Harian Bhirawa Edisi 24 Juni 2014

HARIAN

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Kalau ingin kualitas bagus, ganti saja semua panitia. Transparansi merupakan harga mati yang harus dijalankan,’’

IKLAN/ LANGGANAN

Baca Hal 5

031-5615454

Anggota Komisi III Bidang Kesra DPRD Kota Mojokerto Abdullah Fanani

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Selasa Wage, 24 JUNI 2014

http://www.harianbhirawa.co.id

24 JUNI 2014

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo - 08.00 - 13.00 - 19.00

Menghadiri Peringatan Hari Koperasi di Magetan Menghadiri Jamuan Makan Siang Consulate of The Republik of Poland di Hotel Majapahit Menghadiri Grand Final Festival Makanan Khas Jatim Tahun 2014 di Hotel Singgasana

 Wagub H Saifullah Yusuf - 09.00 - 10.00 - 12.00 - 15.30

Gubernur Janji Tinjau Kembali Sertifikat Kepemilikan Pulau Galang DPRD Jatim, Bhirawa Polemik menyangkut status kepemilikan tanah timbul di muara Sungai Lamong atau lebih dikenal dengan sebutan Pulau Galang antara Kota Surabaya dengan Kabupaten Gresik yang difasilitasi oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Ja-

Mendagri Tegaskan Status Quo Jadi Tanggungjawab Pemprov Jatim

tim, mulai menemukan titik terang.

Hasil konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri dinyatakan bahwa lahan sengketa itu masih tetap berstatus quo dan dikelola oleh Pemprov Jatim sebagaimana surat Mendagri No.590/1267/SJ tertanggal 27 Mei 2004 perihal

penyelesaian masalah timbul di muara Sungai Lamong.

Pernyataan itu disampaikan Ketua Pansus Pulau Galang DPRD Jatim Sholeh Hayat usai mengikuti rapat paripurna di DPRD Jatim,

 ke halaman 11

Menerima Konjen Tiongkok di Ruang Kerja Kantor Gubernur Jatim Penyerahan Bantuan Peralatan Sekolah PPA-PKH di Graha Wicaksana Praja Kantor Gubernur Jatim Makan Siang dengan Dubes Polandia di Hotel Majapahit Surabaya Closing Ceremony Hari Kemerdekaan USA di Kantor Konjen USA Citra Land

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi - 09.00 - 19.00

Membuka Bimtek Aparat Satpol PP di Hotel Singgasana Surabaya Menghadiri Grand Final Festival Makanan Khas Jatim Tahun 2014 di Hotel Singgasana

Jalur KA Mati Akan Dihidupkan Kembali Surabaya, Bhirawa Sejumlah jalur kereta api yang selama ini mati atau tidak digunakan akan dihidupkan kembali dalam upaya meningkatkan konektivitas untuk mewujudkan sistem logistik nasional.

 ke halaman 11

Prediksi Lebaran 2014 

Puncak arus mudik angkutan darat dan laut

: H-3 (Puncak balik H+5)

kereta dan udara

: H-2 (Arus balik H+4

Puncak arus mudik angkutan 

hingga H+5) 

Total jumlah pemudik

: 19,30 juta orang (naik 3,83% dibandingkan 2013 tercatat

Pulau Galang yang berada antara Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik berdasarkan keputusan Mendagri dinyatakan berstatus quo. Hak kelola atas tanah timbul di muara Sungai Lamong selama masih berstatus quo adalah tanggung jawab Pemprov Jatim.

Tunggakan Jamkesmas RSUD dr Soetomo Rp 63 M Macet

Usulan Pipanisasi untuk Atasi Kekeringan di Lumajang

DPRD Jatim, Bhirawa Belum terbayarnya tunggakan Jamkesmas 2013 oleh Menteri Keuangan sebesar Rp 63 miliar di RSUD dr Soetomo sangat disesalkan oleh Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum. Karenanya mantan Sekdaprov Jatim ini telah meminta kepada Dirut RSUD dr Soetomo Surabaya dr Dodo Arnando untuk menagih tunggakan yang ngendon hampir satu tahun lamanya.

Lumajang, Bhirawa Upaya mengatasi kekeringan di Kabupaten Lumajang terus dilakukan. Saat ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat mengajukan usulan program pipanisasi dengan sistem gravitasi kepada Pemprov Jatim untuk mengatasi kekeringan selama musim kemarau di kabupaten setempat.

‘’Kami sudah meminta ke Pak Dodo untuk terus menagih tunggakan Jamkesmas 2013. Karena itu memang hak kita. Kalau dibiarkan, saya khawatir akan mengganggu cash flow khususnya untuk farmasi. Ini karena untuk obat-

18,59 juta orang) 

Pemudik gunakan angkutan jalan : 5,59 juta orang

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Kekeringan melanda enam kecamatan di Kabupaten Lumajang. BPBD setempat mengajukan usulan program pipanisasi dengan sistem gravitasi kepada Pemprov Jatim untuk mengatasinya.

Hangat-hangat Kuku SUHU politik dalam masa kampanye Capres di mata Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto sama dengan suhu politik saat pelaksanaan Pileg 2014 beberapa waktu lalu. Yakni hangathangat kuku.

Meski begitu, ia minta pasangan CapresCawapres bersama tim pendukungnya agar melakukan kampanye dengan santun dan tidak saling menyerang

 ke halaman 11

obatan tidak bisa diutang,’’tegas orang nomor satu di Jatim ini ketika ditemui usai rapat Paripurna di DPRD Jatim, Senin (23/6).

Terpisah, Dirut RSUD dr Soetomo Dodo Arnando mengakui jika pihaknya bersama Komisi E

DPRD Jatim sekitar Maret 2014 sudah menemui Menteri Keuangan (Menkeu) dan Menteri Kesehatan (Menkes). Saat bertemu itu rombongan dijanjikan tunggakan akan cair sekitar April 2014.

Ini karena pihak BPKP masih melakukan perhitungan terhadap seluruh tunggakan Jamkesmas 2013 se- Indonesia yang mencapai Rp 4,3 triliun. ‘’Waktu itu kami senang karena Menkes dan Menkeu berikut Sekjen Menkes saat hadir beberapa waktu lalu di Surabaya

 ke halaman 11

PSK Melawan, Umumkan Gang Dolly Tetap Buka Surabaya, Bhirawa Ratusan Pekerja Seks Komersial (PSK) di kawasan Dolly dan Jarak menggelar upacara pembukaan kawasan pelacuran DollyJarak, Senin (23/6). Upacara ini adalah simbol perlawanan atas kebijakan penutupan lokasi itu pada 18 Juni lalu. Upacara dengan peralatan seadanya digelar di Gang Dolly. Gang yang sempit itu dipenuhi puluhan wisma di wilayah Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan Surabaya.

Semua petugas upacara dari pembaca teks proklamasi, inspektur upacara, hingga pengibaran bendera, dilakukan oleh kalangan PSK dengan penutup wajah.

Pemimpin upacara, Annisa dalam orasinya mengatakan, upacara tersebut sebagai informasi dan komitmen bahwa lokalisasi Dolly dan Jarak tidak tutup seperti yang dikatakan Pemkot Surabaya. “Dolly akan tetap buka, tutup sebulan untuk

 ke halaman 11

Overload, Rektor UB Akan Kurangi Jumlah Mahasiswa Baru Malang, Bhirawa Kampus Universitas Brawijaya (UB) sudah overload karena itu kampus akan melakukan pengurangan jumlah mahasiswa baru pada 2014 ini. Sebaliknya UB akan memacu jumlah mahasiswa program magister dan doktor.

Rektor Universitas Brawijaya (UB) Malang Prof Dr Ir Moh Bisri mengaProf Dr Ir Moh Bisri takan pengurangan mahasiwa S1 dilakukan agar UB menjadi kampus yang ideal. Karena saat dia dilantik oleh Mendikbud pekan kemarin, secara khusus mendapatkan pesan untuk membawa UB lebih maju lagi.

 ke halaman 11

Hari Ini Ditutup, Persaingan Jalur Mitra Warga Ketat

Sekolah Kawasan Justru Sepi

detik foto

Upacara pembukaan lokalisasi Dolly-Jarak oleh para PSK di Gang Dolly, Senin (23/6). Upacara ini sebagai simbol perlawanan atas kebijakan penutupan DollyJarak.

Dindik Surabaya, Bhirawa Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kota Surabaya jalur mitra warga telah dibuka sejak 21 Juni lalu dan akan berakhir Selasa (24/6) hari ini. Hingga kemarin, calon peserta didik yang berlatar belakang keluarga miskin terus mengalir dan persaingan ketat memenuhi pagu lima persen pun tak terelakkan.

Seperti yang terjadi di SMKN 01 Surabaya, sehari sebelum penutupan pendaftaran jalur mitra warga ditutup, sudah ada 165 pendaftar di sekolah tersebut. Padahal jika dibandingkan dengan pagu untuk mitra warga hanya sebanyak 48 kursi. Artinya, tingkat keketatan di sekolah tersebut

 ke halaman 11

Lima Mahasiswa AS Pelajari Budaya di Untag

Diajari Tari Jaranan, Gugup Saat Tirukan Gerakan Gadang Tari jaranan atau jathilan tampaknya masih sangat menarik jika dijadikan tontonan saat ini. Bukan hanya untuk orangtua dan di desa, tapi juga anakanak muda dan bertaraf internasional. Ini terbukti ketika sejumlah mahasiswa dari Oklahoma University, Amerika Serikat datang ke Universitas 17 Agustus (Untag) Surabaya dalam rangka Cross Culture akhir pekan lalu. sudarno/bhirawa

Djoko Suyanto

Sentil..

 Pemkab akan cabut izin usaha perusahaan  Moga bukan macan ompong  Airin minta keadilan atas vonis Wawan  Masyarakat juga minta keadilan  Pencatatan imunisasi harusnya pakai online  Dan tak bisa terhubung dengan bidang lain

Adit Hananta Utama, Kota Surabaya Sambil tersenyum malu, Bronson Baker salah satu mahasiswa Oklahoma University, Amerika Serikat menurut saja atas semua instruksi M Muklis, penari yang juga mahasiswa Teknik Arsitektur Untag. Ketika gerakan gadang, kedua tangannya dibentangkan sambil matanya melirik. Bronson memakai kostum lengkap dengan udeng-udeng kepala dan sampur yang diikat di di pinggangnya. Tampaknya dia mulai gugup saat

harus menyelaraskan antara gerakan tangan dan kakinya. “Ini pengalaman pertama saya. Sebelumnya saya tidak pernah tahu ada tarian seperti ini,”kata Bronson.

Di Untag, Bronson datang bersama empat temannya, Shawn Massey, Dillon Pospisil, Annahly Meyer, dan Catherine Emily Gray. Diakui Bronson, tari jaranan ini hampir mirip de-

 ke halaman 11

adit hananta utama/bhirawa

Mahasiswa Oklahoma State University berusaha menjajal tari jaranan saat bertandang di Untag Surabaya.

SURABAYA

2

Selasa Wage 24 JUNI 2014

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

PANGGUNG BIROKRASI

GUSDURian Minta Nama Gus Dur Tidak Untuk Kampanye Surabaya, Bhirawa Jaringan GUSDURian memprotes penggunaan foto, gambar, maupun nama Gus Dur untuk kampanye Prabowo-Hatta.

Pencatutan ketokohan Gus Dur tersebut dinilai tak bertanggung jawab.

“Secara etis normatif, siapa pun yang berkehendak mengkapitalisasi politis figur atau gambar seseorang seharusnya meminta izin dulu kepada yang bersangkutan maupun keluarganya,” kata Koordinator Jaringan GUSDURian Arif Gumantia, dalam siaran persnya, Senin (23/6).

GUSDURian berpendapat gambar, foto, ketokohan Abdurrahman Wahid rentab dipolitisasi untuk meraup dukungan elektoral. Padahal, sikap politik istri Gus Dur yaitu Sinta Wahid adalah netral. ”Apakah Prabowo Hatta sudah minta ijin Ibu Sinta? Pemasangan gambar atau foto atau mencatut nama Gus Dur tanpa mengindahkan fatsoen politik bisa berdampak negatif,” ujarnya.

GUSDURian amat kecewa dengan Prabowo Hatta yang menghalalkan segala cara dalam berkampanye. Di sejumlah provinsi seperti DKI Jakarta dan Jawa Timur pasangan nomor satu ini menggunakan gambar., foto, dan nama Gus Dur dalam berkampanye.

“Sikap resmi kami sebagai Jaringan GUSDURian (JGD) Jawa Timur di bawah komando Ibu Alissawahid terkait pencantuman gambar Gus Dur tetap sama dengan pileg lalu; Yang mencintai Gus Dur tidak akan menjualnya demi suara” ujarnya.

Terpisah, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Sirmaji menegaskan pasangan Prabowo-hatta gencar melakukan black campaign, fitnah, bahkan melanggar aturan perundangan.

Di Kabupaten Malang dan Sidoarjo banyak terpampang baliho kampanye Prabowo yang mengenakan seragam militer di masa mudanya. “Ini merupakan manipulasi terhadap rakyat. Rakyat dibohongi, padahal kenyataannya dia diberhentikan dari karir militer karena pelanggaran sejumlah aturan,” katanya.

Perangkat desa di sejumlah daerah di Jawa Timur juga dibayar untuk memenangkan Prabowo Hatta. Tabloid Obor Q cty sudah menyebar ke desa-desa.Q

Jaga Keuangan Daerah

Sekdaprov Minta Bendahara SKPD Harus Kereng Pemprov, Bhirawa Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi MM mengkritik kinerja bendahara di Satuan kerja perangkat daerah(SKPD). Sukardi mengaku mencium adanya bendahara di SKPD ada yang berpura-pura baik.

Padahal kenyataannya bendahara tersebut buruk dalam kinerjanya dan tak mampu menjalankan tugas dengan baik.

“Janganlah memilih bendahara yang pura-pura baik tetapi di dalamnya hanyalah berupa rongsokan. Pilihlah bendahara yang cerdas, pintar, luwes, tegas, sedikit kereng,” pinta Sukardi, saat membuka Rapat Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015, di Garden Palace Surabaya, Senin (23/6).

Ke depan, lanjutnya, para pengelola keuangan harus semakin berhati-hati dan menjaga setiap uang yang bersumber dari APBD yang sudah direncanakan, dikelola, dan dipertanggunjawabkan dengan baik. Hal tersebut berkaitan dengan diberlakukannya Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan

iib/bhirawa

Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi MM memberikan pengarahan saat Rapat Sosial Peraturan Menteri Dalam Negeri di Garden Palace Surabaya.

APBD Tahun Anggaran 2015, bertujuan memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun APBD sesuai yang diharapkan.

“Pengeluaran uang dari APBD harus berpegang pada asas-asas pengelolaan keuangan yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Dalam arti dihindari adanya penggunaan anggaran yang bertentangan dengan rambu-

rambu yang sudah digariskan dalam peraturan perundang-undangan,” ungkapnya.

Selain itu, Sukardi juga berpesan, agar semua pengeluaran harus diferivikasi terlebih dahulu oleh bendahara, KPAP (Kuasa Pengguna Anggaran Pembantu) dan PA (Pengguna Anggaran). Diingatkan, APBD berperan sebagai salah satu instrumen penting dalam menggerakkan perekonomian daerah maupun nasional.

Oleh karena itu perlu ditingkatkan lagi sinergitas dan sinkronisasi antara prioritas kebijakan dan program daerah dengan prioritas kebijakan dan program nasional.

Untuk itu, katanya, dalam menyusun rancangan kebijakan umum anggaran (KUA) dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS), pemerintah provinsi harus berpedoman pada rancangan pembangunan jangka menengah (RPJMD) serta rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) masing-masing pemerintah daerah tahun 2015 yang telah disinkronkan dengan rencana kerja pemerintah (RKP tahun 2015.

Sementara itu, Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jatim Moh Iskandar SE MSi mengatakan, Rapat Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015 diikuti para sekretaris SKPD di lingkungan Pemprov Jatim, Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Tujuannya untuk menyamakan persepsi, sehingga penyelenggaraan pengelolaan APBD dapat berjalan sesuai dengan asas prinsip dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2014, transparan, Q iib tepat waktu, dan berkualitas.Q

Memadati TPU

Tradisi menjelang Ramadan yakni berziarah sudah mulai dipadati kalangan umat muslim.

Salahsatunya Tempat Pemakaman Umum (TPU) Ngagel di jalan Bung Tomo Surabaya yang mulai dipadati pentakziah sejak dua hari kemarin.

PAPBD 2014 Harusnya Gunakan Basis Akrual DPRD Jatim, Bhirawa Setelah ada penjelasan nota Laporan Keuangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jatim 2013 dari pihak eksekutif.

Sepuluh Faksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur berharap agar pihak eksekutif agar menerapkan Laporan Hasil Keuangan (LHP) yang berbasis akrual dan lebih cermat dalam proses perencanaan terhadap perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2014 mendatang.

Juru Bicara Fraksi PKB Jatim, H. Khoirudin S. Ag. MD di rapat paripurna DPRD Jatim, Senin (23/6) mengatakan, ke depan agar tim anggaran Pemprov Jatim lebih cermat dan rasional dalam proses perencanaan APBD 2014.

“Kami minta adanya realisasi belanja yang berkaitan langsung dengan masyarakat, dan meminimalisasi belanja yang tidak langsung kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan laporan keuangan pada dasarnya merupakan pernyataan dari pihak manejamen pemerintah daerah yang menginformasikan kepada pihak lain tentang kondisi keuangan pemerintah daerah kepada para pemangku kepentingan yakni masyarakat dan DPRD. ”Maka itu ke depan dalam menyampaikan laporan keuangan Pemerintah harus memiliki pedoman Standar Akuntansi pemerintah (SAP) ini merupakan amanah perundang – undang yang harus dilaksanakan,” paparnya.

Selain itu kami juga meminta kepada pihak Gubernur Jatim juga melakukan pembenahan di sektor Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar ke depannya dapat meningkatkan produksinya lebih bagus lagi.

“Jadi harus ada upaya yang konkret untuk meningkatkan kualitas dan pengelolahan terhadap kinerja BUMD ini seperti meningkatkan kualitas dan pengelolahan terhadap kekayaan daerah, dan mengoptimalkan pendapatan asli Q cty daerah tersebut,” ujarnya.Q

trie diana/bhirawa

KI Akui PPID yang Terbentuk Masih Sebatas Legal Formal Gubernur Minta Kepala Daerah se-Jatim Awasi PSK Eks Dolly

iib/bhirawa

Ketua KI Provinsi Jatim, Joko Tetuko saat memberikan keterangan pers di Balai PWI Jatim. Dalam kesempatan tersebut, Joko mengakui PPID yang terbentuk masih belum berjalan dengan baik.

Pemprov, Bhirawa Kerja keras Komisi Informasi (KI) Provinsi Jatim agar seluruh badan publik untuk membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bisa dibilang berhasil. Sebab seluruh SKPD di lingkungan Pemprov Jatim dan 38 kabupaten/kota di Jatim telah terbentuk PPID. Namun sayangnya, dari seluruh PPID tersebut tidak semuanya berjalan aktif sesuai harapan. Masih banyak sebatas legal formal yang memang di-

persyaratkan oleh KI sesuai dengan Undang-undang Nomer 14 tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Kita akui PPID ini memang masih sebatas legal formal saja.

Tapi hal ini sudah menunjukkan adanya kemajuan yang cukup berarti dari lembaga publik terutama dari pemerintahan,” kata Ketua KI Jatim, Joko Tetuko, saat memberikan keterangan pers di Balai PWI Jatim, Senin (23/6).

Menurut dia, KI Jatim tidak

henti-hentinya mengimbau kepada seluruh badan publik terutama pemerintahan untuk segera melengkapi aspek-aspek yang seharusnya dimiliki oleh PPID. Salah satunya ada updatenya website milik badan publik.

“Data yang ada di kami menunjukkan bahwa di SKPD Pemprov sepertiganya sudah memenuhi standar PPID yang bagus yang ditandai dengan adanya fasilitas maupun website yang lengkap, sisanya ya itu tadi, hanya berbentuk Surat Keputusan (SK) dari kepala SKPD saja,” jelasnya.

Kondisi ini lebih parah lagi terjadi di daerah, sebab dari 38 kabupaten/kota PPID yang berfungsi dengan baik hanya 10 saja. Dari 10 daerah itu yang paling bagus pun hanya ada lima saja. Yakni Surabaya, Banyuwangi, Kabupaten Blitar dan Kota Blitar serta Kabupaten Lamongan.

Di akhir masa jabatannya kali ini, para komisioner KI yang tinggal tiga orang ini sudah berupaya maksimal untuk mengajak ke seluruh badan publik untuk menyempurnakan PPIDnya. Para komisioner mengakui, tugas berat anggota komisioner baru nanti akan lebih Q iib berat dari saat ini.Q

DPRD Jatim, Bhirawa Pasca penutupan lokalisasi Dolly memunculkan kekhawatiran kalau nantinya para Pekerja Seks Komersial (PSK) ini melakukan kegiatan di luar wilayah Surabaya.

Untuk itu, Gubernur Jatim, Soekarwo mengumpulkan Kepala Daerah se Jatim untuk ikut mengawasi kemungkinan masuknya PSK eks Dolly.

“Pemprov sudah mengumpulkan kepala daerah seluruh Jatim. Kami sudah memberikan data PSK eks Dolly sesuai by name by address bagi. Untuk itu kami meminta mereka ikut melakukan pengawasan, agar PSK ini tidak melakukan kegiatan di wilayah lain,” terang Soekarwo usai hadir dalam rapat paripurna di DPRD Jatim, Senin (23/6).

Terlepas dari itu semua, tegas Soekarwo para PSK harus diberlakukan secara manusiawi. Artinya mereka tetap diwongke dan diberikan pelatihan dan ketrampilan.

Dengan begitu, secara berangsur-angsur mereka akan mencari pekerjaan yang halal. ‘’Seperti waktu kita mau menertibkan gepeng, dimana banyak sekali kendala. Namun karena tekad kita untuk memanusiawikan mereka akhirnya sekarang jumlahnya sangat sedikit. Mereka sudah bekerja dengan baik seperti di Alang-alang hingga membuat beberapa kerajinan tangan,’’tegasnya.

Diakui mantan Sekdaprov Jatim ini, jika untuk merubah Dolly tidak seperti membalik tangan. Artinya harus bertahap. Yang pasti mereka yang ditemui di jalan jangan langsung diangkut dan diintrogasi. Sebaliknya, mereka diberikan pemahaman akan dampak buruk dari pekerjaannya tersebut.

Sementara itu, setelah berhasil membantu Pemerintah Kota Surabaya menutup Lokalisasi Dolly, Soekarwo juga menyampaikan tekadnya untuk menutup seluruh lokaQ cty lisasi di Jatim.Q

Kaum Marhaenis Jatim Pilih Dukung Prabowo Puluhan keluarga besar Kaum Marhaenis Jatim mendeklarasikan diri mendukung pasangan capres Prabowo-Hatta di Surabaya, Senin (23/6). Dukungan ini, dilakukan setelah kaum marhaenis menilai sosok capres-cawapres pasangan merah putih ini, dianggap layak memimpin Indonesia kedepan.

Koordinator Kaum Marhaenis Jatim, Hadi Pranoto mengatakan dukungan diberikan karena berdasarkan hasil diskusi dari semua elemen golongan Marhaenis, maka dukungan jatuh kepada pasangan Prabowo-Hatta.

“Kami ini mendukung murni tanpa paksaan, karena Prabowo berani komitmen terhadap kelompok Marhaen antara lain buruh, tani dan kelompok Marhaen lainnya. Prabowo berani tanda tangan perjanjian

untuk mensejahterakan kelompok Marhaen,”terang Hadi Pranoto.

Mantan Ketua KPP(Komisi Pelayanan Publik) Jatim ini, juga menjelaskan kaum Marhaen di Jawa Timur selama ini, menilai pengawalan kesejahteraan terhadap masyarakat masih jauh tertinggal.

Hadi Pranoto juga menegaskan, pihaknya enggan memilih pasangan JokowiJK karena selama menjadi birokrat tak bagus kiner-

janya.” Lihat selama pimpin Solo tak ada prestasi nasional, apalagi pimpin DKI yang oleh BPK memiliki rapot merah. Kalau pimpin skup kecil(daerah) saja tidak mampu, apalagi memimpin negara ini,”pungkas dia.

Terpisah, meroketnya elektabilitas Prabowo SubiantoHatta Rajasa dalam sejumlah survei terakhir menjelang pemilihan suara pemilu presiden 9 Juli membuat kubu Joko Widodo-Jusuf Kalla pasang kuda-kuda.

Bahkan, meningkatnya hembusan isu pelanggaran hak asasi manusia 1998 yang ditujukan ke mantan pangkostrad Prabowo, menunjukkan seriusnya kubu JokowiJK menghadapi peningkatan elektabilitas sang rival.

Pengamat politik Univer-

cty/bhirawa

Puluhan keluarga besar Kaum Marhaenis Jatim mendeklarasikan diri mendukung pasangan capres Prabowo-Hatta di Surabaya, Senin (23/6). sitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, Ahmad Imam Mawardi menilai ada kepanikan pada salah satu pasangan terkait

pengaruh terhadap dukungan dimasyarakat.

“Ini pertanda kepanikan dari tim sukses Jokowi-JK. Mereka melihat ada ke-

cenderungan elektabilitas Jokowi-JK turun, sesuatu yang terpaksa tidak pernah dibuka akhirnya dibuka,” kata dia.

Imam Nawardi menilai, munculnya isu pelanggaran HAM 1998 oleh Prabowo benar-benar menjadi komoditas politik. “Ini karena tidak ada lagi yang bisa digempur pada Prabowo kecuali isu ini. Kenapa dulu saat Prabowo berpasangan dengan Megawati pada pemilu 2009, isu ini tak sekeras sekarang? Itu karena Mega dan Prabowo tak akan menang. Kalau sekarang, kemungkinan Prabowo menang cukup besar,” kata Mawardi.

Publik bisa melihat bahwa isu tersebut hanya mengandung motif politik, bukan motif membuka pelang-

garan HAM. “Kalau demi HAM, kenapa tidak dibuka dari dulu? Apalagi Prabowo tidak terbukti sebagaimana dituduhkan,” ujar Mawardi.

Tujuan dihembuskannya isu pelanggaran HAM ini sebenarnya tak lepas dari upaya kubu Jokowi-JK menggaet pemilih yang bimbang (swing voter). Namun masalahnya, lanjut Mawardi, swing voter adalah kelas menengah teredukasi. Mereka memiliki cara pandang kritis terhadap isu tersebut.

“Justru yang terjadi adalah ‘blessing in disguise’ bagi Prabowo. Posisi Prabowo semakin aman. Kini tinggal bagaimana tim sukses Prabowo-Hatta menanggapi isu ini. Saya melihat, mereka tidak emosional dalam menanggapi Q cty isu ini,” tuturnya.Q

SURABAYA

Selasa Wage 24 JUNI 2014

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Pelayanan yang diberikan RSUD dr Soetomo kepada pasien

trie diana/ bhirawa

Pasien Masih Membeludak, Sistem Rujukan Harus Diperbaiki RSUD dr Soetomo, Bhirawa Masih tingginya jumlah pasien di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Soetomo Surabaya membuat pihak rumah sakit angkat bicara. Banyak dari pasien yang berobat di RSUD dr Soetomo berobat dengan membawa penyakit ringan dan sedang. ‘’Kita masih menemukan di RSUD dr Soetomo ada pasien yang sakit pusing, diare dan batuk berobat ke sini,’’ ujar Kepala RSUD dr Soetomo, dr Dodo Anondo MPH. Menurut Dodo pasien yang sakit ringan dan sedang bisa berobat di fasilitas kesehatan (Faskes) primer seperti Puskesmas atau rumah sakit tipe C dan B. Dari pengalaman sebelumnya masih banyak dari masyarakat mempercayakan kesehatan ke RSUD dr Soetomo, sehingga keberadaan Puskesmas dan rumah sakit tipe C dan B tidak termaksimalkan. ‘’Kita ingin dengan perbaikan

sistem pelayanan dan fasilitas yang diberikan Puskesmas dan rumah sakit tipe C dan B masyarakat tidak langsung ke rumah sakit tipe A. Bukannya kita melarang masyarakat untuk berobat RSUD dr Soetomo melainkan agar antrian di RSUD dr Soetomo tidak membludak,’’ ujarnya.

Lebih lanjut Dodo mengatakan, sampai saat ini jumlah pasien di RSUD dr Soetomo rata-rata perhari 2700 orang dan jumlah ini tidak ideal.

Idealnya jumlah rata-rata pasien yang berobat ke RSUD dr Soetomo perharinya tidak mencapai angka 2.500 atau dibawah 2000 pasien. ‘’Jika sistem rujukan di Puskesmas dan rumah sakit tipe C dan B jalan maka jumlah pasein di RSUD dr Soetomo tidak akan sebanyak ini,’’ ucapnya.

Menanggapi pernyataan di atas, salah satu pasien RSUD dr Soetomo, Rendi mengaku, dirinya memilih RSUD dr Soetomo dikarenakan rumah sakit

tersebut lengkap dengan pelayanan dan fasilitas kesehatannya. Meski ada banyak rumah sakit di Surabaya tidak memuat dirinya untuk beralih ke rumah sakit terbesar di Indoensia bagian timur ini. Banyak dokter spesialis dan alat yang canggih membuat RSUD dr Soetomo menjadi pilihan masyarakat di Surabaya dan Jatim. ‘’Jika saya lihat pasien RSUD dr Soetomo tidak hanya didominasi dari Surabaya dan sekitarnya, melainkan dari Sulawesi, Kalimanta dan Flres berobat di sini,’’ ucapnya.

Perlu diketahui, sebelumnya Gubernur Jatim , DR Soekarwo meminta agar masyarakat Jatim tidak berobat langsung ke RSUD dr Soetomo, hal ini dikarenakan jumlah pasien di RSUD dr Soetomo sangat banyak. Menurutnya, dengan sistem rujukan yang baik masyarakat dapat memanfaatkan keberadaan Puskesmas dan rumah Q dna sakit tipe B dan C.Q

Syarat Harus Sesuai Peraturan Perundang-undangan

Kemenkumham Ajukan Penerima Remisi Khusus Idul Fitri Kanwil Kemenkumham Jatim, Bhirawa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Jatim mendata para napi yang BISA mendapatkan remisi(pengurangan masa hukuman,red) bulan Suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri.

Remisi bisa diberikan pada para napi bisa telah memenuhi persyarata pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999,tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan.

“Mendekati Hari Raya Idul Fitri, para napi berhak dan mendapatkan remisi khusus. Dengan ketentuan, napi yang sudah memenuhi syarat-syarat, maka mereka berhak atas remisinya,” terang Kabid Registrasi, Perawatan dan Bina Khusus Narkotika Kemenkumham Jatim, John Sutikno, Senin (23/6).

Dijelaskan Jhon, adapun syarat tersebut dibagi menjadi dua. Adapun syarat bagi narapidana dan anak pidana untuk memperoleh remisi yakni berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

Sedangkan untuk narapidana yang dipidana melakukan tindak

terorisme, narkotika dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara syaratnya yakni berkelakuan baik dan teelah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana.

Terkait prosedur pemberian remisi bagi para napi, Jhon menerangkan nantinya para petugas Unit Pelaksanaan Teknik Lapas dan Rutan, akan mendata siapa saja napi yang mendapatkan remisi. Tentunya, pendataan yang dilakukan petugas Lapas dan Rutan harus seusuai dengan syarat-syarat yang ada dalam PP 32/1999.

“Untuk remisi tidak ada batasan bagi para napi. Nantinya petugas Unit Pelaksanaan Teknik Lapas dan Rutan yang akan mendata para napi penerima remisi,” urainya.

Disinggung terkait jangka waktu pengusulan napi yang akan diberi remisi, Jhon enggan menerangklan hal itu.

Namun, menurut salah satu sumber dari Kanwil Kemenkumham Jatim menyebutkan, usulan napi yang akan diberikan remisi jangka waktunya satu bulan sebelum hari H.“Biasanya usulan remisi diajukan sebulan Q bed sebelum hari H,” ungkapnya.Q

Pencatatan Imunisasi Harusnya Pakai Online

RAGAM INFO

Tolak Pembongkaran, Pedagang Akan Lakukan Aksi Cap Jempol Darah PN Surabaya, Bhirawa Setelah menindaklanjuti permintaan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya terkait identifikasi kelompok pedagang Pasar Turi tahap III. Pembongkaran Pasar Turi tahap III akan tetap dilakukan oleh Pemkot Surabaya pada Rabu (25/6) besok.

Terkait pembongkaran ini, Amrulloh selaku Kuasa Hukum penggugat yakni pedagang Pasar Turi tahap III mengatakan, rencananya para pedagang menolak penggusuran dengan menggelar aksi demo pada Rabu (25/6) besok.

“Kemungkinan aksi penolakkan ini akan diwarnai dengan cap jempol darah yang dilakukan oleg para pedagang Pasar Turi tahap III,” terang Amrulloh saat ditemui di PN Surabaya, Senin (23/6).

Amrulloh menjelaskan, dari 970 sekian jumlah pedagang Pasar Turi, hanya 790 pedaganglah yang valid. Dan mereka menolak pembongkaran Pasar Turi, dikarenakan perkara itu masih dalam proses Pengadilan.Q bed

Surabaya, Bhirawa Untuk mempercepat target pemerintah kota (Pemkot) Surabaya dalam mencapai universal child immunitation (UCI), setiap Posyandu atau Puskemas wajib menyetorkan dana imunisasi anak atau balita melalui sistem online atau data base online.

Pengurus Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Surabaya, dr Agus Hariyanto SpA(K) mengatakan, untuk memudahkan pendataan imunisasi, sudah saatnya Pemkot Surabaya menerapkan pencatatan imunisasi berdasarkan data base online.

Adanya data base online akan memudahkan Dinkes dalam memetakan wilayah dan anak yang belum terimunisasi, sekaligus memudahkan orang atau lembaga terkait mengakses rekam jejak imunisasi seseorang. Selama ini pencatatan imunisasi masih manual, berupa buku imunisasi dari puskesmas yang mudah rusak dan hilang. ‘’Kalau disimpan di data base dan dibuatkan sebuah kartu semacam paspor imunisasi, data anak sudah terekam dan bisa diakses kapan saja,” imbuh Agus.

Agus menyatakan, jika dilihat di negara luar sudah banyak tenaga kesehatan menggunakan data base online untuk mencatat imunisasi. Dalam kerja data base online anak akan terdata secara online dan terintegrasi dengan dinas kesehatan, sehingga tidak mungkin jika anak tidak akan terimunisasi. ‘’Disini akan terlihat anak-anak siapa saja yang sudah dan belum imunisasi karena semua sudah terdata di online,’’ ucapnya.

Sementara itu Kepala Dinkes Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan, pihaknya akan mempertimbangkan usulan pencatanan data imuniasi lewat on line. Menurutnya, dengan pekembangan teknologi informasi pencatatan online sangat perlu dilakukan. ‘’Kita akan membahas pencatatan on line imuniaisi, karena kebutuhan kedepan terkait dengan pencatatan dan pemberian imunisasi harus lebih Q dna cepat dan tepat,’’ tambahnya.Q

Tekan Pidana Perikanan, Diskanla MoU Aparat Keamanan Pemprov, Bhirawa Masih maraknya tindak pidana perikanan di perairan Jawa Timur menjadi perhatian serius Dinas Perikanan dan kelautan(Diskanla) Jatim.sebagai upaya penindakan Diskanla melakukan kesepakatan bersama dengan Pangkalan Utama TNI AL - V Surabaya dan Direktorat Kepolisian Perairan Kepolisian Daerah Jawa Timur.

Dalam kesepakatan yang ditandatangani Diskanla dengan dua pihak aparat keamanan pekan lalu ini, bakal dilakukan pengamanan dan pengawasan pemanfaatan sumber daya perikanan kelautan di seluruh wilayah Jatim secara terpadu.

Beberapa tindak pidana perikanan kelautan yang sering ditemui di lapangan, terang Kadiskanla, Ir.Heru Tjahyono, antaranya penggunaan alat tangkap terlarang seperti potasium, bahan peledak, hingga kapal yang tak mempunyai izin tangkap.

“Sampai saat ini masih terjadi aksi tindak pidana perikanan. Baru-baru ini ada perusakan terumbu karang dan penggunaan potasium,” kata Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Jatim, Ir Heru Tjahjono MM, Senin (23/6).

Lebih lanjut, Heru menjelaskan, maksud dari kesepakatan bersama tersebut merupakan upaya bersama memanfaatkan segala sumber daya yang ada untuk meningkatkan keterpaduan dan sinergi antar lembaga terkait, dalam kerjasama pengamanan dan pengawasan pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan di wilayah perairan Jawa Timur.

Untuk masa berlaku kesepakatan tersebut akan berakhir dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Piagam Kesepakatan Bersama. Kesepakatan ini bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi setiap tahun dengan kesepakatan antara pihak terkait.

Dalam kesempatan ini, Heru juga men-

jelaskan, berbagai kerjasama itu diantaranya sosialisasi/penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat perairan/pesisir berkaitan dengan peraturan perundangundangan bidang perikanan dan dalam rangka menciptakan Harkamtibmas di wilayah perairan Jawa Timur.

Selain itu, ada kerjasama dalam hal pelaksanaan pengamanan dan pengawasan pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan di wilayah perairan Provinsi Jawa Timur secara terpadu.

Selanjutnya, kerjasama dalam pelaksanaan SAR di wilayah perairan Jawa Timur. Hingga ke tindakan asistensi/ pendampingan dalam rangka penyidikan tindak pidana perikanan.

Hingga kini saja, masih banyak ditemukan kasus pelanggaran tindak pidana perikanan . “Kalau di selat Madura, biasanya pelanggaran penggunaan trawl, sedangkan di peraliran Banyuwangi-Bali sering ada kasus penggunaan potasium untuk mengambil ikan hias. Padahal penggunaan potasium juga bisa merusak terumbu karang yang merupakan habitat ikan,” katanya bersama Kabid Kelautan, Pesisir dan Pengawasan, Ir Eryono MM. Heru mengatakan, selama ini instansinya juga berupaya dari tahun ke tahun melangsungkan sosialisasi hingga langkah konservasi dalam upaya menjaga pelestarian perikanan dan kelautan di Jatim.

“Sayangnya, intensitas ekploitasi perikanan sangat tinggi dibandingkan konQ rac servasinya,” katanya.Q

Persentase Jumlah Pencaker, Lowongan dan Penempatan Berdasar Tingkat Pendidikan Tahun 2013 Jenjang

Pencaker

Lowongan

Penempatan

SD SMP SMA SMK D1 D2

4,52 % 36,65% 33,55% 17,06% 0,23% 0,55%

0,12% 0,82% 2,57% 4,40% 41,74% 3,72%

10,10% 17,86% 7,67 61,17% 0,00% 0,00%

Lulus SMK Bisa Langsung Dapat Gelar Diploma Tingkatkan Kelas Pencaker Jatim

Dindik Jatim, Bhirawa Peserta didik yang menempuh di jenjang pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan(SMK) bakal langsung mendapat ijazah setara Diploma Satu(D1). Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim saat ini merencanakan kerja sama dengan sejumlah politeknik untuk pengembangan lulusan SMK setara diploma.

Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Dr Harun MSi mengatakan, saat ini rencana tersebut tengah digodok bersama sejumlah Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Salah satu yang hampir pasti menyetujui rencana ini adalah Politeknik Elektro Negeri Surabaya (PENS).

“Ini baru pilot project. Selanjutnya akan terus dikembangkan sasaran dan kerjasamanya dengan perguruan tinggi lainnya,” tutur Harun saat dihubungi, Senin (23/6).

Untuk mendapat gelar ini, siswa SMK akan langsung dibimbing dosen PTN di sekolah masing-masing. Mekanismenya menggunakan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ). Siswa akan menambah masa belajar selama satu sampai dua tahun , lebih lama dari normalnya tiga tahun.

Tetapi keuntungannya, siswa bisa langsung meraih ijazah diploma (D) 1 atau D2.

“Seperti akademi komunitas tetapi fokus pada pendidikan vokasi,” tutur Alumnus terbaik Lemhanas 2008 itu.

Kabid Pendidikan Kejuruan dan Perguruan Tinggi (Dikmenjur Perti) Dindik Jatim Drs Hudiyono MSi menambahkan, awal mula program ini digagas antara lain disebabkan rendahnya tingkat pendidikan pencari kerja (Pencaker) di Jatim.

Sementara tantangan dunia industri jelang diberlakukannya ASEAN Free Trade Area (AFTA) pada 2015 menuntut sumber daya manusia yang terdidik semakin tinggi. “Kita berharap ada pergeseran kelas pencaker dari bawah ke menengah atau setara diploma,” ungkap dia.

Hudiyono mengatakan, sejauh ini lulusan SMK merupakan pencaker yang paling diminati oleh dunia industri. Namun realitasnya justru terbalik, pencari kerja dari lulusan SMK justru paling sedikit di banding lulusan SMA dan SMP. Pada tahun 2013 misalnya, Hudiyono memaparkan jumlah lowongan di Jatim untuk jenjang SD sebesar 0,12 persen, SMP 0,82 persen, SMA 2,57 persen dan SMK 4,4 persen. Sementara jumlah pencari kerja per jenjang mulai SD 4,52 persen, SMP 36,65 Q tam persen SMA 33,55 persen dan SMK 17,06 persen.Q

Operasi Jelang Bulan Puasa

Tak Taati Perda, Polisi Sita Ratusan Miras Tak Berizin Pihak kepolisian mulai bergerak menanganai peredaran minuman beralkhohol ilegal. Dari operasi yang dilakukan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya ratusan botol dan puluhan jirigen miras tak berizin dari berbagai merek diamankan.

Ratusan botol miras dan jirigen miras ini didapati dari hasil operasi jelang bulan puasa yang dilakukan oleh Polres Pelabuhan Tanjung Perak selama satu bulan terakhir. Adapun miras yang berhasil disita sebanyak 852 botol dan 24 jirigen miras tanpa izin edar.

Selain itu, pihak kepolisian menetap lima orang sebagai tersangka karena telah menjual Miras tersebut.

Kelima orang tersangka yaitu, Bambang Sugiyanto (35) warga Tambak Asri, Siti Usnah (26) warga Kalianyar

Kulon, Subahan (27) warga Sidotopo Sekolahan, Noni (46) warga Kalimas Baru serta Sutikno (35) warga Greges Timur, Surabaya.

Wakapolres Pelabuhan Tanjung Perak Kompol Musthofa menjelaskan, ratusan botol miras dan puluhan jirigen itu didapat dari operasi jelang bulan puasa yang dilakukan oleh anggotanya.

Ke lima tersangka itu tak lain merupakan penjual miras yang tak mengantongi izin edar miras yang dijualnya.

“Ke lima tersangka ini

merupakan penjual miras tanpa izin edar. Semua tersangka sedang diproses hukum oleh anggota kami,” terangnya kepada wartawan, Senin (23/6).

Lanjut Kompol Musthofa, pengungkapan yang dilakukannya ini, merupakan hasil operasi selama satu bulan terakhir menjelang Ramadan. Pihaknya memprioritaskan terhadap operasi yang mentargetkan peredaran miras tanpa izin.

Sebab, upaya yang dilakukan ini untuk menekan peredaran miras menjelang atau pun sesudah Ramadan.

Adapun miras yang berhasil diamankan diantaranya, arak 16 jirigen ukuran 20 liter, arak 8 jirigen ukuran 5 liter, arak 28 botol ukuran 1.500 mililiter, arak 580 botol ukuran 600 mi-

liliter, anggur ketan putih 54 botol, Mansion House 4 dus isi 124 botol, Jemblung 52 botol, Vodka 8 botol dan Topi Laken 6 botol.

Terkait disahkannya Perda peredaran minuman beralkohol, Musthofa menambahkan, pihaknya sangat mengapresiasi adanya Perda yang mengatur tentang miras. Menurutnya, dengan adanya Perda ini, peredaran miras di masyarakat dapat dikontrol dan membuat efek jera pada penjual miras yang tak mempunyai izin edar.

“Saya harapkan dengan adanya Perda ini, dapat mengontrol peredaran miras yang tak berizin. Terutama di daerah Surabaya yang masih banyak ditemukan para penjual miras tak berizin,” ungkapnya.Q bed

bed/bhirawa

Wakapolres Pelabuhan Tanjung Perak Kompol Musthofa saat memamerkan ratusan botol miras dari berbagai merk yang tak berizin, Senin (23/6) di Mapolres Pelabuhan Tanjung Perak.

OPINI

4 Tajuk

Dolly Tutup Selamanya PUSAT hiburan dan rekreasi seks komersial di gang Dolly, sudah tutup, sejak Jumat 20 Juni 2014. Ini prestasi tersendiri yang diukir Pemerintah Daerah (Kota Surabaya dan Proponsi Jawa Timur). Pusat maksiat perzinahan itu selama ini tidak pernah diinginkan oleh masyarakat, namun selalu dibela oleh Muspida Kota Surabaya. Gang Dolly (dan wisma-wisma seks komersial sekitarnya) secara rutin memberi setoran haram kepada aparat mulai tingkat kelurahan sampai ke atasan yang jauh.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menuliskan pelacuran sebagai perzinahan yang diancam hukuman penjara 3 tahun. Sedangkan ajaran agama juga mengharamkan secara tegas dan keras, dengan sanksi hukum cambuk 100 kali. Maka prostitusi seharusnya dianggap sebagai aib besar, bukan sarana hiburan. kenyataannya (pada masa yang baru lalu), pemerintah seolah-olah mendukung praktek pelacuran.

Selama 40 tahun sejak awal orde baru, prostitusi makin tumbuh subur, berkedok hiburan. Prostitusi dijadikan “magnet,” lalu bersimbiose dengan peredaran obat-obat terlarang psikotropika dan miras. Harus diakui, sungguh tidak mudah menutup lokalisasi prostitusi yang terlanjur menjamur. Banyak pihak berkepentingan secara ekonomi haram. Termasuk di dalamnya praktik money laundry (pencucian uang).

Banyak pengusaha busuk menanamkan saham dari uang haram di sekitar lokalisasi prostitusi. Hasilnya, dari uang haram menjadi uang “abu-abu.” Seolah-olah menjadi uang halal, karena lokalisasi prostitusi dianggap legal.

Syukur, dengan pencerahan pemikiran (dan moralitas) aparat yang makin baik, pembubaran tempat prostitusi tidak memperoleh pembelaan aparat.

Kawasan prostitusi bisa dipastikan pula menjadi pusat segala penyakit sosial masyarakat. Juga penyakit kelamin, sampai yang paling fatal berakibat de-generatif. Namun sebagian pengamat sosial (yang menyimpang) memiliki pandangan lain. Yakni, bahwa penutupan lokalisasi pelacuran bisa berakibat penyebaran penyakit kelamin (terutama AIDS dan HIV) menjadi tidak terkontrol. Itu pasti paradigma paling menyimpang. Bahkan patut diduga sebagai gertakan yang dikendalikan oleh kalangan germo.

Bukankah penyebaran AIDS dan HIV disebabkan (utamanya) karena perilaku seks bebas berganti-ganti pasangan? Rata-rata pelacur juga tidak menyadari ancaman penyakit kelamin sejak dini. Banyak yang tidak biasa memakai kondom sejak awal berprofesi. Juga banyak penyakit yang ditimbulkan tergolong sangat menular dengan cepat, serta berdampak efek domino sangat fatal. Sudah banyak ibu rumahtangga baik-baik, tiba-tiba terdeteksi menyandang HIV, tertular dari suaminya.

Maka untuk me-minimalisir penyebaran AIDS dan HIV, serta penyakit lain yang menjijikkan, caranya tak lain, menutup seluruh lokalisasi praktik seks komersial. Ratarata perempuan penjaja seks komersial (PSK) tergolong miskin atau berpendidikan rendah. Berbagai survei memaparkan alasan menjadi PSK hanya dua sebab: memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan terjebak ke-tidak tahu-an (dipaksa oleh sindikat pelacuran).

Maksiat lain (perjudian dan premanisme) menjadi iringan yang khas. Itu sudah terbukti, antaralain (dulu) pada kawasan Kramat Tunggak Jakarta. Ironisnya, Pemerintah Daerah menjadikannya lumbung penghasilan daerah. Pasti pula menjadi “pajak haram” karena banyak diselewengkan. Kini, Kramat Tunggak telah berubah menjadi daerah tujuan wisata religi tersohor di Jakarta. Masyarakat sekitar bisa menggali mata nafkah kuliner atau sektor ekonomi kreatif lainnya.

Syukur, penutupan lokalisasi pelacuran di seluruh Jawa Timur telah mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi.

Khususnya terhadap warga masyarakat kampung Jarak dan Girilaya. Sedangkan terhadap pelaku bisnis prostitusi vdisertai pembinaan dan bantuan permodalan. Dengan itu mantan PSK bisa berprofesi lain secara bermartabat dan lebih mulia. Misalnya tata-rias, tata-boga, tata-busana, kuliner, atau laundry.

Berkaca pada alih-fungsi kawasan Kramat Tunggak, kawasan sekitar Jarak dan Girilaya bisa di-inovasi sebagai pusat ekonomi kreatif. Misalnya, pusat (pasar) burung dan tanaman hias. Potensi itu sudah nampak berserakan tak teratur di sekitarnya. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Menilai Makna Penting Debat DI negara maju, debat calon pemimpin merupakan acara yang ditunggu-tunggu. Debat bukan acara basa-basi yang hanya menghabiskan waktu atau sekadar tontonan dengan semangat melihat “artis manggung”. Debat sangat menentukan popularitas dan keterpilihan (elektabilitas) sang calon pemimpin. Peserta debat begitu memperhatikan dan mempersiapkan acara ini secara detail.

Kita tentu saja semakin menuju ke sana. Debat harus kita tonton dan kritisi. Melalui acara ini kita menilai bobot calon pemimpin kita. Kita perlu meyakini bahwa debat itu merupakan ajang untuk menguji kemampuan menguasai masalah, kemampuan berpikir sistematis, dan bahkan debat juga bisa dilihat sebagai cara untuk kemampuan calon pemimpin kita menghadapi masalah-masalah darurat atau tak terduga.

Debat yang baik adalah debat yang dipersiapkan oleh panelis atau moderator namun tidak diketahui secara detail oleh peserta debat. Para calon pemimpin akan lebih teruji jika disodori pertanyaan yang tidak terduga. Pemimpin di era sekarang harus mengusung intelektualitas tinggi, kemampuan menganalisis yang tajam, dan harus siap menghadapi masalah yang tak terduga. Bahkan pemimpin juga harus hebat kemampuan orasinya sehingga ia menjadi pantas mewakili negara besar bernama Indonesia ini di panggung dunia.

Selama ini kita mungkin saja menganggap debat itu tidak penting, bahkan menilai cara itu tidak sesuai dengan kultur Indonesia. Tidak penting karena kemampuan bicara dianggap tidak berkait dengan kemauan untuk kerja. Mohon diingat, presiden itu seorang yang mengarahkan (direct). Pemimpin dituntut mampu menganalisis masalah dan menyampaikannya secara baik dan benar kepada pihak yang harus bekerja, yaitu menteri hingga ke lapis paling bawah.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Selasa Wage 24 JUNI 2014

Wajah Asli Kita di Media Sosial Orang Indonesia itu kebanyakan santun jika dilihat secara sekilas. Untuk mengetahui sifat asli orang Indonesia, hadapkanlah mereka dengan sebuah persoalan rumit. Salah satunya adalah menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres). Sifat orang asli Indonesia sangat kelihatan sekali menjelang Pemilu, jauh dari sifat yang dikenal dalam buku literatur yang selama ini ada.

U

ntuk melihat sifat asli mereka tidak usah ditanya siapa yang akan dipilih menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. Kita cukup melihat tulisan status-status mereka di media sosial (Facebook dan Twitter), foto apa yang dipasang, bagaimana cara mereka menyebar atau mengomentari sebuah tautan/ link. Meskipun belum bisa dijadikan ukuran valid, setidaknya sifat aslinya muncul lewat media sosial tersebut.

Alasan Pada tahun 70-an, jurnalis dan sastrawan Indonesia, Mochtar Lubis pernah juga membuat beberapa ciri orang Indonesia antara lain; (1) munafik, hipokrit, (2) lempar batu sembunyi tantan, (3) feodal, (4) suka hantu, paranormal, filsafat, (5) punya jiwa seni, (6) boros, senang berutang, senang pesta, (7) kurang gigih, (8) gemar jalan pintas, (9) suka iri dengki, menggerutu, (10) mengaku bahwa dia yang berjasa, ikut-ikutan, (11) sombong, (12) baik hati, ramah, gotong royong, suka damai, bisa tertawa dalam penderitaan.

Meskipun ciri-ciri itu banyak yang protes, namun demikian sangat melekat pada orang Indonesia.

Bagaimana dengan ciri-ciri manusia Indonesia sekarang? Tidak mudah untuk menunjukkan kriteria untuk tak mengatakan sulit.

Tentu ciri ini tidak dilakukan berdasar survei dengan metodologi yang ketat, namun sebatas pengamatan.

Itu pun masih bisa diperdebatkan.

Paling tidak pengamatan tersebut berdasar perilaku mereka di media sosial menjelang Pilpres.

Mengapa media sosial? Media sosial itu seperti catatan harian

canakan kampanye hitam.

Mengunggah tulisan dan gambar berkaitan dengan hal positif Capres pilihannya tidak salah, namun membabi buta menyudutkan pasang(diary). Sebagai cataan yang tidak disukai tan harian, media sotentu tidak elok. Orang sial berfungsi sebagai yang dahulunya sanpenyalur uneg-uneg, Oleh : tun, tiba-tiba berinkeluh kesah, kritik, Nurudin gas karena membela komentar, harapan, Capres. Entah memcacian dan banyak hal bela dan memilihnya berkaitan dengan temsaat pencoblosan nanti atau sekadar pat penyaluran yang lain. Sebamengungkapkan kekecewaannya gaimana buku harian, seseorang pada pendukung Capres lain. bebas menulis apa saja.

Misalnya begini, ada pengOrang yang kelihatan santun di guna media sosial yang awalnya permukaan, bisa jadi aslinya kurang menyikapi berbagai tulisan, gamajar yang tercermin dari apa yang bar dan tautan berita biasa saja. dilakukanya di media sosial itu. Sama Namun demikian, karena banyak dengan buku harian, watak asli orang pendukung pasangan calon yang bisa dilihat dari buku harian yang “gila” dengan membela membabi disebut media sosial tersebut. buta, ia jadi tertantang untuk meBisa jadi analogi saya di atas nandinginya. Jadinya, orang “gila” salah. Tetapi, media sosial tetap dilawan, akhirnya ia ikut gila bisa mencerminkan kepribadian juga. Tidak saja mereka yang berseseorang. Bisa jadi media sosial itu predikat ustadz, tetapi juga yang media publik, tetapi tidak semua berpendidikan tinggi pun. user (pengguna) media sosial paham Saya pernah bilang kepada bahwa itu media publik. Jika Anda teman-teman saya. Tidak usah aktivis media sosial, akan membaca menuruti syahwat menanggapi pesan, gambar atau tautan dimana perilaku pendukung yang membabi orang sering menyumpah serapah, buta itu. Kita harus menunjukkan marah-marah atau kena sindir sedikit bahwa orang yang berpendidikan itu mengamuk. Bisa jadi itulah watak berbeda, seorang ustadz juga tidak aslinya, meskipun dalam keseharian boleh ikut-ikutan jamaahnya yang tidak begitu. Orang bisa santun, tetapi secara membabi buta berperilaku apa yang kita tulis di media sosial bisa “gila”. Ia justru perlu menunjukkan mencerminkan sebeliknya. secara bijak perilaku mereka yang didukung syahwat politik itu.

Menjelang Pilpres Namanya syahwat, teman yang Sekarang coba diamati apa yang awalnya sabar dan biasa memaca muncul di berada FB atau Twitter status, gambar, dan tautan berita Anda. Lihatlah betapa caci maki, itu akhirnya terpancing. Alasanya, kampanye hitam, membela dengan “Saya cuma tidak ingin pendukung membabi buta sampai di luar batas pasangan itu seenaknya saja”. Jadi, kewajaran muncul silih berganti. awalnya ia bersika netral dalam Seolah Capres-Cawapres pilihansoal Pilpres, tetapi hanyut mennya saja yang hebat, sementara dukung Capres tertentu lantaran pasangan lain tidak ada artinya, terbawa nafsu syahwat. Banyaknya dan kalau perlu dilenyapkan denkomentar negatif atau kampanye gan berbagai cara, termasuk mewa-

hitam Capres tertentu sebenarnya harapan besar atau justru ketakutan saja kalau Capres yang tidak didukungnya akhirnya yang lolos.

Apakah itu watak asli orang Indonesia? Belum bisa disimpulkan begitu. Namun demikian, watak dalam media sosial bisa dijadikan salah satu tolok ukur watak asli. Watak asli seseorang akan muncul jika dihadapkan pada sebuah kasus yang pelik.

Analoginya, orang bisa disebut sabar jika ada musibah yang menimpanya, tetapi ia tetap sabar. Ketika ia tidak terkena musibah tentu saja ia mudah bersikap sabar, bukan?

Artinya, seseorang bisa dianggap bijak, tidak punya syahwat politik tinggi jika dihadapkan bahwa temana-temannya yang mendukung Capres tertentu membuat ia tidak kehilangan kendali. Jika ia ikut hanyut pada hiruk pikuk itu, bisa dikatakan jangan-jangan wakat aslinya memang seperti itu. Orang bisa menyembunyikan kepribadiannya, tetapi Pilpres telah menunjukkan watak, sifat, aspirasi, dan ambisi asli seseorang dalam politik.

Kepribadian Ganda Orang yang kesehariannya menunjukkan sikap berbeda dengan apa yang dia lakukan di media sosial bisa disebut dengan social splitting personality (Erik Qualman, 2010).

Mereka inilah pelaku-pelaku yang dapat disebut mengalami perpecahan kepribadian di media sosial.

Media sosial mampu menyebarkan pesan-pesan secara cepat, tetapi media sosial telah menunjukkan tabir siapa diri kita dalam bersikap dan menyikapi keadaan. Apa yang ditampilkan dalam media sosial menunjukkan siapa diri kita sesungguhnya.

Bijak menggunakan media sosial adalah pilihan bijak, ikut-ikutan saja itu tindakan yang tidak cerdas.

Penulis adalah dosen Fisip Universitas Muhammadiyah Malang (UMM); penulis buku “Media Sosial Baru dan Munculnya Revolusi Proses Komunikasi”

Mengentaskan Kemiskinan di Kampung Nelayan (1 – bersambung)

Membenahi Manajemen Pengelolaan Kekayaan Laut

B

angsa ini dikenal sebagai bangsa yang memiliki kekayaan laut yang luar biasa. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, negeri ini memiliki sebanyak 17.508 pulau dan garis pantai sepanjang 81.000 kilometer, dengan wilayah laut seluas 5,8 juta kilometer persegi atau lebih dari 70 persen luas seluruh wilayah Indonesia.

Logikanya, dengan sumber kekayaan alam yang melimpah seperti itu, tentu akan menjadi berkah bagi rakyat Indonesia khususnya masyarakat nelayan. Namun ironisnya, masyarakat yang berada pada jarak terdekat dengan kekayaan laut tersebut (baca : kampung nelayan) justru kehidupannya lebih identik dengan kawasan yang miskin dan terbelakang. Bukan itu saja, potensi laut yang demikian besarnya tersebut ternyata belum mampu memberi kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional. Terbukti, data Badan Pusat Statistik (BPS) 2013 menunjukkan kontribusi kelautan Indonesia dari sektor perikanan hanya 3,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara, negera seperti China, Korea dan Jepang dengan luas laut setengah dari luas laut Indonesia mampu memberikan kontribusi sektor perikanan sebesar 35 persen dari PDB. Dari tahun ke tahun, data BPS juga menunjukkan proporsi nelayan miskin terhadap total penduduk miskin sungguh mencengangkan yakni berada pada kisaran angka 25 persen. Pada tahun 2011 misalnya, jumlah nelayan miskin mencapai 7,87 juta orang dari total penduduk miskin nasional yang mencapai 31,02 juta orang. Sementara pada Maret 2013, dari total 28,07 juta penduduk miskin, jumlah nelayan yang miskin mencapai 6,98 juta. Artinya, kontribusi masyarakat nelayan dalam angka kemiskinan di Indonesia sungguh signifikan.

Besarnya potensi sektor kelautan dan pesisir yang tidak sebanding dengan hasil dan manfaat yang diperolehnya menunjukkan secara kasat mata bahwa ada kesalahan ‘turun temurun’ dalam me-manage potensi sektor kelautan. Artinya, rapuhnya pengelolaan sumber daya kelautan menjadi salah satu faktor yang membuat kehidupan nelayan terpuruk. Keterpurukan masyarakat nelayan tersebut, secara faktual juga bisa terbaca

dari berbagai keluhan itu diperkirakan menyang terungkap dalam capai Rp30 triliun per forum Pekan Nasional tahun.

Kontak Tani Nelayan Pengawasan terhadap illegal fishing (Penas KTNA) XIV di Malang awal bulan di perairan Indonesia, Juni ini. Dalam forum sesungguhnya bukan tersebut terungkap saja butuh perlengpersoalan yang dikapan yang memadai tetapi juga harus dihadapi nelayan tidak jauh dari persoalan imbangi dengan keteseperti masih terus gasan sanksi terhadap Oleh : terjadinya pencurian nelayan asing yang Wahyu Kuncoro SN ikan (illegal fishing) tertangkap. Selama ini hukuman yang diberiyang dilakukan oleh nelayan-nelayan askan kepada nelayan ing. Selain mereka mencuri ikan asing yang terbukti bersalah diangdi perairan Indonesia, nelayangap terlalu ringan sehingga tidak nelayan tersebut juga dalam menmenimbulkan efek jera. Sedangkan curi ikan dengan menggunakan kapal mereka yang disita dilelang teknologi modern. dengan harga murah, lalu oleh pemBukan itu saja, keberadaan penbeli di dalam negeri dijual lagi ke jaga pantai dari TNI AL dan Polisi Air luar negeri dengan harga mahal. dan Udara (Pol Airud), tidak mampu Selama ini, wilayah operasi yang menghalau kapal nelayan asing. Semenjadi favorit nelayan asing tersebab, kapal yang digunakan pencuri but meliputi Laut China Selatan, ikan itu, lebih canggih dibanding kaLaut Sulawesi, Arafura, serta perpal milik TNI AL maupun Pol Airud. airan yang terhubung langsung denSehingga persoalan itu yang menjadi gan negara nelayan asing itu. Yang masalah para nelayan, karena ikan menarik dicermati, nelayan asing dayang dicuri jumlahnya cukup banyak, lam melakukan aksinya menempuh dan nelayan kita kesulitan untuk berbagai cara selain langsung beropmendapatkan ikan. Selain masalah erasi di perairan Indonesia yang sulit illegal fishing, nelayan juga masih didijangkau para pengawas, ada juga hadapkan pada persoalan ketiadaan yang menggandeng sejumlah pihak jaminan asuransi kecelakaan dan di dalam negeri untuk mendapatkan kematian, keterlambatan pasokan keabsahan dalam menangkap ikan. solar, kesulitan mengakse modal Mulai dari soal dokumen perizinan usaha berikut minimnya pelatihan yang ganda untuk beberapa kapal, bagi nelayan, Kompas (8/6). surat izin palsu, hingga penggunaan anak buah kapal (ABK) oleh penMengatasi Illegal Fishing duduk lokal.

Pencurian ikan di perairan Para pengawas di laut seringkali Indonesia semakin marak diberiterkecoh karena kapal-kapal penangtakan media. Misalnya, sejumlah kap ikan milik asing itu berbendera kapal asing yang ditangkap KeIndonesia yang diawaki penduduk menterian Kelautan dan Perikalokal. Ironisnya, hasil tangkapan ikan nan (KKP) karena melakukan ilegal oleh nelayan asing itu justru aktivitas penangkapan ikan secara diselundupkan lagi masuk wilayah liar dalam lima bulan terakhir ini.

Indonesia. Beberapa waktu lalu KKP Kapal asing berkapasitas 30 gross telah memergoki beberapa jenis ikan tonnage (GT) hingga 60 GT yang yang beredar di pasar domestic diimberoperasi tanpa izin tersebut por tidak sah dari luar. berasal dari berbagai negara di Celakanya, harga ikan yang antaranya Thailand dan Vietditawarkan jauh lebih murah dari nam. KKP mengakui maraknya hasil tangkapan nelayan lokal alias pencurian ikan tersebut selain banting harga. Jadi, kerugian yang memanfaatkan lemahnya pengtimbul bukan hanya menjarah awasan, mereka juga didukung hasil laut,melainkan juga merusak dengan kapal dan alat tangkap harga ikan di dalam negeri, yang yang canggih sehingga bisa leluakhirnya membuat nelayan lokal asa melakukan pencurian ikan di semakin tak berdaya. Namun laut lepas.Kerugian negara akibat patut dicatat, bahwa illegal fishpencurian oleh para nelayan asing ing itu sesungguhnya tidak hanya

dilakukan oleh nelayan asing saja, tapi nelayan kita juga sering melakukan hal itu. Seperti nelayan kita saat mencari ikan di laut menggunakan bom, sehingga hal itu sama dengan illegal fishing.

Untuk mengantisipasi pencurian ikan dari nelayan asing, pemerintah secepatnya harus membangun satelit monitoring, melakukan integrasi sistem keamanan di laut yakni dengan TNI AL dan Pol Airud, dan melakukan kerjasama bilateral dengan negara-negara tetangga. Dengan cara begitu, maka akan menekan pencurian ikan di wilayah pesisir pantai kita di seluruh Indonesia.

Stop Impor Ikan Dalam upaya memberdayakan nelayan lokal, pemerintah ditantang untuk berani mengambil tindakan tidak populer di mata importir perikanan, yakni menghentikan segala aktivitas impor ikan. Sebagai konsekuensinya, pemerintah memang harus menanggung imbas kenaikan harga ikan di pasar domestik. Di luar beban tersebut, pemerintah juga masih punya pekerjaan rumah yang tidak gampang, yakni bagaimana mendongkrak produksi ikan dalam negeri untuk menutup kebutuhan pasar yang selama ini banyak diselamatkan oleh ikan dari luar termasuk impor ikan ilegal.

Dalam pencapaian target peningkatan produksi ikan, diperlukan pendekatan penataan dan pengembangan kawasan dan sentra produksi. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah penguatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan Sumber Daya Manusia (SDM) kepada nelayan dan petani ikan. Sebab, ketika keinginan nelayan dan petani ikan kita penuhi, namun IPTEK dan SDM masih rendah, maka juga akan sama menimbulkan masalah baru. Terlepas dari persoalan impor ikan, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan memang punya cita-cita besar untuk menumbuhkan produksi ikan di dalam negeri yang berkaitan dengan program Gerakan Makan Ikan bagi Masyarakat.

Wartawan Harian Bhirawa ; Alumnus Institut Teknologi Sepuluh November (ITS), Surabaya

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Selasa Wage 24 JUNI 2014

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

5

Gelar Gus-Yuk Diperjualbelikan Masuk Grand Final Ditarif Rp15 juta Kota Mojokerto, Bhirawa Ajang pemilihan Gus dan Yuk Kota Mojokerto yang digelar tiap tahun, diduga syarat dengan kecurangan. Kabar yang berkembang bagi peserta yang ingin naik ke panggung dan menyandang status Gus-Yuk, sarat dengan unsur kolusi dan harus ada uang pelican. Tak tanggungtanggung untuk masuk finalis peserta harus membayar uang hingga puluhan juta rupiah.

Seorang sumber yang juga terlibat di ajang itu menyebutkan, untuk bisa naik panggung saat grand final, seluruh peserta harus membayar sejumlah uang. ‘’Nilainya minimal Rp15 juta, itu hanya untuk ongkos masuk grand final saja,’’ tandasnya.

Mantan Yuk Kota Mojokerto di era tahun 1990-an ini menambahkan, uang senilai Rp15 juta itu bukan secara otomatis memegang tropi juara. Melainkan hanya masuk grand final saja. ’’Peserta yang sudah bayar, bisa dipastikan dia pulang dengan membawa piala,’’ terang perem-

puan berbodi seksi ini.

Mengkomersilkan tropi Gus Yuk, ujar sumber ini, memang cukup potensial. Pasalnya, piala yang ditawarkan oleh kepanitiaan cukup banyak. Mulai dari piala Duta Persahabatan, Duta Intelegencia, Best Talenta, hingga Best Costume. ‘’Untuk menjadi juara tarifnya bisa lebih dari itu,’’ ujarnya.

Pemberlakuan tarif yang tak murah ini sudah ramai menjadi rahasia umum di kalangan finalis Gus Yuk.Sehingga, finalis yang masuk ke grand final tak banyak yang mengandalkan kecerdasan, penampilan dan pengetahuan.

Mereka hanya berbekal sedikit keberanian tampil di muka umum, bahasa asing yang paspasan, dan modal yang besar.

Untuk memburamkan penarikan uang di kalangan peserta, panitia mengubah prosentase penilaian. Jika semula penilaian intelegencia sebesar 70% dan penampilan senilai 30%, kini dibalik. ‘’Sekarang justru yang 70% nilai penampilan. Sedangkan 30% nilai intelegensianya,’’ tambahnya.

Dikonfirmasi hal ini, Kabag Pembangunan Pemkot Mojokerto, Wiwid Febrianto, selaku leading sector program ini mengaku bakal menelisik kebenaran kabar itu. ‘’Ini menjadi bahan evaluasi saya.Dan saya akan terjun untuk memastikan kabar itu,’’ tuturnya.

Mantan Kabid Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Mojokerto ini menyesalkan jika kabar ini benar. Pasalnya, anggaran untuk menjalankan program itu mencapai Rp80 juta.

Untuk mengantisipasi munculnya kabar miring itu, Wiwid bakal melakukan kunjungan ke berbagai daerah yang lebih sukses menggelar pemilihan duta promosi daerah. Mulai dari penganggaran hingga trans paransi penilaian. ’’Yang jelas, saya komitmen untuk meluruskan kabar ini. Agar semua berjalan lebih transparan,’’ pungkasnya.

Kalangan DPRD Kota Mojokerto memastikan bakal memanggil seluruh panitia dan bagian Pembangunan Pemkot Mojokerto sebagai leading sector acara rutin tahunan ini. Mereka menilai, pengelolaan acara yang buruk ini sebenarnya sudah terlihat sejak beberapa tahun terakhir.

Anggota Komisi III Bidang Kesra, Abdullah Fanani mengatakan, selama beberapa tahun terakhir kualitas Gus Yuk terus mengalami penurunan. ’’Kualitasnya sangat diragukan,’’ terangnya.

Yang cukup mencolok, ujar

Abdullah Fanani

politisi PKB ini, saat juara Gus Yuk Kota Mojokerto bertarung di laga Raka Raki Jatim.Dalam acara itu, penampilan Gus Yuk Kota Mojokerto selalu menuai cibiran dari masyarakat umum. ’’Kalau ingin kualitas bagus, ganti

Banjir Melanda Sidoarjo, Satpol PP Robohkan Bangli

KELANA

Tempat Hiburan di Sidoarjo Diimbau Tutup Sebulan Sidoarjo, Bhirawa Tempat-tempat hiburan di Kab Sidoarjo, dihimbau Bupati Saiful Ilah agar ditutup selama sebulan saat umat muslim menjalankan Ibadah Puasa Ramadan sebentar lagi. Ini untuk mengurangi terjadinya perbuatan yang bisa mengarah pada kemaksiatan.

Kepala Pol PP Sidoarjo, Drs Mulyawan SIP MM, menyampaikan, bupati akan mengeluarkan surat himbauan tentang masalah itu. ‘’ Dalam surat himbauan itu, bupati juga akan melarang agar tempattempat hiburan tak menjual Miras dan menjual mercon,’’ terang Mulyawan, Senin (23/6) kemarin.

Disampaikan Mulyawan, para pengelolah hiburan di Sidoarjo diminta bupati supaya dikumpulkan oleh SKPD terkait untuk mendapatkan pengarahan dan diberikan surat himbauan Bupati Sidoarjo itu. Tentang rencana himbauan bupati ini, menurut Ir M Ridwan, Kasi Pembinaan Usaha Pariwisata Disporabudpar Sidoarjo, pihaknya akan mengirimkan surat himbauan itu pada rumah hiburan umum (RHU) yang punya izin dan selama ini menjadi binaannya. ‘’Ada 24 RHU yang punya izin dan jadi binaan kita,’’ ujar Ridwan.

Bagaimana dengan RHU yang belum punya izin ? Ridwan tidak bisa berkomentar.

Sebelum masuk Bulan Ramadan, RHU yang jadi binaan Disporabudpar Sidoarjo itu, kata Ridwan, akan dikirimi surat himbauan oleh bupati. ‘’Yang membuat surat himbauan itu Bakesbangpol, kami yang akan mengedarkannya pada RHU,’’ kata Ridwan.Q ali

Diintimidasi, Anak dan Istri Kades Bangsal Diperiksa Polisi Mojokerto, Bhirawa Menindaklanjuti laporan Kepala Desa (Kades) Bangsal, Anton Fatkhurrohman atas dugaan intimidasi dua orang yang mengaku orang suruhan Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa (MKP), Sat Reskrim Polres Mojokerto memeriksa saksi yang diajukan pelapor, Senin (23/6).

Keduanya adalah W (40) dan MI (14) yang merupakan istri dan putra Anton yang mengetahui langsung kejadian intimidasi.

Anton mengatakan, pemeriksaan terhadap anak dan istrinya dimulai sejak pukul 09.00 WIB sampai pukul 13.00 WIB di Sat Reskrim Polres Mojokerto.

Anak dan istrinya diperiksa polisi sebagai saksi yang mengetahui langsung tindak intimidasi yang dilakukan dua orang berpakaian preman yang mengaku suruhan MKP, Sabtu (31/5). ‘’Materi pemeriksaan seputar kronologi kejadian intimidasi yang saya alami, karena waktu itu anak dan istri saya juga mengetahui kejadian itu secara langsung,’’ kata Anton seperti dilansir detikcom.

Menurut Anton, pada pemeriksaan siang tadi, istrinya memberikan keterangan yang berbeda terkait jumlah orang yang mendatangi rumahnya satu hari sebelum kejadian, Jumat (30/5). ‘’Istri saya mengatakan pada Jumat malam yang datang satu orang namun tidak bertemu saya, keterangan saya dalam laporan yang datang Jumat malam dua orang,’’ ungkapnya.

Sementara Kasat Reskrim Polres Mojokerto, AKP I Gede Suartika mengatakan, selain memeriksa saksi yang mengetahui kejadian intimidasi, pihaknya juga masih menelusuri pemilik mobil plat merah dengan nopol S 318 SP yang dikendarai pelaku.

Sampai saat ini, pihaknya belum menemukan titik terang identitas mobil itu. ‘’Hari ini kita periksa anak dan istri terlapor yang mengetahui kejadian itu.

Yang jelas belum mengarah ke bupati (MKP), karena siapa saja bisa mengaku orang suruhan bupati. Jadi kita temukan dulu dua pelaku intimidasi,’’ tandasnya.

Sebelumnya, Kades Bangsal, Anton Fatkhurrohman melaporkan dugaan perbuatan tidak menyenangkan oleh dua orang yang mengaku suruhan MKP ke Polres Mojokerto, Senin (2/6). Laporan itu bermula saat dua orang yang mengaku suruhan MKP mendatangi rumahnya di Desa/Kecamatan Bangsal, Mojokerto, Sabtu (31/5) malam.Q det

ist

saja semua panitia. Transparansi merupakan harga mati yang harus dijalankan,’’ tutur Fanani.

Dalam waktu dekat, Fanani memastikan bakal memanggil semua kepanitiaan untuk hearing di gedung dewan. ’’Agar semua terbuka.

Karena isu miring ini sudah bertahun-tahun,’’ pungkasnya.

Sementara itu, sumber lain menyebutkan, acara grand final yang digelar malam nanti, sudah bisa ditebak. Bahkan, mereka yang masuk ke panggung pun sudah bisa diterka. ’’Saya yakin, pasti dari kalangan sanggarnya sendiri saja,’’ celetuknya.

Kepanitiaan dalam acara ini, memang diketuai seorang pemilik sanggar di kawasan Prajurit Kulon.Mereka yang memiliki sedikit potensi saja, sedikit polesan lalu bisa menjadi juara. ’’Juri pun semuanya dikondisikan. Ini berbeda sewaktu saya masih menjadi peserta,’’ pungkasnya.Q kar

Para PNS sepuh segera pensiun maka di perlukan kaderisasi, setidaknya diperlukan 2 ribu CPNS.

ist

BKD Sidoarjo Ajukan 2 Ribu Lebih CPNS Sidoarjo, Bhirawa Untuk memenuhi kebutuhan karyawan di lingkungan Pemkab Sidoarjo yang terus mengalami kekurangan, akibat banyaknya karyawan yang memasuki purna tugas atau pensiun yang tak sebanding dengan penerimaan.

Pemkab Sidoarjo melalui Badan Kepegawaian Daserah (BKD) tahun 2014 ini telah mengajukan perekrutan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) ke Menpan (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara) sebanyak 2.000 orang.

Menurut Kepala BKD Sidoarjo, Sri Witarsih SH, pengajuan sudah sesuai dengan kebutuhan di masing-masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Semua sudah terakomodir sehingga ditemukan kebutuhan sebanyak 2 ribu tenaga. ‘’Tepatnya berapa saya lupa datanya, yang jelas lebih dari 2 ribu orang,’’ jelasnya.

Terbanyak masih dikebutuhan guru, apalagi pada po-

sisi guru sekolah dasar kekurangannya masih ribuan orang. Selain itu, saya kira hampir merata, di tenaga kesehatan dan tenaga teknis-teknis lain. Namun dari semua pengajuan itu tak mungkin disetujui semua, di Menpan sudah ada timnya sendiri untuk mengatur. ‘’Jadi tak sekedar disetujui tapi dilihat dulu kebutuhannya, juga disesuaikan dengan anggaran yang ada di daerah setempat, entah berapa yang disetujui lihat saja nanti,’’ terangya.

Kondisi saat ini berbeda dengan tahun-tahun yang lalu, mulai tahun 2014 ini proses pengajuan formasi menggunakan sistem elektronik (eformasi). Akibatnya bisa lebih efektif dan efisien. Karena perjalanan dinas pejabat pemerintah daerah ke Jakarta saat berkoordinasi atau meminta tambahan formasi CPNS bisa langsung melalui e-formasi.

Penggunaan sistem e-formasi juga menjamin akurasi data

terkait dengan peta jabatan, jumlah pegawai, posisi penempatan pegawai, alokasi kekurangan, dan kelebihan pegawai.

Setelah mengajukan formasi pegawai melalui e-formasi, Tim Kementerian yang akan mengoreksi sesuai dengan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK). ‘’Maka pemerintah daerah diminta untuk memasukkan data-data yang lengkap untuk penyusunan alokasi formasi ASN. Itulah aturan dari pusat sekarang ini,’’ katanya. ‘’Maka kami terus melakupan pemantauan hingga sekarang, berapa jumlah CPNS yang akan disetujui.

Sampai hari ini belum ada kejelasan dari pusat, masyarakat yang ingin melamar CPNS bersabar dulu. Nanti kalau sudah ada kepastian, tentu akan dibuka secara transparan. Kemungkinan saja bulan Juli, ya kita tunggu sajalah,’’ jelas Sri Witarsih.Q ach

Sidoarjo, Bhirawa Satpol PP Sidoarjo menunjukkan taringnya saat membuldoser puluhan bahkan ratusan Bangunan Liar (Bangli) di sepanjang sempadan afvor sungai di bebarapa wilayah, Senin (24/ 6) kemarin. Petugas tak peduli dengan perlawanan pedagang PKL yang menempati Bangli, sejumlah bego dan mobil PMK dikerahkan untuk membantu penggusuran.

Kepala Bidang Penyidikan dan Penindakan Pol PP Sidoarjo, Hari Sucahyono SH Msi, mengatakan, dari 130 pemilik Bangli dalam eksekusi hari pertama Senin (23/6) kemarin 50% pemilik Bangli sudah membongkar sendiri bangunannya.

Bangli yang berada di sempadan sungai di Desa Sido Kerto, Kec Buduran, di banjir yang mengepung kecamatan di Buduran. Teriakan pedagang sudah tak dihiraukan, PKL melakukan perlawanan dengan membakar kursi kayu dan papan seadanya di tengah jalan untuk menghalangi petugas.

Namun aparat Pemkab Sidoarjo sudah menyiapkan mobil PMK yang langsung memadamkan api yang menghalangi badan jalan itu.

Koordinator PKL Sido Kerto, Hanafi, memprotes tindakan semaunya aparat Satpol PP yang tanpa sosialisasi langsung membuldozer bangunan semi permanen dan permanen di sempadan afvor sungai. Pem beritahuan penertiban dilakukan dengan menyebarkan selembar surat pemberitahuan saja.

Hanafi menduga, penertiban ini ada sponsornya karena di wilayah ini ada beberapa perumahan yang

mungkin merasa tak laku, lalu berupaya menggunakan aparat untuk membersihkan Bangli sepanjang jalan itu. ‘’Kami mencurigai itu, karena hanya Bangli di Desa Sidokerto saja yang dibuldoser, sedangkan desa lain tidak disentuh,’’ ujar Hanafi.

Dalam penertiban ini, aparat ternyata tak pandang bulu. Di Jl Pepelegi menuju Makro juga disapu bersih. Padahal Pemkab Sidoarjo pernah gagal menggusur Bangli ini, lima tahun lalu. Pemkab bahkan membangun dan melebarkan jalan untuk memudahkan akses PKL membangun tempat jualannya.

Wakil Ketua DPRD, Sidoarjo, Khulaim Junaedi, meminta Satpol PP jangan tebang pilih dalam menertibkan Bangli itu. Jangan hanya di satu kawasan saja, karena ini mengundang kecurigaan, ada apa dibalik semua ini. Bangli hampir memenuhi seluruh sempadan sungai.

Sambil menyebut di timur Arhanud, Buduran. Di desa Kepuh Kiriman, Waru, di Gedangan, Buduran, Candi dan sebagainya. Ia mendukung langkah penertiban, ini sepanjang tidak sepihak.

Dalam pantauan Bhirawa di Kec Waru paling parah.

Karena sepanjang Sungai Buntung yang berada di kecamatan ini sudah terpakai Bangli, bahkan sudah permanen. Ada yang dijadikan tempat tinggal, SPBU, tempat usaha bahkan sampai pangkalan truk, sampai pijat tradisional. Akibatnya Dinas Pengairan Sidoarjo, kerap kewalahan ketika akan melakukan normalisasi.

Jalan menuju pembuangan kotoran sungai terhambat Bangli itu.Q hds.ali

PT SI Bangun Pabrik Ramah Lingkungan di Rembang Gresik, Bhirawa PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (PT SI) memulai pembangunan pabrik baru kapasitas 3 juta ton per tahun dengan konsep ramah lingkungan di Kab Rembang, Jawa Tengah, hari ini, Senin (16/6) dengan melakukan Tasyakuran dan doa bersama yang dipimpin

lima tokoh Rembang diantaranya Mbah Achmad Akhid dari Timbrangan, Mbah Sarki dari Pasucen, Mbah Syamsudin dari Kajar, Mbah Purwoto dari Kadiwono dan Kyai Nasikun dari Tegaldowo. ‘’Pabrik baru di Rembang ini merupakan langkah kami memperkuat ekspansi agar Indone-

sia tetap menjadi tuan rumah di negeri sendiri, BUMN tetap market leader di industri semen nasional. Lebih membanggakan lagi, pabrik di Rembang ini adalah pabrik ramah lingkungan yang dikerjakan secara swakelola oleh putra-putri terbaik bangsa,’’ ujar Dwi Soetjipto.

Pabrik yang berada di lahan

seluas 55 hektar ini didesain sebagai pabrik ramah lingkungan dengan konsumsi energi dan air yang minim serta memperbanyak ruang hijau.

Sebanyak 30% wilayah pabrik digunakan untuk ruang terbuka hijau (RTH). ‘’Konsep green industry di Rembang kami wujudkan de-

ngan meningkatkan konsumsi energi alternatif dari limbah pertanian, menekan konsumsi air dan listrik, kontrol emisi yang ketat, dan tetap melestarikan keanekaragaman hayati. Kami ingin mewujudkan environmental excellence dalam pengelolaan pabrik ini,’’ tutur Dwi Soetjipto.Q kim

Paten Online hingga ke Desa-desa Bentuk pelayanan publik yang terprogram dalam Paten (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) yang dilakukan Pemkab Sidoarjo berjalan cukup baik, bahkan jaringannya sudah terkoneksi hingga ke tingkat desa-desa.

Bahkan berdasarkan evaluasi Dirjen Pemerintahan Umum Kemendagri pada tahun 2013, Kab Sidoarjo mendapatkan penghargaan masuk dalam 36 Best Practice Penyelenggaraan, dari 511 Kabupaten/Kota se Indonesia, Jatim hanya dua yaitu Sidoarjo dan Sumenep.

Dengan kondisi ini, akhirnya Pemkab Sidoarjo melakukan Grand Launching Paten untuk 18 kecamatan yang dipusatkan di Pendopo Kec Sukodono, Senin (23/6) oleh Bupati Sidoarjo dan Wakil Bupati Sidoarjo yang diikuti para camat seluruh Sidoarjo serta Kades/ Kakel terkait.

Usai launching Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah SH MHum didampingi Wakilnya, MG Hadi Sutjipto SH MM mengatakan, kalau bentuk pelayanan publik yang sudah di-

lakukan meliputi pembuatan KTP, KK, Akte, IMB dan PBB serta ke PU an, semuanya sudah berjalan secara online. ‘’Baik melalui internet di komputer maupun melalui HP yang sudah terkoneksi dengan jaringan internet,’’ katanya.

Untuk membuktikan, Bupati Saiful Ilah dan Wakil Bupati Hadi Sutjipto juga telah melakukan pembicaraan jarak jauh atau teleconference dengan ketiga kepala desa, yaitu Kepala Desa Masangan Wetan, Desa Kelopo Sepuluh serta dengan Kepala Desa Pekarungan.

Dengan adanya penyelenggaraan Paten, akan terjadi pembagian tugas untuk penyelenggaraan pelayanan. Sehingga beban tugas akan terdistribusi lebih merata, rentang kendali lebih proporsional untuk pelaksanaan dan moni-

toring – evaluasi. Kegiatan serta jarak yang lebih dekat, antara pelayan dengan yang dilayani. Hasilnya lebih cepat, tepat dan murah serta lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. ‘’Pada akhirnya penyelenggaraan pelayanan publik secara keseluruhan akan lebih efektif dan efisien,’’ jelas Bupati Saiful Ilah.

Kedepan, dengan sistem pelayanan publik yang sudah terintegrasi mulai dari desa, kecamatan sampai ke kabupaten menggunakan teknologi internet dan intranet, dapat dikembangkan untuk optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik. Diantaranya penyediaan database untuk pengambilan kebijakan serta sinkroniasi kebijakan mulai dari kabupaten sampai desa.

Program ini dapat dikembangkan lagi dengan penambahan jenis pelayanan, misalnya kerjasama dengan lintas instansi. Misalnya, menjadi kantor pembantu bank atau penempatan ATM Bank. Kerjasama pelayanan penser-

achmad suprayogi/bhirawa

Bupati Saiful Ilah ketika melakukan teleconference dengan Kepala Desa Kelopo Supuluh Sidoarjo. tifikatan tanah dengan BPN, perpanjangan SIM dengan Polres.

Selain itu, untuk pemenuhan database dan sinkroniasi pembangunan sistem pelayanan yang terintegrasi, dapat digunakan untuk penyusunan profil desa dengan inputing oleh petugas desa serta pela-

poran penyusunan APBDes dan RPJMDes, serta surat menyurat lainnya. ‘’Sehingga ada efisiensi penggunaan kertas (paperless) dan efisiensi dalam berkoordinasi (efisiensi waktu, tenaga dan biaya), karena mampu digunakan untuk teleconfrence,’’ ujar Saiful Ilah.Q ach

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Sambut Ramadan, BAZ Gelar Beragam Kegiatan Kaum Duafa Lumajang, Bhirawa Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Lumajang menyambut bulan Ramadan mendatang telah menyiapkan berbagai kegiatan untuk kalangan duafa (warga miskin) di Kota Pisang ini. Di antara kegiatan yang telah dijadwalkan adalah penyaluran dana zakat bagi masyarakat tidak mampu. ‘’Khusus untuk bulan Ramadan mendatang, BAZ Lumajang akan mendistribusikan dana zakat senilai Rp 750 juta kepada 7.200 duafa di seluruh Kabupaten Lumajang,’’ jelas Atok Hasan Sanusi, Wakil Sekretaris BAZ Lumajang.

Selain itu, juga untuk kegiatan-kegiatan lainnya, salah satunya khitanan massal.

Khusus zakat bagi duafa ini diharapkan bisa membantu meringankan beban mereka saat memasuki lebaran mendatang guna memenuhi kebutuhan keluarganya.

Khitanan massal bagi anak-anak dari keluarga duafa berlangsung di Pendopo Kabupaten Lumajang. Dalam kegiatan yang diselenggarakan dengan kerja sama Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang ini. ‘’BAZ menampung peserta sebanyak 119 anak dengan batas usia minimal 6 tahun di berbagai Kecamatan,’’ paparnya.

Kegiatan ini diselenggarakan karena sesuai fakta di lapangan masih banyak anak usia SD/MI dari keluarga miskin yang belum dikhitankan. ‘’Peserta khitan massal ini, berasal dari 9 Kecamatan. Di antaranya Kecamatan Kota Lumajang, Padang, Sumbersuko, Sukodono, Kedungjajang, Pasrujambe, Randuagung dan Kecamatan Tekung,’’ ungkapnya.Q yat

Pemkab Akan Cabut Izin Usaha Perusahaan Bila Tak Rekrut Warga Lokal Tuban, Bhirawa Pemerintah kabupaten (Pemkab) Tuban akan mencabut izin usaha perusahan yang ditengarai tidak melibatkan dan atau mengrekrut karyawan atau pekerja dari lokasi di mana perusahan itu berdiri. “Semua perusahan yang masuk dan meminta izin usaha, pertama kali yang saya tanyakan adalah komitmennya akan tenaga kerja, jika ada yang melanggar, kami tidak segansegan akan mencabut izin usaha tersebut,” kata Wakil Bupati Tuban Ir. H. Noor Nahar Husain, M.Si, sesudah membuka Job Market Fair 2014 di GOR Ranggajaya Anoraga Tuban (23/6).

Wabup juga meminta semua perusahan yang berada di Bumi Wali Tuban untuk mensinergikan skill dan keahlian masyarakat dengan melakukan pengrekrutan secara terbuka. Karena setiap tahunya dikabupaten Tuban, tidak kurang dari sembilan ribu pencari kerja.

“Data di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) ada 35 ribu, itu yang tercatat, sementara yang tidak tercatat estimasi saya ada sekitar

9000 pencari kerja. Hal ini berdasarkan jumlah lulusan SLTA dan perguruan tinggi setiap tahunya,” tambah Wabub yang juga mantan Ketua kamar dagang dan insutri (Kadin) sebelum menjabat sebagai Wakil Bupati Tuban ini.

Saat disingung terkait dengan sejumlah perusahan besar dikabupaten Tuban yang tidak ikut dalam Job Market Fair 2014, di antaranya PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, PT

Holcim Indonesia, Tbk, Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java (JOBPPEJ), Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI), PT Multi Baja Industri (PT MBI), Mobil Cepu Ltd. (MCL) dll Wabub juga merasa heran.

“Meskipun perusahan sudah berskala nasional dan ada mekanisme pengrekrutan tenaga kerja tersendiri, ya minimal ikut andil-lah, dan saya minta seperti Holcim seperti program Enterprise based Vocational Education (EVE) bisa ditempatkan di Tuban, kalau sudah full beroperasi, masalah dosen-nya kan bisa diambil dari perguruan tinggi di Jawa Timur,” pinta Wabup.

Untuk diketahui, dalam pembukaan Job Market Fair 2014 yang digelar selama 2 hari (23-24/6), terdapat 70 perusahan yang ikut membuka lowongan kerja, dimana tahun sebelumnya hanya diikuti oleh 40 perusahan dari berbagai bidang usaha.

Terminal Arjosari Belum Bisa Normal Saat Mudik Malang, Bhirawa Terminal Arjosari yang baru, tampaknya akan sulit dioperasikan musim mudik lebaran mendatang. Pasalnya pengerjaan lanjutan untuk penyelesaian pembangunan terminal itu, hingga kini belum juga dilakukan. Wahyu Setianto, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, mengaku pesimis bangunan baru Terminal Arjosari bisa dipakai sebelum musim mudik lebaran. “Dengan kondisi ini, maka terminal Arjosari yang baru ,musim mudik lebar masih belum bisa opersikan, karena ada kendala teknis pembangunannya,” terang Wahyu Setianto, Senin (23/6) kemarin.

Meski sebenarnya Dishub, berharap sebelum lebaran landasan terminal bis dan drainase sudah selesai dikerjakan. Selain itu penutup bangunan untuk ruang transit penumpang juga bisa dibuka. Tetapi itu tidak mungkin dilakukan.

Pihak Dsihub Kota Malang, lanjut Wahyu sudah berkirim surat ke Dishub Jawa Timur untuk menanyakan penyelesaian proyek tersebut. Bahkan surat ditembuskan ke Pemerintah Pusat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, karena terminal Arjosari dibangun dengan dana APBN.Q mut

khoirul huda/bhirawa

Wakil Bupati Tuban, Ir. H. Noor Nahar Husain M.Si didampingi Kadissosnaker Pemkab Tuban, Hj. Nurjanah, SH, serta wakil ketua DPRD Tuban Teguh Prabowo saat membuka Job Market Fair 2014 di GOR Ranggajaya Anoraga Tuban (23/6).

“Alhamdulillah, ini ada peningkatan, saya minta tahun depan agar Job Market Fair bisa dibuka dengan waktu yang agak lama, agar masyarakat pencari

kerja juga mengetahui, utamanya yang ada didesa-desa,” Pungkas Wabub didampingi Kadissosnaker Pemkab Tuban, Hj. Nurjanah, SH.Q hud

BMB Pertanyakan Kegiatan Rehab Sumur PU Pengairan

Sebanyak 700 Siswa Terima Bantuan Beasiswa GN-OTA Probolinggo, Bhirawa Sebanyak 700 siswa/siswi SD/MI dan SMP/MTs dari keluarga tidak mampu di Kabupaten Probolinggo menerima bantuan beasiswa GN-OTA (Gerakan Nasional Orang Tua Asuh), di obyek wisata Miniatur Ka’bah Desa Curahsawo Kecamatan Gending.

Menurut Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE Senin (23/6), total bantuan yang diserahkan sebesar Rp 155 juta dengan rincian 200 siswa SD masing-masing menerima Rp 200 ribu, 200 siswa MI masing-masing menerima Rp 200 ribu, 150 siswa SMP masing-masing menerima Rp 250 ribu dan 150 siswa MTs masing-masing menerima Rp 250 ribu.

Ketua GN-OTA Kabupaten Probolinggo Hj. Nunung Timbul Prihanjoko mengungkapkan kegiatan ini digelar dengan tujuan memasyarakatkan gerakan nasional orang tua asuh sebagai upaya untuk mengembangkan, meningkatkan serta membudayakan kepedulian, peran dan tradisi masyarakat sebagai orang tua.

“Selain itu membantu anak-anak usia sekolah, khususnya yang berasal dari keluarga tidak mampu dan anak yang berada di daerah terpencil agar mengikuti dan sekaligus menamatkan pendidikannya minimal sampai dengan pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun,” ungkapnya.Q wap

Selasa Wage 24 JUNI 2014

ca/bhirawa

Rombongan Dharma Wanita Persatuan ( DWP ) Setda Provinsi Jatim, dipimpin HJ Chairani Yulianti Akhmad Sukardi S Sos, ketika berkunjung ke Panti Asuhan Giri Timur Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan.

DWP Setdaprov Jatim Santuni Yatim dan Duafa di Bangkalan Bangkalan, Bhirawa Rombongan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Setda Provinsi Jatim dipimpin Hj. Chairani Yuliati Akhmad Sukardi, S.Sos, mengadakan kegiatan bakti sosial menyantuni anak yatim dan duafa di tiga Panti Asuhan di Kabupaten Bangkalan, Senin (23/6).

Rombongan yang terdiri dari isteri Asisten Setdaprov Jatim, isteri Kepala Biro di lingkungan setdaprov Jatim, dan pengurus bidang sosial budaya, dengan didampingi Ketua DWP Kab Bangkalan Ny Edi Mulyono mengawali kunjungan ke Panti Asuhan ‘Putra Muhammadiyah’ cabang Burneh, dilanjutkan ke Panti Asuhan ‘Gili Timur’ Kecamatan Kamal, dan kunjungan terakhir ke Panti Asuhan ‘Haqqul Yaqin’ Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan. Dalam rangkaian anjang sana itu rombongan selain medo’akan ana-anak juga membawa bingkisan peralatan sekolah, tas, buku , alat tulis snack, serta sembako.

Dalam kesempatan itu Ketua DWP Setda Provinsi Jatim Hj. Chairani Yuliati Akhmad Sukardi, S.Sos mengharapkan anak-anak tetap semangat meski ditinggal orang tua. “Ibu sangat bangga dengan ketegaran kalian. Meski tidak tinggal di rumah sendiri tapi para pengasuh

memberikan perhatian dengan tulus dan ikhlas seperti keluarga sendiri. Kalian harus terus belajar dengan semangat yang tinggi apapun rintangan yang ada, dan usahakan dengan sekuat tenaga meraih prestasi. Selain itu, anakanak harus mengurangi rasa malas, tidak sombong dan rendah hati. Sehingga prestasi yang diraih semakin membanggakan,” ujarnya.

Isteri Sekda Prov Jatim ini juga mengharapkan anak-anak yang tinggal bersama di Panti Asuhan tidak boleh bersedih. “Para pengasuh yang berperan sebagai orang tua di Panti ini saya harapkan bisa menjaga dan memberikan otivasi agar anak-anak memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Anak-anak disini mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan setinggi-tingginya,” harapnya.

Sementara itu, Ketua DWP Kabupaten Bangkalan Ny Edi Mulyono mengatakan, kunjungan rombongan DWPSetda Prov Jatim ke Bangkalan ini merupakan suatu kehormatan dan memberikan dukungan moral.

“Merupakan kebanggaan tersendiri karena DWP Setda Provinsi bisa berkunjung ke daerah. Dulu jauh dimata dekat di hati, tapi sekarang setelah berkunjung ke Bangkalan menjadi lebih dekat,” ujarnya.Q ca

Sampang, Bhirawa Sejumlah mahasiswa yang mengatasnamakan barisan muda bangkit (BMB) mendatangi kantor PU Pengairan Sampang Senin (23/6).

Mereka mempertanyakan program rehabilitasi sumur air tanah yang menelan anggaran 440 juta. “Bahkan di beberapa lokasi ada sumur milik PU Pengairan dibiarkan mangkrak tak berfungsi,” tegas Abdurrahman, ketua LSM BMB di hadapan kepala PU Pengairan dan jajarannya.

Menurut Abdurrahman di hadapan jajaran PU pengairan Sampang kemarin, anggaran PU Pengairan 2013 kurang lebih menelan biaya Rp 11.370.700.000,00, kemudian dari anggaran yang fantastik tersebut ada salah satu program rehabilitasi sumur tanah yang menelan anggaran 440 juta, apakah kegiatan tersebut memang benar-benar tepat sasaran.

“Berdasarkan data yang kami miliki ada salah satu temuan sumur tanah proyek PU Pengairan yang berada di Desa Batu Karang Kecamatan Camplong hingga saat ini mangkrak dan tidak berfungsi. Kami menduga jangan-jangan ada beberapa kegiatan pengeboran sumur di lokasi lain yang juga tidak berfungsi dengan baik,” jelasnya.

Masih di katakan Abdurrahman selain temuan tersebut, berdasarkan data yang dimiliki ternyata program pengeboran sumur tidak hanya berada di PU Pengairan saja, tetapi di beberapa instansi di Kabupaten Sampang juga melakukan

kegiatan yang sama, seperti PU Cikatarung, Disperindagtam, Dishutbun dan Disperta. Apakah ini nantinya tidak tumpang tindih kegiatannya.

Sementara Ir. Tony Moerdiwanto kepala PU Pengairan Sampang saat menemui LSM BMB kemarin, ia berterima kasih kepada mahasiswa yang menyampaikan aspirasinya sebagai kontrol kegiatan kami, pada prinsipnya kami cukup terbuka dan transparan terhadap kegiatan yang berada di PU pengairan.

Berkaitan dengan program rehab sumur tahun anggaran 2013 itu sudah selesai dilaksanakan berada di 4 lokasi yakni di Desa Gebangan Kecamatan Banyuates, Desa Tamberuh Daya Kecamatan Sokobanah, Desa Karang Anyar Kecamatan Ketapang, Desa Majengan Kecamatan Jregik, dan Desa Pao Pale Laok Kecamatan Ketapang Sampang dengan pagu masingmasing mulai dari 65-90 juta.

“Sedangkan terkait temuan LSM BMB sumur tanah yang berada di Desa Batu karang Kecamatan Camplong tersebut, hal itu merupakan program tahun 2010 lalu dan sudah selesai diserahterimakan, namun setelah itu ternyata mesin kompanya hilang, dan kami sudah melaporkan pada pihak kepolisian dan hingga saat ini masih belum ada perkembangannya. Memang program pembuatan sumur ini tidak hanya berada di PU Pengairan, melainkan juga berada di instansi yang lain,” jelasnya.Q lis

nurkholis/bhirawa

Sejumlah perwakilan LSM BMB pertanyakan proyek sumur irigasi ke PU pengairan Sampang.

4.135 Warga Belajar Antusias Ikuti Semesteran Paket C Beberapa warga di Bojonegoro masih tetap antusias mengikuti ujian semesteran paket C, meski sebenarnya mereka tidak menempuh pendidikan seperti biasanya. Sebanyak 4.135 warga belajar (WB) kesetaraan paket C mengikuti Ujian Semester (US) mulai kemarin, Senin (23/6) hingga Kamis (26/6) mendatang. Dari jumlah tersebut yang melaksanakan ujian semesteran menyebar di 29 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang berada di 26 Kecamatan.

bas/bhirawa

Antusias peserta warga belajar mengikuti ujian semesteran paket C di depan teras sekolah SDN setempat.

Hanya saja untuk jumlah peserta yang hadir di hari pertama tidak keseluruhan hadir. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Seksi Buta Aksara dan Kesetaraan Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) Bojonegoro, Nandar kepada harian Bhirawa Senin (23/ 6) di sela-sela kegiatan. “Hampir keseluruhan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) untuk pesertanya tidak lengkap, hal itu

di karenakan banyak dari mereka yang masih melakukan aktifitas kerja,” jelasnya.

Namun demikian, meskipun tidak datang nantinya mereka wajib melengkapi hingga pada hari terakhir. Sehingga dengan demikian mereka bisa mengisi kekosongan nilai semesteran, dan hal ini sebagai bentuk toleransi.

“WB yang tidak hadir nantinya harus melengkapi dilain waktu, sebab banyak dari mereka tidak

di berikan ijin untuk meninggalkan pekerjaannya.Sehingga kita memberikan toleransi bagi mereka,” ungkapnya.

Nandar menegaskan, untuk meningkatkan kualitas bagi warga belajar pendidikan kesetaraan paket C atau setara Sekolah Menengah Atas (SMA). Jika warga belajar tidak hadir dalam pembelajaran selama tiga hari berturut-turut akan dikelurkan dari sekolah paket C. “Jika peringatan pertama hingga ketiga, dan apabila peringatan itu tidak diindahkan warga belajar tersebut akan dikeluarkan dari paket C,” ujarnya.

Ketua penyelenggara PKBM Budi Luhur di Kecamatan Balen Bojonegoro, Damiati mengatakan, jumlah peserta ujian semesteran paket C sebanyak 290 warga

belajar. Jumlah tersebut terbagi kelas 10 sebanyak 186 WB dan kelas 11 sebanyak 64 warga belajar. Menurutnya untuk kelas 10 terbagi 7 ruang kelas dan kelas 11 sebanyak dua ruang. Terbatasnya ruang kelas satu atap dengan SDN Balen dan kantor UPTD. Menurutnya, dengan jumlah peserta 290 tersebut semestinya menggunakan 9 ruangan. Karena terbentur ruangan kelas di SDN Balen yang terbatas sehingga pembelajaran dilakukan didepan ruang kelas. “Karena terbatasnya ruangan kelas sebagian warga belajar dalam proses belajar mengajar kan didepan teras sekolah, bahkan dirumah warga seperti terjadi pada ujian semesteran. Hal itu dilakukan dalam seminggu dua kali pada hari Sabtu dan Minggu sore hari,” jelasnya.Q bas

JAWA TIMUR

Selasa Wage 24 JUNI 2014

KILAS JATIM

Jelang Ramadan, Pemkot Diminta Bersihkan PSK Kota Kediri, Bhirawa Menjaelang datangnya bulan Ramadan 1435 Hijriah, pemerintah Kota Kediri diminta untuk memebersihkan eks lokalisasi semampir, Kecamatan Mojoroto dari Pekerja seks Komersial (PSK). Salah satu permintaan itu datang dari Kader partai Keailan Sejahtera (PKS) Kota Kediri.

Salah satu kader PKS Eko Ratna mengatakan, jika seharusnya Pemkot kediri mengambil contoh keberanian Pemkot Surabaya yang telah menutup lokalisasi yang dianggap tebesar di asia yakni Lokalisasi Dolly. “Kita sudah memeiliki perda soal ini, namun kenapa tidak dijalankan sesuai mestinya, seharusnya pemkot Kediri mencontoh Pemkot Surabaya dalam memberantas segala kemaksiatan” ungkap Retno pada wartawan, Senin (23/6).

Takhanya itu, Dia meminta agar Pemkot Kediri melakukan pertemuan, duduk bersama untuk membahas masalah ini.

Bagaimana terobosan untuk mengalihkan profesi mereka (PSK). Supaya mereka memiliki pekerjaan yang lebih layak daripada sekarang ini. “Sedangkan kita yang ada di legislatif akan mendorong bersama-sama, karena saat ini sudah mepet dengan datangnya bulan Ramadan," ungkap perempuan yang juga Anggota DPRD Kota Kediri itu. mb2

Tim Resmob Polres Berhasil Ciduk Pelaku Sabu-sabu Pamekasan, Bhirawa Tim Resmob Polres Pamekasan berhasil mengamankan, tiga pemakai narkoba jenis sabu-sabu (SS), salah seorang di antaranya bandar besar. Mereka ini ditangkap pada Minggu (22/6/), sekitar pukul 23.00 Wib. Ketiga tersangka itu, Imam (29 th), warga Jl Jokotole V, merupakan bandar besar di Pamekasan.

Achmad Jaosi alias Uci (27 th), warga Jl Wahid Hasyim dan Hendriyono (28 th), warga Kelurahan Lawangan Daya, Kecamatan Pademawu, Pamekasan.

Dari rumah Imam, petugas menyita sejumlah barang bukti berupa 110 korek api, tiga perangkat alat hisap SS, sejumlah botol sirup amoxan, 4 bandel plastik poket, tiga poket SS dan uang tunai Rp 200.000. Untuk menangkap tersangka Imam, di rumahnya yang ditangkap belakangan, aparat reserse narkoba terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara sebanyak 3 kali. Sebab walau petugas sudah menggerebek ke rumahnya Imam bersembunyi di plafon kamarnya dan tidak mau ke luar. din

7

KPU Sortir dan Lipat Surat Suara Kabupaten Probolinggo Siap Hadapi Pilpres 2014 Tulungagung, Bhirawa Surat suara Pilpres 2014 yang sudah datang di Kantor KPU Tulungagung langsung disortir dan dilipat. Penyortiran dan pelipatan surat suara tersebut dilakukan oleh tenaga profesional yang sengaja didatangkan dari Kota Sidoarjo.

“Sejak dikerjakan mulai kemarin surat suara yang tersortir dan terlipat sudah mencapai 143.000 surat suara.

Kami berharap sortir dan pelipatan surat suara Pilpres 2014 cepat selesai,” ujar Anggota KPU Tulungagung, Viktor Febrihandoko, pada Bhirawa, Senin (23/6).

Hasil sortir dan pelipatan surat suara Pilpres 2014 yang sudah dilakukan oleh tenaga profesional sebanyak 20 orang tersebut, menurut Viktor, terbilang sudah relatif banyak.

Direncanakan para tenaga profesional penyortir dan pelipat surat suara yang semuanya perempuan itu dapat menyelesaikan tugasnya dalam lima hari kedepan.

“Kami punya target tujuh hari selesai. Sampai sekarang sudah dua hari. Jadi tinggal lima hari lagi. Kami optimis lima hari lagi sudah selesai.

Ini melihat dari kecepatan mereka dalam menyortir dan melipat surat suara,” paparnya.

Surat suara Pilpres 2014 yang diterima KPU Tulungagung sesuai dengan jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) dan ditambah dua persen dari jumlah DPT. KPU Tulungagung sudah menetapkan jumlah DPT Pilpres 2014 sebanyak 850.016 pemilih.

Sejauh ini lanjut Viktor, KPU Tulungagung sudah siap dalam menyelenggarakan Pilpres 2014. Hanya tinggal beberapa item saja logistik Pilpres 2014 yang belum tiba di KPU Tulungagung. Di antaranya templet dan segel. “Yang sudah datang selain surat suara, ada tinta. Selain juga kertas C1 yang sudah berhologram,” paparnya.

Sedang untuk logistik Pilpres 2014 yang berupa alat

coblos paku dan bantalannya, Viktor mengatakan sudah disiapkan pengadaannya oleh KPU Tulungagung. “Dalam pekan ini sudah ada. Kalau untuk paku dan bantalan memang kami yang mengadakan bukan KPU Pusat,” terangnya.

Seperti diketahui, Pilpres 2014 bakal dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014 mendatang. Jumlah DPT sebanyak 850.016 di Tulungagung terdiri dari 422.193 laki-laki dan 427.193 perempuan. Dari 271 jumlah desa dan kelurahan yang masuk wilayah Kabupaten Tulungagung, KPU Tulungagung telah memutuskan untuk membangun 2.488 TPS (Tempat Pemungutan Suara) dalam Pilpres 2014. Jumlah TPS tersebut berkurang dari TPS saat Pileg 2014 yang mencapai 2.758 TPS. Probolinggo Siap Sementara itu, di kabupaten Probolinggo, berbagai persiapan dilakukan untuk lebih memantapkan pesta demokrai lima tahunan itu agar berjalan dengan aman dan lancar. Surat suara dan fom-fom sudah datang dan siap dilakukan penyortiran dalam minggu ini.

Untuk lebih memantapkan pelaksanaan Pilpres ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Probolinggo menggelar rapat koordinasi pemantapan persiapan Pilpres 2014 di “Rakor ini merupakan salah satu upaya yang kami lakukan agar pelaksanan Pilpres bisa berjalan dengan maksimal, aman dan lancar dalam suasana yang kondusif,” ujar Ketua KPU Kabupaten Probolinggo M. Zubaidi, Senin (23/6) di sela-sela penetapan zona untuk penempatan APK (alat peraga kampanye) di kantor KPU.

wed/bhirawa

Tenaga profesional melakukan sortir dan pelipatan surat suara Pilpres 2014 di gudang Kantor KPU Tulungagung kemarin.

Menurut Zubaidi, KPU melaksanakan persiapan Pilpres di 325 desa dan 5 kelurahan di 24 kecamatan di Kabupaten Probolinggo. “Seharusnya sebulan menjelang pelaksanaan KPU Kabupaten Probolinggo sudah menerima contoh logistik dari KPU Pusat seperti contoh gambar pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang digunakan di surat suara. Sehingga KPU bisa melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat,” jelasnya.

Zubaidi mengkhawatirkan, dengan belum adanya alat peraga itu akan membuat masyarakat sulit mengetahui mekanisme, pemungutan surat suara Pilpres. Oleh karenanya para pimpinan parpol dan penyelenggara pemilu diminta untuk memaksimal-

kan sosialisasi di berbagai kesempatan.

“Sosialisasi ini harus dilakukan di semua tingkatan baik di tingkat KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), PPS (Panitia Pemungutan Suara) hingga PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan),” ujarnya.

Sementara Bupati Probolinggo Hj P. Tantriana Sari SE meminta, penyelenggara Pemilu agar bersikap netral. Terlebih, pemberitaan media massa saat ini yang banyak melancarkan kampanye hitam.

Karena itu sebagai penyelenggara Pemilu, KPU dan Panwaslu harus memberikan pembelajaran politik yang baik.

“Kami berharap tidak ada masalah pada Pilpres. Pelak-

saan Pemilihan Legislatif (Pileg) 9 April lalu sudah membuktikan Pemilu di Kabupten Probolinggo berjalan dengan baik. Pada Pilpres mendatang, kesuksesan itu harus terulang,” ujarnya.

Sedangkan Kapolres Probolinggo AKBP Endar Priantoro mengatakan, pihaknya menerjunkan 417 personel untuk pengamanan Pilpres.

Mantan penyidik KPK ini memerintahkan kepada seluruh personel yang berjaga di TPS untuk mengambil langkah tegas, khususnya jika ada pihak-pihak yang mengganggu proses pemungutan suara pada 9 Juli mendatang. “Personel akan bertindak tegas untuk langsung melakukan pengamanan,” ungkapnya. wed

Komisi II Temukan Ribuan Hektare Pedagang Pasar Sumber Beras Dukung Prabowo Alih Fungsi Hutan Plandirejo Ilegal Dewan Minta Hutan Lindung Plandirejo Dikembalikan Seperti Semula Kabupaten Blitar, Bhirawa Hasil sidak yang dilakukan Komisi II DPRD Kabupaten Blitar atas dugaan pembalakan hutan secara liar yang dilakukan oknum Mantri Hutan, Yusmanto oleh kelompok masyarakat yang menamakan Gerakan Rakyat Blitar Selatan Untuk Keadilan, diketahui ada ribuan hektar yang telah dialihfungsikan dari hutan lindung menjadi area penanaman ketela dan tebu.

Bahkan ironisnya ada ribuan hektar hutan lindung menjadi tambak udang yang dikelola oleh PT. Lima Satu Lapan asal Kabupaten Sidoarjo yang berdiri sejak tahun 2006 sama sekali belum memiliki ijin resmi untuk mengalih fungsikan hutan lindung menjadi tambak udang seluas 18,690 hektar di Desa Plandirejo Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar dan seluas 13,215 hektar di Desa Pucanglaban Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung.

“Hasil temuan di lapangan jelas ada dugaan terjadinya pengalihan fungsi hutan di wilayah Desa Plandirejo Kecamatan Bakung mencapai ribuan hektar mulai dari penanaman tebu, ketela hinga tambak udang selain ada dugaan pembalakan liar,” kata Ketua Komisi II DPRD Kabuhartono/bhirawa paten Blitar, AnKomisi II DPRD Kabupaten Blitar bersama Muspika Bakung, Perangkat sori pada saat siDesa Plandirejo saat sidak di lokasi tambak udang yang diduga dak bersama pengalihan fungsi hutan lindung di KPH Ngrejo Kecamatan Bakung Muspika Bakung, yang dilakukan secara Ilegal, Senin (23/6) kemarin.

Perangkat Desa

Plandirejo dan Perhutani KPH Blitar, Senin (23/6) kemarin.

Lanjut Ansori, pihaknya akan segera menindaklanjuti persoalan ini ditingkat Kabupaten Blitar, mulai meminta klarifikasi terhadap pihak Perhutani KPH Blitar proses pengalihan fungsi hutan lindung menjadi fungsi lainnya serta SKPD terkait atas temuan ini. “Yang jelas ini menjadi bahan kami untuk pembahasan ditingkat Dewan, sebab dari hasil sidak kami bersama perangkat Desa setempat dan Kecamatan serta pihak Perhutani Blitar ada kejanggalan,” jelasnya.

Selain itu pihaknya sangat kecewa atas tindakan pihak Perhutani Blitar yang memberikan informasi setengahsetengah serta diduga mengorbankan masyarakat setempat, dimana pasca dilakukan sidak dilapangan saat dilakukan koordinasi dan dialog langsung dengan warga pihak Perhutani beserta Mantri Hutan melarikan diri dan berpisah dari rombongan.

Sehingga pihaknya akan melakukan tindakan tegas untuk mengembalikan alih fungsi hutan tersebut.

“Kami sangat kecewa kepada pihak Perhutani Blitar, jelas akan kita lakukan koordinasi di Kantor Desa Plandirejo justru menghilang dari rombongan, dan ditunggu-tungu cukup lama tidak nongol juga,” ujar Ansori dengan nada kecewa. htn

komitmen kuat untuk mensejahterakan wong cilik diantaranya pedagang pasar dan petani. ‘’Inilah yang menjadi alasan kita mendukung pasangan PrabowoHatta. Dan kami siap mengajak semua pedagang dan keluarganya untuk memilih nomor urut satu dalam coblosan Pilpres 9 Juli 2014,’’ tegasnya Tohari yang mengaku dalam Pilegub kemarin mendukung pasangan nomor 2, Soekarwo-Saifullah Yusuf, Senin (23/6).

Selain pedagang, ratusan sopir becak juga mendukung kemenangan cty/bhirawa Prabowo-Hatta dalam Pilpres 2014 Pedagang Pasar Sumber Beras siap menangkan Prabowo ini. Koordinator becak dan sopir lyn, Hari Sumarsono mengaku saat ini Hatta dalam Pilpres 2014. masyarakat sudah jenuh dengan Banyuwangi, Bhirawa adanya pemberitaan dimana Indonesia seMinimnya kebijakan pemerintah dalam lalu menjadi negara yang dikuyo-kuyo. membantu perekonomian bagi pedagang Karenanya dengan Prabowo menjadi presipasar membuat mereka berharap pasangden RI diharapkan mampu menahan seraan Capres-Cawapres, Prabowo-Hatta Radngan dari luar negeri ini. ja dapat memberikan perhatian yang besar ‘’Kita tahu background Pak Prabowo sebagai bagi para pedagang pasar.

TNI yang jujur dan bersih. Karenanya kami Karenanya, mereka memberikan dukungmasyarakat bawah berharap agar Indonesia an kepada mantan Komandan Kopasus ini. menjadi negara yang dihormati. Bukan seperti Kali ini berasal dari para pedagang di pasar ini, wibawa kita diiinjak-injak oleh negara Sumber Beras Kecamatan Muncar, Kabutetangga karena kurang ada ketegasan dari paten Banyuwangi. Tak tanggung-tanggung pimpinan negara,’’ tambahnya. jumlah mereka mencapai 700 orang dan Selain itu, dia berharap agar Prabowo siap memenangkan pasangan yang diusung mampu menjadikan negara Indonesia sePartai Gerindra ini dalam Pilpres 2014 ini. makin makmur. Maklum kemiskinan di InKepala Pasar Sumber Beras, Tohari medonesia masih terjadi. Padahal Indonesia ngaku alasan para pedagang pasar memilih memiliki kekayaan alam yang banyak. ‘’Jupasangan urut nomor satu ini, dikarenakan jur saja Indonesia ini sangat kaya sekali.

Prabowo memiliki figur tegas dan mampu Kalau ini dikelola dengan baik, maka dimempertahankan NKRI dari serangan pastikan rakyat Indonesia akan makmur. negara tetangga. Di sisi lain, sosok Prabowo Tidak seperti ini kemiskinan masih meraadalah orang yang sederhana dan memiliki jalelah dimana-mana,’’ akunya. cty

Pasangan Mesum Ditangkap Saat Kencan di Hotel Melati Intruksi Wali Kota Pasuruan Antisipasi Eks PSK Dolly Jelang Ramadan Intruksi dari Wali Kota Pasuruan H Hasani terkait antisipasi eks Gang Dolly dan jelang puasa Ramadan akhirnya ditindaklanjuti oleh Satpol PP Kota Pasuruan. Hasilnya, petugas Satpol PP mengamankan dua pasangan mesum berinisial Sh (45) dan Sf (34) serta SF dan AP (46) saat kencan di sebuah kamar hotel kelas melati di Kota Pasuruan.

“Mereka terpaksa kami amankan di kantor Satpol PP lantaran saat kami razia ternyata mereka tidak membawa kelengkapan identitas. Ketika razia berlangsung di lapangan mereka sangat panik. Hal itulah kami menduga bahwa mereka sudah jelas-jelas penyakit masyarakat,” ujar Erwin Hamonangan, Kepala Satpol PP Kota Pasuruan usai mengamankan dua pasangan mesum, Senin (23/6).

Menurut Erwin, jajarannya

merazia hotel kelas melati di Kota Pasuruan. Hotel itu adalah Wisma Karya (WK) di jalan Soekarno Hatta, Hotel Transit di Pantura Kota Pasuruan dan Hotel Nasional di Jalan Sukun Kecamatan Purworejo. Dalam operasi tersebut dua pasangan bukan suami istri ditangkap karena tidak memiliki identitas yang jelas.

Petugas juga mengamankan dua KTP dari sebuah hotel, atas nama MA (27) warga Jl Ahmad

Yani Denpasar serta FS (27) Jl Raya Arjuno, Mojokerto. Namun saat diperiksa di kamar kedua pemilik KTP sudah tidak berada di kamar.

“Dua pasangan itu hanya kami data. Tujuannya untuk monitoring. Jika mereka mengulangi hal itu, setidaknya akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku seperti sidang tindak pidana ringan (tipiring),” kata Erwin Hamonangan.

Dalam waktu dekat, lanjut Erwin, pihaknya akan menggelar razia minuman beralkohol dan juga razia di kos-kosan. “Tak lain semuanya itu merupakan intruksi dari Bapak Wali Kota Pasuruan terkait antisipasi eks Gang Dolly dan jelang puasa Ramadan.

Dengan demikian, agar Kota

Pasuruan tercipta suasana yang kondusif,” paparnya.

Sementara itu, dampak penutupan lokalisasi gang Dolly Surabaya ternyata tak hanya Sekretaris Daerah Kota Pasuruan yang mendapat sms yang isinya menawarkan jasanya dan belum diketahui siapa pengirimnya. Salah seorang pejabat penyelenggara pemilu di Kota Pasuruan pun juga sempat didatangi oleh sejumlah Sales Promotion Girl (SPG) sebuah produk permen yang bertingkah tidak sopan, yakni dengan menawarkan layanan plus serta membagi nomer handphone agar bisa dihubungi setiap waktu.

“Tiba-tiba ada tiga orang SPG yang menawarkan produk permen ke kantor. Saat di dalam kantor

hilmi husain/bhirawa

Sh (45) dan Sf (34) terlihat menundukan wajahnya saat diperiksa petugas Satpol PP dalam antisipasi eks Gang Dolly dan jelang puasa Ramadan, Senin (23/6). mereka juga berani merayu ke hal-hal yang berbau negatif. Jelas, ini dugaan saya eks dolly,” kata pejabat penyelenggaraan pemilu.

Risih dengan jasa permen yang dijual seharga Rp30 ribu, akhirnya merekapun diminta untuk pergi dari ruang kantornya. hil

EKONOMI - BISNIS

8 Kurs JUAL

BELI

USD

12,031.00

11,911.00

SGD

9,637.14

9,540.25

EUR

16,360.96

16,195.39

JPY

11,796.25

11,676.31

GBP

20,487.59

20,282.05

Selasa Wage, 24 JUNI 2014

Disnak Jatim Anggap Lonjakan Harga 10 % Masih Wajar

sumber: Bank Indonesia (23 Juni 2014)

RAGAM EKBIS

OP Terbitkan Pas Terminal Modern Surabaya,Bhirawa Otoritas Pelabuhan (OP) akan mengeluarkan kartu pas sebagai antisipasi keamanan dan kenyamanan bagi para penumpang jasa angkutan laut yang melalui terminal modern PT Pelindo III di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Kepala Bidang Lalu lintas Laut (Kabid Lala) Operasi Usaha Kepelabuhanan OP, Denny R Boymau SH MH menjelaskan, nantinya hanya pemilik kartu pas saja yang bisa masuk area terminal. Upaya ini di lakukan untuk keamanan dan kenyamanan para penumpang kapal, Jika hal itu diterapkan, maka yang bisa masuk hanya pemilik kartu pas atau calon penumpang, sedangkan pengantar maupun pihak lainnya tidak boleh masuk. Ia juga mencontohkan, penumpang yang membawa barang bawaan tidak jarang mengganggu penumpang lainnya karena barang tersebut diletakkan di kursi, sehingga penumpang lain tidak bisa duduk. “Kalau tidak ditertibkan, hal itu tentu mengganggu penumpang lainnya,” kata Denny saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (23/6). Jika tidak ada kendalan, pagi ini Selasa (24/6), Rakor Muspida Lebaran 2014 hari akan digelar di Empire dan dihadiri Muspida Jatim untuk membahas persoalan lebaran. Q ma

Diskoperindagpar Madiun Pantau Harga Sembako Madiun, Bhirawa Petugas Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata (Diskoperindagpar) Kabupaten Madiun, Jatim memantau harga kebutuhan bahan pokok di sejumlah pasar tradisional yang cenderung naik menjelang bulan Ramadhan.

Kepala Bidang Perdagangan, Dikoperindagpar Kabupaten Madiun Agus Suyudi, Senin, mengatakan pemantauan harga dilakukan bersama gabungan petugas dari dinas terkait lainnya. Seperti, Dinas Kesehatan, Satpol PP, dan kepolisian setempat.

“Kami memantau harga bahan pokok dan makanan yang cenderung naik akibat tingginya permintaan. Pemantauan tersebut sebagai antisipasi menjelang bulan Ramadhan dan lebaran,” ujar Agus, Senin (23/6).

Menurut dia, harga sejumlah bahan pokok di Kabupaten Madiun ada yang mulai naik.

Meski demikian, kenaikan harga tersebut cenderung wajar. Selain memantau harga, pihaknya juga memantau stok bahan pokok dan makanan kemasan di pasaran. Ia menilai stok di pasaran cenderung aman saat memasuki bulan Ramadhan dan Lebaran Idul Fitri mendatang. Agus menjelaskan, pemantauan harga dan stok tersebut dilakukan di sejumlah pasar tradisional setempat. Seperti, Pasar Mejayan Baru (PMB) di Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Mejayan. Q dar.ant

KEHILANGAN TULUNGAGUNG K E H I L A N G A N S T N K , H o n d a , t h . 2 0 11 , H i t a m , AG5639OB, a/n. Istikomah, Ds. Ngubalan RT 4/2, Kalidawir-T.Agung No.832/IMB/BI-II/2014 K E H I L A N G A N S T N K , Ya m a h a , t h . 2 0 0 9 , M e r a h Marun, AG5131TL, a/n. Yuyun Sulistyani, Ds. Ngujang, Kedungwaru-T.Agung No.833/IMB/BI-II/2014 K E H I L A N G A N S T N K , S p d M t r Ya m a h a V i x i o n , Merah Marun, AG3548OA, a/n. Sumardi, Ds. Pojok, Ngantru-T.Agung No.834/IMB/BI-II/2014

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 4455 ED, a/n Robbi Jayadi, Kel. Dawuhan RW 03/01, No 93 Kec. Kota Situbondo.

No.835/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 4154 H, a/n Alfina Rahma Laily, Ds Perante RW 05/01, Kec. Asembagus, Situbondo.

No.836/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 2262 FA, a/n Niwari, Ds Gebangan RW 08/01, Kec. Kapongan Situbondo.

No.837/IMB/BI-II/2014

trie diana/bhirawa

Sejumlah komoditas dikhawatirkan mengalami kenaikan harga menjelang ramadhan, seperti telur ayam broiler, daging ayam broiler, dan daging sapi.

Surabaya, Bhirawa Pemprov Jatim melalui Dinas Peternakan (Disnak) Jatim menilai lonjakan harga sejumlah komoditas bahan pokok menjelang Ramadhan 1435 Hijriah itu masih tergolong wajar ketika kenaikan itu berada di bawah 10 persen.

“Harga komoditas bahan pokok boleh naik, asal besaran peningkatannya kurang dari 10 persen. Kalau di atas 10 persen, itu bisa dikatakan cari untung dan merugikan konsumen,” kata Kepala Disnak Jatim, Maskur, di Surabaya, Senin (23/6).

Sejumlah komoditas dikhawatirkan mengalami kenaikan harga menjelang ramadhan, sebut dia, telur ayam broiler, daging ayam broiler, dan daging sapi. Namun, kini harga telur ayam broiler sendiri masih stabil berkisar Rp18.000 per kilo-

gram, daging ayam broiler Rp26.000 per kilogram dan daging sapi antara Rp85.000-Rp90.000 per kilogram.

“Khusus daging sapi, kami prediksi harganya akan mengalami kenaikan pada H-3 hingga pascaLebaran. Dengan peningkatan harga menjadi Rp100.000 per kilogram,” ujarnya.

Selain itu, jelas dia, kewajaran kenaikan harga tersebut memang bisa terjadi. Apalagi pada momentum keagamaan tertentu, misalnya bulan puasa Ramadhan hingga Lebaran, dan Natal. “Meski begitu, setelah momentum itu selesai maka kenaikan harga sejumlah komoditas tersebut akan kembali normal,” katanya.

Untuk meredam gejolak harga, tambah dia, mulai sekarang pihaknya telah menyiapkan pasokan ketiga komoditas itu. Hal itu juga dilakukan untuk menekan inflasi yang diperkirakan terjadi pada awal bulan puasa hingga setelah Lebaran 2014. “Kami

menyediakan sebesar 39.570 ton daging ayam broiler, 220.093 ton telur ayam broiler, dan daging sapi sebanyak 39.637 ton,” katanya. Seluruh ketersediaan bahan pokok itu, kata dia, memang dipersiapkan guna menyambut bulan puasa hingga lebaran. Dengan begitu, stok tersebut diyakini mampu memenuhi permintaan masyarakat di Jatim selama tiga bulan mendatang yaitu antara Juni hingga Agustus mendatang. “Selain itu, kami juga berupaya meningkatkan produksi di sentra-sentra pembibit baik telur, daging ayam, dan daging sapi,” katanya.

Menurut dia, kebutuhan selama bulan Juli menempati urutan tertinggi selama ini. Estimasi kebutuhan telur ayam broiler untuk bulan Juli mencapai 118.127 ton. “Selanjutnya, kebutuhan daging ayam broiler kami prediksi 97.132 ton dan daging sapi 26.441 ton,” katanya. Q rac

Harga Daging Ayam di Jember Terus Naik Jember, Bhirawa Harga daging ayam ras dan daging ayam kampung di sejumlah pasar tradisional Jember, Jatim, terus merangkak naik menjelang datangnya bulan suci bulan Ramadhan 1435 Hijriah.

“Harga ayam ras atau ayam potong tiap hari terus merangkak naik selama sepekan terakhir dari Rp25 ribu hingga hari ini mencapai Rp30 ribu per kilogram, padahal belum memasuki bulan Ramadhan,” keluh seorang pembeli daging ayam di Pasar Tanjung, Nurul, Senin (23/6).

Naiknya harga daging ayam yang meroket tersebut membuat ibu tiga anak itu harus mengurangi jumlah daging yang dibeli, agar uang belanja tersebut cukup untuk membeli kebutuhan lainnya untuk keluarganya.

“Kalau harganya normal dibawah Rp25 ribu per kilogram biasanya saya membeli 1 kilogram, namun kini saya hanya membeli setengah kilogram karena hampir semua harga kebutuhan pokok merangkak naik seperti bumbu dapur dan lainnya,” tuturnya.

Sementara salah seorang pedagang di Pasar Tanjung Zubaidah mengatakan harga daging ayam potong mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan ayam kampung karena stoknya berkurang dan permintaan meningkat.

“Harga ayam potong hampir setiap hari naik Rp1.000 hingga Rp2.000 per kilogram mulai Rp25.000 hingga kini mencapai Rp30.000 per kilogram, sedangkan ayam kampung naik sebesar Rp5.000 sejak dua hari lalu dari Rp50.000 menjadi Rp55.000 per kilogram,” paparnya.

Ia menuturkan kenaikan harga ayam potong menjelang Ramadhan merupakan hal yang wajar dan terjadi hampir setiap tahun, bahkan jumlah pedagang ayam potong juga meningkat.

“Banyak pembeli yang mengeluhkan kenaikan harga daging ayam yang terus melambung tinggi dan mereka mengurangi jumlah pembelian, bahkan kenaikannya diprediksi hingga Lebaran nanti,” ucapnya.

Sementara untuk sejumlah bumbu dapur juga mengalami kenaikan seperti bawang merah dari Rp26 ribu menjadi Rp30 ribu, sedangkan harga cabai rawit justru turun dari Rp10.000 menjadi Rp8.000 per kilogram, dan harga daging sapi masih stabil Rp95.000 per kilogram.

Harga kedelai impor mengalami kenaikan dari Rp9.000 menjadi Rp12.000 per kilogram, sedangkan harga kedelai lokal juga naik Rp3.000 dari Rp6.000 menjadi Rp9.000 per kilogram. Q efi.ant

Naik 1,27 %, Jatim Masih Jadi Idola Wisman Pemprov, Bhirawa Secara kumulatif, jumlah Wisatawan Manca Negara (wisman) Januari-April 2014 melalui pintu masuk Bandara Juanda mencapai 71.267 orang atau naik 1,27 persen dibandingkan periode yang sama 2013 hanya 70.374 orang.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim M Sairi Hasbullah di Kantornya Jl Kendangsari Industri, Surabaya, Senin (23/6) mengatakan, hal tersebut membuktikan Jatim merupakan salah satu tempat tujuan wisata setelah Bali dan Jakarta serta tempat-tempat lain di Indonesia. “Jadi Jatim ini masih dilirik wisatawan untuk bisa menikmati objek wisa-

ta,” katanya, Senin (23/6).

Provinsi Jatim kata Sairi, selain mempunyai tempat wisata alam seperti Gunung Bromo, Pantai Plengkung Banyuwangi dan Kawan Ijen di Bondowoso. kemudian mempunyai tempat wisata religius seperti Makam para Wali Songo, petilasan raja-raja Majapahit di Mojokerto dan Kediri dan Goa Maria Pohsarang di Kediri.

Tempat-tempat wisata khusus tersebut sangat diminati oleh wisatawan dari Malaysia dan negera-negara ASEAN lainnya. Selain itu Jatim juga mempuntai wisata belanja seperti di Surabaya dan Sidoarjo.

Sementara jumlah wisatawan mancanegara yang datang

ke Jatim pada April 2014 mencapai 19.145 orang atau naik 1,97 persen dibanding jumlah wisman Maret 2014 yang hanya 18.776 orang Pada April 2014 sebagian besar wisman berkebangsaan Malaysia mencapai 4.177 orang atau turun 1,42 persen, diikuti kebangsaan Singapura 1.699 orang atau turun 8,80 persen, dan kebangsaan Cina sebanyak 1.166 orang atau turun 0,06 persen dibanding Maret 2014.

Tingkat Penghunian Kamar (TPK) atau wisman yang menginap di hotel berbintang di Jatim pada April 2014 mencapai 46,97 persen atau turun 1,24 poin dibanding TPK Maret 2014 yang mencapai 48,21 persen. Q rac

Jelang Ramadan, Pengusaha Persewaan Mobil Turunkan Tarif Surabaya, Bhirawa Menjelang memasuki Bulan Suci Ramadan beberapa pemilik persewaan mobil menurunkan tarif sewa mobil. Langkah tersebut diambil guna menarik konsumen, karena setiap bulan suci masyarakat jumlah penyewa mobil menurun.

Seperti yang diungkap Hariadi, pemilik rental mobil di kawasan Lebak Jaya yang memiliki 10 unit mobil, menurunkan tarif adalah strategi menggaet pelanggan. Menurutnya banyak konsumen yang malas bepergian pada saat Ramdan, dan hal tersebut sedikit mempengaruhi income (Pendapatan) yang di dapatnya setiap bulan.

“Masyarakat tidak terlalu suka ketika bepergian pada bulan puasa, masyarakat lebih banyak memilih untuk berdiam diri rumah. Seperti sewa tarif mobil Xenia maupun Avansa yang biasanya Rp250.000 per hari turun menjadi Rp.225.000.

Selain itu mas, beberapa mobil disini adalah milik teman yang join bisnis dengan saya,” terang-

nya Senin (23/6) kemarin.

Hariadi mengungkapkan ketika pada bulan biasa pendapatan yang diperoleh untuk setiap unit mobil mencapai Rp.6.250.000 per bulan dikalikan 10 unit maka total pendapatannya mencapai Rp.62.500.000.

Dengan asumsisi setiap minggu sekali mobil harus berhenti beroperasi untuk dilakukan

perawatan. “Jadi hitungannya untuk hari biasa adalah Rp.250.000 X 25 hari (masa kerja). Satu hari dari satu minggu harus dilakukan perawatan.

Baik itu untuk mesin, rem, dan lain-lain. Selain itu teman yang join bisnis juga mendapatkan pembagian hasil dari per unit mobil berkisar Rp. 2jutaan per bulan,” jelasnya. Q wil

William/bhirawa

Menjelang Ramadan, pengelola jasa sewa mobil melakukan potongan harga terhadap harga sewa mobil. Hal ini diakibatkan penurunan jumlah penyewa saat Ramadan.

awawi/bhirawa

Kepala Sub Bulog Bondowoso Arjun Ansor Siregar, bersama Asisten II Setkab Akhmad Sugiarto dan Kabag Perekonomian Sukarsono, saat acara rakor raskin dan evaluasi 2014, dilantai II Pemkab Situbondo.

Bulog dan Pemkab Situbondo Tarik Raskin Tak Sesuai Tonase Situbondo, Bhirawa Permasalah beras untuk masyarakat miskin (raskin) mendapat perhatian serius dari pihak Pemkab Situbondan dan Bulog Divre Bondowoso (Bondowoso-Situbondo). Kedua instansi ini siap menarik raskin yang tidak sesuai dengan tonase atau berat yang tertera di kantung atau sak.

Menurut Kepala Sub Bulog Bondowoso, Arjun Ansor Siregar, pihaknya sudah menjalankan delapan alokasi, salah satu diantaranya meliputi kualitas, tugas dan administrasi. Yang jelas, ujar Ansor, pendistribusian raskin harus dilakukan dengan bagus. “Memang ada keluhan.

Namun kita konsisten untuk melakukan penggantian sesuai dengan ketentuan yang ada. Tentunya harus menggunakan prinsip pengecekan dulu melalui timbangan dan kualitas berasnya. Baru setelah itu beras disalurkan ke RT dan dikomunikasikan dengan gudang sebagai pengirim,” katanya, Senin (23/6). ia mencontohkan, jika beras yang dikirim berjumlah satu ton

dan ada tiga sak beras yang tonasenya kurang, Bulog selalu siap untuk menarik dan segera melakukan penggantian. Dengan adanya koordinasi yang baik antara Bulog dan Pemkab, lanjut Ansor, pihaknya sangat yakin penyaluran raskin akan berjalan dengan baik. “Untuk informasi ada tidaknya raskin ke-13, kami masih menunggu kabar dari pusat.

Sebab hingga kini hal tersebut belum diinformasikan dari Divre Bulog Jatim,” tegas pria asal Sumatera Utara itu.

Sementara itu, Asisten II Setkab Situbondo, Akhmad Sugiarto, mengatakan selama 6 bulan Januari-Juni 2014, tidak ditemukan kendala yang berarti dalam pendistribusian raskin di Situbondo.

“Alhamdulillah tim raskin, bisa mengendalikan pendistribusian raskin dengan tepat sasaran. Kedepan, kami tidak menginginkan temuan salah sasaran. Artinya, di level bawah melakukan penyalahgunaan kewenangan, sehingga raskin 6 bulan kedepan dapat berjalan dengan baik,” papar mantan Kabag Hukum SetQ awi kab itu.Q

Kreativitas Pengusaha Hotel Memikat Tamu

Manjakan Lidah Tamu, Datangkan Chef dari Luar Negeri Kelezatan makanan dan segarnya minuman kini menjadi salah satu andalah pengusaha perhotelan untuk mengundang para tamu. Jika mereka bisa memikat hati dan memanjakan lidah pengunjung dengan menu masakan yang khas, bukan tidak mungkin para tamu akan kerasan untuk menginap maupun sekadar makan di hotel tersebut.

Kreasi Chef Chia Kiat Fui di Resto Shang Palace.

ahmad tauriq/bhirawa

Bau yang mengundang selera langsung tercium begitu memasuki resto di Hotel Shangri-La Surabaya, masakan berupa dim sum yang masih mengepulkan begitu menggoda selera para tamu untuk segera mencicipin masakan khas dari Tiongkok itu.

Kudapan yang diletakkan di wadah yang terbuat dari bambu dan berbentuk bulat itu yang menjadi salah satu ciri khas masakan hotel yang berada dikawasan Mayjend Soengkono itu.

Bahkan untuk menjaga rasa, pihak hotel mendatangkan Chef Chia asal Malaysia. “Dim sum merupakan kudapan yang cukup digemari mulai anak-anak hingga orang dewasa oleh orang Tionghoa maupun bukan. Selain itu juga merupakan bagian dari ala carte menu di Shang Palace dan menjadi andalan, karena itu didatangkan Chef Chia Kiat Fui khusus untuk menanganinya,” ungkap Humas Shangri-La SurabayaRenny Herwanto, Senin (23/6).

Dim sum bisa dikatakan sebagai kudapan keluarga karena sering disajikan dan disantap beramairamai oleh keluarga besar saat berkumpul dan bersantai pada akhir pekan. “Menyantap dim sum bersama keluarga bisa mempererat hubungan. Jadi bisa dibilang dim sum adalah hidangan favorit saat akhir pekan,” ujarnya.

Sedangkan menurut Chef Chia, ia berupaya terus mengembangkan ide dan cara baru dalam berkreasi mengolah dim sum baik dikukus, digoreng dan dipanggang.

Namun yang lebih disukai khususnya orang Tionghoa adalah dim sum kukus. Selain piawai membuat dim sum tradisional, ia juga jago membuat dim sum dengan sentuhan unsur modern sehingga tidak membosankan dan

menjadi kejutan bagi tamu saat disajikan. Jika bahan dim sum biasanya terbuat dari daging sapi, ayam dan udang, Chef Chia memasukkan bahan berbeda ke dalam dim sum kreasinya seperti bayam dan kaviar.

Ada juga dim sum bagi vegetarian yang terbuat dari sayuran antara lain kentang dan wortel.

Selain itu, ada dim sum kare yang digoreng. “Saya senang jika melihat tamu puas terhadap dim sum kreasi saya,” katanya.

Sedangkan Singgasana Hotel Surabaya lebih memilih memadukan antara resep tradisional dengan resep masakan western yang diberi nama menu Fusion dengan beberapa pilihan diantaranya menu bandeng bakar saus lada hitam. Q riq

OLAHRAGA

Selasa Wage 24 JUNI 2014

Dindik Dorong Pecatur Jatim Raih Grandmaster

LINTASAN

Bengkulu Minim Dana Pembinaan Atlet Bengkulu, Bhirawa Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bengkulu, Maizuardi menyatakan bahwa di daerahnya masih sangat minim dana pembinaan atlet.

“Oleh karena itu kita tidak bisa berbicara banyak pada pekan olahraga wilayah maupun pekan olahraga nasional,” kata dia di Bengkulu, Senin.

Dia mengatakan, anggaran pembinaan yang tersedia setiap tahunnya hanya 30 persen dari jumlah dana yang dibutuhkan untuk pembinaan per tahun.

“Ini berbicara prioritas, dana APBD sangat terbatas dan lebih dibutuhkan untuk yang lain, seperti pendidikan dan kesehatan, oleh sebab itu minim anggaran untuk pembinaan atlet,” ujarnya.

Maizuardi mengatakan, dana pembinaan yang dibutuhkan yakni sebesar Rp10 miliar, sedangkan ketersediaan yang bisa digunakan hanya Rp3 miliar.

“Kita berjuang, seperti dengan Kementerian pemuda dan olahraga, untuk agenda kegiatan olahraga, diupayakan lebih banyak di Bengkulu, sehingga anggaran bisa mengalir ke Bengkulu,” ucapnya.

Menurut Maizuardi, pihaknya juga berusaha menjalin kerjasama dengan pihak swasta untuk pembinaan atlet daerah itu yang berprestasi, sehingga anggaran yang dimiliki Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dapat diprioritaskan guna pembinaan atlet lainnya.

“Sampai saat ini kita kuat pada cabang olahraga perorangan, seperti gulat, karate, silat dan lainnya, namun kita masih lemah pada cabang beregu. Kita akan usahakan pembinaan yang berprestasi ini bisa dibantu swasta,” katanya.

Sebagai persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional (PON) tahun 2016 di Jawa Barat, Bengkulu menurut dia mulai berbenah, baik dari sisi ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pembinaan, maupun peningkatan kemampuan atlet.

“Seperti menambah lapangan indoor untuk permainan beregu, pemusatan latihan, dan memperbanyak kompetisi, untuk menjadi 10 besar di PON cukup berat, namun setidaknya kita mampu memperbaiki peringkat,” ujarnya.Q ant

PB PBSI meminta maaf kepada masyarakat atas gagalnya kontingen Indonesia meraih gelar juara di turnamen Indonesia Terbuka 2014.

PBSI Minta Maaf Gagal Juarai Indonesia Terbuka Jakarta, Bhirawa Pengurus Besar Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PB PBSI) meminta maaf kepada masyarakat atas gagalnya kontingen Indonesia meraih gelar juara di turnamen Indonesia Terbuka 2014.

“Saya selaku manajer tim Indonesia Terbuka meminta maaf karena Indonesia gagal meraih gelar. Dukungan masyarakat sangat tinggi. Mereka menantikan Indonesia meraih juara, ternyata tidak bisa,” kata Kepala Sub Bidang Pelatnas PB PBSI Ricky Subagja di Jakarta, Minggu (22/6) malam.

Pihaknya akan segera membahas dan mengevaluasi program yang selama ini berjalan bersama para pelatih. “Akan kami evaluasi masing-masing nomor di pelatnas terutama yang ikut turnamen ini,” katanya.

Evaluasi per nomor menurut dia penting karena keikutsertaan setiap atlet dalam suatu turnamen itu untuk meraih target prestasi, bukan hanya sekedar partisipasi saja.

Secara keseluruhan, target yang dipasang dalam turnamen bertitel lengkap BCA Indonesia Open Superseries Premier (BIOSSP) 2014, menurut dia gagal total. Beberapa pemain seperti tunggal putri Lin-

Senior dan Ladies Indonesia Juara Piala Asia Jakarta, Bhirawa Tim nasional senior Indonesia dan tim nasional Ladies Indonesia menjuarai Piala Bridge Asia ke-2 yang berakhir, Sabtu malam (23/6) di Hot Spring Resort, Wu Yi, Tiongkok.

Siaran pers PB Gabsi, di Jakarta, Senin, menyebut pada event bridge internasional yang berlangsung 12-22 Juni 2014 itu, timnas senior Indonesia yang diperkuat Henky Lasut, Eddy Manoppo, Munawar Sawiruddin, Bambang Hartono, Bert Toar Polii dan Tanudjan Sugiarto memastikan juara setelah mengalahkan Australia di babak final yang berlangsung tiga session.

Di session pertama Indonesia menurunkan kombinasi Henky Lasut/Eddy Manoppo dan Munawar Sawiruddin/Bambang Hartono yang menang atas kombinasi pasangan Henry Christie/Peter Buchen dan David Hoffman/Richard Brightling dengan skor 53,525 IMP.

Session kedua tim Indonesia memainkan kombinasi baru dengan mengganti pasangan Bambang Hartono/Munawar Sawiruddin dengan Munawar Sawiruddin/ Bert Toar Polii melawan Australia yang mengganti pasangan David Hoffman/Richard Brightling dengan Arjuna De Livera/ Bruce Neill. Tim Indonesia tetap unggul 52-31 imp sehingga menambah keunggulan menjadi 105,5-56 Imp. Di session ketiga Indonesia tidak mengganti pemain dan Autralia kembali memainkan David Hoffman/Richard Brightling menggantikan Henry Christie/Peter Buchen. Walaupun Indonesia kalah tipis pada session ini 37-40 Imp Australia sudah tidak mampu mengejar ketinggalan dan Australia meraih medali perak.

Medali perunggu nomor ini diraih Tiongkok yang secara mengejutkan mengalahkan juara dunia Jepang.Q ant

Gubernur Maluku Bantu Empat Ring Ambon, Bhirawa Gubernur Maluku Said Assagaf memberikan bantuan empat unit ring dan perlengkapan tinju kepada Pengurus Provinsi Persatuan Tinju Amatir Nasional Maluku.

“Selaku Gubernur saya ingin prestasi tinju Maluku lebih baik, karena itu saya memberikan bantuan empat ring serta perlengkapan kepada pengurus Pertina Maluku yang baru,” kata Gubernur saat pelantikan Pengurus Pertina Maluku periode 2014-2018 di Ambon, Senin.

Menurut dia, ring tinju akan ditempatkan di empat kawasan yakni Waihaong, Batu Meja, Karang Panjang dan mangga Dua. “Kawasan tersebut merupakan tempat yang pernah saya tempati, saya ingin seluruh kawasan di Ambon dapat kembali giat berlatih olah raga tinju sehingga prestasi Maluku kembali bangkit seperti dulu,” katanya.

Gubernur mengatakan, sasana dan ring tinju perlu diperbanyak di seluruh desa dan kelurahan di Ambon.

“Kita harus kembalikan seperti era 1970-1980 hampir seluruh kampung atau desa di Maluku ada ring tinju, hal ini juga harus kita lakukan kembali di era sekarang, “ ujarnya.

Pemprov Maluku, lanjutnya

9

akan melakukan evaluasi pencapaian prestasi tinju melalui pembinaan menghadapi pra PON. “Kita akan lakukan konsolidasi internal mulai dari pengurus cabang di kabupaten dan kota, serta asah petinju lewat kompetisi di dalam daerah atau luar daerah secara rutin untuk mendapatkan bibit petinju,” kata Said.

Diakuinya, Maluku merupakan gudang petinju yang melahirkan prestasi tingkat nasional dan internasional. Jangan sampai potensi yang dimiliki dimanfaatkan daerah lain.

“Kita harus pertahankan apa yang kita miliki, selama ini petinju yang kita miliki diambil daerah lain. Hal ini menjadi catata penting kita untuk dimusyawarahkan dalam Musyawarah kerja provinsi (Muskerprov) Maluku,” tandasnya.

Pemprov Maluku juga harus memperhatikan nasib para petinju, jangan sampai Maluku ditinggalkan demi masa depan.

“Banyak sudah petinju andalan kita yang memilih untuk bergabung dengan daerah lain, saya tidak mau ini terulang kembali, kita harus kembalikan kejayaan prestasi tinju lewat pengurus yang baru dilantik ini,” tandasnya.Q ant

daweni, Bellaetrix Manuputty, ganda putri Greysia Polii/ Nitya Maheswari ditargetkan masuk semifinal ternyata tumbang di babak 1 dan 2. Begitupun Tommy Sugiarto dan Simon Santoso di sektor tunggal putra sebelumnya juga ditargetkan sampai final.

Senada dengan Ricky, Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI Rexy Mainaky mengatakan evaluasi program bersama para pelatih bertujuan untuk memperbarui program yang sudah berjalan dan memperbaiki poin-poin program yang masih kurang.

“Program-program kepelatihan kedepannya harus dirombak,” kata Rexy.

Dia juga meminta kepada para pelatih agar jangan memanjakan atlet. Menurut dia, harus ada hadiah dan hukuman yang diberlakukan secara disiplin bagi para atlet dalam mengejar target prestasi yang telah ditentukan.

Sementara bagi atlet, dia mengimbau agar mau berlapang dada mengintrospeksi diri letak kekurangannya yang mengakibatkan kekalahan.Q ant

se Indonesia, jadi keJakarta, Bhirawa duanya harus meRencana Kementrian maksimalkan event Pendidikan dan Ketersebut untuk meraih prestasi," kata budayaan (KemenHarun saat dihubungi dikbud) mengirim dua kemarin, Senin (23/6).

Lebih lanjut manpecatur Jatim yang tan Kepala Dinas Paberhasil meraih juara riwisata Jatim itu Olimpiade Olahraga mengatakan kalau sudah mendapat laSiswa Nasional (O2poran mengenai track SN) mengikuti kejuarecord prestasi yang Dr Harun Msi, MM raan dunia catur di dimilki kedua pecatur tersebut. "Saya sudah Brasil disambut halaporan kalau keduangat oleh Kepala Dinas Pendidikan mendapat nya memilki prestasi yang bagus Jatim, Dr Harun, MSi MM, bahkan di beberapa kejuaraan. Saya ia mendorong keduanya untuk bisa berharap keduanya terus berlatih agar bisa menjadi grandmaster meraih title grandmaster. internasional," kata Harun yang Kedua pecatur yang berhasil menyumbangkan emas O2SN untuk Kontingen Jatim adalah, Nur Asmi Habibi emas perorangan putra tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan M Agus Kurniawan perorangan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA).

Menurut Harun jika Nur Asmi Habibi dan M Agus Kurniawan bertanding ke Brasil Oktober mendatang, maka keduanya harus memanfaatkan peluang emas tersebut untuk bisa menggapai prestasi tertinggi. Karena mereka akan berhadapan dengan pecaturpecatur terbaik dunia.

'Ini kesempatan emas yang belum tentu didapat pelajar

juga pernah menjabat sebagai Ketua Umun Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Jatim itu.

Seperti di ketahui, catur berhasil menyumbangkan 4 emas O2Sn untuk Jatim yang diraih oleh Anang Pramana-Rajasa yang turun di nomor beregu putra tingkat Sekolah Dasar (SD). Sedangkan di beregu putri SD diraih pasangan Grined-Aslah. Nur Asmi Habibi dan M Agus Kurniawan.

Bidang Pertandingan dan Wasit di Pengprov Persatuan Catur Seluruh Indonesia (Percasi) Jatim, Yusuf Satriono menjelaskan, sebenarnya Jatim memikiki bibit unggul di prakadet hingga junior dan mereka perlu penanganan khusus agar bisa terus berprestasi.

"Prestasi catur Jatim di kelompok pelajar Jatim cukup stabil dan ini juga menunjukkan pembinaan catur di kalangan pelajara cukup bagus," kata Yusuf yang juga wasit catur nasional itu. Q wwn

Rio Haryanto Tempati Posisi 11 di Austria Semarang, Bhirawa Pebalap nasional Rio Haryanto harus puas dengan menempati posisi 11 pada race pertama atau “feature race” dalam seri keempat lomba balap mobil GP2 Series di Sirkuit Red Bull Ring, Austria.

Petugas humas tim EQ8 Caterham Racing, Victoia Lloyd, dalam surat elektronik yang diterima di Semarang, Jateng, Minggu, menyebutkan Rio Haryanto memasuki garis finis dengan catatan waktu 53.04.037 dari 40 putaran atau terpaut 31,941 dengan posisi pertama pebalap tim Carlin F Nasr.

Nasr menempati posisi pertama dengan catatan waktu 52.32.096, sedangkan kedua ditempati pebalap tim ART Grand Prix S. Vendrome dengan catatan waktu 52.35.970, sedangkan ketiga adalah R. Marciello dari tim Racing Engineering dengan catatan waktu 52.36.669.

Dengan hasil di posisi 11 itu, pebalap berasal dari Solo, Jateng itu, belum dapat menambah poin dan masih tetap dengan total poin 26 sehingga masih menempati posisi 10 klasemen secara umum pebalap yang tampil pada musim balap 2014.

Rekan satu tim Rio Haryanto di EQ8 Caterham Racing, pebalap berasal dari Amerika Serikat Alexander Rossi meraih poin pertama, yaitu mengumpulkan poin empat setelah yang bersangkutan menempati posisi kedelapan dengan catatan waktu 52.53.090.

Dengan tambahan empat poin yang diraih Rossi itu, tim Caterham Racing berhasil mengumpulkan total nilai 30 (Rio Haryanto meraih poin 26 dan Alexander Rossi meraih empat dan menempati peringkat kedelapan secara tim klasemen sementara lomba balap mobil GP2 Series 2014.

Rio Haryanto mengaku pertama kalinya berlomba di siruit itu dan tentunya akan menjadi tantangan bagi dirinya.

Dia mengatakan sempat naik empat posisi dari posisi star (star pada posisi 13) dan memiliki lomba yang bagus pada putaran pertama sebelum akhirnya pindah ke posisi 10.

“Kami berharap bisa meraih poin pada lomba race kedua ini,” kata pebalap yang sudah ketiga kalinya menekuni lomba GP2 Series itu.

Ibunda Rio Haryanto, Indah Pennywati, mengatakan sirkuit sepanjang 4,356 meter itu menantang dan belum pernah dikenal Rio sebelumnya.

Ia mengatakan sirkuit itu kembali dibuka 18 bulan yang lalu setelah ditutup pada 2004.

Sirkuit itu, katanya, memiliki sembilan tikungan dan kondisinya naik-turun, sama dengan sirkuit Spa di Belgia.

Cuaca yang berubah-ubah dari sebentar hujan kemudian sebentar kering menyulitkan pebalap.

Race kedua atau “sprint race” pada Minggu yang menempuh jarak 121,128 kilometer atau 28 putaran mulai pukul 10.35 hingga 11.25 waktu setempat.Q ant

Rio Haryanto

NASIONAL-POLITIK

10 KILAS NASIONAL

PPP : Umat Islam Nyaman Pilih Prabowo Jakarta, Bhirawa Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Irgan Chairul Mahfiz mengatakan aspirasi umat Islam lebih nyaman untuk memilih pasangan capres dan cawapres, Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, pada Pemilu 9 Juli 2014.

Irgan di Jakarta, Senin (23/6), menegaskan visi dan misi serta rencana program pembangunan bangsa dari Prabowo-Hatta tidak pernah menyudutkan kalangan Islam.

“Agenda dan program Prabowo-Hatta diletakkan pada upaya membangun kekuatan bangsa, menuju penciptaan kesejahteraan rakyat, termasuk umat Islam, sekaligus kerap mengarahkan sebuah momentum kemandirian ataupun berupa penguatan mandat kedaulatan negara dan bangsa,” katanya.

Ia mengatakan program PrabowoHatta berorientasi pada kepentingan bangsa secara utuh sehingga komitmenn tidak berangkat ke arah pengabaian maupun penyudutan suatu kelompok.

“Dengan gambaran ini maka umat Islam sebagai bagian dari bangsa yang besar, tentu menjadi sangat nyaman untuk dipimpin Prabowo-Hatta. Di sinilah makna strategis bagi keperluan dukungan umat Islam kepada Prabowo-Hatta, yang diharapkan kemenangannya agar tampil memimpin negara ke depan,” ujarnya.

Irgan yang juga Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, konsep program PrabowoHatta dapat menguntungkan keberadaan umat Islam melalui penciptaan produktivitas dan pemartabatan rakyat atau bangsa, apalagi, dikaitkan dengan langkah menumbuhkan harmoni berbanga, demi keindonesiaan yang semakin kokoh dimana terdapat kebutuhan umat Islam untuk ikut mewujudkannya.

Ia menambahkan seringkali terdapat kesan khususnya atas penyampaian komitmen Prabowo di berbagai kesempatan, yang sangat memerlukan dukungan pihak Islam serta menjadikannya untuk bersama membangun bangsa yang tegak dan berkemajuan di berbagai bidang.Q ant

Pakar : Dua Capres Tak Perlu Sebaran Suara Pemerintah Setuju Pilpres Satu Putaran Jakarta, Bhirawa Ahli Tata Negara dari Universitas Andalas Saldi Isra menilai ketentuan Pasal 159 ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang mengatur sedikitnya 20 persen suara disetiap provinsi seharusnya tidak diberlakukan jika hanya ada dua pasangan capres.

“Syarat sebaran 20 persen bagi dua pasangan (calon) tidak berlaku lagi,” kata Salsi saat memberikan keterangan sebagai ahli dalam sidang pengujian UU Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Senin (23/6) kemarin.

Menurut dia, ketentuan pasal 159 ayat (1) UU Pilpres yang mensyaratkan pasangan terpilih harus memenangkan 50 persen suara lebih dan sedikitnya 20 persen suara disetiap provinsi bisa membuat Pilpres 2014 yang hanya diikuti dua pasangan calon bisa terjadi dua putaran.

Saldi meminta MK memberikan tafsir pada ketentuan agar tidak terjadi dua putaran dan pembacaan putusannya dilaksanakan sebelum pelak-

sanaan Pilpres pada 9 Juli 2014.

Keterangan ahli Saldi Isra ini untuk menguatkan dalil permohonan Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres yang dimohonkan oleh Forum Pengacara Konstitusi, Perludem serta perseorangan atas nama nama Sunggul Hamonangan Sirait, dan Haposan Situmorang.

Para pemohon UU Pilpres inni meminta tafsir kepada MK agar Pilpres 2014 yang hanya diikuti oleh dua pasangan calon hanya dilaksanakan satu putaran saja.

Para pemohon ini meminta tafsir ke MK karena menilai Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres menimbulkan ketidakpastian tafsir akibat ketidakjelasan target penerapannya.

Pemerintah Setuju Satu Putaran Pemerintah mendukung permintaan pemohon pengujian UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden(Pilpres) yang meminta pelaksanaan Pilpres 2014 hanya berlangsung satu putaran.

“Pemilu sebagaimana diatur dalam UU Pilpres harus dilaksanakan secara efektif dan efesien,” kata Staf Ahli Mendagri Bidang Hukum, Politik, dan Hubungan Antarlembaga Reydonnyzar Moenek saat membacakan jawaban pemerintah atas pengujian UU Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta.

Dia mengatakan kondisi yang terjadi saat ini yang hanya terdapat dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, maka harus dilepaskan dari ketentuan yang diatur dalam UUD 1945 maupun UU Pilpres yang mengasumsikan lebih dari dua pasangan.

Dia juga mengatakan apa-

antara foto

Ketua MK Hamdan Zoelva (kedua kanan) didampingi Wakil Ketua Arief Hidayat (kedua kiri), Hakim Muhammad Alim (kanan) dan Hakim Maria Farida Indrati (kiri) memimpin sidang pengujian konstitusionallitas UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres, di Jakarta, Senin (23/6). bila tetap diberlakukan persyaratan persentase perolehan suara setiap provinsi pada Pilpres yang hanya diikuti dua pasangan calon, dapat di-

Monyet Jadi Gangguan Kelistrikan di Riau Pekanbaru, Bhirawa Binatang liar terutama moyet menjadi salah satu gangguan utama sistem kelistrikan di berbagai wilayah Provinsi Riau, demikian kata Humas Perusahaan Listrik Negara (PLN) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau (WRKR), Sarno.

“Ini bukan mengada-ada, namun memang fakta yang mau tidak mau kita hadapi, ada cukup banyak beberapa kasus gangguan jaringan listrik karena monyet,” kata Sarno kepada Antara di Pekanbaru, Senin (23/6) siang.

Terakhir terjadi di kawasan yang memang banyak tanaman perkebunan seperti kelapa sawit dan karet. Menurut dia, untuk Pekanbaru wilayah Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya menjadi salah satu wilayah yang selalu diancam masalah tersebut. Selain itu kata Sarno, adanya gangguan alam dan akibat pelepah pohon kelapa yang menimpah jaringan.

“Gangguan-gangguan listrik seperti ini sejauh ini masih menjadi faktor utama terjadinya pemadaman secara tiba-tiba.

Kalau di pemeliharaan, tentu ada antisipasinya atau setidaknya diumumkan atau terjadwal,” katanya.

Sementara itu, untuk kasus gangguan distribusi listrik di wilayah Kulim, Pekanbaru, kata Sarno lebih disebabkan adanya gangguan pada penyulang.

“Untuk kawasan kini listrik diatur pada “feader” Cemara yang memang jaringannya cukup panjang dan tentunya akan semakin banyak hambatan. Terlebih di wilayah Kulim masih banyak pepohonan di pinggir jalan dan kalau tumbang, itu langsung menimpa jaringan dan ini mengakibatkan listrik padam secara mendadak,” katanya.Q ant

prediksikan pilpres putara kedua angka besaran persentase perolehan suara tidak akan berubah secara signifikan. Q ant

Tim Mawar Tak Diperintah Menculik

Lima Duta Sanitasi Ditemui Ibu Negara Jakarta, Bhirawa Lima Duta Sanitasi Nasional bersama-sama dengan para peserta Jambore Sanitasi Tahun 2014 ditemui Ibu Negara Ani Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta, Senin (23/6) kemarin.

Ibu Negara menyampaikan bahwa pemerintah telah lama fokus dalam mengatasi permasalahan sanitasi yang terdapat di berbagai daerah di Tanah Air. Ani Yudhoyono menyebutkan, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan memberikan penyadaran anak-anak sejak sedari usia dini. Apalagi, kesadaran untuk membangun sanitasi yang lebih baik sangat diperlukan antara lain guna mencapai target Sasaran Pembangunan Milenium.

Ia juga mengutarakan harapannya agar para Duta Sanitasi dapat memberikan penyadaran kepada siapa saja, bahkan kepada para pihak penentu keputusan di daerahnya masing-masing.

Sementara itu, Jambore Sanitasi 2014 telah memilih sebanyak lima calon Duta Sanitasi terbaik yang berasal dari Provinsi Kalimantan Tengah, Maluku, Bali, Kalimantan Barat, dan Banten.

Kelima Duta Sanitasi Nasional 2014 tersebut antara lain adalah Sabrina Salwa Sabila (Kalteng) dan Yoel Dolovart Pesiwarissa (Maluku) dari kategori karya tulis.

Selain itu, terdapat Duta Sanitasi Nasional 2014 dari kategori karya poster yaitu Putu Dea Indah Kartini (Bali), Belinda Phelia (Kalbar) dan Siti Nur Rahmawati (Banten).

Sebelumnya, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak mengingatkan bahwa anak-anak memiliki peran besar sebagai agen perubahan peningkatan kepedulian terhadap sanitasi di Indonesia.Q ant

Selasa Wage 24 JUNI 2014

antara foto

Terdakwa kasus suap sengketa Pilkada Lebak, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan (kanan) didampingi istri yang juga Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany (kiri) meninggalkan ruangan usai menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (23/6).

Airin Minta Keadilan Atas Vonis Wawan Jakarta, Bhirawa Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany meminta keadilan untuk suaminya Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, terdakwa dalam kasus dugaan suap sengketa Pemilihan Kepala Daerah Lebak dan Banten.

“Terlepas dari apapun, kami minta keadilan sama Yang Kuasa,” katanya kepada wartawan seusai sidang pembacaan vonis Wawan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (23/6) kemarin.

Wawan divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi pidana penjara 5 tahun dan pidana denda Rp150 juta subsider 3

bulan kurungan.

Ia mengatakan pihaknya akan mendengarkan pendapat suami dan pengacara lebih dulu.

“Saya selaku istri akan mengerti apa yang diputuskan bapak nantinya,” tambah Airin.

Airin juga berharap agar diberikan kekuatan dalam menghadapi vonis tersebut.

“Doakan agar kami kuat dan sabar menjalankan ini semua, mudah-mudahan Allah kasih perlindungan serta keselamatan,” ungkap Airin.

Majelis hakim dipimpin oleh Matheus Samiadji menyatakan bahwa perbuatan Wawan merusak nilai demokrasi dan hak-hak rakyat.

“Hal yang meringankan ter-

Debat Capres Kurang Mendalam Jakarta, Bhirawa Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Budi Susilo Soepandji menilai pembahasan pada debat calon presiden putaran ketiga dengan tema “Politik Internasional dan Ketahanan Nasional” pada Minggu (22/6) malam kurang mendalam.

“Secara keseluruhan bagus tetapi kurang gemuk bobotnya terutama bagi yang setiap hari membahas ketahanan nasional tahu benar bagaimana memperkaya masalah ini dikaitkan dengan ketahanan bangsa,” katanya menjawab Antara di Jakarta, Senin, tentang materi debat yang disampaikan capres Prabowo Subianto dan Joko Widodo.

Menurut dia, masing-masing calon sudah memiliki konsep tentang ketahanan nasional namun karena keterbatasan waktu sehingga tidak memungkinkan untuk menjelaskan lebih mendalam.

Ia melihat pemaparan kedua calon presiden menyangkut aspek geografis seperti laut, ekonomi, sumber daya manusia, tenaga kerja Indonesia di luar negeri, cukup menarik dan mengalir dengan baik.

Namun, yang perlu dipahami ketahanan nasional tidak hanya soal

ketahanan semata namun juga menyangkut aspek aspek ideologi, ekonomi, sosial politik budaya dan keamanan dengan memperhatikan sumber daya manusia dan alam.

Ia mencontohkan saat pembahasan tentang ancaman bangsa dari luar jangan hanya melihat garis batas wilayah antarnegara karena ada yang lebih besar yaitu penetrasi ideologi dari bangsa lain.

“Jangan hanya terpaku pada soal tapal batas, persoalan renegosiasi kontrak sumber daya alam dengan negara lain juga harus menjadi perhatian karena ini menyangkut hal strategis”, kata dia.

Ia mengatakan di Lemhannas pembahasan ketahanan nasional dilakukan secara komprehensif menyangkut aspek ketahanan bangsa meliputi ideologi, politik, sosial , ekonomi, budaya dan keamanan dengan memperhatikan sumber daya alam dan manusia. Karena itu jangan hanya terfokus pada pertahanan semata sebab ada negara yang tiba-tiba saja terpecah-pecah tanpa ada ancaman bom dan serangan dunia maya melainkan karena aspek politik sebagaimana terjadi pada Uni Syoviet, kata dia.Q ant

Budi Susilo Soepandji

dakwa belum pernah dihukum, anak-anaknya masih kecil-kceil dan perlu bimbingan terdakwa sebagai kepala rumah tangga,” kata hakim Matheus.

Putusan berdasarkan pasal 6 ayat 1 huruf a UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan kesatu dan melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut berdasarkan pasal 13 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat 1 KUHP. Q ant

Jakarta, Bhirawa Mantan Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) era 1998 Mayjen TNI (Purn) Djasri Marin mengatakan 11 anggota Tim Mawar yang dibentuk mantan Danjen Kopassus Prabowo Subianto, tidak diperintahkan sama sekali untuk menangkap dan menculik para aktivis tahun 1999 silam.

“Dilihat dari sisi pidananya, kasus penculikan aktivis itu ada yang namanya 11 anggota Tim Mawar yang melampaui kewenangan tugas dan tanggung jawab. Dari 11 orang yang saya periksa waktu itu, mereka bilang tidak ada yang memerintahkan,” kata Djasri Marin dalam acara Eksaminasi Publik Terhadap Keputusan Dewan Kehormatan Perwira (DKP), di Hotel Intercontinental, Jakarta, Senin (23/6).

Pernyataan Djasri menyikapi beredarnya surat rekomendasi Dewan Kehormatan Perwira (DKP) atas pemberhentian Prabowo Subianto dari institusi militer, di media sosial.

Surat itu kemudian diulas oleh mantan Panglima ABRI Wiranto yang juga Ketua Umum Partai Hanura, dengan menyatakan bahwa dalam surat itu Prabowo direkomendasikan berhenti dengan tidak hormat, karena terkait penculikan aktivis.

Djasri Marin menekankan 11 orang Tim Mawar yang dimintai klarifikasinya, telah mengakui hanya diminta untuk mengikuti orang-orang aktivis untuk mencari informasi dan mencari data saja.

Djasri Marin

ist

“Dengan demikian saya sebagai penyidik mengusut mereka dan mengajukan mereka ke pengadilan. Kala itu saya tidak memeriksa Prabowo, karena tidak ada kaitannya,” ujar dia.

Sementara itu mantan Kepala Staf Umum TNI Letjen TNI (Purn) Johanes Suryo Prabowo menduga pembentukan DKP dilandasi faktor politis untuk menjadikan Prabowo sebagai kambing hitam.

“Sebagai upaya meredam gejolak politik yang terjadi pada 1998, prabowo dituduh sebagai aktor dibalik kerusuhan,” kata Suryo.

Dia mempertanyakan apabila Prabowo benar dalang kerusuhan, penculikan aktivis dan penembak mahasiswa Trisakti, maka seharusnya kala itu Prabowo tidak diizinkan bepergian ke luar negeri.

“Kalau betul dia (Prabowo) sejahat itu, dia tidak akan boleh ke luar negeri, tapi waktu itu dia bisa ke luar negeri, dan ironisnya di zaman Habibie dia malah tidak boleh pulang ke Indonesia,” ujar Suryo. Q ant

Perantara Akil Divonis 5 Tahun Penjara Jakarta, Bhirawa Advokat Susi Tur Andayani divonis bersalah menjadi perantara pemberi suap kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dan dihukum selama 5 tahun dan denda Rp150 juta subsider 3 bulan kurungan.

“Menyatakan terdakwa Susi Tur Andayani bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama dan berlanjut sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 1 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal

55 ayat 1 ke-1 KHUP dalam dakwaan kesatu dan pasal 13 UU No 31 tahun 1999 jo pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan kedua dan menjatuhkan pidana oleh karena itu menjatuhkan pidana pernjara 5 tahun dan denda Rp150 juta diganti pidana kurungan 3 bulan penjara,” kata ketua majelis hakim Gosyen Butarbutar dalam sidang di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (23/ 6) kemarin.

Artinya Susi dianggap bersalah bekerja sama untuk memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada

antara foto

Terdakwa kasus dugaan uang suap kasus sengketa pilkada Lebak Susi Tur Andayani menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (23/6).

hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

Dalam hal ini pemberian janji tersebut berasal dari pengusaha Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan dan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah agar Akil memenangkan perkara pilkada kabupaten Lebak yang dimenangkan oleh pasangan Iti Oktavia Jayabaya dan Ade Sumardi namun digugat oleh pasangan Amir Hamzah dan Kasmin. Amir Hamzah lalu menunjuk Susi Tur Andayani sebagai pengacaranya, Susi yang merupakan mantan anak buah Akil.

Lalu Susi melakukan pendekatan kepada Akil untuk mau membantu Amir Hamzah, imbalan yang diminta Akil adalah sebesar Rp3 miliar, namun karena Amir tidak punya uang, ia meminta bantuan kepada Wawan dan hanya disediakan Rp1 miliar. Padahal dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum KPK adalah pasal 12 huruf c UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat 1 KUHP tentang hakim yang menerima hadiah. Susi dianggap turut bekerja sama menerima suap dengan Akil. Q ant

SAMBUNGAN

Selasa Wage 24 JUNI 2014

Tunggakan Jamkesmas RSUD dr Soetomo Rp 63 M Macet  Sambungan hal 1

berjanji akan mencairkan tunggakan tersebut sekitar April 2014. Tapi kenyataannya sampai akhir Juni 2014 belum ada tandatanda tunggakan tersebut akan cair,’’tegas Dodo yang dihubungi lewat telepon genggamnya.

Padahal, BPKB sudah melakukan verifikasi baik di RSUD dr Soetomo maupun beberapa RSUD di Jatim yang memiliki piutang pada Februari lalu.

Dan hasilnya klop sesuai data yang dimiliki oleh Menkes maupun Menkeu.

Tapi anehnya hingga Juni akhir, tunggakan yang ada juga belum cair. Kalau ini dibiarkan dikhawatirkan akan mengganggu cash flow rumah sakit.

Ditambahkannya, tunggakan yang ada menjadi kewajiban bagi RS untuk tetap menagih. Karenanya, jika sampai akhir Juni sesuai yang dijanjikan tidak juga ada tanda-tanda pencairan, maka pihaknya bersama beberapa rumah sakit di Jatim akan ngeluruk Menkes dan Menkeu untuk melakukan penagihan.

Apalagi, tambah Dodo, untuk perawatan masyarakat miskin lewat

BPJS untuk kelas tiga tarifnya lebih rendah dari tarif normal yang dimiliki RSUD dr Soetomo yang mencapai Rp 5 juta jika ada tindakan operasi. Namun lewat BPJS hanya dibatasi tarif sebesar Rp 4 juta. Namun untuk BPJS kelas satu nilainya cukup lumayan, tapi yang menggunakan fasilitas tersebut jumlah pasiennya sangat minim. ‘’Untuk ini saja kita sudah subsidi.

Bayangkan kalau jumlah mereka banyak tentunya berapa anggaran yang dialokasikan untuk menyubsidi mereka. Meski untuk BPJS kelas satu ada, tapi jumlah pasiennya minim,’’tegasnya.

Berdasarkan kenyataan tersebut, seharusnya pusat memahami kondisi yang dialami oleh RSUD dr Soetomo. Untuk itu, pihaknya berharap agar pusat segera mencairkan tunggakan yang ada. Bahkan kalau ini dibiarkan tidak terbayar, maka RSUD dr Soetomo akan mengalami beban berat untuk operasionalnya. Padahal pada sisi lain RSUD dr Soetomo dituntut untuk memberikan pelayanan prima kepada pasien tidak memandang darimana mereka, miskin atau kaya.  cty .

Usulan Pipanisasi untuk Atasi Kekeringan di Lumajang  Sambungan hal 1

“Program pipanisasi akan diusulkan kepada Pemprov Jatim pada APBD 2015 untuk beberapa desa yang kekeringan dan mengalami krisis air bersih di Lumajang,” kata Kepala BPBD Lumajang Rochani, Senin (23/6).

Menurut dia, program pipanisasi tersebut untuk enam desa yang tersebar di empat kecamatan yang rawan kekeringan yakni Desa Jenggrong dan Desa Alun-alun di Kecamatan Ranuyoso, Desa Kebonan di Kecamatan Klakah, Desa Tempursari di Kecamatan Kedungjajang, Desa Salak dan Desa Mbuek di Kecamatan Randuagung.

“Untuk daerah yang masih belum tersentuh pipanisasi, kami akan terus melakukan distribusi air bersih ke sejumlah lokasi, sehingga tidak ada lagi warga yang kesulitan air bersih selama musim kemarau,” tuturnya.

Ia berpesan kepada masyarakat yang akan mendapatkan program pipanisasi untuk ikut serta dalam memelihara fasilitas tersebut sebaik-baiknya dan apabila ada kerusakan, segera dilaporkan untuk mendapat perbaikan. “Saya berharap warga juga ikut menjaga fasilitas pipa untuk air bersih itu dengan baik, sehingga mereka tidak lagi mengalami krisis air bersih selama musim kemarau,” katanya.

Rochani menjelaskan pihaknya juga sudah mendistribusikan sejumlah tandon air bantuan Pempov Jatim untuk mengatasi krisis air bersih, sehingga dengan tandon dapat mempermudah distribusi air bersih di daerah yang mengalami kekeringan.

“Tandon itu didistribusikan di Desa Pajarakan-Kecamatan Randuagung, Desa KebonanKecamatan Klakah, Desa Gucialit-Kecamatan Gucialit, Desa Tempursari dan Sawaran Kulon di Kecamatan Kedungjajang,” paparnya.

Data di BPBD Lumajang mencatat sebanyak enam kecamatan mengalami kekeringan dan krisis air bersih selama musim kemarau yakni Kecamatan Ranuyoso, Klakah, Kedungjajang, Gucialit, Padang, dan Randuagung. Kekekeringan mencakup sekitar 25 desa. Kekeringan paling parah terjadi di Kecamatan Ranuyoso di Desa Jenggrong dan Wates Wetan. BPBD setiap hari harus mengisi tangki umum untuk keperluan memasak dan mencuci warga.  yat

Hangat-hangat Kuku  Sambungan hal 1

ke hal-hal yang sifatnya pribadi.

“Ibarat suhu, saat ini suhu politik biasa-biasa saja. Tapi, boleh juga beranggapan hangathangat kuku. Walau hangat-hangat kuku, saya minta semua pihak menjaga supaya suasana tetap kondusif. Ciptakan suasana damai selama kampanye Pilpres 2014 hingga penetapan nanti,” kata Joko Suyanto usai berziarah di makam ayahnya di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kota Madiun belum lama ini.

Djoko juga meminta kepada Tim Sukses masing-masing Capres, tidak melakukan provokasi. Kalaupun ada Timses atau pendukung salah satu pasangan melakukan provokasi, agar masyarakat tidak mudah terpancing. Apalagi, isuisu yang berbau provokatif. Menyikapi hal itu, ia minta masyarakat lebih arif dan bijaksana dalam mencerna isu-isu negatif. “Karena jika masyarakat terpancing, mereka rugi sendiri,”jelas mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) ini.

Menurut Djoko, jika kampanye nanti dalam suasana sejuk dan damai diyakini Pilpres dapat berjalan aman, tertib dan lancar. “Saya berharap, pelaksanaan Pilpres dapat berlangsung seperti Pilleg lalu. Semua pihak (Parpol) menerima dengan baik,” tambahnya.

Ketika disinggung mengenai pertarungan Pilpres ada indikasi keterlibatan anggota TNI maupun Polri aktif, Djoko menegaskan tidak ada jajaran TNI maupun Polri aktif yang terlibat dalam politik praktis.

“Saya jamin tidak ada itu. Jika ada yang terlibat, itu mereka yang sudah pensiun atau purnawirawan. Mereka yang pensiunan itu, memang ada yang ikut kubu pasangan Capres Cawapres,”pungkasnya.  dar

Jalur KA Mati Akan Dihidupkan Kembali  Sambungan hal 1

“Dibangunnya rel kereta itu pada dahulu tentu memiliki arti, dan akan kita fungsikan lagi sekalipun saat ini sudah banyak digunakan penduduk,” kata Menteri Perhubungan EE Mangindaan dalam lokakarya wartawan Perhubungan di Surabaya, Senin (23/6).

Menurut menteri, sejumlah jalur kereta api yang sempat mati dan sudah dioperasikan lagi antara lain untuk jalur CianjurBandung dan Bogor-Sukabumi.

Dikatakan, selain dalam upaya meningkatkan konektivitas menghidupkan lagi jalur mati, juga dalam upaya pemerintah meningkatkan jumlah penumpang kereta api yang pada akhirnya mengurangi kepadatan lalu lintas.

“Kereta api masih menjadi moda yang paling diminati masyarakat. Selain itu, juga murah,” ucap Mangindaan.

Beberapa rel kereta api yang banyak tidak beroperasi terdapat di Jawa dan Sumatera, dan seharusnya bisa digunakan untuk mengangkut penumpang dan logistik. Di Sumatera, misalnya, jalur kereta api selain untuk mengangkut penumpang juga digunakan mengangkut hasil bumi seperti batu bara dan CP0.

“Indonesia saat ini memiliki jalur kereta api sepanjang 4.700 kilometer dan akan bertambah lagi,” tutur Mangindaan.

Khusus untuk konektivitas di Pulau Jawa, dia mengatakan akan semakin baik mengingat jalur ganda lintas utara sudah selesai dan akan dibangun jalur ganda lintas selatan.



Pemudik gunakan kereta api



Pemudik gunakan angkutan udara : 4,10 juta orang

: 4,49 juta orang



Pemudik gunakan angkutan SDP : 3,54 juta orang



Pemudik gunakan angkutan laut

: 1,57 juta orang



Pemudik gunakan mobil pribadi

: 1,79 juta orang (naik 5,61%



Pemudik gunakan motor

: 2,37 juta orang (naik 4,3%

dari 2013) dari 2013) Sumber : Kementerian Perhubungan

Pengoptimalkan jalur kereta api juga dalam upaya menekan biaya transportasi logistik yang lebih mahal ketika menggunakan jalan raya. Menurut Bank Dunia posisi logistik Indonesia berada di urutan 53 di bawah Singapura yang berada di posisi lima, Malaysia 25, Thailand 35, dan Vietnam 48.

Sementara itu Kementerian Perhubungan memastikan transportasi darat, laut, dan udara yang akan digunakan pemudik saat Lebaran 2014 dalam kondisi siap digunakan, bahkan ada penambahan armada untuk menjamin masyarakat terangkut.

“Secara umum semua operator transportasi sudah siap mengangkut masyarakat yang mau mudik dan balik Lebaran tahun ini,” kata Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Suroyo Alimoeso.

Menurutnya, sejumlah instansi bersama operator transportasi telah melakukan koordinasi untuk memastikan persiapan armada agar laik dan aman digunakan. Kemenhub memperkirakan puncak arus mudik angkutan darat dan laut pada H-3 dan puncak balik pada H+5.

Sementara puncak arus mudik angkutan kereta api dan udara terjadi H-2 hingga H-1 sementara

arus balik H+4 hingga H+5.

Tititk berat angkutan lebaran, katanya, akan terjadi di 12 provinsi dan 43 terminal untuk angkutan darat.

Sementara angkutan sungai danau dan penyeberangan akan dilayani delapan lintasan utama, angkutan laut 52 pelabuhan, angkutan udara 32 bandara, dan kereta api dilakukan sembilan Daerah Operasi (Daop) di Jawa dan tiga divisi regional di Sumatera.

Dikatakannya, kesiapan armada angkutan dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan arus mudikyangtahuninidiperkirakan mencapai 19,30 juta orang atau naik 3,83 persen dibanding tahun sebelumnya 18,59 juta orang.

Penumpang angkutan umum yang paling banyak adalah menggunakan angkutan jalan 5,59 juta orang, angkutan kereta api 4,49 juta orang, angkutan udara 4,10 juta orang, angkutan SDP 3,54 juta orang, dan angkutan laut 1,57 juta orang.

Sementara pemudik menggunakan mobil pribadi tahun ini diprediksi 1,79 juta orang naik 5,61 persen dibanding tahun sebelumnya1,69jutaorang danmenggunakan motor 2,37 juta orang naik 4,3 persen dibanding tahun sebelumnya 2,27 juta orang.  bed

PSK Melawan, Umumkan Gang Dolly Tetap Buka  Sambungan hal 1

menghormati bulan puasa, setelah lebaran buka lagi,” kata salah satu anggota tim advokasi pekerja Dolly ini.

Dalam orasinya, dia juga menegaskan, penutupan lokalisasi tidak berkekuatan hukum, dan bertentangan dengan tujuan kemerdekaan dan amanat konstitusi. Khususnya pasal 27 ayat 2 yang berbunyi, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Sebaliknya, dia mendesak pemerintah untuk fokus menangani permasalahan sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan anak-anak terlantar, dan tidak perlu ikut campur pada masalah moral individu warganya. “Jika pemerintah berhasil menangani masalah sosial, saya yang pertama kali akan mengusir para PSK dari lokalisasi,” tegas dia.

Sementara itu proses pencairan kompensasi penutupan lokalisasi Dolly yang semula dibatasi sampai Senin (23/6), diperpanjang sampai 26 Juni mendatang.

Pertimbangannya, karena menjelang akhir masa pencairan, belum separo dari total PSK dan mucikari Dolly-Jarak yang mengambil kompensasi.

Menurut Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial

Kota Surabaya, Dedy Sosialisto, hingga pukul 16.00 kemarin, tercatat ada 63 mucikari yang mengambil kompensasi dari 311 mucikari yang tercatat.

“Sementara untuk PSK, sudah 318 PSK, dari 1.449 PSK yang tercatat,” katanya.

Dia berharap, sampai tiga hari ke depan, akan lebih banyak lagi PSK dan mucikari yang mengambil kompensasi. Sebab, jika tidak diambil, maka dana kompensasi yang disiapkan akan kembali lagi ke kas negara.

Dedy mengaku belum mengetahui kebijakan selanjutnya jika sampai 26 Juni, masih banyak yang belum mengambil kompensasi. “Soal itu, kita belum dapat intruksi, kebijakannya menyusul,” tambahnya.

Para PSK di lokalisasi prostitusi Dolly mendapatkan dana bantuan sebesar Rp 5.050.000 dari Kementerian Sosial, yang terdiri atas bantuan modal Rp 3 juta, bantuan biaya hidup Rp 1,8 juta, dan biaya pulang ke daerah asal Rp 250 ribu.

Sedangkan para mucikari diberi Rp 5 juta dari Pemprov Jatim.

Siapkan Pekerjaan Pasca deklarasi alih fungsi lokalisasi Dolly dan Jarak di Islamic Center, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyatakan Kota Surabaya telah bebas lokalisasi.

Menurut Risma, saat ini

masih ada tahapan atau proses pembayaran uang pesangon untuk PSK dan mucikari. Namun ia memastikan lokalisasi Dolly dan Jarak sudah tidak akan ada lagi beroperasi setelah lebaran. ‘’Jadi nanti setelah selesai pembagian dana bantuan, kemudian puasa dan puasa selesai, maka sudah tidak ada lagi lokalisasi yang buka,’’ ungkapnya, Senin (23/6) kemarin.

Soal penanganan warga terdampak serta pembangunan infrastruktur menjadi domain pemkot. Sebagai langkah awal, pemkot menyerahkan secara simbolik kontrak kerja kepada 97 warga terdampak yang tinggal di sekitar lokalisasi Dolly dan Jarak.

Mereka ini yang mata pencahariannya selama ini bergantung dari bisnis esek-esek, misalnya PKL, buruh cuci, tukang parkir hingga penjaga keamanan setempat.

Risma mengungkapkan, banyak warga terdampak yang kini diterima bekerja di beberapa dinas di lingkup pemkot dengan status tenaga kontrak. “Ada yang bekerja di Bakesbanglinmas, Satpol PP, Diskominfo, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan rumah sakit milik pemkot,” terang dia.

Perubahan serupa diharapkan juga terjadi di Dolly dan Jarak.

Warga terdampak, PSK dan mucikari hendaknya beralih ke profesi lain yang sebetulnya lebih menjanjikan.  dre

Gubernur Janji Tinjau Kembali Sertifikat Kepemilikan Pulau Galang  Sambungan hal 1

Senin (23/6) . “ Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Pemerintahan Umum telah menjawab surat Gubernur Jatim No.136/21696/011/2013 tertanggal 24 Oktober 2013 perihal penyelesaian tanah timbul di muara Sungai Lamong antara Kota Surabaya dengan Kabuaten Gresik. Jawaban itu dengan menerbitkan surat Mendagri No.590/227/PUM tanggal 18 Juni 2014,” ujar politisi asal FKB DPRD Jatim.

Dalam surat jawaban itu, kata Sholeh Hayat, Pemprov Jatim juga diminta segera melakukan langkah-langkah percepatan penyelesaian status quo atas Pulau Galang dengan cara mengkaji kembali berbagai peraturan perundang-undangan dan data pendukung mengenai sejarah, kondisi dan letak geografis tanah timbul di muara Sungai Lamong antara Kota Surabaya dengan Kabupaten Gresik.

Kemudian menfasilitasi pertemuan antara Kota Surabaya dengan Kabupaten Gresik terkait penyelesaian batas kewenangan pengelolaan sumber daya laut terhadap tanah timbul di muara

Sungai Lamong, serta melaporkan hasil langkah-langkah penyelesaian sebagaimana dimaksud kepada Mendagri melalui Dirjen Pemerintahan Umum sebagai upaya mendukung pelaksanaan tertib wilayah administrasi pemerintahan.

“Selama batas kewenangan pengelolaan sumber daya laut terhadap tanah timbul di muara Sungai Lamong antara Kota Surabaya dengan Kabupaten Gresik belum disepakati, maka status quo dinyatakan tetap berlaku. Artinya tanggung jawab terhadap pengelolaan tanah timbul di muara Sungai Lamong ada di Pemprov Jatim selain tetap menjaga keberlangsungan konservasi dalam rangka kelestarian lingkungan,” beber politisi asal Sidoarjo ini.

Diakui Sholeh, jika mengacu pada data milik pemerintah pusat yang ada di Bogor, status kepemilikan atas tanah timbul di muara Sungai Lamong itu 80 persen posisinya berada di wilayah Kota Surabaya. Sehingga kalau Pemkab Gresik menfasilitasi jual beli lahan tersebut bahkan BPN Gresik berani mengeluarkan sertifikat itu adalah sebuah kekeliruan. “Makanya Pansus akan memfasilitasi

agar ada tertib wilayah administasi pemerintahan,” kata politisi PKB ini.

Masih di tempat yang sama, Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum menegaskan bahwa hak kelola atas tanah timbul di muara Sungai Lamong selama masih berstatus quo adalah tangung jawab Pemprov Jatim.

Karena itu pihaknya akan tetap menjaga agar kawasan tersebut menjadi lahan konservasi. “Kalau ada pihak mengklaim kemudian mengalihfungsikan lahan tersebut tentu Pemprov Jatim tidak akan tinggal diam karena tanah timbul di muara Sungai Lamong itu tanggung jawab Pemprov,” jelas Pakde Karwo panggilan akrabnya.

Ditambahkan Pakde Karwo, dengan adanya surat keputusan ini maka proses sertifikasi tanah timbul di muara sungai Lamong (Pulau Galang) juga akan ditinjau kembali benar atau tidaknya sertifikat yang telah dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Pokoknya selagi masih berstatus quo maka tanah timbul di muara Sungai Lamong akan kita jadikan lahan konservasi untuk kelestarian lingkungan hidup,” tegasnya kembali.  cty

11 Overload, Rektor UB Akan Kurangi Jumlah Mahasiswa Baru  Sambungan hal 1

“Saya mendapat pesan dari Mendikbud agar kualitas UB di tingkatkan dengan menambah mahasiswa program magister dan doktor, karena saat ini yang terbanyak masih program S1 sedangkan magister dan doktor masih belum seimbang,”terang Bisri usai acara pisah sambut Rektor UB di Gedung Samatha Krida kampus setempat, Senin (23/6) kemarin .

Bisri yang menjadi Rektor UB periode 2014-2018 ini menargetkan semasa kepemimpinannya nanti, ada keseimbangan antara mahasiswa S1, S2, dan S3.

Jika di luar negeri kata dia, jumlah mahasiswa S2 dan S3 itu justru lebih banyak dibandingkan dengan jumlah mahasiswa S1.

Namun demikian di UB, tidak akan seperti itu.

Setidaknya jumlah mahasiswa S1 sebanyak 60 persen, sedangkan mahasiswa S2 dan S3 jumlahnya 40 persen. Dengan demikian kualitas UB ke depan akan lebih baik. Karena hingga saat ini Mendikbud masih mengakui jika UB merupakan kampus terbaik di Indonesia.

“Pengurangan jumlah mahasiswa S1 akan kita mulai pada tahun ini juga, ini khusus untuk jalur mandiri.

Berdasarkan data jumlah jalur mandiri pada 2013 lalu, sebanyak 4.000 orang, tahun ini maksimal 2.000 orang saja,”imbuh mantan Dekan Fakultas Teknik ini.

Namun demikian

pihaknya tetap akan menerima mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu, dengan biaya kuliah gratis melalui program Bidikmisi. Ini semua dilakukan demi mewujudkan kampus UB menuju Word Class University.

Selain itu, pihaknya, juga akan melakukan optimalisasi di kampuskampus UB di Dieng, dan kampus Kediri agar mahasiswa tidak tersentral di kampus pusat saja.

“Kami ingin menata lagi semua lini, termasuk masalah perparkiran. Saat ini jumlah lahan parkir juga semakin menyempit, makanya kita akan koordinasi dengan pihak Dinas Perhubungan yang memiliki keahlian di bidang ini sehingga panataan parkir di UB tidak amburadul,”terangnya.

Meski akan melakukan beberapa perubahan di UB, Bisri tetap memberikan pujian kepada pendahulunya Prof Dr Ir Yogi Sugito. Menurut Bisri, Yogi Sugito, telah merintis UB menjadi besar.

Dia berjanji akan melanjutkan dan menambahkan persoalan-persoalan yang masib belum dilakukan.

“Saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Yogi Sugito, beliau sudah delapan tahun memimpin UB, sehingga menjadi sebesar ini. Kami akan membenahi dan melanjutkan semuanya, baik dari sisi akademis, maupun non akademis. Makanya kami minta dukungan semua pihak, agar kami mampu mengemban amanah ini dengan baik,”imbuhnya.  mut

Hari Ini Ditutup, Persaingan Jalur Mitra Warga Ketat  Sambungan hal 1

mencapai 1 banding 3,5.

“Sampai besok (hari ini) berkas pendaftaran mitra warga akan kami terima.

Pada hari berikutnya, baru akan kami verifikasi berkas yang masuk,” tutur Kepala SMKN 1 Djoko Pratmojo saat dihubungi, Senin (23/6).

Djoko menuturkan seleksi akan dilakukan oleh tim dari sekolah mengacu pada nilai Ujian Nasional (UN) murni jenjang SMP. Nilai UN ini menjadi syarat fundamental. Sebab, sebelum berkas itu diverifikasi baik secara fisik maupun di lapangan, pihak sekolah akan meranking terlebih dulu nilai UN tertinggi sejumlah pagu yang ada.

“Semua pendaftar itu jelas dari golongan tidak mampu secara administratif. Ini dibuktikan dengan surat keterangan miskin,” tutur mantan Kepala SMKN 12 Surabaya itu.

Meski telah mengantongi surat keterangan miskin, Djoko tak mau gegabah memutuskan siswa yang lolos melalui jalur mitra warga.

Untuk memastikan kondisi ekonomi keluarga siswa, lanjut Djoko, pihak sekolah akan menerjunkan tim yang akan melakukan survei di lapangan. “Setiap jurusan sudah kita siapkan tiga guru yang akan melakukan survei. Jadi diperkirakan ada 30 guru yang akan kita kerahkan untuk melakukan survei ini,” tutur dia.

Kondisi serupa juga terjadi di SMKN 08 Surabaya. Di sekolah tersebut, terdapat 170 pendaftar jalur mitra warga yang akan memperebutkan 28 kursi. Dengan demikian, keketatan persaingan mencapai 1 banding 6. “Mungkin karena banyak kemudahan dan fasilitas yang akan diperoleh melalui jalur ini sehingga banyak peminatnya,” tutur Kepala SMKN 08 Surabaya Noor Shodiq.

Sementara itu, progres PPDB jalur mitra warga di wilayah pusat Surabaya justru tidak terlalu dinamis. Seperti yang terjadi di SMAN 01 Surabaya.

Hingga kemarin, di sekolah yang masuk dalam kategori kawasan ini hanya

terdapat 16 pendaftar. Sedangkan pagu lima persen yang disiapkan sebanyak 14 kursi. Dengan demikian, jika tidak ada penambahan maka hanya ada dua siswa yang tidak lolos melalui jalur ini.

“16 pendaftar ini berasal dari Kecamatan Genteng, Sawahan, Bubutan, Gubeng, Asemrowo dan Tegalsari.

Kedekatan antara jarak rumah dengan sekolah juga akan menjadi pertimbangan kami,” tutur Kepala SMAN 01 Surabaya Johanes.

Melalui jalur mitra warga ini, Johanes mengungkapkan, seleksi siswa sesungguhnya lebih mudah. Dengan catatan, siswa memang benarbenar berstatus tidak mampu. Kemudahan tersebut lantaran sekolah hanya menggunakan nilai UN. Sedangkan jika mendaftar melalui jalur sekolah kawasan, selain bersaing melalui nilai UN, siswa juga akan bersaing dalam Tes Potensi Akademik (TPA).

“Bahkan siswa juga tidak dikenakan standar nilai minimal. Padahal, untuk pendaftaran jalur kawasan bukan mitra warga, nilai UN minimal 32,00 atau rata-rata 8,00 serta tidak ada nilai di bawah 7,00,” ungkap dia.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua PPDB Surabaya Yusuf Masruh menegaskan, validasi yang dilakukan oleh sekolah harus benar-benar sesuai dengan kenyataan.

Karena itu, Yusuf selalu mengingatkan agar sekolah benar-benar turun ke lapangan untuk memastikan kesesuaian syarat administrasi dengan kondisi ekonomi.

Ditanya pengaruh gaji orangtua, Yusuf mengatakan, surat keterangan miskin sudah mewakili status tidak mampu. Karena itu, jumlah penghasilan melalui jalur ini tidak akan menjadi faktor pertimbangan.

Bagaimana jika pagu mitra warga tidak terpenuhi?

Yusuf mengaku Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya telah memiliki mekanisme untuk memenuhi pagu mitra warga. Yaitu diikutkan dalam jalur umum untuk sekolah reguler, dan PPDB jalur kawasan untuk sekolah kawasan.  tam

Diajari Tari Jaranan, Gugup Saat Tirukan Gerakan Gadang  Sambungan hal 1

ngan stomp dance yang ada di Amerika.

Stomp dance adalah tarian yang biasa dimainkan penduduk indian. “Stomp dance biasa dimainkan anak-anak indian. Sebagai kudanya mereka memakai rumput yang dibentuk menyerupai kuda. Gerakannya juga lincah seperti ini (jathilan),”katanya.

Ketika diberitahu bahwa jathilan sering dimainkan bersama reog di sejumlah acara terutama malam satu

suro, Bronson mengaku tertarik untuk melihatnya lebih lengkap.

“Sepertinya menarik ini (tari jaranan) dibandingkan stomp dance karena kostumnya ini unik dan sangat meriah,”akunya sambil tertawa.

Lima mahasiswa Oklahoma State University tersebut, di antaranya Catrin Emily Gray, Bronson Baker, Dillon Pospisil, Annahly Meyer, dan Shawn Massey. “Amerika tidak punya tarian tradisional seperti ini, saya cukup menikmati dan terkesan

dengan pertunjukan ini,” kata.

Catrin Emily Gray, mahasiswa yang juga datang dari Amerika itu mengaku telah mempelajari beberapa budaya Indonesia. Semua itu merupakan pengalaman dan akan menjadi bahan cerita yang panjang bagi keluarga dan teman saat kembali nanti.

“Akan saya katakan kepada mereka bahwa di Surabaya ini menarik untuk didatangi,” ungkapnya.

Ketua Himpunan Mahasiswa Sastra Inggris (Himasi) Untag, Leonard

Pascalis menyatakan Cross Culture antara Untag dengan Oklahoma State University merupakan kegiatan tahunan. Tujuannya untuk berbagi budaya negara masing-masing. “Kami juga akan bertukar cerita tentang kehidupan selama menjadi mahasiswa,” katanya.

Menurut Leonard, selama di Untag mahasiswa asing itu tidak hanya diberi tontonan seni tari tradisional seperti jaranan, tapi juga permainan tradisi, hingga makanan khas Indonesia maupun asli Surabaya.*

UTAMA

12

Selasa Wage, 24 JUNI 2014

LINTAS PERISTIWA

365 Siswa SMA Ikuti Pembinaan Mental Bahari Surabaya, Bhirawa Sebanyak 365 siswa SMAN 2 Lamongan, Jawa Timur, memanfaatkan waktu libur dengan mengikuti program Pembinaan Mental Juang Remaja Bahari yang digelar Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut V Surabaya, pada 23-25 Juni 2014.

Program tahunan TNI AL khusus bagi segmen remaja dalam rangka memupuk dan menumbuhkembangkan jiwa bahari itu, dibuka Wakil Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) V Kolonel Laut (P) Weddy Widya di Markas Komando Lantamal V Surabaya, Senin (23/6).

Ketua Pelaksana Program Bintal Juang Remaja Bahari (BJRB), yang juga Kepala Dinas Potensi Maritim Lantamal V Letkol Laut (P) Didik Dhuwijantoko, mengatakan selama tiga hari kegiatan, para peserta akan menginap di salah satu kapal perang TNI AL, yakni KRI Surabaya-591.

“Selama di kapal perang, peserta mendapatkan pembekalan berbagai materi, seperti pembinaan mental rohani, pencegahan kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba, wawasan kebangsaan dan jiwa bahari berupa pembinaan potensi, kekuatan maritim dan bela negara,” katanya. Selain mendapatkan materi pembekalan, diskusi dan latihan peraturan baris berbaris, ratusan siswa SMA itu juga diajak berlayar menggunakan KRI Surabaya mengelilingi seputar Selat Madura dan mengunjungi beberapa satuan TNI AL di Surabaya, seperti Lanudal Juanda, Akademi Angkatan Laut (AAL), Monumen Jalesveva Jayamahe, serta museum dan planetarium. Didik Dhuwijantoko berharap usai mengikuti kegiatan tersebut, para siswa mendapatkan informasi dan pengetahuan tentang dunia bahari, yang nantinya bisa menjadi modal untuk lebih peduli, cinta Tanah Air dan mampu mengembangkan potensi kekayaan maritim Indonesia untuk kemakmuran bangsa di masa depan. Q bed

Pendukung Capres Langgar Aturan Pamekasan, Bhirawa Panita Pengawas Pemilu Pamekasan menilai pendukung dan tim pemenangan calon prasiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa maupun Joko Widodo-Jusuf Kalla di daerah itu samasama melanggar aturan kampanye.

“Pelanggaran yang dilakukan oleh pendukung pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, menggelar kegiatan politik di lembaga pendidikan, dan tim Jokowi-JK juga sama,” kata anggota Panwaslu Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Ahmad Husaifi, Senin (23/6).

Tim pemenangan Prabowo SubiantoHatta Rajasa menggelar deklarasi dukungan di SMK Negeri 2 Pamekasan, sedangkan tim Jokowo-JK di pondok pesantren, yaitu di Pesantren Nasyrul Ulum Bagandan, Pamekasan. Padahal sesuai dengan ketentuan, lembaga pendidikan merupakan salah satu tempat terlarang untuk menggelar kegiatan politik, baik hanya untuk menyatakan dukungan pada salah satu calon presiden, apalagi menggelar kampanye.

Ia menjelaskan, pelanggaran yang dilakukan oleh pendukung pasangan Prabowo-Hatta di SMK Negeri 2 Pamekasan oleh pendukung pasangan itu dari kalangan purnawirawan TNI, yakni menggelar deklarasi dukungan untuk Prabowo-Hatta di lembaga itu. Sedangkan di pondok pesantren Nasyrul Ulum, pendukung pasangan calon presiden Jokowi-JK menggelar kampanye terselubung atas nama istighatsah yang dihadiri oleh Ketua Muslimat NU Khofifah Indar Parwansa.

Husaifi menuturkan pada kegiatan yang digelar di pesantren itu memang sifatnya pribadi, akan tetapi dalam kegiatan itu ada kampanye, yakni ajakan memilih pasangan calon presiden tertentu.

“Oleh karenanya, kami akan membahas temuan pelanggaran yang dilakukan kedua tim pemenangan pasangan calon presiden ini dalam rapat pleno Panwaslu Pamekasan,” terang Husaifi. Q din.ant

hilmi husein/bhirawa

Sejumlah warga ketika melakukan pelipatan surat suara pilpres di KPUD Kabupaten Pasuruan, Senin (23/6). KPU Kabupaten Pasuruan mempekerjakan 93 warga untuk melipat 1.205.116 surat suara dengan upah Rp30 rupiah per/lembar.

Sortir Surat Suara Pilpres, KPU Pasuruan Libatkan Warga Pasuruan, Bhirawa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasuruan mulai mensortir dan melipat surat suara untuk pemilihan presiden 9 Juli 2014. Pensortiran kertas suara dilakukan oleh 93 orang dari warga sekitar KPU setempat. Divisi Sosialisasi dan Data KPU Kabupaten Pasuruan Titin Wahyuningsih mengatakan mereka akan melipat sebanyak 1.205.116 surat suara. Pelipatan su-

rat suara mulai hari ini, Senin (23/6) dan diperkirakan selesai Rabu (25/6).

“Besaran surat suara itu berasal dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) ditambah dua persen DPT. Sedangkan pekerjanya berasal dari warga sekitar KPU Kabupaten Pasuruan,” ujar Titin Wahyuningsih, Senin (23/6). Menurut Titin, jika ditemukan ada surat suara yang tidak layak pakai atau rusak, KPU Kabupaten Pasuruan akan

segera membuat laporan ke KPU Pusat untuk mendapatkan gantinya. “Setelah tiga hari nanti, baru diketahui jumlah surat suara yang rusak dan akan dilaporan ke KPU pusat,” jelas Titin Wahyuningsih.

Diketahui, jumlah DPT Pilpres di Kabupaten Pasuruan yang telah ditetapkan pada tanggal 7 Juni lalu sebanyak 1.181. 486 pemilih. Pantuan di lokasi, para tenaga penyortir dan pelipat surat suara terbagi per-

kelompok yang terdiri 4 orang. Setiap kelompok ditargetkan per/orang melipat sebanyak 6 ribu surat suara perhari-nya. Sedangkan upah per/lembar dihargai Rp30 rupiah. “Dari pada menganggur di rumah lebih baik melipat kertas suara ini. Pekerjaan ini sangatlah membantu perekonomian keluarga saya, khususnya untuk membeli kebutuhan pokok sehari-hari jelang puasa Ramadan,” kata Siti Nurhaliyah. Q hil

Saleh Akui PDIP Tak Solid Dukung Jokowi-JK Desak Partai Beri Sanksi Kader Mbalelo Surabaya, Bhirawa Militansi kader Parpol PDIP di Jatim diakui kalah solid dibanding Partai Gerindra dalam mendukung pasangan capres-cawapres yang diusung pada Pemilu Presiden (Pilpres) 9 Juli 2014. Sebab pengurus partai berlogo banteng moncong putih itu kurang tegas dalam melaksanakan perintah ketua umum Megawati Soekarno Putri untuk all out memenangkan pasangan Jokowi-JK di Pilpres.

Pernyataan itu disampaikan anggota DPRD Jatim dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Saleh Ismail Mukadar, Senin (23/6) kemarin. “Militasi kader PDIP Jatim di Pilpres berdasarkan hasil beberapa lembaga survei hanya di kisaran angka 80%. Sedangkan Partai Gerindra lebih baik karena sudah diatas 90%. Partai harusnya segara mengambil tindakan tegas terhadap kebijakan yang telah dibuat,” tegasnya.

Menurut Saleh, baik struktural partai maupun para caleg terpilih dan anggota DPR RI, DPRD provinsi serta DPRD kabupaten/kota dari Fraksi PDIP banyak yang tidak turun dan bekerja mencari dukungan masyarakat untuk kemenangan pasangan Jokowi-JK di Pilpres.

“Fakta di lapangan yang bekerja keras saat ini didominasi oleh para relawan. Sehingga data lembaga survei itu ada benarn-

ya, karena itu kader partai yang mbalelo harusnya diberi sanksi tegas,” pinta anggota Komisi E DPRD Jatim.

Apalagi sebelum pencalegan, semua caleg wajib yang mengambil formulir pendaftaran wajib mengisi surat pernyataan yang salah satu isinya adalah menyatakan siap bekerja keras memenangkan pasangan capres-cawapres yang diusung PDIP di Pilpres. Bahkan mereka juga siap diberi tindakan tegas termasuk PAW jika mereka terpilih sebagai anggota dewan. “Mumpung belum terlambat, partai harus bisa menggerakkan seluruh potensi yang dimiliki untuk kerja ideologi di Pilres yang sudah semakin dekat,” harap Saleh.

Seperti diketahui berdasarkan pantuan di dapil Surabaya-Sidoarjo, justru kerja-kerja politik yang dilakukan partai koalisi seperti PKB, NasDem dan Hanura

lebih banyak dibanding PDIP. Bahkan caleg DPR RI terpilih yang kelihatan turun menggalang dukungan baru Guruh Soekarno Putera, padahal PDIP di dapil 1 memiliki tiga kursi DPR RI. “Saya tidak menjustice tapi itu fakta di lapangan yang bisa dilihat langsung oleh masyarakat dan temanteman media,” kelakar pria bertubuh subur ini.

Kendati demikian, pihaknya optimis pasangan Jokowi-JK akan mampu memenangkan pertarungan Pilpres khususnya di Jatim. Alasannya, mayoritas masyarakat yang memiliki jiwa nasionalisme (NKRI) tinggi baik itu berasal dari berbagai parpol dan ormas keagamaan memiliki kecenderungan memilih pasangan nomor urut 2.

“Saya optimis Jokowi-JK akan menang di Jatim karena masyarakat yang memiliki jiwa nasonalisme tinggi lebih memilih Jokowi daripada Prabowo,” pungkas Saleh Ismail Mukadar.

Terpisah, Sekretaris DPD PDIP Jatim, Kusnadi menolak jika banyak caleg ‘jadi’ yang tidak turun dalam memenangkan pasangan Jokowi-JK. Sebaliknya pihaknya optimis di tingkatan gressroat para kader PDIP solid. Ini karena di jiwa mereka ada militansi. Q cty

adi/bhirawa

Bupati Trenggalek Mulyadi Wr menyampaikan nota ranperda LKPJ dan KUA PPAS.

Bupati Trenggalek Klaim Program Berjalan 90% Trenggalek,Bhirawa Bupati Trenggalek Mulyadi WR mengklaim pihaknya sudah melakukan 90% program yang di canangkan oleh pihak pemkab dan sesuai dengan perencanaan.

Hal tersebut diungkapkan Mulyadi WR saat menyampaikan rancangan peraturan daerah(ranperda)tentang nota penjelasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2013 bersama Wakil Bupati Kholiq . Pada kesempatan itu Mulyadi Wr menyampaikan rancangan peraturan daerah (ranperda)tentang nota penjelasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2013. Sedangkan Wakil Bupati Kholiq juga menyampaikan nota kebijakan umum anggaran sekaligus prioritas platform anggaran sementara(KUA PPAS) tahun anggaran

2015. Secara simbolis, nota ranperda LKPJ 2013 serta KUA PPAS diterima Ketua DPRD Trenggalek Hari Langgeng Wiyono bersama unsur pimpinan.

Dalam pidatonya Bupati Mulyadi menyampaikan, secara umum pelaksanaan program Pemkab Trenggalek selama satu tahun kebelakang berjalan sesuai perencanaan atau sekitar sembilan puluh persen.

Kalaupun sepuluh persen program lainnya yang belum bisa dilaksanakan hanya disebabkan masalah keterbatasan waktu pelaksanaan.

“Secara umum APBD 2013 berjalan baik,” kata Mulyadi.

Sementara untuk 2015 mendatang, sesuai target pemerintahan Mulyadi-Kholiq, fokus masih pada sektor pembangunan infrastruktur khususnya jalan. Q adi

Antisipasi Pelarian Dolly

Pemkab Kumpulkan Pengusaha Hiburan Lagi, Jahe Puspa Agro Mengalir ke Bangladesh dan Pakistan

P

erlahan namun pasti. Peran ekonomi Pasar Induk Modern Agrobis Puspa Agro terus meningkat.

Sejumlah komoditas agro yang ditransaksikan melalui Puspa Agro, tidak saja mengalir ke pasar lokal dan antarpulau, tetapi sudah menembus pasar ekspor ke beberapa negara tujuan.

Kali ini komoditas jahe gajah kembali menjadi favorit pelaku bisnis agro di Puspa Agro. Para buyer di beberapa Negara, seperti Bangladesh, Pakistan, Dubai, dan India memastikan diri memesan jahe gajah asal Jatim yang dihimpun oleh pelaku bisnis di Puspa Agro dan difasilitasi oleh manajemen Puspa Agro. Sebelumnya, komoditas kubis, rumput laut, kemiri, pinang, kayu manis, kelapa juga menembus pasar ekspor dengan tujuan Taiwan, Hong Kong, Malaysia, China, dan Thailand.

Cahyono, eksportir jahe gajah yang menjadikan Puspa Agro sebagai base camp bisnisnya mengungkapkan, hingga Desember 2014, ia mendapat order sebanyak 150 kontener (40 feet) @ 27 ton. Dengan demikian, proyeksi ekspor jahe gajah yang ia lakukan hinga akhir tahun ini mencapai 4.050 ton dengan tujuan ke Bangladesh dan India. “Permintaan jahe di luar negeri sangat luar biasa besarnya. Sampai-sampai saya kerepotan cari barangnya,” ungkap Cahyono seraya menambahkan, dia juga akan mengembangkan pasar ekspor ke kawasan Eropa.

Untuk memenuhi pasar ekspor tersebut, Cahyono bekerja sama dengan para petani di sentra-sentra produksi jahe di beberapa daerah di Jatim. Di antaranya di Malang, Ponorogo, Lumajang, Bondowoso, Banyuwangi. Dari para petani, komoditas jahe itu lalu dihimpun di Puspa Agro, dibersihkan, di-grading sesuai spesifikasi yang diminta buyers di luar negeri, sebelum akhirnya di-packing untuk dikirim melalui kontener.

Eksportir lainnya, Deepa Devi juga mengaku menerima pesanan jahe asal Jatim dalam jumlah tak terbatas.

Karena itu, ia siap menerima pasokan jahe gajah dari para suppliyer untuk memenuhi permintaan pasar ekspor yang luar biasa besarnya. Dikatakan, kini pihaknya mendapat order sebesar 100 kontener (40 feet) dengan total volume sekitar 2.700 ton. “Sekarang saya memang butuh banyak jahe. Berapa pun banyaknya saya beli,” tandas Devi yang juga siap megembangkan ekspor komoditas pisang dan kelapa. Sebelumnya ekspor jahe gajah juga dilakukan Herry Prasetyo, palaku bisnis agro lainnya di Puspa Agro. Lewat bendera Exotic Tropical Rainforest (ETR) memberangkatkan jahe gajah juga ke Bangladesh. Dari negera tersebut, ia menerima order sebanyak 10 kontener atau 270 ton.

Herry menambahkan, dari Puspa Agro, ETR selama ini memang spesialis dan konsisten mengekspor sejumlah komodias hasil bumi atau rempah-rempah. Di antaranya kemiri, pinang, kayu manis, kentang, dan jahe. Adapun negara tujuannya, selain Bangladesh, adalah Malaysia, Singapura, dan beberapa negara di Asia Selatan.

Sementara Direktur PT Puspa Agro, pengelola Pasar Induk Modern Agrobis Puspa Agro, Abdullah Muchibuddin, di kantornya, Senin (23/6) mengatakan, manajemen yang dipimpinnya akan terus mengembangkan fungsi ekonomi dan bisnisnya sebagai pusat transaksi komoditas agro. Karena itu, pihaknya juga terus memfasilitasi dan membuka akses pasar kepada para petani dan pedagang yang selama ini berbisnis di Puspa Agro. “Secara bertahap, komoditas yang masuk ke pasar ekspor terus bertambah. Ini membuktikan, bahwa peran ekonomi Puspa Agro sudah bisa memberikan manfaat kepada para petani dan pedagang dan dunia bisnis agro pada umumnya,” ujarnya. Q ma*

Pamekasan, Bhirawa Mengantisipasi pelarian Pekerja Seks Komersial (PSK) akibat dari penutupan lokasi Gang Dolly dan Jarak berada di Surabaya. Pemkab Pamekasan mengumpulkan sejumlah pengusaha hiburan dan penginapan, serta pemilik warung kopi.

Kehadiran pemilik hiburan, seperti Karaoke, dan penginapan (penyedia tempat kos dan hotel) serta penjual wedang kopi yang beroperasi di Pasar 17 Agustus, dan Taman Arek Lancor.

Tujuan agar jangan sampai dijadikan sarana pangkaln-

ya para WTS untuk mencari para hidung belang.

Pertemuan yang dipimpin Sekkab Pamekasan, Moh. Alwi, selain mengantisipasi pelarian PSK dari Dolly dan Jarak. Terpenting lagi dalam menghadapi pelaksanakan Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden pada 9 Juli nanti.

Kehadiran mereka itu, agar supaya memiliki rasa peduli dan tanggung jawab atas terciptanya kondisi tertib dan aman wilayah Pamekasan ini, khususnya menyambut datangnya bulan suci Ramadhan (Puasa, Red).

Kadis Sapol PP Pamekasan, Didik Hariadi, mengatakan, pertemuan juga menghadirkan, Kepada Dinas terkait dan Camat, aparat keamanan, tujuan mempertegas kembali Perda No. 18 Tahun 2004, tentang Pelacuran dan Perda No 18 Tahun 2001, tentang Miniman Beralkohol.

Sedang kepada pengusaha pengusaha penginapan, pemerintah menekankan Perda Perbup No. 18 Tahun 2012, tentang Penginapan dan Pemondokan. “Soal keberadaan hiburan, penginapan dan warung remang-re-

dok/bhirawa

Pemkab Pamekasan mengumpulkan sejumlah pengusaha hiburan dan penginapan, serta pemilik warung kopi pasca penutupan Dolly beberapa waktu lalu.

mang. Satpol PP punya tugas paling depan untuk mengawas dan menertibkan,” ujarnya. Ka Satpol PP mengatakan, agar Pamekasan tetap berada pada kondisi tertib dan aman, hendaknya para pengelola mematuhi peraturan, serta melaksanakan kesepakatan yang mereka buat.

Misalnya, Tempat-tempat hiburan diwajibkan tutup selama bulan Puasa, warung kopi buka hingga pukul 24.00 Wibb. Bagi pengelola penginapan diminta meneliti identitas para penginap, terutama tamu yang berpasangan.

Sementara Camat Pamekasan, L. Djoko Trisulo, mengantisipasi pasca ditutupnya Gang Dolly dan Jarak.

Meminta agar para Lurah dan Kepala Desa, bersama RW (Rukun Warga) dan RT (Rukun Tetangga) memantau dan mendatang hadir warga baru di sekitarnya.

“Aparat di tingkat bawa, seperti RW dan RT merupakan ujung tombak pemerintah. Mereka harus tahu apa yang terjadi di sekelilingnya.

Bila ada hal mencurigakan segera lapor ke Lurah atau Kepala Desa. Atau pihak berwajib,” pintanya. Q din