Harian Bhirawa Edisi 21 April 2014

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

HARIAN

Hingga kini kini memang belum ada rekrutmen untuk tenaga ahli dan staf ahli. Bukan dibutuhkan atau tidaknya tenaga ini, tapi karena pertimbangan atas kriteria yang ditentukan dalam PP Nomor 16 Tahun 2010,”

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 5

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Yunus Suprayitno

Senin Kliwon, 21 APRIL 2014

http://www.harianbhirawa.co.id

21 APRIL 2014

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo - 07.00

Di ruang kerja

 Wagub H Saifullah Yusuf - 07.00

Wali Kota Risma Arak Socrates Award Keliling Kota Surabaya Sisihkan 110 Kota di Dunia

Di ruang kerja

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi - 07.00

Di ruang kerja

Pemkot Surabaya, Surabaya Perkembangan Kota Surabaya di segala bidang kembali mendapat apresiasi di tingkat internasional. Kali ini berupa penghargaan Socrates Award 2014. Menyisihkan 110 kota di dunia, Kota Pahlawan ini dinobatkan sebagai Kota Masa Depan (City of the Future) oleh Europe Business Assembly (EBA) di London, Inggris.

Calon DPD Emilia Contessa Menang di Lumajang dan Mojokerto Lumajang, Bhirawa Popularitas sebagai artis dan biduan era 197080-an membawa keuntungan sendiri bagi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dapil Jawa Timur, Emilia Contessa. Artis kelahiran Banyuwangi 57 tahun lalu ini mendapat suara terbanyak dalam rekapitulasi suara DPD di Kabupaten Lumajang.

“Emilia Contessa meraih sekitar 45.000 suara dan mendapatkan perolehan suara terbanyak dibandingkan calon senator (DPD) lain,” kata Komisioner KPU Lumajang Yuyun Baharita, Minggu (20/4).

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang menggelar rapat pleno terbuka rekapitEmilia Contessa ulasi perolehan suara Pemilu Legislatif 2014 untuk DPD, DPR RI, DPRD Jatim, dan DPRD Lumajang pada Sabtu (19/4) hingga Minggu dini hari.

“Popularitas artis di era tahun 70-an itu menjadi berkah tersendiri, sehingga banyak warga Lumajang yang memilih Emilia sebagai calon DPD untuk Jawa Timur,” tuturnya.

Namun, untuk menang di Jatim, Emilia harus berada di empat ranking teratas perolehan suara

“Yang membanggakan, Kota Surabaya menjadi kota pertama di dunia yang mendapatkan award ini untuk kategori kota. Mengungguli Kota Cetinje, salah satu kota di Montenegro (negara di Eropa Timur),” kata Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat memberikan sambutan di Taman Surya, Minggu (20/4).

Dalam sambutannya, wali kota perempuan pertama di Surabaya itu juga menyampaikan ucapan terima kasih seluruh elemen warga Surabaya yang telah berkontribusi dalam membangun kota. “Penghargaan ini berkat kerjasama kita semua. Mudahmudahan ini menjadi pendorong semangat untuk terus maju. Kita tidak boleh berpuas diri,” ujarnya.

Risma berharap penghargaan kota yang ke sekian kalinya ini dapat melecut motivasi warga kota untuk berani bersaing di kancah global.

Artinya, kata dia, Kota Surabaya telah diakui dunia yang harus diimbangi dengan komitmen dan kerja keras yang berkelanjutan. “Kalau sudah begini, warga Surabaya harus bisa mengambil keuntungan. Tentunya harus lebih termotivasi

 ke halaman 11

PPP Jatim Usulkan Islah

 ke halaman 11

Sepi Peminat, Layanan Prima Air Hanya Beroperasi Dua Tahun Pasuruan, Bhirawa Pelayanan prima dibutuhkan bagi PDAM Kota Pasuruan demi pengabdian kepada pelanggan.

PDAM pun mencoba meluncurkan produk layanan air minum prima yang disalurkan langsung ke pipa-pipa rumah warga, ironisnya layanan ini sepi peminat. Alasannya, air PDAM (bukan air minum prima) sudah memiliki kualitas yang bagus. Sehingga masyarakat merasa hilmi Husain/bhirawa tidak perlu berlangganan Sugeng Pradikto air siap minum.

Kepala PDAM Kota Pasuruan Sugeng Pradikto mengatakan pada 2010 lalu, PDAM Kota Pasuruan sudah membuat saluran air minum prima yang mengalir ke rumah-rumah warga di Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo. Layanan itu diperuntukkan bagi pelanggan yang membutuhkan air siap minum tanpa perlu diolah.

 ke halaman 11

Sujud Syukur CALON anggota DPR dari Dapil 1 asal Partai Kebangkitan Bangsa dengan nomor urut 3, Arzeti Bilbina Setiawan mengaku sangat bersyukur dengan perolehan suara yang diraihnya pada Pileg 9 April 2014.

“Alhamdulillah, saya sudah sujud syukur kepada Allah atas perolehan suara saya,” katanya, Minggu (20/4).

Mantan peragawati itu juga mengakui animo masyarakat Surabaya dan Sidoarjo untuk mendukung PKB dan dirinya sangat tinggi.

Itu terbukti dari hasil rekapitulasi di tingkat kabupaten yang memposisikan PKB selalu tertinggi dibanding partai lain. “Saya bangga dengan keluarga Surabaya dan SidoArzeti Bilbina Setiawan

 ke halaman 11

Sentil..  

Bupati diduga intervensi perolehan suara caleg Politik memang kejam

 

Rapimnas PPP berhentikan Suryadharma Ali Nasib koalisi dipertanyakan

 

Wagub minta pegadaian utamakan UMKM Jangan jadi rentenir legal

Wali kota Surabaya Tri Rismaharini saat kirab piala dan piagam Socrates Award 2014, Minggu (20/4).

trie diana/bhirawa

Bawaslu Jatim Limpahkan 12 Kasus Pelanggaran Kampanye ke Kepolisian Bawaslu Jatim, Bhirawa Selama pelaksanaan Pileg 2014, Bawaslu Jatim telah menemukan 12 pelangggaran dan telah dilimpahkan ke kepolisian. Dan jika dalam persidangan ditemukan adanya pelanggaran, caleg dapat gugur atau dicoret dari anggota legislatif.

Komisioner Bawaslu Jatim Sri Sugeng Poedjatmiko menegaskan selama pelaksanaan kampanye, Panwaslu di beberapa kabupaten/ kota se-Jatim telah menemukan sejumlah pelanggaran. Baik yang dilakukan oleh tim sukses maupun para caleg. Karenanya sesuai

dengan bukti-bukti yang ada telah dilaporkan ke pihak kepolisian untuk selanjutnya disidangkan.

“Yang pasti untuk sementara Bawaslu belum mengambil keputusan terhadap 12 kasus pelang-

 ke halaman 11

DPW PPP Jatim, Bhirawa Demi menjaga keutuhan partai sekaliggus para kader di bawah, DPW PPP Jatim mengusulkan islah dengan Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali. SK pemecatan kepada Ketua DPW PPP Jatim Musyafa Noer oleh Ketua Umum DPP dianggap tidak ada.

Ketua Majelis Pakar DPW PPP Jatim Hafidz Ma’sum mengatakan persoalan antara Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali dengan Ketua DPW PPP Jatim Musyafa Noer harus diselesaikan secara musyawarah mufakat. Masing-masing pihak harus mengesampingkan egonya dan berpikir lebih jauh untuk kepentingan partai. “Kami usulkan islah. Secepatnya kami akan ke Jakarta,“ ujarnya kemarin.

Menurut dia, dengan adanya islah ini, Musyafa Noer tetap menjadi Ketua DPW PPP Jatim.

SK pemecatan yang dilayangkan Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali kepada Musyafa Noer dianggap tidak pernah ada.

Dana BOS Triwulan II Rp 690,2 M Cair Anggaran Boleh Digunakan untuk Biayai US SD

Dindik Jatim, Bhirawa Kabar gembira bagi penyelenggara pendidikan jenjang SD/ SDLB dan SMP/SMPLB/SATAP (SD-SMP Satu Atap). Ini setelah ada kepastian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) triwulan II 2014 dari pemerintah pusat akhirnya cair. Alokasi untuk Jatim

sebanyak Rp 690,2 miliar.

Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Dr Harun MSi menyatakan, dana BOS telah diterima dari pusat ke Kas Umum Daerah (KUD) Jatim pada 7 April lalu. Usai

 ke halaman 11

BOS TRIWULAN II DI JATIM  Total  Alokasi

: Rp 690,2 miliar : Rp 451,7 miliar untuk 19.520 lembaga SD/SDLB (3.115.392 siswa) Rp 238,5 miliar untuk 4.419 lembaga SMP/SMPLB/SATAP (1.343.764 siswa)

 Belum

Terima BOS : - Untuk jenjang SD terdapat 37 lembaga dengan 3.379 siswa - Untuk jenjang SMP terdapat 67 lembaga dengan 11.533 siswa  Penyebab : Dindik kabupaten/kota melewatkan pendataan Sumber : Dinas Pendidikan Jatim

trie diana/ bhirawa

Manajer BOS Jatim membeberkan berkas pencairan BOS triwulan II kepada Kepala Dindik Jatim Dr Harun MSi.

 ke halaman 11

Persawahan Sekitar Waduk Pacal Terancam Gagal Panen Bojonegoro,Bhirawa Akibat dari spillway Waduk Pacal di Dusun Kedung Jati, Desa Kedungsumber, Kecamatan Temayang yang ambrol beberepa waktu lalu, selain membuat jalur Bojonegoro-Nganjuk lumpuh, lahan pertanian seluas 16 ribu hektare yang mengandalkan pengairan dari Waduk Pacal juga terancam gagal panen.

Kepala Dinas Pengairan Pemkab Bojonegoro Edi Susanto mengatakan akibat ambrolnya spillway Waduk Pacal air yang berada di sekitarnya mengalir deras. Sebagaimana fungsinya bangunan pelimpah air ini digunakan untuk pengamanan Waduk Pacal terutama saat kondisi

 ke halaman 11

Peringati Hari Kartini

BKOW Ajak Lestarikan Kolintang, Yakin Bisa Go International Kolintang merupakan alat musik khas Minahasa, Sulawesi Utara, yang sudah dikenal secara nasional. Asal usul alat musik kolintang bermula dari sebuah desa yang indah bernama To Un Rano yang sekarang dikenal dengan nama Tondano.Pada masa Orde Baru, kolintang sempat menjadi permainan alat musik wajib bagi kaum ibu dari banyak kalangan. Sedangkan saat ini, mulai berkurang, meski usaha untuk melestarikan terus dilakukan.

Gegeh, Kota Surabaya Mengenakan kebaya dan bersanggul, sekelompok ibu-ibu asyik memainkan alat musik tradisional kolintang. Lagu berjudul ‘Lentera Cinta’ saat itu ditampilkan oleh grup Petrokimia Gresik usai menyuguhkan lagu wajib ‘Baktimu Kartini’. Lagu pilihan ini menyita perhatian undangan serta pengunjung yang datang ke Grand City Mall Surabaya, tempat dihelatnya acara.

Ya, memperingati Hari Kartini yang jatuh pada Senin (21/4) hari

ini, Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Jatim mengadakan Kompetisi Kolintang.

Dengan acara ini, BKOW mengajak masyarakat untuk melestarikan alat musik kolintang karena semakin hari minat belajar alat musik tradisonal terus mengkhawatirkan.

“Melalui acara Kartini ini kami ingin mengingatkan kembali seka-

 ke halaman 11

trie diana/bhirawa

Ketua BKOW Jatim Fatma Saifullah Yusuf saat membuka Festival Kolintang di Grand City Surabaya, Sabtu (19/4).

2

SURABAYA LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Senin Kliwon 21 APRIL 2014

Sekwan Tarik Mobdin Anggota Legislatif DPRD Surabaya, Bhirawa Pemkot Surabaya melalui Sekretariat Dewan memastikan bakal menarik puluhan Mobdin yang dipakai para legislator. Untuk sementara rencana penarikan mobil dinas ini terbatas pada Mobdin dengan status pinjam pakai yang di tangan legislator non unsur pimpinan.

Pengerukan Kali Pekerja proyek saat melakukan pengerukan di sekitar kali Tandes, Minggu (20/4).

Kegiatan akan dilanjutkan kembali setelah ganti rugi milik warga sekitar tuntas.

trie diana/bhirawa

PANGGUNG BIROKRASI

Unair Buka Diploma Pengobatan Tradisional Surabaya, Bhirawa Universitas Airlangga (Unair) Surabaya membuka program studi (prodi) Diploma-4 (D4) Pengobat Tradisional (Battra) mulai tahun 2014, karena pengobatan tradisional sekarang dinilai mampu menjadi pelengkap untuk pengobatan konvensional (kimiawi).

“Pengobatan tradisional kita harus lebih berkembang daripada Tiongkok, India, atau Thailand, karena kita memiliki keanekaragaman biologik terbesar di dunia,” kata ketua prodi D4 Battra Unair, Arijanto Jonosewojo SpPD FINASIM, di Surabaya, Minggu.

Oleh karena itu, katanya, Unair yang memiliki D3 Battra sejak tahun 2005 akan mengembangkannya menjadi D4 Battra mulai tahun 2014 melalui pendaftaran jalur Mandiri yang akan dibuka pada SepQ tam tember 2014.Q

TPS Fiktif, Komisi A Minta KPK Turun DPRD Jatim, Bhirawa Munculnya kasus TPS fiktif di Sampang dalam Pemilu 2014 ini membuat Komisi A DPRD Jatim meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera turun tangan untuk menyelidiki kasus tersebut.

Komisi bidang Hukum dan pemerintahan ini melihat kasus yang terjadi di di Desa Bira Barat, Kec.Ketapang Kab.Sampang itu berpotensi merugikan negara terkait dengan pengadaan surat suara yang tidak digunakan sebagaimana mestinya.

Anggota Komisi A DPRD Jatim, Fauzi Farid menegaskan jika kasus coblosan di 17 TPS fiktif di Desa Bira Barat, Kec. Ketapang, Kab, Sampang dilakukan secara terstruktur dan massif. Hal ini dibuktikan dengan

perolehan suara oleh satu caleg sampai ratusan. Padahal diwilayah lain tidak sebesar itu. Karenanya, pihak KPK harus turun tangan untuk melakukan investigasi kasus tersebut, mengingat ada uang negara yang bocor terkait penggunaan surat suara.

“Kita harus melihat kasus ini secara luas. Bukankah pengadaan surat suara dibiayai oleh APBN. Sementara disatu sisi kasus yang terjadi di Desa Bira Barat adalah penyimpangan surat suara. Karenanya sepatutnya KPK ikut turun melakukan investigasi,”paparnya, Minggu (20/4) melalui telpon genggamnya.

Ditambahkan politikus asal Gerindra Jatim ini, upaya itu penting untuk shock teraphy bagi mereka yang mencoba bermain-main dengan pemilu, khususnya dalam

pengadaan logistik. Apalagi disana ditengarai ada tujuan untuk memenangkan beberapa caleg dengan cara yang tidak wajar, bahkan terindikasi money politic.

Seperti diketahui, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jatim memberikan rekomandasi agar dilakukan pemilihan ulang atau pemungutan di 17 Tempat pemungutan Suara (TPS) yang diduga fiktif di seluruh Desa Bira Barat, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang. Rekomandasi ini turun setelah Bawaslu Jatim, bersama sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) pemilu legislatif 2014, KPU Jatim menggelar rapat tertutup di kantor Bawaslu Jawa Timur, Surabaya, pada Rabu (16/4) Dini Q cty hari.Q

Meski masa tugas DPRD 2009-2014 akan berakhir pada tanggal 24 Agustus 2014, atau sekitar 4 bulan lagi, Sekwan beralasan penarikan lebih awal sejumlah mobdin ini untuk dipersiapkan untuk anggota dewan yang baru yakni periode 2014- 2019.

“Rencana penarikan mobdin hanya di berlakukan untuk anggota biasa yang statusnya pinjam pakai, karena jika mengacu kepada MoU yang telah ditanda tangani, mobdin yang dipakai harus kembali dalam kondisi tetap baik, sehingga penarikan lebih awal ini dimaksudkan untuk menyiapkan waktu perbaikan jika ternyata kondisinya ada yang rusak atau bahkan tidak layak pakai,” ucap Emanuel Plaituka, Kasi Rapat dan Perundangan Sekretaris DPRD Surabaya.

Lebih lanjut Eman juga menjelaskan bahwa, penarikan lebih awal ini tidak untuk jajaran pimpinan, karena mobdin pimpinan merupakan fasilitas melekat atas jabatan yang disandangnya.

“Tentu saja tidak untuk unsur pimpinan, karena mobdin pimpinan itu merupakan fasilitas melekat atas jabatannya, tetapi mobil itu juga tetap harus dikembalikan pada saat masa tugasnya benar-benar berakhir,” jelasnya.

Menanggapi hal ini, H Junaedi anggota komisi D DPRD Surabaya secara tegas menolak karena menurutnya masa tugasnya menjadi anggota dewan masih 4 bulan lagi.

“Terlepas kembali kesini atau tidak, anggota dewan masa bakti 2009-2014 itu sampai tanggal 24 Agustus, artinya kami masih menjalankan tugas, sekaligus punya kewajiban mengabdi dan memperjuangkan aspirasi rakyat sampai batas waktu itu, jadi tidak pas jika tiba-tiba sekwan punya ide menarik mobdin lebih awal,” ucap Junaidi.

Hal senada juga di ucapkan oleh Baktiono ketua komisi D DPRD Surabaya asal PDIP yang diperkirakan akan kembali ke gedung Yos Sudarso untuk yang ke empat kalinya, bahwa pihaknya masih memerlukan mobdin untuk berkantor dan menjalankan tugas kedewanan lainnya.

“Masa habis kami kan sampai tanggal 24 Agustus, jadi tidak fair jika sekwan akan menarik mobdin sebelum masa tugas kami habis, padahal kami masih memerlukan mobdin itu untuk berkantor dan menjalankan tugas- tugas kedewanan,” pungkas Q gat Baktiono.Q

Pemilu Legislatif 2014

Prediksi Bisa Salah, BPP per Dapil Tinggi KPU Surabaya, Bhirawa Proses penghitungan manual di KPU Surabaya berjalan alot. Prediksi mengenai siapa yang masuk sebagai calon jadi DPRD Surabaya justru tidak semakin meruncing. Salah penyebabnya adalah tingginya nilai Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) dalam Pemilu kali ini.

“BPP atau harga satu kursi cukup besar.

Rata-rata 20 ribu sampai 25 ribu. Makanya simpangan prediksi siapa yang masuk calon jadi juga besar. Sampai saat ini belum terlihat,” ungkap Komisioner KPU Surabaya, Edward Dewaruci, Minggu(20/4).

Memang sampai dengan sore kemarin, proses hitung manual di KPU Surabaya baru menghitung 13 kecamatan dari 31 kecamatan yang ada di Surabaya. Menurut jadwal penghitungan bakal selesai sekitar Senin(21/4) depan.

Cukup melelahkan, tiap ketua PPK(tingkat kecamatan,red) membacakan rekapitulasi hasil suara setiap Caleg per partai di masing-masing kecamatan.

Sementara beberapa perwakilan partai terlihat serius mencatat hasil rekapitulasi tersebut.

Sedangkan mengenai kemungkinan protes para caleg, Edward mengaku KPU Surabaya menerima protes dari Caleg maupun partai selama disertai bukti berkas C1 yang terverifikasi dari penghitungan tingkat PPS(kelurahan) sampai PPk(kecamatan).

“Kalau ada protes silahkan ,asalkan berkas yang dibutuhkan disertakan. Surat C1 itu seharusnya terverifikasi mulai dari kelurahan dan kecamatan. Jadi kalau ada kesalahan pencatatan ya tinggal disesuaikan saja,” jelasnya.

Sementara mengenai kemungkinan permainan sura Caleg, Edward yang lekat disapa Teted ini menegaskan tidak mungkin permainan dilakukan pihak KPU. Menurutnya dengan rekapitulasi yang digelar terbuka, partai peserta pemilu bisa langsung mengajukan permintaan protes.

Namun bila permianan suara dilakukan di internal partai, Edward mengaku hal itu bisa saja dilakukan. Menurutnya surat C1 umumnya diserahkan saksi kepada Bapilu partai, maka kepada siapa suara partai akan terdistribusi bisa jadi menjadi kebijakan internal partai.

“Kalau jajaran penyelenggara Pemilu mulai KPPS sampai KPU saya kira tidak bisa bermain. Jika ada kesalahan jumlah, itu manusiawi dan sampai saat ini bisa terpantau dan terselesaikan setidaknya Q gat sampai tingkat PPK,” terangnya.Q

trie diana/bhirawa

Komisi Pemilihan Umum kota Surabaya mulai melakukan penghitungan manual Pemilu 2014, Minggu (20/4).

Ruang kamar yang disediakan pihak RSJ Menur dalam merawat Caleg gila.

dna/bhirawa

Diprediksi Seminggu Usai Hitung Manual

Sampai Saat Ini Belum Ada Caleg Masuk RSJ Menur Surabaya, Bhirawa Ketatnnya persaingan untuk selama penghitungan manual Pemilu 2014 justru membuat para Caleg masih belum ada yang mengalami gangguan psikis. Sampai saat ini belum ada pasien Caleg gila di Rumah Sakit Jiwa (RSI) Menur Surabaya.

Direktur Utama RSJ Menur, dr Adi Wirachjanto mengatakan, belum adanya pasien yang masuk ke rumah sakit ini lantaran perhitungan secara manual belum finish. Kemungkinan para caleg masih mempunyai harapan atas kemenangannya.

Namun menurut dr.Adi ,ketatnya persaingan dalam perebutan kursi legislatif bakal memicu stres bah-

kan depresi. Fakta ini terlihat dari beberapa caleg gila yang sudah dirawat di RSI Jiwa di luar kota .

Tetapi, kondisi ini belum terlihat di rumah sakit Menur yang pada tahun 2009 menerima 9 caleg gila.

Menurut Adi, selain belum rekapitulasi manual oleh KPU, belum adanya caleg stress yang masuk ke RSJ Menur, faktor utama caleg yang tidak gila yakni para caleg sudah mengetahui risiko kekalahan dalam Pileg.

Jika pun ada caleg yang stres akibat kekalahan pileg, dipastikan keluarga dan lingkungan adalah pihak yang memberikan dukungan.

“Mungkin caleg yang frustasi masih atau dikendalikan di rumah. Atau ada yang dibawa ke guru spiritual

dulu, setelah itu biasanya baru ke rumah sakit jiwa,” jelasnya.

Dimungkinkan, para caleg gagal baru dirujuk ke rumah sakit jiwa dua minggu setelah keputusan resmi dari KPU. Setelah keputusan resmi itu, biasanya para caleg mulai frustasi. Jika tidak kuat, maka secepatnya keluarga akan dirujuk ke rumah sakit jiwa. “Semakin dapat penanganan cepat, maka kesembuhannya juga cepat. Paling dua minggu atau sebulan sudah sembuh total,” kata Adi. Ditanya terkait pravelensi soal peluang caleg stres dalam perhelatan pileg, Adi memprediksi 10 persen dari Caleg akan mengalami frustasi, baik ringan atau Q dna berat.Q

SURABAYA

Senin Kliwon 21 APRIL 2014

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Dua Kabupaten Gelar Program Desa Menanti Pemprov, Bhirawa Program ‘Desa Menanti’ yang diperuntukkan bagi para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Jatim ternyata mengundang ketertarikan dari pemerintah Kabupaten/Kota. Dua kabupaten , Malang dan Probolinggo, telah memastikan bersedia menjadi penyelenggara program itu.

Kepala Dinas Sosial Jatim, Drs Sujono mengatakan, kedua kabupaten tersebut juga bersedia menyediakan lahannya. “Tapi kalau mengenai lahan, setidaknya lahan itu harus jelas milik pemerintah daerah.

Jangan sampai tanahnya bermasalah. Dari dua kabupaten itu, salah satunya sudah siap dalam penyediaan lahan,” katanya, Minggu (20/4).

Adanya ketertarikan dua kabupaten itu, harapan Sudjono, kabupaten/kota lainnya bisa melakukan hal yang sama untuk mengurangi jumlah PMKS yang ada di Jatim. Sebab, desa program ini tidak hanya memberikan rumah saja, namun ekonomi keluarga PMKS juga akan dilakukan pendampingan dan pembinaan agar tidak lagi kembali ke jurang kemiskinan.

Sekedar diketahui, tahun 2014 Pemprov Jatim memberikan rumah gratis bagi 35 kepala keluarga (KK) atau 135 jiwa anggota Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Masyarakat (PMKS). Pembagian rumah gratis yang dikemas dalam program “Desaku Menanti” berlokasi di Desa Prodo, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan.

Dalam program ini anggaran sepenuhnya berasal dari APBN Kementerian Sosial dengan total dana yang dialokasikan sebesar Rp 1.277.000.000. Dana tersebut diperuntukkan untuk membeli tanah seluas 8.500 m2 dan pembangunan fisik

rumah.

Masing-masing rumah dialokasikan Rp 162 juta dengan luas tanah per rumah 100 m2 per KK. “Jika Pemkab/kota menyediakan lahan sekitar 1000 meter persegi lebih maka bisa untuk 10 rumah,” ujarnya.

Ditambahkan Kabid Rehsos Dinsos Jatim, Budi Yuwono, program ini diperuntukkan bagi gelandangan dan pengemis yang telah mendapatkan binaan dari UPT Rehabilitasi Sosial. Selama menempati rumah, mereka nantinya juga akan mendapatkan pendampingan dengan berbagai program.

Misalnya Kelompok Usaha Bersama (KUBE) berupa pengembangan ternak kambing, kerajinan dan lainnya. “Disekitar rumah mereka juga banyak areal sawah yang belum tergarap, mereka nantinya juga bisa bercocok tanam,” katanya.

Sebelum menempati rumah, UPT Rehabilitasi Sosial juga telah memberikan pembekalan bagi penerima rumah dengan berbagai macam ketrampilan. Pembekalan ketrampilan ini dimaksudkan agar hidup mereka bisa mandiri dan tidak kembali kepekerjaan awal. yakni sebagai pengemis atau gelandangan. Beberapa contoh pelatihan ketrampilan yang diberikan misalnya usaha bakso termasuk cara membuatnya, salon kecantikan, beternak, Q rac meubeler, pertukangan dan lainnya.Q

detik foto

Surabaya Raih Rekor MURI Penari Buku Terbanyak

Pemkot Surabaya berhasil meraih rekor MURI. Rekor MURI diraih Pemkot Surabaya karena berhasil mempersembahkan peserta Tari Buku dengan penari terbanyak, 1.022 siswa dari siswa se Surabaya.Mereka tampil dihalaman Balai Kota Surabaya.

Pembinaan Adiwiyata Diserahkan Pemda Pemprov, Bhirawa Ke depan, pembinaan terhadap sekolah untuk bisa menyandang Adiwiyata akan diserahkan melalui Pemkab/kota. Hal itu dilakukan sebagai upaya mengunggah kesadaran dan tanggung jawab Pemkab/kota di Jatim, utamanya kepala daerah agar peduli dalam berkepentingan terhadap lingkungan.

Selama ini, dalam melangsungkan pembinaan Adiwiyata dilakukan Pemprov Jatim melalui Badan Lingkungan Hidup (BLH) Jatim. Diharapkan, jika pembinaan dilakukan Pemkab/kota, maka hasilnya maksimal dan bisa dipertanggungjawabkan.

Kepala BLH Jatim, Indra Wiragana SH melalui Kepala Bidang Komu-

nikasi Lingkungan Hidup, Uda Harisasono mengatakan, saat ini masih ada Pemkab/kota yang tak terlalu mempedulikan masalah tersebut, sebut saja Jember. Kini Jember masih dianggap pasif. Padahal, kabupaten ini dulunya termasuk aktif dalam kegiatan Adiwiyata.

Kepasifan itu diantaranya disebabkan kurangnya kepedulian dari kepala daerahnya terhadap lingkungan. “Masih ada Kabupaten lainnya yang seperti itu, misalnya Ngawi.

Namun, Ngawi masih berupaya untuk aktif dalam kegiatan Adiwiyata ini.

Biasanya justru dari pihak sekolah yang tergerak, namun kalau tidak ada dukungan sama saja,” ujarnya.

Selain dua kabupaten itu, lanjutnya, kab/kota lainnya masih aktif dalam

kegiatan Adiwiyata. “Sebenarnya sejak RSBI (rintisan sekolah bertaraf internasional) dibubarkan, kini lembaga pendidikan mencari predikat agar sekolahnya tetap dilirik, salah satu dengan predikat Adiwiyata,” katanya, , Minggu (20/4).

Selanjutnya, dijelaskannya, kalau saat ini penilaian Adiwiyata telah usai dilakukan tim penilai provinsi Jatim.

Selanjutnya hasilnya Jatim mengusulkan 22 adiwiyata mandiri dan 81 adiwiyata nasional ke tim penilai Kementerian Lingkungan Hidup RI. Seperti diketahui, program Adiwiyata bertujuan menciptakan kondisi bagi sekolah agar dapat menjadi tempat pembelajaran dan penyadaran warga sekolah (guru, murid, karyawan Q rac sekolah).Q

Ini Hanya Pencitraan Semata

RAGAM INFO

Wayan Titib : Kejaksaan Hanya Mempermainkan Pengusutan Kasus KONI

riq/bhirawa

Drs H ChoirulAnamAbdul Djabar (kiri) foto bersama dengan KH Ahmad Dzul Hilmy Ghozali dan para guru besar.

Belajar Sejak 1989 Tamatkan Dua Riwayat Surabaya, Bhirawa Alunan ayat-ayat Suci Alquran yang sedikit berbeda dengan bacaan umum yang dipakai di Indonesia, Ahad (20/4) kemarin, menggema di Masjid Hidayatullah, Kandangan, Surabaya.

Bacaan yang dilantunkan oleh Ketua Jam’iyah Tilawatil Quran Provinsi Jatim itu, Drs H Choirul Anam Abdul Djabar itu, memang bacaan yang tidak biasa dipakai di Indonesia.

Abah Anam, demikian ia biasa dipanggil, dalam kesempatan tersebut membaca menurut bacaan Riwayat As Susiy Imam Abu Amr dengan thariq Asy Syatibiyah. Sementara bacaan Alquran yang biasa dipakai di Indonesia adalah Riwayat Hafsh Imam ‘Ashim thariq Asy Syatibiyah.

Dalam acara yang bertajuk ‘Tasyakuran Khataman Alquran Riwayat As Susiy’ yang digelar di Masjid Hidayatullah, Kandangan, Surabaya itu, Abah Anam hanya membaca surat-surat pendek dari surat Adh Dhuha sampai An Naas, dan dilanjutkan dengan Surat Al Fatihah dan Al Baqarah ayat 1 sampai 5.

Ratusan undangan yang hadir, dengan khusyuk mendengarkan bacaannya. Ia membaca di hadapan gurunya KH Ahmad Dzul Hilmy Ghozali, Imam rawatib masjid Agung Sunan Ampel Surabaya, yang juga Rais Syuriyah PCNU Surabaya, serta dewan juri Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat Nasional Q riq dan internasional.Q

Kejati Jatim, Bhirawa Belum adanya tersangka dalam kasus dugaan korupsi hibah Pemkot Surabaya ke Komisi Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Surabaya yang diusut Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim,mendapat kritikan pedas dari Pakar Hukum Unair Surabaya, I Wayan Titib Sulaksana, dengan menyebut “Kejaksaan Hanya Mempermainkan Pengusutan Kasus KONI”.

Diterangkan Wayan, Korps Adhyaksa hanya mempermainkan penyidikan kasus KONI. Apalagi, ini diperkuat dengan belum adanya penetapan tersangka yang seharusnya disertakan dalam proses penyidikan.

Menurutnya, dalam proses penyidikan selalu disertakan yang namanya tersangka atas kasus yang diusut.

“Tunjukkan bahwa Kejaksaan serius dalam pengusutan kasus KONI. Sebab, Korps Adhyaksa merupakan instansi yang ditunjuk negara untuk mengusut semua jenis tindak pidana hukum, terlebih menangani tindak pidana korupsi,” terang Wayan saat dikonfirmasi, Minggu (20/4).

Pria yang juga ketua Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (AMAK) itu menjelaskan, belum adanya tersangka KONI, membuat dirinya berpendapat bahwa Kejaksaan hanya memanfaatkan pengusutan kasus itu sebagai pencitraan. Padahal, dinegara manapun dalam proses penyidikan hukum, yang namanya penyidikan pasti ada tersangkanya.

Lanjutnya, hal itu membuat terang bahwa Kejaksaan hanya memanfaatkan momen pengusutan itu sebagai pencitraan atas kinerjannya. “Kejaksaan jangan hanya koar-koar merubah status dari penyelidikan naik ke penyidikan, tapi tidak disertai dengan tersangkanya.

Jelaskan, hal ini hanya sebagai pencitraan saja,” ungkap Wayan.

Wayan mengatakan, Kejaksaan benar-benar harus tahu tentang hukum. Sambungnya, yang namanya penyidikan itu pasti disertai dengan penetapan tersangkanya, bukan dikatakan belum pasti ada tersangka kalau pengusutannya naik ke penyidikan.

“Seharusnya penyidik Kejak-

saan Tinggi harus sekolah lagi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Agar bisa membedakan antara penyelidikan dengan penyidikan. Penyidik Kejaksaan belajar hukum dimana? Kok bisa mengatakan kalau penyidikan belum pasti disertai dengan tersangka,” tegasnya.

Tak hanya itu, Wayan menghimbau agar Kejaksaan benarbenar serius dalam menangani kasus korupsi, apalagi yang merugikan keuangan negara.

Ini dimaksudkan agar penanganan kasus KONI dan Bambang DH tidak terkesan mainmain. Serta tidak harus gembargembor dalam penanganan ke dua kasus yang belum ditemukan titik terangnya.

Disinggung terkait sikap Kejaksaan yang belum dapat menentukan tersangka kasus KONI, Wayan menegaskan, pihaknya sudah menduga bahwa penyidikan kasus itu tidak menemukan titik terangnya. Sebab, status pengusutannya sudah naik dari penyelidikan ke penyidikan, tapi belum ada penetapan siapa tersangkanya.Q bed

Pemeriksaan Eks Lurah Gununganyar

Alasan Hitung Suara Pileg, Muhadi Tak Hadiri Panggilan Penyidik Surabaya, Bhirawa Pengusutan kasus dugaan korupsi pembebasan lahan untuk pembangunan jalan Middle East Ring Road (MERR) II C di Kecamatan Gununganyar oleh Kejari Surbaya, masih tetap pada pemeriksaan mantan Lurah Gununganyar, Muhadi. Pemeriksaan atasnya tersendat dengan alasan izin penghitungan suara Pileg yang sedang berlangsung di kelurahan yang dipimpinnya saat ini, Kendangsari.

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Surabaya, Nurcahyo Jungkung Madyo menguraikan, setelah mengirimkan undangan kepada mantan Lurah Gununganyar, untuk diminta keterangan, dia memenuhinya. “Seingat saya, pada Selasa (15/ 4) lalu Muhadi memenuhi panggilan dan datang

ke Kejaksaan,” ujarnya dikonfirmasi wartawan, Minggu (20/4).

Dijelaskannya, usai memberi penjelasan, penyidik menilai bahwa keterangan yang diberikan Muhadi dirasa kurang. Maka, penyidik pun memanggil Muhadi lagi untuk datang ke Kejari Surabaya pada Rabu (16/4).

Namun, pada Rabu itu dia hanya menyampaikan surat izin, dimana tak hadir ke Kejari karena masih fokus penghitungan suara Pileg.

“Muhadi kembali meminta izin atas ketidakhadirannya pada Rabu lalu. Mengingat, dirinya sekarang adalah Lurah Kendangsari.

Namun, pekan ini kami minta yang bersangkutan hadir kembali ke Kejaksaan,” terangnya.Q bed

Operasi Ceasar Kian Diminati Surabaya, Bhirawa Persalinan dengan cara operasi caesar saat ini kian diminati. Dari informasi yang dihimpun menyebutkan, dari 1000 wanita yang melahirkan hampir lebih 50 persennya melakukan operasi caecar.

Ahli obstetrics and gynecology RSUD dr Soetomo, Prof Soehartono Ds, SpOG KFER mengakui jika kasus operasi caecar dari tahun menahun meningkat. “Dulu dari 1000 kelahiran, paling cuma 25 saja yang melahirkan dengan cara caecar, tapi sekarang hampir separuh wanita memilih operasi,” katanya.

Menurutrnya pemicu wanita memilih operasi sebabkan oleh beberapa hal yaitu pengaruh utamanya yakni para wanita hamil ingin hidup instan. Bahkan, sebagian mereka tidak mau bersusah payah untuk melakukan aktifitas yang mempermudah persalinan. Seperti mengosumsi nutrisi sejak awal kehamilan. “Selain bisa membentuk kecerdasan, nutrisi yang sempurna bisa membuat persalinan lebih mudah,” terangnya.

Selain itu, wanita hamil sekarang juga terlalu sibuk bekerja sehingga tidak ada waktu olahraga, baik berjalanjalan atau mengikuti senam hamil. Padahal, banyak instansi yang menggelar senam hamil untuk mempermudah persalinan mereka. Baik puskesmas, kantor kelurahan, rumah sakit dan lainnya.

Dengan senam hamil, lanjut Prof Soehartono, ada sebuah usaha seorang ibu untuk harus merawat bayinya sejak dalam kandungan. Sebab, 80 persen perawatan bayi sebaiknya sejak bayi masih dalam kandungan, sisanya 20 persen perawatan di luar kandungan. Karena itu, calon ibu harus segera merawat dirinya jika sudah diketahui mengandung supaya persalinannya lancar.

“Selain murah, persalinan normal itu juga membantu imunitas bayi. Karena anak yang lahir operasi biasanya mudah sakit,” ujarnya.

Dijelaskanya, sebenarnya untuk mengurangi operasi caecar ini cukup mudah, selain mengubah streotipe jika persalinan itu sulit, ibu hamil harus sering ikut senam hamil.

Senam hamil itu cara modern untuk mempermudah persalinan. Salah satunya yakni senam yophytta materna.

Senam yang menggabungan gerakan yoga, pilates, hypnotheraphy dan tai chi. Ditambahkannya, sebenarnya manfaat senam yophytta sendiri tidak hanya mengatur emosi, namun membantu proses mengalirnya energi pada perempuan hamil. Jika energi pada perempuan dapat berjalan lancar, maka kondisi ibu hamil akan rileks dan kesehatan ibu serta bayi dalam kandungan dapat terjaga.

“Yang pasti energi untuk melahirkan secara normal akan ada pada seorang ibu,” jelasnya.Sementara itu salah satu warga Surabaya, Ayu mengatakan, sampai saat ini dirinya masih memilih untuk melahirkan secara normal.

Meski sakit persalinan normal mempunyai mafaat lebih Q dna banyak daripada operasi caesar.Q

Festival Budaya Jepang

JLCC Untag, Suka Budaya Jepang dan Cinta Budaya Nusantara Meski menyukai budaya Jepang, Komunitas Japan Language and Culture (JLCC) Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) tetap tidak melupakan budaya sendiri. Karenanya, ketika membuat acara bertemakan Jepang, komunitas ini tetap menyuguhkan pertunjukan musik dan tari tradisional Indonesia.

tam/bhirawa

Peserta Japan Mix Indonesia Cultur berbusana ala Jepang namun asyik memperagakan tari tradisional dengan membawa peralatan wayang

“Banyak acara tentang budaya Jepang, tapi kebanyakan hanya mengangkat budaya Jepangnya saja. Kami ingin sesuatu yang berbeda, acara budaya Jepang kami kolaburasikan juga dengan budaya Nusantara,” kata Cherly Putri Leuwilyana (22), Ketua Panitia Japan Mix Indonesian Culture (J-MIC) Untag, Sabtu (19/4).

Cherly memang tidak asal

bicara. Saat sesi acara taritarian, Tari Soran Bushi dan Tari Jampi Gugat tampil selang-seling. “Tadinya ingin kami gabungkan tariannya.

Tapi karena musik dan temponya berbeda tampilnya gentian,” sambungnya.

Komunitas JLCC sendiri merupakan kumpulan mahasiswa Untag yang menyukai budaya Jepang.

Meski baru berumur satu tahun, anggota komunitas ini juga tetap menjaga identitasnya sebagai orang Indonesia.

“Kami memang suka dengan hal-hal yang berbau Jepang, tapi tidak melupakan budaya sendiri,” ujarnya.

Acara J-MIC ini merupakan acara pertama yang diadakan JLCC Untag. Selain suguhan budaya dua bangsa, acara ini juga menggelar lomba dance, desain karakter manga, cosplay, dan bazaar.

“Anggota kami baru ada 23 orang dan dari Untag semua.

Tapi kalau ada yang mau gabung, kami membuka pintu selama suka dengan budaya

Jepang dan tetap cinta dengan budaya Indonesia,” ucapnya.

Kepala Bagian Kerjasama Internasional Untag, Erni Putri, menambahkan mengapresiasi langkah Komunitas JLCC Untag yang menyuguhkan acara dua budaya ini.

Menurut Erni, sudah saatnya anak-anak muda Indonesia memiliki tanggung jawab melestarikan budaya bangsa, sekaligus tetap terbuka dan menghargai kebudayaan asing yang masuk.

“Suka cerita Naruto boleh saja. Tapi jangan lupakan AndeAdne Lumut dan cerita rakyat Nusantara lainnya,” tandas Q tam Erni.Q

OPINI

4 Tajuk

Kursus Rumah Tangga Pra Nikah SEKARANG, menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) tidak mudah. Petugas pencatat nikah akan mempertanyakan pada pasangan calon pengantin, apakah sudah punya sertifikat izin menikah? Jika belum, calon pasangan harus mengikuti kursus ber-rumahtangga selama tiga kali pertemuan, lalu memperoleh sertifikat menikah.

Beruntung, kursus tidak mensyaratkan ujian tertulis atau wawancara. Melainkan sekadar ceramah pembekalan.

Kursus pra-nikah, diselenggarakan berdasar hasil kerjasama Kementerian Agama, Kementerian Sosial serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Tujuannya, agar setiap pasangan lebih siap menjalani hidup berumahtangga, sekaligus memperkecil perceraian. Konon berdasar catatan Kementerian Agama, jumlah perceraian sudah lebih dari 200 ribu per-tahun.

Kursus ini memang bukanlah persyaratan wajib. Artinya, KUA tidak dapat mewajibkan kepada setiap pasangan. Andai diwajibkan, maka KUA bisa digugat secara hukum. Tetapi tingginya angka perceraian tentu sangat memperihatinkan.

Lebih lagi mayoritas kasusnya didominasi oleh pasangan muda (dibawah 45 tahun). Padahal, seringkali KUA keteter karena kehabisan buku nikah. Nampaknya, tren semakin tingginya pernikahan juga inharent dengan tren perceraian.

Seolah-olah gampang kawin gampang pula cerainya.

Perkawinan sebagai “perjanjian agung” pasangan suamiistri, merupakan momen paling strategis dalam kehidupan manusia. Karena UUD 1945 (hasil amandemen kedua) juga memasukkannya dalam batang tubuh. Perkawinan dalam UUD dikelompokkan sebagai HAM (hak asasi manusia) pada Bab X-A. Sedangkan perceraian tidak diatur dalam UUD. Seolah-olah itu bagai isyarat bahwa perceraian dianggap “musibah” yang tidak diinginkan.

Secara tekstual UUD pasal 28B ayat (1) menyatakan, “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Penggunaan kata “sah” pernah menjadi perdebatan. Penggunaan kata “sah” dianggap berbeda dengan kata “resmi” yang berarti tercatat pada KUA (atau lembaga perkawinan agama selain Islam). Dus perkawinan pada UUD konteks-nya lebih condong pada konsep agama, bukan pada alur administrasi pemerintahan.

Sebelum amandemen UUD, Indonesia juga sudah memiliki undang-undang perkawinan. Yakni UU Nomor UU Nomor 1 tahun 1974. Pada Bab I pasal 1, dinyatakan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa. Terdapat frasa kata “kekal” yang berarti menafikan, atau setidaknya semaksimal mungkin mencegah perceraian.

Tetapi UU Perkawinan (yang sudah 40 tahun) pada beberapa pasalnya dianggap tidak relevan dengan perkembangan zaman, terutama pemahaman tentang HAM. Diantaranya pasal 43 ayat (1), tentang status anak yang lahir diluar nikah. Judicial review dilakukan terhadap UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dikabulkan oleh MK. Lalu, MK mengoreksi pasal 43 ayat (1) menyatakan pasal 43 ayat (1) UU No 1/1974.

Secara tekstual, pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 menjadi, : “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.” Koreksi oleh MK ini menuntut konsekuensi logis ke-peradilan sebagai media hukum acara (perdata).

Maka perkawinan, pada konsep agama maupun ke-administrasi-an pemerintah sesungguhnya telah dilindungi oleh berbagai peraturan. Konsekuensinya menuntut tanggungjawab yang besar pula, terutama terhadap anak keturunan.

Sehingga perceraian mestilah dicegah oleh semua pihak (pemerintah dan pasangan suami istri). Walau perceraian juga tidak dilarang samasekali. Maka kursus pra-nikah menjadi sangat penting.

Jadi, kursus pra-nikah yang digagas beberapa Kementerian ini, sebenarnya merupakan pelaksanaan amanat UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Pakailah Kacamata Pendidikan BANGSA ini memang gemar mempersoalkan. Ketika pemilihan umum berlangsung relatif lancar dan aman, maka persoalan lain pun dimunculkan. Dengan mempersoalkan sesuatu, bangsa ini sepertinya ingin terus berlatih mengelola persoalan. Mungkin seperti inilah cara agar bangsa menuju status bangsa yang maju dan beradab tinggi.

Kali ini yang dipersoalkan adalah nama Joko Widodo, nama yang akhir-akhir ini sangat populer di tengah masyarakat.

Orang yang selalu mendapat sorotan karena Jokowi akan maju dalam pemilihan presiden 9 Juli nanti. Semua mata memelototi dirinya. Yang pro terus menjaga, sementara yang anti-Jokowi akan terus mencari celah untuk “menembaknya”.

Adalah salah satu soal dalam pelajaran Bahasa Indonesia yang memuat pertanyaan soal Jokowi dalam naskah Ujian Nasional (UN). Pencantuman nama Joko Widodo ada dalam pertanyaan yang sebelumnya dimulai dengan kisah tentang Gubernur Jakarta Joko Widodo. Ceritanya tentang hal yang baik-baik saja, tak ada muatan politik.

Pilihan jawaban yang tersedia pun semuanya baik-baik saja. Tidak ada yang mencela Joko Widodo. Soal atau pertanyaan yang muncul dalam lembar UN, telah disusun jauh hari sebelum hari ini. Naskah dan soal yang baik, tentu akan lolos melalui jenjang verifikasi atau penilaian berjenjang sepanjang apa pun. Alhasil, naskah itu pun akhirnya naik cetak pada Februari 2014. Perlu proses hampir satu tahun untuk meloloskan soal UN dari pertama dibuat hingga masuk percetakan.

Begitunilah sisi lain Indonesia. Pemilihan umum yang sukses, hanya menyisakan persoalan tertukarnya kertas suara, tak cukup menjadikan bangsa ini bersyukur. Lembar soal yang baik, pun tiba-tiba menjadi “jahat” karena dilihat dengan kacatama yang berbeda. Kacamata pendidikan tak boleh tertukar dengan kacamata politik.

Nama dan alamat ada Di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Senin Kliwon 21 APRIL 2014

Kartini dan Perjuangan Anti Korupsi Kondisi kekinian Indonesia sungguh sangat memiriskan hati dan menyedihkan, dimana kasus korupsi sudah berurat dan berakar di madyarakat dan bahkan sudah bisa dikarajan membudaya dan telah merongrong semua sendi kehidupan. Dan di tengah hiruk pikuk kasus-kasus korupsi yang menyengsarakan hampir semua lapisan masyarakat ini, sungguh ironis jika perempuan Indonesia yang notabene mengemban amanah perjuangan Kartini justru seakan menjadi bunga di tengah-tengahnya.

T

engoklah kaus Nunun Nurbaiti yang dituduh sebagai otak pemberi cek pelawat kepada sejumlah anggota DPR pada kasus Mirandagate.

Juga ulah Artalita Suryani alias Ayin, sang narapidana penyuap jaksa Urip Tri Gunawan yang menyulap kamar tahananya di Rutan Perempuan Pondok Bambu Jakarta Timur menjadi kamar mewah bak kamar hotel bintang lima. Juga kita dibuat terheran-heran dengan ulah si pembobol City bank, yakni Inong Melinda Dee yang berhasil menggangsir puluhan milyar rupiah dari para nasabah kakapnya.

Kasus – kasus tersebut di atas semestinya tidak perlu terjadi jika para perempuan Indonesia yang sejatinya menjadi pengemban perjuangan emansipasi yang digelorakan oleh Kartini bisa mengambil pelajaran berharga yang diperjuangkannya.

Yakni mereka bisa merefleksikan perjuangan Kartini yakni emansipasi di bidang pendidikan menjadi perjuangan emansipasi di segala bidang.

Karena pada prinsipnya menurut Yesmil Anwar dari Universitas Padjajaran Bandung (2010) bahwa perjuangan Kartini yang terekam dalam buku Habis Gelap Terbitlah Terang yang berisikan kumpulan surat Kartini seorang putri Bupati Jepara kepada sahabatnya yang warga negara Belanda, perempuan kulit putih, Nona Abendanon adalah berisi tentang perempuan Indonesia yang harus memiliki kebebasan (liberty), kesamaan (equality) dan persaudaraan (fraternity) di dalam kehidupannya.

Perjuangan Kartini akan pentingnya perempuan indonesia bisa mengeyam pendidikan setara dengan kaum pria tersebut, kiranya patut dikenang dan dijadikan motivator, inspirator dan pencambuk untuk terus memperjuangkan kesetaraan gender di semua bidang kehidupan. Tidak hanya dalam bidang pendidikan, namun juga bisa dalm bidang

pamflet, dan sekian banyak seminar serta pelatihan antikorupsi, tetapi juga mengupayakan pembudayaan anti korupsi.

Untuk itu partisipasi aktif kaum Kartini dalam pemberantasan korupsi di negeri ini sangat sekali diperlukan, yakni pertama Oleh : politik, sosial ekonomi, adalah peran kaum Khozanah Hidayati budaya, kesehatan, Kartini dalam pendan bahkan dalam bididikan anti korupsi. dang pemberantasan Proses pembukorupsi serta penegakan hukum. dayaan anti korupsi yang paling Di bidang perjuangan anti korupsi, ampuh adalah lewat pendidikan, utasejauh manakah peranan peremmanya pendidikan dalam keluarga. puan dalam kasus pemberantasan Lewat pendidikan dalam keluarga korupsi di Indonesia? Bisakah pada masa usia emas anak-anak kaum perempuan menempatkan sangat perlu diajarkan tentang pendirinya di lini terdepan dalam didikan anti korupsi. Karena pada kampanye pemberantasan korupsi usia emas tersebut sangat tepat dan juga kampanye tentang penuntuk membentuk karakter dan tingnya pendidikan anti korupsi?. kepribadian seorang anak manusia.

Karena pemberantasan korupsi di Di keluarga inilah kaum Kartini Indonesia selama ini dilakukan dan menempati posisi strategis sebagai dipandang dari perspektif laki-laki guru yang sempurna. saja. Dalam pemberantasan koruSeorang yang sempurna karena psi di masyarakat selama ini tidak tak sekadar memberikan pembelaterdapat klausul yang menyertakan jaran hidup secara cuma-cuma nan perempuan sebagai bagian dari ikhlas, tapi juga secara otomatis masyarakat yang mestinya juga pumempunyai ikatan emosional seorang nya peran yang sama atau bahkan Ibu pada anaknya, yang sudah pasti lebih besar dengan kaum laki-laki pendidikan yang diberikan dilandasi dalam pemberantasan korupsi. oleh rasa cinta nan tulus dan ihlas.

Mengangkat isu perempuan daPosisi kaum Kartini inilah yang lam pemberantasan korupsi patut jarang disadari begitu strategis untuk untuk dicermati secara serius kemenanamkan dan membudayakan tika melihat bahwa pemberantasan antikorupsi sejak dini pada anakkorupsi selama ini tak pernah terseanak mereka. Dengan menanamkan lesaikan secara mendasar. Korupsi nilai-nilai antikorupsi sejak dini di Indonesia sudah menjadi sebuah tersebut, pada hakikatnya merupasistem budaya yang dianggap sah kan upaya pemberantasan korupsi dan wajar-wajar saja, dan bahkan secara mendasar sampai pada upaya ada masyarakat yang mengapremembangun modal budaya dan busiasi jika ada pejabat yang menjadi daya baru yang antikorupsi. kaya mendadak walau hal itu didaMemang hal ini takkan dapat pat dari cara korupsi. Oleh karena dirasakan sekarang, tapi efeknya itu penyelesaian secara mendasar adalah dalam jangka panjang ketika atas korupsi mesti menyentuh samanak-anak tersebut sudah besar pai pada ranah budaya pula. dan mengambil peran sosial serta Pendekatan pemberantasan koruberada pada institusi sosial tertentu psi selama ini hanya mendapatkan untuk secara bersama meruntuhkan kasus-kasus korupsi kecil dan itupun sistem budaya korup. hanya mendapatkan koruptor untuk Peran kedua kaum Kartini dadiadili dan diminta mengembalikan lam pemberantasan korupsi adalah dana yang digangsirnya, belum menjadi motivator kepada para sampai menjadikan paradigma suami untuk tidak tergiur melakuantikorupsi sebagai budaya positif kan korupsi. Peran penting tersebut di masyarakat. Oleh karena itu dalam upaya mencegah korupsi tak sudah semestinya upaya pembersekadar dalam urusan keuangan antasan korupsi secara preventif tak keluarga tapi juga dengan posisinya sekadar kampanye bagi-bagi buku sebagai pendamping, motivator, panduan anti korupsi, stiker, pin, dan orang yang paling berperan di

balik “kesuksesan” suami.

Pameo bahwa di balik kesuksesan seorang laki-laki ada seorang perempuan banyak terbukti, karena riwayat sukses suami dalam pekerjaan kebanyakan karena ia tak terlalu terbebani memikirkan urusan domestik yang sudah dapat ditangani istrinya dengan baik. Sebaliknya (walaupun hal ini dalam perspektif gender) harus diakui bahwa pekerjaan suami juga dapat gagal bahkan tersandung korupsi karena istri gagal menangani urusan domestik rumahtangga.

Dengan konsep tersebut, maka perempuan dalam rumahtangga di Indonesia tak sekadar dapat berperan dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi pada anak-anaknya saja, lebih dari itu mereka dapat berperan mencegah suami berbuat korupsi dengan menunjukkan empati, kasih sayang, dan pengurusan rumahtangga secara bersama-sama dengan baik.

Pengikutsertaan perempuan dalam mengatasi korupsi ini memang lebih bersifat substansial karena posisi strategisnya yang jarang diakui dalam bingkai budaya patriarki, oleh karenanya konsep ini merupakan pendekatan kultural melalui institusi sosial terkecil dari masyarakat, yaitu keluarga berdasarkan pada hakikat pendidikan sebagai proses pembudayaan yang utama. Oleh karena itu, secara praksis diperlukan penjabaran prosedural untuk mengkampanyekan pendekatan ini.

Peran ketiga adalah membuat gerakan anti korupsi yang meliputi para kaum Kartini baik di parlemen, pemerintahan, perusahaan-perusahaan maupun di tengah-tengah masyarakat.

Agenda gerakan ini bisa digelorakan oleh para kaum Kartini yang menduduki posisi strategis di parlemen (DPR) ataupun di DPRD-DPRD, maupun yang menduduki jabatan strategis di jajaran eksekutif pemerintahan dan perusahaan-perusahaan.

Dan bahkan para ibu rumahtanggapun bisa berperan serta untuk menggelorakannya, misalnya dalam forum – forum arisan, majlis ta’lim, PKK, dan lainnya sebagainya. Ini semua merupakan institusi sosial yang bagus untuk memulai pendekatan kultural berperspektif gender dalam pemberantasan korupsi ini.

Gerakan ini berisikan penyadaran tentang pentingnya penanaman pendidikan anti korupsi kepada anak-anak sejak usia dini oleh para orang tua.

Anggota FPKB DPRD Tuban

Refleksi Hari Kartini, 21 April

Menunggu Pemenuhan Keterwakilan Perempuan di Parlemen

M

omentum kelahiran RA Kartini yang hari ini diperingati, relevan kiranya kalau dikaitkan dengan perjuangan para perempuan dalam menggapai kursi di parlemen baik di pusat maupun di daerah. Artinya, publik sungguh sedang menantikan apakah hasil Pemilu Legislatif 9 April kemarin akan mampu memenuhi kuota keterwakilan perempuan di parlemen sebesar 30 %.

Dalam sebuah kesempatan, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar mengharapkan agar kuota perempuan harus tercapai di parlemen DKI, yang merupakan ibukota negara RI. Sementara keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Jawa Timur yang merupakan padat penduduk, hasil Pileg 2009 lalu baru ada 15 wakil perempuan dari 100 anggota DPRD Provinsi Jatim.

Sedangkan hasil Pileg tahun 2009 secara nasional keterwakilan perempuan di parlemen atau DPR RI, DPRD berjumlah 18%.

Harapan dari Menteri Linda Amasari tersebut memang sangat beralasan, karena kebijakan keterwakilan 30% perempuan tersebut digulirkan sejak tahun 2003 belum terpenuhi.

Mengapa sulitnya memenuhi kuota keterwakilan perempuan di parlemen karena perhatian partai politik (parpol) terhadap caleg perempuan masih kurang. Semestinya, kalau parpol serius memberi ruang politik untuk perempuan, maka mulai lima tahun lalu dilakukan pengkaderan bagi calon legislatif perempuan, dengan pendidikan politik sesuai dengan perannya. Namun selama ini, para parpol hanya mencari caleg perempuan yang populer, antara lain artis, penyanyi, pejabat dan tokoh masyarakat untuk mendukung perolehan suara dalam pileg. Sebagai contoh Nurul Arifin, Vera Febyanthy, dll.

Sedangkan dalam Adanya UU kekepileg tahun 2014, surasan terhadap dah mulai banyak caleg perempuan sangat perempuan yang bermembantu bagi para lomba menjadi wakil perempuan dan kini banyak perempuan rakyat di Parlemen. Selain para artis dan peyang sudah melapornyanyi, juga masyarakat kan kekerasan dalam umum yang ingin menrumah tangga. Sudah jadi caleg ditampung. banyak para kaum lelaki atau suami yang Karena itu, diharapkan Oleh : keterwakilan peremsudah berurusan Agus Samiadji puan dalam parlemen dengan kepolisian, pada pileg 2014 ini bisa karena melakukan mencapai kuota keterkekerasan dalam ruwakilan perempuan. mah tangga. Ancamannya juga Vera Febyanty anggota Komisi cukup lumayan berat sampai 15 II dari Partai Demokrat mengakui tahun penjara. Penulis mengharapbahwa peran dari anggota DPR kan agar RUU bagi pembantu perempuan masih kurang bersuara rumah tangga yang masuk ke DPR dan masyarakat belum puas atas RI agar cepat bisa diselesaikan pada kinerja anggota DPR perempuan. akhir jabatan anggota DPR masa Sementara anggota Komisi I dari bhakti 2009-2014. Tetapi, kalau Golkar Nurul Arifin menyatakan waktunya tidak memungkinkan, memang banyak anggota legislatif maka RUU untuk pembantu ruperempuan yang belum menyuaramah tangga agar bisa diselesaikan kan perempuan, karena terbatasnya kepada anggota DPR-RI baru hasil jumlah anggota perempuan. Namun, pileg tahu 2014. suara wakil rakyat perempuan juga UU masalah pembantu rumah sudah banyak berpartisipasi, meski tangga tersebut sangat penting belum begitu besar seperti anggota untuk melindungi dan meningkatDPR lelaki yang berani ceplas cekan kesejahteraan para pembantu plos. Perempuan yang akan duduk rumah tangga di dalam negeri. di parlemen sebaiknya harus dibekali Kalau UU PRT tersebut ada dan pendidikan politik dan organisasi, bubisa meningkatkan kesejahteraan kan hanya saat berada di parlemen, para PRT, maka akan bisa melarang ujar Nurul Arifin.

PRT bekerja keluar negeri. Karena Ketua Komisi VIII Ida Fauziah nasib PRT baik dalam negeri, kurang menyatakan tidak mudah anggota mendapat perlindungan yang meDPR perempuan mempengaruhi madai, bekerja lebih dari 10 jam dan kebijakan di parlemen, karena megajinya masih dibawah UMR. mang harus diakui tergolong minoritas hanya 18%, dari jumlah anggota Perempuan Bisa Berperan DPR yang jumlahnya 650 orang.

Sekarang sudah saatnya kaum Walaupun demikian sudah berhasil perempuan berperan dalam pemermelindungi para kaum perempuan intahan di legislatif, pengusaha, dengan adanya UU tentang kemaupun dibidang Hukum dan kerasan dalam rumah tangga dan Keamanan. Dalam Pileg 9 april UU tentang perlindungan anak. UU 2014 lalu, tidak saja mempertersebut sangat berguna bagi para juangkan kuota 30% keterwakilan perempuan terhadap kekerasan parlemen saja, tetapi yang lebih dalam rumah tangga yang kini telah penting adalah menghasilkan wakil banyak dilaksanakan oleh pihak rakyat yang berkualitas dalam kekepolisian dan penegak hukum. setaraan gender. Dengan adanya

keterwakilan kuota 30% agar dapat menampung dan memperjuangkan aspirasi perempuan dalam pembangunan dan kesehjahteraan kaum permpuan di indonesia.

Sebenarnya untuk memperoleh kuota 30% perempuan tidak sulit, karena sesuai dengan sensus penduduk tahub 2011 jumlah perempuan ada 49,65 % dari kaum lelaki 50,35 %.perempuan dalam pemerintahan, maupun di parlemen sudah mulai nampak, walaupun belum banyak seperti yang diharapkan. Seperti contoh Ir Tri Rismaharini, dari pejabat birokrasi kepala Bapeko Surabaya, kemudian dicalonkan oleh Parpol PDI-P: menjadi Walikota Surabaya. Tri Rismaharini merupakan walikota perempuan pertama di surabaya, dan ternyata sukses memperoleh penghargaan dalam maupun luar negeridalam memimpin kota surabaya.

Pada tahun 1994, Ketua DPRD Jatim dijabat seorang perempuan yakni Ibu Sri Sabaryati dari kader Golkar, adalah merupakan Ketua DPRD Jatim Pertama di Indonesia.

Sekarang sudah ada kader dari partai PDI Perjuangan Puan Maharani, kader dari Partai Islam Yeni Wachid, Dra. Hj. Kartika Hidayati, MM dari PKB. Titik Indrawati, SH dari Kader Demokrat, Dra. Wulansari Purbawati, Ak kader Hanura, Hj. Mudjidah Wahab, BA dari Partai PPP, dll. Banyak para kader politisi perempuan yang bisa tampil, asalkan diberi kesempatan, ada kemauan dan mendapat dorongan dari keluarganya.

Masih banyak yang harus diperjuangkan oleh para perempuan di Indonesia, yang harus ditangani oleh para wakil rakyat di DPR-DPRD dan DPD. Selamat menyongsong Hari Kartini 21 April 2014 serta selamat berjuang wakil rakyat perempuan hasil Pileg 2014. Semoga sukses dan berhasil memperjuangkan aspirasi rakyat, khususnya para kaum perempuan.

Wartawan Anggota PWI Jatim

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Bangkalan: Aditiya Roosvianto, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Senin Kliwon 21 APRIL 2014

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO KELANA

Bupati Sudah Berangkatkan 157 Warga Umroh Gresik, Bhirawa Sejak menjabat, Bupati Gresik Sambari Halim Radianto dan Wakil Bupati Moh Qosim sudah memberangkatkan warga Gresik berangkat umroh. Biaya umroh ini bukan dari APBD, melainkan dari uang pribadi.

Sejak 2012 hingga 2014 ini, setidaknya 157 orang yang telah diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah untuk umroh. Dari jumlah itu dua diantarnya adalah wartawan yang bertugas di Gresik.

Bupati Sambari bahkan merasa bangga punya pasangan kerja Wabup Qosim.

Sebab, Wabup asal Lamongan ini punya kepedulian cukup besar terhadap agama. ‘’5aya adalah Bupati yang paling beruntung .Mungkin satu–satunya Bupati se Indonesia yang beruntung seperti saya karena mendapat pasangan Wakil Bupati atau mitra kerja yang peduli dengan kemaslahatan masyarakat khususnya agama. Sebab Wakil Bupati selaku mitra kerja selalu memberikan ide-ide, khususnya tentang keagamaan,’’ puji Bupati terhadap Wabup Qosim.

Seperti umroh yang akan dilaksanakan saat ini, ke sebelas orang yang berangkat umroh ini bukan dibiayai dari APBD. Sebab, Pemkab Gresik belum mempunyai program khusus tentang umroh. ‘’Namun, kami berdua berusaha memberikan hadiah kepada seluruh masyarakat untuk pergi umroh.Siapapun mempunyai kesempatan untuk mendapat hadiah umroh asal mau mengikuti setiap kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di Kab Gresik,’’ kata Bupati saat memberangkatkan 11 jamaah umroh di Pendopo Kab Gresik Jumat (18/4) lalu.Q eri

Dewan Tolak Didampingi Tenaga Ahli dan Staf Ahli Kota Mojokerto, Bhirawa Meski tenaga ahli dan staf ahli fraksi di DPRD diamanatkan dalam UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, namun DPRD Kota Mojokerto menolak didampingi. Salah satu alasan dikosongkannya meja tenaga ahli dan staf ahli itu, yakni kriteria ketat yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2010. ‘’Hingga kini kini memang belum ada rekruitmen untuk tenaga ahli dan staf ahli.

Bukan dibutuhkan atau tidaknya tenaga ini, tapi karena pertimbangan atas kriteria yang ditentukan dalam PP Nomor 16 tahun 2010,’’ kata Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, Yunus Suprayitno,

Minggu (20/4/) kemarin..

Pasal 34 PP Nomor 16 tahun 2010 mensyaratkan, setiap fraksi dibantu satu orang tenaga ahli. Persyaratan tenaga ahli paling tidak berpendidikan serendah-rendahnya S1 dengan pengalaman kerja paling singkat 5 tahun. Atau S2 dengan pengalaman kerja

kariyadi/bhirawa

Yunus Suprayitno paling singkat 3 tahun, atau S3 dengan pengalaman kerja paling singkat 1 tahun. ‘’Syarat minimal tentang latarbelakang pendidikan dan

pengalaman kerja ini masih ditambah keharusan menguasai bidang pemerintahan dan menguasai tugas dan fungsi DPRD,’’ ujarnya.

Politisi senior PDIP Kota Mojokerto ini menepis, jika tak munculnya tenaga ahli dan staf ahli hingga mendekati ujung masa bhakti anggota DPRD Kota Mojokerto periode 2009 – 2014 lantaran alot di penganggaran APBD. ‘’Kalau honor tenaga ahli dan staf ahli tersedia di APBD. Tidak ada masalah untuk kepentingan itu,’’ kilahnya.

Meski demikian, Yunus Suprayitno mengatakan, meski tak menggelar rekruitmen te-

achmad suprayogi/bhirawa

Ketua Panwaslu Burhanuddin nampak merapikan sampah-sampah APK di halaman kantornya.

Pemusnahan APK Usai Perhitungan Suara Sidoarjo, Bhirawa Alat Peraga Kampanye (APK) yang menggunung di halaman Kantor Panwaslu Kab Sidoarjo hingga kini belum dimusnahkan.

Pihak Panwaslu akan memusnahkan APK usai ada kepastian perhitungan suara yang resmi dari KPUD Sidoarjo pada 19 April mendatang.

Kepala Panwaslu Kab Sidoarjo Burhanuddin, Minggu (20/ 4) saat ditemui mengatakan, walau APK ini sudah selesai peruntukannya, namun tak berarti bebas memusnahkan begitu saja. Sebab harus menunggu dulu kepastian pengumuman perhitungan suara yang resmi oleh KPUD Sidoarjo.

Hal itu dilakukan untuk menghindari adanya sesuatu yang tak diinginkan. Mungkin ada pengaduan atau laporan yang sifatnya berhubungan dengan APK. Bahkan mungkin masih bisa dijadikan barang bukti atas adauan.

Makanya hingga hari ini kami masih belum berani memuskan APK itu. ‘’Walaupun kondisinya menggunung di halaman Kantor Panwaslu. APK itu belum termasuk yang ada di 18 kecamatan di Sidoarjo ini,’’ kata Burhanuddin.

Menurutnya, jumlah APK yang ditangani saat pembersihan mulai 6 April 2014 lalu semuanya berjumlah sekitar 4.494 buah. Hasil pembersihan di jalan-jalan seperti Jl Pah-

lawan hingga pertigaan Cemengkalang. Jl Lingkar Barat, Jl Mayjend Sungkono ke utara hingga Stadion Jenggolo, Jl Achmad Yani, Jl Gajah Mada, Jl Mojopahit. ‘’Terus ke Candi hingga Jl Diponegoro kembali ke hingga Jl Pahlawan,’’ terangnya.

Sementara itu, kalau dilihat dari luas wilayah Sidoarjo, pelanggaran kampanye yang dilaporkan dan sudah ditangani Panwaslu hanya sedikit sekali.

Jumlah pelanggaran atau dugaan money politics hanya ada 4 kasus, itupun sudah ditangani Panwaslu. ‘’Sementara dugaan pelanggaran yang melibatkan pihak perangkat desa hanya satu kasus,’’ jelas Burhanuddin.Q ach

Sidoarjo, Bhirawa Apa yang dilakukan Tim Penggerak PKK Kec Sedati, Sidoarjo, perlu ditiru Tim Penggerak PKK Kecamatan lain di Kab Sidoarjo. Dalam peringatan Hari Kartini, Senin (21/4) ini, mereka bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ali/bhrawa Sidoarjo memberikan pelayanan akte kelaMedi Yulianto hiran gratis pada 200 anak dari keluarga miskin, usia 0 sampai 4 tahun.

Menurut Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispenduk Capil) Sidoarjo, Drs Medi Yulianto MSi, khusus bagi 50 orang pemohon pertama, apabila persyaratan yang diberikan lengkap dan benar, serta kebutulan sistim SIAK Dispenduk tak mengalami gangguan, maka akte kelahiran mereka bisa selesai dalam waktu satu hari atau one day servis. ‘’Bagi pemohon lainnya, selanjutnya akan segera diselesaikan dalam waktu 10 sampai 12 hari kerja,’’ jelas Medi, Minggu (20/4) kemarin.

Diakui Medi, fokus pada pelayanan ini memang diutamakan terhadap usia anakanak. Namun apabila kalau ada pemohon yang usianya lebih, juga masih diperbolehkan.

Dengan pelayanan ini, diharapkan Medi, warga di Kec Sedati yang belum memiliki akte kelahiran bisa segera mendapatkannya.

Sehingga warga yang belum memiliki akte kelahiran bisa berkurang. Karena kini, kata Medi, akte kelahiran sangat dibutuhkan untuk mengurus berbagai keperluan.

Karena sangat pentingnya kegiatan ini, Medi mengingatkan agar warga di Kec Sedati jangan sampai melupakannya. Acaranya akan dimulai pada pukul 07.30 WIB di Pendopo Kec Sedati.

Pada tahun 2014 ini, lanjut Medi, pihaknya juga akan merencanakan 51 kegiatan jemput bola pelayanan akte kelahiran gratis, pada Puskesmaspuskesmas yang ada di Kab Sidoarjo. Pelayanan ini sebagai jemput bola untuk mempercepat mengurangi warga Sidoarjo yang masih belum memiliki akte kelahiran. ‘’Kegiatan jemput bola pelayanan akte kelahiran tiap tahun dilakukan, hanya saja tempatnya yang berbeda-beda,’’ kata Medi.Q ali

Wabup Buka Festival Bantengan

PT SI Bangun Packing Plant di Banjarmasin Gresik, Bhirawa PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (PT SI) berinvesatasi Packing Plant Banjarmasin Kalimantan Selatan senilai Rp120 miliar, dengan kapasitas 600 ribu ton per tahun, memiliki satu silo penyimpanan semen. Dan dilengkapi dua line semen bag dengan rotary packer berkapasitas 2.200 bag per jam serta satu line curah, dengan kapasitas 120 ton per jam.

Menurut Manager Sub Logistik Packing Plant Banjarmasin, M Suwandi, packing plant di Banjarmasin. Juga dilengkapi dua line semen bag, dengan rotary packer berkapasitas 240 bag per jam.

Dalam satu jam mampu mengemas 2.400 bag, dengan volume setiap bag-nya 40 kilogram. Dengan fasilitasi satu line curah dengan kapasitas 400 ton per per shift, bisa disandari kapal dengan kapasitas sebesar 5.000 DWT. Keberadaan packing plant ini, dapat memenuhi kebutuhan pasar semen di Kalimantan. Dan semakin memperkuat posisi Semen Indonesia di industri semen nasional. Dimana kini menguasai market share sekitar 44%. Selain itu juga, semakin memperkuat eksistensi dan ekspansi bisnis perseroan di Kalimantan.

Sehingga dapat menggaransi ketersediaan pasokan, ini merupakan bagian dari strategi perseroan agar bisa semakin dekat dengan konsumen.

Sementara itu, Seksi Hubungan Media dan Luar Jakarta Humas PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, M Faiq Niyazi menambahkan, pengoperasian packing plant ini seiring terus membaiknya pasar semen di Kalimantan, khususnya wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Hingga kini market Semen Indonesia Group di Kalimantan Selatan mencapai kisaran 60% lebih. Dan kebutuhan itu, baru sebagian yang dipenuhi dari packing plant Banjarmasin.

Semuanya masih dipasok, dari Tuban dan Gresik juga dari Tonasa.Q kim

naga ahli dewan dan staf ahli fraksi, namun untuk kepentingan produk hukum daerah, seperti Raperda inisiatif dewan, pihaknya menggandeng tenaga ahli. ‘’Bukan berarti kita tidak membutuhkan lagi tenaga ahli. Kita tetap mengupayakan membentuk staf dan tenaga ahli DPRD, karena sudah menjadi amanat UU. Hanya saja mungkin nanti polanya yang disesuaikan dengan dengan kebutuhan pimpinan dan anggota DPRD, seperti saat penggodokan empat Raperda inisiatif dewan yang sudah dibahas di akhir 2013 lalu,’’ tukas Yunus Suprayitno.Q kar

200 Warga Miskin Sedati Mendapat Akte Kelahiran Gratis

Tim Jepang dan WHO Kunjungi Penderita Kusta di Gresik Gresik, Bhirawa Wakil Bupati Gresik, Mohammad Qosim menerima kunjungan tim dari organisasi Sasakawa Memorial Health Foundation (SMHF) bersama anggota Tim WHO, organisasi kesehatan dari Negeri Sakura yang peduli terhadap penyakit kusta akan melihat secara langsung keberhasilan kegiatan pemberdayaan Orang Yang Pernah Mengalami Kusta (OYPMK) di Gresik.

Sebelum menuju lokasi tempat pemberdayaan di Desa Petung, Kec Panceng, empat orang Anggota Tim SMHF Dr Michael Chen Secretary General of HANDA/chair of ITC member, Dr Hugh Cross. Programme Director of Asia of ALM/ITC member, Dr Raganadh Rao, WHO Global Leprocy Program dan Mr Kay Yamaguchi Consultant to Leprocy Programme of SMHF berkunjung ke Kantor Bupati Gresik.

Mereka yang difasilitasi Dinas Kesehatan Propinsi Jatim serta Yayasan Kusta Indonesia diterima Wakil Bupati Gresik, Mohammad Qosim di Ruang Graita Eka Praja, Kamis (17/4). Kepala rombongan Dr Michael Chen mengatakan, kedatangannya ke Kab Gresik untuk penguatan partisipasi orang yang pernah mengalami kusta terhadap pelayanan kusta di Gresik.

Sesuai data tahun 2013 yang dirilis Dinas Kesehatan Gresik, ada 106 penderita kusta di Gresik. Menurut Wakil Bupati, jumlah ini menurun dibanding pada dua tahun sebelumnya. ‘’Pada tahun 2011 jumlah penderita kusta di Gresik 156 orang. Jumlah ini menurun pada tahun 2012 menjadi 110 penderita. Setahun kemudian yaitu tahun 2013 menjadi 106 penderita,’’ ujar Wabup.Q eri

5

kariyadi/bhirawa

Wabup Mojokerto Hj Choirun Nissa membuka festival Bantengan se Kab Mojokerto, Minggu (20/4) kemarin.

Kab Mojokerto, Bhirawa Wakil Bupati (Wabup) Mojokerto, Hj Choirun Nissa membuka festival Bantengan yang merupakan salah satu kesenian tradisional Mojokerto, helatan dalam rangkaian Hari Jadi Kab Mojokerto Ke-721 itu digelar di lapangan Desa Canggu, Kec Jetis, Minggu (20/4) kemarin. Festival Bantengan diikuti 20 anggota seni Bantengan dari seluruh wilayah Kab Mojokerto. ‘’Semua potensi akan kita bangkitkan dalam rangka memberikan apresiasi dan penghargaan kepada pelaku seni dan budaya di kalangan masyarakat Mojokerto,’’ ujar Wabup Choirun Nissa.

Wabup juga berharap Festival Bantengan tak hanya se-

bagai kegiatan rutinitas semata. Festival ini bisalebih kreatif dan inovatif serta mampu meningkatkan ketertarikan masyarakat Mojokerto untuk menyaksikan. ‘’Mudahmudahan hasil pembinaan ini dapat optimal seperti yang telah diraih dalam seni pendalangan, dimana Kab Mojokerto mampu tampil sebagai penyaji terbaik dalam festival pendalangan se-Jatim,’’ ungkap Choirun Nissa.

Dengan dikukuhkannya Forum Komunikasi Bantengan Mojopahit (FKBM) yang merupakan salah satu unit kegiatan di Dewan Kesenian Kab Mojokerto, diharapkan ke depan bisa lebih fokus terhadap pembinaan dan pengembanganya. FKBM dapat meru-

muskan standar umum seni Bantengan yang mempunyai ciri khas khusus yang tak dimiliki daerah lain, sehingga menjadi ikon kesenian tradisional Masyarakat Kab Mojokerto.

Festival Bantengan digelar memperebutkan Trophy bergilir Bupati Mojokerto dengan piagam penghargaan dan uang pembinaan sebesar Rp3 Juta untuk juara I penyaji terbaik, sedangkan untuk juara ke II penyaji unggulan mendapatkan tropi, piagam penghargaan dan uang pembinaan sebesar Rp2,5 Juta. Juara ke III penyaji harapan mendapatkan Trophy piagam penghargaan dan uang pembinaan sebesar Rp1 Juta.Q kar

Atasi TPS Overload, DKP Gerakkan TPST Melihat kondisi Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang sudah mulai overload. Pemkab Sidoarjo terus melakukan berbagai macam inovasi, diantaranya dengan membangun beberapa titik komposter serta menggerakkan pembangunan TPST (Tempak Pembuangan Sampah Terpadu) minimal satu kecamatan ada satu TPST. Menurut salah satu tim sosialiasi pemberdayaan pengolah sampah dari DKP (Dinas Kebersihan dan Pertamanan), Indah Yulianti, yang juga pegawai DKP, disela-sela membuat lukisan di tempat tabung komposter mengatakan, kalau kondisi TPS-TPS sudah banyak yang overload.

Hal itu disebabkan bukan karena TPSnya yang kurang, tetapi kondisi masyarakat yang masih kurang perduli terhadap pengolahan sampah.

Makanya tim kami diterjunkan dengan tujuan untuk mem budayakan atau membentuk karakter masyarakat dalam rangka penerapan pengolahan sampah dengan sistem 3 R

(Reuse, Reduce, Recycle).

Nantinya diharapkan kepada seluruh masyarakat instansi perkantoran maupun sekolahan diantaranya wajib menerapkan program 3 R, yakni memilah dan mengolah sampah minimal dimulai dari rumah. ‘’Agar tak terjadi luberan sampah dimana-mana,” katanya.

Pemerintah sendiri kini kesulitan untuk mencari TPS, dengan dibangunnya TPS ternyata semakin meluber jumlah timbunan sampahnya itu samakin banyak budaya-budaya membuang sampah sembarangan. Maka perilaku seperti itu jangan diteruskan karena yang membuang sampah sembarangan akan ber-

hadapan dengan kami. ‘’Kami akan tegakkan Perda Nomor 6 tahun 2012 tentang Penglolahan Persampahan dan Retribusi,” tegas Indah. ‘’Jadi kami tak segan menegakkan Perda yang diperkuat dengan sanksi tegas, minimal kurungan tiga bulan atau denda maksimal sampai Rp500 juta. Siapapun jika ketahuan akan ditindak, kita sudah membuat drafnya sampai ke desadesa, juga ada peraturan desa/ Perdes. Jadi setiap desa/kelurahan itu sudah ada aturan yang mendasari. Siapapun yang membuang sampah sembarangan akan berhadapan dengan hukuman,’’ tegas Indah lagi.

Maka dalam mengelola sampah diawali dari rumah sendiri.

Sampah rumah tangga seharusnya sudah terpilih dan terpilah, mana sampah basah dan sampah keringnya. Banyaknya sampah basah seperti daun maupun sayur-sayuran itu sangat mudah sekali hancur.

Sementara sampah kering

achmad suprayogi/bhirawa

Tim sosialiasai pengolah sampah sedang melukis tabung komposter agar kondisinnya tak monoton. seperti plastik itu sangat sulit sekali hancur dalam tanah. Apalagi kondisi masyarakat sekarang ini sampah kering jenis plastik ini hampir semua mempergunakannya. Kalau sudah seperti itu kondisinya, apa yang harus

kita lakukan kalau tak dimulai dari sekarang. ‘’Mari kita gerakan masyarakat dalam mengolah sampah dengan sistem 3 R dimulai dari kita sendiri, untuk menuju Sidoarjo kota terbersih,’’ pungkas Indah.Q ach

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Caleg Wajah Baru Dominasi Pileg 2014 Lumajang, Bhirawa Berdasarkan hasil rekapitulasi suara tingkat Kabupaten, diprediksi formasi keanggotaan DPRD Kabupaten Lumajang untuk lima tahun mendatang akan mengalami perubahan drastis. Diprediksi hanya 30 persen saja anggota Dewan dari total 50 jatah kursi di DPRD yang bisa mempertahankan posisinya.

Sementara, 70 persen sisanya merupakan wajah baru yang mendapatkan keunggulan suara dalam pelaksanaan Pileg 2014. “Kalau dari informasi yang saya peroleh, paling tidak 30 persen yang bertahan dan sisanya adalah wajah baru.

Jumlah yang bertahan, belasan orang saja,” kata Pudholi Sandra Komisioner KPU Kabupaten Lumajang.

Lebih lanjut Pudholi mengungkapkan setelah rekapitulasi, nantinya akan dihitung Bilangan Pembagi Pemilihnya untuk menentukan jatah kursi. ‘’Setelah itu, baru di break-down dengan perolehan suara Caleg, maka akan ketahuan jelas, baru ditetapkan," pungkas Pudholi.

KPU Kabupaten Lumajang memastikan pelaksanaan rekapitulasi hasil pemungutan suara Pemilu Legislatif (Pileg) tingkat Kabupaten dipimpin oleh KPU Jatim. “Komisioner KPU Jatim memimpin Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Pileg di Kabupaten Lumajang,’’ tambahnya.Q yat

Bupati Diduga Intervensi Perolehan Suara Caleg Agar Kedua Anaknya Lolos Jadi Anggota Dewan Kab Malang, Bhirawa Perhitungan hasil suara calon DPR RI di tingkat kabupaten, di Gedung DPRD Kabupaten Malang, pada Sabtu (19/4) kemarin, diduga telah terjadi kecurangan. Sebab, kotak suara untuk DPR RI, saat diminta empat partai politik (parpol) yakni PDIP, Gerindra, PKB, dan Demokrat, untuk membuka kotak suara agar dihitung ulang, namun ditolak oleh KPU, Panwaslu, dan dua parpol yaitu Partai Golkar dan Partai Nasdem.

Sehingga dengan ditolaknya membuka kota suara tersebut, maka diduga telah terjadi konspirasi kecurangan suara antara KPU, Panswaslu, dan dua parpol tersebut. “Kami telah menduga jika kecurangan itu dilakukan karena ada pesanan dari kedua parpol itu.

Karena di Partai Nasdem sendiri kedua anak Bupati Malang Rendra Kresna menjadi calon legislative (caleg),” ungkap Ketua Institut Sosial Demokrasi (ISD) Malang Ruhadi Rarundra. Minggu (20/4), kepada Bhirawa.

Anak sulung bupati, Kresna Dewanata Phroshakh, lanjut dia, menjadi caleg DPR RI dari Partai Nasdem, nomor urut 1, Dapil 5 Malang Raya, yang

juga sebagai Ketua DPC Partai Nasdem Kabupaten Malang.

Sedangkan anak kedua bupati yakni Kresna Tilottama Phroshakh, caleg DPRD Kabupaten Malang nomor urut 1, Dapil 1 yang juga dari Partai Nasdem. Selain itu, Rendra Kresna sendiri saat ini juga masih menjadi Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Malang.

Sedangkan anak sulung bupati itu, terang Ruhadi, juga pernah diperiksa Panwascam Jabung karena membagi-bagi uang pada warga pemilih untuk mencoblos dirinya. “Namun, Panwascam tidak bisa melanjutkan proses pidana pemilu, karena pelapor tiba-tiba menghilang, yang diduga sengaja untuk disuruh pergi agar

kasus itu tidak berlanjut,” paparnya.

Sehingga dengan melihat manuver politik yang dilakukan oleh Rendra tersebut, kata dia, maka dirinya menduga bahwa KPU dan Panwaslu mendapat intervensi dari Rendra, agar untuk meloloskan kedua anaknya menjadi anggota dewan. Sementara, dugaan kecurangan ini, sudah terlihat sejak pelaksanaan pencoblosan pada 9 April 2014.

Misalnya, menempatkan Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) bukan dari masyarakat umum, tapi menempatkan PNS yang memiliki jabatan sebagai Sekretaris Kecamatan (Sekcam).

“Dan begitu juga para kepala desa (kades) kita duga telah mendapatkan intervensi dari bupati agar memenangkan Partai Golkar dan Partai Nasdem, dengan cara mengintervensi Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS), agar memanipulasi data perolehan suara caleg di tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS),” jelas Ruhadi.

Menurut dia, proses pra dan

blank dan eror. Money politic terjadi dimana-mana, dan anggota Panwaslu terkesan main-main. Sehingga anggaran negara untuk membayar keberadaan Panwaslu juga terkesan sia-sia. Dan pesta demokrasi dalam pileg tahun ini sangat amburadul, serta penuh dengan kecurangan. Sedangkan kecurangan dalam memperoleh hasil suara caleg tersistematis, karena lembaga pemilu banyak tekanan dari penguasa.

Secara terpisah, Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Malang H Ahmad Subhan membenarkan, jika dirinya sepakat untuk membuka kotak suara DPR RI, saat penghitungan di tingkat kabupaten untuk dihitung ulang.

Karena ada indikasi kecurangan terkait perolehan suara caleg DPR RI. “Dengan dihitung ulang hasil suara caleg DPR RI, agar mendapatkan kejelasan. “Apakah jumlah hasil suara caleg di tingkat PPK sama dengan hasil perhitungan di tingkat kabupaten,” ujar dia.Q cyn

Tingkatkan Akseptor KB Warga Miskin

Sumenep, Bhirawa Sedikitnya 521 personel disiapkan untuk pengamanan pelaksanaan rekapitulasi surat suara pileg ditingkat kabupaten yang bakal dilaksanakan hari ini (21/4). Ratusan personel keamanan itu terdiri dari Brimob 1 SSK/100 personel, Dalmas 1 SSK, gabungan 246 personel, dan TNI sebanyak 75 personel.

Kapolres Sumenep, AKBP Marjoko mengatakan, ratusan personel gabungan yang disiapkan untuk pengamanan rekapitulasi hasil pemungutan suara pileg yang digelar tanggal 9 April lalu dimaksudkan untuk menjaga keamanan jalannya rekapitulasi ditingkat kabupaten. “Kami terjunkan 521 personel gabungan untuk mengamankan jalannya rekapitulasi surat suara di KPU,” kata Kapolres, AKBP Marjoko, Minggu (20/4).

Menurut Marjoko, pola pengamanan rekapitulasi kali ini, Polisi akan menutup semua jalur menuju kantor KPU setempat, dimana warga yang tidak mempunyai kepentingan dalam rekapitulasi dilarang melintas diakses jalan tersebut sehingga jalan menuju KPU seteril dari warga biasa. “Nanti kami tutup semua jalur arah kekantor KPU, setiap warga yang mau masuk ke kantor KPU harus menggunakan tanda pengenal, jika tidak ada kepentingan dengan rekapitulasi dilarang masuk,” terangnya.Q sul

Bangkalan, Bhirawa Rekapitulasi penghitungan suara Pileg Tingkat Kabupaten yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) di Aula MAN Bangkalan kemarin (20/4) diwarnai demo. Pendemo yang menamakan diri “Poros Pemuda Bangkalan” ini menuntut agar proses penghitungan suara yang sedang berlangsung, dihentikan.

Menurut Mahmudi, korlap aksi, masih banyak persoalan mulai dari penggelembungan suara, jual beli suara, money politics, dan sebagainya yang belum terselesaikan dengan baik di tingkatan Bawaslu dan KPUD. “Bawaslu dan KPUD sudah menjadi grosir suara para politisi busuk,” teriak Mahmudi.

Puluhan massa ini dihalau aparat keamanan untuk tidak memasuki areal penghitungan suara. Massa tertahan di pintu masuk Aula MAN saja yang berjarak 100 meter. Satu SSK Brimob, satu SSK Dalmas Polda dibantu aparat keamanan Polres dan polsek se-Kabupaten Bangkalan disiagakan menjaga keamanan sekitar areal penghitungan suara.Q dit

proses pasca demokrasi di Kabupaten Malang tak lebih dari ceremonial. Dan pesta demokrasi yang katanya memilih wakil rakyat secara adil dan jujur, ternyata hasilnya jujur serta adil tak lebih dari 0,01 persen. Artinya, 99,9 persen pemilihan legislative, pada 9 April 2014, jauh sekali dari keadilan. Karena proses demokrasi tidak jujur dan penuh manipulasi.

Padahal, masih dikatakan Ruhadi, KPU melalui Surat Edaran (SE) Nomor 274/KPU/ IV/2014 tentang independensi, netralitas, dan soliditas penyelenggara pemilu dalam pelaksaan pemungutan suara dan penghitungan, justru berbuah banyaknya kecurangan. Sebab, nilai-nilai transaksional untuk mencuri suara bagi caleg dan partai sangat dominan.

“Sehingga pileg di Kabupaten Malang sangat carut marut penuh dengan kecurangan,” tegasnya.

Kecurangan yang sangat terlihat, ia menambahkan, seperti pelanggaran dalam bentuk pengiriman scan form C1 ke website KPU, justru

BPPKB Jatim Gelar Orientasi Konseling KB

521 Personel Amankan Rekapitulasi Surat Suara

Rekapitulasi Penghitungan Suara Diwarnai Demo

Senin Kliwon 21 APRIL 2014

sul/bhirawa

Bupati sumenep, A Busro Karim didampingi ketua PWI Sumenep, Moh Rifa'i saat melepas ribuan peserta JJS didepan Kantor PWI Sumenep.

JJS PWI Diikuti Ribuan Peserta Sumenep, Bhirawa Jalan-jalan Sehat (JJS) bersama Wartawan dalam rangka hari ulang tahun PWI dan Hari Pers Nasional (HPN) yang digelar PWI Sumenep diikuti ribuan warga setempat.

Jalan-jalan sehat ini dilepas langsung oleh Bupati Sumenep, A. Busyro Karim di depan Balai PWI Jln dr. Cipto, didampingi Wakil Bupati, Soengkono Sidik, Sekretaris Daerah, Hadi Soetarto dan Wakapolres Sumenep, Komisaris Polisi Sujiono.

"JJS ini salah satu kegiatan untuk mengajak semua masyarakat bersama-sama berolah raga agar kesehatan tetap terpelihara.

Kalau sehat, kita bisa beraktifitas dengan maksimal," kata Bupati Sumenep, A. Busyro Karim dalam sambutannya sebelum melepas ribuan peserta JJS, Minggu (20/4).

Bupati berharap, wartawan yang tergabung dalam PWI Sumenep agar ikut berpartisipasi membangun kabupaten Sumenep sehingga pembangunan di kabupaten ujung timur

Madura lebih maju. "Para wartawan ini punya peran penting untuk ikut membangun Sumenep, melalui pemberitaan yang merupakan aktifitas sehari-hari. Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten dengan media harus tetap terbangun," terangnya.

Sementara itu, Ketua PWI Sumenep, Moh Rifa'i menerangkan, JJS yang digelar dalam rangka HUT PWI ke 68 itu bertujuan untuk mendekatkan insan pers dengan masyarakat umum demi meningkatkan pembangunan secara nasional. "JJS ini bertujuan untuk mendekatkan insan pers dengan masyarakat, karena insan pers dengan rakyat berada dalam posisi yang sejajar," terangnya.

Ditambahkan, wartawan atau insan pers harus bisa mengawal pembangunan yang sifatnya untuk kesejahteraan masyarakat secara umum. "Pers harus memposisikan diri sejajar dengan rakyat, bukan seperti dulu yang menjadi pilar keempat setelah legislatif, eksikutif dan yudikatif," imbuhnya.Q sul

Batu, Bhirawa Upaya untuk meningkatkan jumlah akseptor Keluarga Berencana (KB) di Jawa Timur terus dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Provinsi Jawa Timur. Salah satunya adalah dengan menggelar Orientasi Konseling KB dengan menggunakan Alat Bantu Pengambil Keputusan (ABPK) bagi PLKB kab/kota.

“Harapannya akan terjadi alih pengetahuan, sikap dan keterampilan pelayanan konseling KB yang berkualitas dan sesuai standar. Sehingga bukan saja akan meningkatkan capaian KB aktif/baru, namun juga menurunkan angka drop out dan kegagalan KB,” jelas Kepala Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga (BPPKB) Jatim Dr Sukesi, Apt MARS (tengah) saat dikonfirmasi Bhirawa di Batu akhir pekan kemarin.

Menurut Sukesi, sampai sekarang ini pria kurang memanfaatkan pelayanan vasektomi. Kondisi ini bisa jadi karena kendala pemahaman, kendala geografis maupun kendala biaya utamanya bagi keluarga miskin.

“Padahal sebenarnya bagi warga miskin sudah ada fasilitas Jaskesmas sehingga biaya tidak perlu menjadi kendala. Ini artinya mmang harus terusdilakukan sosialisasi kepada mereka,” tambah Sukesi lagi. Sementara bagi perempuan juga masih

jarang mendapatkan pelayanan yang tersedia terutama pelayanan KB pascapersalinan.

“Dari faktor internal, kondisi tersebut juga bisa jadi karena kurangnya kompetensi petugas PLKB dalam konseling KB dengan menggunakan ABPK dan Kurangnya alat bantu infomasi edukasi kesehatan reproduksi/ KB bagi pria/ wanita,” jelas Sukesi lagi.

Lebih lanjut menurut Sukesi, kegiatan orientasi Konseling KB dengan menggunakan alat Bantu Pengambil Keputusan (ABPK) yang digelar 14-16 April 2014 yang lalu di Batu diikuti PLKB yang berasal dari kecamatan se Jawa Timur.

“Kalau pelayanan konseling di tingkat bawah berjalan baik, harapannya akan memacu keiikutsertaan masyarakat dalam program KB,” tambah mantan Wadir RSJ Menur ini.

Kepada Bhirawa Sukesi juga menceritakan bahwa para peserta orientasi sangat antusias mengikuti materi yang disampaikan para pembicara. Selain mendapatkan materi soal bagaimana member konseling yang baik, para peserta juga mendapatkan materi tentang bagaimana memahami pengertian, jenis dan bentuk-bentuk komunikasi, konseling serta perbedaannya dengan nasihat dan motivasi dan sebagainya. Q why

why/bhirawa

Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga (BPPKB) Jatim Dr Sukesi, Apt MARS (tengah) saat memberikan pengarahan.

Menata Penanganan Sampah dengan Profesional Situbondo Tembus P2 Adipura Upaya penataan dan pengelolaan sampah yang baik dan profesional, membuat Kabupaten Situbondo optimis bakal kembali meraih piala Adipura untuk yang ketiga kalinya, pada tahun 2014 ini. Hal ini, terungkap setelah Kabupaten Situbondo, melalui Kantor Lingkungan Hidup (KLH) mampu menuntaskan pemantauan tahap 2 (P/2), oleh tim penilai Adipura nasional, pada akhir pekan kemarin.

sawawi/bhirawa

Salah satu jalan protokol Kota Situbondo tampak rindang dan asri, sehingga mampu masuk P2 Piala Adipura 2014.

Sebelumnya, perolehan nilai Adipura 2013– 2014 untuk Kabupaten Situbondo didasarkan pada pemantauan tahap 1 (P/1) dengan nilai 74,30. Dari nilai tersebut, Kabupaten Situbondo mampu menempati urutan ke 14 dari 22 kota/Kabupaten di Jawa Timur untuk kategori kota kecil.

Berdasarkan hasil pengamatan tim Pembina Adipura Provinsi Jawa Timur, ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan untuk semua titik pantauan. Diantaranya, kata Kepala Seksi Pemulihan Lingkungan pada KLH Kab Situbondo, Suhartin S.Sos, dilakukan pemilahan sampah dan pengomposan.

Tak hanya itu, ujar Suhartin, untuk sekolah-sekolah juga diwajibkan menunjukkan hasil karya 3R Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (keteduhan dan penghijauan, estetika kota, rasio RTH terhadap luas kota). “Soal kebersihan drainase (bersih dari gulma dan sampah atau sedimen lainnya) juga merupakan hal yang sangat kami prioritaskan,” papar Suhartin seraya menambahkan program lain yang dilakukan KLH yakni pengelolaan Bank Sampah.

Agar program P2 berjalan sukses, tegas Suhartin, ia bersama jajarannya memerlukan partisipasi seluruh stake holders. Untuk itulah, sambung Suhartin, ia

sudah mempersiapkan pemantauan tahap 2 Adipura 20132014, dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat Situbondo sebagai kunci utama keberhasilan Program Adipura. “Agar bisa mempertahankan piala Adipura, ada beberapa hal perlu diperhatikan. Diantaranya, jangan sampai ada pembakaran sampah dan larangan membuang sampah di sungai,” urainya.

Suhartin menandaskan, KLH Kab Situbondo optimis dapat mempertahankan predikat Situbondo sebagai Kota Adipura dengan memprioritaskan slogan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) terhadap penanganan sampah.Q awi

JAWA TIMUR

Senin Kliwon 21 APRIL 2014

KILAS JATIM

Wali Kota Belajar Underpass ke Malaysia Malang, Bhirawa Untuk mengatasi kemacetan di Kota Malang, Pemkot Malang, akan segera membuat underpass. Karena itu, Wali Kota Malang H. Moch Anton, didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Malang Djarot Edy Sulistiyono, dan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Wasto, melakukan studi banding ke Malaysia.

Wali Kota Malang, bersama dengan Kepala DPU, dan Kepala DKP, berada di Malaysia, sejak Rabu (17/4) hingga Sabtu (19/4) kemarin. Sayangnya hingga berita ini diturunkan belum dapat dikonfirmasi hasil studi banding tersebut.

Tetapi sebelumnya sudah disampaikan oleh Wali kota Malang, Moch. Anton, bahwa pembangunan underpass, jalan bawah tanah sepanjang 700 meter dari Jalan A Yani sampai Jalan Letjend S Parman, konsepnya bakal mengadopsi dari Malaysia.

Makanya dia berkunjung ke negeri jiran itu. “Studi banding ke Malaysia, untuk mengetahui desain pembangunan underpass. Hasil studi banding itu akan dijadikan referensi penyusunan detail engineering design (DED) pembangunan underpass,” terangnya ketika itu.Q mut

PPK dan PPS Tak Paham Penulisan Rekapitulasi C1 Madiun, Bhirawa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Madiun, masih menunggu jadwal rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Legislatif (Pileg) tingkat kabupaten/kota yang akan dilaksanakan 21 April 2014 mendatang.

Meski untuk Kota Madiun, penghitungan suara di 27 PPS dan 3 PPK di Kota Madiun sudah selesai satu minggu pasca Pileg.

Menurut Komisioner KPU Kota Madiun, Kokok Heru Purwoko, dari sisi penghitungan suara tingkat PPS dan PPK tidak menemukan kendala. Namun, dalam penulisan berita acara, mayoritas PPK dan PPS tidak memahami mekanisme penulisan berita acara bukan pada lampiran perolehan suara Parpol dan Caleg. Kekeliruan penulisan rekapitulasi tersebut yakni pada formulir C dan C1 serta formulir D dan D1.

"Mungkin dari sisi penghitungan suaranya tidak ada kendala dalam arti untuk menghitung suara sah dan tidak sah.

Tapi ada kendala pada penulisan berita acaranya di tingkas PPS model C dan C1 serta D dan D1,"kata Kokok Heru Purwoko, kepada wartawan, Minggu (20/4).

Di situ, lanjut Kokok, ada rekapan yang mungkin menyulitkan petugas di tingkat PPS dan PPK. Karena ada rekapitulasi jumlah pemilih, laki-laki perempuan berapa yang menggunakan hak pilih. Hal inilah yang menguras tenaga.Q dar

Pemilu Ulang Terancam Batal Digelar Panwas Bohong Sampaikan Rekom Pilihan Ulang Kabupaten Blitar, Bhirawa Rencana pemungutan suara ulang di empat TPS curang Dusun Klepon, Desa Sidodadi, Kecamatan Garum terancam batal, bahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tidak akan melaksanakan ýsebelum ada surat rekomendasi (pemilu ulang) yang sebelumnya dijanjikan Panwas Kabupaten Blitar ternyata tidak juga dikirimkan ke KPU. “Sampai hari ini tidak menerima surat rekomendasi dari Panwas Kabupaten. Jadi KPU juga belum menggelar pleno untuk membahas dan melaksanakan pemilu ulang, “ujar Ketua KPU Kabupaten Blitar Miftachul Huda kepada wartawan Minggu (20/4) kemarin.

Ditemui sebelumnya di acara rekapitulasi surat suara pileg (PPK) di Kantor Kecamatan Garum Jumat (18/4) dini hari, Ketua Panwas Kabupaten Blitar Edi Nurhidajat mengakui adanya pelanggaran pemilu di sejumlah TPS Desa Sidodadi, Kecamatan Garum.

Hasil kajian terhadap keterangan saksi pelapor dan bukti dokumentasi foto, rapat pleno panwas (Kabupaten) memutuskan tindakan KPPS yang mengarahkan, mencobloskan, berdiri berjaga di belakang bilik suara dan mengintimidasi pemilih untuk kemenangan caleg parpol tertentu adalah bentuk pelanggaran. Panwas

Kabupaten menyatakan pemungutan suara ulang akan dilakukan di TPS satu, empat, tujuh dan delapan.

Namun permasalahan lain muncul setelah surat rekomendasi pemilu ulang ternyata hanya terbitan panwascam Garum. Panwas Kabupaten tidak bersedia mengeluarkan rekomendasi dengan dalih pemilu ulang bisa dilaksanakan atas dasar rekomendasi panwascam.

KPU dengan tegas menolak itu. Dengan alasan tidak prosedural. Bahkan Ketua KPU Miftachul Huda menuding Panwas Kabupaten telah cuci tangan berusaha lari dari tanggung jawab. Ketua Panwas Edi Nurhidajat, awalnya ngotot mengukuhi pendapatnya.

Namun pada akhirnya Edi menyerah dengan mengatakan hari itu juga (18/4), pihaknya akan mengganti surat rekomendasi panwascam dengan panwaskab. “Saya tidak mau

berdebat. Hari ini juga saya akan buat surat rekomendasi pemilu ulang,” ujar Edi dini hari itu.

Anggota KPU Kabupaten Blitar Aminudin Fahruda menambahkan bahwa surat rekomendasi tersebut faktanya tidak pernah dikirim ke KPU. Ia menegaskan, pihaknya tidak akan pernah menggelar pleno pemilu ulang selama tidak ada rekomendasi dari panwaskab. “Tidak ada pleno soal pemilu ulang. Terkait itu kita juga akan konsultasi ke propinsi,” tambahnya.

Informasi yang dihimpun, Ketua Panwas Kabupaten Blitar Edi Nurhidajat diduga telah terikat kesepakatan politik dengan parpol tertentu. Karenanya yang bersangkutan berusaha mencari celah bagaimana pemilu ulang di empat TPS Desa Sidodadi batal digelar.

Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu DPC PKB Kabupaten Blitar Imron Rosyadi menuding panwas Kabupaten Blitar telah membohongi publik. “Panwas telah membohongi masyarakat Kabupaten Blitar. Tidak pantas seorang pejabat bicaranya plin plan, “ cetusnya.

Seperti diketahui, selain PKB, Partai Gerindra, PAN, Nasdem dan Hanura menolak hasil rekapitulasi surat suara

hartono/bhirawa

Kecurangan salah satu anggota KPPS di Desa Sidodadi Kecamatan Garum Kabupaten Blitar memaksa dan mengarahkan pemilih kepada salah satu calon tertentu.

Kecamatan Garum. Lima partai tersebut menolak menandatangani form rekapitulasi KPU, dengan alasan banyak pelanggaran di Kecamatan Garum, khususnya di Desa Sidodadi.

Bahkan PKB bersiap membawa kecurangan tersebut ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Imron mengaku sempat menghubungi Ketua Panwas Kabupaten Edi Hurhidajat untuk menanyakan alasan ketidaksediaan mengeluarkan surat rekomendasi (pemilu ulang).

Jawab Edi, kata Imron, Edi mengaku hanya mengikuti saran Banwaslu Propinsi bahwa rekomendasi pemilu ulang cukup dikeluarkan panwas kecamatan. “Kita merasa telah dibohongi. Karenanya akan menurunkan massa untuk menagih janji panwas Kabupaten,” ancam Imron yang juga Komandan Barisan Ansor Serba Guna (Banser) Kabupaten Blitar itu. Sementara dihubungi terpisah, seluruh ponsel Edi Nurhidajat mendadak tidak ada yang aktif.Q htn

Saksi PAN Protes Rekapitulasi di KPU Beberapa Daerah Juga Lakukan Rekapitulasi

Ditipu PPK, Lapor Panwaslu Pasuruan, Bhirawa Seorang Caleg DPRD Propinsi Dapil II Jawa Timur asal Partai Gerindra melaporkan 13 orang anggota PPK se Kabupaten Pasuruan kepada Panwaslu Kabupaten Pasuruan, Minggu (20/4). Caleg itu bernama Agustina Amprawati. Ia mengaku merasa ditipu oleh 13 anggota PPK yang telah diminta untuk pengkondisian perolehan suara di masing-masing Kecamatan. “Saat itu saya dijanjikan lima ribu suara oleh 13 anggota PPK,” tutur Agustina Amprawati.

Pemberian uang kepada PPK itu pun bervariasi, bahkan ada yang diberi olehnya satu unit sepeda motor bermerek mega pro.

“Uang yang saya berikan masing-masing PPK tak sama. Saya memberikan secara bervariasi,” tegas Agustina Amprawati.

Ketua Panwaslu Kabupaten Pasuruan Suryono Pane yang sedang mengikuti hasil perolehan suara di Kantor KPUD Kabupaten Pasuruan menerima langsung laporan tersebut di Kantor Panwaslu Kecamatan Kejayan. Agustina Amprawati sebagai pelapor datang bersama penasehat hukumnya Ayi Suhaya.Q hil

7

nas/bhirawa

Warga Dusun Junggo sangat antusias untuk mengikuti pengobatan gratis yang digelar WHDI di dusun mereka.

WHDI Bantu Pemkot Pengobatan Gratis Batu, Bhirawa Banyak warga Dusun Junggo, Desa Tulungrejo mengidap penyakit degenerative, seperti stroke dan asam urat. Sebelumnya tak terindikasi karena warga enggan memeriksakan diri ke medis akibat terbelenggu faktor biaya. Akhirnya, keberadaan penyakit ini diketahui setelah warga mengikuti pengobatan gratis yang digelar Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) di dusun mereka.

Dalam pengobatan gratis tersebut, ada sekitar ratusan warga Junggo yang terindikasi penyakit degenerative. Tentu saja hal ini sudah diantisipasi oleh WHDI yang bekerja sama dengan Parisada Pusat. Mereka telah mempersiapkan obat-obatan untuk 500 orang dengan didukung 30 petugas dokter, apoteker, dan para medis.

“Pengobatan gratis telah kita laksanakan Sabtu (19/4)kemarin. Selain itu kita juga telah mengadakan bedah rumah, penanaman pohon di Gunung Arjuno, dan pemberian bantuan kepada para korban bencana Gunung Kelud,” ujar Ketua Umum WHDI, Rataya B Kentjana W Suwisma dikonfirmasi Minggu (2/4).

Ia menagatakan bahwa kgiatan sosial ini dilaksanakan dalam rangkaian peringatan Hari Raya Nyepi 1936. Untuk pengobatan gratis yang digelar rutin tiap tahun itu, tidak hanya menargetkan pelayanan pengobatan untuk warga umat Hindu saja. Tetapi juga untuk membantu sesama. ”Yang ikut bukan hanya orang hindu, antar umat beragama juga banyak yang datang memeriksakan kesehatannya,” tambah Rataya.Q nas

Malang, Bhirawa Rekapitulasi hasil pemilu legislatif, di Kota Malang di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang di Jalan Bantaran diwarnai protes oleh saksi Partai Amanat Nasional (PAN), lantaran diduga ada penggelembungan suara terhadap Syaiful Rusdi. Karena selesih angka antara formulir C1 dengan yang disampaikan di KPU berbeda.

Berdasarkan formulir C 1 yang dipegang oleh saksi suara Syaiful Rusdi hanya 1245, tetapi ditulis 1250, sementara Feri Ardianto ditulis 1245, seharusnya 1247. KPU meminta masalah tersebut diselesaikan di tingkat PPK Klojen. Komisioner KPU Kota Malang, Zainudin meminta kepada PPK Klojen menyelesaikan kasus tersebut. Karena di tingkat KPU harus kelar tanpa persoalan. “Kita serahkan ke PPK, apapun hasilnya, kalau saksi memiliki bukti C 1 yang berbeda dengan rekap PPK, ya silahkan saja, dibetulkan dulu,” terang Zainuddin.

Sementara itu, pengurus DPD PAN Kota Malang, Dito Arif, mengatakan pihaknya akan memperjuangkan kebenaran, karena formulir C 1 yang unggul adalah Feri Ardianto, tapi hasil PPK berbeda. “Kita akan berjuang agar yang menang adalah mereka yang mendapat suara terbanyak, meskipun selisihna hanya dua suara,” terangnya.

Hingga berita ini diturunkan rekapitulasi suara di KPU Kota Malang masih berlangsung, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendominasi hasil perolehan

suara di wilayah Kota Malang. Rekapitulasi suara tersebut diikuti oleh PPK dari lima kecamatan, panwaslu dan panwascam, serta saksi partai politik (parpol).

KPUD Sampang Sementara itu, meski Bawaslu Provinsi Jatim dan Panwas Kabupaten Sampang merekomendasikan 19 tempat pemungutan suara (TPS) di Kabupaten Sampang harus pemungutan suara ulang (PSU), yakni 17 TPS berada di Desa Bire Barat Kecamatan Ketapang Sampang dan dua TPS di Desa Pandiyangan Kecamatan Robatal Sampang, namun Minggu (20/4) KPUD Sampang tetap melaksanakan rapat pleno rekapitulasi suara tingkat Kabupaten di balai pertemuan umum (BPU) jalan Trunojoyo Sampang.

Rifto divisi penindakan Panwas Kabupaten saat ditemui disela-sela rapat pleno tingkat Kabupaten kemaren, ia membenarkan jika 19 TPS direkomendasikan harus dilakukan pemungutan ulang yakni 17 TPS di Desa Bire Barat Kecamatan Ketapang Sampang, dan 2 TPS yang berada di Desa Pandiyangan Kecamatan Robatal Sampang.

“Pemungutan suara ulang (PSU) di 19 TPS tersebut, hingga saat ini masih belum terlaksana karena masih menunggu rekomendasi dari KPU-RI, adapun rekapitulasi penghitungan di tingkat Kabupaten hari ini tetap berjalan, namun 19 TPS tersebut tetap harus di tunda tidak dihitung hingga turun surat rekomndasi dari KPU pusat,” tambahnya.Q mut.lis

BST Mampu Mendorong Swadaya Masyarakat Bupati Serahkan Bantuan ke Gakin Kegiatan Bhakti Sosial Terpadu (BST) merupakan agenda rutin yang diselenggarakan Pemkab. Madiun sejak tahun 2000, BST pada putran yang ke 109 tahun 2014 ini bertempat di Desa Bener Kec. Saradan.

Sebagaimana biasa kegiatan yang diselenggarkan selama 2 hari berturut-turut (Sabtu dan Minggu 19, 20 April 2014) di desa ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi dengan masyarakat sekaligus mencari informasi, kritik, saran dan masukan dari warga masyarakat demi kemajun pembanguna]an Kab. Madiun. Tidak kalah pentingnya kegiatan BST ini juga untuk mendorong masyarakat mengumpulkan swadaya dalam melaksanakan pembangunan.

Berbagai kegiatan yang diselenggarakan yakni olah raga bola volley, sarasehan, mengunjungi/ membantu warga kurang mampu, kerja bhakti pengaspalan jalan, pelayanan administrasi (KTP, KK, Akte Kelahiran, SKCK Kepolisian, Kartu Pencari Kerja, SIUP dll), Pendaftaran KTI keluar negeri, Transmigrasi, Pelayanan Sertifikat, Pelayanan Kredit UMKM, Pemeriksaan kesehatan ternak, PelayananPongobatan

Gratis, Keluarga Berencana, Donor Darah, Pendaftran BPJS Kesehatan, Pasar Murah, norlaisasisaluran irigasi pertanian dll.

Pada kesempatan sarasehan antara Pemkab. Madiun dengan masyarakat Desa. Benner, Bupati Madiun H. Muhtarom, S.Sos menginformasikan, mengelola APBD Kabupaten Madiun tidak jauh berbeda dengan mengelola keuangan rumah tangga kita. Kemampuan anggaran berapa dan

digunakan untuk apa saja.

Dijelaskan bahwa APBD Kabupaten Madiun tahun 2014 ini sebesar 1,5 Trilyun Rupiah. Anggaran dimaksud digunakan untuk belanja Pegawai sebesar 62 persen (Rp800 milyar) dan sisanya 38 % (Rp500 milyar) digunakan untuk belanja pemabangunan.

Jumlah anggaran pembangunan yang hanya Rp500 milyar itu kalau saja digunakan untuk memperbaiki infrastruktur jalan yang rusak di Kab. Madiun tidak cukup. Sehingga untuk melaksanakan pembangunan dibuatkan skala prioritas.

Untuk itu Bupati Muhtarom menghimbau masyarakat Kab. Madiun agar mau mengerti dan memahami kondisi keuangan Kabupaten Madiun. Masyarakat boleh saja mengajukan proposal untuk perbaikan insfrastruktur jalan, tetapi masyarakat juga harus berswadaya untuk mendapatkan material pendukungnya.

Sedangkan Pemkab. Madiun ak-

an membantu aspal yang disesuaikan kebutuhannya.

Diinformasikan pula, saat ini Pemkab Madiun juga sedang membangun kantor pusat pemerintahan di Mejayan yang juga menyedot anggaran cukup besar, diharapkan pertengahan tahun 2014 ini pembangunannya dapat selesai dan dapat digunakan, dan masyarakat Kab. Madiun yang tinggal diwilayah utara tidak jauh-jauh lagi untuk mengurus surat-surat.

Terkait dengan bidang pertanian disampaikan oleh Bupati Muhtarom, Bidang Pertanian di Kab. Madiun mengalami kemajuan yang luar biasa. Kab. Madiun memberikan kontribusi yang cukup beraati bagi Pemerintah karena hasil produksi padi di Kab. Madiun yang selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada saat ini hasil padi kita mengalami over produksi hingga 230.000 ton setara beras. Hal ini menjadikan Kab. Madiun sebagai

sudarno/bhirawa

Wabup Madiun, Drs. Iswanto, M.Si tengah mengecek pelaksanaan pasar murah di lokasi BST di Desa Bener Kecamatan Saradan Minggu 920/4). lumbung pangan Jawa Timur bagian barat dan juga sebgi kabupaten penyangga stok pangan nasional.

“Ya, karena potensi yang cukup besar ini, dihimbau agar petani Kab. Madiun juga mempunyai wawasan bisnis. Jangan menjual seluruh hasil panen pada saat panen raya, kaena dipastikan harga saat

itu turun. Keringkan dan simpan beberpa saat menunggu saat harga gabah naik untuk dijual. Sedangkan untuk menggarap kembali sawahnya petani bisa memanfaatkan kredit pertanian yang suku bunganya cukup terjangkau dntidak memeratkan petani,” ungkap bupatu Muhtarom menyarankan.Q dar

EKONOMI - BISNIS

8

Senin Kliwon, 21 APRIL 2014

Menikmati Gunung Bromo dari Puncak Penanjakan

Liburan Panjang, Gunung Bromo Dipadati Ribuan Pengunjung Gunung Bromo masih menjadi daya tarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Terbukti libur panjang 18-20 April gunung di ketinggian 2.315 dpl dikunjungi ribuan wisatawan. Selain dikenal dengan pegunungan yang udaranya segar, pemandangan lautan pasir menjadi juga daya tarik sendiri bagi para pengunjung.

hilmi husein/bhirawa

Ribuan pengunjung Gunung Bromo selama liburan membuat pemilik kuda panen rejeki. Mereka menyewakan jasa naik kuda dari Pura Agung menuju tangga kawah gunung Bromo muapun ke tangga kawah gunung Bromo balik lagi menuju Pura Agung.

Kurs JUAL

BELI

USD

11,475.00

11,361.00

SGD

9,179.27

9,086.62

EUR

15,882.55

15,722.49

JPY

11,258.83

11,144.79

GBP

19,315.87

19,119.43

sumber: Bank Indonesia (20 April 2014)

RAGAM EKBIS

Gandeng Telkom, Polda Luncurkan PPIK Surabaya.Bhirawa Polda Jatim terus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kali ini Polda menggandeng PT Telkom Indonesia meluncurkan Pusat Pelayanan Informasi Kepolisian (PPIK) 500210.

Jika tidak ada kendala, program itu akan dialunching Mei 2014. Nantinya, keberadaan center 500210 ini akan melengkapi layanan call center 110 yang sudah ada sebelumnya. Jika layanan 110 merupakan layanan call center yang menerima permintaan informasi bersifat emergency, maka layanan call center 500210 menerima permintaan informasi yang bersifat non emergency. Informasi tersebut misalnya berupa : pembuatan SIM, lokasi Polres atau Polsek, dll.

Kabid Teknologi Informasi (IT) Polda Jatim, Kombespol Yoyok Subagyono mengatakan, bahwa Ini akan jadi satu program unggulan bersama kerja bareng Polda Jatim dan PT. Telkom, dimana masyarakat akan bisa mendapatkan komunikasi yang terintegrasi melalui satu system di nomor 500210. “Dengan demikian, kepercayaan masyarakat kepada Polri akan makin tinggi,”ungkapnya, Minggu (20/4).

Keseriusan Polda Jatim dalam mempersiapkan layanan 500210 tersebut disambut oleh Telkom yang kemudian mengintegrasikan infrastruktur teknologi informasi yang sudah dimiliki Polda, dan melengkapinya dengan layanan MyGroup dari Telkomsel. “Telkom juga mempunyai visi sama untuk memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat, maka kami memberikan support penuh sesuai kebutuhan Polda Jatim.

General Manager Telkom Suramadu, Djatmiko, menambahkan, program ini bagian dari pelayanan pada publik, TelkomGroup mengenakan biaya untuk panggilan ke nomor 500210 sebatas pulsa lokal saja untuk panggilan dari nomor TelkomGroup (nomor Telkom dan Telkomsel). “Kami sedang menjajaki pricingnya untuk panggilan dari operator lain,”tambah Djatmiko. Q ma

KEHILANGAN SITUBONDO HILANG STNK nopol P 3596 EH, a/n H Nawawi, Ds Kilensari RW 01/03, Kec. Panarukan, Situbondo.

No.436/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 6023 FD, a/n Buhari, Kel. Mimbaan RW 15/03, Kec. Panji, Situbondo.

No.437/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 6247 FD, a/n Uyani, Ds Jangkar RW 01/01, Kec. Jangkar, Situbondo.

No.438/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 2653 EF, a/n Chandralia S, Ds Arjasa, Kec. Arjasa, Situbondo.

No.439/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 6689 FD, a/n Suharto, Ds Mojosari Utara, RW 05/01, Kec. Asembagus, Situbondo.

No.440/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 5697 EY, a/n Hartoyono,Ds Sumberkolak RW 01/01, Kec. Panarukan, Situbondo.

No.441/IMB/BI-II/2014

TULUNGAGUNG KEHILANGAN STNK, Honda Beat, th. 2012, Merah, AG5167OH, a/n. Rohmah/Arifin, Ds. Rejosari, GondangT.Agung No.442/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Suzuki, th. 2001, Hitam, AG5651RL, a/n. Mulud Murianto, Ds. Srikaton, Ngantru-T.Agung No.443/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Mobil Mitsubhisi Pick Up, AG8188RI, a/n. Luluk Lukmaningsih, Ds. Panjerejo, Rejotangan-T.Agung No.444/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2009, Hitam, AG2990TR, a/n. Ansori, Ds. Bendosari RT 2/2, Ngantru-T.Agung No.445/IMB/BI-II/2014

Udara pagi yang dingin pukul 04.00 WIB dengan suhu mencapai 16-18 derajat celcius masih menyelimuti suasana puncak penanjakan Gunung Bromo di Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan. Kabutpun masih nampak tebal dan berangsur-angsur mulai menyingkir, namun terkadang datang kembali meskipun tidak seberapa tebal.

Pada saat kabut tidak lagi menghalangi lagi pandangan dari Gunung Bromo terlihat matahari mulai terbit (sunrise).

Disaat itulah, para wisatawan tidak mensia-siakan kesempatan

untuk mengabadikannya momen panorama sunrise dengan semburan warna biru serta garis merah menandai akan terbitnya matahari. Sejumlah wisatawan lokal maupun mancanegara yang kebetulan saat itu tengah berada di lokasi, langsung bergantian dan berpose untuk difoto. Tentu saja latar belakang Gunung Bromo, menjadi daya tarik mereka.

“Sengaja kami datang ke Gunung Bromo untuk menyaksikan matahari terbit. Karena di penanjakan ini berbeda dengan negaranegara lain dengan pemandangan-

nya yang luar biasa dan begitu indah. Ini tentu membuat kami begitu bahagia,” kata Elisabeth beserta teman-temannya yang diartikan melalui gaetnya di sela-sela menikmati keindahan penanjakan Gunung Bromo, Minggu (20/4) pagi.

Para wisatawan asal Valencia, Spanyol ini tengah berliburan ke Indonesia yang nantinya akan melanjutkan perjalanannya menuju ke Bali Denpasar. Begitu menyaksikan keindahan panorama Gunung Bromo, membuat mereka benar-benar terpesona dan betah berlama-lama di puncak penanjakan.

Hal senada juga diucapkan oleh M Ridwan. Wisatawan asal Semarang mengaku ia datang ke Gunung Bromo bersama keluarganya selain berlibur panjang, juga untuk menghilangkan rasa penat rutinitas sehari-hari. Tak hanya

keindahan puncak penanjakan, mereka juga menikmati Bukit Kingkong dan Bukit Cinta.

“Sungguh luar biasa pemandangan alam di Gunung Bromo dari puncak penanjakan di wilayah Tosari. Udaranya sangat sejuk dan dingin. Ini pertama kalinya saya datang kesini bersama keluarga. Saya tadi sudah mengabadikan foto matahari terbit. Jelas liburan kali ini menyenangkan,” kata M Ridwan.

Tentu saja, libur panjang kali ini membuat wisata di Gunung Bromo semakin meningkat. Sejumlah pedagang dan penyedia jasa mendapatkan berkah tersendiri. Seorang penyedia jasa wisata kuda, Halim mengatakan selama liburan panjang yakni liburan Paskah, pendapatan dirinya naik 30 persen dibanding hari biasanya. Q hil

Wagub Minta Pegadaian Utamakan UMKM Kota Malang, Bhirawa Wakil Gubernur Jatim, Drs H Saifullah Yusuf meminta Pegadaian untuk terus membantu pemerintah dalam menopang tumbuh dan berkembangnya sektor UMKM. Apalagi sekitar 400.000 nasabah pegadaian bergerak di sektor UMKM dan manfaatnya telah dirasakan oleh seluruh masyarakat di Jatim.

“Secara khusus kami meminta pegadaian terus mengutamakan masyarakat kecil dan memberikan solusi kepada mereka yang membutuhkan bantuan modal hingga kesulitan pendanaan sesuai dengan aturan-aturan yang ada,” ujar Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf saat menghadiri HUT Pegadaian ke-113 di Kantor Cabang Pegadaian Kota Lama Kota Malang, Minggu (20/4). Gus Ipul, panggilan karibnya menuturkan, pegadaian telah dipercaya oleh masyarakat untuk melayani masyarakat kelas menengah ke bawah. Masyarakat menengah ke bawah merupakan kekuatan ekonomi, sebanyak 54 persen kontribusi ekonomi Jatim diberikan oleh masyarakat kelas menengah ke bawah yang memberikan penguatan ke-

pada ekonomi Indonesia dan mampu bertahan dari badai krisis ekonomi dunia yang melanda.

Keberadaan masyarakat menengah ke bawah ini diperkuat dengan kontribusi dan sinergitas antara pengusaha dan pek e r j a yang tergabung dalam UMKM. “Jatim saat ini pertumbuhan ekonominya melampaui nasional

karena peran serta dari UMKM yang tetap kokoh berdiri dan berkontribusi di tengah badai serta krisis ekonomi dunia,” ungkapnya.

Di usia yang semakin matang, pegadaian terus mengenalkan program kerjanya kepada masyarakat. Saat ini, pegadaian telah banyak berubah menjadi lebih baik secara sistem, SDM hingga pelayanannya. Lebih jauh ia mencontohkan, pegadaian saat ini tidak hanya melayani usaha gadai barang saja, melainkan palayanan pendanaan keuangan hingga investasi logam mulia atau emas.

“Investasi emas ini diibaratkan, masyarakat y a n g

memiliki kelebihan uang untuk diajak menyimpan emas sehingga mendapatkan nilai tambah,” imbuhnya.

Sementara itu, Pemimpin Cabang Pegadaian Kota Lama, Kota Malang Supriyo SE menjelaskan, dalam rangka HUT Pegadaian yang ke-113 pihaknya mengadakan jalan sehat sebagai ajang silaturahim antar nasabah dan pegawai pegadaian.

Ia mengatakan, perkembangan zaman yang semakin maju mengharuskan pegadaian untuk mampu memberikan pelayanan secara prima. Saat ini, pegadaian disamping memiliki segala jenis usaha gadai, juga menyediakan investasi emas.

“Selain usaha gadai barang dan bantuan pendanaan keuangan, kami juga fokus melayani masyarakat yang meliputi jasa kredit gadai, kredit kreasi dan usaha penjualan emas untuk investasi,” tutupnya. Q mut

Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf naik ke kepala Dadak Merak pada HUT Pegadaian ke-113 di Kantor Cabang Pegadaian Kota Lama Kota Malang. humas pemprov/bhirawa

Terminal Purabaya Padat Arus Balik Surabaya, Bhirawa Usai libur panjang selama tiga hari, mulai hari Jumat hingga hari Minggu, terminal Purabaya, Surabaya mulai di penuhi oleh pemudik yang kembali ke Surabaya. Tidak kurang 20 bus masuk setiap 10 menit ke terminal Purabaya, dengan berbagai jurusan.

Wakil Ketua DPD Organda Jatim, Firmansyah mengatakan, libur panjang seperti ini telah memberikan pendapatan tambahan bagi awak bus yang di lapangan. “Libur tiga hari, memberikan rezeki bagi awak bus, karena banyak pemudik yang telah balik ke Surabaya,” ungkapnya melalui sambungan telepon Minggu (20/4) kemarin di Surabaya.

Lanjut Firman, puncak arus balik akan terjadi pada jam 23.59 Minggu tengah malam bahkan hingga Se-

nin (21/4) nanti. Karena banyak masyarakat surabaya yang memilih untuk menikmati waktu terahkir mereka di kampung halaman.

“Pengguna transportasi bus lebih memilih untuk kembali mendekati pergantian hari, karena dari mereka masih banyak yang menghabiskan waktu di kampung halaman. Selain itu, ketersedian bus selama 24 juga menjadi pilihan masyarakat. Bahkan ada yang berangkat saat dini hari, itu untuk rute yang tidak terlalu jauh, artinya dengan waktu tempuh sekitar 4-5 jam,” terangnya.

Firman memprediksi dengan jumlah bus yang masuk ke Terminal Purabaya menjelang tengah malam akan mengalami kenaikan. Total pemudik, yang balik ke Surabaya di prediksikan lebih dari 70 ribuan penumpang.Hal ini ber-

dasarkan pada liburan panjang sebelumnya.

Selain itu Terminal Oso Wilangun, tidak jauh berbeda dengan Terminal Purabaya. Puncak arus balik untuk Terminal yang melayani dari daerah utara Jatim tersebut akan penuh penumpang pada hari Minggu pukul 20.00, hal ini juga disesuaikan dengan angkutan lanjutan yang tersedia pada terminal tersebut.

“Terminal Oso Wilangun, mungkin baru ramai bus pada pukul 20.00. Tapi memang tidak sepenuh dengan Terminal Purabaya yang memiliki daya tampung yang lebih besar. Kalau di Terminal Osowilangun penumpang bus antar kota dalam provinsi dan antar kota antar provinsi biasanya menyesuaikan dengan angkutan lanjutan. Baik itu Mikrolet maupun bus kota,” tegasnya. Q wil

PT SMI Kerjasama Masalah Hukum dengan Kejagung Gresik,Bhirawa PT Semen Indonesia (Persero) Tbk menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Agung dalam meningkatkan efektivitas penanganan masalah hukum perdata dan tata usaha negara baik di dalam maupun luar pengadilan.

Kerja sama itu ditandatangani Direktur Utama Semen Indonesia Dwi Soetjipto dan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Burhanuddin di Gedung Pusat Penelitian Semen Gresik di Kabupaten Gresik, Jatim, Kamis (17/4).

Menurut Direktur Utama Semen Indonesia Dwi Soetjipto mengatakan, bahwa kerja sama yang sedang di jalan ini. Sejalan dengan kondisi perusahaan yang terus berkembang, maka permasalahan yang dihadapi pun semakin kompleks dan beragam. Baik di bidang litigasi (melalui proses persidangan), maupun non litigasi (diluar proses persidangan).

Sehingga menuntut perusahaan, untuk selalu berinovasi dan mengikuti perkembangan permasalahan hukum di Indonesia.

Atas dasar itu, maka perusahaan berinisiatif menjalin kerja sama

yang semakin baik dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Bertujuan untuk untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dari Semen Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Efektivitas penanganan masalah hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang dihadapi oleh Semen Indonesia.

Kerjasama ini, selain penanganan masalah hukum. Yang mencakup ruang lingkup pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain, di bidang hukum perdata dan tata usaha negara. Guna melakukan pemulihan, atau penyelamatan keuangan, kekayaan, atas aset milik Perusahaan.

Ditambahkan Dwi, kerjasama Juga dilakukan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan, lokakarya (workshop), seminar dan sosialisasi. Dan kerja sama simbolis yang telah dilakukan, akan terus dilakukan oleh anak usaha PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Yaitu Semen Padang, Semen Gresik dan Semen Tonasa dengan Kejaksaan Tinggi masing – masing daerah. Q kim

Persiapan MTF Capai 85 Persen Pemprov, Bhirawa Persiapan agenda besar tahunan budaya dan pariwisata yang berskala Internasional pariwisata Pemprov Jatim “Majapahit Travel Fair 2014’ kini sudah mencapai 85 persen. Baik jumlah kepesertaan buyer dan seller hingga kesiapan lokasi travex dan pameran kepariwisataan.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Jatim, Dr H Jarianto MSi mengatakan, untuk travex (travel exchange, red), saat ini sudah ada 70 buyer dari 11 negara dan 60 seller dimana dari jumlah itu 80 persen merupakan seller dari Jatim. Jumlah tersebut diprediksi akan bertambah menjelang hari H. Travex yang merupakan pertemuan bisnis antara industri pariwisata Jatim selaku seller dengan industri pariwisata dari dalam dan luar negeri selaku buyer. Kali ini berbeda dengan tahun sebelumnya yang terbalut dalam bentuk table top business meeting, namun berupa both/stan. “Kualitas

buyer dan seller tahun ini lebih selektif daripada tahun-tahun sebelumnya. Hingga hasil transaksi yang didapatkan lebih maksimal lagi,” katanya, Minggu (20/4).

Untuk stan pameran, lanjutnya, kini sudah terisi 140 stan yang baik diikuti dari peserta luar negeri dan dalam negeri. Untuk pameran kali ini, memang Disbudpar Jatim lebih mengutamakan pelaku kepariwisataan dibandingkan stan untuk Pemkab/kota. “Kalau ada stan pemkab/kota, nantinya yang bertransaksi harus diisi dari pelaku kepariwisataan sendiri. Ada juga peserta luar negeri seperti Johor Malaysia yang ikut serta. Untuk stan, nantinya ada penilaian tersendiri,” katanya didampingi Kabid Pemasaran, Susariningsih.

Seperti diketahui, event MTF ini sudah terselenggara sebanyak 15 kali sejak tahun 1999 sampai sekarang (2014), dimana setiap penyelenggaraannya menunjukkan sukses dan nilai transaksi cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Q rac

Senin Kliwon 21 APRIL 2014

OLAHRAGA

9

LINTASAN

PSCS Boyong 18 Pemain ke Jawa Barat Cilacap, Bhirawa Tim PSCS Cilacap, Jawa Tengah, memboyong 18 pemain untuk bertandang ke kandang Persikab Bandung dan Persires Kuningan, Jawa Barat, dalam laga lanjutan Kompetisi Sepak Bola Divisi Utama 2014.

“Kami bawa 18 pemain dan sudah saya sesuaikan dengan kondisi yang ada. Oleh karena main di luar kandang, kami sesuaikan dengan posisi dan memang yang paling rawan adalah lini belakang.,” kata Pelatih PSCS Cilacap Gatot Barnowo saat dihubungi dari Cilacap, Minggu.

Dalam hal ini, PSCS Cilacap akan dijamu Persikab Bandung pada hari Selasa (22/4) dan Persires Kuningan hari Jumat (25/4).

Setelah menghadapi Persikab Bandung, kata dia, para pemain PSCS akan langsung menuju Kuningan karena hanya memiliki waktu satu hari untuk pemulihan stamina, sehingga tidak mungkin kembali ke Cilacap lebih dulu sebelum berlaga menghadapi Persires.

Lebih lanjut mengenai komposisi pemain, Gatot mengatakan bahwa hal itu tidak jauh beda dengan komposisi saat PSCS menjamu Persipon Pontianak pada hari Selasa (15/4).Q ant

ist

CLS Knights menjungkalkan lawan mereka Pelita Jaya Energi Mega Persada Jakarta 7357.

Wuysang Bawa CLS Jungkalkan Pelita Jaya Jakarta, Bhirawa Mantan pebasket tim nasional, Mario Wuysang, membawa timnya CLS Knights menjungkalkan lawan mereka Pelita Jaya Energi Mega Persada Jakarta 73-57 di Gedung Basket Hall A Senayan Jakarta, Sabtu.

Wuysang, melantai selama 24 menit 32 detik dalam laga lanjutan Seri V Liga Bola Basket Nasional (NBL) Indonesia 2013-2014 tersebut dan sukses memborong 27 poin dengan persentase akurasi tembakan dua angka 55 persen dan tiga angka 50 persen.

Hasil tersebut membuat CLS mengemas 39 poin dari 18 kemenangan dan tiga kekalahan sekaligus menyalip posisi Pelita J a y a

(39, 18-3) dan juara bertahan M88 Aspac Jakarta (39, 17-5), memanfaatkan keuntungan akumulasi agregat angka yang berhasil mereka cetak untuk menduduki peringkat ke-2 klasemen sementara.

Sementara Pelita Jaya terlempar ke peringkat ke4 dan Aspac tergeser ke posisi ke-3.

Kemenangan tersebut cukup mengagetkan mengingat posisi

CLS berada di bawah Pelita Jaya, di peringkat ke-4, sebelum laga di mulai.

Determinasi CLS terlihat sejak awal laga yang membuat mereka mampu unggul di penghujung kuarter pertama 18-10 atas Pelita Jaya.

Sembilan angka dari Wuysang di kuarter pertama, boleh jadi merupakan faktor utama yang membawa CLS unggul.

Keunggulan CLS justru semakin melebar di kuarter kedua, mereka menambah 14 angka tambahan, delapan di antaranya dicetak Wuysang, berbanding sembilan poin yang dikemas Pelita Jaya.

Paruh pertama ditutup dengan keunggulan CLS 32-19 atas Pelita Jaya.

CLS terus melaju mengemas 22 angka tambahan untuk mengubah kedudukan sementara menjadi 44-32 di penghujung kuarter ketiga.

Pelita Jaya sangat terlambat untuk mengambil alih kendali perolehan poin, meskipun mengemas 25 angka di kuarter keempat, hal itu tidak cukup menyelamatkan mereka dari kekalahan.

CLS hanya perlu mencetak 19 angka tambahan untuk menutup laga dengan kemenangan 73-57 atas Pelita Jaya.Q ant

Tim PON Remaja TC di Surabaya Surabaya, Bhirawa Jika tidak ada kendala tim sepakbola Jatim proyeksi Pekan Olahraga Nasional (PON) Remaja I 2014, dijadwalkan akan menjalani pemusatan latihan (TC). Rencananya TC akan dilakukan di Surabaya. Upaya ini dilakukan setelah tim pelatih melakukan perekrutan melalui seleksi pemain di beberapa daerah.

Ketua Harian Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jatim, Dhimam Abror mengaku tidak keberatan jika tim PON Remaja melakukan TC di Surabaya, karena keputusan itu ada ditangan Pelatih Mursyid Effendi. “Kalau sekarang mau TC, ya monggo,” katanya.

Kemungkinan akan dilangsungkan di Surabaya. Ada dua tempat yang menjadi opsi, yakni Stadion ITS (Institut Teknologi Sepuluh Nopember) atau Lapangan Mitra Surabaya di kawasan Lidah Kulon.

Abror selaku perwakilan KONI Jatim menyerankan agar TC dilakukan di Stadion ITS. Sebab hal itu bisa menghemat anggaran. Dengan TC di ITS, maka para pemain bisa diinapkan di Mess KONI Jatim. Sehingga mudah dipantau.

“Saya kira ITS lebih representatif. Kekurangannya, kalau hujan lapangan tak boleh dipakai. Tapi itu bisa disiasati. Misalnya dengan menggelar latihan fisik di

Lapangan KONI. Atau latihan di gedung futsal milik ITS,” jelas Abror, Minggu (20/4).

Lebih lanjut ia mengatakan kalau Mursyid sendiri menginginkan agar TC dilakukan di Mess Mitra Surabaya. Sebab jajaran kepelatihan dan manajemen tim PON Remaja Jatim memang didominasi oleh klub amatir yang membesarkan nama Evan Dimas itu. “Kalau idenya Musyid mau pakai Lapangan Mitra yang ada di daerah Lidah Kulon, ya monggo. Yang penting representatif,” lanjut Abror.

Saat ini sebanyak 28 pemain masih mengikuti seleksi tahap selanjutnya. Mereka secara rutin menggelar latihan di Lapangan Karanggayam tiap Selasa dan Kamis. Rencananya, tim akan dilburkan 25 April – 11 Mei karena sebagian pemain harus mengikuti Ujian Nasional. “Setelah itu latihan kembali dilakukan di Lapangan Persebaya,” tutur Eko Prayogo, asisten pelatih tim PON Remaja Jatim. Q wwn

Indra Nilai Timnas U-19 Alami Peningkatan Tur Kalimantan, Persela Krisis Amunisi Kualitas Jakarta, Bhirawa Pelatih Timnas Indonesia U-19 Indra Sjafri mengakui jika anak asuhnya yang dipersiapkan bagi Piala AFC 2014 di Myanmar mengalami peningkatan kualitas selama menjalani Tur Timur Tengah.

Selama menjalani Tur Timur Tengah, Evan Dimas dan kawankawan menjalani lima pertandingan yang terdiri dari dua kali melawan Timnas Oman U-19, dua kali melawan Timnas Uni Emirat Arab U-19 dan melawan klub Al-Shabab.

“Timnas dapat pelajaran yang berbeda dari Tur Timur Tengah.

Kami melawan tim dengan kualitas dan karakter yang berbeda. Tentu dalam konteks ujicoba, ini sangat bagus untuk pembelajaran pemain,” kata Indra Sjafri seperti yang dilansir tim media PSSI, Sabtu.

Menurut dia, selain secara tim, beberapa pemain juga menunjukkan perkembangan kualitas yang signifikan. Hal ini menunjukkan jika antar pemain terjadi persaingan positif dan selalu ingin tampil maksimal setiap diberikan kesempatan turun pada sebuah pertandingan.

Jika dilihat dari lima pertandingan ujicoba internasional yang telah dijalani oleh Tim Garuda Jaya, Paulo Sitanggang, penjaga gawang Awang Setho Raharjo dan pemain belakang Ryugi Utomo Prabowo terlihat mengalami peningkatan kualitas yang cukup signifikan. Bahkan untuk Paulo Sitanggang diberikan kepercayaan di tiga laga terakhir sebagai pemain inti.

Meski dinilai banyak peningkatan kualitas, pelatih asal Sumatra Barat ini juga mencatat beberapa kelemahan yang harus segera diperbaiki oleh tim yang diharapkan mampu membawa Indonesia ke Piala Dunia U-20 pada 2015.

“Ada beberapa hal yang menjadi perhatian khusus tim pelatih. Salah satunya antisipasi bola ‘crossing’ dan efektifitas bermain. Insya Allah di akhir tahap ‘specific preparation’ Agustus nanti, semua kelemahan sudah bisa kami minimalisir,” kata Indra menjelaskan.

Muhammad Hargianto dan kawan-kawan pada Tur Timur Tengah itu mampu meraih tiga kemenangan yaitu saat menghadapi Timnas Oman di pertandingan kedua dengan skor 2-1 dan menang dua kali atas Timnas Uni Emirat Arab dengan skor 4-1 dan 2-1. Satu kekalahan didapat di pertandingan pertama melawan Timnas Oman dengan skor 1-2.Q ant

Lamongan,Bhirawa Usai menundukan tamunya Persiba Bantul 2-0 kemarin Sabtu (19/4) di stadion Surajaya Lamongan harus dibayar mahal.Sebab,beberapa pemain pilarnya terancam tidak bisa mengikuti tur ke Kalimantan untuk menghadapi Persiba Balikpapan dan Pusam Samarinda.

Benteng kokoh andalan lini belakang Persela,Roman Golian dipastikan absen karena hukuman akumulasi kartu kuning.Tak hanya kehilangan bek asal Slovakia ini saja,Laskar Joko Tingkir juga terancam kehilangan beberapa bek lagi saat di jamu Persiba Balikpapan kamis (24/4) mendatang.Pasalnya tiga bek lainnya,Taufik Kasrun,Suroso dan Zaenal Abidin kondisinya belum fit.

Taufik Kasrun mendapat cedera ini saat Persela melibas Persiba Bantul kemarin Sabtu (19/4).Dia pun digantikan oleh Burhanudin di menit ke 81.

Sedangkan Suroso dan Zaenal Abidin memang sudah cedera sebelum pertandingan melawan Persiba Bantul.Suroso dan Zaenal Abidin tidak masuk line up Persela dalam dua laga terakhir.

Disinggung mengenai krisis amunisi di lini belakang ini, Eduard Tjong mengaku tidak seberapa bingung. Pasalnya, Persela masih memiliki beberapa stok yang bisa dibuat alternatif pengganti.’’Masih ada Eki Taufik,Burhanudin,Dodok Anang dan Syahrul.Semua pemain yang

diturunkan akan disesuaikan dengan kebutuhan tim,’’kata Edu. Meskipun Roman Golian absen saat dijamu Persiba Balikpapan,namun Persela tetap memboyongnya dalam tur kalimantan.

Sebab,empat hari kemudian tanggal 28 april,Persela dijamu tuan rumah Pusam Samarinda.’’Golo hanya absen lawan Persiba Balikpapan saja,Tapi dia bisa main saat lawan Samarinda.Kami akan berangkat ke Kalimantan,Selasa (22/4) besok,’’papar Edu. Dalam Kompetisi Indonesia Super League (ISL) wilayah timur musim ini,Persela sudah melakoni lima laga kandang dan tiga laga tandang.Lima laga kandang

di sapu bersih,sedangkan satu laga tandang berakhir seri dan dua laga tandang lainnya berakhir dengan kekalahan.Dijamu Persiba Balikpapan dan Pusam Samarinda adalah dua laga tandang terakhir di putaran pertama musim ini.

Tak hanya itu,target manajemen untuk menyikat habis laga kandang putaran pertama terpenuhi.Setelah laga terakhir di kandang mengalahkan Persiba Bantul 2-0.Kemenangan saat melawan Bantul juga membawa posisi Persela ke puncak klasemen sementara wilayah timur.

Laskar Joko tingikir mengoleksi 16 poin menyalip Mitra Kukar dan Persipura Jayapura.Q mb-1

ist

Beberapa pemain pilar Persela terancam tidak bisa mengikuti tur ke Kalimantan untuk menghadapi Persiba Balikpapan dan Pusam Samarinda karena cidera.

NASIONAL-POLITIK

10 KILAS NASIONAL

Ideologi Pasar dalam Pendidikan Tak Tepat Jakarta, Bhirawa Sosiolog Universitas Nasional Nia Elvina, M.Si mengatakan sudah saatnya masyarakat, dan negara/pemerintah menyadari tidak tepatnya menerapkan ideologi pasar dalam dunia pendidikan di Tanah Air. “Pemerintah harus segera mengembalikan ideologi pendidikan kita kepada ideologi bangsa ini, yaitu Pancasila,” katanya di Jakarta, Minggu.

Memberikan ulasan mengenai peningkatan kasus pelecehan seksual terhadap anak dalam dunia pendidikan, termasuk yang terbaru di Taman Kanak-Kanak Jakarta International School (JIS), ia mengatakan sangat prihatin dengan kondisi tersebut. Dengan adanya momentum seperti itu, ditegaskannya lagi bahwa sudah saatnya masyarakat, negara/pemerintah menyadari ideologi pasar dalam dunia pendidikan di Indonesia mesti disudahi.

“Saya kira, dengan adanya kasus di JIS maka meng-’counter’ tesis bahwa sekolah dengan bayaran yang mahal tentu generasi Indonesia akan terjamin dari secara intelektualitas dan moralitas,” kata anggota Kelompok Studi Perdesaan Universitas Indonesia (UI) itu.

Ia menambahkan bahwa janji yang diberikan oleh “pasar” ternyata tidak terbukti, dan hanya tampilan eksklusifitas yang masyarakat dapatkan. “Oleh karena itu, masyarakat harus segera menyadari akan dampak hal ini,” katanya. Q ant

Alumni Pemuda Pelopor Diabaikan Kemenpora Jakarta, Bhirawa Silaturahmi Nasional Forum Alumni Pemuda Pelopor yang berakhir di Jakarta, Minggu (20/4), menyampaikan resolusi di antaranya berisi keprihatinan karena Kementerian Pemuda dan Olahraga tidak melibatkan mereka dalam merumuskan strategi kebijakan pembangunan kepemudaaan.

“Dalam konteks UU no 40/2009 tentang kepemudaan, Forum Alumni Pemuda Pelopor diposisikan di wilayah abu-abu sehingga tidak terakomodasi dalam pembinaan di Kemenpora,” kata Hariyanto, Ketua Harian Forum Pemuda Pelopor.

Akibatnya, kata Hariyanto, terjadi penurunan kualitas pemuda pelopor karena terabaikannya aspek utama dari kepeloporan itu sendiri, yaitu kemampuan dalam membangun kesejahteraan melalui partisipasi penuh masyarakat dalam bidang-bidang yang ditekuni, sehingga tidak ada perbedaan antara pemuda pelopor dan wira usaha.

Di tengah hiruk pikuk tahun politik pascapemilu legislatif dan menjelang pemilihan presiden mendatang, Haryanto menegaskan bahwa Forum Pemuda Pelopor tidak akan terseret ke dalam kubangan permainan politik, meski salah astu dari mantan pemuda pelopor adalah capres Aburizal Bakrie yang juga Ketua Umum Partai Golkar. Forum Pemuda Pelopor saat ini dipimpin oleh Ketua Umum Rita Widyasari yang tidak lain adalah Bupati Kutai Kartanegara.

“Pemuda Pelopor tidak akan ke manamana, tapi ada di mana-mana. Artinya, kami tidak akan terseret ke kelompok mana pun,” kata Hariyanto yang mendapatkan penghargaan sebagai Pemuda Pelopor. Q ant

Rapimnas PPP Berhentikan Suryadharma Ali Konflik PPP Ubah Peta Dukungan Prabowo Jakarta, Bhirawa Rapat Pimpinan Nasional I Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang digelar kubu Sekjen PPP M Romahurmuziy memutuskan memberhentikan sementara Suryadharma Ali dari jabatan ketua umum partai itu.

“Rapimnas I PPP dengan tetap berpegang teguh pada AD/ART, mengoreksi sanksi yang diputuskan rapat pengurus harian PPP pada tanggal 18 April 2014 dari yang semula ‘peringatan pertama’ menjadi pemberhentian sementara kepada Suryadharma Ali dari jabatannya selaku Ketua Umum PPP,” kata Sekretaris Rapimnas I PPP M Romahurmuziy di Jakarta, Minggu (20/4) dini hari.

Rapimnas yang digelar sejak Sabtu (19/4) malam itu juga menetapkan Wakil Ketua Umum PPP Emron Pangkapi sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP. Rapimnas memberikan mandat kepada Emron untuk menyelenggarakan Mukernas III, Rabu (23/4).

“Rapimnas I PPP mengamanatkan kepada Mukernas III untuk menetapkan jadwal, waktu, tempat pelaksanaan muktamar dipercepat,” kata Romi, panggilan akrab Romahurmuziy.

Rapimnas berlangsung tanpa dihadiri Ketua Umum PPP Suryadharma Ali dan sempat diwarnai aksi protes oleh sekitar 50 orang yang mengaku sebagai simpatisan PPP. Selain Romi dan Emron, pengurus DPP PPP yang hadir dalam Rapimnas itu antara lain Wakil Ketua Umum Suharso Monoarfa, Wakil Ketua Umum

Lukman Hakim Syaifuddin, Ketua Majelis Pertimbangan Zarkasih Nur, Ketua Majelis Pakar Barlianta Harahap, Wakil Ketua Majelis Syariah Fachrurrozy Ishaq, dan Bendahara Umum Mahmud Yunus.

Konflik PPP Ubah Peta Dukungan Prabowo Konflik internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dapat mengubah peta dukungan terhadap calon presiden Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam Pilpres mendatang, kata Direktur Eksekutif PolcoMM Institute Heri Budianto.

“Suryadharma Ali sebagai Ketua Umum PPP harus menyelesaikan konflik internal partainya .Kalau konflik itu tidak selesai maka akan ada perubahan peta dukungan terhadap Gerindra (Prabowo Subianto) dalam Pilpres mendatang,” ujar Heri Budianto usai diskusi “Dinamika Internal Partai Jelang Pilpres 2014” di Menteng, Jakarta, Minggu (20/4) kemarin.

Menurut dia, kalau konflik internal PPP ini tidak dapat dirampungkan maka pengurus partai berlambang ka’bah tersebut di tingkat ranting tidak akan mendukung pencalonan Prabowo Subianto sebagai presiden.

“Sehingga hal tersebut

Sejumlah orang berjaga di depan kantor DPP PPP, Jakarta, Minggu (20/4).

Simpatisan mendatangi kantor DPP PPP mengaku untuk berjaga mengantisipasi keributan pasca pecahnya partai berlambang Kabah menjadi kubu Suryadharma Ali dan kubu Rom antara foto

ujar dia. Karena selain tokoh yang berperan di dalam memenangkan pertarungan Pilpres, mesin partai itu adalah

merupakan kerugian bagi Gerindra dan menimbulkan dampak negatif politik terhadap Prabowo Subianto,”

Ada Dua Syarat Pendamping Jokowi Golkar Disarankan Ajukan Cawapres Jakarta, Bhirawa Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan ada dua syarat utama dalam menentukan calon wakil presiden untuk mendampingi Joko Widodo (yaitu seseorang yang bisa memastikan kemenangan dan mampu melakukan efektivitas pemerintahan.

“Ada dua pertimbangan atau syarat utama, pertama, cawapres itu yang memastikan kemenangan pasangan ini,” ujar Ahmad Basarah usai menghadiri diskusi “Dinamika Internal Partai Jelang Pilpres 2014” di Menteng, Jakarta, Minggu (20/4).

Kedua, lanjutnya, cawapres jokowi adalah figur yang mampu melakukan efektivitas pemerintahan jika pasangan ini menang

Pilpres mendatang.

“Efektivitas itu penting agar dalam menjalankan roda pemerintahan itu dapat berjalan chemistry,” kata dia.

Ia mengungkapkan dua syarat utama itulah yang menjadi bahan pertimbangan bagi Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam menentukan keputusan.

“Itu dilakukan agar membawa kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia,” ujar dia.

Golkar Disarankan Ajukan Cawapres Elektabilitas (keterpilihan) Capres Golkar, dinilai stagnan dan paling rendah diantara Capres Parpol lain. Oleh sebab itu Golkar sebaiknya sadar diri dan segera

JK Disarankan Jadi Negarawan Jakarta, Bhirawa Direktur Eksekutif Indo Strategi Research and Consulting, Andar Nubowo, mengatakan sebagai tokoh dengan pengalaman di berbagai bidang, baik bisnis, politik, sosial maupun pemerintahan, Jusuf Kalla (JK) menjadi tokoh yang sangat dihormati sehingga lebih tepat menjadi negarawan.

Andar Nubowo dalam pernyataan pers di Jakarta, Minggu, mengatakan pikiranpikiran dan nasihat JK dibutuhkan para pemimpin dari berbagai partai dan golongan. Posisi sebagai negarawan akan sangat terhormat dan tepat buat JK. Dia khawatir jika JK ikut dalam pemilihan presiden mendatang sebagai cawapres justru akan menggoyahkan prestasi dan kenegarawanannya. Sebab ketika terjun dalam konstestasi, pasti JK akan memihak satu kelompok (koalisi partai pendukung pasangan dirinya).

Karena itu, Andar mengingatkan JK agar berjiwa besar dan memberikan kesempatan kepada generasi yang lebih muda untuk maju sebagai capres-cawapres.

“Indonesia memiliki calon pemimpin bangsa yang cukup banyak, pasti ada yang mampu meneruskan cita-cita dan prestasi JK selama ini. Jadi ada estafet kepemimpinan kepada yang lebih muda,” katanya.

Andar mengakui dalam survei yang dilakukan Indo Staregi periode 15 Februari25 Maret 2014 mengenai cawapres ideal, nama Jusuf Kalla memiliki skor paling tinggi di antara 18 tokoh berbagai bidang yang diteliti, lalu diikuti Akbar Tandjung. Suveri yang berdasarkan kompetensi tokoh, pengalaman dan indeks personal itu telah diumumkan awal April lalu.

Terkait simulasi pasangan Jokowi-JK, survei Indo Strategi, dipredikasi pasangan tersebut jika terpilih, maka Jk akan lebih mendominasi pemerintahan.

“Akibatnya akan mengganggu harmoni Jokowi-JK dan juga PDIP. Dalam perspektif ini, maka pasangan Jokowi-JK tidak ideal dari sisi stabilitas pemerintahan,” ungkap Andar Andar, yang juga dosen Ilmu Politik dan Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah, menyarankan kepada capres PDIP Jokowi untuk memilih pendamping yang bukan saja mempu meningkatkan elektabilitas pasangan capres-cawapres, tetapi yang terpenting bagaimana pemerintahan berjalan dengan efektif selama lima tahun ke depan, jika terpilih dalam pilpres.Q ant

Senin Kliwon 21 APRIL 2014

antara foto

Politisi Partai Golkar Zainal Bintang (kiri) bersama Direktur Eksekutif PolcoMM Institute Heri Budianto (tengah) dan Wakil Sekjen PDIP Ahmad Basarah (kanan) berbincang dalam diskusi bertema dinamika internal partai jelang Pilpres 2014 di Jakarta, Minggu (20/4).

mengevaluasi Capresnya. Saat ini peluang besar Golkar nampaknya pada Cawap res bagi kandidat Capres Jokowi dan Prabowo.

“ARB seharusnya tahu diri dan dengan sukarela mundur, demi kepentingan Golkar. Lalu sodorkan kader kadernya yang paling berpeluang sebagai Cawa pres,” ungkap Viktor Silaen, Dr Ilmu Politik UI mengamati hasil Pileg dan peluang Golkar dalam Pemilu Capres, Juli 2014 mendatang. Lebih jauh Viktor Silaen mengingatkan koalisi tidak hanya dipikirkan untuk kemenangan saat Pilpres berlangsung. Tetapi, koalisi diperlukan dalam stabilisasi pemerintahan yang kuat selama 5 tahun kedepan. Jadi seharusnya Capres potensial, memilih Cawa pres dari Parpol pendukung yang potensial pula.

Sementara, kader Golkar Zainal Bintang dari MKGR (salah satu kino dari tiga kino di Golkar), mendorong Golkar untuk menyodorkan Cawapres. Dia mengusulkan 4 kader Golkar untuk Cawapres, yakni Yusuf Kalla, Akbar Tanjung, Luhut Panjaitan dan Priyo Budi Santoso. Keempat kader itu katanya paling berpeluang dan potensial untuk Cawapres kandidat Capres parpol PDIP dan Gerindra.

“Priyo Budi Santoso, Wakil Ketua DPR RI yang Ketua Harian DPP Golkar, dan juga Ketua MKGR ini adalah politikus muda yang potensial untuk Cawapres,” papar Zainal Bintang memasarkan rekannya sesama MKGR.Q ira ant

hal yang penting juga untuk dapat memaksimalkan dukungan yang ada di tingkattingkat bawah. Q ant

Rizal Ramli Orasi Tolak Akuisisi BTN Jakarta, Bhirawa Rencana Pemerintah mengalihkan saham PT Bank BTN Tbk kepada PT Bank Mandiri Tbk mendapat kritik dari mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli yang menyebutkan bahwa rencana tersebut merupakan akal-akalan segelintir pihak.

“Tidak benar dan tidak ada alasan untuk mengalihkan saham BTN kepada Mandiri.

Itu hanya skenario kepenantara foto tingan sekelompok saja,” kata Rizal Ramli Rizal Ramli, di Gedung Bank BTN, Harmoni, Jakarta, Minggu (20/4) kemarin.

Mantan Menko Perekonomian di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini didaulat memberikan orasi di depan sekitar 1.000 karyawan BTN yang berunjuk rasa menolak rencana akuisisi BTN tersebut.

Sejak pukul 09.00 WIB, karyawan BTN yang tergabung dalam Serikat Pekerja BTN dari perwakilan seluruh Indonesia melakukan aksi damai menolak rencana akuisisi itu.

Rizal Ramli yang pernah menjadi penasehat tidak resmi di BTN tersebut mengatakan, alasan Menteri BUMN Dahlan Iskan menyetujui Mandiri mengambil alih BTN hanya karena kinerja Bank Mandiri yang semakin menurun.

“Beberapa tahun terakhir Bank Mandiri kinerjanya semakin menurun, bahkan sudah dilampaui Bank BRI. Jadi, kalau Mandiri mau besar dalam sisi aset, ya...harus akuisisi bank swasta bukan bank BUMN,” tegas Rizal Ramli. Ia menambahkann cara tersebut kurang cerdas dari Kementerian BUMN dan Direksi Mandiri.

Sementara itu, Ketua SP Bank BTN Satya Wijayantara dalam orasinya mengatakan, seluruh karyawan BTN siap menolak akuisisi BTN. “Tolak Akuisisi BTN, kembalikan BTN pada rakyat.

Karena BTN milik rakyat,” teriaknya.

Pada kesempatan itu, ia menuturkan karyawan BTN siap untuk melanjutkan aksi unjuk rasa hingga rencana akuisisi tersebut dihentikan.Q ant

Anomali Cuaca Penyebab Turunnya Kuantitas Kopi PDP Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) merupakan salah satu perkebunan yang digarap dan dikelola oleh Pemerintah Kab. Jember. Dengan mengandalkan komoditi kopi, karet dan cengkah yang selama ini dikelolanya diharapkan mampu menopang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perkebunan. Namun beberapa tahun terakhir, produksi kopi yang selama ini menjadi andalan, mengalami penurunan produksi.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi produktifitas kopi PDP yang mengalami penurunan. Faktor utama adalah anomali iklim serta beberapa faktor lain yang menyebabkan target 1000 ton lebih pertahun tidak tercapai.

“Setiap tahunnya kita hanya mampu produksi 900 ton per tahun. Ini disebabkan oleh faktor cuaca yang sangat mempengaruhi produksi. Kalau persoalan cuaca, kami tidak bisa berbuat banyak untuk mengatasi itu, karena ini terjadi secara alami,” ujar Direktur Utama PDP Jember Ir. Sudjatmiko.

Kondisi cuaca yang semakin tidak menentu, membuat Sudjatmiko terus berinofatif mencari sumber pendapatan lain selain kopi sebagai komoditi

utama. Salah satunya memanfaatkan lahan yang kosong dengan tanaman holtikultura lainnya seperti kayu sengon dan sebagainya.

“Ini salah satu alternatif bagi kami, untuk menopang biaya produksi yang tinggi. Jadi pengembangan dari sektor hulu ke hilir sehingga tidak ada dikotomi ini tanaman pokok dan ini tidak, semuanya dirawat yang pemtung menghasilkan,” teranya pula.

Perusahaan yang membawahi kebun Sumberwadung, Kebun Gunung Pasang dan Kebun Sumberpandan juga melakukan pembibitan sendiri. Selain untuk memenuhi kebutuhan lahannya, perusahaan ini juga melayani permintaan bibit dari luar.

Bukan hanya untuk kebutuhan

kami saja, tapi kami juga melayani kebutuhan bibit dari perkebunan lain,” kata mantan Anggota DPRD Jember kemarin.

Kalau berbicara kopi, Sudjatmiko atau lebih dikenal dengan Mas Jat, mengaku bahwa kopi yang dihasilkan oleh perusahaannya memiliki citra rasa yang luar biasa. Dari hasil produksi kopi di tiga kebun garapannya, kopi gunung pasang memiliki citra rasa yang berbeda bila dibanding dua kebun lainnya.” Kami sudah melakukan penelitian citra rasa kopi ditiga kebun tersebut. Kopi Gunung Pasang memiliki aroma dan rasa yang sangat luar biasa.

Kopi Gunung Pasang ini memiliki citra rasa coklat dan banyak diminati oleh negera-negara pecandu kopi. Kenapa demikian, karena kopi Arabika Gunung Pasang ini ditanam diatas ketinggian rata-rata dan kematangan biji kopinya merata,” katanya. Namun Mas Jat mengakui, meskipun Kopi Gunung Pasang memiliki trade make sendiri, belum bisa memenuhi kebutuhan. Disamping produksinya menurun, harganya ditentukan oleh harga internasional.

Oleh karena itu, Sudjatmiko mengaku terus melakukan

Pekerja saat memanen kopi Arabika PDP Jember. inofasi bagaimana kopi PDP ini memiliki harga jual tinggi pasca produski.

“Dari hasil pengamatan saya, butiran biji kopi harganya lebih rendah bila dibandingkan dengan biji kopi olahan menjadi bubuk. Makanya kami juga mencoba mengemas biji kopi mentah menjadi biji kopi olahan.

Namun karena kapasitas mesin yang kami miliki terbatas, sehingga tidak mampu memenuhi permintaan yang begitu besar,” ungkapnya pula. Selain itu, Mas

efi/bhirawa

Jat juga mulai merencanakan perkebunan miliknya juga akan dijadikan tempat studi wisata atau obyek wisata baru. Dengan menonjolkan keindahan alam yang alami dan nuansa lingkungan yang alami pula.

“Mereka bisa petik biji kopi sendiri dan bisa melihat dan merasakan suasana masyarakat disekitar kebun. Kami akan membahas rencana ini dengan kantor pariwisata untuk membahas persoalan ini,” terangnya pula. Q efi/hms*

Senin Kliwon 21 APRIL 2014

Sepi Peminat, Layanan Prima Air Hanya Beroperasi Dua Tahun l Sambungan hal 1

“Layanan prima air siap minum itu kami luncurkan sejak 2010 lalu. Tapi berdasar evaluasi kami, masyarakat enggan berlangganan,” ujar Sugeng Pradikto kemarin.

Menurutnya, lokasi Kelurahan Gentong merupakan awal peluncuran air minum prima. Dipilihnya lokasi itu karena banyak warga Gentong berasal dari kalangan menengah dan berpendidikan. Ternyata meski disiapkan layanan prima air, tetap tak diminati. Imbasnya layanan telah dihentikan sekitar 2012 lalu.

“Awalnya berjalan ada sekitar 500 pelanggan siap untuk berlangganan. Pelanggan hanya ditarik biaya tambahan Rp 1.000 per/m3. Di tengahtengah perjalanan justru warga tak berminat sehingga terpaksa kami menghentikan layanan prima ini. Praktis kami hanya beroperasi selama dua tahun,” terang Sugeng Pradikto.

Dia menambahkan, belum diketahui kapan layanan air minum prima akan dioperasikan kembali. Sebab, selain biaya operasional yang tinggi, dia mengatakan masyarakat di Kota Pasuruan belum membutuhkan layanan air minum prima. n hil

Calon DPD Emilia Contessa Menang di Lumajang dan Mojokerto l Sambungan hal 1

di antara 40 calon legislator DPD asal Jawa Timur karena anggota DPD dari setiap provinsi sebanyak empat orang.

Menurut dia, proses rekapitulasi secara ke­seluruhan berjalan lancar, namun penyelenggara pemilu memerlukan tenaga dan waktu yang ekstra untuk melakukan penghitungan dan merekap perolehan suara untuk DPD, DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten.

“Secara keseluruhan proses rekapitulasi perolehan suara di Lumajang tuntas pada pagi ini sekitar pukul 07.00 WIB, bahkan penyelenggara pemilu dan sejumlah saksi tidak tidur untuk menyelesaikan proses rekapitulasi tersebut,” katanya.

Ia menjelaskan KPU masih akan melakukan penghitungan untuk kursi wakil rakyat di masing-masing partai politik terkait dengan perolehan kursi di DPRD Lumajang, namun berdasarkan rekapitulasi tersebut Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan unggul di Kota Pisang. “PDI Perjuangan mendapatkan perolehan suara terbanyak pada Pemilu Legislatif 2014 di Lumajang dan peringkat kedua diduduki oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB),” paparnya.

Dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi perolehan suara di Lumajang dihadiri empat Komisioner KPU Jatim dan sejumlah saksi partai politik yang hadir juga ikut menandatangani berita acara hasil rekapitulasi tersebut.

Sementara di Kota Mojokerto, Emilia Contessa juga unggul dengan mendapat 8.606 suara, jauh di atas 39 calon anggota DPD Dapil Jatim lainnya. Suara Emilia mengungguli empat calon anggota DPD petahana (incumbent) yang lain, seperti Istibsjaroh 1.742 suara, A. Muhaimin 1.115 suara, Abdul Sudarsono 1.055 suara, dan Wasis Siswono yang hanya mendulang 62 suara.

Saat pemungutan suara pada 9 April 2014 lalu, sejumlah warga Kota Mojokerto memang mengaku tak tahu banyak tentang latar belakang calon anggota DPD. Namun ibu-ibu berusia paro baya banyak yang mengenal Emilia sehingga menjatuhkan pilihan padanya.

Meski mendapat suara terbanyak di Kota Mojokerto, ibu dari penyanyi Denada itu belum tentu lolos sebagai anggota DPD terpilih karena harus menunggu suara total dari kota dan kabupaten lainnya. Dari 40 calon anggota DPD Dapil Jawa Timur, empat orang peraih suara terbanyak berhak menjadi anggota DPD terpilih. “Rekapitulasi sudah selesai kemarin, dan hari ini akan dilakukan rapat pleno penetapan calon terpilih,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mojokerto I Dewa Gde Paramartha, Minggu (20/4). n yat,kar

Sujud Syukur l Sambungan hal 1

arjo yang memilih pemimpin yang tepat,” katanya.

Adapun kategori pemimpin yang tepat, menurut dia, adalah pemimpin yang tidak menggunakan transaksional dan tidak pragmatis untuk memperoleh suara, seperti yang dilakukan oleh para parpol lain de­ ngan berbagai cara. “Kami ini murni, tanpa ada penyebaran uang Rp 50 atau 100 ribu kepada warga,” kata Arzeti.

Melihat fenomena itu, dia mengaku sangat sedih karena dapat merugikan rakyat Indonesia. Caleg yang melakukan transaksional itu pasti akan cari gantinya dan akan mudah disogok oleh berbagai oknum yang memiliki kepentingan pada bangsa ini.

“Miris rasanya saya melihat fenomena itu.

Bagaimana mau bertahan di Senayan kalau gampang disogok,” katanya.

Sedangkan suara yang diperoleh PKB, kata dia, hanya bicara dari hati ke hati untuk memperbaiki negara ke depannya dengan berbagai program yang pro rakyat, sehingga diperkirakan akan memperoleh kursi sekitar dua sampai tiga di Senayan khusus Dapil 1. “Bagi saya, sudah waktunya perempuan memimpin,” katanya.

Sementara itu, hasil rekapitulasi perolehan sementara suara Pileg 9 April dari Dapil Jatim 1, khusus Sidoarjo, Arzeti menduduki peringkat kedelapan dengan jumlah suara 23.028. Sedangkan di internal PKB, Arzeti menempati urutan keempat.

Peringkat pertama dihuni Syaikul Islam dengan 78.371 suara, peringkat kedua diisi Imam Nahrawi (59.047 suara), dan peringkat ketiga diduduki Ellif Krismawati (27.129 suara). “Untuk suara partai PKB untuk sementara meraih sebanyak 47.898,” katanya. n ali

SAMBUNGAN

11

Wali Kota Risma Arak Socrates Award Keliling Kota l Sambungan hal 1

untuk jadi lebih baik lagi,” ujar wanita 52 tahun ini.

Penghargaan yang diterima pada Rabu (16/4) malam waktu London atau Kamis (17/4) waktu Indonesia itu sempat dikirab oleh Wali Kota Risma mengeli­ lingi kota. Bersama para Satuan Kerja Perangkat Daerah, didampingi Kabag Humas Pemkot Surabaya Muhammad Fikser, Risma mengendarai jip milik TNI Angkatan Darat sambil memamerkan piala Socrates Award 2014 dari markas Komando Resor Militer Bhaskara Jaya menuju halaman Taman Surya Balai Kota Surabaya.

Masyarakat antusias menyaksikan kirab itu. Tak hanya warga Kota Surabaya, Randi, warga asal Prambon, Sidoarjo, turut bangga dengan prestasi Surabaya.

“Salut sama Surabaya, sering banget dapat piala penghargaan,” kata dia.

Bahkan, ratusan warga telah menunggu di halaman Taman Surya untuk melihat langsung Wali Kota Risma mengangkat piala berwarna emas yang bentuknya mirip Piala Oscar (Aca­demy Award-penghargaan untuk insan film dunia) tersebut.

Selain Socrates Award, ada empat penghargaan lainnya yang ikut diarak.

Penghargaan tersebut diraih pada periode Januari-Maret 2014, antara lain penghargaan Award Gizi kategori Peduli Penanggulangan Gizi Buruk, penghargaan Milleneium Development Goals (MDG’s) Award kategori pendidikan dengan bidang pengembangan layanan perpustakaan umum dan MDG’s Award kategori kesehatan ibu dan anak melalui pembentukan kelompok keluarga berencana pria vasektomi, serta SINDO Weekly Gover­nment Award 2014 untuk kategori perempuan dan anak.

Kota Surabaya berhasil meraih Socrates Award untuk kategori City of the Future (Kota Masa Depan), kategori tertinggi yang disabet peraih penghargaan setingkat kota.

Risma mengatakan EBA memandang berbagai permasalahan di Surabaya yang berhasil ditangani secara komprehensif.

Indikatornya, intensitas banjir berkurang, kualitas udara membaik, sosial-pendidikan juga lebih baik, dan penanganan sosial dilakukan secara manusiawi.

Tak hanya menerima penghargaan, Risma juga diberi kehormatan untuk menyampaikan paparan dalam forum yang dihelat EBA itu. Dia memaparkan soal Kota Surabaya secara lengkap. Mulai program pendidikan dan kesehatan gratis untuk warga, tentang fasilitas taman dan olahraga, tentang kehidupan Lansia, upaya mendongkrak pendapatan dan membuka komunikasi dengan kota-kota di dunia tidak hanya kota-kota di Indonesia. Paparannya mendapat respon luar biasa dari EBA. Risma juga menjelaskan proses pembangunan infrastruktur yang terkait dengan peningkatan akses jalan yang terkait dengan rencana pembangunan angkutan massal cepat. Demikian juga penanganan banjir yang kecenderungannya makin membaik.

EBA adalah perusahaan independen berbasis di Inggris yang memberikan perhatian terhadap pengembangan ekonomi, sosial, dan budaya di seluruh dunia.

Sebagai organisasi non pemerintah, EBA mempromosikan transformasi ekonomi praktis, pendidikan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan.

Ketua DPRD Surabaya Mochamad Machmud mengatakan, warga Kota Surabaya patut berbangga dengan penghargaan Socrates Award 2014 yang diterima Surabaya. Penghargaan ini menjadi modal positif bagi anak-anak di Surabaya bahwa masa depan mereka telah disiapkan.

“Warga Kota Surabaya juga tidak rugi membayar pajak dan retribusi karena dari pajak tersebut diwujudkan menjadi kota yang nyaman dan tentram sehingga masa depan kota menjadi lebih,” jelas Machmud. n dre

ahmad basyir/bhirawa

Spillway Waduk Pacal di Dusun Kedung Jati, Desa Kedungsumber, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro yang ambrol beberapa waktu lalu, kini mulai dilakukan perbaikan secara darurat.

Persawahan Sekitar Waduk Pacal Terancam Gagal Panen l Sambungan hal 1

air di waduk penuh. “Saat elevasi tinggi, air akan melimpah di bangunan pelimpah air itu,” ujar Edi Susanto, Minggu (20/4).

Ia mengatakan, dampak dari ambrolnya bangunan pelimpah air Waduk Pacal ini akan memengaruhi lahan pertanian di sekitarnya.

Sebab, saat petani membutuhkan air di musim tanam kali ini, air di waduk sudah habis mengalir. “ Nanti kan bisa gagal panen kalau kekurangan air. Apalagi ini baru masuk masa tanam kedua. Ada sekitar 16 ribu hektare areal persawahan yang mengandalkan air Waduk Pacal untuk irigasi,” terangnya tanpa merinci berapa hektare areal persawahan di sekitar Waduk Pacal yang diperkirakan terancam gagal panen.

Sementara Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) Yudi Pratondo, mengatakan perbaikan spillway Waduk Pacal

Dana BOS Triwulan II Rp 690,2 M Cair l Sambungan hal 1

anggaran diterima penuh, proses selanjutnya dilakukan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada 10 April. “Pencairan telah dilakukan secara bertahap melalui Bank Jatim sejak 11 April Lalu. Kami pastikan saat ini pendi­ stribusian dana BOS telah tuntas ke seluruh sasaran sekolah di Jatim,” tutur Harun, Minggu (20/4).

Harun menuturkan, anggar­ an BOS senilai Rp 451,7 miliar akan dicairkan untuk 19.520 lembaga SD/SDLB dengan jumlah peserta didik sebanyak 3.115.392 siswa. Sedangkan untuk jenjang SMP, pemerintah telah mengalokasikan senilai Rp 238,5 miliar untuk 4.419 lembaga SMP/SMPLB/SATAP dengan jumlah peserta didik sebanyak 1.343.764 siswa.

“Sekolah bisa segera mencukupi kebutuhannya untuk operasional.

Tetapi ingat, jangan gunakan di luar ketentuan yang ada. Termasuk untuk pembiayaan Ujian Nasional (UN) SMA dan SMP. Sebab, UN sudah dibiayai pusat secara keseluruhan,” tutur dia.

Sementara itu, Manajer BOS Jatim Sucipto menambahkan,

dalam pencairan BOS kali ini masih terdapat persoalan yang memerlukan penanganan segera. Di antaranya ialah terdapat sejumlah sekolah di Jatim yang belum mendapat pencairan dana BOS. Untuk jenjang SD terdapat 37 lembaga dengan 3.379 siswa yang belum mendapat dana BOS. Sedangkan untuk jenjang SMP terdapat 67 lembaga dengan 11.533 siswa juga belum menerima BOS. “Ini lantaran Dindik di kabupaten/kota melewatkan pendataannya. Tetapi jumlahnya sangat kecil jika dibandingkan yang telah cair. Total nominalnya SD dan SMP sebesar Rp7,7 juta,” ungkap Cip, sapaan akrab Sucipto.

Cip menjelaskan, persoalan tersebut telah ditangani oleh Dindik Jatim dengan merekapitulasi sekolah yang belum menerima BOS. Hasil rekapitulasi telah dikirimkan ke pusat sejak 25 Februari lalu. Ditanya kapan pencairan dana untuk sekolah yang terlewatkan itu?

Cip mengaku masih menunggu Surat Keputusan (SK) Gubernur Jatim dan naskah perjanjian hibah BOS. “Kami yakin prosesnya

akan lebih cepat. Sehingga pencairan BOS juga segera dapat dilakukan,” ungkap Cip yang juga menjabat sebagai Sekretaris Dindik Jatim.

Terkait pelaksanaan Ujian Sekolah (US) SD yang mulai tahun ini diberlakukan tanpa pembiayaan pusat, maka dana BOS boleh digunakan untuk pembiayaan US SD. Dengan catatan, item pembiayaan sekolah tidak boleh dobel dengan item pembiayaan yang telah ditanggung oleh Pemprov Jatim.

Sejumlah item US SD yang telah ditanggung pembiayaannya oleh provinsi tersebut antara lain cetak naskah soal, cetak ijazah, cetak Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN), cetak juknis sekolah, pelatihan penulisan ijazah, pelatihan US, dan pelatihan scaning. Selain itu, BOS juga tidak boleh digunakan untuk penyusunan soal, scoring, pemetaan hasil ujian dan monev US SD. “Sebagian besar kebutuhan untuk US SD telah dianggarkan oleh provinsi. Jadi kemungkinan sekolah menggunakan dana BOS untuk kebutuhan US SD sangat kecil,” ungkap dia. n tam

ini membutuhkan waktu cukup lama.

Sehingga pihaknya menindaklanjuti dengan melakukan perbaikan secara darurat. “ Sekarang kita melakukan perbaikan secara darurat untuk mencegah lebih banyak air yang mengalir ke spillway yang ambles,” ujarnya saat meninjau lokasi.

Selama pengerjaan darurat ini, jenis kendaraan berkapasitas berat tidak boleh melintas, sebab kondisi jembatan di atas spillway tinggal paku bumi yang menyangga. “Sebab tebing di sekitar jembatan mengalami longsor,” pungkasnya.

Sekedar diketahui, Waduk Pacal dibangun pada masa Belanda pada 1933. Waduk yang berada di daerah kawasan hutan itu mampu menampung air hujan sebanyak 42 juta meter kubik. Akibat mengalami pendangkalan, daya tampung Waduk Pacal menyusut hingga tinggal 23 juta meter kubik. Air Waduk Pacal ini mengairi areal persawahan seluas 16 ribu hektare di wilayah selatan dan timur Bojonegoro. n bas

PPP Jatim Usulkan Islah l Sambungan hal 1

Selain itu, masing-masing pihak, baik Musyafa Noer maupun Suryadharma Ali juga harus saling meminta maaf. Keduanya harus cooling down dan duduk satu meja untuk bermusyawarah.

“Partai lain sedang mengawal hasil pemungutan suara, kok kita (PPP) malah berkelahi.

Memalukan,“ tandas Hafidz Ma’sum yang juga pernah menjabat sebagai Ketua DPW PPP Jatim ini.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali memecat Ketua Umum DPP PPP Jatim Musyafa Noer.

Ada empat DPW lainnya yakni DPW Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Utara juga dipecat. Pemecatan beberapa kader tersebut didasari atas upaya mereka mengajukan mosi tidak percaya kepada ketua umum PPP. Mereka dinilai tidak menaati AD/ART dan keputusan lainnya yang telah diputuskan partai.

Sementara itu, Wakil

Ketua DPW PPP Jatim Mujahid Anshori mengatakan pernyataan sikap 27 DPW dan keputusan SDA memecat Musyafa Noer hanyalah persoalan emosional belaka.

Karena itu, pihaknya mendorong adanya islah antara kedua belah pihak. “Kami akan ke Jakarta bersama para tokoh PPP dan kiai,“ ujarnya.

Mujahid mengungkapkan, persoalan emosional itu bisa disebabkan kedua belah pihak belum bertemu.

Karena itu, forum islah akan dimanfaatkan sebagai ajang tabayun atau klarifikasi.

Nantinya tidak ada kesimpulan siapa yang salah dan siapa yang benar. “Seperti kata KH Maimun Zubair, salah semua. Kedua belah pihak harus sama-sama intropeksi,“ ucapnya.

Sedang Sekretaris DPW PPP Jatim Norman Zein Nahdi mengatakan DPP PPP harus menggelar pleno.

Untuk mengevaluasi SK pemecatan 4 DPW karena tidak sah. “SK pemecatan dianggap tidak ada,“ tandasnya. n cty

Bawaslu Jatim Limpahkan 12 Kasus Pelanggaran Kampanye ke Kepolisian l Sambungan hal 1

garan kampanye. Mengingat 12 kasus tersebut masih disidang­kan dan kita akan menunggu sampai proses hukum tersebut inkrah atau memiliki kepastian hukum,”tegasnya, Minggu (20/4).

Adapun 12 pelanggaran tersebut yaitu dilakukan Moch Syamsul Arifin (caleg Partai Hanura untuk DPRD Jatim, kasus politik uang, waktu kejadian 28 Februari 2014, barang bukti berupa 1 kg gula pasir, 2 bungkus mi instan, 2 bungkus kopi instan, 3 lembar surat suara, satu lembar foto dan sudah divonis PN Malang 1 bulan penjara masa percobaan 2 bulan dan denda Rp 10 juta. “Untuk kasus ini jaksa melakukan banding,”akunya.

Selanjutnya, Muji Mulyo (Caleg PKB untuk DPRD Kabupaten Malang), kasus politik uang, waktu kejadian 9 Maret 2014. Sedang barang bukti berupa contoh alat peraga surat suara. Selanjutnya, Dodik Herdianto (Tim Sukses Caleg Partai Demokrat untuk DPRD Jatim), kasus politik uang, waktu Kejadian 22 Maret 2014 dengan barang bukti 1 kaos bergambar SBY, kartu nama caleg, uang Rp 20 ribu.

Kemudian Ali Machsan Moesa (anggota DPR RI dan Caleg PKB untuk DPR RI), kasus politik uang, waktu kejadian 25 Maret 2014. Barang bukti 1 lembar kerudung, foto uang kas pengajian. “Untuk kasus ini sudah di SP3 karena saksi tidak bisa dihadirkan,”paparnya.

Selanjutnya, Edi Prajitno (Caleg PKPI untuk DPRD Kota Malang) dengan kasus kampanye memakai fasilitas pendidikan.

Adapun waktu kejadian 16 Maret 2014 dengan barang bukti 1 surat pemberitahuan sebagai jurkam PKPI, foto copy SK PKPI Malang, 1 lembar speciment surat suara, 1 lembar foto Edi Prajitno, 1 lembar kartu nama dan pada 10 April sudah disidangkan tahap II. Christea P (Caleg Partai Demokrat utuk DPRD Kota Malang), Kasus kampanye memakai fasilitas pendidikan , waktu kejadian 16 Maret 2014 dengan barang bukti 1 lembar surat sebagai tim Demokrat, 1 lembar foto copy sebagai caleg, 1 lembar speciment surat suara Untuk kasus ke tujuh dengan terlapor Ahmad Andi (caleg Partai Golkar untuk DPRD Malang) dan Tyas Indah (caleg Partai Golkar DPRD Malang berupa kasus politik uang dengan waktu kejadian 25

Maret 2014, berupa barang bukti 1 bandel foto copy berita acara klarifikasi, 1 bandel foto copy keterangan atau klarifikasi di bawah sumpah atau janji Panwaslu Kecamatan Donomulyo Malang.

Selanjutnya Hanik Dwi Martia (Kepala Desa Tanjung Tirto Singosari Kabupaten Malang). Ini terkait kasus Kades kampanye bagi-bagi kerudung, waktu kejadian 27 Maret 2014 dengan barang bukti berupa rekaman suara pengajian/tahlil, satu buah kerudung.

Kemudian disusul Khoirul (warga) dengan kasus perusakan alat peraga kampanye caleg PKB, waktu kejadian 29 Maret 2014 di Su­wayuo Sukorejo Pasuruan. Barang bukti alat peraga kampanye caleg PKB yang sudah rusak. “Khusus kasus ini masih dilakukan proses sidik,”tambahnya.

Untuk nomor urut 10, terlapor adalah Heri Patmono (Ketua KPPS TPS 16 Dusun Pojok Kec Garum Kabupaten Blitar) berupa merusak segel gembok/ kunci kotak suara dan mencoblos tanda gambar kertas suara dengan waktu kejadian 9 April 2014, sedangkan barang bukti adalah 2 buah kotak suara, paku, 55 surat suara DPR RI yang sudah di-

coblos di kolom Partai Demokrat untuk caleg no urut 2 atas nama Nova Riyanti Yusuf, 55 surat suara DPR Kabupaten Blitar yang sudah dicoblos di kolom Partai Gerindra untuk caleg no urut 6 atas nama Heni. “Dengan keterangan telah digelar sidang tahap 1 pada 11 April dan P21 pada 15 April, sidang tahap II digelar pada 17 April,”tegasnya.

Selanjutnya, terlapor HM Taufiq (caleg PKS untuk DPRD Sampang) dan Ahmad (pendukung HM Taufiq) dengan kasus mengambil kotak suara DPRD provinsi dan DPRD kabupaten yang berisi surat suara hasil pemungutan suara yang masih tersegel. Waktu kejadian 9 April 2014. Dan kini masih dalam proses sidik. Lanjut terlapor Dwi Marwati (warga Desa Godong Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang). Kasusnya memberikan suara lebih dari satu kali, waktu kejadian 9 April 2014.

“Kami berharap proses hukum selesai sebelum penetapan caleg, dengan begitu Bawaslu dapat segera mengeluarkan rekomendasi. Dan yang jelas hampir 80 persen kasus pelanggaran caleg berupa politik uang,”ungkapnya. n cty

BKOW Ajak Lestarikan Kolintang, Yakin Bisa Go International l Sambungan hal 1

ligus mengajak masyarakat terutama generasi muda sekarang untuk tidak melupakan kesenian tradisional, karena dengan melestarikannya adalah bagian dari upaya memperkuat jati diri bangsa.

Dan saya optimis kolintang bisa go international,” kata Ketua BKOW Jatim Fatma Saifullah Yusuf saat membuka Kompetisi Kolintang di Grand City Surabaya Sabtu (19/4) kemarin.

Fatma Saifullah menjelaskan, kompetisi yang dilaksanakan merupakan wahana strategis untuk melestarikan dan mengembangkan seni budaya tradisional daerah dan dapat mengangkat kembali kejayaan kolintang. “Kelestarian khasanah budaya bangsa harus dipertahankan dalam menghadapi arus modern dewasa ini,” jelasnya.

Kolintang saat ini tambah Fatma, menjadi salah satu representasi budaya dan kesenian yang diupayakan dapat menarik minat generasi muda. “Kolintang itu tidak seperti band meskipun sama-sama kelompoknya. Musik ini memiliki kekhasan dari bunyi dan nadanya yang tidak ada di alat musik manapun. Saya harap generasi muda kita tertarik untuk belajar alat musik kolintang, ” tambahnya.

Keunikan musik ini, di antaranya cara memainkannya harus secara berkelompok dengan penataan aransemen musik, teknik yang baik, dan ditunjang dengan penyanyi yang memiliki suara merdu. Berbagai keunikan itulah yang menjadikan kolintang memiliki keunggulan tersendiri yang tak kalah dengan permainan alat musik dari negara lain.

Tidak hanya itu, dalam rangka peringatan Hari Kartini, Fatma yang juga istri Wakil Gubernur Jatim ini melalui acara tersebut ingin menggugah kreativitas kaum perempuan dalam menggunakan busana tradisional. Karena itu seluruh peserta kompetisi diwajibkan mengenakan busana nasional kebaya dengan segala modifikasinya.

Agar lebih diminati oleh generasi muda zaman sekarang, Fatma juga mengajak insan pendidikan, khususnya sekolah-sekolah di Jatim untuk menjadikan kolintang sebagai salah satu pilihan ekstra kulikuler siswa.

“Mari bersama mengenalkan musik kolintang, agar anak-anak muda semakin mengenal dan tertarik untuk menggeluti musik ini dan mencintai alat musik tradisional. Di tangan me­

rekalah harapan budaya dan bangsa dapat diteruskan.” pesannya.

Ketua Panitia Festival Kolintang, Tuti mengatakan festival diikuti oleh 11 grup kolintang wanita dewasa umum dari BKOW se-Jatim. Di antaranya adalah dari Petrokimia Gresik, Armatim, DWP Dinas Pendidikan Sidoarjo, Srikandi Ngawi, Perhutani, PKK Rungkut Harapan Surabaya, DWP Dipenda Jatim, dan BKOW Pacitan; Kesebelas grup tersebut telah mengikuti babak penyisihan pada 19 April lalu, tiap grup menyanyikan 2 buah lagu yang terdiri dari lagu wajib dan pilihan. Dari sebelas grup yang tampil, panitia hanya meloloskan 8 grup yang tampil di babak Grand Final yang diselenggarakan pada Minggu (20/4) kemarin. Total hadiah festival tersebut sebesar Rp 19 juta. *

UTAMA

12

Pemprov Jatim terus berupaya melakukan peningkatkan terhadap kesehjateraan masyarakat Jatim. Semuanya diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, pertanian, industri, perdagangan dan jasa, serta pengembangan infrastruktur wilayah yang berbasis religi dan nilai-nilai kearifan lokal. Tentunya semua dilaksanakan tanpa mengesampingkan faktor keutuhan lingkungan baik hulu maupun hilir.

D Drs H Saifullah Yusuf

Marcus Remiasabsing

ihadapan anggota DPRD Jatim dalam rap at Paripurna, Wagub Jatim Saifullah Yusuf menegaskan jika pertumbuhan ekonomi meningkat dan angka kemiskinan di Jatim menurun. Hal ini ditunjukan pada pertumbuhan ekonomi di Jatim pada tahun 2013 mencapai 6,55 persen sedangkan pada 2012 mencapai 7,22 persen. “Pada tahun 2013 ini pertumbuhan ekonomi ini lebih cepat dibandingkan pertumbuhan ekonomi di provinsi – provinsi di pulau Jawa dan juga pertumbuhan ekonomi Jatim ini mampu menyamai pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,78 persen,” paparnya.

Ia menjelaskan adapun sumber pertumbuhan perekonomian di Jatim pada 2013 ini di dominasi oleh beberapa sektor yaitu pertumbuhan sektor perdagangan, hotel, restoran, industri pengelolahan, dan sektor pertanian.

“Rata-rata dari beberapa sektor tersebut mencapai 4,22 persen,”ujarnya.

Selain itu, salah satunya ditunjukkan oleh angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan tahun 2000.

Pada tahun 2011 PDRB atas dasar harga berlaku sebesar Rp884,50 triliun meningkat menjadi Rp1.001,72 triliun pada tahun 2012 dan Rp1.136,33 triliun pada tahun 2013.

Sementara itu, PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) Jawa Timur sebesar Rp393,67 triliun pada tahun 2012 dan pada tahun 2013 mencapai Rp419,43 triliun. Selain pertumbuhan ekonomi, indokator kinerja presentase

penduduk miskin di Jatim pada 2013 mengalami penurunan daripada 2012. Dimana pada 2013 4.856.820 jiwa atau 12,73 persen, sedangkan 2012 mencapai 4.960,540 jiwa atau 13,08 persen. Lebih lanjut indikator penurunan angka kemiskinan pada 2013 ini yaitu melalui program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pantai.

“Dalam program ini pemerintah provinsi melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi di Jatim dan Program Nasional Pember-

Senin Kliwon, 21 APRIL 2014

dayaan masyarakat Mandiri perdesaan (PNPM- MP),”paparnya.

Selain itu juga pemerintah juga melakukan perluasan dan penempatan tenaga kerja diluar negeri baik sektor formal maupun informal secara remuneratif, produktif, layak, dan sejahtera, baik didalam maupun di luar negeri.

Dimana secara keseluruhan penempatan tenaga kerja pada 2013 sebanyak 426.920 orang, dibandingkan pada 2012 yang mencapai 472, 982 orang, mengalami penurunan sebanyak 46,620 orang atau 9,74 persen.

Selanjutnya kinerja Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jatim tahun 2013 mencapai 73,21 persen atau meningkat dari tahun 2012 ini IPM di Jatim sebesar 72,83 persen.

“Jadi pada 2013 ini IPM merupakan fungsi dari berbagai program pelaksanaan baik di bidang pendidikan, dan kesehatan,”paparnya.

Ia menambahkan, dalam upaya mengatasi

Wagub Jatim Drs H Saifullah Yusuf (kiri) sesaat akan memasuki gedung untuk mengikuti rapat paripurna.

permasalahan IPM ini pemprov Jatim telah menetapkan agenda utama yaitu meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan terutama bagi rakyat miskin. Sementara itu, terkait peningkatan akses pendidikan juga diikuti dengan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang ditandai dengan meningkatnya angka partisipasi kasar (APK). Angka partisipasi kasar (APK) sekolah dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau sederajat mengalami peningkatan dari 112,67 pada tahun 2011 menjadi 112,70 persen pada tahun 2013.

Hal yang sama juga terjadi pada sekolah menengah pertama (SMP) / Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau sederajat yang mengalami peningkatan cukup besar, dari 102,12 pada tahun 2011 menjadi 102,22 persen pada tahun 2013. Demikian juga dengan peningkatan APK jenjang pendidikan menengah dari 73,78 persen pada tahun 2011 menjadi 78,21 persen pada tahun 2013. “Berdasarkan angka partisipasi, ada peningkatan secara konstan pada nilai APK dan APM yang menunjukkan bahwa Program Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun telah berjalan sesuai dengan harapan. Bahkan dapat dikatakan bahwa Wajar Dikdas 9 Tahun di Provinsi Jawa Timur telah tuntas paripurna, sehingga bisa dilanjutkan dengan Program Rintisan Wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 Tahun,’’tegas pria murah senyum ini.

Sedang soal penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013 direncanakan sebesar Rp10.382.698.220.551,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp11.579.222.929.456,70 atau mencapai sebesar 111,52 persen. Sumbangan terbesar dari PAD adalah berasal dari pajak daerah, yaitu mencapai 81,22 persen dari realisasi PAD yang dihasilkan di tahun 2013. Q cty*

Komisi A Back Up Pembangunan Makam Estate Sidoarjo Sidoarjo, Bhirawa Peliknya penyediaan makam di Kabupaten Sidoarjo yang kini mulai padat penduduknya itu terus dilakukan, baik oleh Pemkab setempat maupun oleh para pengembang. Pihak desa yang dekat dengan perumahan pun tidak mau tahu soal kesulitan warga perumahan yang meninggal dunia. Mereka menolak jika jenazahnya dimakamkan di makam desa.

M

akam desa untuk orang desa, bukan untuk jenazah luar desa.

Misalnya warga Perum Deltasari, Waru, yang berkeluh kesah karena tidak diizinkan desa untuk dikubur di makam desa. Di Perumahan Tropodo Asri dan Tropodo Indah, Waru, pun juga demikian. Warga baru harus menyetorkan uang Rp1,5 juta apabila kelak keluarganya yang meninggal ingin di kubur di makam desa yang terlatak di Jl Tropodo I tersebut.

Uang itu harus diserahkan ke panitia desa yang mengelola makam, apabila tidak, jangan harap boleh dikubur di pemakaman islam tersebut. Namun tentu saja pengelola makam menyediakan fasilitas khusus seperti kain kafan, penggali kubur, kembang, modin. Sehingga pihak keluarga tidak perlu repot-repot lagi.

Namun keserasian begini hanya terjadi di desa tertentu. Namun ada juga desa memilih pemakaman ekslusif seperti yang terjadi di perumahan Taman Pondok Jati (TPJ) tersebut.

Ketua REI Sidoarjo, Susilo Effendi, mengakui tidak mudah menangani makam. Saat ini pihaknya telah menyediakan lahan makam 1000 meter untuk warga perum Taman Pondok Jati. Tujuannya, untuk melayani pemakaman warga perumahan yang lokasinya diantara dua desa.

Kebetulan lokasi makam berada di satu desa yakni Kedingturi.

“Rupanya ini menjadi masalah, saat warga perumahan TPJ yang lokasi rumahnya di Desa Geluran ditolak dikubur disitu. Kan repot kalau begini, padahal makam itu dise-

Lahan Makam Estate Desa Gampengrowo, Kecamatan Tarik yang akan dibangun dengan konsep makam seperti makam San Diego Hills.

diakan pengembang tapi desa yang mengatur-atur,” kata Susilo yang juga pengembang dari TPJ tersebut.

Komisi A DPRD Sidoarjo terus mendorong, distorsi makam juga dipelihara. Harus ada solusi agar Pemkab menyediakan lahan sendiri. Gaungpun bersambut, yang dijawab Pemkab Sidoarjo dengan menugaskan REI Sidoarjo untuk menyediakan makam umum di Desa Gamping Rowo, Kecamatan Tarik.

Sudah 3 hektar tanah dibebaskan, dari 20 hektar tanah yang akan dibebaskan seluruhnya. Lokasinya yang sekitar 20 km dari kota Sidoarjo atau lebih dekat bila ditempuh dari Mojokerto atau Mojosari, tidak menjadi soal.

Desain makam itu akan berunsur entertainment. Keindahan dan kenyamanan ditonjolkan, sehingga yang ke sana nanti tidak merasa berada di tempat yang menyeramkam.

Wakil Ketua Komisi A, Warih Andono, menyatakan itu langkah tepat untuk mengatasi persoalan makam.

Komisi A akan membekup pembangunan makam umum ini. “Saat ini kita sudah membebaskan lahan 3 hektar dan sudah diuruk dan siap ditempati untuk makam. Tapi target kita untuk memenuhi makam sekelas San Diego Hills kita akan membebaskan lahan 20 hektar,” ujarnya.

Pembangunan makam estate di Gampingrowo memang solusi mengatasi kebutuhan makam di Kota Delta ini. Pembangunan makam itu hasil iuran dari sejumlah pengembang perumahan untuk membangun makam bersama. Hal itu dikarenakan tidak

semua pengembang bisa menyediakan fasilitas makam sendiri.

REI Sidoarjo membuat konsep makam San Diego Hills, Jakarta, agar makam di Gampingrowo tersebut tidak terkesan angker dan menyeramkan. Fasilitas yang akan dipenuhi, seperti mushalla, taman dan makam tidak boleh dibuatkan kijing ( bangunan) biar kelihatan asri. Makam estate, akan dipetak-petak untuk beberapa pemakaman sesuai dengan agama yang ada di Indonesia, termasuk untuk umat Hindu. Meski dipetak-petak, pemakaman tersebut ada di satu kawasan yang nantinya akan dilengkapi dengan taman.

Saat inipun makam estate itu sudah bisa ditempati. Karena, saat ini lahan seluas 3 hektar sudah diuruk dan sudah bisa digunakan. Pihaknya akan membangun makam estate itu secara bertahap. “ katanya.

Ketua REI Sidoarjo, Susilo mengaku sudah berkoordinasi dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Pemkab Sidoarjo. Nantinya, makam estate itu diserahkan ke pemkab bisa secara bertahap atau langsung keseluruhannya. Dia menarget tahun ini makam estate sudah bisa digunakan dan dibangun seperti konsep makam San Diego Hills.

Bupati Sidoarjo Saiful Ilah mengatakan saat ini pemkab sudah mempunyai pemakaman umum di Delta Praloyo, Desa Gebang, Sidoarjo.

Namun, semakin banyaknya perumahan harus dilengkapi dengan pemakaman umum. Salah satunya dengan membuat makam estate yang kini sedang dikerjakan oleh REI Sidoarjo.

Dalam pembangunan makam estate itu harus jauh dari kesan angker.

Bahkan yang harus dilakukan REI Sidoarjo bagaimana membuat makam tersebut asri dan menjadi daya tarik wisata. Dia sangat setuju jika konsepnya meniru makam San Diego Hills yang merupakan kawasan pemakaman tertata bagus dengan konsep taman. Q adv.hds*