Harian Bhirawa Edisi 22 September 2014

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

HARIAN

Gus Dur bercita-cita Indonesia tidak ada diskriminasi, apapun sukunya, latar belakang etnis, agamanya.

Semuanya harus bersatu,”

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 10

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Ketua Wahid Institute Yenny Wahid

Senin Wage, 22 SEPTEMBER 2014

http://www.harianbhirawa.co.id

22 SEPTEMBER 2014

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo 07.00 16.00

Di Ruang Kerja Berangkat ke Manado menghadiri Rapat APPSI

 Wagub H Saifullah Yusuf Kunjungan Kerja ke Jerman

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi 07.00 15.30

Di Ruang Kerja Menghadiri Talk Show Keuangan Daerah di Crown Hotel Surabaya

Pemprov Ubah Nama RS Kusta dan RS Paru Jadi RS Infeksi Pemprov, Bhirawa Pemprov Jatim akhirnya mengubah nama Rumah Sakit Kusta Kediri dan Rumah Sakit Paru Jember, menjadi Rumah Sakit Infeksi. Perubahan nama itu sudah ditandatangani Gubernur Jatim Dr H Soekarwo, pekan lalu.

“Saya sudah tandatangani perubahan nama rumah sakit tersebut. Tidak lagi bernama RS Kusta dan Paru tapi RS Infeksi. Perubahan nama itu selain mengacu pada regulasi pemerintah, juga untuk mengubah imej yang tidak bagus terhadap rumah sakit tersebut,” kata Gubernur Soekarwo, Minggu (21/9).

Menurut Pakde Karwo, sapaan lekat Soekarwo, selama ini banyak yang merasa tabu bila datang ke RS Kusta atau RS Paru. Padahal, kedua rumah sakit tersebut tak melulu hanya mengobati penyakit kusta dan paru tapi juga membuka poli umum.

 ke halaman 11

Lolos Uji Kompetensi, 720 Siswa dan Guru SMK Terima Sertifikat Tahun Ini Dindik Jatim Targetkan 1.320 Sertifikasi

Dindik Jatim, Bhirawa Tawaran 6 juta lapangan pekerjaan dari Jerman disambut baik Dinas Pendidikan Jatim.

Sebagai persiapan, siswa SMK yang menjadi sasaran terus dimatangkan kompetensinya.

Bahkan siswa beserta gurunya juga mulai mendapatkan sertifikat kompetensi dan profesi.

Sebanyak 720 sertifikat mulai diberikan kepada siswa dan guru SMK setelah mengikuti uji kompetensi di UPT Pelatihan

dan Pengembangan Pendidikan Kejuruan (PPPK) Dindik Jatim.

Sertifikat berstandar nasional itu terdapat dua macam, yaitu sertifikat kompetensi dan pro-

 ke halaman 11

adit hananta utama/ bhirawa

Uji kompetensi bidang tata busana untuk guru SMK digelar di UPT PPPK DIndik Jatim, Minggu (21/9).

Gubernur Diminta Segera Kirim Nama ke Mendagri Setelah Gelar Paripurna Pengumuman Pimpinan DPRD Jatim Definitif

Pemprov mengubah nama RS Kusta di Kediri menjadi RS Infeksi untuk memperluas layanan.

Jumlah TKI Turun 50 Persen Kab Malang, Bhirawa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Malang mencatat bahwa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal kabupaten setempat, yang berangkat kerja keluar negeri pada pertengahan September 2014 ini sebanyak 2.302 orang.

“Namun jumlah TKI yang berangkat keluar negeri lebih banyak dari tahun sebelumnya, yakni sebanyak 4.196 orang. Sehingga jumlah TKI asal Kabupaten Malang, yang berangkat keluar negeri pada pertengahan September ini turun hingga mencapai 50 persen,” terang Kasi Penempatan TKI Disnakertrans Kabupaten Malang Sukardi kepada wartawan, Minggu (21/9).

Sementara, lanjut dia, dari jumlah 2.302 orang TKI itu, mereka bekerja dan menyebar di sembilan negara.

Meski ada penurunan jumlah TKI yang berangkat k luar negeri, tapi biasanya menjelang akhir tahun berdasar pengalaman tahun-tahun sebelumnya ada lonjakan jumlah TKI yang berangkat keluar negeri.

“Tapi jumlah TKI yang akan berangkat keluar negeri hingga akhir tahun, jumlahnya kemungkinan akan mendekati angka dari tahun sebe-

 ke halaman 11

Bantu Promosi Banyuwangi PUTERI Indonesia 2014 Elvira Devinamira siap membantu mempromosikan potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Banyuwangi saat mengikuti ajang pemilihan Miss Universe di Miami, Amerika Serikat pada 2015.

Elvira yang sedang berada di Banyuwangi dalam rangka menghadiri agenda “Banyuwangi Batik Festival”, Sabtu kemarin mengaku kagum dengan keindahan alam daerah berjuluk The Sunrise of Java itu, meskipun baru pertama kali datang setelah terpilih sebagai Puteri Indonesia.

“Saya datang di Banyuwangi k e marin (Jumat,

 ke halaman 11

DPRD Jatim, Bhirawa Setelah menunggu selama dua pekan, akhirnya DPRD Jatim yang dipimpin Ketua DPRD Jatim sementara, A Halim Iskandar menggelar rapat paripurna Sabtu (20/9) untuk mengumumkan jika FPDIP telah menunjuk Kusnadi sebagai Wakil Ketua DPRD Jatim periode 2014-2019. Selanjutnya nama-nama yang ada masing-masing A Halim Iskandar (FPKB), Kusnadi (FPDIP), Ahmad Iskandar (FPD), Sunarjo (FPG) dan Tjutjuk Sunario (FGerindra) dikirimkan ke Mendagri untuk mendapatkan persetujuan “Yang jelas rapat paripurna saat ini hanya sekadar mengumumkan jika FPDIP sudah mempercayakan Pak Kusnadi sebagai Wakil Ketua DPRD Jatim.

Selanjutnya melalui Gubernur

Data Guru Versi Dapodik dan Padamu Negeri Jumlah Guru

TK SD/MI SMP/ MTs SMA/ MA SMK SLB Total

Versi Versi Padamu Dapodik Negeri 62.598 242.580 93.364 37.179 40.778 1.661 478.120

70.418 301.735 165.087 79.578 54.123 3.889 674.830

Jatim sebagai administrator akan mengirimkan surat untuk segera mendapatkan persetujuan dari Mendagri agar kami berlima ditetapkan sebagai pimpinan DPRD Jatim definitif,”tegas pria

 Tiga desa di Madiun terserang DB  Waspada kebersihan dan nyamuk  Peras warga, Lurah Purwantoro dibui  Warga terus jadi sasaran pemerasan banyak pihak  Ilham Habibie kandidat Menristek terpopuler  Pilihan bagus, masalahnya mau apa tidak?

 ke halaman 11

LPMP

Dindik Jatim

Padamu Negeri lebih valid karena pendataan secara online.

Dapodik lebih valid karena diakui Mendikbud dan menjadi acuan UN, BOS, BSM, sertifikasi guru.

Pelatihan K-13 yang benar dilakukan selama lima hari

Pelatihan cukup tiga hari, lebih efektif, efisien, dan tidak terlalu banyak filosofi

Pekan Ini, Pemkot SurabayaKAI Mou Pembangunan Trem

Dapodik Diklaim Paling Legal, Padamu Negeri Tak Punya Acuan mengganggap pelatihan Kurikulum 2013 (K-13) untuk guru yang digelar Dindik Jatim hanya sebatas sosialisasi.

Kepala Dindik Jatim Dr Harun MSi menyebutkan kesalahan LPMP lantaran tidak paham dengan instruksi Mendikbud Nomor 2 Tahun 2011 tanggal 17 Oktober 2011 yang diberikan ke seluruh jajaran

Hingga Triwulan Ketiga 2014, 109 WNA Dideportasi

 ke halaman 11

Dindik Jatim – LPMP Saling Berselisih Dindik Jatim, Bhirawa Perselisihan dua institusi pemerintah yang bertanggung jawab atas pendidikan di Jatim kembali terjadi. Kali ini Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim dibuat geram Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jatim lantaran Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dianggap tidak valid. Selain itu, LPMP juga

Aktivitas pelayanan di Imigrasi Tanjung Perak Surabaya.

Hingga triwulan ketiga 2014, Kanwil Hukum dan HAM Jatim sudah mendeportasi 109 WNA. Mereka umumnya melakukan pelanggaran administratif hingga pidana.

Kanwil Hukum dan HAM Jatim, Bhirawa Hingga triwulan ketiga 2014 ini, ada 109 WNA (Warga Negara Asing) yang dideportasi oleh Divisi Imigrasi Kanwil Hukum dan HAM Jatim. Mereka tercatat telah melakukan bermacam pelanggaran

Perselisihan LPMP – Dindik Jatim Terkait Data Guru dan Pelatihan K-13

Kemendikbud dan Dindik kabupaten/kota se-Indonesia. Instruksi Mendikbud ini menegaskan bahwa data yang ada di pusat data dan statistik pendidikan sebagai satusatunya sumber (acuan). Hal ini ditegaskan kembali dalam surat Mendikbud Nomor 0293/MPK.A/

Pemkot, Bhirawa Pemkot Surabaya dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan meneken nota kesepakatan atau MoU pembangunan proyek alat transportasi massal berupa trem pada pekan ini.

Sekretaris Kota (Sekkota) Surabaya Hendro Gunawan di Surabaya mengatakan pekan lalu pihaknya melakukan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait ketentuan kerjasama dengan PT KAI seperti metode kerjasama dan sumber pendanaannya. “Dalam waktu dekat ini, akan ada MoU dengan PT KAI,” katanya, Minggu (21/9).

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Mahasiswa Umsida Ciptakan Kincir Angin Vertical Axis Wind Turbin

Rotasi Searah Mata Angin, Sukses Jadi Inovasi Terbaik Pengembangan teknologi tepat guna berbasis lingkungan terus digiatkan anak-anak negeri melalui berbagai riset ilmiah. Tak terkecuali para mahasiswa yang kini belajar Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida). Karyanya berupa kincir angin jenis Vertical Axis Wind Turbin (VAWT) sukses menjadi inovasi terbaik di Kompetisi Kincir Angin Indonesia (KKAI) di Bantul, Jogjakarta 15 - 19 September lalu.

Adit Hananta Utama, Kab Sidoarjo

Elvira Devinamira

Sentil..

yang juga Ketua DPW PKB Jatim ini, Minggu (21/9).

Terlkait dengan lama waktu yang dibutuhkan Mendagri dalam mengeluarkan SK Pengangkatan, menurut kakak dari Menakertrans Muhaimin Iskandar ini jika sesuai SOP-nya maksimal dua minggu. Tapi bisa juga maju tergantung dari kesiapan Mendagri. “Kami berharap tidak sampai dua minggu, sehingga diharapkan pengesahan RAPBD 2015 tepat waktu yaitu 10 November 2015,”paparnya.

Dijelaskannya setelah SK Mendagri turun, maka pimpinan

Rosdeawan Yusuf, mahasiswa semester 5 Prodi Teknik Mesin Umsida tak dapat berjalan normal. Dia harus menggunakan sepasang kruk untuk menyangga badan jika ingin berjalan. Kakinya masih kesakitan akibat terkilir, dia jatuh saat hendak membongkar kincir angin jenis VAWT setinggi delapan meter.

“Kejadiannya persis dua hari sebelum berangkat kompetisi. Jadi waktu lomba sampai sekarang harus pakai kruk,” kata Wawan, saapaan akrab Rosdeawan saat ditemui di kampus

tempat dia kuliah kemarin.

Kondisi demikian tak membuat surut harapannya lalu berhenti berusaha.

Empat hari mengikuti lomba, dia masih aktif membantu rekan-rekannya yang berjumlah 11 orang, meski tidak ikut memanjat batang penyangga kincir lagi. Hingga kerja kerasnya itu berbuah prestasi gemilang, yakni menjadi juara satu kategori Inovasi Terbaik.

Predikat itu diterima bukan semata-mata. Karyanya memang unik tak

 ke halaman 11

adit hananta utama/bhirawa

Kincir angin ASA 01 buatan Tim Himagema Umsida berhasil menorehkan juara satu KKAI kategori Inovasi Terbaik.

SURABAYA

2

Senin Wage 22 SEPTEMBER 2014

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Atasi Kekeringan, Pemprov Siapkan 30.000 Jirigen Pemprov, Bhirawa Pemprov Jatim menyiapkan 30.000 jirigen dengan kapasitas 30 liter air yang dibagikan ke sejumlah daerah di Jatim yang dilanda kekeringan. Upaya tersebut untuk mengatasi kekeringan yang kini sedang melanda sebagian wilayah Jatim.

trie diana/bhirawa

Jalan Ambrol

Setelah dibangunnya proyek pembangunan box culvert di jalan Tandes Lor Surabaya kini kembali bermasalah karena jalan beton sepanjang 25 meter ambrol. Sehingga kondisi jalan tersebut cukup membahayakan bagi penggendara yang melintas, Minggu (21/9).

PANGGUNG BIROKRASI

Produk Rekayasa Jaringan RSUD dr Soetomo Dianggap Lebih Natural Surabaya, Bhirawa Perkembangan Regenerative Medicine Centre (SRMC) sebagai pusat stem cell mulai berbuah hasil mengembirakan.

SRMC bentukan dari RSUD dr Soetomo, Intitute of Tropical Disease (ITD), dan Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Airlangga berhasil mengembangkan produk rekayasa dari bahan baku alami Kepala Instalasi Pusat Biomaterial Bank Jaringan RSUD dr Soetomo Dr dr Heri Suroto Sp OT (K) menjelaskan, proses riset itu bertujuan untuk memantapkan stabilitas dan keamanan sel sebelum diaplikasikan kepada pasien.“Setelah sel stabil dan aman, maka proses selanjutnya yakni isolasi dan culture steam cell yang dilakukan di Instalasi Pusat Biomaterial Bank Jaringan RSUD dr Soetomo untuk kemudian diaplikasikan kepada pasien,” jelas dr Heri.

Menurut dr Heri, sebenarnya cukup banyak produk rekayasa jaringan asal luar negeri yang beredar di Indonesia.

Namun, produk asli RSUD dr Soetomo dianggap lebih natural sehingga tingkat penolakan (resistensi) tubuh pasien bisa sampai nol persen.

Sedangkan produk luar negeri lebih besar presentase penolakannya, karena terbuat dari bahan sintesis yang mengandung metal, keramik, dan polimer. “Kita sudah menghasilkan produk rekayasa jaringan dari mineral tulang sapi atau yang disebut biohydroxyapatite,” jelas dr Heri.

Biohydroxyapatite yakni jaringan yang terbuat dari tulang sapi. Yaitu tulang sapi yang mempunyai mikroarsitektur dan komposisi mineral yang sama dengan tulang manusia.

“Transplantasi tulang sapi secara langsung tidak mungkin dilakukan, karena akan menimbulkan reaksi penolakan. Karena itu perlu pengelolan Q dna terlebih dahulu,” sambungnya.Q

FNasdem-Hanura Ngotot Minta Jatah Pimpinan Komisi DPRD Jatim, Bhirawa Keinginan sejumlah fraksi di DPRD Jatim yang akan memberikan posisi pimpinan di alat kelengkapan dewan kepada Fraksi NasdemHanura Jatim menuai penolakan. Sebaliknya, fraksi gabungan ini ngotot minta dimasukan dalam posisi pimpinan komisi dengan alasan pihaknya bisa ikut menentukan arah kebijakan pembangunan demi kesejahteraan rakyat Jatim.

Anggota FNasdem-Hanura, M Eksan menegaskan bukan pihaknya tidak mau menerima posisi di alat kelengkapan dewan, namun karena posisi di alat kelengkapan dewan tidak langsung bersentuhan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan secara makro sehingga diperlukan wakilnya untuk duduk di posisi pimpinan komisi. Sementara untuk komisinya diserahkan penuh pada forum pimpinan rapat fraksi ‘’Jujur kami berharap wakil kami bisa duduk di pimpinan komisi. Ini semata-mata karena fraksi kami ingin terlibat dalam setiap pembahasan yang terkait dengan arah kebijakan pemerintah. Sedang untuk komisinya saya serahkan sepenuhnya kepada teman-teman Ketua Fraksi saat rapat internal,’’tegas pria anggota KPU Kabupaten Jember ini, Minggu (21/9).

Terpisah, Ketua FGolkar Jatim, Sahat Tua Simandjutak saat diklarifikasi tentang keinginan FNasdem-Haura, dirinya tidak bisa mengambil sikap. Alasannya, karena setiap fraksi memiliki hak yang sama untuk berjuang mendapatkan posisi komisi maupun alat kelengkapan dewan. Karena itu, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada fraksi gabungan ini untuk menjalin komunikasi dengan semua fraksi yang ada di DPRD Jatim. ‘’FGolkar tidak memiliki kewenangan untuk menentukan fraksi ini mendapatkan posisi dimana. Tapi semuanya kita serahkan ke forum rapat pimpinan fraksi yang diketuai Pak Halim Iskandar. Dari situlah nantinya aka nada musyawarah mufakat. Dan saya optimis masih ada peluang bagi FNasdem-Hanura untuk mendapatkan posisi pimpinan komisi. Karena kami di Koalisi Merah Putih (KMP) menerapkan kebersamaan,’’tegas Sahat lewat telepon genggamnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Jatim Sementara, A Halim Iskandar mengaku jika pertemuan dengan seluruh fraksi terkait pembagian posisi pimpinan komisi dan alat kelengkapan belum final namun ada perkembangan yang cukup baik dan signifikan. Dimana musyawarah mufakat dikedepankan untuk mendapatkan kebersamaan di DPRD Jatim.

Begitupula dengan keinginan FNasdem-Hanura Jatim yang ingin mendapatkan posisi pimpinan di komisi, menurut kakak dari Menakertrans pihaknya belum sampai melangkah jauh kesana. Namun demikian, tambah Halim pihaknya siap membantunya karena masih ada peluang untuk mendapatkan posisi tersebut. ‘’Memang dalam pertemuan sebelumnya belum ada arah menuju kesana.

Tapi sangat sangat memberikan apresiasi kepada teman-teman karena kami Q cty sepakat memiliki tujuan kebersamaan untuk rakyat Jatim.Q

“Silakan daerah memanfaatkan jirigen tersebut unutk kepentingan warga yang mengalami kekeringan. Bukan hanya joirigen saja tapi juga akan diisi dengan air bersih,” kata Gubernur Jatim Dr Soekarwo, dikonfirmasi, Minggu (21/9).

Untuk mengimbangi adanya jirigen itu, Pemprov juga menyediakn berupa 3.000 unit tandon air dengan kapasitas 2.200 liter air. Pengadaan ini, teknisnya diserahkan ke pemerintah kabupetan/kota, sedangkan Pemprov Jatim hanya menyiapkan sarana dan saja.

Karena itu, lanjut Pakde Karwo, sapaan lekat Soekarwo, pemkab harus proaktif untuk menginventarisir kebutuhannya untuk disesuaikan dengan saran yang ada.

“Dengan cara ini diharapkan kesulitan air bersih yang dihadapi warga di daerah bisa teratasi. Ini memang belum maksimal, karena itu kita berharap Pemkab juga ikut mengucurkan dana,” katanya.

Dijelaskan, pemprov mengalokasikan droping air bersih satu minggu untuk 624 desa, mulai 15 September sampai 15 Oktober nanti. Pihaknya bersyukur bahwa Pemerintah Pusat ikut peduli. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) membantu jet pump diharapkan bantuan ini bisa membantu pengadaan air bersih.

Seperti yang diketahui, sebanyak 648 desa dari 22 kabupaten/kota di Jatim

mengalami kekeringan kritis akibat kemarau panjang beberapa bulan terakhir.

Untuk menangani bencana ini, Pemprov Jatim telah mengucurkan anggaran sebesar Rp3 miliar yang diambilkan dari anggaran belanja tidak terduga.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jatim, Sudharmawan menuturkan, berdasarkan analisa BMKG kemarau panjang di Jatim akan terjadi hingga akhir Oktober 2014. Oleh karena itu, Pemprov Jatim mengeluarkan anggaran belanja tidak terduga sebesar Rp3 miliar, setelah Gubernur Jatim mengeluarkan Surat Keputusan (SK) sebagai paying hukumnya.

“Makanya tidak betul kalau Pak Gubernur belum mengeluarkan SK. Pak Gubernur sudah mengeluarkan SK Nomor 188/511/KPTS/013/2014 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Kekeringan di Jatim pada 15 Agustus 2014 lalu. Kalau tidak ada SK, anggaran untuk bencana kekeringan ini tidak bisa turun,” kata Sudharmawan.

Menurut dia, SK yang sudah dikeluarkan Gubernur tersebut berlaku mulai 15 Agustus – 31 Oktober 014. Jika sudah melewati masa tiga bulan tersebut, SK tersebut sudah tidak berlaku lagi, dan jika ternyata bencana kekeringan masih terjadi, SK Q iib tersebut akan diperpanjang lagi.Q

Mobil Dinas Sebaiknya Diasuransikan DPRD Surabaya, Bhirawa Ide menarik dilontarkan Sekretaris Dewan (Sekwan) M Afghani Wardhana, terkait penggunaan mobil dinas oleh anggota legislative. Ia menghimbau mobil dinas (mobdin) yang dipinjamkan kepada angota DPRD Surabaya diasuransikan.

Himbauan Afghani ini mengingat status mobdin pinjam pakai, segala kerusakan menjadi tanggung jawab pemakai. Berbeda dengan mobdin pimpinan dewan yang ditanggung negara.“Memang tidak ada keharusan. Tetapi lebih aman memang diasuransikan, sekwan tidak menanggung bila ada kerusakan, kecuali mobdin pimpinan dewan (ketua dan wakil ketua), biaya operasional dan kerusakan kami yang nanggung,” ucapnya, Jumat (19/9).

Dia menjelaskan, beberapa anggota dewan periode sebelumnya mengasuransikan mobdin. Sebut saja Herlina Harsono Njoto dan Rio Pattisilano. Keduanya saat ini menjadi anggota dewan terpilih periode 2014-2019 mewakili partainya masing-masing. Meski tidak diharuskan, namun langkah keduanya terbilang bagus.

“Gimana-gimana kalau ada kerusakan kan tanggungan mereka, jadi kalau diasuransikan aman,” tambahnya.

Hingga saat ini distribusi mobdin belum dilakukan. Ketua DPRD Surabaya belum menginstruksikan kepada sekwan. Bisa jadi karena 50 mobil yang dipinjamkan belum kembali semua. Menjelang 24 September batas akhir pengembalian, masih ada satu mobil yang belum diserahkan. Mobil itu dipakai mantan anggota Komisi A Erick Reginal Tahalele.

Menurutnya, dari sekian mobil yang dikembalikan, sudah diperbaiki secara bertahap.

Saat ini ada 11 yang sudah diperbaiki, 11 lagi masih sedang berada di bengkel.

“Ada 11 unit selesai, 11 lagi kita masukkan ke bengkel, jadi dibuat bertahap perbaikannya,” jelas pria asli Pacitan ini.

Disinggung kemungkinan ada anggota dewan yang ngeplot mobil tertentu, Afghani mengaku sejauh ini belum ada. Meskipun terjadi demikian, menurutnya tidak masalah.

Q gat Secara aturan tidak dilarang.Q

Strategi Pemprov Jatim Wujudkan Pelayanan Prima (bagian pertama)

Ubah Layanan Kantor Jadi Mesin, Samsat Kini Miliki 202 Layanan Unggulan Dalam amanat Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sudah ditegaskan, institusi penyelenggara negara diwajibkan memberikan pelayanan publik dengan prima. Lalu, bagaimana strategi Pemprov Jatim mewujudkan pelayanan prima tersebut ?.

Secara umum, komitmen Pemprov Jatim dalam melaksanakan pelayanan publik telah ditunjukkan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo, dengan penetapan percepatan reformasi birokrasi dan meningkatkan pelayanan publik sebagai salah satu prioritas utama tujuan pembangunan Jatim, yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2009-2014.

Kepala Biro Organisasi Setdaprov Jatim, Setiadjit SH MM mengatakan, prinsip pelayanan publik dibilang prima harus sederhana, adanya kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana. Kemudian kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan serta kenyamanan.

“Komitmen Pemprov Jatim dalam pelayanan publik ini sudah jelas yakni dengan membuat Perda Nomor 11 Tahun 2005 yang telah diubah dengan Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik. Untuk itu, kami selalu mendorong dan mendukung SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) agar selalu menciptakan inovasi dalam rangka memberikan pelayanan yang baik kepada masya-

rakat,” katanya.

Dengan masuknya pelayanan publik sebagai salah satu tujuan utama pembangunan Jatim, SKPD di lingkungan Pemprov Jatim berlomba-lomba membuat gebrakan inovasi pelayanan publik. Satu diantaranya adalah Dinas Pendapatan (Dipenda) Provinsi Jatim yang telah membuat inovasi pelayanan sesuai tupoksi (tugas pokok dan fungsi).

Bisa dikatakan, sudah tak terhitung lagi berapa jumlah inovasi pelayanan yang dapat mempermudah wajib pajak (WP) untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Yang terbaru dan satu-satunya di Indonesia adalah dengan meluncurkan layanan Anjungan Transaksi Mesin (ATM) Samsat Jatim, yang telah dilaunching Gubernur Soekarwo pada 8 Juli 2014 lalu.

Ketua Tim Pembina Samsat (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) Jatim, Dr H Akhmad Sukardi MM menuturkan, layanan unggulan Kantor Bersama Samsat kini memanfaatkan kemajuan teknologi informasi abad 21 yang tak mengenal ruang dan waktu.

Sebuah layanan era baru yang mengubah model layanan dari berbentuk kantor menjadi pelayanan mesin

yang diberi nama ATM Samsat Jatim.

“Peluncuran layanan ini sesuai dengan semangat Pemprov Jatim dalam upaya mewujudkan good government, dengan melaksanakan pelayanan yang efektif dan efisien baik dari segi SDM, administrasi pelaporan, sarana dan prasarananya,” jelas Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim ini.

Layanan yang mendapat penghargaan dari Museum Rekor – Dunia Indonesia (Muri) ini, merupakan mesin pelayanan yang memanfaatkan media ‘Smart Card’ yang digunakan wajib pajak, untuk melakukan transaksi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLAJ) dan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tahunan, yang bekerjasama dengan perbankan secara online dan terintegrasi.

“Layanan ATM Samsat Jatim ini adalah bentuk nyata dari upaya Bapak Gubernur Jatim dalam memberikan layanan prima kepada masyarakat. Layanan yang tidak mempertemukan orang dengan orang, tapi orang ketemu sistem,” ungkapnya.

Kepala Dipenda Provinsi Jatim, Bobby Soemiarsono SH MSi menambahkan, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan, Dipenda Jatim telah menciptakan berbagai inovasi.

Diantaranya, pengembangan pelayanan pada Kan-

zainal ibad/bhirawa

Berjubelnya antrian wajib pajak seperti dulu kini sudah tak terlihat lagi karena wajib pajak sekarang telah dimanjakan dengan banyaknya inovasi layanan. Foto di atas adalah suasana layanan di Kantor Bersama Samsat Manyar Surabaya pada 1986 silam. tor Bersama Samsat dari lima loket menjadi dua loket, pelayanan pengesahan STNK yang sebelumnya membutuhkan waktu lebih dari satu hari berkembang menjadi 30 menit, dan kini bahkan di bawah lima menit saja.

“Setelah terciptanya ATM Samsat Jatim, banyak provinsi lain seperti DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Aceh dan Kalimantan Barat yang berkunjung ke Dipenda Jatim untuk mengetahui dan belajar tentang layanan ini. Menurut mereka ATM Samsat Jatim adalah penemuan yang luar biasa. Jika provinsi lain berminat kita

persilahkan untuk menirunya. Kalau untuk peningkatan layanan publik kami persilahkan untuk ditiru,” tuturnya.

Saat ini, Kantor Bersama Samsat telah memiliki 202 layanan unggulan yang tersebar di seluruh wilayah Jatim. Terdiri dari, 45 Samsat Induk, 68 Samsat Payment Point, 28 Samsat Drive Thru, 10 Samsat Corner, 47 Samsat Mobil Keliling, satu Samsat Pembantu, dua Samsat Kepulauan dan satu bis keliling.

Perlu diketahui, hingga Agustus 2014 jumlah objek pajak kendaraan bermotor di Jatim mencapai 13.971.108 kendaraan. Dari total itu terbanyak jenis kendaraan

roda dua sebanyak 12.335.722 unit, disusul kendaraan jenis station wagon 864.269 unit, 497.506 truk, 149.789 sedan, 99.208 jeep, 22.761 bis dan 1.853 alat berat.

Gebrakan inovasi yang telah dibuat Dipenda Jatim ini ternyata mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan. Berdasarkan data dari Dipenda Jatim per Agustus 2014, dari target PAD sebesar Rp10,436 triliun kini telah tercapai Rp7,355 triliun. Rinciannya, PKB telah terpenuhi sebesar Rp2,794 triliun dari target Rp4,150 triliun, BBNKB telah tercapai Rp2,6 triliun dari target Rp4 triliun.

Kemudian PBBKB (Pajak

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor) dari target Rp1,7 triliun telah terpenuhi sebesar Rp1,279 triliun, pendapatan pajak rokok sebesar Rp537 miliar, retribusi jasa usaha Rp1,4 miliar dari target Rp1,9 miliar, pendapatan denda pajak mencapai Rp29 miliar dan penerimaan lainlain terpenuhi sebesar Rp11,330 miliar.

Gebrakan inovasi layanan bidang Samsat yang telah dilakukan Pemprov Jatim pun mendapat banyak pujian, salah satunya dari Founder and CEO of MarkPlus, Hermawan Kertajaya.

Pakar marketing asli Surabaya ini menyebut, inovasi yang telah diciptakan sudah sesuai dengan kebutuhan era baru.

“Ini sangat ‘waw’. Indonesia itu ‘waw’. Jadi jangan dianggap remeh jika Indonesia itu memiliki inovasi yang luar biasa. Salah satu bentuk nyatanya adalah inovasi yang dikeluarkan Pakde Karwo ini, ATM Samsat Jatim,” kata Hermawan, saat launching ATM Samsat Jatim, di Grand City Surabaya.

Menurut penasehat ahli Kapolri bidang marketing ini, dipenda memang harus melakukan inovasi dan peremajaan program. Sebab jika SKPD lain itu yang menggunakan uang, dipenda adalah SKPD yang mencari uang. Untuk itu, jika dipenda tidak melakukan inovasi dalam mencari uang dan hanya tergantung pada pemberian Pemerintah Pusat, daerah tersebut tidak Q iib akan bisa maju.Q

SURABAYA

Senin Wage 22 SEPTEMBER 2014

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Rasio Peneliti Rendah, Kebutuhan Riset Tinggi Unair, Bhirawa Kebutuhan terhadap teknologi tepat guna terus meningkat seiring peningkatan jumlah penduduk di Indonesia. Sayang, peningkatan penduduk dan kebutuhannya terhadap teknologi ini tidak seimbang dengan jumlah penelitinya. Di Indonesia, rasio peneliti bahkan hanya mencapai 4,7 per 10 ribu penduduk.

Jumlah peneliti yang memprihatinkan ini bahkan lebih rendah dibanding Malaysia yang rasionya 18 per 10 ribu penduduk. Sedangkan negara-negara maju pada umumnya memiliki rasio peneliti mencapai 80 per 10 ribu penduduk.

Menurut Manajer Riset Institute of Tropical Disease (ITD) Dr Eduardus Bimo Aksono, hal ini sangat memprihatinkan mengingat jumlah penduduk Indo-

nesia yang terus meningkat dan diprediksi akan mencapai angka 273,1 juta jiwa pada 2015 mendatang.

“Konsekuensi yang akan dirasakan secara langsung adalah kebutuhan pangan dan energi yang ikut meningkat. Sedangkan ketersediaan lahan menurun,” kata dia saat menjadi nara sumber Seminar Nasional bertajuk Mau Dibawa Kemana Ide Para Ilmuwan Indonesia, di

Universitas Airlangga (Unair), Sabtu (20/9).

Keterbatasan lahan ini secara otomatis berdampak pada kebutuhan teknologi untuk perbaikan kualitas lahan dan teknik budidaya yang tepat. Dengan demikian, dibutuhkan riset untuk mendapatkan berbagai teknologi tersebut. “Sayang, rasio peneliti kita sangat rendah,” kata dia.

Selain jumlah peneliti yang kurang, kendala yang dihadapi Indonesia dalam akselerasi teknologi adalah terbatasnya fasilitas riset, lemahnya kerjasama lembaga riset dengan pemerintah dan industri, upah peneliti yang tidak diperhatikan, serta perilaku peneliti yang belum berorientasi pada ke-

butuhan masyarakat.

“Paradigma peneliti harus diubah dari dorongan rasa ingin tahu menjadi goal oriented research (berorientasi pada tujuan) untuk percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata dia.

Penelitian yang berorientasi pada tujuan adalah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Tim pendamping kemahasiswaan Unair Dr Ganden Supriyanto mengatakan, jika setiap ide itu datang karena mengamati fenomena di masyarakat, bisa dipastikan hasilnya akan aplikatif.

Saat ini, banyak program pemerintah maupun perusahaan yang bertujuan untuk menjaring kreativitas mahasiswa.Salah

satunya Program Kreativitas Mahasiswa (PKM). Harapannya, luaran dari PKM berupa produk aplikatif, publikasi, dan paten dapat menjadi solusi bagi permasalahan di masyarakat. Tidak sedikit industri yang melirik produk PKM yang memang layak dikomersialkan, begitu pula pemerintah yang membuat kebijakan merujuk pada hasil PKM tentu saja karena ide tersebut aplikatif.

“Sayang, penelitian tidak selalu menghasilkan produk atau kebijakan yang aplikatif. Padahal sebaik-baik IPTEK adalah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” tutur dia.

Ganden yang juga menjadi reviewer PKM menilai bahwa sikap pemerintah yang memberikan

prioritas dana penelitian pada penelitian yang luarannya jelas dan aplikatif adalah keputusan yang benar.

“Dalam PKM juga demikian.

PKM yang baik adalah yang luarannya jelas dan potensial untuk dikomersialkan atau diaplikasikan pada masyarakat.

Oleh sebab itu setiap PIMNAS Mendikbud juga mengundang pihak industri dan Dirjen HAKI,” tambah Ganden.

Ganden menanggapi ide-ide kreativitas mahasiswa yang belum bisa diaplikasikan itu berarti masih harus diperbaiki atau dikembangkan, paradigmanya bukan memaksakan ide pada masyarakat tetapi akar masalah dan ujungnya ada pada Q tam masyarakat.Q

RAGAM INFO

FR Dipercepat Pembangunan Frontage Road (FR) sisi barat Jalan Ahmad Yani Surabaya dipercepat pembangunanya tampak lahan dinas Pemprov Jatim yang mulai dikepras seperti lahan di depan Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Jatim , Dinas Peternakan Jatim, Dinas Pertanian, serta depan gedung Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida), Minggu (21/9).

geh/bhirawa

Sapi’i Samingun, CJH asal Jember kloter 32. Sapi’i seharusnya berangkat pada 15 September 2014. Tetapi karena sesak napas keberangkatannya ditunda. Kemarin kondisi Sapi’i lebih baik meski sesaknya napasnya belum sepenuhnya pulih.

Keberangkatan Sembilan CJH Ditunda Karena Sakit Surabaya, Bhirawa Memasuki hari ke 21 pemberangkatan calon jemaah haji ke Tanah suci, Minggu (21/9), tercatat ada dua CJH meninggal dunia dan 10 lainnya ditunda keberangkatannya karena sakit. Kedua CJH meninggal dunia itu adalah Masrukin Durjay Saim asal Jombang dan Sumiarti Munahar asal Blitar.

Humas Kementerian Agama (Kemenag) Jatim Mahcsun Zain mengatakan, Masrukin meninggal di RS Haji Sukolilo pada 7 September 2014 lalu. Sedang Sumiarti meninggal dunia pada Rabu (16/9) pukul 23.30 WIB. Dia meninggal di usia 65 tahun saat dirawat di RS Haji Sukolilo dan langsung jenazahnya dibawa keluarganya ke rumah duka. “ Sampai saat ini sesuai informasi dari KKP ada 10 yang ditunda keberangkatannya karena risti, dan ini satu CJH akan diberangkatkan setelah di izinkan oleh pihak kesehatan,” kata Macsun pada Bhirawa.

Selain itu, pihaknya menerangkan bagi CJH yang meninggal dunia sebelum terbang ke tanah suci akan dikembalikan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH).

Sementara untuk biaya perawatan selama di rumah sakit, seluruhnya akan ditanggung pihak asuransi. CJH juga akan mendapat santunan dari asuransi.

Sedangkan dari 10 CJH yang ditunda keberangkatannya. Mereka kebanyakan berusia lanjut yang memang sudah memiliki penyakit saat berangkat dari daerahnya. Penyakit ini muncul akibat kelelahan atau setres karena akan Q geh melaksanakan perjalanan jauh.Q

trie diana/bhirawa

Pembentukan Shelter HIV/AIDS Dinilai Tidak Perlu Tiga Bulan Bangun Lima Sentral PKL, Dinkop Optimistis Selesai

Pembinaan yang dilakukan Dinsos kepada anak-anak terlantar.

Pemprov, Bhirawa Ide pengembangan Shelter bagi anak terlantar penderita HIV/AIDS oleh Dinas Sosial dipandang kurang perlu oleh Dinas Kesehatan. Anak dengan penyakit HIV/AIDS cukup dirawat oleh Dinas Sosial melalui

dna/bhirawa

Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos), panti atau tempat pembinaan yang ada. ‘’Kita kurang sepakat jika Dinkes harus menyiapkan Shelter untuk anak terlantar (Penderita HIV/AIDS, hal ini mengingat tanggung jawab

Dinkes tidak menampung anak terlantar meski dia mempunyai penyakit HIV/AIDS,’’ ujar Kasi Pemberantasan Penyakit Dinkes Jatim, Setyo Budiono .Menurut Setyo pendirian Shelter merupakan tanggung jawab penuh Dinsos, sedangkan Dinkes hanya membantu pengobatan dan penyembuhan anak penderita HIV/ AIDS. “Dinkes akan menyediakan obat antiretroviral (ARV) yang dapat diambil oleh petugas Dinsos di rumah sakit yang telah dirujuk. Obat ini dapat diberikan kepada penderita dengan didampingi oleh petugas dari Dinsos,’’ tegasnya.

Lebih lanjut Setyo mengatakan, dalam penanganan anak penderita HIV/AIDS, Dinsos diharuskan merawat penderita dengan penanganan yang khusus atau sesemstinya. Untuk perawatannya anak penderita HIV/AIDS tidak sama dengan Q dna anak pada umumnya.Q

Sampah di Kota Surabaya Alami Kenaikan 300 Ton/Hari Pemkot, Bhirawa Sampah di Surabaya terus bertambah jumlahnya.

Ini terkait dengan menjamurnya tempat usaha dan semakin banyaknya jumlah penduduk Kota Surabaya.

Berdasarkan data pada

tahun 2012 dan 2013, volume sampah yang dihasilkan warga Surabaya mencapai 1.100 ton. Namun memasuki tahun 2014, volume sampah meningkat menjadi sekitar 1.400 ton setiap harinya.

Menurut Kepala Dinas

Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya Khalid Bukari, kenaikan volume sampah ini tak bisa dilepaskan dari banyaknya jumlah tempat usaha terutama hotel dan restoran. Kedua tempat tersebut, banyak

menghasilkan sampah, terutama sampah dapur.

Kondisi ini ditambah dengan meningkatnya jumlah warga Kota Surabaya dan juga banyaknya wisatawan. Ini tidak lain karena Surabaya menawarkan ber-

bagai kemudahan dan menjadi destinasi tujuan wisata. ‘’Sebenarnya peningkatan sampahnya tak begitu banyak sekitar 200 hingga 400 ton per hari. Dan jumlah sampah di Surabaya sendiri Q dre menjadi 1.400 ton.Q

Dinkop Surabaya, Bhirawa Pemkot Surabaya melalui Dinas Koperasi dan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (Dinkop & UMKM) Kota Surabaya mematok target jika tahun ini bisa merampungkan pembangunan 10 sentra PKL. Walau ada sisa waktu empat bulan, namun target itu optimis tercapai.

Kepala Dinkop & UMKM Surabaya Hadi Mulyono mengatakan, pihaknya termotivasi untuk menyelesaikan pembangunan sentra UKM baru tersebut setelah mendapatkan arahan dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Wali Kota menyampaikan bahwa kinerja dinas itu lamban karena dinilai kurang maksimal dalam menjalankan programnya. “ Kalau ingin berkembang dengan baik, masyarakat harus makan ditempat-tempat yang sudah disediakan. Artinya sama-sama berkontribusi, akhirnya bisa ditarik kesimpulan suksesnya pembangunan bukan hanya dipemerintah, tetapi pemerintah dan stekholder termasuk masyarakat bersamasama,” kata Hadi Mulyono, Minggu (21/9).

Menurut dia, dari sisi pelaksanaan, pembangunan 10 sentra PKL tersebut sebenarnya terus memperlihatkan progres. Bahkan, sudah ada tiga sentra PKL yang sudah dibangun. Yakni di Gunung Anyar, Siwalankerto dan Krembangan. “ Sementara untuk sentra PKL yang di Deles MERR dan Jajar Tunggal (Wiyung), masih dalam proses pembangunan dan sudah hampir jadi,” tambahnya.

Namun yang akan dibangun ada di Klampis Ngasem, Babatan Pratama, Kembang Kuning, Manukan dan Wonorejo (Rungkut). Dia menyebut dalam membangun sentra PKL, yang perlu diperhatikan selain pemanfaatannya adalah soal status lahan. “Kendalanya berkaitan dengan lahan. Jangan sampai kita terganggu. Misalnya harus membangun di lahan yang ada bangunannya. Dan sudah memiliki kajian-kajian terkait tempatnya,” sambung dia.

Sayangnya, banyak pihaknya yang meragukan jika dalam waktu empat bulan ini sanggup membangun 7 sentra PKL lainnya. Selain itu, sentra PKL yang ada, banyak yang mangkrak. Seperti di Manukan Kulon, Semolowaru, Pakal, dan sentra PKL Urip Sumohardjo (foodcourt). Sebenarnya masih banyak sentra PKL yang tak berfungsi dan pembangunannya sia-sia alias Q geh menghambur-hamburkan uang.Q

Patroli Bersama Wilayah Karismapawirogo, Temukan Berbagai Permasalahan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Jawa Timur bersama Satpol PP Provinsi Jawa Tengah sudah melangsungkan kerjasama penanganan gangguan trantibum serta penegakkan perda di wilayah perbatasan Jatim-Jateng.

Hasilnya terdapat berbagai temuan permasalahan PMKS (penyandang masalah kesejahteraan sosial).

Dalam patroli perbatasan ini, tim tidak hanya diikuti Satpol PP, namun juga ada Biro Kerjasama Setdaprov Jatim, Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi, dan Polres Sragen. Kali ini wilayah yang di jadikan lokasi patrol adalah wilayah Karismapawirogo yaitu Karang Anyar, Wonogiri, Sragen, Magetan, Pacitan, Ngawi, dan Ponorogo.

Kepala Satpol PP Jatim, Drs Sutartib MSi mengatakan, ada beberapa temuan

selama pelaksanaan patroli bersama di wilayah perbatasan. “Target patroli bersama yaitu penyandang masalah sosial seperti pengemis, gelandangan, dan orang terlantar di wilayah perbatasan. Sekaligus menertibkan praktek prostitusi dan tempat hiburan di wilayah perbatasan,” katanya, Minggu (21/8).

Dari hasil pelaksanaan patroli wilayah bersama tersebut, tim menemukan kasus seperti menemukan empat orang penyandang masalah sosial seperti dua orang pengemis (satu gelandangan dan satu pengamen) yang beroperasi di

sekitar Pasar Gondang dan jalanan yang berbatasan dengan Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Sragen.

Tidak hanya itu, tim juga mendapatkan tiga pasangan sejoli yang sedang menginap di Hotel Bayanan Indah di lokasi objek wisata Air Panas Batanan Kecamatan Sidorejo Kabupaten Sragen. “Ketika diinterogasi tim patroli, ternyata ketiga pasangan tersebut adalah pasangan selingkuh. Untuk sementara diberikan arahan oleh tim patroli dan diminta meninggalkan lokasi tersebut,” katanya.

Masih dilokasi wisata tersebut, juga ditemukan beberapa rumah karaoke yang tidak berizin. Dalam kesempatan tersebut, tim patroli juga mengingatkan agar pemilik usaha karaoke rumahan itu segera mengurus perizinan di instansi terkait.

rac/bhirawa

Kasatpol Jatim, Drs Sutartib MSi turut serta memberikan arahan pada para PMKS yang terjaring dalam patroli bersama wilayah perbatasan.

Tim patroli juga mene- di Desa Dawung Kecamatan yang menyediakan jasa Wamukan dua pemilik warung Jogorogo Kabupaten Ngawi nita Harapan. Dari kedua

pemilik warung tersebut, ternyata menyediakan enam wanita harapan.

“Semuanya telah diambil sample oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi untuk mengetahui adanya atau tidaknya penyakit yang menular pada para wanita harapan tersebut,” katanya.

Seperti ketahui, ada sepuluh perjanjian kerjasama perbatasan yang dilakukan Jatim dan Jateng, di antaranya penegakan Perda terkait peredaran minuman keras, Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT), tertib administrasi kependudukan, penambangan bahan galian golongan C, penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), pembuangan limbah, penanganan pengaduan, pertukaran informasi pemulangan ke daerah asal, Q rac dan patroli terpadu.Q

OPINI

4 Tajuk

Pilkada di DPRD Rawan?

DPR-RI periode 2009-2014 akan maraton mengesahkan pasal baru tentang tatacara pilkada. Arahnya, pilkada tidak dikehendaki langsung, melainkan dipilih oleh DPRD. Tetapi sudah banyak Kepala Daerah (Gubernur maupun Bupati dan Walikota) menolak. Sebaliknya, yang baru akan running pilkada lebih suka pilihan di DPRD, karena ongkosnya lebih murah. Pada sisi lain, kas daerah (APBD) tidak terkuras samasekali.

Dulu (pilgub tahun 1998) “harga” tali-asih kepada anggota DPRD Jawa Timur, masih sekitar Rp 3 juta per-anggota. Pada tahun 2003, harga tali-asih sudah berubah menjadi Rp 600-an juta. Sehingga untuk menjadi gubernur, diperlukan modal Rp 42 milyar, sudah mengantongi 70 suara (dari 100 orang anggota DPRD).

Itu sudah menang telak (70%), tanpa ada yang golput.

Tetapi mulai pilgub tahun 2008, APBD Jawa Timur harus menanggung biaya pilkada sampai Rp 800 milyar. Sedangkan ongkos yang dikeluarkan oleh pasangan calon, pasti, lebih besar lagi.

Pilkada merupakan amanat UUD pasal 18 ayat (4).

Bunyinya, “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.” Hasil amandemen kedua ini di-breakdown dengan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Pada pasal 56 ayat (1) yang ditafsirkan sebagai dipilih langsung oleh rakyat.

Terdapat perbedaan antara Pilkada dengan Pilpres.

Dalam UUD, amanat pilpres tercantum pada pasal 6A ayat (1). Dinyatakan, “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.” Nyata-nyata terdapat amanat tatacara pemilihan, yakni dipilih secara langsung oleh rakyat. Sedangkan pada pilkada, tidak terdapat kata langsung oleh rakyat. Melainkan dengan frasa kata “dipilih secara demokratis.”

Frasa kata itulah yang di-dalih-kan oleh DPR-RI untuk mengembalikan pilkada kepada DPRD. Toh, dipilih oleh DPRD bisa dilaksanakan secara demokratis. Hasil amandemen kedua terhadap UUD 1945 itu selanjutnya di-breakdown dalam UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (sering disebut UU Otoda). UU tersebut mengatur tatacara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Bab IV bagian kedelapan.

Pada pasal 56 ayat (1) dinyatakan “Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.” Juga tidak terdapat amanat pilihan langsung oleh rakyat. Adapun kehadiran parpol (lalu menjadi hak mutlak) tercantum pada pasal 56 ayat (2). Bahwa pasangan calon diajukan oleh parpol, sampai mencukupi 15% suara hasil pileg.

Darimana datangnya amanat pilkada langsung oleh rakyat? Boleh jadi, hal itu sebagai penafsiran UU Otoda pasal 57 ayat (1). Secara tekstual dinyatakan, “Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh KPUD yang bertanggungjawab kepada DPRD.” Frasa kata (KPUD sebagai penyelenggara) memang lazim dipahami sebagai pilihan langsung. Walau sebenarnya, bisa saja KPUD sekadar sebagai “panitia.”

Konon pilkada oleh rakyat, memiliki tujuan strategis.

Yakni, agar Kepala Daerah tidak mudah dilengserkan.

Dengan dipilih langsung, Kepala Daerah “sama-sama sakti” dengan DPRD. Sama-sama mengantongi legitimasi dari rakyat. Tetapi Pemilihan Kepala Daerah dipilih oleh DPRD maupun dipilih langsung oleh rakyat, sebenarnya sama saja. Potensi politik uang tetap besar.

Yang lebih diperlukan adalah perbaikan sistem rekrutmen bakal pasangan Kepala Daerah. Sebagaimana diamanatkan UU Otoda pasal 59 ayat (3), “... politik wajib membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat ... dan selanjutnya memproses bakal calon dimaksud melalui mekanisme yang demokratis dan transparan.”

Tetapi seperti kata-kata joke, “no lunch free,” tidak ada makan siang gratis (dalam rekrutmen politik) 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Belajar dari Kasus Jero Wacik KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin lincah saja. KPK menunjukkan bahwa dirinya tidak diintervensi oleh siapa pun. KPK makin leluasa saja untuk berkehendak dan melangkah sesuai kewenangannya. Itulah lembaga antirasuah berusia 11 tahun yang menetapkan Jero Wacik, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai tersangka.

Banyak pihak menduga, kementrian ESDM memang “subur”. Publik memang sepertinya memiliki peta rawan korupsi. Kementrian ESDM termasuk dalam deretan lembaga yang diasumsikan rawan korupsi. Karena itu, nilai kerugian negara yang disangkakan kepada Jero Wacik sebesar Rp 9,8 miliar, dinilai terlalu kecil. Kasus ini akan menjadi perhatian lebih karena faktor nama.

Ketua rukun warga tempat Jero Wacik tinggal, Alex Asmasoebrata, manilai, indikasi korupsi yang disangkakan kepada Jero sangat kecil nilainya. Menurut Alex yang mantan pembalap itu, untuk jabatan Jero, bisa saja dia melakukan korupsi triliunan rupiah.

Apa pun korupsi adalah korupsi. Bahwa KPK juga ingin populer dan dikenang, rasanya juga wajar. Bahwa nama besar harus memberi contoh yang baik untuk hal yang kecil-kecil, pun kita setuju.

Jero Wacik harus siap menjadi contoh bagi bangsa ini untuk mengatakan bahwa penanganan korupsi tidak pandang bulu. Karena itu, lakonilah proses hukum ini dengan tabah, Jero.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Senin Wage, 22 SEPTEMBER 2014

Kapan DPRD ’Mengaum’ bagai Singa?

Singa, bernama ilmiah keluarga phantera tigris. Disebut pula sebagai penguasa hutan. Seluruh jenis singa (dan keluarga macan lainnya) sudah dilindungi, karena hampir punah. Sangat jarang terdengar aum-nya, walau di tengah hutan sekalipun. Aum singa pertanda kewibawaan, menggetarkan binatang seisi hutan. Sedangkan di kebun binatang, aum singa malah terkesan bagai alunan musik blues, didengar seksama, lalu di-applaus dengan tepuk tangan.

M

asyarakat moderen rindu suara aum singa. Bilamana perlu dijadikan ringtone dalam ponsel. Agaknya, itulah tamsil yang sepadan untuk menggambarkan sangat langka-nya suara DPRD. Di kantor dewan, di Dapil (Daerah Pemilihan) maupun saat turun reses, nyaris tiada terdengar. Hampir tiada lagi anggota dewan yang “vokal,” berani mengkritisi kebijakan secara konstruktif sebagai fungsi pengawasan.

Kadang, seorang anggota komisi bidang pertanian mengkritisi kinerja sektor pertanian, tapi tanpa pengetahuan memadai. Kadang, anggota dewan mengkritisi kinerja urusan pendidikan, tetapi tidak mengerti celah penerapan kurikulum baru 2013. Andai mengerti dan cukup pengetahuan, akan semakin banyak yang bisa disuarakan oleh anggota dewan. Sehingga fungsi dewan yang dijamin oleh UUD pasal 20A ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) akan berjalan sesuai arah konstitusi.

Ada yang usul agar angka APBD dinaikkan, tetapi tidak disertai data dan cara menaikkan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Sehingga, ketika pihak eksekutif (pemerintah propinsi) menjawab “tidak ada potensi,” maka usulannya langsung tak berkelanjutan. Anggota DPRD secara individual maupun secara komunal dalam alat kelengkapan dewan, seolah-olah miskin data, cupet pengetahuan. Usul, saran, dan kritik anggota dewan, seolah-olah mudah “diselesaikan” oleh eksekutif.

Dalam bahasa pujangga Ronggo Warsito, dinyatakan dalam sindiran “Akeh ndandhang diunekake kuntul.” Banyak komentar tetapi tidak penting. Memang sudah jarang yang “asbun” (asal bunyi). Namun masih banyak yang terkesan aneh. Misalnya, mendukung alokasi anggaran pendidikan yang kurang dari 20% dari APBD. Padahal UUD pasal 31 ayat (4) serta UU Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003, nyata-nyata (pasal 49)

I

ndonesia yang kini berpenduduk 240 juta jiwa, sekitar 60% berada di pedesaan, sebagian besar bekerja sebagai petani dan nelayan. Kita sudah 69 tahun merdeka, namun para petani dan nelayan masih belum beruntung menikmati kemerdekaan. Pekerjaan petani dan nelayan kurang menjanjikan dibanding dengan kehidupan masyarakat yang bekerja di perkantoran, di pabrik, pertokoan dan sebagainya.

Karena itu, banyak penduduk desa yang hijrah ke kota besar untuk mengadu nasib mencari pekerjaan, menginginkan hidup layak seperti yang diharapkan. Akibatnya para petani dan nelayan di pedesaan berkurang dan hanya dikerjakan oleh para petani dan nelayan berumur antara 40-50an tahun.

Sementara para pemuda dan pemudi di pedesaan tidak mau hidup di pedesaan. Para petani dan nelayan di pedesaan yang menjadi petani kecil sebagian jadi buruh tani. Kepemilikan tanah mereka hampir rata-rata kurang dari satu hektar, bila panen tidak bisa menghasilkan yang layak.

Karena harus dipotong dengan biaya produksi pembelian pupuk, benih padi, pemeliharaan, tenaga kerja buruh tani, dan lain lain.

Menurut survey dari BPS penghasilan petani atau Nilai Tukar Petani (NTP) sampai Maret 2014 hanya mampu merangkak naik 0,07% setelah bulan sebelumnya turun 0,16%.

Sebagaimana diketahui bahwa NTP (Nilai Tukar Petani) merupakan indikator kesejahteraan dan pendapatan petani belum menunjukkan perbaikan dan berarti. Sementara kenaikan nilai tukar dan harga produksi pertanian tak mampu mengalahkan kenaikan nilai yang dibayar petani untuk kebutuhan pokok dan pemasukan usaha pertanian.

Pada tahun 2013 lalu sektor pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan hanya mampu memberikan sumbangan 0,45% terhadap 5,78% pertum-

menguatkan tupoksi anggaran dan pengawasan. Karena fungsi legislasi tidak strategis benar. Karena sudah ada DPR-RI yang lebih kompeten membuat UU. Tetapi ternyata yang lebih disukai adalah tupoksi fungsi legislasi, dengan Oleh : menuliskan angka dua usulan membuat Yunus Supanto puluh persen. Tidak Peraturan Daerah perlu penafsiran lain.

(Perda). Sedangkan Anggota dewan yang fungsi anggaran dan diam saja, anggota defungsi pengawasan, kurang memwan yang kurang pengetahuan akan peroleh perhatian. Padahal kedua menyebabkan semakin runtuhnya fungsi itu tidak kalah strategisnya wibawa legislatif di hadapan ekdengan usul membuat Perda. sekutif. Lebih lagi, pada tataran Fungsi anggaran, merupakan hak rakyat, rata-rata citra dewan sudah DPRD untuk mengesahkan Ranjeblok. Hanya menikmati gaji dan cangan APBD dan Perubahannya tunjangan serta protokol high level.

(P-APBD).

Tetapi mutu kinerjanya rendah.

Fungsi anggaran ini sekaligus Tanpa keringat, tanpa kompetensi, (otomatis) sebagai pelaksanaan dan tanpa pengawasan. Begitulah fungsi legislasi, karena setiap APBD yang dilihat oleh rakyat. dan P-APBD harus ditetapkan sebagai Perda. Fungsi anggaran juga Menguatkan Fungsi Dewan berkait erat dengan fungsi pengWalau sebenarnya tidak seluruh awasan. Yakni melalui pengesahan anggota DPRD hanya diam, duduk, Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan kunker. Masih banyak yang Kepala Daerah yang harus ditetapmemiliki pengetahuan memadai, kan menjadi Perda. Ketiga Perda serta benar-benar menyuarakan asinilah yang menjadi kinerja utama pirasi rakyat. Bahkan ada yang pengDPRD, yang sekaligus mencakup hasilannya tak cukup. Tekor karena tiga fungsi ke-dewan-an. banyak diantre tamu di rumah, di Tanpa berinisiatif mengusulkan kantor DPD partai maupun di kanRancangan Perda, sebenarnya, pekertor dewan. Sampai angsuran kredit jaan DPRD sudah sangat banyak. Toh di Bank Jatim (dan bank lain) sering biasanya, pihak eksekutif (pemerinmenunggak. Tetapi anggota dewan tah) juga berinisiatif mengusulkan yang tekor (karena banyak sedekah) Rancangan Perda yang dianggap dijamin jadi lagi, sudah terbukti! strategis. Banyak Rancangan Perda Keberadaan DPRD secara konsyang tidak penting. Bahkan banyak titusional tercantum pada UUD Perda sangat sulit dilaksanakan oleh pasal 18 ayat (3). Secara tekstual pemerintah daerah. Misalnya, Perda amanat UUD itu berbunyi, “Pemertentang Peredaran Perfilman. intahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Banyak Perda “Merana” Perwakilan Rakyat Daerah yang Peraturan daerah (Perda) sananggota-anggotanya dipilih melalui gat dibutuhkan untuk pelaksapemilihan umum.” Selain itu, secara naan amanat undang- undang analogis tupoksi DPRD inharent (UU) dan Peratuan Pemerintah dengan tugas DPR-RI, sebagaimana (PP). Sehingga Perda (seharusnya) diantur dalam UUD pasal 20A ayat berisi content local, disesuaikan (1), ayat (2) dan ayat (3). dengan potensi dan kebutuhan Analogi tupoksi DPRD dengan daerah. Namun seringkali pemDPR-RI, lebih nyata tercantum buatan Perda terjebak pada copydalam UU Nomor 17 tahun 2013 paste UU dan PP. Jebakan itu tentang MD3 (juga UU MD3 yang tak terasa akan mengarah pada lama tahun 2009). Yakni dinyapen-degradasi-an peraturan petakan, bahwa “Dewan Perwakilan rundangan yang lebih tinggi (UU Rakyat memiliki fungsi legislasi, dan PP). Sebenarnya, UU dan PP fungsi anggaran, dan fungsi pengapastilah berlaku secara nasional, wasan.” Sebagai representasi rakyat sehingga yang telah diatur di daerah, anggota DPRD seharusnya dalam-nya tak perlu diatur lagi

dalam Perda.

Saat ini semakin banyak Peraturan Daerah (Perda) Propinsi Jawa Timur yang tidak disertai Peraturan Gubernur (Pergub). Ini bagai undangundang (UU) tanpa PP, sehingga tidak efktif sebagai regulasi. Konon sudah lebih dari 25 Perda Propinsi Jatim yang “merana” tanpa Pergub.

Alasannya, tidak menarik dan tidak menghasilkan manfaat apapun, secara ke-konomi-an maupun kemanfaatan sosial politik. Berdasarkan fakta (periode 2009-2014), DPRD Propinsi Jawa Timur tidak pernah bisa memenuhi target prolegda.

Harus diakui, pembahasan Rancangan Perda menjadi tambang utama penghasilan anggota DPRD. Sebab pada proses pembahasan selalu disertai dengan kunjungan kerja (kunker). Setidaknya dua kunker yang seolah-olah masuk akal. Yakni kunker dalam rangka konsultasi ke Kementerian, serta kunker dalam rangka studi banding ke daerah luar propinsi. Tidak peduli, apakah daerah tujuan kunker telah memiliki kondisi yang lebih baik atau malah sebaliknya.

Kunker, telah menjadi kritisi yang sangat mendalam dan luas.

Umumnya dinilai sebagai abal-abal, sekadar plesiran. Itu antaralain terbukti kawasan tujuan kunker hanya Jakarta, Bali, Batam, Lombok dan Yogya. Seluruhnya merupakan daerah tujuan wisata nasional. Kunker sudah menjadi kinerja sistemik.

Tetapi bukannya tidak bisa diubah.

Misalnya melalui teleconference.

Sehingga sebenarnya, prolegda (program legislasi daerah) cukuplah realistis dengan 3 Raperda. Yakni tentang LPJ Gubernur, tentang APBD dan tentang P-APBD. Kecuali Perda yang akan benar-benar bermanfaat. Misalnya, Perda tentang Perlindungan Produk Pertanian Unggulan. Ini sangat penting untuk melindungi penghasilan petani dari serbuan produk pertanian impor, sekaligus turut mengamankan defisit neraca berjalan.

Selanjutnya, DPRD Jatim bisa menggenjot fungsi konstitusi-nya yang lain, yakni pengawasan. Toh masih bisa kunker, yakni kunjungan sidak pengawasan ke berbagai UPT daerah di dalam propinsi. Memang berbeda dalam hal uang saku, tetapi kalau lebih kerap bisa menjadi tambang penghasilan yang tak kalah dengan kunker luar propinsi.

Wartawan senior, penggiat dakwah sosial politik.

Butuh Bank Tani Nelayan buhan ekonomi Indogerakkan minat anak nesia. Dan ini, lebih bangsa yang terjun kecil bila dibandingkan ke bidang pertanian dengan sektor jasa kedan kelautan. Demasyarakatan sosial ngan meningkatdan perorangan. kan pembangunan Sampai ada kesan di daerah pedesaan sektor pertanian mendengan segala bijadi penyebab utama dang, khususnya inturunnya Pendapatan frastruktur, pemberDomestik Bruto (PDB) dayaan masyarakat Oleh : Triwulan IV tahun 2013 dan fasilitas lainnya.

Agus Samiadji sebanyak 1,4% dengan kontribusi penurunan Butuh Bank sangat besar yakni Tani Nelayan 22,84% dibanding denUntuk menggergan triwulan III tahun 2013. Sampai akkan perekonomian rakyat di sekarang masih ada banyak petani pedesaan, maka pemerintah perlu yang bekerja berumur sampai umur atau butuh pembentukan Bank Tani 50 tahunan, karena tidak adanya dan Nelayan. Untuk menggerakkan tenaga produktif yang menjadi pembangunan khususnya di bidang petani. Hal ini adalah fenomena yang pertanian dan kelautan perlu dana berbahaya bagi kedaulatan pangan yang besar. Dahulu jaman penjajahIndonesia yang terkenal dengan an Belanda sudah ada bank yang “negara agraris”. Kalau hal ini dibimembantu petani dan nelayan, arkan pertanian sepi peminat, akan yang diubah namanya Bank BRI berakibat menurunnya produksi (Bank Rakyat Indonesia) memang pangan dan Indonesia akan menjadi tugasnya sebagian besar untuk negara pengimpor pangan. membantu usaha tani dan nelayan.

Menurut data BPS penduduk Namun, sesuai dengan perkembangmiskin yang tinggal di pedesaan an, maka Bank BRI tidak fokus jumlahnya mencapai 28,55% juta di pertanian dan nelayan, tetapi orang, sekitar 62,76% tinggal di membantu kredit perdagangan pedesaan yang menggantungkan umum, kredit investasi dan usaha dengan usaha pertanian dan buruh menguntungkan bagi perkembangtani. Melihat keadaan yang demikian perbankan. an, maka sudah tentu para tenaga Indonesia yang terkenal dengan muda produktif tidak mau tinggal negara agraris dengan potensi di desa, mereka yang lulus dari besar di bidang pertanian, perkesarjana hijrah keluar kota mencari bunan, kehutanan dan kelautan kehidupan yang lebih baik. sudah saatnya dibentuk atau punya Karena itu tak heran bila fakulBank Tani dan Nelayan. Sebab, tas pertanian yang ada di Universisampai sekarang Bank Nasional tas yang jumlahnya ribuan, namun baik negara maupun swasta, kecil jurusan fakultas pertanian bisa sekali membantu kredit di bidang dihitung dengan jari. Sampai saat pertanian dan kelautan dan perikanini perguruan tinggi yang masih ada an, karena memang perlu sumber jurusan fakultas pertanian antara daya manusia menguasai bidang lain Universitas Brawijaya Malang, pertanian dan kelautan, dan peterUniversitas Muhammadiyah Sidonakan. Selain itu, membantu kredit arjo, Universitas Negeri Jember dan pertanian, kelautan dan perikanan Institut Pertanian Bogor (IPB). mempunyai resiko tinggi dalam Melihat fenomena tersebut, dunia usaha perbankan. Karena maka tugas pemerintahan baru di itu, dengan adanya Bank Tani dan era reformasi ini harus bisa mengNelayan maka akan bisa fokus mem-

bantu bidang pertanian dan nelayan dan perikanan di Indonesia.

Kepada pemegang kekuasaan, pemerintah dan wakil rakyat agar melakukan studi banding masalah perbankan dan pertanian negara lain yakni ke China. Sudah beberapa tahun lalu China mempunyai Bank yang fokus menunjang bidang pertanian khususnya dan nelayan, yaitu Bank Agricultural Bank of China terkenal dengan Bank ABC. Bank ABC yang khusus menangani bidang pertanian di China memang termasuk Bank spektakuler dan menjanjikan bagi usaha perbankan, khususnya usaha bidang pertanian d Tiongkok. Pada tahun 2014 Bank ABC berhasil menduduki peringkat keempat di Tiongkok dan peringkat ketujuh di tingkat dunia, dengan total aset sebesar US 2.470,43 miliar dollar Amerika.

Sedangkan posisi kredit yang disalurkan mencapai US 1.225,53 miliar dollar. Selama tiga tahun mulai tahun 2011 sampai 2013 Bank ABC China mampu mempertahankan tingkat Non Performing Loan (NPL) kisaran 1,3% dan memperoleh Net Interest Margin (NIM) rata –rata kisaran 2,80%. Melihat hal tersebut, maka Indonesia dalam pemerintahan baru harus siap membuka Bank Tani dan Nelayan.

Keberadaan Bank Tani dan Nelayan, diharapkan akan mendorong perkembangan baru daerah pedesaan di Indonesia dengan mewujudkan kemajuan perekonomian di pedesaan.

Beruntung sekali ide dan kejelian Gubernur Jatim Dr. Soekarwo perkembangan perekonomian di pedesaan berkembang dengan adanya Bank UMKM Jawa Timur dan Bank Jatim.

Mudah-mudahan Bank Tani dan Nelayan juga dipelopori dari Jawa Timur. Dengan kemajuan pertanian, nelayan diharapkan bisa menarik tenaga muda terjun ke pertanian dan kelautan rakyat di pedesaan makmur dan sejahtera.

Wartawan Senior Anggota PWI Jatim

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

Senin Wage, 22 SEPTEMBER 2014

KELANA

TKW Asal Madiun Dua Minggu Terlantar di Jombang Jombang, Bhirawa Hampir dua pekan, Tutik Sulistyawati (32) warga Desa/Kec Dlopo, Kab Madiun terlantar di Kab Jombang. Wanita yang mengaku bekerja sebagai TKW di Negeri Jiran, Malaysia ini kemrin diantar warga ke Puskesmas Desa Tapen Kudu setelah kondisinya drop.

Kisah pilu yang dideritanya diungkapkan Tutik berawal dari berangkatnya ke Serawak Malaysia bersama sejumlah TKW asal daerahnya sekitar dua tahun lalu. Selanjutnya, dia bekerja sebagai pembantu Rumah Tangga (PRT). ‘’Saya lupa nama majikan saya,’’ bebernya ketika ditemui di kantor polisi setempat.

Meski terlihat tertekan, Wanita berjilbab ini sepotong-sepotong melanjutkan kisahnya selama bekerja di negeri tetangga itu. Dirinya berulangkali mendapat perlakukan kasar dari majikannya. Tak hanya bentakan, pukulan bahkan jika melakukan kesalahan sedikit dirinya mendapat solotan rokok bahkan pernah disetrika pula. ‘’Salah sedikit saja saya dibentak, ditempeleng, disundut api rokok, bahkan pernah disetrika,’’ kata Tutik seraya mengatakan Majikannnya juga tak memberikan gaji bulanan sebagai haknya.

Guna menguatkan pengakuannya, dia memperlihatkan sejumlah bekas luka.

Diantaranya bekas luka di pipi kiri, yang dikatakan sebagai akibat disetrika majikan saat dirinya tak sengaja memecahkan piring. ‘’Kalau yang ini bekas disundut rokok,’’ kata Tutik memperlihatkan sekitar empat bekas luka di punggung tangan kirinya.

Perlakuaan tak manusiawi majikannya ternyata tak berhenti, sekitar dua pekan lalu, dirinya menginjakkan kaki di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

Untuk sampai di Surabaya itupun lanjutnya setelah dirinya diikutkan kapal barang oleh majikannya dari Serawak.

Tutik mengaku tak diberi uang sepeserpun dan tanpa selembar kartu identitas pun, dirinya harus menggelandang seharian di Tanjung Perak.

Sampai kemudian bertemu dengan seorang lelaki bernama Herman. ‘’Dia mengaku orang Jombang. Saya lalu diajak naik bus, turun di terminal Jombang, diteruskan naik mobil angkutan pedesaan dan turun di Pasar Tapen, Kec Kudu (Jombang). Namun Pak Herman kemudian pergi entah kemana.

Saya ditinggal di pasar,’’ bebernya.

Sejak ditinggalkan di Pasar Tapen sekitar dua pekan lalu, dia menggelandang dan makan sehari-hari dengan cara meminta-minta. ‘’Karena badan saya lemas, tadi pagi saya minta diantar warga ke Puskesmas (Tapen), dan kemudian dijemput pak polisi,’’ terang Tutik.Q rur

Gubernur Tetapkan Empat Lokasi Pembangunan Jalan Sidoarjo, Bhirawa Untuk memperlancar pembangunan jalan alternatif, Frotage Road (FR), tepatnya di sisi timur Jl Raya Buduran hingga Raya Waru arah Surabaya, sepanjang 9,2 km. Agar kemacetan sering terjadi di jalan itu, akhirnya Gubernur Jatim telah menyetujui penetapan lahan itu tanggal 12 Agustus 2014.

Menurut Kepala Dinas PU Bina Marga, Ir Sigit Setyawan, selain lahan untuk FR, Gubernur Jatim juga telah menetapkan ketiga lahan yang telah diajukan, yakni Jl Lingkar Barat yang luasnya sekitar 34.568 meter persegi, tanggal 21 Januari 2014 dan Penetapan lokasi untuk pelebaran juga terjadi di Jl Raya Wadung Asri, Kec Waru seluas 184,28 meter persegi pada tanggal 16 Juni 2014.

Sebelum itu, juga ada penetapan lokasi untuk pelebaran jalan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu oleh Gubernur Jatim yakni di Jl KletekJemundo, Kec Taman seluas 16.075 meter persegi pada 14 Nopember 2013 lalu.

Menurutnya, proses seperti

ini harus dilakukan, karena aturannya sudah seperti itu, yakni diatur dalam UU Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah, harus melalui gubernur. Mengingat, luas wilayah gubernur yang ditangani adalah provinsi, maka yang ada di dalam wilayah Siddoarjo harus mengajukan sesuai atuaran. ‘’Padahal wilayah propinsi, yang terdiri dari beberapa wilayah kabupaten/kota, tentunya dalam penanganannya pasti memerlukan waktu yang cukup panjang,’’ katanya.

Pembangunan jalan pendamping FR, Waru-Buduran sepanjang 9,2 Km, bertujuan untuk mengurai kemacetan itu telah berhasil didukung 31 perusahaan yang dilintasinya.

achmad suprayogi/bhirawa

Petugas PU Bina Marga ketika mengukur lebar Jl. Maspion 2 beberapa waktu lalu.

Bahkan beberapa perusahaan yang lahannya terlintasi sudah menghibahkan sebagian tanahnya, termasuk milik PT Maspion Group telah menghibahkan lahan yang berada di depan Maspion II dan Maspion III. Keberhasilan Pemkab Sidoarjo dalam melakukan pendekatan terhadap perusahaan-perusahaan itu dibuktikan

dengan acara ‘‘Pencanangan Kesepakatan Kerjasama Pembangunan Frontage Road’ antara Pemkab Sidoarjo dengan PT Maspion Group pada tahun lalu.

Kerjasama yang diperkuat dengan MoU (Memorandum of Understanding) antara Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah SH MHum dengan Presiden PT Maspion Group Ali Markus,

Wujudkan Hasil Maksimal di Musim Kemarau Suami istri, Suwadi dan Juwantun petani sayur dari Desa Medalem, Kec Tulangan, Kab Sidoarjo meningkatkan hasil panen bayam di saat musim kemarau. Mereka memberikan pupuk menggunakan Pupuk Amonium Sulfa ZA produksi PT Petrokimia Gresik, Indonesia serta melakukan penyiraman selama empat hari sekali.

ramadlan/bhirawa

PDIP Jombang Bergolak, Imbas Kemerosotan Suara Pileg Jombang, Bhirawa Sejumlah kader senior PDIP Jombang, kemarin terlihat mulai merapatkan barisan menjelang Musyawarah Cabang yang digelar awal tahun 2015 mendatang.

Mereka kecewa atas kinerja DPC PDIP sehingga suara PDIP terus mengalami kemerosotoan setiap Pemilu legislatif.

Sejumlah kader senior itu diantaranya, Supriyadi, Suwarto, Budi Santoso, Suharto, Tjahyadi David, Genti Suwarno, Rahminto, dan Abdul Kholiq. Mereka merupakan kader yang pernah duduk di kursi DPRD Jombang pada 1999-2004. ‘’Kemerosotan perolehan suara PDIP Jombang dari Pemilu ke Pemilu karena kondisi internal partai rapuh, tak kondusif, hubungan antar kader serba pragmatis. Dan semua itu tak lepas dari ketidakmampuan pengurus mengelola organisasi,’’ ungkap Supriyadi saat berkumpul di kediaman mantan Sekretaris DPC PDIP, Wibisono, Desa Candimulyo, Kec Jombang Kota, kemarin.

Karenanya, lanjut Supri menambahkan, Ketua DPC PDIP yakni Sumrambah pada saat Muscab yang bakal digelar pada awal Maret 2015 nanti harus diganti. ‘’Kita berharap ada regenerasi kepengurusan.

Agar hubungan antar kader tak lagi serba pragmatis. Dan suara PDIP bisa kembali Berjaya,’’ imbuhnya.

Pada Pemilu 2014 lalu, suara PDIP merosot tajam, partai pimpinan Megawati ini di Kab Jombang hanya menempatkan 9 kadernya di DPRD. Padahal pada Pemilu 2009, mereka masih meraih 12 kursi.

Bahkan pada 1999 berjaya dengan 16 kursi, yang kemudian turun pada Pileg 2004 dengan 14 kursi.

Untuk mengembaikan kejayaan PDIP ini, para kader senior juga mencetuskan pernyataan sikap dan kebulatan tekad, yang dikirimkan ke DPC PDIP Jombang.

Inti pernyataan sikap dan kebulatan itu, antara lain. Mengajak seluruh kader lama maupun baru kembali menata kembali DPC PDIP Jombang kembali ke orbit aslinya, dan membangun kebesaran partai.

Kemudian, mengelola partai secara profesional sesuai mekanisme dan konstitusi partai, tak berdasarkan kedekatan dan kepentingan pribadi atau kelompok.Q rur

serta disaksikan Forum Pimpinan Daerah, Wakil Bupati Sidoarjo MG Hadi Sutjipto SH MM juga Kepala Dinas PU Bina Marga Ir Sigit Setiawan, serta pejabat SKPD terkait.

Sedang untuk wilayah Kletek, yang dibebaskan hanya sisi timur saja, sepanjang 4 km.

Mulai dari pertigaan Kletek Taman-PIA sepanjang 1,5 km, PIA-pertigaan Dungus sepanjang 2,55 km. ‘’Untuk lebar sekarang sekitar 7 meter, nantinya menjadi 19 meter,’’ katanya.

Sigit juga menjelaskan, jalan yang kini lebarnya tujuh meter itu kerap macet. Ke depan, jika dapat dilebarkan menjadi dua jalur yang masing-masing sisi memiliki dua lajur, harapannya arus lalu lintas menjadi lancar. ‘’Untuk sisi PIA ke Dungus bakal menggunakan box culvert. Sedangkan antara PIA hingga Kletek, bakal melakukan pelebaran jalan, dengan pembebasan lahan warga, termasuk sebuah pos dan kantor Kel Jemundo,’’ pungkas Sigit Setyawan.Q ach

Bupati Minta Kades Jangan Mainkan Angdes

trie diana/bhirawa

Tutik Perempauan asal Madiun yang mengaku sebagai TKW di Negeri Malaysia diantar ke Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi setempat setelah sempat terlantar dua minggu.

5

726 Pelamar CPNS Sidoarjo Tak Memenuhi Syarat Sidoarjo, Bhirawa Seleksi berkas pelamar CPNS di Kab Sidoarjo masih terus berlangsung. Dari sebanyak 2925 pendaftar yang login ke www.panselnas//menpan.go.id sampai 15 September 2014 kemarin. Sedangkan yang mengirimkan lamaran via pos hanya sebanyak 2537 berkas sampai 17 September.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD ) Sidoarjo, Sri Witarsih SH menyampaikan, setelah dilakukan seleksi, dari berkas yang masuk itu yang dinyatakan lolos karena memenuhi syarat (MS) administrasi sebanyak 1.729 berkas. Sedangkan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebanyak 726 berkas.

Sisanya masih dalam proses seleksi.

Setelah dilakukan seleksi administrasi, pelamar yang

Sri Witarsih SH

ist

dinyatakan MS akan menjalani tes Kemampuan Dasar (TKD).

Jadwalnya menurut Witarsih, masih menunggu jawal dari BKN Pusat. Setelah dilakukan TKD, di Sidoarjo akan dilakukan Tes Kemampuan Bidang (TKB). Untuk pelaksanaan TKB, tak semua daerah melakukannya. Alasannya macam-

macam. Tergantung pada kemampuan daerah masing-masing. Untuk pelaksanaan TKB ini Sidoarjo akan bekerja sama dengan perguruan tinggi (PT).

Witarsih sempat menyampaikan, pendaftaran CPNS 2014 di Kab Sidoarjo sempat diundur jadwalnya. Awalnya 1 sampai 12 September, tapi diundur sampai Senin, 15 September kemarin. Sedangan berkas cap pos ditunggu paling lambat pada 17 September.

Pengunduran jadwal pendaftaran ini, bukan karena yang mendaftar sedikit, tapi ini karena keputusan Menpan. ‘’Yang mendaftar dari berbagai daerah,’’ ujar Witarsih.

Tahun 2014 ini Sidoarjo dapat quota 92 formasi dari Menpan.

Dari 92 formasi itu terdiri dari tenaga guru 25, tenaga kesehatan 15 dan tenaga teknis 52.Q ali

Gresik,Bhirawa Agar para Kepala Desa (Kades) dan perangkat desa tak tersandung kasus hukum, Bupati Gresik, Ir Sambari Halim Radianto MSi melakukan sosialisasi ke setiap desa terkait dengan akan diberlakukannya UU Nomor 6 tahun 2014, tentang Pemerintahan Desa. Sebab, dalam UU itu setiap desa akan mendapat dana sekitar Rp1,4 miliar untuk desa.

Maka agar dalam pelaksanaannya nanti tak sampai timbul masalah, terlebih terkait penggunaist an Anggaran Desa Ir Sambari Halim Radianto MSi (Angdes) itu. Sehingga Bupati Gresik gencar melakukan sosialisasi ke sejumlah desa yang dikemas dalam bentuk konperensi desa yang dilaksanakan di setiap kantor kecamatan.

Menurut Kabag Humas Pemkab Gresik, Suryo Wibowo, setidaknya hingga kini sudah empat kecamatan yang sudah dilaksanakan konferensi desa.

Diantaranya, Kec Sidayu, Dukun, Ujungpangkah dan Bungah. Yang diundang dalam konferensi itu, selain para kepala desa dan perangkatnya, juga Ketua BPD (Badan Perwakilan Desa) juga para tokoh masyarakat.

Menurut Suryo, konferensi itu menurut rencana juga akan dilakukan di semua kecamatan yang ada di Gresik, termasuk Kec Sangkapura dan Tambak, Bawean. Dari 18 kecamatan itu, kini baru empat kecamatan yang sudah dilakukan konferensi desa. ‘’Tapi, konferensi desa itu nantinya juga akan dilakukan di setiap kecamatan,’’ kata Suryo, Minggu (21/9).

Dalam konersensi desa itu, tambah Suryo, salah satu hal yang disampaikan bupati terkait dengan diberlakukannya UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa. Sebab, dalam UU yang baru itu setiap desa akan mendapat kucuran dana yang cukup besar hingga mencapai miliaran. Jika salah dalam penggunaaan anggaran itu tak menutup kemungkinan akan menimbulkan banyak korban yang masuk ke penjara, karena tak mengerti cara penggunanaan keuangan desa itu.

Pada prinsipnya, tambah Suryo, bupati minta anggaran desa itu digunakan sesuai dengan peruntukannya dan jangan main-main dengan anggaran itu. Para kepala desa dan perangkat desa, nanti juga akan mendapat bimbingan dari Pemprov Jatim terkait penggunaan anggaran itu. Agar para kepala desa dan perangkat desa tahu bagaimana cara peruntukan anggaran itu.’’Kalau tak tahu cara menggunakan anggaran itu, akan membuat para kepala desa bingung sendiri. Untuk apa uang sebesar itu,’’ pungkas Suryo.Q eri

Nelayan Sidoarjo Jangan Jadi Penonton Pasar bebas yang akan berlangsung seiring dengan dimulainya konsep Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) 2015 nanti, nelayan yang ada di wilayah Kab Sidoarjo diharapkan tak hanya sekedar menjadi penonton saja. Tapi harus bisa jadi pelaku.

Hal ini disampaikan Kasi Ekploitasi dan Teknologi Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Jatim, Slamet Budiono, karena dalam MEA 2015, persaingan di semua bidang akan ketat. Bagi nelayan, akan bersaing soal produk ikan.

Misalnya, produk dari negara Cina itu, menurut Slamet, mungkin bisa saja harganya lebi murah.Sebab Cina terkenal dengan harga-harga produknya yang murah. ‘’Tapi tak tahu dengan kualitasnya dan mungkin masih diragukan, juga keberlangsungan persediannya,’’ ujar Slamet, saat memberikan pengarahan pada sejumlah masyarakat pesisir di wilayah Kab Sidoarjo, kemarin, di Ruang Rapat Delta Graha Setda Sidoarjo.

Menghadapi persaingan dalam produk ikan itu, maka para masyarakat pesisir yang mata pencahariannya banyak yang sebagai nelayan itu, diingatkan agar jangan hanya menjadi penonton saja. ‘’Mereka kita bangkitkan sebelum menghadapi pasar bebas sebentar lagi, point-pointnya seperti itu diantaranya,’’ ujar Slamet.

Dalam forum ini, mereka dapat informasi bagaimana cara menangkap ikan yang tidak lagi dengan cara berkeliling laut, mencoba-coba ke utara atau ke selatan. Menurut Slamet, dipastikan semakin lama, potensi ikan di laut akan semakin menurun. Kalau mereka berkeliling, maka bahan bakar perahu mereka juga akan banyak terbuang sehing-

ga terjadi pemborosan.

Menurut Slamet, para nelayan mungkin bisa memanfaatkan keberadaan hutan bakau yang ada. Keberadaan hutan bakau, harus dirawat dan dipelihara, karena disitulah tempat ikan beranak pinak. Bila sampai rusak, maka tak akan ada ikan, kepiting atau hewan laut lainnya.

Diakui Slamet, baik di Jatim maupun di Sidoarjo sendiri, kini banyak keberadaan hutan bakau yang kondisinya terbilang rusak. Ini bisa mengganggu hewan laut dalam berkembang biak. Maka perlu percepatan rehabilitasinya. ‘’Ini harus dipikirkan sejak dulu,’’ kata Slamet.

Kepala Bidang Kelautan Dinas Kelautan dan Perikanan Sidoarjo, Ir Tarina Handaningrum MM, mengatakan daya saing para nelayan di Sidoarjo memang harus ditingkatkan dalam menghadapi MEA 2015. Karena itu pem-

alikusyanto/bhirawa

Masyarakat pesisir di wilayah Sidoarjo mendapat pembinaan untuk persiapan menghadapi pasar bebas di era Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) 2015. binaan pada nelayan harus terus dilakukan.

Misal dengan membentuk kelompok Usaha Bersama (KUB) perikanan tangkap.

Dengan adanya forum, maka akan memudahkan dalam memberikan pembinaan dan

fasilitasi penyelesian permasalahan di lapangan. Di Sidoarjo masyarakat pesisir itu diantaranya berasal dari sejumlah wilayah kecamatan, diantaranya Waru, Sedati, Buduran, Sidoarjo, Candi, Tanggulangin dan Jabon.Q ali

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Tiga Desa di Madiun Terserang DB Madiun, Bhirawa Sejak sepekan terakhir, tiga desa dalam satu kecamatan di Kab Madiun, terserang penyakit Demam Berdarah (DB). Tiga desa itu yakni Bantengan, Mojopurno dan Mojorayung, Kec Wungu.

Meski begitu, sejauh ini belum ada penanganan serius dari pihak terkait.

Padahal kejadian itu sudah dilaporkan ke Puskesmas setempat.

Di Desa Mojopurno, serangan DB berlangsung sejak pekan lalu. Sejumlah warga di desa ini, mengalami demam yang tak kunjung turun. Setelah dilakukan pemeriksaan di Puskesmas, mereka dinyatakan terkena DB. Beruntung, tak ada warga yang meninggal akibat serangan DB. Sedangkan hingga kini, sejumlah warga yang menderita DB hanya menjalani rawat jalan. ‘’Anak saya sakit sejak tiga hari lalu.

Setelah menjalani pemeriksaan di Puskesmas dan dilakukan diagnosa, ternyata menderita DB. Bahkan trombositnya sempat turun,’’ terang warga Desa Mojopurno, Supadmi, kepada wartawan, Sabtu (20/9) lalu.

Menhadapi kondisi itu, sejumlah warga mengusulkan kepada perangkat RT dan desa setempat untuk dilakukan fogging (penyemprotan). Tapi jawaban dari pihak terkait yang sempat turun ke desa, menganggap belum perlu dilakukan fogging. ‘’Jumlah warga yang terkena DB di sejumlah RT mencapai belasan. Warga berharap ada penyemprotan,’’ kata Wantoyo.Q dar

Kampung Ramah Anak Bentuk Kepedulian Pemerintah pada Anak Probolinggo, Bhirawa Kota Probolinggo Sosialisasikan Pembentukan Kampung Ramah Anak Bagi Perwujudan Menuju Kota Layak Anak Tahun 2014.

Kampung Ramah Anak adalah Sistem pembangunan suatu kampung yang menyatukan komitmen dan sumber daya Pemerintah Kota dan masyarakat dalam rangka memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi dan pelecehan, dan mendengar pendapat anak yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.

Menurut Wali Kota Probolinggo, HJ Rukmini Ahad (21/ 9) kemarin. anak sekarang sudah pintar - pintar, contohnya anak-anak TK yang sudah pandai menggunakan HP. Selanjutnya orang tua tugasnya mengawasi putra - putrinya. Dan tahun 2015 mendatang kalau tak ada hambatan anak - anak yang mempunyai Akte Kelahiran akan diberi-

kan Kartu Anak Sejahtera yang nantinya bisa dipergunakan, jika mereka mau belanja untuk keperluan sekolah. ‘’Nantinya, dengan kartu itu anak-anak akan mendapat diskon dari Dunia Usaha yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota,’’ ujarnya didampingi Sekretaris Daerah Kota Probolinggo, Johny Haryanto.

Acara yang bertempat di

Sabha Bina Praja ini dihadiri Kepala BAPPEDA, Camat, Lurah Sekota Probolinggo, LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) dan KPM (Kader Pemberdayaan Masyarakat) yang ikut memperhatikan nasib anak.

Mengapa Kampung Ramah Anak Penting? dari data yang di dapat, Jumlah anak sekitar 30% hingga 36% dari jumlah penduduk Kota Probolinggo, Anak merupakan embrio dan cikal bakal terbentuknya sumber daya manusia yang handal, tangguh dan berkualitas serta investasi masa depan bangsa, negara dan keluarga.

Setiap anak memiliki hak – hak azasi yang tak bisa diabaikan dalam proses pembangunan dan kehidupan berbangsa dan bernegara, Maka Kampung Ramah Anak (KRA)

11 Puskesmas Tingkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Probolinggo, Bhirawa Pemkab Probolinggo menggelar launching pelayanan Puskesmas terbaik dan penandatanganan janji perbaikan layanan, serta rekomendasi perbaikan pelayanan pada 11 Puskesmas se-Kab Probolinggo, yaitu Puskesmas replikasi program United States Agency for International Development (USAID) kinerja.

Sebanyak 11 Puskesmas di Kab Probolinggo diikrarkan janji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, baik itu dokter, perawat, bidan dan bagian lainnya yang tergabung dalam pelayanan kesehatan di setiap Puskesmas.

Menurut Bupati Probolinggo, Hj Puput Tantriana, setelah bekerjasama dengan Tim Program Kinerja – USAID dan PT YTL, banyak hal yang menjadi terobosan baru guna mendukung mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, serta Fasilitator Daerah yang membidangi MSF (Multy Stakeholder Forum), kegiatan itu merupakan perbaikan janji pelayanan publik KIA yang sebelumnya masih terdapat janji-janji pelayanan yang belum terealisasi serta penyusunan draft rekomendasi terkait pelayanan publik. ‘’Keinginan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja melalui penandatangan rekomendasi ini, dipandang sebagai momen yang sangat tepat yang diharapkan bagi penyelesaian setiap tahapan pelaksanaan yang berhubungan dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat di Kab Probolinggo,’’ ujar Bupati Tantri disela-sela pelepasan 116 orang CJH di Kraksaan, Sabtu (20/9) lalu. ‘’Beberapa tahap pembahasan telah dilakukan antara pihak Pemkab dan DPRD Kab Probolinggo, sebagaimana guna lebih dapat menfasilitasi bagi setiap perkembangan yang ada, perjuangan yang tak kenal lelah ini dilakukan selain sebagai bagian dari upaya meningkatkan pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat luas,’’ ungkapnya.Q wap

dirancang untuk mencegah dan menciptakan pilihan bagi anak–anak untuk lebih aktif dalam berbagai kegiatan positif yang mendorong produktifitas dan kreatifitas anak.

Peran LPM dan KPM dalam pembangunan Partisipatif Kelurahan disini, keikutsertaan atau keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan, adapun pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang, dalam lingkup kelurahan.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam menampung dan

mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang Pembangunan yang pembentukanya ditetapkan dalam peraturan daerah kota.

Maksud dan tujuan dari Sosialisasi Kampung Ramah Anak ini untuk Memberikan pemahaman dan pengertian kepada aparatur kelurahan dalam memahami kebutuhan hak-hak anak.

Memberikan perlindungan atas tumbuh kembang anak dalam proses pembangunan yang berkesejahteraan dan menyeluruh menuju Kampung Ramah Anak, Terintegrasinya Sumber Daya Manusia (SDM) dan potensi serta teknologi yang dimiliki dalam membangun menuju kampung ramah anak sehingga tercapai pemenuhan hak-hak anak.Q wap

Proyek PNPM Tak Beres Dikeluhkan Warga

Mantan Anggota KPU Divonis 6 Tahun Penjara Situbondo, Bhirawa Terdakwa Imron Rasyidi, mantan anggota KPU Situbondo dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 tahun.

Imron dinilai secara sah dan menyakinkan terbukti melakuklan tindak pidana korupsi, bantuan dana Program Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) yang digagas Pemprov Jatim.

Majelis hakim pengadilan Tipikor Surabaya juga menghukum Imron Rasyidi membayar denda sebesar Rp200 juta, subsider 6 bulan kurungan. Dan diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp320 juta atau subsider 6 bulan kurungan bila tak mampu membayar uang pengganti.

Amar putusan majelis hakim yang mengharuskan terdakwa membayar kerugian negara jauh lebih kecil daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Sebelumnya Jaksa menuntut Imron Rasyidi membayar kerugian Negara sebesar Rp528 juta.

Menurut Bramantyo, Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Situbondo, vonis majelis hakim sebenarnya sama dengan tuntutan jaksa. Hanya saja vonis hakim mengharuskan membayar kerugian negara yang berbeda dengan tuntutan jaksa.

Ditambahkan Bramantyo, Imron Rasyidi ditahan Kejaksaan Negeri Situbondo sejak 16 April 2014 lalu. Penetapan Imron Rasyidi menjadi tersangka merupakan pengembangan dari dua terpidana sebelumnya, yaitu Edy Mustofa dan Ashari Rusdi. Imron Rasyidi dituduh memotong bantuan dana P2SEM untuk 13 kelompok penerima. Total bantuan dana P2SEM dari Pemprov Jatim mencapai Rp1, 6 miliar.Q awi

Senin Wage 22 SEPTEMBER 2014

ristika/bhirawa

Suparman mantan Ketua DPD Partai Golkar berada di Rutan kelas IIB Nganjuk sesaat setelah ditangkap di Malang.

Melakukan Pembunuhan Berencana

Mantan Ketua Golkar Nganjuk Dieksekusi di Rutan Nganjuk, Bhirawa Mantan ketua DPD Partai Golkar Nganjuk, Kolonel (Purn) Suparman (67) dieksekusi ke Rumah Tahanan (Rutan) kelas IIB Minggu (21/9) kemarin oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Nganjuk. Terpidana kasus pembunuhan terhadap Drs Adam Malik, Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Nganjuk itu, sempat buron selama dua tahun lebih.

Dalam putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor 823 K/Pid/2011 menyatakan terdakwa I (Suparman Bin Parjan) dan Terdakwa II (Sunarji SH Bin Sumarjo) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara bersamasama melakukan pembunuhan berencana dan secara bersama-sama melakukan penggelapan. Karena itu MA menjatuhkan pidana terhadap Suparman dan Sunarji dengan pidana penjara masing-masing selama delapan belas tahun dan memerintahkan agar terdakwa ditahan.

Kasi Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Negeri Nganjuk, Anggi Digdo SH menjelaskan, sejak putusan kasasi para terdakwa kabur meninggalkan Nganjuk. Pihak Kejaksaan yang bertugas melaksanakan eksekusi putusan MA melakukan pengejaran selama dua tahun lebih. Kemudian diketahui Suparman selama ini berada di Malang dan kemudian dilakukan penangkapan.

Suparman yang kini sudah sakit-sakitan dan tak lagi dapat melihat langsung digiring ke Rutan Nganjuk. Dengan mengenakan rompi kuning dan tongkat untuk membantu ber-

jalan, Suparman dijebloskan sel orientasi. ‘’Sesuai putusan MA, hukuman penjara selama delapan belas tahun, sebelumnya Suparman diputus bebas oleh Pengadilan Negeri (PN) Nganjuk dan Pengadilan Tinggi (PT) Jatim. Setelah jaksa mengajukan kasasi, para terdakwa diputus bersalah,’’ terang Anggi.

Sementara itu, Sunarji pelaku pembunuhan lainnya yang juga divonis 18 tahun penjara hingga kini tak diketahui keberadaanya.

Bahkan pihak Kejaksaan mengaku kesulitan mencari lokasi persembunyian Sunarji.

Sekadar diketahui Mantan Wakil Ketua DPRD Nganjuk Periode 2004-2009 Suparman dan mantan anggota DPRD Sunardji duduk divonis bersalah oleh MA, setelah sebelumnya divonis bebas oleh PN Nganjuk. Kedua mantan anggota dewan itu dinyatakan bersalah karena ikut melakukan perencanaan pembunuhan terhadap Sekretaris II Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Golkar Nganjuk , Adam Malik pada 24 Mei 2002 silam. Kasus pembunuhannya sendiri terjadi di kawasan hutan Waduk Kalibening Saradan Madiun.

Dalam dakwaan jaksa, Suparman yang saat itu menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Nganjuk kemudian menyuruh tiga orang, yakni Sukarno, Imam Basori dan Momok untuk menghabisi nyawa Adam Malik di sekitar Waduk Bening, Saradan, Kab Madiun.

Setelah tugas yang diembannya rampung, ketiga orang pelaku pembunuhan itu dijanjikan bayaran Rp50 juta dari Suparman dan Sunardji.Q ris

Sampang, Bhirawa Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat mandiri pedesaan (PNPM) pengaspalan jalan poros Desa di Desa Bundeh, Kampung Mursabe, Kec Sreseh, Sampang dikeluhkan warga. Pasalnya pekerjaan proyek yang sedang berlangsung itu terkesan asal-asalan.

Menurut Sale (50) salah satu warga setempat Ahad (21/9) kemarin, pengaspalan jalan Desa ini sangat tak sesui dengan besarnya anggaran yang ada sebesar Rp200 juta, sebab proyek pengaspalan hanya di kasih kerikil tanpa batu, kemudian langsung di aspal.

Jika proyeknya asal-asalan seperti ini maka jalan pengaspalan tidak akan bertahan lama, karena kualitas yang sangat buruk. ‘’Padahal jalan desa ini, sejak awal kondisinya rusak parah dan dikeluhkan warga, kami selaku warga sudah menyampaikan keluhan buruknya pekerjaan proyek PNPM ini pada pihak kecamatan Sreseh Sampang, namun hingga kini masih belum ada tanggapan dan proyek masih dilanjutkan tanpa ada perbaikan.

Hal senada juga diungkapkan Nawardi (42)

warga setempat, proyek PNPM ini berdasarkan papan nama kegiatan pengaspalan yang berada di sekitar lokasi proyek nilainya Rp226.646.500, volumenya 1.500 kali 2,5 M. Jika dana yang besar ini tak diimbangi dengan kualitas yang baik, maka dikawatir akan terjadi protes besarbesaran dari masyarakat.

Sementara Kepala Bapemas Sampang, Amiruddin, saat dikonfermasi melalui stafnya Wasaton via telepon pribadinya menyatakan, berjanji dalam waktu dekat akan menindaklanjuti keluhan warga tersebut terkait pelaksanaam PNPM di Desa Bundeh, Kec Sreseh, Sampang. Bahkan tim pelaksana kecamatan (TPK) dan PJOK Kecamatan agar segera turun ke lapangan agar sesuai RAB. ‘’Memang kini anggarannya masih belum turun 100%, yang turun baru 60% sehingga masih ada waktu untuk diperbaiki jika nantinya ditemukan pelaksanaanya tidak sesuai RAB. Bahkan minggu depan tim monitoring Kab Sampang akan turun langsung untuk memastikan pelaksanaan PNPM tersebut sesuai dengan RAB.Q lis

nurkholis/bhirawa

Pelaksanaan proyek PNPM di Desa Bundeh, Kec Sreseh, Sampang yang dikeluhkan warga.

Pembangunan Poltera di Sampang Mangkrak Dua Tahun Meski peresmian pembangunan kampus Politeknik Negeri Madura (Poltera) Sampang pada tahun 2012 lalu oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhammad Nuh. Namun hingga saat ini pembangunan kampus yang dianggap satu-satunya di Madura itu masih mangkrak dan menjadi sorotan beberapa kalangan.

lis/bhirawa

Lahan yang sudah disiapkan pembangunan Kamspus Poltera di Desa Taddan, Kec Camplong, Sampang.

Direktur LSM forum kajian publik (FKP) Heru Susanto, Ahad (21/9) kemarin, sangat menyayangkan lambannya kinerja pemerintah daerah terhadap pembangunan kampus Poltera di Kab Sampang yang lahannya sudah ada sekitar 8 hektar di Desa Taddan, Kec Camplong Sampang. ‘’Bahkan sejak diresmikan Mendikbud pada tahun 2012, namun hingga kini tak progress pembangunan yang berarti,

hal ini sebagai bukti pemerintah daerah telah gagal mengawal pembangunan Kampus Poltera yang seharusnya menjadi cikal bakal satu-satunya di Madura,’’ keluhnya.

Tidak hanya itu saja sejak 2012 lalu ternyata sudah ada mahasiswanya yang dititipkan di Kampus Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya (ITS) Surabaya.

Sementara Wakil Bupati Sampang, Fadilah Budiono,

beberapa waktu lalu, membenarkan jika pembangunan kampus plat merah itu terbilang lamban, sebab hal ini sudah ada yayasan sebagai pihak pengelola, tetapi dalam waktu dekat pemerintah daerah akan segera melakukan evaluasi terhadap pembangunan kampus Poltera itu.

Hal senada juga dijelaskan Ir Hary Soeyanto, Kepala Bapedda Sampang, pembangunan Poltera dipastikan akan dibangun tahun 2014 ini, dengan sumber dana APBN Rp20 miliar dan APBD Rp4 miliar.

Dengan rincian dana 20 milyar akan dibangun gedung tiga lantai, sedangkan dana APBD Rp4 miliar untuk pembangunan tiang pancang laboraturiun, power hause, dan tandon air.Q lis

JAWA TIMUR

Senin Wage 22 SEPTEMBER 2014

7

Kejar Predikat Wajar Tanpa Pengecualian

Pemkab Situbondo Gelar Mapping Kebijakan Akuntansi Berbasis Aktual Situbondo, Bhirawa Untuk pemetaan hasil verfikasi sensus barang milik daerah diseluruh SKPD, Pemkab Situbondo melalui Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) menggelar mapping, Jumat (19/ 9) lalu.

Peserta yang terdiri dari Pimpinan SKPD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kabag dan bendahara serta pengurus barang itu diberi pemahaman pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis aktual pada Pemda.

Bupati Situbondo, H Dadang Wigiarto, dalam arahannya me-

KILAS JATIM

Sempat Tertunda, 6 CJH Situbondo Diberangkatkan Situbondo, Bhirawa Enam dari delapan Calon Jamaah Haji (CJH) yang sempat tertunda pemberangkatannya karena alasan kesehatan, akhirnya diberangkatkan ke Tanah Suci Makkah, Jumat (19/9) lalu.

Keenam calon jamaah haji asal Situbondo ini bergabung di kloter 40 bersama CJH asal Malang. Sehingga masih tersisa dua Calon jamaah yang masih belum berangkat ke Tanah Suci. Delapan CJH ditunda keberangkatannya karena mengalami gangguan kesehatan.

Sebenarnya ada empat orang yang harus menjalani perawatan medis, namun karena mereka berangkat bersama keluarganya masing-masing, sehingga terpaksa juga ikut menunggu hingga diperbolehkan berangkat ke Tanah Suci Mekkah.

Enam dari delapan yang sudah diberangkatkan yaitu Asriye Liyas bin Saruhan, dan Ikram Junawami Liman warga Desa Agel, Kec Jangkar. Jeri Sukarso bin Sudiha dan Lastini Tukiyem, warga Desa Kandang, Kec Kapongan. Sisanya Masdalia bin Musahwi dan Sugi Kosen Latif, warga Desa Olean, Kec Kota Situbondo.

Menurut Kepala Kementerian Agama Situbondo, Muhammad Bakri, untuk dua calon jamaah haji lainnya, akan diberangkatkan Sabtu lalu. ‘’Kedua CJH ini akan ikut keloter 47 bersama CJH asal Probolinggo,’’ tegas pria asli Sumenep Madura itu kemarin.Q awi

Kejari Intensif Telusuri Korupsi Ruko Brawijaya Kota Kediri, Bhirawa Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Kediri semakin intensif menyidik kasus dugaan korupsi persewaan Ruko Stadion Brawijaya Kota Kediri. Ada dugaan penyalahgunaan uang sewa rumah toko di areal Komplek Stadion Brawijaya, yang disinyalir tak pernah disetorkan ke kas daerah.

Selain menyelidiki dugaan penyalahgunaan wewenang, kejaksaan juga menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebutkan uang sewa Ruko di Stadion Brawijaya tak masuk ke kas pendapatan daerah. ‘’Kami masih mengumpulkan barang bukti dan modusnya penyalahgunaan wewenang, dan diduga Hasil penyewaan itu tidak pernah disetorkan , penelidikan ini untuk penyelamatan uang negara dan nantinya kami sarankan agar pemkot mengambil alih pengelolaan ruko itu,’’ kata Kajari Kota Kediri Amiek Mulandari Sementara hingga penyidik sudah memeriksa 51 saksi dari pengelola maupun penyewa termasuk pegawai Dinas Pendapatan Kota Kediri. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidana Khusus) Kejari Kota Kediri, Sundaya SH mengatakan, untuk kerugian negara hingga kini masih diaudit BPK. Mulai tahun 2010 hingga akhir 2013, kerugian sudah mencapai Rp600 juta.

Seharusnya, anggaran dari hasil sewa itu diserahkan ke Pemkot sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah. ‘’Dari pengumpulan data dan keterangan selama ini kami baru menetapkan satu tersangka yakni Tri Waspodo mantan Direktur PD BPR Kota Kediri.

Tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain yang terjerat,’’ kata Sundaya.Q mb2

minta kepada seluruh peserta mapping untuk sungguh-sungguh dalam mengikuti bedah materi dari BPKP Jatim. Harapannya, lembaga yang dipimpinnya memiliki pelaporan keuangan yang kredibel, tertib administrasi dan mampu mencapai predikat wajar tanpa pengecualian pada tahun ini.

Bupati juga berpesan agar peserta bisa langsung merealisasikan hasil paparan materi dengan baik di instansi masing-

masing. Usai memberikan pengarahan, Bupati Dadang mempersilahkan kepada pembicara dari BPKP Jatim, membedah mapping tindak lanjut hasil verifikasi sensus barang milik daerah sosialisasi kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi berasis akrual.

Kepala DPPKAD Kab Situbondo, Tri Cahya Setyaningsih mengatakan, mapping bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan barang milik daerah dimasing-

masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sehingga penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) 2014 dapat mencapai opini WTP. ‘’Materi ini dirupakan dalam bentuk tanya jawab dan diskusi oleh para narasumber dari BPKP Jatim,’’ tegas Tri, dengan didampingi Kabid Aset, Bahtiar, kemarin.

Mantan Kepala BPMP Kab Situbondo itu menambahkan, peserta yang berjumlah 175 orang

itu juga diberi pemaparan materi Bintek perihal kebijakan akuntansi dan sistem akntansi bebasis akrual. ‘’Dasar pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada UU Nomor 17 tahun 2003, UU Nomor 32 tahun 2004, PP Nomor 58 tahun 2005, PP Nomor 71 tahun 2010, Permendagri Nomor 17 tahun 2007 dan Nomor 13 tahun 2006. ‘’Terakhir mengacu pada Permendagri Nomor 64 tahun 2013,’’ pungkas Tri.Q awi

Peras Warga, Lurah Purwantoro Dibui Wali Kota Segera Beri Sanksi Tegas kepada Lurah Purwantoro Malang, Bhirawa Upaya meningkatkan pelayanan bagi masyarakat di Pemkot Malang tercoreng karena ulah Lurah Purwantoro, Kec Blimbing, Suhartono, yang melakukan pemerasan kepada warga saat pengurusan kenaikan satatus tanah dari Hak Guna Bangunan (HGB) ke Surat Hak Milik (SHM), akhir pekan kemarin. Kini Suhartono masih mendekam di balik jeruji besi Polresta Malang.

sul/bhirawa

PWI Pusat menggelar Safari Jurnalistik 2014 di Kabupaten Sumenep yang dihadiri sekaligus dibuka oleh Bupati Sumenep, A Busyro Karim. Tampak Ketua PWI Jatim, Ach Munir saat memberikan sambutan.

Sumenep Jadi Tuan Rumah Safari Jurnalistik PWI Pusat Menjaga Profesi dengan Baik Merupakan Khittah PWI Sumenep, Bhirawa Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menggelar Safari Jurnalistik 2014 di Kab Sumenep sejak tanggal 20-21 September. Selain dari PWI Pusat dan PWI Jatim sebagai narasumber, pada pembukaan Safari Jurnalistik juga hadir Bupati Sumenep, A Busyro Karim sekaligus membukanya.

Safari Jurnalistik yang terpusat disalah satu hotel di jalan Lingkar Barat Sumenep ini diikuti 50 orang anggota PWI dari berbagai media di Madura. Baik wartawan lokal, regional dan nasional. Mereka sangat antusias saat mengikuti acara.

Ketua PWI Jatim, Ach Munir mengatakan, menjaga profesi dengan baik merupakan khittah PWI. Seorang wartawan harus profesional dalam menjalankan tugas kejurnalistikan setiap harinya. Tuntutan masyarakat terhadap kiprah para jurnalis untuk membangun bangsa ini sangat besar, Maka profesionalitas jurnalis terutama yang terga-

bung dalam PWI harus terus ditingkatkan. ‘’Khittoh PWI itu menjaga profesi dengan baik. Profesi wartawan itu sangat mulia, jadi tugas mulia itu harus kita jaga,’’ kata Ach Munir, di Sumenep, Minggu (21/9).

Menurutnya, untuk menjaga profesi dengan baik, PWI telah mengadakan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) terhadap anggotanya.

Anggota PWI Jatim sekitar seribu orang. Dari seribu wartawan yang tergabung dalam PWI itu, mayoritas telah lulus UKW. Munir juga menegaskan, dapat dikatakan seorang wartawan itu menjaga profesi dengan baik, salah satunya lebih memikirkan bagaimana kemajuan dan pemerataan pembangunan di daerah tempat bertugas. Dengan tulisan atau pemberitaan dimedia massa pembangunan bisa dilakukan, sebab informasi bisa diakses melalui media massa. ‘’Media bisa mengontrol kebijakan pemerintah sehingga pemerataan pembangunan berjalan sesuai harapan rakyat. Itu tugas wartawan didaerah,’’ urainya.Q sul

Humas Polres Malang Kota, AKP Nunung Angraini, kepada wartawan akhir pekan kemarin, mengutarakan ditangkapnya Lurah Purwantoro itu, lantaran yang bersangkutan memaksa warga untuk menyerahkan uang sebesar Rp7 juta, untuk memuluskan proses pengurusan SHM. Sebenarnya transaksi awal yang diminta tersangka, 1% dari NJOP yang diajukan oleh korban sekitar Rp8 juta. Tapi tersangka bersedia menuliskan NJOP sekitar Rp7 juta. Bila korban tak bersedia, tersangka pun tak bisa memuluskan rencana itu.

Menurutnya, penyidik Polresta Malang, menjerat tersangka dengan pasal 368 KUHP tentang pemerasan.

Tersangka terancam hukuman penjara maksimal tujuh tahun.

Kejadian ini, menjadi tamparan keras bagi pemerintahan Mohammad Anton, Wali Kota Malang ini mengakui, jika dirinya sudah mendapat laporan atas kejadian itu. Hanya saja pihaknya baru akan melakukan tindakan setelah tahu persis persoalan yang dialami Lurah Purwantoro.

Menurut wali kota yang kerap disapa Abah Anton ini, kejadian itu sangat disesalkan. Tentunya jika yang terjadi itu betul-betul ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh pejabat setingkat lurah, maka pihaknya akan memberikan sanksi. ‘’Kita lihat dulu persoalannya seperti apa, saya baru mendapat laporan saja, belum tahu persis. Jika yang bersangkutan benar-benar bersalah akan kami ambil tindakan sesuai dengan tingkat kesalahan mereka,’’ tutur Abah Anton.

Lebih lanjut, dikatakan

Abah Anton, kejadian seperti ini harus menjadi cambuk bagi pejabat lainnya. Bahwa pelayanan publik itu harus diberikan secara maksimal.

Namun masyarakat juga tak boleh memaksa untuk diloloskan seluruh pengajuan suaratnya, apabila prosedurnya tak dipenuhi. ‘’Makanya akan kita lihat dulu, siapa yang salah,’’ imbuhnya.

Sementara itu, anggota DPRD Kota Malang, Arif Wicaksono, menyatakan jika perbuatan Lurah Purwantoro itu, mencederai upaya Pemkot Malang untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Menurut Arif, apapun alasannya, meminta imbalan dari masyarakat yang mengurus surat itu tak dibenarkan. Karena itu pihaknya menyarakan kepada wali kota untuk mengambil tindakan tegas. ‘’Kalau menurut saya, jelas langkah yang harus diambil Pemkot adalah memecat yang bersangkutan. Ini tak bisa dibiarkan. Karena reformasi birokrasi bisa berhenti jika masih ada pejabat yang bermental pemelak sepeti itu,’’ ujar Arif yang Calon Ketua DPRD Kota Malang itu.

Arif lantas menambahkan, kejadian itu, menunjukan jika birokrasi di Pemkot Malang ini tak bisa berjalan dengan normal. Seharusnya seorang pejabat harus patuh dan sejalan dengan kebijakan yang diambil pimpinannya dalam hal ini wali kota. ‘’Saya kawatir kejadian itu tak hanya di pejabat tingkat lurah, tapi di SKPD lainnya. Makanya Pak Wali Kota, harus berani melakukan gebrakan yang kongkrit, agar tak terkesan birokrasi Kota Malang ini, jalan sendiri-sendiri,’’ tuturnya.Q mut

Tak Layak Masuk JKN, Gakin Peserta Jamkesda Dicoret Kab Blitar, Bhirawa Dinilai tak layak masuk Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemkab Blitar bakal mencoret Kelurga Miskin (Gakin) yang masuk Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

Hal ini diungkapkan Kabid Pengembangan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kab Blitar, Agus Suparnadi.

Menurut Agus, tahun 2015 mendatang Pemkab Blitar menargetkan KK miskin peserta Jamkesda bisa terdaftar dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang ditangani

Badan Penyelenggara Jaminan Nasional (BPJS). Namun tak semua KK miskin peserta Jamkesda yang bakal diikutkan dalam Program itu, karena jika ada yang dinilai tak layak namanya akan dicoret dari data.

Lebih lanjut, Agus Suparnadi menegaskan, akhir tahun ini Pemkab Blitar berencana akan melakukan verifikasi ulang pada data KK miskin peserta Jamkesda yang pada 2014 ini jumlahnya mencapai 4.725 KK. Dari verifikasi itu, pemerintah akan memfilter kembali warga miskin yang layak atau tidak untuk didaftarkan sebagai peserta JKN.

‘’Mereka yang sudah tak memenuhi kriteria Kemensos seperti tingkat ekonominya meningkat, pindah domisili atau meninggal, otomatis akan dicoret,’’ ujarnya.

Bahkan tak hanya KK miskin peserta Jamkesda saja, namun warga miskin yang mengajukan SPM melalui Dinas Kesehatan juga akan didata dan diverifikasi untuk diikutkan dalam Program JKN, berdasarkan data Dinas Kesehatan Kab Blitar, terhitung sejak Januari hingga September 2014 jumlah warga miskin yang mengajukan SPM mencapai 250 KK. Sedang-

kan sampai dengan akhir tahun 2013 lalu, jumlah pengguna SPM mencapai 2 ribu KK. Salah satu Anggota DPRD Kab Blitar, Abdul Munib SIP, berharap verifikasi Gakin di Kab Blitar untuk masuk dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang ditangani Badan Penyelenggara Jaminan Nasional (BPJS) oleh Pemkab Blitar harus benar-benar dilakukan secara teliti.

Agar mereka yang bisa masuk dalam Program JKN benar-benar yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.Q htn

Pemberdayaan Perajin Batik Khas Kota Pasuruan Lewat Seragam Kerja Pemkot Pasuruan semakin serius melakukan pemberdayaan perajin batik di Kota Pasuruan. Salah satunya, Pemkot Pasuruan berencana membuat surat edaran ke non pemerintahan, BUMN serta perusahaan swasta yang berisi himbauan agar para karyawannya menggunakan batik khas Kota Pasuruan sebagai seragam kerja mereka.

Wali Kota Pasuruan, H Hasani mengatakan cara ini dilakukan untuk mengangkat potensi usaha batik di Kota Pasuruan. Pasalnya, batik merupakan kekayaan bangsa yang harus dilestarikan.

Pemkot Pasuruan juga sudah mengeluarkan kebijakan bagi pegawainya untuk mengenakan seragam kerja batik khas Kota Pasuruan tiap Rabu dan Kamis.

Begitupula pelajar SD juga sudah menggunakan pakaian batik pada

dua hari itu. Batik tulis khas Kota Pasuruan itu bercorak Daun Sirih dan Burung Kepodang. ‘’Kami bersyukur sekali, karena Kota Pasuruan memiliki batik dengan ciri khas sendiri. Untuk menjaga eksistensinya, kami berencana akan membuat surat edaran yang isinya menghimbau ke instansi non pemerintahan, BUMN serta perusahaan swasta lainnya menggunakan batik khas Kota Pasuruan sebagai salah satu

pakaian kerja mereka,’’ ujar H Hasani, Wali Kota Pasuruan, Minggu (21/9).

Tentu saja, permintaan pasar seperti ini harus dibarengi dengan kualitas para pengrajin batik sehingga akan menghasilkan produk yang maksimal. Wali Kota Pasuruan juga mengharapkan agar Sumber Daya Manusia (SDM)-nya juga harus dilatih dengan baik. Tujuannya agar kreasi serta inovasinya batik khas Kota Pasuruan bisa makin berkembang. ‘’Kalau usaha masyarakat tak didukung dengan pemerintah, niscaya mereka tak ada yang berkembang. Makanya, kami mengharapkan agar para pengrajin batik supaya terus kembang-

kan inovasinya,’’ kata Hasani.

Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Pasuruan, Sumarni menyampaikan langkah serius pemberdayaan para perajin batik di Kota Pasuruan itu akan terus dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Dengan harapan, akan dapat meningkatkan perekonomian para pengrajin batik khas Kota Pasuruan. ‘’Di Kota Pasuruan ada sekitar 80 pebatik yang tersentral di Kel Tembokrejo dan Bugul Kidul. Kami sangat optimis bahwa batik khas Kota Pasuruan akan menjadi batik yang terkenal seperti batik asal Pekalongan maupun batik-batik dari daerah yang lainnya,’’ papar Sumarni.Q hil

hilmi husain/bhirawa

Wali Kota Pasuruan H Hasani saat mengenakan batik khas Kota Pasuruan bercorak daun sirih pada saat kegiatan pelepasan saat calon jamaah haji Kota Pasuruan berangkat menuju Tanah Suci.

EKONOMI - BISNIS

8 Kurs JUAL

BELI

USD

11,806.00

11,688.00

SGD

9,478.92

9,376.65

EUR

15,844.83

15,684.13

JPY

11,497.86

11,380.72

GBP

19,865.96

19,662.72

Sumber: Bank Indonesia (21 SEPTEMBER 2014)

RAGAM EKBIS

Risma Berharap UKM Nikmati Perputaran Uang Rp 20 T Surabaya, Bhirawa Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengharapkan pelaku UKM mampu merebut keuntungan dari perputaran uang di Surabaya yang mencapai Rp 20 triliun. Dengan demikian, jumlah penduduk Surabaya yang mencapai sekita tiga juta jiwa mampu bersaing di era perdagangan bebas pada Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang berlaku 1 Januari 2015. "Masak kue sebesar ini mau kita serahkan ke orang asing,,"ungkap Risma di sela sela pembukaan Pusat Pelatihan Kewirausahaan (PPK) Sampoerna Exp0 2014 di Ballroom Tunjungan Plaza, Sabtu( 20 /9) Munurut Risma, perputaran uang tersebut berasal dari APBD Kota Surabaya mencapai Rp 7 triliun per tahun, APBD Provinsi Jatim Rp 15 triliun per tahun, dana alokasi umum dan khusus dari APBN untuk Jatim Rp 40 triliun per tahun dan perputaran uang dari swasta dan BUMN. Oleh karena itu, pelatihan usaha melalui PPK Sampoerna di Surabaya sangat mendukung program Pemkot Surabaya dalam membentuk pengusaha kecil dan menengah dalam mengatasi pengangguran dan mengurangi jumlah penduduk miskin.

Risma menyatakan optimistis, program pemberdayaan UKM melalui program "Pahlawan Ekonomi" bagi ribuan perempuan dan kalangan pria yan masih menganggur yang dimulai sejak 2010 kini telah muncul pengusaha kecil baru yang produk menjadi unggulan di dalam negeri bahkan diekspor keluar negeri, seperti kerajinan busana muslim dan batik Surabaya.

Dia mengajak kalangan swasta, perbankan dan BUMN untuk melakukan program binaan bagi UKM sehingga pada saat pemberlakuan MEA 2015, Indonesia mampu bersaing dengan negara tetangga.

PPK Sampoerna Expo 2014 diselenggarakan pada 20 -21 September 2014. Acara ini adalah sebagai ajang promosi produk lebih dari 100 UKM binaan HM Sampoerna termasuk UKM terpilih yang berasal dari berbagai provinsi di Indonesia. Q ma

KEHILANGAN TULUNGAGUNG KEHILANGAN STNK, Yamaha, th. 2009, Merah, AG4825SX, a/n. Yasin, Ds. Pulotondo, Ngunut-T.Agung No. 1414/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Yamaha, th. 2008, Hitam, AG2394SZ, a/n. Suparti, Ds. Sambitan RT 1/2, Pakel-T.Agung No. 1415/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Yamaha Mio, th. 2008, Hitam, AG2219SY, a/n. Eli Kori’ah/Dedi Agus Atmiadi, Ds. Kepuhrejo, Ngantru-T.Agung No. 1416/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Mobil Suzuki Carry, th. 1991, Biru, AG8377RD, a/n. Suhadak, Ds. Rejosari, Kalidawir-T.Agung No. 1417/IMB/BI-II/2014

Senin Wage, 22 SEPTEMBER 2014

13 Motif Batik Banyuwangi Dipatenkan Transaksi Menggiurkan Banyuwangi, Bhirawa Pemkab Banyuwangi baru mematenkan 13 dari 44 item motif batik asli daerah itu. Minimnya hak paten yang dikantongi lantaran pemkab masih menemukan sejumlah kendala di lapangan.

Seperti sedikitnya informasi soal pencetus ide motif dan butuh riset lanjutan sebelum mengurus hak paten di Kementerian Hukum dan HAM. Kini, sentra pembuatan batik khas Banyuwangi tersebar di Kecamatan Banyuwangi Kota, Cluring, Kabat dan Sempu.

"Selain batik, kami mematenkan lagu dan karya budaya lain. Totalnya 25 hak paten dengan dana yang dikucurkan sudah Rp 125 juta," kata Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pertambangan Banyuwangi, Hery Cahyo Purnomo kepada wartawan di pendopo Sabha Swagata Blambangan, Sabtu (20/9).

Salah satu kampung batik di Kota Banyuwangi adalah Temenggungan. Di situ, ia mengakui banyak pembatik Temenggungan bermigrasi ke Pulau Bali dan sebagian sudah uzur. Akibatnya, regenarasi pembatik Temenggungan cenderung gagal. Namun, belakangan ini, Hery sempat disambati oleh 350 pembatik di Bali. "Mereka berniat kembali ke Banyuwangi karena merasa terpanggil. Banyak

pembatik di Bali ternyata asli Banyuwangi," ujarnya.

Menurut dia, setiap motif batik asli Banyuwangi menyimpan filosofi. Gajah oling misalnya, berfilosofi kebesaran tapi tak lupa dengan asal usulnya.

Begitu pula kangkung stingkes yang menyiratkan kekuatan dan kebersamaan. Ia berharap, 44 item motif batik Banyuwangi

bisa mengantongi hak paten.

Jumlah itu melonjak dari 22 item motif batik Banyuwangi yang sebelumnya dikenal.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, menuturkan ekonomi kreatif di Banyuwangi menjadi salah satu trigger pendongkrak kesejahteraan, selain pariwisata. Batik, kata dia, termasuk sektor ekonomi kreatif yang patut dikembangkan. Bukan hanya sekadar mengejar sisi komersial, tapi dengan cara ini pihaknya ikut serta melestarikan batik khas Banyuwangi.

Saat ini, Anas melihat ada kecenderungan batik khas Banyuwangi mulai banyak dicari orang. Imbasnya pada

dok/bhirawa

Dua model membawakan busana batik motif Kangkung Setingkes (Seikat Kangkung) karya Irma Lumiga pada pagelaran Banyuwangi Batik Festival (BBF) 2014 di Gelanggang Seni dan Budaya (Gesibu) Blambangan, Banyuwangi, Sabtu (20/9) malam. Pergelaran tersebut merupakan puncak BBF 2014.

penjualan langsung sekaligus merangsang geliat IKM batik yang tersebar di Banyuwangi.

Adapun efek tak langsungnya, kata Anas, ada spirit baru bahwa warga Banyuwangi kini gemar memakai batik.

Dia yakin banyak potensi bisnis berbasis budaya dan pariwisata di kabupaten berjuluk 'Sunrise of Java' ini. "Saya fokus membentuk pasar dulu.

Dengan begitu investor pasti datang, yang penting pasar harus dibentuk dulu," ujarnya.

Transaksi Menggiurkan Sementara dalam ajang pameran batik bertajuk Banyuwangi Art Week yang digelar di pelataran Gelanggang Seni dan Budaya (Gesibu) pada 2027 September 2014, untuk sementara mencatatkan transaksi penjualan yang lumayan.

Saat hari pertama dibuka, Sabtu (20/9), beberapa stan penjual batik khas Banyuwangi menorehkan transaksi antara Rp 5-10 juta dalam sehari.

Rofiq, seorang penjaga stan batik, memprediksi ia bisa mengantongi duit transaksi minimal Rp 10 juta pada hari pertama. "Saat masih persiapan jam 10 pagi saja, sudah ada yang beli. Lumayan banyak yang beli," kata dia di lokasi, Sabtu malam (20/9) malam.

Pada 2013, Rofiq membandingkan, selama sepekan digelar even yang sama, ia berhasil membawa pulang pendap-

atan kotor Rp 75 juta. Tahu ini, dia mengaku optimistis minimal Rp 75 juta bisa diraup.

Konsumen, kata dia, biasanya mencari motif batik menyesuaikan tema Banyuwangi Batik Fashion. Pada gelaran BBF 2014, motif batik Banyuwangi yang diusung yaitu kangkung stingkes. Adapun pada 2013 lalu mengusung motif gajah oling. Tapi, ia tetap memajang motif-motif lain, baik kontemporer atau klasik.

"Biar konsumen bisa memilih sesuai selera," ujarnya.

Setali tiga uang, penjaga stan batik Srikandi, Handayani, mengatakan transaksi penjualan di stan itu menyentuh Rp 5-6 juta pada hari pertama. Tapi, menurut dia, jumlah itu tergolong kecil dibandingkan realisasi transaksi pada 2013 sebesar Rp 15 juta dalam sehari. Handayani menganalisa, saat ini konsumen batik sudah banyak menyimpan koleksi motif batik Banyuwangi dan cenderung menahan diri tahun ini.

Meski diprediksi tren nilai penjualan menurun, Handayani bersyukur masyarakat antusias membeli ragam motif batik di stannya. Untuk stan Srikandi, batik tulis ukuran panjang 2,5 meter dan lebar 1,15 meter dibanderol Rp 300-400 ribu, semi tulis dijual Rp 150 ribu, batik cap Rp 90 ribu, dan semi cap dilepas seharga Rp 120 ribu. Q nan

Kondisi Pasar Wisata Mojorejo Memprihatinkan Batu,Bhirawa Setelah diresmikan pada akhir bulan lalu (Agustus), Pasar Mojorejo sebagai satusatunya pasar wisata di kota ini ternyata belum mampu menunjukkan perkembangan yang diharapkan. Untuk itu Pemkot Batu akan segera mengambil tindakan strategis agar pasar tersebut bisa ramai dikunjungi wisatawan.

Kepala Diskoperinda, M. Chori mengatakan pihaknya terus mencari langkah yang tepat agar produk yang dihasilkan oleh warga setempat bisa diminati pengunjung. "Selain itu kita juga terus melakukan pendampingan kepada para pelaku usaha yang ada di Pasar Mojorejo agar mereka bisa tetap eksis,"ujar M Chori, Minggu (21/9). Untuk diketahui, Pasar Wisata Mojorejo yang menempati lokasi strategis di pinggir jalan raya pintu masuk Kota Batu masih sepi dari kunjungan wisatawan.

Ada dugaan bahwa kondisi ini terjadi akibat minimnya promosi yang dilakukan.

Akibatnya, banyak para pedagang di pasar yang usia jualannya belum genap sebulan ini mulai angkat kaki dan menutup kiosnya. Dari 14 kios yang ada, kini hanya hanya menyisakan 4 kios/pedagang saja. Padahal Pasar Wisata Mojorejo rencanaya akan dipro-

yeksikan menjadi salah satu pasar percontohan di kota ini.

Salah satu pedagang, Sumarsih mengatakan sejak diresmikan hingga sekarang, kondisi kiosnya masih tetap sepi dari kunjungan pembeli.

"Tetapi kios saya tetap buka, karena hanya dari jualan ini saya dapat menutupi kebutuhan keluarga,"ujar Sumarsih.

Ia mengaku di awal pembukaan pasar, dirinya optimistis pasar ini bisa meningkatkan ekonomi keluarganya.

Namun kondisi tak berjalan seperti yang diharapkan.

Sementara, Kades Mojorejo Suwarno mengakui untuk mengundang perhatian wisatawan belanja di pasar tersebut memang butuh waktu. Apalagi pasar mini tersebut dipersiapkan untuk pelaku usaha kecil menengah dan hasil pertanian organik. "Dan selama ini kita terus meyakinkan para pedagang bahwa ke depan Pasar Mojorejo memiliki prospek bagus,"ujar Suwarno.

Sebelumnya, setelah sempat mengalami beberapa kali penundaan, akhirnya Pasar Mojorejo diresmikan penggunaannya oleh Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso, Minggu (31/8). Pasar yang dibangun di tanah Kas Desa Mojorejo ini, merupakan Pasar Wisata pertama yang ada di Kota Batu. Q nas Banyak harapan muncul dibenak para Pedagang Pasar Mojorejo, ketika pasar ini diresmikan oleh Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso beberapa waktu lalu.

INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD) KABUPATEN BLITAR TAHUN 2013 BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan Pemerintahan menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Bagi Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) implementasi dari asas-asas tersebut memuat tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum yang terbagi menjadi : 1. Urusan Desentralisasi yang memuat 26 (dua puluh enam) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan.

2. Tugas Pembantuan dan 3. Tugas Umum Pemerintahan.

Pelaksanaan tugas umum pemerintahna yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar pada tahun 2013 antara lain : 1. KERJASAMA ANTAR DAERAH Pada Tahun 2013 beberapa kerjasama dengan daerah lain yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Blitar diantaranya : Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam kegiatan JAMKESDA dan PT. ASKES (Persero) dalam kegiatan pelayanan Askes kepada masyarakat, BPPKAD Kabupaten Blitar bekerjasama dengan PT. PLN Area Pelayanan Kediri dan Area Pelayanan Malang dalam kegiatan pemungutan pajak penerangan jalan selama 3 tahun, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Blitar bekerjasama dengan Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi dan Kabupaten Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara dalam penempatan Transmigran, dan Pemerintah Kabupaten Blitar bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Malang tentang kerjasama antar daerah.

2. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA Kerjasama dengan pihak ketiga dilaksanakan oleh SKPD dalam rangka pelaksanaan kegiatan masing-masing SKPD sesuai dengan aturan yang berlakum utamanya dalam pengadaan barang dan jasa baik melalui pengadaan langsung maupun proses tender lewat e-procurement.

3. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH Ada beberapa SKPD sebagai representasi Pemerintah Kabupaten Blitar melakukan koordinasi dengan instansi vertikal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, antara lain : a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL). b. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. c. Dinas Perikanan dan Kelautan. d. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. e. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. f. Bagian Pemerintahan.

D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH Pada tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Blitar tidak melakukan pembinaan batas wilayah baik antar Kecamatan maupun antar Desa/Kelurahan. Namun Kabupaten Blitar masih harus menyelesaikan sengketa masalah perbatasan dengan Kabupaten Kediri yang menyangkut wilayah Gunung Kelud.

E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA Dengan telah terbentuknya Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD), maka BPBD adalah SKPD yang bertanggungjawab atas upaya pencegahan dan penanggulangan bencana sejak tahun 2011. Beberapa bencana yang terjadi di Kabupaten Blitar pada tahun 2013 antara lain adalah banjir dan tanah longsor, puting beliung dan kekeringan, dimana BPBD Kabupaten Blitar melakukan tindakan pendirian posko bencana di lokasi, pemberian bantuan sembako, bronjong dan penyediaan air bersih.

F. PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS Beberapa kawasan khusus yang menjadi kewenangan dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Blitar diantaranya Kawasan Minapolitan Kecamatan Nglegok, Kawasan Wisata dan Kawasan Kehutanan.

G. PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Berkaitan dengan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum pada tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Blitar telah melaksanakan beberapa kegiatan-kegiatan, untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum, dimana melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai pemelihara ketentraman dan ketertiban umum (trantibum).

BAB VII PENUTUP Secara garis besar, pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan sepanjang tahun 2013 yang dilaksanakan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blitar dapat dikatakan berjalan dengan baik. Pelaksanaan tugas umum Pemerintahan, Desentralisasi, serta Pelaksanaan tugas pembantuan dapat dilaksanakan dengan relative lancer.

Ditinjau dari sisi demografi, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Blitar mencatat bahwa pada tahun 2013, jumlah penduduk Kabupaten Blitar sebesar 1.131.135 jiwa ada peningkatan dari tahun sebelumnya sebannyak 1.126.151 jiwa atau pertumbuhan penduduk sebesar 0,43%.

Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Blitar tahun 2013 adalah 74,46 yang menempati urutan ke-13 dari 38 Kabupaten dan Kota se-Jawa Timur. Kemudian kondisi makro ekonomi Kabupaten Blitar tahun 2013 mengalami perlambatan dari 6,35 (tahun 2012) menjadi 5,76 (tahun 2013). Artinya ekonomi tetap meningkat namun dengan laju yang lebih lambat dari tahun sebelumnya serta beberapa program dan kegiatan untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Blitar.

Demikian keseluruhan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2013 yang dapat disampaikan. Tersusunnya laporan ini dapat terwujud atas kerjasama yang baik dan solid dari Tim Penyusun dan dari dukungan semua pihak terutama jajaran SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Blitar, dan pihakpihak lainnya yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Pada akhirnya semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi dan memberkati kita sekalian dalam melaksanakan pengabdian demi masyarakat Kabupaten Blitar dan Bangsa serta Negara yang kita cintai. Amin.

anas/bhirawa

ahmad tauriq/bhirawa

GM Prepaid Marketing Communications Telkomsel Abdullah Fahmi (kiri) menerima penghargaan Gold Champion of Indonesia WOW Brand untuk Telkomsel di kategori operator selular dari CEO MarkPlus Inc Hermawan Kartajaya di Hotel Ritz Carlton, Jakarta.

Dua Operator Selular Raih Penghargaan Surabaya, Bhirawa Telkomsel telah meraih dua penghargaan sekaligus sebagai brand paling WOW di acara Indonesia WOW Brand 2014 yang digelar di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan Jakarta oleh MarkPlus Inc. Penghargaan berupa Gold Champion of Indonesia WOW Brand untuk kategori 'Operator Selular'. Sedangkan di kategori produk, Telkomsel Flash berhasil meraih predikat sebagai Gold Champion of Indonesia WOW brand untuk kategori 'Mobile Internet Service Provider'.

"Penghargaan ini menjadi suatu pencapaian penting bagi kami dalam upaya untuk mewujudkan visi menjadi penyedia layanan dan solusi mobile digital lifestyle kelas dunia yang terpercaya. Ke depannya kami akan terus meningkatkan kualitas layan-

an kami baik melalui berbagai program yang bermanfaat bagi konsumen maupun jaringan yang makin andal," ungkap VP Marketing Communications Telkomsel Nirwan Lesmana, Minggu (14/9).

Konsep WOW Brand merupakan sebuah tolak ukur pemasaran baru bagi brand karena dalam konsep ini terdapat lima tahap penerimaan konsumen terhadap sebuah brand, yaitu Kenal (Aware), Tertarik (Appeal), Cari Tahu (Ask), Beli (Act), dan terakhir adalah Rekomendasi (Advocate). "Suatu brand bisa dikatakan 'WOW', jika jumlah orang yang mengetahui brand sama dengan jumlah orang yang merekomendasikannya, terlepas dari jumlah orang yang benar-benar menggunakan produk tersebut," ujarnya.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode random sampling, dengan jumlah responden berbedabeda setiap kategori. Dan penelitian dilakukan di beberapa kota di Indonesia, meliputi Aceh, Medan, Padang, Pekanbaru, Palembang, Jabodetabek, Bandung, Semarang, Solo, Jogjakarta, Surabaya, Denpasar, Pontianak, Banjarmasin, Balikpapan, Manado, Makassar, dan Jayapura.

Sedangkan peserta program XL Future Leader (XLFL) Oscar Baskoro meraih penghargaan Global Winner dari World Bank, bersama empat rekan sesama mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Jogjakarta.

Oscar meraih penghargaan berkat aplikasi yang diciptakan, yaitu Quick Disaster dan memenangkan kompetisi "Code for Ressilience". Q riq

Antisipasi PHK

Pemkab Malang Minta Buruh Rokok Diberi Pelatihan Ribuan karyawan sejumlah industri rokok di wilayah Kabupaten Malang ditengarai telah mengalami pemutusan hubungan kerja dari pabrik masing-masing sepanjang tahun 2014 ini. Aksi yang terakhir dilakukan oleh Pabrik Rokok milik British American Tobacco, yaitu PT Bentoel Internasional Investama Tbk. Sebanyak 970 karyawannya mengambil tawaran pensiun dini yang diajukan oleh perusahaan beberapa waktu lalu. Bupati Malang pun meminta pabrik rokok

yang tersisa segera menggunakana dana CSR nya untuk memberikan bekal pelatihan keterampilan kerja.

“Posisi industri rokok sekarang tidak seperti dulu.

ist

Pemkab meminta pabrik rokok menggunakan dana CSR nya untuk memberikan bekal pelatihan keterampilan kerja pada karyawan yang tersisa.

Banyak tekanan dan kebijakan dari luar negeri ataupun dalam negeri yang tidak bersahabat dengan industri ini,” kata Bupati Malang Rendra Kresna, Minggu (21/9).

Menurutnya, kondisi yang tidak bersahabat itu akan dirasakan imbasnya oleh karyawan pabrik di level paling bawah. Yakni buruh kasar dan buruh linting rokok yang rata-rata tidak memiliki bekal keterampilan lain, baik akademis maupun non akademis.

Kondisi yang ada di Malang, buruh pabrik rokok yang sebagian besar wanita telah menjalani pekerjaan yang sama selama belasan hingga puluhan tahun terakhir.

“Jika sebuah pabrik rokok merugi, melakukan efisiensi dan kemudian tutup yang paling merasakan dampaknya ya karyawan kasar ini.

Mereka susah mencari pekerjaan lain karena usia dan keahlian yang terbatas. Sementara keadaan di Indonesia seperti ini, pabrik rokok terus tutup,” katanya.

Sebagai langkah antisipasi, menurutnya Pemkab Ma-

lang telah meminta pabrik rokok untuk memberikan pembekalan keterampilan pada karyawannya. Pembekalan diharapkan diberikan secara berkala dan berkelanjutan. Pabrik Rokok bisa memberikan keterampilan kerja sesuai dengan minat karyawan tanpa harus menunggu ada pemutusan hubungan kerja.

“Dari awal pelatihan sudah dicicil. Rokok ini kan industri padat karya, bukan padat modal. Mempekerjakan banyak orang. PHK pasti dampaknya dirasakan banyak orang,” katanya.

Ia melanjutkan, perusahaan bisa menggunakan dana CSR masing-masing untuk melakukan keterampilan tersebut. Besarannya bisa disesuaikan dengan jumlah karyawan dan kebutuhan masing-masing perusahaan. Cara ini sudah disosialisasikan kepada beberapa perusahaan rokok di Malang. Termasuk Bentoel Group yang telah mengajukan penawaran pensiun dini pada karyawannya. Namun, hingga saat ini belum ada

pabrik rokok yang telah menempuh cara itu.

“Belum ada laporan dari Dinas Tenaga Kerja,” katanya. Sementara itu, bekal keterampilan dirasa perlu oleh karyawan pabrik rokok. Ribawati, ibu rumah tangga berusia 41 tahun memutuskan berhenti dari salah satu pabrik rokok di Malang pada Februari 2014 lalu. Saat keluar, Ribawati mengaku tidak memiliki keterampilan apapun selain melinting rokok, pekerjaan yang ditekuninya selama belasan tahun.

“Awalnya ya bingung, tapi saya harus keluar mumpung perusahaan mau memberi pesangon yang cukup baik.

Rasanya produksi rokok terus turun dan kerja saya tidak pernah memenuhi target,” katanya, Minggu (21/9).

Menurutnya, di awal masuk di pabriknya yang berada di wilayah Pakisaji, Kabupaten Malang itu, dia bisa menghasilkan sekitar 2.600 batang rokok per hari. Namun, beberapa tahun terakhir produksi turun ratarata tak lebih dari 1.000 batang rokok per hari. Q viv

OLAHRAGA

Senin Wage 22 SEPTEMBER 2014

Arema Kesulitan Cari Lawan Uji Coba

LINTASAN

17 Atlet Bali Ikut Rebut Piala Menpora Denpasar, Bhirawa Sebanyak 17 atlet sepak bola muda yang tergabung dalam Tim Bali All Stars (BAS) Provinsi Bali U-14 ikut ambil bagian dalam memperebutkan piala Menpora di Jakarta, 24 September mendatang.

Keberangkatan tim sepak bola usia dini tersebut dilepas Wakil Gubernur Bali I Ketut Sudikerta di Denpasar, Minggu.

Pada kesempatan itu ia membacakan sambutan tertulis Gubernur Bali Made Mangku Pastika yang memberikan apresiasi dan memotivasi semangat para atlit muda yang tergabung dalam Tim Bali All Stars (BAS) Provinsi Bali U-14 tersebut.

Ia mengharapkan mampu menunjukkan keunggulan dan membawa nama Bali berlaga dalam kegiatan tingkat nasional.

"Kita tunjukkan kepada daerah lain bahwa Bali tidak hanya unggul dalam bidang pariwisata budaya tetapi juga mulai berprestasi dalam bidang olahraga," ujarnya.

Menurut Gubernur Pastika, Bali tidak hanya dilihat sebagai daerah seni, adat istiadat dan sosial budaya namun sudah dilirik sebagai daerah yang cocok untuk penyelenggaraan olahraga skala nasional maupun internasional.

Ia menyadari bahwa tantangan untuk meraih juara tidaklah mudah, namun yakin dengan kerja keras, semangat, doa dan kebersamaan dari tim akan bisa menunjukkan prestasi terbaik.

Ketua KONI Provinsi Bali, Ketut Suwandi melaporkan bahwa, sangat penting untuk membina sepak bola usia dini yang dilakukan oleh pelatih maupun pihak-pihak terkait.

Ia mengharapkan peran sekolah sepak bola ataupun akademi sepak bola di Bali dalam mencari klub-klub yang ada dan selanjutnya KONI dan Disdikpora akan menjaring dan membina para bibit pesepak bola tersebut agar menghasilkan atlet yang memiliki prestasi membanggakan.

Tim BAS diimbau agar tidak cepat puas karena hal ini baru langkah awal dan masih banyak tantangan yang harus dihadapi.

Selain itu, ia juga berpesan agar Tim tetap semangat dan menunjukkan prestasi terbaik dengan harapan nantinya bisa dutularkan kepada klub-klub yang lain.Q ant

Malang, Bhirawa Hingga saat ini Arema Cronus Indonesia Malang, Jawa Timur, masih kesulitan lawan tanding untuk laga uji coba sebagai persiapan menjelang digulirkannya babak delapan besar Liga Super Indonesia (LSI) awal bulan depan.

"Manajemen maupun pelatih akan terus berupaya mencari tim untuk lawan uji coba.

Memang sulit untuk mencari lawan uji coba yang sepadan dengan Arema setelah Kedah FA Malaysia membatalkan uji cobanya dengan Arema, demikian juga dengan Persebaya maupun Mitra Kukar yang belum ada kepastian," kata Pelatih Arema Suharno

di Malang, Minggu.

Menurut dia, uji coba yang dirancang dengan beberapa tim itu sebenarnya untuk mengembalikan "feeling ball" pemain tetap terjaga karena jeda kompetisi dari babak penyisihan ke babak delapan besar cukup lama.

Ia mengaku uji coba tersebut juga memberikan kesempatan bagi para pemain cadangan

untuk menunjukkan skillnya, selain sebagai evaluasi hasil latihan rutin untuk persiapan babak delapan besar nanti.

Arema bakal mengawali laga babak delapan besar menjamu Semen Padang pada 4 Oktober di Stadion Kanjuruhan, Kepanjen.

Gagal beruji coba dengan tim asal Malaysia, Arema menjajal PS UMM. Selama jeda kompetisi, Arema menjadwalkan tiga uji coba, namun yang terealisasi baru satu kali uji coba, sedangkan dua uji coba lainnya masih mencari klub yang sepadan.

Sementara itu Media Ofiser Arema, Sudarmaji, menga-

takan Kedah FA yang sebelumnya sudah memastikan menjadi lawan tanding tim berjuluk Singo Edan itu mendadak membatalkan agenda tersebut. "Entah, apa yang membuat klub tersebut membatalkannya, padahal Kedah FA tidak membatalkan rencananya melakukan pemusatan di Indonesia," ujarnya.

Agenda uji coba Arema dengan Kedah FC rencananya digelar di Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Kamis (25/9). Uji coba melawan Arema merupakan rangkaian uji coba Kedah FA menjelang menghadapi kompetisi musim depan.

Lebih lanjut, Sudarmaji

mengatakan mungkin pelatih Kedah FA memilih pemusatan latihan di Bandung, sehingga tidak jadi melakukan kunjungan ke Surabaya dan Malang. "Pembatalan itu dikirim melalui email oleh pengurus Kedah FA (19/9), namun mereka juga menawarkan uji coba sekitar November atau Desember mendatang," katanya.

Untuk mematangkan persiapan babak delapan besar LSI, selain merancang tiga kali uji coba, manajemen dan pelatih Arema juga mengagendakan pemusatan latihan (TC) di Batu selama tiga hari pada akhir bulan ini.Q ant

Kepatuhan Sri Wahyuni Berbuah Manis Incheon, Bhirawa Patuh pada perintah rupanya berbuah manis bagi Sri Wahyuni yang pada laga perdana cabang angkat besi di Asian Games 2014 pada Sabtu (20/9), mampu merebut medali perak.

"Saya manut saja kepada pelatih, suruh angkat, saya angkat saja," kata juara dunia angkat besi tingkat dunia junior di Kazan, Rusia, itu saat ditemui di arena kompetisi cabang angkat besi di Moonlight festival Garden, Incheon, Korsel, Minggu.

Lifter yang pertama kali mengenal olahraga angkat besi ketika dirinya berusia 13 tahun dari teman ayahnya yang juga atlet handal angkat besi Siti Aisyah, mengaku sempat tegang saat bertanding, mengingat lawan-lawannya sangat berat, terutama atlet dari Tiongkok dan Korea Utara.

"Jujur saya sempat tegang, tapi karena ada dukungan dari pelatih, saya bisa bertanding dengan tenang," kata atlet kelahiran Bandung 13 Agustus 1994 itu.

Ditanya tentang penghasilan yang didapat sebagai atlet berprestasi, putri per-

trie diana/bhirawa

Jalin Keakraban

200 alumni SMPN X Surabaya tahun 1962 hingga tahun 2013 mengikuti senam pagi di kawasan sekolah Jalan Kartini Surabaya, Minggu (21/9), kegiatan ini sebagai ajang untuk silaturahmi antar alumni lainnya.

Bahkan Alumni di SMPN X Surabaya banyak dari kalangan pejabat dilingkungan Pemkot Surabaya maupun Pemprov Jatim seperti istri Gubernur Jatim Ny Hj Nina Soekarwo dan Walikota Surabaya Tri Rismaharini.

KONI Jabar Pantau Atlet di Korea Bandung, Bhirawa Tim KONI Jawa Barat melakukan pemantauan atlet Pelatda yang tengah mengikuti pelatihan di Gyeongsangbukdo Korea

9

Selatan yang telah memasuki masa akhir, kata Kepala Humas dan Medpro KONI Jabar Dadan.

Kepala Humas dan Medpro KONI Jabar Dadan ketika dihu-

bungi Antara, Minggu, mengatakan Tim KONI Jawa Barat dipimpin oleh Ketua Umum KONI Jabar H Ahmad Saefudin dengan 12 orang anggota yang terdiri

Program Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar

dari pejabat teras di KONI Jabar.

“Selain melakukan pemantauan atlet yang berlatih di Korea, juga memantau perjuangan atlet Jabar yang berlaga di Asian

Games 2014 di Kota Incheon,” kata dia.

Selama i Korea tim KONI melakukan peninjauan ke penginapan atlet Jabar yang melakukan latihan di Gyeongsangbukdo, melihat perkembangan kemampuan atlet dan melakukan koordinasi

tama dari pasangan Candiana dan Rosita itu mengungkapkan bahwa apa yang dia dapat dari hasil prestasinya untuk masa depan.

"Saya tabung buat masa depan," imbuhnya.

Disinggung apa yang menarik baginya tentang olahraga angkat besi, atlet yang baru masuk kuliah di Universitas Bhayangkara, Bekasi jurusan hukum itu mengatakan angkat besi bisa menjadikannya seperti laki-laki.

"Biar seperti cowok, saya juga harus kuat," katanya.

Namun mengingat sesuatunya juga ada batasnya, atlet bernama lengkap Sri Wahyuni Agustiani itu mengaku dirinya akan berhenti mengangkat barbel di usia 27 tahun, meskipun keinginannya bisa terus bertanding.

Namun ada satu yang masih menjadi impian Sri Wahyuni sebelum dia pensiun dari olahraga angkat besi yaitu ingin menjadi yang terbaik di ajang Olimpiade.

"PON sudah, SEA Games sudah, Kejuaraan Dunia sudah, satu lagi yang saya impikan yaitu medali emas di Olimpiade yang selama ini belum pernah saya ikuti," katanya.Q ant

dengan pihak Komite Olahraga Gyeongsangbukdo.

Program pelatihan di Gyeongsangbukdo itu merupakan kelanjutan kerja sama antara KONI Jabar dengan komite olahraga provinsi itu yang sudah terjalin sejak 2011.Q ant

Program Kerja Bakesbangpol Kabupaten Blitar

Dinas Pendidikan Sinergi dengan Satpol PP Antisipasi Pelajar Bolos

Pasca Pelantikan DPRD, Perkuat Koordinasi Antar Lembaga Politik

Berbagai upaya dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar untuk memajukan pendidikan di Kabupaten Blitar. Salah satunya dilakukan dengan melakukan upaya antisipasi budaya bolos sekolah di kalangan pelajar.

Proses pemilihan umum legislatif telah usai.

Para wakil rakyat hasil Pemilu telah dilantik pada tanggal 27 Agustus lalu. Dengan begitu, diharapkan proses pemerintahan Kabupaten Blitar bisa terus berjalan.

Diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, Drs. Totok Subihandono, mengakui saat ini kecenderungan pelajar untuk tidak disiplin dalam menjalankan aktifitas belajarnya memang sangat memprihatinkan. Apalagi berbagai fasilitas yang tersedia semakin memperlebar ruang gerak para pelajar hartono/bhirawa untuk melanggar disiplin pelajar. Satpol PP saat menggelar razia kepada pelajar pada saat jam pelajaran sebagai Salah satunya adalah keberadaupaya untuk meningkatkan disiplin di kalangan pelajar. an warung internet yang makin marak. minum pada jam pelajaran. Mereka beralasan “Biasanya para pelajar ini rela membolos demi karena setelah mengikuti olah raga. Penertiban untuk bisa nongkrong di warung internet, sehikemudian dilakukan di Warnet yang sering di ngga harus ada perhatian,” kata Drs. Totok Subigunakan pelajar untuk bolos. Dari 2 warnet yang handono. ada, ditemukan 6 pelanggan Warnet yang masih Lanjut Drs. Totok Subihandono, untuk itulah pimengenakan seragam sekolah. “Dari 13 orang haknya melakukan upaya agar para pelajar tidak itu satu diantaranya siswa dari salah satu SMK memanfaatkan warnet untuk membolos. Upaya Kota Blitar, dimana para pelajar tersebut diberikan ini mendapat dukungan payung hukum dengan pembinaan,” jelasnya. keberadaan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 3 Selain itu Dinas Pendidikan juga memastikan Tahun 2013 tentang Ijin Usaha Warung Internet, pihak sekolah agar melakukan pembinaan dimana pada pasal 7 point b Perbup tersebut khusus bagi siswa yang bolos. Karena penertiban disebutkan tidak mengizinkan pelajar berpakaian pelajar yang bolos sekolah akan dilakukan seragam sekolah untuk mengakses internet pada secara rutin. “Sehingga nantinya akan tercipta jam sekolah atau proses belajar mengajar disiplin di kalangan pelajar,” terangnya lagi. sedang berlangsung. Kecuali pelajar tersebut mePihaknya juga meingatkan seluruh sekolah miliki izin tertulis dari pihak sekolah. mencari solusi yang tepat agar anak didik tidak “Perbup inilah yang kami jadikan dasar untuk meninggalkan jam belajar. Jika ada di antara melakukan upaya antisipasi banyaknya pelajar murid jarang masuk kelas saat jam belajar, harus yang membolos di jam-jam pelajaran,” ujarnya. dipertanyakan kenapa sering bolos belajar. Pihak Bahkan dalam upaya untuk menegakan persekolah juga harus meningkatkan komunikasi aturan tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Blidengan orang tua siswa. tar juga bekerjasama dengan Satpol PP KabuGuna meningkatkan komunikasi dengan orang paten Blitar, dimana penertiban dilakukan dari tua siswa, Totok berharap pihak sekolah memiliki kedua belah pihak. Baik untuk pelajarnya sendiri nomor HP orang tua siswa bersangkutan. maupun untuk pengusaha warnet yang membanSehingga pihak sekolah dapat menghubungi ordel. Jika ada pelajar yang ketahuan membolos ang tua jika anaknya bolos dalam jam belajar. pada jam-jam pelajaran maka akan dikenai sankKalau masih ada sejumlah pelajar yang suka si sesuai ketentuan masing-masing sekolah. bolos belajar dan melakukan perbuatan yang Dikatakan Totok, penertiban itu telah dilakukan negatif, ini yang harus dicarikan solusinya. pada Kamis (11/9) lalu. Saat dilakukan penertiban, “Yang terpenting bagaimana mengatasi dan 13 orang pelajar di Wlingi terjaring razia. Dari 13 mencari jalan keluar dari setiap persoalan yang orang pelajar itu, 7 orang pelajar sedang makan muncul,” imbuhnya. Q htn, adv

nya terjadi gesekan. Untuk itulah peran Bakesbangpol Kabupaten Blitar menjadi penting agar apapun persoalan yang terjadi tidak mengganggu stabilitas keamanan di daerah.

Drs. Mujianto melihat, kultur politik di Kabupaten Blitar sebenarnya sangat santun. Jika terjadi pesoalan biasanya para pelaku politik akan berinisiatif untuk mencari jalan keluar bersama sama.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BakesbaDalam mewujudkan stabilitas politik ini, selain mengpol) Kabupaten Blitar sebagai badan yang ningkatkan koordinasi dengan Parpol yang ada, mempunyai wewenang dalam menjaga stabilitas Bakesbangpol juga senantiasa melakukan koorpolitik di Kabupaten Blitar terus melakukan upaya dinasi dengan Forpimda. Langkah ini dilakukan agar berbagai agenda politik yang ada bisa berjalan untuk menyamakan persepsi dan kesatuan langkah dengan lancar tanpa mengganggu stabilitas daerah. dalam rangka menyikapi setiap perkembangan Dalam mewujudkan upaya tersebut, Bakesbangpol situasi sosial politik wilayah. Dengan kerjasama senantiasa melakukan koordinasi dengan berbagai yang solid, maka tujuan untuk mewujudkan lembaga politik, termasuk dengan partai politik yang stabilitas politik semakin mudah tercapai. ada di Kabupaten Blitar.

Koordinasi itu juga akan memberikan manfaat Kelancaran koordinasi politik antar lembaga ini informasi serta masukan yang faktual dan diharapkan akan mempermudah dalam memecerdas sebagai bahan masukan pimpinan guna cahkan setiap persoalan yang timbul. Terutama mencari solusi dalam rangka mewujudkan persoalan dalam masa-masa awal tugas para wakil stabilitas politik. rakyat. Mengingat para wakil rakyat itu berasal dari Dijelaskan Mujianto, bedasarkan Peraturan BuParpol. ‘’Saat ini proses Pemilu memang telah usai. pati Blitar Nomor 44 Tahun 2011 tentang PenNamun bukan berarti pekerjaan dalam menjaga jabaran tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan stabilitas politik ini berhenti,’’ ujar Kepala BakesBangsa dan Politik Kabupten Blitar, Badan yang bangpol Kabupaten Blitar, Drs. Mujianto. dipimpinya memiliki fungsi, untuk merumuskan Menurutnya, setiap lembaga politik memiliki kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan tujuan yang sama, yakni sebagai wadah untuk politik di daerah serta pemberian dukungan atas menampung aspirasi dari berbagai kalangan penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang masyarakat. Namun karena ada unsur kepenKesatuan Bangsa dan Politik. Fungsi lainya adalah tingan di dalamnya, seringkali dalam perjalanapembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan misi Bakesbangpol adalah untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Blitar yang berwawasan kebangsaan, berkerukunan dan berketahanan daerah yang kokoh, mewujudkan tatanan budaya politik yang positif Serta menjunjung tinggi nilai–nilai Demokrasi dan Hak Asazi Manusia (HAM) serta mewujudkan masyarakat Kabupaten Blitar yang memiliki nilai–nilai kewaspadaan dini. Selain itu Bakesbangpol Kabupaten Blitar juga harus mampu mewujudkan penguatan hubungan antar kelembagaan serta mewujudkan kehartono/bhirawa Bakesbangpol senantiasa melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga lancaran koordinasi dan kegiatan di Badan Kesatuan Bapolitik, baik DPRD maupun Parpol. ngsa dan Politik. Q htn, adv

NASIONAL-POLITIK

10 KILAS NASIONAL

Ridwan Hisjam Dorong Penyelesaian Proyek JLS Jakarta, Bhirawa Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPR) RI terpilih periode 2014-2019 Ridwan Hisjam berjanji akan mendorong penyelesaian pembangunan jalur lintas selatan (JLS) yang menghubungkan antarprovinsi di Pulau Jawa dengan harapan mampu menumbuhkan perekonomian di kawasan itu.

“Dari dulu JLS belum selesai. Setelah dilantik 1 Oktober 2014, saya akan mengkrosceknya kembali, sampai mana prosesnya,” ujarnya di Jakarta, Minggu (21/9) kemarin.

Menurut politisi asal Partai Golkar tersebut, selesainya JLS akan membuat perekonomian di sejumlah wilayah terangkat, salah satunya di Kabupaten Malang bagian selatan.

Pria kelahiran Surabaya, 26 Mei 1958 tersebut mengaku prihatin dengan kondisi di sana, khususnya pembangunan insfrastruktur yang dinilainya harus diperbesar sehingga pembangunan pelabuhan nusantara segera terealisasi.

“Kebetulan saat menjabat anggota DPR RI 1999-2004, saya ikut merencanakan pembangunan JLS. Sayangnya sampai sekarang belum selesai,” kata Wasekjen DPP Partai Golkar tersebut.

Meski nantinya tidak duduk di komisi yang membidangi pembangunan insfrastruktur, namun pihaknya tidak akan berhenti memperjuangkan aspirasi warga Malang Raya yang menginginkan pembangunan JLS terwujud.

“Setelah jelas duduk di komisi berapa maka dari situ saya petakan sesuai bidang dan sesegera mungkin membantu mewujudkan kesejahteraan rakyat,” kata legislator yang mewakili Dapil V Jatim (Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu) tersebut. Q ant

Ilham Habibie Kandidat Menristek Terpopuler Hasil survei yang dilakukan oleh Survey & Polling Indonesia (SPIN) menyebutkan, Ilham Habibie merupakan kandidat Menteri Riset dan Teknologi atau Menteri Perguruan Tinggi dan Ristek terpopuler.

“Nama Ilham Habibie mengungguli beberapa nama populer lainnya seperti Anis Baswedan, Yohanes Surya dan lainnya. Hasilnya ada tiga nama yang muncul dengan tingkat popularitas tertinggi, yaitu Ilham Habibie (40,3 persen), diikuti Anis Baswedan (35,1 persen), Yohanes Surya (14,2 persen), dan lainlain (10,4 persen),” kata Direktur SPIN Igor Dirgantara di Jakarta, Minggu (21/9) kemarin.

Menurut dia, salah satu opsi penting dalam kabinet JokowiJK nanti adalah soal pemisahan Kementerian Pendidikan menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Kementerian Pendidikan Tinggi (PT), Riset

dan Teknologi (ristek).

“Opsi ini diduga untuk lebih mengedepankan dan memajukan riset dan teknologi bagi Indonesia. PT diusulkan digabung menjadi satu dengan kementerian yang mengurusi ristek, seperti BPPT, dengan asumsi bahwa riset-riset di PT dapat lebih diimplementasikan dan dimanfaatkan,” katanya.

Oleh karena itu, SPIN melakukan riset untuk melihat kandidat Menteri PT dan Ristek yang populer di mata publik dengan mempertimbangkan pengalaman dan pengabdiannya.

Igor menjelaskan, masukan terbaik dari publik berkisar pada desakan bahwa menteri yang akan mengurusi masalah

PT dan Ristek tidak berasal dari kalangan partai politik, tetapi dari kalangan profesional dengan mempertimbangkan pengalaman dan pengabdiannya. Ia menuturkan, ada tiga alasan kuat mengapa publik lebih memilih nama Ilham Habibie daripada tokoh-tokoh lainnya. Selain mewarisi nama besar dan kepandaian ayahnya yakni Presiden ketiga RI BJ Habibie, sosok Ilham Habibie dikenal sebagai pekerja keras dan bebas dari kasus korupsi.

Kecuali itu, kemampuannya dalam menguasai ristek juga tidak perlu diragukan lagi.

“Hal ini diwujudkannya dalam pembuatan pesawat R-80 yang diperkirakan selesai tahun 2018 nanti, sebagai generasi penerus pesawat gatotkaca atau N-250 ciptaan BJ Habibie, yang terhenti pembuatannya,” ujarnya.

Sedangkan yang kedua, lanjut dia, Ilham Habibie adalah

Komisi XI DPR Selesai Bahas RUU Perbankan Batam, Bhirawa Komisi XI DPR RI sudah menyelesaikan draf Rancangan Undang-undang Perbankan dan siap ditetapkan sebagai RUU dalam Keputusan DPR pada Sidang paripurna, akhir September 2014.

“Draf RUU Perbankan Di DPR sudah final, tinggal membawanya resmi menjadi keputusan DPR,” kata Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Azis di Batam, akhir pekan.

Ia memastikan DPR tidak akan mengubah lagi isi draf RUU Perbankan, meski ada sejumlah pasal yang dipertentangkan beberapa pihak dari perbankan asing.

Menurut Harry, pasal yang paling banyak dipertentangkan yaitu kepemilikan bank oleh asing. Dalam RUU Perbankan yang sudah disepakati Komisi XI, pihak asing hanya diperbolehkan memiliki maksimal 40 persen dari total modal.

Harry mengatakan DPR tegas dengan batasan syarat itu demi melindungi kepentingan masyarakat.

“Kami ingin perbankan dikuasai bangsa sendiri,” kata Harry.

DPR juga sepakat bahwa aturan dalam RUU itu berlaku surut, sehingga bank-bank asing yang sudah berdiri sebelum RUU akan terkena dampaknya.

Meski begitu, DPR memberikan keleluasaan khusus jika negara dalam kondisi krisis.

“Kalau situasi krisis, bank asing boleh 100 persen,” kata dia.

Situasi Krisis ditetapkan bersama Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan yang tergabung dalam Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK).Q ant

orang yang memiliki kompetensi manajerial mumpuni karena kapasitasnya sebagai CEO dari berbagai perusahaan bergengsi, PT Industri Mineral Indonesia, PT Ilthabi, dan PT Global Group Asia.

Kompetensinya sebagai enterpreneur sangat cocok dengan latar belakang menteri yang diinginkan Jokowi.

“Awal tahun 2014, Presiden SBY mempercayai Ilham Habibie sebagai Ketua T i m Pelaksana Dew-

an Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional atau yang disebut Dewan TIK Nasional berdasarkan Keppres Nomor 1 Tahun 2014,” jelasnya. Lalu yang ketiga, Ilham merupakan lulusan Ingenieur dari Technical University of Munich, Jerman dan MBA dari School of Business dari University of Chicago yang memiliki kemauan tinggi untuk belajar, dan aktif berorganisasi. Q ant

Ilham Habibie bersama miniature pesawat R-80

BPK Perketat Pemberian WTP Batam, Bhirawa Anggota Badan Pemeriksa Keuangan terpilih Harry Azhar Azis mengatakan akan memperketat pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan pemerintah daerah dan instansi pemerintahan lainnya.

Pesawat Australia Bantu Atasi Kebakaran Hutan Jakarta, Bhirawa Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan pesawat dari Australia akan membantu mengatasi penanganggulangan kebakaran hutan di beberapa provinsi yang terdapat titik api.

“Selain pesawat dari Australia, pemerintah setempat juga menerjunkan beberapa helikopter dan pesawat Hercules kegiatan operasi udara,” kata Kepala Humas BNPB Pusat Jakarta Sutopo di Jakarta, Minggu (21/9) kemarin.

Pesawat dari Australia itu, kata dia, dijadwalkan datang ke Indonesia di Palembang pada tanggal 30 September 2014 guna melakukan operasi udara berupa pengeboman air di wilayah tersebut. Bukan itu saja, lanjut dia, pesawat itu nanti juga melakukan pengeboman air di dua lainnya, seperti Jambi dan Riau, karena juga terdapat kebakaran hutan.

Pesawat Australia itu juga akan dibantu helikopter Kamov dari Riau akan dipindahkan ke Palembang apabila nanti diperlukan untuk mengatasi titik api.

“Ada dua pesawat Australia yang datang untuk membantu pemadaman api akibat kebakaran hutan di Palembang, dua pesawat itu jenis pesawat amphibi Air Tractor,” tuturnya. Saat ini, kata dia, pesawat Hercules milik TNI AU juga ikut melakukan operasi udara dan pihak BPPT juga akan melakukan operasi hujan buatan hingga Oktober nanti sesuai dengan kebutuhan.

Operasi udara pengeboman air juga akan diperkuat dengan mendatangkan dua helikopter jenis Kamov dari Johor Baru yang akan tiba di Kota Palembang pada tanggal 29 September 2014.

“Semua kinerja kami maksimalkan untuk melakukan pemadaman api akibat hutan dan lahan agar tidak semakin meluas dan api tidak merambah ke daerah lain,” ucapnya. Q ant

Senin Wage, 22 SEPTEMBER 2014

antara foto

Istri Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Sinta Nuriyah Wahid (kanan) mengikuti aksi gerak jalan damai di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (21/9).

Wahid Institute Gelar Pawai Perdamaian Jakarta, Bhirawa Wahid Institute menggelar pawai damai dengan berjalan kaki yang diikuti 1.000 peserta dari Patung Arjuna ke Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (21/9) pagi.

Ketua Wahid Institute Yenny Wahid mengatakan kegiatan itu dilaksanakan dalam rangka memperingati hari perdamaian dunia yang juga menjadi cita-cita sang ayah, KH Abdurachman Wahid atau dikenal dengan sebutan Gus Dur. “Gus Dur bercita-cita Indonesia tidak ada diskriminasi, apapun sukunya, latar belakang etnis, agamanya. Semuanya harus bersatu,” kata-

nya ketika ditemui usai acara.

Yenny mengatakan, pihaknya ingin semua mengedepankan kepentingan bangsa daripada kepentingan diri sendiri dan kelompoknya. “saat ini masih banyak sekat di masyarakat, banyak konflik di daerah, bahkan juga elit politik,” katanya.

Untuk itu ia ingin mengingatkan para elit politik dan elit pemerintahan untuk mengedepankan perdamaian.

“Para elit jangan menciptakan konflik, supaya warga masyarakatnya juga tidak ikutikutan konflik. Masyarakat juga bersama-sama mengusung perdamaian di lingkungan masing-masing,” kata

putri sulung almarhum Gus Dur. Kegiatan pawai damai ini diselenggarakan oleh The Wahid Institute sebagai rangkaian ulang tahun lembaga tersebut yang ke-10, sekaligus memperingati ulang tahun Gus Dur yang jatuh pada tanggal 26 September nanti.

Dalam rombongan, terlihat istri Almarhum Gus Dur, Sinta Nuriyah Wahid, yang mengikuti pawai dengan menggunakan kursi roda.

Di tangan kirinya, Sinta Wahid menggenggam balon warna biru bergambar wajah Gus Dur dengan tulisan “Perdamaian tanpa keadilan adalah ilusi”. Q ant

“WTP akan diredefinisi, sehingga nantinya BPK tak sembarangan mengeluarkan opini WTP,” kata Harry di Batam, Minggu (21/9) kemarin. Ia akan mendorong agar BPK menekankan audit kinerja pemerintah. Dengan menghubungkan antara input anggaran dengan output keberhasilan pelaksanaan anggaran di masyarakat. Saat ini, kata dia, komponen audit BPK yaitu 50 persen audit keuangan, 20 persen audit investigasi dan 30 persen audit kinerja.

Padahal menurut Harry, idealnya audit kinerja lebih besar ketimbang audit keuangan. Apalagi, opini WTP yang menitikberatkan pada audit keuangan tidak membuktikan bebas korupsi.

Seperti yang terjadi di beberapa instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang mendapatkan penilaian WTP, namun ternyata masih ada tindak korupsi.

“Di Amerika, audit kinerja sampai 80 persen. Maunya seperti itu, tapi tidak mungkin langsung diterapkan,” kata dia. Audit kinerja berpengaruh langsung pada hasil program pemerintah di lapangan.

Ia mencontohkan, tiga kabupaten mendapat anggaran masing-masing Rp10 miliar, dengan asumsi ketiga kabupaten itu memiliki nilai harga yang sama. Tapi kemudian, kabupaten A menyerap 150 lapangan kerja, B sebanyak 100 lapangan pekerjaan dan C sebanyak 200 lapangan pekerjaan. Itu artinya kinerja kabupaten C lebih baik.

Jokowi Butuh Pengaruh Megawati Demi Amankan Strategi Pindah Haluan Semarang, Bhirawa Peserta Rakernas IV PDIP yang mengusulkan Megawati Soekarnoputri untuk menjadi ketua umum lagi menunjukkan bahwa partai membutuhkan kepemimpinan presiden kelima RI itu demi mengamankan strategi pindah haluan, kata juru bicara DPP PDIP Eva Kusuma Sundari.

“Bu Mega masih dibutuhkan, tidak saja oleh kader-kader di

struktur PDI Perjuangan, tetapi juga oleh Joko Widodo, kader PDI Perjuangan yang terpilih sebagai presiden dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI, 9 Juli lalu,” kata Eva usai Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDI Perjuangan di Semarang, Minggu (21/9) dini hari.

Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri diusulkan untuk kembali menjabat sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan

periode 2015—2020 oleh seluruh ketua Dewan Perwakilan Daerah PDI Perjuangan dalam sidang pleno ketiga pada Rakernas IV di Marina Convention Center, Semarang, Sabtu (20/9).

“Ini di luar tradisi, biasanya suksesi PDI Perjuangan di forum kongres. Rakernas IV milik peserta/para anggota karena agenda setting ditentukan oleh mereka sehingga Bu Mega dan ‘steering committee’ (panitia pe-

ngarah) justru terkejut dengan usulan tersebut,” kata Eva. Hal itu, lanjut dia, merupakan tanda kematangan berorganisasi partainya sehingga wajar rakyat memberikan kepercayaan PDI Perjuangan memenangi pemilu anggota legislatif dan Pilpres 2014.

Menurut Eva, kesediaan Megawati Soekarnoputri untuk menjadi ketua umum ini tentu sinyal yang baik bagi jaminan kuatnya dukungan PDI Perjuangan ke pemerin-

“Ada perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, ada siklusnya, ketika terjadi kelemahan kembali memperbaiki perencanaan,” kata dia.

Dengan audit kinerja, maka diharapkan pemerintah lebih fokus pada pembangunan yang bermanfaat pada masyarakat. Tidak sekadar pada pembukuan saja, namun program yang dibuat tidak memberikan hasil untuk masyarakat.

“Indikator kinerjanya kemiskinan, pengangguran, kesenjangan pendapatan.

Lapangan pekerjaan itu salah satu indikator.

Semakin baik pengelolaan keuangan, semakin baik juga hasilnya,” kata dia.

Rotasi Selain memperkuat audit kinerja, Harry juga akan berupaya melakukan rotasi di lingkungan BPK. “Karena saya dengar ada auditor yang sudah 10 tahun tidak mau pindah mengaudit instansi tertentu. Ini kan salah, harus ada rotasi,” kata dia.

Rotasi bukan sekadar untuk penyegaran, juga untuk menghindari dugaan permainan antara auditor dan perusahaan yang diaudit.

Harry juga akan menghidupkan majelis kehormatan, sebagai tempat menyelidiki etika para auditor agar tidak menyimpang dari etika yang berlaku.

Majelis kehormatan itu terbuka menerima laporan dari seluruh masyarakat terkait kinerja dan etika auditor BPK. “Kalau dugaan BPK bermain, kirim surat ke majelis kehormatan,” kata dia. Q ant

tahan Joko Widodo sekaligus jaminan kuatnya pemerintahan Jokowi (strong state) kelak sehingga mampu memberikan kestabilan sebagaimana harapan para pihak di dalam dan luar negeri.

Kesediaan Megawati Soekarnoputri memimpin PDI Perjuangan hingga 2020, kata Eva, harus pula dimaknai untuk menjamin regenerasi berjalan mulus di dalam PDI Perjuangan sehingga tradisi memberikan kader-kader muda berkualitas, seperti Jokowi dan Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah), kepada Indonesia berkelanjutan.Q ant

F-PKB Inginkan Kebersamaan di DPRD Gresik Banyaknya tekanan dan dorongan agar Partai PKB, segera mengirim rekom nama calon wakil ketua dewan ternyata tidak membuat ketua fraksi PKB bergeming. Setoran nama dari PKB diperlukan agar pimpinan dewan segera terbentuk definitif, begitu juga dengan alat kelengkapanya. Supaya bisa cepat bekerja.

Ketua F-PKB DPRD Gresik Wafiroh Ma’sum mengatakan surat rekomendasi DPP sudah turun di DPC. Tetapi, pihaknya belum bisa memastikan kapan akan diserahkan pada setwan.

“Kami masih menunggu waktu yang tepat untuk menyerahkannya, karena ada beberarpa proses yang di tunggu diantaranya kebersamaan.

Dan sampai saat ini kita belum di ajak bicara secara khusus, kedepan parlemen ini dikemanakan,” jelasnya.

Keterlambatan penyerahan

surat rekom tersebut, bukan karena sengaja pihaknya ingin hambat dalam pembentukan pimpinan dewan definitif. Lantaran masih ada kerikil kecil yang menutup kebuntuhan politik parlemen, karena pembagian kue jatah alat kelengkapan, PKB dikabarkan tidak mendapatkanya. Malah fraksi lain yang jumlah kursi lebih kecil yang mendapatkanya.

“Jelas ini sungguh tidak adil.”Paparnya.

Dengan adanya keinginan

kim/bhirawa

Wafiroh Ma’sum

meninggalkan F-PKB, dalam proses pembentukan alat kelengkapan. Itu sah bagi dia yang sudah terikat dalam koalisi, tapi kalau F-PKB berbuat hal sama juga menjadi wajar. Selain itu, ada alasan lain juga telah terukir.

“Karena kami tidak ingin dianggap, bahwa F-PKB gam-

pang dan nurut. Juga, tidak ingin dianggap remeh di parlemen,” jelasnya lagi.

Terkait dengan adanya blokblokan di internal dewan, itu tidak terlalu mempersalahkan.

“Meski begitu, kalau memang mau meninggalkan PKB. Kami meminta jangan setengahsetengah, tinggalkan saja sekalian untuk pembentukan alat kelengkapan,” jelasnya.

Tetapi kalau memang membutuhkan PKB, ya harus dibicarakan dengan kebersamaan. Sehingga, tidak ada tinggal meninggal seperti ini.

Ditambahkan Wafiroh Ma’sum, bahwa terkait rekom nama wakil pimpinan dewan, sudah tidak ada masalah dan surat penunjukan nama orang nya juga telah selesai tinggal menyerahkan saja.

“Dan kalau waktunya pasti

diserahkan, sekali lagi saya tegaskan. Bahwa dalam dewan butuh kebersamaan tidak bisa seperti ini. Pasalnya, semuanya memiliki akibatnya sendiri-sendiri tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Kalau mau sendiri-sendiri ya silahkan, kita lihat saja,” tambahnya Sementara itu, dari data yang berhasil dihimpun tentang lambannya penyerahan rekomendasi ini, karena PKB dipastikan ditinggal untuk bagibagi kue ketua komisi. Saat ini, koalisi yang terbentuk adalah 5 lawan 2. Yakni gerbong (Golkar, PPP, PAN, GERINDRA, PDIP ) yang dua adalah Gerbong PKB dan Demokrat. Dengan peta semacam ini, dapat dipastikan PKB dan Demokrat kalah dalam pengambilan keputusan nanti.

Q kim*

Senin Wage 22 SEPTEMBER 2014

2015, Pemkab Sidoarjo Benahi 7 Kelurahan Kumuh di Perkotaan Sidoarjo, Bhirawa Pemkab Sidoarjo akan membenahi 7 kelurahan di perkotaan yang kawasannya belum memenuhi standar lingkungan sehat pada 2015. Pembenahan kawasan kumuh itu nantinya akan dituangkan dalam Peraturan Bupati (Perbup) Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kota Lama Sidoarjo.

Menurut Kepala Dinas PU Cipta Karya Sidoarjo, Agoes Boedi Tjahjono, tahun depan Perbup RTBL Kota Lama sudah bisa dilaksanakan. “Dalam Perbup nantinya juga dimasukkan penataan tujuh wilayah. Seperti penataan lingkungan pada drainase, sungai, trotoar, jalan pemukiman dan aspek lainnya,” ucapnya, Minggu (21/9).

Untuk penataan kawasan kumuh perkotaan, tidak hanya melibatkan Dinas PU Cipta Karya. Namun, semua instansi terkait yang nantinya akan mengacu pada Perbup RTBL Kota Lama. “Dengan penataan kawasan kumuh kota di tujuh kelurahan tersebut, nantinya akan berlanjut ke kawasan lainnya,” jelas mantan Kadiknas Kab Sidoarjo.

Agoes menyebutkan, kelurahan yang dibenahi itu, Kelurahan Sidoklumpuk, Lemahputro, Kauman, Bulu Sidoakare, Celep dan Sekardangan. Ketujuh kelurahan termasuk kawasan padat penduduk dan berada di tengah-tengah kota Sidoarjo.

Konsep penataan kawasan kumuh kota, seiring dengan penataan kota lama yang berlokasi di Jalan Gajahmada, Sidoarjo.

Saat ini, penataan kota lama sudah dimulai dengan memugar sebagian gedung eks plasa Sidoarjo.

Penataan kota lama memang harus disertai dengan penataan kawasan kumuh perkotaan. Karena di tujuh kelurahan tersebut terdapat beberapa sektor penunjang kota lama, seperti sentra batik Jetis dan lainnya. n ach, bjt

SAMBUNGAN Gubernur Diminta Segera Kirim Nama ke Mendagri l Sambungan hal 1

definitif segera mengesahkan Tatib Dewan sebagai dasar dewan melaksanakan kinerjanya, selanjutnya pembentukan komisi dan alat kelengkapan dewan.

Pihaknya mengaku lega, meski awalnya tidak bisa berbuat banyak terkait kewenangan untuk menentukan siapa yang akan menjadi Wakil Ketua DPRD Jatim dari PDIP. Bahkan, saat itu,Halim beralasan, pimpinan definitif dan ketua fraksi menjadi kewenangan partai politik yang bersangkutan. “Itu semua menjadi kewenangan PDIP, karena itu kami pimpinan dewan sementara hanya bisa menunggu,” ujar dia.

Seperti diketahui, sidang paripurna penetapan pimpinan definitif DPRD Jatim dilakukan melalui SMS berantai. Halim

beralasan, waktunya mepet sehingga prosesnya mendadak.

Ini karena surat dari DPP PDIP baru turun Jumat (19/9) sekitar pukul 18.00 ke DPRD Jatim atau melebihi batas waktu yang ditentukan yaitu pukul 16.00. “Untung posisi saya masih di kantor malam itu. Jadinya diambil kesepakatan untuk menggelar rapat paripurna dengan undangan melalui SMS berantai,”papar pria yang sudah satu periode duduk sebagai Wakil Ketua DPRD Jatim ini.

Karena undangan dadakan ini, jumlah anggota dewan yang hadir dari 100 anggota dewan hanya sekitar 57 orang yang hadir. Sesuai absen yang ada, yang tidak hadir adalah FPDIP, FGerindra serta FPKS. Sedang Kusnadi sendiri waktu itu tidak hadir karena harus mengikuti Rakernas PDIP di Semarang.”Pak

Kusnadi sudah izin pada saya tidak bisa hadir karena harus menghadiri Rakernas PDIP di Semarang. Tapi tidak masalah karena rapat paripurna sudah memenuhi kourum yaitu 50 persen plus satu,”lanjut Halim lagi.

Sedang hampir semua anggota FGerindra juga absen ka­ rena ada agenda Konferensi Luar Biasa (KLB) yang dihadiri Prabowo Subianto di Bogor. Dan FPKS melanjutkan pembekalan di Jakarta yang digelar oleh DPP PKS yang dihadiri oleh Presiden PKS Annis Matta.

“Kami sudah sampaikan ke Pak Halim kalau kami tidak bisa hadir jika ada paripurna yang digelar hari Sabtu,”kata Ketua DPW PKS Jatim yang juga anggota DPRD Jatim, Hammy Wahjunianto yang dihubungi lewat telepon genggamnya. n cty

Lolos Uji Kompetensi, 720 Siswa dan Guru SMK Terima Sertifikat l Sambungan hal 1

fesi. Masing-masing diterbitkan oleh lembaga sertifikasi berbeda.

Sertifikat kompetensi diterbitkan Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Sedangkan sertifikat profesi diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

“Sejak pertengahan tahun ini, UPT PPPK sudah resmi menjadi Tempat Uji Kompetensi (TUK).

Dengan demikian, kita akan terus menggelar uji kompetensi untuk melengkapi lulusan SMK dan guru dengan sertifikat berstandar nasional,” kata Kepala UPT PPPK Dindik Jatim Sumardijono, Minggu (21/9).

Sumardijono mengatakan, persaingan pada Asean Economic Community (AEC) membutuhkan tenaga kerja yang benar-benar memiliki standar kualifikasi.

Karena itu, sertifikat kompetensi maupun profesi menjadi keniscayaan bagi para lulusan SMK di samping legalitas yang sudah diterima dari sekolah. Bahkan Jerman yang sudah menawarkan 6 juta lapangan pekerjaan juga

membutuhkan tenaga kerja yang terstandardisasi.

“Tidak hanya tenaga kerja yang akan dikirim ke luar negeri.

Pasar tenaga kerja dalam negeri juga akan diserbu perusahaan asing. Karena itu, lulusan SMK harus memiliki serifikasi yang telah terstandar nasional bahkan internasional,” kata dia.

Tahun ini, lanjut Sumardijono, lembaga yang dipimpinnya akan terus melakukan uji kompetensi hingga mencapai target 1.320 sasaran. Secara rinci, sasarannya untuk 500 guru dan 820 siswa SMK. Sasaran ini rencananya akan ditambah pada 2015 mendatang menjadi 2.400 guru dan siswa SMK. Itu terdiri dari 12 bidang kompetensi berbeda. Di antaranya ialah pengelasan, tata busana, tata boga, tata kecantikan, akuntansi, sekretaris, mesin CNC, mesin manual, desain grafis, word processing, spread sheet.

Dia menyadari, sasaran yang ditargetkan masih terlalu kecil dibanding jumlah siswa SMK di Jatim yang mencapai angka 63.819 peserta didik. Sedangkan guru SMK sendiri mencapai 54.123 orang. Karena itu, dia berharap agar SMK yang telah

memiliki TUK dapat kembali mengoptimalkannya dengan dukungan dari pemerintah daerah.

“Kita hanya melaksanakan ujian sesuai kuota yang diberikan APBD Jatim,” kata dia.

Saat ini, ujian yang digelar telas sampai pada angkatan ke-4.

Masing-masing angkatan diikuti oleh 20 guru atau siswa SMK. Salah satu asesor uji kompetensi tata busana Tjitjik Yuningsih mengungkapkan, kepemilikan sertifikat kompetensi merupakan nilai plus bagi siswa maupun guru. Siswa dapat menggunakannya dalam mencari kerja. Sementara, guru bisa memakainya untuk proses kenaikan jabatan.

“Jadi, proses sertifikasi profesi atau kompetensi ini punya banyak nilai plusnya,” ungkapnya.

Dia mencotohkan model ujian kompetensi untuk bidang tata busana. Peserta tidak hanya diberi materi ujian berupa teori, tapi juga praktik langsung. Semua soal dibuat oleh BSNP. Assesor tidak tahu sama sekali soal apa yang bakal keluar saat ujian berlangsung. “Setiap angkatan soalnya beda-beda dan kami tidak tahu soal model apa yang bakal keluar,” ungkapnya. n tam

Pekan Ini, Pemkot Surabaya-KAI Mou Pembangunan Trem l Sambungan hal 1

Animo warga Malang untuk bekerja keluar ne­ geri tetap tinggi. Hingga pertengahan September 2014, tercatat sebanyak 2.302 warga memilih menjadi TKI ke berbagai negara tujuan.

Jumlah TKI Turun 50 Persen

Mantan kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini menjelaskan saat ini PT KAI dan Pemkot Surabaya sedang me­ nelusuri jalur yang akan dilalui oleh trem.

Pihaknya sudah melakukan survei di beberapa titik, seperti di Jalan Darmo, Jalan Diponegoro dan seterusnya. “Jalur yang dilalui trem nanti akan menggunakan lahan Pemkot Surabaya dan PT KAI,” katanya.

Dia menampik pembangunan trem hanya akan menambah kemacetan karena pemkot sedang melakukan pengembangan lalu lintas, seperti penggunaan traffic light, dan Closed Circuit Television (CCTV).

l Sambungan hal 1

lumnya. Sebab, jumlah TKI yang berangkat keluar negeri dari tahun ke tahun selisihnya rata-rata mencapai seratus orang saja, “ tutur Sukardi.

Menurutnya, wilayah Malang Selatan selama ini menjadi salah satu kantong TKI di Jatim. Masyarakat di sana berharap dengan menjadi TKI mereka bisa memperoleh gaji besar, jika dibanding bekerja di daerahnya sendiri. Dan bahkan, tidak hanya kaum wanita saja yang memilih menjadi TKI, namun para laki-lakinya pun juga banyak yang menjadi TKI. Seperti kampung TKI di wilayah Desa Arjowilangun, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, yang hampir 40 persen warga di desa tersebut menjadi TKI. n cyn

Bantu Promosi Banyuwangi l Sambungan hal 1

19/9) dan langsung diajak mengunjungi objek wisata Pantai Pulau Merah. Terus terang, saya takjub dengan keindahan pantainya,” kata Elvira.

Gadis kelahiran Surabaya itu menikmati keindahan Pantai Pulau Merah hingga menjelang petang dan sempat mengambil beberapa gambar dirinya untuk persiapan menghadapi ajang Miss Universe tahun depan.

“Gambar-gambar di Pantai Pulau Merah itu akan saya bawa ke Amerika Serikat.

Mudah-mudahan ini bisa membantu mempromosikan keindahan alam Indonesia, khususnya Banyuwangi,” ujarnya.

Ia juga mengaku telah lama mendengar berbagai potensi pariwisata Banyuwangi, yang beberapa tahun terakhir semakin gencar dipromosikan oleh pemerintah daerah setempat.

“Suatu saat saya pasti kembali ke Banyuwangi lagi dan mengunjungi objek-objek wisata lainnya. Yang jelas, keindahan pantainya tidak kalah dengan yang ada di daerah lain,” tambahnya.

Elvira Devinamira diundang secara khusus oleh Bupati Abdullah Azwar Anas untuk memeriahkan malam puncak perhelatan Banyuwangi Batik Festival (BBF) 2014 di Taman Blambangan pada Sabtu malam. Ia tampil di atas catwalk untuk memeragakan sejumlah koleksi busana batik khas Banyuwangi hasil rancangan salah satu desainer busana batik ternama di Tanah Air, Priscilia Saputro. n nan, ant

Keduanya, lanjut dia, akan dimaksimalkan untuk membuat lalu lintas lancar dan kepadatan kendaraan terkendali dengan sangat baik. “Memang karena barang baru (trem) masih butuh penyesuaian, tetapi dengan pengembangan lalu lintas yang dilakukan wali kota kemacetan akibat trem bisa diminalisir,” katanya.

Wakil Ketua DPRD Surabaya Masduki Toha sebelumnya meminta agar Wali Kota Surabaya tidak tergesa-gesa mewujudkan proyek trem. Dia menyarankan supaya proyek yang akan direalisasikan melalui kerjasama Pemkot dengan PT KAI ini harus dikaji terlebih dahulu agar tidak menimbulkan pro dan kontra.

“Kami hanya mengaharapkan,

Surabaya ini kan luar biasa macetnya. Artinya, progam itu harus digodok dulu, setelah itu baru dipublikasikan ke publik atau media. Ini kan masih belum jelas tapi sudah digembar-gemborkan, ini yang akhirnya menimbulkan pro kontra,” ucapnya.

Ia mengungkapkan sampai saat ini pemkot belum pernah memberikan keterangan yang resmi kepada dewan. Pihaknya sejauh ini belum mengetahui proyek trem dijadikan seperti apa. “Harusnya kan ada pertemuan dulu pemkot dengan dewan, kita diundang dengan pemerintah kota, dengan Bappeko (Badan Pembangunan dan Perencanaan Kota), atau dengan PT KAI, biar tidak menimbulkan pro dan kontra diberbagai pihak,” katanya. n dre, gat

11 Hingga Triwulan Ketiga 2014, 109 WNA Dideportasi l Sambungan hal 1

mulai dari masalah administrasi hingga pidana.

Terakhir ada 8 WNA yang dikenakan sanksi, bukan hanya deportasi, tapi juga larangan datang lagi ke Indonesia.

Dari data di Divisi Imigrasi Kanwil Hukum dan HAM Jatim, 8 delapan WNA yang dinyatakan melakukan pelanggaran dan harus segera dideportasi dari Indonesia. Penyebabnya bervariasi, ada yang memalsukan data dan dokumen, tindak pidana, pelanggaran izin tinggal.

Kabid Intelijen Divisi Imigrasi Kanwil Hukum dan HAM Jatim, John Rais mengatakan kedelapan WNA itu berasal dari enam negara. Yaitu, Yaman, Korea Selatan, Syria, Malaysia, Timor Leste, dan Taiwan.

“Jenis pelanggarannya relatif sama. Mulai dari menyalahi izin tinggal, memalsukan data dalam dokumen, sampai melakukan tindak pidana,” Kata Jhon Rais ketika dikonfirmasi Bhirawa melalui telepon, Minggu (21/9).

Ia menambahkan, salah satu WNA yang dideportasi adalah BKL asal Korea Selatan. Ia masuk ke Indonesia dengan dalih bekerja sebagai marketing di perusahaan makanan di daerah Sidoarjo.

Dalam surat izin tinggalnya, dia menuliskan alamat dan sponsor perusahaan di Sidoarjo. Namun izin tinggalnya sudah kadaluwarsa dan tidak kunjung memperpanjang.

Pihak Imigrasi pun melakukan pengecekan ke alamat yang pernah dicantumkan dalam dokumen. “ Hasilnya, ternyata

alamat tinggalnya merupakan rumah kosong. Sedangkan perusahaan makanan yang menjadi sponsornya, diketahui fiktif.

Petugas yang kemudian menemukan keberadaannya, langsung menangkap BKL,” tambahnya.

Selain itu, juga Cho Yongsoo asal Korea Selatan. Dia sebenarnya mendarat di Bali untuk urusan bisnisnya.

Tapi ketika berkunjung ke Surabaya, dia menganiaya seorang teman perempuannya. Kasus tersebut dilaporkan ke polisi dan berlanjut ke pengadilan. “ Cho dihukum lima bulan penjara.

Setelah menjalani masa hukumannya, dia langsung dipulangkan ke negaranya.

Pelanggaran paling banyak dilakukan delapan WNA ini adalah izin keimigrasian dan overstay,” imbuhnya.

Ada juga WNA bernama Laurenco Isac Do Rosario De Andrade, WNA asal Timor Lesta. Dia mengaku datang ke Indonesia untuk bekerja.

Tapi ternyata terlibat dalam tindak pidana pemalsuan materai. Dia pun dihukum sepuluh bulan penjara. Setelah selesai menjalani masa hukumannya, Laurenco langsung dipulangkan ke negara asalnya.

Petugas imigrasi juga menemukan warga negara Syria yang keberadaanya ilegal. Dia adalah Abdulhannan Salah Eddin. John Rais mengatakan, petugas yang melakukan pemeriksaan tidak menemukan hubungan orang tersebut dengan kegiatan kelompok radikal. ”Yang jelas sudah diamankan dan dideportasi semuanya WNA yang melakukan pelanggaran di wilayah hukum Jatim,” ungkapnya. n geh

Pemprov Ubah Nama RS Kusta dan RS Paru Jadi RS Infeksi l Sambungan hal 1

“Kita akui selama ini imej bahwa yang berobat di RS Kusta berarti terkena penyakit tersebut, padahal belum tentu. Imej ini yang akan kita ubah dengan mengubah namanya” ungkapnya.

Karena itu, pihaknya mengizinkan bila RS Kusta atau RS Paru juga membuka poliklinik umum, tidak hanya mengobati mereka yang sakit kusta atau paru saja. Namun, pengobatan utama penyakit kusta dan paru tidak boleh ditinggalkan, sebab itu adalah pelayanan utama rumah sakit tersebut.

“Jangan lantas membuka polilklinik untuk umum, tapi pelayanan utamanya hilang.

Penderita kusta dan paru tetap mendapat pelayanan utama. Itu adalah ciri khas kedua rumah sakit tersebut

jangan sampai terbengkalai,” ujarnya.

Dengan perubahan nama itu, katanya, tidak ada lagi warga yang merasa tabu untuk datang berobat. Mereka datang karena menganggap terkena penyakit infeksi bukan penyakit kusta atau paru.

Pihaknya juga sudah mendapat izin dari Pemerintah Pusat terkait perubahan nama tersebut. Bahkan, dianjurkan mengubah nama secepatnya agar tidak memunculkan imej negatif terhadap dua rumah sakit tersebut.

Lalu bagaimana dengan RS Jiwa? Mantan Sekdaprov Jatim tersebut menyatakan belum ada rencana perubahan nama tersebut. “Untuk RS Jiwa masih tetap belum ada perubahan, hanya dua saja yang kita ubah menjadi RS Infeksi,” tandasnya. n iib

Dindik Jatim – LPMP Saling Berselisih l Sambungan hal 1

PR/2014 tanggal 11 Februari 2014.

“Jadi Dapodik yang paling punya legalitas sebagai acuan pendataan pendidikan semua jajaran Kemendikbud, provinsi dan kabupaten/kota,” tegas Harun, Minggu (21/9).

Menurut Harun selama ini Dapodik sudah menjadi acuan, baik untuk implementasi Kurikulum 2013, pengucuran Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Siswa Miskin (BSM), ujian nasional hingga bantuan sarana dan prasarana. “Sementara LPMP itu kan hanya mengurusi peningkatan mutu saja. Mereka kok berani menyalahkan Dapodik yang sudah dipakai untuk BOS, BSM, UN dan program lainnya,”katanya.

Bahkan jika ada guru yang tidak masuk dalam Dapodik, kata Harun, tidak akan mendapat tunjangan profesi pendidik (TPP). Bagaimana denagn Pangkalan Data Mutu Pendidikan (Pad-

amu) Negeri? Harun hanya tersenyum.

“Seharusnya semua insan pendidik mengikuti fungsi Dapodik. Apalagi LPMP yang berada langsung dibawah Mendikbud. Masak mengingkari instruksi Mendikbud,”sindirnya.

Terkait pelatihan K13 yang digelar Dindik Jatim dalam waktu tiga hari, menurut Harun sudah sesuai. Dibandingkan pelatihan yang digelar LPMP selama lima hari, Harun mengaku pelatihan yang digelar institusinya jauh lebih efektif dan efisien. Sebab, pada pelatihan yang dibuat LPMP terlalu banyak filosofi nya. Sedangkan yang dibuat Dindik hanya 30 persen filosofi, 70 persen lainnya adalah praktik termasuk membuat Rencana Pokok Pembelajaran (RPP), telaah RPP, penilaian hingga peer teaching.

“Silakan ditanyakan kepada para peserta yang sudah mengikuti kedua pelatihan tersebut. Pasti akan menjawab pelatihan yang dibuat Dindik Jatim jauh

lebih baik,” yakin Harun.

Selain lebih efektif, Harun mengaku pelatihan yang sudah dibuatnya juga telah dilegalisir Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar-Menengah. Buktinya, pihak Kemendikbud juga telah memberikan dana dekonsentrasi untuk penyelenggaraan pelatihan K-13. “Kami juga mendatangkan nara sumber dari perguruan tinggi, instruktur nasional, kepala sekolah dan guru yang telah dilatih,”terangnya.

Tahun ini, Dindik Jatim telah melatih 5.176 guru, terdiri dari 1.520 guru SD, 1.064 guru SMP, 2.136 guru SMA dan 456 guru pendidikan luar biasa. Pelatihan ini menggunakan APBD Jatim sebesar Rp 10,1 miliar.

Seperti diberitakan sebelumnya, LPMP Jatim merilis data guru di jatim sebanyak 478.120 orang berdasar data Padamu Negeri. Kepala LPMP Jatim Salamun menggunakan data Padamu Negeri sebagai acuan lantaran jumlah guru menurut

Dapodik dianggap tidak valid. Jumlah guru di Dapodik sendiri lebih banyak dibanding Padamu Negeri, yaitu 674.830 guru. Hal ini diakui Salamun karena ada kemungkinan double counting, yaitu pendataan satu guru yang mengajar di dua atau lebih satuan pendidikan kemudian dihitung berbeda. “Sementara pendataan guru di data base Padamu Negeri diproses menggunakan mekanisme online. Kami yakin, data di Padamu Negeri ini lebih valid dibanding di Dapodik,” tegasnya.

Salamun juga menegaskan, pelatihan yang dilakukan Dindik Jatim bukan sebuah pelatihan tetapi sekadar sosialisasi karena hanya berlangsung tiga hari. “Semestinya pelatihan guru untuk K-13 itu dilakukan selama lima hari.” tuturnya.

Sebelumnya, LPMP dan Dindik Jatim juga berselisih paham terkait pengawasan ujian nasional. LPMP ngotot dilibatkan, sementara Dindik beralasan bahwa fungsi LPMP hanya pemantauan. n tam

Rotasi Searah Mata Angin, Sukses Jadi Inovasi Terbaik l Sambungan hal 1

seperti umumnya kincir angin. Jika di Belanda berdiri ribuan kincir dengan arah rotasi searah jarum jam. Kincir jenis VAWT yang diberi nama ASA 01 ini berbeda, rotasinya berkeliling searah mata angin. Dengan model semacam ini, torsi kincir angin diakui lebih besar dan energi yang dihasilkan pun lebih stabil. “Nama ASA 01 ini artinya harapan. Jadi kita yang menjadi anggota tim tidak boleh putus asa dalam kondisi apapun,” yakinnya.

Kincir buatannya ini dapat berfungsi maksimal jika mendapat dorongan angin 6 meter per detik. Dengan dorongan angin sebesar itu, energi listrik yang dihasilkan generator bisa mencapai 2.400 watt. Daya sebesar itu sudah bisa mencukupi kebutuhan listrik rumahan.

“Setiap kincir dapat dialirkan ke empat generator. Jadi satu kincir bisa untuk empat rumah sekaligus,” kata dia.

Kelebihan lain kincir jenis VAWT ialah torsi yang stabil. Meski daya dorong angin ke sudu (baling-baling) melemah, kincir masih mampu menyimpan putaran. Berbeda dengan kincir angin pada umumnya, saat angin melemah dalam waktu singkat rotasi juga akan langsung berhenti. Tak hanya itu, sudut sudu juga diatur sesuai daya dorong angin. Jika angin besar, sudu dapat disetel dengan sudut 90 derajat.

Namun jika angin melemah, sudu dapat diposisikan pada sudut 45 derajat atau kurang. “Kalau kincir yang biasa sudunya sudah pakem. Jadi tidak bisa disetel ulang,” kata dia.

Sebelum mengikuti lomba, tim berjuluk Himagema ini menjajal kemampuan kincir selama satu minggu di kampus.

Selanjutnya, pada saat kompetisi berlangsung, kincir juga diuji selama tiga hari di Pantai Baru Bantul, Jogjakarta.

“Hasilnya sangat bagus dan energy yang dihasilkan juga sangat stabil,” kata dia.

Sayang, karyanya belum dapat masuk dalam nominasi terbaik di berbagai kategori. Ini diakuinya lantaran generator yang dibawa saat kompetisi tiba-tiba mengalami gangguan. Akibatnya, energi yang dihasilkan pun tidak maksimal.

Meski demikian, dia dan timnya tetap bersyukur dapat menyabet penghargaan karya paling inovatif dari 30 lebih perguruan tinggi yang ikut di kompetisi itu.

Anggota tim Himagema lainnya ialah Mochammad Hidayatur Rochim. Mahasiswa semester 3 di jurusan yang sama ini menjelaskan, kincir angin buatan timnya itu sengaja dibuat dengan putaran searah mata angin untuk memberikan kesan berbeda. Selain itu, timnya juga ingin membuat kincir dengan hasil optimal. “Dan ternyata benar, setelah kita coba buat hasil energinya memang lebih stabil,” tutur dia.

Proses pembuatan ASA 01 ini, tutur dia, memakan waktu hingga tiga bulan mulai dari proses perencanaan hingga aplikasi. Proses yang paling sulit ialah

pembuatan rangka sudu. Dalam proses tersebut, tim bahkan sempat mengalami dua kali kegagalan. Pertama sudu terlalu berat, kedua rangka sudu terlalu lebar.

“Tapi itu semua dapat dilalui dengan kerjasama tim dan bimbingan dosen pembimbing yang baik,” kata dia.

Wakil Rektor 1 Umsida Isa Anshori menambahkan, kompetisi ini merupakan pertama kalinya yang diikuti kampus yang dia pimpin. Sebelumnya, Umsida belum pernah mengikutinya selama perhelatan tahunan yang telah digelar untuk tahun ketiga ini. “Kita target awalnya hanya masuk 30 besar saja, yaitu lolos proposal. Tapi ternyata justru jadi inovasi terbaik, kata dia.

Mengingat karya ini baru pertama kalinya ada, Isa mengaku akan mematenkan sebaga Hak Atas Karya Ilmiah. “Secepatnya akan kami patenkan. Sebab sudah banyak yang mulai mengincar kincir yang model ini,” pungkasnya.*

UTAMA

12 LINTAS PERISTIWA

Pupuk Kimia Merajalela, Lahan Pertanian Harus Diselamatkan Batu, Bhirawa Dunia pertanian terutama perkebunan apel di Kota Batu harus segera diselamatkan. Karena masih banyak petani di kota ini yang menggunakan pupuk kimia. Untuk itu perlu dilakukan peremajaan pohon apel, dan penggunaan pupuk organik pada lahan yang ada.

Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan (Distanhut) Kota Batu Arif As-Shiddiq mengatakan, pemerintah telah memprogramkan bantuan bibit apel kepada petani. Selain itu pemkot juga menyediakan pupuk organik dengan tujuan peremajaan lahan pertanian. “Dengan langkah ini diharapkan dalam tiga hingga empat tahun kedepan produk apel di Kota Batu akan jauh lebih bagus lagi. Dan diharapkan pertanian apel di Batu akan kembali mengalami masa kejayaan seperti dulu,”ujar Arif, Minggu (21/9). Saat ini, katanya, produksi buah apel di Kota Batu sudah kalah bersaing dengan produksi apel dari Kecamatan Poncokusomo, dan Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang.

Padahal dari segi rasa dan kualitas, produk apel Kota Batu, justru lebih bagus.

Untuk lebih mempermudah pengarahan dan pengawasan terhadap perkembangan pertanian organik, pihak Distanhut juga membangun lokasi percontohan organik.

Lokasi percontohan tersebut berada di lima desa/kelurahan.Yaitu, di Kelurahan Sisir, Desa Tlekung, Desa Pendem, dan Desa Giripurno. “Khusus di Kelurahan Sisir, kita memiliki dua lokasi percontohan pertanian organik,”tambah Arif.

Dengan adanya lokasi percontohan ini, diharapkan konsep dan pelaksanaan program pertanian organik bisa lebih terarah dan lebih maksimal. Ke depan, di setiap desa akan memiliki tempat percontohan organik sehingga mempermudah sosialisasi kepada masyarakat petani. Untuk diketahui, pengembangan pertanian organik ini merupakan visi dan program dari kepala daerah setempat. Untuk itu ditargetkan dalam dua tahun ke depan seluruh produk pertanian di Kota Batu sudah berbasis organik. Q nas

anas/bhirawa

Dengan tidak menggunakan pupuk kimia, diharapkan peremajaan lahan pertanian di Kota Batu bisa terealisasi.

Senin Wage, 22 SEPTEMBER 2014

Krisis Air di Wilayah Malang Meluas Sungai di Sampang Mulai Mengering Kab Malang, Bhirawa Krisis air bersih di wilayah Kabupaten Malang kini semakin meluas, yang sebelumnya melanda dua desa yang tersebar di dua kecamatan, yakni Desa Wonorejo Kecamatan Singosari dan Desa Putukrejo Kecamatan Kalipare, saat ini warga di wilayah Desa Donomulyo Kecamatan Donomulyo dan Desa Gampingan Kecamatan Pagak juga terjadi krisis air bersih.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang Hafi Lutfi mengatakan dengan bertambahnya wilayah desa yang mengalami krisis ari bersih, maka pihaknya bersama PMI, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR), serta PDAM Kabupaten Malang secara bergiliran memasok air bersih di wilayah desa tersebut.

“Kami bekerjasama mengatur jadwal pengiriman air bersih untuk warga yang daerahnya yang saat ini mengalami krisis air bersih,” paparnya kepada wartawan, Minggu (21/9).

Ditegaskan Hafi, BPBD bersama instansi yang berwenang telah membantu pengiriman air bersih di beberapa desa tersebut. Setiap hari bisa mengirim air bersih sebanyak 40 ribu liter air bersih. Karena dalam setiap hari ada delapan armada tangki air bersih yang per armada berkapa-

sitas 5 ribu liter. Seperti BPBD sendiri memiliki satu armada, PDAM ada tiga armada, PMI dua armada dan DCKTR ada dua armada.

“Kami mengatur semaksimal mungkin anggaran untuk antisipasi bencana dampak terjadinya musim kemarau.

Dan saat ini, BPBD memiliki anggaran sebesar Rp 1 miliar.

Tapi dari jumlah anggaran tersebut yakni sebesar Rp 600 juta sudah terserap untuk mengatasi dampak erupsi Gunung Kelud,” jelas Hafi.

Ia menambahkan, untuk memenuhi kebutuhan ai bersih pada warga yang mengalami krisis air bersih, BPBD mengambil air bersih dari sumber air milik PDAM yang terdekat dengan lokasi yang terjadi kekeringan. Sedangkan untuk biaya operasional dibebankan pada masingmasing instansi. Sementara di Kab Sampang Madura, me-

Sejumlah desa di Kabupaten Malang rawan terhadap ancaman kekeringan saat musim kemarau.

masuki musim kemarau tahun ini, sejumlah sungai di daerah itu mulai mengering.

Salah satu sungai yang terlihat kering tersebut bisa dijumpai di Dusun Terongan Desa Buker Kecamatan Jrengik.

Pantauan di lapangan akibat kekeringan mulai melanda, sejumlah petani juga mengaku kelimpungan untuk bercocok tanam. Bahkan puluhan hek-

Lapangan Pacuan Kuda Diharapkan Bangkitkan Perekonomian Rakyat Pasuruan, Bhirawa Kejurnas pacuan kuda yang bertepatan dengan peringatan Hari Jadi Kabupaten Pasuruan ke-1.085 akhirnya dilaksanakan di lapangan Pacuan Kuda Ki Ageng Astrojoyo, Desa Coban Joyo Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan.

Dimilikinya lapangan pacuan kuda di wilayah Kabupaten Pasuruan yang terpanjang di Jatim ini diharapkan akan berdampak positif pada perekonomian masyarakat s ekitar, utamanya rakyat Kabupaten Pasuruan. Pasalnya, pacuan kuda itu selain akan memacu perekonomian rakyat sekitar, juga akan jadi area wisata kuda terbesar di Jatim.

“Yang jelas pembangunan lapangan pacuan kuda ini akan

Salah satu joki memacu kudanya menuju di garis finish pada ajang Kejurnas Bupati Pasuruan Cup, Minggu (21/9). hilmi Husain/bhirawa

membangkitkan perekonomian lokal karena bisa menyerap tenaga kerja sekaligus menjadi tempat wisata baru. Seperti merawat kuda dan lain sebagainya,” jelas Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf kepada sejumlah wartawan, Minggu (21/9).

Ketua Pelaksana Kejurnas

Pacuan Kuda Bupati Cup, Atok Ilah mengatakan Kejurnas pacuan kuda yang dilaksanakan pada 20-21 September 2014 itu diikuti oleh 207 kuda di area Pulau Jawa. Peserta berasal dari Jogjakarta, Salatiga, Purwakarta, Bandung dan wilayah lainnya. Q hil

tare lahan pertanian di desa tersebut dibiarkan nganggur dan tidak bisa dimanfaatkan. ”Biasanya ada hujan meski sekalisekali, kalau tahun ini blas enggak ada hujan sama sekali,” tutur Maskun, salah satu warga Desa Buker, Minggu (21/9).

Sementara itu menurut warga yang lain, Mariyati kondisi mengeringnya sungai ini juga membuat kesulitan para pemil-

dok/bhirawa

ik hewan ternak. Sebab, untuk memberi minum sapi dan kambing, warga harus rela mengambil air di wilayah Klampis Kecamatan Kedungdung yang jaraknya hampir mencapai 20 km. “Untuk memberikan minum hewan ternak kami, sekarang jalan satu-satunya harus mencari air di Waduk Klampis, hanya di sana yang masih ada airnya,” tandasnya. Q cyn,lis

Pendapatan Wisata Prataan Diprediksi Tak Sesuai Target Tuban, Bhirawa Pengelola Wana Wisata Prataan di Desa Prataan, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban pesimistis bisa memenuhi target pendapatan yang ditetapkan Koperasi Bisnis Mandiri (KBM) Perum Perhutani Unit II Jatim sebesar Rp 500 juta pada 2014. Pengelola Wana Wisata Prataan Tuban Achmad Yudhi memperkirakan pendapatan objek Wana Wisata Prataan, selama 2014 dengan wisata andalannya pemandian air hangat, juga kawasan hutan jati, hanya bisa tercapai 70 persen dari target sebesar Rp 500 juta.

“Pendapatan tahun lalu juga hanya tercapai 70 persen dari target Rp 500 juta. Yang jelas jumlah pengunjung selama ini tidak mengalami peningkatan tetap stabil sekitar 2.000 pengunjung per bulan,” jelasnya, Minggu (21/9). Lebih lanjut ia menjelaskan pengunjung objek wisata setempat, selain lokal Tuban, Bojonegoro, juga berbagai daerah lainnya di Jawa Timur dan Jawa Tengah.

“Sebagian besar pengunjung yang datang, untuk terapi sakit berendam air hangat, sebab dari penelitian yang ada kandungan Q ntr belerang di disini cukup tinggi,” katanya mengungkapkan.Q

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur UPT Taman Budaya Provinsi Jawa Timur Gelar Seni Budaya Daerah 2014

Kesenian Reog Harus Terus Dipelihara Sekdaprov Dr H Akhmad Sukardi meninjau salah satu stan ekonomi kreatif Kabupaten Ponorogo.

Sekdaprov Jatim, Dr H Akhmad Sukardi MM, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim, Dr H Jarianto MSi dan Wakil Bupati Kabupaten Ponorogo, Yuni Widyaningsih SH MSi berfoto bersama para seniman di Pendapa Taman Budaya Jatim (atas). Bersama-sama memukul kenong tanda dimulainya acara Gelar Seni Budaya Daerah Kab Ponorogo, di Taman Budaya Jatim Jl.Genteng Kali Surabaya, Jum’at (19/9) malam (kanan).

‘Pesona Budaya Bumi Reog’ Eksistensi Warok selama ini melekat dengan keberadaan Reog Ponorogo tak perlu diragukan lagi. Warok identik dengan sosok kekar, gagah dan berwibawa yang ditampilkan dalam karya tari atau seni pertunjukan ternyata mampu menyedot perhatian banyak pengunjung yang memadati di Taman Budaya Jatim selama dua hari, pada Jumat malam (19/9) dan berakhir Sabtu malam (20/9).

D

alam seni pertunjukan tari berjudul “Leb urSakethi” Warok sesungguhnya meru pakan figur yang lekatdengankesaktian, kadigdayan dan olahkanuragan. Warok juga menjadi suri tauladan masyarakat karena berpegang pada prinsip Kebenaran, Kejujuran dan Keberanian. Tak hanya itu, Warok adalah figur yang suka menolong sesama, menjadi pengayom bagi kaum yang lemah, dan senantiasa berjuang tanpa pamrih. Untuk itu, Pemkab Ponorogo melalui para senimannya juga menunjukkan berbagai tarian seperti Tari Gebyar Saloka yang menampilkan keceriaan, kegembiraan dan kegirangan yang selalu melekat dalam kehidupan anak remaja.

Dilanjutkan Tari Sendhon Asmara mengisahkan konflik batiniah seorang anak manusia dalam menggapai cinta tak selalu sesuai rencana. Ketika jiwa seseorang tak mampu menyeimbangkan antara harapan dengan kenyataan, maka goncangan jiwalah yang akandirasakan. Rasa kecewa, sedih, malu dan gundah seakan telah lebur menjadi satu.

Dalam tariWireng Asmara, berkisah mengenai sosok Warok, mengenai sikapnya terhadap arti sebuah cinta. Ketika sang warok muda sedang menjalani sebuah lelaku, maka segala bentuk nafsu dan keinginan duniawi pastilah harus dikesampingkan. Tetapi lelaku

harus tetap ditempuh untuk nggayuh rahayuning rat. Namun cinta tak boleh dikesampingkan demi kelangsungan kehidupan. Turut pula Tari SonggoLangit dan TariLeburSaketi.

Memang Ponorogo terkenal dengan kesenian Reog-nya, Trade mark ini bahkan terkenal sampai ke luar negeri. Kesenian yang sudah dikenal agar terus dipelihara, serta meningkatkan produk-produk UKM lainnya.

“Menghadapi 2015 kita harus berbenah diri, terutama di packaging harus berubah. Model makanan olahan harus berubah walaupun dengan bahan yang sama tapi packaging harus lebih menarik,” kata Sekdaprov Jatim, Dr H Akhmad Sukardi MM dalam Gelar Seni Budaya Daerah Kab Ponorogo, di Taman Budaya Jatim Jl.Genteng Kali Surabaya, Jum’at (19/9) malam. Menurut Sukardi, dunia luar tidak lebih baik dari potensi dalam negeri. Apalagi dalam menghadapi AFTA 2015 maka harus ada upaya disiplin masyarakat disertai kecintaan membeli produk dalam negeri. “Tidak perlu membeli barang-barang atau oleh-oleh dari luar negeri, justru produk Indonesia yang harus dipasarkan ke luar negeri,” katanya, Untuk itu, lanjutnya, Pemprov mendorong dan perlu dukungan kab/ kota dalam mengembangkan potensi daerah masing-masing agar dikenal berbagai kalangan masyarakat.

“Sebab, jika wisata maju dampaknya pada pertumbuhan ekonomi bagus yang mendorong peningkatan PAD, dan ujungnya meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat,” katanya. Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Ponorogo, Yuni Widyaningsih SH MSi mengharapkan melalui kegiatan ini Kabupaten Ponorogo lebih bisa diterima dan potensinya lebih dikenal masyarakat luas. Khusus untuk seni budaya, Ponorogo dikenal sebagi kota santri, karena ratusan pondok pesantren baik moden maupun tradisional yang bisa hidup berdampingan dengan seni budaya.

“Kegiatan para santri di Pondok berjalan dengan baik, kesenian juga berkembang. Bahkan di setiap pondok pesantren mempunyai reog. Bahkan untuk melestarikan reog, kami jadikan reog sebagai satu pelajaran wajib di sekolah baik SD, SMP dan SMA. Bahkan setiap desa wajib memiliki reog,” katanya.

Ia menegaskan kalau dirinya tidak ingin seni budaya di Ponorogo maupun potensi UKM yang lainnya hanya jalan di tempat. “Untuk itu, Kami akan berjuang untuk menjadikan Kab Ponorogo sebagai salah satu paket wisata budaya, ke ampung sate, budaya reog, dan lain-lain,” tandasnya. Ditempat yangsama Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim, Dr H Jarianto MSi mengatakan, melalui ajang GSBD bertujuan mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas karya seni dan kehidupan berkesenian di Jatim, meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap seni budaya dan produk unggulan daerah, mempertemukan kalangan buyer dan seller dalam usaha mendorong pemasaran produk ekonomi kreatif berbasis seni budaya. Selain itu, kegiatan ini selain sarana mempererat silaturahmi warga Ponorogo yang tingal di Surabaya dengan daerah asalnya. “Hal ini membuktikan Taman Budaya sebagai tem-

pat pagelaran dan agenda wisata sekaligus hiburan di akhir pekan,” ujarnya Sedangkan Kepala UPT Taman Budaya Jatim, Sukatno SSn mengatakan, kehadiran masyarakat yang antusias melihat seni budaya Ponorogo sangatlah tinggi. Kehadiran masyarakat memadati pendapa UPT Taman Budaya merupakan bukti eksistensi Ponorogo punya brand tersendiri. Dari sisi sajian, lanjutnya, pihaknya salut dengan penampilan para anak muda yang tergabung dalam komunitas SMAN 1 . Bahkan, secara kualitas penyajiannya sangat bagus dari kepenarian dan keaktorannya. “Selama dua hari, materi tidak bertele dan kuat serta menghibur,” katanya.

Sedangkan dari sisi ekonomi kreatif, lanjut Sukatno, diakuinya seluruh stan ekonomi kreatif yang diboyong Pemkab Ponorogo benar-benar merupakan produk kekhasan daerah Reog tersebut. Sehingga, masyarakat benar-benar bisa membeli produk ekonomi kreatifnya serta menikmati kulinernya yang khas seperti Sate Ponorogo. Salah satu peserta stan ekonomi kreatif asal Ponorogo, Isyanto mengakui, hasil penjualan kesenian Reyognya cukup laris. “Saya selalu ikut dari tahun ke tahun, ketika Kabupaten Ponorogo turut serta dalam gelar seni budaya yang diselenggarakan Taman Budaya Jatim,” katanya. Dalam kesempatan itu, Sekda Prov Jatim didampingi Wakil Bupati Ponorogo dan Kadisbudpar Jatim meninjau stand pameran, yang menggelar tidak hanya potensi seni budaya daerah tapi juga kegatan UMKM yang ada di Kabupaten Ponorogo, seperti pameran produk unggulan, kesenian, kuliner, dan sebagainya.

Hadir dalam kesempatan itu Direksi Bank UMKM, Asisten Kesra Kab Ponorogo, Kepala Dinas Pariwisata Kab Ponorogo, Camat se Kab Ponorogo, pecinta seni, dan masyarakat Ponorogo yang berdomisili di Surabaya. Q rac

Salah satu fragmen yang dimainkan para seniman muda asal Kabupaten Ponorogo.

Fragmen Lebur Saketi yang menarik perhatian para penonton.

Tari Gebyar Saloka yang menampilkan keceriaan, kegembiraan dan kegirangan anak remaja.