Harian Bhirawa Edisi 25 April 2014

HARIAN

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Ketika akan menerima raskin harus dicek, kualitas berasnya maupun berat timbangannya. Kalau tidak sesuai kembalikan saja,”

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 5

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Wali Kota Mojokerto H Mas’ud Yunus

Jumat Wage, 25 APRIL 2014

http://www.harianbhirawa.co.id

25 APRIL 2014

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo - 07.00

Di ruang kerja

 Wagub H Saifullah Yusuf - 07.00

Di ruang kerja

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi - 07.00

Di ruang kerja

KPU Surati Bupati Sampang Soal PSU

PNS Diminta Jadi KPPS

KPU, Bhirawa Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengirimkan surat kepada Bupati Sampang Fannan Hasib untuk turut serta membantu dan mendukung pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 19 TPS. “Kami sudah mengirimkan surat ke Pemkab Sampang agar membantu untuk memfasilitasi rekrutmen petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara). Setelah kami mengirimkan surat, mereka kemudian bertemu dengan tokohtokoh daerah di sana,” kata Komisioner KPU Arief Budiman di Jakarta, Kamis (24/4).

Namun, lanjut mantan anggota KPU Provinsi Jawa Timur itu, setelah dilakukan pertemuan tersebut, Pemkab Sampang mengaku tidak sanggup merekrut petugas KPPS dalam waktu singkat sesuai ketentuan KPU bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang paling lambat Rabu (23/4) lalu.

Dukungan dari Pemkab Sampang diperlukan untuk saat ini karena petugas KPPS di 19 TPS di Kabupaten Sampang secara mendadak mengundurkan diri karena ada perintah PSU dari KPU. Komisioner Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan anggota KPPS bisa berasal dari kalangan pegawai negeri sipil, seperti guru atau karyawan Pemkab Sampang. Oleh karena itu, dia berharap Bupati Sampang dapat mendukung pelaksanan demokrasi di wilayahnya yaitu dengan mem-

 ke halaman 11

Bawaslu Rekom Tiga TPS di Pamekasan Lakukan PSU KPU Jatim, Bhirawa Setelah menggelar hitung ulang hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) pada 9 April lalu di Kabupaten Pamekasan, Madura, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jatim merekomondasikan agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di tiga TPS, yaitu 6, 7 dan 8 yang ada di Desa Potoan Laok, Kecamatan Palengan.

Anggota Bawaslu Jatim Sri Sugeng Pudjiatmoko menegaskan dari hasil hitung ulang yang dilakukan Bawaslu Jatim, hasilnya ditemukan ada ketidak beresan. ‘’Sehingga kami merekomendasi KPU untuk melakukan coblos ulang,” tegas Sri Sugeng Pujiatmiko di sela rapat pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Suara Pileg KPU Jatim, Kamis (24/4).

Dijelaskannya, saat pertama menghitung ulang kotak suara di TPS 6, ditemukan 27 kertas suara ‘siluman.’ Dari 483 jumlah DPT plus dua persen tambahan kertas suara, ternyata yang melakukan pencoblosan ada 510 orang. “Saat saya menghitung akhirnya dengan kepala mata saya sendiri melihat ada kertas suara siluman. Saat dihitung ulang ada 27 kertas suara yang tidak tahu dari mana asalnya. Kertas suara itu sendiri asli, bukan foto copyan,” katanya.

Ketidakberesan juga ditemukan Sri Sugeng di TPS 7 dan 8 di desa yang sama. “Hasilnya kacau semua. Jadi harus dilakukan coblos ulang,”tegasnya.

Wapres Resmikan Rel Ganda Cirebon-Surabaya

Bojonegoro,Bhirawa Usai meninjau langsung rel ganda alias double track Semarang-Bojonegoro, Wakil Presiden Boediono beserta Ibu Negara Herawati Boediono meresmikan pembangunan rel ganda Cirebon Surabaya yang melintas di

Bojonegoro, Kamis (24/4).

Peresmian dihadiri oleh sejumlah menteri, Kepala Dirjen Perkeretaapian, Dirut Perkeretaapian, Bupati Bojonegoro beserta jajarannya,

 ke halaman 11

PDIP Ancam Laporkan KPU Surabaya ke MK Jika Tidak Dilakukan Perhitungan Ulang DPC PDIP Jatim, Bhirawa Kecurigaan PDIP Surabaya soal adanya indikasi penggelembungan BPP (Bilangan Pembagi Pemilih) di KPU Surabaya agaknya bukan isapan jempol. Karena, setelah PDIP melakukan rekap ulang dari formulir C1 yang dipegangnya, setidaknya ada sekitar 4 sampai 5 kursi yang hilang.

Ketua DPC PDIP Surabaya Whisnu Sakti Buana merasa kaget karena suara yang diperoleh oleh PDIP dalam Pileg 2014 ternyata tidak sama dengan kursi yang diperoleh. ‘’Saya sempat heran, kok bisa kursi yang diraih tidak seimbang dengan suara yang kami peroleh,’’ ucapnya, Kamis (24/4).

Hingga, akhirnya dia kemudian memeriksa ulang formulir

C1 yang dipegangnya dengan rekapitulasi KPU. Hasilnya, partai berlambang banteng moncong putih tersebut merasa dikerjain. Hampir di semua kelurahan ada permainan suara. ‘’Ada dua modus yang dilakukan,’’ lanjutnya.

Yang pertama, adalah bila BPP per kecamatan ditambah sedikit, imbasnya suara PDIP dikurangi. Bila BPP

per kecamatan ditambah banyak, suara PDIP juga diberi tambahan. ‘’Tidak banyak, sehingga secara persentase tetap turun,’’ katanya.

Dia mencontohkan di Kecamatan Krembangan. Suara sah ditambah sekitar 10 ribu, namun suara PDIP dikurangi lima ribu. Lalu modus kedua, suara PDIP ditambah, tapi BPP ditambah banyak terjadi di Kecamatan Wonokromo. Suara PDIP ditambah 4.000 suara, namun BPP di kecamatan itu bertambah sekitar 21 ribu. ‘’Kami tidak tahu kenapa suara kami bertambah. Kami justru ingin mengembalikan

 ke halaman 11

2014, Surabaya Optimistis Lampaui Target KB Pemkot Surabaya, Bhirawa Target realisasi KB (Keluarga Berencana) Kota Surabaya semakin meningkat. Menyadari hal tersebut, Pemkot

Surabaya segera menyusun strategi. Salah satunya dengan memotivasi para kader agar lebih gencar mempromosikan KB. Wali Kota Surabaya Tri

Rismaharini mengaku yakin bahwa Kota Pahlawan mampu memenuhi target KB yang sudah dicanangkan. Dan peran

 ke halaman 11

 ke halaman 11

PNS Jangan Sombong PNS Sidoarjo harus mengingat-ingat nasihat yang disampaikan oleh Bupati H Saiful Ilah SH, MHum saat menyerahkan SK kenaikan pangkat pada PNS Sidoarjo di Alunalun Sidoarjo kemarin.

Diingatkan orang nomor satu di lingkungan Pemkab Sidoarjo ini, menjadi PNS harus menjaga kelakuan.

Jangan bersikap sombong, apalagi sampai arogan pada masyarakat. Sebab PNS itu adalah pengabdi masyarakat.

“PNS itu pelayan masyarakat, bukan sebaliknya malah minta dilayani. Makanya jadi PNS jangan sombong, apalagi sampai arogan.

Kalau ada PNS yang seperti ini laporkan langsung ke saya,’’

 ke halaman 11

H Saiful Ilah SH, MHum

Sentil..  

Rakyat rindu presiden bervisi kebangsaan Yang begini susah dicari

 

Pasca Pileg, Panwaslu dapat banyak terror Kejujuran, keadilan mahal harganya



Bupati curiga ada yang tak beres di PDAM Sidoarjo Asal tahu, yang tak beres banyak



ahmad basir/bhirawa

Wapres Boediono saat tiba di Stasiun Bojonegoro, Kamis (24/4). Kedatangan wapres selain untuk meresmikan rel ganda Cirebon-Surabaya, juga mengunjungi proyek pengeboran minyak dan gas bumi di Lapangan Banyuurip, Blok Cepu.

trie diana/bhirawa

Wali Kota Tri Rismaharini memberikan semangat kepada para kader KB di sela-sela membuka Rakerda KB di Ruang Pola Bappeko Surabaya, Kamis (24/4).

JURUSAN SMK DENGAN JUMLAH PESERTA DIDIK MINIM PROGRAM STUDI     

Teknik Pembangkit Tenaga Listrik Teknik Pengecoran Logam Kelistrikan Kapal Teknik Konstruksi Kapal Baja Teknik Pengelasan Kapal

TA 2011/ 2012

TA 2012/ 2013

69 123 32 104 34

79 87 33 129 29

TA 2013/ 2014 70 68 31 100 34

 ke halaman 11

25 Program Kompetensi SMK Sepi Peminat

Selaraskan Jurusan atau Dihapus

Dindik Jatim, Bhirawa Pendidikan kejuruan masih diyakini sebagai salah satu solusi kuat untuk mengurangi angka pengangguran, baik di Jatim maupun di Indonesia. Namun demikian, bukan berarti semua jurusan atau program kompetensi di SMK menarik mi-

nat masyarakat. Buktinya, sebanyak 25 jurusan SMK di Jatim diketahui minim peminat.

Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Dr Harun MSi mengakui jika jumlah peserta didik di setiap

 ke halaman 11

Revisi UU Pemda, Kemendagri Boleh Langsung Beri Sanksi Bupati Jakarta, Bhirawa Ada dua isu terpenting dalam pembahasan revisi UU No 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Pertama, penghapusan langsung pemimpin daerah kabupaten/kota. Selain itu pengenaan sanksi pencopotan langsung kepada kepala daerah yang dinilai bermasalah.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengatakan, meski tengah reses pihaknya terus menggodok pembahasan revisi UU No 32 Tahun 2014 tentang Pe-

Operasi Penambangan Pasir di Sepanjang Sungai Brantas

merintah Daerah bersama DPR. “Selama Pilkada langsung, 7 nyawa manusia melayang. Sejumlah bangunan banyak tempat dibakar,” ujar Gamawan di sela seminar Otoda di Jakarta, Kamis (24/4).

Bukan hanya itu, praktik Pilkada langsung itu juga telah merusak sistem kekerabatan dan sosial.

Atas sejumlah persoalan itu, menurut Gamawan, pemilihan langsung pemda tingkat II kabupaten/kota selayaknya diubah men-

 ke halaman 11

Kerap Dirazia, Masih Saja Ditemukan Unit Mesin Penyedot Pasir Sejak dikeluarkannya Perda Provinsi Jatim Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C pada Wilayah Sungai di Provinsi Jawa Timur, masih saja terjadi aktivitas penambang pasir liar yang bisa membahayakan lingkungan sungai.

Racmat Caesar, Kota Surabaya Upaya perusakan lingkungan tak hanya melalui limbah dan sampah domestik saja. Pola penambangan pasir dengan alat mekanik seperti mesin penyedot pasir pun bisa merusak badan sungai. Apabila terus menerus dibiarkan, maka kerusakan berdampak pada ambrolnya badan sungai dan jembatan.

Dampaknya kerusakan tidak hanya dirasakan masyarakat sekitar saja, melainkan transportasi menjadi terhambat dengan perusakan lingkungan seperti itu. Pemprov Jatim dan pemkab/pemkot di sepanjang

Sungai Brantas tidak hentinya memberikan sosialisasi dan penindakan terhadap penambang pasir liar.

Salah satunya, Satpol PP Jatim yang betugas menangani penambang pasir dengan dua cara yaitu persuasif humanis dan penindakan represif.

Dalam pola persuasif humanis ini, Satpol PP Jatim bersama Satpol PP Kab/Kota serta instansi terkait sering secara mendadak berpatroli ke sepanjang Sungai Brantas.

 ke halaman 11

Satpol PP saat mengangkut mesin penyedot pasir.

SURABAYA

2

Jumat Wage 25 APRIL 2014

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

PANGGUNG BIROKRASI

Gerindra Mulai Lirik Mahfud MD untuk Dipasangkan ke Prabowo Gerindra Jatim, Bhirawa Meski pelaksanaan Pilpres kurang tiga bulan lagi, tepatnya pada 9 Juli 2014, namun beberapa parpol yang memiliki suara dalam Pileg 2014 ini sudah mulai memuculkan nama capres dan cawapresnya. Gerindra misalnya mulai memunculkan nama mantan Ketua MK, Mahfud MD untuk menjadi pasangan dengan Ketum DPP Partai Gerindra, Prabowo dalam Pilpres nanti.

Anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra Soepriyatno mengaku, banyak suara dari kiai khos NU di Jawa Timur dan Jawa Tengah menghendaki Mahfud MD menjadi cawapres Prabowo Subianto.

“Selain nama Mahfud, memang ada juga yang menghendaki nama Pakde Karwo dan Dahlan Iskan untuk mendampingi Prabowo,” katanya disela-sela memantau rekapitulasi penghitungan suara Pileg 2014 tingkat KPU Jatim, Hotel Singgasana Surabaya, Kamis (24/4).

Menurut politisi yang juga Ketua DPD Partai Gerindra Jatim ini, Prabowo memang dikenal dekat dengan kalangan kiai NU. Untuk itu, Gerindra berharap parpol-parpol Islan seperti PPP, PKS, PAN dan PKB ikut gerbong koalisi. Prabowo sendiri merupakan anggota kehormatan GP Ansor.

Beberapa kiai khos NU yang mendukung duet Prabowo-Mahfud MD adalah Kiai Muzakki Jember, Kiai Hasan Mutawakil Genggong Probolinggo, Kiai Kholil As’ad Situbondo, Kiai Nawawi Sidogiri, Gus Ali Tulangan, dan beberapa kiai-kiai Madura serta Jawa Tengah.

“Tapi kami ingin Mahfud MD berangkat didukung PKB. Itu juga bagi Pakde dan Dahlan Iskan bisa diberangkatkan Demokrat. Secara idiologi Demokrat dan Gerindra cocok. Ada dua opsi saat ini Demokrat ingin buat poros sendiri atau gabung mendukung capres partai lain,” tuturnya.

Bagaimana kalau PKB tidak mengusung Mahfud MD? pihaknya mengaku akan mengusahakan mitra koalisi dengan partai lain. “Kalau Pakde Karwo bisa membawa Demokrat atau Dahlan Iskan bawa Demokrat, mereka masih berpeluang berpasangan dengan Prabowo. Tapi dibandingkan dengan keduanya, elektabilitas dan popularitas masih bagus Mahfud MD,” Q cty pungkasnya.Q

Wali Kota Ajak Pemuda Lebih Peduli Terhadap Lingkungan Pemkot Surabaya, Bhirawa Global Warming juga polusi udara yang semakin gencar dan mewabah merupakan tanggung jawab kita bersama. Wali kota Surabaya, Tri Rismaharini mengajak kaum muda untuk lebih peduli lingkungan.

Saat membuka Environmental Youth Mini Confrence (EYMC), Kamis (24/4), Wali kota dengan tegas mengajak masyarakat khusunya kaum muda untuk lebih peduli kondisi lingkungan .

Dalam acara yang digelar oleh Fakultas Teknik Lingkungan ITS di gedung Perpustakaan Bank Indonesia ini, Wali kota Risma menyampaikan bahwa Pemkot Surabaya sudah melakukan beberapa hal terkait mengurangi pemanasan global di Surabaya.Tidak hanya membangun taman, namun Pemkot juga mengajak warga Surabaya untuk peduli terhadap lilngkungan kampungnya.

Pemkot bersama warga Surabaya bahumembahu membangun kampung yang ramah lingkungan. Sebagai pemuda juga harus punya kewajiban untuk peduli terhadap lingkungannya.

“Kita bersama warga tidak hanya fokus pada kebersihan kampung saja. Kita kelola lingkungan secara lengkap, mulai dari pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah menjadi air besih, dan memanfaatkan sampah menjadi sesuatu yang bernilai,” ujarnya dihadapan mahasiswa dan siswa SMA. Sementara itu, Kepala Jurusan Teknik Lingkungan Edi Supriadi Sujono mengatakan EYMC ini merupakan rangkaian acara memperingati Hari Bumi 2014.

Beberapa rangkaian acara telah dilakuakn sebelumnya seperti gowes, lomba karya ilmiah inovasi teknologi lingkungan, tanam pohon, dan uji emisi.

“Melalui EYMC diharapakan pemuda di Surabaya mampu memberikan solusi terkait pemakaian sumber daya air, pesisir dan ruang, serta sanitasi air limbah.Q dre

Beri Tenggang Waktu Dua Bulan

Kejaksaan Akan Tanyakan Berkas BDH ke Penyidik Polda Jatim Kejati, Bhirawa Berkas Bambang DH terkait korupsi dana Japung, terus ditanyakan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim ke Penyidik Polda Jatim. Untuk itu, Kejaksaan memberi tenggang waktu dua bulan untuk penyidik Polda mengembalikan berkas ke Kejati Jatim.

Plh Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, Risky Fahrudi melalui Kasi Penkum Kejati Jatim Romy Arizyanto menerangkan, setelah pengembalian berkas ke Polisi, pihak Kejaksaan masih menunggu penyerahan berkas Bambang DH ke penyidik Kejati. “Sampai saat ini penyidik Polda Jatim belum menyerahkan berkas penyidikan Bambang DH,” ujarnya kepada warta-

wan, Kamis (24/4).

Dijelaskannya, padahal berkas itu sudah berada di Polda lebih dari tiga minggu. Sampai saat ini pihaknya masih menunggu pengembalian berkas kasus Bambang DH dari penyidik Polda Jatim.

Sehingga, Korps Adhyaksa memberi batas waktu dua bulan setelah pengembalian berkas ke Polisi, untuk menanyakan kelanjutan penyidikan kasus ini.

Lanjutnya, adapun prosedur dalam penyerahan berkas itu adalah

Jaksa biasanya memberi waktu hingga dua bulan sejak penyerahan, untuk pengembalian berkas ke Kejaksaan. Jika lewat dari tenggang waktu yang ditentukan, maka Jaksa menanyakan perihal berkas itu ke penyidik Polda Jatim.

“Jika tenggang waktu dua bulan belum diserah-

Romy Arizyanto

kan, kami akan tanyakan langsung ke penyidik Polda Jatim,” tegasnya.

Ditambahkan Romy, ketika gelar perkara beberapa waktu lalu, Polda Jatim dan Kejati Jatim sepakat akan menyelesaikan kasus yang telah menyeret empat eks pejabat Pemkot Surabaya sebagai terpidana ini. “Sebenarnya, pengembalian berkas kedua untuk melengkapi berkas, sudah diserahkan sebelumnya oleh penyidik polisi,” jelasnya.

Sebelumnya, pada 19 Maret lalu, Pakar Hukum Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, I Wayan Titib Sulaksana bersama LSM pelapor kasus japung mendatangi kantor Kejati Jatim. Dia sempat menanyakan perkembangan kasus japung yang men-

jerat mantan Walikota Surabaya, Bambang DH, sebagai tersangka. Pada kejaksaan, Wayan menanyakan kenapa berkas Bambang DH dikembalikan lagi ke Polda.

“Kami bolak-balik dari Polda ke Kejaksaan, hanya untuk mengetahui sejauh mana perkembangan kasus Bambang DH yang ditangani ke dua instansi ini,” terangnya.

Penyidik Polda Jatim memang sudah dua kali menyerahkan berkas tahap pertama ke jaksa penuntut umum (JPU) di Kejati, namun dikembalikan lagi. Jaksa beralasan, masih ada petunjuk jaksa yang belum dipenuhi penyidik, yakni terkait kerugian negara kasus japung.Q bed

Pedagang Pasar Turi Minta Keseriusan Pemkot Pemkot Surabaya, Bhirawa Belum selesianya pembangunan Pasar Turi, membuat nasib ribuan pedagang pasar terbesar di Indonesia Timur ini semakin tak jelas pula.

Kebingungan akan nasibnya,sekitar 50 orang pedagang Pasar Turi yang tergabung dalam berbagai himpunan, melakukan demo ke kantor Wali kota Surabaya, Kamis (24/4) kemarin.

Mereka mempertanyakan keseriusan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam masalah Pasar Turi yang tak kunjung selesai sehingga membuat nasib mereka terkatungkatung.

Para perwakilan pedagang ini hanya ditemui Sekkota, Hendro Gunawan, Asisten I Bidang Pemerintahan, Yayuk Eko Agustin dan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, M. Taswin.

Menurut salah satu perwakilan Himpunan Pedagang Pasar Turi, David mengaku terlantar selama bertahun-tahun hanya karena menunggu penyelesaian pembangunan pasar grosir terbesar di Indonesia Timur tersebut.

Menurutnya dalam statemen Wali Kota terkesan enggan untuk mengambil alih proyek pembangunan Pasar Turi dimana pembangunannya terus molor.

Bahkan Pemkot Surabaya justru akan memperpanjang pekerjaan proyek tersebut, dengan alasan apabila akan diambil alih harus melalui proses hukum terlebih dahulu. ‘’Dari dulu katanya bekerja, apa seolah-olah bekerja. Mau nunggu berapa lama selesainya? Kami ini terlantar, sudah bayar lunas, kena denda, berbunga lagi,’’ keluhnya.

trie diana/bhirawa

Sebanyak 50 orang pedagang pasar Turi usai menggelar pertemuan bersama Sekkota Surabaya dan penjabat lainnya di Ruang rapat Sekkota Surabaya,Kamis (24/4).

Para pedagang juga mengajukan tuntutan ihwal status kepemilikan tanah dan meminta agar Pemkot Surabaya mengambil alih pengelolaan secara operasional. Jika tidak, para pedagang mengancam akan segera pindah berjualan ke Jakarta. ‘’Kami disini merasa dirugikan.

Pembangunan belum selesai, investor malah meminta kami bayar biaya sewa stan secara lunas. Sesuai Built Operator Transfer (BOT) seharusnya Februari, tapi mundur sampai 10 April belum penyerahan kunci, jadi bagaimana kelanjutannya sampai sekarang saya belum tahu,’’ ungkap Wakil Ketua Tim Pemulihan Paska

Kebakaran Pasar Turi (TPPK), Djaniadi HS alias Oping.

Sementara itu sikap Pemkot Surabaya dalam mengakomodir aspirasi para pedagang hanya bersikap normatif saja dengan alasan masih menunggu hasil audit tim Badan Pengawasan Keuangan (BPK).

Sekkota Surabaya, Hendro Gunawan mengaku masih akan menindaklanjuti hal tersebut dengan pihak investor. ‘’Perjanjian itu ayo dipelajari bersama. Saya gak pernah ketemu langsung dengan Dirut PT. Gala Bumi Perkasa (GBP). Tapi kami juga melakukan upaya-upaya percepatan. Kami tidak ada keinginan

menelantarkan. Saya berharap bisa menaruh masalah ini dengan sebaikbaiknya. Hak dan kewajiban pedagang seperti apa, begitu pula hak dan kewajiban investor seperti apa sedang kami pelajari,’’ pungkasnya.

Perlu diketahui, pembangunan pasar Turi yang dijadwalkan selesai pada Februari lalu ditangguhkan hingga akhir April ini. setelah beberapa kali penyelesaian pembangunan Pasar Turi molor, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menjanjikan akan tuntas sebelum bulan Ramadan. Namun, ketika hendak ditemui, Risma tak ada diruangan, lantaran berada di Jakarta.Q dre

Surabaya Tambah 10 Sekolah Inklusif Baru Dindik Surabaya, Bhirawa Keberadaan sekolah inklusif di Surabaya dinilai masih belum mencukupi kebutuhan.

Terkait hal ini, Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya memutuskan untuk membuka kelas baru sekolah inklusif.

Penambahan ini dilakukan untuk jenjang SMP sebanyak 10 lembaga sekolah.

“Konsentrasi penambahan tahun ini hanya untuk SMP. Dari 10 SMP inklusif yang saat ini ada pada tahun ajaran mendatang akan menjadi 20 SMP inklusif,” kata Humas

Dindik Surabaya, Eko Prasetyaningsih, Kamis (24/4).

Menurut dia, penambahan kelas inklusif di Kota Pahlawan sudah tuntas per akhir triwulan tahun ini. Dengan demikian, pada tahun ajaran mendatang sekolah tersebut sudah dapat menerima Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) baru.

“Kalau untuk jumlah kelas inklusif di SD sudah ada 52 lembaga dari 395 SDN. Jadi pada jenjang ini sementara sudah cukup meski tidak ditambah baru,” imbuhnya.

Penambahan jumlah kelas

inklusif di masing-masing jenjang sekolahan, kata Eko, mengikuti amanah Permendikbud. Tiap wilayah kecamatan harus terdapat sekolahan dengan kelas inklusif. “Yang wilayah kecamatannya luas, maka akan disediakan dua lembaga untuk SD dan SMP inklusif,” tandas perempuan berjilbab ini.

Permendikbud, kata Eko, mengamanatkan satu wilayah kabupaten/kota terdapat satu lembaga SMA/SMK dengan dukungan kelas inklusif. Namun untuk Surabaya sudah ada lebih dari dua lembaga

SMA/SMK yang didukung kelas inklusif. Di SMAN 10, SMAN 8, dan SMKN 8 sudah didukung kelas inklusif. “Jadi secara aturan, kita sepenuhnya telah memenuhi itu,” katanya.

Secara terpisah, Ketua II Dewan Pendidikan Surabaya Isa Ansori, sependapat dengan penambahan jumlah sekolah yang didukung kelas inklusif.

Sebab, sekolah inklusif merupakan salah satu langkah untuk menghapus sepenuhnya diskriminasi terhadap ABK. Namun demikian, yang harus diperhatikan pemerintah adalah ke-

tersediaan Guru Pendamping Khusus (GPK). Setiap ABK memiliki kebutuhan yang tidak sama dengan siswa normal. Bahkan berbeda jenis ketunaannya, berbeda pula GPK yang harus disiapkan sekolah.

Misalnya saja siswa dengan ketunaan daksa, meski dari segi intelektual dia dapat mengikuti materi pembelajaran layaknya siswa normal, dia tetap membutuhkan GPK. Sebab, dalam hal olahraga, siswa dengan tuna daksa tidak bisa disamakan dengan umumnya Q tam siswa normal.Q

Tanya Perkembangan Kasus Bimtek

Musafak Rauf Datangi Polrestabes Surabaya Mantan Wakil Ketua DPRD Surabaya Musyafak Rouf, Kamis (24/4) pukul 12.00 WIB mendatangi Polrestabes Surabaya. Kedatangan Musyafak bersama rekan-rekannya, untuk mempertanyakan kejelasan dan perkembangan kasus Bimtek DPRD Surabaya.

Kedatangan Musyafak di Unit Pidana Korupsi (Pidkor) Polrestabes Surabaya, ternyata sia-sia dan tak mendapatkan kejelasan. “Kedatangan kami ke Polrestabes, terkait kejelasan pemeriksaan kasus Bimtek yang sampai saat ini masih belum jelas. Padahal kasus ini, sudah terkuak pada tahun 2010 lalu,” terangnya, Kamis (24/4) Lebih lanjut dia menjelaskan, dari beberapa informasi bahwa kasus ini terhambat pada pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Karenanya, pihaknya datang menanyakan

nomor surat pengajuan ke BPK. Namun dari penyidik tidak memberikan, dan hanya menyakinkan kalau pihaknya sudah mengirim ke BPK. “Kalau tidak dapat dari penyidik, maka kami akan tanya ke BPK perwakilan Jatim yang berada di Juanda. Ini dilakukan, karena banyak kasus korupsi di Jatim digantung tidak ada ujung pangkalnya, namun tau-tau sudah tenggelam,” ujarnya.

Menurutnya, dengan adanya kasus ini, maka bisa menjadi pendidikan bagi masyarakat.

Dalam arti bahwa mengambil uang negara, bisa dilakukan dengan kegiatan formal. Dengan mengubah data dan syarat yang ada, sehingga bisa meraup keuntungan. “Banyak cara bisa dilakukan untuk mengambil uang negara, baik melalui kegiatan resmi atau tidak. Dan ini bisa jadi bahan pelajaran bagi masyarakat,” ungkapnya.

Sebelumnya kasus Bimtek ini, oleh penyidik Polrestabes Surabaya masih menunggu hasil audit kerugian negara dari BPK. Dan pengajuan surat ke BPK enam kali lebih tapi sampai saat ini belum menerima hasil audit untuk dapat mempercepat proses penyidikan.

Sekedar diketahui, kasus yang menyeret nama mantan ketua DPRD kota Surabaya Wishnu

Wardhana, mencuat sejak 2010.

Namun hingga tiga Kapolrestabes yang bertugas yakni Kombes Pol Coki Manurung, Kombes Pol Tri Maryanto hingga Kombes Pol Setija Junianta, belum dapat menuntaskan kasus yang memakan uang rakyat tersebut.

Sedikitnya ada 10 kegiatan menggunakan dana Bimtek yang bersumber dari APBD Kota Surabaya diduga fiktif.Puluhan kegiatan tersebut tersebar di beberapa kota, di antaranya Surabaya, Jakarta, Bandung dan Bali. Sedangkan alokasi dana yang dipergunakan untuk bimtek, kunker dan konsultasi dewan berkisar antara Rp 65 miliar hingga Rp 74 miliar per tahun. Kalkulasi kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp Q bed 3,7 miliar.Q

bed/bhirawa

Musyafak Rouf beserta rombongan, keluar dari gedung Unit Pidana Korupsi (Pidkor) Polrestabes Surabaya, Kamis (24/4).

3

Jumat Wage, 25 APRIL 2014

Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi (Rakornis) Program BPPKB Tahun 2014

‘’Implementasi PUG dan PUHA dalam Pembangunan di Jatim’’

BPPKB Siap Kawal Implementasi PUG dan PUHA Surabaya, Bhirawa Untuk mempercepat program Pagarusutamaan Gender (PUG) dan Pangarusutamaan Hak Anak (PUHA), Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BPPKB) Jatim menggelar acara Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi (Rakornis) Program BPPKB yang berlangsung di Hotel Oval Surabaya tanggal 22-24 April 2014.

A

cara yang dihadiri oleh 38 BPPKB kabu paten/kota, empat Badan KB kabupaten/ kota, 38 Bappeda kabupaten/kota/provinsi dan lima SKPD terkait bertujuan untuk menampung masukan-masukan dan isu-isu strategis dari berbagai stakeholder (Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana di Jatim, red). ‘’Kita berharap melalui kegiatan Rakornis ini terjalin sebuah partisipasi dan koordinasi antara pemerintah provinsi/kabupaten/kota dalam merumuskan berbagai konsep kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di Jatim,’’ ujar Kepala Badan BPPKB Jatim, DR Sukesi Apt, MARS saat ditemui di sela-sela acara pembukaan Rakornis BPPKB, Kamis (24/4) kemarin.

Sukesi menyatakan, saat ini isu-isu gender dan anak harus mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah daerah baik kabupaten/kota dan swasta. Adanya ketidaksetaraan dan ketidakadilan antara peran pria dan wanita membuat BPPKB ingin segera mengimplementasikan program Perencanaan dan Penganggaran yang Rensponsif Gender (PPRG) di lingkungan SKPD di kabupaten/kota se Jatim.

Antusias peserta dalam mengikuti Rakornis BPPKB Jatim.

‘’Kita ingin mengajak SKPD di kabupaten/kota untuk bersama-sama menerapkan dan mengawal program PUG dan PUHA (PPRG, red),’’ kata wanita berjilbab ini.

Dipaparkannya, program PUG merupakan sebuah strategi yang dibangun untuk mengDR Sukesi Apt, MARS integrasikan perspektif gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantuan dan evaluasi atas kebijakan program pembangunan. Pelaksanaan integrasi PUG ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran di tingkat pusat dan daerah diharapkan dapat mendorong pengalokasian sumber daya pembangunan menjadi lebih efektif, adil Sekdaprov Jatim, DR Akhmad Sukardi MM memberikan arahan kepada peserta Rakornis 2014 dan dapat dipertanggungjawabkan. ‘’Pada intinya program PUG dapat memberikan manfaat pembangunan bagi seluruh masyarakat di Indonesia baik perempuan maupun lak-laki,’’ tegasnya. Sukesi mengungkapkan, pada pelaksanaan PUG nantinya harus terimplementasikan kedalam proses penyusunan kebijakan yang menjadi acuan perencanaan dan penganggaran dalam menjamin program dan kegiatan yang dibuat oleh seluruh lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah menjadi responsif gender.

Menurutnya, PPRG merupakan sebuah rencana yang disusun dengan mempertimbangkan empat aspek yaitu akses, partisipasi, kon- Beberapa narasumber memberikan materi kepada peserta Rakornis BPPKB Jatim Sekdaprov DR Akhmad Sukardi MM didampingi Kepala BPPKB DR Sukesi Apt MARS. trol dan manfaat. ‘’Jadi pada saat membuat Menanggapi pernyataan di atas, Sekre- PPRG tidak hanya membahas penyusunan berjalan dengan baik,’’ terangnya. rencana dan anggaran harus mempertimbang- taris Daerah Provinsi Jatim, Dr H Akhmad rencana dan anggaran khusus untuk peremLebih lanjut ia mengatakan, sampai saat ini kan aspirasi, kebutuhan serta permasalahan Sukardi MM mengatakan, pihaknya men- puan yang terpisah dengan laki-laki, melain- ada sekitar 13 kabupaten/kota yang sudah perempuan dan laki-laki,’’ tuturnya. gapresiasi langkah BPPKB dalam mensosil- kan secara spesifik PPRG juga merupakan melakukan sosialisasi dan pelatihan berupa isasikan program PUG dan PUHA di selu- sebuah bentuk implementasi dari pengangga- pendampingan dengan menggunakan dana ruh BPPKB di Jatim. Banyak manfaat yang ran berbasis kinerja (PBK) yang menjadi filosofi APBD kabupaten/kota yaitu Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Malang, Kabuakan diperoleh jika seluruh SKPD di kabu- dasar sistem penganggaran di Indonesia. ‘’Untuk mengimplementasikan PPRG harus paten Banyuwangi, Kabupaten Trenggalek, paten/kota melaksanakan program PUG dan PUHA, salah satunya sudah tidak ada dis- memperhitungkan komponen gender pada in- Kabupaten Tulunggangung, Kabupaten Blitar, kriminasi antara perempuan dengan laki-laki put, output dan outcome pada perencanaan Kota Madiun, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Bojonegoro, Kota Kedipenganggarannya,’’ tambahnya. dalam menjalankan program kegiatan.

Diterangkannya, saat ini seluruh SKPD di ri dan Kabupaten Jombang. Sedangkan untuk Selain itu lebih besarnya peluang bagi anak dalam mendapatkan pelayanan tingkat dasar lingkungan pemerintah provinsi Jatim yang dua kabupaten/kota lainnya hanya melaksanseperti pendidikan dan kesehatan (Tumbuh berjumlah 61 SKPD sudah menerapkan akan sosialisasi tentang PPRG yaitu Kabukembang anak, red). ‘’PPRG bukanlah tujuan PPRG, sehingga tidak ditemukan ada program paten Nganjuk dan Kota Pasuruan. ‘’Kedepan akhir dari Program PUG dan PUHA, melain- dan kebijakan yang mendiskriminasikan salah saya berharap diteterapkannya PPRG oleh kan sebuah kerangka kerja atau alat analisis satu gender. ‘’Jika dilihat di beberapa SKPD Pemprov Jatim dapat menjadi motivasi bagi untuk mewujudkan keadilan dalam penerimaan Pemprov Jatim banyak ditemukan kepala di- semua kabupaten/kota lain untuk segera nas dijabat oleh wanita dan ini menjadi bukti melakukan dan menerapkan PPRG,’’ ucapmanfaat pembangunan,’’ ujarnya.

Sekdaprov Jatim, DR Akhmad Sukardi MM Sukardi menjelaskan, dalam pelaksanaan bahwa PPRG di lingkungan Pemprov yang ada nya dengan nada mantap ini. Q dna* menyalami peserta Rakornis BPPKB Jatim.

Berpacu Dalam Target, Membangun Kesadaran Pajak Tahun 2014 ini, Dispenda Kota Malang ditargetkan untuk mampu meraup pendapatan dari sektor pajak daerah sebesar Rp 250 Milyar atau naik 18,88 % dari target tahun sebelumnya sebesar Rp 210 Milyar lebih. Seperti disampaikan Kepala Dispenda Kota Malang,Ir. H. Ade Herawanto, MT, target Rp 250 Milyar bersumber pada 9 jenis pajak daerah yang dikelola dengan komposisi : Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan Pajak Parkir Pajak Air Tanah Pajak BPHTB PBB

Rp 14.742.450.326,47 Rp 25.576.534.584,04 Rp 4.142.083.513,50 Rp 13.555.869.977,64 Rp 36.102.101.561,92 Rp 1.947.997.758,99 Rp 641.130.420,40 Rp 97.422.563.916,75 Rp 53.869.267.940,29

Hingga tri wulan I (bulan Maret 2014), telah terealisasi Rp 54.478.153.917,11 (21,79 %), dengan rincian : Pajak Hotel

Rp 4.506.868.248,10

(30,57 %)

Pajak Restoran

Rp 7.450.938.940,85

(27,02 %)

Pajak Hiburan

Rp 1.197.988.040,55

(28,92 %)

Pajak Reklame

Rp 4.057.362.006,00

(29,93 %)

Pajak Penerangan Jalan

Rp 9.496.251.469,53

(26,30 %)

Pajak Parkir

Rp

530.428.094,00

(27,23 %)

Pajak Air Tanah

Rp

197.334.631,84

(30,78 %)

Pajak BPHTB

Rp 18.001.680.494,24

(18,48 %)

PBB

Rp 9.039.301.992,00

(16,78 %)

“Naiknya target pajak daerah setiap tahun, merupakan sebuah konsekuensi atas tuntutan akan meningkatnya kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah (pelayanan public). Karena selama ini komposisi terbesar pendapatan asli daerah bersumber dari sektor pajak daerah (sekitar 80 %), maka otomatis Dispenda dituntut untuk mampu melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi atas pajak daerah, “ujar Kadispenda Kota Malang, Ade Herawanto.

Ditegaskan Ade, diperlukan effort (usaha) yang ditopang langkah kreatif, inovatif, kesungguhan dan kerja keras untuk mampu mewujudkan hal itu. Karenanya ada sekitar 11 (sebelas) langkah program terobosan yang dilakukan Dispenda, meliputi: 1. Pembentukan Satuan Tugas Peningkatan Pajak Daerah Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Pajak Daerah dibentuk pada tanggal 17 September 2013, dengan tujuan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas sekaligus menjadi sarana penguat tim kerja (team work). Terbagi menjadi 3 (tiga) komisi, yakni Komisi Peningkatan Pajak Daerah, Komisi Regulasi serta Komisi Sosialisasi dan Kerjasama, dibentuk juga dalam upaya membangun satu spirit satu jiwa, satu empati dan simpati kedinasan.

2. Pajak on Line (E-Tax) Diletakkan pada semangat layanan berbasis IT, dalam rangka mendorong tingkat ketepatan pelaporan pajak, peningkatan kualitas pelayanan perpajakan daerah serta optimalisasi pajak daerah.

Bekerjasama dengan pihak BRI melalui sarana cash management system, program E-Tax diarahkan pada pajak yang bersifat self assesment yakni Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir.

Program yang dilaunching Walikota Malang Abah Anton pada tanggal 28 Oktober 2013, akan dikembangkan tidak semata terkait dengan E-SPTPD (pelaporan pajak secara on line) dan E-SSPD (pembayaran pajak secara on line/auto debet), namun juga mulai didesain untuk E-STPD (penagihan tunggakan pajak secara on line).

Keunggulan program : a. Efektifitas dan efisiensi pelayanan perpajakan daerah, kare-

na wajib pajak tidak perlu lagi datang langsung ke kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang; b. Meminimalisir potensi ketidak tepatan dalam pelaporan pajak, karena transaksi yang terekam bersifat real time, per hari, per bill number, dan per menitnya; c. Meminimalisir dan menghindari terjadinya transaksional dalam penetapan tarif pajak karena layanan tidak lagi bersifat person by person, namun sudah by system (machine); d. Terbangunnya prinsip transparansi, fairness dan akuntabel; e. Paperless system.

3. Pembentukan Unit Pelaksana Lapangan (UPL) Perpajakan Daerah Dibentuk 4 Nopember 2013 dalam rangka pelaksana teknis kegiatan Satgas Peningkatan Pajak Daerah, meliputi : a. UPL Reklame b. UPL Parkir c. UPL Hiburan d. UPL Restoran e. UPL Hotel f. UPL Air Tanah g. UPL Kost h. UPL E-Tax Keunggulan program : Optimalisasi ekstensifikasi pajak daerah, melalui fungsi pendataan, pendaftaran dan penetapan wajib pajak baru oleh UPL,Terbangun transformasi pengetahuan dan mekanisme pelayanan perpajakan lintas bidang, Keunggulan aparat yang mampu dimobilisasi secara dinamis ke lintas bidang layanan,Menjadi embrio apabila terbentuk UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas).

4. Penyederhanaan Proses Pengurusan BPHTB Dalam rangka peningkatan dan percepatan proses pelayanan BPHTB, maka tahap verifikasi lapangan ditiadakan. Keunggulan dan keuntungan yang didapat, semakin banyak proses pengurusan BPHTB yang masuk dan terealisasi proses pembayarannya. Dengan muara peningkatan pendapatan pajak BPHTB secara signifikan.

5. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Reklame Intensifikasi dilakukan dengan menaikan tarif Nilai Sewa Reklame (NJOR) Ekstensifikasi dilakukan dengan mempotensi reklame dinding serta mereview reklame yang diklaim sebagai pengenal usaha 6. Ekstensifikasi Pajak Hotel melalui Penjaringan Usaha Kost Melakukan pendataan kost kostan dan menetapkan sebagai wajib pajak baru 7. Menaikkan Nilai Jual Objek PBB Melakukan penyesuaian atas nilai jual objek PBB sesuai dengan harga pasar pada kawasan kawasan berkembang dan potensial 8. Pelaksanaan Jalan Sehat Sadar Pajak Pengembangan jalan sehat lunas PBB menjadi jalan sehat sadar pajak, dalam rangka menampung dan mengapresiasi kesadaran masyarakat terhadap pajak secara menyeluruh. Baik wajib pajak dari para pelaku usaha maupun masyarakat secara umum.

9. Rencana pembentukan UPTD Dalam rangka memperpendek rentang kendali pelayanan serta peningkatan pendataan potensi pajak daerah per wilayah, maka penting dibentuk UPTD. Masih dalam proses regulasinya.

10. Pembentukan Operasi Gabungan Sadar Pajak Operasi pemeriksaan terhadap wajib pajak yang tidak kooperatif, melibatkan Tim Pemkot (jajaran Asisten, Staf Ahli, Satpol PP, BP2T, Disbudpar, Bagian Hukum dan Bagian Organisasi), tim Polresta dan Pengacara Publik. Sistematika kerja dengan pemberitahuan kepada wajib pajak atas kewajiban perpajakan yang belum diselesaikan, dan bila tidak ada respon dilakukan pemasangan stiker peringatan serta police line.

Keuntungan program : Memberikan efek jera, Menjadi shock terapi sekaligus pembelajaran kepada publik Meningkatnya kepatuhan pajak.

11. Operasi simpatik panutan pajak bekerjasama dengan Bank Jatim ke wilayah kelurahan (blusukan), dengan pola jemput bola / pro aktif pelayanan pembayaran PBB serta pemberian paket sembako untuk warga yang membayar PBB

PUSTAKA

4

Resensi Buku :

Tajuk

Krisis Perlindungan Anak Keamanan dan kenyamanan anak semakin tidak terjamin, walau berada dalam rumah maupun sekolah sekalipun.

Masih sangat diperlukan kesungguhan berbagai pihak untuk melindungi anak, terutama institusi penegak hukum. Banyaknya masalah yang menimpa anak Indonesia ini sangat ironis, karena Indonesia secara tegas dalam konstitusi dasarnya sudah menjamin hak asasi anak. Tetapi kenyataannya, tindak kekerasan dan penculikan anak makin nge-tren.

Yang memprihatinkan, kekerasan (seksual) malah terjadi di lingkungan sekolah tingkat PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-kanak), berlabel internasional pula (di Jakarta Internasional School). Misalnya, tindak kekerasan seksual yang menimpa bocah laki-laki berusia 5 tahun. Beruntung, korban “membawa” traumanya dalam mengigau-mimpi. Ternyata korban menerima perlakuan buruk di sekolah. Pelakunya orang dekat, biasa dipanggil dengan sebutan “bapak” dan “embak.”

Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, korban mengalami pembusukan di bagian anus akibat tertular bakteri dan virus herpes. Kasus ini bagai gunung es meluruh. Terbongkar pula, bahwa pada sekolah JIS pernah menerima seorang pedopili buronan FBI (intelejen Amerika Serikat) sebagai guru selama 10 tahun!

Maka tidak bisa tidak, polisi mesti memburu lebih seksama.

Jangan-jangan JIS dijadikan “sorga” pedopilia internasional?

Seks menyimpang di beberapa negara Eropa dan Amerika, sampai gay maupun lesbian boleh menikah sesama jenis.

Tetapi kekerasan seks harus tetap dilarang (dimana pun di seluruh dunia). Hal itu juga menyadarkan para orangtua, bahwa di sekolah pun anak-anak tidak cukup keamanannya. Pada kasus berbeda, penculikan bayi juga masih kerap terjadi di sekolah. Bahkan sedang nge-tren, bayi hilang di rumah sakit. Pertanyaannya, bagaimana sistem keamanan di rumahsakit sampai bisa disusupi maling bayi?

Kekerasan pada anak bukan hanya kejahatan seksual, dan penculikan. Melainkan juga, yang sangat menonjol adalah eksploitasi anak serta kekerasan fisik (menelantarkan, memukul sampai membunuh). Di berbagai area urban, banyak anak terpaksa menjalani pekerjaan sebagai pengemis (dan mengamen) karena diperintah orangtua.

Lebih mengenaskan lagi, banyak pengemis anak yang telah menjadi “budak” sindikat eksploitasi anak.

Sangat ironis, karena secara regulasi Indonesia telah cukup memiliki peraturan dan perundang-undangan. Hanya penegak hukum yang belum terasah nalurinya. Boleh jadi karena tindak kekerasan pada anak (umumnya) jarang dilaporkan, dan dianggap sebagai aib yang harus ditutupi. Padahal di Indonesia, konstitusi dasar telah meng-amanatkan hak anak untuk tumbuh berkembang dengan jaminan lingkungan yang baik.

Hasil amandemen kedua UUD 1945 pada pasal 28-B ayat (2) menyatakan: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlin­ dungan dan kekerasan dan diskriminasi.” Jauh sebelumnya, pada tahun 1990, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990. Dengan meratifikasi konvensi hak anak, Indonesia berkewajiban memenuhi seluruh hak anak yang ada di dalam konvensi itu.

UUD yang disahkan sejak 18 Agustus tahun 2000, seharusnya dijadikan tonggak dalam sistem perlindungan anak. Namun anehnya, selama (lebih dari) 13 tahun sejak amandemen UUD, tindak kekerasan terhadap anak malah semakin menunjukkan tren kenaikan. Makin banyak anak menjadi korban berbagai tindak kekerasan secara fisik maupun mental.

Bahkan KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) menganggap telah sampai pada kondisi “darurat perlindungan anak,” karena banyak tindak kriminal yang dialami anak.

Dalam catatan KPAI, dalam sebulan saja telah terjadi tindak kekerasan seksual anak sebanyak 45 kasus. Sehingga dianalisis oleh KPAI bahwa kejahatan seksual pada anak sudah pada titik sadis dan diluar nalar sehat.

Maka keseksamaan perhatian terhadap sistem perlindungan anak, menjadi sangat urgen, strategis dan kritis. Seluruh pihak meski menyelamatkan tumbuh kembang anak. n

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Pendidikan Ramah Anak Dunia pendidikan Indonesia tercoreng dengan adanya kasus kekerasan seksual terhadap murid TK Jakarta International School (JIS). Seorang murid, berusia enam tahun menjadi korban pelecehan seksual di toilet sekolah. Ibu korban, menduga pelaku merupakan petugas kebersihan di sekolah tersebut dan lebih dari dua orang.

Polisi sudah memeriksa terduga pelaku. Temuan Kementerian Pendidikan berdasar keterangan orang tua murid lainnya lebih mengejutkan, kekerasan seksual di sana diduga telah terjadi bertahun-tahun.

Semua pihak mendukung pengungkapan kasus tersebut serta penjatuhan sanksi pidana, perdata, maupun administratif kepada semua pihak yang bertanggungjawab secara hukum atas terjadi kejahatan itu. Tentunya dalam suatu mekanisme yang adil dan transparan.

Kekerasan seksual terhadap anak didik sangat disesalkan.

Apalagi, pelecehan di sekolah bukan peristiwa pertama di Indonesia. Apa yang terjadi di JIS menjadi begitu menggema karena melibatkan sekolah berstandar internasional. Tapi, kita harus bertekad kejadian serupa tak boleh terjadi lagi di manapun, baik di desa maupun di kota, di sekolah biasa maupun ternama.

Ada banyak hal yang perlu dibenahi dalam dunia pendidikan Indonesia. Kita boleh tidak hanya berkutat tentang kurikulum pendidikan yang sudah seringkali berubah. Perlu dirumuskan pula berbagai masalah lain yang tak kalah serius, sehubungan dengan kenyamanan dalam pendidikan.

Misalnya, soal tata ruang sekolah yang aman bagi anak sekolah. Ini menyangkut arsitektur sekolah yang ramah anak.

Semua kegiatan anak-anak selayaknya bisa diawasi dengan baik. Anak-anak pun merasa aman melakukan berbagai aktivitas di sana. Kajian seperti ini perlu digalakan untuk menyusun bentuk standar sekolah yang ramah anak-anak.

Perekrutan guru dan pegawai sekolah juga memerlukan pengkajian. Mereka adalah orang terdekat dengan anak-anak setiap hari. Para guru harus dipastikan aman dari berbagai kemungkinan kelainan mental atau kelainan seksual. Sistem seleksi tidak hanya soal ketrampilan dan pengetahuan, tapi juga mental dan sikap. Perekrutan pegawai outsourcing bukan tidak boleh, jika memang terpaksa. Tapi harus ada mekanisme penyeleksian yang memadai.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

Pendiri : Alm. H. Moch. Said Dewan PenasIhat: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Jumat Wage 25 APRIL 2014

Mengungkap Misteri Alam Kubur Hampir setiap hari kita mendengar berita meninggalnya seseorang.

Berita itu semestinya menyadarkan kita bahwa hidup di dunia ini sejatinya hanyalah sementara. Siapa pun kita, entah kapan, menunggu giliran untuk meninggalkan dunia ini. Mati adalah kepastian. Buku ini mengungkap rahasia alam setelah alam dunia ini, yakni alam kubur.

A

lam kubur (barzakh), secara etimologi, adalah alam yang membatasi antara dunia dan akhirat, tempat persinggahan sementara sampai manusia dibangkitkan pada hari kiamat. Ketika seseorang dikubur di dalam tanah, urusan belumlah usai. Di alam kubur, manusia mulai memasuki kehidupan babak baru. Mulailah ditunjukkan amalan dan segala perbuatan manusia di dunia. Beruntunglah manusia yang selama hidupnya selalu melakukan amalan-amalan kebaikan, sehingga di alam kubur benar-benar mendapatkan ke­ nikmatan. Sementara, rugilah manusia yang mendapatkan siksaan yang bermacam-macam karena amalan-amalan buruk ketika di dunia (hlm. 5-6).

Buku ini akan membawa kita pada dimensi perenungan yang bermakna. Lakukanlah kebaikan mulai saat ini, selama masih berada di dunia ini.

Nabi Muhammad Saw bersabda, “Suatu yang mengikuti mayat ada tiga, kembali pulang dua dan satu ikut bersamanya; diantarkan keluarganya, hartanya, dan amalnya, maka kembali pulang keluarganya dan hartanya, serta yang tersisa (bersamanya) amalnya.”(HR. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan Nasa’i) (hlm. 20).

Manusia berada di alam kubur sampai datangnya hari kiamat. Menurut Al-Ghazali, selain azab kubur dan nikmat kubur, hal lain yang perlu manusia percayai berkaitan dengan alam kubur ini adalah pertanyaan yang diajukan oleh malaikat Munkar dan Nakir terhadap orang-orang yang dimasukkan ke liang lahat

atau liang kubur. Isi pertanyaan menyangkut masalah keimanan kepada Tuhan dan Rasul-Nya, serta hal lain yang berhubungan dengan akidah (hlm. 28-29).

Agar tidak mengalami siksa kubur, manusia tentu saja harus berhati-hati menjaga sikap dan perbuatannya di dunia. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra., Rasulullah Saw melewati dua kuburan, lalu bersabda, “Sungguh, kedua penghuni kubur itu sedang disiksa. Mereka disiksa bukan karena perkara besar (dalam pandangan keduanya). Salah satu dari dua orang ini (semasa hidupnya) tidak menjaga diri

dari kencing. Sedangkan yang satunya lagi, ia keliling menebar namimah (mengadu domba).”(HR. Muttafaqun ‘alaih). Menurut hadits tersebut, siksa kubur tidak hanya terkait dosa besar yang dilakukan, tetapi juga dosa kecil, seperti tidak menjaga dari najis air kencing (hlm. 53).

Bentuk siksaan di alam kubur bermacam-macam. Rasulullah Saw. bersabda, “Dan, demi Dzat yang jiwaku ada di tangan-Nya, sesungguhnya sehelai kain kecil dari harta ghanimah yang ia curi pada Perang Khaibar yang di luar pembagian ghanimah akan menjadi bara api (di alam kuburnya).”(HR. Bukhari dan Muslim). Hadits tersebut secara implisit juga bisa dikaitkan dengan perbuatan korupsi dengan memakan uang rakyat atau menggunakan harta bukan haknya.

Bagi para pelaku ghibah atau menggunjingkan kejelekan orang lain selayaknya introspeksi. Ghibah diibaratkan memakan bangkai saudaranya sendiri dan dapat mendatangkan siksa kubur. Dalam hadits riwayat Ahmad diterangkan bahwa Nabi Muhammad Saw me-

Bentuk siksaan di alam kubur lainnya sebagaimana diterangkan dalam berbagai hadits adalah dipukul dengan palu godam besar, ditenggelamkan ke bumi, dibelit ular berbisa, mulut ditusuk dengan tombak, disempitkan kuburnya, dan siksaan lainnya. Selama masih di dunia, manusia mungkin abai terhadap kondisinya kelak di alam kubur.

Di dunia melakukan kejahatan, kemaksiatan, dan lemah iman.

Maka, hindarilah perbuatan hina. Bentuk nikmat kubur hendaknya diusahakan selagi masih di dunia, seperti diluaskan kuburnya, ruhnya dikumpulkan bersama orang-orang beriman, diberi rezeki oleh Allah Swt, dan sebagainya.

Selain mendorong pembaca menguatkan keimanan dan melakukan kebaikan di dunia agar mendapatkan nikmat kubur, buku ini juga menerangkan amalan ahli waris untuk orang yang telah me­ ninggal. Maksudnya, orang yang hidup bisa membantu si mayit dalam menghadap fitnah kubur, seperti memohonkan ampunan, menunaikan utang dan nadzar yang belum lunas dilakukan si mayit, sedekah untuk mayit, menjadi anak berbakti, mengamalkan

Judul Buku : Setelah 7 Malam Di Alam Kubur Penulis : Syarif Hidayatullah Penerbit : Safirah, Yogyakarta Cetakan : I, Maret 2014 Tebal

: 180 halaman ISBN : 978-602-255-483-7 Peresensi : Hendra Sugiantoro Pegiat Pena Profetik Yogyakarta

nyaksikan keadaan para pelaku ghibah, yakni kukunya dari tembaga digunakan untuk mencabikcabik wajah dan dada mereka sendiri (HR. Ahmad). Untuk menghindari siksa kubur seperti itu, maka hindarilah berghibah (hlm.

108).

nasihat dan ilmu orang yang telah meninggal, menggunakan warisannya untuk kebaikan umat, dan masih banyak lainnya.

Dengan mengetahui rahasia alam kubur, buku ini membingkai hidup kita agar selalu dalam kebaikan. Hindarilah siksa kubur.

Selama hidup di dunia, marilah berlomba mendapatkan nikmat kubur dengan menguatkan keimanan dan melakukan amalan kebaikan. n

Resensi Buku :

D

unia Arab yang kita kenal merupakan sebuah dunia yang kental de­ ngan nuansa religiusnya (Islam). Para perempuannya mengenakan hijab sebagai busananya.

Hijab menjadi simbol tersendiri bagi kaum perempuan Arab. Namun demikian, ada se­suatu yang kontras di balik hijab itu. Hal itu sebagaimana yang dikemukakan oleh Shereen El Feki dalam buku yang berjudul “Seks & Hijab; Gairah dan Intimitas di Dunia Arab yang Berubah” ini. Di dalamnya, penulis mengulas tentang sesuatu yang ada di balik hijab tersebut, yakni gairah seksualitas kaum hawa di Arab, terutama Mesir.

Dengan sangat gamblang, Shereen mengungkap sisi lain tentang para perempuan Arab. Dia menguraikannya dengan begitu jelas tentang kehidupan seksual masyarakat Arab yang terjalin erat dalam agama dan tradisi, politik dan ekonomi, serta gender dan generasi. Shereen melalui laporan ini menampilkan informasi terbaru dan segar tentang sejarah seksual di dunia Arab; dari tabu seks pra­ nikah sampai urusan suami-istri di tempat tidur; dari tulisan hangat terkait seks sampai film porno; dari perdebatan ihwal pendidikan seks dan aborsi hingga perbincangan perihal single parent tanpa nikah; dari booming seks komersial sampai perjuangan kaum heteroseksual (hlm. 19).

Tidak ada yang ditutup-tutupi oleh Shereen. Dia hanya menginformasikan sesuai apa yang dilihatnya. Dunia Arab ternyata bukan hanya religiusitas, melainkan seksualitas yang berada di luar koridor keabsahan perspektif agama juga turut menjadi realitas.

Hal itu seperti dua sisi mata uang, yang satu membelakangi yang lainnya. Mesir, yang merupakan bagian dari dunia Arab, secara tersembunyi telah menampilkan tabir-tabir ketabuan seksual. Ternyata

Seks dalam Balutan Hijab memang sudah lazim dan tetap tersembunyi, pelacuran menjadi salah satu jalan yang ditempuh oleh sebagian kaum perempuan Mesir tersebut. Sebagaimana lazimnya, berbagai alasan ada di balik pelacuran tersebut; kenapa mereka melacur?

Profesi seks bisa dibilang merupakan kisah sukses kebijakan infitah Mesir, kemenangan sektor swasta yang menawarkan berbagai layanan untuk memenuhi segala jenis selera dan anggaran— meskipun dengan ongkos manusia yang mahal. Profesi seks merupakan salah satu cerminan paling jelas dari kekuasaan petriarki yang sedang berlangsung di Mesir dan dunia Arab yang lebih luas, dan suatu ukuran betapa tak konsistennya individu dan masyarakat me­reka mengenai masalah seks, mengklaim

ketaatan pada hukum Islam sementara pada saat yang sama mengabaikan, atau bahkan melakukan, eksploitasi dan pelecehan terhadap mereka yang berada di dalam bisnis tersebut, baik dengan kemauan atau paksaan (hlm. 284).

Masyarakat Mesir merupakan masyarakat yang jarang memperbincangkan seks, tetapi banyak dari mereka yang melakukan praktiknya dengan pasangan tidak sah mereka. Dengan kata lain, pelacuran di Mesir merupakan bagian terselubung dan tetap aman untuk dilakukan meskipun ada jeratan hukumnya.

Fenomena seks dan pelacuran tersebut seperti hendak menyangkal bahwa agama yang tegas mengharamkannya ternyata hanya ada di dalam ucapan para ulama. Sementara itu, konsistensi fenomena pelacuran menjadi sisi hitam dan kelam di balik ketaatan beragama. Lebih dari itu, berbagai aspek justru menjadi latar belakangnya; tuntutan ekonomi, kekotoran perilaku politik, konservativisme tradisi, dan kedok salah agama berbaur menjadi satu dan memunculkan wajah seks di balik balutan hijab.

Padahal, negara (Mesir) pun pada dasarnya telah melarang perilaku asusila yang menyimpang tersebut. Pekerja seks komersial termasuk

ilegal di Mesir, dengan hukuman paling lama tiga tahun penjara dan denda 300 pound Mesir (50 dolar AS) kepada “setiap orang yang biasa mempraktikkan tindakan asusila atau pelacuran”, serta hukuman bagi mereka yang membantu atau bersekongkol dalam praktik tersebut, meskipun para pelanggan tetap lolos dari jeratan ini (hlm 238).

Tidak bisa dibantah lagi bahwa penelusuran yang dilakukan oleh Shereen El Feki, seorang penulis dan jurnalis keturunan MesirInggris tersebut benar-benar telah membuka mata publik tentang sesuatu yang ada di balik hijab masyarakat Mesir secara khusus dan masyarakat Arab secara umum. Balutan indah hijab ternyata menyimpan sesuatu yang tidak pantas bersandang hijab.

Dengan membaca buku yang berjudul “Seks & Hijab; Gairah dan Intimitas di Dunia Arab yang Berubah” ini, para pembaca diajak untuk menelusuri seks di balik hijab. Tautan seks (pelacuran) dengan hijab (agama) memang tidak bisa disambungkan karena pelacuran merupakan larangan agama.

Arab yang dulunya begitu religius, realitas yang ada kini berkata lain. Balutan ayat-ayat suci yang berupa firman Tuhan ternyata telah bercampur aduk dengan bisikan dari setan yang terkutuk berupa seks pelacuran.

Lebih dari itu, hijab yang seharusnya menjadi mediasi penolakan seks secara haram, ternyata tidak diartikan demikian, justru menjadi naungan untuk menutupi kebejatan moral. n

Judul Buku : Seks & Hijab; Gairah dan Intimitas di Dunia Arab yang Berubah Penulis : Shereen El Feki Penerbit : Pustaka Alvabet, Jakarta Cetakan : Pertama, 2013 Tebal : 444 halaman Peresensi : Lusiana Dewi Pengajar di RA DWP UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Bangkalan: Aditiya Roosvianto, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Per­usahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Jumat Wage 25 APRIL 2014

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

KELANA

Bupati Gresik Kembali Meraih Penghargaan K3 Gresik, Bhirawa Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto kembali meraih penghargaan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) dari Gubernur Jatim, DR H Seokarwo SH MHum di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (23/4) lalu Penghargaan yang diserahkan kepada Bupati Gresik sebagai pembina K3 ini terbilang istimewa. Sebab, meskipun berada diperingkat kedua setelah Kab Sidoarjo, namun Gresik telah menempatkan 61 perusahaannya sebagai peraih penghargaan Sistem Managemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) serta Zero Accident tingkat Propinsi Jatim tahun 2014. ‘’Jumlahnya mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang hanya 43 perusahaan,’’ kata Bupati bangga usai menerima penghargaan.

Seperti yang diharapkan Gubernur, Bupati Gresik mengatakan, penghargaan ini sebagai supremasi tertinggi untuk keselamatan para pekerja. Dengan banyaknya perusahaan yang ada di Gresik, program ini sangat mendukung. Untuk dapat mewujudkan Zero Accident dibutuhkan kerjasama semua pihak, baik pemerintah, perusahaan maupun pekerja. Budaya K3 wajib dilaksanakan disetiap perusahaan.

Meskipun program ini membutuhkan biaya yang tak sedikit, kerja keras serta koordinasi yang menyeluruh.Namun kalau program ini dijalankan akan menguntungkan. ‘’Pelaksanaan K3 dan sistem manajemen K3 di perusahaan tak dapat diabaikan dan menjadi salah satu kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan. Terbukti dengan program ini dapat menekan kecelakaan kerja sampai zero accident yang secara langsung dapat menekan cost perusahaan,’’ kata Bupati serius.Q eri

Pansus Temukan Kemerosotan Kinerja Eksekutif Gresik, Bhirawa Hasil rapat panitia khusus (Pansus) DPRD Gresik, terkait dengan Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban (LKPj) Bupati penggunaan APBD 2013. Pansus menilai, kinerja eksekutif merosot dan harus di sorot agar lebih giat dan tetap bersemangat.

Menurut Ketua Pansus LKPj, M Syafi’ AM pada wartawan Kamis ( 24/4 ) mengatakan, temuan sementara ini antara lain pada kinerja pada PDAM, perizinan, infrastruktur dan pendidikan.

Pada PDAM, ini terkait program air bersih yang tak terealisasi, dan pemasangan pipa induk dari Morowudi hingga Cerme.

Padahal, anggaran sudah digedok dan nyatanya tidak terlaksana. ‘’Padahak di awal tahun telah gencar diprogramkan, ternyata hingga kini tak terealisasi. Terkait perizinan investasi perumahan yang banyak masalah, juga masih adanya banjir kota yang kerap dikeluhkan warga. Terakhir, adalah masalah pendidikan yang masih banyak masalah,’’ kata Syafi’.

Dalam rapat lanjutan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ), Pansus akan memplototi satu persatu.

Pada rapat Pansus perdana yang hanya memanggil tim teknis Pemkab, yaitu Bapeda memang menemukan banyak permasalahan. Nanti, juga ada laporan dari masing-masing perwakilan Komisi terkait dengan ini.

Senada, Sekertaris Komisi C DPRD Gresik, Muhajir mengatakan, meski kini masih sedikit yang di ketahui tapi sudah bisa menemukan banyak permasalahan dalam kenerja bupati selama periode 2013 kemarin. Salah satu permasalahan pokok dari tahun ke tahun adalah masih banyaknya perusahaan yang membuang limbah sembarangan.Q kim

Partai Golkar Dominasi Suara Terbanyak di Gresik

Gresik, Bhirawa Partai berlambang pohon beringin, Golkar mendominasi perolehan suara pemilu legislatif di Kab Gresik, sesuai hasil rekapitulasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) wilayah setempat.

Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaran KPU Gresik, Ahmad Roni, Kamis (24/4) kemarin mengatakan, rencananya hasil keseluruhan rekapitulasi KPU Gresik akan dilaporkan dalam rapat pleno terbuka yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jatim di Hotel Singgasana, Surabaya, malam ini. ‘’Jadwal kita melaporkan hasil rekapitulasi pelaksanaan Pileg 2014 wilayah Gresik nanti pukul 16.00 WIB sore di Surabaya. Dan dari total hasil hitungan Partai Golkar memang mendominasi suara di Gresik, disusul PKB, PPP dan PDI Perjuangan,’’ tuturnya.

Roni menjelaskan, partai yang dipimpin Bupati Gresik Sambari Halim Radianto itu memperoleh 11 kursi, disusul PKB dengan 8 kursi, PPP dengan 7 kursi, PDIP, PD serta Gerindra masing-masing 6 kursi, serta PAN 5 kursi dan Nasdem 1 kursi. ‘’Hasil Pileg tahun ini sangat berbeda dengan beberapa tahun sebelumnya, sebab tahun lalu selalu dikuasai PKB untuk wilayah Kab Gresik, yakni dua periode berturut-turut 2004-2009 serta 2009-2014,’’ ucapnya.

Roni mengaku, selama proses rekapitulasi pihaknya tak menemukan masalah, meski sebelumnya dikabarkan akan terjadi kericuhan karena banyaknya simpatisan partai politik yang hadir.

Sehingga KPU langsung bekerja sama dengan Polres Gresik melakukan pengamanan dengan melibatkan 15 personel kepolisian, ditambah dengan lima anggota TNI, serta tiga Satpol PP untuk bersiaga mengawal berlangsungnya rekapitulasi.Q eri

5

1.055 PNS Dapat SK Pengangkatan Sidoarjo, Bhirawa Sebanyak 1.055 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Sidoarjo mulai berbangga hati.

Pasalnya, pegawai mulai dari golongan I, II, III dan IV telah mendapatkan SK Kepangkatan.

Prosesi penyerahannya SK Pengangkatan telah dilakukan langsung oleh Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah SH MHum didampingi Wakil Bupati, MG Hadi Sutjipto SH MM bersama Sekretaris Daerah Vino Rudi Muntiawan SH di Alun-alun, kemarin (24/4) secara simbolis usai upacara penyerahan.

Bupati Saiful menegaskan, kalau kenaikan pangkat itu diberikan karena para PNS dianggap berhasil mengemban serangkaian tugas dengan baik, tanggung jawab dan kewajiban dalam melaksanakan tugastugas pelayanan publik pemerintahan dan pem bangunan.

Kenaikan pangkat ini sebagai penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap negara. ‘’Bukan semata-mata hak yang harus diberikan setiap empat tahun sekali kepada setiap PNS,’’ katanya.

Sehingga Bupati Sidoarjo meminta kepada para PNS yang menerima SK Kenaikan Pangkat untuk bersyukur. Ung kapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dapat diwujudkan dalam tugas dan kewa-

jiban dengan penuh rasa tanggung jawab dimasa-masa yang akan datang. ‘’Diterimanya SK kenaikan pangkat saudara pada jenjang setingkat lebih tinggi, bukan berarti langkah perjuangan saudara semakin surut. Justru sebaliknya, apa yang kita peroleh saat ini harus lebih memacu semangat untuk terus bekerja dan berkarya. Karena

masa depan Kab Sidoarjo berada di pundak saudarasaudara sekalian,’’ pesannya.

Bupati Saiful Ilah berharap besar kepada suluruh karyawan,supaya dapat mengemban tugas dan tanggung jawab yang telah dipercayakan dengan sebaik-baiknya. Demi mengedepankan kepentingan umum, bangsa dan negara serta mampu bersikap pro-

Wali Kota Perintahkan Warga Tolak Raskin Jelek Kota Mojokerto, Bhirawa Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus memerintahkan masyarakat berani menolak dan mengembalikan jatah beras warga miskin (Raskin) jelek. Raskin yang masuk kategori jelek diantaranya kualitas berasnya tak layak untuk dikonsumsi maupun ketepatan berat beras yang dibagikan juga tak sesuai dengan berat yang tertera di bungkusnya. ‘’Ketika akan menerima raskin harus dicek, kualitas berasnya maupun berat timbangannya. Kalau tidak sesuai kembalikan. Biar nanti diurus

kelurahan,’’ ujar Mas’ud Yunus, ketika Sidak pembagian Raskin beras di kantor Kel Surodinawan, Kec Prajuritkulon, Kamis (24/4) kemarin.

Dalam Sidaknya, wali kota mengecek kualitas beras yang dikemas dalam karung seberat 15 kilogram dan menimbang berat beras itu, didampingi Kepala Dinas Sosial Sri Mudjiwati, dan Lurah Surodinawan Supartoyo.

Di hadapan warga miskin penerima Raskin, wali kota berharap pembagian beras untuk rumah tangga miskin ini bisa diterima dan bermanfaat untuk memenuhi

kariyadi/bhirawa

Wali Kota Mojokerto, H Mas’ud Yunus didampingi Kadis Sosial, Sri Mujiwati, memeriksa kualitas Raskin sebelum dibagikan, Kamis (24/4) kemarin.

kebutuhan sehari-hari. ‘’Pengawasan kita terjunkan kader pemantu hingga aparat kelurahan. Agar setiap penyimpangan dapat di deteksi sejak awal,’’ tambah wali kota.

Raskin yang mulai dibagikan kemarin, merupakan jatah raskin yang bersumber dari APBD kota Mojokerto.

Sementara itu, Sri Mujiwati kepala Dinas Sosial Kota Mojokerto menjelaskan, rumah tangga miskin penerima Raskin di Kota Mojokerto yang bersumber dari APBN sebanyak 5,205 sasaran. Sedangkan yang bersumber dari APBD sebanyak 1.440 sasaran.

Meski sumbernya berbeda, Mujiwati memastikan tak akan ada penerima Raskin yang dobel. Pasalnya seluruh penerima. Sudah tertulis dalam data yang didasarkan atas byname by adress. Raskin yang didistribusikan kemarin merupakan jatah warga selama tiga bulan, Januari, Februari dan Maret.

Setiap bulan setiap warga miskin mendapatkan. Jatah Raskin 15 kilogram. ‘’Masyarakat hanya dibebani membayar Rp1.600. Per kilgram Raskin.Standard berasnya medium,’’ tands Sri Mujiwati lagi.Q kar

Pemkab Sidoarjo Resmikan Perbaikan Infrastruktur Jalan Sidoarjo, Bhirawa Pemkab Sidoarjo meresmikan perbaikan infrastruktur jalan di Desa Kedungturi, mengingat keberadaan jalan itu sangat diperlukan untuk aktivitas warga sekitar.

Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah di Sidoarjo, Kamis (24/4) mengatakan, pembangunan perbaikan jalan di kawasan itu atas partisipasi dari PT Ispat Indo yang berada di desa yang berada di Kec Taman itu. ‘’Kami bangga dengan ada nya perbaikan infrastruktur berupa jalan ini karena bisa meningkatkan perekonomian warga dan juga perusahaan itu,’’ ucapnya.

Bupati Saiful Ilah mengemukakan, jalan yang dires-

achmad suprayogi/bhirawa

Bupati Sidoarjo ketika menyerahkan SK Kepangkatan secara simbolis.

mikan itu memiliki panjang 600 meter dengan lebar 7 meter yang selama ini digunakan sebagai warga untuk akses keluar masuk ke dalam kawasan Wage, Sidoarjo. ‘’Pemkab Sidoarjo juga mempunyai program mengundang pihak pengusaha untuk partisipasi dalam pembangunan jalan sebagai wujud kemitraan antara pemerintah dengan pengusaha, karena industri juga membutuhkan konstruksi jalan yang mampu dilintasi kendaraan berat,’’ tuturnya.

Sementara itu, Direktur PT Ispat Indo, Baldeo Prasad Blanka pada acara peresmian peningkatan jalan ini mengatakan, pembangunan pe-

ningkatan jalan ini merupakan satu bentuk kepedulian perusahaan untuk turut membantu program pemerintah dalam hal pembangunan infrasruktur jalan. ‘’Kami juga telah memberikan kontribusi kepada pemerintah dan bantuan kepada masyarakat sekitar lingkungan perusahaan setiap tahunnya terutama pada saat hari besar,’’ ujarnya.

Ia mengatakan, peningkatan jalan sepanjang 600 meter yang membentang dari PT Ispat Indo hingga Jalan Raya Surabaya - Mojokerto itu dengan konstruksi paving yang kekuatan nya dirancanang mampu menahan kendaraan berat yang melintasinya.Q ali

fesional dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab Sidoarjo, Sri Witarsih SH mengatakan kalau jumlah 1.055 itu terdiri dari gologan IV/ a, IV/b sebanyak 171 orang, golongan III/a ,III/b, III/c, IIId sebanyak 342 orang, golongan II/ a, II/b, II/c, IId sebanyak 494 orang dan golongan I/c dan I b

sebanyak 48 orang.

Sri Witarsis menegaskan, kalau penyampaian SK Kenaikan Kepangkatan sekarang dilakukan langsung oleh Bupati Sidoarjo. Sebelumnya penyampaian SK Kenaikan Pangkat melalui instansi masing-masing. Tujuannya, Agar para PNS bisa mendapatkan pengarahan secara langsung dari Bupati Sidoarjo.Q ach

Bupati Curiga Ada yang Tak Beres di PDAM Sidoarjo Sidoarjo, Bhirawa Penolakan karyawan PDAM Sidoarjo untuk tak mau dipimpin kembali oleh jajaran direksi saat ini, membuat Bupati Saiful ILah SH MHum menaruh kecurigaan, ada yang tidak beres yang sedang terjadi di BUMD milik Pemkab Sidoarjo itu. ‘’Pasti disitu sedang ada apa-apa, kalau menolak harus ada alasannya, tidak boleh arogan,’’ komentar singkat Saiful Ilah, usai menyerahkan SK kenaikan pangkat pada PNS di Kab ali/bhirawa Sidoarjo, di Alun-alun Sidoarjo, Kamis (24/4) kemarin.

H Saiful Ilah SH MHum Tentang penolakan karyawan untuk dipimpin lagi oleh jajaran direksi PDAM saat ini, yang akan mencalonkan lagi untuk periode 2014-2019 nanti itu, menurut Saiful akan segera dibicarakan bersama supaya cepat ada solusinya dan tak berlarut-larut. Sehingga tak sampai menganggu pelayanan publik di Sidoarjo. Sebab kalau pelayanan sampai terganggu, maka tentu saja akan menjadi jelek atau bahkan bisa sampai mengakibatkan BUMD Sidoarjo bangkrut. Kalau itu sampai terjadi, maka yang akan rugi nantinya akan dialami banyak pihak. ‘’Siapapun nanti yang akan memimpin PDAM, saya minta supaya bisa memimpin pada semua aspek, baik itu pelayanan maupun kepemimpinan,’’ kata Saiful.

Sementara itu, Sekdakab Sidoarjo, Vino Rudi Muntiawan SH menyampaikan, masa kerja jajaran Direksi PDAM Sidoarjo saat ini akan berakhir pada Juli 2014 nanti. Tentang jadwal seleksi direksi secara fit and propert test, namun ia mengaku masih belum mendapat laporan dari Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Ir Handayani MSI. Menurut Vino, siapa saja dipersilahkan untuk melamar sebagai Direksi PDAM Sidoarjo, asal memenuhi persyaratan. PNS Sidoarjo juga bisa melamar, namun tentu saja sebelumnya harus bersedia mengundurkan diri dulu dari PNS. Sebab untuk jadi Direksi PDAM tak boleh merangkap jabatan.

Seperti diketahui, mendekati masa jabatan Direksi PDAM Sidoarjo yang akan berakhir pada Juli 2014, karyawan PDAM Sidoarjo tercatat sudah dua kali ini berdemo menolak dipimpin lagi oleh direksi yang saat ini masih menjabat.

Demo pertama pada bulan Maret kemarin, yang langsung menghadap Bupati Saiful Ilah, di Pendopo Delta Wibawa. Demo kedua, kembali digelar, Selasa (22/4) lalu, dilakukan dengan damai di kantor PDAM Sidoarjo, Jl Pahlawan Nomor 1 Sidoarjo.

Dalam menyampaikan aspirasinya, karyawan PDAM hanya membentangkan spanduk yang berisikan tulisan kalau mereka tak ingin dipimpim kembali oleh jajaran direksi saat ini.

Menurut informasi di intern PDAM Sidoarjo, Dirut PDAM Sidoarjo saat ini, Djayadi, tidak mungkin bisa mencalonkan lagi, sebab sudah dua periode menjabat Dirut. Maka ia akan pensiun per Juli 2014. Sehingga yang ada peluang menjadi Dirut PDAM Sidoarjo periode 2014-2019 nanti, adalah Dirum saat ini A Basit Lao dan Dirtek Iwan Prasetya.

Humas PDAM Sidoarjo, Yoyok Supriyanto SH menyampaikan, nantinya akan ada pernyataan resmi dari Dirut PDAM, Jayadi, terkait demo tuntutan karyawan PDAM Sidoarjo itu.Q ali

Perizinan Online Sidoarjo Tembus 15 Besar di Indonesia Inovasi pelayanan perizinan secara online yang kini sedang diterapkan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Sidoarjo sudah menembus angka 15 besar, dalam kegiatan kompetisi inovasi pelayanan yang diselenggarakan Kementerian PAN tahun 2014 ini.

Sebelumnya, inovasi dari Kab Sidoarjo itu masuk dalam 515 inovasi yang diusulkan dari berbagai daerah di Indonesia. Kemudian oleh tim pakar dari Kementerian PAN, terus disaring lagi dan masuk dalam 99 besar, kemudian masuk dalam 33 besar hingga menembus 15 besar.

Menurut Kepala BPPT Sidoarjo, Drs Ahmad Zaini MSi, pada saat menyaring untuk masuk dalam angka 15 besar itu, tim penilai dari Kemenpan

datang secara mendadak ke Sidoarjo. Mereka melihat secara langsung aplikasi perizinan online yang diterapkan di BPPT Sidoarjo itu. ‘’Mereka datang tanpa ada pemberitahuan, setelah masuk 15 besar ini, inovasi perizinan online BPPT Sidoarjo akan dinilai lagi untuk bisa masuk dalam angka 9 besar,’’ papar Zaini, Kamis (24/4) kemarin.

Zaini juga menjelaskan, apabila inovasi perizinan

ali/bhirawa

Drs Ahmad Zaini MSi online Sidoarjo itu nantinya tak bisa menembus angka 9 besar, ia tak terlalu mempermasalahkannya. Sebab baginya yang terpenting sudah

memberikan pelayanan public yang terbaik bagi masyarakat.

Sesuai prinsip pelayanan public, maka pelayanan harus sederhana, cepat, murah dan transparan. ‘’Atas dasar itulah kami menerapkan perizinan secara online,’’ kata Zaini.

Dengan perizinan secara online, menurut Zaini, bisa dilihat kelebihannya. Yakni bila perizinan manual butuh waktu 24 hari maka dengan online hanya cukup 14 hari.

Dengan perizinan online, pemohon juga cukup datang sekali saja ke Kantor BPPT. Bila perizinan manual bisa jadi harus mondar-mandir. Juga efisien biaya, sebab bila perizinan manual harus ada foto copy masing-masing perizinan.

Tapi bila perizinan online

cukup foto copi satu kali persyaratan saja.

Sementara itu, disampaikan Kabag Organisasi Kab Sidoarjo, Drs Ahadi Yusuf MSi, kedepan tidak hanya BPPT Sidoarjo saja yang nantinya ikut dalam kompetisi inovasi pelayanan yang diselenggarakan Kementerian PAN itu.

Tetapi kalau bisa semakin banyak SKPD yang ikut, karena punya inovasi pelayanan public di tempatnya masingmasing.

Karena dengan semakin banyak SKPD di Sidoarjo yang punya inovasi pelayanan public, maka akan semakin mempermudah, mempercepat dan tak menghambat pelayanan kepada masyarakat Sidoarjo dan masyarakat lainnya.Q ali

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Langgar UU Lalu Lintas, Puluhan Bentor Diamankan Probolinggo, Bhirawa Penindakan terhadap Becak motor (Bentor) dilakukan sebagai bentuk upaya untuk menekan angka kecelakaan lalulintas di lingkungan Kabupaten Probolinggo. Puluhan Becak Motor (Bentor) diamankan petugas kepolisian dari Satlantas Polres Probolingo. Puluhan bentor tersebut diambil dari berbagai titik persimpangan yang masih kerap digunakan oleh masyarakat.

Hal ini dilakukan karena memang diberatkan UU,pasalnya, para pengguna bentor melanggar pada aturan dan Pasal 48 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Persyaratan Teknis dan Layak Jalan Kendaraan Bermotor serta Pasal 52 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Modifikasi Kendaraan bermotor.

Polisi Lalu lintas Polres Probolinggo mengawali opearsinya sejak 21/4 disepanjang jalan raya Panglima Sudirman kota Kraksaan dan menyisir di daerah lainnya diluar kota Kraksaan.

Setelah berhasil mengamankan puluhan bentor, sebagai langkah yang bersifat membangun kepada pemilik bentor, Kasat Lantas Polres Probolinggo AKP Warih Hutomo akhirnya memberikan pembinaan dan menerangkan pelanggaran-pelanggaran dari kendaraan yang dimodifikasi seperti bentor, serta mereka dibekali buku pedoman tentang tatacara berlalulintas.

Selain bentor, pihaknya juga masih mengincar kereta kelinci yang terkadang masih digunakan di jalan raya, karena menurut AKP Warih, tidak semestinya kereta kelinci itu digunakan di jalan raya, itu tempatnya di lingkungan Pariwisata saja.

Sebab, kereta kelinci juga sangat berdampak negatif kepada penumpangnya.Q wap

KPU Terima Laporan Dana Kampanye Tujuh Parpol Jember, Bhirawa Hingga batas akhir yang ditentukan, baru tujuh partai politik peserta pemilu yang melaporkan dana kampanyenya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember. Sedang lima Partai politik lainnya sampai sekarang masih belum menyerahkan laporannya.

"Kelima partai tadi, adalah Partai Nasdem, PKB, Partai Gerindra, PKS dan PKPI. Pelaporan dana kampanye ini merupakan laporan tahap ketiga, yakni mulai periode Tanggal 3 Maret sampai dengan 17 April 2014," ungkap Kasubag Hukum KPU Kabupaten Jember, Siti Nur Indah, Menurutnya, isi dari laporan tadi, meliputi tiga laporan dana kampanye, yakni laporan terkait sumbangan dana kampanye partai. Kedua, laporan terkait rekening khusus dana kampanye, dan yang ketiga adalah laporan awal dana kampanye yang harus disesuaikan dengan edaran pada tahap kedua.

Pelaporan tahap ketiga ini, ungkap Siti sesungguhnya hampir sama dengan pelaporan tahap kedua. Tetapi yang membedakan dalam tahap ketiga ini, adalah dimasukkannya Formulir Model DK-10. "Artinya, pelaporan dimulai dari awal ditetapkannya partai politik sebagai peserta Pemilu, sampai pembukuan berakhir yakni Tanggal 17 April lalu," tandasnya pula.Q efi

Jumat Wage 25 APRIL 2014

Sorotan pada TNI Lebih Kencang Dalam Pilpres 2014 Tulungagung, Bhirawa Komandan Korem 081/Dhirot Sahajaya (DSJ), Kolonel Inf Widodo Iryansyah SSos MM, bersyukur karena dalam pelaksanaan Pileg 2014 seluruh anggota TNI di wilayahnya berlaku netral. Dia berharap kondisi tersebut tetap dipertahankan dalam penyelenggaraan Pilpres 2014 mendatang.

“Kami bersyukur tidak ada satu kasus pun dalam Pileg 2014 yang melibatkan TNI. Kami berharap semoga kenetralan TNI tetap dapat dijaga sampai Pilpres 9 Juli mendatang,” ujarnya seusai meresmikan pengoperasian kantor baru Koramil 0807/01 Tulungagung, Kamis (24/4).

Diakui, Kolonel Widodo, sorotan pada TNI akan lebih kencang terkait kenetralatannya pada pelaksanaan Pilpres 2014 mendatang. “Wartawan tahu sendirilah. Tidak usah mancing-mancing atau dijelaskan,” paparnya sembari tersenyum.

Seperti diketahui, dalam Pilpres 2014, tidak hanya kalangan sipil yang dipastikan berlaga dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat tersebut. Beberapa purnawiran TNI kini sudah ada pula yang digadang-gadang untuk tampil dalam Pilpres 2014.

Kolonel Widodo kemarin menyatakan keberhasilan dan suksesnya penyelenggaraan Pileg 2014 tak bisa dilepaskan juga dari peran pers. Karenanya dia memberi apresiasi

tinggi pada insan pers. “Terima kasih pada teman-teman pers. Kesuksesan Pileg tak bisa dilepaskan dari peran pers,” tuturnya.

Kepentingan yang Lebih Besar Sementara itu, terkait peresmian kantor baru Kodim 0807/01 Tulungagung, perwira dengan tanda pangkat melati tiga dipundaknya ini mengungkapkan perpindahan tersebut untuk kepentingan yang lebih besar. “TNI selalu mengutamakan kepentingan umum dan rakyat. Di sini pun (di tempat yang baru) keadaannya lebih nyaman. Tidak bising oleh kendaraan umum. Apalagi disini gedungnya baru dan ada ac-nya juga,” paparnya lagi.

Sebelumnya, Makoramil 0807/01 Tulungagung berada di sisi timur Terminal Bus Tulungagung. Akibat proyek perluasan terminal kemudian makoramil pindah ke belakang terminal yang kini bernama Terminal Gayatri tersebut.

Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo SE, yang kemarin juga hadir dalam acara peresmian Makoramil 0807/01 Tulung-

wed/bhirawa

Kolonel Widodo saat menandatangani prasasti pengoperasian kantor baru Koramil 0807/01 Tulungagung yang disaksikan Bupati Syahri Mulyo dan anggota Forpimda Tulungagung kemarin. agung berharap kepindahan makoramil ketempat yang baru dapat menyegerakan pembangunan fasilitas tambahan di Terminal Gayatri.

“Makoramil yang lama saat ini belum bisa dibongkar sebelum administrasinya tuntas.

TNI sedang berusaha untuk menyelesaikannya secepatnya. Nanti setelah ada pemeriksaan selesai baru bisa dibongkar,” katanya.

Hadir dalam peresmian Makoramil 0807/01 Tulungagung, selain Bupati Syahri Mulyo,

Kursi DPRD Tuban PKB Tak Sesuai Target KPR Prihatin Keterwakilan Perempuan Tuban, Bhirawa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Tuban gagal meraih kursi yang direncanakan dalam pemilihan umum legeslatif (Pileg) yang digelar pada 9 April kemarin. Partai yang identik dengan gerbong politik warga nahdliyin (NU) ini meraih 14 Kursi wakil rakyat dari 15 kursi yang ditargetkan.

“Target kami minimal 15 Kursi, tapi dari real count diinternal partai kita mendapatkan 14 Kursi.

Namun kami sangat berterimakasih pada masyarakat utamanya warga NU yang berkenan kembali ke rumah politik NU,” kata Sekretaris Tanfidz DPC PKB Tuban HM. Miyadi, S.Ag, MM., yang juga terpilih menjadi wakil rakyat dari dapil I. HM. Miyadi, S.Ag, MM yang mendapatkan suara terbanyak untuk caleg se-kabupaten Tuban yakni 8.366 (suara) ini mem-

prihatinkan dan berharap banyak pada Caleg perempuan nantinya bisa berbuat banyak di gedung DPRD Tuban, pasalnya dari 50 Caleg di DPRD Tuban hanya ada 5 perempuan. “Bagimana lagi, ini sudah menjadi pilihan rakyat, cuma kita berharap mereka yang terpilih bisa ikut mewarnai dan berperan penuh untuk keterwakilan perempuan nantinya,” harap Miyadi saat dikonfirmasi Bhirawa (24/4).

Di tempat terpisah, Nunuk Fauziyah Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Koalisi Perempuan Ronggolawe (KPR) saat dikonfirmasi terkait hal ini mengungkapkan, selain hal tersebut sudah menjadi pilihan rakyat juga partai pada saat caleg perempuan hanya setengah hati selain karena untuk memenuhi kuota persyaratan saja.

“Yang pertama adalah dari partai itu sendiri, banyak perem-

puan yang berbobot dan kwalitas tapi tidak dicalonkan dan mungkin selama ini mereka belum bisa membawa aspirasi perempuan. 9 anggoata DPRD saat ini dan priode nanti yang hanya 5 orang ini adalah kemunduran, dan dari 5 orang tersebut 2 incumbent, ini adalah kerja berat bagi mereka, karena masalah perempuan dan anak dikabupaten Tuban semakin kimplek,” kata Nunuk.

LSM yang bergerak dalam pendampingan perempuan dan anak ini berharap pada para wakil rakyat, utamanya yang perempuan mampu membaca dan mengaklokasin anggran yang berbasis gender. “Utamanya DPRD yang baru, selain harus faham tentang Perda perlindungan anak, Perlindngan korban ibu dan anak, serta Perda pendidikan yang baru disahkan beberapa pekan yang lalu,” harap mantan Aktifis PMII ini.Q hud

Jalan Menuju Makam Aryo Tejo Rusak Parah

Ratusan Kader Tuntut Mundur Ketua DPC Nasdem

Tuban, Bhirawa Satu jalur yang menghubungkan Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, dengan salah satu desa di Kecamatan Parengan mengalami kerusakan yang cukup parah.

Jalan tersebut terletak di Dusun Sumberan, Desa Sumurgung, Kecamatan Montong.

Jalan tersebut, juga akses satu-satunya menuju Desa Dagangan Kecamatan Parengan, letak dimana makam Aryo Tejo, yaitu Bupati Tuban yang pertama kali masuk islam di makamkan. "Jalan ini rusak tergerus air, rusak sangat parah," jelas Fatkhur (28), salah satu warga Desa Dagangan (24/4).

Saat ini, aspal jalan bahkan sudah tidak terlihat sama sekali. Berganti dengan batu-batu dan kubangan air di sana sini.

Sehingga selain rusak dan berlubang, jalan tersebut juga sangat licin karena pecahan batu kerikil telah bercampur dengan air.

Kendati jalan yang rusak tidak sampai 1 kilo meter, tetapi letak jalan yang berada ditanjakan sangat membahayakan warga. Utamanya warga yang berasal dari Kecamatan Montong dan bermaksud mengunjungi Desa Dagangan. Q hud

Jember, Bhirawa Ratusan kader Partai Demokrat (Nasdem) menggelar aksi unjuk rasa dibundaran depan gedung DPRD Jember, Kamis (24/4). Mereka menuntut Ketua DPD Nasdem M. Ikhsan mundur dari jabatannya karena dianggap tidak mampu menjalankan roda organisasi secara tranparan.

Dalam orasi mereka memprotes keras kinerja kepemimpinan pengurus DPC Nasdem selama Pemilu )ang digelar 9 April kemarin."Banyak kejanggalan utamanya menyangkut keuangan partai yang tidak dilaporkan secara transparan. Karena selama ini banyak anggaran yang tidak mengalir kebawah untuk pemenangan partai," ujar Koordinator Lapangan (Korlap) aksi ini, Kholilul Rahman, kemarin.

Menurut Kholilul Rahman, selama Pemilu kemarin diduga terjadi dugaan penggelapan dana yang dilakukan oleh pucuk pimpinan partainya. Dugaan itu muncul setelah ratusan simpatisan dan kader yang menjabat sebagai Koordinator Kecamatan (Korcam), Koordinator Desa (Kordes) dan para saksi dalam Pemilu Legislatif (Pileg) Tanggal 9 April yang lalu, tidak mendapatkan bayaran sama sekali atas kerja keras mereka di lapangan.

"Jika dihitung, jumlah uang yang tidak dibayarkan itu mencapai sekitar Rp. 400 juta. Selain itu, kasus terbitnya surat mandat dobel untuk saksi pada pelaksanaan Pileg kemarin, juga menjadi bukti tidak adanya koordinasi yang baik, diantara sesama pimpinan," ungkap

Kholilur Rahman.

Atas dugaan itu, pihaknya meminta kepada Ketua DPC Nasdem untuk mundur dari jabatannya." Kami tidak ingin dipimpin oleh Pimpinan yang tidak amanah dalam menjalankan roda organisasi. Apa yang menjadi hak petugas, harus diberikan, karena mereka juga bekerja untuk kemenangan organisasi. Kami menginginkan pemimpin yang mampu mengelola organisasi dengan baik dan transparan, utamanya dalam pengelolaan anggaran partai," terangnya.

Aksi damai yang dilakukan kader Partai besutan Surya Palo ini berjalan tidak begitu lama.

Setelah orasi dihadapan publik, mereka membubarkan diri karena tidak ada pihak yang menanggapi aksi mereka.Q efi

Komandan Kodim 0807 Tulungagung, Letkol Inf Eko Hariyanto, Kapolres Tulungagung, AKBP Whisnu Hermawan Februanto dan anggota Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) lainnya serta Dandim daerah sekitar.Q wed

Dispenda Gelar Jalan Sehat Malang, Bhirawa Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Malang, Minggu (27/4) lusa menggelar jalan sehat berhadiah dua unit mobil, sejumlah motor, sepedah gunung, kulkas, magijer, dan puluhan hadiah menarik lainya. Kepala Dispenda Ade Herawanto, Kamis (24/4) kemarin, kepada wartawan mengatakan, jalan sehat yang digelar itu merupakan pengembangan jalan sehat lunas PBB menjadi jalan sehat sadar pajak, dalam rangka menampung dan mengapresiasi kesadaran masyarakat terhadap pajak secara menyeluruh. “Kalau sebelumnya dilaksanakan hanya untuk lunas PBB tetapi kali ini dilaksanakan, lebih luas lagi yakni sadar pajak,” terang Ade, yang mantan Kabag Humas Pemkot Malang itu.

Jadi, lanjutnya, pesertanya merupakan wajib pajak dari para pelaku usaha maupun masyarakat secara umum. Karena itu dia memastikan jika pesertanya lebih banyak lagi. Apalagi menurut dia, peserta tidak hanya akan di siapkan doorprize yang diundi, tetapi juga ada hadiah langsung untuk mereka yang menggunakan seragam unik pada jalan sehat itu.

Sementara itu, terkait dengan upaya meningkatkan pajak, Dispenda sudah menyiapkan sejumlah rencana, salah satunya pembentukan UPTD. Ini dilakukan dalam rangka memperpendek rentang kendali pelayanan serta peningkatan pendataan potensi pajak daerah per wilayah.

Karena itu, menurut dia sangat penting dibentuk UPTD. Saat ini masih dalam proses regulasinya.

Disamping itu, Pembentukan Operasi Gabungan Sadar Pajak, Operasi pemeriksaan terhadap wajib pajak yang tidak kooperatif, melibatkan Tim Pemkot (jajaran Asisten, Staf Ahli, Satpol PP, BP2T, Disbudpar, Bagian Hukum dan Bagian Organisasi), tim Polresta dan Pengacara Publik.

Sistematika kerja dengan pemberitahuan kepada wajib pajak atas kewajiban perpajakan yang belum diselesaikan, dan bila tidak ada respon dilakukan pemasangan stiker peringatan serta police line. “Keuntungan program ini, memberikan efek jera menjadi shock terapi sekaligus pembelajaran kepada publik, sekaligus meningkatnya kepatuhan pajak,” terangnya.

Sementara itu, Asisten I Pemkot Malang, Handy P., menambahkan, acara jalan sehat dirangkai dengan pameran ketahanan pangan. Sedang siang harinya ada pawai Malang Carnival. Dilanjutkan peringatan Satu Abad Kota Malang sore harinya dilakukan pesta rakyat, yang melibatkan artis Ibukota antara lain Grup band Shaggy Dog dan Andra N The Backbone.

Dalam Acara tersebut akan dihadiri oleh Walikota Malang, seluruh kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Malang beserta seluruh warga Kota Malang Bumi Arema. Acara puncak, warga Kota disuguhkan pesta kembang api yang berlangsung selama 30 menit.Q mut

Pasca Pileg, Panwaslu Dapat Banyak Teror Rekapitulasi penghitungan suara ditingkat Kabupaten memang usai, namun pekerjaan Panwaslu kabupaten Sumenep belum selesai, banyak laporan dari caleg yang harus ditanganinya, bahkan ancaman pembunuhan dari berbagai pihak sering diterimanya.

Polisi berjaga di kantor Panwaslu.

sul/bhirawa

Ketua Penitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) kabupaten Sumenep, Zamrud mengaku sering mendapatkan ancaman dari berbagai pihak. Salah satu bentuk ancamannya membunuh jika kasus dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan itu tidak ditindaklanjuti sesuai aturan. “Sudah beberapa kali kami mendapatkan ancaman, baik langsung maupun melalui SMS. Ada yang sampai mau membunuh jika laporannya tidak ditindak lanjuti,” kata Zamrud, Kamis (24/4).

Menurut Zamrud, pihaknya

mengaku tidak gentar menghadapi intimidasi atau ancaman itu, sebab setiap laporan yang diterima Panwas akan ditindak lanjuti sesuai prosedur yang berlaku.

Tidak ada laporan yang diendapkan jika memang cukup bukti.

“Kami tidak takut menghadapi persoalan ini karena kami bertindak sesuai aturan yang ada. Tidak ada laporan yang sudah kami dibiarkan, kalau sudah kami terima pasti ditindak lanjuti,” ungkapnya.

Seharusnya, lanjut Zamrud, setiap calon bisa menerima kenya-

taan, tidak hanya siap menang melainkan siap kalah sehingga jika dalam penghitungan dinyatakan kalah, mereka harus menerimanya. Jika memang ada indikasi pelanggaran, pihaknya mempersilahkan untuk melaporkan, baik ke Panwas, bahkan hingga Mahkamah Konstitusi (MK). “Mencari keadilan itu boleh, kalau ada indikasi kecurangan silahkan dilaporkan, tapi jangan sampai bertindak yang melawan hukum seperti mengancam akan membunuh,” terangnya.

Dalam penyelesaian kasus pidana pemilu ini, di Panwas ada Gakumdu yang bisa menentukan apakah laporan itu memenuhi unsur pelanggaran dan bisa ditindak lanjuti atau tidak. Gakumdu itu beranggotakan kepolisian, Kejaksaan dan Panwas sendiri. “Nanti setiap

laporan itu akan diproses di Gakumdu, jika Gakumdu memutuskan kasus itu bisa ditindak lanjuti ya dilanjut,” imbuhnya.

Dia berharap, para kandidat pileg itu bisa menerima fakta yang terjadi sehingga tidak sampai ada perlakuan intimidasi atau ancam-mengancam baik bagi penyelenggara pileg maupun bagi pengawas. “Harapan kami semuanya bisa legowo, tidak hanya siap menang dan tidak siap kalah.

Kalau ada yang tidak siap kalah, dipastikan akan ada tindakan yang seperti mengancam itu,” pungkasnya.

Untuk menjaga kondusifitas keamanan, sejumlah personel keamanan ditempatkan dikantor Panwaslu kabupaten Sumenep selama 24 jam secara bergantian.Q sul

JAWA TIMUR

Jumat Wage 25 APRIL 2014

KILAS JATIM

Caleg Gagal Bongkar Jalan Desa Pandiyangan Sampang, Bhirawa Gara-gara tidak lolos alias gagal melaju sebagai anggota DPRD Kabupaten Sampang, seorang keluarga calon anggota legislatif mengamuk dan membongkar jalan Desa Pandiyangan Kecamatan Robatal Sampang yang diklaim jalan desa berada tanah milik caleg gagal.

Hayati keluarga Ahmad Khusairi caleg asal Partai persatuan pembangunan (PPP) yang tidak lolos membongkar jalan desa usai penghitungan di tingkat KPPS. Hayati (45) kesal, lantaran saudaranya tidak dicoblos oleh warga Desa Pandiyangan. Dia ngamuk, marah-marah dan membongkar jalan Desa Pandiyangan yang berada di lahan tanahnya dengan panjang kurang lebih 300 meter.

Hal senada juga diungkapkan Sukarsekretaris Desa pandiyangan saat ditemui Kamis (24/4) kemarin. Ia mengakui bahwa jalan desa Pandiyangan tersebut memang berada di tanah keluarga Caleg Ahmad Khusairi, dan keluarganya membongkar karena kesal saat pileg 9 April lalu, warga tidak memberikan dukungan dan tidak lolos maju ke DPRD. “Akibat kejadian ini masyarakat yang dirugikan, sebab sejak awal pileg di Desa Pandiyangan tidak berjalan dengan demokratis, terbukti Bawaslu merekomendasikan dua TPS di Desa Pandiyangan Kecamatan Robatal Sampang harus dilakukan pemilihan suara ulang (PSU),” jelasnya.Q lis

Disnakertrans Siapkan Sistem Pengaman Sidik Jari PRCTKI Sudah Miliki Kartu Bimtek dari BNP2TKI Kab Malang, Bhirawa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Malang, kini tengah menyiapkan sistem pengaman online guna untuk melakukan verifikasi sidik jari bagi Petugas Rekrutmen Calon Tenaga Kerja Indonesia (PRCTKI). Itu dilakukan sebagai salah satu antisipasi adanya petugas rekrutmen gadungan.

“Karena selama ini Disnakertrans diresahkan dengan petugas rekrutmen gadungan, sehingga hal itu telah membuat persoalan di masyarakat.

Dan untuk menekan jumlah petugas rekrutmen gadungan, maka Disnakertrans Kabupaten Malang menyiapkan alat verifikasi sidik jari secara online bagi petugas rekrutmen dari Perusahaan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PTKIS),” terang Kepala Disnakertras Kabupaten Malang Razali, Kamis (24/4), kepada wartawan.

Sistem pengaman online sidik jari bagi petugas rekrutmen yang akan kita siapkan, ia menegaskan, hal itu juga sekaligus untuk upaya memperketat pendaftaran calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Dengan sistem yang kita terapkan ini, nantinya hanya PRCTKI yang sudah memiliki kartu identitas saja yang bisa mendaftarkan calon TKI. Dan itupun harus dibuktikan melalui verifikasi kartu identitas, tapi juga dengan pemeriksaan sidik jari secara online.

“Jika dalam pemeriksaan sidik jari tersebut lolos, maka PRCTKI yang bersangkutan bisa mendaftarkan calon TKInya. Namun, jika sebaliknya alat pengaman sidik jari itu menolak, secara otomatis PRCTKI yang bersangkutan tidak bisa mendaftarkan namanama calon TKI-nya,” jelas Razali.

Menurutnya, saat ini pengiriman calon TKI untuk sektor informal, pemerintah Indonesia melakukan pengetatan.

Sedangkan pengetatan itu juga berlaku bagi PRCTKI guna meminimalkan jumlah kasus yang menimpa TKI bekerja di sektor informal. Sementara, TKI yang bekerja di sektor informal masih mendominasi, seperti yang bekerja di Arab Saudi, Taiwan, Malaysia, Hongkong maupun Singapura.

Bahkan, saat ini mulai ada pergeseran negara tujuan.

“Kalau sebelumnya, negara tujuan Arab Saudi dan Malaysia, kini yang menjadi favorit TKI asal Kabupaten Malang, yaitu Taiwan, Hongkong dan Singapura. Karena selain gaji yang mereka terima jumlahnya lebih tinggi tiap bulannya, jumlah kasus ditiga negara itu lebih kecil dibanding negara Arab Saudi,” tuturnya.

Itu bisa dibuktikan, kata Razali, dalam empat bulan terakhir ini, dari 1.075 orang TKI yang bekerja ke luar negeri, hanya 13 orang TKI tujuan negara Arab Saudi, dan 50 orang TKI tujuan Malaysia. Sehingga minat TKI bekerja ke Arab Saudi dan Malaysia turun drastis, mereka lebih se-

Tingkatkan Kualitas SDM Pengelola Perpustakaan Sekolah Probolinggo, Bhirawa Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas SDM pengelola perpustakaan sekolah sebagai tenaga profesional di bidang perpustakaan, Kantor Perpustakaan Umum Daerah (Perpusda) Kabupaten Probolinggo menggelar bimbingan teknis (bimtek) pengelolaan perpustakaan sekolah se Kabupaten Probolinggo angkatan XII dan XIII, Selasa hingga Kamis (22-24/4) di RM Rahayu Kecamatan Sumberasih.

Bimtek yang dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo H. Moch. Nawi, Selasa (22/4) ini diikuti oleh 100 orang pengelola perpustakaan sekolah mulai dari TK/RA, SD/ MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA dan PKBM negeri/swasta se Kabupaten Probolinggo.

Kepala Kantor Perpusda Kabupaten Probolinggo Santoso, Kamis (24/4) saat penutupan Pengelola Perpustakaan Sekolah mengungkapkan, sampai dengan tahun 2014 jumlah tenaga pengelola perpustakaan sekolah se Kabupaten Probolinggo yang sudah mengikuti bimbingan teknis tentang pengelolaan perpustakaan sebanyak 380 orang dari 325 lembaga.

“Kegiatan ini bertujuan untuk penertiban administrasi pengelolaan dan layanan perpustakaan di sekolah,” ungkap Santoso.

Melalui bimtek tersebut Santoso berharap agar para pengelola perpustakaan sekolah bisa memahami pedoman pengelolaan perpustakaan serta mengkaji berbagai permasalahan yang dihadapi di perpustakaan sehingga perpustakaan bisa menjadi sumber informasi.Q wap

Didahulukan, Distribusi Naskah Soal UN SMP ke Kepulauan Sumenep, Bhirawa Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep mendahulukan pendistribusian naskah soal ujian nasional (unas) Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat kewilayah kecamatan kepulauan. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya cuaca ekstrim yang sering terjadi diperairan Sumenep.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep, Ach Sadik mengatakan, naskah soal unas untuk SMP itu sudah ada di Mapolres Sumenep sejak kemarin dan kini sudah didistribusikan. Setiap pelaksanaan unas pihaknya memang sengaja mendahulukan pendistribusian naskah soal ke wilayah kepulauan, sebab harus disesuaikan dengan jadwal kapal dan mengantisipasi terjadinya cuaca buruk diperairan Sumenep.

“Kami sudah mendistribusikan naskah soal SMP ke wilayah kepulauan terlebih dahulu, karena harus melalui jalur laut dan disesuaikan dengan jadwal kapal. Kalau naskah soalnya sudah ada di Mapolres Sumenep sejak kemarin (23/4),” kata Ach Sadik, Kamis (24/4).Q sul

7

nang bekerja ke Hongkong. Sebab, gaji di negara tersebut jika di rupiahkan nilanya sebesar Rp6 juta. Selain gaji mereka tinggi, TKI juga diberi kebebasan berlibur oleh majikannya setiap hari Sabtu.

Dijekaskan, pergeseran negara tujuan disebabkan tingkat pengamanan dan kenyamanan, serta terjaminnya perlindungan hukum TKI di negara selain Arab Saudi dan Malaysia lebih baik, bahkan penghasilannya pun juga lebih besar.

Berdasarkan data yang kita miliki bahwa ,jumlah TKI yang berangkat ke Taiwan dalam empat bulan terakhir ini sebanyak 441 orang, Hongkong 406 orang, Singapura 165 orang, Malaysia 50 orang, dan Arab Saudi 13 orang. “Dari ribuan TKI asal Kabupaten Malang yang ditempatkan di sejumlah negara tujuan itu sebanyak 80 persen bekerja di sektor informal dan 20 persen lainnya di sektor formal,” paparnya.

Secara terpiah, Direktur Utama PT Andromeda Graha Sugeng Prayitno, sebagai peng-

usaha PTKIS yang berada di wilayah Desa Bedali, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang mengatakan, dengan rencana Disnakertrans Kabupaten Malang akan menyiapkan sistem pengaman sidik jari online bagi PRCTKI, itu sah-sah saja, asalkan diberikan secara gratis.

Sebab, saat ini petugas rekrutmen calon TKI dari berbagai PTKIS yang tersebar di wilayah Kabupaten Malang sudah memiliki kartu bimbingan tenaga kerja (bimtek) yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), dan itu pun juga secara online.

“Untuk mendapatkan kartu bimtek itu, PRCTKI dikenakan biaya Rp2,5 juta per orang.

Jika PRCTKI dikenakan biaya lagi untuk memperoleh data sidik jari di Disnakertrans, maka pasti ada yang keberatan. Karena kartu bimtek dengan sistem pengaman sidik jari online milik Disnakertrans fungsinya sama,” tegasnya.Q cyn

Polisi Berhasil Identifikasi Cairan Miras Oplosan Sebabkan 10 Orang Tewas

hilmi husain/Bhirawa

Wali Kota Pasuruan H Hasani bersama Hj Maria Hasani saat menggunakan hak pilihnya di TPS 21 Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan pada 9 April lalu.

PKB Kota Pasuruan Tetap Pimpin Parlemen Keluarga Hasani Melenggang ke DPRD

Pasuruan, Bhirawa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tetap akan memimpin kursi parlemen Kota Pasuruan. Hal itu terlihat dari hasil rekapitulasi perolehan suara partai politik Pileg tingkat DPRD Kota di KPU Kota Pasuruan untuk PKB diperkirakan memperoleh sembilan kursi DPRD, Kamis (24/4).

Menariknya, empat kursi di antaranya diduduki oleh keluarga besar H Hasani Wali Kota Pasuruan. Pada periode 2009-2014 lalu, tiga dari tujuh kursi FPKB DPRD Kota Pasuruan diduduki anak, keponakan dan menantu.

Saat ini, keluarga besar Hasani berhasil menambah satu kursi kembali untuk adik dari Ismail Marzuki.

Para wakil rakyat dari keluarga H Hasani adalah Ismail Marzuki (anak), Indra

Iskandar (anak), Andi Gita Khadafie (keponakan) dan Noor Ahmad Trimayudha (menantu). Dari hasil rekapitulasi, keluarga Hasani yang juga menjadi ketua DPC PKB Kota Pasuruan ini perolehan angka yang memuaskan di tiga daerah pemilihan (dapil) yang berbeda.

Pada dapil Panggungrejo, Ismail Marzuki yang sebelumnya menduduki kursi ketua DPRD itu memperoleh suara terbanyak dari seluruh caleg parpol lain dengan perolehan 3.553 suara. Untuk, Andi Gita Khadafie yang berada satu dapil dengan Ismail, menduduki peringkat kedua dengan perolehan 2.778 suara.

Sedangkan, Noor Ahmad Trimayudha yang berada di dapil Bugul Kidul juga meraih suara tertinggi dengan perolehan 3.658 suara. Bahkan,

di dapil yang hanya berisi kuota empat kursi DPRD, PKB berhasil menempatkan dua kadernya.

Sebagai pendatang baru di dunia perpolitikan, Indra Iskandar juga memperoleh suara unggul dengan perolehan 3.261 suara dibawah caleg incumbent Muhamad Yasin yang memperoleh 4.303 suara di dapil Gading Rejo.

Sementara itu, Ismail Marzuki Hasan menyampaikan bahwa masyarakat masih memberikan kepercayaan kepada keluarganya untuk mewakili aspirasinya. “Masyarakat sudah dewasa dalam berpolitik. Mereka sendiri bisa menentukan siapa yang layak untuk menjadi wakil rakyat. Dan sebagai faktanya mereka masih mempercayai PKB,” kata Ismail Marzuki Hasan.Q hil

Kab Malang, Bhirawa Kasus tewasnya 10 orang akibat menenggak minuman keras (miras) oplosan, saat pesta ulang tahun di rumah salah satu korban tewas Edwin (35), di Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, pada Minggu (13/4), akhirnya polisi sudah bisa mengindifikasi cairan miras opolosan, yakni mengandung etanol dan metanol.

Menurut, Kasat Reskrim Polres Malang AKP M Aldy Sulaeman SIK, Kamis (24/4), kepada wartawan, kandungan etanol dan metanol yang terdapat di cairan miras oplosan tersebut, diindifikasi berdasarkan hasil dari Tim Laboraturium Forensik (Labfor) Polda Jatim.

“Dari hasil indifikasi Tim Labfor itu, bahwa 8,3 persen mengandung metanol, serta 19,29 persen positif mengandung etanol,” kata dia.

Sementara, lanjut dia, kematian 10 orang tewas itu kemungkinan disebabkan terlalu banyaknya menenggak metanol. Sebab, zat kimia jenis metanol semestinya tidak boleh dikonsumsi, karena metanol digunakan dalam berbagai proses industri, di antaranya digunakan sebagai antibeku, sebagai bahan bakar, dan juga untuk memproduksi biodiesel.

Selain itu, juga akan nerusak organ tubuh kita, seperti menyebabkan gagal ginjal, katarak karena pupul mata membesar, rusaknya lambung, metabolisme tubuh menurun, rusaknya saluran pencernaan, enzim dalam tubuh rusak, kematian jaringan dan bisa menyerang otak.

Dengan tewasnya 10 orang itu, terang Aldy, maka polisi juga akan melakukan pe-

cyn/bhirawa

AKP M Aldy Sulaeman SIK meriksaan terhadap penjual miras oplosan, serta produsen pembuat metanol dan etanol. Seharusnya, bahanbahan kimia tersebut tidak diperjulbelikan secara eceran, karena metanol dan etanol sebagai bahan berbahaya.

Sehingga bahan-bahan kimia itu yang boleh menggunakan yaitu kelas perusahaan. “Sebab, untuk mengolah metanol dan etanol harus disesuaikan dengan peruntukkannya. Hal itu sudah diatur dalam peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Nomor HK.031.23.08.11.07517 Tahun 2011 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kimia,” paparnya.

Ia menambahkan, dalam kasus kematian 10 orang tersebut, kini masih dalam penanganan Polsek Lawang, karena Tempat Kejadian Perkara (TKP) di wilayah kerja Polsek setempat, dan Polres Malang hanya sebagai assitensi saja. Disebutkan Aldy, dalam kejadian itu, ada didua TKP yakni di Jalan Sumberwaras, Kelurahan Kalirejo dan di Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang.Q cyn

Berharap Bisa Bantu Pembangunan Masyarakat Pelosok Bupati Lepas 493 Mahasiswa STKIP PGRI Tematik Posdaya KKN 2014 Sebagai bekal bagi mahasiswa sebelum terjun didunia kerja, maka sudah seharusnya melakukan KKN (kuliah kerja nyata) di masyarakat.

Hal itu yang dilakukan 493 mahasiswa asal STKIP PGRI Situbondo, dalam melaksanakan KKN dengan pola tematik posdaya 2014.

Pelepasan KKN STKIP PGRI kemarin dilakukan langsung Bupati Situbondo H Dadang Wigiarto dengan didampingi isteri Hj Ummi Kulsum serta Ketua STKIP PGRI. Drs. H John Harisantoso MM, bersama isteri Hj Tatik Krisnawati MPd dan seluruh keluarga besar civitas STKIP PGRI Situbondo.

Bupati Dadang Wigiarto dalam sambutan singkatya menekankan kepada seluruh mahasiswa peserta KKN untuk sungguh-sunguh membantu masalah masyarakat di pelosok desa. Dengan demikian, kata orang nomor satu di

jajaran Pemkab Situbondo itu, masyarakat bisa terkurangi beban yang dihadapi.

“Saya sangat yakin keberadaan program KKN STKIP PGRI Situbondo ini akan ikut serta membantu peningkatan pembangunan dan peningktan kesejahteraan masyarakat kecil, di Situbondo,” ungkap Bupati Dadang kepada wartawan kemarin.

Di sisi lain Ketua STKIP PGRI Situbondo, John Harisantoso, menandaskan bahwa KKN bertujuan untuk membantu mengentaskan masyarakat keluar dari permasalahan yang dihadapi.

Terutama, kata John, soal sosial ekonomi, pendidikan dan lingkungan kesehatan.

Selain itu, lanjut John, pola tematik posdaya ini untuk membantu mengisi dan mengembangkan Lembaga Posdaya di desa secara sistematis. “Posdaya itu dibentuk merupakan wadah bagi keluarga dan masyarakat untuk bersama-sama mengatasi permasalahan ditiga bidang tersebut. Sehingga dapat memperbaiki kualitas SDM yang diukur oleh IPM,” tegas John.

Masih kata John, kegunaan tematik posdaya bagi Pemkab Situbondo, akan mendapat pengakuan sebagai daerah yang telah berhasil menerapkan MDGs sesuai dengan indikator dibidang sosial ekonomi, pendidikan dan lingkungan kesehatan.

“Dalam KKN ini kami me-

makai pendekatan persuasif, empirik, andragogi dan pendekatan kelembagaan. Yang jelas sebelum KKN kami sudah melakukan persiapan berupa workshop bagi dosen, sehingga dapat bekerjasama dengan mahasiswa,” paparnya.

Untuk tahun ini, lanjut John, ia mengambil tema peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya posdaya bagi kesejahteraan masyarakat di bidang sosial ekonomi, pendidikan dan lingkungan kesehatan. Adapun pesertanya, papar John, sebanyak 493 disebar di 22 desa di Kab Situbondo. “Ini (KKN) memiliki manfaat bagi masyarakat untuk mendapatkan bantuan pemikiran, memanfaatkan SDA dan SDM serta aparatur birokrasi termotivasi untuk bekerja lebih cepat,” ujar John.Q awi

sawawi/bhirawa

Bupati Situbondo, H Dadang Wigiarto didampingi isteri, saat memasang jaket almamater STKIP PGRI sebagai tanda pelepasan KKN 2014, pagi kemarin.

EKONOMI - BISNIS

8

Jumat Wage, 25 APRIL 2014

Serangan Hama Macetkan Wisata Petik Apel

anas bahtiar/bhirawa

Produksi apel di Desa Junggu ini mengalami penurunan setelah terkena serangan hama kutu sisik.

Kurs JUAL

BELI

USD

11,475.00

11,361.00

SGD

9,179.27

9,086.62

EUR

15,882.55

15,722.49

JPY

11,258.83

11,144.79

GBP

19,315.87

19,119.43

sumber: Bank Indonesia (24 April 2014)

RAGAM EKBIS

Antisipasi Narkoba, PT Pos Pasang Pemindai X-Ray Surabaya, Bhirawa Untuk mengantisipasi terjadinya penyelundupan narkoba, kantor pos pun memfungsikan pemindai X-Ray untuk memeriksa barang kiriman yang dianggap mencurigakan. Sebelumnya alat deteksi X-Ray hanya ada beberapa di PT Pos Pusat, tetapi sekarang cakupannya diperbanyak. Termasuk di Surabaya.

Kepala Mail Processing Center Kantor Pos Surabaya Harisma Anugraha mengatakan kantor pos Surabaya juga sudah ada alat pendeteksi barangnya. “Kita juga turut melakukan pemberantasan narkoba, karena itu bukan hanya tugas kepolisian namun itu merupakan tugas seluruh elemen bangsa. PT Kantor Pos Indonesia sudah memfungsikan pemindai X-Ray guna mencegah peredaran narkoba dan bahan-bahan yang berbahaya,” ujarnya Kamis(24/4).

Dia menungkapkan PT Pos Indonesia bukan hanya melakukan pemeriksaan secara X-Ray, namun berhak melakukan pembongkaran paket apabila isi paket tersebut telah melanggar hukum Indonesia.

“Orang yang melakukan pengiriman barang illegal dan berbahaya, PT Pos Indonesia berhak untuk membongkar isi paket tersebut,” tegasnya. Apabila barang tersebut sudah positif merupakan paket berbahaya, maka PT Pos Indonesia berkewajiban untuk melapor kepada pihak kepolisian.

“Kita tidak tinggal diam, tindakan melaporkan penemuan narkoba pun kita lakukan kepada polisi sebagai instansi penegak hukum. Karena kita memang sudah ada kerjasama dengan kepolisian apabila ada paket yang membahayakan,” jelasnya. Q wil

Batu,Bhirawa Serangan hama kutu sisik semakin meresahkan para petani apel di Kota Batu. Selain menyerang batang, hama ini juga menyebabkan munculnya ulat yang menyerang buah. Akibatnya, banyak penyedia wisata petik apel yang tidak bisa melayani permintaan wisatawan. Selain itu harga apel juga terus merangkak naik akibat turunnya jumlah produksi.

Sejak bulan lalu, para petani apel terus berupaya mencari cara untuk mengatasi serangan hama kutu sisik ini.

Karena penanggulangan dengan menyemprotkan pestisida, tidak banyak membantu mengatasi masalah ini. Artinya, penyemprotan pestisida tidak bisa menghilangkan keberadaan hama kutu sisik di pohon apel petani.

“Saat ini para petani juga kesulitan untuk menyediakan lahan apel siap panen untuk digunakan wisata petik apel.

Padahal permintaan wisatawan terhadap wisata petik apel ini masih cukup tinggi,”ujar pengelola wisata petik apel ‘Bukit Mandiri’, Endik Gilang, Kamis (24/4).

Sebagai jalan keluar, Endik harus mencari lahan apel siap panen hingga jauh ke dalam.

Maksudnya, untuk wisata pe-

tik apel harus dicari lahan siap panen yang lokasinya jauh dari jalan raya. Akibatnya, wisatawan yang masih ingin menikmati wisata petik apel ini harus menempuh perjalanan ekstra. Bahkan ada juga lahan yang lokasinya tidak bisa ditempuh dengan berjalan kaki, karena medannya yang tak bisa dilalui dengan kendaraan bermotor.

Keluhan yang sama juga disampaikan Misdianto, petani apel di Desa Bulukerto. Ia mengatakan dengan adanya serangan hama kutu sisik ini, jumlah produksi atau panen kebun apelnya jauh menurun. Jika sebelumnya dari kebun apelnya yang seluas 700 m2, ia bisa memanen sebanyak 5 ton apel.

Tapi dengan adanya kutu sisik ini, hasil panen apelnya menurun hingga 2,5 ton saja.

“Hasil panen sekarangpun

Priok Terancam Lonjakan Arus Barang Jelang Puasa Jakarta, Bhirawa Pelaku usaha logistik mengingatkan ancaman kepadatan arus masuk dan keluar barang melalui Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara dalam beberapa bulan ke depan. Terutama menjelang masuknya bulan puasa dan libur lebaran.

Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia Zaldi Masita dalam siaran pers ke media massa, Kamis (24/4) mengatakan kepadatan arus barang di Pelabuhan Tanjung Priok setiap menjelang puasa dan

lebaran selalu menjadi ancaman bagi memburuknya performance dwelling time di pelabuhan tersebut. Kondisi itu dapat terjadi karena otoritas pelabuhan dan PT Pelindo II tidak siap mengantisipasi kenaikan arus barang. “Ini sudah dekat puasa dan lebaran, biasanya ada lonjakan arus barang secara signifikan.

Kalau tidak diantisipasi dari sekarang, Priok akan terjadi kongesti,” katanya.

Zaldi pesimistis, kemampuan otoritas pelabuhan mau-

KEHILANGAN SURABAYA STNK HILANG an Butet Sri Rahayu Sinambela alamat Cando Lontar Wetan VII Blok 42-I, rt 002/rw 014 Surabaya, nopol L 4767 W, noka : MH1JBC1119K218046, nosin : jbc1e1210534, spd mtr Honda warna hitam 2009.

No.491/IMB/BI-II/2014

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 6447 ES, a/n Herlin Ds Alasmalang, RW 04/02, Kec. Panarukan, Situbondo No.492/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 2221 EV, a/n Moh. Tonil, Ds Tribungan, RW 11/03, Kec. Mangaran, Situbondo.

No.493/IMB/BI-II/2014

TULUNGAGUNG KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2009, Hitam, AG4242TM, a/n. Astriani, Ds. Rejotangan RT 2/3-T.Agung No.494/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2013, Merah, AG2382RAD, a/n. Hariadi, Ds. Dono, Sendang-T.Agung No.495/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Mobil Mitsubishi Kuda VA 1 WPL, th. 1999, Merah Tua Silver, AG1239RS, a/n. Fatatik Nuriyana, Ds. Mangunsari, Kedungwaru-T.Agung No.496/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Suzuki, th. 1996, Hitam, AG2449SE, a/n. Kawit Sugianto, Ds. Ketanon, Kedungwaru-T.Agung No.497/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Suzuki, th. 2005, Merah Hitam, AG2405RF, a/n. Purwanto, Ds. Pulerejo RT 2/1, Ngantru-T.Agung No.498/IMB/BI-II/2014

buahnya kecil-kecil.

Hal ini tidak sama dengan hasil panen sebelumnya yang buahnya besar-besar dan rasanya manis, ”ungkap Misdianto. Terpisah, anggota Gapoktan Tani Maju Desa Tulungrejo, Mardiyanto mengungkapkan serangan kutu sisik ini terdapat di kulit pohon. Para petani pun kesulitan menanggulanginya meskipun sudah beberapa macam obat pestisida dicoba untuk memberantas. “Kutu sisik ini menyebabkan pohon kering dan lama kelamaan membuat pohon mati. Penyakit ini paling berat diatasi, petani hanya berupaya menyemprot dengan pestisida, tapi tetap saja tidak hilang,” keluh Mardiyanto.

Untuk memberantas kutu ini, petani harus mengeluarkan

dok/bhirawa

Tumpukan barang di Pelabuhan Tanjung Perak. Mengantisipasi kepadatan arus barang di Pelabuhan Tanjung Priok menjelang puasa dan lebaran, para shipper diminta mengalihkan impor dan ekspornya ke Pelabuhan Tanjung Perak.

pun manajemen Pelindo II dapat mengatasi sendiri masalah itu, karena kondisi kapasitas dan ketersediaan infrastruktur di pelabuhan internasional itu masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya.

“Sekarang, apa saja usaha otoritas pelabuhan untuk menghadapi lebaran, di mana kapasitas infrastruktur tetap sama dengan tahun lalu, tapi volumenya akan naik tinggi sampai 20 persen hingga 30 persen. Belum ada langkah konkritnya,” ujarnya.

Zaldi mengharapkan, para shipper mulai mengalihkan impornya ke CDP (Cikarang Dry Port) atau pelabuhan laut seperti Tanjung Perak dan Tanjung Emas, agar tidak mengalami dwelling time hingga dua pekan di Pelabuhan Tanjung Priok. Sebab, jika dwelling time di Priok terus memburuk, citra sistem logistik di Indonesia akan memburuk di dunia internasional.

“Sudah saatnya, impor maupun ekspor melalui Tanjung Priok dialihkan melalui pelabuhan lain agar kegiatan ini tidak menumpuk di satu pelabuhan,” imbuhnya. Q ira

Triwulan I, Realisasi Investasi RI Tembus Rp 100 Triliun Jakarta, Bhirawa Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) mencatat realisasi investasi pada triwulan I 2014 sebesar Rp 106,6 triliun, atau mengalami kenaikan 14,6 persen dibanding periode sama tahun lalu yang sebesar Rp 93 triliun.

Kepala BKPM Mahendra Siregar menuturkan, ini adalah capaian ketiga kalinya realisasi investasi RI tembus di atas Rp 100 triliun. Kenaikan 14,6 persen hampir mencapai target BKPM yang sebesar 15 persen. “Ini angka ketiga kalinya berturut-turut melampaui Rp 100 triliun.

Yang penting nilainya tinggi dan berkelanjutan. Tinggal bagaimana langkah mempertahankan keberlanjutan,” ungkap Mahendra di Kantor BKPM, Jakarta, Kamis (24/4).

Mahendra merinci capaian investasi pada triwulan I 2014 terdiri dari Penanaman

REALISASI INVESTASI RI TRIWULAN I 2014 Total PMDN PMA

: Rp 100 triliun lebih. : Rp 34, 6 triliun atau tumbuh 25,9% dibandingkan pada 2013 sebesar Rp 27,5 triliun. : Rp 72 triliun atau tumbuh 9,8% dibandingkan pada 2013 sebesar Rp 65,5 triliun.

Sumber : BKPM

Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 34,6 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 72 triliun.

Penanaman modal domestik tumbuh 25,9 persen dibanding realisasi periode sama 2013 yang sebesar Rp 27,5 triliun. Di sisi lain, modal asing tumbuh 9,8 persen dibanding realisasi periode sama 2013 yang sebesar Rp 65,5 triliun.

“Investasinya banyak di luar investasi minyak dan gas, perbankan, lembaga keuangan nonbank, asuransi, sewa guna usaha dan industri rumah tangga,” tuturnya.

Dengan realisasi ini, BKPM tetap berusaha mencapai target investasi pada 2014 sebesar Rp 456,6 triliun, yang terdiri dari target modal asing sebesar Rp 297,3 triliun dan target modal domestik sebesar Rp 159,3 triliun. Sebelumnya, pertama kali dalam sejarah, realisasi investasi RI tembus Rp 100,5 triliun pada kuartal III 2013. Nilai tersebut melampaui target semula yang mencapai Rp 90 triliun. BKPM mengulang pencapaian investasi di atas Rp 100 triliun pada kuartal IV 2013, tepatnya mencapai Rp 105,3 triliun. Q kpc.ira

biaya besar. Dalam sepekan mereka menyemprot antara tiga hingga empat 4 kali. Kalau dibiarkan akan merusak buah. Di buah apel akan terdapat bintik-bintik merah dan tidak bisa besar. “Sebetulnya kami berharap Dinas Pertanian bisa membantu menyelesaikan masalah kutu sisik ini.

Selama ini, petani mencari obat-obatan sendiri, tapi belum berhasil,” katanya.

Sebenarnya, adanya serangan hama kutu sisik ini sudah diketahui Pemkot Batu melalui Dinas Pertanian. Bahkan Distan telah membentuk tim OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) untuk memantau kondisi ini. Namun hingga saat ini belum ada solusi jitu

dari Distan untuk mengentas para petani apel dari masalah hama ini.

Kepala Bidang Kortikultura dan Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kota Batu Ir Budiono, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima banyak laporan dari petani terkait serangan kutu sisik ini. Dan Distan melalui Tim OPT telah menyebarkan surat kepada para petani apel.

“Surat ini bisa digunakan para petani untuk mendapatkan pestisida dari Dinas Pertanian untuk menangani masalah hama kutu sisik,”ujar Budiono seraya mengakui Distan belum menemukan solusi ketika penyemprotan pestisida ini tidak mampu mengusir hama kutu sisik. Q nas

Koperasi Pegawai Pelindo III Bagikan SHU Rp 5,5 M Surabaya, Bhirawa Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Kopelindo III) menyetujui membagikan Sisa Hasil Usaha (SHU) tahun buku 2013 sebesar Rp 5,593 miliar. RAT Kopelindo III tersebut digelar di gedung pertemuan Indrapura, Kamis ( 24/4). Ketua Kopelindo III Agus Hermawan menguraikan sisa hasil usaha meningkat 108% dibanding tahun buku sebelumnya. Pencapaian itu ditopang pendapatan Rp 58,6 miliar yang naik 115%. Sedangkan aset tercatat Rp 19,2 miliar naik 116% dibandingkan sebelumnya.

“Hasil audit yang dilakukan Kantor Akuntan Publik Krisnawan, Achsin dan Alamsyah memberi opini wajar tanpa pengecualian,” jelas Agus, Kamis (24/4).

Dalam perkembangan lain, Kopelindo III juga sedang mempersiapkan pemisahan unit usaha sesuai UU No.17/2012 tentang Koperasi. Selama ini, koperasi tersebut juga mengelola tenaga kerja antar waktu di kawasan pelabuhan.

Agus menguraikan nantinya koperasi akan fokus ke unit usaha simpan pinjam. Sedangkan lini usaha terdahulu dilepas dan koperasi mendirikan anak usaha baru bernama PT. Aperindo Prima Utama. “Kegiatan usaha utamanya jasa pengamanan dan penyedia tenaga kerja, jasa kebersihan, jasa tour dan travel serta jasa pemborongan,” paparnya. Direktur Personalia dan Umum Pelindo III A Edy Hidayat N menilai pengelolaan koperasi karyawan di lingkungan pelabuhan itu semakin profesional. Tercermin dari peningkatan sisa hasil usaha yang terus meningkat. Menurutnya keberhasilan juga tercermin dari penghargaan peringkat pertama dalam bidang koperasi jasa tingkat nasional. Q ma

Daop 8 Mulai Buka Pelayanan Tiket Lebaran Surabaya, Bhirawa PT Kereta Api Indonesia (persero) Daerah Operasional 8 Surabaya mulai membuka pelayanan tiket untuk keperluan Lebaran Idul Fitri 2014, dan masyarakat juga sudah bisa membeli di sejumlah loket yang disediakan instansi itu. Humas PT KAI Daop 8 Surabaya Sri Winarto mengatakan, pemesan tiket itu khusus untuk KA komersial dan KA ekonomi jarak jauh, yakni bisa dipesan mulai H90 Lebaran atau sudah bisa dipesan mulai saat ini.

“Seperti tiket lebaran H-7 atau tanggal 21 Juli 2014 bisa dipesan sejak Senin 21 April 2014, sehingga masyarakat tidak perlu antre membeli tiket saat Lebaran,” ucapnya, Kamis (24/4). Ia meminta kepada masyarakat yang hendak memesan tiket untuk memastikan nama di tiket sesuai dengan identitas asli seperti KTP, SIM atau paspor. “Identitas penumpang yang tercantum di

tiket juga harus sama dengan identitas penumpang yang berangkat, dan PT KAI akan memberlakukan okupansi maksimal 100 persen untuk seluruh kereta,” ujarnya.

Pemesanan tiket itu diberlakukan untuk kereta api reguler, sedangkan pemesanan tiket kereta tambahan belum dapat dilayani, sebab PT KAI belum menetapkan kereta tambahan yang akan dijalankan selama angkutan Lebaran 2014.

Ia berharap, dengan adanya kemudahan ini dapat dimanfaatkan masyarakat, sehingga mengantisipasi adanya penumpukkan penumpang di loket untuk membeli tiket.

Selain itu, pemesanan tiket juga bisa dilakukan melalui aplikasi Blackberry dengan download di “app BBworld”, kereta api indonesia, serta sejumlah pasar modern Indomaret, Alfamart, citos connection, fin channel, dan Call Center KAI 201 dan 121. Q wil

Jumat Wage 25 APRIL 2014

NASIONAL-POLITIK

9

Rakyat Rindu Presiden Bervisi Kebangsaan Pacitan, Bhirawa Dominasi kepentingan asing dalam penguasaan aset-aset nasional menunjukkan lemahnya visi kebangsaan para pemimpin bangsanya.

Bila kondisi ini terus dibiarkan, maka bukan tidak mungkin bangsa Indonesia di masa mendatang akan sangat ditentukan oleh negara lain. Demikian pandangan yang disampaikan dosen Fisip Unair Bambang Budiono seusai menjadi pembicara dalam acara pemantapan wawasan kebangsaan yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jatim.

Menurut Budiono, dalam momentum menuju Pemilihan Presiden ini, sudah seharusnya muncul para pemimpin-pemimpin yang sudah terlihat jelas bagaimana visi kebangsaannya.

“Jangan sampai rakyat ini hanya memilih presiden karena sekadar popular, tetapi harus memilih presiden yang dipan-

dang mampu menyelesaikan persoalan kebangsaan. Salah satunya adalah bagaimana mam pu melawan intervensi kepentingan asing,” jelasnya.

Ditemui disela-sela acara, Ketua Bidang Integrasi Bangsa Bakesbangpol Jatim R Tjahjo Widodo menjelasnya penyelenggaraan acara pemantapan wa-

Konvensi Belum Hasilkan Capres Berkualitas Jakarta, Bhirawa Metode memilih calon presiden (capres) lewat konvensi dalam Pemilu di luar negeri dianggap efektif untuk melahirkan capres pilihan berkualitas, namun ini tidak berlaku di Indonesia. Konvensi pertama yang diadakan Golkar di zaman Orba, tak mampu mengusung Capres. Golkar akhirnya hanya meraih kursi Wapres saja. Lalu sekarang partai Demokrat menyelenggarakan konvensi kedua, juga ditengarahi tak akan berujung.

“Saya lebih percaya hasil konvensi ketimbang hasil survei. Karena dalam konvensi ada pertarungan gagasan untuk membangun bangsa dan negara. Sedang survei hanya mengandalkan pendapat dan pilihan masya rakat berdasarkan citra,” papar Irman Gusman Ketua DPD RI yang juga Capres Konvensi partai Demokrat dalam dialog kenegaraan di DPD RI dengan tema “Posisi Konvensi Demokrat di Tengah Dinamika Koalisi”.

Sebagai pembicara, selain Irman Gusman juga Andi Nurpati Wakil Sekjen partai Demokrat, Effendi Gazali Dosen Komunikasi Politik UI dan M Qodari Direktur Eksekutif Indo Barometer.

Menurut Irman Gusman, konvensi harus transparan dan bisa dipertanggung jawabkan pada masyarakat.

Sehingga hasil pemenangnya merupa kan pilihan rakyat. Konvensi Demokrat bisa membangkitkan budaya politik yang baik, dan mendewasakan demokrasi. Dengan 250 juta penduduk yang tersebar di ribuan pulau, Indonesia akan makin egaliter dan terbuka. Dia melihat Pemilu Indonesia berlangsung aman damai tanpa gejolak yang betart- Kedepan kampanye Pemilu dialogis akan akan lebih baik dan bukan pesta dangdut.Q ira

wasan kebangsaan adalah untuk menguatkan semangat kebangsaan segenap elemen bangsa yang mulai tergerus.

“Maraknya berbagai informasi yang beredar memiliki potensi menggerus wawasan kebangsaan warga Negara,” jelasnya. Oleh karenanya, acara ini juga dimaksudkan untuk membentengi dari ancaman tersebut. Tjahjo juga berharap agar para peserta bisa menyebarkan informasi yang didapatkan kepada lingkungan sosialnya.

Pendidikan Kewarganegaraan Redam Konflik Sosial Di tempat terpisah, Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri mengatakan masyarakat perlu diberi penguatan pendidikan kewarganegaraan untuk meredam konflik sosial.

“Penguatan pendidikan kewar-

why/bhirawa

Kabid Integrasi Bangsa Bakesbangpol Jatim R Tjahjo Widodo (dua dari kiri) saat menyampaikan materinya soal pemantapan wawasan kebangsaan. ganegaraan bagi seluruh warga negara agar ada kesamaan visi antargenerasi tentang identitas

nasional yang diaktualisasikan sesuai perkembangan dan kebutuhan zaman,” kata Mensos di

Jakarta, Kamis (24/4) kemarin.

Di samping itu, perlu memperkuat tradisi yang memberi ruang bagi perbedaan tanpa kehilangan rasa persatuan agar bersinergi dengan kehidupan yang majemuk.

Konflik sosial saat ini masih terjadi di sejumlah daerah yang pada umumnya, penyebab utama konflik bersifat irasional, emosional, agresif dan destruktif.

Frustrasi dan deprivasi atau perbedaan antara keinginan dengan kenyataan adalah sebab yang umum menjadi pemicu konflik massa di tengah masyarakat, kata Mensos. Kementerian Sosial mendata ada sekitar 180 titik daerah rawan konflik sosial di seluruh Indonesia. Ke depan, dibutuhkan revitalisasi dan penyegaran terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sebagai ideologi negara. Q why.ant

Percepatan PUG, Butuh Sinergi Pusat dengan Daerah Surabaya, Bhirawa Sinergi antara pusat, provinsi dengan kabupaten/kota menjadi faktor kunci dalam implementasi percepatan pengarusutamaan gender (PUG) di Indonesia. Penegasan itu disampaikan Kasubdit Pemberdayaan Perempuan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Dra Destri Handayani, ME saat ditemui Bhirawa dalam Rakor Implementasi pengarusutamaan gender (PUG) dan pengarusutamaan hak anak (PUHA) di Jawa Timur yang digelar Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Provinsi Jatim.

Menurut Destri, kebijakankebijakan yang dikeluarkan pusat sesungguhnya lebih bersifat mendorong daerah untuk berperan lebih besar dalam implementasi program PUG maupun PUHA. “Kalau daerah tidak aktif maka hasilnya tentu tidak akan optimal,” jelas pejabat yang tinggal di Jakarta Timur ini. Apalagi tandas Destri, yang paling banyak berhubungan dengan masyarakat adalah pemerintah daerah.

Dengan demikian, kebijakankebijakan yang diambil pe-

merintah daerah akan sangat menentukan langsung kepada masyarakat. Lebih lanjut menurut Destri, program PUG adalah ditujukan untuk mengurangi kesenjangan dalam menikmati hasil pembangunan dan kesenjangan dalam mengakses perumusan kebijakan antara perempuan dan laki-laki.

“Program PUG sederhananya adalah untuk mendorong perempuan lebih terlibat dalam perumusan kebijakan yang dampaknya tentu diharapkan akan lebih baik bagi perempuan,” jelas Destri lagi.

Kasubid Pendapatan dan pembiayaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jatim Dra Asti Asnayawati MM menjelaskan program PUG harus dijabarkan dalam bentuk anggaran responsif gender (ARG). Dengan demikian, mulai dari perencanaan program kerja, proses pengangarannya sam pai dengan evaluasi harus dilakukan secara komprehensif.

“Jadi tidak mungkin untuk mewujudkan ARG hanya berharap pada SKPD yang menyusun saja, tetapi juga perlu peran dari Bappeda dan ins-

pektorat dalam mewujudkannya,” jelasnya lagi.

Dikonfirmasi terpisah Kepala BPPKB Jatim Dr Sukesi Apt MARS menjelaskan rakor diselenggarakan untuk mensinkron-

kan aspek-aspek pembuatan kebijakan, penganggaran hingga evaluasi yang lebih responsif gender. Selain itu juga diharapkan ada transfer informasi antara pusat dengan daerah dan antara

daerah dengan daerah yang lain.

“Harapannya tentu melalui rakor ini implementasi PUG dan PUHA akan lebih cepat terwujud,” jelas Sukesi lagi. Q rac

rac/bhirawa

Kasubdit Pemberdayaan Perempuan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Dra Destri Handayani, ME saat menjadi pembicara dalam Rapat.

OLAHRAGA

Persela U-21 Siapkan Pemain Alternatif

wwn/bhirawa

Jika nantinya bola voli pasir diikuti banyak peserta dan GOR Sidoarjo tidak menampung, maka lapangan bola voli pasir SMANOR siap jadi pendamping.

Kejurnas PPLP di Jatim Pertandingkan Dua Cabor Surabaya, Bhirawa Kejurnas Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) 2014, awal Juni yang bakal di Gelar di Jatim akan mempertandikan dua Cabang Olahraga (Cabor) yaitu senam dan bola voli pasir.

Nantinya Kejurnas PPLP akan digelar di dua kota, untuk Voli pasir bakal dilaksanakan di GOR Sidoarjo, sedangkan senam dilangsungkan di Gedung Senam Nusantara Citraland Surabaya. “Untuk cabor lainnya tidak dilaksanakan di Jatim, kami hanya kebagian voli pantai dan senam,” kata Kepala Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan (Dispora) Jatim, Dr Sugeng Riyono, Kamis (24/4).

Sebagai antisipasi, jika nantinya peserta bola voli diikuti banyak klub dan GOR Sidoarjo tidak menampung, maka fasilitas lapangan voli pasir di Sekolah Menengah Atas Negeri Olahraga (SMANOR) Sidoajo siap digunakan sebagai pendamping.

Menurut Sugeng, Kejurnas PPLP voli pasir dan senam ini, cukup mengun-

tungkan bagi Jatim. Ajang tersebut bisa dimanfaatkan Jatim, untuk seleksi Pekan Olahraga Nasional (PON) Remaja 2014, pada Desember mendatang.

“Pengprov harus jeli memanfaatkan Kejurnas ini sebagai seleksi PON Remaja. Selain Kejurnas PPLP, juga masih ada Popda (Pekan Olahraga

Pelajar Daerah),” jelas Sugeng.

PON Remaja 2014 yang dijadwalkan pada Desember mendatang, juga akan dilaksanakan di Surabaya dengan mempertandingkan 10 cabor. Peserta yang boleh ikut PON Remaja pertama ini, berusia di bawah 17 tahun. Q wwn

IMI Jambi Tunggu Wali Kota Bangun Sirkuit Jambi, Bhirawa Pengurus Provinsi Ikatan Motor Indonesia (IMI) Jambi menunggu janji Wali Kota SY Fasya yang akan membangun sirkuit permanen untuk olahraga balap motor di ibu kota provinsi ini.

Ketua Pengprov IMI Jambi, Syafrudin, Kamis mengatakan, sampai saat ini janji Wali Kota Fasya untuk membangun sirkuit permanen untuk balap motor seperti yang pernah dijanjikan setahun lalu belum terwujud.

Wali Kota Jambi SY Fasya sebelum menjanjikan segera membangun sirkut permanen untuk cabang balap motor atau road race di ibu kota

provinsi ini pada tahun anggaran 2014.

“Kami masih menunggu janji Wali Kota Jambi untuk merealisasikan pembangunan sirkuit permanen tersebut,” kata Syafrudin.

Sementara itu, berdasarkan informasi yang didapat dari pihak pemerintah kota bahwa pembangunan sirkuit balap motor permanen di Jambi pada anggaran 2014, masih dalam tahap pembebasan lahan.

“Kami sangat menyayangkan pembangunan sirkuit balap motor yang telah direncanakan pada tahun anggaran 2014 ini belum segera terwujud,” kata Syafrudin.Q ant

Lamongan,Bhirawa Menjelang pertandingan melawan Persegres Gresik U-21 Sabtu besok (26/4) di stadion Surajaya Lamongan,Persela U-21 dipusingkan dengan cedera pemain dan tiga mengundurkan diri dari tim karena sedang mendaftar menjadi anggota polri.

Belum genap setengah musim Lakar Joko Tingkir muda dipastikan kehilangan lima pemainnya.Dua diantaranya karena cedera. Yakni,Saiful dan Fuzi said. Keduanya memutuskan mengundurkan diri.Karena dia sudah tak bisa lagi merumput dilapangan hijau.

Cedera yang dialami Fuzi said sangat parah.Pemain yang akrab disapa ‘’Satapong’’ ini harus menjalani operasi di kakinya.Dan dipastikan tak bisa memperkuat Persela U-21 lagi musim ini.

Tiga pemain lagi juga mengundurkan diri karena mendaftar di akademi polisi.Diantaranya adalah Libero Firman,gelandang Tomy dan Reo.Sejumlah pemain ini selalu menjadi

bagian tim inti di Persela U21.’’Kita sedang berpikir keras.Apalagi Anggoro pemain tengah kita juga sedang cedera berat.Sebulan lagi dia belum tentu bisa diturunkan.Karena itu kita sedang memilih pemain alternatif,’’Kata Ragil Sudirman pelatih Persela U21.

Padahal,dia harus menyiapkan tim melawan Persegres Gresik U-21 Sabtu besok sore.Laga itu harus dimenangi M.Syarif dkk untuk bisa bersaing di papan

atas klasemen sementara.Sebab,sebelumnya Persela U21 hanya mampu bermain imbang tanpa gol melawan Persepam Madura United dan kalah 3-1 dari Persik Kediri.

Saat ini posisi Persela U-21 berada di peringkat empat grup tiga diatas juru kunci Persepam dengan sama-sama memperoleh satu poin. Puncak klasemen ditempati Persik Kediri dengan enam poin, dibuntuti Persebaya dan Persegres masing-masing menggenggam tiga poin.Q mb-1

Akibat pemain cedera dan mengundurkan diri, Persela U-21 siapkan pemain alternatif.

SURABAYA

10

Jumat Wage 25 APRIL 2014

Demo Buruh Jelang May Day

Tuntut Percepat Penyelesaian Masalah Perburuhan Pemprov, Bhirawa Jelang Peringatan Hari Buruh 1 Mei, siang ini Gedung Negara Grahadi di Jalan Gubernur Suryo, Surabaya didatangi ratusan buruh gabungan dari berbagai elemen buruh yang ada di Jatim. Dalam berorasi, para kordinator aksi memberikan warning, kalau pada 1 Mei 2014 nanti akan melakukan aksi dengan mengerahkan satu juta buruh.

Mereka juga akan mengancam akan melumpuhkan Surabaya jika Pemprov Jatim tidak segera menindaklanjuti keinginan para buruh tersebut. Para buruh itu terus meneriakkan mengenai “Kapitalisme Gagal, Lawan Politik Borjuis”, “Bangun Politik Kelas Buruh Untuk Kesejahteraan Rakyat”, hingga Salam Pembebasan Nasional.

Buruh/pekerja mengganggap sejak era krisis sampai saat ini, pemerintah selalu mengesampingkan nasib buruh.

Setiap permasalahan buruh, penyelesaian selalu tertunda dan akhirnya kebijakan tidak berpihak pada mereka.

“Akibat itu melonjaknya angka pengangguran, termasuk di Indonesia,” teriak korlap aksi Hadi, Kamis (24/4) Buruh juga mengkritik Indonesia di bawah kepemimpinan rezim Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono beserta elite partai di parlemen terus menunjukkan kesetiaan mengabdi kepada kepentingan pemodal. Dan, mengabaikan nasib serta kesejahterann buruh.

“Di kepemimpinan SBY-Boediono, skema liberalisasi ekonomi semakin masih sampai sekarang. Paket kebijakan untuk memuluskan agenda neoliberal terus dilahirkan dari hasil perselingkuhan rezim penindas,” lanjutnya.

Di momentum May Day, lanjutnya, buruh mengajak masyarakat menggelorakan gerakan rakyat anti neoliberalisme. Dikatakan, saatnya membangun kekuatan politik rakyat sebagai alat perjuangan politik menentang kekejaman neo liberalis.

Aksi massa buruh di depan Gedung Negara Grahadi itu, mendapat penjagaan dari petugas Polrestabes Surabaya. Perwakilan buruh juga diterima Asisten III Setdaprov Jatim, Dr H Asyhar bersama Kabid Naker Disnakertransduk Jatim,Totok dan KaBiro Kesejahteraan Setdaprov Jatim, Ratnadi.

Dalam pertemuan itu, perwakilan buruh mengungkapkan, pihaknya sudah berupaya mengajukan perhitungan upah dan siap untuk diuji materiil. Mereka beranggapan selama ini dari tahun ke tahun tidak ada upaya berarti yang dilakukan pemerintah dalam menyikapi permasalahan yang dialami buruh/pekerja.

Hingga saat ini, diperkirakan ada lima perusahaan yang masih bermasalah dengan pekerja/buruh.

Bahkan mereka meminta diadakannya pertemuan bersama Pemprov dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI untuk bisa menanggapi berbagai keluhan buruh/pekerja mulai

Ratusan massa serikat buruh dan pekerja saat berunjuk rasa di depan kantor Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Kamis (24/4). dari tenaga outsourcing hingga upah minimum sektoral.

Asisten III Setdaprov Jatim, Asyhar mengatakan, dalam penyelesaian masalah tersebut tidak bisa diselesaikan dengan jangka waktu dekat. Namun, Pemprov berjanji akan menindaklanjuti permasalahan buruh/pekerja sesuai dengan hierarki kewenangan yang ada. “Dalam membuat satu keputusan ada tiga hal mengenai subtansi masalah yang disampaikan, mekanisme yang dilakukan, dan masalah kewenangan,” katanya.

Kawal Sidang Buruh

Tuntutan Buruh di Jatim:

rac/bhirawa

Asisten III Setdaprov Jatim Dr H Asyhar sedang berbincang dengan perwakilan buruh yang mengajukan tuntutan demo pemanasan untuk May Day, Kamis (24/4).

LINTAS PERISTIWA

Masih Sedikit Balita ISPA Terdeteksi Surabaya, Bhirawa Setidaknya 300 ribu Balita yang lahir di Jatim berpotensi menderita Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) dan Pneumonia (Penyakit batuk yang di tandai dengan napas cepat atau sesak napas, red). Namun sampai saat ini , Dinas Kesehatan (Dinkes) Jatim baru menemukan kasus ISPA balita sebanyak 98.001. Padahal ISPA merupakan penyakit dengan tingkat kematian pada balita tertinggi kedua setelah diare.

Kepala Dinkes Jatim, dr Harsono menyatakan, berdasarkan standard World Healt Organization (WHO) sebanyak 10 persen jumlah kelahiran bayi memiliki potensi menderita ISPA dan Pnuemonia. Maka, lanjutnya, dari total jumlah balita di Jatim sebanyak 3.091.037 terdapat 309.014 balita yang berpotensi menderita ISPA. ‘’Jika ditotal penderita kasus ISPA balita mencapai 300 ribu orang,’’ tambahnya.

Sementara terkait masih minimnya angka penemuan kasus ISPA balita di Jatim, diakibatkan belum maksimalnya petugas lapangan kesehatan dalam Q dna mengawalnya.Q

1.Penghapusan sistem kontrak kerja dan out sourching 2.Tolak politik upah murah (Pergub No.5 Tahun 2014) 3.Tolak PHK massal 4.Tolak kriminalisasi buruh dan pengurus serikat buruh 5.Penjarakan pengurus penindas buruh 6.Berikan jaminan sosial gratis untuk rakyat 7.Lawan liberalisasi ekonomi

Ratusan buruh berkaos merah dan membawa bendera serta membawa poster berdemo di depan gedung Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Kamis (24/4). Mereka datang mengawal proses rencana sidang perkara pelanggaran UU Ketenagakerjaan di PT Cipta Karya Husada Utama (Rumah Sakit Husada Utama) dan PT Sukolilo Surya Indah dan Group.

Sambil bernyanyi, massa juga berorasi menyampaikan tuntutannya. Massa gabungan dari SPBI (Serikat Pekerja Buruh Indonesia), FSBM (Federasi Serikat Buruh Madani), KASBI, dan FPL (Front Pekerja Lokalisasi), meminta pengadilan menyidangkan kasus tersebut secara adil.

Sekjend Presidium GRB Hadi Purnomo memaparkan, ada beberapa tuntutan antara lain menuntut penghapusan sistem kerja kontrak dan outsourching. Dan sesuai Pergub No.5 tahun 2014 yang mengebiri usulan UMSK dari Bupati/Wali Kota.

“Ada juga tuntutan yang kami turunkan, tolak PHK massal , penjarakan pengusaha penindas buruh, berikan jaminan sosial gratis untuk rakyat, dan beberapa tututan lainnya,” serunya.

Dalam selebaran tuntutan yang buruh sebarkan, PT CKHU dinilai menghalang-halangi 20 buruhnya

geh/bhirawa

bekerja dan tidak diberi upah. Sedangkan PT SSI and Group (SPBU Jl Joyoboyo) diperkarakan karena telah mempekerjakan 41 buruhnya melebihi ketentuan jam kerja, namun tanpa diberi upah lembur. Dua pengusaha dua perusahaan berbeda itu sudah ditetapkan tersangka.

Dalam aksinya buruh juga menyampaikan penolakannya tentang rencana penutupan lokalisasi Dolly. “Di Dolly banyak orang-orang mencari nafkah.

Pemerintah harus mempertimbangkan rencana penutupan itu,” kata orator dari Front Pekerja Lokalisasi.

Oleh karena itu, lanjut Hadi, kami yang tergabung didalam Gerakan Rakyat Bersatu (GRB) adalah aliansi antar organisasi rakyat yang terdiridari elemen organisasi buruh, mahasiswa, pemuda, supporter Bonek 1927 di Jawa Timur ,” kami memohon kepada para hakim yang memeriksa ke dua perkara tersebut untuk mengedepankan objektivitas dan rasa keadilan bagi rakyat yang tertindas dengan memutuskan bersalah dan memberikan sanksi hukuman penjara maksimal 4 tahun kurungan badan dan denda 400 juta untuk menimbulkan efek jera terhadap perkara serupa,” tambahQ rac.geh nya.Q

Akhir 2014, Seluruh Warga Jatim Miliki JKN Surabaya, Bhirawa Akhir 2014, Badan Penyelenggara Kesehatan Sosial (BPJS) Jatim menargetkan seluruh warga Jatim akan menjadi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Kepala BPJS Divre VII Jatim, dr Kisworowati mengatakan sampai saat (Pada triwulan pertama sejak diluncurkannya JKN, red) sudah ada 18 juta warga Jatim yang menjadi peserta JKN. Jumlah itu berasal dari peserta Jamkesmas (14 juta), PNS (2,7 juta), Badan Usaha (1,1 juta), TNI/Polri (220.000). “Akhir tahun, kami mentargetkan 38 juta warga Jatim sudah jadi peserta JKN, setidaknya mendekati angka 38 juta,” kata Kisworowati.

Kisworowati menerangkan untuk mencapai target yang ditentukan pihaknya tengah bekerjasama dengan BRI Jatim, dimana nantinya semua cabang bank tersebut bisa melayani pendaftaran peserta JKN baru.

“Kalau sekarang baru 55 cabang saja yang bisa. Tapi dalam waktu dekat, semua cabang BRI akan terintegrasi. Ini satu di antara cara kami mengejar target,” sambungnya.

Antusias masyarakat Surabaya dalam mendaftar JKN Pihaknya optimis dengan ditetapkannya target akhir 2014, BPJS Divre VII Jatim akan bekerja keras dalam mencapainya. ‘’Memang berat target ini tapi dengan kerjasama banyak pihak target tersebut dapat tercapai,’’ tambahnya.

Menurutnya, dengan semakin baiknya kesadaran masyarakat akan

dna/bhirawa

jaminan kesehatan akan mempercepat pencapaian target. ‘’Saat ini masih ada masyarakat yang menganggap ikut JKN membuang biaya, akantepi jika masyarakat tahu manfaat mengikuti JKN maka masyarakat akan berbondong-bondong mendaftar JKN,’’ tegasnya.

Kepala BPJS Cabang Utama Sura-

baya, dr I Made Yasa, menambahkan tiap harinya rata-rata ada 800 warga Surabaya yang mendaftar JKN. Saat ini, sekitar 2,5 juta warga Surabaya telah menjadi anggota JKN. “Kami terus sosialisasi, di antaranya membuka Liaison Office (LO) di kantong-kantong industri untuk menjaring peserta mandiri,” ucapnya.

Menurutnya, dengan pembukaan LO di kantong-kantong industri akan memberikan peluang besar bagi BPJS dalam menjaring peserta baru. Jika dilihat di daerah industri banyak para pegawainya belum mendaftarkan JKN sehingga hadirnya LO BPJS akan mempermudah pihak industri dalam mendaftarkan pegawainya. ‘’Kalau dijumlah para pegawai di perusahaan junmlah mencapai ribuan, jika para pegawai daftar maka penambahan peserta baru akan banyak,’’ jelasnya.

Menanggapi pernyataan di atas salah satu warga Surabaya, Aripin menyatakan, sampai saat ini antusias masyarakat dalam mengikuti program JKN belum banyak. Jika dilihat di perkumpulan tempat kerja banyak dari pengawai belum terdaftarkan progran Q dna JKN oleh perusahaannya.Q

BPPKB Jatim Bangkitkan Ekonomi Keluarga TKI

Kembangkan Kopwan Kelola Keuangan TKI Faktor pendorong masih tingginya animo masyarakat menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri adalah iming-iming gaji yang besar.Di lain pihak, arus devisa dari TKI belum teralokasikan untuk kegiatan investasi secara local untuk kepentingan yang lebih jangka panjang.

Pemprov Jatim dan pemerintah daerah saat ini berusaha agar penghasilan TKI yang dikirimkan ke daerah dapat dimanfaatkan untuk investasi terutama koperasi.

Demonstration effeck yang ditunjukkan oleh para keluarga TKI semakin memacu tetangga dan warga sekitarnya untuk ramai-ramai ke luar negeri.

“Mayoritas rumah yang memiliki anggota keluarga ke luar negeri selalu terlihat beda dibanding yang lain, terlihat lebih mentereng dan megah,” kata Kabid Pemberdayaan Perempuan Badan

Pemberdayaan Perempuan dan keluarga Berencana (BPPKB) Tulungagung Sri Handayani saat menyampaikan testimoninya terkait kebijakan Pemkab Tuluangung dalam memberdayakan ekonomi keluarga TKI. Menurut Anik, demikian panggilan akrabnya, kondisi seperti itu tentu tidak baik kalau dibiarkan. Oleh karenanya pihaknya berusaha melakukan upaya-upaya agar keluarga TKI bisa mengelola uang hasil kiriman dari luar negeri dengan kegiatan yang produktif.

“Umumnya, penghasilan dari TKI dibelanjakan untuk

hal-hal yang konsumsituf,” jelasnya. Namun kondisi mulai berubah ketika mulai ada kesadaran dari para TKI di Tulungagung untuk membentuk usaha bersama sehingga bisa lebih produktif lagi.

Akibat usaha pendampingan yang terus menerus dilakukannya, di Tulunggung banyak berkembang koperasai-koperasi yang dibentuk oleh para mantan TKI di luar negeri.

“Perkembangan semakin cepat ketika Gubernur Jatim Bapak Soekarwo memberikan hibah bagi KopwanKopwan,” jelasnya lagi.

Salah seorang mantan TKW dari Taiwan yang kini sukses mendirikan Kopwan di Tulungagung Siti Mukaromah mengaku mendapatkan penghasilan yang besar tentu menjadi idaman siapa saja. Namun, kalau un-

tuk mendapatkannya harus pergi jauh bahkan keluar negeri tentu tidak semua ingin menjalaninya.

“Kalau saja di sini ada pekerjaan, tentu saja banyak yang tidak ingin menjadi TKI luar negeri,” tuturnya.

Terbukti, berkat keberadaan Kopwan di daerahnya, banyak para TKI yang akhirnya memilih menetap di rumah sambil mengembangkan usaha sesuai potensi yang dimiliki daerah tersebut.

“80 persen anggota koperasi saya adalah mantan TKI. Artinya, bangkitnya ekonomi di desa-desa akan bisa membuat para TKI lebih memilih bekerja di rumah saja,” jelas ketua Kopwan yang sudah memiliki anggota mencapai 150 oang ini.

Sekretaris BPPKB Provinsi Jatim Drs Soetikno MSi, saat ditemui diselasela acara berharap acara

yang digelarnya tersebut akan berperan dalam mengurangi minat warga untuk keluarga negeri.

“Kalau menjadi TKI dengan kompetensi yang tinggi tentu tidak masalah, tetapi kalau hanya untuk menjadi pembantu rumah tangga tentu memprihatinkan” jelasnya.

Untuk itu, pihaka terus mendorong agar pemerintah di kab/kota ikut memacu bangkitnya wira usaha-wusata usaha baru yang diharapkan bvisa menekan ajumlah masyarakat yang ingin menjadi TKI ke luar negeri.

Senada, Ketua Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan BPPKB Jatim Drs Herawanto Ananda, MSi berharap agar berbagai materi yang disampaikan dalam kegiatan kemarin bisa memacu dan mendorong para TKI dan keluarga-

why/bhirawa

Mantan TKW Taiwan Siti Mukaromah (dua dari kiri) didampingi Kabid PP dari BPPKB Tulungagung Sri Handayani saat menyampaikan testimoni yang dipandu wartawan Bhirawa Wahyu Kuncoro SN. nya bisa lebih berdaya baik secara ekonomi maupun psikologis.

“Artinya, kalau memang terpaksa harus keluar negeri, harapannya para keluarga yang ditinggalkan tidak telantar. Selain itu juga diharapkan penghasilan yang dikirim dari luar negeri bisa digunakan secara porduktif,” jelasnya.

Selain itu, lanjut pejabat berpenampilan kalem ini

kegiatan yang digelar kemarin sebenarnya juga untuk untuk menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam terhadap persoalan yang tengah dihadapi masyarakat khususntya para keluara TKI. “Bagi para TKi atau mantan TKI yang ingin berwira usaha, pemerintagh siap memfasilitasi dan memberikan dukungan sepenuhnya,” Q why tegasnya lagi.Q

Jumat Wage 25 APRIL 2014

SAMBUNGAN

KPU Surati Bupati Sampang Soal PSU

Wapres Resmikan Rel Ganda Cirebon-Surabaya l Sambungan hal 1

l Sambungan hal 1

fasilitasi rekrutmen KPPS. “Kami berharap Bupati Sampang` bisa memfasilitasi pembentukan KPPS di Sampang. Anggota KPPS itu bisa dari guru atau PNS, dan itu bisa dilakukan kalau ada instruksi dari bupati,” ucap Ferry.

Pelaksanaan PSU di 17 TPS di Kecamatan Ketapang dan dua TPS di Kecamatan Robatal, Sampang, batal dilakukan pada Sabtu (19/4) lalu karena seluruh anggota KPPS di TPS tersebut mengundurkan diri.

Tidak ada satu pun warga yang bersedia menjadi petugas KPPS untuk pelaksanaan PSU, sedangkan sejumlah pemilih juga hanya terlihat berkumpul di dekat lokasi TPS. Tidak diketahui secara jelas alasan pengunduran para penyelenggara pemilu di tingkat KPPS itu, namun sebagian di antara mereka mengakut takut dibunuh, karena yang mengendalikan keamanan di desa mereka adalah kelompok ‘hitam’.

Jika petugas KPPS itu memaksakan diri menjadi penyelenggara KPPS atau dengan kata lain mendukung pelaksanaan pemungutan suara ulang, maka yang akan menjadi taruhan adalah nyawa mereka, sebab kelompok bajingan itu tidak menginginkan adanya pemungutan suara ulang di Sampang.

Jumlah pemilih yang seharusnya mencoblos ulang di 19 TPS tersebut sebanyak 5.056 orang, yang paling banyak berada di Desa Bira Barat, Kecamatan Ketapang, yaitu 4.251 orang. Sementara sisanya, 805 pemilih, tercatat seharusnya mencoblos ulang di dua TPS di Desa Pandiyangan di Kecamatan Robatal Sementara itu Pemkab Sampang menyatakan tidak sanggup untuk memfasilitasi PSU di 19 TPS di wilayah itu. “Itu telah disampaikan dalam forum rapat koordinasi antara KPU Sampang dengan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) yang membahas tentang pemilu ulang di Sampang tadi malam,” kata Komisioner KPU Sampang Hernandi Kusuma Hadi dalam rilis yang disampaikan kepada media massa, Kamis (24/4).

Pemilu ulang di Kabupaten Sampang direncanakan melibatkan PNS sebagai petugas KPPS, karena masyarakat di dua desa yang akan digelar pemilu ulang itu sudah tidak bersedia menjadi petugas KPPS. Pelibatan PNS sebagai petugas penyelenggara pemilu itu, sebelumnya sempat disampaikan Pemkab Sampang dengan tujuan agar pemilu ulang bisa segera terselenggara.

KPU Sampang selanjutnya melaporkan rencana itu dan telah disetujui KPU Pusat. n ira, cty, lis

Bawaslu Rekom Tiga TPS di Pamekasan Lakukan PSU l Sambungan hal 1

Namun, Sri Sugeng belum bisa memastikan kapan PSU di Desa Potoan Laok, Kecamatan Palengan, Pamekasan, Madura itu akan dilakukan. “Itu wewenangnya KPU. Biar KPU sendiri yang memutuskan kapan dilakukan PSU,” pungkas dia.

Senada, Ketua Bawaslu Jawa Timur Sufyanto juga mengatakan tiga TPS di Desa Potoan Laok memenuhi kreteria dilakukan PSU. “Setelah dilakukan penghitungan ulang di tiga TPS itu kita langsung menggelar pleno secara maraton,” katanya.

Hasilnya Bawaslu berpendapat dan menilai, di TPS 6,7 dan 8 sudah terjadi keadaan yang pantas dilakukan PSU. “Pertama dari jumlah suara yang digunakan tidak sesuai jumlah DPT plus jumlah cadangan kertas suara. Jadi total 492. Faktanya, ada 510 kertas suara dan itu sudah dicoblos semua,” ungkap dia.

Begitu juga dengan TPS 7 dan 8, katanya lagi, jumlah pengguna hak suara juga melebihi jumlah DPT. “Padahal tidak ada catatan DPTb dan DKPTb. Dan semua suara mengarah ke salah satu partai politik dan caleg tertentu. Setelah kotak suara dibuka, ternyata suaranya menyebar ke banyak parpol dan caleg peserta.”tegasnya kemudian. n cty

PNS Jangan Sombong l Sambungan hal 1

tegas Saiful yang saat ini dipercaya sebagai Wakil Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI).

Saiful mengatakan PNS yang naik pangkatpun, ia minta juga agar tidak sampai sombong maupun arogan. Harus tetap rendah hati dan menghargai siapapun. Dan PNS harus bisa memberikan contoh yang baik pada masyarakat.

“PNS jangan sampai sombong dan arogan, sebab akan dibenci masyarakat,’’tegasnya.

Menurut suami Animatus Sa’diyah ini, kehidupan di dunia ini ibaratnya seperti roda pedati. Kadang berada di atas, kadang juga berada di bawah. Ketika seseorang kehidupannya sedang berada di atas, harus tetap baik pada siapa saja. Bila tidak, maka ketika giliran dia sedang berada di bawah, maka akan dibenci, dimusuhi oleh orangorang yang pernah dibuatnya menderita.

Saiful bercerita, dia pernah punya seorang teman PNS yang naik pangkat menjadi seorang camat. Sejak menjadi camat, kelakuannya berubah. Untuk urusan sepele saja, sebelum jadi camat, pejabat tersebut tidak pernah duduk sambil menyilangkan kedua kakinya. Namun begita sudah jadi seorang camat, pejabat tersebut berubah. Ia duduk dengan kedua kakinya disilangkan di hadapan para lurah dan kades yang menjadi bawahannya. Mungkin mau menunjukkan kekuasannya kepada siapa saja, tapi sikap mentang-mentangnya ini tak disukai orang di sekitarnya.

Berkaca dari pengalaman ini, Saiful Ilah wanti-wanti perilaku PNS harus dijaga.

Apalagi, Kab Sidoarjo adalah kabupaten yang bidang pelayanan publiknya telah diakui cukup bagus oleh Pemerintah Pusat. Jangan sampai perilaku buruk PNS memengaruhi kualitas pelayanan publik di Kota Udang ini. n ali

11

trie diana/ bhirawa

Kabid Dikmenjur meninjau ruang pameran produk SMK di Jl Gentengkali 33 Surabaya, Kamis (24/4).

25 Program Kompetensi SMK Sepi Peminat l Sambungan hal 1

jurusan masih timpang. Sebagian jurusan mampu menampung ribuan siswa dan sebagian jurusan lainnya hanya memiliki siswa dalam jumlah puluhan. "Karena itu ada beberapa jurusan yang perlu mendapat perhatian serius. Jika memang tidak bisa menarik banyak siswa, maka jurusannya yang akan diperbarui," tutur Harun saat ditemui di kantornya, Kamis (24/4).

Harun mengatakan, lebih baik menggeser jurusan lama yang kurang diminati dengan jurusan baru yang lebih produktif. Sebab, mengembangkan jurusan SMK itu harus bisa menyesuaikan pasar usaha dan industri yang ada. Meski sesuai ketentuan pusat ada 140 jurusan SMK, di Jatim cukup membuka 91 jurusan.

Biarpun sedikit jurusannya, dia optimis akan maksimal hasilnya.

“Jika tidak sesuai dengan pasar, percuma lulusannya tidak akan terpakai dan akan nganggur setelah lulus,” ungkap dia.

Kabid Pendidikan Menengah Kejuruan dan Perguruan Tinggi (Dikmenjur & Perti) Drs Hudiyono MSi menambahkan, pendidikan kejuruan ini merupakan salah satu program yang paling mendapat perhatian Gubernur Jatim. Karena itu, sejumlah langkah dilakukan agar jurusan di SMK benar-benar dapat menjadi pencegahan dini angka pengangguran.

Misalnya saja jurusan agribisnis rumput laut. Data tiga tahun terakhir menunjukkan penurunan yang tajam. Pada

Tahun Ajaran (TA) 2011/2012 jumlahnya mencapai 414 siswa.

Tapi pada TA 2012/2013 hanya ada 6 siswa dan TA 2013/2014 hanya 6 siswa. “Padahal, jika kita melihat potensi rumput laut di Indonesia sangat tinggi.

Sekitar 70 persen hasil budidaya rumput laut ini merupakan produk ekspor,” tutur dia.

Contoh lain juga terdapat di jurusan kehutanan. Dua tahun terakhir jumlah siswanya tak lebih dari 20 siswa pada TA 2012/2013 dan 37 siswa pada TA 2013/2014.

Ada tiga langkah yang akan dilakukan Dindik Jatim dalam menyikapi persoalan ini, kata

Hudiyono. Pertama adalah provokasi terhadap masyarakat bahwa jurusan yang minim peminat itu sejatinya penting dan punya peluang baik. Kedua, bekerjasama dengan dunia usaha dan industri serta perguruan tinggi. Ketiga, mengembangkan jurusan SMK dengan menggeser jurusan lama yang kurang mendapat minat.

“Semangat untuk menggeser jurusan yang sepi peminat bukan untuk menutup jurusan tersebut.

Tetapi memperluas akses pendidikan kejuruan sesuai minat masyarakat dan kebutuhan industri,” pungkasnya. n tam

JURUSAN SMK DENGAN JUMLAH PESERTA DIDIK MINIM PROGRAM STUDI

TA 2011/ 2012

l Teknik Gambar Rancang Bangun Kapal l Interior Kapal l Teknik Produksi Garmen l Teknik Suitsing l Teknik Produksi dan Penyiaran Radio l Keperawatan Gigi l Farmasi Industri l Seni lukis l Desain dan Produksi Kria Kulit l Desain dan Produksi Kria Keramik l Seni Tari Jawatimuran l Seni Pedalangan Jawatimuran l Seni Teater l Seni Karawitan Jawatimuran l Desain Produksi Interior dan Lanscaping l Mekanisasi Pertanian l Agribisnis Rumput Laut l Kehutanan l Perawatan Kesehatan Ternak l Teknik Furnitur

65 33 28 - - 22 - 55 49 13 40 5 23 14 32 62 414 - 33 113

TA 2012/ 2013 66 34 29 - 61 10 87 52 46 6 81 6 32 31 30 55 6 20 25 89

TA 2013/ 2014 71 33 32 44 61 9 45 52 74 25 80 5 63 34 24 63 6 37 31 104

Sumber ; Dindik Jatim Provinsi Jatim

PDIP Ancam Laporkan KPU Surabaya ke MK l Sambungan hal 1

suara yang ditambah, karena itu memang bukan suara kami.

Yang jelas, kami ingin bertan­ ding secara jujur,’’paparnya.

Memang tidak begitu signifikan bila dilihat per kecamatan.

Tapi, hasil signifikan terlihat di keseluruhan Dapil. Untuk Dapil I, misalnya, Whisnu mengatakan versinya berbeda dengan versi KPU. Untuk versi KPU, total suara sah sebanyak 243.760, dengan BPP sebesar 22.160. Suara PDIP sebanyak 84.613 dan meraih 3,8 kursi yang kemudian jika dibulatkan menjadi empat setelah ada sisa suara.

Namun, versi PDIP sendiri berbeda. Karena BPP di Dapil yang memperebutkan 11 kursi tersebut hanya sebesar 18.674. ‘’Karena suara sahnya berdasarkan formulir C1 adalah 205.411, ini berarti ada tambahan suara sah yang tidak jelas sekitar 40 ribu,’’ tutur pria yang juga Wawali Kota Surabaya tersebut.

Tentunya tambahan 40 ribu suara tersebut tak mungkin berasal dari pemilih daerah lain yang hanya menggunakan KTP.

Karena paling banter pemilih seSurabaya yang menggunakan KTP hanya sekitar 2.000 orang.

Karena itu, Whisnu mengklaim bahwa suara yang didulang partainya sebanyak 96.890. Ada selisih sekitar 12 ribu suara. ‘’Dari perhitungan internal, kami setidaknya meraih lima kursi bulat,’’ tegasnya.

Untuk itu, Whisnu mengatakan bahwa pihaknya berniat meminta hitung ulang ke KPU Jatim terhadap perolehan Surabaya. ‘’Kami ingin jujur-jujuran saja. Karena bagaimanapun juga, suara rakyat ini yang dipertaruhkan. Mosok mau dipermainkan aspirasi rakyat demi kepentingan pragmatis,’’ ucapnya.

Bahkan, bila KPU Jatim membutakan diri terhadap protes pihaknya, Whisnu menyatakan akan melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan Bawaslu Jatim. ‘’Kami ingin dilakukan hitung ulang.

Biar semua terbuka,’’ akunya.

Whisnu juga mengajak parpol lain untuk juga ikut membuka kembali formulir C1. ‘’Saya tak ingin berburuk sangka,

tapi sebaiknya semua parpol ikut menghitung formulir C1.

Sehingga tidak ada kecurangan yang terjadi. Karena, saya menduga semua ini dilakukan begitu sistematis dan halus.

Sehingga kami terlambat menyadari modus-modus seperti ini,’’ tambahnya.

Selain itu, Whisnu mengaku juga telah menginstruksikan tim internal PDIP untuk berjaga di kelurahan. ‘’Karena posisi surat suara sekarang berada di kantor kelurahan. Harus diawasi betul, sehingga tidak dicoblos sendiri diam-diam,’’ tandasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Komisioner KPU Surabaya Edward Dewaruci membantah terjadi dugaan manipulasi data dan jumlah suara. Pihaknya juga menegaskan bahwa tidak ada tambahan maupun pengurangan suara untuk partai politik tertentu.

“Tidak ada suara hilang atau apapun, khususnya untuk PDIP. Justru suaranya terlalu banyak, namun setelah dihitung sesuai aturan, sisa suaranya tanggung sehingga tidak bisa menjadi satu kursi,” katanya.n cty

DPRD Bojonegoro beserta jajarannya, Kejari Bojonegoro beserta jajarannya. Tak ketinggalan Kapolda Jatim beserta Pangdam juga ikut menghadiri acara ini.

Boediono dan rombongan tiba di Bojonegoro sekitar pukul 14.45 menggunakan KA Mahakam. Setelah sampai di Stasiun Bojonegoro, Boediono beserta rombongan langsung menuju tenda yang dipersiapkan untuk menandatangi prasasti tanda peresmian rel ganda kereta.

Ribuan personel Polres Bojonegoro disiagakan untuk mengamankan kedatangannya.

Namun mereka hanya akan mengamankan jalur yang dilalui rombongan wapres. Waka Polres Bojonegoro Kompol Aris Yudha Legawa menuturkan, ada sekitar seribu personel yang disiagakan untuk mengamankan kedatangan Wapres ke Kabupaten Bojonegoro. “ Polres bertugas mengamankan wilayah di ring 2 di luar lokasi, yakni di jalan-jalan,” ujarnya.

Sedangkan untuk pengamanan ring 1 ada petugas tersendiri, yakni dari Paspampres.

Kabag Humas dan Protokoler Pemkab Bojonegoro Hari Kristianto mengatakan wapres dijadwalkan melakukan kunjungan kerja di Bojonegoro selama dua hari,

24-25 April 2014. Selain dalam rangka peresmian rel ganda di Stasiun Kota Bojonegoro, rombongan dijadwalkan menuju ke lokasi proyek pengeboran minyak dan gas bumi di Lapangan Banyuurip, Blok Cepu yang dioperatori Mobil Cepu Ltd. Untuk diketahui pembangunan fisik rel ganda Jakarta-Surabaya telah selesai. Rel ganda ini akan beroperasi penuh setelah pemindahan rel tunggal di Jatim dituntaskan dan perbaikan sistem persinyalan.

Dalam waktu dekat, setelah pemindahan rel tunggal ke rel ganda dituntaskan dan perbaikan sistem persinyalan, jalur Jakarta-Surabaya akan beroperasi penuh.

Saat ini, Jakarta-Surabaya ditempuh dalam waktu 1113 jam. Dengan jalur ganda, bisa ditempuh dalam waktu 8-10 jam. Dari segi waktu tidak terlalu signifikan, tetapi dengan jalur ganda, jadwal kedatangan-keberangkatan kereta menjadi lebih banyak.

Dengan demikian, jumlah penumpang atau barang yang bisa diangkut akan lebih banyak.

Pembangunan rel ganda itu dibagi dalam empat segmen, yakni Cirebon-Brebes 63 km, Pekalongan-Semarang 90 km, Semarang-Bojonegoro 180 km, dan Bojonegoro-Surabaya 103 km. n bas

Revisi UU Pemda, Kemendagri Boleh Langsung Beri Sanksi Bupati l Sambungan hal 1

jadi sistem keterwakilan di DPRD. “Tapi untuk gubernur, pemilihannya tetap sistem langsung,” kata Gamawan.

Menurut Gamawan, isu terpenting lainnya dalam pembahasan revisi UU Pemda itu adalah pengenaan sanksi kepada kepala daerah yang dinilai melakukan penyimpangan hukum (Pasal 18).

Diakui, perundangan yang berlaku, pemerintah pusat tidak memiliki wewenang tersebut. Sanksi harus dikeluarkan DPRD yang diteruskan ke Mahkamah Agung.

“Padahal berdesentralisasi negara itu bingkainya tetap

negara kesatuan. Kekuasaan itu bukan dilimpahkan seperti halnya negara federal,” kata mantan Gubernur Sumatera Barat ini.

Dirjen Otoda Djohermansyah menambahkan, pengenaan langsung sanksi kepada kepala daerah bersifat berjenjang yakni dari teguran, pemberhentian sementara hingga tetap. Namun, kepala daerah tetap diberikan kesempatan membela diri.

Menurutnya,selama 15 tahun Otoda berjalan telah melahirkan pemerintahan 539 kabupaten/kota. Sementara, 87 lainnya, tengah menuntut dibentuk dijadikan kabupaten/ kota. n ira,kbc

2014, Surabaya Optimistis Lampaui Target KB l Sambungan hal 1

serta kader KB tidak bisa dikesampingkan. Para kader yang berjumlah 1.577 orang dipandang sebagai ujung tombak terselenggaranya program KB di Surabaya.

“Saya mengucapkan terima kasih atas kerja keras para kader. Mereka adalah tumpuan berhasil tidaknya program ini sebab posisinya paling dekat dengan masyarakat,” ujar Risma saat membuka Rakerda KB di Ruang Pola Bappeko Surabaya, Kamis (24/4).

Oleh sebab itu, wali kota ingin memanfaatkanrakerdainiuntuk memotivasi para kader, di samping sebagai momen evaluasi dan penentuan strategi yang akan dite­rapkan sepanjang 2014.

Soal target, wali kota perempuan pertama di Surabaya ini tak ingin hal tersebut justru membuat para kader merasa terbebani. Yang terpenting, kata Risma yaitu memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa pengertian KB bukan sekadar dua anak cukup, melainkan bagaimana menyelenggarakan sebuah keluarga yang sejahtera dan menciptakan keluarga yang berkualitas.

“Buat apa punya anak banyak kalau kebutuhan dasarnya tidak bisa dipenuhi dengan baik,” tuturnya.

Jika pandangan itu bisa diterima dan dijalankan oleh masyarakat maka target bukanlah perkara sulit. Berdasar data Bapemas KB Kota Surabaya, rincian reali­sasi KB mulai awal tahun hingga Maret 2014 yakni MOP (Metode Operasi Pria) sebanyak 30 persen, MOW 40 persen, IUD

14 persen dan KB implan 7 persen. Melihat capaian tersebut wali kota optimistis target KB tahun ini bisa terpenuhi.

KepalaBadanPemberdayaan Masyarakat dan KB (Bapemas dan KB) Surabaya Nanis Chairani mengatakan, target MOP yang tahun lalu hanya 309 orang kini naik sekitar tiga kali lipat menjadi 1.061 orang.

Sedangkan pencapaian MOW (Metode Operasi Wanita) tahun ini ditarget sebanyak 2.246 orang. Angka tersebut jauh lebih banyak ketimbang tahun sebelumnya yang hanya ditarget 1.600 orang. Serta, metode IUD dan implan masingmasing dipatok sekitar 11.000 dan 22.000 pemohon KB baru.

Berkaca dari tahun lalu, Nanis mengungkapkan bahwa semua target bisa terlampaui. Bahkan, paradigma KB di Surabaya kini sudah mulai bergeser. KB tidak hanya identik dengan kaum wanita saja, melainkan kaum pria juga bisa aktif merencanakan kesejahteraan keluarga melalui vasektomi (MOP).

“Kita senang konsep ke­ setaraan antara laki-laki dan perempuan dalam ber-KB bisa berjalan di Surabaya,” katanya.

Meski demikian, mantan Kabag Humas Pemkot Surabaya ini berharap penggunaan metode KB bisa lebih merata. Pasalnya, kebanyakan masyarakat masih menjatuhkan pilihan pada jenis KB suntik maupun pil. Di satu sisi, KB implan juga perlu ditingkatkan agar tidak terjadi ketimpangan dari segi metode.

Oleh karenanya, Bapemas KB terus mengedukasi warga agar mau mencoba metode KB jangka panjang. n dre

Kerap Dirazia, Masih Saja Ditemukan Unit Mesin Penyedot Pasir l Sambungan hal 1

Jika ditemui masih ada penambangan liar, maka mereka memberikan arahan dan sosialisasi mengenai bahayanya menambang dengan menggunakan alat mekanik. Mereka juga tidak melarang adanya penambangan pasir liar, hal itu dilakukan secara tradisional tanpa menggunakan alat mekanik.

Selanjutnya, pola penindakan represif dilakukan jika beberapa kali diperingatkan tidak segera menghentikan aktivitas penambangan pasir liar. Tim gabungan yang terdiri dari Satpol PP Jatim dan Kabupaten Kediri, serta dibantu TNI/Polri setempat juga menyita mesin penyedot pasir dan menangkap para penambang. Sasarannya

mereka diberikan pemahaman bahaya perusakan lingkungan.

Misalkan saja, Kamis kemarin (24/4), tim gabungan itu mengadakan penertiban penambang pasir Sungai Brantas di Desa Badal Pandean, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri.

Operasi penertiban yang dimulai pukul 08.00 telah menemukan lima lokasi tempat operasi yang menggunakan mesin. Setiap lokasi terdapat antara satu sampai dua unit mesin yang telah ditinggal oleh pemiliknya.

Mesin-mesin yang ditemukan semuanya berjumlah 11 unit, dan diklasifikasikan sebagai barang temuan. Sebab pada waktu penertiban tidak diketahui pemiliknya, dan tidak ada pekerjanya sama sekali karena mereka melarikan diri sewaktu terjadi penertiban.

“Saat ini semua barang temuan telah diamankan di Kantor Satpol PP Kabupaten Kediri untuk diproses lebih lanjut,” kata Kabid Penegakan Perundang-undangan Daerah Satpol PP Jatim Meidy Susanto bersama Kasatpol PP Kabupaten Kediri.

Seluruh penegak hukum yang tergabung dalam tim penertiban mengharapkan, pelaksanaan penertiban memang untuk menangkap para pelaku sehingga tercipta efek jera. Penindakan dalam proses hukum berdasarkan pada Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 yang telah menetapkan sanksi pidana bagi pelanggar dengan ketentuan denda paling banyak sebesar Rp 50.000.000 atau hukuman kurungan selama-lamanya 6 bulan.

Meidy mengatakan menangani para penambang pasir liar cukup rumit. Sebab, selain penambang juga membutuhkan uang untuk kehidupan kesehariannya, ada pihak tertentu yang memfasilitasi penambang pasir liar tersebut.

“Karena itu penertiban terhadap penambang liar ini tidak semulus yang dilihat. Kadang para penambang liar ini juga memberikan perlawanan, mulai dari lempar batu hingga menggunakan senapan angin,” katanya.

Beruntungnya kini masyarakat makin menyadari keberadaan penambang pasir liar bisa merusak lingkung­ an mereka. Tak heran di beberapa kabupaten, warga melakukan perlawanan terhadap aksi para penambang liar itu. *

12

Jumat Wage, 25 APRIL 2014 http://www.harianbhirawa.co.id

Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur

Pelatihan Keterampilan Daerah Penghasil Tembakau dan atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau Dr H Soekarwo

Kabupaten Ponorogo, 14-17 April 2014

Drs H Saifullah Yusuf

Mengubah Pola Pikir Buruh Menjadi Wirausaha Sukses Pelatihan wirausaha, hingga hari ini masih dipandang cukup efektif untuk meningkatkan taraf hidup dan ekonomi masyarakat pra sejahtera. Di dalam dunia ekonomi yang makin maju pesat, banyak perubahan dalam hidup dan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah yang dipandang memiliki sistem diharapkan ikut serta memfasilitasi pendidikan ekonomi rakyat melalui pelatihan wirausaha.

D

inas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim kembali menggelar pelatihan keterampilan dalam rangka pengentasan kemiskinan yang membelit para buruh cukai tembakau maupun buruh linting rokok di wilayah Kabupaten Ponorogo.

Selama 4 hari, mulai Senin (14/4) hingga Kamis (17/4), memberikan materi pelatihan ukir kaca, dilanjutkan pelatihan rajut benang, pelatihan keterampilan olahan daun, biji dan bunga kering serta hari terakhir pelatihan sulam pita. Acara pelatihan dipusatkan di Hotel Gajah Mada Kabupaten Ponorogo.

Kabid Koperasi dan UMKM Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ponorogo Sutanto Budi L yang berkesempatan membuka acara tersebut memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim yang telah memfasilitasi pelaksanaan pelatihan

keterampilan di lingkungan daerah penghasil tembakau dan bahan industri tembakau.

“Peserta yang mengikuti pelatihan ini, total ada 200 orang dibagi tiap hari masing-masing 50 orang peserta dengan empat jenis pelatihan keterampilan yang berbeda,” kata Sutanto saat membuka acara dan penyerahan bantuan alat pelatihan secara simbolis di Hotel Gajah Mada Kabupaten Ponorogo.

Dijelaskan Sutanto semua peserta pelatihan adalah para buruh linting rokok serta petani tembakau beserta keluarganya. “Saya berharap nasib buruh linting dan petani tembakau di Kabupaten Ponorogo jauh lebih sejahtera pasca membuka usaha sendiri alias wirausaha dengan bekal pelatihan tersebut,”kata Sutanto.

Selain berharap adanya perubahan nasib yang lebih baik dari sebelumnya, para buruh linting serta petani tembakau ini berharap

Peserta antusias mempraktikkan pelatihan keterampilan olahan daun, biji dan bunga kering yang difasilitasi oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim. Selama 4 hari, 200 peserta dari seluruh kelurahan di Kabupaten Ponorogo mengikuti pelatihan keterampilan.

dengan mengikuti pelatihan keterampilan usaha ini, bisa mengatasi risiko kebangkrutan perusahaan

rokok yang kena imbas munculnya Undang-Undang Cukai. Dalam UU Cukai baru itu disebutkan perusa-

haan rokok tradisional diprediksi tidak mampu membayar tingginya biaya cukai. Risikonya banyak

perusahaan bisa bangkrut, petani bisa mengalami kegagalan panen tembakau, tapi kalau mereka sudah siap jauh hari bisa banting setir membuka lahan usaha baru di bidang keterampilan kerajinan tangan.

Perubahan pola pikir dari buruh menjadi wirausaha ini musti disiapkan secara simultan dan konsisten baik melalui program Pemprov Jatim melalui Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim, juga pemkab/pemkot. Artinya daerah bisa membantu pengawasan serta pemberian kredit lunak oleh koperasi binaan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Koperasi Kabupaten Ponorogo.

Selain pelatihan keterampilan usaha berbasis kerajinan tangan, juga diberikan pengetahuan tentang pendirian badan usaha koperasi sesuai dengan UU Koperasi No 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Pada dasarnya prinsip pendirian koperasi adalah persamaan, di mana setiap anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama serta perwujudan dari kemandirian yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan dan usaha sendiri.

Untuk itu terkait dengan makin gencarnya upaya mengubah pola pikir buruh menjadi wirausaha sukses, juga dibekali oleh pengetahuan tentang pengelolaan ekonomi melalui sebuah lembaga koperasi.  *

Suasana pelatihan keterampilan di Kabupaten Ponorogo. Pelatihan rajut benang dan pelatihan sulam pita. Selain itu Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim juga memberikan materi pelatihan ukir kaca.

Bekali Diri, Antisipasi Rontoknya Industri Rokok Imbas Tingginya Cukai JIKA banyak yang menyangka bahwa menjadi buruh linting rokok berpenghasilan tinggi, itu mungkin hanya gambaran buruh rokok di pabrik besar yang ada di wilayah perkotaan. Di daerah yang pertumbuhan ekonominya kecil, kesejahteraan buruh juga memprihatinkan. Tak heran pemerintah terus konsisten untuk membina masyarakat di lingkungan wilayah penghasil industri tembakau untuk diberi fasilitas pelatihan keterampilan guna menghadapi masa krisis produksi hasil industri tembakau.

Para peserta yang ikut dalam pelatihan yang diadakan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim di Kabupaten Ponorogo ini sebagian besar buruh dari pabrik rokok yang mengalami masa masa krisis imbas dari kenaikan cukai dan undang undang baru tentang tembakau.

Adalah Sri (51), warga Desa Banda, Mangkujayan Ponorogo, salah

satu buruh pabrik rokok Bima Sakti Walangkekek. Dia mengaku akan berhenti menjadi buruh dalam waktu dekat. Selain karena faktor usia, dia juga ingin memperbaiki kondisi perekonomian keluarga pasca menjadi buruh rokok.

“Sekarang pabrik tembakau agak sepi, jadi penghasilan sebagai buruh hanya cukup untuk makan seharihari saja. La saya dan buruh rokok lainnya kan juga butuh uang untuk menyekolahkan anak, memberi mereka penghidupan yang layak sampai pengabdian saya sebagai orangtua selesai saat melihat anak-anak kami sukses dengan kehidupannya,” tutur Ibu Sri yang diamini oleh peserta pelatihan keterampilan rajut benang lainnya.

Peserta pelatihan kali ini tidak hanya berasal dari buruh rokok saja, tetapi juga buruh tani yang sebagian besar adalah perempuan. Satu di antaranya adalah Ketua Kelompok Koperasi Cerah Sejahtera Kab Ponorogo, Wahyu Wahyu Widayati

Widayati (40). Warga Desa Kaponan Wara yang biasanya hanya berternak serta menanam padi itu mengatakan sangat terbantu dengan adanya kegiatan pelatihan keterampilan merajut benang. Dia juga mengaku termotivisai untuk mencari ladang penghasilan baru, bukan lagi menjadi buruh tani dan berternak mengingat faktor usia dan makin berkurangnya tenaga.

“Menjadi buruh tani dan berternak merupakan penghasilan utama kaum ibu di Kabupaten Ponorogo.

Namun seiring bertambahnya usia dan tenaga yang sudah tidak lagi maksimal, maka saya selaku ketua kelompok koperasi bersama semua anggota harus bisa mencari peluang usaha lain. Dengan pelatihan seni merajut benang ini, kami akan serius mengikuti hingga benar-benar bisa kami manfaatkan materi ini sebagai salah satu alternatif usaha di koperasi kami” kata Wahyu.  *

Sri

Semua Orang Berhak Menjadi Jutawan

Bagus Heri Setiadji

BAGUS Heri Setiadji alias Bagus Mpu Batu asal kampung Petemon Barat Surabaya, seniman yang juga seorang pengusaha ukir kaca dan ukir batu ini menjadi salah satu pemateri kegiatan pelatihan keterampilah bidang ukir kaca di Hotel Gajah Mada Kabupaten Ponorogo.

Bagus adalah ‘langganan’ tetap dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim dalam rangka mendidik masyarakat untuk menjadi wirausaha di berbagai bidang khususnya industri kerajinan tangan atau handmade. Bagus juga merupakan satu-satunya seniman pengusaha di Indonesia yang menemukan metode lukis kaca yang bisa diaplikasikan secara sederhana tanpa peralatan teknis yang mahal.

Pengusaha yang telah menekuni bidang ukir kaca selama 17 tahun ini di hadapan peserta pelatihan memberi motivasi untuk berusaha di bidang ukir kaca karena persaingannya tidak begitu ketat. Di samping itu menurut Bagus, modal yang diperlukan untuk membuka usaha ukir kaca tidak mahal. Peralatan yang dibutuhkan sederhana seperti gunting cutter, pasir kwarsa, lakband, cat serta kompresor, semuanya sudah bisa digunakan untuk membuka

usaha ini.

“Jangan ragu dan takut untuk membuka usaha, yang penting jalan dulu. Perkara nanti ada kendala di lapangan terkait teknis dan lain-lain, ada bapak-bapak dan Ibu-ibu dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim yang bisa membantu. Juga di daerah ada Disperindag yang selalu standby membantu industri kecil yang baru tumbuh. Semua orang berhak menjadi jutawan,” ujar Bagus yang disambut tepuk tangan meriah peserta pelatihan ukir kaca yang sebagian besar diikuti oleh peserta laki-laki muda itu.

Bagus juga meminta peserta untuk serius mengikuti pelatihan tersebut, karena dibutuhkan ketelitian dan kecermatan mengerjakan lukisan kaca. Usaha yang menurutnya tahan banting ini, memang membutuhkan waktu tidak pendek mengingat proses pengerjaan yang teliti. Meski demikian, peluang untuk sukses di bidang ini sangat besar. Bahkan di sela-sela memberi arahan kepada para peserta, Bagus memberi peluang pada peserta untuk magang di workshop-nya di Surabaya agar mereka benar-benar bisa berhasil menjadi pengusaha bidang ukir kaca.

“Jika mau ikut magang di workshop saya,

monggo. Saya berikan waktu selama dua tahun kepada rekan-rekan untuk belajar sekaligus praktik di tempat saya. Bukan hanya magang, tapi saya juga akan memberi honor kepada pemagang jika ada pekerjaan yang datang. Untuk diketahui, saat ini saya sedang mengerjakan pesanan daun pintu ukir kaca sebanyak 1.000 lembar per bulan, sehingga sumber daya manusia memang sangat diperlukan “ lanjut Bagus.

Bagus dalam kesempatan itu juga memberi kiat khusus agar sukses berbisnis. Di antaranya adalah selalu membuka diri untuk menerima kritik serta memotivasi diri sendiri dengan menemukan inovasi baru melalui internet. Karena menurut Bagus, industri pembuatan ukir kaca di Indonesia tidak ada referensinya sebelum era 90an. Hanya Bagus sendirilah satu-satunya seniman yang pada 1990an berani membuka usaha ukir kaca yang kiblat dunia pada waktu itu hanya ada di Italia. Bagus sendiri, belajar selain dari browsing seni ukir kaca di Italia, juga melalui proses trial and error hingga sempat kehabisan modal usaha dan terpuruk akibat ulah konsumen yang tidak kooperatif. Namun dia membuktikan bisa bangkit kembali.  *