Harian Bhirawa Edisi 23 September 2014

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

HARIAN

Dalam Perda Penyertaan Modal sudah diatur soal kriteria personel manejemen PDAM. Apakah itu sudah diterapkan dengan benar,’’

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 5

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Edwin Indra Praja Anggota Komisi II DPRD Kota Mojokerto

Selasa Kliwon, 23 SEPTEMBER 2014

http://www.harianbhirawa.co.id

23 SEPTEMBER 2014

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo - 08.00

Menghadiri Rapat APPSI di Manado

 Wagub H Saifullah Yusuf Kunjungan Kerja di Eropa

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi 13.30

Menjadi Narasumber Seminar Nasional Akuntabilitas Pemerintah Daerah di Jakarta

Pemeriksaan Penerima Aliran Dana Korupsi BWR Berlanjut Batu, Bhirawa Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Batu meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung nilai riil kerugian negara atas kasus dugaan korupsi dana APBD yang mengalir ke PT Batu Wisata Resources (BWR). Hal ini untuk mendukung penyidikan dan pemeriksaan terhadap 20 orang yang telah diperiksa Kejari.

Adanya pendalaman atas kasus ini membuat Kejari tak tergesa untuk menahan Dwi Martono Arlianto alias Anton yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Jendra Firdaus Kasie Pidana Khusus Kejari Kota Batu Jendra Firdaus mengatakan, dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dana APBD di PT BWR, telah diketahui ada 10 orang saksi yang berstatus sebagai penerima aliran dana tersebut. “Kita saat ini telah memeriksa 20 orang saksi, 5 di antaranya adalah penerima aliran dana. Jadi kita masih

 ke halaman 11

Jet Tempur Sukhoi dan Hawk Tiba di Iswahjudi Magetan, Bhirawa Pesawat-pesawat tempur jenis Hawk 109/209 dari Skadron Udara 1 Pontianak di bawah pimpinan langsung Komandan Skadron Udara 1, Letkol Pnb Radar Suharsono dan pesawat tempur jenis Sukhoi SU-27/30 dari Skadron Udara 11 Lanud Sultan Hasanudin Makasar berdatangan di Lanud Iswahjudi, Senin (22/9). Kedatangannya disambut langsung Komandan Lanud Iswahjudi Marsekal Pertama TNI Donny Ermawan di Shelter Skadron Udara 14.

Kedatangan pesawat-pesawat tempur tersebut dalam rangka melaksanakan pemusatan latihan terbang selama beberapa hari untuk persiapan fly pass dan demo udara pada acara puncak peringatan Hari Ulang Tahun TNI ke-69 pada 7 Oktober 2014 yang akan dilaksanakan di Komando Armada Laut Timur (Koarmatim) Surabaya.

Lanud Iswahjudi kali ini, selain sebagai tempat pemusatan latihan, juga menjadi pangkalan bagi pesawat-pesawat tempur jenis Hawk 109/209 dan Sukhoi SU-27/30, di samping pesawat-pesawat tempur yang ada di Lanud Iswahjudi, seperti F-16 Fighting Falcon dari Skadron Udara 3, F-5 Tiger dari Skadron Udara 14 dan T-50i Golden Eagle dari Skadron Udara 15. Pesawat-pesawat ini juga akan terlibat dalam acara demo udara di Koarmatim Surabaya nanti.

Terindikasi Korupsi, APTRI Desak Polda Jatim Selidiki PTPN XI DO Petani Tebu yang Belum Dibayar Capai Rp 850 Miliar

DPRD Jatim, Bhirawa Petani tebu dari berbagai daerah di Jawa Timur yang ada di bawah naungan (Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara (PTPN) XI (Persero), Senin (22/9) menggelar aksi di depan Kantor DPRD Jatim. Mereka menuntut agar dana talangan untuk pembelian tebu sebesar Rp 1 triliun segera dicairkan. Jika tidak, dipastikan ribuan petani mengalami kebangkrutan massal.

Ketua APTRI Jatim Arum Sabil menegaskan sudah dua bulan paska musim tebang, Delivery Order (DO) petani tebu belum juga dibayar PTPN XI. Akibatnya, petani tebu di Jatim terancam mati karena tak bisa makan, apalagi untuk bisa menanam tebu kembali. Karenanya,

RUU Pemda Akan Disahkan, Kepala Daerah Terminal Joyoboyo Surabaya Akan Dibangun Enam Lantai Jabat Ketua Parpol Bisa Diberhentikan Jakarta, Bhirawa RUU Pemerintah Daerah (Pemda) yang dijadwalkan segera disahkan Selasa (23/9) hari ini mengatur sanksi cukup ketat bagi kepala daerah.

Kepala daerah yang merangkap jabatan sebagai ketua partai politik terancam sanksi pemberhentian.

“RUU Pemda disahkan besok (hari ini), banyak sekali kemajuan dalam pengaturannya. Selama ini kan gak bisa memberi sanksi kepada kepala daerah, nanti kepala daerah menjabat ketua parpol bisa diberhentikan,” kata Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di kantor Kemendagri Jakarta, Senin (22/9).

Menurut Gamawan, jabatan ketua parpol yang dimaksud tidak hanya sebagai ketua umum partai politik.

Tetapi secara struktural sebagai ketua pimpinan partai di daerah tempat yang bersangkutan menjabat. Misalnya ketua dewan pimpinan cabang atau ketua dewan pimpinan daerah.

Namun, sanksi pemberhentian tidak serta merta diberlakukan. Sebelumnya, kepala daerah tersebut akan diberikan teguran tertulis. Jika tidak ada perubahan, yang bersangkutan diwajibkan mengikuti program pembinaan

 ke halaman 11

Pernah Kepincut Gadis Bawean

 ke halaman 11

hilmi Husain/bhirawa

Akses jalan yang masih direncanakan akan dipakai JLU di Kota Pasuruan, Senin (22/9).

 Pembinaan Hansip diserahkan Satpol PP  Kebanyakan lembaga koordinasi susah  Bantuan moda transportasi roda tiga disoal  Dibantu disoal, tidak dibantu disoal  Dewan desak Pemkot Mojokerto rombak manajemen PDAM  Orientasi harus berubah, serius melayani pelanggan

Pasuruan, Bhirawa Pemkot Pasuruan masih menunggu tim dari Badan Pertahanan Nasional (BPN) Jatim untuk penunjukan perwakilannya pada tahapan pembebasan lahan.

Pasalnya sesuai penetapan dari Gubernur Jatim, lokasi pembangunan Jalan Lingkar Utara (JLU) Kota Pasuruan berada di tiga Kecamatan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Pasuruan Dwi Fitri Nurcahyo mengatakan lokasi pembangunan JLU di tiga kecamatan itu meliputi Kecamatan Gadingrejo, Bugul Kidul dan Panggungrejo. Sedangkan rute lokasi JLU mencapai sekitar 10 km dengan total lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan JLU sebesar 16 hektare.

“Hingga sekarang, Pemkot Pasuruan terus mengadakan sosialisasi kepada

 ke halaman 11

Pemkot, Bhirawa Terminal Joyoboyo yang berdekatan dengan Kebun Binatang Surabaya akan dibangun enam lantai dengan anggaran negara sebesar Rp 80 miliar pada 2015.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan Terminal Joyoboyo akan terintegrasi dengan KBS, di mana pintu masuk KBS akan diubah, dari sebelumnya melalui sisi utara, menjadi sisi selatan atau menghadap langsung dengan Terminal Joyoboyo. “Terminal enam lantai ini akan digunakan sebagai tempat parkir pengunjung KBS,” katanya, Senin (22/9).

Lahan parkir KBS yang ada sekarang, lanjut dia, akan dirombak untuk dijadikan perluasan lahan satwa. Sejumlah bangunan yang berada di sisi selatan KBS, nantinya akan dibebaskan.

“Bangunan-bangunan itu berdiri di atas la-

 ke halaman 11

Pansel Sembunyikan 22 Nama Calon Dewan Pendidikan

Hanya Disetor ke Dindik Surabaya

Surabaya, Bhirawa Panitia Seleksi (Pansel) calon anggota Dewan Pendidikan Surabaya sudah mengantongi 22 nama yang lolos tahapan pemaparan gagasan. Sayang, sampai saat ini, ke-22 nama tersebut masih tertutup dari publik. Pansel sengaja menyembunyikannya tanpa alasan yang jelas dan kuat.

Anggota Pansel Dewan Pendidikan Surabaya Prof Zainudin Maliki mengakui, setelah tahap pemaparan gagasan dilakukan akhir pekan lalu, hasilnya langsung bisa diketahui. Sesuai rencana, dari 54 nama ada 22 nama yang muncul untuk diajukan ke wali kota. Siapa saja mereka?

Zainudin menolak untuk menyebutkannya. Menurutnya, tidak dipublikasikannya nama-nama tersebut sudah keputusan

 ke halaman 11

SOPK Kian Jadi Ancaman

Kesuburan Terganggu, Sebabkan Wanita Sulit Hamil Sindrom Ovarium Polikistik (SOPK) atau Polycystic Ovary Syndrome (PCOS) merupakan gangguan keseimbangan kadar hormonal pada wanita yang dapat menyebabkan sulit hamil. Saat ini SOPK menjadi ancaman bagi sebagian besar wanita. Namun bukan akhir dari usaha untuk memiliki anak.

Danang, Kota Surabaya

Wahid Wahyudi

Sentil..

Gamawan Fauzi

Pembebasan Lahan JLU Masih Menunggu Tim BPN Jatim

 ke halaman 11

DIAM-diam Kadishub LLAJ Jatim Ir Wahid Wahyudi MT pernah naksir gadis Pulau Bawean, Gresik.

Bahkan pria murah senyum ini berharap hal itu bisa sampai ke jenjang pernikahan.

Namun yang di Atas berkendak lain, Allah tidak menjodohkannya. Dan akhirnya jadilah hubungan itu hanya pertemanan saja.

Apa yang dialami Wahid ini hanyalah sebuah cerita dan kenangan, saat dirinya masih duduk sebagai mahasiswa ITS Surabaya puluhan tahun lalu.

Semua itu terjadi saat dirinya sedang

 ke halaman 11

trie diana/bhirawa

Petani tebu berunjuk rasa di depan gedung DPRD Jatim usai melakukan hearing bersama anggota dewan, Senin (22/9). Mereka mendesak PTPN XI segera membayar DO petani tebu untuk menghindari kebangkrutan massal.

Anda sulit hamil dan memiliki gejala-gejala seperti berikut, haid tidak teratur, jarang atau perdarahan banyak, tumbuh rambut berlebihan di muka atau badan, berat badan dan jaringan lemak di tubuh bagian atas meningkat, dan hasil pemeriksaan USG menunjukkan adanya gangguan ovulasi atau pematangan sel telur sehingga sel telur yang ada berukuran kecil-kecil? Gejala tersebut adalah indikasi gangguan kesuburan Sindrom Ovarium Polikistik (SOPK) atau Polycystic Ovary Syndrome (PCOS).

SOPK atau PCOS merupakan gangguan hormonal, menyerang 10% perempuan di usia reproduksi 12-45 tahun dan dapat menyebabkan infertilitas sehingga sulit hamil. Itu karena gangguan hormonal akan menghambat proses pematangan sel telur. Gangguan hormonal pada SPOK biasanya juga menyebabkan peningkatan kadar hormon pria atau androgen dalam konsentrasi rendah. Itu ditandai dengan timbulnya jerawat dan rambut

 ke halaman 11

Pemeriksaan pada ibu hamil oleh dokter kandungan. Saat ini makin banyak wanita sulit hamil karena gangguan SOPK yang menghambat proses pematangan sel telur.

SURABAYA

2

Selasa Kliwon 23 SEPTEMBER 2014

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Berkinerja Bagus, Menpan Samakan Jatim dengan Spanyol Pemprov, Bhirawa Pertumbuhan dan pembangunan Jatim yang selalu di atas rata-rata nasional mendapat apresiasi khusus, dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB), Azwar Abubakar. Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyebut Jatim hampir sama dengan negara Spanyol.

trie diana/bhirawa

Peremajaan Rel Kereta

PT KAI Daop VIII Surabaya melakukan peremajaan rel kereta api di kawasan jalan Ambengan Surabaya.Peremajaan ini sebagai upaya untuk mengantisipasi terjadi anjloknya kereta api.

PANGGUNG BIROKRASI

Jatim Tak Masalahkan Pencabutan Keppres Hansip Pemprov, Bhirawa Pencabutan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 55 tahun 1972 mengenai pertahanan sipil (Hansip) dicabut, karena sudah tak memiliki peranan, tidak dipermasalahkan di provinsi Jawa Timur. Di Jatim keberadaan tugas dan fungsi pokok hansip lebih tertuju pada Linmas (perlindungan masyarakat).

“Keberadaan Hansip di Jawa Timur saat ini bisa dikatakan kalau tidak ada.

Rata-rata hansip sudah melebur dengan keberadaan Linmas. Linmas sendiri juga dibawah Satpol PP untuk pembinaannya,” kata Kepala Satpol PP Jatim, Drs Sutartib MSi mengenai penghapusan Hansip, di Surabaya, (22/9).

Diakuinya, keberadaan Linmas kini sudah di bawah Satpol PP memiliki tugas pokok dan fungsi dalam perbantuan penanggulangan bencana, bantuan penyelenggaraan pemilu dan perlindungan masyarakat. Saat ini, jumlah linmas di Jatim sebanyak 270 ribu orang yang tersebar di kabupaten/kota.

Seperti yang diungkapkan Direktur Jenderal (Dirjen) Pemerintahan Umum Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), Agung Mulyana Hansip tidak pernah menjalani latihan dasar kemiliteran, malah dipergunakan untuk membantu masyarakat dalam kegiatan sosial seperti kematian, hajatan, pembentukan dapur umum.

Menilik hal itu, rencananya Kemendari akan menyelenggarakan pelatihan bagi Hansip atau Linmas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi) sebagai pembantu masyarakat dan bukan untuk Q rac pengamanan.Q

Usulan Tiga Staf Ahli Bakal Makan Anggaran Rp 3 Miliar DPRD Jatim, Bhirawa Diam-diam DPRD Jatim lewat Pansus Tatib akan memasukan klausul jumlah staf ahli berjumlah tiga orang dalam setiap fraksi. Jika klausul ini b erhasil lolos, maka bakal memakan anggaran sampai Rp3 miliar.

Kalau dihitung dengan komposisi sembilan fraksi, maka staf ahli yang akan disediakan sebanyak 27 orang. Adapun anggaran yang dibutuhkan untuk gaji mereka rata-rata pebulannya mencapai antara Rp135 juta hingga Rp200 juta dengan asumsi setiap staf ahli mendapat gaji antara Rp5 juta sampai Rp7,5 juta/bulan.

Menurut sumber resmi di DPRD Jatim, dalam pembahasan tatib kali ini akan dimasukan klausul tentang penambahan staf ahli. Jika pada periode sebelumnya 2009-2014 setiap fraksi hanya disediakan satu staf ahli, tapi untuk DPRD Jatim periode 2014-2019 disediakan tiga staf ahli di setiap fraksi. Adapun anggaran yang dibutuhkan hampir mencapai Rp3 miliar. ‘’Memang saya dengar hampir seluruh fraksi sepakat untuk adanya tambahan dua staf ahli dari yang sebelumnya hanya satu.

Alasannya, karena dewan memiliki tupoksi sebagai budgeting, kontroling dan legislasi. Sehingga untuk menguasai ketiganya, diperlukan staf ahli yang masing-masing menguasai di disiplin ilmunya yang dibutuhkan dewan,’’tegas sumber tersebut yang menolak namanya disebutkan, Senin (22/9).

Menurutnya, dengan hanya satu staf ahli ternyata kinerja dewan banyak yang kedodoran. Mengingat tidak semua anggota dewan menguasai kewenangan dan tupoksinya. Untuk itu dibutuhkan seorang pendamping berupa staf ahli jika membuat sebuah produk hukum seperti perda serta cara membaca dalam setiap APBD yang diserahkan eksekutif ke dewan.

Diklarifikasi terpisah, Ketua Pansus Tatib Dewan. Freddy Purnomo mengaku jika penambahan staf ahli dari satu menjadi tiga disetiap fraksi masih menjadi usulan dan masih dalam pembahasan.

Namun terlepas dari itu semua, staf ahli sangat dibutuhkan, karena tidak semua anggota dewan yang menguasai masalah keuangan seperti dalam APBD, berikut soal hukum dan pemerintahan. Karena itu diperlukan staf ahli tiga orang yang mampu menguasai jalurnya masing-masing. ‘’Jujur dalam periode lalu, kami anggota dewan sering mengalami kedodoran saat membaca Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) atau APBD serta terkait pajak dan perbankan. Berikut terkait dengan hukum dan pemerintahan. Mengaca pada permasalahan lalu, maka kami sangat Q cty setuju jika ada penambahan staf ahli disetiap fraksi,’’tegasnya.Q

“Jatim hampir sama dengan Spanyol. Di sini UMKM maju, ekspor juga cukup tinggi.

Ini bukti jika kinerja gubernurnya sangat bagus dalam hal kebijakan. Kalau di Spanyol ada Juan Carlos, di Jatim ada Juan Karwo,” kata Azwar, saat memaparkan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), di Gedung Negara Grahadi, Minggu (21/9) malam.

Menurut dia, keberhasilan Jatim tak lepas dari tiga faktor utama. Yakni perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pengawasan. Ketiga faktor ini merupakan bagian dari SAKIP dan nilai laporan Jatim mendapat ‘B’ yang artinya baik.

Dijelaskan, SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian out comes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Dalam Perpres No 29 tentang SAKIP juga dijelaskan soal rencana kerja anggaran hingga audit keuangan. Selain itu juga dijelaskan soal rencana kinerja tahunan hingga audit kinerja. Dengan pola ini hasil bisa diiukur.

“Kalau akuntabilitas keuangan hasilnya berupa laporan keuangan, sedangkan produk akhir dari SAKIP adalah LAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN / APBD,” ujarnya.

Diungkapkan, dalam penilaian LAKIP ini materi yang dievaluasi meliputi 5 komponen. Komponen pertama adalah perencanaan kinerja, terdiri dari renstra, rencana kinerja tahunan , dan penetapan kinerja dengan bobot 35. Komponen kedua, yakni pengukuran kinerja, yang meliputi pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran, dan implementasi pengukuran

dengan bobot 20.

Pelaporan kinerja yang merupakan komponen ketiga, terdiri dari pemenuhan laporan , penyajian informasi knerja, serta pemanfaatan informasi kinerja, diberi bobot 15. Sedangkan evaluasi kinerja yang terdiri dari pemenuhan evaluasi, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan hasil evaluasi, diberi bobot 10.

Untuk pencapaian kinerja bobotnya 20 terdiri dari kinerja yang dilaporkan (output dan outcome), dan kinerja lainnya. Nilai tertinggi dari evaluasi LAKIP adalah AA (memuaskan) dengan skor 85-100, sedangkan A (sangat baik) skornya 75-85, B (baik) dengan skor 65-75, CC (cukup baik) dengan skor 50-65, C (agak kurang ) dengan skor 3050, dan nilai D (kurang) dengan skor 0-30.

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo mengatakan, SAKIP merupakan alat kontrol pimpinan yang tepat terhadap kinerja bawahan di lingkungan birokrasi. Manfaat SAKIP dapat mengukur kinerja pemerintah provinsi dan SKPD, juga sebagai fungsi manajemen, promosi, mutasi, dan rotasi.

“Dengan SAKIP, kepala dinas bisa mengontrol langsung kinerja bawahannya yakni eselon III lewat laporan dan eselon III mengontrol kinerja Eselon IV,” katanya.

Sedangkan langkah-langkah dalam mewujudkan akuntabilitas, menurutnya dengan melakukan diseminasi, bimbingan teknis kepada SKPD provinsi dan Pemkab/ Pemkot terhadap penetapan kinerja, melaksanakan pendampingan penyusunan LAKIP, evaluasi SAKIP pada SKPD. Dikatakan, kunci utama keberhasilan SAKIP menuju terwujudnya kepemerintahan yang baik, bersih, akuntabel dan melayani “Untuk akuntabilitas keuangan Pemprov Jatim berhasil selama tiga tahun berturut-turut mendapatkan penilaian Q iib Opini WTP,” ujarnya.Q

Tata Tertib untuk Perkuat Posisi Dewan Atas Pemkot DPRD Surabaya, Bhirawa Tak ingin kembali disepelekan pejabat Pemkot, Dewan sedang mengusulkan aturan yang bisa mengikat kemitraan antara DPRD dan pemerintah kota. Sejumlah aturan yang bisa memanggil paksa pejabat pemkot untuk menghadiri panggilan atau undangan Dewan sedang dibahas Pansus Tatib DPRD Surabaya.

Hak DPRD seperti seperti hak interpelasi (bertanya), hak angket, dan hak menyatakan pendapat, selama ini dianggap belum bisa melegitimasi posisi legislative untuk memanggil dan mengundang pejabat.

Diakui maupun tidak, bahwa selama ini DPRD terkesan lemah menghadapi SKPD Pemkot Surabaya terutama yang berkaitan dengan fungsi pengawasan dan legeslasi, karena tak sedikit dari personil SKPD yang dengan sengaja dan berani meninggalkan/ mengacuhkan undangan dan beberapa keputusan rapat hearing yang diselenggarakan oleh setiap Komisi di DPRD Surabaya.

Adi Sutarwijono ketua Pansus Tatib 2014 DPRD Surabaya mengatakan jika dalam rapat perdana yang mengahdirkan Prof Eko Sagitario pakar hokum tata Negara Ubaya dan Hariadi dari Unair mulai mewacanakan soal cara memanggil SKPD katagori bandel (berani tidak mengindahkan atau selalu mewakilkan kepada staf).

“Meskipun Tatib yang dibahas lebih kepada urusan intern DPRD, namun terkesan lemahnya posisi dewan ketika memanggil SKPD untuk keperluan klarifikasi soal pelaksanaan sebuah regulasi juga menjadi catatan tersendiri, sampai sampai ada wacana untuk menguatkan panggil paksa, seperti yang dilakukan Pemkot selama ini, harusnya dewan juga bisa melakukan hal yang sama dengan menggandeng jajaran samping seperti kepolisian,” ucap Awi sebutan akrab Adi Sutarwijono. (22/9) Tidak hanya itu, Awi juga menjelaskan bahwa dalam rapat Pansus Tatib juga mulai muncul klausul baru terkait hak dewan untuk melaporkan dugaan penyimpangan penggunaan anggaran dengan nilai diatas Rp 1 miliar rupiah untuk seluruh SKPD kota Q gat Surabaya.Q

Strategi Pemprov Jatim Wujudkan Pelayanan Prima (bagian kedua)

Datangi Wajib Pajak Door to Door, Biro Jasa Harus Antri Sesuai Prosedur Tak mudah menggugah kesadaran wajib pajak (WP) agar selalu taat menunaikan kewajibannya, membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu. Untuk mengatasi masalah itu, UPTD Kantor Bersama Samsat (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) Jombang memiliki cara jitu, untuk menyadarkan WP dengan mengedepankan kultur masyarakat setempat.

Kabupaten Jombang selama ini dikenal dengan sebutan kota santri, karena banyaknya sekolah pendidikan Islam atau pondok pesantren. Kondisi kultural yang Islami inilah yang coba dimanfaatkan Kantor Bersama Samsat Jombang, untuk menggugah kesadaran WP dengan menggandeng para kiai, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Sebab ucapan atau pitutur seorang kiai masih sangat sakral untuk masyarakat Jombang sehingga harus dipatuhi.

Kepala UPTD Kantor Bersama Samsat Jombang, Nurbaiti Isnaini SE M.AKs mengakui, untuk menggugah kesadaran WP di kabupaten yang memiliki jumlah penduduk mencapai 1.201.557 jiwa memang tidak mudah. Dibutuhkan kesabaran dan perjuangan keras untuk menumbuhkan kesadaran tersebut.

“Kita tak henti-hentinya terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat bagaimana pentingnya membayar pajak, khususnya kendaraan bermotor. Kami gandeng kiai dan tokoh agama agar harapannya saat ada pengajian atau kegiatan masyarakat lainnya kiai mau memberikan pitutur bagaimana

pentingnya membayar pajak,” ungkapnya.

Tak hanya itu, Kantor Bersama Samsat Jombang juga terus mencoba mendekatkan diri kepada masyarakat. Caranya dengan datang dari pintu ke pintu mengingatkan WP untuk taat membayar pajak kendaraan bermotornya. Senyum dan sapa yang ramah dari petugas turut membantu menyadarkan WP. “Cara door to door inilah yang selama ini paling efektif. Kami memiliki 32 petugas yang semuanya pegawai Dipenda (Dinas Pendapatan Provinsi Jatim).

Petugas ini harus smart, datang tak mengenal waktu bisa sore atau malam hari,” jelasnya.

Setiap kecamatan ada dua orang yang bertugas datang dari pintu ke pintu, untuk menagih tunggakan pajak kendaraan bermotor.

Setiap bulannya, satu orang petugas dibebani 40 juta tunggakan harus dapat ditarik dari WP. Jika hingga tiga bulan gagal memenuhi target petugas tersebut akan mendapat teguran.

Perlakuan tegas ini diterapkan mengingat jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor cukup tinggi, yaitu

mencapai Rp15 miliar. Sedangkan tunggakan setiap bulannya harus dapat ditarik sebesar Rp1,3 miliar.

“Alhamdulillah selama ini terpenuhi,” ungkapnya.

Menurut Nurbaiti, Kantor Bersama Samsat Jombang melayani 306 desa di 21 kecamatan, dengan total objek pajak sebanyak 468.857 kendaraan. Rinciannya, 432.67 atau 90 persen kendaraan roda dua dan 1.944 kendaraan roda empat.

Dengan jumlah kendaraan tersebut, Kantor Bersama Samsat Jombang ditarget menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebanyak Rp177,694 miliar. Hingga 30 Agustus 2014 sudah terpenuhi sebesar Rp136,478 miliar.

“UPTD Samsat Jombang telah mendapatkan pengakuan luar negeri dengan meraih ISO:2008. Penghargaan inilah yang menjadi cambuk kita untuk tidak puas begitu saja, meski pelayanan di Samsat Jombang sudah cukup bagus. Pada lomba Pelayanan Citra yang diadakan pemprov, kita berhasil menjadi juara pertama,” ungkap mantan Kepala UPTD Kantor Bersama Samsat Sumenep ini.

Di UPTD yang berlokasi di Jalan Brigjen Kretarto Jombang ini, terdapat empat layanan unggulan yaitu Samsat Drive Thrue, Samsat Payment Poin, Layanan Link dan Samsat Keliling.

Untuk layanan Samsat Keliling UPTD memiliki dua mobil yang tiap hari keliling

dari kecamatan satu ke kecamatan lainnya secara bergantian.

Kenapa hanya empat layanan unggulan ?, Nurbaiti menjelaskan, tidak semua layanan unggulan hasil inovasi Dinas Pendapatan (Dipenda) Provinsi Jatim bisa diterapkan di daerah. Dia mencotohkan, di Jombang tidak bisa diterapkan Samsat Corner karena di Jombang tidak ada mall seperti di Surabaya.

Untuk menciptakan suasana nyaman bagi WP yang datang ke Samsat Induk, Kantor Bersama Samsat Jombang memberikan fasilitas yang cukup lengkap.

Selain ruangan yang ber-AC, juga ada fasilitas penunjang lainnya seperti ruang tunggu ibu hamil dan ibu menyusui, ruang khusus merokok, musholla, kantin dan ruang tunggu berdesain modern.

“Di Samsat Induk kita juga ada papan informasi serta pemandu yang ramah untuk membantu wajib pajak. Kita selalu berusaha agar wajib pajak yang datang bisa nyaman dan tenang membayar pajak kendaraan bermotornya. Makanya kita buatkan fasilitas yang lengkap ini,” katanya.

Terkait biro jasa pengurusan pembayaran pajak di Kantor Bersama Samsat Jombang, Nurbaiti mengakui memang masih ada.

Namun begitu, dia memastikan tidak ada perlakukan khusus kepada biro jasa ini.

Mereka harus tetap antri sesuai prosedur dan mentaati ketentuan yang ada

zainal ibad/bhirawa

Suasana di Samsat Induk UPTD Kantor Bersama Samsat Jombang terasa sangat nyaman. Wajib pajak yang datang diberikan fasilitas yang memadai mulai ruang tunggu ber-AC hingga waktu pelayanan yang jelas. seperti WP lainnya.

“Calo dalam tanda kutip ini memang masih ada dan jumlahnya terus menurun.

Biro jasa ini ada karena permintaan masyarakat sendiri yang ingin dibantu pengurusannya. Terkadang masyarakat yang sibuk dan tidak mempunyai waktu yang memanfaatkan mereka,” katanya.

Perempuan berhijab ini berkomitmen, untuk selalu mengedepankan profesionalisme dan pelayanan prima kepada masyarakat, dengan tidak membedabedakan kepentingan calo dan masyarakat yang mengurus sendiri pembayaran pajak kendaraannya.

“Upaya kita untuk tidak

membeda-bedakan ini ternyata mampu menekan jumlah biro jasa. Makanya saya tegaskan tidak ada biro jasa yang bermain-main dengan petugas kami, dengan meminta perlakuan khusus memotong prosedur,” tegasnya.

Dijelaskan, di Kantor Bersama Samsat Jombang memiliki standar waktu layanan yang harus dipenuhi.

Untuk pengesahan ulang STNK tahunan selama 10 menit, pengesahan STNK lima tahun waktunya 35 menit, kendaraan baru 35 menit, ganti pemilik/bea balik nama 35 menit dan mutasi masuk 35 menit.

Bendahara Penerimaan Satlantas Polres Jombang

yang bertugas di UPTD Kantor Bersama Samsat Jombang, Aiptu Purwanto menambahkan, jumlah calo di Samsat Jombang dari tahun ke tahun jumlahnya terus menurun tidak sampai puluhan orang. Penyebabnya karena tidak ada perlakuan khusus antara calo dengan wajib pajak lainnya.

“Setiap hari wajib pajak yang datang ke Samsat Induk mencapai 800 orang.

Jumlah ini belum yang datang ke Samsat Payment Point, Samsat Drive Thru, Layanan Link dan Samsat Keliling. Untuk Samsat Payment Point ada di tiga lokasi yaitu di Kecamatan Kota, Ploso dan Ngoro,” Q iib pungkasnya.Q

SURABAYA

Selasa Kliwon 23 SEPTEMBER 2014

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Tarif INA-CBGs Tak Merata, Soetomo Membeludak

RAGAM INFO

Surabaya, Bhirawa Akibat ketidaksamaan tarif pengobatan di Indonesian Case Base Groups (INA-CBGs) pada program Badan Pelayanan Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan membuat rumah sakit daerah cenderung merujuk pasien ke rumah sakit pusat rujukan.

wwn/bhirawa

Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto saat menguji/ mentor di seminar laboratorium proyek perubahan diklatkepemimpinan III angkatan X dan XI.

Bupati Gresik Uji Peserta Diklapim III Surabaya, Bhirawa Ruang seminar di Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Jatim yang digunakan untuk menguji peserta Dilatpim III menjadi cukup menegangkan, terutama bagi peserta dari Gresik, karena mereka diuji langsung oleh Bupati Gresik, DR H. Sambari Halim Radianto, ST, MSi. Kedatangan orang nomor satu di Gresik itu untuk menguji 10 pejabatnya yang saat ini tengah mengikuti Diklatpim III di Badiklat di Jalan JL. Balongsari Tama, Tandes, Surabaya.

10 Pejabat asal Gresik itu adalah, Hamin,SPd (sekretariat daerah), Ir. R. Ardi Setyarto (Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan), Drs. Achmad Shobiron,MM (Dinas Pendidikan), Widjajani Lestaris SOs (Bappeda Penelitian dan Pengembangan), Kiki Nuriyadi (Kantor Kecamatan Manyar), Gatot Subroto (Camat Tambak), Ir. Soerati (Badan KB dan PP), Irnurijati agustini (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil), Drs. Bambang Sayogyo (DPPKA), Ir. Siti Umi Saefiah,MM (Dinas Pertanian dan Perkebunan dan Kehutanan).

Saat memaparkan presentasinya, semua peserta didampingi kepala dinas maupun sekretaris kabupaten/kota.

Mereka harus bisa menyampaikan perubahan yang akan dilakukan di lingkungan kerja masing-masing.

Kepala Badiklat Jatim, Dr H Saiful Rachman mengatakan, kedatangan kepala daerah sangat diperlukan untuk menguji dan sekaligus melihat kemampuan para pejabat. “Kedatangan beliau (Bupati Gresik Sambari) tentu melecut peserta untuk menyampaikan perubahan yang akan dilakukan. Selain itu bupati juga akan mengetahui kualitas peQ wwn jabatnya,” katanya.Q

trie diana/bhirawa

Traffic Light Baru

Sebagai pelayanan di masyarakat, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya melakukan pembenahan dan penggantian traffic light yang baru dibeberapa kawasan di Surabaya salahsatunya di jalan Walikota Mustajab dan beberapa kawasan lainnya.

Produksi dan Penjualan Stem Cell

Akibatnya, RSUD.dr.Soetomo sebagai rumah sakit pusat rujukan harus menerima pasien yang jumlahnya membludak dari 3.000 per hari menjadi 5.500 per hari. Rumah sakit daerah tipe C dan B terutama di kabupaten dan kota sering memilih merujuk pasiennya ke rumah sakit rujukan tipe A tersebut.

Direktur Utama RSUD dr Soetomo dr Dodo Anondo MPH mengatakan hampir sebulan lebih pasien RSUD dr Soetomo meningkat hampir dua kali lipat. “Sekarang kami coba analisis, apa itu memang dari rujukan atau memang pasiennya yang memilih datang sendiri,” kata Dodo Namun, karena RSUD dr Soetomo adalah RS rujukan, maka hampir dipastikan lebih dari sebagian pasien adalah rujukan dari rumah sakit, puskesmas atau klinik. Terutama dari pasien BPJS kelas III. Menurutnya, dari awal persoalan ketidaksamaan tarif pengobatan di INACBGs yang disesuaikan dengan tipe rumah sakit menjadi persoalan dalam BPJS. Sebab, tarif yang ditetapkan antar rumah sakit sangat jauh berbeda.

Misalnya, untuk penanganan kasus penyakit kronis rumah sakit tipe A yang ada di wilayah daerah, seperti tarif operasdi hernia RSUD dr Soetomo ini akan berbeda dengan rumah sakit tipe B dan C. Di rumah sakit tipe A tarif INA-CBGs operasi hernia bisa mencapai Rp 6

juta. Sedangkan, di rumah sakit tipe B dan C tarif operasi hernia hanya Rp 3 juta-5 juta.

“Padahal itu satu paket, terkadang daripada rumah sakit di daerah atau puskesmas rugi ya dirujuk kesini (RSUD dr Soetomo, Red),” jelasnya.

Beberapa kasus lainnya, bisa saja pasien langsung meminta untuk dirujuk ke RSUD dr Soetomo karena pasti dilayani. Sebab, sebagai rumah sakit rujukan RSUD dr Soetomo tidak boleh menolak pasien.

Sementara Kepala Instalasi Rawat Darurat (IRD) RSUD dr Soetomo, dr Urip Murtedjo, Sp BKL (K) mengaku kewalahan dengan meningkatnya jumlah pasien rujukan ke IRD. “Biasanya IRD hanya menerima 200 pasien sehari, tapi sekarang sampai 350 pasien per harinya,” ungkapnya.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Jatim Dodo Anondo mengaku, pihaknya meminta agar rumah sakit umum di kabupaten/kota harus bekerjasama agar berhati-hati dalam merujuk pasien ke RSUD dr Soetomo.

Menurutnya, dengan kelengkapan fasilitas yang dimilik rumah sakit daerah penanganan pasien akan dapat diatasi. ‘’Yang jelas masalah membludaknya pasien di Soetomo tidak hanya dipicu oleh ketidakmerataan taris INACBGs akan tetapi terlebih sistem rujukan yang belum berjalan maksimal,’’ tegasQ dna nya.Q

Pelimpahan Tahap Dua Kasus Pemalsuan Sertifikat Disnaker

ITD Ikat Kontrak dengan Kimia Farma Berkas Sempurna, Empat PNS Disnaker Siap Disidangkan Sejumlah peneliti melakukan peneltian terkait dengan stem cell.

dna/bhirawa

Surabaya, Bhirawa Untuk memasarkan produk stem cell, Institute of Tropical Disease (ITD) Universitas Airlangga mengikat kontrak dengan Kimia Farma. Perusahaan milik negera inilah yang akan menjadi penggerak dalam produksi stem cell secara massal. Pernyataan ini disampaikan oleh Direktur ITD Universitas Airlangga, Prof DR dr Nasronudin SpPD. Menurutnya, nantinya, produk stem cell akan dijual oleh Kimia Farma dan pihak ITD. Penjualan di jalur internal ini berkaitan dengan hak royalti yang dimiliki para peneliti ITD. Royalti ini akan digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) di ling-

kungan laboratorium ITD dan RSUD Dr Soetomo. ‘’Pengembangan SDM ini penting karena tidak mungkin penelitian akan berkembang jika para penelitiannya tidak handal. Selain itu royalti ini akan menjadi sarana untuk mengembangkan penelitian yang lebih besar. Kita masih butuh banyak peneltian dan bahan baku yang harus diperoleh,” ujarnya.

Untuk bahan baku, Prof Nasronmengaku tidak terlalu kesulitan. Selama ini, sampel yang diolah menjadi stem cell berasal dari penderita. Sampel baru diambil dari pendonor ketika pesien mengidap penyakit yang tidak me-

mungkinkan untuk pengembangan sel .Selama ini ada banyak orang yang tidak keberatan darah, jaringan atau lemaknya dibuat sebagai sampel. ‘’Jika dilihat hasil sampel dari masing-masing penderita kedepannya akan menjadi manfaat bagi orang tersebut dan orang lain,’’ jelasnya Kepala Laoratorium Stem Cell ITD Universitas Airlangga Prof Fedik Abdul Rantam mengatakan, untuk mekanisme pendonor pihak ITD selalu menyodorkan form pernyataan sebagai bukti kesediaan menjadi pendonor. Sumber stem cell yang paling banyak dimanfaatkan ITD adalah darah dan sumsum tulang belakang.

“Kami memang butuh pendonor.

Namun kebutuhan itu tidak terlalu urgent. Pasalnya, sampel yang kami ambil itu bisa dikembangkan menjadi jutaan sel. Sampel itu ada kedaluwarsanya. Jadi kalau terlalu lama disimpan juga tidak baik,” imbuhnya.

Selain melayani pesanan rumah sakit-rumah sakit, ITD juga siap melayani pesanan atau titipan dari masyarakat umum. Masyarakat yang menjadikan stem cell dari dirinya sendiri untuk pengobatan diri dan anggota keluarga. Cuma butuh waktu dua minggu untuk mengambil sampel dan mengolahnya menjadi stem cell Q dna siap pakai.Q

Kejari Perak, Bhirawa Empat pegawai negeri Sipil yang tersangkut kasus dugaan korupsi pelatihan otomotif dan pemalsuan sertifikat trainer di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Surabaya, siap untuk disidangkan. Penyidik Pidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak mengaku, kasus ini sudah di P21 (berkas penyidikan sempurna) disertai dengan tahap dua yakni penyerahan tersangka dan barang bukti di Kejaksaan.

Kasi Pidsus Kejari Tanjung Perak Bayu Setyo Prmono melalui Kasi Datun Dodik Mahendra mengaku, sebentar lagi berkas perkara kasus yang merugikan negara sebesar Rp 672 juta ini, segera mungkin akan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Sebab, Ia menilai berkas sudah P21 dan tahap dua sudah dilakukan.

“Tadi kami sudah melakukan tahap dua terhadap empat tersangka yang merupakan PNS di Disnaker Surabaya,” terang Dodik kepada wartawan, Senin (22/9).

Dodik memaparkan, empat tersangka PNS Disnaker Surabaya yang di tahap dua kan yakni Nasuki Ali selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Disnaker, Harjani, Amin Wahyu Bagio, dan Anggoro Diyanto selaku Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan.

“Kami sudah lakukan tahap dua kepada empat tersangka ini,” katanya.

Dengan adanya tahap dua dan P21 terhadap berkas perkara ini, maka kasus ini segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor dan segera disidangkan. Namun, Dodik mengaku masih butuh waktu sebentar lagi guna melimpahkan berkas perkara kasus ini di Pengadilan Tipikor.

“Secepatnya lah mas, berkas perkara ini akan kami limpah ke Tipikor. Tapi kan gak langsung hari ini juga,” tegasnya.

Mengenai jeratan Pasalnya, Dodik mengaku semua tersangka dijerat dengan pasal berlapis. Adapun pasal tersebut diantaranya adalah Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Intinya, barang siapa memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara. Dalam Pasal tersebut, ancaman hukumannya minimal empat tahun penjara.

Selain itu, penyidik juga memasang Pasal 3 undang-undang yang sama. Dalam Pasal tersebut berisi tentang penyalahgunaan kewenangan yang melekat pada jabatan. Ancaman Q bed hukuman pasal tersebut lebih ringan, yaitu paling singkat setahun penjara.Q

Belajar Sejarah Majapahit dari e-Book

Manjakan Penikmat Sejarah dengan Fitur Audio Visual Sejarah masa lalu selalu menjadi cerita menarik dan penting untuk terus digali. Buku dan situs internet adalah salah satu cara untuk mempelajari liku-liku sejarah, baik seputar kepahlawanan maupun kerajaan.

Perkembanan teknologi kini juga mempengaruhi cara mempelajari sejarah.

Seperti usaha yang dilakukan Khoirul Huda, mahasiswa Jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas 17 Agustus (Untag) Surabaya. Kecintaannya terhadap sjarah memantik hasratnya untuk membuat aplikasi ebook (buku elektronik) yang menceritakan kerajaan Majapahit.

Ada keunikan tersendiri dari karyanya itu. Selain berisi tulisan dokumen sejarah, ebook buatannya juga dilengkapi dengan fitur au-

dio-visual untuk memudahkan penikmat sejarah yang tidak suka membaca. Huda mengatakan, aplikasi ebook sejarah kerajaan Majapahit yang dibuatnya merupakan tugas akhir kuliah.

Proses pembuatannya membutuhkan waktu hingga tiga bulan lebih. Dua bulan dipakai untuk mendesain gambargambar animasi, sisanya mengumpulkan materi-materi seputar kerajaan Majapahit.

Selain bisa dibuka di komputer pada umumnya, ebook ini juga dapat dibaca oleh smartphone berbasis android.

“Referensinya ada yang saya dapat langsung ke Trowulan,

Mojokerto. Di sana mewawancarai beberapa narasumber. Kemudian juga cari di buku dan internet,” katanya, saat ditemui di kampusnya.

Dia menjelaskan, aplikasi ebook sejarah kerajaaan Majaphit berisikan dua menu utama penting. Pertama, terkait sejarah Majapahit, menu kedua adalah warisan Majapahit. Di dalam menu pertama dibagi lagi ke beberapa bagian, yakni awal berdirinya, masa kejayaan, sebab runtuhnya, sistem perekonomian, kebudayaan, daerah kekuasaan, dan nama-nama penguasa kerajaan.

Sementara, bagian warisan Majapahit terdiri atas warisan cagar alam dan warisan budaya. Seperti Candi Tikus, Candi Bajang Ratu, Gapura Wringin Lawang, Candi Brahu, situs

lantai segi enam, kolam segaran, hingga musium.

“Semuanya dilengkapi video. Kalau tidak suka membaca, tersedia juga audio dengan teks berjalan. Ini perbedaan dengan ebook sejenis,” ujar mahasiswa asal Tarik, Krian, Sidoarjo ini.

Meskipun demikian, Huda mengakui karyanya ini mempunyai beberapa kekurangan yang harus dilengkapi. Misalnya, beberapa lokasi sejarah kerajaan Majapahit sulit digali informasinya secara lengkap.

“Saat kesulitan materi dan nasumbernya kurang paham, sebagian lokasi belum masuk aplikasi ini.

Contohnya, makam Putri Campa. Makamnya ada dua, di Gresik dan Trowulan.

Masih kesulitan mana yang Q tam benar,” jelasnya.Q

Khoirul Huda menunjukkan karyanya berupa Ebook yang berisikan cerita kerajaan Majapahit.

tam/bhirawa

OPINI

4 Tajuk

Seriuskah Melawan Macet?

BENARKAH banyaknya kepemilikan mobil bukan penyebab kemacetan?Ternyata logis saja, asal mobil (milik pribadi) tidak digunakan, serta memilih angkutan umum (masal). Bahkan konon, jumlah kepemilikan mobil di Jakarta masih tergolong “sedikit.”Yakni, kurang dari 300 unit per-seribu penduduk. Di Surabaya, pasti masih jauh lebih sedikit. Tetapi macetnya (Jakarta dan Surabaya) bagai kota terpadat di dunia, seolah-olah tak terurai dan tak bisa dipecahkan.

Menilik rasio jumlah kepemilikan mobil di Jakarta, kirakira hanya seperti kota Chicago (Amerika Serikat) pada tahun 1930-an. Maka seharusnya, Jakarta tidak padatpadat benar lalulintasnya. Dan Surabaya harusnya lebih longgar, lancar pada saat berangkat mapun pulang kantor (dan sekolah). Behitu pula sistem perencanaan kota sebenarnya sejetainya sudah benar, menuruti master plan area dan Surabaya Metropolitan Area (SMA).

Mengapa macet?Penyebabnya bukan tata-perkotaan, melainkan kondisi piskologi-sosial.Yakni, diduga karena kemaruk-nya kalangan menengah baru untuk memakai mobil sebagai simbol gengsi ekonominya.Mudahnya pemilikan kendaraan bermotor, melalui leasing. Sehingga banyaknya mobil sebenarnya tidak menunjukkan kenaikan tingkat kesejahteraan, melainkan indeks kesejahteraan telah meningkat secara alamiah.

Kini yang disebut miskin sudah biasa memakai telepon (seluler). Punya televisi walau hidup di pinggir rel keretaapi.

Punya sepedamotor walau dengan cara meng-angsur. Meski sebenarnya, leasing dan berbagai jasa finansial, nyatanyata bagai rentenir sangat mencekik perekonomian.Tetapi kepemilikan kendaraan bermotor merupakan hak asasi manusia. Toh, pemerintah mengambil untung (memungut Pajak, PKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor PBB-KB).

Semakin banyak kendaraan yang berlalu lalang, semakin besar pula penghasilan pemerintah dari PKB dan PBB-KB. Maka konsekuensinya, pemerintah dianggap berkewajiban memikirkan keberadaan infra-struktur jalan.

Beban kewajiban itulah yang kini terasa semakin berat pada kota-kota yang beranjak menjadi metropolitan. ”Ledakan” mobil angsuran, nyata-nyata menambah kepadatan arus lalulintas, biang kemacetan.

Inilah sebenarnya, problematika transportasi kawasan metropolitan. Seperti Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek) serta Surabaya dan sekitarnya (Sidoarjo dan Gresik).Tak mudah dipecahkan (karena sudah kronis). Bahkan kota Bogor, berencana melarang mobil pribadi ber-plat B (Jakarta) masuk Bogor, khusus pada hari Sabtu dan Minggu. Tetapi sebenarnya, kemacetan masih diurai dengan penegakan hukum peraturan ke-lalulintas-an.

Semakin banyak jalan macet di Jawa Timur. Misalnya di sekitar Bundaran Waru, dari arah utara menujju Wonokromo, atau ke selatan menuju Sidoarjo. Di Malang, sejak kawasan Singosari, ke arah Purwodadi (Pasuruan) maupun ke kota Malang, sudah biasa macet. Eksesnya, perekonomian terhambat, serta kerugian akibat pengeluaran BBM di jalanan macet. Namun ironisnya, banyak parkir liar penyebab kemacetan dibiarkan beroperasi.

Ironis lainnya, angkutan masal semakin tidak diminati.

Boleh jadi, karena tidak nyaman dan tidak aman.Kondisi angkutan masal, berbagai jurusan (lyn), bus kota sampai komuter, sepi penumpang. Lalu, Pemerintah Kota Surabaya berwacana mengaktifkan kembali sarana angkutan trem dan monorel. Sehingga, akan ada proyek “mercusuar” yang padat modal dan padat teknologi. Diantaranya bekerjasama dengan PT KAI. Selain itu juga pusat perparkiran.

Moda angkutan masal memang perlu ditambah, dan perlu diperbaiki. Tetapi harus pula ditambah berbagai peraturan (regulasi) yang ditegakkan secara rigid.Ada UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalulintas, yang mengatur kenalikan kendaraan bermotor, sekaligus mengatur kelaikan jalan. Juga beberapa Perda. Tetapi berbagai regulasi kini terasa diabaikan oleh masyarakat (juga penegak hukum).

Terutama penegakan larangan parkir. Saat ini, jalanan di Surabaya hampir dikuasai sindikat per-parkir-an (liar).

Banyak larangan parkir dilanggar, bahkan preman parkir mengecat badan jalan sebagai tanda areal parkir?! Jika terus dibiarkan, moda transportasi masal apapun yang digagas tidak akan berguna. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Mari Saling Mendukung, Bukan Menyalahkan SEJAK lama subsidi bahan bakar minyak (BBM) menjadi masalah serius karena jumlahnya terus membengkak.

Beberapa orang mengkritik, seolah-olah RAPBN itu akan membebani pemerintahan selanjutnya. Bahkan ada yang mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menaikan harga BBM sebelum pemerintahannya berakhir 20 Oktober nanti. Desakan ini menimbulkan makna bersayap.

Di satu sisi, seolah-olah pengritik menilai RAPBN tidak dibuat dengan dengan realitas ekonomi mendatang. Tetapi di sisi lain, sesungguhnya pemerintahan baru nanti tampak ingin mengalihkan beban ke pemerintah SBY terkait beban subsidi BBM. Seperti disampaikan SBY, menaikan harga BBM saat ini adalah sangat tidak tepat. Kenaikan harga BBM akan menambah beban masyarakat. Harus diingat, pemerintah telah menaikan harga BBM pada 2013. Pada 2014, tarif dasar listrik juga naik secara bertahap. Alasan lain, harga minyak internasional juga cenderung menurun.

Keputusan yang diambil pemerintah SBY seharusnya dihormati oleh pihak manapun. Lebih lanjut, Presiden SBY menegaskan tidak ada niat sama sekali untuk membebani pemerintah baru nanti. Penyataan SBY itu sangat jelas.

Sebuah pemerintahan, termasuk Jokowi-JK harus mengambil risiko dan tantangan yang ada, bukan malah menyalahkan pemerintah sebelumnya. Dengan demikian kebijakan SBY yang baik bisa dilanjutkan atau disempurnakan oleh pemerintah mendatang. Langkah ini sangat strategis, saling melengkapi dan saling mendukung.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Selasa Kliwon, 23 SEPTEMBER 2014

Pintu Revolusi Mental DPRD Akuntabilitas dan kredibilitas anggota DPRD kali ini kembali menjadi sorotan publik dengan adanya kasus yang baru saja terjadi pada anggota DPRD yang tak lama setelah dilantik, digelandang oleh kejaksaan ke ruang tahanan. Itulah yang terjadi pada salah satu anggota DPRD Sumatera Barat periode 2014-2019 yang menjadi tersangka korupsi.

S

esungguhnya kejadian serupa terjadi kepada anggota DPRD di beberapa daerah lain. Ironisnya, merekalah wakil rakyat yang diamanahi tugas memperjuangkan aspirasi rakyat, membuat peraturan daerah, mengawasi pemerintahan, dan menetapkan anggaran daerah.

Itulah potret buram salah satu anggota DPRD yang ada di negeri ini. Padahal kalau kita mampu menyimak bersama anggota DPRD merupakan bagian dari pilar penting dalam struktur trias politica, yang mempunyai peran sentral dalam sistem ketatanegaraan. Namun, di sisi lain kerap terdengar di publik membaca hal-hal kontraproduktif menyangkut sebagian pemberitaan dari mereka, mengenai wakil rakyat yang malas atau kerap absen menghadiri sidang, terjerat korupsi atau tindak pidana lain, boros anggaran rapat dan kunker. Termasuk kebiasaan tidak serius, bahkan tertidur saat menghadiri rapat.

Fakta tersebut mencerminkan citra negatif individu anggota DPRD yang terekam dalam benak sebagian masyarakat. Fungsinya sebagai institusi, kinerja wakil rakyat juga sering digugat, diantaranya mengenai soal keminiman proses legislasi yang bisa dituntaskan. Beberapa proses legislasi yang dituntaskan juga digugat karena dinilai belum bisa menjadi terobosan untuk cepat memecahkan persoalan di masyarakat. Sebagian besar inisiatif raperda masih dari eksekutif, bukan prakarsa wakil rakyat.

Harapanya dengan terpilihnya ribuan anggota DPRD baru sebenarnya membawa harapan terwujudnya pemerintahan bersih dan berwibawa di daerah.

Bersama dengan kewenangan yang luas, DPRD dapat mewujudkan itu. DPRD merupakan aktor penting pembangunan di daerah, terutama pasca berlakunya otonomi daerah di mana DPRD memiliki kekuasaan lebih besar.

Bahkan, pada awal masa reformasi, DPRD diberikan kewenan-

B

Relasi koruptif ini terbangun karena DPRD merasa bisa memonopoli kekuasaan eksekutif bahwa kepala daerah ditentukan oleh DPRD. Format kekuasaan DPRD ini jelas telah gagal. Kekuasaan began ala pemerintahan sar pada DPRD gaparlementer; memilih gal dijadikan modal Oleh : dan memberhentikan untuk mewujudkan Agustin Dwi Haryanti kepala daerah. Hal ini pemerintahan daerah merupakan respons yang lebih responsif, terhadap model senbertanggung jawab, tralistik yang diterbersih, dan berwibawa. apkan pemerintahan Orde Baru Sedangkan untuk memutus yang menghasilkan buruknya tata relasi koruptif ini dirumuskanlah kelola dan tingginya korupsi di pemilihan kepala daerah langsung. jajaran pemerintahan daerah.

Pilkada langsung membuat kepala DPRD yang kuat diharapkan daerah lebih fokus kepada rakyat, memunculkan pengawasan yang tidak hanya segelintir elite yang efektif terhadap jalannya pemerada di DPRD. Maka, berkembangintahan. Melalui kewenangan lah berbagai inisiatif reformasi legislasi, pengawasan dan angpelayanan publik di daerah dan garan, DPRD diharapkan jadi program- program prorakyat. Oriaktor pendorong munculnya tata entasi kebijakan publik tertuju kelola pemerintahan yang baik. kepada rakyat karena rakyatlah Namun, kewenangan yang besar yang berdaulat. itu ternyata tidak membawa kabar Mengembalikan mekanisme gembira. Justru korupsi dan pepilkada ke DPRD hanya akan nyalahgunaan wewenang tumbuh menarik DPRD kembali masuk subur. DPRD jadi episentrum baru pada masa kelamnya. Masa di korupsi di daerah. Tingginya angka mana pimpinan dan anggota Dekorupsi DPRD tecermin dari data wan disoroti, digunjingkan, bahkan Kementerian Dalam Negeri: hingga harus menghadapi dakwaan dan saat ini lebih dari 3.169 anggota tuntutan hukum di pengadilan DPRD terlibat kasus korupsi, baik karena terlibat suap dan korupsi. di tingkat provinsi maupun kabuItulah puncak keterpurukan kredipaten/kota. Angka itu masih akan bilitas lembaga tersebut dalam sebertambah mengingat sejumlah jarah republik ini, sehingga sudah anggota DPRD sedang diperiksa saatnya kita mengevaluasi kembali oleh aparat penegak hukum. peran parpol di Indonesia.

Parpol pengusung gagasan keKredibilitas DPRD pala daerah dipilih DPRD mestiItulah gambaran karakteristik nya sadar diri bahwa tingkat kekorupsi DPRD 1999-2004 tatkala percayaan masyarakat saat ini kepala daerah dipilih oleh DPRD. pada partai berada di titik nadir.

Korupsi yang muncul akibat relasi Masyarakat sudah semakin krikoruptif antara DPRD dan kepala tis melihat perilaku elite politik daerah. Keadaan makin diperparah yang kerap menyalahgunakan oleh perilaku partai politik di daerah kewenangan. Lebih baik parpol yang menjadikan anggota DPRD berpikir keras bagaimana agar sebagai sumber pendanaan partai. kredibilitas lembaga perwakilan Parpol terkadang acuh tak acuh kembali pulih dan parpol mendapat pada mentalitas kadernya dan cenkepercayaan penuh dari rakyat derung mendorong mereka berbuat sebagai pilar demokrasi, bukan koruptif untuk mendanai partai. pilar korupsi. Kini, memasuki era Berpijak dari beberapa kasus pemerintahan baru, saatnya wakil terungkap bahwa anggota Dewan rakyat melakukan perubahanmerangkap jadi calo proyek, yang perubahan secara cepat (revolusi) mempertemukan kepentingan berkait beberapa paradigma, mindpengusaha dan kepala daerah. set, dan budaya politik. Upaya itu Bahkan, tak jarang meminta jatah dalam rangka mengembalikan proyek secara terang-terangan. citra positif mereka dan lembaga,

serta mencapai kinerja tinggi. Hal pertama yang mesti diubah adalah paradigma menyangkut status dan kedudukan.

Begitu dilantik, anggota DPRD harus memahami kedudukannya sebagai wakil rakyat di dapilnya.

Bukan hanya wakil mereka yang mencoblosnya, wakil partai, apalagi wakil kelompok tertentu. Partai hanya sarana merebut hati rakyat dalam rangka mencapai kekuasaan.

Regulasi yang dihasilkan semestinya prorakyat. Untuk itu, wakil rakyat harus aktif menyerap aspirasi dari lapangan, memformulasikan masalah, dan menyusun konsep perundangan-undangan yang prorakyat. Untuk itu, seluruh anggota harus bersih dulu dari segala bentuk penyelewengan atau penyalahgunaan kedudukan, sehingga pengedepanan mental legislator menuju keteladanan yang berpijak pada pro rakyat perlu dikedepankan.

Kunci Pembuka Persoalan apa pun tentang mentalitas, sebenarnya merupakan wilayah karakter. Sebagian besar ahli meyakini karakter itu sesuatu yang tidak gampang, bahkan tidak bisa diajarkan kepada orang lain secara individu, apalagi kolektif. Tapi karakter itu dapat dilakukan dengan cara mengembangkan dengan memanfaatkan ìkunci pembukanyaî, yakni intervensi, habituasi, dan keteladanan.

Dari ketiga alternatif dan kombinasi kunci pembuka mentalitas tersebut, kunci mana yang lebih memungkinkan untuk direvolusikan? Kunci intervensi tampaknya hanya dapat kita lakukan untuk membuka pintu generasi baru mendatang yang sekarang masih balita (pesimistis pada generasi sekarang yang sudah terbalut jati diri yang sudah permanen dan suka bermanuver demi kepentingan politik).

Kunci habituasi memerlukan proses panjang pembudayaan kolektif sehingga tak bisa revolusioner.

Keteladanan sangat memungkinkan asal keteladanan yang benar-benar sistemik dan mendasar mengikat secara signifikan. Artinya, kunci pembuka pintu revolusi mental itu sebenarnya keteladanan. Kita sebagai warga negara seperti tidak sabar menunggu. Maunya akan cepat terjadi revolusi keteladanan itu di semua lini pemerintahan.

Pengajar Universitas Muhammadiyah Malang

Revolusi Mental dan Generasi Inspiratif

elakangan ini muncul bahwa desakan adanya revolusi mental dimulai dari dunia pendidikan. Hal itu didasari. Pertama, dari dunia pendidikanlah perilaku bangsa ini dimulai. Kedua, hal utama yang harus dikedepankan dalam revolusi mental yang ada di lembaga pendidikan yang harus ditanamkan adalah karakter bangsa dalam hal ini adalah sikap hormat dan tanggung jawab.

Peran Ortu Pendidikan yang berkarakter dapat dimaknai sebagai segala sesuatu yang dilakukan guru, yang mampu mempengaruhi karakter peserta didik. Guru membantu membentuk watak peserta didik. Hal ini mencakup keteladanan bagaimana perilaku guru. Cara guru berbicara atau menyampaikan materi harus bisa jadikan inspirasi. Lebih detail lagi bagaimana guru bertoleransi dalam berbagai hal dalam konteks nyata dalam kehidupan.

Dalam tataran yang demikian, tentunya ada beberapa hal yang perlu dikaji sekaligus menjadi renungkan bersama agar sebagai menjadi bangsa yang kuat bukan bangsa yang memiliki mentalitas instan.

Pertama, bangsa yang maju dan jaya tidak semata-mata disebabkan oleh kompetensi, tehnologi canggih ataupun kekayaan alamnya, tetapi utama dan terutama karena dorongan semangat dan karakter bangsanya. Artinya, pemahaman karakter diri yang tangguh akan menjadikan seorang individu berkarakter yang sesungguhnya. Peran orang tua, guru, dosen, dan juga pemimpin kita untuk kembali meneguhkan kembali nilai-nilai karakter pada anak-anak, pelajar, mahasiswa, para pegawai selama di rumah, di sekolah, di kampus, dan juga di tempat kerja. Bahwa sesungguhnya mengambil yang bukan hak semacam korupsi adalah perbuatan dosa dan juga merugikan orang lain.

Kedua, pendidikan karakter dalam sekolah adalah solusi sebagai gerakan untuk meneguhkan

kembali kemartabalangkah mendesak tan bangsa. Mengapa apabila kita selalu demik ian ? K ar e n a mengedepankan pendidikan karakter sikap keindonesiaan adalah suatu sistem yang bersumber penanaman nilai-nilai pada kearifan atau karakter kepada warga semangat . sekolah tapi juga di rumah yang meliputi Guru sebagai komponen pengetaPenyelaras huan, kesadaran atau Dalam konteks Oleh : kemauan, dan tindakan yang demikian perSusanto untuk melaksanakan an guru sangatlah nilai-nilai tersebut. vital sebagai pePendidikan karakter nyelaras pendidikan dapat dimaknai sebagai karakter di sekolah. “the deliberate use of all dimensions Dengan kata lain, bagaimana of school life to foster optimal charjuga pendidikan karakter adalah acter development”. Dalam pensolusi cerdas dalam meneguhkan didikan karakter di sekolah pada kemartabatan sebuah bangsa. khususnya dan di rumah pada umDalam tataran yang demikian umnya harus melibatkan semua ada beberapa solusi agar apa yang komponen. Komponen-komponen dikatakan BS bahwa revolusi pendidikan itu sendiri, yaitu isi mental harus bermula dengan kurikulum, proses pembelajaran pendidikan. Pertama, mewasdan penilaian, penanganan atau padai tayangan televisi. Artinya, pengelolaan mata pelajaran, pengguru dan juga orang tua harus elolaan sekolah, pelaksanaan akmenjadikan permasalahan tayantivitas atau kegiatan ko-kurikuler, gan yang berbau kekerasan di pemberdayaan sarana prasarana, TV itu sebagai tanggung jawab pembiayaan, dan ethos kerja selubersama seluruh komponen. Baik ruh warga sekolah/lingkungan. Di komunitas pertelevisian, pemerinsamping itu, pendidikan karakter tah, maupun masyarakat. Media dimaknai sebagai suatu perilaku TV harus paham akan tangwarga sekolah yang dalam megung jawab sosial untuk turun nyelenggarakan pendidikan harus menyajikan tayangan-tayangan berkarakter. positif. Dalam konteks ini, peran Ketiga, peran karakter bagi orang tua sangat vital. Mengapa diri seorang manusia adalah ibarat demikian? Karena orang tualah kemudi sebuah kapal. Karakter pembimbing sejati anak-anak di adalah kemudi hidup yang akan rumah. Kalau anak-anak tidak menentukan arah yang benar dibimbing langsung oleh orang bahtera kehidupan seorang manutua saat melihat tayangan TV atau sia. Tentunya, kita sudah saatnya film atau juga tanyangan yang untuk selalu mengedepankan sikap tidak edukatif niscaya anak-anak dan jiwa yang berkarakter dalam akan menelan secara mentahmembangun sebuah peradaban. mentah apa yang mereka tonton.

Hanna Jumhana B (dalam H. SoeKalau sudah demikian? Siapa marsono; 2008: 16) bahwa karakyang harus disalahkan? Tentunya ter merupakan nilai-nilai yang orang tua harus arif. Menyalahterpatri dalam diri kita melalui kan tehnologi. Misalnya teman pendidikan, pengalaman, percosepermainan atau yang mencaribaan, pengorbanan, dan pengaruh cari alasan lain. Jadi orang tua lingkungan, dipadukan dengan harus selektif terhadap tayangan nilai-nilai dari dalam diri manusia. yang dilihat oleh anak-anak. DeSehingga dalam tataran ini sudah ngan kata lain masyarakat (baca:

ortu) pun harus selektif terhadap program-program TV. Kedua, pemerintah harus aktif untuk turut mengawasi media massa agar sesuai dengan fungsi yang sebenarnya. Mengapa ini penting?

Menurut saya dengan cara ini pemerintah bisa memberikan teguran atau sanksi manakala ada stasiun TV yang tidak memberikan tanyangan yang edukatif bagi anak-anak.

Langkah ini bisa dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan penekanan kepada stasiun TV agar membuat tayangan yang memiliki bobot pembentukan karakter anak yang unggul. Diperlukan sebuah tayangan yang merangsang anakanak kita untuk memiliki “daya tahan”, “daya saing” dan juga “daya keberlanjutan” menjalani hidup dan kehidupan mereka kelak.

Anak-anak harus jauh dari kepungan kekerasan baik fisik maupun verbal. Mengapa hal ini penting? Karena hal tersebut bisa menghambat perkembangan semangat dan daya juang anak dalam menjalani kehidupan. Anakanak kita akan memiliki karakter pribadi yang kuat dan unggul manakala berpegang dan memiliki daya tahan, daya saing, dan daya berkelanjutan dalam hidup dan kehidupannya.

Fenomena kekerasan beberapa waktu lalu di JIS, kasus Emon, saling menghujat, dan juga korupsi maka guru dan orang tua dalam mengawal perkembangan psikologisnya. Baik itu secara fisik dan psikis yang semestinya meraka dapatkan. Sebuah langkah mendesak agar guru dan orang tua untuk selalu melakukan pendidikan yang sporif. Perlunya sebuah transformasi keteladanan yang sehat di usia dini bagi anak-anak kita dalam bentuk kurikulum yang mengikat. Orang dewasa untuk selalu memberikan perlindungan rasa aman dan nyaman bagi anak-anak kita.

Guru SMA Negeri 3 Bojonegoro, Alumnus Pascasarjana UNS Surakarta, email: langittanpabatas@gmail.com

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

5

Selasa Kliwon, 23 SEPTEMBER 2014

KELANA

Pembahasan RAPBD 2015 Terancam Molor Gresik, Bhirawa Pembahasan RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tahun 2015 terancam terbengkalai.

Sebab hingga kini pimpinan DPRD Gresik difinitif belum terbentuk. Padahal, KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran) sudah lama diajukan Timang (Tim Anggaran) Pemkab Gresik.

Bahkan, KUA yang menjadi embrio pembahasan RAPBD 2015 sudah dibahas Banggar (Badan Anggaran) DPRD Gresik periode 2009-2014. ‘’Memang kami selaku Timang sudah lama mengajukan KUA PPAS 2015, tepatnya DPRD periode 2009-2014. Langkah itu kami lakukan agar pembahasan RAPBD 2015 bisa tepat waktu seperti tahun-tahun sebelumnya,’’ kata Sekkab Gresik, Ir Moch Najib MM, didampingi Kabag Humas,Suryo Wibowo, kemarin.

Menurut Najib, KUA PPAS untuk RAPBD 2015 memang sudah dibahas Timang Pemkab Gresik dan Banggar DPRD Gresik periode 2009-2014. Langkah itu dilakukan, mengingat waktu yang dimiliki DPRD periode 2014-2019 sangat sempit pasca mereka dilantik per Sabtu (23/8). ‘’Mereka (Banggar DPRD) baru bisa membahas anggaran setelah pimpinan difinitif dan alat kelengkapan terbentuk. Terbentuknya itu dijadwalkan September, sehingga DPRD memiliki waktu sekitar dua bulan untuk membahas RAPBD 2015,’’ tuturnya.

Ditambahkan Najib, target RAPBD 2015 sudah harus disahkan DPRD Gresik melalui rapat paripurna akhir Nopember atau paling lambat pertengahan Bulan Desember 2014. Sehingga, Pemkab Gresik memiliki waktu setengah bulan untuk mengajukan verifikasi anggaran ke Gubernur Jatim. Setelah disahkan Gubernur, Pemkab meneruskan RAPBD 2015 yang disahkan menjadi APBD 2015 itu ke Depdagri untuk dijadikan SIKD (Sistim Informasi Keuangan Daerah).Q eri

Perpustakaan Sidoarjo Tambah 4.031 Koleksi Buku Baru Sidoarjo, Bhirawa Untuk memenuhi kebutuhan koleksi buku baru, tahun 2014 ini Kantor Perpustakaan Sidoarjo menambah 4.031 eksemplar buku bacaan. Penambahan koleksi buku baru ini diharapkan bisa semakin menggelorakan semangat membaca masyarakat Sidoarjo sejak dini.

Menurut Kepala Kantor Perpustakaan Sidoarjo, Drs Sucipto MM, tahun ini selain menambah koleksi buku bacaan, Perpustakaan Sidoarjo juga menambah koleksi buku yang termasuk dalam kategori referensi. ‘’Jumlahnya tahun ini ada 60 set, satu set terdiri dari dua sampai tujuh eksemplar,’’ ujar Sucipto, Senin ( 22/9) kemarin, di kantornya.

Disampaikan mantan Kabag Humas Pemkab Sidoarjo ini,di Kantor Perpustakaan Sidoarjo penambahan buku selain dilakukan secara regular tiap tahunnya, juga bisa dilakukan kalau kebetulan ada Perubahan Anggaran Keuangan (PAK).

Sementara untuk menambah buku yang menjadi koleksinya, selain masukan dari masyarakat, juga bisa karena adanya buku yang termasuk dalam best seller. Buku ini disediakan, karena merasa perlu untuk diketahui masyarakat dan masyarakat bisa mengambil manfaatnya. Juga bagi yang tidak punya uang, tak perlu lagi ke toko buku untuk membeli, sebab biasanya harganya mahal, karena itu masyarakat bisa pinjam ke perpustakaan.

Mantan Camat Waru itu juga menjelaskan, untuk menyediakan buku yang tergolong dalam best seller ini, biasanya membeli sekitar lima eksemplar. Menyediakan buku ini, tahu selain dari media massa, juga tahu dari informasi penerbit dan tahu saat berada di toko buku.Q ali

Hakim Tolak Eksepsi Pengacara Kepala DKP Madiun, Bhirawa Sidang kasus penipuan dengan terdakwa Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kab Madiun (non aktif), Antonius Djaka Priyanto, kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Kota Madiun, dengan agenda putusan sela, Senin (22/9) kemarin.

Dalam putusan sela, majelis hakim yang diketuai Agus Pambudi, menolak ksepsi tim penasehat hukum terdakwa untuk seluruhnya.

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan majelis hakim yakni, terdakwa dalam perkara itu telah melalui tahapan penyidikan. Kedua, alat bukti surat bukanlah satu-satunya alat bukti dalam perkara pidana dan ketiga dalam perkara ini penyidik telah menyertakan alat bukti lainnya. ‘’Alat bukti permulaan dari penyidik telah cukup. Untuk seterusnya akan diuji di persidangan dalam pemeriksaan pokok perkara. Maka eksepsi tak dapat diterima,’’ kata ketua majelis hakim, Agus Pambudi, dalam amar putusan sela.

Sementara itu, kuasa hukum terdakwa, Indra Herry Narno SH, usai sidang mengatakan, pihaknya menghormati isi putusan sela majelis hakim. ‘’Apapun putusannya, kita hormati. Kita lihat saja nanti dalam sidang berikutnya. Karena disitu disebutkan ada lima barang bukti untuk tersangka lain. Tapi kenapa Fathur Rozy (pejabat PU Pengairan Kab Madiun) dan Wasiono (perantara) tak dijadikan tersangka?,” terang Indra Herry Narno, dengan nada tanya.

Dalam sidang sebelumnya dengan agenda pembacaan eksepsi (tanggapan penasehat hukum atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum/JPU), tim penasehat hukum terdakwa Antonius mengajukan sekitar tujuh poin dalam eksepsinya.Q dar

Dispenduk Capil Jemput Bola di Puskesmas Untuk memberikan pelayanan masyarakat agar lebih mudah, tak menjangkau terlalu jauh saat mengurus Akta Kelahiran. Pemkab Sidoarjo memberikan pelayanan jemput bola, turun langsung ke seluruh Puskesmas untuk memberikan pelayanan akta kelahiran satu hari jadi dan gratis, alias tanpa membayar.

Padahal, menurut Kepala Dispenduk Capil Kab Sidoarjo, Drs Medy Yulianto MSi Senin (22/9) kemarin mengatakan, kalau kepengurusan Akta Kelahiran jangka waktunya sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) selama 14 hari.

Jadi program ini merupakan pilot project atau proyek percontohan relasi pencatatan kelaharian dalam pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dasar dan sosial di Provinsi Jatim, yang meliputi Kab Sidoarjo, Pasuruan, Situbondo, Bondowoso, Malang dan Kota Pasuruan. ‘’Program itu maksudnya, untuk mensinergikan dengan tugas pokok dan fungsi dalam mewujudkan akta kelahairan bagi anak-anak di enam lokasi relasi,’’ katanya.

Adapun tujuan utamanya untuk mempercepat kepemilikan akta kelahiran, meningkatkan efektifitas koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan percepatan kepemilikan akta kelahiran. ‘’Selain itu juga untuk membangun jaringan aplikasi relasi yang tersinergi antara bidang-bidang yang telah ditentukan tadi,’’ katanya.

Sementara itu, menurut Kepala Bidang Pencatatan Sipil, Dyah Rina Pujiastuti SH MM juga menambahkan kalau

Kepala Dispenduk Capil, Medy Yulianto saat menyerahkan akta kelahiran gratis secara simbolis kepada warga. program jemput bola ini dilakukan untuk kepengurusan akta kelahiran pada usia 0 hingga 7 tahun. Selebihnya dilakukan seperti biasa, yakni melalui kantor langsung. Program itu juga sudah berjalan dengan baik sejak tahun 2013, dan dilakukan di tingkat kecamatan, berhasil memberikan layanan gratis sebanyak

2.135 akta kelahiran.

Untuk tahun 2014 ini, sudah dilakukan dengan baik di Puskesmas seluruh Sidoarjo sebanyak 929 akta kelahiran.

Penurunan jumlah akta kelaharin gratis yang dilakukan secara jemput bola ini, karena sebelumnya sudah terdata dengan baik. Selain itu, program jemput bola juga sebagai

upaya mengurangi penumpukan antrian di Kantor Dispenduk Capil. ‘’Kalau dihitung rata-rata, per hari layanan akta kelahiran di kantor bisa mencapai 200 akta kelahiran per hari,’’ katanya. ‘’Kedepannya, kami juga akan membangun jaringan atau network terhadap beberapa instansi terkait, di-

Dewan Desak Pemkot Mojokerto Rombak Manajemen PDAM Kota Mojokerto, Bhirawa Komisi II DPRD Kota Mojokerto mendesak Pemkot Mojokerto melakuan perombakan manajemen PDAM. Kalangan wakil rakyat menilai kucuran penyertaan modal senilai Rp2,25 miliar yang dilakukan Pemkot tak akan maksimal jika personel manejerial PDAM tak dilakukan perombakan. ‘’Dalam Perda penyertaan modal sudah diatur soal kriteria personel manejemen PDAM. Apakah itu sudah diterapkan dengan benar,’’ sindir Edwin Indra Praja, anggota komisi II DPRD Kota Mojokerto saat dihubungi Bhirawa Senin (22/9) kemarin.

Edwin juga menilai, sejak ditangani tim penyehatan PDAM dari Pemkot tak ada perubahan yang mengatur manejemen perusahaan milik pemerintah daerah itu. ‘’Harus segera dilakukan audit dan jika ditemukan kebocoran-kebocoran anggaran mes tinya secepatnya dilakukan perubahan manajemen,’’ ujar politikus asal Partai Gerindra ini.

Menurut politisi yang juga

aktivis buruh ini,jika tak segera diterapkan saat ini tetap diperditangani secara profesional tahankan, maka asas pelaperusahaan plat merah itu akan yanan masyarakat menjadi bangkrut karena terus merugi. tidak terpenuhi secara terusMeski setiap tahun Pemkot menerus. PDAM Maja Tirta menyuntikan dana segar ter- yang didirikan tahun 1992 silam hadap PDAM, disekalipun tak pastikan tak pernah meraup akan membuat keuntungan. perusahaan Itu Sejak dikelumenjadi sehat arkan Perda petanpa adanya nyertaan Modal perubahan matahun 2013 lalu, najemen yang Pemkot Mojoprofesional. kerto sudah me‘’Sangat disangalokasikan yangkan kalau dua kali dana kini Pemkot mesegar ke PDAM. lalui tim penyePada tahun 2013 hatannya hanya lalu sebesar melakukan auRp2,25 miliar dit dan membadan pada APBD kar/bhirawa has penanaman 2014 sebesar Edwin Indrapraja modal saja tanpa Rp5,2 miliar. melakukan action perubahan Tapi informasi yang diterima manajemen,’’ paparnya. dari PDAM Kota Mojokerto sunJika dihitung-hitung jumlah tikan dana 2013 sebesar Rp2,25 kerugian yang dialami PDAM miliar hanya digunakan untuk nilainya cukup besar. Dari hasil melunasi hutang warisan PDAM audit yang dilakukan Inspek- dan bukan untuk penyehatan. torat,PDAM terus mengalami ‘’Kucuran APBD Rp2,25 miliar kerugian. Setiap bulan, pe- sudah saya pergunakan untuk rusahaan ini merugi sebesar melunasi hutang-hutang PDAM. Rp112 juta. Tak cukup hanya Untuk perbaikan produksi saya dibenahi, namun harus dila- masih menunggu kucuran dana kukan perombakan total, baik lagi dan sampai sekarang masih dari sisi manajemen, produksi belum turun,’’ terang Trisno maupun pelayanan pelanggan.

Nurpalupi, Direktur PDAM Kota Kalau pola manajemen yang Mojokerto.Q kar

achmad suprayogi/bhirawa

antaranya RS negeri maupun swasta, termasuk dengan rumah bersalin. Masyarakat nantinya akan bisa mengisi form langsung melalui internet. Proses selanjutnya dilakukan verifikasi data.

Kalau sudah sesuai dengan persyaratan, baru dikeluarkan akta kelahirannya,’’ terang Dyah Rina Pujiastuti.Q ach

Kadis Sosial Minta LBK Lakukan Penghapusan Aset Gresik,Bhirawa Kepala Dinas Sosial Pemkab Gresik, Bambang Sugati, mendesak Bagian Aset pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Pemkab Gresik untuk membuat berita acara penghapusan aset Gedung Loka, Bina Karya ( BLK) di Jl Raya Metatu, Kec Cerme. Sebab, meski pembangunan gedung selesai namun hingga kini masih belum dilakukan penghapusan aset.

Desakan itu dilakukan, karena Bambang tahu, pembangunan gedung yang menelan dana sekitar Rp507 juta dari APBD itu tak sesuai dengan prosedur.

Untuk merubah setiap aset milik daerah, harus dilakukan penghapusan aset lebih dulu. ‘’Saya bukannya mendesak. Tapi, prosedurnya memang harus seperti itu.

Untuk merubah aset milik daerah harus dilakukan penghapusan aset lebih dulu. Jadi tak seenaknya sendiri,’’ tegas Bambang Sugati, Senin (22/9).

Menurut Bambang, hingga kini bagian aset pada DPPKAD masih belum melakukan penghapusan aset, meski pembangunan gedung itu sudah selesai.

Harusnya, lanjut pejabat asal Lamongan ini, sebelum gedung itu dirobohkan dilakukan penghapusan aset lebih dulu oleh bagian aset.

Tetapi yang terjadi tidaklah demikian. Tanpa dilakukan penghapusan aset lebih dulu, gedung itu langsung dirobohkan oleh rekanan CV Jaya Mulia selaku pelaksana pekerjaan. ‘’Makanya kami minta bagian aset untuk membuat berita acara penghapusan aset agar tak muncul masalah dikemudian hari,’’ tambahnya.

Meski tak menuding, mantan Kepala Dinas Sosial, Agus Budiono, dinilai paling bertanggung jawab atas pembangunan gedung LBK yang diperuntukkan untuk gelandangan dan pengemis (Gepeng) itu. Sebab, pada saat pembangunan itu dilaksanakan, Kepala Dinas Sosial dijabat Agus Budiono. Sebagai pimpinan, Agus mestinya tahu kalau belum dilakukan penghapusan aset, tak diusulkan untuk dibangun, apalagi dirobohkan.

Sementara, Agus sendiri beralasan karena waktu itu tak dilakukan usulan penghapusan aset, sebab menurutnya gedung LBK yang merupakan hibah dari Dinas Sosial Propinsi Jatim itu belum tercatat dalam aset daerah. Sehingga tak perlu dilakukan penghapusan aset. ‘’Kalau belum dicatat di bagian aset, apanya yang mau dihapus,’’ kata Agus saat itu.Q eri

Disbudpar Pamerkan Gong Gumbeng di Sulut Sekitar 30 Museum Pronvisi se Indonesia telah mengikuti acara gelar pameran, yang juga sebagai ajang publikasi bersama dalam Gelar Pameran Nasional Alat Musik Tradisional Nusantara 2015 di Manado, Sulawesi Utara.

Pameran telah digelar sejak tanggal 16 September hingga 20 September itu, dibuka langsung oleh Kepala Museum Sulut, Dra Ivonne Lombok, dan bertempat di Aula Museum Negeri Provinsi Sulut sebagai tuan rumah.

Menurut Kepala Museum Sulut, Dra Ivonne Lombok, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka Tahun Emas Sulut, dan pameran ini telah diikuti sebanyak 30 provinsi se-Indonesia. ‘’Banyak alat musik tradisional yang dipamerkan, mulai dari alat musik tiup tempo achmad suprayogi/bhirawa dulu, hingga alat musik gesek Para pengunjung saat mendapat penjelasan mengenai alat musik Gong dan tabuh, serta alat musik Gumbeng dan Jaranan. pukul yang sudah jarang di-

lihat,’’ katanya.

Kegiatan ini dilaksanakan sampai 20 September 2014, yang sebelumnya telah didahului dengan melakukan rapat koordinasi bersama seluruh Kepala Museum se-Sulawesi, untuk rencana gelaran pameran itu. Dalam pameran ini sebanyak 195 alat musik dari 30 provinsi di Indonesia dipamerkan. ‘’Antusiasme generasi muda terutama anak sekolah sangat luar biasa datang ke pameran ini, untuk mengetahui bentuk dan sejarah alat musik tradional,’’ ujar Ivonne.

Terpisah, Kepala Disbudpar Jatim, Dr Jariyanto MSi yang diwakili Kepala UPT Museum

Negeri Mpu Tantular Provinsi Jatim, Drs Edi Irianto mengatakan, kalau pihaknya telah ikut mendukung program pameran tahunan itu. Pameran ini sifatnya adalah kebersamaan, saling mendukung juga sebagai ajang publikasi bersama.

Adapun alat musik tradisional yang dipamerkan di Museum Sulut diantaranya alat musik Gong Gumbeng dan Jaranan dari Ponorogo. Alat musik Gong Gumbeng asal Ponorogo ini merupakan alat musik terbuat dari bambu dan kayu. Sebanyak 15 buah angklung dan sebuah Gong Gumbeng. ‘’Keunikannya, adalah bentuknya mirip Angklung, namun alat musik dari Desa Wringinanom, Sambit Ponorogo ini cara memainkan dengan ditiup,’’ pungkas Edi Iriyanto.Q ach,adv

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Krisis Air Bersih Landa 25 Desa di 6 Kecamatan Lumajang, Bhirawa Krisis air bersih dampak kekeringan di Kabupaten Lumajang, saat ini telah mencapai 25 desa di 6 kecamatan. Warga masyarakat yang terdampak kekeringan hingga kesulitan mendapatkan air bersih, semakin banyak. BPBD Kabupaten Lumajang bencana kekeringan melanda 10.964 KK (Kepala Keluarga) dengan total penduduk berjumlah 36.181 jiwa yang mengalami krisis air bersih. ‘’Kian parahnya kekeringan, semakin banyak sumur warga yang mongering,’’ kata Paryono, SH Kasubid Logistik BPBD Kabupaten Lumajang.

BPBD Kabupaten Lumajang, lanjut Paryono, berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi kondisi ini. ‘’BPBD Kabupaten Lumajang sesuai kemampuan armada truk tangki pendistribusi air bersih sebanyak 3 unit. Dalam sehari hanya mampu mengirimkan 15 tangki air bersih saja. Masing-masing truk tangki air bersih ini berkapasitas 5 ribu liter yang didistribusikan secara bergantian ke berbagai Desa terdampak kekeringan.

Karena banyaknya dusun dan desa yang harus dilayani, BPBD pun cukup kewalahan,’’ ungkapnya terus terang.

Paryono mengungkapkan, kemampuan armada BPBD memang terbatas. ‘’Untuk itu, ada yang satu dusun baru mendapat giliran air bersih 2 hari sampai 4 hari sekali. Dan, pendistribusian air bersih ini tidak sampai tertampung di tendon, karena selalu habis dimanfaatkan penduduk setiap pengiriman. Ketika distribusi air bersih belum tiba di lokasi, karena menunggu giliran, terpaksa warga untuk kebutuhan sehari-hari harus mengambil dari sumber mata air yang jaraknya jauh hingga 7 kilometer. Kebutuhan itu khusus untuk minum dan memasak,’’ujar Paryono.

Ke depan, lanjut Kasubid Logistik BPBD Kabupaten Lumajang ini, pihaknya merencanakan untuk melakukan terobosan pemenuhan kebutuhan air bersih dengan jalan sistem gravitasi dan pipanisasi, dongki dan juga pengeboran. ‘’Sebelumnya, pemenuhan air bersih dengan cara ini, telah mengurangi jumlah wilayah kekeringan di 3 Desa,’’ tambahnya.Q yat

Tulungagung Rawan Jadi Persembunyian ISIS Tulungagung, Bhirawa Komandan Kodim 0807 Tulungagung. Letkol TNI Gunawan Permadi SE, mengakui jika daerah-daerah yang relatif tenang seperti Tulungagung dapat menjadi tempat persembunyian yang nyaman bagi gerakan ISIS (Islamic State in Iraq and Syria) atau terorisme.

“Daerah-daerah yang tenang bisa jadi menjadi tempat penyelamat bagi gerakangerakan seperti ISIS dan terorisme. Namun ini harus diantisipasi dengan bantuan dari segala pihak untuk menangkalnya,” ujar Letkol TNI Gunawan Permadi saat bertemu awak media termasuk Bhirawa di Makodim 0807 Tulungagung, Senin (22/9).

Di Tulungagung, menurut dia, sampai sekarang belum terdeteksi dan ditemukan

adanya gerakan ISIS. Yang terjadi di wilayah Kelurahan Bago Kota Tulungagung barubaru ini hanya penyebaran selebaran ISIS saja. “Sifatnya baru selebaran. Dan itu bukan dilakukan oleh orang Tulungagung tapi pihak luar,” katanya.

Mantan Komandan Batalyon Sekolah Calon Tamtama (Secata) di Magetan ini memaparkan sudah mengambil beberapa langkah antisipasi agar gerakan ISIS atau tero-

wed/bhirawa

Letkol TNI Gunawan Permadi SE risme tidak tumbuh dan berkembang di Kota Marmer.

Salah satunya dengan cara

memberi wawasan kebangsaan pada siswa-siswa SMA, kelompok-kelompok masyarakat dan pondok pesantren.

“Semua personil dari Kodim sampai Koramil dan Babinsa melakukan langkah antisipasi ini. Pemberian materi wawasan kebangsaan artinya pemberian materi atau pembekalan terkait bahaya gerakan ISIS dan terorisme,” terangnya.

Selain itu, lanjut perwira menengah kelahiran Semarang pada tahun 1974 itu, Kodim 0807 Tulungagung juga berkoordinasi dengan pihak Kepolisian, Pemda dalam pemberdayaan intelejen untuk menangkal pengaruh bahaya ISIS. “Tak terkecuali dengan Kodim-Kodim sekitar. Bahkan kami pun berkoordinasi dengan Kodim Solo dan Kodim Karanganyar untuk

antisipasi. Ini sebagai masukan untuk antisipasi,” tuturnya menjelaskan.

Ketika ditanya daerah kecamatan di Tulungagung yang paling rawan untuk disusupi gerakan ISIS atau terorisme, Letkol TNI Gunawan Permadi mengungkapkan meski belum terdeteksi atau ditemukan yang menonjol, namun daerahdaerah perbatasan dinilai punya potensi kerawanan yang tinggi. “Karena itu kami butuh bantuan semua pihak untuk antisipasi. Termasuk kalangan wartawan,” ucapnya.

Sebelumnya, bapak dua puta ini sempat meminta wartawan untuk selalu menjadi mitra bagi Kodim 0807 Tulungagung. Utamanya dalam berbagi informasi dan pembelajaran bagi masyarakat.Q wed

Satpol PP Tutup Galian Sirtu Liar Situbondo, Bhirawa Karena Tak berizin, sebuah pusat penambangan pasir batu (sirtu) di wilayah Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo, ditutup paksa oleh puluhan petugas Satpol PP, pagi kemarin (22/9). Di samping liar dan tak berizin, lokasi penambangan sirtu yang cukup lama beroperasi tersebut ditengarai dapat merusak ekosistem lingkungan setempat. Sebelumnya, pihak Satpol PP sudah berulangkali memberikan peringatan, namun tak direspon oleh penambang.

Pantauan Bhirawa menyebutkan, penambangan sirtu sejak tahun 2012 tidak diizinkan untuk dieksplorasi karena dikhawatirkan dapat merusak habitat lingkungan. Termasuk penambangan yang ada di wilayah Kecamatan Banyuputih juga tidak memiliki izin operasional. “Sampai saat ini KPPT (Kantor Perijinan Pelayanan Terpadu) Kabupaten Situbondo belum pernah mengeluarkan ijin apapun terhadap penambangan

H. Thoif Zamroni Jadi Ketua DPRD Jember Jember, Bhirawa Polemik ditubuh Partai Gerindra terkait jabatan Ketua DPRD Jember terjawab sudah. Partai pemenang Pemilu 2014 ini akhirnya menunjuk H. Thoif Zamron untuk menduduki jabatan Ketua DPRD Jember periode 2014-2019. Keputusan ini berdasarkan SK DPP Gerindra yang sudah dilayangkan kepada pimpinan dan sekretariat Dewan. Dengan adanya penetapan ini, pimpinan DPRD Jember telah terisi secara keseluruhan.

Yakni Jabatan Ketua H. Thoif Zamroni (Gerindra), Wakil Ketua Ayub Djunaidi (PKB), Martini (PDIP) dan dr. Yuli (PKS).

Sementara, meski sudah mengantongi Surat Keputusan (SK) dari DPP Gerindra, serta didukung hasil konsultasi dengan Gubernur Jatim, namun H. Thoif Zamroni enggan untuk berkomentar terkait kursi Pimpinan Definitif. Mantan legislator PKNU ini mengaku masih menunggu takdir, untuk ditetapkan sebagai Ketua Dewan melalui mekanisme Sidang Paripurna Internal Dewan.

"Terkait penetapan Pimpinan DPRD Kabupaten Jember secara definitif, dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada Pimpinan Dewan Sementara dan para Ketua Fraksi. Pasalnya, yang bertandang ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengkonsultasikan persoalan tadi, adalah Pimpinan Dewan Sementara beserta para Ketua Fraksi," ujar H.Thoif kemarin.

Dirinya mengaku masih menunggu hingga pelaksanaan Sidang Paripurna penetapan Pimpinan Dewan Definitif dilaksanakan. Hingga saat ini, dia masih belum mendapatkan kabar terkait kapan dilaksanakannya Sidang Paripurna.

"Yang kami terima sebatas informasi dari media yang menyebutkan Sidang Paripurna Penetapan Pimpinan Definitif akan dilaksanakan pada Hari Rabu lusa," katanya.Q efi

Selasa Kliwon 23 SEPTEMBER 2014

sirtu di Banyuputih,” tegas Kepala KPPT, Imam Mahbub Ansori.

Masih kata Imam, khusus untuk proses tahapan ijin penambangan sepenuhnya ditangani Dinas Perindustrian Perdagangan dan ESDM Kabupaten Situbondo.

Oleh karena itu, ujar Imam, pihaknya tidak begitu paham soal penambangan sirtu tersebut. “Setahu saya ijin penambangan itu tidak sembarangan dikeluarkan karena harus disesuaikan dengan dampak lingkungan.

Sebab jika dibiarkan akan mengakibatkan kerusakan lingkungan di Situbondo,” papar Imam.

Di sisi lain, Bupati Situbondo, H Dadang Wigiarto ketika dikonfirmasi soal maraknya aksi penambangan sirtu terkesan enggan berkomentar. Namun ketika dipaksa sejumlah wartawan, Bupati Dadang akhirnya mengakui jika penambangan itu sudah dilakukan penutupan paksa oleh pihak Satpol PP, kemarin. “Mana ada backcng-backingan,” ujar Bupati singkat.Q awi

suprayitno/bhirawa

Dirjen Kebudayaan pada Kemendikbud, Kacung Marijan, saat membuka FGD revitaslisasi situs makam Sunan Drajat dan Sunan Giri di TKBR.

Kemendikbud Revitalisasi Situs Makam Sunan Drajat

Website CPNS Sering Error, Dikeluhkan Pendaftar

Lamongan, Bhirawa Pelestarian cagar budaya selama ini seolah-olah hanya berkisar pada situs candi dan sejenisnya. Sedangkan pelestarian cagar budaya peninggalan Islam seperti tidak tersentuh. Hal itu diungkapkan Dirjen Kebudayaan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Kacung Marijan, Senin (21/9) saat di Tanjung Kodoko Beach Resort (TKBR). Kehadiran pria asli Lamongan itu untuk membuka focus group discussion (FGD) Penyusunan Action Plan Revitalisasi Situs Makam Sunan Drajat dan Sunan Giri.

“Saat diminta menjadi Dirjen oleh Pak Nuh (Mendikbud Mohamad Nuh), ada dua nasehat yang disampaikan beliau kepada saya. Yakni untuk melakukan perbaikan tata kelola di Dirjen Kebudayaan dan mengintegrasikan antara Islam dan kebudayaan,“ ujar Kacung Marijan.

Karena kebudayaan, ujar Kacung Marijan, berkaitan dengan nilai yang dianut masyarakat dalam berhubungan dengan alam, sesama manusia dan Tuhan. “FGD ini bertujuan untuk menjaring masukan untuk melakukan revitalisasi situs makam-makam wali, “ imbuh dia.

Untuk situs Makam Sunan Drajat, tahun ini akan dilakukan pembangunan infrastruktur berupa pelebaran cungkup makam dan perbaikan untuk Museum Sunan Drajat dengan anggaran dari Kemendikbud sekitar Rp

Kab Malang, Bhirawa Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2014, melaui website banyak dikeluhkan calon pendaftar CPNS. Karena website CPNS sering terjadi error dan sulit untuk diakses. Sehingga pendaftar kesulitan mengakses untuk mendaftar CPNS melalui website.

“Meski berkali-kali membuka website CPNS tetap tidak bisa dibuka. Tapi, kami pun tetap bersabar hingga website tersebut bisa diakses,” ungkap salah satu warga Pandanrejo, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang Sulistyowati, Senin (22/9), kepada Bhirawa.

Menurut dia, pendaftaran CPNS pada tahun ini melalui online internet sangat sulit dari tahun-tahun sebelumnya. Sebab tahun sebelumnya, pendaftar langsung menyerahkan berkas persyaratan untuk mengikuti tes seleksi bisa melalui pos maupun datang langsung ke kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD), sehingga hal itu lebih memudahkan pendaftar.

“Tidak seperti sekarang ini, untuk membuka website CPNS saja sulit, sehingga harus berkali-kali mebuka website. Karena sudah dua hari ini kami belum bisa mendaftar sebagai CPNS, dan setiap dibuka selalu error,” papar Sulistyowati.

Hal ini juga dikatakan, Bupati Malang H Rendra Kresna, sistem penerimaan CPNS tahun ini lebih sulit dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sebab, pada tahun ini pendaftaran CPNS langsung ditangani oleh pemerintah pusat, sehingga pendaftar selain wajib mengirimkan berkas. “Pendaftar harus juga mengirim data melalui situs resmi lewat online di internet,” jelasnya. Q cyn

2 miliar. Sementara tahun depan akan diupayakan pembangunan gedung perkantoran serbaguna.

Kacung juga menyebutkan telah berkomunikasi dengan Gubernur Jawa Timur yang sudah berkomitmen akan mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk pembanguan situs-situs makam wali di Jatim. “Setelah ini agar ada action plan yang lebih kongkrit.

Terutama terkait peran pemerintah pusat, pemprov dan kabupaten. Lamongan yang saya tahu sudah membangun terminal dan pasar di situs makam Sunan Drajat, “ ujarnya.

Menurut dia, jika berbagai situs ini direvitalisasi sehingga nyaman bagi pengunjung, nantinya juga bisa sebagai media syiar Islam bagi generasi muda, bahwa Islam itu rahmatan lil alamin.

Dalam acara yang juga dihadiri Kepala Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Trowulan Aris Sofyan dan perwakilan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gresik itu, Bupati Fadeli menyebut Lamongan di masa lalu adalah salah satu pusat penyebaran Agama Islam.

Itu terutama dapat dilihat dari adanya Situs Makam Sunan Drajat dan Sunan Sendang Duwur di Lamongan. Juga ada Situs Makam Syech Maulana Hisyam yang merupakan anak dari Sunan Ampel.Q yit

Minim Sarana dan Prasarana Rumah Pintar Anjuk Ladang Mangkrak Rumah Pintar Anjuk Ladang di Jl. Imam Bonjol Nganjuk yang seharusnya merupakan ‘Rumah Pendidikan’ untuk masyarakat yang memiliki banyak fungsi, justru mangkrak sejak didirikan. Jangankan aktivitas pendidikan, sarana dan prasarana penunjang tak satupun berada di gedung milik Pemkab Nganjuk yang didirikan sejak dua tahun tersebut.

Sesuai petunjuk teknis Ditjen Pendidikan Masyarakat Kementrian Pendidikan RI, rumah pintar dapat berfungsi untuk meningkatkan minat baca, mengembangkan potensi kecerdasan dan mengenalkan teknologi melalui pembelajaran di lima sentra.

Yakni sentra buku, sentra kriya, sentra permainan, sentra audio visual, dan sentra computer.

Burhanudin El Arif, aktivis pendidikan Nusa Bangkit yang juga mantan anggota Dewan Pendidikan Nganjuk mengatakan tujuan didirikan Rumah Pintar Anjuk Ladang diantaranya untuk mengembangkan potensi kecerdasan anak yang didasarkan pada

tumbuh kembang anak.

Selain itu juga untuk mengembangkan kemampuan berwirausaha masyarakat berbasis potensi local serta melestarikan budaya masyarakat. Karena itu Rumah Pintar harus memiliki sentra buku untuk meningkatkan minat baca dan menambah cakrawala pengetahuan. “Sesuai petunjuk teknis Ditjen Dikmas, sentra buku di rumah pintar memiliki kurang lebih 3.000 sampai dengan 5.000 eksemplar buku,” papar Burhanudin El Arif kepada Bhirawa.

Adapun sentra permainan berfungsi untuk bermain dan bereksplorasi dengan alat permainan

edukatif serta alat kreatifitas yang menarik bagi anak, seperti balok, puzzle, lego, boneka, mobilmobilan, rumahrumahan dan alat-alat lain untuk melatih kemampuan sensorik-motorik.

“Tidak hanya itu sentra komputer juga penting pengenalan teknologi. Pengembangan mengembangkan kemampuan visualnya, koordinasi mata dengan tangan, namun semua hal itu tidak ada di Rumah Pintar Anjuk Ladang yang mangkrak,” papar Burhanudin El Arif.

Hal yang mendasar terkait penyelenggara Rumah Pintar adalah yayasan atau lembaga yang mempunyai legalitas dan bukan milik perorangan, Namun di Kabupaten Nganjuk Rumah Pintar justru dikelola oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora).

“Terkait pengelolaannya saja, untuk Rumah Pintar Anjuk Ladang sudah tidak benar. Dimana seharusnya dikelola oleh lembaga

non pemerintah,” papar Burhanudin.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Dinas Dikpora M Yasin mengaku bahwa mangkraknya Rumah Pintar Anjuk Ladang lebih disebabkan karena gedung yang telah rusak karena plafon gedung sudah ambrol pada awal tahun 2014.

Karena itu Dinas Dikpora mengajukan anggaran perbaikan dalam perubahan anggaran keuangan (PAK) tahun 2014. Sementara itu, kegiatan Rumah Pintar Anjuk Ladang dialihkan di kantor Dinas Dikpora lantai dua. “Karena gedung rusak, maka kegiatan Rumah Pintar Anjuk Ladang dipindah ke kantor Dinas Dikpora sambil menunggu perbaikan,” papar M Yasin.

Sementara itu anggaran yang dikucurkan untuk operasional Rumah Pintar Anjuk Ladang juga minim hanya sekitar Rp 50 juta setahun. Sedangkan kucuran

ristika/bhirawa

Rumah Pintar Anjuk Ladang di Jl. Imam Bonjol Nganjuk mangkrak, gedungnya rusak dan sarana kegiatan tidak ada. dana dari APBN hingga saat tidak ada. “Kami berupaya memaksimalkan fungsi Rumah Pin-

tar Anjuk Ladang meski dengan biaya yang minim yang bersumber dari APBD,” pungkas Yasin.Q ris

Selasa Kliwon 23 SEPTEMBER 2014

KILAS JATIM

Penyidik Korupsi Jamkesmas Lakukan Pemeriksaan Tambahan Kota Kediri, Bhirawa Adanya dugaan keterlibatan bendahara Yayasan ikut terlibat dalam skandal korupsi jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) di Rumah Sakit Islam (RSI) Al Arofah, Penyidik Kejaksaan negeri Kota Kediri melakukan pemeriksaan terhadap saksi HS. Kasi Pidsus Kejari Kota Kediri Sundaya mengatakan, dugaan keterlibatan bendahara yayasan yang berinisial HS tersebut memang sudah ada dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka Nur Yasin yang beberapa waktu diekskusi oleh Kejari Kota Kediri. “Memang sudah ada dalam BAP tersangka,dan hari ini penyidik kita melakukan pemeriksaan tambahan, ” kata Sundaya saat dikonfirmasi wartawan, Senin (22/9).

Kendati demikian Sundaya mengatkan jika hingga saat ini penyidik belum menemukan keterlibatan dari HS, meskipun bukti-bukti keterlibatan HS sudah diserahkan oleh kubu Nuryasin selaku tersangka 1 dalam dugaan kasus tersebut. “Masih menjadi saksi, untuk menentukan menjadi tersangka harus dilihat ada tidaknya tindak pidana atau ada ketentuan yang dilanggar, jadi untuk di tentukan menjadi tersangka harus ada alat bukti,” terangnya.

Dia juga menambahkan jika berkas tersangka Nuryasin akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tinndak Pidana korupsi (Tipikor) Surabaya pada pekan depan. ”Mungkin minggu depan berkasnya sudah kita limpahkan ke Tipikor),” tambahnya.

Sementara, Kuasa Hukum tersangka Nuryasin , Budi Nugroho membenarkan jika ada pemeriksaan tambahan terhadap tersangka dengan adanya keterlibatan orang lain dalam kasus tersebut, untuk itu pihaknya mendesak agar kejaksaan segera menindak lanjuti hal tersebut.Q mb2

JAWA TIMUR

Pimpinan Dewan Definitif Belum Diserahkan Gubernur Tulungagung, Bhirawa Sekretariat DPRD Tulungagung sampai Senin (22/9) kemarin belum juga menyerahkan nama-nama pimpinan dewan definitif ke Gubernur Jatim. Padahal penetapan nama-nama pimpinan dewan definitif tersebut sudah ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Tulungagung, Sabtu (13/9) lalu.

Sekretaris DPRD (Sekwan) Tulungagung, Drs Budi Fatahillah Mansyur MSi pada Bhirawa, Senin (22/9), mengungkapkan belum dikirimnya nama-nama pimpinan dewan definitif ke Gubernur Jatim karena masih terkendala belum lengkapnya berkas. “Kami masih menunggu dua surat rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan dan DPP Partai Hanura. Sampai sekarang belum kami terima,” ujarnya.

Kelengkapan berkas surat rekomendasi dari DPP tersebut, menurut Budi Fatahillah, sangat diperlukan sebelum mengirim berkas ke Gubernur Jatim melalui Bupati Tulungagung. “Kalau belum lengkap belum bisa dikirim,” tuturnya.

Dalam rapat paripurna DPRD Tulungagung, Sabtu (13/9), telah ditetapkan

pimpinan DPRD Tulungagung definitif. Keempat pimpinan tersebut Supriyono SE MSi dari PDI Perjuangan sebagai Ketua, Agus Budiarto dari Partai Gerindra sebagai Wakil Ketua, Adib Makarim SAg MH dari PKB sebagai Wakil Ketua dan Imam Kambali Sedari Partai Hanura sebagai Wakil Ketua.

Menurut Budi Fatahillah baru dari DPP PKB dan dari DPP Partai Gerindra yang menyerahkan surat rekomendasinya untuk menempatkan masing-masing Adib Makarim dan Agus Budiarto sebagai pimpinan DPRD Tulungagung.

“Yang lainnya belum. Mungkin yang PDI Perjuangan bisa jadi baru akan diserahkan hari ini (kemarin). Ini karena PDI Perjuangan baru rakernas,” tuturnya lagi.

wed/bhirawa

Mobil-mobil dinas untuk komisi di DPRD Tulungagung dibiarkan mangkrak dan belum bisa diserahkan pada yang berhak menggunakan karena belum terbentuk komisi-komisi di lembaga wakil rakyat itu.

Mantan Camat Kota Tulungagung ini tidak mengelak jika molornya pengiriman berkas nama pimpinan dewan definitif ke Gubernur Jatim membuat agenda kedewanan tersendat.

Termasuk pembentukan alat kelengkapan dewan lain selain pembentukan fraksi.

Bahkan mobil-mobil dinas untuk komisi di DPRD Tulungagung saat ini terlihat ma-

ngkrak di halaman kantor dewan karena belum bisa dibagikan pada anggota dewan yang terhormat itu. “Mau bagaimana lagi mobil-mobil itu baru bisa dibagikan setelah terbentuk komisi-komisi. Sekarang kan belum jadi mobilnya tetap di tempat parkir,” timpal Budi Fatahillah.

Dibeberkan Budi Fatahillah untuk kendaraan dinas berupa

mobil yang kini sudah diserahkan adalah mobil dinas untuk fraksi-fraksi. Itu pun masih kurang satu mobil dinas. “Ini karena dulu fraksinya hanya tujuh. Sekarang menjadi delapan fraksi jadi kurang satu.

Fraksi PDI Perjuangan yang belum mendapat, sebab yang untuk mereka diberikan pada Fraksi Gabungan,” jelasnya.Q wed

Pemkot Gandeng Unesa Siapkan Pendidik Inklusi

Bantuan Moda Transportasi Roda Tiga Disoal Sampang, Bhirawa Setelah tahun 2013 pendistribusian bantuan moda transportasi sebanyak 70 unit roda tiga di Kabupaten Sampang bantuan bersumber dari kemetrian pembangunan daerah tertinggal (PDT) tahun 2012 dengan anggaran 1,3 milyar dipersoalkan pembanyaran retribusinya.

Pasalnya retribusi sewa 2013 tak memenuhi target pemasukan terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Menurut Tamsul Ketua LSM madura developman wacth (MDW) senin 22/9/14, ia mengatakan pengadaan roda tiga (dorkas) untuk transportasi desa di dishubkominfo Sampang dari segi perencanaannya kurang matang sehingga menyisakan beberapa persoalan. Salah satu contoh 70 unit roda tiga yang sudah tersebar di desa di Kabupaten Sampang dengan biaya sewa perbulan Rp 150.000, ternyata realisasinya tidak berjalan dengan baik.

“Bahkan berdasarkan data yang kami miliki, target penyetoran PAD 2013 sebesar Rp.84.000.000 per-tahun, kenyataanya yang terpenuhi hanya Rp 14.950.000, jadi tunggakan retribusi sewa roda tiga tersebut kurang lebih Rp 69.050.000, jika kondisi ini tidak diatur secara jelas, maka kami khawatir sistem pembayaran untuk pendapatan terhadap daerah tidak akan terlaksana dengan baik. Oleh sebab itu harus ada aturan yang jelas terkait sewa bantuan kendaraan transportasi desa tersebut,” pungkasnya.

Sementara Moh Ckotibul Umam kuasa penggunaan anggaran (KPA) pengadaan moda transportasi 2014 Dishubkominfo Sampang, saat dikonfirmasi, membenarkan adanya informasi bahwa tahun 2014 ini Kabupaten Sampang dapat anggaran pengadaan 75 unit roda 3 dengan anggaran kurang lebih 1,4 miliar dengan pagu setiap unitnya kurang lebih 19 juta hal ini sudah masuk verifikasi.Q lis

7

khoirul huda/bhirawa

Warga yang penasaran ingin melihat rusa bertarin di Desa Karanglo Kecamatan Merakurak Tuban setelah ditangap di ruang kelas madrasah oleh warga desa setempat beberap hari yang lalu.

Rusa Bertaring Ditangkap Warga Dikira Hewan Jadi-jadian Tuban, Bhirawa Sempat dikira hewan jadi-jadian, seekor rusa liar berjenis kelamin jantan kemarin (22/ 9) ditanggap warga Desa Karanglo, Kecamatan Kerek Tuban, setelah beberapa hari digegerkaan dengan kabar penangkapan ‘Rusa Drakula’ karena muncul beberapa kali di pemukiman penduduk pada tengah malam.

Hewan rusa yang tidak lazim karena memiliki taring tersebut kini menjadi totonan warga yang penasaran ingin mengetahui, setelah ditangap warga di sekolah Madrasah di desa setempat. “Awalnya di salah satu kamar mandi madrasah, kemungkinan mau minum, setelah itu lari dan masuk kelas terus ditangap anak-anak dibantu oleh warga,” kata Sunandar Kepala Desa (Kades) Karanglo saat dikonfirmasi Bhirawa (22/9).

Lebih lanjut diterangkan, saat ini kondisi hewan rusa tersebut masih dipelihara warga dan menjadi tontonan. Kades Karanglo juga menyampaikan tidak ada kejadian aneh atau laporan warga baik sebelum tertanggap hingga saat ini. “Tidak ada laporan dari warga, cuma kakinya diselonjorkan terus dan tidak mau berdiri, mungkin kelelahan atau ada yang sakit,” terang Sunandar.

Di tempat yang sama, Saptono warga desa setempat yang juga ikut menangkap rusa tersebut menyatakan, pada malam Jumat

tiga hari sebelum ditangkap warga, sejumlah warga termasuk dirinya sudah bertemu dengan rusa tersebut, namun dirinya tidak mengetahui jika yang mengagetkanya di tengah malam itu adalah seekor rusa.

"Kalau tidak salah malam Jumat itu ya ini, tapi saya pikir hanya kambing saja milik tetangga yang lepas, tapi pas saya dekati kook lompat-lompat, kita tidak mau berperasangka dulu, tapi menurut orang tua itu memang jadi-jadian soalnya rusa itu gigiya seperti kambing tidak ada siungnya (taring – red.)," terang Saptono.

Alasan rusa tersebut merupakan mahluk jadi-jadian juga diperkuat oleh keterangan warga lainnya yang menyatakan, daerah Karanglo cukup jauh dari hutan, apalagi saat ini keberadaan rusa liar diperkirakan sangat tidak mungkin. "Rusa dari mana, di sini tak ada hutan, paling ya jadi-jadian, itu juga ada siungnya malah gak mungkin rusa beneran, setahu saya gigi rusa itu kayak gigi kambing," terang Yanto warga lain yang berada di lokasi.

Rusa saat ini masih diikat warga di sebuah pohon mangga untuk dijadikan tontonan, ratusan warga tampak padat di sekitar rusa yang terus meronta ingin melepaskan dari dari ikatanya itu, ada yang memotret menggunakan kamera ponsel ada juga yang memegang rusa tersebut karena penasaran.Q hud

Batu, Bhirawa Pemerintah Kota (Pemkot) Batu segera mengajak kerja sama Universitas Negeri Surabaya (Unesa). Hal ini berkaitan dengan penyediaan tenaga pendidik (guru) untuk siswa berkebutuhan khusus atau inklusi. Diharapkan pada tahun depan (2015) sebanyak 18 Sekolah Dasar (SD) yang tersebar di Kota Batu sudah bisa menerima siswa inklusi.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Kabid Dikdas) di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Batu, Esti Dwi Astuti mengatakan, kerja sama ini mengarah pada pemberian pendidikan atau pelatihan kepada para guru tentang pendidikan inklusi.

Maksudnya, dari 18 SD yang membuka program inklusi ini terlebih dulu menunjuk salah satu gurunya untuk diberikan pelatihan pendidikan inklusi. “Nantinya guru-guru yang ditunjuk dari 18 SD ini akan mengikuti kuliah selama 2 semester tentang pendidikan inklusi yang dilaksanakan di Unesa,”ujar Esti, Senin (22/ 9).

Ia mengaku, pihak Disdikpora sangat kekurangan guru berkebutuhan khusus tersebut. Dan idealnya guru berkebutuhan khusus harus guru yang benar–berar Guru Pendidikan Khusus ( GPK).

Sebagai langkah awal, kemarin bertempat di Gedung Bima Sakti Songgotiti, Disdikpora telah mengumpulkan 18 Kepala Sekolah SD. Para kasek ini diberikan sosialisasi awal terkait penyediaan pendidikan inklusi di Kota Batu.

Diharapkan, pada tahun

depan semua anak berkebutuhan khusus yang ada di Kota Batu sudah bisa mengenyam pendidikan. “Nantinya, anak berkebutuhan khusus untuk bersekolah bisa memilih, ikut bergabung dengan pendidikan formal, atau ikut program khusus inklusi,” tambah Kepala Disdikpora Batu, Mistin.

Mistin menambahkan, ketersediaan sekolah SD inklusi ini akan dideklarasikan bersamaan dengan perayaan HUT Kota Batu pada bulan ini. Pemkot ingin menunjukkan keseriusannya bahwa mereka memberikan kepedulian tinggi terhadap kebutuhan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.

Diketahui, sebelumnya di Kota Batu sudah ada tujuh SD yang menyediakan sekolah inklusi. Yaitu, SDN Tlekung 1 dan 2, SDN Junrejo 1 dan 2, SDN Dadaprejo 2, SDN Mojorejo, dan SD Muhammadiyah 4. Untuk bisa menambah jumlah SD inklusi ini, maka Disdikpora tengah memfokuskan diri pada penyiapan tenaga pendidik.

Selain itu, Disdikpora juga tengah melakukan identisikasi terhadap anak yang berkebutuhan khusus terutama disabilitas. Hal ini berkenaan dengan penyiapan sarana prasarana pendukung lainnya. Rencana penambahan sekolah inklusi tersebut juga mendapat dukungan dari Pemerintah Pusat dan Prov.Jatim. Mereka siap membantu Kota Batu termasuk pengadaan alat pembelajaran khusus.

Q nas

nas/bhirawa

SDN Junrejo 01 menjadi salah satu sekolah di Kota Batu yang menyediakan program pendidikan inklusi bagi warga kota wisata ini.

Wilayah Kelurahan Bugul Kidul Akan Jadi Wisata Batik Keseriusan Pemkot Pasuruan dalam hal pemberdayaan pengrajin batik khas Kota Pasuruan tak hanya isapan jempol. Terbukti, dalam waktu dekat pihaknya berencana akan menjadikan di wilayah Kelurahan Bugul Kidul, Kota Pasuruan menjadi wisata batik.

hilmi husain/bhirawa

Kepala Diskoperindag Kota Pasuruan, Sumarni, menunjukkan batik khas Kota Pasuruan bercorak daun sirih dan burung kepodang, Senin (22/9). Harga batik pun relatif terjangkau yakni berkisar Rp125.000-165.000 per/potong, bahkan lebih.

Wali Kota Pasuruan H Hasani menyampaikan meski masih dalam rencana, nantinya wisata batik itu diproyeksikan menjadi wisata masa depan untuk berjualan batik khas Kota Pasuruan dari para pengrajin batik. “Rencananya di wilayah Kelurahan Bugul Kidul akan kami jadikan tempat wisata batik khas Kota Pasuruan.

Harapannya untuk meningkatkan perekonomian pengrajin batik Kota Pasuruan,” tandas H Hasani,

Senin (22/9).

Berbagai sarana pendukung demi terwujudnya wisata batik yang akan dikembangkan di lingkungan itu. Salah satunya adalah berkonsentrasi terhadap pembinaan warga (pengrajin batik). “Saat ini kami fokus terhadap pembinaan pengrajin batik.

Biar nantinya jika mereka keluar dari pembinaan ini, akan mampu menciptakan sebuah inovasiinovasi baru untuk menciptakan

lapangan kerja baru (home industri batik),” papar Hasani.

Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Pasuruan, Sumarni menyampaikan dari data Industri Kecil Menengah (IKM) batik di Kota Pasuruan terdapat 80 pengrajin batik dari dua anggota kelompok batik.

Dua kelompok batik khas Kota Pasuruan itu terdiri dari kelompok Batik Tulis Sekar Wangi Sejati yang berada di Jl KH Sarkowi Kelurahan Tembok Rejo dan kelompok Batik Kali Gembong di Jl Pattimura Kelurahan Bugul Kidul. “Batik khas Kota Pasuruan sudah dipatenkan yakni batik tulis yang bercorak daun sirih

dan burung kepodang. Mereka pengrajin batik dari kelompok Batik Tulis Sekar Wangi Sejati dan Batik Kali Gembong,” ujar Sumarni.

Bicara soal harga, batik khas Kota Pasuruan ini harganya relatif terjangkau yakni berkisar Rp125.000 hingga Rp165.000 per/ potong, bahkan lebih. Semuanya itu tergantung pada motif dan kualitasnya. “Batik khas Kota Pasuruan ini merupakan hasil keterpaduan budaya hingga menghasilkan nilai seni yang tinggi dan disukai masyarakat. Harganya batik tulispun bervariasi dan tergantung model serta bahannya yang berkisar Rp125.000-165.000 per/potong,” kata Sumarni.Q hil

8

EKONOMI - BISNIS

Kurs

SLVK Persulit UKM Ekspor Kayu Olahan JUAL

BELI

USD

11,806.00

11,688.00

SGD

9,478.92

9,376.65

EUR

15,844.83

15,684.13

JPY

11,497.86

11,380.72

GBP

19,865.96

19,662.72

Sumber: Bank Indonesia (22 SEPTEMBER 2014)

RAGAM EKBIS

Gandeng Pihak Ketiga, Kembangkan Jahe Organik Batu, bhirawa Upaya mewujudkan pertanian terus digeber oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan (Distanhut) Kota Batu. Tidak hanya melakukan program yang dibiayai APBD, Distanhut juga menggandeng pihak ketiga untuk membuat demo plot. Salah satunya yaitu untuk pengembangan tanaman jahe organik di desa Gunungsari kecamatan Bumiaji Kota Batu.

Jahe dinilai sebagai produk yang berekonomi tinggi, karena selain untuk keperluan bumbu dapur, permintaan jahe untuk bahan baku jamu juga sangat tinggi.

Saat ini kurang lebih 5 hektar lahan sedang disurvei oleh Distanhut. Tanah yang akan dipergunakan tersebut akan dianalisa terlebih dahulu apakah sudah pernah menggunakan pupuk kimia atau belum. Jika belum akan dilakukan pengurusan sertifikasi oleh Java Organic, barulah akan dilakukan penanaman jahe.

Setidaknya ada 15 petani sudah disiapkan oleh Distanhut untuk membudidayakan tanaman jahe ini. Para petani ini akan mendapatkan pendampingan dari PPL, serta pinjaman pupuk dan bibit jahe dari pihak ketiga. Kepala Bidang Kehutanan dan Perkebunan, Distanhut, Heru Waskito, mengungkapkan bahwa para petani ini baru akan mengembalikan pinjaman pupuk dan bibit jahe ini pada saat panen.

Dana yang disiapkan untuk program pengembangan jahe organic ini tidak menggunakan dana dari pemerintah, namun dana tersebut berasal dari pihak ketiga, perusahaan yang akan membeli jahe organic tersebut. “Sementara tahun ini yang dikembangkan baru 5 hektar demoplot, kalau memang perkembangannya bagus, tahun depan akan kita tingkatkan lagi,” ujar Heru kepada bhirawa, Senin (24/9).

Dijelaskan, posisi Distanhut dalam hal ini lebih pada pendampingan petani mengelola tanah, hingga mendampingi petani menjual jahe organiknya. Heru optimis jahe organik ini bisa dikembangkan di wilayah Kota Batu karena kondisi tanahnya sesuai untuk ditanami jahe. Q sup

Surabaya, Bhirawa Keberadaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) saat ini akan terancam kehilangan pasar ekspor, karena mereka diwajibkan memiliki Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SLVK) mebel dan furniture khusus UKM diterapkan per 1 Januari 2015.

Nur Cahyadi, Chairman Asosiasi Mebel dan Kerajinan Indonesia (AMKRI) Jatim mengutarakan saat ini ada 3.000 usaha yang bergerak di bidang industri pengolahan kayu di Jatim, dengan jumlah tersebut, 20% merupakan yang memiliki industri besar.

“Setiap perusahaan besar, sejak tahun kemarin diwajibkan sudah memiliki SLVK sebagai syarat dalam melakukan ekspor. Tapi untuk tahun depan, syarat tersebut mulai diberlakukan untuk UKM,” ujarnya Senin (22/9) kemarin. Ia melanjutkan, dari pengamatan yang saat ini masih dilakukan, banyak UKM yang kesulitan untuk memenuhi aturan itu. AMKRI telah memetakan, bahwa potensi kehilangan pasarnya secara nasional US$1 milar.

“Hilangnya pendapatan tersebut, karena SLVK telah menjadi standar utama ekspor meskipun tidak semua negara menganut syarat tersebut. Syarat legalitas kayu selama ini hanya digunakan untuk masuk pasar uni Eropa,” tegasnya.

Sedangkan untuk negara seperti Australia, tidak mewajibkan menggunakan sertifikat asal bahan mebel dan furniture. Sedangkan bila tanpa surat keterangan, bahan yang diolah legal izin ekspor tidak keluar. “Dahulu, Uni Eropa melakukan pemeriksaan sendiri terhadap legalitas kayu, tapi kini diambil alih pemerintah dan seperti ini,” katanya.

Ekspor produk turunan kayu nonpulp dan kertas nasional pada 2013 US$1,85 miliar. Dari jumlah tersebut Jatim berkontribusi US$1,2 miliar. Sedangkan sampai semester I/2014 ekspor produk olahan kayu dari Jatim US$800 juta.

Bila pasar ekspor tergerus, Nur menilai UKM bisa saja mengalihkan ke pasar domestik. Namun demikian, daya serap pasar dalam negeri tentu terbatas, termasuk daya belinya. “Pasar dalam negeri hanya 30% dari total nilai ekspor, karenanya mengapa luar negeri tetap menjadi tujuan karena ada daya beli,” tegasnya. Q wil

Setiap perusahaan besar, sejak tahun kemarin diwajibkan sudah memiliki SLVK sebagai syarat dalam melakukan ekspor. Tapi untuk tahun depan, syarat tersebut mulai diberlakukan untuk UKM.

Pemkot Tak Sediakan Truk Sampah untuk Hotel dan Restoran DKP Surabaya, Bhirawa Mulai tahun 2015 Pemkot melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya sudah tidak menyediakan truk angkut sampah untuk tempat usaha seperti hotel dan restoran. Pengelola diwajibkan membuang sampah sendiri ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo.

Kepala DKP Kota Surabaya Chalid Buhari mengatakan, kebijakan ini diterapkan karena makin meningkatnya jumlah sampah yang dihasilkan Surabaya setiap harinya.

Penambahan ini karena jumlah penduduk makin banyak dan makin banyaknya tempat usaha.

Berdasarkan data pada tahun 2012 dan 2013, volume sampah yang dihasilkan warga Surabaya mencapai 1.100 ton. Namun memasuki tahun 2014, volume sampah meningkat menjadi sekitar 1.400 ton setiap harinya. “ Volume sampah

meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk dan tempat usaha.

Terutama jenis sampah dapur,” kata Chalid saat dikonfirmasi Bhirawa, Senin (22/9). Selain hotel dan restoran, Chalid juga memperhatikan tempat-tempat lainnya yang memiliki klasifikasi tempat usaha atau bisnis. Sebab mereka ini termasuk yang memiliki kontribusi besar penghasil sampah di Surabaya.

Tak hanya itu, DKP juga akan memberlakukan perda yang mengatur soal persampahan terkait dengan pengelolaannya. Sampah yang di-

hasilkan oleh tempat tempat usaha itu tak boleh langsung dibuang di tempat sampah. “ Melainkan harus diolah terlebih dahulu oleh mereka sendiri baru kemudian yang tak bisa diolah dikirim ke TPA,” tambahnya.

Kasubag Umum DKP Wisnu Wibowo menjelaskan, peningkatan volume sampah ini sekitar 200 hingga 400 ton per hari. Sebenarya sehari total produksi sampah itu mencapai 1.800 ton perhari. Sebagian diolah untuk kompos nhingga berkurang 400 ton perhari. Dan Peraturan Daerah juga sudah ditetapkan yaitu No. 10 Tahun 2014 “Meski jumlahnya masih jauh lebih kecil dibandingkan jumlah sampah perhari. Dengan adanya keterlibatan masyarakat ini sangat jauh menolong. Karena mereka sudah memilah, memilih dan mengolah sendiri sampah organik menjadi pupuk kompos,” imbuh Wisnu. Q geh

Soal 13 Sapi Mati, Keluhkan Pelayanan Pelabuhan Kalimas

KEHILANGAN TULUNGAGUNG KEHILANGAN STNK, Yamaha, th. 2013, Putih, AG3198RAF, a/n. Sumarni, Kel. Kenayan Pelapor-T.Agung No. 1418/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Yamaha, th. 2010, Hitam, AG2280RX, a/n. Endah Susanti, Ds. Serut, Boyolangu-T.Agung No. 1419/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2013, Merah, AG2501RAG, a/n. Suratman, Ds. Pojok, Ngantru-T.Agung No. 1420/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2006, AG2124SG. a/n.

Miftahul Husna, Ds. Wates, Sumbergempol-T.Agung No. 1421/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2013, Merah, AG6548RAB, a/n. Suparno, Ds. Wajak Lor, Boyolangu-T.Agung No. 1422/IMB/BI-II/2014

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 5013 EJ, a/n Mahmudah, Ds. Curah Jeru rw 03/03, Kec. Panji, Situbondo.

No. 1423/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 3014 ER, a/n Sai/P Budianto, Ds Curah Tatal rw 04/01, Kec. Arjasa, Situbondo.

No. 1424/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 2546 FC, a/n Cecilia Irawan, Ds. Sumberkolak rw 04/02, Kec. Panarukan, Situbondo.

No. 1425/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 4041 ET, a/n Supeno H, Ds.Sumberkolak rw 04/01, Kec. Panarukan, Situbondo.

No. 1426/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 5866 EJ, a/n Yuliati S.pd, Ds. Jatisari rw 06/02, Kec. Arjasa, Situbondo.

No. 1427/IMB/BI-II/2014

Selasa Kliwon, 23 SEPTEMBER 2014

trie diana/bhirawa

13 sapi mati karena kepanasan di atas kapal dan terperangkap di Pelabuhan Kalimas, beberapa hari lalu.

Surabaya, Bhirawa Matinya 13 sapi di Pelabuhan Kalimas membuat pemilik hewan berkaki empat itu, Azis Ismail rugi ratusan juta rupiah. Ia juga mengeluhkan pelayanan bongkar muat di pelabuhan. Aziz Ismail mengaku, sejak tanggal 15 September lalu, dia mengangkut sapisapinya dari Bima dan sampai di Surabaya pada hari Selasa (16/9) sekitar pukul 23.00 WIB. “Ada sekitar 250

ekor sapi yang kami bawa. Sapi-sapi ini untuk hewan kurban, yang akan kita kirim ke Jabodetabek dan Jawa Barat,” akunya, Senin (22/9).

Karena terperangkap di Pelabuhan Kalimas, sejak dua hari lalu, 13 sapinya mati karena kepanasan di atas kapal. Padahal, semua syarat administrasi sudah dipenuhi, tapi tetap tidak bisa bongkar-muatan.

Akibat 13 sapinya mati sia-sia, si

pemilik sapi kurban itu mengaku merugi ratusan juta rupiah. “Jika terus-terusan di sini (Kalimas), sapi kami akan makin banyak yang mati.

Kalau sudah begitu, kerugian kami juga makin besar,” keluh Aziz.

“Saya sudah ke syahbandar, ke balai karantina dan ke Otoritas Pelabuhan (OP). Syahbandar sudah mengizinkan tapi OP tidak mengizinkan, kami disuruh membuat surat permohonan dulu,” keluhnya. Aziz berharap OP tidak mempersulit proses bongkar muat dengan membuat surat permohonan. Bukannya dirinya tidak mau, namun hal ini masalah penting yang menyangkut mahluk hidup, sehingga surat permohonan tidak perlu. “Janganlah mempersulit kami, sapi kami saja sudah mati 13 ekor, masak harus membuat surat permohonan segala,” jelasnya.

Sedangkan Nahkoda kapal Kapal Layar Motor (KLM) Nusantara Indah, Dahlan Saleh mengaku prihatin karena 289 sapi yang dimuat dari Bima, Nusa Tenggara Timur (NTT) harus terhenti di Pelabuhan Kalimas.”Kami tidak bisa masuk ke pos 4 bongkar muat sapi, karena banyak antrean bongkar muat di Pelabuhan Kalimas. Padahal sapi kami telah datang sejak Selasa (16/ 9) malam lalu,” ujarnya di ruang kerjanya, Senin (22/9). Q ma

ahmad tauriq/bhirawa

Sertifikasi diperlukan bagi pekerja yang memiliki keahlian khususnya pekerja hotel.

SDM Perhotelan Harus Bersertifikasi

Surabaya, Bhirawa Menghadapi persaingan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) beberapa perusahaan khususnya bagi bisnis perhotelan dan restauran harus mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bersetifikasi sesuai dengan keahliannya supaya bisa bersaing dengan SDM asing. “Dengan adanya MEA ini sebenarnya merupakan peluang yang bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan pendapatan maupun permintaan yang sudah terbuka, karena dulu mungkin banyak hotel asing yang masuk ke negara kita maka dengan MEA ini adalah peluang buat kita untuk merambah ke luar negeri minimal tingkat ASEAN,” ungkap Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Timur- Muhammad Soleh, Senin (22/9).

Ia menambahkan, MEA jadi peluang untuk merambah dalam hal membuka hotel maupun restoran baru juga mengirimkan SDM ke luar negeri supaya bisa bersaing tapi syaratnya harus ada usaha dari pemerintah dan Asosiasi supaya daya saing kita tinggi agar bisa menang tapi harus dengan standarisasi karena di luar negeri sudah berstandarisasi semua.

Sedangkan di Indonesia khususnya karyawan dibidang pariwisata hanya 50 persen yang bersertifikat baik itu dibidang usaha maupun SDM. “Sebenarnya masih banyak sekali pekerja yang belum bersertifikat tahun lalu hanya 1500 karyawan yang mengurus dari 5 sampai 10 ribu karyawan karena mereka menganggap tidak penting.

Sebab sejak awal melamar kerja mereka tidak pernah ditanyai masalah itu tapi hanya diminta ijasah saja,” ujarnya. Kalupun ada sertifikat itu hanya sebagai penunjang saja berbeda dengan di negara lain saat seseorang melamar pekerjaan sesuai dengan keahliannya harus memiliki sertifikat sehingga tidak perlu lagi ditarining namun hanya pelatihan softskill saja. Q riq

Kabupaten Probolinggo Kembangkan Minapolitan

Produksi Budidaya Perikanan Capai 65 Persen Pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Probolinggo, Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) bekerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI menggelar rapat koordinasi membahas minapolitan perikanan budidaya dan perencanaan. Saat ini produksi budidaya perikan di kabupaten Probolinggo mencapai 65 persen. Hal ini diungkapkan Kepala Diskanla Kabupaten Probolinggo Dedy Isfandi, Senin 22/9.

Untuk pengembangan hal tersebut maka telah dilaksanakan Rakor yang dibuka Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Asy’ari dan diikuti oleh 60 peserta. Peserta terdiri atas pejabat KKP RI, Kementerian Koperasi dan UKM RI, Kementerian Kesehatan RI, Diskanla Provinsi Jatim, Balai Budidaya Air Payau Situbondo dan kelompok pembudidaya ikan wilayah minapolitan.

Hadir dalam rakor itu Staf

Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga KKP RI Iin Siti Djunaidah serta Direktur Prasarana dan Sarana Budidaya Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya KKP RI Dwika Herdikiawan.

“Rakor ini merupakan rangkaian kegiatan sebagai tindak lanjut dari telah ditetapkannya Kabupaten Probolinggo sebagai kawasan minapolitan berbasis budidaya ikan,” ujar Dedy Isfandi.

Minapolitan adalah model

perencanaan bagaimana berbudidaya yang baik untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

“Kita ingin ada model pertumbuhan melalui sentra produksi yang diharapkan menjadi penggerak daerah. Minapolitan ini diharapkan tumbuh di sebuah kawasan,” katanya.

Saat ini sektor kelautan dan perikanan menjadi sangat penting bagi kelanjutan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan bangsa Indonesia. Demikian pula di Kabupaten Probolinggo, sektor kelautan dan perikanan telah menjadi salah satu sektor yang penting dan menjadi motor penggerak pembangunan kawasan.

“Luas kawasan laut dan pesisir Kabupaten Probolinggo sekitar 13.593,83 hektar atau 9,07% dari luas daratan dengan panjang

pantai sekitar 72 kilometer. Potensi sumberdaya alam ini cukup besar dan merupakan modal pembangunan yang potensial untuk dikembangkan dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan.

Kawasan pesisir merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi yang penting di Kabupaten Probolinggo,” ungkapnya.

Di Kabupaten Probolinggo terdapat 24 kecamatan dan 7 di antaranya merupakan kecamatan pesisir. Potensi lahan budidaya tambak seluas 1.997 hektar telah memberikan kontribusi produksi udang sebesar 2.184 ton dan bandeng sebesar 1.319 ton.

“Hal ini setara dengan 65% produksi budidaya perikanan Kabupaten Probolinggo. Kontribusi yang demikian besar serta didukung penduduk sebagai sum-

Tambak ikan milik Sholehudin, usaha budidaya ikan nila.

berdaya yang ternyata sebagian besar juga terkonsentrasi di kawasan pesisir merupakan modal yang penting untuk menjadikan sektor kelautan dan perikanan menjadi penggerak ekonomi di kawasan ini,” jelasnya.

Pemerintah daerah telah berkomitmen untuk menjadikan

wap/bhirawa

perikanan budidaya sebagai penggerak ekonomi di kawasan pesisir. Pada tahun 2012 melalui Peraturan Bupati Keputusan Probolinggo Nomor 118/521/ 426.12/2012 tanggal 1 Pebruari 2012 telah menetapkan 7 kecamatan pantai menjadi lokasi kawasan minapolitan. Q wap

OLAHRAGA

Selasa Kliwon 23 SEPTEMBER 2014

LINTASAN

Sembilan Atlet Sumsel Ikuti Pelatnas Sea Games Palembang, Bhirawa Sebanyak sembilan atlet anggar asal Sumatera Selatan dipanggil untuk mengikuti pelatihan nasional SEA Games ke-28 di Singapura 2015.

PB IKASI memanggil atlet potensial tersebut untuk mengikuti Pelatnas SEA Games, kata Pelatih Kepala Anggar Sumsel Lukman Ahmadi di Palembang, Senin.

Kesembilan atlet tersebut masingmasing Rully Mauliadhani, Ricky Dhisullimah, Joneska Pitera Anggera, Tauhid Ramadhan, Ananda Raka Putera, Ade Indra Anshori, Patracova M Djambak, Abriansyah Indomas Putra dan Anggi.

Mengenai pelaksanaan Pelatnas, katanya, dibagi dua tempat, yakni sentralisasi dipusatkan di Jakarta dan desentralisasi di daerah.

Peraih medali pada Kejurnas 2014, seperti Rully, Ricky, Joneska dan Tauhid akan bergabung di Jakarta pada 1 Oktober 2014.

Sementara sisanya tetap menjalani latihan di daerah, ujar dia.

Mengenai peluang atlet tersebut cukup besar karena prestasinya sudah menjadi perhitungan ditingkat nasional, kata dia.

Bahkan, atlet tersebut sudah berprestasi diberbagai kejuaraan internasional sehingga peluang untuk memperkuat tim inti SEA Games cukup besar.

Sebelum dipanggil Pelatnas mereka juga rutin mengiktui berbagai kejuaraan sehingga prestasinya terus dipantau, kata dia.

"Yang jelas dengan dipanggilnya peanggar andalan Sumsel tersebut akan memotivasi atlet daerah dalam berlatih," ujarnya.Q ant

Gubernur Bakal Buka Haornas dan Popda X Surabaya, Bhirawa Jika tidak ada kendala, Gubernur Jawa Timur, Dr H Soekarwo akan membuka Hari Olahraga Nasional (Haornas) dan Pekan Olahraga Pelajar (Popda) X di GOR Tri Dharma Petrokimia Gresik, Kamis 25 September mendatang.

Pada acara yang digelar oleh Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan (Dispora) Jatim, akan diberikan penghargaan bagi atlet, pelatih, tokoh dan instansi yang peduli terhadap pembinaan olahraga di Jatim.

Menurut Kepala Dispora Jatim, Dr Sugeng Riyono, para penerima penghargaan itu sudah melalui survey yang sangat ketat. Selama hampir

satu bulan penuh tim survey melakukan kunjungan ke daerah-daerah untuk melakukan penjaringan. "Ada sekitar 18 orang yang akan menerima penghargaan termasuk tiga bupati yang kami lihat peduli terhadap pembinaan olahraga," kataya, Senin (22/9).

Lebih lanjut ia mengatakan, pada acara nanti juga akan disuguhkan senam Jula-Juli dan

Nusantara yang dilakukan secara massal. Kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan Popda. "Haornas dan Popda kita gelar bersama agar peringatan hari olahraga ini ada greget," katanya.

Dihubungi secara terpisah, Kepala Bidang Pengembangan Olahraga Rekreasi Dispora Jatim, Harti'in, SH menjelaskan, para penerima penghargaan itu nama-namanya diusulkan oleh pihak Dispora kabupaten/kota, kemudian Dispora Jatim menurunkan tim untuk melakukan wawancara. "Kami harus mengetahui sejauhmana para penerima penghargaan itu melakukan

pembinaan olahraga," katanya.

Sementara itu, Kabid Pengembangan Olahraga Prestasi Dispora Jatim, Haris Ramadhan menjelaskan nantinya pada Popda X akan melombakan/mempertandingkan 14 Cabang Olahraga (Cabor) yakni atletik, bulutangkis, bola basket, bola voli, gulat, karate, panahan, pencak Silat, Renang, Senam, Sepakbola, Sepak Takraw, Tenis Lapangan dan Tenis Meja. "Kegiatan Popda ini juga sekaligus ajang seleksi bagi para atlet sebelum turun di Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (Popwil) di Nusa Tenggara

Timur Bulan Oktober mendatang," katanya.

Nantinya para juara popda memiliki peluang besar untuk bertanding di Popwil, sebab Dispora juga menurunkan tim pemantau bakat untuk melihat kemampuan atlet. "Kami harus memilih atlet terbaik agar mereka bisa juara di Popwil," katanya.

Seperti diketahui, Jatim berambisi untuk meraih juara sebanyak mungkin di Popwil agar bisa mengirimkan alet sebanyak mungkin untuk bisa turun di Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) di Bandung 2015. Q wwn

Raih 11 Emas,Pungging Juara Porkab 2014

Dispora Papua Jaring Atlet Berbakat Usia Dini Jayapura, Bhirawa Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Papua tengah menjaring atlet berbakat usia dini untuk mengisi Pusat Pembinaan dan Latihan Pelajar (PPLP) Jayapura agar bisa berprestasi pada ajang nasional maupun internasional di masa mendatang.

"Tahun ini penjaringan atlet berbakat usia dini difokuskan pada tiga daerah, yakni Kabupaten Biak Numfor, Mimika, dan Merauke. Tahun berikutnya diperluas ke kabupaten/kota lainnya di Papua," kata Kepala Dispora Provinsi Papua Zeth P Marey di Jayapura, Senin.

Ia mengatakan, penjaringan atlet usia dini (12-15 tahun) itu disesuaikan dengan potensi dan daya dukung daerah tersebut serta kecenderungan cabang olahraga itu berkembang di daerah tersebut.

Kabupaten Biak Numfor, misalnya, lebih fokus pada cabang olahraga atletik, termasuk di kabupaten tetangganya Serui.

Di Kabupaten Merauke, cenderung berkembang cabang olahraga basket, dan di Kabupaten Mimika lebih berkembang cabang olahraga tinju.

"Memang selama ini atlet pelari cepat asal Papua ada di Serui, basket di Merauke, dan tinju di Mimika," ujarnya.

Menurut Marey, hasil penjaringan itu akan diumumkan akhir bulan ini, dan yang dinyatakan lulus seleksi atlet berbakat usia dini akan dimasukkan ke PPLP di Jayapura.

Mereka antara lain dipersiapkan untuk Pekan Olahraga Nasional (PON) 2016, dan juga jika memungkinkan untuk PON 2020 di Papua.

"Kami juga berharap pemerintah kabupaten/kota juga melakukan penjaringan atlet berbakat usia dini, agar sejalan dengan program di tingkat provinsi," ujarnya.

Marey mengaku, akan segera menyurati pemerintah kabuapten/kota, karena sebelumnya sudah dilakukan rapat kerja teknis (rakernis) untuk menyamakan persepsi.

"Penjaringan atlet atau invitasi yang akan datang di cabor lainnya, daerah lain yang bertetangga atau kabupaten penyanggah kabupaten potensial atlet seperti tiga daerah itu, juga bisa mengikutinya dan mengikuti seleksi," ujarnya.

Mengenai sarana pendukung di PPLP Jayapura, Marey mengatakan, akan dilengkapi meskipun secara bertahap.Q ant

9

karyadi/bhirawa

Walikota Malang Mohammad Anton melepas kontingen Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) X Tahun 2014.

Lepas Atlet Popda, Wali Kota Janjikan Bonus Malang, Bhirawa Walikota Malang Mohammad Anton, Senin 21/9 kemarin, melepas kontingen Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) X Tahun 2014. Para Atlet ini, akan menuju Kabupaten Gersik untuk mengikuti even antar pelajar se Jawa Timur itu.

Walikota yang kerap dipanggil Abah Anton ini, menjanjikan akan memberi penghargaan berupa bonus khusus kepada para atlet yang berhasil membawa pulang medali baik emas, perak maupun perunggu. Hanya saja pihaknya belum bisa memastikan besaran bonus yang akan diberikan kepada para atlet ini.

“Mereka merupakan pelajar pilihan yang memiliki prestasi khusus dibidang olahraga, karena itu tidak ada salahnya jika Pemerintah Kota Malang akan memberikan penghargaan kepada mereka,’tukas Abah Anton.

Mengenai berapa besar bonus yang akan diberikan kepada para atlet pihaknya masih merahasiakan. “Ya nanti akan kita bicarakan lebih detail, mengenai tekniknya seperti apa, dan besaranya berapa,”imbuh Abah Anton.

Secara khusus, Walikota yang juga Ketua DPC PKB Kota Malang itu, mengharapkan kepada semua atlet bisa tampil maksimal, dan tidak terbebani oleh tagret yang dibebankan kepada mereka.

“Kepada semua atlet, untuk bermain lepas, target yang dibebankan jangan malah mem-

bebani, kalau terlalu terbebani bisa tidak bisa maksimal. Makanya harus main lepas, tanpa beban,”terangnya.

Yang tidak kalah pentingnya menurut Abah Anton, para atlet dan official, mampu membawa nama baik kota Malang. Karena mereka akan bertemu dengan para atlet lain di Jawa Timur.

Sementara itu, dalam pertandingan nanti mereka akan mengikuti di 14 Cabang Olahraga jumlah kontingen yang diberangkatkan sebanyak 220 terdiri dari 154 atlet, dan pelatih 24 orang, dan 42 offical.

Pemkot Malang, tidak terlalu muluk-muluk, para atlet hanya ditarget mampu mempertahankan perolehan medali pada Popda sebelumnya, yakni 16 emas, 16 perak dan 18 perunggu.

Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga, Indri Ardoyo, menambahkan, jika atlet Kota Malang itu, akan mengikuti 14 Cabang Olahraga (Cabor) antara lain atletik, bola volly, bola basket, gulat, sepakbola, tenis lapangan, tenis meja, senam, renang, karate, pencak silat, sepak takraw, panahan dan bulutangkis.

154 atlet, yang mewakili Kota Malang ini, mereka sudah disaring acara ketat, karena itu diharapkan mereka mampu menjadi yang terbaik, serta mampu memperbaiki peringkat.

Jika sebelumnya berada diperingkat ketiga, tahun ini bisa menjadi peringkat kedua.Q mut

Kab Mojokerto, Bhirawa Kecamatan Pungging sukses menjadi juara umum Pekan Olahraga KabupatentPorkab) Mojokerto ke3 tahun 2014 ini. Dari 15 cabang olah raga yang dipertandingkan, atlet kontingan Kecamatan Pungging berhasil mengumpulkan 11 medali emas, 16 medali perak dan 4 medali perunggu. Dengan gelai tersebut, Kecamatan Pungging menggeser posisi Kecamatan Mojosari juara Porkab tahun lalu.

Pada porkab tahun ini, Kecamatan Mojosari harus puas di peringkat 4, dibawah ngoro dan Mojoanyar, yang berada di peringkat dua dan tiga.

Didik Chusnul Yakin, Ketua Pelaksana Porkab mengatakan, Porkab yang digelar tahun ini mempertandingkan 15 cabor turunan PON dan satu cabor eksebisi . “Medali yang diperebutkan berjumlah 74 buah, dan Kecamatan Pungging berhasil menjadi juara umum,” kata Didik yang juga kepala dinas pemuda olahraga dan pariwisata Kabupaten Mojokerto ini ketika penutupan Porkab yang digelar di halaman Pemkab Mojokerto.

Menurut Didik, partisipasi masyarakat dalam menyaksikan pertandingan Porkab cukup antusias, termasuk laga terakhir final sepak bola antara Kecamatan Sooko dan Kecamatan Ngoro yang berlangsung di Stadion Gajahmada Mojosari.

“Hasil Porkab ini bisa

dijadikan tolak ukur dan persiapan langkah menuju Pekan Olah Raga Propinsi yang ke-5 tahun 2015 nanti,” ujar Didik.

Didik juga berharap, fasilitas olahraga berupa perbaikan lintasan atletik dapat dianggarkan dalam APBD tahun 2015 agar prestasi atlet mojokerto semakin bersinar.

Sementara itu Wakil Bupati Mojokerto, Hj Khoirun Nisa yang memimpin penutupan Porkab mengucapkan selamat kepada para atlet yang telah berhasil mendapatkan medali emas, perak, dan perunggu. “Kalian jangan merasa puas atas prestasi yang telah kalian raih pada perhelatan tersebut, karena Porkab ke-3 ini masih bersifat daerah, masih ada kejuaraan lain yang bersifat regional, nasional maupun internasional. Teruslah berlatih untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi lagi di masa mendatang. Dan bagi yang kalah, ini merupakan pemicu untuk lebih giat berlatih,” ujar Wabup.

Kepada pengurus KONI maupun penggiat olah raga dan atlet, Wabup menyampaikan terima kasih atas prestasi yang telah diraih selama ini walaupun beberapa fasilitas olah raga belum memadai. “Pemerintah daerah berusaha mewujudkan harapan para olahragawan untuk memiliki stadion dan gelanggang olahraga yang memadai dalam tahun anggaran tahun depan,” tegasnya.Q kar

kaiyadi/bhirawa

Wabup Hj Khoirun Nissa menyerahkan piala bergilir Porkab 2014 kepada kontingen Kecamatan Pungging.

Perbakin Sulsel Turunkan 29 Penembak Hadapi Kejurnas Makassar, Bhirawa Pengprov Persatuan Menembak dan Berburu Indonesia Sulawesi Selatan menurunkan sebanyak 29 atlet menghadapi kejuaraan nasional Menembak Piala Awang Faroek III di Balikpapan, Kalimantan Timur, 22-28 September 2014.

Wakil Ketua Harian Perbakin Sulsel HA Thaswin Ab-

dullah di Makassar, Senin, mengatakan atlet tersebut berasal dari sejumlah pencab di antaranya Perbakin Bone, Perbakin Pangkep dan Perbakin Kota Makassar.

"Sebanyak 10 atlet asal Kabupaten Bone yang umumnya merupakan pemegang medali emas Porda 2014 sudah berangkat lebih awal untuk mela-

kukan pendaftaran. Sedangkan beberapa atlet lainnya akan menyusul paling lambat 24 September 2014," katanya.

Menghadapi Kejurnas Awang Faroek 2014, kata dia, Perbakin Sulsel pada dasarnya hanya ingin memberangkatkan 10 atlet yang merupakan peraih medali emas pada pekan Olahraga Daerah (Por-

da) XV Kabupaten Bantaeng, Sulsel, 9-16 September 2014.

Namun karena adanya keinginan besar dari sejumlah pengcab Perbakin untuk ikut terlibat dan mencari pengalaman sehingga jumlah atlet semakin banyak.

Hanya saja, sambung dia, pihaknya tetap memutuskan hanya menanggung sebanyak 10 atlet. Adapun sisanya akan

menjadi tanggungan dari pengcab masing-masing.

"Kita tentu memberikan restu jika ada atlet yang tetap ingin terlibat pada kejurnas Piala Awang Faroek. Namun peru diingat bahwa diluar dari 10 atlet yang sejak awal kita siapkan, maka konsekuensiya tentu harus menanggung biaya sendiri," jelasnya.Q ant

Konsultasi Setwan ke Gubernur Dapat Lampu Hijau Lambatnya pembentukan pimpinan definitif dan alat kelengkapan dewan, karena F-PKB tidak juga menyerahkan nama calon pimpinan yang direkom. Akhirnya setwan DPRD dan Bakesbangpol melakukan konsultasi ke Pemprov, ternyata mendapatkan tanggapan Gubernur Jawa Timur. Melalui Asisten Pemerintah, Gubernur meminta DPRD Gresik untuk segera mengirimkan nama calon pimpinan definitif.

Menurut Sekertaris DPRD Gresik Hari Soerjono,pihaknya sudah disurati Gubernur untuk segera mengirimkan nama-nama pimpinan definitif. Dengan adanya surat ini, katanya, pihaknya langsung menyurati DPC PKB untuk segera menyerahkan nama yang direkom. "Sudah kami kirim kepada PKB, dengan lampiran surat dari Gubernur juga,’’jelasnya.

Dari hasil konsultasi, Minggu

depan menjadi batas akhir bagi PKB. Kalau tidak juga dikirim, pihaknya hanya mengirimkan pimpinan dari Golkar, Gerindra dan PPP tanpa PKB. "Kami tetap kirim meski PKB tidak juga mengirimkan nama yang akan direkom saja, dan terpaksa PKB di tinggal,’’ujarnya.

Meskipun nanti PKB ditinggal, tidak menghilangkan hak mereka sebagai salah satu partai peme-

nang. Yang mempunyai jatah wakil pimpinan, kalau nanti PKB mengirimkan setelah tiga nama dilantik. Maka wakil dari PKB akan dilantik sendiri, tidak jadi satu dengan tiga pimpinan definitif yang sudah dilantik sebelumnya.

Ditambahkan Hari Soerjono, posisi wakil ketua dari PKB karena sudah ada pimpinan definitif.

Maka yang melantik ya pimpinan definitif bukan lagi PN dan Gubernur, dan bukti sinyal itu kita dapat Pemprov Jatim sudah mengirimkan surat dengan nomor 171/18556/011/2014. Yang berisi Gubernur, meminta Setwan untuk segera mengirimkan nama pimpinan definitif. Selain itu, dalam surat tersebut Gubernur juga membolehkan meninggakan

PKB kalau partai itu tidak segera mengirim rekom.

Terpisah Bendahara F-PKB Ruspandi Sunaryo mengatakan, apapun hasilnya pihaknya tetap konsisten tidak mengirimkan surat rekomendasi. Pasalnya, sampai saat ini Pimpinan Sementara tidak berhasil mengkoordinasi seluruh fraksi. Meskipun disurati lima kali, kami tidak akan bergeming, soalnya sampai sekerang pimpinan sementar tidak juga berhasil mengkoordinasikan.

Kalau memang mau meninggalkan PKB itu bukan menjadi masalah berarti, yang jelas pihaknya meminta pimpinan sementara segera melakukan koordinasi agar masalah ini bisa beres. Q kim*

Sekertaris DPRD Gresik Hari Soerjono menunjukkan surat.

kim/bhirawa

NASIONAL-POLITIK

10

Selasa Kliwon, 23 SEPTEMBER 2014

Gelorakan Cinta Tanah Air, Gelar Seminar Sejarah TRIP

KILAS NASIONAL

Pembinaan Hansip Diserahkan Satpol PP Jakarta, Bhirawa Kementrian Dalam Negeri menyatakan bahwa pembinaan dan keberadaan satuan Pertahanan Sipil (Hansip) sementara diserahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tingkat provinsi, terkait dikeluarkannya keputusan pencabutan Keppers No 55/1972 tentang Hansip.

“Pembinaan Hansip sementara dititipkan ke Satpol PP provinsi, hal ini mengacu pada Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah,” kata Dirjen Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Agung Mulyana, di Jakarta, Senin (22/9) kemarin.

Agung mengatakan, pada awal pembentukan Hansip pembinaan sepenuhnya berada di tangan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang tugasnya untuk mobilisasi rakyat dan pertahanan negara.

“Pembentukannya ketika itu langsung oleh panglima ABRI dan dikukuhkan oleh presiden melalui kepresnya, meski tidak pernah menjalani latihan militer,” katanya. Kemudian pada 1972, keberadaan Hansip dialihkan ke Kemendagri dengan diperkuat Keppres No 55 Tahun 1972. Sedangkan terkait pencabutan Keppers No 55 Tahun 1972 tidak bertujuan untuk membubarkan keberadaan dua lembaga itu, melainkan akan dibentuk aturan baru.

“Dibutuhkan payung hukum atau aturan baru terkait kenberadaan Hansip sebab acuan Keppres terkait Hansip saat ini sudah tidak relevan,” katanya.

Rencananya, aturan yang baru itu akan mengatur pola pendaftaran, umur, kepiawaian yang dibutuhkan oleh masyarakat serta standar gaji yang ditentukan pemerintah.

“Selama ini kan tidak, gaji yang didapat berasal dari biaya swadaya masyarakat serta tidak ada standarnya, selain itu masih saya temui hansip berusia 70 tahun,” katanya.Q ant

Peserta Seminar Sepakat Usulkan Mas Isman Pahlawan Nasional Semangat kepahlawan yang ditunjukkan oleh para pelajar Surabaya yang tergabung dalam Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP) dalam mempertahankan kemerdekaan perlu dijadikan contoh teladan bagi generasi muda saat ini. Untuk itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jatim menggelar seminar aktuliasasi nilai-nilai Pancasila dan cinta tanah air dengan secara khusus membahas peran kesejarahan TRIP, Senin(22/9) kemarin.

Sekretaris Bakesbangpol Jatim Nur Hasyim saat membuka acara mengingatkan nilai-nilai perjuangan para pelajar semasa mempertahankan kemerdekaan harus diketahui oleh para pelajarpelajar Surabaya sekarang.

“Para pelajar harus menyadari bahwa pada masa lalu para pelajar bukan hanya belajar tetapi juga mempertaruhkan nyawanya demi bang sa dan Negara,” jelas Nur Hasyim. Semangat kejuangan itu semakin relevan bila dikaitkan dengan perilaku para pelajar saat ini yang menggelisahkan.

“Tawuran pelajar yang masih sering terjadi tentu menun-

jukkan lemahnya nilai-nilai kejuangan mereka,” tambah Nur Hasyim lagi.

Dalam seminar yang dihadiri organisasi kemasyarakatan, guru dan Masyarakat Sejarah Indonesia tersebut mengupas tentang perjuangan tokoh pelajar pejuang sekaligus pendiri TRIP Mas Isman.

Hadir sebagai pembicara ahli sejarah Prof Dr Aminudin Kasdi, guru besar Universitas Airlangga sekaligus pelaku sejarah Prof Dr Soenarko, Prof Soetojo serta dari Dinsos Jatim Dra Sri Swadaryati dan dari Kemensos RI Siti Asyiah.

“Ketokohan Mas Isman bukan saja dari perannya dalam mempertahankan kemerdeka-

an melalui TRIP, tetapi juga nilai-nilai yang ia tanamkan kepada anak buahnya,” tutur Prof Soetojo yang juga kawan Mas Isman semasa perjuangan dulu.

Menurut Soetojo, kepada para anak buah, Mas Isman selalu menekannkan pentingnya pendidikan bagi masyarakat. Selain itu lanjut Soetojo, Mas Isman juga memiliki kepedulian dengan kehidupan perekonomian masyarakat dengan ditandai berdirinya Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong yang menjelma menjadi organisasi kemasyarakatan Kosgoro salah satu ormas yang melahirkan partai golongan karya (Golkar).

Ketika memasuki sesi tanya jawab dan dialog yang dipandu moderator redaktur Harian Bhirawa Wahyu Kuncoro SN muncul keinginan dari sebagian besar peserta seminar untuk mengusulkan agar Mas Isman menjadi Pahlawan Nasional.

Menanggapi usulan tersebut, Ketua masyarakat Sejarah Inodnesia yang juga menjadi

why/bhirawa

Dari kiri Prof Dr Aminudin Kasdi, Prof Dr Soenarko, Dra Sri Swadaryati dan Siti Asyiah nara sumber Prof Aminudin Kasdi mengingatkan bahwa untuk merealisasikan usulan tersebut tidak mudah, karena harus melalui seminar ilmiah dulu.

“Sebelum seminar digelar, perlu dilakukan penelitian yang mendalam terkait dengan sosok yang ingin diusulkan.

Nah ini butuh kerja keras dan dukungan semua pihak,” jelas Amnidun Kasdi.

Jokowi-JK Disarankan Tiru Brazil Kembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Industri Jakarta, Bhirawa Ketua Pusat Kajian Amerika Universitas Indonesia Suzie Sudarman menyarankan pemerintah Joko Widodo bersama Jusuf Kalla meniru keberhasilan pembangunan perekonomian Brazil dengan cara mengembangkan bidang kerakyatan disertai industrialisasi.

Jokowi Diminta Tak Terjebak Pragmatisme Jakarta, Bhirawa Pemerintahan Jokowi JK nampaknya kesulitan menghadapi realitas politik yang penuh desakan pragmatisme. Janji janji kampanye, seperti koalisi tanpa syarat, kabinet ramping, dan para menteri bebas Parpol, ketiganya gagal diwujudkan. Namun jika Jokowi JK mampu membuat terobosan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat, pasti rakyat akan terus mendukungnya.

Demikian benang merah pendapat para Wakil Ketua MPR RI dalam dialog bertajuk “Tantangan Pemerintahan Kedepan” yang digelar dalam press gathering MPR RI di Batam. Hadir Sekda Kepri Robert Iwan Loriaux, mendampingi para Waka MPR RI Melani Suharli, Hajriyanto Thohari, Ahmad Farhan Hamid dan Dimyati Natakusumah.

Farhan Hamid menilai Jokowi telah gagal menjadi dirinya sendiri. Kompromi-kompromi pilitik yang dilakukan, telah mengubah jati dirinya.Tantangan kedepan adalah bagaimana pemerintahan Jokowi JK bisa membuat bangsanya beradab. Yakni dengan membuat bangsa ini beradab, dengan memulai dahulu dari Indonesia Timur. Karena sampai saat ini, disana semua belum tersedia, disana rakyat masih miskin.

“Gak usah menunggu virus perpecahan di Scotlandia yang sudah merembet ke Spanyol. Jangan sampai virus Scotlandia itu menular juga ke Indonesia Timur.

Dalam 5 tahun pemerintahan Jokowi JK, harus dijaga jangan ada wilayah yang dikuasai asing,” cetus Farhan Hamid.

Dimyati Natakusumah berpesan agar Jokowi JK membuat terobosan terobosan yang bermanfaat bagi kese jahteraan rakyat.

Keberadaan oposisi sebagai penyeimbang diperlukan agar pemerintahan tetap on the track. Jika parlemen kuat, pengawasan terhadap jalannya pemerintahan akan baik dan Indonesia bisa bersih. Bila on the track, negara akan lebih baik dan pertumbu han ekonomi akan naik.

“Korupsi yang sangat masif di semua lini, di eksekutif, legislatif dan yudikatif selama ini telah merusak tatanan negara.

Maka jika parlemen dan pemerintah sama sama kuat, hal tersebut akan bisa diatasi,” kata Dimyati.Q ira

Kepala Bidang Integrasi Bangsa Bakesbangpol Jatim R Tajhjo Widodo menyambut baik munculnya usulan dari peserta. Pihaknya berjanji untuk ikut mendorong agar usulan itu bisa terwujud.

“Sebagai birokrasi, tentu kami akan membantu memfasiltasi keinginan masyarakat tersebut sepanjang masih dalam tupoksi kami,” jelas Tjahjo Widodo lagi. Q why

antara foto

Pegiat anti korupsi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi melakukan aksi dengan menggunakan topeng terpidana kasus korupsi Anggodo Widjojo di depan Kantor Kemenkumham Jakarta, Senin (22/9).

Pemerintah Tak Serius Berantas Korupsi Jakarta, Bhirawa Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan anti korupsi ICW Emerson Yuntho mengatakan pemberian pembebasan bersyarat dan remisi bagi terhadap koruptor merupakan ketidakseriusan pemerintah memberantas korupsi.

“Ini adalah aksi protes kami terhadap pemerintah yang memberikan pembebasan bersyarat dan remisi kepada koruptor,” kata Emerson saat berdemo di depean Kemenkumham bersama Koalisi Masyarakat Sipil di Jakarta,

Senin (22/9) kemarin.

Ia mengatakan pihaknya meminta pemerintah agar transparan saat memberikan pembebasan bersyarat dan remisi kepada koruptor. Emerson menambahkan pemberian pembebasan bersyarat kepada Hartati Murdaya dan remisi kepada Anggodo Wijoyo tidak sesuai syarat.

“Anggodo baru dihukum 15 bulan tapi sudah mendapatkan remisi 29 bulan, ini kan aneh,” katanya. Ia menambahkan bahwa syarat mendapatkan remisi yaitu telah menjalani sepertiga masa

hukuman dan berkelakuan baik, Anggodo belum menjalani sepertiga masa hukumannya.

Pada demonstrasi itu, Koalisi masyarakat sipil memakai baju tahanan KPK dan menggunakan topeng berwajah Hartati dan Anggodo. Ada juga demonstran yang mengenakan topeng berwajah Presiden SBY, namun langsung diamankan polisi.

“Kita menyuruhnya melepaskan topeng itu karena tidak boleh ada penghinaan lambang negara,” kata polisi yang berjaga.

Q ant

“Kita memiliki presiden baru yang populis, Joko Widodo (Jokowi). Brazil juga dibangun oleh tokoh populis, Lula da Silva, yang menggunakan paham kerakyatan disertai dengan pembangunan industri agar hasil produksi rakyat dapat disalurkan,” kata Suzie di Depok, Senin (22/9) kemarin.

Ia mengatakan industrialisasi adalah hal penting, namun agak dilupakan dalam konsep kerakyatan dalam bidang ekonomi yang akan diterapkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

Berbagai pihak, katanya, menilai industrialisasi akan berdampak pada inflasi karena persebaran uang di masyarakat banyak, namun industrialisasi sebenarnya dibutuhkan untuk memajukan perekonomian petani.

Menurutnya hal itu terbukti dari pengalaman Brazil yang berhasil memadukan paham kerakyatan disertai industrialisasi sehingga kini dapat berswasembada pangan dan menjadi kekuatan ekonomi terbesar ketujuh di dunia.

“Banyak pengalaman Brazil yang bisa diulang di Indonesia, misalnya swasembada pangan. Melalui usaha selama tiga puluh tahun Brazil sekarang ‘net exporter’, padahal sebelumnya ‘net importer’,” tuturnya.

Ia mengatakan perkembangan ekonomi Brazil tidak terlepas dari keberhasilan menyebarkan industri kreatifnya ke seluruh dunia, misalnya industri perfilman, serta sektor pertanian, misalnya buah-buahan, yang kini menguasai Amerika.

Kreativitas sumber daya manusia maupun kekayaan alam Indonesia, katanya, tidak kalah dibandingkan Brazil sehingga dengan kebijakan yang tepat akan dapat meniru keberhasilan Brazil.

Ia menyayangkan selama ini Indonesia hanya berkiblat pada Amerika Serikat dalam bidang ekonomi, dan tidak memperhatikan pengalaman dan potensi negara lain yang lebih mudah ditiru Indonesia.

“Amerika terlalu jauh. Kalau mencontoh negara-negara yang agak mirip budaya dan kondisinya, jauh lebih masuk akal,” katanya. Q ant

BPBD Lumajang dan BNPB Rakor

Bahas Rambu dan Peta Informasi Kebencanaan Nasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang dan Badan Nasional Penannggulangan Bencana (BNPB) melakukan Rakor (Rapat Koordinasi). Rakor ini membahas rencana penyeragaman pembuatan rambu bahaya dan papan peta informasi kebencanaan secara nasional. Hal ini menyusul digodoknya rancangan Peraturan Kepala BNPB. Saat ini masih dikonsultasikan ke daerah untuk mendapatkan masukan. Salah-satunya Tim BNPB datang ke Kabupaten Lumajang. Kabupaten Lumajang sendiri selama ini telah banyak memasang rambu bahaya dan peta informasi kebencanaan di zona rawan erupsi Gunung Semeru. Tim BNPB yang dikoordinir Medi Herlianto Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiap-siagaan bencana melakukan rakor bersama BPBD Kabupaten Lumajang dan 14 instansi lainnya termasuk unsur TNI Polri.

Kasubid Peringatan Dini BNPB Anas Lutfi mengatakan, rambu bahaya dan papan informasi kebencanaan tidak bisa seenaknya sendiri dipasang.

“Jadi harus ada aturannya,’’katanya. Seperti apa rambu yang harus dipasang, jenisnya dan sebagainya. Karena berbicara bencana tidka hanya erupsi Gunung berapi saja, masih ada tsunami, longsor dan lainnya.

“Gambar rambu seperti apa, contohnya kalau untuk ancaman lahar seperti apa dan sebagainya,’’jelasnya. Hal itu penting

dan masih kita diskusikan bersama daerah sebelum nanti rancangan peraturan Kepala BNPB ini ditetapkan dan diseragamkan secara nasional.

Anas Lutfi berharap peraturan ini akan menjadi payung hukum bagi daerah untuk pengadaan rambu dan papan peirngatan dini ini. Anggarannya dari mana juga akan diatur dalam peraturan ini.

“Ini yang sedang dibuat payung hukumnya dulu secara legal,’’ungkapnya.

Draft peraturannya sudah ada, dan saat ini didiskusikan dalam bentuk Rakor atau audiensi dengan daerah. ‘’Apakah kirakira ini cocok untuk peringatan dini yang dibutuhkan masyarakat, apakah seperti ini rambunya dan sebagainya,’’tandasnya. Jika

masih belum sempurna, maka akan kita sempurnakan lagi.

Menurut Anas Lutfi, sebagai langkah awal akan membuat peta stimulus ke daerah-daerah untuk percontohan papan peringatan bahaya dan peta informasi kebencanaan ini. ‘’Nanti daerah diharapkan juga membuat peraturan dan membuat, memasang di lokasi-lokasi yang rawan itu,’’tandasnya. Untuk selanjutnya akan membuat peta stimulus. Mungkin kita pasang beberapa rambu-rambu itu sebagai percontohan. ‘’Harapannya daerah bisa melengkapi, membuat sendiri serta mengangarkan untuk memperbanyak pembuatan rambu dan petanya,’’ lanjut Anas.

Sementara itu Hendro Wahyono Kepala Bidang Pencegahan, Kesiap-siagaan dan Logistik BPBD Kabupaten Lumajang mengatakan, pihaknya untuk bencana erupsi Gunung Semeru dan Tsunami di pesisir Selatan telah membuat dan memasang cukup banyak rambu peringatan. ‘’ Ada beberapa yang telah dan akan dipasang,’’katanya.

Pertama rambu peringatan untuk 2012 itu ada 10 unit, lalu Tahun 2015 ada 5 unit. Rambu itu dipasang tersebar di wilayah bencana, baik erupsi Gunung Semeru maupun Tsunami.

“Terus kalau rambu arah evakuasi, titik kumpul dan sebagainya juga telah dibuat agak

banyak,’’ imbuhnya Tersebar di wilayah rawan bencana juga.

Selain itu, ada rambu peringatan longsor yang juga telah kita pasang di daerah-daerah rawan longsor. Jika kemudian rambu peringatan bencana yang telah di pasang ternyata berbeda dengan yang akan diseragamkan BNPB, BPBD Kabupaten Lumajang akan membuat rambu baru untuk dipasang di daerah-daerah yang memang belum terpasang rambu peringatan terebut. ‘’Untuk rambu yang sudah ada, secara bertahap jika seluruhnya terpenuhi akan menyesuaikan dengan dilakukan pergantian,’’tandasnya.

Q yat,adv

Selasa Kliwon 23 SEPTEMBER 2014

Pemeriksaan Penerima Aliran Dana Korupsi BWR Berlanjut l Sambungan hal 1

akan memeriksa 5 saksi lagi yang juga menjadi penerima aliran dana,”ujar Jendra saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (22/9).

Ditargetkannya, dalam seminggu ke depan pemeriksaan terhadap kelima saksi tersebut bisa rampung. Diharapkan pula pemeriksaan atau audit dari BPKP juga akan selesai dalam minggu ini.

Saat ini, Kejari ingin mengetahui nilai riil dari kerugian negara atas kasus ini.

Karena itu pula penyidik juga melakukan pendalaman terhadap nilai dari dana yang mengalir ke penerima bantuan yang jumlahnya mencapai 10 orang tersebut.

Kondisi ini menjadi pertimbangan bagi Kejari untuk tidak tergesa-gesa menahan Anton sebagai tersangka dari kasus ini. “Karena ada batas waktu untuk menahan tersangka, sedangkan berkas yang kita kumpulkan masih kocar-kacir,”tambah Jendra.

Iapun tak ingin tersangka lepas dari penahanan, karena masa penahanan yang telah melebihi batas yang telah ditetapkan. Diketahui, Kejari Kota Batu sangat berhati-hati dan berusaha lebih teliti dalam mengungkap kasus dugaan korupsi uang APBD PT BWR. Karena itu mereka melakukan kerjasama dengan BPKP dan akademisi Universitas Brawijaya (UB) untuk melakukan audit.

Penyidik membutuhkan kejelian dalam menjalankan tugasnya. Karena mereka juga tengah mendalami adanya uang lain yang masuk di dalam rekening PT BWR. Maksudnya, uang yang masuk itu di luar uang yang berasal dari APBD sebesar Rp 2 miliar.

“Uang yang lain itu sebesar Rp 1 miliar, jadi total uang yang ada di dalam rekening PT BWR ada Rp 3 miliar. Namun kita masih menyelidiki asal dari uang yang Rp 1 miliar tersebut, yang diakui oleh Anton (Direktur PT BWR Dwi Martono Arlianto) sebagai uang miliknya. Ini kan aneh jika ada uang milik pribadi masuk ke reke­ ning lembaga?,”ujar Kepala Kejari Batu Meran.

Saat ini uang Rp 1 miliar yang diakui milik Anton itu sudah tidak ada lagi di dalam rekening PT BWR. Jadi uang tersebut masuknya tidak jelas, dan keluarnya juga tidak jelas. Sehingga sempat memunculkan dugaan adanya indikasi pencucian uang (money laundry) dalam rekening PT BWR. n nas

Jet Tempur Sukhoi dan Hawk Tiba di Iswahjudi l Sambungan hal 1

Seperti diberitakan sebelumnya, TNI akan menggelar peringatan HUT ke-69 secara besar-besaran di Dermaga Ujung Surabaya pada 7 Oktober 2014 dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp 20 miliar.

“Biaya operasional Rp 20 miliar. Anggaran pasti dari negara,” kata Kapuspen TNI Mayjen Fuad Basya di Pusat Penerangan Mabes TNI Cilangkap.

Menurut Fuad, biaya tersebut belum mencakup alutsista yang akan digunakan TNI, baik Angkatan Darat, Angkatan Udara maupun Angkatan Laut saat demonstrasi, seperti ada salah satu peluru dari alutsista yang sekali ditembakkan membutuhkan biaya operasional yang cukup mahal. “Itu pun tidak termasuk biaya operasional yang telah ia sebutkan sebelumnya,” kata Fuad.

Ada berbagai demonstrasi yang akan dipamerkan TNI baik dari AU, AL, dan AD, mulai dari demonstrasi serangan-serangan udara langsung yang sasarannya ditembakkan di laut. Juga akan ada tank-tank penembakan di laut dan operasi lintas udara di Madura yang dapat disaksikan dari ujung dermaga.

“Ada kegiatan terjun statik di laut oleh AL. Pembebasan sandera di laut, bela diri militer di atas tank. Mereka nanti berkelahi di laut. (Demonstrasi) akan ditutup oleh Jupiter Acrobatic Team,” katanya.

Berbagai alutsista akan dipamerkan dalam perayaan HUT TNI nanti. Mulai dari pesawat tempur F-16, tank leopard, panser Anoa dan lain-lain. TNI total akan menerjunkan 205 pesawat dalam acara ini, 139 di antaranya milik TNI AU. Sekitar 18 ribu personel akan dilibatkan, baik yang upacara maupun yang ikut demonstrasi. n fin

Pernah Kepincut Gadis Bawean l Sambungan hal 1

melaksanakan kerja lapangan, tepatnya di Pulau Bawean. Saat itulah Wahid remaja tertarik dengan salah satu gadis di Pulau Bawean. ‘’Itu hanya cerita lama. Tapi terlepas dari itu, saya sangat mengagumi keindahan Pulau Bawean yang masih asli dengan penduduknya yang terkenal ramah,’’papar suami dari Dra Astried Wahid Wahyudi ini.

Disebutkannya, dengan dibukanya lapangan terbang di Pulau Bawean diharapkan akan mampu menyedot para turis lokal maupun manca negara. Apalagi di sana banyak tempat wisata yang begitu indah dan tidak kalah dengan Bali. Apalagi di pulau ini juga menyimpan potensi kekayaan alam yang begitu besar seperti batubara. ‘’Saya optimistis dengan dibukanya lapter, perekonomian di Pulau Bawean semakin berkembang. Apalagi di sana sebagian besar para lelakinya menjadi TKI, dengan beroperasinya lapter maka diharapkan para lakilaki di sana tak perlu bekerja keluar negeri.

Mereka bisa bekerja di rumahnya dan menciptakan lapangan kerja baru seiring tumbuhnya wilayah. Sebaliknya diharapkan para turis berbondong-bondong datang ke Bawean dan akan semakin menambah PAD di wilayah paling utara Gresik ini,’’tegasnya.

Dan lokasi geografisnya yang dekat de­ ngan Singapura, diharapkan Pulau Bawean bisa menarik perhatian para wisatawan asing khususnya dari Negara Singai. Tentunya semua ini harus diimbangi dengan penggarapan tempat wisata yang benarbenar profesional. n cty

SAMBUNGAN

11

Terindikasi Korupsi, APTRI Desak Polda Jatim Selidiki PTPN XI l Sambungan hal 1

APTRI mendesak Dirut PTPN XI segera menyelesaikan dana talangan tersebut. ‘’Jika tidak diberi, kami terpaksa melaporkan ke aparat kepolisian dari Polda Jatim dan Polrestabes Surabaya. Bahkan kami meneng­ arai PTPN XI pada musim giling 2013 terindikasi terjadi manipulasi pembukuan dengan membubuhkan keuntungan semu,’’tegas Arum di depan sejumlah anggota DPRD Jatim, Senin (22/9).

Menurut Arum Sabil, dana talangan gula petani itu sedia­ nya akan dibiayai sendiri oleh management PTPN XI. Namun dalam faktanya terungkap yang membiayai adalah para pedagang gula, dengan indikasi dan patut diduga menforward sale kan gula milik PTPN XI sehingga negara berpotensi dirugikan karena permainan harga dan beban bunga yang dampaknya merugikan PTPN XI. “Padahal sesuai Permendag No 7 Tahun 2004 kewajiban PTPN XI sebagai importir terdaftar itu supaya tak melakukan impor, tapi punya kewajiban menyelamatkan dan mengamankan Permendag No 45/M-DAG/PER/8/2014 dimana HPP Gula adalah sebesar Rp8.500/ kg, jadi predikat itu melekat. Tapi dalam praktiknya justru sebaliknya,” dalihnya Dampak lainnya, petani tebu dirugikan karena kesalahan pengambilan kebijakan Direksi Utama PTPN XI yang menyimpang dari SK Memperindag No 527 Tahun 2004. Karena itu petani tebu mendesak agar BPK melakukan pemeriksaan ulang terhadap pembukuan rugi laba keuangan PTPN XI minimal semenjak musim gi­ling 2012 sampai dengan 2014 dan hasilnya agar dipublikasikan.

“Kami mendesak supaya DPRD Jatim membuat Panitia Khusus (Pansus) tentang PTPN XI, dan hasilnya bisa dijadikan landasan

penyelidikan pihak aparat kepolisian. Bahkan kalau perlu Polda Jatim membuat tim penyelidikan jalan bareng dengan Pansus DPRD Jatim,” pinta Arum.

Sementara itu, sekretaris APTRI Jatim H Ahmad Mawardi menambahkan bahwa total tunggakan PTPN XI yang belum dibayarkan kepada petani tebu di Jatim ditaksir mencapai Rp 850 miliar. Dengan asumsi DO yang belum dibayar adalah yang ke-7 hingga ke-12 atau 5 kali musim giling. “Rata-rata setiap giling itu bisa menghasilkan gula 20 ribu ton, dengan HPP gula Rp 8.500/kg maka setara Rp170 mi­ liar. Kemudian dikalikan 5 kali musim giling maka total tunggakan DO yang belum dibayar mencapai Rp 850 miliar,” jelas pria asal Pasuruan ini.

Bagaimana jika PTPN XI tak mampu membayar? Kembali Arum Sabil menegaskan bahwa Meneg BUMN Dahlan Iskan harus berani mencopot Direksi PTPN XI. Karena berbagai masalah itu bisa menimbulkan kanker (penyakit) sehingga PTPN XI bisa mati, dan imbasnya pabrik gula juga mati dan petani tebu juga mati.

“Saya heran di PTPN lain tidak terjadi apa-apa, bahkan malah untung. Sepertinya Dirut PTPN XI sengaja ingin bikin bangkrut dan salah menerapkan kebijakan.

Agar ada efek jera maka kami akan laporkan kasus ini ke ranah pidana dan segera membuat lapor­ an ke Polda Jatim,” ujarnya.

Menanggapi aspirasi petani tebu Jatim, Kusnadi selaku Wakil Ketua DPRD Jatim sementara berjanji akan segera memfasilitasi dan memediasi masalah ini dengan cara memanggil Dirut PTPN XI, perwakilan APTRI, dan aparat kepolisian untuk duduk bersama memberikan klarifikasi kenapa DO petani tebu belum dibayar.

“Untuk jangka pendek, dalam minggu ini kami akan mengundang Dirut PTPN XI bersama

pihak terkait supaya tunggakan petani segera dibayar. Sedangkan jangka panjangnya bisa saja diusulkan membikin Pansus,” terang politisi asal PDIP. Anggota DPRD Jatim lainnya, Miftahul Ulum menambahkan bahwa kasus PTPN XI yang sangat merugikan petani tebu itu sudah termasuk pelanggaran hukum (kriminal) dan pelanggaran kebijakan. Karena itu, dia sangat mendukung DPRD Jatim membuat Pansus PTPN XI. Apalagi Perda No 17 Tahun 2012 tentang rendemen dan hablur tebu masih menjadi macan kertas, padahal ditargetkan pada 2015 rendemen tebu sudah bisa mencapai 10 sehingga kesejahteraan petani tebu di Jatim bisa meningkat.

“Sebanyak 66 % tebu petani yang digiling itu setelah menjadi gula berubah menjadi DO untuk dibayar PTPN lalu dilelang. Sedangkan 34 % masuk pabrik gula sebagai ongkos giling. Itu sesuai Permendag kalau PTPN XI mangkir berarti melanggar aturan dan layak dibawa ke ranah hukum,” tegas politisi asal Jember.

Sementara itu, anggota DPRD Jatim dari FGolkar menegaskan jika persoalan yang disampaikan para petani ini sebenarnya per­ soalan lama. Dari persoalan tersebut DPRD Jatim melahirkan Perda No 17 Tahun 2012 tentang rendemen tebu dan hablur. Sayangnya perda ini tidak bisa berjalan maksimal, dikarenakan adanya permainan dari pihak-pihak tertentu.

Ditambahkan politisi yang juga mantan anggota Komisi B DPRD Jatim periode 2009-2014 ini, sebenarnya yang paling penting dalam menyelesaikan permasalahan ini harus dilakukan revitalisasi pabrik-pabrik gula. Ini karena usia pabrik-pabrik gula di Jatim sudah lebih dari 100 tahun dan diperlukan revitalisasi secara total. ‘’Selain itu juga harus ada keterbukaan antara pihak pabrik dan petani tebu,’’tegasnya. n cty

RUU Pemda Akan Disahkan, Kepala Daerah Jabat Ketua Parpol Bisa Diberhentikan l Sambungan hal 1

khusus atau orientasi. Jika tidak ada perubahan, sanksi pemberhentian baru dikeluarkan. “Dengan UU Pemda ini jadi lebih tertib. Selama ini susah sekali memberi sanksi kepala daerah,” ujar Gamawan.

Selain larangan menjabat ketua parpol, ada beberapa larangan lain bagi kepala daerah dengan ancaman sanksi pemberhentian. Yakni larangan melakukan perjalanan keluar negeri tanpa izin dari menteri.

Kemudian larangan meninggalkan tugas dan wilayah kerja lebih dari tujuh hari berturut- turut atau tidak berturut-turut dalam waktu satu bulan tanpa izin menteri untuk gubernur dan wakil gubernur.

Serta tanpa izin gubernur untuk bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota.

Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Djohermansyah mengatakan RUU Pemda akan disahkan pada rapat paripurna DPR, Selasa hari ini. Pecahan revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 itu mengatur penguatan kewenangan gubernur dan pemerintahan tingkat provinsi.

Dijelaskannya kewenangan gubernur dalam RUU Pemda akan

diperkuat. Antara lain, gubernur memegang kewenangan penuh terkait izin dan pengelolaan pertambangan, pengelolaan hutan, kelautan, dan perikanan.

“Tadinya kewenangan itu ada di kabupaten/kota. Kami pindahkan ke gubernur karena ini kewenangan yang bersifat ekologis, rawan dengan penyimpangan,” kata Djohermansyah di kantor Kemendagri.

Selama ini, menurut dia, sulit mengontrol implementasi kewenangan yang bersifat ekologis tersebut. Karena dijalankan oleh 497 kabupaten/kota ditambah daerah pemekaran. Jika dikelola pemprov, diharapkan pengawasan dan fungsi kontrol berjalan lebih baik.

Selain itu, dari aspek sumber daya manusia, pemerintahan tingkat provinsi lebih mencukupi. Baik kuantitas mau pun kualitas. Termasuk ketersediaan personel yang ahli mengurus tambang, kehutanan, perikanan, dan kelautan lebih baik di provinsi. “Kalau di kabupaten, kadang dinas pertambangan kepala dinasnya nggak ngerti atau bukan ahli pertambangan,” jelas Djohermansyah.

Selain kewenangan menyangkut aspek ekologis, RUU Pemda juga mengakomodasi pengaturan

aspek sektoral lain menjadi lebih efektif. Misalnya, pengurusan izin sekolah dan rumah sakit.

RUU Pemda mengatur kewenangan menyangkut pendidikan dasar diatur oleh pemerintah kabupaten/ kota. Lalu pendidikan tingkat menengah diatur oleh pemerintah provinsi. Sementara pendidikan tinggi diatur pemerintah pusat.

Begitu pula pengaturan izin rumah sakit. Pemerintah kabupaten/ kota berwenang mengatur rumah sakit tipe C dan D. Sementara rumah sakit tipe B diatur pemerintah provinsi. Pemerintah pusat mengatur rumah sakit tipe A. “Jadi ini supaya ada clear cut, jangan himpithimpitan, overlapping antara pemerintah pusat dengan provinsi, atau provinsi dengan kabupaten/ kota. Supaya jangan ada tumpang tindih,” ungkap Djohermansyah.

Pemerintah mengajukan revisi UU Pemda Nomor 32 Tahun 2004 sejak 2011. Undang-undang tersebut dipecah menjadi tiga rancangan.

Yakni RUU Pemda, RUU Pilkada, dan UU Desa yang sudah disahkan bulan lalu. RUU Pemda sudah disepakati dalam pengambilan keputusan tingkat pertama di Komisi II pada 3 September lalu. n ira, ins

Terminal Joyoboyo sebentar lagi akan disulap. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp 80 miliar, terminal ini akan dibangun 6 lantai dan terintegrasi dengan KBS pada 2015.

Terminal Joyoboyo Surabaya Akan Dibangun Enam Lantai l Sambungan hal 1

han milik PT KA (Kereta Api). Kami sudah bicara dengan PT KAI mengenai rencana pembebasan itu dan sudah disetujui,” katanya.

Mengacu pada desain terminal, lanjut dia, lantai satu untuk parkir sebanyak 53 bus, sedangkan lantai dua untuk parkir mobil dan sepeda motor.

Lantai tiga akan diintegrasikan dengan proyek monorel.

Tiga lantai di atasnya lagi direncanakan sebagai hunian. Namun, hunian ini hanya terbatas bagi warga yang ber KTP Surabaya dan belum memiliki tempat tinggal. Bahkan, tidak menutup kemungkinan, penghuni bangunan liar di sepanjang Jalan

Setail juga bisa menempati gedung ini.

Sedangkan untuk KBS sendiri, di pintu utama yang menghadap ke arah selatan, akan dibangun akuarium raksasa yang buka sampai malam hari.

Di sekitar akuarium akan disediakan tempat duduk untuk bersantai.

Dalam pengembangan KBS ini, Pemkot Surabaya berinvestasi sebesar Rp 52 miliar, di mana dana tersebut dikucurkan secara multiyears. Untuk tahun ini, anggaran yang sudah mengalir ke kebun binatang yang ada di Jalan Setail itu mencapai Rp 10 miliar. “Dalam mengembangkan KBS, dana tidak sepenuhnya dari pemkot, tapi pihak swasta juga ikut terlibat,” ujarnya. n dre

Pembebasan Lahan JLU Masih Menunggu Tim BPN Jatim l Sambungan hal 1

masyarakat yang akan terkena dampak JLU di tiga kecamatan tersebut.

Penetapan lokasi JLU-nya adalah tahapan akhir persiapan setelah Juli lalu.

Sedangkan pembebasan lahannya, harus menyelesaikan beberapa kebutuhan antara lain verifikasi dokumen, pemberitahuan, pendaftaran, konsultasi publik dan penetapan lokasi,” ujar Dwi Fitri Nurcahyo, Senin (22/9).

Menurut Dwi, untuk pembebasan lahan pihaknya sangat optimistis bakal berjalan lancar. Karena, Pemkot Pasuruan sejauh ini telah mengajak berdialog dengan warga yang disaksikan oleh perwakilan BPN Provinsi. Hanya saja, untuk masalah pembebasan lahan pihaknya tak ikut

campur.

“Untuk pembebasan lahan, kami serahkan ke BPN langsung. Saat ini kami masih menunggu pendelegasian dari BPN Provinsi,” jelas Dwi Fitri Nurcahyo.

Dengan dibangunnya JLU ini, diharapkan pembangunan di Kota Pasuruan semakin meningkat.

Begitupula akan meningkatkan pendapatan daerah termasuk juga bisa mengurangi disparitas wilayah utara dan selatan di Kota Pasuruan.

“Secara ekonomis, pembukaan arus lalu lintas di JLU pantura ini akan berdampak positif bagi masyarakat terhadap perekonomian. Harapannya kawasan ini akan menjadi sebuah kawasan wisata dan tumbuh sebagai daerah industri dan jasa,” kata Wali Kota Pasuruan H Hasani. n hil

Pansel Sembunyikan 22 Nama Calon Dewan Pendidikan l Sambungan hal 1

Pansel yang berjumlahkan lima orang anggota.

“Tidak ada pertimbangan khusus mengapa tidak diumumkan. Hanya saja ini sudah keputusan Pansel yang harus ditaati bersama,” kata dia saat ditemui di Kantor Dindik Jatim, Senin (22/9).

Meski tertutup, Zainudin masih memberi gambaran tentang siapa saja yang lolos di antara 22 calon tersebut.

Di antaranya ada yang berlatar belakang dari pengusaha, profesional, profesional kependidikan, dan organisasi kemasyarakatan keagamaan.

Dipilihnya calon berlatar belakang pengusaha, diakui Zainudin sudah sangat tepat.

Sebab, keberadaannya nanti di Dewan Pendidikan dapat menghubungkan antara dunia pendidikan dengan kalangan dunia usaha dan industri.

Tokoh ini bisa membawa visi misinya di Dewan Pendidikan agar lebih banyak pengusaha sukses yang peduli kepada pendidikan. “Bantuan pendidikan dari kalangan pengusaha tidak hanya CSR, tapi juga kepedulian lain. Kalau dunia pendidikan ada masalah, pengusaha ini bisa campur tangan. Misalnya memberikan pemagangan yang sesuai kompetensi siswa,”

tegasnya.

Dari 22 nama yang telah disetor ke wali kota, Pansel telah memberi skoring dan ranking. Zainuddin menyatakan, dari 22 nama, ada 14 calon yang dianggap paling memenuhi kriteria. Ke-14 calon ini mendapat nilai sempurna baik dari segi aspek pengetahuan, kepedulian, dan komitmen, terhadap dunia pendidikan di Kota Pahlawan.

Bahkan mereka juga disetujui oleh lima anggota Pansel sekaligus untuk menjadi anggota Dewan Pendidikan. Selain 14 nama tersebut, ada 8 nama lain yang hanya disetujui sebagian Pansel namun tetap masuk di

22 besar nama calon.

“Kalau wali kota tidak mau pusing untuk menentukan Dewan Pendidikan, silakan langsung mengikuti skoring dan rangking yang kita tentukan saja,” kata Mantan Rektor Unmuh Surabaya ini.

Setelah diserahkan ke wali kota, ada 11 nama yang akan dipilih dan ditetapkan berdasar SK pada 26 September mendatang. Selanjutnya, anggota Dewan Pendidikan Surabaya definitif ini akan membentuk struktur pengurusnya pada 29 September. Setelah itu, wali kota akan melantik pengurus Dewan Pendidikan Surabaya pada 2 Oktober.

Sementara itu, Ketua Pansel Dewan Pendidikan Surabaya Prof Muchlas Samani mengaku, ke-22 nama tersebut telah dimasukkan ke wali kota namun tidak secara langsung. Dia memberikan nama-nama tersebut melalui Dindik Surabaya. “Nanti biar Dindik yang memberikan ke wali kota,” kata dia.

Apakah Dindik melakukan intervensi? Mantan Rektor Unesa ini mengaku telah mempercayai Dindik Surabaya sebagai penyalur antara Pansel dan wali kota. “Dindik kan anak buahnya wali kota. Jadi sama saja kita menyerahkan ke Dindik maupun ke wali kota,” pungkasnya singkat. n tam

Kesuburan Terganggu, Sebabkan Wanita Sulit Hamil l Sambungan hal 1

berlebihan. Yang meresahkan, SPOK meningkatkan risiko komplikasi jangka panjang, seperti diabetes mellitus tipe 2, gangguan toleransi glukosa, dislipidemia, penyakit kardiovaskular dan penebalan lapisan dinding rahim.

Harus Ngapain? Guru Besar Universitas Airlangga Surabaya Prof Dr dr Budi Santoso SpOG(K) menyatakan masalah utama pada kasus SPOK adalah proses pematangan telur yang terganggu. Ini biasanya berkaitan dengan metabolisme insulin pada tubuh. Prinsip dasarnya adalah bagaimana kita merangsang telur agar dapat matang. “Dan cara paling sederhana adalah dengan olahraga dan diet sehat,” katanya kemarin.

Kalau ternyata cara ini tidak berhasil, maka diberikan obat-obatan perangsang telur. Obat-obatan yang digunakan terdapat beberapa golongan dan dosis yang berbeda-beda. Setiap individu memiliki respon yang berbeda-beda pula. Kadangkadang perlu juga dikombinasikan

dengan obat anti diabetes. Proses ini biasanya butuh waktu untuk mencari jenis obat dan dosis yang tepat.

Dijelaskan dr Budi, PCOS terutama disebabkan oleh gaya hidup dan faktor genetik. Gangguan ini dapat diobati –agar ibu bisa hamil– namun dengan tata laksana menyeluruh, yaitu Ibu harus melakukan perubahan gaya hidup untuk memerbaiki gangguan hormonal.

Ibu harus menurunkan indeks massa tubuh 10% agar dapat memerbaiki pematangan sel telur. Ibu melakukan pengobatan resistensi insulin dengan metformin untuk memerbaiki pematangan sel telur. “Gangguan haid diatasi dengan memerbaiki siklus haid menggunakan metformin, pil kontrasepsi kombinasi atau preparat progestin. Ini penting untuk mencegah penebalan lapisan dinding di dalam rahim,” katanya.

Infertilitas diatasi, jika telur tetap tidak matang setelah diberikan obat-obatan, pi­ lihannya adalah melakukan laparoskopi ovarian drilling dengan tujuan meningkatkan respon telur terhadap obat yang diberi-

kan, atau langsung ke program bayi tabung.

Guru Besar Fakultas Kedokteran bidang Kesehatan Reproduksi Unair yang telah dikukuhkan bersama rekannya Prof Thaha itu menjelaskan jumlah penderita SOPK dengan resistensi insulin saat ini mencapai 4.034.635 orang berdasarkan data yang merujuk pada BPS pada 2014.

“Jumlah ini sangat luar biasa banyaknya, apalagi terjangkit akan berpotensi mengalami infertilitas (sulit hamil), abortus berulang (mudah keguguran), dan pendarahan uterus abnormal (menstruasi tidak teratur), bahkan angka keguguran mencapai 40 persen,” katanya.

Ditanya tanda sindrom itu, Ketua Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Reproduksi FK Unair itu mengatakan sindrom itu mengakibatkan beberapa tubuh perempuan seperti jari-jari tangan, dan di atas bagian bibir perempuan terdapat rambut tubuh secara berlebihan, serta tengkuk leher yang menghitam.

“Hal itu disebabkan resistensi insulin akibat patofisiologi, gaya hidup masyarakat, dan faktor genetik, yang dalam jangka pan-

jang akan memiliki efek seperti penyakit koroner, keganasan kanker rahim, dan keganasan kanker buah dada,” katanya.

Menurut dia, SOPK pada penyakit koroner dapat dilihat dari setidaknya tiga dari lima kriteria “gaya hidup” yakni obesitas sentral (kegemukan yang terpusat pada perut), diabetes melitus, hipertrigliseridemia, kadar HDL yang rendah, dan tekanan darah yang meningkat.

“Jadi, penyakit SOPK tersebut juga disebabkan oleh perubahan gaya hidup, karena sebagian besar pola konsumsi penduduk Indonesia didominasi oleh karbohidrat,” kata guru besar kelahiran Banyuwangi pada 17 Februari 1963 itu.

Oleh karena itu, solusi atas penyakit SOPK antara lain dengan usaha mengonsumsi diet dengan komposisi karbohidrat, protein, dan lemak yang berimbang dengan kebutuhan kalori yang terukur; dan melakukan olahraga rutin. “Selain mengubah gaya hidup, pasien juga perlu diberi metformin untuk mencegah dan menurunkan progesivitas menjadi diabetes melitus tipe dua,” katanya. *

UTAMA

12

Selasa Kliwon, 23 SEPTEMBER 2014

Ratusan Petani Tembakau Tuntut Cairkan DBHCHT Sumenep, Bhirawa Ratusan petani tembakau se-kabupaten Sumenep mendatangi kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) setempat. Mereka mempertanyakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2014 sebesar Rp3 milyar lebih tidak dicairkan. Karena dana itu hak petani dan tidak boleh diendapkan.

Selain berorasi secara bergantian, para petani tembakau membawa sejumlah poster dengan tulisan kecaman terhadap pemerintah. Salah satu tulisan dalam poster itu, “Bupati ingin jabat lagi harus tegas, pecat penghianatan rakyat”, “Pejabat tidak melayani rakyat harus disingkirkan dari bumi Sumekar”, “Kadis Hutbun goblok harus dicopot”, “Bupati menempatkan pejabat jangan asal-asalan karena taruhannya nasib rakyat”.

Salah satu petani tembakau, Aliyatin menyatakan, kedatangan ratusan petani tembakau ke Dishutbun untuk mempertanyakan DBHCHT tahun 2014 sebesar Rp 3 milyar lebih yang tidak dicairkan hingga masa panen sudah hampir

usai. “Kenapa DBHCHT tahun 2014 sebesar Rp3 milyar lebih itu tidak dicairkan. Ini kan hak petani yang harus diberikan,” kata Aliyatin, Senin (22/09). Menurutnya, para petani jangan diiming-imingi dengan dilakukan verifikasi, sementara realisasi dananya tidak jelas. “Kenapa kami hanya diiming-imingi dengan diverifikasi, dana itu hak kami yang harus diterima,” urainya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Sumenep, Edi Sutrisno mengatakan, pihaknya telah melakukan konsultasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait pencairan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) 2014 sebesar Rp3 milyar lebih itu. Hasilnya, dana hak pet-

ani tembakau itu tidak bisa dicairkan dengan alasan sudah melampaui masa, yakni masa panen sudah selesai.

“Kami sudah konsultasi kepada Pemerintah Propinsi Jatim, hasilnya, DBHCHT itu tidak bisa dicairkan karena dana itu merupakan dana penguatan modal petani tembakau. Sedangkan masa pencairan penguatan modal itu mulai masa tanam hingga masa panen, sementara masa panen ditahun ini sudah berahir,” terang Edi Sutrisno.

Dia memaparkan, jika pencairan dana penguatan modal itu dipaksakan dicairkan meski melampaui masanya, pihaknya mengaki tidak bisa karena sudah ada aturannya. “Kami tetap mematuhi aturan, tidak mungkin melanggar aturan yang ada,” imbuhnya.

Dia berjanji, akan mencairkan DBHCHT itu pada tahun berikutnya, yakni dimasa tanam tembakau tahun 2015. Sebab, pencairan dana itu harus disesuaikan dengan masa tanam hingga masa panen tembakau. “Dana penguatan modal untuk petani tem-

bakau dari DBHCHT itu bisa dicairkan pada musim tanam tahun depan,” imbuhnya. Ditempat berbeda, Wakil Bupati Sumenep, Soengkono Siddik menambahkan,

tidak bisa dicairkannya DBHCHT 2014 ini disebabkan lambatnya pembahasan APBD Perubahan 2014, karena ada sedikit persoalan dalam pembahasan di leg-

samsul/bhirawa

Ratusan petani tembakau se-kabupaten Sumenep saat mendatangi kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) setempat.

Wali Kota “Bela” Lurah Purwantoro

LINTAS PERISTIWA

Pengajuan Pimpinan DPRD Ditolak Gubernur

Kasus Dugaan Pemerasan

Peradi Banyuwangi Tolak RUU Advokat Banyuwangi,Bhirawa Puluhan advokat yang tergabung dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Banyuwangi, berunjukrasa di halaman gedung DPRD setempat. Mereka menolak Rancangan Undang Undang (RUU) Advokat yang dianggap hanya akan memecah belah antar advokat. Penolakan tersebut di dasari kekhawatiran terhadap pemerintah untuk membentuk Dewan Advokat Nasional (DAN) yang masih dalam tahap penggodokan di DPR. Ketua PERADI Banyuwangi, Misnadi dalam orasinya mengatakan, perubahan UU Advokat dalam RUU Advokat bukan solusi.

Sebabnya dengan hanya memiliki 35 jumlah anggota advokat maka dapat membentuk organisasi advokat. Misnadi khawatir akan lahir banyak organisasi-organisasi advokat yang sulit di awasi dan sulitnya masyarakat untuk mencari keadilan. “RUU Advokat tidak disusun berdasarkan ratio legis yang memadai karena selama ini UU advokat yang ada telah beberapa kali di uji tidak pernah berhasil atau ditolak oleh Mahkamah Konstitusi,” kata dia, saat memimpin unjukrasa di gedung DPRD Banyuwangi, Senin (22/9). Q nan

Malang, Bhirawa Sikap Walikota Malang Mohammad Anton, dalam memberikan keterangan kepada media terkait dugaan kasus pemerasan yang dilakukan oleh Suharnoto, Lurah Purwantoro. Bahkan pejabat yang akrab disapa abah Anton itu terkesan sangat hati-hati dan cenderung memberikan pembelaan terhadap anak buahnya itu.

“Pemkot Malang, sudah melakukan konfrontasi dan klarifikasi baik terhadap korban maupun pelaku. Ini terjadi kesalahpahaman saja, sebetulnya tidak ada unsur pemerasan, yang dilakukan oleh pihak lurah Purwantoro,” ujar Anton, Senin 22/9 di Malang, kemarin.

Tak hanya itu, pihak bagian hukum pemkot Malang, lanjut Anton juga sudah melakukan penangguhan penahanan terhadap sang lurah. Alasannya, penangguhan penahanan ini dilakukan karena lurah bakal

islatif. “Ini dampak dari lambatnya pembahasan APBD Perubahan sehingga waktu pencairan sampai melampaui masa panen,” ungkap Wabup. Q sul

mempunyai hajatan. “Sudah ada dari kami pengajuan penangguhan penahanannya kepada pihak Polisi,” tutur Anton.

Menurutnya, bola liar kasus ini sudah ada di tangan kepolisian, sehingga pihaknya menunggu proses hukum yang ada. Pada posisi sebagai wali kota pihaknya, memberikan pendampingan secara hukum karena pihaknya juga harus tahu bagaimana sebenarnya kejadian ini bermula.

Sementara itu terkait dengan pelayanan, pihaknya yakin tidak akan terganggu, karena sistem di kelurahan Purwantoro sudah berjalan, meskipun tidak ada lurah, seluruh berkas bisa diselesaikan oleh skretarisnnya.

“Saya tadi mendapat laporan jika pelayanan tetap normal, tidak terganggu dengan penahanan lurah. Masyarakat yang membutuhkan surat ke kelurahan tetap di layani tanpa ada masalah sedikitpun,”imbuhnya.

Diperoleh informasi, sekretaris kelurahan Hendro, Senin (22/9) kemarin, mengantikan peranan lurah. Namun peran yang dia lakukan hanya sebetas, adminsitrasi saja.

Jika Sekretaris harus mengambil keputusan cepat, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kecamatan Blimbing.

Selama ini urusan administrasi seperti pertanahan, perkawinan, dan sebagainya langsung ditangani lurah. Staf hanya memeriksa berkas dari pemohon. Setelah pemohon melengkapi seluruh persyaratan, pemohon langsung mengajukan berkasnya kepada lurah untuk ditandatangani.

Karena itu Hendro juga tidak mengetahui masalah yang menjerat Suharnoto.

Menurutnya, pemohon yang butuh tandatangan lurah langsung masuk ke ruang lurah.

Makanya dia tidak bisa membedakan pemohon tersebut polisi, profesi lainnya, atau warga biasa. Q mut

Jombang, Bhirawa Penetapan Pimpinan DPRD Kabupaten Jombang 2014- 2019 nampaknya harus tertunda. Pasalnya nama-nama calon pimpinan (ketua dan tiga wakil ketua) DPRD yang diajukan di tolak Gubernur Jawa Timur, Dr H Soekarwo. Gubernur Jatim meminta penetapan nama-nama unsure pimpinan dari partai politik dilakukan secara formal. Yakni DPRD setempat melakukan pleno tentang ajuan namanama unsur pimpinan dari DPP parpol yang mempunyai hak atas kursi pimpinan. Setelah diplenokan, nama-nama tersebut diajukan ke gubernur melalui bupati.

Sekretaris DPRD Jombang Syarifudin membenarkan permintaan pihak pemprov itu. “Sebetulnya bukan ditolak. Kami memaknai sebagai sikap hati-hati pemprov. Makanya, pleno kami jadwalkan besok (hari ini, Selasa, 23/9),”jelasnya, Senin (22/9).

Menurutnya, hasil pleno Selasa besok dipastikan tidak berbeda dengan susunan atau struktur pimpinan yang sebelumnya diajukan DPRD Jombang ke gubernur. Sebab, semua nama merupakan rekomendasi dari masing-masing DPP dari parpol yang punya hak atas kursi pimpinan DPRD. Komposisi pimpinan DPRD Jombang definitif tersebut pekan lalu sudah diajukan ke gubernur, guna dimintakan SK-nya. “Keempat nama yang telah disusulakan itu merupakan hasil rekomendasi DPP masing-masing,” tandas Boby biasa dipanggil. Mereka terdiri dari satu ketua dan tiga wakil ketua. Yakni Joko Triono (Ketua, dari PDIP), Moh Subaidi Mukhtar (Wakil Ketua, Fraksi PKB), Sunardi (Wakil Ketua, Fraksi Partai Golkar) dan Minardi (Wakil Ketua, Fraksi Demokrat Ketua DPRD Jombang.

Ketua DPRD sementara, Joko Triono menyatakan, tidak mempermasalahkan jika harus dilakukan pleno, dalam pengusulan pimpinan.

Meskipun dikatakannya, sebenarnya soal nama-nama yang direkomendasi DPP itu yang punya kewenangan sekretaris DPRD. Q rur

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

UPT Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Kejuruan (PPPK) “Uji Kompetensi Siswa & Guru SMK”

Dindik Gencarkan Uji Kompetensi Siswa SMK Hadapi Persaingan Tenaga Kerja di AEC 2015

Dr Harun MSi (Kepala Dindik Jatim)

Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim benar-benar menyadari beratnya tantangan yang akan dihadapi pada Asean Economic Community (AEC) 2015 mendatang. Salah satunya ialah persaingan pasar tenaga kerja baik di dalam maupun luar negeri.

B

erbagai langkah mulai dilakukan menyambut momentum tersebut, khususnya penyiapan tenaga kerja terampil lulusan SMK. Di samping membangun jejaring dengan Dunia Usaha dan Industri (DUDI), Dindik juga gencar menggelar uji kompetensi untuk siswa dan guru SMK. Yang utama dalam ujian ini, kompetensi siswa dapat terukur sesuai standar yang ditetapkan secara nasional.

“Kami sudah menggandeng Badan Nasional Standar Profesi (BNSP). Dari kerjasama ini diharapkan ada percepatan sertifikasi profesi dan kompetensi lulusan SMK,” tutur Kepala Dindik Jatim Dr Harun MSi. Bahkan Dindik juga sudah memulai pelaksanaan uji kompetensi melalui Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dimiliki UPT Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Kejuruan (PPPK).

Optimalkan Standarisasi Siswa SMK Bertaraf Nasional Standarisasi terhadap lulusan SMK menjadi harga mati dalam persaingan tenaga kerja di tahun mendatang. Sayang, hingga saat ini masih belum banyak lulusan SMK yang belum memiliki sertifikasi sesuai standar yang ditentukan nasional. Oleh karenanya, Kepala Dindik Jatim Dr Harun Msi mengaku akan terus meningkatkan sertifikasi kompetensi maupun profesi sebagai untuk siswa SMK. “Yang dilakukan saat ini kan masih rintisan. Nanti pasti akan ditingkatkan terus,” kata dia. Target yang diharapkan adalah seluruh siswa SMK dapat mengantongi sertifikat kompetensi maupun profesi.

Untuk mewujudkan hal itu, selain mengoptimalkan TUK milik UPT PPPK Dindik Jatim, Harun juga akan membuat kerjasama dengan DUDI. Kerjasama tidak hanya berupa magang, melainkan juga memberikan sertifikasi sesuai kompetensi siswa. “Kalau kita sendiri yang melakukan sertifikasi ini pasti sangat lama. Jadi harus ada kerjasama Q tam* dengan semua elemen,” kata Harun.Q

Harun mengatakan, saat ini telah banyak tawaran untuk mengisi lapangan pekerjaan dari luar negeri. Seperti dari Jerman yang mencapai 6 juta lapangan pekerjaan. Namun demikian, Harun mengaku masih perlu dilakukan standarisasi kompetensi sesuai permintaan yang dibutuhkan. “Siswa dan lulusan SMK yang tersertifikasi sampai saat ini masih sedikit. Targetnya memang harus semua,” kata dia.

Sebelumnya, Gubernur jatim Dr H Soekarwo juga telah menegaskan, untuk menghadapi AEC 2015, lulusan SMK di Jatim harus memiliki standarisasi kompetensi. Hal ini penting sebab kompetensi yang diakui dan disertifikasi akan lebih dipercaya oleh dunia kerja, terlebih untuk perusahaan asing pada tahun 2015 akan bebas berdatangan ke Jawa Timur. “Standarisasi ini penting. Agar lulusan SMK tidak

Drs Sumardijono MSi (Kepala UPT PPPK Dindik Jatim) Pelaksanaan uji kompetensi bidang kompetensi pengelasan yang dinilai langsung oleh asesor dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).

Uji kompetensi bidang kompetensi mesin bubut.

Uji kompetensi bidang kompetensi desain grafis.

hanya memiliki kompetensi, melainkan juga terukur dan diakui,” kata Pakde Karwo beberapa waktu lalu.

Saat ini, Dindik Jatim sendiri telah menggulirkan sebanyak 720 sertifikat kompetensi dan profesi untuk siswa dan guru SMK. Mereka yang berhak mendapat sertifikat itu, sebelumnya telah lolos dalam uji kompetensi yang dinilai langsung oleh tim dari Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).

“Targetnya tahun ini akan dilaku-

kan 1.320 sertifikasi kompetensi untuk 500 guru dan 820 siswa SMK. Tahun depan rencananya akan dinaikkan menjadi 2.400 guru dan siswa SMK,” kata Kepala UPT PPPK Dindik Jatim Drs Sumardijono MSi. Terdapat 12 bidang kompetensi berbeda yang saat ini diujikan. Diantaranya ialah pengelasan, tata busana, tata boga, tata kecantikan, akuntansi, sekretaris, mesin CNC, mesin manual, desain grafis, word processing, spread sheet, dan Q tam* presntation.Q

Uji kompetensi bidang kompetensi tata busana.

AEC dan Standarisasi Tenaga Kerja Terampil Lulusan SMK Calon tenaga kerja yang dapat bersaing di AEC 2015 adalah tenaga terampil yang memiliki standar kualifikasi. Karena itu, sertifikat kompetensi maupun profesi menjadi keniscayaan bagi para lulusan SMK di samping legalitasnya dari sekolah. Termasuk Jerman yang sudah menawarkan 6 juta lapangan pekerjaan juga membutuhkan tenaga kerja yang terstandarisasi. “Tidak hanya tenaga kerja yang dikirim ke luar negeri. Pasar tenaga kerja dalam negeri juga akan diserbu perusahaan asing. Karena itu, lulusan SMK harus memiliki serifikat yang telah terstandar nasional,” kata Kepala UPT PPPK Dindik Jatim Drs Sumardijono MSi. Meski sudah mulai melakukan sertifikasi siswa dan guru SMK, Sumardijono menyadari usahanya masih membuahkan hasil yang minim. Sasaran target masih terlalu kecil dibanding jumlah siswa SMK di Jatim yang mencapai angka 63.819 peserta didik. Sedangkan guru SMK sendiri mencapai 54.123 orang. Karena itu, dia berharap agar SMK yang telah memiliki TUK dapat kembali mengoptimalkannya dengan dukungan dari pemerintah daerah. “Kita hanya melaksanakan ujian sesuai kuota yang diberikan APBD Jatim,” kata dia. Q tam*