Harian Bhirawa Edisi 22 Agustus 2014

HARIAN

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Uang kami hilang Rp 21 juta, malingnya membobol brankas, barang yang lain seperti HP dan laptop tidak dibawa”

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 6

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Kepala Bagian Umum Pemkot Malang Zulkifli Amrizal

Jumat Pon, 22 AGUSTUS 2014

http://www.harianbhirawa.co.id

22 AGUSTUS 2014

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo - 09.00

Rapat Paripurna Persetujuan Bersama terhadap KUA PPAS APBD 2015 di DPRD Jatim

 Wagub H Saifullah Yusuf

-

Di Jakarta

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi - 06.30 - 09.00 - 19.00

Senam Pagi di Kantor Gubernur Jatim Menghadiri Rapat Paripurna Persetujuan Bersama terhadap KUA PPAS APBD 2015 di DPRD Jatim Membuka Acara Gelar Budaya Kabupaten Gresik di Taman Budaya

Lacak Aliran Dana Korupsi, Kejari Periksa Dua Pejabat Pemkot Batu, Bhirawa Penyidikan secara maraton terus dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Batu untuk mengungkap dugaan kasus korupsi di PT Batu WIsata Rosources (BWR) yang merupakan BUMD milik Pemkot Batu. Setelah memeriksa dua pejabat pemkot, mereka langsung mengagendakan memeriksa delapan staf PT BWR. Hal ini untuk lebih memperjelas aliran dana sebesar Rp 2 miliar yang berasal dari APBD. Kasie Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Jendra Firdaus mengatakan, delapan saksi dari staf PT BWR itu Jendra Firdaus akan diperiksa mulai Senin (25/8) pekan depan. Pada pekan tersebut juga diagendakan pemeriksaan terhadap tersangka skandal BWR, Dwi Martono Arlianto alias Anton.

“Pemanggilan Anton telah kita lakukan pada

 ke halaman 11

Polres Madiun Tetapkan Tersangka Kasus Korupsi PNPM-MD Madiun, Bhirawa Puji Lestari (39), warga Kedungbanteng Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Madiun dalam kasus dugaan korupsi dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MD) pada 2013 senilai Rp.1,3 miliar. Dalam perkara ini, Puji Lestari merupakan tim verifikasi kegiatan dana perguliran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di desanya. “Yang bersangkutan seharusnya bertugas memverifikasi kelompok yang mengajukan simpan pinjam perempuan. Tapi dia ikut menerima uang setoran dari UPK (Unit Pengelola Kegiatan). Ini menyalahi kewenangannya,”kata Kapolres Madiun AKBP Rakhmad Setyadi kepada wartawan, Kamis (21/8).

Menurutnya, uang yang diterima tersangka dari UPK sebanyak Rp 1,3 miliar untuk kegiatan simpan pinjam 23 kelompok di Desa Kedungbanteng. Dari jumlah itu, sebanyak Rp 436 juta diduga diselewengkan oleh Puji Lestari untuk kepentingan pribadi. “Nilai kerugian negara dimungkinkan akan bertambah setelah diaudit oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan),” tambah AKBP Rakhmad.

 ke halaman 11

Ingin Kembali Mengajar dan Menulis SENYUM lepas masih terkembang dari wajah Prof Muchlas Samani. Seperti tak ada beban, meski jabatannya sebagai Rektor Universitas Negeri Surabaya (Unesa) harus dia tanggalkan mulai 20 Agustus 2014 ini. Semuanya mengalir apa adanya hari itu.

Dengan pengalaman yang sudah dia miliki saat ini, barangkali akan ada banyak tawaran yang akan menghampirinya. Misalnya menduduki jabatan lain yang sesuai kompetensinya, dan lebih nyaman. Namun itu nyaris tak

 ke halaman 11

Aksi demo pendukung Prabowo-Hatta Rajasa menjelang putusan PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2014 oleh MK berlangsung ricuh, Kamis (21/8). Aparat menembakkan gas air mata dan water cannon.

Pelanggaran Berat, DKPP Pecat 9 Komisioner KPUD dan Panwaslu Jakarta, Bhirawa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) usai melaksanakan sidang pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilu 2014 dan hasilnya menetapkan sembilan orang anggota Komisi Pemilu Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di sejumlah daerah terbukti melakukan pelanggaran kode etik berat. “Sembilan orang diberhentikan,” ujar Ketua Majelis Sidang DKPP Jimly Assidiqqie dalam persidangan di Kemenag Jakarta Pusat, Kamis (21/8).

Sementara itu, yang diberi sanksi peringatan ada 30 orang, dan 20 orang tidak terbukti melanggar serta harus dilakukan

ratifikasi. “Sebanyak 30 orang dberi peringatan dan 20 orang tidak terbukti melanggar karena itu harus diratifikasi,” tegasnya.

Adapun sembilan orang yang diberhentikan itu, meliputi anggota KPU Dogiyai (nama kabupaten di Provinsi Papua) Didimus Dogomo, Yohaner Iyai, Ev Emanuel Keiya, Yulianus Agapa, Palfianus Kegou. Mereka terbukti melakukan pelanggaran etik atas penyelenggaran Pilpres di dua distrik Mapia Barat dan Mapia Tengah yang mengakibatkan hilangnya hak pemilih untuk menggunakan hak pilihnya.

Sementara itu, dua orang lain-

 ke halaman 11

Demo MK Rusuh, Polisi Amankan 7 Massa Pro Prabowo Jakarta, Bhirawa Kepolisian mengamankan tujuh orang pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Mereka ditangkap karena dianggap sebagai provokator dalam aksi demonstrasi jelang putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2014 oleh Mahkamah Konstitusi (MK) di Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

“Jumlah warga yang diamankan dalam pembubaran paksa ada 7 orang (4 dibawa ke Polda dan yang 3 dibawa ke Rumah Sakit Tarakan karena menderita luka di kepala dan badan),” ungkap

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Ronny F Sompie, Kamis (21/8).

Menjelang pembacaan putusan MK terkait dengan gugatan Pilpres, massa pendukung pasangan Prabowo-Hatta terus bertambah dan semakin memenuhi bundaran Tugu Patung Kuda.

Massa yang membawa atribut yang bertuliskan Brigade 08 dan mengenakan pakaian bergambar Prabowo Subianto.

Aksi demo di silang Monas atau Patung kuda berlangsung rusuh. Aparat menembakkan gas air mata dan water cannon. Pihak kepolisian menyemprotkan gas air mata

 ke halaman 11

Gerbong Mutasi Pemprov Segera Bergulir Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie memimpin rapat keputusan pelanggaran kode etik di gedung Kementerian Agama Jakarta, Kamis (21/8). Pengumuman perkara pelanggaran kode etik dihadiri oleh KPU, Bawaslu dan tim kuasa hukum kedua pasangan Capres dan Cawapres.

Hanya Separo PKBM di Surabaya Terakreditasi Dindik Surabaya, Bhirawa Pembinaan terhadap Pusat Kegiatan Pembelajaran Masyarakat (PKBM) tampaknya harus semakin ditekankan. Ini mengingat banyaknya PKBM yang kurang pro aktif dalam mengurus akreditasi. Di Surabaya misalnya, dari 36 PKBM yang ada hanya separo yang sudah terakreditasi.

Padahal saat ini tren pendidikan kesetaraan terus mengalami

peningkatan. Jumlah siswa yang mengenyam pendidikan di jalur non formal ini terus bertambah. Dengan demikian, peningkatan jumlah siswa ini harus diiringi dengan peningkatan kualitas pendidikannya.

Karena itu, Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya terus melakukan pembinaan terhadap seluruh PKBM yang ada di Surabaya.

Kabid Kesenian, Olahraga dan Pendidikan Luar Sekolah (PLS)

Dakah Wahyudi mengatakan, peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di Surabaya tidak hanya dilakukan terhadap pendidikan formal saja. Melainkan, juga pendidikan non formal.

Yakni, pada lembaga PKBM yang selama ini menjadi tempat belajar bagi siswa yang ingin mengikuti ujian kejar paket A, B, maupun

 ke halaman 11

Pemprov, Bhirawa Di balik geliat permasalahan temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI di lingkungan Pemprov Jatim, muncul kabar baru yang membuat harap-harap cemas para pejabat pemprov. Kabar tersebut adalah rencana mutasi besar-besaran yang bakal dijalankan lagi oleh Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum. Kabar tersebut semakin santer setelah muncul kepastian dari Gubernur Soekarwo, jika mutasi tersebut akan digulirkan setelah Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2015 selesai. Padahal jika sesuai jadwal, rapat paripurna KUA PPAS APBD 2015 di DPRD Jatim, Jumat (22/8) hari ini selesai digarap alias akan disahkan.

Itu artinya, mutasi pejabat eselon II, III dan IV sudah di depan mata dan tinggal dilaksanakan saja. Sebab Pakde Karwo,

 ke halaman 11

37 Tim Rancang Robot Hidrolik

Mengajak Siswa Lebih Enjoy Pelajari Fisika Teliti, sabar dan saling bekerjasama merakit karton atau stik es krim.

Dari bahan baku yang tampak begitu sederhana, para pelajar mulai jenjang SD, SMP hingga SMA berusaha membuat karya yang tak sederhana, yaitu robot hidrolik. Mereka saling berpacu menjadi yang terbaik di antara 37 tim dari berbagai sekolah di Surabaya.

Adit Hananta Utama, Kota Surabaya

Prof Muchlas Samani

Sentil..  Balai Kota Malang kemalingan  Indikasi keamanan internal lemah  Berharap sengketa Pilpres berhenti di MK  Tergantung siapa yang berharap  Rektor IKIP dorong para atlet studi S1  Agar jadi olahragawan terdidik

Salah satu siswa yang ikut dalam kontes itu adalah Fahri Almaharani asal SMP Sekolah Alam Insan Mulia. Dua jam sudah dia berkutat dengan kertas karton berukuran tebal untuk dijadikan robot hidrolik. Untuk membuatnya tak hanya sekadar merangkai. Ada teori dalam ilmu fisika yang menjadi pondasinya, yaitu hukum pascal. Hukum tentang tekanan zat cair dalam ruang tertutup dan diteruskan ke segala arah dengan sama besar.

“Untuk membuat tekanan itu

kita menggunakan enam buah spuit 5 CC. Tiga dipasang pada tubuh robot hidrolik dan tiga lainnya digunakan sebagai alat kontrol,” tutur siswi kelas IX yang akrab dipanggil Hani saat mengikuti kontes robot hidrolik yang digelar Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BK3S) Jatim belum lama ini.

Untuk membuatnya robot hidrolik sampai melekat pada mobil pengangkut, butuh waktu selama dua

 ke halaman 11

adit hananta utama / bhirawa

Tim dari SMP Sekolah Alam Insan Mulia mencoba kemampuan robot hidrolik yang berhasil mereka ciptakan dalam waktu dua jam.

SURABAYA

2

Jumat Pon 22 AGUSTUS 2014

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

UU Desa Bisa Picu Korupsi dan Kesenjangan Ekonomi Pemprov, Bhirawa Gubernur Jawa Timur mengingatkan besarnya potensi korupsi dan melebarnya kesenjangan ekonomi antar daerah dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Potensi korupsi dan kesenjangan ekonomi tersebut dipicu dari rencana alokasi anggaran desa dari APBN antara Rp700 juta hingga Rp1,4 miliar yang ditetapkan dalam UU tersebut.

Pejabat Antara bersama jajaran pimpinan Bhirawa usai melakukan diskusi di Kantor Bhirawa Jalan Indragiri 73 Surabaya, Kamis (21/8).

wwn/bhirawa

Cari Masukan, Pejabat LKBN Antara Kunjungi Bhirawa Surabaya, Bhirawa Empat pejabat dari Lembaga Kantor Berita Nasional Antara, Kamis (21/8) siang melakukan kunjungan ke Redaksi Bhirawa yang berada di Jalan Indragiri. Kedatangan mereka kali ini adalah untuk meminta masukan agar media BUMN yang berdiri pada 13 Desember 1937 itu bisa memberikan sajian berita lebih baik lagi ke para pelanggannya.

Kedatangan para pejabat Antara mendapat sambutan hangat dari pihak Bhirawa yang ditemui secara langsung oleh Pemimpin Redaksi Nawang Esthi Lestari didamping para redaktur.

Menurut Nawang, selama ini berita yang disajikan Antara selaras dengan misi dan visi Bhirawa yang memuat berita seputar ranah birokrasi. Selain itu Antara juga memberikan kontribusi isu berita yang

bisa dikembangkan oleh para wartawan Bhirawa.

“Pemberitaan Antara sejalan dengan Bhirawa, terutama tentang birokrasi di seluruh Jatim, baik itu masalah politik, hukum, pemerintahan, ekonomi hingga berita olahraga,” kata Nawang.

Nawang mengakui, selama ini Bhirawa kekurangan tenaga wartawan di daerah. Tapi pemberitaan yang disajikan Antara sangat membantu koran yang berdiri sejak 1968 itu dalam melengkapi sajian berita ke pembacanya. “Kami relatif banyak menggunakan rujukan berita dari Antara untuk dimuat, terutama berita yang mencakup birokrasi di daerah,” katanya.

Lebih lanjut Nawang berharap, Antara bisa bersaing dengan media online baik dari kecepatan berita yang dimuat hingga mutu pem-

beritaan. Karena persaingan media online juga semakin ketat dan saling berlomba untuk memberikan informasi kepada pembaca.

“Saya rasa dengan SDM wartawan Antara yang tersebar di seluruh daerah, pasti bisa bisa memberikan informasi lebih cepat dan makin berkualitas,” katanya.

Salah satu pejabat Antara, Budi Setiawanto merasa senang karena beberapa berita Antara dimuat di Bhirawa, sehingga apa yang diberitakan pasti sampai ke masyarakat luas. “Yang berlangganan Antara hanya kalangan tertentu, tapi dengan banyaknya berita yang dimuat di Bhirawa, pasti dibaca oleh para pelanggannya,” kata Budi yang hadir bersama, Anton Siswandi (GM Manajemen Strategis), Kabiro Antara Jatim Akhmad Munir dan Slamet Hadi PurQ wwn nomo (Asmen Pemberitaan).Q

PANGGUNG BIROKRASI

Kapolda Jatim Irjen Pol Unggung Cahyono saat memimpin apel pasukan dalam pengamanan di kantor KPU Jatim, Kamis (21/8).

Usai Dilantik, Anggota Dewan Dapat Gaji Rp 26,6 Juta DPRD Jatim, Bhirawa Tak heran jika posisi menjadi anggota legislative menjadi rebutan di masyarakat.

Selain mendapat seabreg fasilitas negara juga gaji yang diterima setiap bulannya cukup menggiurkan. Belum lagi saat kunjungan kerja (kunker) mulai antar provinsi hingga luar negeri.Kabarnya para anggota DPRD Jatim yang akan dilantik pada 31 Agustus 2014 nanti mendapatkan gaji sekitar Rp26,6 juta.

Menariknya, belum bekerja mereka sudah menerima gaji pertama.

Sejumlah sumber di dewan yang menolak namanya disebut mengaku sejauh ini sudah ada beberapa anggota dewan Jatim yang menanyakan hak-hak mereka menjadi wakil rakyat. Meski, konfirmasi yang mereka lakukan secara diam-diam.

“Maklum mereka menanyakan itu semua, sebab untuk duduk sebagai anggota DPRD Jatim mereka juga harus menggeluarkan dana ratusan juta hingga miliaran rupiah,” terang sumber tersebut, Kamis (21/8).

Dikonfirmasi terpisah mengenai gaji dan fasilitas dewan baru, Sekwan DPRD Jatim Soekardo tidak membantah jika dewan baru segera mendapat sejumlah fasilitas dan gaji. Mantan Kepala Satpol PP Pemprov Jatim ini, mengaku pihaknya baru akan mengusulkan pengajuan gaji 100 anggota DPRD Jatim ke Badan Penggelolaan Aset Daerah (BPKD) Pemprov Jatim setelah dilakukan proses pelantikan.

Namun sebagai anggota DPRD Jatim, tambahnya tidak akan langsung mendapatkan fasilitas gaji. Pasalnya, mereka harus menyampaikan sejumlah persyaratan, diantaranya melengkapi data nama istri dan jumlah anak yang ikut menjadi tanggungan negara selama duduk Q cty sebagai anggota DPRD Jatim.Q

bed/bhirawa

Sidang Putusan MK, Kondisi Surabaya Aman Polda Jatim, Bhirawa Kondisi keamanan kota Surabaya selama pembacaan putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) oleh Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta, sangat kondusif. Meski memperketat pengamanan di kantor KPU Jatim, Kapolda Jatim Irjen Pol Unggung Cahyono mengutamakan penanganan humanis dan menjamin kebebasan massa apabila melakukan orasi.

“Saya menjamin kemerdekaan berpendapat bagi simpatisan yang hendak menyalurkan aspirasinya. Tapi, kami tetap menghimbau untuk massa agar tetap menjaga ketertiban,” ujar Unggung Cahyono usai apel pasukan di KPU Jatim, Kamis (21/8).

Menurut Unggung, sesuai dengan Undang-undang RI No 9 tahun 1998 yang mengatur tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Ia mempersilahkan bagi massa yang hendak melakukan unjuk rasa, agar menyampaikan pendapatnya dengan sebebas-bebasnya dan tetap menjaga ketertiban.

“Walau saya asalnya dari Brimob, tapi saya tidak suka kekerasan dan anarkisme. Utamakan pendekatan humanis dan hadapi massa dengan pendekatan teman dari Polwan selaku negosiator,” terang Unggung Cahyono.

Pada kesempatan kemarin kapolda juga menegaskan akan menindak tegas segala bentuk tindak anrkistu. Namun, dalam pengamanan aksi unjuk rasa, , sesuai Perkat No 1 tahun 2009, Polda Jatim menggunakan pengamanan dengan lima tahapan. Tahapan tersebut mulai dari water canon, security barrier, laras licin, gas air mata.

Selain itu, usai apel pasukan di Kantor KPU Jatim Jl Raya Tenggilis, Unggung memerintahkan untuk Propam dan Provos Polda Jatim mengecek senjata yang dibawa anggota. Apabila ditemukan anggota yang nekat membawa senjata api, pihaknya memerintahkan untuk menarik Q bed senjata api tersebut.Q

Menurut Gubernur Jatim Dr H Soekarwo, Kamis(21/8) meski berimplikasi terhadap ketersediaan dana dan kewenangan desa yang cukup besar, UU Desa ini dapat menimbulkan korupsi dan hilangnya modal sosial karena semua diukur dengan uang.

“Undang-undang ini memang membuat bahagia karena anggarannya besar. Tapi tidak serta-merta menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat, melainkan dapat menghadirkan korupsi, kesenjangan ekonomi dan kemiskinan, hilangnya modal sosial serta konflik kekerasan sosial,” kata Gubernur Soekarwo, saat membuka Seminar Isu Strategis Aktual Jawa Timur, Implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Membangun Desa Mandiri, Sejahtera dan Partisipatoris, di Hotel Santika Premier Surabaya, Rabu (20/8) malam.

Untuk mengantisipasi ini, Pakde Karwo—sapaan lekat Soekarwo, memberikan beberapa solusi. Yaitu meningkatkan kapasitas SDM (sumber daya manusia) bagi perangkat desa, dengan memberikan pendampingan terhadap permasalahan akutansi pemerintahan dan pertanggungjawaban keuangan untuk menghindari tindakan maladministrasi yang dapat berakibat pada tindak pidana korupsi.

Penekanan lainnya dengan menjaga tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat desa dalam perumusan, implementasi dan pengawasan kebijakan pemerintah desa. “Kebijakan partisipatoris, mengajak masyarakat untuk

berembuk menentukan kebijakan, menjalankan serta ikut mengawasi pelaksanaan kebijakan,” ungkapnya.

Solusi lain, lanjutnya, mendorong penganggaran pembangunan dan belanja desa untuk pembiayaan program-program pengembangan ekonomi produktif di desa.

Melakukan specific grant yang sesuai dengan kebutuhan dan karakter masing-masing desa untuk menghindari celah dalam regulasi yang berakibat pidana korupsi.

“Dan yang tidak boleh terlupakan adalah meningkatkan pelayanan publik, mendorong agenda pelestarian budaya lokal di desa. Nilai-nilai dan praktek-praktek budaya lokal di desa seharusnya tetap terjaga dan terlestarikan,” ungkapnya.

Sementara, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jatim Dr Ir Zaenal Abidin MM mengatakan, Seminar Isu Strategis Aktual Jawa Timur, Implementasi UU No 6/2014 tentang Desa, Membangun Desa Mandiri, Sejahtera dan Partisipatoris oleh Pemprov Jatim difasilitasi Dewan Riset Daerah dan Departemen Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga.

Implementasi UU No 6/2014 tentang Desa menurutnya akan berdampak pada perubahan di bidang sosial-politik, ekonomi bahkan budaya. Kendala yang akan terjadi tergantung pada tingkat kapasitas SDM perangkat desa. Diharapkan seminar akan menghasilkan road map tata kelola desa untuk peningkatan kesejahteraan masyaQ iib rakat desa di Jatim.Q

73 Legislator Belum Kembalikan Fasilitas Negara Sekwan Perpanjang Waktu hingga 26 Agustus 2014

DPRD Jatim, Bhirawa Meski masa bakti sebagai anggpota legislative tinggal seminggu lagi, namun sebagian besar anggota DPRD Jatrim belum mengembalikan fasilitas negara yang dipakainya. Selain mobil dinas, para anggota legislative juga diberi fasilitas berupa lap top.

Dari data Sekretariat Dewan baru 27 orang legislator yang mengembalikan fasilitas kedewanan seperti mobil dinas dan laptop hingga batas akhir tanggal 20 Agustus lalu. Dengan demikian dari 100 anggota masih ada 73 anggota Dewan yang belum mengembalikan fasilitas yang dipakainya.

Sikap mokong para anggota dewan ini memaksa Sekretaris Dewan Jatim memberikan perpanjangan waktu batas akhir pengembalian fasilitas kedewanan hingga tanggal 26 Agustus 2014.

Sekretaris DPRD Jatim, Soekardo menegaskan hingga kemarin baru 27 anggota dari 100 anggota dewan yang sudah mengembalikan mobil dinas. “Kalau ditotal baru 27 orang yang mengembalikan mobdin. Dimana hari ini yang mengembalikan Bu Wike (Gerindra) dan Pak Nizar (PBR),” katanya, kamis (21/8) Untuk itu, pihaknya saat ini sedang membuat surat perpanjangan lagi untuk pengembalian mobil dinas tersebut. Ini lantaran surat yang pertama untuk pengembalian mobdin terakhir tanggal 20 Agustus 2014 atau 10 hari sebelum pelantikan anggota dewan Jatim periode 2014 – 2019.

“Mengingat surat yang pertama terakhir pengembalian mobdin tanggal 20 Agustus, kami mengeluarkan surat kedua dan akan diajukan kembali ke Ketua DPRD Jawa Timur agar ditandatangani,” paparnya

lebih lanjut.

Disinggung kapan batas akhir tolerasi kedua tersebut? Mantan Kepala satpol PP Pemprov Jatim ini menjawab untuk surat kedua tersebut memberikan batas waktu hingga tanggal 26 Agustus 2014 sebagai batas akhir pengembalian fasilitas kedewanan.

“Ya diperpanjang sampai tanggal 26 Agustus 2014. Setelah tanggal 26 itu nanti khan masih di service dan diperbaiki kalau ada kerusakan – kerusakan,” paparnya Hanya saja ia enggan untuk membeberkan siapa saja dari 73 anggota yang belum mengembalikan fasilitas kedewanan tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun beberapa anggota yang sudah mengembalikan diantaranya Ahmad Iskandar, Renville Antonio, Freddy Poernomo, Kuswanto, Zherina dan Zainuddin Nawawi.

Sementara itu Hasan Irsyad Ketua Fraksi Partai Golkar mengklaim bahwa anggota Fraksi Golkar sudah menyerahkan mobil dinas beserta laptopnya. “Sudah semuanya. Pak Fredy sudah, Pak Agoes Salim sudah. Begitu juga pak Kodrat. Saya juga barusan sudah mengembalikan,” kata Hasan Irsyad Lebih lanjut, politisi yang terpilih kembali menjadi anggota DPRD Jatim periode 2014 – 2019 ini menegaskan pihaknya selaku ketua fraksi sudah mengintruksikan kepada anggota fraksinya untuk segera mengembalikan fasilitas kedewanan.

“Sudah saya intruksikan untuk segera mengembalikan. Baik itu mobil dinasnya maupun laptopnya,” paparnya Berdasarkan sumber diinternal DPRD Jawa Timur, para incumbent yang gagal kembali terpilih hingga saat ini belum mengembalikan fasilitas kedewanan yang sudah dipakai olehnya selama lima tahun Q cty menjabat.Q

DWP Ajak Anggota Peduli Pencegahan Kanker Payudara Penyakit kanker payudara masih menjadi momok bagi kesehatan kaum perempuan khusunya bagi seorang ibu.

Apalagi kanker payudara hingga kini merupakan kanker pembunuh nomor satu di Indonesia.

Karena ancamam penyakit ini, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Jatim mengajak anggotanya agar lebih peduli melakukan upaya pencegahan kanker payudara.

Ketua DWP Provinsi Jatim sekaligus Ketua DPD GOPTKI Provinsi Jatim Ny Hj Chairani Yuliati Akhmad Sukardi SSos mengatakan kanker payudara merupakan penyakit yang harus diwaspadai karena banyak diderita kaum wanita.

“Agar mereka tahu seluk beluk penyakit ini dan bagaimana pencegahannya, kami menggelar seminar dengan menghadirkan nara sumber yang kompeten di bidangnya,” katanya usai membuka seminar bertajuk “Upaya Dini

Pencegahan Penyakit Kanker Payudara dan Pengeroposan Tulang” di kantor Dipenda Jatim Jl Manyar Kertoarjo, Kamis (21/8).

Seminar dirangkai dengan acara Halal Bihalal anggota DWP se-Jatim dan Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-kanak Indonesia (GOPTKI) Provinsi Jatim.

Dijelaskan Chairani, dengan mengikuti seminar ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, sehingga wanita lebih waspada dan menjaga kesehatannya dengan melakukan chek-up secara rutin. Bila ada gangguan kesehatan yang mengarah pada gejala-gejala penyakit kanker atau penge-

roposan tulang dapat dicegah sedini mungkin.

“Kesehatan sangat berpengaruh pada kebugaran tubuh dan kecantikan wanita. Kalau tubuh sehat, anggota Dharma Wanita akan bugar dan cantik. Selain itu bisa mengurus suami dan keluarga dan berkontribusi untuk organisasi,” katanya.

Sementara Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi MM menjelaskan selama ini DWP telah melakukan berbagai program pelatihan dan keterampilan pada anggota. Hal itu disamping dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan, melalui pendidikan, wanita dapat meningkatkan keluhuran kodrat, harkat, martabat dan kedudukan serta perannya.

“Dengan berbagai seminar dan pelatihan yang sudah dilaksanakan selama ini, anggota DWP tidak hanya

tis/bhirawa

Ketua DWP Provinsi Jatim Hj Chairani Yuliati Akhmad Sukardi SSos mendampingi Ibu Fatma Saifullah Yusuf menyerahkan cindera mata pada nara sumber seminar di kantor Dipenda Jatim, Kamis (21/8). menjadi wanita yang cerdas, tetapi juga wanita yang beretika dan berbudi pekerti

luhur, sehingga patut menjadi teladan masyarakat sekitar” harapnya.

Terkait momen Idul Fitri, Sukardi menjelaskan momen ini bukan baju barunya

yang penting, tapi ketaatan dan keimanan pada Allah yang seharusnya bertambah.”Setelah bulan Syawal ini, kaum wanita seharusnya berperilaku dan bersikap lebih baik, perhatian dan kasih sayang pada suaminya harus full sebulan.

Jangan hanya di awal bulan, terus di akhir bulan karena uang habis perhatian berkurang. Lakukan semua kewajiban dengan enjoy dan happy, serta ikhlas, jangan pernah merasa terpaksa,” katanya.

Diingatkannya wanita yang berkarir, sebaiknya bisa bersyukur karena diberi peluang oleh suami untuk berkarya dan berbakti kepada negara.

Tapi harus diingat top manager dalam rumah tangga adalah suami. Wanita dalam rumah tangga diberi peran sangat penting mendidik anak-anak, guna membentuk keluarga harmonis dan berQ tis kualitas.Q

SURABAYA

Jumat Pon 22 AGUSTUS 2014

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Disesalkan Ketidakmerataan Tarif Dokter Pusat dan Daerah Surabaya, Bhirawa Ketidakmerataan tarif dokter di Indonesia mengundang reaksi Ikatan Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Indonesia (IKABI) Jatim. Mereka menyesalkan dengan ketidakmerataan tarif dokter di Indonesia, terutama dokter bedah, yang tercover dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BJPS).

Disinyalir tarif untuk membayar jasa dokter di puskesmas, klinik, atau rumah sakit sudah ditetapkan sama dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) nomor 69 tahun 2013, tetapi di lapangan tarif ini tidak sesuai dengan kompetensi dan geografisnya.

“Kita sudah setuju tarif dibuat per paket. Yang kita anggap tidak adil yakni tarif paket itu sangat jauh berbeda di setiap daerah dan terkesan sangat tidak adil,” Ketua Ikabi Prof Dr Paul Tahalele, SpB. Paul mencontohkan, biaya sirkumsisi atau sunat di rumah sakit Jakarta mencapai Rp 23 juta per paket. Sementara, biaya sirkumsisi di rumah sakit Jawa Timur per paketnya cuma Rp 16 juta. Yang lebih tidak adil sirkumsisi di kota terkecil seperti rumah sakit Probolinggo, Nganjuk, dan daerah lainnya hanya Rp 6 juta9 juta per paket. Sedangkan di rumah sakit swasta dan di luar negeri, seperti Singapura, biaya sirkumsisi bisa lebih murah lagi. Misalnya, di RS Mitra Keluarga sirkumsisi hanya Rp 2,5 juta per paket.

“Yang cukup mengejutkan

yakni biaya transplantasi ginjal di rumah sakit Jakarta mencapai Rp 250 juta. Sedangkan di daerah seperti di Jatim atau kota lainnya hanya Rp 90 juta hingga Rp 90 juta,” kata dia.

Padahal, lanjut Paul, baik pelayanan dan kapasitas dokter di kota besar maupun kota kecil sama. Begitupula dengan biaya kuliah dokter bedah yang mencapai ratusan juta rupiah per orang. Guru Besar Fakultas Kedokteran (FK) Unair ini menambahkan, sebenarnya pihaknya tidak mempersoalkan besaran tarif yang didapat saat penanganan bedah. Tapi, persoalannya yakni terkait dengan tarif yang disesuaikan dengan geografisnya.

“Memang pelayanan Jakarta lebih baik dari Surabaya. Saya rasa sama saja, terus yang membuat perbedaan yang sangat jauh itu apanya?” tanya dia.

Sementara itu Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Jatim, dr Dodo Anondo MPH mengaku, ketidakmerataan tarif ini akan diselesaikan dengan diterbitkannya Pergub tentang Tenaga Kesehatan.

Saat ini Pemprov Jatim atau

dna/bhirawa

Pelayanan yang diberikan dokter kepada pasien di Jatim.

Gubernur masih mengkaji dan mengodok Pergub tenaga kesehatan. ‘’Saya yakin terbitkanya Pergub ini akan menjadi titik terang dari permasalahan

tenaga kesehatan di Jatim,’’ tuturnya.

Pergub tenaga kesehatan ini nantinya akan menjadi panglima atau acuan bagi tenaga

kesehatan, pemerintah daerah dan rumah sakit di Jatim dalam menentukan besaran gaji dan penyebaran tenaga kesehatan (Dokter, red). ‘’Kita

Bayi Kembar Siam Aldo Meninggal

RAGAM INFO

Mengaku sebagai Polisi Guna Aniaya Anggota TNI Surabaya, Bhirawa Pelaku penganiayaan anggota TNI , akhirnya dibekuk petugas Satreskrim tanjung perak. Sempat mengaku sebagai anggota kepolisian Bunain (72) warga Kedung Mangu Timur IV bersama menantunya Rahman (36) setelah melakukan penganiayaan atas Sigit oknum anggota TNI, yang terlibat dalam kasus perebutan masalah tanah.

Kasus rebutan tanah ini berawal dari rencana tanah milik Sigit yang akan dibangun Indomaret. Namun, dalam pelaksanaanya dihalang-halangi oleh Bunain. Sehingga Sigit turun tangan langsung, dan terlibat cekcok dengan Bunain. Tetapi disaat kedunya sedang cekcok, Heru anak dari Bunain yang saat itu duduk didekatnya naik pitam, dan langsung membacok Sigit dengan menggunakan pisau.

Dari kejadian itu mengakibatkan korban luka dibagian lengan kanannya. Melihat kejadian tersebut, Bunain dan Rahman yang juga berada dilokasi kejadian, dengan mengaku sebagai anggota Polisi, menodongkan Air Gun kepada Sigit .

“Akibat todongan tersebut, Sigit tidak bisa berbuat banyak hingga ke tiganya dengan leluasa melakukan penganiaayan terhadap Sigit,” terang Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak AKP Q bed Aldi Sulaiman, Rabu (20/8) lalu.Q

dna/bhirawa

Bayi kembar siam Aldo meninggal pasca operasi pemisahan beberapa hari lalu.

Surabaya, Bhirawa Usai dipisahkan pada Rabu (20/8), Aldo Wahyu Pratama (Aldo) meninggal pada pukul 15.14, Kamis (12/8). Kematian salah satu bayi kembar siam asal Ponorog ini tentu mengejutkan Tim Pusat Penanganan Kembar Siam Terpadu (PPKST) RSUD dr Soetomo, keluarga dan masyarakat.

Jika dilihat, sejak awal kelahiran kondisi Aldo lebih baik dibandingkan dengan dengan pasangan kembar siamnya Aldi Wahyu Pratama. Aldi mengalami komplikasi jantung dan infeksi pada pembuluh darah, sedangkan Aldo sehat. Bahkan,

pasca dipisahkan dengan Aldi, kondisi Aldo terus membaik dalam ruang ICCU Gedung Bedah Pusat Terpadu (GBPT) RSUD dr Soetomo.

Ketua Tim PPKST RSUD dr Soetomo, dr Agus Harianto, Sp A(K) mengatakan timnya sangat kaget yakni dimana pada pukul 13.15, tim PPKST tiba-tiba menemukan Aldo mengalami cardiac arrest atau jantung berhenti mendadak.

“Saat kita tahu Aldo mengalami cardiac arrest, kita langsung melakukan resutasi dengan pejat jantung, obat-obatan, cairan dan lainnya. Tapi maaf kami tidak bisa menolongnya,”

ungkap dr Agus.

Tentu kematian Aldo ini menjadi tanda tanya bagi timnya.

Sebab, pasca operasi tim PPKST, kondisi Aldo terus membaik.

Luka jahitannya pun tidak bermasalah. Bahkan, denyut jantung Aldo terus normal hingga detik-detik kejadian cardiac arrest.”Kita tidak tahu penyebabnya apa,” ungkapnya.

Menurut dr Agus, sebenarnya timnya bisa mengetahui penyebab kematian bayi yang mengalami thoraco abdomen phagus tersebut dengan cara melakukan otopsi klinik, tetapi kedua orang tuanya, Sukoto dan Puji Astuti menolaknya.

Akhirnya, pasca meninggal, Aldo langsung dimandikan ke ruang jenazah dan dimakamkan di Ponorogo. “Kita antarkan dengan mobil jenazah Soetomo (RSUD dr Soetomo, red). Semua biayanya gratis,” ungkap Agus.

Sementara pasca dioperasi keadaan Aldi terus menurun.

Kelainan jantung bawaan, berat badan rendah, infeksi pada pembuluh darah membuat kondisi bayi yang lahir 11 Juni lalu ini kritis. Yang ditakutkan dr Agus jika kondisi Aldi tak stabil, maka bisa dimungkinan Aldi akan mengalami gagal multi Q dna organ.Q

Dindik Abaikan Peredaran Buku di Pasaran Dindik Surabaya, Bhirawa Peredaran bebas buku kurikulum 2013 di pasaran tampaknya tak menarik bagi Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya. Buktinya, buku yang semestinya tidak boleh diperjualbelikan itu tetap saja beredar di toko buku.

Pihak Dindik bahkan tak memberikan respon apapun

berharap Pergub ini segera ditelorkan karena permasalahan tenaga kesehatan di Jatim sangat rumit dan komQ dna pleks,’’ tegasnya.Q

terkait hal tersebut.

Kepala Dindik Surabaya Ikhsan mengatakan, dirinya tengah fokus terhadap distribusi buku yang sampai saat ini belum rampung, khususnya untuk jenjang SD. Dia hanya menginstruksikan kepala sekolah agar melarang orang tua murid membeli buku di luar sekolah. Dia juga

meminta para orang tua untuk sedikit bersabar menunggu proses distribusi selesai.

“Kita sekarang fokus saja untuk distribusi buku ke sekolah-sekolah. Kalau buku sudah diterima siswa maka kejadian murid beli buku di luar tidak akan terjadi,” dalihnya, Kamis (21/8).

Terkait langkah yang akan

mereka tempuh dengan merebaknya buku ilegal, Ikhsan tidak bisa berbuat banyak.

Dirinya justru menanyakan apakah benar pihak penerbit resmi yang benar-benar mengedarkan buku yang kini nangkring di toko buku itu.

Karena berdasarkan koordinasinya dengan pihak penerbit resmi yang menangani

distribusi di wilayah Surabaya, mereka baru mencetak sampai tema dua. Sedangkan buku yang beredar di toko bahkan sudah selesai sampai tema lima.

“Coba dicek saja, apa benar percetakan sudah cetak sampai tema itu. Karena saat kami konfirmasi katanya tema dua itu saja masih baru Q tam mau dicetak,” katanya.Q

Kondisi anak lemas karena terkena penyakit cacing.

dna/bhirawa

Ada 700 Ribu Anak SD Jatim Cacingan Dinkes Jatim, Bhirawa Angka anak penderita cacingan ternyata masih tinggi di Jawa Timur. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan yang digunakan Dinas Kesehatan Jatim, tiap daerah diperkirakan terdapat 28 persen anak usia SD yang mengalami cacingan.Jika perhitungan Kemenkes ini disinkronkan dengan jumlah anak usia SD di Jatim, maka setidaknya ada 723.685 anak SD dari total anak SD sebanyak 2.584.591 anak SD di Jatim mengalami penyakit cacingan. ‘’Kita (Dinkes Jatim, red) masih belum mengadakan survei dilapangan, sehingga data Kemenkes bisa dibuat acuan bagi daerah di Indonesia. Rata-rata 28 persen anak SD di semua daerah di Indonesia mengalami cacingan,’’ ucap Kasi Pemberantasan Penyakit Dinkes Jatim Setyo Budiono.

Setyo menyatakan, banyaknya anak SD yang cacingan disebabkan karena perilaku anak SD dan masyarakat di Jatim kurang baik. Sampai saat ini pola hidup masyarakat mempengaruhi kesehatan seseorang. ‘’Jika masyarakatnya berperilaku hidup bersih seperti membudayakan cuci tangan dan menjaga kebersihan lingkungan maka penyakit cacingan tidak akan menjangkiti seseorang,’’’ ujarnya.

Setyo mengatakan, selain budaya cuci tanggan yang kurang baik, penyumbang besar penularan cacing di anak SD disebabkan karena perilaku hidup sehat anak SD terutama di sekolah masih kurang baik. Di SD masih terlihat anak-anak terbiasa melepaskan sepatu di dalam kelas dan di toilet, hal ini yang menyebabkan penularan penyakit cacingan. ‘’Kalau ruangan kelas dan toilet kotor maka jangan sekalikali melepas alas kaki, jika ini dilakukan maka cacing yang ada di lantai dapat masuk ke seseorang. Media penularannya bisa melalui kaki dan tangan sehingga Q dna penularannya tidak dapat dielakkan,’’ ujarnya.Q

Tingkatkan Kepedulian Hak Difabel Melalui Media Massa Untuk bisa menjadi bagian masyarakat yang produktif , penyandang diffabilitas perlu mendapatkan keleluasaan akses termasuk dalam pemberitaan pers. Media massa bisa menjadi salah satu akses bagi penyandang difable untuk mempromosikan perlunya peningkatan peningkatan akses pada pendidikan dasar, pelatihan kejuruan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

Demikian salah satu kesimpulan dalam penyegaran dan pelatihan jurnalistik terkait aksesbilitas masyarakat difable yang digelar majalah Diffa di Hotel Fortuna, Kamis(21/8).

Kegiatan ini terselenggara atas dukungan dari International Labour Organization (ILO) dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jatim. Selama pelatihan para peserta diberi pemahaman tentang isu disabilitas, sehingga diharapkan media massa memiliki kepedulian terhadap hak-hak difabel.

Perwakilan dari ILO bidang disabilitas, Yohanis

Pakereng mengatakan, prinsipnya yaitu mengakses kesempatan kerja. Begitupun pendidikan kalau tidak diberi pelatihan bagaimana bisa memiliki pengalaman, karena daya saing sangat tinggi.

“Media massa dalam memberitakan disabilitas diharapkan melihat dari semangatnya, bukan dari sosok yang perlu dikasihani. Kemarin itu saat berkunjung di salah satu media telivisi nasional operatornya itu tuna netra,” terangnya ketika di sela-sela acara, Kamis (21/8).

Pelatihan media pada isu disabilitas yang bertajuk

‘Jurnalisme disabilitas untuk meningkatkan kepedulian akan hak-hak penyandang disabilitas’ ini diiukuti puluhan peserta dari media cetak maupun elektronik. Selain itu juga ada perwakilan dari komunitas difabel.

Pada sesi pertama ini, Nestor Rico Tambunan membagikan pengalamannya dalam meliput dan memberitakan isu disabilitas selama kurun waktu tiga tahun setengah. Ia mengatakan, dalam melakukan pemberitahan tentang penyandang disabilitas, media massa jangan hanya melihat dari kulitnya saja, melainkan penyampaian yang lebih kritis.

“Sebagai contoh menulis seorang difabel netra yang berhasil lulus S2 dari luar negeri, seharusnya yang ditulis bagaimana perjuangannya dan kendala apa yang dialami,” katanya di

trie diana/bhirawa

Wakil ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jatim Ainurrohim bersama anggota PWI Jatim, media massa Surabaya serta dihadiri ILO Jakarta Yohanis Pakereng dan Redaktur executive media massa di Jakarta Nestor Rico Tambunan di hotel Fortuna Darmo kali Surabaya, Kamis (21/8). antara peserta.

Dunia disabilitas, tambah Nestor, yang selama ini ter-

puruk oleh diskriminasi dan marjinalisasi seyogyanya mendapatkan perhatian da-

ri para awak media agar kehidupan dunia disabilitas perlahan terpenuhi hak-

haknya dalam satu konsep kesetaraan dan tatanan masyarakat yang inklusif.

“Oleh sebab itu peran media menjadi sangat penting terlebih dalam membangun persepsi dan perspektif masyarakat umum dalam memandang dunia disabilitas agar lebih benar, positif, dan proper yang nanti berujung pada pemberdayaan disabilitas itu sendiri,” tambahnya.

Program pelatihan ini, Pakereng berharap, menghasilkan para jurnalis yang berempati pada dunia disabilitas sekaligus bisa memberitakan isu disabilitas pada media masingmasing dan menjadi agen perubahan pada lingkungan sekitar untuk terwujudnya dunia disabilitas yang setara. “ Dunia disabilitas adalah bagian dari perbedaan, serta dunia disabilitas adalah bagian dari tatanan masyarakat yang Q geh inklusif,” imbuhnya.Q

PUSTAKA

4

Resensi Buku :

Tajuk

RAPBN 2015 “Longgar” Rancangan Anggaran dan Belanja Negara 2015, telah dibacakan oleh Presiden SBY, di hadapan anggota DPR-RI. Ini menjadi akan menjadi RAPBN “tonggak sejarah” ka­ rena pihak pemerintah maupun DPR-nya akan sama-sama mengakhiri tugas. Presiden SBY akan mengakhiri tugasnya setelah pelantikan DPR baru periode 2014-2019. Karena situasi itu, konon R-APBN 2015 disusun dengan struktur yang longgar.

R-APBN 2015 dipagu berimbang pada angka Rp 2.019 trilyun lebih. Atau naik sekitar 7,6% dibanding pagu pada Perubahan APBN 2014 yang sudah sebesar Rp 1.876,8 trilyun.

Sisi Belanja pada APBN dimotori oleh anggaran pendidikan mencapai Rp 597 trilyun, serta dana transfer ke daerah sebesar Rp 640 trilyun. Kedua sektor ini sudah melahap RAPBN sebesar 61% lebih. Jika ditambah subsidi energi (Rp 291,1 trilyun), sisa Belanja hanya sekitar 24,32% saja.

Struktur R-APBN 2015, pasti bukan yang ideal. Sebab dengan postur itu akan terdapat beberapa urusan belanja prioritas yang terpaksa menjadi “termarjinal.” Misalnya belanja infrastruktur, belanja kesehatan, serta pembangunan pertanian. Sehingga bisa dipastikan, APBN tidak bisa dijagakan sebagai stimulus perekonomian. Perannya akan semakin kecil sebagai pendongkrak PDRB (Produk Domestik Bruto).

Yang harus diwaspadai adalah alokasi untuk urusan pembangunan pertanian. Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik), selama 10 tahun Pemerintahan SBY, bahan pangan semakin bergantung pada impor. Faktanya, impor produk hasil pertanian naik lebih dari 400%. Pada tahun 2013, nilai impor produk pertanian telah mencapai US$ 14,90 milyar (lebih dari Rp 150 trilyun). Padahal pada tahun 2003, nilainya masih US$ 3,43 milyar.

Nilai itu sangat ironis secara geologi-klimatologi. Dengan posisi itu Indonesia digolongkan sebagai negeri agraris de­ ngan iklim hujan tropis. Tiada yang menandingi kesu­burannya.

Secara ke-ekonomi-an, impor yang makin menggunung secara langsung akan mempengaruhi keseimbangan (menambah defisit) neraca berjalan. Indonesia mengimpor hampir seluruh jenis buah, beras, bumbu-bumbuan, dan sayur.

Jika susu dimasukkan sebagai hasil pertanian, maka ketergantungan impor makin nampak. Karena susu dan produk hasil susu yang dikonsumsi di Indonesia 65%-nya berasal dari impor. Bahkan terhadap binatang piaraan, rakyat Indonesia masih lebih suka ayam Bangkok dan perkutut Bangkok. Lebih lagi penggunaan IT (ponsel dan komputer) serta mainan anak juga masih didominasi produk impor. Itu berarti Indonesia membuang kesempatan lapangan kerja dalam negeri.

Berbagai “pekerjaan rumah” (PR) besar itu tentu akan menjadi beban pemerintahan baru. Sehingga sangat mungkin pemerintahan baru pemenang pilpres 2014 akan mengajukan Perubahan APBN (P-APBN) dipercepat. Boleh jadi revisi dilakukan pada bulan November atau Desember 2014. Selanjutnya akan menjadi rutinitas proses pembahasan ke-APBN-an.

Pergeseran pembahasan APBN juga memiliki konsekuensi. Yakni, untuk sementara realisasi proyek-proyek pemerintah akan mengalami penjadwalan. Akan terjadi “jeda ekonomi,” yang bersumber dari belanja langsung peme­ rintah. Tentu akan banyak kontraktor rekanan pemerintah (BUMN, BUMD maupun swasta dan seluruh pekerjanya) akan menganggur. Selama ini sokongan belanja pemerintah terhadap roda perekonomian mencapai sekitar 15%.

Tetapi “PR” besar untuk mengubah APBN, konon, disebut-sebut sebagai kelonggaran. Memang sangat perlu mengubah APBN 2015 pada sisi alokasi anggaran, maupun program pemerintah. Ini cukup elegan, karena “usia” pemerintah maupun DPR hanya tersisa dua bulan. Sedangkan pemerintahan baru pastilah memiliki agenda tersendiri, yang boleh jadi berbeda dengan pemerintahan sebelumnya.

Pemerintah baru (bersama DPR-RI) sebaiknya merevisi Rancangan APBN 2015, hampir menyeluruh. Sisi Pendapatan perlu perbaikan (ditambah) dengan memasukkan potensi yang tersumbunyi. Begitu pula sisi Belanja, perlu menghemat pengeluaran dengan memangkas beberapa alokasi. Tetapi mungkinkah pemerintah baru sanggup ber-APBN tanpa utang luar negeri? Dulu, presiden Megawati bisa! n

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Pasca Pengunduran Diri Karen

Pengunduran diri Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan menjadi perbincangan hangat di masayarakat.

Ketika berbagai isu tentang alasan pengunduran diri itu bermunculan, Karen akhirnya buka suara, Rabu (20/8). Ia memastikan pengunduran dirinya sebagai Dirut Pertamina adalah karena alasan pribadi dan kepentingan regenerasi kepemimpinan.

Karen mengatakan, proses pengunduran dirinya sudah berlangsung sejak awal 2013. Pada saat hendak diperpanjang untuk periode yang kedua, Karen sudah berusaha menolak dengan alasan yang sama. Ia menambahkan, dirinya sudah 6,5 tahun menjadi anggota Direksi Pertamina yakni setahun sebagai direktur hulu dan 5,5 tahun sebagai dirut.

Pada 13 Agustus 2014, Karen mengirimkan surat pengunduran diri sebagai Dirut Utama Pertamina per 1 Oktober 2014. Surat pengunduran diri diajukan ke Pertamina dengan tembusan kepada Menteri BUMN selaku RUPS, dewan komisaris dan anggota direksi.

Dewan Komisaris Pertamina akan menunjuk salah satu direktur sebagai pelaksana tugas dirut yang bertugas sejak 1 Oktober 2014 hingga ditetapkan pejabat definitif oleh pemerintahan baru.

Kita menghormati keputusan Karen tersebut dan berterima kasih atas jasa-jasanya memajukan Pertamina menjadi BUMN yang makin dihormati termasuk di kancah internasional.

Namun tidak dapat dipungkiri, Pertamina masih memiliki masalah yang belum terpecahkan hingga kini, yakni kerugian akibat penjualan gas. Pertamina harus menjual gas 12 kg yang tidak disubsidi dengan harga lebih rendah dari seha­ rusnya, sehingga kerugian tak bisa dihindari.

Pertamina mengungkapkan, kerugian yang diderita perusahaan jika tidak menaikkan harga elpiji 12 kilogram (kg) pada bisa mencapai Rp 6,1 triliun pada tahun ini. Kerugian tahun-tahun sebelumnya juga cukup besar. Pada 2009 Pertamina rugi Rp1,1 triliun, 2010 (Rp 2,1 triliun), 2011 (Rp3,4 triliun), 2012 (Rp4,7 triliun), dan 2013 (Rp5,7 triliun). Oleh karena itu, Pertamina berencana menaikkan harga elpiji antara Rp 1.000 hingga Rp 1.500 di bulan ini.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

Pendiri : Alm. H. Moch. Said Dewan PenasIhat: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Jumat Pon 22 AGUSTUS 2014

Manajemen Waktu Sukses Dunia Akhirat Manajemen waktu adalah salah satu kunci kesuksesan. Berlaku dalam urusan apa pun. Tidak terkecuali, orang yang menginginkan kebahagiaan hidup di akhirat tanpa harus mengabaikan kecemerlangan hidup di dunia, dituntut pintar mengatur waktu.

B

uku Air Mata Cinta Pembersih mengingatkan pembaca untuk tidak terlena dengan gemerlap dunia yang sementara sehingga abai untuk menyiapkan bekal akhirat. Namun demikian, bukan berarti harus mengabaikan dunia dan menyebabkan orang yang harus diayomi binasa ka­rena terlalu sibuk berinvestasi akhirat.

Manusia pada satu sisi memang harus rajin mencari bekal hidup di dunia, karena ada orangorang yang harus diberi nafkah.

Namun, pada sisi lain, dituntut rajin menyiapkan bekal akhirat, sebab setelah kematian akan ada kehidupan lagi. Bekal itu sangat dibutuhkan pada kehidupan nanti.

Namun demikian, dunia dan akhirat tak perlu ditempatkan secara berhadap-hadapan. Hanya mementingkan dunia dan mengabaikan akhirat, demikian juga sebaliknya. Dunia dan akhirat bisa dikerjasamakan. Setiap orang bisa mencapai keduanya sekaligus, bukan memilih salah satunya.

Untuk menggapai itu semua, setiap manusia diberi jatah waktu yang sama, 24 jam dalam sehari semalam. Namun, tidak semua orang tiap hari sempat berinvestasi amal untuk akhirat, ka­ rena terlalu sibuk dengan hiruk pikuk urusan dunia. Padahal, bagi orang yang beriman, akhirat lebih penting dari kehidupan

dunia.

Untuk menggapai kesukesan hidup dunia dan akhirat, setiap mukmin ada kalanya perlu menyediakan waktu untuk urusan dunia, dan ada kalanya melowongkan waktu tertentu untuk urusan akhirat. Pembagian waktu itu penting agar tak ada yang dikorbankan.

Memang ada aktivitas tertentu yang bisa bernilai ganda, bernilai duniawi dan

ukhrawi. Namun, hanya meng­ andalkan itu saja tidak cukup sebagai bekal akhirat. Perlu bekal lebih banyak yang seyogyanya dilakukan secara khusus pada waktu tertentu.

Dalam manajemen waktu ini, Umar bin Khattab (581-644) cukup menjadi teladan. Ia salah satu sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga. Juga kepala ne­ gara yang tak pernah melalaikan rakyat. Sekalipun tiap hari sibuk menguras negara melayani rakyat, namun selalu ada waktu baginya untuk bermunajat kepada Allah.

Dalam sebuah riwayat di­ ceritakan. Seseorang pernah bertanya pada Umar saat terlihat mengantuk dalam duduk, “Wahai Amirulmukminin, Anda tidak tidur?” Ia menjawab, “Bagaimana aku bisa tidur? Jika tidur siang, aku mengabaikan hak umat, dan jika tidur malam, aku mengabaikan jatahku dari Allah.” (hlm. 38).

Jika mengikuti kebiasaan Umar dalam bermesra dengan Allah, malam hari adalah waktunya. Saat yang lain terlelap dalam

tidur, ia bangun untuk bermunajat kepada Allah. Menurut ulama, Allah akan memberikan kebahagiaan kepada hamba yang beribadah dengan sungguh-sungguh di waktu malam hari dan begadang bersama Al Qur’an (hlm. 31).

Dalam keheningan malam sangat efektif untuk bertobat, meratapi kekhilafan. Kealpaan hidup memang patut direnungi.

Betapa tidak, setiap ketaatan dan kedurhakaan dicatat oleh-Nya, sekecil apa pun. Sedangkan se­ tiap kedurhakaan akan dimintai pertanggungjawaban.

Pertanyaannya sekarang, sudah berapa kali pembaca bertindak melampaui batas dan menerobos pintu larangan Allah? Jawaban yang pasti serupa: tidak dapat menghitung keberpalingan dariNya. Ibnu Al Jauzi yang dikenal warak dan zuhud dalam buku setebal 288 halaman menularkan tobat sebagai terapi tercepat mencapai kesukesan mendekati Allah.

Tobat yang ditularkan bukan pertobatan setelah berbuat maksiat dan menumpuk dosa. Sebentuk pembiasaan diri meraih ampunan dengan melakukan pelbagai kebajikan di tengah keheningan malam, bahkan dalam gelimang hidup serba berkecukupan. n

Judul : Air Mata Cinta Pembersih Dosa Penulis : Ibnu Al Jauzi Penerbit : Zaman Terbitan : Pertama, 2014 Tebal : 288 halaman ISBN : 978-602-1687-26-0 Peresensi : M. Kamil Akhyari Bergiat di Taman Baca BAET EL-KAMIL, Sumenep.

Resensi Buku :

R

Catatan Sejarah Politik dari Gestapu ke Reformasi

entetan sejarah panjang Hindia Belanda hingga menjadi negara Indonesia yang merdeka, tak dapat menghindar dari kemelut persoalan politik yang terus bergulir. Usai perebutan kemerdekaan negara Republik Indonesia (RI) pada tanggal 17 Agustus 1945 di bawah kepemimpinan bapak Revolusioner Republik Indonesia, Soekarno, yang dikenal dengan Orde Lama (Orla), ternyata terus menelurkan catatan sengketa politik dalam negeri yang semakin memanas.

Hal tersebut bisa diteropong dari sejarah pergolakan politik Gerakan 30 September (Gestapu) pada tahun 1965. Gestapu juga dikenal dengan sebutan Kudeta 1 Oktober 1965 (Gestok), atau G30S/PKI. Prosesi Gestapu tak lain merupakan cermin buram negara Indonesia pada masa itu.

Sejarah prosesi Gestapu dari alasan kudeta, pembaiatan, penculikan, hingga pembantaian tak menemukan ujung-pangkalnya.

Walentina Waluyanti de Jonge (2013:170) sempat mengatakan dalam bukunya yang berjudul Tembak Bung Karno Rugi 30 Sen, bahwa Persoalan pokok yang mendasari Gestapu, Gestok, atau G30S/ PKI, yaitu PKI ingin menggeser Angkatan Darat. Sementara, Angkatan Darat juga ingin menggeser PKI. Apalagi ketika itu Soekarno sudah mulai sakitsakitan. Mungkin usianya tidak lama lagi. Pada masa itu, siapa cepat, dia dapat.

Antara PKI dan Angkatan Darat sudah benar-benar main sikut-sikutan pada masa itu.

Kehadiran buku Salim Said yang berjudul Dari Gestapu ke Reformasi Serangkaian Kesaksian ini, merupakan sebuah oretan sejarah dan bukti kesaksiannya tentang pergolakan politik pasca-kemerdekaan Indonesia, yaitu dari pengalaman pribadinya sebagai wartawan sekaligus peneliti politik pada masa itu. Misalkan, pada 30 September 1965 hingga larut malam, Salim Said meliput pengajian di kediaman resmi Panglima Angkatan

Laut Laksmana Madya TNI R. Eddy Martadinata (hlm. 17).

Ada banyak misteri pengalaman yang berhasil diungkap oleh Salim Said, mulai masa Gestapu ke Reformasi, melalui penalarannya yang cukup kuat, tajam, dan mudah dimengerti. Keterlibatannya dalam lapangan secara langsung inilah yang menjadikan kajiannya penuh dengan bukti otentik oretan sejarah pergulatan politik Indonesia sejak peristiwa Gestapu 1965. Dalam catatan kesaksiannya ini, kita bisa melihat secara jelas, siapa yang menunggang dan siapa yang ditunggangi, dalam pacuan kuda politik Indonesia yang penuh dengan jurangjurang curam pemerintahan.

Cuma uraian pencatatan tentang perjalanan politik yang ada ini, terkesan buru-buru. Dalam hal ini, meski Salim berhasil menguak peristiwa dari kejadian sebelum, pada saat, dan setelah proklamasi kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945 berjalan dengan baik, namun pada masa kepemimpinan Megawati Soekar­ no Putri tak disinggung sedikit pun dari persoalan politik yang sedang terjadi. Hal

ini yang mengesankan ada hal yang tertutupi. Selain itu, peristiwa penyerahan Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret) tahun 1966 luput dari ulasan dari sekian pengalaman yang terurai manarik ini. Sehingga sedikit banyak, catatan ini jauh dari sempurna yang mebutuhkan rujukan baru.

Meskipun demikian, buku ini perlu diberi acungan jempol ka­ rena telah berhasil menguak dan memaparkan berbagai peristiwa (politik) penting yang pernah terjadi di Indonesia, meskipun tidak secara keseluruhan, termasuk peristiwa kekuasaan Orla-Orba. Pada akhir kekuasaan Orla, Indonesia dipegang oleh dua kekuasaan, yaitu Presiden dan ABRI, sehingga Soekarno terguling. Namun pada masa Orde Baru (Orba), hanya berada di bawah satu komando presiden Soeharto. Jika ada perintah hitam, hasilnya harus hitam. Inilah pemerintahan yang diktartor dan otoriter bertahan lama.

Seiring perjalanan pemerintahan Orba yang otoriter, lambat laun juga menemukan kesurutannya. Meskipun presiden Soeharto berada di balik dukungan ABRI dan militer yang sangat kuat, juga harus menghembuskan nafas kekuasaannya. Sehingga, perlahan sinar Orba harus tenggelam, dan cahaya reformasi menyingsing untuk menyambut masa depan yang lebih cerah.

Sejak itulah bangsa ini menemukan kemerdekaan kembali dalam berbagai hal, meski masih berada dalam kekangan euforia kaum kolonial yang terjadi

secara tidak langsung.

Perbedaan antara Orde Baru dan sekarang adalah pada lingkungan strategis. Pada awal Orde Baru, Indonesia masih berada dalam era Perang Dingin. Waktu itu cerita tentang HAM belum lagi terdengar, bahkan kubu Barat maupun Timur sama-sama mendukung rezim otoriter dan campur tangan militer dalam politik dengan alasan dan kepentingan masing-masing.

Perang Dingin kini telah menjadi objek tontonan dalam museum.

Dunia tak lagi menoleransi otoritarianisme, bahkan keterlibatan militer dalam politik makin lama makin dianggap sebagai suatu barang kuno sisi masa Perang Dingin yang harus secepatnya disingkirkan (hlm. 403).

Sebenarnya, ada beberapa indikasi yang menyebabkan pemerintahan Orba berlangsung cukup begitu lama dan otoriter.

Pertama, presiden mendapat dukungan penuh dari ABRI dan militer. Kedua, penyalahgunaan kekuasaan terjadi karena kekuasaan negara terlalu besar, sementara perkembangan masyarakat sangat lambat. Ketiga, secara kultural kita mewarisi tradisi negara tradisional yang kuat terhadap kawulanya dan negara kolonial yang amat perkasa terhadap anak jajahannya.

Buku ini sangat menarik, dengan memaparkan berbagai peristiwa yang terjadi di Indonesia. Utamanya terkait pergolakan politik yang semrawut pasca-Indonesia merdeka. Dari sekian kajian yang berdasarkan fakta pengalaman pribadi dan kajian mendalam terhadap suatu peristiwa, mulai dari gestapu ke reformasi, dalam buku ini bisa ditemukan titik terang dan benang merah sebuah kesaksian yang sekian lama terpendam dalam api sejarah perjalanan politik di Indonesia. n

Judul : Dari Gestapu ke Reformasi Serangkaian Kesaksian Penulis : Salim Said Penerbit : mizan Cetakan : II, Januari 2014 Tebal : 587 halaman ISBN : 978-979-433-816-2 Peresensi : Junaidi Khab Mahasiswa Jurusan Sastra Inggris Fakultas Adab dan Humanioran UIN Sunan Ampel Surabaya.

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Per­usahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Jumat Pon, 22 AGUSTUS 2014

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

5

Nama Emir Firdaus dan Sulamul Mulai Melambung Dalam Daftar Nama Calon Ketua DPRD Sidoarjo Sidoarjo, Bhirawa

Fraksi PKB Sidoarjo mengalami kontraksi hebat, setelah berkibarnya nama Sulamul Hadi Nurmawan, yang besar kemungkinan akan diplot menjadi Ketua DPRD Sidoarjo. Sulamul sebenarnya nama yang tak diperhitungkan, namun dalam injury time, DPP PKB kabarnya akan mengeplot namanya untuk diusulkan menjadi ketua dewan.

Tiga nama yang diusulkan DPC PKB ke DPP untuk dimintakan rekomendasi siapa yang jadi ketua dewan ? Dalam rapat pleno DPC PKB untuk menjaring tiga nama, semula yang menguat versi pleno adalah Abdul Kolik (Wakil Ketua DPRD) dan Nur Achmad (Ketua Komisi C). Karena harus mengirimkan tiga nama, akhirnya Sulamul disusulkan masuk dalam kompetisi itu. Dengan catatan Sulamul hanya sebagai kembangan saja.

Menurut sumber A1 (terpecaya) di PKB kepada Bhirawa, Sulamul menjadi moncer dan berpeluang sangat besar dipilih DPP, karena selama ini dinilai

tak memiliki resistensi dengan Ketua DPC PKB, Saiful Ilah (Bupati Sidoarjo, red). Selama dua tahun terakhir ini Wawan (sebutan Sulamul) sangat intens menjalin komunikasi dengan bupati. ‘’Wawan menjadi prioritas DPP,’’ tandasnya.

DPP sendiri dalam memutuskan nama, tak mungkin tidak koordinasi dengan Ketua DPC PKB, Saiful Ilah. Artinya keputusan DPP harus sejalan dengan keinginan DPC. Itulah yang membuat Wawan menjadi simpul utama.

Bagaimana dengan PAN, hing ga kini DPP PAN belum merekomendasi satupun nama di-

antara Khulaim Junaedi (wakil ketua DPRD), Emir Firdaus (Ketua Fraksi) dan Mahmud (Ketua Komisi D). Dari segi finansial tampaknya Khulaim yang paling diperhitungkan. ‘’Tetapi bagi DPP PAN, uang tak ada artinya. Artinya dari segi performance yang menentukan,’’ ujar pengurus teras DPC PAN Sidoarjo.

Bila mengacu ini maka yang paling menguat pastilah Emir Firdaus. Emir merupakan pendiri PAN Sidoarjo yang pengalaman politiknya tak di ra gukan lagi. Komitmennya untuk membesarkan PAN se lama ini juga sudah ada bukti kongkritnya.

Sementara Gerindra yang diplot sebagai wakil ketua adalah ketuanya, H Ahmad Rivai. Begitu pula dengan PDIP yang calonkan adalah ketuanya, Imam Supii.

Anggota DPRD Sidoarjo periode 2014-2019 dipastikan

akan dipimpin dua pimpinan DPRD sementara. Setelah pelantikan anggota dewan 21 Agustus nanti, dua pimpinan yang berasal dari PKB dan PDIP itu akan memimpin 50 anggota dewan hingga empat nama pimpinan yang diajukan masingmasing partai masuk ke meja Sekretaris DPRD. Sebab hingga kini jatah satu Ketua DPRD dan tiga wakil ketua masih dibahas di masing-masing internal partai.

Yakni PKB, PDIP, PAN dan Gerindra. Dari sejumlah partai itu hingga kemarin masih belum mengumumkan hasil rekomendasi untuk menjabat kursi pimpinan dewan.

Sekretaris DPRD Sidoarjo, Endang Soesijanti mengatakan, dua pimpinan sementara itu dijabat dua peraih kursi terbanyak di DPRD. Yakni PKB dan PDIP. PKB memperoleh 13 kursi dan PDIP meraih 8 kursi. ‘’Jadi

ketua sementara akan dijabat perwakilan PKB dan wakilnya oleh PDIP,’’ katanya.

Endang mengungkapkan, dari dua partai itu baru PDIP yang telah mengajukan nama untuk pimpinan sementara. PDIP mewakilkan Imam Supi’I sebagai wakil ketua sementara. Sedangkan PKB hingga kemarin masih belum menyerahkan nama ketua sementara.

Setelah pelantikan anggota dewan dilakukan, pimpinan sementara akan memimpin sejumlah rapat. Masa jabatan pimpinan sementara tergantung dari surat rekomendasi empat partai yang memiliki jatah pimpinan. ‘’Jika cepat diberikan secara otomatis pimpinan hasil rekomendasi akan mengganti pimpinan sementara,’’ jelasnya.

Rekomendasi itu, kata Endang diharapkan segera dilakukan.

Hingga kini belum ada satu partai yang menyerahkan rekomendasi

Pasca Kebakaran, Ponpes Amanatul Ummah Normal Kembali

KELANA

108 Reklame Melanggar Ditertibkan Sidoarjo, Bhirawa Reklame yang melanggar di Sidoarjo tak pernah habis. Dalam dua hari (Rabu dan Kamis) kemarin, Tim penertiban reklame dari Satpol PP telah menertibkan sebanyak 108 buah reklame. Rinciannya, pada Rabu (20/8) sebanyak 39 reklame dan pada Kamis (21/8) sebanyak 79 reklame.

Dalam dua hari itu, pelanggaran banyak dilakukan pemilik reklame perumahan yang izinnya telah habis.

Reklame yang ditertibkan itu berupa spanduk dan banner. Namun bentuk reklame berbentuk banner yang paling banyak melanggar.

Pada hari Rabu, penertiban dilakukan dalam Kota Sidoarjo sampai Candi Cemengkalang. Sedangkan pada Hari Kamis, penertiban dimulai di kawasan jalan layang Jenggolo, Buduran sampai Bundaran Waru.

Menurut Kepala Bidang Operasional dan Pengawasan Satpol PP Sidoarjo, Ridho Prasetyo, secara insidentil penertiban reklame yang dilakukan Satpol PP Sidoarjo sejak dua hari ini. Tapi bisa lebih dari itu bila melihat situasi dan kondisi yang ada.Q ali

Anggaran Rekrutmen Panwascam Tak Ada Gresik, Bhirawa Anggaran rekruitmen Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) pada Bulan November tak ada, sehingga membuat Panwaskab Gresik bingung. Hal ini terjadi karena kelalaian Pemkab Gresik tak memasukan anggaran perekrutan Panwascam dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) 2014. Padahal, pemilihan bupati segera digelar Bulan Mei 2015 mendatang.

Menurut Ketua Panwaskab Gresik yang merangkap Ketua Divisi Penindakan, Hariyanto Ismail Kamis (21/8), rekrutmen Panwascam jadwalnya dilakukan Bulan November. Karena anggaran rekruitmen tak dimasukan Pemkab pada pembahasan perubahan anggaran APBD 2014. Sehingga anggaran untuk perekrutan Panwascam tak masuk sama sekali. Ini memang sempat membuat Panwaskab klabakan, karena perekrutan terancam terganggu. ‘’Tapi kalau perekrutan Panwascam tak dilakukan maka Pilbub tak akan berjalan dengan lancar. Karena perekrutan ini penting, sebab merupakan tahapan yang harus dilakukan sebelum Pilbub. Untuk kelanjutanya supaya bisa berjalan baik, sudah mengkomunikasikannya dengan Pemkab Gresik dalam hal ini Bakesbangpol Pemkab Gresik. Terkait anggaran dana itu yang digunakan untuk rekruitmen Panwascam,’’ katanya.Q kim

Tuban Diserang DB, Satu Pasien Meninggal Tuban, Bhirawa Wabah penyakit Demam Berdarah (DB) mulai menyerang sejumlah warga di Kab Tuban, utamanya kalangan anak-anak.

Dari data yang dihimpun Bhirawa dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Koesma Tuban menyebutkan, sedikitnya ada 14 pasien masuk RS dalam kondisi kekurangan trombosit akibat penyakit yang disebarkan nyamuk Aedes aegypti. ‘’Bulan Juli saja ada empat belas pasien DB dengan konsisi bervariasi, satu diantarantya kritis dan meninggal dunia,’’ kata Siswanto, Bagian Humas RSUD Tuban.

Seperti yang seperti yang disampikan Wikoyatun Nikmah orang tua penderita DB dari Desa Pucangan, Kec Montong dimana ke dua anak-nya yang terjangkit DB saat sudah berangsur membaik dibanding sebelumnya. ‘’Awalnya kakaknya yang kesini duluan, terus adiknya juga terkena DB, gejalanya sama, panas terus dingin dan panas lagi serta muntah,’’ kata Wikoyatun.

Menanggapi serta mengantisipasi wabah akibat dari gigiran nyamuk Aedes aegypti, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kab Tuban, akan langsung melakukan fogging dan sosialisasi pencegahan deman berdarah ke sejumlah tempat yang dianggap rawan DB sepetri pemukiman padat penduduk dan perkotaan.Q hud

untuk menduduki kursi pimpinan periode 2014-2019. Jika sudah diberikan, pelantikan empat pimpinan dewan akan dilaksanakan secara bersama-sama.

Seperti diketahui, dari empat partai yang memiliki jatah pimpinan, hanya PDIP dan Gerindra yang sudah dipastikan mewakilkan ketua DPC nya sebagai wakil ketua DPRD. Yaitu Imam Supi’I yang kini menjabat sebagai wakil ketua DPRD dan M Rifai sebagai Ketua DPC Gerindra.

Sedangkan, PKB dan PAN hingga kini masih menunggu rekomendasi dari masing-masing DPP untuk menentukan satu perwakilan terbaik. PKB yang telah melakukan rapat merekomendasikan tiga nama, yakni Abdul Kholik, Nur Achmad Syaifudin dan Sulamul Hadi Nurmawan.

Sementara PAN juga merekomen dasikan tiga nama yakni, Khulaim Junaidi, Emir Firdaus dan Mahmud.Q hds

Calon anggota DPRD Gresik saat melakukan geladi bersih di ruang Paripurna DPRD Gresik.

kim/bhirawa

50 Anggota Dewan Geladi Bersih Gresik, Bhirawa Sebanyak 50 calon anggota DPRD Gresik terpilih periode 2014-2019 mengikuti geladi bersih pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan di Ruang Sidang Paripurna. Para calon anggota dewan itu, akan dilantik dan diambil sumpah jabatan pada Sabtu (23/8) besok.

Pelantikan anggota DPRD akan dihadiri dan disaksikan sekitar 800 tamu undangan yang terdiri dari Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati beserta istri.

Selain itu Ketua KPU, Panwaskab, Kepala Dinas, Camat dan tokoh masyarakat. Seluruh anggota dewan lama masa periode 2009-2014, mantan

Ketua DPRD dan pimpinan Parpol meski tak memperoleh kursi, juga diundang. ‘’Ketua Pengadilan Negeri (PN) Gresik akan mengambil sumpah jabatan anggota dewan yang bertugas selama lima tahun itu. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan nantinya acara pelantikan bisa berjalan dengan lancar,’’ kata Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kab Gresik, Hary Soerjono Kamis ( 21/8 ).

Selain geladi bersih, dalam acara kali ini juga sekaligus penyerahan jas yang akan digunakan dalam pelantikan besok. Untuk sementara, mereka hanya men dapatkan satu stel jas saja.

Sedangkan untuk paket

seragam yang lain akan diserahkan setelah pelantikan selesai, karena masih dalam proses penjahitan.

Menurut Caleg Gerindra, Dwi Laksono, proses panjang cukup melelahkan. Dengan dilaksanakannya gladi bersih ini, membuat kami merasa lega. Pasalnya, penantian ini selama tiga bulan untuk menjadi wakil rakyat akan segera tercapai. Dengan gladi bersih ini untuk bisa menjadi wakil rakyat semakin jelas, selanjutnya kami akan segera tancap gas untuk meneruskan beberapa pekerjaan wakil rakyat lama yang belum selesai. ‘’Kami mengikuti aturan, khusus pro terhadap rakyat,’’ kata Dwi Laksono.Q kim

Fasilitasi UMKM, Gelar Pameran Industri Kreatif Kota Mojokerto, Bhirawa Ajang pameran industri kreatif yang digelar Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Dinkoperindag) dilakukan untuk mendongkrak kapasitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). ‘’Selama pameran berlangsung banyak transaksi yang terjadi. Ini sekaligus membuka pasar baru bagi mereka,’’ ujar Achmad Zainudin, Kepala Dinkoperindag Kota Mojokerto terkait pelaksanaan pameran yang sudah berlangsung sepekan itu.

Dengan membuka pameran

level Jatim itu, baik pembeli maupun penjualnya juga bakal hadir dari daerah-daerah se Jatim pula. Minimal pelaku UMKM di Kota Mojokerto ini dapat menimbah ilmu dari sesama pelaku UMKM dari daerah lain. ‘’Pameran untuk pelaku UMKM itu merupakan perwujudan visi misi wali kota menjadikan Mojokerto sebagai kawasan service city. Termasuk melayani pelaku UMKM ini juga merupakan bagian dari visi misi service city,’’ tambah Harlistiyati, Kepala Bapekko Kota Mojokerto.

Hal yang perlu terus dila-

kukan bagi UMKM, diantaranya peningkatan SDM, modal serta pemasaran. Pameran seperti ini merupakan upaya meningkatkan pemasaran bagi pelaku UMKM. Kegiatan pameran juga didukung Dinas Kesehatan Kota Mojokeerto. Yakni dengan cara memberikan lebel untuk industri makanan kemasan pelaku UMKM. ‘’Lebel yang kita berikan bagi kemasan makanan produksi UMKM itu disyaratkan bagi bank pemberi kredit UMKM,’’ timpal Christiana Indah Wahyu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Mojokerto.Q kar

Kab Mojokerto, Bhirawa Pasca kebakaran Asrama Puteri di Ponpes Amanatul Ummah, Desa Kembangbelor, Kec Pacet, Kab Mojokerto, kini suasana di lembaga pendidikan ini berangsur berjalan normal kembali. Sebanyak 4 ribu santri sudah kembali belajar di Ponpes modern ini.

Seluruh santri puteri MTs yang asramanya hangus terbakar itu kini juga sudah kembali masuk seperti biasa. Ada sebanyak 250 santeri yang berada di lantai dua berlari menyelamatkan diri saat kebakaran. ‘’Semua suasana belajar sudah kembali mormal. Yang asramanya kebakaran sementara kita tampung di hotel,’’ kata KH Asep Syaifudin Chalim, Kamis (21/8) kemarin.

Ponpes Amanatul Ummah selain melayani lembaga pendidikan juga terdapat fasilitas hotel penginapan.

Ada puluhan kamar yang mampu menampung para santri yang kamarnya hangus terbakar. Ponpes sendiri Kamis malam ini menggelar tahlilan dengan dihadiri 7 ribu jemaah dari santri, orang tua wali santri, termasuk wali santri Lailyatul Musarofah. Santri asal Trosobo, Sidoarjo, menjadi korban tewas dan jasadnya ditemukan sudah gosong.

Pihak Ponpes kini sedang menyiapkan ruang baru untuk asrama. Atas ruang asrama puteri di lantai dua yang terbakar itu, pihak Ponpes akan menjadikan lantai dua itu menjadi ruang perpustakaan yang lebih representatif.

Nama almarhumah santri Laili-

yatul Musarofah akan diabadikan menjadi nama fasilitas pendidikan. ‘’Ananda Lailiyatul kita jadikan nama perpustakaan ini.

Maktabah Lailiyatul Musarofah,’’ kata Kiai Asep.

Atas insiden kebakaran itu pihak Ponpes mengaku mendapat hikmah dan pelajaran berarti. Selain sistem pengamanan gedung yang terstandardisasi, segala yang berpotensi ancaman keselamatan pondok harus diantisipasi. Menurut Asep, kebakaran di Ponpesnya karena konsleting sambungan listrik. Kabel dan pipa tak sebanding dengan besaran tegangan listrik.

Manajeman Ponpes dalam waktu dekat akan mem bongkar lantai dua yang terbakar. Sebelum dijadikan ruang perpustakaan, tujuh kamar ukuran besar di lantai dua dan dibongkar untuk ditanami kabel dan sistem kelistrikan yang terstandar. ‘’Kami juga akan pasangi setiap gedung alat pemadam kebakaran,’’ kata Asep.

Asrama Puteri Ponpes Amanatul Ummah Jumat dini hari lalu terbakar. Gedung dua lantai ini hangus.

Ratusan santri berlarian menyelamatkan diri. Ada santri yang nekat melompat dari lantai dua. Mereka panik dan berebut di satu tangga utama. Lailiyatul tewas karena tertinggal di kamarnya karena dalam kondisi sakit.

Pihak Ponpes mencatat ada dua korban lain yang menjadi korban kebakaran.

KH Asep menjamin seluruh biaya perawatan ditanggung Ponpes.Q kar

karyadi/bhirawa

KH Asep Syaifudin Chalim (kiri) dan Joko Pitono (penulis buku asal Surabaya) saat menggelar tahlilan di Ponpes Amanatul Ummah.

Pelayanan Publik di Kelurahan Akan Diawasi Kinerja pelayanan publik yang dilakukan petugas kelurahan yang ada di Kab Sidoarjo tahun 2015 mendatang akan dimonitoring dan dievaluasi Tim Pelayanan Publik Sidoarjo. Sebab pelayanan publik yang ada di kelurahan menjadi pelayanan public terdepan kepada masyarakatnya.

Menurut Kepala Bagian Organisasi Kab Sidoarjo, Drs Ahadi Yusuf Msi,penilaian pelayanan publik terhadap kinerja di kelurahan, akan diprogramkan tahun 2014 ini supaya bisa terlaksana pada tahun 2015 nanti. ‘’Keberadaan pelayanan publik yang bagus di kelurahan sangat penting, kalau pelayanan di tingkat kelurahan bagus, Insya Allah bila dibawa untuk mengurus pelayanan ke kecamatan akan jadi lancar tidak akan jadi masalah, maka pelayanan di kelurahan menjadi ujung tombak pelayanan di masyarakat,’’ ujar Yusuf, Kamis ( 21/8) kemarin, di kantornya.

Maka pelayanan publik yang ada di kelurahan, nantinya diharapkan bisa cepat, jelas, akurat, transparan serta tanpa adanya pungutan. Sehingga akan membuat masyarakat menjadi puas. ‘’Akan kita coba usulkan agar jadi program pada tahun 2015, dalam rangka peningkatan pelayanan publik di Sidoarjo,’’ kata Yusuf.

Yusuf juga menjelaskan, di Kab Sidoarjo terdapat sebanyak 31 kelurahan yang ada pada empat kecamatan, yaitu di Kec Sidoarjo, Taman, Krian dan Porong. Karena jumlah kelurahan yang cukup banyak, dalam memonitoring dan mengevaluasi pelayanan publiknya, kemungkinan akan

ali/bhirawa

Petugas pelayanan publik di kelurahan di Sidoarjo dapat bimbingan tahun 2014 ini. Kemungkinan tahun 2015 hasilnya akan dimonitoring dan dievaluasi. dilakukan secara bertahab.

Yusuf juga menjelaskan, untuk meningkatkan pelayanan publik di Sidoarjo, pihaknya tiap tahun sudah melakukan monitoring dan evaluasi pada berbagai pelayanan

publik di sejumlah SKPD. Sedangkan untuk SKPD kelurahan memang masih belum dilakukan.

Untuk meningkatkan kinerja petugas yang ada di kelurahan, kata Yusuf, baru-

baru ini para petugas kelurahan di Sidoarjo yaitu para Sekreratis Kelurahan, juga telah diberi bimbingan pelatihan publik dan pembinaan Standar Operasional Prosedur (SOP). Agar apa yang mereka lakukan nanti, sesuai dengan harapan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah, yang telah berpesan pada PNS bahwa saat ini paradigmanya PNS adalah abdi atau pelayanan bagi masyarakat dalam pelayanan publik.

Sementara dari hasil monitoring dan evaluasi pelayanan publik tahun 2014 ini di bidang pendidikan, juara 1 diraih oleh SMKN 1 Sidoarjo, juara 2 SMKN 2 Buduran dan juara 3 SMKN 3 Buduran. Untuk juara 1, akan diusulkan untuk mengikuti lomba penilaian percontohan pelayanan publik tingkat jawa timur di bidang pendidikan. Penilaian akan direncanakan pada 8 September 2014 oleh Tim Prov Jatim.Q ali

JAWA TIMUR

6

Jumat Pon 22 AGUSTUS 2014

Tantangan DPRD Terpilih Semakin Berat Pelantikan di Jombang dan Sumenep Diwarnai Demo Banyuwangi, Bhirawa Lima puluh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi periode 2014-2019 resmi dilantik dan disumpah oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi di gedung dewan setempat, Kamis (21/ 8). Dari jumlah itu, 19 orang anggota dewan periode sebelumnya, terpilih kembali menjadi wakil rakyat. Adapun sisanya merupakan wajah-wajah baru. "Anggota dewan yang baru dilantik ini memiliki pekerjaan rumah yang cukup berat," kata Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas diselasela pelantikan, Kamis (21/8).

Bupati Anas mengakui masih ada disparitas pertumbuhan ekonomi di daerah itu. Kepada lima puluh anggota dewan, Anas mengatakan pekerjaan rumah yang menghadang terdiri atas penyediaan lapangan kerja, layanan pendidikan dan kesehatan. Ia berharap, eksekutif dan anggota dewan periode 2014-2019, ini bisa bekerja sama dan saling sinergi membangun Banyuwangi menyelesaikan pekerjaan rumah.

Ke depan, Bupati Anas akan menggenjot pertumbuhan sektor usaha jasa, industri, perdagangan dan hotel untuk membuka kesempatan kerja lebih luas. Upaya ini sejalan dengan pengembangan tempat-tempat tujuan wisata di Kabupaten Banyuwangi. Sebab, sektor pertanian sedikit menyerap tenaga kerja kendati berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto tahun 2013.

Anas meminta legislatif ikut memikirkan dan mencari solusi terkait tiga persoalan tersebut.

"Pertanian menyumbang 43 persen dari PDRB senilai Rp 35 triliun, tapi sumbangan lapangan kerjanya hanya 4 persen. Nah, saya ingin fokus menggenjot sektor jasa, perdagangan dan hotel menyesuaikan pengembangan pariwisata. Karena sektor-sektor ini yang bisa menyerap banyak lapangan kerja, saat ini baru menyerap 11 persen lapangan kerja," kata Anas.

Diwarnai Demo Sementara itu, sebanyak 50 anggota DPRD Jombang Periode 2014-2019, Kamis (21/8) diambil sumpahnya oleh Ketua PN setempat. Pelantikan yang digelar di dalam gedung DPRD diwarnai aksi unjuk rasa oleh puluhan warga yang mengatasnamakan Gertak.

Puluhan pengunjuk rasa ini

sul/bhirawa

Aktifis PMII Sumenep saat aksi pelantikan dewan. menuntut pembatalan pelantikan salah satu anggota dewan terpilih, Dora Maharani. Caleg dari PDIP dapil 1 Jombang – Peterongan ini, kini sedang berurusan dengan polisi atas tuduhan pemalsuan ijasah yang digunakan saat pencalegkan. “Batalkan pelantikan, tegakkan hukum,” teriak salah satu pengunjukrasa dalam orasinya.

Namun meski berteriak-teriak, para pengunjuk rasa ini tidak bisa mendekat ke gedung DPRD setempat. Pasalnya aparat kepolisian telah menghadang puluhan massa tersebut di perempatan tugu

kota Jombang sekitar 100 meter dari lokasi pelantikan. Tidak kurang sebanyak 575 personel diterjunkan untuk pengamanan. Mereka bersiaga di beberapa titik lokasi diantaranya DPRD, KPU dan pendopo kabupaten.

Dikonfirmasi mengenai kasus tersebut Dora Maharani menolak memberikan tanggapan menurutnya kasus tersebut sudah ditangani pihak kepolisian dan ia melimpahkan seluruh prosesnya ke pengacaranya. “ Kita serahkan dan hormati proses hokum, “ujarnya ditemui usai pelantikan.

Kapolres Jombang AKBP Ah-

mad Yosep Gunawan dikonfirmasi membenarkan bahwa pihaknya saat ini tengah menangani kasus dugaan ijazah palsu oleh caleg PDIP terpilih atas nama Dora Maharani. Menurut Kapolres meski saat ini Dora sudah dilantik menjadi anggota dprd proses hukum terhadap yang bersangkutan akan tetap dilanjutkan. “Proses hokum tetap berjalan, walaupun yang bersangkutan telah dilantik menjadi anggota dewan,”jawabnya mengatakan.

Sementara itu dalam proses pelantikan kemarin, berjalan lancar dari 50 anggota dewan terpilih 19 di antaranya adalah anggota dewan lama. Sebagai partai dengan perolehan suara terbanyak, salah satu anggota PDIP, oko Triyono ditunjuk menjadi Ketua DPRD sementara bersama masud Zuraimi dari PKB. Dua Elemen Mahasiswa Sementara itu, pada momen pengucapan sumpah dan janji anggota DPRD Sumenep periode 2014-2019 di Pendopo Agung setempat, dua elemen mahasiswa melakukan unjuk rasa di pintu masuk menuju Pendopo Agung.

Dua elemen mahasiswa itu diantaranya puluhan aktifis mahasiswa yang tergabung dalam Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Sumenep dan Front Aksi Maha-

siswa Sumenep (FAM'S).

Selain berorasi, mereka membawa sejumlah poster dan spanduk yang bertuliskan "PMII mengutuk anggota dewan tak beres", " Segera bentuk perda migas, perda garam", "DPRD jangan jadi maling uang rakyat", dan "Tuntaskan 8 raperda".

Ketua PC PMII Sumenep, Imam Syafi'i mengatakan, anggota dewan yang baru dilantik ini harus benar-benar menjadi wakil rakyat yang bisa mengemban amanat rakyat, sebab selama periode yang lama, kinerjanya kurang maksimal, sehingga 8 raperda yang sudah masuk pada prolegda 2014 tidak terselesaikan.

"Masak satu periode anggota dewan hanya bisa menghasilkan 70 perda, 40 peraturan DPRD, 100 keputusan DPRD. Sementara, masih ada raperda yang sebenarnya fital tapi tidak terselesaikan," kata Imam Syafi'i, Kamis (21/8).

Menurutnya, bagi anggota yang baru dikukuhkan ini diharapkan lebih berani mengambil kebijakan yang orentasinya pada kepentingan publik. Sebab, rakyat Sumenep sudah lama menunggu janji wakil rakyat yang selama ini hanya tinggal janji. "Wakil rakyat yang baru dilantik ini, jangan melempem, harus berani dan berkinerja lebih baik dari periode sebelumnya, rakyat menunggu realisasi janji politiknya saat kampanye," ungkapnya.Q mb5, rur, sul

KILAS JATIM

Ketua DPRD Sementara Segera Susun Tatib Sumenep, Bhirawa Sebanyak 50 anggota DPRD Sumenep periode 2014-2019 dilantik di Pendopo Agung setempat. Untuk menyusun kelengkapan dewan, diperlukan pimpinan sementara sebagai pengambil kebijakan.

Setelah melalui proses, Abrori Mannan, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terpilih sebagai pimpinan sementara.

Ketua DPRD Sumenep sementara, Abrori Mannan mengatakan, tugas awal yang harus dikerjakan Ketua dewan sementara yakni menyusun tata tertib (tatib) DPRD yang akan menjadi pijakan untuk menyusun agenda kedewanan berikutnya seperti alat kelengkapan dewan.

“Kami akan segera menyusun tata tertib dewan yang memuat salah satunya mekanisme penusunan alat kelengkapan dewan seperti Komisi-komisi dan kelengkapan lain,” kata Abrori Mannan, usai prosesi pelantikan di Pendopo Agung Sumenep, Kamis (21/8).Q sul

DPC PKB Sampang Dibekukan Sampang, Bhirawa Berdasarkan laporan dari DPW PKB Jawa Timur terhadap kebijakan DPC PKB Sampang yang dianggap tidak sejalan dengan kebijakan parpol, akhirnya surat keputusan dewan pengurus pusat (DPP) PKB memutuskan pembekuan dewan pengurus cabang DPC PKB Sampang di bawah ketua Abdullah Mansur.

Surat keputusan Dewan pengurus pusat PKB Nomor 16189/DPP-03/V/A.1/VIII/2014 Tertanggal 13 Agustus 2014 itu, menegaskan bahwa salah satu pertimbangannya adalah berdasarkan laporan DPW Jatim PKB, bahwa dewan kepengurusan DPC PKB Kabupaten Sampang telah berulang kali melakukan pelanggaran organisasi dengan tidak menjalankan keputusan-keputusan strategis partai.

Abdul Aziz salah satu komisioner KPU Sampang saat dikonfirmasi Kamis (21/8), membenarkan infotmasi adanya surat yang masuk pada semua komisioner KPU Sampang dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 16189/DPP-03/V/A.1/VIII/2014, terkait pembekuan DPC dan Susunan pengurus semenara/tim caretaker dewan pengurus cabang PKB Kabupaten Sampang.Q lis

mut/bhirawa

Kabag Umum Pemkot Malang Zulkifli Amrizal menunjukkan Brangkasnya yang dibobol pencuri.

Balai Kota Malang Kemalingan

ristika/bhirawa

Lambang PKI di tembok BLK di Jalan Lurah Surodarmo Nganjuk, ditutup cat oleh petugas Kelurahan Cangkringan dan Kepolisian.

Lambang PKI di Tembok BLK Nganjuk Nganjuk, Bhirawa Di tengah merebaknya kelompok radikal ISIS (Islamic State of Iraq and Suriah), warga Kelurahan Cangkringan Kecamatan Nganjuk dikejutkan dengan munculnya coretan dinding yang menyerupai ‘Palu Arit’ lambang Partai Komunis Indonesia (PKI). Gambar yang dibuat dengan cat semprot warna merah tersebut, Rabu (20/8) ditemukan di pagar tembok kantor BLK (Balai Latihan Kerja) Dinas Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur di Jalan Lurah Surodarmo Nganjuk.

Karena berada di jalur ramai dan tepat di sebelah barat kantor Kelurahan Cangkringan kontan gambar tersebut membuat warga geger.

Gambar lambing partai terlarang itu kali pertama diketahui oleh Andre (43) warga setempat saat jalan jalan pagi lewat depan SMAN 1 Nganjuk. Melihat gambar yang mirip dengan simbol PKI di tembok BLK paling utara ini, akhirnya dilaporkan ke kantor Kelurahan Cangkringan dan diteruskan ke Polres Nganjuk.

Mendapat laporan dari masyarakat, petugas langsung menuju lokasi dan melakukan identifikasi. Akhirnya gambar itu oleh Hari Pramono, Lurah Cangkringan ditutup dengan cat hingga rata dan sudah tidak nampak seperti gambar simbol PKI. Selain itu, petugas juga mencari keterangan kepada warga sekitar untuk bahan penyelidikan dan mencari tahu siapa yang telah membuat gambar palu arit tersebut.

Kapolres Nganjuk, AKBP Anggoro Sukartono saat dikonfirmasi mengatakan, keberadaan gambar palu arit, tidak menutup kemungkinan organisasi terlarang itu masih ada di Nganjuk. Sehingga pihaknya akan melakukan koordinasi dengan seluruh elemen masyarakat untuk mengantisipasi munculnya gerakan yang menyerupai PKI. "Kita akan lakukan koordinasi dengan kepala desa atau lurah untuk mewaspadi gerakan gerakan yang membahayakan stabilitas negara," terang AKBP Anggoro.Q ris

Malang, Bhirawa Meski dilengkapi dengan CCTV dan dijaga oleh personil Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), tidak menjamin keamanan Balaikota Malang. Buktiknya Kantor Bagian Umum Rabu (20/8) atau Kamis (21/8) dinihari diobok-obok sekawanan pencuri. Kepala Bagian Umum Pemkot Malang, Zulkifli Amrizal, kepada wartawan mengutarakan, kantornya telah dimasuki maling. Barang yang dibawa kawanan pencuri adalah uang tunai sebesar Rp 21 juta.

“Uang kami hilang Rp 21 juta, malingnya membobol brankas, barang yang lain seperti HP dan Laptop, tidak dibawa, meski sebelumnya sempat diambil pencuri tapi kemudian ditinggal di bawah jendela,” ujar Zulkifli Amrizal, Kamis (21/8) kemarin.

Kejadian itu baru diketahui Zulkifli pada pukul 06.00 WIB, saat petugas kebersihan masuk ke dalam kantor. Sedangkan pihak Satpol PP yang menjaga tidak mengetahui jika terjadi pencurian. Zulkifli, menduga pencuri masuk melalui pintu jendela dan terlepas

dari penjagaan Satpol PP yang bertugas, itu terlihat dari bekas kejadian. Tetapi anehnya kantor Bagian Umum itu, terletak kurang dari 30 meter dari pos pantau CCTV. Karena itu pihaknya masih berkordinasi dengan tim teknis, untuk melihat dari CCTV kawanan perampok yang berhasil masuk. Dia yakin melalui CCTV akan diketahui dari mana masuknya dan cirri-ciri pelaku.

Diakui dia uang yang dibawa pencuri itu, adalah uang milik Bagian Umum untuk pembayaran gaji pegawai honorer dan untuk operasional kantor. "Kami akan lapor Pak Wali Kota, soal kehilangan itu, karena uang itu adalah uang untuk operasional kantor," terang Zulkifli.

Pihak Polres Kota Malang sudah mengecek lokasi kantor Bagian Umum guna melakukan olah TKP. "Sudah olah TKP, kami berharap pelaku segera ditangkap," tandasnya. Akibat ada kejadian ini, Bagian Umum bakal melakukan renovasi pada alat pengaman berupa kunci dan gembok, sehingga tidak mudah kebobolan.Q mut

Ketua DPRD Bojonegoro Dipimpin Perempuan PAN Ambil Alih Kursi Ketua Dewan dari PDIP di Kota Kediri Dalam rapat paripurna Pengambilan sumpah dan pelantikkan anggota DPRD Baru periode 2014-2019 bertempat di gedung DPRD Bojonegoro, Kamis (21/8), Mitro'atin yang mendapatkan rekomendasi dari DPP Partai Golkar langsung memimpin rapat Dewan sebagai ketua sementara.

Kali pertama ini sejarah di DPRD Bojonegoro dipimpin oleh seorang perempuan, seperti yang diungkapkan oleh Plt Sekretariat DPRD Bojonegoro Suprihadi.

“Mitro'atin diangkat sebagai ketua DPRD Bojonegoro, berdasarkan keputusan DPP Partai Golkar, kemudian Sukur Priyanto menduduki jabatan Wakil Ketua DPRD Bojonegoro atas Rekomendasi dari DPP Partai Demokrat,” ungkap Suprihadi.

Dalam penyampaianya Mitro'atin mengajak kepada seluruh anggota yang baru saja dilantik untuk segera mengambil langkah guna menyelesaikan tugas tugas yang harus segera di ambil seperti membentuk alat kelengkapan dan badan kelengkapan Dewan. “ Harapan kita segera terbentuk-

nya alat kelengkapan dewan, dengan maksud untuk segera bisa bekerja cepat dan mensinergikan dengan eskutif untuk melaksanakan tugas sebagai anggota DPRD,” ujarnya.

Dari data yang di himpun, rencananya Mitro'atin tidak hanya menjadi ketua DPRD sementara akan tetapi menjadi ketua Definitif DPRD Bojonegoro, begitu juga dengan Sukur Prianto.

PAN Ambil Alih Sementara itu, setelah beberapa periode kursi Ketua DPRD Kota Kediri di duduki wakil dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, pada pelantikan anggota DPRD Kota Kediri perioade 20142019 kursi ketua DPRD di ambil alih oleh wakil dari Partai Ama-

nat Nasional. Kamis (21/8).

Dalam pemilu legislatif lalu, PAN berhasil meraih 6 kursi dari yang sebelumnya hanya 4 kursi, sementara PDIP yang sebelumnya menduduki kursi ketua dewan karena mendapatkan 5 kursi pada pileg lalu menurun menjadi 4 kursi, sehingga Kursi ketua dewan tepaksa harus diserahkan ke partai pemenag pileg kota Kediri.

Sekertaris DPRD Kota Kediri Rahmad Hari Basuki, usai penaltikan mengatakan, Partai PAN selaku pemenang Pileg di Kota Kediri berhak atas kursi Ketua Dewan periode 2014-2019. ”Untuk saat ini kusi ketua DPRD diduduk oleh Kholifi Yunon dari PAN hal tersebut sesuai dengan keputusan tata tertib lembaga DPRD kursi ketua diduduki oleh partai yang memperoleh suara terbanyak,” terangnya.

Terpisah, Kholifi Yunon selaku Keduta DPRD sementara pada wartawan mengatakan , agenda terdekat usai pelantikan adalah

membentuk alat kelengkapan dewan namun sebelum itu ketua DPRD sementara akan didevinitifkan. “Berdasarkan surat keputusan dari gubernur jawa timur pembentukan alat kelengkapan dewan paling lama dua bulan setelah pelantikan anggota DPRD periode 2014-2019,” terang Yunon.

Sementara dalam pelantikan ini dari 30 anggota dewan 20 diantaranya muka baru ketua DPRD kota kediri Wara S. Renny Pramana dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD periode 2009-2014. “Meski banyak kekurangan namun pihaknya telah mampu menyelesaikan 68 rancangan peraturan daerah (Perda),” ucapnya.

Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar berharap, dengan dilantiknya para anggota DPRD ini para anggota dewan Bisa bekerja dan saling mendukung menjadi mitra pemerintah daerah. “Antara Eksekutif dan legislatif harus bersi-

bas/bhirawa

Rapat paripurna Pengambilan sumpah dan pelantikkan anggota DPRD Baru periode 2014-2019 di gedung dewan Bojonegoro. nergi dan tidak mengedepankan egoisonal dalam berbagai hal terutama menerbitkan produk hokum,“ kata Wali Kota yang berangkat dari Partai PAN ini.

Sementara dalam pelantikan dilakukan melalui rapat istimewa dewan yang dihadiri oleh

ratusan tamu undangan , setelah dibacakan surat keputusan pengangkatan dari gubernur jawa timur para anggota DPRD terpilih kemudian diambil sumpah oleh pemuka agama dan dilantik oleh Pengadilan Negeri Kota Kediri.Q bas,mb2

JAWA TIMUR

Jumat Pon 22 AGUSTUS 2014

7

Jurnalis se-Pasuruan Raya Bakar ID Card

KILAS JATIM

One Way Ditolak Paguyuban Angkot Malang, Bhirawa Sosialisasi One Way Jalan Semeru dan Jalan Kawi, kepada para sopir angkutan kota (Angkot), yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kamis (21/8) kemarin menuai reaksi keras dari paguyuban angkot. Para sopir angkutan kota menolak rencana kebijakan itu.

Salah satu perwakilan sopir angkot Edi Baskoro, menegaskan, dengan diterapkannya jalur satu arah ini, setidaknya 7 jalur angkot merasa terganggu. Karena itu pihaknya keberatan dan akan menolak kebijakan tersebut.

"Kami tidak menolak jalur satu arah, terserah itu kebijakan pemerintah, tapi kami tidak setuju jika menyangkut jalur angkot, jalur angkot jangan sampai diubah ini dampaknya akan sangat besar bagi kami," ujarnya Kamis (21/8), kemarin.

Jika angkot mengikuti jalur satu arah, pihaknya memprediksi akan terjadi penumpukan punampang di dua jalur tersebut. Makanya dia meminta pemkot Malang untuk tidak mengikutkan angkutan kota pada proyek satu arah itu.

Edi bahkan mengkritisi Pemkot Malang, untuk mengurai angka kemacetan di wilayah tersebut harusnya, dilakukan dengan merapikan parkir yang ada di depan Mall Olympic Garden."Itu harusnya diperbaiki dulu, jangan dikorbankan kami,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Wahyu Setiyanto menyebut tahapan untuk realisasi jalur satu arah ini sudah dilakukan. Walau mayoritas angkot banyak penolakan,tapi program itu akan tetep berlanjut.Q mut

Minim Pendonor, PMI Kekurangan Stok Darah Bojonegoro, Bhirawa Minimnya pendonor, persedian stok darah di Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupeten Bojonegoro dalam kondisi terbatas. Menurut Sekretaris PMI Cabang Bojonegoro, Suko H. Widodo, dari minggu kemarin pihaknya menggunakan donor pengganti, karena stok darah terbatas. Tetapi setelah mengadakan kegiatan di beberapa instansi dan perusahaan-perusahaan, sedikit demi sedikit stok darah di PMI kembali normal.

“Kami terus berupaya mencukupi kebutuhan darah. Sebab kemarin, stok darah di markas PMI terbatas lantaran masih minimnya pendonor. Sehingga apabila ada kebutuhan darah, terpaksa menggunakan donor pengganti,” terang Suko Widodo kepada Bhirawa, Kamis (21/ 8).

Untuk meningkatkan stok darah, pihaknya gencar melakukan jemput bola mencari pendonor. Diantaranya dengan menjalin kerja sama dengan berbagai instansi maupun perusahaan-perusahaan, untuk mengadakan acara donor darah. “Menurutnya, jika hanya menunggu para pendonor rutin saja, stok tak akan tercukupi,” jelasnya.Q bas

Pasuruan, Bhirawa Aksi bakar ID Card (kartu pengenal) dilakukan oleh puluhan jurnalis se-Pasuruan Raya. Aksi protes itu dilakukan sebagai reaksi atas pelarangan peliputan pelantikan anggota DPRD Kabupaten Pasuruan periode 2014-2019. Alasannya karena kapasitas gedung Dewan terbatas hanya pada undangan VIP, Kamis (21/8).

Peristiwa itu dipicu saat puluhan jurnalis yang sebelumnya sudah mengantongi ID Card dilarang petugas kepolisian memasuki Gedung DPRD Kabupaten Pasuruan.

Meski sudah menunjukkan ID Card yang diterbitkan Dinas Kominfo, namun petugas kepolisian tidak memperbolehkan wartawan memasuki gedung wakil rakyat tersebut.

“Kami datang ke sini sudah mengikuti aturan Kominfo dengan mengenakan ID Card, pakaian rapi serta bersepatu.

Tapi, tiba-tiba kami tidak mengizinkan masuk,” ujar Abdus Syukur, jurnalis dari Media Indonesia.

Karena hanya diperbolehkan meliput pelantikan dari halaman gedung Dewan, jurnalis dari berbagai media cetak, elektronik dan online akhirnya membakar ID Card.

Mereka merasa tidak ada artinya diberikan ID Card, tapi tidak bisa meliput kegiatan pelantikan anggota Dewan.

“Kami datang kesini untuk meliput pelantikan, tapi tidak diizinkan. Ini apa maksudnya.

Jika alasan kapasitas gedung seharusnya Sekretariat Dewan bisa mengantisipasinya,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Pasuruan Sunyono menyampaikan tidak diperbolehkannya para jurnalis memasuki gedung karena keterbatasan kapasitas gedung. Setelah beradu argumen, akhirnya wartawan diperbolehkan masuk gedung Dewan. Usai melakukan aksi bakar ID Card, puluhan wartawan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pasuruan. Q hil

hilmi husain/bhirawa

Aksi puluhan jurnalis se-Pasuruan Raya membakar ID Card di depan gedung DPRD Kabupaten Pasuruan, Kamis (21/8). Aksi protes itu dilakukan sebagai reaksi atas pelarangan peliputan pelantikan anggota DPRD Kabupaten Pasuruan periode 2014-2019.

16 Kecamatan Terancam Krisis Air Bersih Banyuwangi Siapkan Terminal Bojonegoro, Bhirawa Meski pada bulan ini masih ada hujan atau kemarau basah, akan tetapi sedikitnya 16 wilayah kecamatan dari 28 Kecamatan yang ada diKabupaten Bojonegoro, tahun ini terancam kesulitan air bersih. “Kemungkinan dari 28 kecamatan akan ada 16 kecamatan yang akan mengalami kesulitan air bersih, yang tersebar di 47 desa,” ungkap kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial (Disnakertransos) Pemkab Bojonegoro, Adie Wicaksonoso, Kamis (21/8) ditemui Bhirawa usai pelantikan DPRD Bojonegoro di gedung setempat.

Selain itu pihaknya juga menambahakan jika setiap ada laporan kekeringan pihak Dis-

nakertransos langsung mengirimkan bantuan air bersih dengan menggunakan mobil tangki berkapasitar 5000 sampai 6000 liter. “Kurang lebih 5000 hingga 6000 yang diangkut dengan mobil tangki setiap harinya,” lanjutnya.

Hingga saat ini, pihaknya sudah mengirim sebanyak 10 tangki air bersih di empat kecamatan. Sedangkan diperkirakan puncak terjadinya kekeringan di Kabupaten Bojonegoro terjadi pada Bulan September.

Adie menambahkan, pada tahun ini diprediksi jumlah wilayah yang mengalami kekeringan meluas jika dibanding dengan tahun sebelumnya. Tahun lalu, ada 47 desa di 16 Kecamatan yang mengalami kekeringan.

bas/bhirawa

Tampak antrian warga sedang mengantri air bersih bnatuan dari Disnakertransos Pemkab Bojonegoro.

“Diprediksi ada tambahan desa yang mengalami kekeringan menjadi 53 desa, pembengkakan terjadi di Kecamatan Kasiman, Sugihwaras dan Gondang,” tandasnya.

Bukan hanya itu, beberapa wilayah juga mengalami penyusutan, seperti di Kecamatan Ngasem, dan Ngambon. Didua Kecamatan itu yang mengalami pengurangan wilayah kekeringan seperti di Desa Sendangharjo, dan Kolong. “Sebelumnya pernah mengajukan air bersih sekarang tidak. Kita sudah disiapkan 300 tangki, dan 150 tangki dari operator migas dan pihak pemenang tender di Bojonegoro,” tambah Adi. Melihat adanya laporan kekeringan 4 kecamatan dari 28 kecamatan yang ada Di Bojonegoro mengalami kesulitan air bersih. Hal tersebut membuat kepala dinas transmigrasi dan sosial (Disnakertrans¬os) pemkab Bojonegoro, Adie Witjaksono meminta pihak kecamatan di masing masing wilayah untuk selalu melihat jika adanya wilayah yang kekurangan air bersih.

Hingga saat ini sedikitnya empat Kecamatan yang ada di Kabupaten Bojonegoro mulai kesulitan mendapat air bersih diantaranya Kecamatan Dander, Kedungadem dan Sugihwaras. “Kami sudah meminta bantuan petugas kecamatan untuk menyambut musim kemarau tahun ini dan segera melaporkan jika ada wilayah yang kesulitana mendapatkan air bersih,” pungkasnya.Q bas

dan Pasar Pariwisata Terpadu

Banyuwangi, Bhirawa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi akan merevitalisasi sejumlah pasar tradisional untuk dijadikan terminal dan pasar pariwisata terpadu. Salah satunya Pasar Sobo, Kecamatan Banyuwangi Kota. Rencananya, Pasar Sobo dikonsep menjadi pasar berbasis kesenian dan kerajinan lokal dilengkapi terminal pariwisata.

Sehingga membuka peluang lebih banyak lagi konsumen yang datang. "Pasar itu sekarang terlihat kumuh dan banyak kios kosong. Kami ingin memaksimalkan aset pemkab dengan merevitalisasinya," kata Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, Kamis (21/8).

Anggaran revitalisasi sudah diusulkan masuk APBD 2015. Ia berharap pedagang pasar mendukung upaya pemkab mengubah wajah Pasar Sobo. Bila sudah berdiri, pihaknya mengusulkan sistem sewa bagi pedagang yang berminat. Dengan begitu, hasil sewa kios bisa berkontribusi menyumbang PAD. "Wisatawan sekarang makin banyak berkunjung ke Banyuwangi, kami juga akan bantu promosi pedagang, sehingga dagangan mereka bisa tambah laris," kata Bupati Anas menjanjikan.

Kepala Dinas PU Bina Marga banyuwangi, Mujiono, mengatakan Pasar Sobo akan dibangun menjadi dua lantai.

Lantai pertama diisi 32 kios barang seni dan 8 los pasar buah. Selain itu, dibangun juga lahan parkir yang mampu menampung 7 bus, 11 angkutan pariwisata dan 40 mobil.

Lahan dilengkapi empat jalur angkutan kota. Dengan diintegrasikan ke terminal pariwisata, kata dia, tentu memudahkan pedagang memasarkan dagangannya karena tempat itu menjadi satu simpul berkumpulnya wisatawan.

Adapun lantai dua, diisi 9 kantor agen travel, 14 kios pasar kelontong, 16 kios warung makanan, dan 48 los pasar.

“Proyek ini akan dibangun tahun 2015. Proses renovasi juga bertahap, bisa dimulai dari belakang atau depan dahulu.

Bila dibangun yang depan, pedagang bisa berjualan di sisi belakang dulu,” ujar Mujiono.Q mb5

Siaga 1 Jelang Putusan MK, Kantor KPU Dijaga Ketat Tuban, Bhirawa Menjelang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, petugas kepolisian dari jajaran Polres Tuban kemarin (21/8) menjaga ketat kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tuban, yang berada di Jalan Pramuka.

Tidak hanya KPU, petugas kepolisian juga bersiaga penuh di kantor Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten setempat, gudang logistik KPU di Jl. Wahidin Sudirohusoso. Bahkan petugas juga

disiagakan di kantor-kantor Partai Politik (Parpol) pendukung pasangan calon presiden. ”Pengamanan siaga satu kita lakukan pada sejumlah titik, mulai kantor KPU, Panwaslu, gudang logistik, dan kantor-kantor Parpol pendukung pasangan Capres,” kata , Kasat Sabhara Polres Tuban, AKP Yani Susilo (21/8) di kantor KPU Tuban.

Bentuk pengamanan yang dilakukan tersebut bagian dari antisipasi menjelang putusan MK. Selain itu, ia juga menghimbau agar para pendukung pasangan Capres dapat

menahan diri dan menghormati keputusan MK terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). ”Ya, mari kita sama-sama menjaga keamanan, agar suasana tetap kondusif dan aman. Apapun putusan MK mari kita hormati dan kita jalankan,” imbau Kasat Sabhara Polres Tuban ini.

Lebih lanjut, Kasat Sabhara mengatakan, pengamanan baik kantor KPU, kantor Panwaslu, maupun kantor-kantor Parpol akan dilakukan sampai benar-benar situasinya aman. Selain itu, penarikan pasukan pengamanan tersebut tergan-

tung kondisi di pusat. ”Kalau sampai kapan pengamanan ini kita lakukan, kita menunggu keputusan dari pusat. Jika siang ini kondisi di Jakarta sudah tenang dan aman, pasti didaerah juga aman, dan pasukan bisa kita lakukan penarikan,” kata AKP Yani Susilo.

Sementara itu, salah satu anggota KPU Tuban saat dikonfirmasi terkait dengan sengketa pilpres meyakini di Kabupaten Tuban tidak akan ada Pemungutan Suara Ulang (PSU), menjelang pembacaan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).Q hud

Dewan Tetapkan Perubahan APBD Kota Blitar Tahun 2014 Dalam rangka meningkatkan pelayanan serta kinerja Pemerintah Kota Blitar di akhir tahun 2014, DPRD Kota Blitar akhirnya menetapkan Perubahan APBD Kota Blitar tahun 2014. Petapkan Perubahan APBD Kota Blitar tahun 2014 tersebut melalui Rapat Paripurna DPRD Kota Blitar Penetapan Persetujuan Bersama atas Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Blitar, Muh. Syaiful Ma’arif di Gedung Paripurna, Rabu malam (20/8) kemarin.

Diungkapkan Ketua DPRD Kota Blitar, Glebot Catur Arijanto, SH, mengatakan pihaknya telah sepakat untuk menetapkan Perubahan APBD Kota Blitar tahun 2014 setelah dilakukan pembahasan Badan Anggaran DPRD Kota Blitar, dimana sebelumnya telah disampaikan oleh Walikota Blitar, Muh. Samanhudi Anwar, SH tentang rencana penggunaan Perubahan APBD 2013. Dari kekuatan APBD Kota Blitar tahun

2014 sebesar Rp. 634 miliar menjadi Rp. 745 miliar.

“Kami telah sepakat untuk menyetujui Perubahan APBD Kota Blitar tahun 2014 yang sebelumnya telah disampaikan oleh Eksekutif melalui penyampaian Nota Keuangan Perubahan APBD Kota Blitar tahun 2014 dengan harapan bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan perencanaan,” kata Glebot Catur Arijanto, SH. Lanjut Glebot Catur Arijanto, SH,

pihaknya juga berharap kepada Pemerintah Kota Blitar untuk selalu konsisten dalam melaksanakan kewajibannya dalam setiap program untuk selalu mengedepankan kepentingan masyarakat.

Sebab selama ini yang diutamakan kalangan DPRD Kota Blitar mensejahterakan masyarakat Kota Blitar melalui Visi “Menuju Masyarakat Kota Blitar Sejahtera Yang Berkeadilan, Berwawasan Kebangsaan, Dan Religius Melalui APBD Pro Rakyat Pada Tahun 2015”.

“Pelaksanaan program Perubahan APBD 2014 ini diharapkan mampu menyelesaikan program-program yang tertunda karena belum ada alokasi anggarannya atau mengalami kekurangan. Sehingga kedepan bisa lebih baik lagi,” ujarnya.

Sementara Wali kota Blitar, Muh. Samanhudi Anwar, SH, mengatakan momentum per-

ubahan APBD ini dijadikan sebagai sarana untuk memperkuat pelaksanaan pembangunan daerah berdasarkan prinsip-prinsip APBD Pro Rakyat yang saat ini telah berjalan dan akan terus dipertajam dengan berbagai program dan kegiatan lain yang menyentuh kebutuhan masyarakat. ”Mudah-mudahan dengan semangat kebersamaan dan komitmen semua pihak, cita-cita kita untuk menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan yang lain dalam dokumen APBD dapat segera terwujud,” ujarnya.

Bahkan pihaknya juga siap berkomitmen untuk memperbaiki program yang dianggap belum efektif serta meningkatkan kinerja semua program yang telah berjalan dengan baik. ”Dengan harapan pelaksanaan program dan kegiatan di Kota Blitar bisa berjalan sesuai dengan Visi dan Misi APBD Pro Rakyat,” imbuhnya.Q htn*

hartono/bhirawa

Ketua DPRD Kota Blitar, Glebot Catur Arijanto, SH saat menandatangani Berita Acara penetapan Perubahan APBD 2014 didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Blitar, Muh. Syaiful Ma’arif, Wali Kota Blitar, Muh. Samanhudi Anwar, SH dan Sekretaris Daerah Kota Blitar, Drs. Ichwanto, MAP.

EKONOMI - BISNIS

8

Jumat Pon, 22 AGUSTUS 2014

Singapura Jalin Kerjasama dengan Kota Surabaya

Jual Wisata Religi Ampel ke Wisman Kota Surabaya dengan segudang prestasi terus mendapatkan perhatian Negara tetangga. Jika sebelumnya Negara Malaysia pernah berkunjung ke Surabaya. Kamis (21/8) kemarin Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menerima kunjungan dari Negara Singapura.

trie diana/bhirawa

Salah satu sudut dari Wisata Religi Ampel Surabaya.

Kurs JUAL

BELI

USD

11,806.00

11,688.00

SGD

9,478.92

9,376.65

EUR

15,844.83

15,684.13

JPY

11,497.86

11,380.72

GBP

19,865.96

19,662.72

Sumber: Bank Indonesia (21 AGUSTUS 2014)

RAGAM EKBIS

Pedagang Tidak Terpengaruh Putusan MK Surabaya , Bhirawa Putusan Mahkaman Konstitusi soal hasil pemilihan presiden, ternyata tidak berpengaruh terhadap kegiatan perdagangan di Pasar Atom. Bahkan pedagan dan pembeli di pusat perbelanjaan di Jalan Waspada Surabaya itu merasa aman karena banyak aparat yang berjaga. Susanti salah satu pengunjung merasa tidak khawatir dengan keputusan yang diambil MK, karena ia yakin suasana di Jatim bakal tetap kondusif.

“Tadi di depan melihat Polisi yang berjaga-jaga sehingga keamanan pedagang dan pengunjung terlindungi. Selain itu, pihakpihak yang bersengketa telah memiliki kedewasaan politik dan semoga tidak terjadi kerusuhan,” katanya, Kamis (21/8).

Susanti mengungkapkan dengan banyaknya personel aparat kemanan yang berjaga dibeberapa ruas jalan tidak menjadikan suasana mencekam. Tetapi justru memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa kegiatan ekonomi telah dilindungi oleh pemerintah.

“Bagi saya tidak merasa mencekam, justru menambah nilai keamanan sebuah daerah. Karena mereka yang setiap hari dalam roda ekonomi tentu memerlukan adanya jaminanan keamanan,” ujarnya. Q wil

KEHILANGAN SURABAYA BPKB HILANG a/n Mining suprapti, alamat Sudimoro Selatan RW04/03 Ds Sudimoro Tulangan Sidoarjo. Nopol W 4086 XS, noka MH1JB91109K600510, Nosin JB91F1595882 No.1200/IMB/BI-II/2014 BPKB HILANG a/n Mining suprapti, alamat Sudimoro Selatan RW04/03 Ds Sudimoro Tulangan Sidoarjo. Nopol W 4086 XS, noka MH1JB91109K600510, Nosin JB91F1595882 No.1201/IMB/BI-II/2014 BPKB HILANG a/n Mining suprapti, alamat Sudimoro Selatan RW04/03 Ds Sudimoro Tulangan Sidoarjo. Nopol W 4086 XS, noka MH1JB91109K600510, Nosin JB91F1595882 No.1202/IMB/BI-II/2014

TULUNGAGUNG KEHILANGAN STNK, Mobil Isuzu Panther, th. 2000, Abuabu Metalik, AG1135RC, a/n. Suhadi, Ds. Tunggangri, Kalidawir-T.Agung No.1203/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2012, Putih, AG4462OK, a/n. Imam Bukori, Ds. Tunggangri, Kalidawir-T.Agung No.1204/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, YSuzuki, th. 2010, Hitam, AG5497ST, a/n. Maryanah, Jl. Nusa Indah RT 03/01, Krandekan, Kalidawir-T.Agung No.1205/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda Vario, th. 2012, White Blue, AG4087OM, a/n. Minan, Dsn. Krajan RT 01/04, Kedungcangring, Pagerwojo-T.Agung No.1206/IMB/BI-II/2014

Kunjungan Wakil Menteri Luar Negeri Singapura, Mr Masagos Zulkifli didampingi Duta Besar Singapura untuk Indonesia, Mr Anil Kumar Nayar beserta staf kementerian luar negeri. Diterima langsung oleh Wakil Wali Kota Surabaya, Wisnu Sakti Buana.

Memang selama ini belum ada hubungan kerjasama resmi antara Singapura dan pemerintah daerah di Indonesia. Kerjasama yang

sudah terjalin baru dengan pemerintah pusat. Hal itu disampaikan Massagos Zulkifli didepan Wakil Wali Kota Surabaya di ruang sidang. Menurutnya selama ini juga Singapura dan Surabaya sudah pernah menjalin kerjasama non informal. ‘’Kami berkunjung ke Surabaya tidak hanya dalam rangka silaturahmi melainkan saling tukar menukar informasi dengan Pemkot Surabaya. Ini merupakan

pertama kalinya kita mencoba menjalin kerjasama dengan Pemkot dan pemda di Indonesia,” jelasnya.

Disamping itu, kedatangan kementerian luar negeri Singapura untuk bisa memberikan akses langsung kepada Pemkot Surabaya apabila ingin melakukan studi banding kesana. ‘’Supaya hubungan antar Negara tetangga antara Surabaya dan Singapura. Pertukaran kebudayaan dan pemuda juga bisa dilakukan,’’ tukasnya.

Selama berada di Surabaya, Massagos sudah mengunjungi objek wisata Sunan Ampel. Dia menilai wisata Sunan Ampel sangat bagus, namun memang perlu ada

infrastuktur yang perlu diperbaiki. Di Singapura, cerita Massagos setiap bulan Juni dan Desember warga Singapura banyak yang melakukan wisata ke luar negeri. ‘’Saya rasa potensi wisata religi Sunan Ampel bisa kita jual di Singapura. Objek tersebut bisa kita masukkan dalam salah satu tujuan wisata di Surabaya. Nantinya, informasi ini akan saya teruskan ke biro perjalanan wisata di Singapura. Mungkin warga muslim Singapura bisa berkunjung ke wisata Sunan Ampel di Surabaya.

Jadi, tidak hanya warga Surabaya saja yang sering berlibur ke Singapura,’’ urainya. Q dre

Penjualan Semen Terpengaruh Agenda Politik Surabaya, Bhirawa Agenda politik pemilihan umum dan pilpres ikut mempengaruhi penjualan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk di pasar dalam negeri yang hingga Juli 2014 hanya tumbuh tipis 0,3 persen dibanding periode sama tahun lalu.

Direktur Keuangan PT Semen Indonesia Ahyanizzaman di sela kegiatan Investor Summit 2014 di Surabaya, Kamis mengemukakan penjualan domestik sampai Juli 2014 tercatat sebanyak 14,42 juta ton, sementara realisasi pada Januari-Juli 2013 sejumlah 14,37 juta ton.

“Penjualan semen terpengaruh agenda pemilu legislatif dan pilpres, karena sebagian aktivitas konstruksi juga ikut terhenti,” katanya didampingi Sekretaris Perusahaan Semen Indonesia Agung Wiharto, Kamis (21/8).

Selain agenda politik, kegiatan arus mudik lebaran selama dua pekan juga mengganggu distribusi semen, karena adanya larangan kendaraan besar pengangkut barang nonlogistik beroperasi di jalan raya. Menurut ia, penjualan terbesar Semen Indonesia masih ditopang Semen Gresik sebesar 7,8 juta ton (naik 4,2 persen), kemudian Semen Tonasa berkontribusi 2,92 juta ton (naik 0,6) dan Semen Padang 3,69 juta ton (turun 7,2 persen).

Kendati penjualan relatif stagnan, lanjut Ahyanizzaman, perseroan masih mampu meraih pertumbuhan laba bersih sekitar 8,61 persen sampai

ist

Penjualan domestik semen sampai Juli 2014 tercatat sebanyak 14,42 juta ton, sementara realisasi pada Januari-Juli 2013 sejumlah 14,37 juta ton.

semester I tahun 2014, yakni tercatat Rp2,78 triliun. Laba bersih periode sama tahun lalu terealisasi Rp2,56 triliun.

Sedangkan total pendapatan Semen Indonesia mencapai selama Januari-Juni 2014 mencapai Rp12,88 triliun atau meningkat 12,8 persen dibanding tahun lalu sekitar Rp11,42 triliun. “Meskipun penjualan mengalami perlambatan, keuntungan kami terus meningkat. Langkah

efisiensi yang telah dilakukan mampu meningkatkan profit perusahaan,” tambah pria yang akrab disapa Yani itu.

Terkait gencarnya isu pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, Yani mengatakan Semen Indonesia sangat siap dan terus berupaya meningkatkan kapasitas produksinya melalui pembangunan pabrik baru. Saat ini, perusahaan pelat merah (BUMN) itu sedang mengerja-

kan pembangunan dua pabrik semen, masing-masing di Padang (Sumatera Barat) dan Rembang (Jawa Tengah), dengan kapasitas setiap pabrik tiga juta ton per tahun.

Untuk pembangunan Pabrik Rembang, investasi yang dikucurkan sekitar Rp3,717 triliun, sedangkan Pabrik Indarung VI Padang lebih kurang Rp3,25 triliun. Sekretaris Perusahaan Semen Indonesia Agung Wiharto menjelaskan

total kapasitas produksi yang dimiliki Semen Indonesia Group saat ini mencapai 31,8 juta ton dan diproyeksikan menjadi 40,8 juta ton pada 2017, setelah ekspansi pabrik di sejumlah wilayah, termasuk Padang dan Rembang.

Semen Indonesia Group terdiri dari Semen Gresik (Jatim), Semen Tonasa (Sulawesi Selatan), Semen Padang (Sumbar), dan Thang Long Cement (Vietnam). Q kim,ant

Sosialisasi GNNT di Unair Bakal Pecahkan Muri Potong Betina Produktif, Bakal Kena Sanksi Surabaya, Bhirawa Sosialisasi Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) oleh Bank Indonesia di Universitas Airlangga (Unair) bakal memecahkan rekor Musium Rekor Indonesia (Muri). Sebab pada kegiataan akan dilakukan penanaman 6.060 tanaman produktif dalam galon oleh mahasiswa baru pada pembukaan Dies Natalis ke-60, 30 Agustus.

“Itu merupakan program penghijauan yang melibatkan 7.000-an mahasiswa baru yakni 6.060 mahasiswa membawa tanaman dalam galon dan sisanya adalah mahasiswa yang memainkan konser musik galon. Nantinya, BI akan mencanangkan GNNT dalam pembukaan dies natalis itu,” kata Direktur Kemahasiswaan Unair Surabaya Eko Supeno di kampus setempat, Kamis (21/8).

Didampingi Deputi Kepala Perwakilan BI Wilayah IV Jatim Hamid Ponco Wibowo, ia menjelaskan pencanangan GNNT di Unair itu akan diawali dengan sosialisasi uang elektronik di kantin kampus, sehingga kantin kampus nantinya akan menggunakan sistem pem-

bayaran dengan mesin EDC seperti layaknya di pasar swalayan.

“Bukan soal nilai transaksi dengan mesin EDC yang mungkin kecil untuk skala kantin, tapi hal itu penting untuk manajemen Unair, karena transaksi dengan sistem elektronik akan memudahkan kontrol keuangan, sehingga Unair akan diuntungkan, sebab semua transaksi berlangsung transparan,” katanya.

Ia mengatakan sosialisasi uang elektronik akan dilakukan pada pameran produk UKM di Gedung ACC Unair pada 26-28 Agustus, kemudian pencanangan akan dilakukan bersamaan pembukaan Dies Natalis ke-60 Unair pada 30 Agustus.

“Saat pembukaan itu, 6.060 mahasiswa yang membawa tanaman dalam galon akan membentuk konfigurasi huruf LCS yang merupakan akronim dari Less Cash Society atau Komunitas Non-Tunai. Pembentukan konfigurasi itu diiringi musik galon yang dimainkan sekitar 1.000 mahasiswa yang disebut ‘Musik Galon Specta GNNT’,” katanya.

Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan BI Wilayah IV Jatim,

Hamid Ponco Wibowo, menjelaskan pihaknya mencanangkan GNNT di kalangan mahasiswa pada 10 kota besar selama Agustus-September, termasuk di Unair, karena mahasiswa merupakan anggota masyarakat yang lebih terdidik.

XL Dukung GNNT PT XL Axiata Tbk (XL) mendukung program pemerintah dalam melakukan kampanye Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang dicanangkan oleh Bank Indonesia dengan memperkenalkan produk uang elektronik XL Tunai yang dapat digunakan di beberapa merchant.

Program GNNT ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, pelaku bisnis dan juga lembaga-lembaga pemerintah untuk menggunakan sarana pembayaran non tunai dalam melakukan transaksi keuangan, yang tentunya mudah, aman dan efisien.

Penggunaan transaksi non tunai (cash less) baik melalui XL Tunai maupun transfer via handphone makin diminati pelanggan dan masyarakat. Q ma,riq

Pemprov, Bhirawa Dinas Peternakan (Disnak) Jatim kembali mengingatkan agar pemotongan terhadap sapi harus diperhatikan dengan baik-baik.

Sebab, jika ada yang melangsungkan pemotongan sapi betina produktif maka akan dikenakan sanksi tegas.

Hal ini dikarenakan dalam pemotongan sapi betina ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya sapi harus sudah tidak produktif, majir (tidak bisa bunting lagi), dan terkena penyakit.

Semuanya sudah tertera dalam UU Nomor 9 Tahun 2013 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Perda Jatim Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengendalian Ternak Sapi Kerbau Betina Produktif.

Kepala Disnak Jatim, Ir Maskur MM mengatakan, pelanggar aturan ini akan didenda Rp 250 juta. Sedan-

gkan sanksi untuk rumah potong hewan (RPH) yang dipakai untuk menyembelih sapi betina, izinnya akan ditinjau ulang atau dicabut.

“Terhitung 2014, selain sosialisasi ke RPH yang harus tetap digalakkan, maka kami juga akan mulai memberikan sanksi tegas, baik berupa denda maupun kurungan. Para pejagal juga harus mengerti bahwa pemotongan sapi betina bunting atau sapi betina produktif itu dilarang,” katanya.

Salah satu bentuk pencegahan yang dilakukan saat ini adalah mengharuskan RPHRPH punya petugas pemeriksa. ”Jadi sesaat setelah sapi diturunkan, petugas akan langsung memeriksanya dengan melibatkan profesi dokter hewan,” katanya. Dijelaskannya, sesaat setelah sapi diturunkan, petugas akan langsung memeriksanya dengan melibatkan profesi dokter hewan. Petugas-petugas Keur Master. Dalam tindakan ante mortem tersebut, petugas teknis dan dokter hewan yang ditunjuk bertugas memeriksa apakah sapi yang didatangkan, layak dipotong atau tidak.

Apabila petugas mengetahui sapi itu ternyata adalah betina produktif, maka mereka akan melarang sapi tersebut dipotong. Setelah sapi-sapi yang dinyatakan layak sembelih telah dipotong, petugas teknis itu juga akan melakukan tindakan post mortem untuk memastikan apakah daging yang telah dihasilkan benar-benar layak dikonsumsi.

Dirinya juga sudah meminta semua RPH yang di semua kabupaten/kota di Jatim mematuhi aturan ini.

Upaya lain yang sudah dilakukan Disnak adalah membangkitkan kesadaran para peternak agar tidak menjual sapi betina produktif kepada jagal. Q rac

OLAHRAGA

Jumat Pon 22 AGUSTUS 2014

Rektor IKIP Dorong para Atlet Studi S1

LINTASAN

Pelatih Persela Waspadai PSM Lamongan,Bhirawa Persela Lamongan harus bekerja keras agar bisa lolos ke babak 8 besar Indonesia Super League.Laga melawan PSM Makasar Sabtu (23/8) di Gelora Bung Tomo ini menjadi laga penting bagi Persela.Sebab jika mampu meraih poin di laga ini peluang lolos ke 8 besar cukup besar.

Jika kalah,anak asuhan Eduard Tjong ini bakal di tempel ketat oleh rival dibahawnya yakni PSM Makasar,Persiba Balikpapan dan Persepam Madura.Laga melawan PSM ini menjadi laga away terakhir Persela di putaran kedua. Setelah menghadapi PSM bakal menjamu Persipura dan Perseru di Lamongan.

Hasil buruk yang diraih Persela selama putaran kedua membuat posisi Persela terancam di empat besar wilayah timur.

Hanya kemenanganlah yang bisa mengantarkan Persela ke babak 8 besar.Tiga laga sisa benar-benar harus dimanfaatkan untuk mendulang poin demi menuju 8 besar.

Peningakatan permainan PSM Makasar semenjak ditangani pelatih baru Asgaf Razak yang menggantikan Rudy Keltjes ini di waspadai oleh Pelatih Persela Eduard Tjong.Menurut Edu, kekuatan PSM saat ini berbeda dengan di putaran pertama lalu yang di kalahkan Persela 3-1 di Surajaya.

Torehan dua kemenagan beruntun yang di raih PSM Makasar menjadi motivasi sendiri bagi punggawa Laskar Juku Eja tersebut.Dua hasil positif yang diraih oleh PSM ini membuat pelatih Persela Eduard Tjong waspada.Edu sudah menyiapkan strategi khusus agar bisa mencuri poin di Gelora Bung Tomo.

Edu berharap kepada anak asuhnya agar bekerja keras demi meraih tiket 8 besar.Sebisa mungkin meraih poin di tiga laga sisa termasuk saat melawan PSM Makasar Sabtu besok.’’Kita sepakat bekerja keras dan semoga bisa meraih angka lawan PSM,’’ungkapnya.Q mb1

Malang, Bhirawa Rektor IKIP Budi Utomo, Nurcholis Sunuyeko, mendorong para atlet yang berprestasi agar bisa belajar dibidang akademik dan mampu menyelesaikan pendidikan sampai sarjana. Ini untuk meningkatkan kemampuan akademik mereka, sekaligus sebagai bekal jika nanti sudah tidak produktif lagi.

Menurut Nurcholis, masa produktif atlet itu ada batasanya, karena itu senyampang ada kesempatan untuk menyelesaikan studi, pihaknya memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada para atlet untuk ikut belajar di kampus IKIP Budi Utomo.

“Kampus kami, tidak hanya sekedar mendorong para atlet bisa belajar S1, tetapi mereka yang mau kuliyah akan mendapatkan fasilitas berupa

beasiswa. Karena kami bekerjasama dengan pihak BRI, yang tiap tahunya membantu 50 orang mahasiswa berprestasi khususnya para atlet,”terang Nurcholis Sunuyeko, disela-sela persiapan wisuda sarjana IKIP Budi Utomo, Kamis 21/8 kemarin.

Dikemukakan dia, jika jurusan pendidikan olah raga, IKIP Budi Utomo, menampung banyak atlet nasional.

Ada yang pemain bola, ada

mut/bhirawa

Nurcholis Sunuyeko atlet balap sepeda, jumlahnya sangat banyak. Bahkan dua atlet nomor BMX, yang juga

Jambi, Bhirawa Pengurus provinsi Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (Pengprov Pobsi) Jambi mengirimkan enam atlet biliar binaannya untuk berlatih diluar Provinsi Jambi dalam rangka persiapan menghadapi babak prakualifikasi PON 2015 dan PON XIX/2016 di Jawa Barat.

Sekretaris Umum (Sekum) Pengprov Pobsi Jambi, Sulaiman Bujang, di Jambi, Kamis, mengatakan keenam atlet biliar (pebiliar) Jambi menyiapkan enam orang atletnya yang akan dipersiapkan dan digodok jelang perhelatan tersebut dengan berlatih diluar provinsi.

Keenam atlet tersebut kini tengah menjalani pemusatan latihan daerah (pelatda) program Merpati Emas yang diprogramkan oleh KONI Jambi dengan mengambil tempat latihan diluar daerah seperti di Jakarta dan Jawa Timur.

Dipilihnya ketiga provinsi tersebut sebagai tempat pemusatan latihan atlet biliar Jambi karena didaerah tersebut cukup banyak lawan tanding untuk para pebiliar dalam mengarah kemampuannya.

Selain itu diluar daerah memiliki fasilitas latihan yang cukup memadai untuk para pebiliar bisa mengembangkan kemampuannya dalam meningkatkan teknik bermain.Q ant

atlet Sea Games 2013, dia adalah Ari Kristanto dan Dwi Kurniawan , tahun ini keduanya juga ikut diwisuda.

“Saya kira tidak ada alasan bagi atlet tidak bisa menyelesaikan kuliyahnya, buktiknya mereka mampu selesai dan ikut di wisuda. Ini sudah seharusnya layak menjadi contoh bagi atlet lainnya,”terang Nurcholis.

Saat ini beberapa pemain bola ternama juga tenggah menempuh pendidikan S1, mereka itu antara lain, Bustomi, Arif Suyono, Juan Revi, serta masih banyak pemain lainnya.

Mereka masuk kuliyah pada saat tidak ada turnamen.

“Kalau ada turnamen jadwalnya sangat padat, disela-sela itu mereka kuliyah,’imbuhnya.

Pihaknya lantas menambahkan jika jurusan Pendidik-

an olah raga di kampusnya, selalu diserbu oleh mahasiswa. Bahkan 50 persen dari 2000 mahasiswa baru tahun ini merupakan mahasiswa program pendidikan olahraga.

“Program pendidia oleh raga IKIP Budi Utomo, selalu menjadi primadona, tidak saja mahasiswa dalam negeri, mahasiswa luar negeri juga banyak, khususnya untuk program S2.

Bahkan dari 2852 sarja yang akan diwisuda dua orang diantara berasal dari Korea Selatan. Mereka adalah Lee Soung Suk dan Kim in Song. Keduanya lulus Pasca Sarjana pada program pendidikan olahraga,”imbuhnya, sembari menambahkan jika IKIP Budi Utomo telah menerima mahasiswa dari berbagai Negara.Q mut

Bupati Buka Kejuaraan Bulutangkis Bupati Madiun Cup

Enam Atlet Jambi Berlatih di Luar Provinsi ist

Pemain Persebaya memiliki masa istirahat yang cukup setelah Polrestabes Surabaya tidak memberikan izin pertandingan saat menjamu Persepam sore hari ini, Jumat (22/8). ist

Terkendala Izin, Laga Persebaya Lawan Persepam Ditunda Surabaya, Bhirawa Persebaya lagi-lagi tersandung masalah izin pertandingan, kali ini pihak Polrestabes Surabaya tidak mengizinkan tim berjuluk Bajol Ijo itu menjamu Persepam Madura yang rencanannya digelar sore hari nanti, Jumat (22/8) di Gelora Bung Tomo (GBT).

Hal tersebut dikemukakan oleh Pengawas Pertandingan dari PT Liga Indonesia Bambang Irianto usai pertemuan teknis kedua tim di Surabaya yang menjelaskan kalau penundaan laga didasarkan pada keluarnya surat dari Polrestabes Surabaya tertanggal 19 Agustus 2014 terkait izin keamanan pertandingan ISL. Alasan penundaan karena terkait putusan Mahkamah Konstitusi soal sengketa Pilpres dan rencana pelantikan anggota DPRD Kota Surabaya pada Minggu (24/8). “Kami baru hari ini menerima surat tersebut dari panpel dan langsung melaporkannya kepada PT Liga untuk konsultasi jadwal laga berikutnya,” katanya, Kamis (21/8).

PT Liga Indonesia memutuskan jadwal laga tunda Persebaya melawan Persepam MU digelar pada 29 Agustus, tetapi jadwal tersebut sifatnya juga masih tentatif. “Jadi, ada kemungkinan jadwal itu bisa berubah, karena PT Liga juga harus melihat jadwal pertandingan lainnya,” ujarnya.

Ia menambahkan Polrestabes Surabaya sebenarnya memberikan opsi kepada panpel jika ingin tetap menggelar laga sesuai jadwal pada Jumat (22/8), yakni di Stadion Bumimoro Surabaya, kompleks TNI AL, itu pun tanpa penonton. “Namun, laga diputuskan tetap ditunda dan disepakati kedua tim, juga panpel,” tambah Bambang.

Penundaan jadwal laga Persebaya melawan Persepam ini merupakan yang kedua kalinya pada musim ini. Saat putaran pertama, laga kedua tim di Bangkalan, Madura, juga dibatalkan karena ada musibah meletusnya Gunung Kelud, yang abunya terbawa angin hingga ke wilayah Madura.Q wwn

Sulsel Rebut Dua Medali Lempar Lembing Makassar, Bhirawa Tim atletik Sulawesi Selatan berhasil merebut medali perak dan perunggu dari nomor lempar lembing pada Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Atletik Senior di Jakarta, Kamis.

Pelatih Atletik Sulsel Abdul Kadir, saat dihubungi dari Makassar mengatakan dua medali Sulsel masingmasing dipersembahkan atlet terbaiknya, yakni Ayu Ariandani (perak) dan Sri Ummi Utami yang sukses merebut perunggu.

Hasil ini sekaligus mempertahankan prestasi keduanya pada pelaksanaan Kejurnas Senior 2013.

"Ayu Ariandani harus puas menempati peringkat kedua setelah kalah dari atlet Jabar. Untuk perolehan dua medali dari nomor lempar lembing ini sekaligus mengulang pencapaian yang diraih keduanya pada pelaksanaan 2013," jelasnya.

Hasil dari pelaksanaan hari kedua ini lebih baik dari yang dicatatkan pada hari pertama, Rabu. Atlet Sulsel Ardiansyah yang tampil dihari pertama di nomor lari 200 meter gagal meraih medali bagi Sulsel.

Mengenai hasil yang dicapai sejauh ini, pihaknya mengaku sudah cukup maksimal. Pihaknya juga maish berharap banyak dari sejumlah atlet yang akan segera turun khususnya Lismawati yang akan kembalitampil di nomor 800 meter dan 1.500 meter putri.

"Lismawati yang kembali kita andaalkan meraih medali emas baru akan berlaga

9

pada Jumat besok. Untuk atlet lainnya tetap kita harapkan bisa membuktikan kualitasnya sekaligus mempersembahkan prestasi bagi Sulsel," katanya.

Sekretaris Umum Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) Sulsel, Addien, mengatakan bertekad mempertahankan pencapaian prestasi 2013 saat berlaga di Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Atletik Senior Jakarta, 19-21 Agustus 2014.

Tim atletik Sulsel di Kejurnas 2013 berhasil meraih dua medali emas, satu perak dan perunggu. Dua emas Sulsel dipersembahkan atlet terbaiknya Lismawati Illang pada nomor 800meter dan 1.500 meter. Sedangkan perak direbut Ayu Ariandani serta perunggu melalui Sri Ummi Utami.

Untuk merealisasikan target, pihaknya berharap dari tujuh atlet terbaiknya, yakni Lismawati, Ayu Ariandani,

Sri Ummi Utami (lempar lembing), Supiana (lompat jangkit), Ardiansyah (100m200meter putra), Herlianto (10.000 meter putra) serta Muhammad Nur Ilham (800 meter puta/putri).

"Lismawati tentunya tetap menjadi andalan Sulsel.

Selain Lismawati, kami juga berharap banyak pada atlet lain yang juga sukses membukukan catatn waktu tercepat saat seleksi di Makassar lalu," ujarnya.Q ant

Madiun, Bhirawa Bupati Madiun H. Muhtarom, S.Sos di Gedung Serba Guna Korpri Kab. Madiun membuka secara resmi kejuaraan Bulurangkis Bupati Madiun Cup se Eks Karesidenan Madiun, Kamis (21/8).

Ketua Panitia Penyelenggara kegiatan yang juga Ketua PBSI Kab. Madiun Drs. Budi Tjahyono, M.Si melaporkan, bahwa maksud dan tujuan diselenggarakannya turnamen ini adalah sebagai wadah atlet Bulutangkis yunior untuk mengevaluasi, mengasah kemampuan serta meningkatkan prestasi agar bisa mencapai prestasi yang tinggi, memasyarakatkan olahraga Bulutangkis sejak usia dini, kaderisasi atlet berprestasi untuk persiapan turnamen regional dan nasional serta untuk membina jiwa sportifitas , rasa persaudaraan dan persahabatan antar atlet bulutangkis.

Kejuaraan Bulutangkis Bupati Madiun Cup 2014 dilaksanakan mulai Kamis, 21 Agustus s.d Senin 25 Agustus 2014 bertempat di Gedung Serba Guna Korpri Kab. Madiun.Sedangkan pesertanya diikuti olej 338 peserta dari Kab. Madiun, Kota Madiun, Kab. Ngawi, Kab. Magetan, Kab. Pacitan dan Kab. Ponorogo. Cabang pertandingan yang diadakan meliputi : Tunggal Usia Dini Putra dan Putri dibawah usia 11 tahun. Tunggal Usia Anak-anak Putra dan Putri dibawah 13 tahun, Tunggal pemula Putra dan Putri dibawah 15 Tahun dan Tunggal Remaja Putra dan Putri dibawah usia 17 tahun, serta Tunggal Taruna Putra dan Putri usia dibawah 17 tahun. Kepada para pemenang akan diberikan hadiah, penghargaan, Tropy dan uang pembinaan.

Ketua Propinsi PBSI Jawa Timur Wijanarko Adi Mulya, SE berpesan agar para atlet yang akan bertanding dapat bermain secara sportif, menang atau kalah nanti akan ditentukan dilapangan. Untuk itu para pemain hendaknya mempunyai jiwa dan semangat yang tinggi dalam melaksanakan latihan sehinga akan menghasil prestasi yang terbaik.

Bupati Madiun H. Muhtarom, S.Sos dalam sambutannya mengatakan, bahwa dirinya merasa bangga kepada kader-kader atlet Bulutangkis yang akan tampil pada Bupati Madiun Cup tahun 2014 di gedung serba guna Korpri Kab. Madiun. Diharapkan mereka akan mampu tampil lebih baik pada masamasa yang akan datang.

Kesempatan itu, Bupati Muhtarom, berpesan agar momentum kejuaraan hari ini bisa menjadi media yang harus dimanfaatkan dengan baik. Kndisi lapangan yang sederhana ini jangan sampai menjadi kendala untuk kita bermain. Dengan demikian adanya kejuaraan ini dapat menjadi angin segar bagi para atlet Bulutangkis se Eks Karesidenan Madiun.

“Untuk itu diharapkan, agar pada atlit dapat bermain sportif dan menjaga kesehatan dengan baik agar dapat mengukir prestasi dimasa-masa yang akan datang, “kata bupati Muhtarom berharap..

Sebelum pelaksaan kejuaraan dimulai, Bupati Madiun Muhtarom berkenan melakukan pemukulan bola pertama yang dilanjutkan dengan penampilan Ketua Pengurus Propinsi PBSI Jawa Timur. Hal ini dilakukan untuk memberikan semangat kepada para pemain yang akan bertanding.Q dar

NASIONAL-POLITIK

10

Jumat pon 22 AGUSTUS 2014

DKPP Apresiasi Hadar Gumay sebagai Negarawan DKPP Pecat Seluruh Anggota KPU Dogiyai Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu mengapresiasi sikap Komisioner KPU Pusat Hadar Nafis Gumay atas sikapnya yang tidak membalas fitnah pengadu terkait tuduhan pembocoran materi debat capres kepada tim Jokowi-Kalla.

“DKPP memberi apresiasi atas sikap etis Teradu (Hadar) yang tidak melakukan tindakan hukum atau bentuk lain untuk membalas fitnah yang dilakukan Pengadu (Arief Pouyono/kubu Prabowo-Hatta) dan narasumber informasi yang dijadikan sebagai saksi dalam perkara ‘a quo’,” kata Anggota Majelis Hakim DKPP Valina Singka di Jakarta, Kamis (21/8) kemarin.

Hal tersebut, lanjut dia, menunjukkan dedikasi, integritas dan sikap kenegarawanan yang

ditunjukkan oleh Hadar. DKPP menilai justru pengaduan yang disampaikan pengadu terdapat unsur pemutarbalikan fakta yang mengakibatkan Teradu terhina.

“Bukti yang diajukan Teradu sangat meyakinkan dan dengan demikian dalil Pengadu tidak beralasan dan Teradu terbukti tidak melakukan pelanggaran kode etik,” tambahnya.

Menanggapi Putusan DKPP tersebut, Hadar berterima kasih kepada Majelis Hakim karena dapat membuat keputusan

KILAS NASIONAL

Soksi Usulkan Munas Golkar Oktober 2015 Jakarta, Bhirawa Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Sentra Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Ade Komarudin mengusulkan agar Musyawarah Nasional Partai Golkar dilaksanakan pada Oktober 2015.

“Untuk (Munas) waktunya kita usulkan bulan Oktober sesuai dengan masukan dan aspirasi dari DPD I dan DPD II. Tentunya ini akan bisa menjadi pertimbangan DPP Partai Golkar,” kata Ade Komarudin. Ia mengatakan usulan tersebut berdasarkan alasan untuk menjalankan asas kepatuhan sesuai yang sudah diputuskan dalam Munas sebelumnya di Riau.

Ade menegaskan bahwa keinginan untuk menggelar Munas pada tahun 2015 bukanlah keinginan pribadi Ketua Umum DPP Partai Golkar karena keputusan tersebut diambil sebelum ARB diputuskan sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

“Dengan demikian jika ada keinginan untuk mengubahnya maka perlu ada Munas lagi dan Munas diamanatkan pada 2015,” kata Ade. Terkait dengan munculnya dinamika di internal Partai Golkar, Ade yang juga Ketua DPP Partai Golkar mengatakan bahwa semua kader Golkar dan juga seluruh kader ormas pendiri dan yang didirikan Partai Golkar untuk tetap menjaga kepatuhan dan juga tetap solid.

SOKSI, kata Ade, sebagai ormas yang mendirikan partai Golkar mendukung kepemimpinan ARB hingga 2015 sesuai dengan amanat Munas Riau.

“Buat SOKSI itu adalah amanah bukan keinginan pribadi. Yang tidak amanah berarti tidak patuh terhadap partai. SOKSI ingin soliditas terus terjaga,” kata Ade. ! ant

berdasarkan bukti-bukti dan keterangan yang valid.

“Kami berterima kasih kepada DKPP. Memang mereka memfitnah, jadi tidak ada yang benar tuduhan itu soal saya membocorkan soal debat,” kata mantan dosen UI tersebut.

Dia juga telah menyampaikan keterangan tertulis dari saksi, yakni pembuat materi soal debat yang juga moderator Zainal Arifin Mochtar, terkait kronologi persiapan debat saat itu.

“Dia tahu persis bagaimana soal itu dibuat,” ucap Hadar.

Hadar sempat dituduh membocorkan materi debat capres kepada salah satu anggota tim Jokowi-Kalla Trimedya Panjaitan, karena pertemuan mereka

DKPP Pecat Seluruh Anggota KPU Dogiyai Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memecat ketua dan seluruh komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai, Papua, karena pelanggaran kode etik dengan mengabaikan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu setempat pada masa Pilpres 2014.

Anggota Majelis Hakim DKPP Saut Hamonangan Sirait di Jakarta, Kamis, mengatakan Bawaslu Provinsi Papua menemukan dugaan pelanggaran pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat

Provinsi yakni KPU Dogiyai tidak menggunakan Formulir DB-1 untuk Pilpres.

“Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Dogiyai tidak menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kabupaten Dogiyai dan menggunakan Form DB-1 untuk Pileg bukan Form DB-1 Pilpres,” kata Saut saat membacakan Putusan DKPP Nomor 256/ DKPP-PKE-III/2014.

Sanksi pemberhentian tetap itu diberikan kepada Ketua KPU Dogiyai Didimus Dogomo dan empat komisioner lain yaitu Yohanes Iyai, Ev Emanuel Keiya, Yulianus Agapa dan Palfianus Kegou.

Terkait pemecatan tersebut, Komisioner KPU Pusat Hadar

ist

Hadar Nafis Gumay

Nafis Gumay mengatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti hal tersebut dengan memerintahkan KPU Provinsi Papua untuk melakukan supervisi ke Dogiyai. ! ant

Berharap Sengketa Pilpres Berhenti di MK Jakarta, Bhirawa Kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU), Adnan Buyung Nasution, berharap sengketa Pilpres 2014 berhenti di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Saya berharap tadinya MK ini jadi putusan terakhir. Jangan lagi ada upaya lain lagi, kapan habisnya? Kasihan rakyatnya,” kata Adnan saat jeda sidang Putusan terhadap perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, di Gedung MK, Jakarta, Kamis (21/8) kemarin.

Ia berharap kubu Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Prabowo SubiantoHatta Rajasa mau menerima apapun keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2014.

Menurut Adnan apabila gugatan Prabowo-Hatta selaku pemo hon tidak dikabulkan oleh MK, maka ia berharap agar kubu PrabowoHatta tidak menempuh langkah hukum lainnya.

Adnan enggan memberi komentar saat ditanya kemungkinan upaya kubu PrabowoHatta untuk melanjutkan ke langkah hukum lain jika gugatan mereka tidak dikabulkan.

“Saya tidak mau kasih komentar dulu, kita lihat dulu,” ujar pengacara senior itu.

Selama pembacaan pertimbangan hukum PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2014,

antara foto

Petugas kepolisian menolong seorang pria yang kepalanya terluka ketika membubarkan aksi massa pendukung pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa yang berusaha menerobos pagar kawat berduri dan barikade polisi di depan Patung Kuda Arjuna Wiwaha di Jakarta, Kamis (21/ 8) kemarin.

Adnan menilai putusan hakim cukup bagus.

“Sejauh ini putusan hakim masih bagus. Dalil-dalil dari pihak pemohon banyak yang memang tidak terbukti di persidangan padahal dalam hukum berlaku setiap orang yang menuduh jaksa atau memohon dia harus membuktikan permohonannya. Semua dalil yang dimohonkan harus dibuktikan. Dari tadi belum ada yang bisa terbukti,” jelas

Pemkot Blitar Gelar Pawai Kebangsaan 2014 Memperingati dan memeriahkan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (HUT RI) ke-69, Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar kembali menggelar Pawai Kebangsaan Kota Blitar tahun 2014, Kamis (21/8) kemarin. sanaan Pawai Kebangsaan Indonesia Merdeka ini diikuti oleh 83 peserta yang terdiri dari unsur Pendidikan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Instansi Vertikal, BMUD/BUMN, Kecamatan dan Kelurahan, serta unsur masyarakat dengan tema “ Dengan Semangat Rukun Agawe Santoso, Kita Dukung Suksesi Kepemimpinan Nasional Demi Keberlanjutan Cita-Cita Proklamasi Kemerdekaan “.

“Kegiatan ini dilaksanakan mulai pukul 13.00 WIB sampai dengan selesai dengn rute yang ditempuh kurang lebih sepanjang 4 kilometer dengan start di depan Kantor Walikota Blitar dan finish di Rumah Dinas Walikota Blitar,” jelasnya.

Wali Kota Blitar, Muh. Samanhudi Anwar, SH, mengatakan Pawai di Kota Blitar dinamakan Pawai Kebangsaan Kota Blitar tahun 2014 karena pada pawai ini menggambarkan perjalanan

hartono/bhirawa

Tampak Walikota Blitar, Muh. Samanhudi Anwar, SH saat memimpin Carok Sakera sebagai kehormatan pada Pawai Kebangsaan Kota Blitar 2014, Kamis (218) kemarin.

Adnan yang optimistis bisa memenangi perkara tersebut.

Sebelumnya, kubu PrabowoHatta juga meyakini majelis hakim mengabulkan permohonan gugatan pihaknya. Namun, apabila gugatan mereka tidak dikabulkan, pihaknya akan menempuh langkah hukum lainnya, dengan membawa perkara ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung (MA).

MK Dinilai Tidak Konsisten Kuasa hukum Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menilai Mahkamah Konstitusi tidak konsisten karena menganggap sah pembukaan kotak suara oleh KPU untuk pengambilan bukti meskipun MK menilai hal tersebut pelanggaran kode etik.

“Apa yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pihak termohon ketika

buka kotak suara dan ambil dokumen, mereka salah, melanggar, dan diperingatkan.

Akan tetapi, ketika MK mempertimbangkan hukumannya, itu malah bisa diterima,” kata salah satu tim kuasa hukum Prabowo-Hata, Didi Supriyanto, saat jeda sidang Putusan terhadap perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden RI tahun 2014 di Gedung MK, Jakarta.! ant

Pasca Terbakar

Peringati HUT Proklamasi RI ke-69

Diungkapkan Ketua Panitia Peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-69 tahun 2014 Kota Blitar, Suharsono, SH, MAP, tujuan diselenggarakannya kegiatan Pawai Kebangsaan Kota Blitar tahun 2014 ini sebagai wujud rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat kemerdekaan yang masih dapat dirasakan bersama, menggelorakan kembali nilai-nilai Nasionalisme, Patriotisme, Religius dan Wawasan Kebangsaan serta menteladani semangat perjuangan para pahlawan kusuma Bangsa, mengobarkan semangat gotong royong dan kebersamaan sesuai Semboyan Rukun Agawe Santoso.

“Dan sebagai wujud aktualisasi bakat, minat, dan kreativitas masyarakat Kota Blitar sekaligus ikut mendorong terwujudnya ekonomi kreatif,” kata Suharsono, SH, MAP. Lanjut Suharsono, pada pelak-

di salah satu restoran di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

panjang Bangsa Indonesia.

Mulai dari merebut, mempertahankan, sampai mengisi kemerdekaan, dimana seperti dipesankan Bung Karno kemerdekaan adalah jembatan emas untuk mewujudkan cita-cita Bangsa dan Negara ini.

“Untuk itu mari kita isi dan kita syukuri Kemerdekaan ini dengan pembangunan di segala bidang,” kata Muh. Samanhudi Anwar, SH. Selain itu ke depan yang akan dikembangkan adalah ekonomi kreatif. Dimana konsep ekonomi kreatif merupakan sebuah konsep ekonomi di era ekonomi baru. Ekonomi kreatif bermaksud menjadi mendorong kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya.

“Sudah sering kita ingatkan, sumber daya alam kita sangat terbatas, luas wilayah Kota Blitar juga tidak terlalu luas, dan juga tidak ada industri multinasional, maka untuk menggerakkan ekonomi lokal harus dengan menjalankan ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif sesuai dengan karakter dan jati diri bangsa sebagaimana yang diajarkan oleh Bung Karno,” ujarnya. Selain itu, melalui pawai ini pihaknya berharap dapat mem perkokoh semangat Rukun Agawe Santoso di antara seluruh komponen masyarakat Kota Blitar, karena jika mau bersatu, mau bekerja sama, dan mau bergotong royong, semua permasalahan akan dapat diselesaikan bersama dengan mudah.

“Mari kita syukuri bersama nikmat kemerdekaan ini, mari kita terapkan pesan Bung Karno dengan menjadikan kemerdekaan ini benar-benar sebagai Jembatan Emas menuju terwujudnya cita-cita Bangsa dan Negara,” pungkasnya. ! htn*

Dinas Pasar Lumajang Ajukan Renovasi Pasar Tempeh Pasca terbakar (17/08/2014) Pemkab Lumajang tengah merencanakan upaya renovasi secepatnya pasar Tempeh yang terbakar.

“Tindak-lanjut pasca insiden kebakaran ini, akan mengusulkan kepada Pemkab Lumajang guna merehabilitasi toko, kios dan los yang terbakar,’’jelas Drs Amat Kepala Dinas Pasar Kabupaten Lumajang.

Semua kebutuhan anggaran untuk rehabilitasi atau renovasi ini, masih diajukan ke Pemkab Lumajang.

“Apakah nanti disetujui renovasi berat, ringan atau sedang semuanya tergantung bagaimana telaah dan kajian pimpinan,” paparnya.

Lebih lanjut Amat mengungkapkan hal itu menyangkut anggaran yang akan disiapkan dalam upaya memperbaiki Pasar Tempeh pasca terjadinya kebakaran tersebut. “Tentunya, insiden ini kan menjadi kondisi tak terduga,’’ tambahnya. Jadi, tidak menganggarkan sebelumnya sehingga pengajuan anggaran renovasi ini bersifat darurat.

“Sebab, tidak mungkin kondisi ini dibiarkan terus sehingga mengganggu roda perekonomian di pasar tersebut,” katanya.

Amat mengungkapkan, kegiatan renovasi atau rehabilitasi Pasar Tempeh nantinya akan dilakukan pasca upaya penyelidikan yang dilakukan pihak kepolisian.

“Dalam hal ini Polsek Tempeh, Polres Lumajang dan Labfor Polda Jatim selesai dilakukan,’’ imbuhnya.

Sehingga penyebab kebakarannya jelas dan penyelidikannya tuntas.

“Saat ini kan lokasi kebakaran masih dalam penyelidikan setelah nanti tuntas, baru rehabilitasi akan dilakukan,” terang Amat. Selain itu, lanjut Amat untuk para pedagang yang menjadi korban dalam insiden amuk di jago merah ini, akan diupayakan bantuan dengan pengajuan kepada Pemkab Lumajang.

“Bantuan ini masih dalam pengajuan,’’jelasnya. Apakah nanti disetujui ataukah tidak, semuanya tergantung pimpinan juga. Termasuk, apakah ada kesiapan anggaran. ‘’Hanya saja, yang namanya bantuan atau santunan tentu tidak harus bersifat mengganti keseluruhan kerugian pedagang,’’tandasnya. Kalau itu yang dilakukan, ya anggaran Pemkab

Lumajang tidak akan mampu.

Drs Amat Kepala Dinas Pasar Kabupaten Lumajang menyampaikan, insiden kebakaran ini diperkirakan terjadi sejak pukul 19.30 WIB pada Minggu (17/8/2014). ‘’Saat kejadian, saya sendiri tengah mengikuti resepsi kenegaraan dalam rangka peringatan HUT RI Ke-69 di Pendopo Kabupaten,’’ katanya.Sehingga ia pun terpaksa meninggalkan pendopo karena harus memantau langsung ke lokasi kebakaran. Setiba di Pasar Tempeh, lanjut Amat api sudah besar dan ada 6 mobil pemadam kebakaran yang tengah melakukan pembasahan. ‘’Selain itu, aparat Polsek Tempeh dan Polres Lumajang telah berada di lokasi untuk melakukan pengamanan,’’ paparnya.

Upaya pemadaman itu, lanjut dia, dilakukan sampai beberapa jam kemudian dan api baru berhasil dijinakkan sekitar pukul 22.30 WIB. Sesuai inventarisasi awal, menyebabkan 8 unit took hangus, 29 kios dan 12 los pedagang pasar. ! yat*

Suasana Pasar Tempeh Lumajang yang terbakar.

dayat/bhirawa

Jumat Pon 22 AGUSTUS 2014

Lacak Aliran Dana Korupsi, Kejari Periksa Dua Pejabat Pemkot l Sambungan hal 1

minggu lalu (panggilan ketiga-red). Namun saat itu yang bersangkutan tidak bisa karena mengaku masih menjadi saksi ahli dalam sidang sengketa Pilpres (Pemilihan Presiden-red) di Mahkamah Konstitusi (MK),”ujar Jendra, Kamis (21/8).

Menurut pengacara Anton, lanjut Jendra, yang bersangkutan akan memenuhi panggilan Kejari pada 25 Agustus nanti. Pada Rabu (20/8) lalu, penyidik Kejari juga telah memanggil dan memeriksa 2 saksi yang me­ rupakan pejabat Pemkot Batu. Mereka adalah Arif Setiawan selaku Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskopperindag) pada saat itu, dan Eddy Murtono selaku Kabag Hukum Pemkot Batu.

Pemeriksaan terhadap Arif Setiawan dilakukan sejak pukul 09.00. Kepadanya dilontarkan sebanyak 17 pertanyaan dari pihak penyidik. Apa hubungan Arif dengan BWR?. Penyidik menilai bahwa posisi Arif yang pada saat itu menjadi Kadiskoperindag pastinya mengetahui adanya aliran dana sebesar Rp 1 miliar dari PT BWR ke BTC sebagai pinjaman. Dan kepada penyidik, Arif mengaku mengetahui dan membenarkan memang ada aliran dana sebesar Rp 1 miliar dari BWR untuk pinjaman BTC. Pemeriksaan juga dilakukan kepada Eddy Murtono yang menjabat sebagai Kabag Hukum. Ia juga diberondong pertanyaan oleh pihak penyidik sebagai saksi ahli.

Diharapkan keterangan dari bagian hukum bisa menjawab legalitas awal pembentukan BWR, sekaligus bila memang mengetahui aliran dana BWR. Jendra menambahkan bahwa proses penyidikan akan terus dikembangkan hingga selesai. “Pemeriksaan belum keseluruhan selesai, kami bakal panggil orang-orang yang ikut menerima uang dari BWR. Maksudnya, bukan berarti pemeriksaan terhadap delapan saksi dari staf BWR merupakan saksi terakhir yang kita periksa,”ujar Jendra. n nas

Polres Madiun Tetapkan Tersangka Kasus Korupsi l Sambungan hal 1

Dalam menangani dugaan korupsi ini, polisi telah memintai keterangan 20 saksi. Mereka adalah petugas UPK, fasilitator Kecamatan Pilangkeceng, tim verifikasi, ketua kelompok yang mengajukan SPP, Badan Kerjasama Antar Desa, dan pejabat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Madiun. “Kalau prosesnya baru naik ke tingkat penyidikan, Jadi masih belum ditahan.

Petugas akan melakukan penahanan jika seluruh barang bukti mencapai 80 sampai 90 persen,” papar AKBP Rakhmad.

Sedagkan barang bukti yang telah disita polisi di antaranya arsip angsuran dari ketua kelompok penerima SPP, bukti angsuran dari UPK PNPM-MD, dan catatan simpan pinjam ketua kelompok.

Sementara itu berdasarkan keterangan saksi dan barang bukti, beber Rakhmad, sudah menguatkan terjadinya dugaan tindak pidana korupsi. “Tersangka kami jerat dengan pasal 2 dan 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” jelas AKBP Rakhmad. n dar

SAMBUNGAN Pelanggaran Berat, DKPP Pecat 9 Komisioner KPUD dan Panwaslu l Sambungan hal 1

nya, anggota Panwaslu Banyuwangi Rorry Desrino Purnama dan Totok Hariyanto. Keduanya terbukti melakukan tindakan tidak jujur dalam menjalankan amanat sebagai penyelenggara Pemilu. Di mana, surat dan kajian Panwaslu Banyuwangi kontradiktif dengan surat panggilan Panwaslu kepada pengadu, Tim Kampanye Prabowo-Hatta, Mas Soeroso pada 7 Juli 2014 perihal klarifikasi laporan dugaan kampanye dengan menggunakan fasilitas negara. Dua orang ter­ akhir yang dipecat yakni pelanggaran etik terkait penyelenggar­ an Pileg di Kabupaten Serang, A Luthfi Nuriman dan Adnan.

Terpisah, Rory Desrino Purnama mengaku berbesar hati atas keputusan sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI yang memecatnya sebagai Ketua Panwaslu Kabupaten Banyuwangi. Menurut dia, keputusan DKPP bersifat final dan mengikat. Meski begitu, Rory menampik bila dirinya telah melakukan pelanggaran kode etik saat menangani laporan terkait dugaan pelanggaran Pemilu.

Dia menceritakan, laporan

pelanggaran kode etik itu sudah diklarifikasinya dengan memenuhi panggilan dan mengikuti sidang dari DKPP. Bukti-bukti administrasi putusan perkara yang ditangani saat itu, serta materi jawaban juga di­serahkan ke DKPP. “Kita sudah menghadiri sidang pada waktu itu.

DKPP juga memberikan kesempatan terlapor dan kita sudah memberikan materi jawab­an dan bukti-bukti administrasi putusan-putusan yang kita keluarkan. Pada sidang berikutnya saksi dari pelapor dan saksi dari Panwaslu juga tidak hadir,” ujarnya saat ditemui di kantor Panwaslu Banyuwangi Jalan dr Soetomo, Kamis (21/8).

Selain Rory, laporan pelanggaran kode etik juga ditujukan pada anggota Panwaslu Banyuwangi Totok Hariyanto yang juga dipecat oleh DKPP. Kamil Tak Dipecat Usai melaksanakan sidang putusan terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu, Ketua Komisi Pemilih­ an Umum (KPU), Husni Kamil Manik merasa puas. Sebab dia terbebas dari sanksi pemecatan oleh KPU.

Dikbudpora Madiun Terima Ribuan Blangko Ijazah SD

Ia menilai putusan DKPP merupakan bentuk edukasi. “Putusan itu merupakan suatu bentuk edukasi yang diberikan oleh DKPP. Nah, itu kita terima saja,” katanya di kantor Kemenag.

Menurut Husni, putus­ an DKPP bersifat final dan mengikat sehingga ia menyadari harus melaksanakan apa yang sudah diputuskan oleh DKPP. “Bukan soal terima atau tidak terima ya,” tukasnya.

Kendati demikian, Husni mengaku akan melakukan evaluasi atas sejumlah sanksi peringatan yang diberikan oleh DKPP terkait penyelenggaraan Pemilu. “Nanti ada evaluasinya,” imbuhnya.

Husni bersama komisioner KPU lainnya diketahui terbebas dari sanksi pemecatan oleh KPU. Meski demikian mereka diberi sanksi peringatan di antaranya atas pelanggaran menyangkut pembukaan kotak suara, persoalan DPKTb, menyangkut pelanggaran proses pendaftaran Capres Joko Widodo (Jokowi) yang bertentangan dengan UU 32 Tahun 2014 dan Permendagri No 13 Tahun 2009. Selain itu soal ketidakhadirannya dalam rapat pleno penetapan CapresCawapres. n ira,cty,mb5

Madiun, Bhirawa Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Dikbudpora) Kota Madiun akhirnya menerima ribuan blangko untuk ijazah SD milik siswa yang telah dinyatakan lulus sejak dua bulan yang lalu.

“Jumlah blangko yang diterima sebanyak 2.890 lembar, sesuai dengan jumlah siswa yang lulus. Para siswa tersebut terdiri dari 59 SD negeri dan 19 SD swasta,” ujar Kepala Dikbudpora Kota Madiun Suyoto, Kamis (21/8).

Menurut dia, menindaklanjuti pengiriman blangko ijazah tersebut, pihaknya lalu mengumpulkan seluruh kepala sekolah tingkat sekolah dasar yang ada di Kota Madiun. Hal itu bertujuan untuk mendistribusikan blangko dan memberikan sosialisasi tentang tata cara pengisian.

Ia menilai sosialisasi penting dilakukan karena pengisian blangko ijazah SD pada kali ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Sebab, mulai tahun ini ujian nasional telah ditiadakan dan diganti dengan ujian sekolah. Karena itu, dinas memberikan penjelasan kepada masing-masing kepala

Demo MK Rusuh, Polisi Amankan 7 Massa Pro Prabowo l Sambungan hal 1

ke arah massa. Massa akhirnya berhamburan melarikan diri.

Awalnya, aksi berlangsung damai. Namun para demonstran memaksakan diri untuk masuk dan menerobos barikade polisi. Polisi sempat mengimbau massa untuk tetap bersikap damai, tanpa harus memaksakan diri menerobos. Namun, massa tetap ngotot menerobos. Hingga akhirnya, aparat keamanan menyemprotkan gas air mata dan menyiramkan air ke arah kerumunan massa yang berhamburan. Tidak hanya itu, pihak keamanan juga menembakkan gas air mata ke arah kerumunan massa. Para demonstran terlihat lari terbirit-birit. Ada sekitar tiga ribu orang massa. Yang tersisa hanya mobil komando.

Sementara massa menghamburkan diri dan terpecah.

Pendukung Prabowo Subianto - Hatta Rajasa menduga adanya penyusup yang sengaja memprovokasi dalam aksi demonstrasi di sekitaran Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). “Ada provokatornya. Padahal massa dari sini (Polonia) sudah tenang. Tapi yang pendukung memanasmanasi suasana. Mendorong-do­ rong agar kita merusak blokade polisi,” ujar salah satu pendemo yang tiba di Rumah Polonia usai melakukan aksi di Bundaran

Hotel Indonesia, Kamis (21/8).

Pria berbadan tegap itu menceritakan kondisi yang terjadi di area sekitar Patung Kuda kepada para pendukung yang tak ikut berdemo dan menunggu di Rumah Polonia. Ia pun menyayangkan terjadi bentrok dalam demo tersebut, padahal para pendukung itu berniat melakukan aksi damai.

“Saya sempat teriak-teriak suruh tahan jangan mendorong masuk. Saya teriak ‘ingat Prabowo jangan seperti ini. Kita mau aksi damai’. Namun tidak didengar, banyak massa yang kita tidak kenal memprovokasi,” jelasnya.

Pantauan di lokasi, satu persatu pendukung mulai berdatangan ke Rumah Polonia yang menjadi posko tim sukses Prabowo-Hatta.

Beberapa pendukung yang tiba, langsung ke kamar kecil untuk mencuci muka akibat semprotan gas air mata saat berdemo di pusat Jakarta. Suasana tegang sangat terasa di rumah yang berada di Jalan Cipinang Cempedak itu.

Hingga pukul 20.00 saat berita diturunkan, belum ada keputusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

Majelis hakim masih membacakan dalil-dalil keputusan.

Gema Rekonsiliasi Sementara itu Wasekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, meyakini bahwa apapun putusan

MK terkait gugatan atas penetapan Pilpres 2014 oleh KPU, akan bisa diterima semua pihak. Keputusan MK akan menjadi bagian dari gema rekonsiliasi nasional pasca Pilpres 2014.

Menurut Hasto, seluruh proses persidangan di MK, sejatinya tidak hanya berkaitan dengan sengketa selisih hasil suara. Namun itu adalah konsistensi untuk menyelesaikan seluruh sengketa pemilu melalui jalan demokratis yang semakin dilembagakan melalui jalan supremasi hukum. “Hal inilah yang harus dilihat sebagai manifestasi kematangan demokrasi di Indonesia. Dengan demikian saya meyakini sepenuhnya, bahwa semua pihak akan menerima keputusan MK,” kata Hasto.

Walau harus diakui situasi politik cukup panas, lanjutnya, namun keputusan MK menjadi momentum penting yang memperkuat gema rekonsiliasi national. Artinya, seluruh elemen bangsa akan menganggap proses pilpres selesai dan saatnya untuk terus maju membangun bangsa. “Atas dasar hal tersebut, maka keputusan MK, apapun itu, memperkuat gema rekonsiliasi dan saatnya seluruh komponen bangsa bersatu padu mengejar ketertinggalan Indonesia dengan negara lain,” kata pria yang menjabat sebagai Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-JK itu saat Pilpres lalu. n ira, cty,geh, ins

Ingin Kembali Mengajar dan Menulis

Pendukung Prabowo meratakan kawat berduri dengan cara menginjakinjak dan memukulmukulnya dengan kayu, Kamis (21/8).

l Sambungan hal 1

pernah dia pikirkan. Setelah menjabat sejak 2010 hingga 2014 ini sebagai rektor, dia sudah memilih dua hal untuk mengisi hari-hari berikutnya. Yaitu kembali mengajar dan menulis.

Apalagi tahun ini dia juga sudah mendapat tawaran mengajar di salah satu perguruan tinggi di Amerika.

“Kalau sekarang yang masih aktif meng­ ajar di Nagoya, Jepang dan Taipei, Taiwan.

Mudah-mudahan tahun depan sudah bisa mengajar di Amerika,” katanya kemarin.

Menulis bukan kagiatan yang baru bagi profesor alumnus Unesa itu. Di blog yang dimilikinya, sudah terisi ratusan tulisan karyanya.

Tak hanya itu, sebelum melepas jabatannya, dia pun menyempatkan membuat satu buku tentang sepak terjangnya selama menjadi rektor ini. “Saya masih sangat aktif menulis di blog, hampir setiap hari,” kata dia.

Buku itu sengaja dibuatnya untuk hadiah bagi rektor baru dan semua civitas akademika.

Bukan tentang apa yang telah berhasil dia kerjakan selama ini, tapi kenapa selama ini dia mengerjakan itu. Dia mencontohkan dibangunnya Lab School Unesa yang baik, ini untuk menunjukkan bahwa Unesa benar-benar mampu mencetak guru yang bisa mengajar dengan baik. Selain itu, danau yang terdapat di tengah-tengah kampus sengaja dibangun untuk dijadikan lokasi diskusi mahasiswa.

Tidak ada jabatan atau pekerjaan yang neko-neko untuk melanjutkan karirnya ke depan. Prinsipnya, dia akan mengerjakan apa yang memang senang dia kerjakan. Dia menyitir ungkapan Marthin Luther King, pendeta keturunan Afrika-Amerika penentang di­skriminasi dan pejuang gerakan non kekerasan untuk memperjuangkan hak-hak sipil.

“Jika Anda menjadi penyapu jalanan, Anda harus menyapu jalan layaknya Michelangelo melukis, sejenius Beethoven menggubah musik, atau seindah tulisan Shakespeare.

Anda harus menyapu jalan begitu baik se­ hingga semua tentara surga dan bumi akan berhenti sejenak dan berkata, ‘Di sini tinggal penyapu jalanan yang melakukan pekerjaannya dengan sangat baik,” ucapnya.

Menyenangi pekerjaan dengan senang, menurutnya akan berdampak pada totalitas kerja. Selama menjadi rektor, dia bahkan tak pernah pulang sebelum jam 20.00. Bahkan dia meminta agar ruangannya tidak diberi jam dinding. Sehingga yang menjadi tolak ukur untuk pulang adalah saat pekerjaan sudah benar-benar rampung, bukan jam. “Makanya, setiap saya pulang pasti sudah tidak ada surat yang tertinggal diatas meja. Semuanya sudah harus beres,” kata dia. n tam

11

Gerbong Mutasi Pemprov Segera Bergulir l Sambungan hal 1

sapaan lekat Soekarwo, saat dikonfirmasi masalah mutasi ini mengakui, beberapa waktu lalu tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) pemprov telah melakukan seleksi siapa pejabat yang bakal dimutasi dan mendapat promosi.

“Kalau Jumat (hari ini) tidak ada mutasi. Kita menyelesaikan KUA PPAS dulu. Baru setelah KUA PPAS selesai, mutasi itu akan saya gelar. Orang-orang yang menduduki jabatan eselon II nanti adalah pejabat yang memiliki leadership yang bagus,” kata Pakde Karwo, Kamis (21/8).

Menurut dia, keberhasilan SKPD tergantung keberhasilan pemimpinnya. Jika pemimpinnya memiliki leadership yang bagus, maka akan bagus pula SKPD tersebut. Sedangkan

untuk pejabat di bawahnya, seperti eselon III adalah orangorang yang memiliki kompetensi yang andal.

Terkait jabatan dua kepala biro di Setdaprov Jatim yang kosong, mantan Sekdaprov Jatim ini memastikan, nanti akan diisi oleh pejabat yang memiliki leadership yang bagus. Untuk sementara, jabatan tersebut masih dipegang Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi MM. Selain dua jabatan tersebut, satu jabatan lagi yang pasti kosong adalah Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jatim, karena ditinggal Dr Ir Zaenal Abidin yang memasuki purna tugas pada Agustus nanti. Jabatan ini menjadi incaran pejabat eselon II karena dianggap jabatan yang memiliki prestis tinggi.

Beberapa nama yang disebut-sebut berpeluang mengisi jabatan ini adalah orang-orang yang dulu pernah berkarir di Bappeda. Di antaranya Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jatim Dr Ir Budi Setiawan MMT dan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim Dr H RB Fattah Jasin MS. Satu nama lagi yang berpeluang mengisi jabatan itu adalah Ir Wibowo Eko Putro yang saat ini menjabat Kepala Dinas Pertanian Jatim.

Terkait kapan mutasi tersebut akan digelar, masih menjadi rahasia Pakde Karwo. Tapi menurut informasi yang berhasil digali di lingkungan Pemprov Jatim, mutasi tersebut akan digelar pada akhir Agustus atau paling lambat awal September. n iib

sekolah dasar untuk meminimalisir kesalahan pengisian ijazah sebelum didisitribusikan kepada siswa.

“Sosialisasi bertujuan untuk memberi penjelasan terkait dengan tata cara penulisan yang sesuai dengan aturan. Sebab, kalau salah tidak boleh dihapus, makanya kami berusaha meminimalisir kesalahan,” katanya.

Jika nanti saat pengisian ada kesalahan, baik nama, nomor induk siswa, maupun nomor ujian, maka kepala sekolah wajib membuat lampiran berita acara ke Dinas Pendidikan setempat. “Kemudian, lampiran berita acara tersebut oleh Dinas Pendidikan kota dilaporkan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur,” tambahnya.

Seperti diketahui, sebanyak 2.890 siswa tingkat SD di Kota Madiun belum menerima ijazahnya. Hal itu karena Dinas Pendidikan setempat belum menerima blangko ijazah ujian sekolah dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

Keterlambatan tersebut tidak terjadi di Kota Madiun saja, namun berlaku nasional. Selain Jawa Timur, keterlambatan juga terjadi di 14 provinsi lain di Indonesia. n dar,ant

Puluhan siswa SD di Kota Madiun bergembira setelah dinyatakan lulus. Setelah lama menunggu, blangko ijazah SD milik siswa yang telah dinyatakan lulus akhirnya turun, Kamis (21/8).

Hanya Separo PKBM di Surabaya Terakreditasi l Sambungan hal 1

C. “Pengembangan pendidikan PKBM harus terjamin juga. Karena itu, PKBM pun harus terakreditasi,” tutur Dakah, Kamis (21/8).

Dakah menyebutkan, dari 36 PKBM di Surabaya, sebagian ada yang belum pernah mengantongi akreditasi sama sekali. Separonya lagi sudah pernah terakreditasi, tapi sekarang status akreditasinya habis alias mati. Karena itu, akreditasinya harus diajukan lagi.

“Akreditasi itu penting untuk mengetahui status kualitas lembaga pendidikan yang bersangkutan,” jelasnya.

Karena itu, Dakah berharap semua PKBM harus terakreditasi pada 2015 mendatang. Untuk mengejar target ini, yang pertama seluruh PKBM harus tahu tentang standardisasi dan kualifikasi penyelenggaraan pendidikan. “Itulah yang terus kami ingatkan kepada pengelola PKBM. Agar PKBM segera mengurus akreditasinya,” imbuh Dakah.

Dia menambahkan, peran PKBM di Surabaya sangat penting. Lembaga pendidikan tersebut banyak membantu masyarakat.

Terutama, para siswa putus sekolah, mereka yang mempunyai hambatan masuk sekolah formal, maupun mereka yang sudah berusia lanjut. Termasuk, para buta aksara yang telah mengikuti program keaksaraan fungsional. Lantaran yang membutuhkan lembaga ini sangat banyak, maka kualitas pendidikannya harus ditingkatkan. Salah satunya, lewat pengajuan akreditasi.

Pakar Pendidikan dari Unesa Goenarti mengatakan, peningkatan mutu serta kualitas PKBM dapat ditingkatkan dengan adanya akreditisi lembaga yang jelas.

Khusus untuk akreditasi pendidikan non formal dan informal dilakukan oleh Badan Akreditasi Pendidikan Non Formal (BAN PNF).

BAN PNF merupakan

badan otonom yang bertanggungjawab langsung kepada Mendikbud. “Badan ini nanti yang akan menguji kelayakan program PKBM, apakah sudah memenuhi standar yang ditetapkan atau belum memenuhi,” jelasnya.

Goenarti menjelaskan, menurut pasal 60 ayat 1 dan 3 UU Nomor 20 Tahun 20013 Sisdiknas, standar kelayakan yang diuji oleh BSNP meliputi standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana/ prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian. “Jadi PKBM harus memenuhi standar yang ditetapkan, sehingga kualitasnya dapat terjaga dengan baik,” imbuhnya.

Terpisah, Ketua BAN PNFI Jatim Abdun Nashor mengatakan, sebanyak 34.651 lembaga PNFI berdiri di Jatim. Secara rinci, jumlah lembaga PNFI antara lain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebanyak 31.079 lembaga, PKBM 731 lembaga dan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) 2.841 lembaga. Sayang, di antara lembaga PNFI yang berdiri itu, baru 360 lembaga yang telah memiliki akreditasi. “Khusus untuk PKBM, di Jatim terdapat 731 lembaga. Namun, hanya 16 di antaranya yang telah terakreditasi,” kata dia.

Nasor yang juga menjabat sebagai Kabid PNFI dan Nilai Budaya Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim mengatakan, langkah percepatan harus dilakukan agar layanan PNFI dapat terukur dengan baik.

Dalam hal ini, tugas Pokja BAN PNFI adalah menggelar sosialisasi dan lokakarya akreditasi sebanyak mungkin.

Tujuannya, agar masyarakat yang sudah mendirikan lembaga patuh terhadap ketentuan yang ada. “Kalau tidak terakreditasi dan izin operasionalnya dicabut, bisa saja PKBM tidak bisa mengusulkan Ujian Nasional Kejar Paket (UNPK). Ini sudah terjadi di beberapa daerah di Jatim,” tutur dia. Untuk sanksi semacam itu, lanjut Nasor, merupakan kewenangan kabupaten/kota. n tam

Mengajak Siswa Lebih Enjoy Pelajari Fisika l Sambungan hal 1

jam. Hani bersama dua teman lainnya, Solihudin Alayyubi dan Musa Baril tak menemui kesulitan. Namun tantangan cukup berat saat dia tampil untuk meng­uji ketangkasan robot bikinannya.

Dalam waktu tujuh menit, dia harus bisa menyelesaikan misi yang diberikan oleh panitia. Misinya adalah memindahkan barang dari satu ke lokasi ke lokasi yang sudah ditentukan panitia.

“Bentuk dan fungsinya seperti mobil backhoe. Misinya memindahkan lima

kertas ke posisi yang ditentukan panitia. Sayang, dari lima misi hanya empat yang bisa dikerjakan hingga tuntas,” kata dia. Kesulitan itu dia alami lantaran robot yang dia buat kurang kokoh. Selain itu, bentuknya tidak dapat menjangkau benda yang posi­ sinya berada di sudut ruang. “Jadi saat menggapitnya yang sulit,” kata dia.

Meski belum sempurna menyelesaikan misi, Hani yakin bisa terpilih menjadi lima terbaik dan tampil saat grand final.

Ketua Panitia Kontes Robot Hidrolik Ary Dwi Jatmiko mengatakan, ada

dua kategori dalam kontes tersebut.

Di antaranya ialah kelas beginner dan advance. Di kelas beginner diikuti oleh pelajar SMP dan SD. Sedangkan di kelas advance diikuti oleh pelajar jenjang SMA. “Yang kami tekankan di sini adalah bagaimana memanfaatkan barang-barang yang murah untuk belajar membuat robot,” kata dia.

Menurut Ary, banyak orang berasumsi untuk membuat robot butuh biaya yang besar. Padahal untuk robot sejenis hidrolik ini justru sangat murah. Biayanya hanya butuh sekitar Rp

50 ribu sampai Rp 70 ribu. Jadi semua sekolah bisa ikut membuatnya, karena ini berbeda dengan robot elektro yang memang butuh biaya mahal. “Pada dasarnya kita ingin mengajak siswa suka dengan sains dalam pelajaran fisika. Dengan aplikasi membuat robot hidrolik, mereka akan senang,” kata dia.

Dari 37 tim yang ikut dalam kontes ini, lanjut Ary, akan dipilih lima terbaik untuk diadu kembali dalam puncak peringatan Hari Anak Nasional (HAN) pada 23 Agustus mendatang.*

12

Jumat Pon, 22 AGUSTUS 2014

Wawan Pimpin Sidang Paripurna Istimewa Limapuluh Anggota terpilih DPRD Sidoarjo periode 20142019, resmi dilantik dan mengucapkan sumpah jabatan pada rapat paripurna istimewa, Kamis (21/8/2014).

Didalamnya terdapat 21 wajah lama, sisanya merupakan anggota baru yang 7 diantaranya merupakan mantan kepala desa.

H

adir pula pada pelantikan ini, Bu pati Sidoarjo, H Saiful Ilah SH MHum bersama Forpimda dan komandan kesatuan TNI yang menjadi tamu VIP, H Dawud Budi Sutrisno SH MHum selaku Ketua DPRD Sidoarjo periode 2009-2014, membuka sidang paripurna istimewa, sebagai awal prosesi pelantikan.

Selanjutnya setelah prosesi pelantikan berlangsung, kursi ketua dewan beralih tanggung jawab kepada H Sulamul H Nurmawan sebagai Ketua DPRD Sidoarjo periode 2014-2019 bersama Wakil Ketua dari PDIP, Imam Supi’i.

Pelantikan anggota DPRD baru ini berjalan aman, walaupun ada unjukrasa sekitar 10 anak muda namun, tidak mengganggu jalannya proses pelantikan. Anggota lama yang masih menduduki legislative sebenarnya ada 24 politisi, hanya 3 orang naik kelas.

Dari 3 politisi tersebut ada 2 yang terpilih sebagai anggota DPRD Ja-

tim, yakni Zainul Lutfi dan Ny Anik Maslachah. Sedangkan Sungkono malah meloncat dua kelas yang terpilih jadi anggota DPR RI. Anggota DPRD Sidoarjo yang baru dilantik 13 orang dari PKB, 8 dari PDIP, 7 PAN, 7 Gerindra, 5 Golkar, 4 Demokrat, 3 PKS, 1 PBB, 1 Nasdem, 1 PPP. Diperkirakan melebur menjadi 7 fraksi. Q hds*