Gunung Gedangan. Perkara miliknya Pak Sabu atau bukan, kami tidak tahu pasti,’’ katanya.

Dikonfirmasi terpisah, Camat Magersari, Abd Rochman Tuwo mengaku telah mendengar kasus penyegelan itu.

Ia sudah melimpahkan perkara yang dilakukan sekelompok orang yang mengaku sebagai ahli waris pemilik eks Kantor Kel Gunung Gedangan ke Wali Kota Mojokerto. ‘’Sudah dilaporkan ke wali kota dan instansi terkait. Kasus ini ada bagian sendiri yang menangani,’’ kata camat kelahiran Sulawesi ini.Q kar

5

suprayitno/bhirawa

Salah satu rumah warga yang kehilangan terasnya saat diterjang angin PB di wilayah Kec Krian.

Sebulan 209 Rumah Diterjang Angin PB Sidoarjo, Bhirawa Pemkab terus berupaya membantu atau menangani penderitaan warganya yang terkena musibah angin Putting Beliung (PB). Dalam sebulan ini, data yang tangani BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Sidoarjo tercatat sebanyak 209 rumah rusak berat dan ringan.

Kepala BPBD Sidoarjo, Ir Dwijo Prawito, Selasa (18/3) kemarin kepada Bhirawa mengatakan, pihaknya terus melakukan pendataan terhadap rumah warga yang terkena musibah angin putting beliung (PB). Angin PB itu terus menimpa di beberapa wilayah kecamatan yang ada di Sidoarjo, dengan merusak 209 rumah, sedangkan korban manusia tidak ada. ‘’Kalau bisa jangan sampai terjadi,’’ terang Dwijo.

Ketiga wilayah kecamatan yang sudah dipastikan pendataannya adalah Kec Taman, Waru dan

Krian. Dengan diperkuat data dari para camat. Setelah itu ditindaklanjuti dengan pemberian laporan kepada Bupati untuk penegasan bantuan sosial.

Sedangkan untuk korban rumah rusak yang terjadi di Kec Wonoayu pada Minggu (16/3) lalu, kami baru menurunkan tim pendataan ke lapangan, agar jelas dan tak terjadi kesimpangsiuran. ‘’Jadi jumlah rumah yang rusak 209 unit itu belum termasuk yang di Wonoayu kemarin,’’ katanya.

Terpisah Camat Wonoayu, Prati Kusdijani SSos menjelaskan, kalau pihaknya bersama-sama dengan warganya, utamanya para Kades/Kakel telah melakukan pendataan juga. Kemarin sore, rumah warga yang terkena angin PB adalah Desa Popoh dengan menimpa dua rumah di RT 3/RW 10. Terus Desa Japanan, Desa Simoketawan, Desa Candinegoro terdapat beberapa warung-warung rusak serta beberapa pohon

tumbang. ‘’Kami terus melakukan koordinasi dengan BPBD, karena penangan lebih lanjut masalah bencana adalah BPBD,’’ katanya.

Sebelumnya juga terjadi di kawasan Waru yang mengakibatkan satu pohon besar tumbang di tengah pemukiman. Namun pada Rabu (12/ 3) sore kejadian serupa kembali terjadi, di wilayah Krian. Setidaknya lima desa yang berada di Krian terkena imbasnya. Yakni, Sidorejo, Tambak Kemeraan, Krian, Jeruk Gamping, dan Keterungan.

Kerusakan yang paling parah terjadi di Dusun Gamping Kulon RT 05 RW 02, Desa Jeruk Gamping. Setidaknya 10 rumah warga dilaporkan mengalami kerusakan, setelah diterjang angin PB. Kerusakan yang terjadi sangat bervariasi yakni, atap rumah yang jebol, genteng rumah yang rusak, tembok dan pagar roboh. Bahkan sejumlah pohon besar yang ada di Krian tumbang dan menimpa warung-warung pinggir jalan.Q ach

Kadinsosnakertrans Sidoarjo, MH Thamrin SH, saat ditemui Rabu (19/3) kemarin, membenarkan ada orang yang mendatangi kantornya untuk mendapatkan proyek pengadaan tender.

Dan perusahaan ini sudah punya pengalaman mendistribusikan beras. Dengan alasan itu mereka ngotot untuk mendapatkan paket pekerjaan ini. ‘’Saya suruh ke luar orang itu, kalau mau menang tidak begini caranya,’’ ujarnya.

Seperti diketahui Dinsosnakertrans kembali mendapat kepercayaan menggelar tender beras lebih dari Rp3 miliar. Sebelumnya di tahuntahun lalu tender ini dilakukan Bagian Kesra Sekretariat Daerah. Karena itu, ia merasa heran kenapa dengan sistem lelang yang sudah baku dan terbuka ini masih ada upaya di luar prosedur untuk memenangkan tender.

Thamrin berjanji tak mau main-main dan akan mengawasi proses tender ini sesuai aturan. ‘’Saya bilang untuk apa ketemu saya, wong yang menentukan siapa pemenangnya bukan saya,’’ terangnya. Sehingga tidak peduli kendati rekanan itu mengaku punya kenalan pejabat-pejabat penting.

Untuk beras itu harus di laboratoriumkan, bukan hanya beras, kantong plastiknya juga harus standar. Untuk menghindari jangan sampai beras itu mudah bocor. Walaupun dalam persyaratan tak harus mempunyai penggilingan padi, tetapi sebaiknya rekanan itu mempunyai penggilingan sendiri untuk menekan harganya benar-benar mampu bersaing.

Thamrin juga mengingatkan, agar rekanan yang mendapat proyek pengadaan ini untuk tidak bermain api. Kalau sampai ditemukan bukti beras yang didistribusikan tak sesuai, pihaknya tak segan-segan untuk mengembalikan berasnya. Dan itu akan menjadi catatan buruk bagi rekanan nakal itu.

Thamrin juga mewanti-wanti jangan ada pihak yang mengoplos beras dan kemudian memecah-mecah beras itu menjadi 2 kiloan.

Kalau hak warga untuk membeli beras murah dengan satuan per sak 10 kilo, tidak boleh ada yang merubah. Pengadaan beras ini dibiayai APBD Sidoarjo. Pemkab Sidoarjo setiap tahun Untuk program Raskin APBD tahun 2012, jumlah penerima Raskin sebanyak 3.318 rumah tangga sasaran, pada tahun 2013 ini mengalami peningkatan menjadi 5.833 keluarga sasaran, atau naik sebanyak 2.515.Tahun lalu Raskin didistribusikan CV Potro Agung selaku pemenang tender pengadaan beras bersubsidi yang menelan APBD senilai Rp5.366.074.355 itu.Q hds

Dewan Usulkan Perangkat Desa Dicover Jamkes Kab Mojokerto, Bhirawa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab Mojokerto mengusulkan perangkat desa dicover APBD untuk mendapat perlindungan Jaminan Kesehatan (Jamkes). Karena tingkat resiko pekerjaan yang relatif tinggi, perangkat desa layak mendapat cover jaminan

kesehatan. ‘’Kami sudah berkonsultasi ke BPJS pusat. Dan kita mempelajari regulasinya, tapi intinya untuk memperjungkan agar perangkat desa bisa dicover Jamkesnya,’’ ujar Mahfud Kurniawan, Anggota Komisi D DPRD Kab Mojokerto, Rabu (19/3) kemarin.

DPRD kini sudah melakukan inventarisasi jumlah perangkat desa se Kab Mojokerto. Dari jumlah seluruh perangkat desa se kabupaten sekitar 3 ribu orang, Mahfud menilai APBD mampu mencover Jamkes bagi perangkat desa. ‘’Sekarang tinggal menunggu good will pemerintah

daerah saja,’’ tambah politikus PKS ini.

Input yang diterima dari bawah, secara mayoritas setuju dengan rencana kebijakan ini.

Karena selama ini setiap perangkat desa dan keluarganya yang sakit, harus merogoh kocek untuk biaya sendiri. ‘’Kami agendakan untuk

meminta penjelasan dengan Dinas Kesehatan dan BPJS untuk sosialisasi,’’ tandas anggota dewan asal Kec Sooko ini.

Mahfud menegaskan, upaya untuk mengcover Jamkes bagi perangkat desa bukan program politis. Kebijakan ini menurut Mahfud sebagai bentuk apresiasi kerja perangkat desa. Supaya bisa fokus bekerja memberikan pelayanan kepada masyarakat.Q kar

Bandeng Asap Sidoarjo Dibuat Lebih Tahan Lama Bandeng asap Sidoarjo yang cita rasanya sudah dapat hak paten dari Kementerian Hukum dan HAM, kualitasnya diharapkan semakin meningkat. Bila selama ini, bandeng asap tahan hanya sampai 3 hari saja, dengan adanya pelatihan peningkatan kualitas produk perikanan dilakukan Dinas Koperasi Perindag Sidoarjo, diharapkan mampu bertahan hingga dua pekan.

Kabid Perindustrian Dinas Koperasi Perindag Sidoarjo, Yayuk Puji Rahayu SH, menyampaikan dalam kegiatan ini, dan yang akan dibina diantaranya pengolah produk perikanan dari tambak. yaitu bandeng dan udang. ‘’Karena dua produk perikanan itu termasuk produk perikanan unggulan dari Sidoarjo,’’ jelas Yayuk, Rabu (19/3) kemarin.

Jumlah pengolah produk perikanan yang akan dilatih di

Balai Besar Industri Agro Kementerian Perindustrian yang ada di Bogor itu sebanyak 10 orang. Tahun depan, kata Yayuk, akan diupayakan ada penambahan jumlah pesertanya. Karena mengingat produk perikanan di Sidoarjo cukup besar dan banyak. ‘’Karena itu suatu saat kita juga bisa melatih para penghasil produk perikan dari air tawar dan dari air laut,’’ kata Yayuk.

Kepala Dinas Kelautan dan

Perikanan Sidoarjo, Ir M Sholeh MSi, saat menerima sertifikat HAKI terhadap produk bandeng asap di Sidoarjo ini pernah mengatakan, mempunyai harapan besar agar produk olahan bandeng asap Sidoarjo akan semakin eksis dan berkembang. ‘’Semoga akan semakin meningkatkan pendapatan masyarakat, utamanya penghasil produk bandeng asap ini,’’ ujarnya.

Sholeh juga menjelaskan, untuk memperoleh sertifikat HAKI ini, prosesnya melalui survei yang mendalam dari tim ahli Kementerian Hukum dan HAM. Proses surveynya, mulai dari tambak sampai pengolahan bandeng asap. Karena itu proses sertifikasi HAKI itu cukup panjang, kurang lebih sampai dua tahun.Q ali

alikusyanto/bhirawa

Bandeng asap Sidoarjo cita rasanya sudah dipatenkan dalam HAKI, kini kualitasnya juga akan ditingkatkan agar bisa tahan lebih lama.

JAWA TIMUR

6

Kamis Pon 20 MARET 2014

Pemkab Jamin Tak Ada Masalah

KILAS JATIM

Berkas GTT Honorer K-2 Lolos CPNS Kabupaten Blitar, Bhirawa Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Blitar, setelah melakukan verifikasi terhadap berkasberkas pengangkatan tenaga honorer, memastikan bahwa ratusan GTT tenaga Honorer K2 yang lolos ujian CPNS bebas dari unsur kecurangan. sawawi/bhirawa

Sejumlah warga Kota Santri Situbondo, saat melakukan proses medis operasi wanita di RSUD Situbondo.

Kantor KB Galakkan Medis Operasi Wanita Situbondo, Bhirawa Guna menekan angka pertumbuhan penduduk di Kota Santri, Kantor Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Situbondo menjalin kerjasama dengan RSUD Abdoer Rahem Situbondo, dalam bentuk medis operasi wanita (MOW) yang dilaksanakan sejak November 2013-hingga tahun 2014 ini.

Langkah ini dinilai cukup maju, karena hanya melibatkan tim medis mulai dokter, bidan dan PLKB asal Kabupaten Situbondo.

Menurut Kepala Kantor KB Kabupaten Situbondo, dr Muhammad Al-Muhdar, pemakaian tim medis dari lokal Situbondo baru berhasil dilakukan sejak ia memimpin lembaga KB Situbondo, pada pertengahan 2013 silam.

“Ini sangat berbeda dengan era beberapa tahun sebelumnya, dimana tim medis MOW selalu melibatkan dokter dari Rumah Sakit dr Soetomo dan Rumah Sakit AL Surabaya,” aku mantan Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo itu, Selasa (19/3).

Kata dr Muhammad, biasanya kegiatan MOW selama ini dilakukan dengan gebyar atau safari KB, lalu dikumpulkan dalam beberapa bulan. Selanjutnya, imbuh dia, pihak Kantor KB Kab Situbondo baru memanggil dokter dan tim medis dari RS dr soetomo dan RS AL. Namun demikian, kata dr Muhammad, sejak Kantor KB ia nahkodai mulai melakukan pendekatan kepada RSU Abdoer Rahem Situbondo (dr akhsin).

“Ternyata selama ini memang ada kendala. Alhamdulillah saya bisa berhasil melobi dan mulai bisa memakai tim medis asal Kota Situbondo sendiri,” tegas dr Muhammad.Q awi

Seperti diungkapkan Kabid Pendidik Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, Jumanto, berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan BKD bersama Dinas Pendidikan, tidak ditemukan adanya indikasi kecurangan seperti yang dilaporkan salah satu LSM beberapa waktu lalu. Diakuinya, cross-check ini dilakukan

dengan meneliti berkas administrasi pengangkatan mereka sebagai tenaga honorer.

“Kami telah meneliti secara cermat satu per satu berkas GTT yang lolos dalam ujian CPNS. Hasilnya, tidak ada satupun tenaga honorer yang terindikasi melakukan kecurangan,” katanya. Bahkan dari hasil pencocokan SK dengan

data yang dimiliki BKD, baik tahun 2005 maupun tahun 2010, semuanya telah sesuai ketentuan, dimana verifikasi SK tersebut sebenarnya tidak hanya dilakukan pada GTT K2 yang dilaporkan bermasalah oleh LSM, namun sesuai Surat Edaran Menpan RB, pasca dinyatakan lolos dalam tes penerimaan CPNS, seluruh tenaga honorer kategori 2 diantaranya, GTT harus melalui proses verifikasi administrasi terlebih dahulu sebelum dilakukan pemberkasan. Proses verifikasi sudah dituntaskan dan tinggal menunggu keputusan berikutnya dari pusat.

Bahkan rencananya Kamis depan Pemkab Blitar yang da-

an Honorer Kategori 2 (K2) Kabupaten Blitar yang meminta kejelasan nasibnya sebagai Calon Pegawai negeri Sipil (CPNS) karena telah bertahun-tahun mengabdi belum ada kejelasannya. Namun pada saat Ujian CPNSD K2 diindikasi adanya permainan karena ada Honorer K2 yang tidak memenuhbi syarat ada yang masuk dan lolos sebagai CPNS Kabupaten Blitar 2013.

Sehingga saat ini melalui Forum Masyarakat Tuntut Keadilan (FMTK) melaporkan hal ini kepada Mabes Polri dan Kemenpan di Jakarta untuk membatalkan proses perekrutan CPNS tahun 2013 jalur Honorer K-2. Q htn

Dana Pemeliharaan Aset Rp 23 Miliar Tak Jelas Sampang, Bhirawa kata Ketua Madura Dana Pemeliharaan Development Watch aset tahun 2013 yang (MDW), Tamsul, Rapernah digelontorkan bu (19/3).

Pemkab Sampang, seMenurut dia, sebesar Rp23 Miliar, dimua SKPD tidak metengarai penggunaanmanfaatkan dana penya tidak jelas. meliharaan aset.

Informasinya, ada Terbukti, banyak tujuh satuan kerja aset milik Pemkab pemerintah daerah Sampang tidak tera(SKPD) yang dinilai wat. Akibatnya, baik tidak memaksimalaset berjalan maukan dana pemeliharapun aset lainnya ternurkholis/bhirawa an aset. Di antaranya ancam rusak.

F. Tamsul Dinas Perhubungan “Semua dinas tiKomunikasi dan Infordak menggunakan masi (Dishubkominfo), Dinas anggaran pemeliharaan aset sePerindustrian Perdagangan dan cara maksimal, sehingga banyak Pertambangan (Disperindagtam), aset pemkab tidak difungsikan Badan Pemberdayaan dan Perlinsebagaimana mestinya ungkap dungan Masyarakat (Bappemas), Tamsul. Padahal, sambung dia, Badan Perencanaan Pembangundana Rp23 miliar langsung dian Daerah (Bappeda), Dinas PU siapkan melalui APBD. Pengairan, Dinas PU Bina Marga, “Tapi sayangnya, penggunaandan PU Cikatarung. nya tidak jelas sehingga aset Jika dilihat dari anggaran pepemkab yang seharusnya bagus meliharaan aset, Dishubkominfo menjadi cepat rusak. Terutama dianggarkan sebesar Rp178.semua aset berjalan seperti mobil 415.000, Disperindagtam Rp74.dan kendaraan roda dua. Ini kan 150.300, dan Bappemas Rp84.tidak boleh dibiarkan,” tegasnya.

065.000. Kemudian, Dinas PU Sayangnya, Kepala Dinas PenPengairan dianggarkan Rp187.dapatan pengelolaan Keuangan 590.000, Bappeda Rp99.500.000. dan Aset (Dispendaloka) SamPU Bina Marga Rp225.433.000, pang, Suhartini Kaptiati belum dan PU Cikatarung Rp287.150.bisa dimintai penjelasan tentang 000. dana pemeliharaan aset Rp23 M “Rata-rata, tujuh instansi tertersebut. Dihubungi melalui nosebut tidak memaksimalkan angmer yang biasa di pakai, yang garan pemeliharaan sehingga babersangkutan tidak merespons. Q lis nyak aset yang tidak terpelihara,”

Buram, Pelantikan Anggota DPRD PAW Sampang, Bhirawa Kepastian sidang paripurna pelantikan dan pengambilan sumpah dua anggota DPRD Sampang pergantian antar waktu (PAW), belum ada kejelasan hingga Rabu (19/3).

Pelantikan masih menunggu SK dari Gubernur Jatim karena salah satu anggota dewan yang di-PAW, Agus Khusnul Yaqin, melakukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya.

Ketua Komisi A DPRD Sampang Moh. Hodai mengatakan, pelantikan dua anggota dewan terpaksa ditunda. Sebab, proses hukum saat ini masih berjalan di PTUN. SK Gubernur sebelumnya turun tanpa memperhatikan keputusan PTUN,” katanya kemarin.

Dijelaskan, selain ada keputusan PTUN, pelantikan harus menunggu rapat badan musyawarah (bamus) DPRD. Rapat bamus merupakan syarat formal yang harus dilakukan dalam sidang paripurna.

“Itu dilakukan demi keabsahan pelantikan dua anggota DPR yang di PAW.” sambung Hodai.

Di antaranya, anggota dewan yang direncanakan dilantik yaitu Moh. Syakir menggantikan Agus Khuanul Yakin, lalu Moh. Holili menggantikan Ali Sadikin.

Kedua anggota DPRD Sampang yang diPAW itu dari Fraksi PKNU. Sementara ditempat terpisah Sudarmanto Sekretaris DPRD Sampang saat dikonfirmasi, ia masih belum mengetahui kepastianya kapan pelantikan dua anggota PAW tersebut, namun Senin (24/3) mendatang, masih akan dilakukan rapat badan musyawarah (Bamus), setelah itu baru kemudian bisa dipastikan kapan pelantikan dua anggota PAW tersebut. Q lis

lam hal ini Wakil Bupati, Sekda dan Kepala BKD akan mendatangi Kementrian PAN RB untuk menyerahkan hasil verifikasi SK Tenaga Honorer K2 yang lolos seleksi CPNS, dimana kedatangan mereka ke Menpan RB juga sekaligus membawa surat pernyataan Bupati Blitar yang menyatakan bahwa dari hasil verifikasi tersebut tidak ditemukan adanya kecurangan data. Jika telah disetujui pusat, maka proses selanjutnya adalah pemberkasan. Kemenpan RB memberikan batas waktu hingga akhir Mei mendatang untuk proses pemberkasan.

Sementara perlu diketahui sebelumnya adanya aksi ratus-

sawawi/bhirawa

Tower milik salah satu perusahaan seluler swasta nasional yang ditolak oleh warga Dusun Padegan, Desa Bugeman, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo.

Warga Bugeman Tolak Pembangunan Tower Situbondo, Bhirawa Ratusan warga yang tersebar di Dusun Padegan, Desa Bugeman, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, Rabu (19/3) kemarin menolak pendirian tower seluler.

Warga menolak, karena pendirian tower seluler yang dinilai liar itu belum mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB) dari Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Situbondo.

Tak hanya itu saja, seluruh warga yang berdekatan dengan lokasi tower belum diajak musyawarah oleh pengelola tower milik salah satu perusahaan swasta nasional tersebut.

Untuk mencegah pendirian tower yang masih dalam tahap pengerjaan ini, kemarin ratusan warga mulai memadati lokasi setempat. “Kami yang berada sekitar 100 meter ini juga memiliki dampak bahaya. Makanya pendirian tower ini harus dihentikan,” tegas warga yang enggan disebut namanya kemarin.

Jika tuntutan tersebut tak digubris, warga mengancam akan mengirim surat

tertulis kepada DPRD Situbondo, sehingga mendapat penanganan serius dari wakil rakyat.

Menurut warga yang keberatan disebut namanya itu, berdirinya tower tersebut merupakan peran besar dari Kepala Desa Bugeman bernama Udit Yuliasto.

Karena, waktu itu Udit meyakinkan kepada warganya kalau pembangunan tower tersebut tidak akan membahayakan warga sekitarnya. Selain itu, pihak pemilik tower belum pernah melakukan sosialisasi kepada warga hingga bangunan fisiknya sudah mencapai 65 persen.

“Namun pembanguan tower itu masih terus di kerjakan. Yang pasti kami tidak setuju dengan pembanguan tower ini.

Saya juga minta agar Kades memperhatikan aspirasi warga,” tutur warga itu.

Disisi lain, Kepala KPPT Kabupaten Situbondo Didik Sulistyo melalui Kasi Informasi, Edi Supriyono, mengakui hingga saat ini IMB tower tersebut masih dalam proses penyelesaian. Q awi

Malang Bersalawat Tandai Seabad Kota Malang Malang, Bhirawa Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT), ke 100 tahun akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, jika sebelumnya selalu diwarnai dengan hingar- bingar kembang api, tetapi tahun ini pemkot Malang akan menggelar acara Malang bersalawat menandai puncak HUT Kota Malang.

Kordinator HUT Kota Malang, Hadi Santoso, kepada Bhirawa di Balaikota Malang, Rabu (19/3) kemarin mengatakan puncak kegiatan HUT Kota Malang akan dilaksanakan acara Malang Bersalawat, pada tanggal 5 April 2014 di Stadion Gajayana.

"Sebanyak 50 ribu orang, akan hadir di Stadion Gajayana, untuk ikut acara Malang Bersholawat, saat ini kami tengah menyiapkan lokasi untuk acara tersebut,"terang Hadi Santoso.

Pria yang juga asisten II Sekretaris Kota Malang itu, menambahkan, sejumlah tokoh penting bersama para ulama dan habaib, akan ikut ambil bagian pada kegiatan ini.

Meski begitu, pihaknya menjamim kehadiran masa itu tidak akan merusak rumput stadion.

Karena para peserta sholawat nanti akan ditempatkan di tribun stadion dan shutleban.

"Panggung besar berada di tribun VIP, sedangkan para jamaah berada ditribun, dan shutleban, lapangan akan dijaga oleh petugas," tambah Hadi Santoso.

Pihaknya juga menambahkan jika rangkaian HUT ke 100 tahun Kota Malang itu juga telah dilakukan oleh masyarakat luas. Ada lebih dari 100 kegiatan di gelar masyarakat dalam rangka HUT Kota Malang.

Sementara itu Asosiasi Pengusaha Pusat belanja Indonesia (APPBI) Malang, Vivi Trisianti mengatakan pihaknya setiap tahun ikut menyemarakan HUT Kota Malang.

"Sebagai bagian dari masyarakat kita ikut memeriahkan HUT Kota Malang, karena jika hanya mengacu pada kegiatan yang dilakukan pemkot Malang saja tidak ada peran masyarakat," ujar Vivi.Q mut

7.669 Warga Tuna Aksara Tuntas Akhir 2014 Pengentasan Tuna Aksara di Bojonegoro, dipastikan akhir tahun 2014 ini, dengan menggunakan anggaran dari pemerintah pusat, Provinsi Jatim dan daerah.

“Kita tuntaskan pengerjaan terhadap Warga Belajar (WB) Tuna Aksara akan tuntas hingga bulan Desember 2014 nanti, dan itu sudah merupakan progam dari kami,” jelas Kasi Keaksaraan dan Kesetaraan Bidang PNFI Dinas pendidikan Kabupaten Bojonegoro, Nandar kepada Bhirawa, Rabu (19/3).

Menurut Nandar, usia produktif antara 15 tahun hingga 59 tahun yang masih Tuna Aksara terdapat sekitar 7.669 orang warga belajar (WB).

Untuk menunjang program tersebut, pihaknya sekarang sedang mengajukan anggaran, dengan perincian untuk satu kelompok yang terdiri dari 10 orang WB di ang-

garkan sebesar Rp3.600.000 yang bersumber dari dana APBD tingkat I Provinsi Jawa Timur, sedangkan juga ada anggaran APBD Kabupaten.

“Kita ajukan ke provinsi sebanyak 600 kelompok mas, untuk kabupaten sebanyak 500 orang (50 kelompok) dengan anggaran sebesar Rp2.700. Dan untuk sisanya akan di ajukan di pusat,” terangnya.

Sementara itu, dalam progam pengentasan warga tuna aksara ini pihaknya memanfaatkan 32 PKBM yang tersebar di 28 Kecamatan di Bojonegoro.

Dan menurutnya di tahun 2014 ini jumlah tuna aksara lebih se-

dikit jika di bandingkan tahun 2013 kemarin berjumlah 8.070 orang tuna aksara.

“Tahun 2013 kemarin kita menuntaskan semuanya mas, jadi untuk tahun 2014 ini jumlah pesertanya menurun. Dimana pengentasanya berupa tuna aksara, melalui keaksaraan fungsional,” tuturnya.

Dijelaskan, strategi yang ia terapkan juga optimis bisa menuntaskannya. Kalau dahulu menggunakan cara monoton, termasuk juga melibatkan guru-guru sertifikasi, namun hasilnya tidak maksimal.

“Dengan memberikan pembekalan atau orientasi teknis tutor sebelum diterjunkan dan melibatkan mahasiswa KKN untuk membantu menuntaskan tuna aksara di Kabupaten Bojonegoro.

Selain itu, peran serta pemerin-

tah desa, pihak kecamatan dan tokoh masyarakat dilibatkan,” sambungnya.

Tetapi ia juga mempunyai kendala saat melakukan kegiatan tersebut. Seperti halnya saat musim tanam, bertani, berkebun dan kegiatan masyarakat lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya terpaksa sekolah buta aksara diliburkan, namun akan digantikan di hari berikutnya nanti.

Ditambahkan, masa belajar buta aksara untuk dasar ditempuh enam bulan atau memenuhi pembelajaran selama 114 jam dan dinyatakan lulus setelah mendapatkan sertifikat.

Setelah mendapatkan sertifikat, mereka bisa melanjutkan lagi ke tingkat lanjutan atau Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) yang ditempuh selama tiga bulan.

bas/bhirawa

Terlihat aktifitas warga belajar sedang serius menempuh pendidikan.

Kalau sudah lulus KUM, masyarakat bisa melanjutkan Paket A setara Sekolah Dasar (SD) kelas empat.

“Masyarakat dinyatakan tidak tuna aksara lagi setelah bisa baca, tulis, hitung, berbicara dan mendengarkan,” pungkasnya.Q bas

JAWA TIMUR

Kamis Pon 20 MARET 2014

7 Minimnya Kegiatan Kampanye Terbuka

KILAS JATIM

KPU Optimis Golput Rendah

DPC PDIP Tak Bergeming Ancaman Golput Batu,Bhirawa Memasuki jadwal kampanye PDIP di Kota Batu kemarin (19/3), para petinggi DPC PDIP Kota Batu tak ‘memusingkan’ adanya ancaman tak ikut mencoblos/ golput dari sejumlah simpanas/bhirawa tisan partai.

Cahyo Edi Purnomo Mereka menilai ancaman seperti itu merupakan sebuah ‘serangan politik’ dari kelompok tertentu yang ingin melemahkan/menjatuhkan partai. Diketahui, kelompok massa yang menamakan dirinya Pro Megawati (Promeg) mengancam akan golput jika PDIP tetap mencalonkan Joko Widodo (Jokowi) sebagai Capres.

Adanya ancaman dari kelompok Promeg dianggap hanya sebagai issue politik. “Kalau memang mereka memiliki basis massa sampai puluhan ribu, mana buktinya. Kalau tidak ada bukti maka itu hanya sebuah issue dari kelompok tertentu. Dan serangan politik seperti itu tidak perlu untuk ditanggapi,”ujar Ketua DPC PDIP Kota Batu, Cahyo Edi Purnomo, Selasa (19/3).

Cahyo menjelaskan bahwa sayap-sayap partai memang ada di tubuh PDIP. Dan Promeg adalah komunitas di PDIP yang mendukung Megawati pada saat masa transisi dari PDI menjadi PDIP. Dan sebagai Promeg, katanya, seharusnya komunitas ini mendukung sepenuhnya keputusan yang diambil oleh Megawati.

“Dan jika ternyata mereka menentang keputusan Bu Mega, jangan-jangan mereka ini (Promeg) adalah penyusup yang ingin melemahkan partai,”tambah Cahyo.

Ia juga menjelaskan bahwa untuk pencapresan di Pemilu 2014 ini, dari awal warga dari PDIP di Indonesia menghendaki pak Jokowi untuk maju menjadi capres.

Dan sesuai dengan hasil kongres PDIP di Bali, diputuskan bahwa siapa yang akan maju menjadi capres diserahkan sepenuhnya kepada Megawati. “Dan dengan kepiawaian ibu (Megawati-red), beliau memutuskan bahwa yang maju menjadi Capres adalah pak Jokowi. Dan seluruh kader sepenuhnya menerima”tegas Cahyo.

Sebelumnya diberitakan, keputusan Megawati untuk mencalonkan Joko Widodo (Jokowi) menjadi Presiden dari PDIP tak sepenuhnya mendapatkan dukungan dari barisan pendukung Megawati Soekarno Putri (Promeg) Jawa Timur. Bahkan Promeg mengancam tidak akan menggunakan hak suaranya di pemilihan presiden (pilpres) alias golput.

“Kami menilai Jokowi bukan tipe pemimpin yang bisa membawa Indonesia lebih baik, mandiri dan terbebas dari kepentingan kapitalis. Jokowi tak lebih dari pelaksana administrasi saja, dan bukan pemimpin,” kata Koordinator Promeg Jawa Timur, Bido Swasono.Q nas

Jember, Bhirawa Minimnya kegiatan kampanye terbuka yang dilakukan oleh partai politik, ternyata tidak membuat KPU Kabupaten Jember gentar dengan ancaman angka Golput yang semakin besar.

sudarno/bhirawa

Puluhan pedagang asong di stasiun besar KA Madiun didampingi beberapa LSM dan LBH saat melakukan aksi unjukrasa di depan kantor PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi (Daop) VII Madiun, Rabu (19/3).

Masalah Asongan Kian Memanas, Unjukrasa Libatkan Gabungan LSM Madiun, Bhirawa Masalah pedagang asongan di Stasiun Besar Madiun, kian memanas. Masalahnya, saat para pedagang asongan melakukan aksi unjukrasa untuk yang kesekian kalinya, tidak maju sendiri.

Gabungan beberapa LSM diantaranya Abimantrana, Wahana Komunikasi Rakyat (WKR), Mumpuni, Pedal, Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI), LBH dan aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD), berada di belakang mereka saat melakukan aksi unjukrasa di depan kantor PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi (Daop) VII Madiun, Rabu (19/3).

Namun saat akan masuk ke dalam Kantor Daop VII Madiun, mereka dihadang oleh puluhan Polsuska hingga terjadi aksi saling dorong. Setelah dilakukan perundingan yang dimediatori oleh Kapolsek Manguharjo, Kompol Agus Suharyono, akhirnya pihak PT KAI mengirim utusan, Humas PT KAI Daop VII, Gatot. Namun Gatot ditolak oleh para pedagang dan perwakilan LSM serta LBH, dengan alasan tidak akan menemui titik temu.

"Sudah, kita keluar saja. Percuma kalau cuma ditemui Humas. Kita ingin ketemu dengan Kadaop. Tidak akan membawa hasil kalau cuma sama Humas. Kita lanjutkan

aksi ini di luar. Ayo keluar!," kata Koordinator LSM WKR, Budi Santoso.

Seperti halnya pada aksi unjukrasa sebelumnya, tuntutan mereka tetap sama.

Yakni agar diperbolehkan kembali berjualan di Stasiun Besar Madiun. Alasannya, rekanrekan mereka di wilayah Daop VI (Yogjakarta), diperbolehkan berjualan.

"Kadaop VII (Ahmad Najib), arogan. Dia datang ke sini untuk mencari masalah. Kami telah didzolimi," kata Ketua Paguyuban Asongan Stasiun Besar Madiun, Hadi Suloso, dalam orasinya.

Selain melakukan orasi, para pengasong juga membawa spanduk dan banner yang bertuliskan, "Hentikan Arogansi Kadaop VII Madiun", "Kami Melawan Hanya Untuk Perut, Bukan Untuk Kaya", "Kami Asongan Korban Kebijakan Daop VII", "Bapak/Ibu DPR, Mana Janjimu Membela Wong Cilik, Menyejahterakan Rakyat" dan "Iki Lho Rakyatmu Dipulosoro, Ojo mBideg Ae".

Karena mereka tidak ditemui oleh Kadaop VII Madiun, Ahmad Najib, mereka kemudian mendirikan tenda tepat di depan pintu masuk Kantor PT KAI Daop VII Madiun. Tak hanya itu, istri mereka juga disuruh berjualan nasi bungkus dan makanan lainnya yang biasa dijajakan di dalam stasiun saat mereka masih boleh berjualan.Q dar

Tim Penghalau PKL Terbentuk Malang, Bhirawa Para pelaku usaha kecil atau yang kerap disebut Pedagang Kaki Lima (PKL), di Kota Malang, harus siap siap di gusur oleh Pemkot setempat. Karena sebentar lagi, Pemkot Malang, akan segera membentuk tim penghalau PKL. Tim ini disebut dengan istilah tim pembinaan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL), yang bertugas menertibkan PKL yang melakukan aktivitas jual beli di wilayah terlarang salah satunya di bahu jalan. "Kalau ada pedagang yang berjualan di bau jalan dan tempat terlarang akan langsung ditertibkan, karena akan berakibat kemacetan dan merusak keindahan kota,"ujar Kepala Dinas Pasar Kota Malang Bambang Suharyadi.

Bambang, lebih jauh mengatakan,

tim tersebut nantinya akan membantu Wali kota dalam rangka penertiban PKL di Kota Malang. Rencananya tim tersebut akan melibatkan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), diantaranya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), dan instansi terkait lainnya.

"Pengajuan usulan pembentukan tim ini akan kami ajukan ke Wali Kota, sesuai dengan amanah Perpres 125 tahun 2012 tentang pemberdayaan dan penataan PKL," papar Bambang Suharijadi, Rabu 19/3 kemarin.

Menurutnya, PKL tak hanya perlu

ditertibkan. Namun PKL yang masuk dalam kategori sektor ekonomi riil harus dibina, sehingga keberadaannya tidak mengganggu ketertiban masyarakat. "Jika PKL di Kota Malang bisa tertata, kami berencana untuk mengantarkan PKL menuju usaha mikro, sehingga nantinya bisa mendapatkan akses dan mendapatkan modal," kata Bambang.

Ditanya soal regulasi penataan PKL, Bambang mengakui jika selama ini Pemkot Malang masih belum memiliki perangkat regulasi. Selama ini, Satpol PP sebagai instansi yang berwenang melakukan penertiban hanya berpedoman pada Perwal 580 tahun 2006. Dalam Perwal tersebut hanya menyebutkan mengenai tindakan peneriban saja, belum menjelaskan secara spesifik mengenai penataan PKL.Q mut

Pasalnya, setelah disahkan menjadi Daftar Calon Tetap (DCT), semua Caleg sudah langsung melakukan kampanye tertutup. Sehingga, ada kemungkinan kebanyakan Caleg berkonsentrasi untuk pemantapan para konstituennya, dengan menggelar kegiatan sosialisasi tertutup saja.

Ketua KPU Kabupaten Jember, Ketty Tri Setyorini, kepada sejumlah media, menjelaskan, saat ini partai politik punya alasan sendiri terkait pilihan mereka untuk tidak banyak mengerahkan massa di lapangan terbuka dalam pelaksanaan kampanye. Alasannya, kemungkinan karena kegiatan pengerahan massa di lapangan, dirasa sudah tidak efektif lagi.

“Apalagi, semenjak ditetapkan masuk dalam DCT, para caleg secara tertutup sudah diperkenankan untuk menggelar kampanye. Sehingga, saat ini, lebih ditekankan pada kegiatan pemantapan saja. Hal itulah yang menjadi alasan mereka, untuk tidak melakukan kegiatan pengerahan massa.

Tidak hanya itu, saat ini, partai politik juga sedang berkonsentrasi untuk menyiapkan saksi, yang nantinya akan diterjunkan ke semua Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Jember,” tandas Ketty.

Kondisi semacam ini, tidak dianggap sebagai sebuah pertanda buruk atas berkurangnya simpati masyarakat dalam Pemilu yang akan datang. Menurut Ketty, jika dengan pelaksanaan kampanye tertutup dinilai Caleg lebih optimal dan jumlah Golput semakin rendah, maka kondisi ini akan menjadi tren tersendiri di

masa depan.

“Dari data yang ada, semua partai politik di Jember dalam menyambut pelaksanaan Jadwal Kampanye Terbuka ini, hanya mengambil satu atau dua waktu saja untuk melakukan Kampanye Terbuka. Padahal, mereka memiliki 5 jadwal pelaksanaan kampanye, yang sudahnya di jadwalkan oleh KPU Jember,” katanya pula.

Lain halnya yang dilakukan oleh M.Asir Caleg DPRD Jawa Timur Dapil Jatim IV (Jember-Lumajang) dari PDIP ini lebih mengutamakan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kakak kandung Kusen Andalas Wabub Jember ini lebih mengutamakan nongkrong di RSU Dr.Subandi Jember, untuk menarik simpati warga.

Hampir setiap hari, Asir mengaku selalu singgah di rumah sakit milik Pemkab Jember itu, guna membantu pasien yang kurang mendapatkan perhatian dari rumah sakit. Bahkan, Asir rela ngantor di Pos Satpam RSD dr. Soebandi, guna menunggu keluarga pasien yang akan meminta rekomendasinya untuk mendapatkan Jamkesda.

“Tindakan itu dilakukannya guna menolong masyarakat Kabupaten Jember yang kurang mampu. Saya dibantu 4 relawan yang berasal dari sejumlah wilayah.

Bahkan, semenjak beberapa tahun lalu, langkah tadi telah dilakukannya. Disebutkan, para relawannya ini aktif turut membantu dan memandu keluarga pasien untuk mendapatkan Jamkesda, tanpa dibayar oleh sang pasien,” ujar Asir yang saat ini menjabat Komisi C DPRD Jember. Q efi

KPU Sumenep Coret 1.368 DPT Pileg Sumenep, Bhirawa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep mencoret sedikitnya 1.368 orang dari Daftar Pemilih Tetap sebanyak 894.444 yang telah ditetapkan pada 17 Februari 2014.

Komisioner KPU Sumenep, Ali Fikri mengatakan, setelah pihaknya melakukan perbaikan terhadap DPT pileg, sebanyak 1.368 orang harus dicoret karena dinyatakan meninggal dunia dan pindah domisili.

"Kami telah melakukan rapat dengan PPK mengenai perbaikan DPT, hasilnya sebanyak 1.368 orang dicoret dari DPT karena meninggal dunia dan pindah domisili," kata Ali Fikri, Rabu (19/03).

Menurut Fikri, sesuai mekanisme, meski DPT pileg sudah ditetapkan, KPU tetap diberi kesempatan untuk menyempurnakan hingga batas waktu H-14 dari pe-

laksanaan pemilu legislatif yang akan digelar tanggal 09 April 2014.

"Sebelum H-14 pelaksanaan pemilu legislatif, kami terus melakukan pembenahan jumlah DPT yang telah diplenokan," ungkapnya.

Dia menegaskan, pencoretan DPT sebanyak 1.368 orang itu tidak akan merubah jumlah DPT yang telah ditetapkan itu yakni 894.444 orang. Makanya KPU tidak akan memplenokan lagi meski ada yang dicoret.

"Adanya DPT yang dicoret itu tidak akan merubah jumlah DPT, hanya diberi tanda," urainya.

Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah diplenokan KPU setempat sebanyak 894.444 orang. Sedangkan TPS yang tersebar di 27 kecamatan daratan dan kepulauan sebanyak 2.798 TPS. Q sul

Budidaya Padi Organik, Hasilkan 8,4 Ton GKP/Ha Pembangunan Balai Pelatihan Budidaya Padi Organik oleh PUSKUD didasari karena semakin berkurangnya lahan persawahan yang semakin menyempit. Demikian halnya diwilayah Kab. Madiun dan juga semakin berkurangnya irigasi teknis untuk pertanian.

Saat ini Pusat Pelatihan Budidaya Padi Organik milik PUSKUD Jawa Timur telah mampu menghasilkan padi organik varietas Menthik Wangi Susu.

Varietas yang satu ini memiliki umur yang agak sedikit panjang yaitu sekitar 141 hari terhitung sejak berada di persemaian padi hingga dipanen.

Berdasarkan hasil panen ubinan, maka diperkirakan akan mampu menghasilakan sekitar 8,4 ton Gabah Kering Panen/ Ha-nya.

Demikian ditegaskan oleh Dirut. PUSKUD Jawa Timur H. Zaenal Arifin pada peresmian bangunan Komplek Gedung Pusat Pelatihan Budidaya Padi Organik milik PUSKUD Jawa Timur di Desa Sidorejo Kec. Saradan Kab. Madiun, Rabu (19/3).

Menurut dia, di Jawa Timur sendiri diperkirakan ada 20 KUD yang akan mengikuti program

pelatihan ini. Karena yang mengikuti pelatihan dari berbagai daerah, maka komplek peltihan ini juga dilengkapi dengan Asrama, tempat ibadah, ruang makan, pendopo dan juga laboratorium.

Adapun materi yang akan disampaikan meliputi : Dinamika Kelompok Tani, Pengelolaan Tanaman Padi, Pembuatan Pupuk Organik, Pembuatan Pestisida dan lain-lain. Sedangkan petani yang sudah praktek menanam padi organik, maka hasil panennya akan dibeli oleh PUSKUD. Jadi petani tidak perlu khawatir kalau nantinya hasil panen tidak terjual.

Sementara itu, Ketua Umum PUSKUD Jawa Timur H. Mardjito Gisan Admojo, dalam perjalanannya PUSKUD tidak bisa lepas dari Pertanian dan Koperasi Unit Desa. Saat ini di Jawa Timur masih ada 702 KUD. Dari jumlah itu 450 sampai dengan 500 dian-

taranya masih berjalan dengan baik dan sisanya maih buka. Hanya saja usahanya menurun. Era reformasi kegiatan KUD sedikit menurun, dan setelah adanya era otonomi daerah keberadaan KUD kembali diperhatikan.

Terkait dengan diresmikannya Pusat Pelatihan Budidaya Padi Organik di Kab. Madiun ini, diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan pengetahuan petani terkait dengan budidaya tanaman padi organik dan juga pembuatan pupuk dan pertisidanya.

Dengan demikian diharapakan pada akhirnya pendapatan dan kesejahteraan petani akan meningkat seiring dengan meningkatnya kwalitas hasil panen padi. Petani hendaknya tidak ragu-ragu untuk menanam padi organik, karena semua hasil panennya akan dibeli oleh PUSKUD. KUD akan terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Bupati Madiun . H. Muhtarom, S.Sos dalam sambutannya mengatakan, pendirian pusat pelatihan budidaya tanaman padi organik di Kab. Madiun sangat

tepat sekali karena letaknya yang mudah dijangkau baik dari Kab. Ngawi, Nganjuk, Magetan, Ponorogo dan wilayah lainnya.

Dengan didirikannya tempat pelatihan ini diharapkan akan mampu meningkatkan hasil produksi padi dalam rangka mewujudkan swasembada pangan.

Selanjutnya Bupati Madiun menginformasikan, bahwa Produksi padi (GKG) di Kab. Madiun mencapai 527.101,67 ton/tahun setara dengan 328.731,37 ton beras sehingga terdapat surplus 228.190,68 ton setara beras. Sedangkan Luas areal panen 76.312 Ha dengan Produktivitas saat ini mencapai 69,06 Ku/ Ha GKG. Kondisi ini menjadikan Kab. Madiun sebagai salah satu daerah penyangga stok pangan nasional dan sekaligus sebagai lumbung pangan untuk Jawa Timur bagian barat.

Untuk meningkatkan hasil produksi pertanian, Pemkab.

Madiun juga memberikan bantuan subsidi untuk pengadaan pupuk melalui Gapoktan Kab. Madiun agar mereka mampu memproduksi sendiri pupuk organik dan pertisidanya yang ramah

sudarno/bhirawa

Ketua Umum PUSKUD Jawa Timur H. Mardjito Gisan Admojo, Bupati Madiun, Muahtarom. S.Sos (tengah) dan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan holtikultura Kab. Madiun, M. Nadjip, SP.MM berkenan melaksanakan panen raya padi organic vareitas Menthik Wangi Susu di Desa Sidorejo Kec. Saradan Kab. Madiun, Rabu (19/3). lingkungan. Tidak berhenti sampai disitu, Bupati Madiun juga tidak bosan-bosannya mengingatkan petani agar mereka juga mempunyai wawasan bisnis. Sehingga pada saat musim panen mereka tidak pada posisi yang selalu dirugikan.

“Untuk itu, kami mengingat-

kan, pada saat musim panen hendaknya hasil panen disimpan dulu tunggu hingga tiga bulan kedepan agar harga gabah merangkak naik. Sedangkan untuk modal kembali menanam petani dapat mengajukan kredit dengan bunga yang sangat terjangkau,” saran bupati Muhtarom.Q dar

EKONOMI - BISNIS

8

Kamis Pon, 20 MARET 2014

Disperindag Surabaya Persiapkan UKM dan IKM Tembus Pasar Modern Para peserta pembekalan UKM dan IKM mengikuti pengarahan dari Disperindag Surabaya untuk bisa menembus pasar modern.

andre endrayana/bhirawa

Kurs JUAL

BELI

USD

11,328.00

11,216.00

SGD

8,952.82

8,863.60

EUR

15,752.72

15,594.73

JPY

11,163.89

11,049.16

GBP

18,841.86

18,651.09

sumber: Bank Indonesia (17 Maret 2014)

RAGAM EKBIS

Teluk Lamong Bangun Pembangkit Listrik Energi Gas Surabaya,Bhirawa Terminal Teluk Lamong Pelabuhan Tanjung Perak yang akan dioperasikan awal Mei 2014 mendatang, membutuhkan energi yang tidak sedikit. Untuk itu, PT. Pelindo berencana membangun bertenaga gas. Rencana tersebut untuk menggatikan generator yang selama ini menggunakan solar. Upaya ini sebagai bentuk komitmen Pelindo III untuk efisiensi dengan menerapkan teknologi tepat guna. Bahkan PT Pelindo III, sebagai pengelola terminal tengah melakukan kajian untuk membangun pembangkit sendiri dengan menggunakan bahan bakar gas.

Kahumas PT Pelindo III Edi Priyanto mengatakan, sumber energy solar kemungkinan akan segera ditinggalkan, selain harganya cukup mahal, PT Pelindo III juga telah berkomitmen ke arah go green, efisiensi yang tepat guna menjadi landasan kebijakan tersebut.

Apalagi, harga bahan bakar minyak (BBM) mengalami kenaikan, sehingga penggunaan energi ramah lingkungan dan murah dipastikan menjadi tujuannya. Apalagi kita sudah berkomitmen ke arah go green.

Karena itu, kami akan meninggalkan penggunaan solar yang berpolusi itu ke energi listrik dan gas,” kata Edi Priyanto. Q ma

Penggunaan Layanan Data Mencapai 30% Lebih Surabaya, Bhirawa PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) mencatatkan pendapatan sebesar Rp 60 triliun lebih atau tumbuh double digit mencapai 10,1%, lebih tinggi dari industri telekomunikasi Indonesia yang tumbuh sekitar 7% sepanjang tahun 2013. Pertumbuhan laba bersih dan EBITDA juga mencapai 10,4% dan 10%. “Pertumbuhan pendapatan ditopang oleh pertumbuhan digital yang terdiri dari layanan data broadband (35,6% YoY) dan digital services (30,3% YoY) serta kontribusi legacy business yaitu voice (tumbuh 4,5% YoY) dan SMS (tumbuh 3,3%YoY),” ungkap Direktur Utama Telkomsel-Alex J. Sinaga, Rabu (19/3).

Seiring dengan arah perusahaan untuk menjadi perusahaan digital berkelas dunia Telkomsel secara konsisten mengembangkan layanan data dan digital. Pertumbuhan data broadband dan digital services yang mencapai angka diatas 30% merupakan wujud sambutan yang positif dari masyarakat atas layanan kami. Q riq

KEHILANGAN TULUNGAGUNG KEHILANGAN STNK, Honda Vario, th. 2012, Hitam, AG4872ON, a/n. Mujiana, Ds. Bungur RT 08/02, Karangrejo-T.Agung No.291/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Yamaha, th. 2009, Hitam, AG4681TN, a/n. Sutejo, Ds. Sepatan RT 7/1, Gondang-T.Agung No.292/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Yamaha, th. 2010, Hitam, AG2871RI, a/n. Sringatin, Ds. Joho, Kalidawir-T.Agung No.293/IMB/BI-II/2014

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 2698 EI, a/n Sudiatiningsih, Ds Tanjungkamal RW 13/02, Kec. Mangaran, Situbondo.

No.294/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 8834 F, a/n Alfonsus Hadinata, Ds Tanjung Glugur RW 11/01, Kec.Mangaran, Situbondo.

No.295/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 3284 EY, a/n Sudarsono, Ds Sumberkolak RW 02/02, Kec. panarukan, Situbondo.

No.296/IMB/BI-II/2014

Realisasikan Tembakau Rendah Nikotin Pemprov, Bhirawa Desakan kebutuhan tembakau kadar nikotin rendah masih kini terus berlangsung. Menilik hal itu, maka Pemprov Jatim tengah merealisasi penanaman jenis tembakau dengan kadar nikotin rendah. Kondisi ini untuk memasok kebutuhan bahan baku tembakau dengan kadar nikotin yang rendah kepada perusahaan rokok nasional.

Kepala Dinas Perkebunan Jatim, Ir Samsul Arifin MMA menegaskan saat ini tembakau yang memiliki kadar nikotin rendah, seperti tembakau virginia dan tembakau ram Madura sudah banyak dibudidayakan oleh petani Jatim, diantaranya di Bojonegoro, Lamongan, Jombang dan Madura.

“Jatim telah siap menghadapi pergeseran pasar rokok dari pasar rokok kretek ke pasar rokok putihan dengan kadar nikotin rendah. Karena disini, petani tembakau tidak hanya menanam jenis tembakau dengan kadar nikotin tinggi. Mereka sudah banyak yang menanam tembakau kadar nikotin rendah, seperti virginia dan ram Madura,” katanya, Rabu (19/3)..

Beberapa jenis tembakau yang memiliki kadar nikotin rendah diantaranya adalah virginia dengan kadar nikotin 2%, ram Madura dengan kadar nikotin dibawah 2%. Tem-

bakau jenis ram Madura sudah dibudidayakan di lahan yang mencapai sektar 130.000 hektar dengan produksi sekitar 110.000 ton per tahun. Sementara virginia mencapai 150.000 hektar dan Barley mencapai 2.500 hektar.

Samsul juga yakin jika pasar rokok domestik masih akan tetap bertumbuh walaupun sudah dikerdilkan melalui berbagai kebijakan. Hanya saja, karena kebijakannya lebih berpihak kepada rokok putihan, maka akan ada pergeseran pasar. Sebab penikmat rokok akan dipaksa beralih dari kretek ke putihan.

Tahun 2012 produksi rokok putihan masih dikisaran 280 miliar batang. Tahun 2013, produksi rokok putihan sudah naik menjadi 330 miliar batang per tahun dengan asumsi kebutuhan bahan baku mencapai 330.000 ton tembakau per tahun.

Sementara secara nasional

Ir Samsul Arifin MMA

produksi tembakau kadar nikotin rendah masih dikisaran 200.000 hektar. “Kurang 130.000 ton, itu yang harusnya menjadi acuan volume impor tembakau kadar nikotin rendah yang diperbolehkan. Tetapi seringkali pabrik tidak mau mengambil dari petani dan lebih senang mengimpor dengan alasan rasa tembakau impor lebih baik.

Padahal menurut saya sama saja. Itu yang lagi kami tekankan bagaimana perusahaan rokok akan lebih memperioritaskan produksi tembakau lokal,” tandasnya. Q rac

Peningkatan Industri Terkendala Aturan Sidoarjo, Bhirawa Semakin banyaknya wirausahawan yang ingin meningkatkan usahanya, utamanya UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) menjadi industri, tenyata banyak terkendala oleh aturan yang telah ditetapkan Pemkab Sidoarjo. Hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Bupati Sidoarjo MG. Hadi Sutjipto, SH. MM, ketika membuka seminar ‘Economic Outlook 2014’ di Sun Hotel Sidoarjo, pada Rabu(19/3) siang.

Ia mengambil contoh UMKM di Desa Ngigas Kecamatan Waru. Selain terkenal dengan kerajinan sepatu dan sandal, di wilayah tersebut sudah banyak para pelaku UMKM yang berhasil, sukses dan ingin meningkatkan usahanya ketingkat industri. Namun karena aturan

RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah)nya Kec. Waru bukan sebagai tempat kawasan industri. “Sehingga tidak diperboleh mengembangkan industri ditempat tersebut,” katanya.

Jika ingin mendirikan industri, para pengusaha itu harus

pindah ketempat lain, yaitu wilayah yang sudah diatur dalam RTRW sebagai kawasan industri. Akan tetapi jika hal tersebut terjadi. Maka, kasihan terhadap para UMKM yang kecil-kecil, mereka akan kena imbasnya. Q ach

Nara sumber Dosen FEB Unair dan Ketum BKKKS Prov Jatim H. Tjuk Sukiadi ketika memaparkan materinya, kemarin (19/3). achmad suprayogi/bhirawa

Lebih Cepat, KA Penataran Mulai Diminati Penumpang Surabaya, Bhirawa Kereta Api (KA) Penataran Ekspres yang mulai beroperasi Bulan Februari 2014 mulai diminati masyarakat. Walau harga tiketnya sangat mahal, namun alat transportasi massal ini mampu mengangkut 500 penumpang dan bisa menempuh Surabaya-Malang-Blitar selama 4 Jam. Harga tiket KA Penataran Ekspres untuk Surabaya-Malang Rp 50 ribu, sedangkan Surabaya-Blitar Rp55 ribu. Jika dibandingkan dengan harga angkutan bus patas Surabaya-Malang, harga tiket Ka Penataran Ekspres memang tergolong mahal, karena tiket bus patas Surabaya-Malang hanya Rp35 ribu.

Namun penumpang lebih senang naik KA karena bebas dari kemacetan dan lebih nyaman karena dilengkapi AC. “Saya lebih senang menggunakan KA karena lebih nyaman, selain itu bebas macet,” kata salah satu penumpang KA Ekpres Penataran, Linda warga Bratang yang sering melakukan perjalanan ke Blitar.

Penumpang lainnya Wahyudi

Husein, warga Srengat Blitar yang kerap menggunakan jasa kereta api, mengeluhkan harga tiket KA Penataran Ekspress Surabaya-Blitar yang sudah tidak mengikuti tarif promo yang dulunya Rp45 ribu, sekarang menjadi Rp55 ribu. Karena dianggapnya, harga tersebut lumayan mahal dibandingkan dengan harga bus antar kota.

“Saya anggap harga tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan bus, tapi karena keluarga saya banyak yang tinggal di Blitar, termasuk istri saya yang menetap di Wlingi mau atau tidak harus ya harus dibeli. Murah atau mahal tetap harus dimanfaatkan, kalau bisa pemerintah memberikan subsidi bagi KA Penataran Ekspress supaya harganya agak turun,” ujar pria berbadan tambun di Stasiun Gubeng Rabu (19/3) kemarin.

Sementara itu, Manajer Humas Daop 8 Surabaya, Sri Winarto menjelaskan, harga untuk KA Penataran Ekspres sudah sesuai dengan biaya operasional yang dikeluarkan oleh KAI. Q wil

Surabaya, Bhirawa Pemkot Surabaya serius mempersiapkan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM) untuk menembus pasar modern. Untuk itu Dinas Perdagangan dan Perindustrian menggelar temu usaha UKM dan IKM dengan para pengelola took modern yang ada di Surabaya di Gedung Graha Widya Bhakti STIESIA, Rabu (19/3) kemarin.

Langkah ini merupakan awal dari janji Wali Kota Surabaya untuk mengangkat kesejahteraan UKM dan IKM Surabaya. Dengan mempersiapkan produk UKM dan IKM mampu bersaing masuk di toko modern.

Kegiatan ini merupakan gelombang pertama dengan melibatkan 40 UKM dan IKM yang sudah siap bersaing di pasar modern. Menurut Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Widodo Suryantoro, UKM dan IKM yang sudah menjadi binaan Pemkot dan Pahlawan Ekonomi dan sudah mengantong ijin usaha.

Seperti SIUP, PIRT, Sertifikasi halal dan lainnya siap bersaing memasuki pasar modern. “Kita sudah menggandeng tiga pengelola took modern yang mau menjadi tempat pemasaran produk UKM dan IKM Surabaya.

Yakni Carrefour, Alfamart, dan Sakinah,” ujarnya.

Dalam kegiatan ini, UKM dan IKM akan diberi materi mengenai subtansi bisnis dari ketiga pengelola took modern.

Supaya mereka dapat pencerahan bagaimana bisa melakukan produksi dalam jumlah besar dalam kurun waktu yang ditentukan. Serta selalu mempertahankan kualitas produk mereka dan bagaimana membuat kemasa produk yang menarik pembeli. Nantinya, mereka bisa mengetahui apa yang harus disiapkan sebelum produk mereka masuk toko modern.

“Walaupun, kita juga sudah pernah memberikan pelatihan dan sosialisasi tentang mulai dari peningkatan kualitas produk hingga ke-

masan. Namun, mereka kan selama ini belum mendengat langsung dari pengelola took modern sendiri. Maka itu, melalui kegiatan ini kita beri kesempatan kepada mereka untuk mendengar informasi langsung dari pengelola toko modern,” terangnya. Widodo menambahkan memang selama ini masih belum ada produk UKM dan IKM yang masuk di toko modern. Sebab, mereka punya standar kualitas sendiri. Nah, melalui kegiatan inilah nantinya bisa mampu menjadi referensi UKM dan IKM supaya produk mereka bisa masuk.

Serta mampu memenuhi kebutuhan yang ditargetkan pengelola toko modern.

Widodo juga menyinggung mengenai proses Ijin Usaha Toko Modern (IUTM). Untuk mendapatkan IUTM, pengelola toko modern harus peduli terhadap toko-toko kecil di sekitar gerai mereka dan harus mampu memasarkan produk UKM dan IKM di gerainya.

Hal ini menjadi syarat mutlak yang harus dilakukan pengelola toko modern di Surabaya. Supaya toko modern tidak mematikan toko-toko kecil disekitar gerai mereka. “Jadi, kita belum memberikan IUTM kepada pengelola toko modern.

Kita ingin tahu dulu sejauh mana kepedulian mereka terhadap program ekonomoi kerakyatan yang dilakukan Pemkot Surabaya.

Apabila, mereka sudah melakukan hal tersebut, maka ijin tersebut pasti akan kita berikan. Kita mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 tahun 2013 yang mengatur tentang 70 persen produk yang dijual toko modern harus produk lokal,” jelasnya. IUTM menjadi sesuatu yang berharga bagi pengelola toko modern, lanjut Widodo, apabila mereka tidak segera memnuhi apa yang telah kita tentukan tentunya akan merugikan mereka sendiri. Selama ini mereka hanya memiliki ijin SIUP dan TDP. Q dre

Dinas UKM Akan Bubarkan 62 Koperasi Bojonegoro, Bhirawa Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bojonegoro bakal membubarkan sebanyak 62 koperasi yang ada di wilayah setempat.

Alasannya koperasi itu sudah tidak berjalan alias fakum. Menurut Kepala Bidang Kelembagaan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bojonegoro, Sunarini, 62 koperasi itu tidak aktif karena tidak menjalankan rapat anggota tahunan (RAT). “ Jika mereka tidak bisa di bina ya terpaksa kita akan bubarkan,” tegasnya.

Meskipun demikian, pihaknya juga akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap koperasi tersebut sebagai langkah awal peringatan. Sehingga bisa diketahui nantinya berapa jumlah koperasi yang akan di bubarkan. ” 62 koperasi tersebut terdiri dari Koperasi Serba Usaha (KSU), Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang tersebar di 14 kecamatan,” paparnya. Sementara itu, hingga akhir Desember 2013 kemarin untuk jumlah koperasi mencapai 1.094 unit.

Dari jumlah itu sebanyak 1.032 unit aktif dan 62 unit koperasi tidak aktif. Sedangkan di tahun 2014 ini hingga 18 Maret kemarin baru terdapat sebanyak 10 unit koperasi yang daftar. Q bas

KOPERASI YANG AKAN DITUTUP DI KABUPATEN BOJONEGORO No

Kecamatan

Jumlah Koperasi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Bojonegoro Sugihwaras Ngraho Sumberrejo Kapas Sukosewu Trucuk Ngasem Kedungadem Temayang Kalitidu Tambakrejo Kanor Kasiman

25 2 1 6 3 3 1 7 1 1 6 3 2 2

Hingga akhir Desember 2013 jumlah koperasi mencapai 1.094 unit. Dari jumlah itu sebanyak 62 unit koperasi tidak aktif. Hingga 18 Maret 2014 terdapat sebanyak 10 unit koperasi yang daftar.

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LUMAJANG Jalan Mayjen. Panjaitan No.106 Telp. ( 0334 ) 887014 LUMAJANG

PENGUMUMAN

TENTANG SERTIPIKAT HILANG Nomor : 315/Peng-35.08/III/2014 1. Untuk mendapatkan sertipikat baru sebagai pengganti yang hilang berdasarkan pasal 50 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dengan ini diumumkan bahwa : No.

Nama/Alamat Hak Atas Tanah NIB Pemohon Jenis & Nomor Hak 1. Sumarsiah Hak Milik No 302 Dusun Krajan RT.002 RW.006 Desa Jatiroto, Kec. Jatiroto, Kab.Lumajang

Terdaftar Atas Nama MOELYONO

Tanggal Letak Tanah Keterangan Pembukuan Desa/Kelurahan 15-02-1992 Desa Kaliboto Lor 1. Surat Kec. Jatiroto Pernyataan dibawahSumpah/janji tgl 19-03-2014 2. Surat Tanah Lapor Kehilangan tgl.06-03-2014 No.Pol : STLK/451/III/ 2014/POLRES

2. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pengumuman ini bagi mereka yang merasa keberatan dapat mengajukan keberatan-keberatan kepada kami dengan disertai alasan dan bukti yang kuat. Jika setelah 30 (tiga puluh) hari tidak ada keberatan terhadap permohonan pengganti sertipikat tersebut diatas, maka Sertipikat Pengganti akan diterbitkan dan berlaku ksyah menurut hukum dan Sertipikat yang dinyatakan hilang tidak berlaku lagi.

Lumajang, tgl 19 Maret 2014 KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LUMAJANG Drs. TONTON SUDIYANTO, MH. NIP. 19600707 198403 1 013

OLAHRAGA

Kamis Pon 20 MARET 2014

Timnas U23 Panggil Lima Pemain Persebaya

LINTASAN

Fisik Pemain Persela Stabil Lamongan,Bhirawa Setelah libur seminggu,kini para punggawa Persela mulai berlatih,latihan dihari kedua kemarin rabu (19/3) semua pemain menjalani tes fisik. ‘’Latihan perdana hari selasa hanya ringan-ringan saja,baru hari kedua tadi kita tes fisik,’’kata Eduard Tjong Pelatih Persela Lamongan.

Menurut Edu—demikian pelatih Persela dipanggil,fisik pemain masih stabil,tidak ada yang sampai turun drastis,tentunya dia senang melihat anak asuhannya menjaga fisiknya selama menjalani libur seminggu.Para pemain melahap semua tes fisik yang diberikan sang pelatih tersebut.

Dengan diketahuinya hasil tes fisik ini,maka program latihan selanjutnya Edu bisa memberikan latihan yang diberikan sesuai porsinya. Harapannya, ketika berlaga lagi,para pemain benarbenar siap diturunkan selama 90 menit.

Sementara itu,Kapten tim Khoirul Huda kembali dipanggil pelatih Alfred Riedl untuk mengikuti pemusatan latihan bersama timnas senior,dalam persiapan menyongsong AFF Championship 2014.Riedl akan memboyong anak asuhannya dalam agenda ujicoba di Spanyol,22 maret hingga 4 April.

Selain Huda,juga ada bek Persela,Eky Taufik,yang dipanggil seleksi timnas u23.

Seleksi dan pemusatan latihan timnas u23 akan dilakukan di Jogjakarta.Eky sudah berangkat ke Jogja, kemarin rabu (19/3).

Menurut Edu,masuk timnas merupakan tugas negara.’’Semoga panggilan timnas kepada dua pemain ini,membawa dampak positif.’’ Tapi untungnya jadwal timnas tidak berbenturan dengan jadwal Persela,sehingga kami menjadi lega.’’ ujarnya.Q cb

Surabaya, Bhirawa Dihuni pemain bintang, Persebaya harus rela jika pemainnya dibutuhkan tim nasional. Seperti saat pelatih Timnas U23 Aji Santoso yang memanggil lima pemain tim bajol ijo untuk menjalani pemusatan latihan kedua, 20 Maret-6 April 2014.

Lima pemain Persebaya yang dipanggil Timnas U23 yakni, Fandi Eko Utomo, Novri Setiawan, Alfin Tuasalamony, Dedi Kusnandar dan Ahmad Hisyam. Mereka dipanggil mengikuti TC Timnas U-23 proyeksi Asian Games 2014, sesuai surat dari Badan Tim Nasional (BTN) melalui PSSI yang diterima Persebaya, Minggu (16/3) lalu.

“Surat dari BTN tentang pemanggilan pemain Persebaya ikut TC Timnas U-23, masuk pada hari Minggu dini hari,” kata Sekretaris tim Persebaya, Rahmad Sumanjaya, Rabu (19/3).

Dari lima pemain Bajul Ijo yang dipanggil TC tahap kedua, Fandi dan Novri merupakan pemain yang juga ikut TC tahap pertama di di Yogyakarta pada akhir Februari sampai awal Maret lalu.

Saat itu, Persebaya diwakili tiga pemain. Selain Fandi dan Novri, ada Vava Mario Yagalo. Bek tengah Persebaya itu, kali ini tidak dipanggil.

Selanjutnya Alfin, Dedi dan Ahmad Hisyam belum masuk.

Alfin yang biasa menempati posisi bek sayap, ikut Timnas senior menghadapi Arab Saudi di kualifikasi Pra Piala Asia. Kemudian Dedi Kusnandar baru sembuh dari

Gubernur Jateng Minta Olahraga Tak Dipolitisasi Semarang, Bhirawa Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta agar tidak ada politisasi dalam bidang olahraga terkait dengan gagalnya Provinsi Jateng menjadi tuan rumah penyelenggara Pekan Olahraga Nasional (PON) XX/2020.

“Saya tidak mau merengek tapi ya sudahlah kalau modelnya begini, jangan dipolitisasi, olahraga ya olahraga, makanya olahraga tidak maju-maju, menentukan itu (tuan rumah penyelenggara PON) saja seperti itu,” katanya di Semarang, Rabu.

Ganjar mengungkapkan, Provinsi Jateng gagal menjadi tuan rumah penyelenggara PON XX/2020 karena hanya menempati ranking ke-4 setelah Papua, Aceh, dan Bali.

Pada Rapat Anggota Tahunan KONI Pusat di Jakarta, Selasa (11/3), Papua memperoleh 66 suara, Aceh dan Bali masing-masing 46 suara, sedang Jateng hanya 26 suara.

Ganjar mengusulkan agar proses penentuan tuan rumah penyelenggara PON dilakukan seperti saat menentukan penerima arisan.Q ant

Pusamania Borneo FC Samarinda Prioritaskan Pemain Lokal Samarinda, Bhirawa Pusamania Borneo Football Club Samarinda, Kalimantan Timur, klub baru di bawah manajemen PT Nahusam Pratama Indonesia akan memprioritaskan bibit pemain lokal.

“Kami tetap memprioritaskan bibit lokal dan saat ini kami tengah melakukan seleksi dan sejak hari pertama sebanyak 135 anak-anak muda ikut mendaftar dan sudah ada 30 terbaik. Jadi, kami membentuk tim ini) tidak untuk mencari rival tetapi demi kemajuan sepak bola di Kaltim,” ungkap pemilik klub Pusamania Borneo FC Nabil Husen Said Amin, kepada wartawan, Selasa malam.

Klub itu bernaung yang mengakuisisi klub Divisi Utama Perseba Bangkalan.

Sebelum diluncurkan, kesebelasan Pusamania Borneo FC kata Nabil Husen telah melakukan serangkaian uji coba.

“Saat ini, para pemain sudah mulai padu dan semoga melalui serangkaian uji coba yang telah kami lakukan tersebut, tim bisa lebih solid sehingga target kami untuk lolos Indonesia Super Liga (ISL) musim depan dapat tercapai,” katanya.

“Kami optimistis, dengan dukukungan masyarakat khususnya Pusamanis, sebagai suporter Pusamania Borneo FC, target lolos ISL tahun depan dapat tercapai,” ujar Nabil Husen.Q ant

cedera lutut. Alfin dan Dedi merupakan punggawa Timnas U-23 di SEA Games 2013

di Myanmar.

Sementara Ahmad Hisyam merupakan pemain baru yang diberi kesempatan seleksi.

Tole -panggilan Ahmad Hisyam- biasa bermain di bek atau gelandang. “Sesuai surat panggilan, pemain sudah berada di Yogjakarta hari ini (Rabu, 19/3),” kata Ahmad Sumanjaya. Q wwn

ist

Pemain Persebaya Fandi Utamo kembali mendapat panggilan Timnas U23 untuk mengikuti pemusatan latihan tahap dua di Yogjakarta.

Chris John Netral pada Pemilu 2014

wawan triyanto/bhirawa

Prestasi kuda pacu Jatim sangat bagus di nasional, sayangnya Jatim belum memiliki kuda dan atlet untuk nomor equestrian. Iwan Supit salah satu atlet berkuda equestrian yang turun di Kejurda.

Semarang, Bhirawa Mantan juara dunia tinju kelas bulu (57,1 kilogram) WBA Chris John akan bersikap netral pada Pemilihan Umum 2014.

“Saya akan netral pada Pemilu nanti karena memang saya tidak ingin terjun ke dunia politik,” kata Chris John ketika dihubungi di Semarang, Jawa Tengah, Rabu.

Ketika ditanya apakah ada partai politik yang mengajaknya untuk menjadi juru kampanye pada Pemilu 2014, Chris John yang mulai menggantungkan sarung tinjunya pada 19 Januari lalu, mengaku belum ada dan sepertinya dirinya tidak

Kuda Equestrian Jatim Harus Sering Ikut Lomba Surabaya, Bhirawa Ajang Kejuaraan Daerah (Kejurda) berkuda nomor equestrian yang digelar Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) Jatim di Trawas, beberapa waktu lalu mendapat tanggapan positif dari pengurus KONI Jatim.

Tapi KONI berharap kuda equestrian Jatim harus sering mengikuti lomba di level nasional.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi (Binpres) KONI Jatim, Irmantara Subagyo yang melihat kuda-kuda equestrian yang turun di Kejurda Minggu (16/3) di Trawas Mojokerto masih pemula.

Demikian juga dengan lawanlawannya juga masih kuda lokal Jatim. “Kuda equestrian Jatim masih butuh jam terbang dan harus mengikuti banyak lomba terutama di tingkat nasional,” katanya, Rabu (19/3).

Semakin banyak mengikuti lomba, maka kuda maupun atletnya bisa menambah pengalaman bertanding. Selain itu juga

untuk mengukur kemampuan kuda sebelum turun di Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX Jabar 2016 mendatang. Sebab KONI Jatim hanya akan mengirimkan atlet dan kuda-kuda terbaik untuk berlomba di multieven empat tahunan paling bergengsi di level nasional itu.

Selama ini, nomor equestrian memang masih asing bagi pemilik kuda di Jatim, terbukti baru sekali Pordasi menggelar Kejurda khusus nomor equestrian. Sedangkan pemilik kuda cenderung mempersiapkan kuda pacu.

Sehingga prestasi kuda pacu Jatim di level nasional cukup bagus dan sering meraih juara umum. “Kalau untuk pacu, sudah bagus, tapi harus dipersiapkan lebih matang,” kata Irmantara Subagyo atau yang akrab disap Ibag itu.

Seperti diketahui, PON 2016 nanti, berkuda melombakan 15 nomor. Rinciannya, pacuan ada lima nomor. Sedangkan equestrian melombakan 10 nomor. Q wwn

Rekrut Atlet Eks Bisbol, Jatim Siapkan Tim Kriket di PON ist

KONI Jatim akan merekrut mantan pemain bisbol untuk memperkuat tim kriket Jatim yang dipersiapkan turun di PON XIX Jabar 2016.

Surabaya, Bhirawa Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jatim mulai mempersiapkan beberapa cabang olarhaga (Cabor) baru seperti krilet yang akan dipertandingkan di Pekan Olahraga Nasional

9

(PON) XIX Jabar 2016. Salah satunya upaya adalah merekrut eks atau mantan pemain bisbal untuk bermain di kriket.

Basic permainan antara bisbol maupun kriket memang tidak jauh berbeda. karena permainan

ini sama-sama melakukan pemukulan bola dan dimainkan dua tim. Hanya saja di bisbol masingmasing tim diperkuat 9 pemain, sedangkan kriket 11 pemain.

Di kriket, pada setiap segmen permainan, atau babak, dua regu beralih antara tangkas dan memukul bergantian. Para pemain sebelas pada masing-masing tim terdiri dari striker, batsmen disebut, fielders dan Bowlers.

Melihat sedikit persamaan itulah, KONI Jatim tetap akan menurunkan tim kriket di PON XIX Jabar 2016 mendatang. Karena Cabor yang populer di Inggris Raya itu rencanannya akan mempertandingkan empat nomor, yakni super eight dan twenty-twenty untuk putra maupun putri. “Jatim mengirimkan tim kriket, tapi kami akan merekrut eks pemain bisbol, karena basic permainannya kurang lebih sama,” kata Ketua Harian KONI Jatim, Dhimam Abror

Djurait, Rabu (18/3) Abror juga menegaskan tidak akan merekrut atlet bisbol yang sudah ada, karena mereka juga akan turunkan di PON. “Kami tidak ingin mengganggu persiapan tim bisbol untuk PON, jadi kami akan merekrut mantan pemain bisbol,” urainya.

Sementara itu, Ketua Umum Klub Sofbal-Bisbol, Hawks, Gatot Teguh Sulityo menyambut baik keinginan KONI yang akan menurunkan tim Kriket di PON mendatang. Sebab olahraga ini juga tergolong sangat baru dan jarang dimainkan di Indonesia.

Sehingga jika nanti Kriket dipertandingkan di PON, maka perkembangan olahraga ini bakal semakin meluas dan lebih dikenal. Selain itu para atlet juga bisa memiliki banyak pilihan untuk bermain di sofbal, bisbol atau kriket.Q wwn

berminat untuk itu.

“Yang netral saja,” kata Chris John yang sudah 18 kali berhasil mempertahankan gelar juara dunia kelas bulu sejak meraih gelar saat menang atas petinju Kolombia Oscar Leon melalui pertarungan ad-interim di Bali, 26 September 2003.

Tetapi, lanjut suami mantan atlet wushu Jateng Anna Maria Megawati tersebut, kalau memang untuk memajukan olahraga terutama tinju, dirinya akan menyanggupinya karena memang bidangnya adalah olahraga.

Menyinggung soal kesibukannya sekarang ini setelah mundur dari dunia tinju, dia mengatakan, dirinya berencana untuk menggelar pertarungan tinju baik untuk profesional maupun amatir.

“Saya sudah bertemu dengan Menpora untuk membicarakan soal itu dan beliau tidak keberatan,” kata ayah dari Maria Luna Fersha dan Maria Rosa Christiani tersebut.

Hanya, lanjut Chris John, yang asal Kabupaten Banjarnegara, Jateng, tersebut, untuk mengarah ke sana harus mendapat dukungan semua pihak. “Rencana untuk menggelar pertarungan tinju memang ada tetapi harus dibicarakan dengan berbagai pihak dan tentunya saya juga harus belajar banyak dari mereka yang sudah berpengalaman,” katanya.

Menyinggung apakah pertarungan tinju yang akan digelar nanti adalah profesional atau amatir, Chris John yang semasa menjadi petinju memiliki rekror bertarung 48 kali menang (22 di antaranya dengan KO), tiga kali seri, dan sekali kalah tersebut, mengatakan, duaduanya amatir dan profesional.

Apalagi, lanjut Chris John yang sempat mendapat gelar Super Champions tersebut, sekarang ini gelaran tinju amatir di Indonesia masih kurang.Q ant

NASIONAL-POLITIK

10 KILAS NASIONAL

Radar Militer Indonesia Tak Deteksi MH-370 Jakarta, Bhirawa Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menegaskan radar militer yang ditempatkan di Sabang, Nangroe Aceh Darussalam, tidak mendeteksi adanya pesawat yang melintasi wilayah Indonesia.

“Saya dapat laporan, sistem radar pertahanan udara di Sabang sangat kuat dan tidak mendeteksi adanya pesawat (yang melintasi wilayah Indonesia),” katanya di Jakarta, Rabu (19/3) kemarin.

Purnomo menegaskan radar militer yang dimiliki Kemhan lebih sensitif dibandingkan radar sipil sehingga tidak perlu diragukan keakuratannya.

Dia menegaskan apabila ada pesawat yang terbang ke arah utara Malaysia dan selatan Thailand maka posisi di luar radar Indonesia.

“Radar militer berada di bawah koordinasi kami (Kemenhan),” ujarnya.

Menurut dia, Menteri Pertahanan Malaysia sudah menghubungi dirinya pada Rabu (19/3) pagi. Menhan Malaysia, menurut Purnomo, meminta bantuan Indonesia untuk menemukan pesawat MH-370 yang sudah menghilang sejak Sabtu (8/3). “(Menhan) Malaysia menelepon saya tadi pagi (Rabu 19/3) meminta bantuan Indonesia karena batas waktu black box 20 hari lagi,” ujarnya.

Purnomo mengatakan sudah menyampaikan hal tersebut kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan akan dibawa dalam pertemuan kabinet untuk didiskusikan dengan berbagai pihak. Dia menegaskan Indonesia memiliki komitmen untuk membantu Malaysia menemukan pesawat tersebut.

“Indonesia akan membantu tetangganya dan kami berkomitmen untuk menyelesaikan pencarian tersebut (pesawat MH-370),” katanya.Q ant

MUI : Memilih adalah Kewajiban Jakarta, Bhirawa Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat menyatakan menggunakan hak pilih sebagai warga negara dalam Pemilu 2014 sebagai sebuah kewajiban, mengingat pentingnya urusan berbangsa dan bernegara.

“Menurut perspektif MUI, karena berbangsa dan bernegara itu begitu penting, apalagi untuk mencapai citacita nasional maka kami meyakini bahwa kepemimpinan itu penting.

Oleh karena itu memilih kepemimpinan adalah kewajiban, bukan lagi hak,” kata Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI Pusat Din Syamsuddin di kantornya, Rabu (19/ 3) kemarin. Din menuturkan bahwa pandangan tersebut sedikit banyak satu haluan

dengan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa memilih adalah hak setiap warga negara, yang artinya boleh ditunaikan ataupun tidak.

Akan tetapi pihaknya lebih menekankan bahwa urusan kepemimpinan bangsa dan negara adalah sesuatu yang penting, sehingga proses pemilihannya menjadi sebuah kewajiban. Meski demikian, Din menegaskan bahwa takaran wajib tersebut bukan berdasarkan hukum Islam, melainkan faktor pentingnya

urusan memilih kepemimpinan yang tepat.

“Wajib tapi bukan sebagai hukum Islam yang nantinya akan berdosa kalau tidak dilakukan. Yang jelas ini mencegah supaya yang terpilih nantinya bukan calon yang tidak memenuhi kriteria kepemimpinan yang baik,” kata Din yang juga menjabat sebagai Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah tersebut.

MUI dalam taushiyah menghadapi Pemilu Legislatif 2014 menekankan menghimbau bahwa masyarakat agar menggunakan hak pilihnya dengan baik, bukan hanya sebagai pelaksanaan konstitusi melainkan secara cerdas, bertanggung jawab dan menggunakan kalbu.

MUI menyerukan agar masyarakat memilih calon anggota

legislatif yang beriman dan bertakwa serta memenuhi empat sifat kenabian sekaligus berakhlaqul karimah dan memiliki komitmen kebangsaan yang tinggi. Empat sifat kenabian yang dimaksud adalah jujur (siddiq), terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif (tabligh) serta berkemampuan (fathonah).

“Memilih bukan sekedar melunturkan kewajiban konstitusional, melainkan harus diiringi tanggung jawab dengan cerdas dan menggunakan kalbu,” kata Din. “Itulah kenapa memilih men jadi kewajiban, supaya jangan sampai yang terpilih itu yang tidak memenuhi kriteria-kriteria itu tadi,” ujarnya menambahkan.

MUI dalam taushiyah tersebut menegaskan bahwa Pemilu 2014 adalah proses pen-

ting dan dipentingkan, sebagai sebuah cara damai dan konstitusional untuk mewujudkan cita-cita nasional.

Sejumlah jajaran pejabat tinggi Dewan Pengurus MUI Pusat hadir dalam penyampaian taushiyah tersebut, seperti Ketua Bidang Pemberdayaan Ekonomi Umat Anwar Abbas, Ketua Bidang Ukhuwah Islamiyah KH Umar Shihab, Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri KH Muhyiddin Junaidi serta Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Lingkungan Hidup dan Seni Budaya Natsir Zubaidi. Proses Pemilu 2014 tengah memasuki masa kampanye terbuka yang berlangsung pada 16 Maret - 5 April.

Pemungutan suara dijadwalkan berlangsung pada 9 April 2014 mendatang. Q ant

WNI Penumpang MH370 Tak Terkait Teroris

Indonesia Siap Hadapi Gugatan Jepang Jakarta, Bhirawa Indonesia siap menghadapi gugatan Jepang apabila nantinya Negeri Matahari Terbit itu mengajukan keberatan ke World Trade Organization (WTO) terkait dengan penerapan UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

“Kita mengharapkan yang terbaik, namun jika sampai ke “Dispute Settlement Body” atau bahkan nanti sampai ke Arbitrase, kita harus siap,” kata Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, seusai menghadiri Sosialisasi Permendag 70 tahun 2013, di Jakarta, Rabu (19/3) kemarin.

Lutfi menjelaskan, saat ini memang masih belum terlihat langkah yang akan diambil oleh Jepang untuk melaporkan Indonesia ke WTO terkait penerapan undang-undang tersebut dimana Indonesia menghentikan ekspor mineral mentah kecuali sudah dilakukan pengolahan di dalam negeri terlebih dahulu.

“Meskipun langkah Jepang hingga saat ini belum terlihat, akan tetapi sudah ada tanda-tandanya,” ujar Lutfi.

Lutfi menambahkan, Indonesia akan menghormati langkah yang diambil oleh Jepang apabila nantinya diajukan ke WTO, mengingat hal itu masuk dalam peraturan internasional. Sementara Indonesia akan memberikan jawaban yang baik agar pihak yang merasa dirugikan mengerti atas keputusan larangan ekspor mineral mentah itu.

“Ini bukan sesuatu yang jelek, ini adalah bagian dari hukum internasional yang harus ditaati baik itu oleh Indonesia maupun Jepang,” ujar Lutfi.

Lutfi menambahkan, pihaknya sudah melakukan langkah koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk menyiapkan hal-hal yang diperlukan apabila nantinya jepang membawa permasalahan ini ke WTO. Bulan lalu, seperti diberitakan oleh Nikkei Business Daily, Jepang dikabarkan tengah mempersiapkan diri untuk membawa Indonesia ke WTO terkait dengan adanya larangan ekspor bahan mentah yang dinilai membatasi pasokan untuk dunia industri di Jepang. Q ant

Kamis Pon 20 MARET 2014

antara foto

KAMPANYE TERBUKA PKB Mantan Ketua MK, Mahfud MD melakukan orasi politik dalam kampanye terbuka Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Lapangan Rempoah, Baturraden, Banyumas, Jateng, Rabu (19/3). Dalam kampanye yang dihadiri oleh Ketua Umum Muhaimin Iskandar, PKB mengatakan akan menentukan calon presiden selepas pemilih legislatif, dengan target memperoleh 100 kursi.

Indonesia Prioritaskan Kerjasama Maritim

antara foto

Wapres Boediono (tengah) didampingi PM Timor Leste Xanana Gusmao (kedua kiri), Menhan Purnomo Yusgiantoro (kedua kanan), Menlu Marty Natalegawa (kiri) dan Rektor Universitas Pertahanan Indonesia Letnan Jenderal TNI Subekti (kanan) menghadiri pembukaan Jakarta International Defence Dialogue (JIDD) ke-4 di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (19/3).

Jakarta, Bhirawa Wakil Presiden Republik Boediono menegaskan masalah yang terjadi di wilayah maritim harus diselesaikan melalui diskusi secara terbuka antarberbagai pihak untuk menghindari ketegangan yang bisa berujung pada konflik.

“Ketegangan di Laut China Selatan perlu ASEAN dan China melakukan resolusi secara bersama, karena masalah maritim harus didis-

kusikan terbuka dan hindari ketegangan,” kata Boediono dalam pembukaan “Jakarta International Defence Dialogue” di JCC, Rabu (19/3) kemarin.

Boediono mengatakan ASEAN sudah memiliki kerangka kerja sama politik dan forum JIDD menjadi model kuat untuk perluas kerja sama di antara negara ASEAN. Menurut dia, Indonesia memiliki prioritas tinggi untuk membangun kerja sama ma-

ritim untuk keamanan dan stabilitas regional.

“JIDD penting bagi negara maritim yang berada di kawasan, dan mendorong negaranegara untuk memperkuat hubungan mereka di luar kerja sama ekonomi,” ujarnya.

Dia mengatakan wilayah laut memainkan peran penting dalam mengembangkan kekuatan negara. Namun menurut dia, wilayah laut juga digunakan untuk berbagai tindak kejahatan “trans” nasional.

“Karena itu kejahatan trans nasional seperti narkoba dan perdagangan manusia harus ditindak,” tukasnya. Selain itu, dia mengatakan Indonesia sebagai negara yang dikelilingi laut harus meningkatkan kemampuan militer dan maritim. Hal itu menurut dia, otomatis akan meningkatkan keamanan regional.

“Tantangannya dalam mewujudkan keamanan maritim tidak bisa berdiri sendiri namun harus dilanjutkan dalam memperluas hubungan antarnegara,” tuturnya.

Dalam JIDD ke-4 diadakan “Asia Pacific Security and Defence Expo” (APSDEX) 2014 yaitu pameran industri pertahanan dan keamanan yang diikuti industri dalam negeri.

Tema APSDEX adalah “Driving Indonesian Industries and Partnership in Support of Regional Maritime Collaborations”.Q ant

Jakarta, Bhirawa Kepala Kepolisian RI Jenderal Sutarman menegaskan dari data yang dimiliki oleh Polri atas tujuh warga negara Indonesia yang menjadi penumpang Malaysian Airlines MH370 tidak ada rekam jejak keterkaitan dengan teroris atau hal yang mencurigakan.

“Saya pastikan, yang ada terdaftar, yang ikut dalam pesawat MH370 dari Indonesia tidak ada kegiatan terlarang,” kata Sutarman kepada wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (19/3) kemarin.

Kapolri menambahkan telah menelepon Kepala Kepolisian Malaysia dan menawarkan bantuan bila ada informasi yang diperlukan sehingga pesawat bisa segera ditemukan.

Selain itu, kata Sutarman, kepolisian Indonesia juga sudah menyiapkan data-data dan kelengkapan identifikasi bila pesawat tersebut ditemukan dan diperlukan identifikasi atas WNI yang menjadi penumpangnya.

Sementara itu, dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Rabu (19/3) sore, Presiden Yudhoyono mengatakan Indonesia telah menerima permintaan dari Malaysia untuk membantu pencarian pesawat Malaysia Airlines yang hilang dalam penerbangan dari Kuala

Lumpur ke Beijing.

“Berkaitan dengan permintaan Malaysia, terhadap Indonesia untuk bantu pesawat yang hilang atau belum ketemu, saya ingin men dapat perkembangan dari Menlu, meski sudah kita penuhi, saya ikuti apa yang terjadi di tingkat internasional, berkaitan dengan hilangnya pesawat Malaysia, negara-negara yang warga negaranya ikut menaiki (MAS MH370-red), diminta memberi profil orang per orang,” kata Presiden.

Ditambahkannya, “Saya sudah dapat laporan Menko Polhukam, jika ada kecurigaan warga dari negara manapun, kecurigaan terorisme, tidak ada dari warga kita. Jangan ada spekulasi dan berita tidak benar, saya dengar ada berita itu, dan harus dijelaskan.”

Rapat yang berlangsung di Kantor Presiden Jakarta mulai pukul 15.00 WIB tersebut dihadiri oleh Wakil Presiden Boediono, Menko Polhukam Djoko Suyanto dan Menko Kesra Agung Laksono, Menkeu Chatib Basri, Mendagri Gamawan Fauzi, Kapolri Jenderal (Pol) Sutarman dan Panglima TNI Jenderal Moeldoko.

Rapat juga membahas mengenai kelanjutan operasi pemadaman kebakaran lahan di Riau dan juga persiapan penyelenggaraan pemilu. Q ant

istimewa

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) didampingi Wapres Boediono (kedua kanan) memimpin rapat kabinet terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/3).

Persiapan Uji Coba Jember-Surabaya

Maskapai Penerbangan Garuda Tinjau Lapter Notohadinegoro Rencana beroperasinya lapangan terbang (lapter) Notohadinegoro Jember, menjadi angin segar bagi masyarakat Jember. Pasalnya, keberadaan lapter notohadinegoro yang sudah lama tidak beoperasi, akan menjadi salah satu alternatif terbaik untuk mempermudah transportasi bagi para pebisnis dan investor datang ke Jember. Sudah bisa dipastikan banyak kalangan, jika bandara beroperasional, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember akan semakin pesat.

Kepastian ini dibuktikan dengan hadirnya Tim Garuda Indonesia untuk melakukan survey ke lokasi bandara, Senin (17/3) lalu. Mereka melakukan pengecekan kondisi Bandara Notohadinegoro di Desa Wirowongso, Kecamatan Ajung, Jember terkait dengan rencana dibukanya rute penerbangan Jember- Surabaya.

Tim dari Garuda Indonesia tiba di Bandara Notohadinegoro sekira pukul 10.30 siang, dan disambut Bupati Jember, MZA Djalal beserta pejabat pemkab setempat. Tim kemudian lang-

sung meninjau kondisi lapangan terbang dan mengelilinginya.

Mereka dengan detail melakukan pengecekan mulai dari fasilitas dan landasan tidak luput dari pantauannya. Dari hasil survey, ada beberapa catatan yang harus segera dibenahi, oleh Pemkab Jember utamanya soal safety “Setelah kami cek semuanya, masih perlu ada penambahan fasilitas. Kita yang perlu pengamanan pagar, karena itu berkaitan safety,” jelas Taufik, Station Manager PT Garuda Indonesia wilayah Surabaya. Selain menambah fasilitas yang

efi/bhirawa

Taufik, Station Manager PT Garuda Indonesia wilayah Surabaya, saat survey bandara Notohadinegoro Jember berkaitan safety, Tim juga menemukan masih adanya lubang di runway sehingga diperlukan penebalan.

“Kami juga temukan ada lubang di landasan sehingga perlu overlay (penebalan), karena hal itu untuk menambah daya tahan run-

way sendiri, dan performance bandara ini,” kata Taufik menambahkan.

Direncanakan, pada 1 April 2014 mendatang, bersamaan dengan pembukaan rute penerbangan dari BanyuwangiSurabaya, PT Garuda Indonesia juga akan mencoba lapangan terbang Notohadinegoro.

“Sebetulnya kita punya agenda, tanggal 1 April kalau semuanya bisa dilaksanakan, kita bisa operasi berbarengan dengan Pembukaan Banyuwangi. Rencana nanti kita terbang dari Denpasar- Banyuwangi- Surabaya.

Dari Surabaya nanti ke sini (Jember). Tetapi kita akan lihat sejauh mana kesiapannya di sini, apakah semua kekurangan sudah dipenuhi apa belum,” katanya.

Sementara, Bupati Jember, MZA Djalal, mengatakan, di tahun 2014 Pemkab Jember sudah menganggarkan dana sebesar Rp 20 miliar untuk menyempurnakan seluruh fasilitas di lapangan terbang No-

tohadinegoro. Namun untuk mewujudkan harapan PT. Garuda Indonesia, dibutuhkan waktu untuk memprosesnya.

“Sudah kita anggarkan, baik untuk pemagaran maupun untuk penyempurnaan runway, termasuk untuk apron sudah kita tambahi, baik kapasitas maupun luasannya.

Namun itu semua masih membutuhkan proses administrasi untuk realisasinya,” kata dia.

Berdasarkan informasi, PT Garuda Indonesia akan membuka penerbangan rute Banyuwangi-Surabaya pergi pulang dan Jember-Surabaya (PP) pada awal April 2014, rute pendek itu akan dilayani pesawat “sub-brand Explore” jenis ATR 72-600 buatan Prancis.

Sebelumnya, Pemkab Jember sudah menambah panjang runway dari 1200 meter menjadi 1500 meter, dan tahun 2014 ini Pemkab akan menambah fasilitas bandara yang menjadi catatan PT. Gartuda Indoensia.Q efi*

Kamis Pon 20 MARET 2014

LBH Bentuk Posko Pengaduan Pelanggaran Pemilu l Sambungan hal 1

kampanye yang akan terjadinya pelangga­ ran,” kata Hosnan, Rabu (19/3).

Untuk mempermudah juga ada akun Facebook yang gunanya untuk melaporkan bukti berupa foto dugaan pelanggaran se­ cara langsung saat kampanye berlangsung ataupun temuan dugaan pelanggaran lain­ nya. ”Kami juga menyediakan akun FB un­ tuk mengupload foto untuk dijadikan bukti, masyarakat bisa memfoto dan memberikan secara ringkas siapa, lokasi di mana, dalam kerangka apa,” tambahnya.

Proses penegakan hukum pemilu, tambah Hosnan, menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum. Undang-undang penyelenggara pemilu maupun undangundang tentang pelaksanaan pemilu le­ gislatif jelas-jelas menyebutkan, selain lembaga yang menangani penegakan hukum pemilu sudah terbagi sesuai dengan jenis pelanggarannya, yang paling krusial adalah adanya limitasi waktu yang harus dipenuhi oleh penegak hukum dalam menyelesaikan persoalan hukum pemilu.

“Limitasi waktu dalam penegakan hu­ kum sangat singkat, sekitar 54 hari waktu yang dibutuhkan, 7 hari setelah kejadian untuk melapor, Bawaslu butuh waktu 5 hari, dan 14 hari untuk diproses di kepoli­ sian. Efektifnya pelapor itu butuh waktu 7 hari dimaksimalkan,” katanya.

Berdasarkan kondisi dan pengalaman terse­ but, LBH Surabaya bersama dengan paralegal komunitas yang merupakan pendamping LBH Surabaya telah membetuk Jaringan Paralegal Pemilu Jawa Timur (JPP Jatim). Aktivitas utamanya melakukan pedampingan terhadap proses penegakan hukum pemilu. Sejak diben­ tuk pada akhir 2013 lalu, JPP Jatim telah melakukan berbagai aktivitas guna memas­ tikan tahapan pemilu diikuti dan dilakukan secara baik oleh penyelenggara maupun peserta pemilu. n geh

Caleg PBB Bantah Aniaya PPL, DPC Persilakan Proses Hukum Berlanjut l Sambungan hal 1

pemukulan terhadap PPL itu kami tidak tahu,” kata Badrul Aini, Rabu (19/3).

Seperti diberitakan Bhirawa Rabu ke­ marin, anggota PPL Desa Paliat, Kecama­ tan Sapeken, Eko Sugiono mengalami luka lebam di sejumlah bagian tubuh. Luka ini diduga akibat penganiayaan oleh massa suruhan caleg PBB, Badrul Aini yang kini masih aktif sebagai anggota DPRD Sume­ nep. Penganiayaan dilakukan di rumah Ket­ ua KPPS TPS 5 Desa Paliat, Moh Nasir.

Penganiayaan itu bermula saat Eko Sugiono bersama dua orang anggota PPL lainnya yakni Wardani dan Ismail melakukan pengawasan terhadap kampanye caleg Badrul Aini, Senin (17/3). Badrul Aini merasa risih dengan PPL yang sedang menjalankan tugasnya sebagai pengawas di desa tersebut. Aksi preman ini berbuah kecaman. Ketua Panwaslu Sumenep Zamrud mendukung kasus yang menimpa bawahannya bisa segera ditangani Polsek Sapeken. Kasus tersebut harus menjadi atensi pihak kepolisian karena jika tidak diproses sesuai hukum yang berlaku dipastikan akan merusak jalannya pesta demokrasi.

Badrul mengatakan pihaknya sempat mel­ erai peristiwa itu. Namun dia mengakui, PPL tersebut sempat membuat acara terganggu sebanyak tiga kali, karena menanyakan ber­ bagai hal. Badrul sempat menegur mereka.

“PPL itu sempat saya tegur karena sampai tiga kali mengganggu acara kami. Tidak tahu apa yang terjadi, tiba-tiba terjadi keributan, tapi bukan tim saya yang melakukan, apalagi saya yang menyuruh,”elaknya.

Dia menduga, antara pelaku dan korban ada persoalan lain di luar acara tersebut. Namun, pihaknya tidak bisa memastikan, apa persoalan­ nya. Jika pemukulan itu benar dilakukannya, jelas akan menambah buruk citranya. Padahal, dia mencari dukungan dari masyarakat dengan berbuat baik pada masyarakat.

“Jangan-jangan pelaku dan korban ada persoalan lain, hanya memanfaatkan momen ini sehingga terjadi pemukulan,” duganya.

Badrul juga membantah jika silaturahim digelar di rumah Ketua KPPS Moh Nasir.

Acara yang dikemas dalam bentuk silatura­ him itu digelar di rumah mertua Nasir.

Ketua DPC PBB Sumenep A Fauzi meminta dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh tim sukses caleg PBB diproses secara hukum sehingga persoalannya bisa selesai. Namun, sebelum ada keputusan hukum tetap, pihaknya sebagai ketua parpol tidak bisa berbuat banyak, apalagi memberikan sanksi terhadap caleg tersebut. n sul

Tak Terdistribusi l Sambungan hal 1

berperkara atas usaha yang dijalankan.

Menurut dia, tuntut menuntut akan bisa terus terjadi. Pencipta, artis atau produser bisa kapan saja melayangkan gugatan.

Karena kewajiban yang sudah dibayarkan kepada YKCI belum tersalurkan.

“Royalti atau kewajiban sudah dibayarkan kepada YKCI, ternyata artis, pencipta lagu masih menuntut kepada pengusaha karaoke.

Artinya, mereka belum atau tidak menerima haknya,” kata Ahmad Dhani kepada war­ tawan di Anang Family Karaoke Jalan Letjen Sutoyo Malang belum lama ini.

Pentolan grup Dewa ini mengaku, pemain baru di bisnis karaoke di Indonesia ini justru mengkhawatirkan legalitas YKCI. Sebab, pengusaha karaoke rentan terjerat hukum atas tak terbayarnya royalti untuk seniman musik. YKCI tanpa diketahui legalitasnya tetap memungut royalti kepada pengusaha karaoke. “Pastinya perkara hukum akan merugikan kami. Karena posisi YKCI rentan di mata hukum dalam persoalan ini, agar tidak ada lagi gugatan,” ucapnya.

Dia berharap, ke depan usaha karaoke bisa berjalan sehat tanpa terganjal angga­ pan belum membayar kewajiban. Karena ada ratusan pengusaha karaoke di Tanah air. “Kami beranggapan YKCI sudah men­ data semua pencipta lagu. Apakah mereka sudah tepat dalam menjalankan amanat­ nya,” tutur Dhani. n mut,dtc

SAMBUNGAN

11

Wayan Titib Datangi Kejaksaan, Minta Kejelasan l Sambungan hal 1

dikembalikan ke Kasda, terus tidak ada kerugian negaranya gitu? Dan unsur perbuatan pidananya bisa hilang begitu saja?” terangnya.

Dijelaskan Wayan, menurut Pasal 4 UU No 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Koru­ psi (Tipikor) yang diubah dan diperbarui dengan UU No 20 ta­ hun 2001 disebutkan, sekalipun kerugian sudah dikembalikan ke kas negara, hal itu tidak menghapus perbuatan melawan hukum pidananya.

“Yang menjadi permasalah­ an, berkas yang dibuat berkalikali dengan rapi dan teliti oleh penyidik Tipikor Polda Ja­ tim, kenapa kok dikembalikan lagi? kesalahannya terletak di mana?” ungkap Wayan Titib.

Wayan Titib mengaku sam­ pai berpikiran negatif terkait

pengusutan kasus itu oleh ke­ jaksaan. “Jangan-jangan ada yang tidak beres di kejaksaan.

Oleh karena itu saya harus da­ tang ke sini sebagai peran serta masyarakat berdasarkan Pasal 41 UU No 30 tahun 1999 tentang Tipikor. Karena yang diper­ mainkan ini dana masyarakat dan kasus ini masuk ke extra ordinarry crime (tindak pidana khusus),” tegasnya.

Disinggung adanya kepen­ tingan politik atas kedatangan­ nya, Wayan menampik. Dengan tegas dia mengatakan kedata­ ngannya ke kejaksaan sematamata murni masalah hukum.

Dia hanya ingin mengetahui ke­ jelasan kasus Bambang DH yang ditangani pihak kejaksaan. “Saya ke sini tidak ada kepenting­an politik. Dan saya tidak suka den­ gan politik,” tegas Wayan.

Dari pihak Kejati Jatim mela­ lui Kasi Penkum Romy Arizyanto

menambahkan, pihak kejaksaan dan Polda Jatim sepakat meram­ pungkan kasus dugaan korupsi dana japung pemkot Rp 720 juta yang menjerat mantan Wali Kota Surabaya Bambang DH. “Saat ini kejaksaan masih menunggu penyerahan berkas ke dua kalinya dari penyidik Polda Jatim. Saat gelar perkara beberapa waktu lalu, Polda dan Kejati Jatim sepakat akan merampungkan kasus itu da­ lam waktu cepat,” janjinya.

Romy menguraikan, berkas dikembalikan jaksa penuntut karena penyidik belum me­ menuhi petunjuk jaksa pada pe­ nyerahan berkas yang pertama.

“Sebenarnya pengembalian berkas kedua untuk melengkapi berkas yang sudah diserahkan sebelumnya oleh penyidik.

Saat ekspos penyidik menyang­ gupi untuk memenuhi petunjuk jaksa,” tandasnya. n bed

kunjungan kerja Bupati Saiful Ilah mengatakan KBRI berharap setiap ajang promosi mampu meningkatkan arus perdagang­ an, pariwisata dan investasi antara Pemerintah Jinan dan Indonesia.

Untuk meningkatkan hubun­ gan diplomatik Indonesia den­ gan China, Duta Besar Republik Indonesia di Beijing Soegeng Rahardjo mengundang secara khusus Bupati Sidoarjo Saiful Ilah untuk menjadi keynote speaker dalam acara tersebut sehingga bisa memaparkan potensi daerahnya di hadapan para pelaku bisnis. Adapun materi yang disampaikan oleh Bupati Sidoarjo, di antaranya mengenai potensi strategis yang menjadi salah satu keunggulan Sidoarjo sebagai daya saing.

Dijelaskan Saiful Ilah, dari sisi demografi geografi, Sidoarjo terletak pada jalur utama trans­ portasi, distribusi dan akses pasar di Jatim dan Indonesia

bagian timur. Daya tarik in­ vestasi Kabupaten Sidoarjo juga dipengaruhi oleh dukungan in­ frastruktur yang memadai.

Untuk infrastruktur transpor­ tasi udara, Kabupaten Sidoarjo memiliki Bandara Internasional Juanda. Sedangkan transportasi darat, jaringan jalan yang me­ madai telah menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Sidoarjo.

Termasuk juga keberadaan jalan Tol Surabaya-SidoarjoPorong, menjadi akses pent­ ing yang menjadi penghubung kota-kota di Jawa. Juga sebagai arus barang menuju Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Sa­ rana angkutan massal tersedia bus, kereta api, angkutan kota dan sebagainya. “Sarana trans­ portasi massal monorel juga segera akan dibangun, yang menghubungkan dengan pusat perekonomian di Surabaya dan kota-kota lainnya,” katanya.

Di hadapan 250 peserta, Bupati Saiful mengatakan ka­ lau Kabupaten Sidoarjo saat ini menjadi salah satu tujuan

utama investasi di Indonesia.

Terbukti dengan nilai investasi yang masuk ke Kabupaten Sido­ arjo terus meningkat. Pada 2011 lalu, nilai investasi sebesar Rp 5,3 triliun, berkembang pesat 2012 menjadi Rp 15,6 triliun.

Pada 2013, nilai investasi yang masuk sebesar Rp 13,3 triliun.

“Keberadaan beberapa industri besar menjadi salah satu bukti daya saing investasi Kabupaten Sidoarjo. Banyak investor asing masuk ke Sidoarjo baik dari Chi­ na, Belanda, Jepang, Thailand, Singapura, Amerika,” ujar Ari. Dalam kesempatan itu, Bu­ pati Saiful Ilah juga mema­ parkan perkembangan sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil Me­ nengah). Tercatat ada 169.109 unit UMKM yang bergerak di berbagai jenis usaha sehingga Kabupaten Sidoarjo dicanang­ kan sebagai Kota UMKM Indo­ nesia 2013. “Produk unggulan­ nya adalah pengolahan ikan, industri kulit, batik tulis khas Sidoarjo dan kerupuk,” pungkas n Ari.ach

Kampanye di Terminal, Arzeti Pijat Kaki Penumpang l Sambungan hal 1

Artis sinetron dan model Jakarta, Arzeti Bilbina yang berangkat dari daerah pemi­ lihan Jawa Timur I (SurabayaSidoarjo) pun tak ketinggalan.

Perempuan cantik itu juga ikut memijat penumpang yang baru turun dari bus jurusan JemberSurabaya. Penumpang yang ketiban rezeki itu bernama Sholeh.

Laki-laki paro baya ini terkejut karena tiba-tiba Arzeti memijat kakinya yang terasa pegal. “Padahal selama ini saya hanya melihat dia di televisi.

Eh, sekarang malah mijeti kaki saya,” kata Sholeh sambil terse­ nyum simpul.

Arzeti sendiri mengaku

senang bisa membaur langsung dengan masyarakat. Menurut Arzeti, dirinya ingin menunjuk­ kan bahwa membaur di tengah masyarakat harus sering di­ lakukan oleh seorang pemimpin.

“Membaur dan mendengarkan aspirasi masyarakat langsung di lapangan merupakan tugas pemimpin,” kata Arzeti.

Sekretaris Lembaga Peme­ nangan Pemilu (LPP) PKB Ja­ tim Fauzan Fuadi menganggap terminal merupakan tempat yang sangat pas untuk mem­ baur dengan warga. Alasannya, terminal menjadi tempat ber­ kumpulnya lapisan masyarakat menengah ke bawah, termasuk pengemis.

Menurut Fauzan, kampanye di terminal tidak melanggar per­

PT Waskita Tanggung Kontrakan Warga Korban Pembangunan Tol Gempol-Porong l Sambungan hal 1

250 Investor China Minati Sidoarjo l Sambungan hal 1

hilmi/bhirawa

Rumah salah satu warga di RT 01/RW 09 Dusun Pathuk Desa/ Kecamatan Gempol, Pasuruan yang rusak kena imbas pembangunan tol Gempol-Porong.

aturan pemilu. “Terminal, pasar, dan beberapa tempat umum lainnya diperbolehkan oleh KPU dan Banwaslu sebagai tempat kampanye,” kata Fauzan.

Fauzan juga menegaskan sebagai partai yang iden­ tik dengan masyarakat ke­ cil, dalam setiap kampanye partainya selalu turun ke masyarakat menengah ke bawah. Pertama di LPA Be­ nowo dan kemarin di Terminal Bungurasih. ‘’Ini wujud kalau PKB ter­ masuk para calegnya selalu membaur dengan masyarakat.

Di kesempatan ini, kami men­ gajak penumpang untuk me­ nikmati suguhan musik dan menikmati pijat gratis,” ujar Fauzan. n cty

“Yang penting kehidup­ an warga kembali normal.

Sementara kita relokasi, biaya kontrakan akan kita tanggung dan juga biaya hidup selama seminggu,” kata Kepala Proyek, Anang Nurtahlis, Rabu (19/3).

Tahlis mengatakan, pihaknya akan menanggung biaya kontrakan selama seta­ hun. Biaya kontrakan akan disesuaikan dengan kondisi rumah. “Kalau satu KK orang­ nya 2 orang, ya cari kontrakan jangan terlalu besar,” ungkap Tahlis memberikan gambaran.

Tim teknis Jasa Marga, Kamis (20/3) hari ini ren­ cananya akan ke lokasi untuk melakukan kajian apakah tanah pemukiman tersebut layak huni atau tidak. Jika dinyatakan tidak layak, maka warga akan direlokasi. Tim tersebut berasal dari ITS, ITB dan Universitas Parahyangan.

“Yang bisa mengatakan layak atau tidak itu tim teknis. Kalau dinyatakan bahaya, harus direlokasi ke tempat aman. Hasil kajian kemungkinan seminggu bisa diketahui,” jelas Tahlis.

Untuk diketahui, puluhan rumah warga di RT 01/RW 09 Dusun Pathuk Desa/Ke­ camatan Gempol, Pasuruan, rusak imbas pembangunan tol Gempol-Porong. Tercatat sebanyak 22 rumah warga ambles dan rusak, 3 rumah di antaranya mengalami keru­ sakan cukup parah. Bebera­ pa tiang penyangga rumah bergeser menyebabkan ban­ gunan rumah miring. Selain itu, tembok rumah-rumah warga juga retak. “Tanah uruk tol yang dipadatkan ambles karena dulunya tanah rawa sehingga menyebabkan rumah warga ambles. Infor­ masi yang kita dapat seperti itu,” kata Kapolsek Gempol Kompol Slamet Riyadi.

Kepala Dusun Pathuk

Syamsul Huda mengatakan ada 22 rumah yang meng­ alami kerusakan. Tiga ru­ mah di antaranya mengalami kerusakan cukup parah. Bah­ kan, selain tembok rumahrumah warga retak, tiang penyangga pun bergeser sehingga bangunan menjadi rumah miring. Rusaknya ru­ mah warga mulanya muncul setelah dimulainya penim­ bunan tanah pada proyek tol yang dipadatkan.

“Setiap malam warga di sini mendengarkan gemuruh retakan sejak empat hari lalu. Kemungkinan besar pengurukan tanah tol yang dipadatkan itu ambles. Ka­ rena dulunya tanah tol ini berbentuk rawa,” kata Syam­ sul Huda di lokasi kejadian.

Salah satu warga yang kondisi rumahnya rusak pa­ ling parah, M Mustholiq (52) mengatakan kerusakan ru­ mahnya terjadi sejak sem­ inggu yang lalu. Awalnya, ditandai kerusakan tembok yang mengalami retak-retak.

Sehari kemudian lantai rumah seperti terangkat ke atas.

“Kejadian ini parahnya pada Selasa sore kemarin.

Secara mendadak tiba-tiba kondisi rumah saya berges­ er. Keramik rumah pecah berserakan, tiang-tiang pe­ nyangga rumahnya miring dan hampir ambruk. Kondisi rumahpun sudah miring,” kata Mustholiq.

Kini rumahnya tidak bisa ditempati lagi. Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan dari Fraksi PPP ini mengharapkan agar pelaksana proyek secepat­ nya melakukan pengecekan.

Tujuannya untuk mengetahui penyebab sebenarnya.

Menurutnya, semalam sudah dilakukan pertemuan antara perwakilan warga, pihak Jasa Marga serta pimpinan PT Waskita Karya.

Pertemuan itu lantaran warga merasa takut rumah yang ditempati kondisinya makin parah. n hil

Gatot Sutantra Mangkir dari Panggilan Panwaslu l Sambungan hal 1

kan untuk kasus pelanggaran kampanye di Sidoarjo belum mendapatkan hasil, karena si caleg tidak hadir alias mangkir saat proses klarifikasi. Sedang di Malang yang menyeret nama Kemeng, Surya Dharma Ali dengan menggelar kampanye terselubung, untuk surat baru dikirim kemarin. ‘’Jadi belum ada keputusan dari masing-masing Panwaslu.

Karenanya kami di Bawaslu Jatim menunggu hasil proses klarifikasi. Setelah itu nanti hasilnya bagaimana akan kita umumkan ke media,’’janji Sri Sugeng, Rabu (19/3).

Seperti diberitakan Bhirawa kemarin, kendati sudah ada per­ ingatan dari KPU Jatim terkait pelaksanaan kampanye, toh masih ada saja parpol peserta pemilu 2014 yang melanggar dengan melakukan bagi-bagi uang saat kampanye terbuka dan melakukan kampanye terse­ lubung di luar jadwal yang su­ dah ditentukan oleh KPU. Seperti di Sidoarjo misal­ nya, saat kampanye perdana dibuka tepatnya Minggu (16/3)

Partai Hanura lewat calegnya Gatot Sutantra telah melang­ gar dengan cara membagibagikan uang kepada peserta kampanye. Selain Partai Ha­ nura, PPP juga melakukan pelanggaran. Di mana Keme­ nang RI Suryadharma Ali dan Kemenpera Djan Farid ber­ sama fungsionaris Partai Per­ satuan Pembangunan (PPP) diduga melakukan kampanye terselubung saat meresmikan rusunawa di Ponpes Shirotul Fuqoha Desa Sepanjang Keca­ matan Gondanglegi Kabupaten Malang.

Sri Sugeng menjelaskan pihaknya baru saja menda­ pat kabar jika di Banyuwangi ada pelanggaran kampanye berbentuk spanduk provokasi yang isinya ‘Jangan Pilih Caleg yang Partainya Tersangkut Korupsi’.

“Ini jelas provokasi. Dan saat ini Panwaslu setempat tengah menelusuri siapa yang memasang spanduk tersebut,’’tambahnya.

Terkait pemberian kaus, payung, topi saat pelaksa­naan kampanye terbuka menurut Sri Sugeng tidak masuk dalam

kategori pelanggaran kam­ panye. Karena benda-ben­ da tersebut termasuk benda kampanye. “Terkecuali jika bagi-bagi di luar atribut seperti sembako, uang atau yang lain itu jelas melanggar dan akan diproses,’’lanjutnya.

Ditambahkannya, di ban­ ding lima tahun lalu, untuk pelanggaran kampanye pada tahun ini terbilang sedikit. Ini karena banyak partai peserta pemilu yang tidak menggelar rapat terbuka. Sebaliknya, kampanye lebih diserahkan ke masing-masing kabupaten/ kota yang memilih menggelar secara sederhana.

Sementara parpol yang ada di kab/kota lebih memilih ter­ jun langsung ke masyarakat.

Mereka mengganggap meng­ gelar rapat akbar dan terbuka tidak efektif. Apalagi persain­ gan antar caleg saat ini sangat ketat. Baik di internal maupun eksternal partai politik.

Di sisi lain, parpol maupun caleg saat ini sangat berhatihati. Ini karena Panwaslu dalam menjatuhkan sanksi sangat tegas.

Ketua Panwaslu Suraba­

ya Wahyu Hariadi menga­ takan PDI Perjuangan diduga melakukan pelanggaran saat kampanye di Lapangan Thor.

Pelanggaran itu di antaranya pemakaian fasilitas pemerin­ tah seperti mobil dinas. Wakil Wali Kota Surabaya Wisnu Sakti Buana juga belum men­ gajukan izin cuti dan ini juga melanggar UU Pemilu.

Selain itu Partai Demokrat juga melakukan pelanggaran, adanya undian doorprize. Be­ lakangan, undian doorprize dibatalkan karena termasuk money politics.

Pelibatan Anak Kabar dari Jakarta, Komisi Perlindungan Anak Indone­ sia (KPAI) mencatat ada 87 pelanggaran terkait pelibat­ an anak dilakukan seluruh partai politik selama tiga hari pelaksanaan kampanye rapat umum atau terbuka sejak 1618 Maret 2014. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan partai dengan pelanggaran terbanyak.

“Pelibatan anak dalam kam­ panye, PKS 14 pelanggaran.

Diikuti oleh PDIP dengan 10

pelanggaran,” kata Koordina­ tor Pemantauan dan Penga­ wasan KPAI Rita Pranawati di Media Center Bawaslu, Ja­ karta, Rabu (19/3).

Rita mengemukakan bentuk pelanggaran pelibatan anak dalam kegiatan kampanye paling banyak adalah memo­ bilisasi massa anak oleh partai politik atau caleg, dan meng­ gunakan anak untuk memakai dan memasang atribut-atribut partai politik.

Karena itu, dia mend ­ esak Bawaslu menjadikan temuan tersebut sebagai salah satu rujukan dalam penindakan dan penegakan aturan pemilu. “Baik ber­ sifat administratif maupun pidana,” ujarnya.

Rita melanjutkan, kegiatan kampanye Pemilu 2014 yang berdampak langsung pada anak adalah sebagian caleg maupun parpol menggunakan tempat bermain anak atau tempat pendidikan anak untuk kegiatan kampanye terbuka.

Untuk kategori ini, salah satu yang mereka catat adalah Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). n cty.ira

Tanpa Santan, Tergoda Menikmati Masakan Ayam Lodho Ala Perancis l Sambungan hal 1

Perancis. Ada beberapa kemasan yang sekilas masih dapat disebut dengan li­ dah Jawa, seperti minyak olive, garam, merica, moetarde, dan daun estragon.

Mr Francais mengatakan orang Peran­ cis lebih suka masakan yang rasanya masih orisinil. “Kalau ayam ya masih terasa ayamnya, daging terasa dagingnya, tidak terlalu empuk sehingga hilang protein, vita­ min maupun cita rasanya,” ungkap dia.

Setelah rampung dimasak, rasa ayam lodho khas Perancis ini ternyata tak seperti yang dibuat oleh tangan pribumi di Tulungagung. Rasanya asin dan tidak terlalu pedas karena tak menggunakan cabai, ditambah aroma sedap dari kaldu

ayam. Kuahnya tidak sekental ayam lodho asli yang menggunakan santan.

Sebab, poulet a la moutarde tak meng­ gunakan santan, hanya krim ala Perancis yang dipercaya dapat mengurangi kole­ strol. “Orang Perancis memakan ini de­ ngan kentang. Karena kentang makanan utama orang Perancis,” tutur pria yang menikah dengan warga Indonesia ini.

Setiap masakan Perancis, kata Mr Francais, pada dasarnya lebih sederhana dari masakan lain. Sebab, orang di sana tidak terlalu suka banyak menggunakan bumbu. “Dan satu hal, masakan disaji­ kan agar langsung siap makan. Sehingga bersih dari tulang,” ungkap dia.

Demo masak yang digelar tersebut merupakan rangkaian acara yang digelar

untuk memperingati satu tahun berdi­ rinya Podjok Prancis di Unnar Surabaya.

Podjok Prancis ini merupakan wadah bagi mahasiswa untuk mempelajari bahasa, budaya Perancis atau mahasiswa yang ingin melanjutkan studi ke Perancis.

Dalam kesempatan tersebut, turut hadir Penanggung Jawab Campus France Surabaya Dina Mardiana untuk berbagi pengalaman selama belajar di Perancis.

Negeri tempat menara Eifel berdiri itu, menjadi salah satu negara impian para akademisi yang ingin mempelajari sains dan filsafat. “Di Perancis, biaya studi san­ gat murah. Tanpa beasiswa, mahasiswa cukup membayar Rp 3 juta per tahun untuk program S1,” tutur Dina.

Campus France yang berdiri di bawah

naungan Kedutaan Besar Perancis ini sejatinya juga menyediakan beasiswa bagi mahasiswa yang ingin melanjut­ kan studi ke Perancis. Setiap tahun, sekitar 300 paket beasiswa diberikan Pemerintahan Perancis untuk program S1, S2 dan S3. “Sayang tidak setiap ta­ hun beasiswa itu terserap dengan baik.

Sebab, tak banyak orang yang mampu menguasai bahasa Perancis,” katanya.

Minimal, kata dia, untuk melanjut­ kan studi ke Perancis, seseorang harus menguasai bahasa Prancis level B 1 atau B 2. “Sebenarnya kalau maha­ siswa Indonesia mau melanjutkan S2 dan S3 di sana, tidak hanya biaya studi yang dibiayai. Melainkan biaya hidup juga akan didapat,” ungkap dia.*

UTAMA

12 LINTAS PERISTIWA

Wagub Minta Daerah Perkuat Pemadam Kebakaran Gresik, Bhirawa Wakil Gubernur Jatim, Drs H Saifullah Yusuf meminta setiap kabupaten/kota atau daerah di wilayah setempat untuk memperkuat sektor pemadam kebakarannya, karena selama ini dukungan anggaran untuk itu masih minim.

“Saya minta bupati/wali kota untuk memperkuat sektor pemadam kebakarannya melalui dukungan anggaran dan penambahan personel. Sebab sektor ini memiliki peran vital dalam pelaksanaan pembangunan di Jatim yang tumbuh pesat dan diiringi dengan bertambahnya jumlah penduduk,” katan Siafullah Yusuf saat menghadiri acara Peringatan Hari Pemadam Kebakaran Nasional ke 95 Provinsi Jatim di Sarana Olahraga Tri Dharma Petrokimia Gresik, Rabu (19/3).

Dikatakannya, setiap pembangunan akan memunculkan kecendurungan bertambahnya kawasan permukiman dan padatnya bangunan, seperti hotel, apartemen, “homestay” dan kawasan industri baru.

Dengan demikian, peristiwa kebakaran juga akan cenderung semakin meningkat di kawasan tersebut, khususnya pemukiman yang padat penduduk, sehingga diperlukan petugas pemadam kebakaran yang profesional dan mencukupi. “Peristiwa kebakaran bisa membawa dampak sosial ekonomi, teknis dan psikologis yang besar, oleh karena itu diperlukan kesigapan petugas untuk bertindak,” kata Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul itu. Ia mengakui, jumlah sarana dan prasarana serta petugas pemadam kebakaran di setiap daerah kini sangat minim, sementara tingkat kesulitan dalam upaya pemadaman kebakaran semakin banyak bermunculan, karena banyaknya konstruksi dan bahan bangunan.

“Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan dari kepala daerah, dalam hal ini bupati/ wali kota untuk memperkuat sektor pemadam kebakarannya,” tuturnya.

Gus Ipul mengatakan, idealnya setiap kota besar yang ada di Jatim memiliki pemadam kebakaran di setiap kecamatan yang selalu siap siaga. Sehingga, tidak ada lagi kasus kebakaran yang terlambat ditangani akibat kurangnya jumlah personel ataupun truk pemadam kebakaran. Q eri.ant

Jelang UN, Dindik Siapkan Mental Surabaya, Bhirawa Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya menekankan pentingnya persiapan mental dan psikologis bagi para peserta Ujian Nasional (UN), khususnya tingkat SMA yang akan dilaksanakan pada 14 April 2014. Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya M. Ikhsan, Rabu mengatakan Disdik bersama pihak sekolah telah berusaha secara maksimal menyiapkan dari segi akademik dan mental. “Kami meminta masing-masing sekolah untuk terus mengimbau kepada wali murid agar memantau para siswa peserta UN,” katanya, Rabu (19/3). Menurut dia, dari segi akademik, para siswa sudah kita siapkan semaksimal mungkin. “Harapan kita untuk tahun ini, angka kelulusan dibandingkan tahun kemarin,” katanya.

Selain persiapan secara akademik, lanjut dia, persiapan mental atau psikologis calon peserta UN juga mendapat perhatian terutama untuk mengantisipasi adanya selebaran gelap berupa lembar jawaban yang biasanya terjadi sesaat sebelum Unas berlangsung. “Makanya, kita mempersiapkan mereka secara menyeluruh,” katanya. Sementara untuk siswa hamil, lanjutnya, sebenarnya masalah yang dihadapi bukan boleh atau tidak boleh dalam mengikuti UN, tapi bagaimana menyiapkan mereka untuk proses kalahiran. Makanya Disdik sengaja membentuk tim yang terdiri dari bidan, ahli gizi dan psikolog.

Menurutnya, dari hasil pendampingan setelah proses melahirkan mereka bakal diikutkan ujian kejar paket B atau C yang rencananya diadakan pada bul a n Agustus. Q tam. ant M. Ikhsan

Kamis Pon, 20 MARET 2014

Kepala Unit Pegadaian Diduga Rekayasa Perampokan Sidoarjo, Bhirawa Perampokan yang terjadi di Kantor Pegadaian Ruko Graha Niaga Blok M/ 19 depan Perumahan Rewin, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Selasa(18/2) lalu diduga hasil rekayasa Kepala Unitnya sendiri, bernama Terry yang dibantu Purwo Jatmiko warga Desa Dlanggu Kabupaten Mojokerto.

Menurut Wakapolres Sidoarjo, Kompol Kholilur (19/3) sore, keduanya berhasil ditangkap oleh jajaran polisi di daerah Mojokerto. Aksi perampokan dilakukan karena ada indikasi keduanya ingin memiliki emas batangan yang ada di pegadaian tersebut. Awalnya tersangka Terry selaku kepala unit melapor ke Polisi bahwa kantornya telah dirampok dan uang tunai senilai Rp 50 juta dan 10 kilogram perhiasan total senilai Rp 895 juta amblas dibawa kabur pelaku. “Namun setelah kami lakukan penyidikan serta pemeriksaan saksi-saksi dilokasi, ternyata di lokasi kejadian banyak terjadi kejanggalan,” terang Wakapolres.

Kecurigaan polisi terhadap Terry karena memiliki kunci kantor, dirinya juga mempunyai kewenangan untuk keluar masuk di tempat kerjanya secara luas. “Berdasarka hal itu akhirnya tersangka menyuruh temanya yang bernama Purwo Jatmiko untuk melakukan perampokan,” terangnya lagi.

Saat ditanyai terkait tindakan perampokan rekayasa ditempat kerjanya ini, tersangka mengaku bahwa, dirinya tergiur dengan banyaknya emas bantangan yang ada di dalam lemari besi. “Saya sudah 15 tahun bekerja disini, dan karena ter-

beritajatim.com

Para pelaku saat diinterogasi oleh penyidik Polres kemarin.

belit hutang serta ingin berfoya-foya akhirnya saya terpaksa mengambil emas yang ada di kantor saya sendiri,” aku tersangka.

Selain dipakai untuk membayar hutang, serta dipakai untuk bersenang-senang oleh tersangka, uang hasil rampokanya itu juga dipakai oleh tersangka untuk biaya hajatan

almarhum orang tuanya.

Kini barang bukti berupa uang tunai Rp 35 jutaa, sisa dari hasil rampokan, beserta satu unit sepeda motor milik tersangka sudah diamankan oleh pihak Kepolisian. Sedangkan teman tersangka mendapat bagian RP 60 juta dan uangnya sudah dihabiskan untuk kebutu-

Pemkot Batu Ajukan Ranperda Kesehatan dan KIR Batu,Bhirawa Pemerintah Kota (Pemkot) Batu melalui Bagian Hukum memasukkan dua Rencana Peraturan Daerah (Ranperda) kepada Badan Legislasi (Banleg) DPRD Kota Batu. Ranperda itu adalah tentang retribusi pelayanan kesehatan, dan tentang kendaraan bermotor. Namun, penetapan kedua ranperda ini terancam berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres).

Kepala Bagian Hukum Pemkot Batu, Muji Dwi Leksono menjelaskan, untuk ranperda kesehatan yang diajukan kemarin adalah bersifat perubahan dari perda yang telah ada.

“Hal ini berkaitan dengan adanya perubahan di bidang leyanan kesehatan yang dulunya menggunakan Jamkesmas dan jamkesda yang kini telah berubah menjadi BPJS,”ujar Muji saat dikonfirmasi di kantor Balaikota, Rabu (19/3).

Sedangkan di bidang kendaraan bermotor, kata Muji, ranperda yang diajukan berkaitan dengan retribusi ken-

daraan bermotor dan pengaturan tentang uji KIR. Diketahui, sebelumnya Kota Batu masih belum memiliki tempat untuk dilakukannya Uji KIR. Dengan diberlakukannya Perda ini nanti, praktis warga Batu tak perlu pergi ke Kota/Kabupaten Malang untuk Uji KIR. “Mesinnya sudah ada, kita tinggal menempatkan orang-orang di

sana,”tambah Muji.

Namun demikian, layanan kesehatan dan kendaraan bermotor ini masih belum bisa dinikmati masyarakat dengan segera. Hal ini berkaitan dengan akan diselenggarakannya pileg dan pilpres pada bulan depan. Apalagi saat ini dalam proses pemilu sudah memasuki tahapan kampanye. Q nas

anas bahtiar/bhirawa

Rumah Sakit Paru Batu sebagai salah satu pemberi layanan BPJS sangat membutuhkan perda layanan kesehatan sebagai paying hukum.

Tiga Kecamatan di Sumenep Endemis TBC Sumenep, Bhirawa Tiga Kecamatan di Kabupaten Sumenep, Pulau Madura, Jatim masuk kategori endemis penyakit Tuberculosis (TBC) dan jumlah penderitanya paling banyak. Bupati Sumenep Busro Karim, mengatakan, ketiga kecamatan yang warganya banyak ditemukan menderita TBC itu masing-masing Kecamatan Batang-batang, Sapeken dan Kecamatan Pragaan. “Penderita TBC di Kecamatan Batang-

batang sebanyak 144 orang, Sapeken sebanyak 123 orang dan di Kecamatan Pragaan sebanyak 114 orang,” kata Busro Karim, kemarin Rabu (19/3).

Busro Karim mengemukakan hal ini, saat menyampaikan sambutan dalam acara pembukaan lokakarya percepatan penanggulangan penyakit tubercolusis di kantor PC NU Sumenep yang digelar oleh Pengurus Pusat Lambaga Kesehatan NU. Oleh karenanya, sambung bupati, pihaknya memberikan perhatian khusus kepada tiga ke-

camatan yang warganya ditemukan banyak menderita TBC itu.

Bahkan, dalam kesempatan itu, bupati juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada LKNU karena telah menempatkan lokakarya percepatan penanggulangan TB di Kabupaten Sumenep, sehingga dengan adanya program itu, diharapkan semua pihak bisa melakukan percepatan penanggulangan. Menurut bupati, sebenarnya, secara keseluruhan warga Sumenep yang diketahui menderita TBC dalam kurun waktu dua tahun ini telah menurun. Q sul.ant

han hidup sehari-hari oleh tersangka. Kini kasus rekayasa perampokan tersebut masih dalam pengembangan pihak kepolisian Sidoarjo.

Pasalnya beberapa emas lantaan yang diduga masih disimpan oleh tersangka masih dalam penyidikan dan pengembangan pihak yang berwajib. Q ach

Curah Hujan Tinggi, Blitar Dihantui Lahar Hujan Kab Blitar, Bhirawa Tingginya curah hujan di Kabupaten Blitar utamanya kawasan puncak Gunung Kelud, membuat Pemkab Blitar kembali memberikan peringatan kepada masyarakat dan penambang pasir yang berada di kawasan sungai lahar. Karena beredar kabar akan terjadi lahar hujan.

Ketua Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar, Heru Irawan, telah melakukan pengecekan di Gunung Keli di dekat Dam Bladak karena adanya laporan dari warga jika air yang mengalir berwarna hitam tidak seperti biasanya. Dan setelah dilakukan pengecekan di lokasi BPBD Kabupaten Blitar memastikan tidak ada lahar hujan di Aliran Kali Bladak Nglegok.

“Air yang berwarna hitam berdasarkan informasi dari PVMBG karena dipuncak Gunung Kelud hujan deras,” kata H e r u Irawan, Rabu (19/3).

Laporan warg a itu

sempat membuat 100 truk penambang pasir ketakutan dan segera mengamankan diri. Untuk itu BPBD Kabupaten Blitar meminta warga yang ada di bantaran sungai lahar maupun penambang pasir untuk mewaspadai jika turun hujan.

“Karena sampai saat ini lahar hujan masih menjadi ancaman yang bisa terjadi sewaktu-waktu,” ujarnya.

Selain itu sebagai langkah antisipasi BPBD Kabupaten Blitar juga telah memasang papan pengumuman di lokasi penambangan. Dan berdasarkan pantauan dilapangan warga banyak yang ingin menyaksikan adanya lahar dingin disepanjang aliran Sungai Bladak, diantaranya di Kali Bladak, Dam Gambar serta kali Sumberasri Kecamatan Nglegok.

“Informasi adanya lahar hujan ini sudah lama sejak meletusnya Gunung Kelud, namun sampai saat ini kami bersyukur kondisinya aman dan masyarakat tetap dihimbau untuk waspada,” pungkasnya. Q htn

Heru Irawan

65 Persen Wisman Belum Tes Kesehatan

Menguntungkan, Tapi Rentan Bawa Virus Surabaya, Bhirawa Banyaknya wisatawan mancanegara (Wisman) yang datang ke Indonesia bisa berdampak positif bagi pendapatan negara atau daerah.

Namun dampak negatifnya mereka bisa membawa virus penyakit masuk kedalam negeri. Potensi ini menguat dari data baru 3,5 persen wisatawan asing diperiksa kesehatan oleh pemerintah lewat Kementerian Kesehatan. Sedangkan 8,6 juta orang wisatawan asing atau 65 persenya belum dilakukan tes kesehatan.

Direktur Pelayanan Medik Rumah Sakit Khusus Penyakit Tropik dan Infeksi Menular (RSKPTI) Unair, Prof Dr dr Suharto , Sp Pd mengatakan, melimpahnya wisatawan yang berkunjung ke Indonesia memang mampu meningkatkan devisa negara. Namun potensi penyakit yang dibawa kurang mendapat perhatian.

Sayang, pemerintah Indonesia tidak melakukan upaya sterilisasi penyakit menular terhadap wisatawan asing yang datang berkunjung. Padahal, tak sedikit dari mereka yang menularkan berbagai penyakit ke masyarakat Indonesia. “Ironisnya, penyakit yang mereka bawa malah berkembang cepat di sini. Indonesia merupa-

kan kawasan tropis dimana virus dan bakteri berkembang cepat.

Seperti flu burung yang bisa menular sangat cepat kepada masyarakat Indonesia,” kata Suharto.

Menurutnya, penyeterilan para wisatawan asing ke Indonesia masih disepelekan. Fakta ini diperkuat dengan banyaknya wisatawan yang tidak melakukan tes kesehatan ketika memasuki wilayah Indonesia.

Dari 8,6 juta wisatawan asing, ada sekitar 65 persen yang tidak dites kesehatan oleh kementrian kesehatan. Beberapa penyakit yang seakan ditularkan oleh para para wisatawan mancanegara yakni flu burung, HIV/AIDS,Ispa, herpes, gatal-gatal dan lain-lainnya. Ironisnya, wisatawan ini bebas berdestinasi wisata sesuai

dengan keinginannya.

Padahal, ada beberapa daerah rawan untuk menyebarkan berbagai penyakit di Indonesai, salah satunya yakni kawasan prostitusi Surabaya. Bukan hanya para PSK yang bisa menyebarkan hiv/ aids kepada pengunjung. Tapi, para pengunjung yang berasal dari luar negeri juga bisa menyebarkan penyakit ini.

“Yang ditakutkan bukan hanya penyebarannya, tapi tingkat keganasan. Sehingga, ada beberapa penyakit menular yang tidak bisa diobati karena tingkat keganasannya yang hebat,” kata Prof Suharto. Bahkan, jika terlalu ganas, maka wisatawan akan kebal dan menularkan kepada orang lain.

Ada beberapa indikator yang membuat penyebaran penyakit

danang/bhirawa

8,6 juta orang wisatawan asing atau 65 persennya belum dilakukan tes kesehatan.

ini cepat, yakni lewat udara, air dan hubungan seksualitas. Contoh indikator air yakni seperti terjadi di kawasan Nusa Tenggara Timur (NTT). Ada wisata air terjun yang dijadikan lahan mesum oleh para pengunjung asing. Sehingga, air terjun itu tercemar dan

masyarakat yang mandi di daerah itu terserang penyakit gatalgatal. “Mengembangkan wisata sih boleh, tapi pemerintah tetap harus selektif agar kedatangan mereka tidak menyebarkan penyakit kepada masyarakat Indonesia,” kata dia. Q dna