Harian Bhirawa Edisi 25 Juni 2014

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

HARIAN

Saya juga akan terus menyelamatkan Indonesia dari potensi ancaman global,”

IKLAN/ LANGGANAN

Baca Hal 9

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

Rabu Kliwon, 25 JUNI 2014

http://www.harianbhirawa.co.id

25 JUNI 2014

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo - 07.00

Menghadiri Acara Lingkungan Hidup di Taman Ria Kenjeran Surabaya

 Wagub H Saifullah Yusuf -

Di Ruang Kerja

Wagub Jamin Kerjasama JatimTiongkok Terjaga Baik

Pemprov, Bhirawa Kondisi perpolitikan yang sekarang ini terjadi di Indonesia, yakni pelaksanaan Pilpres 2014 tak akan menghalangi eratnya kerjasama antara Jatim dengan Tiongkok. Oleh karena itu, kerjasama keduanya

tak akan mengubah peta dan surut di tengah jalan.

Kepastian tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf, saat menerima Konjen Tiongkok, Yu Hong di ruang kerja Wagub Jatim, Selasa (24/6). Dalam

kesempatan tersebut, Saifullah Yusuf juga menjamin kerjasama Jatim dengan Tiongkok berjalan dengan normal dan terus terjaga, bahkan semakin dikembangkan.

 ke halaman 11

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi - 09.00

Menghadiri Seminar Entrepreneur DWP Provinsi Jatim di Lantai 8 Kantor Gubernur Jatim

Warga Miskin Nganjuk

Tiga Tahun Hidup di Kandang Kambing Nganjuk, Bhirawa Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2011 menyebutkan jumlah angka kemiskinan di Kabupaten Nganjuk mencapai 14,91% dari total penduduk 1.017.030 jiwa. Kajad (60), warga Desa Duwel Kecamatan Bagor merupakan sketsa kemiskinan, di mana lelaki sebatangkara itu harus berbagi ruang dengan kambing dan ayam.

Selama tiga tahun terakhir, Kajad mendiami gubuk yang berdiri tepat di belakang pasar desa setempat. Itu dilakukan setelah rumah miliknya terjual untuk biaya berobat penyakitnya. Gubuk itu pun tidak berdiri di atas tanah miliknya, melainkan tanah milik desa.

Ia hanya menumpang setelah pihak pemerintahan desa mengizinkan untuk tinggal di sana. “Ini tanah milik desa, saya hanya menempati saja dan

 ke halaman 11

ristika/bhirawa

Kajad, warga Desa Duwel Kecamatan Bagor yang hidup bersama keenam ekor kambingnya.

Lagi, Perusahaan Diduga Buang Limbah Pemprov, Bhirawa Masih saja ada perusahaan yang diduga membuang limbah tidak semestinya. Dari hasil sidak Tim Patrol Air Terpadu Jawa Timur, diketahui salah satu industri minyak goreng berinisial SP di wilayah Karangpilang Surabaya diduga membuang limbah cair ke lahan warga sekitar pabrik.

Adanya dugaan itu diketahui dari hasil laporan warga pada tim pada 14 Juni lalu dan saat disidak tim Senin kemarin, ternyata kondisinya cukup memprihatinkan.

Kasubid Wasdal Pencemaran Air BLH Jatim Ainul Huri mengatakan BLH Jatim bersama tim dari Konsorsium LH, Garda Lingkungan, dan Jasa Tirta I telah mengambil sampel limbah yang diduga dibuang pabrik SP. “Dari parameter limbah awal untuk PH dan suhu masih normal. Namun, sampel harus diuji di lab untuk memastikan apakah limbah hitam itu identik dengan limbah minyak goreng.

Jika memang benar, maka bisa dipastikan limbah yang menggenangi lahan warga itu milik

 ke halaman 11

Tak Favoritkan Satu Pun KIAN dekatnya pelaksanaan Pilpres 2014 pada 9 Juli mendatang juga menarik perhatian Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Robert O Blake. Meski mengetahui dalam Pilpres nanti ada 2 pasangan kandidat, Robert menyatakan pihaknya tidak memfavoritkan satupun calon presiden. Yang terpenting adalah proses demokrasi di Indonesia semakin matang.

“Amerika tidak memfavoritkan satupun kandidat, karena kami melihat proses demokrasi semakin matang, kami melihat prosesnya semakin jujur, adil, bebas, dan tidak ada keke-

 ke halaman 11

Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf saat menerima Konjen Tiongkok Yu Hong di ruang kerja Wagub Jatim, Selasa (24/6).

Mendagri Batasi Kegiatan Bimtek Anggota DPRD Jatim

DPRD Jatim, Bhirawa Tidak ingin keuangan negara bocor, Mendagri terus memperketat kinerja DPRD Provinsi, Kab/Kota. Kali ini terkait pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) di mana ada larangan melaksanakan Bimtek di luar kota atau wilayah. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 37 Tahun 2014 tentang Prinsip-prinsip Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015.

Wakil Ketua DPRD Jatim Ahmad Halim Iskandar mengakui jika ada batasan bagi anggota dewan yang melaksanakan Bimtek.

Namun ketentuan Permendagri tersebut baru dilaksanakan pada 2015 mendatang. Sehingga, ia me-

mastikan kebijakan pemerintah pusat akan berimplikasi pada anggota dewan Jatim baru hasil Pileg 2014, artinya anggota periode 2014-2019. “Permendagri tersebut baru berlaku pada 2015,” terang Halim singkat, Selasa (24/6).

 Rangkap jabatan sumber KKN  Banyak jabatan potensi bermain anggaran kian terbuka lebar

 Pandawa lima duduki kantor bupati tiga hari  Siap bertarung dengan Kurawa  Pemkab operasi gabungan miras dan lokalisasi  Operasi rutin jelang Ramadan

 ke halaman 11

Tujuh Tropi Antar SMK Juara Umum O2SN Dindik Jatim, Bhirawa Satu prestasi membanggakan kembali disumbang siswa-siswi SMK yang menjadi delegasi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) 2014 di Jakarta lalu. Ini setelah tujuh tropi olimpiade olahraga tahunan itu berhasil dibawa pulang dan mengantar Jatim menjadi juara umum di jenjang SMK. Tujuh tropi tersebut terdiri dari empat juara satu, dua juara dua, dan satu juara III. Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Dr Harun MSi mengatakan, prestasi siswa SMK asal Jatim ini cukup membanggakan. Apalagi, raihan juara umum ini mempertahankan prestasi tahun sebelumnya di ajang yang sama. “Ini bukti bahwa domain pendidikan bukan hanya olah pikirnya saja. Tetapi siswa juga dididik untuk dikuatkan olah rasa dan olah geraknya,”

 ke halaman 11

Sumenep, Bhirawa Puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Dapil 2 Menggugat (AMDAG) melakukan aksi demo ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sumenep, Selasa (24/6). Mereka menuntut agar Panwaslu dan KPU setempat mencoret salah satu caleg terpilih asal Partai Demokrat A Kurdi yang diduga menggunakan ijazah palsu.

Sambil berorasi secara bergantian, para demonstrans membawa spanduk. Di antaranya bertuliskan “Masyarakat Dapil 2 Menolak”. Selain itu mereka membawa sejumlah poster bertuliskan “Panwaslu Harus Netral”, “KPUD Sumenep Wajib Netral”.

Salah seorang orator aksi, Eko Wahyudi mengatakan kasus dugaan penggunaan ijazah palsu oleh anggota dewan ini tidak bisa dibiarkan karena telah melanggar hukum dan tidak memenuhi syarat sebagai caleg. Untuk itu, Panwas dan KPU harus netral.

“Kami minta Panwas dan KPU netral dalam menyikapi kasus dugaan penggunaan

 ke halaman 11

368 Pelajar Lolos PPDB Jalur Prestasi Swasta Juga Dapat Kuota Mitra Warga

Dindik Surabaya, Bhirawa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kota Surabaya jalur prestasi telah ditutup sejak 22 Juni lalu. Melalui seleksi yang ditangani langsung oleh Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya, sedikitnya ada 368 pelajar lolos tanpa harus bersaing dengan nilai Ujian Nasional (UN) atau Tes Potensi Akademik (TPA).

 ke halaman 11

Hasil Seleksi PPDB Surabaya Jalur Prestasi adit hananta utama/bhirawa

Kabid Dikmenjur dan Perti Hudiyono memamerkan tujuh tropi O2SN yang mengantar SMK Jatim menjadi juara umum.

Jalur

Diterima SMPN

Diterima SMAN

Diterima SMKN

Prestasi olahraga Prestasi akademis Prestasi non akademis

134 siswa 1 siswa

157 siswa 3 siswa

28 siswa -

27 siswa

18 siswa

-

Tujuh Tahun Jadi PSK, Saatnya Bertaubat

Ingin Perbaiki Hidup dengan Berjualan Rujak Soto Khas Banyuwangi Tidak ada seorang pun yang bercita-cita menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK). Mereka harus menanggung beban berat. Selain pandangan sinis masyarakat, rawan tertular penyakit kelamin, juga dibayangi untuk mempertanggungjawabkan apa yang yang dilakukannya selama hidup, kelak di akhirat.

Abed Nego, Kota Surabaya

Robert O Blake

Sentil..

Meski begitu, pihaknya sebagai anggota legislatif akan mengikuti ketentuan dan aturan yang berlaku. Termasuk munculnya Permendagri No 37 Tahun 2014.

Ditanya apakah DPRD Jatim akan tetap melakukan Bimtek keluar Jawa Timur, Halim Iskandar yang juga Ketua DPW PKB Jatim ini, kembali menandaskan jika untuk masa akhir jabatan DPRD Jatim periode 2009-2014 tidak ada lagi kegiatan Bimtek, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan SDM. “Kalau untuk Bimtek

Diduga Gunakan Ijazah Palsu, Warga Minta Caleg Terpilih Dicoret

Beban inilah yang dirasakan oleh Hartati (41). Wanita kelahiran Bayuwangi 10 September 1973 ini, mengaku ingin memperbaiki hidup dengan tidak mau bekerja kembali sebagai PSK di Jarak. Keinginannya setelah nantinya mendapat dana kompensasi dari Pemkot Surabaya yakni ingin membuka warung Rujak Soto khas Banyuwangi di daerah tempat tinggalnya.

“Sudah tujuh tahun saya bekerja sebagai PSK. Saya ingin memper-

baiki hidup dengan membuka warung di tempat tinggal saya, dan bisa berkumpul dengan anak saya. Saya ingin menjalani hidup dengan benar, tak seperti ini,” ungkap wanita akrab dipanggil Ria ini.

Diungkapkan wanita yang mempunyai anak wanita kelas 2 SMP ini, dia tidak mau menjalani sisa hidupnya dengan bekerja sebagai PSK. Selain

 ke halaman 11

abed nego/bhirawa

Hartati (41), penghuni lokalisasi Jarak saat ini menunggu turunnya dana kompensasi.

Dia ingin membuka lembaran baru dengan berjualan rujak soto khas Banyuwangi setelah mendapat bantuan dana untuk berwirausaha.

SURABAYA

2

Rabu Kliwon 25 JUNI 2014

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

PANGGUNG BIROKRASI Berikan Peralatan Sekolah

KPK Janji Tindaklanjuti Dugaan Hatta Surabaya, Bhirawa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menindaklanjuti laporan yang disampaikan Solidaritas Kerakyatan Khusus Migas (SKK Migas) dan Badan Pemerhati Migas (BP Migas) mengenai calon wakil presiden Hatta Rajasa yang diduga kuat terkait dengan mafia minyak.

“Jadi setiap laporan yang diterima akan ditelaah lebih jauh,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi yang diklarifikasi lewat telpon genggamnya Senin (23/6), saat ditanya langkah KPK dalam menanggapi laporan masyarakat terkait Hatta tersebut.

Sebelumnya, pada tanggal 16 Juni yang lalu, Hatta dilaporkan ke KPK terkait dengan pengelolaan minyak mentah ketika dia masih menjabat Menteri Koordinator Perekonomian.

Menurut Johan, telaah dilakukan untuk menguji kebenaran maupun kelengkapan laporan yang disampaikan.

Jika dalam proses penelaahan KPK menemukan indikasi tindak pidana korupsi, menurut Johan, pihaknya bisa menindaklanjuti laporan tersebut dengan mulai mengumpulkan bahan dan keterangan (pulbaket).

“Kalau tidak lengkap nanti akan disampaikan ke pihak yang sampaikan laporan lagi. Kalau lengkap tentu ditindaklanjuti dengan pengumpulan bahan dan keterangan,” ujar Johan.

Seperti diketahui, saat menyampaikan laporannya kepada KPK beberapa waktu lalu, Direktur Pengolahan Solidaritas Kerakyatan Khusus Migas Ferdinand Hutahayan menyebut kebijakan Hatta selaku Menteri Koordinator Perekonomian menimbulkan potensi kerugian negara.

Dia menyebut pemerintah sengaja tidak membangun kilang pengelolaan minyak mentah agar bisa terus-menerus mengimpor bahan bakar minyak. Saat ini Pertamina hanya memiliki 7 kilang di seluruh Indonesia dengan kapasitas produksi 770 ribu barel per hari, sementara kebutuhan BBM di Tanah Air Q cty mencapai 1,1 juta barel per hari.Q

Operasi Alat Peraga, Satpol PP Digugat Surabaya, Bhirawa Merasa kecewa atas tindakan penertiban alat peraga kampanye (APK) Capres Prabowo-Hatta yang dilakukan anggota Satpol-PP kota Surabaya, MPC Pemuda Pancasila Surabaya berencana akan menggugat Irvan Widyanto sebagai Kasatpol-PP karena di nilai overlap dan melampaui wewenang KPU. Tak tanggung-tanggung, tim advokasi MPC PP Surabaya sedang menyiapkan tuntutan materiil dan imateriil jika Walikota Surabaya tidak meresponnya dengan baik.

Di posko Rumah Merah Putih jl Jagung Soeprapto, MPC Pemuda Pancasila Surabaya menyatakan kekecewaannya terhadap sikap dan tindakan Irvan Widyanto Kasatpol-PP kota Surabaya karena telah menggerakkan anggotanya untuk melakukan penertiban sejumlah banner milik Capres Prabowo-Hatta yang dianggapnya melampui kewenangannya.

Ketua MPC PP Surabaya, Haries Purwoko meminta Walikota Tri Rismaharini untuk meninjau dan mengevaluasi kinerja Kasatpol PP Surabaya, karena tindakan anggota Satpol-PP kota Surabaya dibawah pimpinan Irvan Widyanto dalam mencopoti alat peraga kampanye (APK) dianggap overlaping dan melampaui kewenangan dari Panwaslu.

“Yang berhak menertibkan APK adalah kewenangan Panwas. Jangan Satpol PP yang sendirian mencopoti APK, kalau masih melakukan itu, mohon walikota untuk mengganti Kasatpol PP. Tugas Satpol PP tidak hanya masalah APK, mohon ini kita sikapi ini dengan dewasa. Jelas ada aroma diskriminasi Q gat yang kuat.Q

Wakil gubernur Jatim H Saifullah Yusuf secara simbolis menyerahkan paket peralatan sekolah kepada pekerja anak penerima manfaat pengurangan pekerja anak untuk mendukung program keluarga harapan (PPA/PKH) di Jatim tahun 2014. Acara tersebut juga dihadiri Dirjen Binwasnaker Kemenakertrans RI, Disnakertransduk Jatim serta pejabat lainnya di Gedung Graha Wicaksana Kantor Gubernur, Selasa (24/6). trie diana/bhirawa

Pilpres, Santri di Jatim Diminta Tidak Golput Surabaya, Bhirawa Komunitas pesantren atau santri di Jawa Timur diminta supaya tidak golput pada perhelatan Pemilihan Presiden (pilpres) 9 Juli 2014.

Namun soal pilihan itu terserah pada hati nurani masing-masing santri, karena secara kelembagaan Rabithah Ma’ahid Islam (RMI) Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Timur bersikap netral sebagaimana keputusan PBNU dan PWNU Jawa Timur secara kelembagaan.

Pernyataan itu disampaikan Ketua PW RMI NU Jawa Timur H Reza Ahmad Zahid, Lc, MA didampingi sekretaris PW RMI Jawa Timur, H Ahmad Firdausi, SIP, M.Fil.i serta bendahara PW RMI Jawa Timur, Gudfan Arif di Kantor Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur Jalan Masjid Al Akbar Surabaya, Selasa (24/6). ”Kami mengajak kepada seluruh warga Indonesia, khususnya para santri untuk tidak golput dengan menyalurkan aspirasi politiknya pada Pilpres 2014 sesuai dengan pilihan yang diyakini akan membawa kemaslahatan untuk bangsa dan negara,” tegas Gus Reza Ahmad Zaini yang juga ketua Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Secara kelembagaan RMI Jatim netral. Adapun sikap

politik pemangku pesantren di Pilpres kali ini adalah urusan politik pribadi, bukan atas nama kelembagaan. “Karena itu RMI memberikan keleluasaan kepada komunitas pesantren di bawah naungan RMI NU Jatim, untuk menentukan pilihannya masing-masing, tapi jangan bawa-bawa nama RMI, NU serta Banom NU,” beber Gus Reza, Ia menjelaskan bahwa di Jatim ada sekitar 7000 pesantren yang melebur di dalam wadah RMI NU. Setiap pemangku pesantren dan santrinya pasti memiliki sikap politik berbeda-beda dalam mendukung dua pasangan caprescawapres yang maju di Pilpres.

“Perbedaan pilihan ini harus dilakukan dengan menjunjung tinggi akhlaqul karimah dalam

berdemokrasi dan politik, serta tidak melakukan money politic dan black campaign agar terwujud Pilpres yang jurdil, bersih dan bermartabat,” tambah Gus Reza., Sementara itu, sekretaris PW RMI NU Jatim, H Ahmad Firdausi menambahkan bahwa warga nahdliyin hendaknya mengedepankan ukhuwah nahdliyah, ukhuwah islamiyah dan ukhuwah wathoniyah, serta menghindari saling hujat yang dapat memecah persatuan bangsa. ”Kami mengajak kepada seluruh warga nahdliyin untuk kembali istiqamah melestarikan tradisi dan budaya pesantren sebagai warisan nilai-nilai luhur walisongo,” pintanya., Khusus kepada presiden yang terpilih nantinya, lanjut Firdausi supaya turut serta dan berperan aktif dalam mendukung program pemberdayaan pesantren serta mewujudkan Islam Rahmatan Lil Alamin sesuai nilai-nilai Ahlus Sunnah Wal Jama’ah (Aswaja).

“Siapapun yang terpilih menjadi Presiden mendatang harus mendukung program pemberdayaan pesantren,” pungkas Q cty Ahmad Firdaus.Q

Mulai 1 Juli, Perusahaan Pers Wajib Berbadan Hukum PT Pemprov, Bhirawa Ketua Dewan Pers Indonesia, Prof Dr Bagir Manan menegaskan, mulai 1 Juli 2014, semua perusahaan pers wajib berbadan hukum berupa Perseroan Terbatas (PT). Hal tersebut tertuang dalam surat edaran (SE) Dewan Pers Nomor 01/SE-DP/I/2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers, tertanggal 16 januari 2014.

“Dalam edaran itu disebutkan bahwa setiap perusahaan pers sesuai pasal 9 ayat 2 UU nomor 40 tahun 1999 tentang Pers haruslah memiliki badan hukum Indonesia. Badan hukum yang dimaksud adalah berbentuk Perseroan Terbatas,” kata Bagir Manan, saat memberikan pembekalan pada Rakor Kehumasan kabupaten/kota se-Jatim, yang digelar Biro Humas dan Protokol Setdaprov Jatim, di Hotel Satelit Surabaya, Selasa (24/6).

Ketua Dewan Pers Prof Bagir Manan di acara Rakor Kehumasan Kabupaten dan Kota se Jatim yang di gelar Biro Humas dan Protokol Jatim di Hotel Satelit Surabaya. iib/bhirawa

Dikatakan, ketentuan tersebut bukan bermaksud untuk merugikan perusahaan pers, namun sebaliknya justru sangat menguntungkan perusahaan pers. Ia mencontohkan, dengan berstatus PT, maka jika terjadi sengketa hukum di kemudian hari, maka yang akan disita adalah aset PT, bukan wartawan. Selain itu, jika berbentuk

PT maka, akan berlaku UU Pers sehingga jika bersengketa dan dianggap keliru, maka perusahaan pers cukup menggunakan hak jawab, hak koreksi dan permintaan maaf.

Kondisi itu berbeda jika perusahaan pers yang terlibat sengketa hukum berbentuk CV atau firma, maka berlaku Q iib tanggung jawab pribadi.Q

Ketum PP GP Ansor Didesak Minta Maaf Imbas Tuding Kiai Sepuh Lupa Sejarah

Surabaya, Bhirawa Tudingan Ketua Umum PP GP Ansor, Nusron Wahid , bahwa para kyai sepuh Jawa Timur lupa sejarah dan mendukung Prabowo dalam Pilpres 2014,mendapat tanggapan keras dari pe-

tinggi NU Jatim.

Rais syuriyah PWNU Jatim, KH Miftachul Akhyar secara khusus menanggapi dengan cukup keras dengan menyebut pernyataan Yusron Wahid sebagai perilaku tak sopan dan tidak ta’dzim

pada para kyai.

Sebelumnya ,Nusron Wahid menuduh para kiai sepuh sudah lupa akan sejarah dan perlu diingatkan oleh yang muda-muda. Pernyataan ini dilakukan Nusron saat acara Anshor di Surabaya yang menghadirkan Yusuf Kalla—salah

satu Cawapres.

Lebih jauh Kyai Miftahul Akhyar yang pemangku Pondok Pesantren Miftahus Sunnah Surabaya, menyatakan para kiai sepuh secara pribadi sebelum menjatuhkan pilihan mendukung pasangan PrabowoHatta di Pilpres itu melalui

istikharah dan istisyarah terlebih dahulu.

Maka dari itu, lanjutnya adalah sebuah musibah bagi NU, jika generasi penerus NU sudah tidak mau menghormati dan menurut pada ulama. Padahal beliau-beliau itu adalah aset Q cty utama NU.Q

rac/bhirawa

Setdaprov Jatim Ahkmad Sukardi didampingi Kepala Satpol PP Sutartib ( kiri ) Menyayikan Lagu Indonesia Raya Pada Acara Bintek satpol PP di Hotel Singgasana.

Pol PP Harus Tingkatkan Profesionalisme Berbasis Kompetensi Sekdaprov Minta Singkatan Satpol PP Diubah

Pemprov, Bhirawa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) diharapkan terus berupaya meningkatkan profesionalisme berbasis kompetensi, agar masyarakat bisa merasakan keberadan Satpol PP dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya terutama dalam hal penegakkan perda.

“Dengan meningkatkan profesionalitas berbasis kompetensi, maka Satpol PP akan mampu meningkatkan eksistensinya dalam melaksanakan tugas menegakkan Perda,” katanya dalam dalam Bimtek bertema ‘Aparat Satpol PP Dalam Memahami Tehnik Komunikasi Massa, Negoisasi, Mediasi, dan Kepemimpinan ‘, di Surabaya (24/6).

Menurutnya, saat ini Satpol PP terus dituntut masyarakat untuk meningkatkan mutu dan kualitas lembaga. Kenyataannya memang tidak mudah, sebab banyak faktor yang mempengaruhi dan proses yang panjang.

Untuk itulah maka upaya pencitraan dan pelayanan yang baik juga harus ditingkatkan. Diantaranya melalui perkembangan teknologi baik melalui website dan blog serta jejaring media sosial seperti Facebook bisa digunakan sebagai penanaman citra Satpol PP. “Upaya pencitraan dan pelayanan yang baik pada masyarakat adalah tugas utama aparat Satpol PP,” tandasnya.

Peran Pemerintah pusat, lanjut Sukardi, adalah dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 tentang Satpol PP. Pemerintah pusat telah merespon dengan cepat upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi Satpol PP. Oleh karenanya diharapkan Satpol PP bisa menjalankan fungsinya, sebagai penegak Perda dan perlindungan masyarakat.

Sukardi menambahkan, reformasi birokrasi Satpol PP telah direncanakan dengan baik dan matang, sehingga bisa memberikan kontribusi nyata pada capaian kinerja pemerintah dan pembangunan daerah.

Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi serta peningkatan profesionalisme SDM, juga telah dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan.

“Dengan usaha nyata yang sudah kita lakukan bersama, kita berharap stigma negatif masyarakat terhadap Satpol PP bisa diminimalisir,” jelasnya.

Ia berpesan, agar semua aparat Satpol PP terus meningkatkan kompetensi agar menjadi aparat yang profesional. “Hal itu bisa dilakukan dengan cara sering mengikuti bimtek, sehingga bisa menambah wawasan, ketrampilan, dan performance serta menjalin kerja sama Q rac dengan seluruh aparat,” pungkasnya.Q

Sambut HUT Bhayangkara ke-68

Polda Jatim Beserta Masyarakat Kerja Bakti Bersihkan Kali Dalam rangka menyambut HUT Bhayangkara Polri ke 68 yang diadakan tanggal 1 Juli 2014, Polda Jatim mengajak seluruh lapisan masyarakat Surabaya untuk kerja bakti bersama membersihkan kali kedinding dan akses sepanjang jalan Platuk Donomulyo, Selasa (24/6).

bed/bhirawa

Jelang HUT Bhayangkara ke 68, anggota Polda Jatim membersihkan sampah-sampah yang ada di Kali Kedinding Surabaya, Selasa (24,6).

Kerja bakti yang diadakan bersama warga kedingding ini, dihadiri oleh Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Setija Junianta, Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Tak hanya itu, kerja bakti ini diikuti sekitar 700 anggota jajaran Polda Jatim dan 300 orang dari Dinas kebersihan dan pertamanan, Satpol PP dan Linmas serta Masyarakat sekitar.

Dir Binmas Polda Jatim Kombes Pol Suharno mengatakan, kerja bakti bersih-bersih kali ini, dilakukan oleh Polri beserta masyarakat sekitar.

Selain membersihkan sampahsampah yangt ada dikali, tujuan kegiatan ini sebagai rangka menyambut HUT Bhayangkara Polri ke-68.

“Kegiatan ini sebagai wujud sinergitas antara Polri dengan masyarakat. Sesuai dengan slo-

gan Polri sebagai pengayom masyarakat,” terang Kombes Pol Suharno, Selasa (24/6).

Lanjutnya, selain menjalin sinergitas, kegiatan ini dirasa dapat meberikan manfaat bagi warga. Terutama pada kebersihan kali, sehingga dampak banjir yang disebabkan dapat diminimalisir. Kegiatan ini juga menunjukkan bahwa antara Polri dan masyarakat dapat bekerjasama bahu-membahu membersihkan kali.

Terkait peringgatan-peringatan HUT Bhayangkara sebelumnya, Suharno menjelaskan, moment jelang perayaan selalu dilakukan dengan kerja bakti dan bakti social kepada masyarakat. Menurutnya, mo-

men seperti ini dilakukan sebagai wujud satu kesatuan antara Polri dan masyarakat.

“Polri tidak hanya mengurusi masalah kriminalitas, pengamanan dan penangan. Tapi harus bisa menjadi penolong, pengayom dan membantu masyarakat agar dapat bersinergi lebih berkesinambungan,” urainya.

Ditambahkan Suharno, adapaun peralatan kerja bakti yang disediakan oleh Polda Jatim adalah 13 perahu karet yang disediakan oleh Dit Polairud Polda Jatim dan 3 perahu rakit. Selain itu, beberapa peralatan yang digunakan seabagai penunjang kegiatan ini, turut disediakan.

“Semua peralatan sudah kami Q bed sediakan,” tandasnya.Q

SURABAYA

Rabu Kliwon 25 JUNI 2014

3

108 Siswa Papua Ikuti Program Afirmasi Pendidikan Menengah di Jatim Korpri Diminta Terlibat Aktif Dukung Program KB

iib/bhirawa

Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi MM memberikan pengarahan saat Sosialisasi Program KB bagi anggota Korpri di Hotel Grandpark Surabaya.

Pemprov, Bhirawa Korpri sebagai organisasi diminta terlibat aktif mendukung pelaksanaan program Keluarga Berencana(KB). Para anggotra Korpri yang notabene adalah abdi negara diharap setidaknya bisa memberi contoh dan memotivasi masyarakat untuk aktif ber –KB. Bagi PNS yang masih berusia produktif, hendaknya memberikan contoh dengan mempunyai anak cukup dua orang saja. Hal tersebut

sebagai upaya untuk mewujudkan keluarga kecil sejahtera, bukan mengikuti pepatah banyak anak, banyak rezeki.

“Dengan membentuk keluarga kecil yang terdiri dari ayah, ibu serta dua anak diharapkan terbentuk keluarga sejahtera, terbentuk generasi berakhlak dan berkualitas,” kata Sekdaprov Jatim, Dr H Akhmad Sukardi MM, selaku Ketua Dewan Pengurus Korpri Provinsi Jatim saat membuka Sosialisasi Perkemban-

gan Program Keluarga Berencana Bagi Anggota Kopri di Jatim Tahun 2014, di Hotel New Grand Park Surabaya, Selasa (24/6).

Menurut dia, KB adalah upaya meningkatkan kepedulian masyarakat dalam mewujudkan keluarga kecil sejahtera. Pelaksanaan KB diatur dengan Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Untuk menyukseskan Program KB, Korpri telah menandatangani nota kesepakatan antara Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Jatim dengan BKKBN Provinsi Jatim pada tahun 2008 lalu, tentang Pelaksanaan Program KB Nasional di Lingkungan Korpri Provinsi Jatim.

Pada kesempatan itu pula, sempat disinggung peran keluarga, utamanya peran seorang ibu dalam pembangunan karakter bangsa melalui keluarga sangatlah penting.

Saat ini banyak program pemerintah yang mengandalkan perempuan sebagai tumpuan untuk pembangunan keluarga, diantaranya program kesehatan, pendidikan serta penanggulangan kemiskinan.

“Peran seorang ibu dalam keluarga sangat besar. Kita semua bisa menjadi orang seperti saat ini berkat perjuangan seorang ibu. Maka dari jangan sekali-kali menyia-nyQ iib iakan seorang ibu,” pesannya.Q

Juli Pusyan Gatra Tandes Beroperasi BKKBN Jatim, Bhirawa disesuaikan dengan situasi dan kondisi. ‘’Kita Rencana pengoperasian Pusat Pelayanan Keluarmenggunakan tenaga profesional ini kurang lebih ga Sejahtera (Pusyan Gatra) daerah Tades Sura15 orang,’’ ucapnya baya Barat bulan July depan bakal beroperasi. PernWanita berjilbab ini menjelaskan, berdirinya yataan ini disampaikan oleh Kepala Badan KepenPusyan Gatra di daerah Surabaya Barat tidak dudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKterlepas dari perhatian BKKBN dalam memberiBN) Jatim, Ir. Dwi Listyawardani, MSc.DipCom. kan pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat Menurutnya, saat ini BKKBN menyiapkan Sumyang jauh dari pusat kota juga memiliki kesember Daya Manusia (SDM) yang akan digunakan patan yang sama dalam mendapatkan pelayanan dalam kepengurusan Pusyan Gatra Tandes. Bankesehatan khususnya pelayanan KB. yak pertimbangan yang dilakukan BKKBN dalam “Banyak masyarakat yang enggan ber KB menentukan kepengurusan pada Pusyan Gatra Dwi Listyawardani dikarenakan kurang pahamnya terhadap KB. SeTandes. ‘’Kita ingin Pusyan Gatra Tandes sama lain itu disebabkan karena belum maksimalnya seperti Pusyan Gatra Jatim yang berada di dekat kantor petugas lapangan keluraga berencana atau PLKB,” ujarnya.

BKKBN Jatim,’’ ujarya.

Sementara itu Kordinator Pusyan Gatra Jatim, Kustiyah Dani panggilan akrab Dwi Listyawardani mengungkapWardhani menyatakan, pihaknya mendukung upaya BKKkan, dalam pengoperasian Pusyan Gatra Tandes, BKKBN BN dalam membuka Pusyan Gatra di Surabaya Barat. akan mencari tenaga-tenaga profesional yang siap menMenurutnya, keberadaan Pusyan Gatra didaerah tersegawal Pusyan Gatra Tandes.seperti psikolog, ahli gizi dan but akan membantu masyarakat sekitar dalam mendapQ dna dokter. Untuk tenaga psikolog, ahli gizi dan dokter akan atkan pelayanan KB.Q

dna/bhirawa

Tenaga kesehatan melayani pasien di Puskesmas.

Puskesmas Minim Dokter Gigi Dinkes Jatim, Bhirawa Minimnya tenaga dokter gigi tidak hanya dirasakan oleh rumah sakit di Jatim, akantetapi Puskesmas juga merasakan hal yang sama. Dari data yang dihimpun di lapangan saat ini jumlah dokter gigi di Puskesmas jumlahnya hanya 121 orang dan angka ini masih di bawah batas wajar. ‘’Jika dihitung jumlah Puskesmas di Jatim jumlahnya mencapai 960 Puskemas sedangkan tenaga dokter giginya hanya 212 orang. Idealnya satu Puskesmas terdiri dari satu dokter umum dan satu dokter gigi;’’ kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jatim dr Harsono.

Harsono mengaku, sampai saat ini pemabgian dokter, baik itu dokter umum, dokter spesialis, atau dokter gigi di Jatim belum merata. Mereka masih banyak berkumpul di kota besar seperti Surabaya, dan Malang. Ini berakibat banyak wilayah yang kekurangan dokter. Menurutnyam ada sekitar 48 persen dokter di Jatim membuka praktek di dua kota itu.

Jumlah ini terlampau besar karena rasio dokter dengan masyarakat adalah 1:1000. “Akibatnya dari 960 Puskesmas di Jatim, ada sembilan Puskesmas yang belum memiliki dokter umum,” kata Harsono.

Dijelasnkannya, jumlah ini lebih kecil ketimbang kebutuhan dokter gigi di Jatim. “Ini yang masih kami cari. Karena Puskesmas yang baik itu ada satu dokter umum dan satu dokter gigi,” katanya.

Ke depan Harsono meminta dengan kekurangan tenaga dokter, saat ini Pemerintah Provinsi Jatim sudah memberi jalan keluar jika kelak ada dokter patungan.

Maksudnya dokter-dokter yang diangkat oleh pmerintah daerah setempat, namun pembiayaannya diikutkan sebagian ke anggaran Pemerintah Provinsi.

“Ini tidak hanya berlaku bagi dokter, akantetapi tenaga kesehatan yang lain juga bisa diprioritaskan. Selain itu kami tengah menata pembagian dokter supaya bisa merata,” tuturnya.

Sementara itu Kepala Dinkes Surabaya, drg. Febria Rachmanita mengungkapkan, kebanyakan dokter-dokter mengumpul di daerah-daerah besar seperti Surabaya, Malang, Gresik, Mojokerto dan Sidoarjo. Banyak dari dokter tersebut memilih daerah besar dikarenakan mudah aksesnya. ‘’Mungkin karena akses jalan dan fasilitas umum lainnya yang menunjang profesinya yang menyebabkan banyak dokter ke kota besar,’’ ucapnya.

Dijelakannya untuk kebutuhan dokter umum dan dokter gigi di rumah sakit dan Puskesmas di Surabaya, semua sudah terpenuhi. ‘’Di Surabaya jumlah tenaga kesehatan sudah cukup ideal karena satu Puskesmas sudah ada minimal satu tenaga dokter dan satu tenaga dokter Q dna gigi,’’ tambahnya.Q

Kemendikbud, Bhirawa Sebanyak 108 siswa menegah provinsi Papua dan Papua Barat diterima Dindik Jatim untuk untuk belajar di berbagai sekolah di Jawa Timur. Para siswa ini merupakan peserta Program Afirmasi Pendidikan Menengah (Adem) yang kembali digulirkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Sebagai salah satu provinsi sasaran program Adem, jatim akan menyebar ke 108 siswa asal pulau Papua di enam daerah .

Pada tahun ajaran 2014/2015dimulai pada Juli mendatang, para siswa akan mulai belajar sebagai peserta didik kelas X SMA di sekolah yang ditunjuk.

Dirjen Pendidikan Menengah (Dikmen) Kemendikbud Prof Achmad Jazidie menuturkan, Jatim merupakan provinsi penerima program Adem Papua - Papua Barat terbanyak. Dari tahun lalu sebanyak 145 siswa, kini bertambah menjadi 180 siswa.

“Program Adem ini merupakan salah satu skema yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pembangunan pendidikan di Papua-Papua Barat,” tutur Jazidie dalam acara serah terima peserta Program Adem dari Kemendikbud kepada Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim di Hotel Pulman, Surabaya, Selasa (24/6).

Secara nasional, Adem Papua-Papua Barat yang baru digelar selama dua tahun ini akan diikuti oleh 500 siswa. Mereka adalah siswa yang telah diseleksi berdasar aspek sosial ekonomi yang kurang beruntung, memiliki kemampuan akademik mumpuni dan kondisi kesehatan yang baik.

Selanjutnya, dari seleksi tersebut barulah siswa didistribusikan ke enam provinsi di Indonesia. Diantaranya ialah, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja, Bali, Banten. “Kebetulan Jatim paling banyak mendapat kuotanya. Hampir 40 persen akan bersekolah di sini (Jatim),” kata Jazidie.

Jazidie menjelaskan, selain Adem Papua - Papua Barat, Kemendikbud juga memiliki program Adem untuk daerah tertinggal, termiskin dan terluar (3T). Adem 3T ini diikuti oleh 200 siswa dari Provin-

si Sulawesi Utara, Aceh, Sumatera Barat, dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Berbeda dengan siswa Adem Papu-Papua Barat, peserta Adem 3T disekolahkan dalam provinsi setempat namun terletak di ibu kota provinsi.

Dalam kesempatan tersebut, Kabid TK, SD dan Pendidikan Khusus Nuryanto hadir secara langsung menerima 180 siswa Papua dan Papua Barat. Para peserta Adem ini, nantinya akan disebar ke 33 sekolah di enam daerah di Jatim.

Diantaranya ialah Kota Kediri dilaksanakan enam sekolah, Kota Batu enam sekolah, Kota Malang 12 sekolah dan Kota Blitar tiga sekolah. Selain itu, Kabupaten Malang dilaksanakan dua sekolah dan Kabupaten Madiun empat sekolah.

“Masing-masing sekolah telah berkomitmen untuk melaksanakan program Adem ini dengan sebaik-baiknya hingga tuntas selama tiga tahun,” tutur dia. Beasiswa yang akan diterima tiap siswa sebesar 1,2 juta per bulan.

Beasiswa tersebut sudah termasuk biaya hidup sehari-hari siswa. “Mereka bisa tinggal di kos atau asrama yang sudah disediakan sekolah,” tutur dia.

Ditanya progres Adem Papua - Papua Barat tahun lalu, Nuryanto mengatakan sejauh ini telah berjalan dengan baik.

Siswa secara keseluruhan dapat mengikuti pembelajaran di sekolah tanpa hambatan berarti. Hanya saja, dari 145 siswa, ada satu yang pulang karena belum siap jauh dari orang tua.

“Semuanya naik kelas tahun ini, dan sekarang sudah duduk di bangku kelas XI. Ini berarti mereka sudah bisa mengikuti pembelajaran sama seperti para siswa lainQ tam nya,” pungkasnya.Q

Dirjen Dikmen Kemendikbud Prof Achmad Jazidie bersama sejumlah peserta Adem Papua-Papua Barat sebelum diserahterimakan ke Dindik Jatim. tam/bhirawa

OPINI

4 Tajuk

Mengaudit APBD 2013 AKHIR bulan (Juni) ini sampai pertengahan Juli, akan menjadi periode pencermatan segenap anggota DPRD Jawa Timur. Hal itu sehubungan dengan telah diserahkannya pertanggungjawaban gubernur terhadap pelaksanaan APBD 2013. Sebelumnya, LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) hasil audit BPK terhadap penggunaan anggaran APBD juga telah diserahkan kepada DPRD. Pemerintah Propinsi memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan paragraf penjelasan. Artinya, pelaksanaan APBD tahun 2013 tidak mulus benar. Masih terdapat kesalahan administratif sampai kesalahan paradigma yang dilakukan oleh bendaharawan setiap SKPD. Entah mengapa kesalahan itu terus berulang-ulang, sejak tahun 2009 lalu. Terutama masih jumbuhnya pengertian antara belanja modal dengan belanja barang dan jasa.

LHP BPK merupakan syarat wajib. Kewajiban tersebut diamanatkan UU nomor 15 tahun 2004, mengiringi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kepala Daerah harus bertatus “audited.” Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 tahun 2007, selambat-lambatnya 3 bulan setelah akhir tahun anggaran sudah harus dilaporkan kepada DPRD. Berarti, akhir Maret 2010, sudah digelar sidang pleno DPRD. Konon, keterlambatan itu menunggu penyelesaian pemeriksaan oleh BPK yang memerlukan waktu sampai 6 bulan. Ini bagai simalakama. Kalau menuruti tenggang waktu BPK, berarti menyalahi PP Nomor 3 tahun 2007.

Permasalahan ini harus dicarikan jalan keluar. Benarkah, audit BPK tidak bisa dikebut?

Sejatinya, beberapa “rapor merah” Pertanggungjawaban Gubernur bukan pada angka-angka, melainkan pada paradigma kinerja SKPD. Rata-rata pelaksanaan APBD hanya untuk menyerap anggaran, belum pada misi manfaat. Padahal asas manfaat merupakan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada pasal 4 disebutkan: “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada perundang-undangan, efisien, ekonomis…dan manfaat untuk masyarakat.”

Pertanggungjawaban gubernur terhadap pelaksanaan APBD merupakan kewajiban setiap Kepala Daerah, diamanatkan UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Juga dua UU lain, yakni UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta UU 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Dengan ketiga UU tersebut, sistem keuangan bukan sekadar bersifat financial administration, melainkan lebih sebagai pengelolaan keuangan (financial management).

Konsekuensinya, pertanggungjawaban mestilah rinci, sangat detil. Yakni, harus berisi Laporan Realisasi APBD (LRA), Neraca, serta Laporan Arus Kas (LAK). Tidak cukup itu, seluruhnya harus disesuaikan dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP). Ada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010 tentang SAP, sebagai rambu-rambu yang wajib ditaati. Pendek kata, seluruhnya harus audited (oleh BPK) dan dipertanggungjawabkan.

Hasil audit BPK, masih terdapat banyak yang harus diperbaiki. Diantaranya meliputi 26 SKPD (mayoritas Dinas dan Biro) memperoleh catatan saran harus ditegur oleh gubernur. Jika dihitung persentase, kesalahan jajaran Pemprop meliputi 3,4% dari total anggaran belanja daerah.

Pemprop juga belum memiliki kriteria penyusutan aset.

Pakde Karwo mengakui, hasil audit BPK senantiasa menjadi momentum introspeksi untuk meneguhkan komitmen mewujudkan tatakelola yang bersih dan berwibawa.

Realisasi Belanja Daerah Pemprop pada APBD 2013 mencapai Rp 16,738 trilyun lebih. Diantaranya, Belanja Pegawai pada APBD 2013 mencapai Rp 2,690 trilyun, atau sekitar 16 persen dari total Belanja Daerah. Secara persentase, Belanja Pegawai sudah tergolong hemat dibanding tahun 2012 lalu (21,5%). Namun Belanja Pegawai di Jawa Timur tetap saja masih tergolong mahal jika dibanding provinsi lainnya (Jawa Barat dan Jawa Tengah).

Andai Belanja Pegawai bisa ditekan lagi sampai sekitar 15 persen, maka penghematannya bisa digunakan untuk menyokong belanja untuk keluarga miskin sampai 100 ribu lebih rumahtangga sangat miskin (RTSM). Lebih lagi, RPJMD tahun 2014-2019 (juga janji KarSa II) bervisi meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Makam Umum Keputih Perlu Petugas Keamanan Yang Terhormat Ibu Walikota Surabaya Tri Risma Harini Kami selaku warga kota surabaya mengusulkan kepada Ibu, menjelang bulan Puasa dan Hari Raya Idul Fitry, Sudah menjadi tradisi bangsa kita untuk mengunjungi makam lelulur kita dan banyak para peziarah ke makam keputih surabaya. Dan banyak para peziarah yang datang dari luar kota surabaya.

Untuk menjaga ketertiban dan kelancaran lalu lintas akses menuju makam dan keamanan di dalam makam, khususnya bagi para pengendara roda dua maupun roda empat perlu dibantu petugas keamanan Hansip/Linmas, kepolisian serta karang taruna yang terkoordinir.

Sebab, pengalaman selama ini, kelancaran lalu lintas dan keamanan para peziarah didalam makam maupun di dalam perjalanan ke makam saat berziarah tidak ada petugas yang berpatroli. Namun pada saat peziarah akan pulang ada petugas yang menarik uang parkir. Tetapi tidak menjaga ketika kendaraan akan keluar masuk makam, sehingga sangat rawan kecelakaan.

Bagi peziarah sebenarnya tidak keberatan dengan bantuan ke petugas parkir tersebut asalkan diatur.

Demikian atas perhatian ibu Walikota surabaya, kami ucapkan terimakasih.

Agus Samiad Jln. Pacar kembang 159 Surabaya

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Rabu Kliwon 25 JUNI 2014

Perilaku Pemilih di Jatim Menjelang Pelaksanaan Pilpres 9 Juli 2014 mendatang, pertarungan politik antar kedua pasangan Capres dan Cawapres, baik Pasangan Prabowo-Hatta maupun Jokowi-JK semakin seru. Masing-masing tim sukses saling mengklaim bahwa jagonya akan memenangkan Pilpres dengan angka signifikan. Klaim-klaim politik semacam itu sekarang semakin mengemuka ke publik sebagai bagian dari psywar untuk mempengaruhi opini pemilih. Klaim politik sah-sah saja, jika dapat dipertangggungjawabkan secara ilmiah.

U

ntuk mengukur sejauh mana perilaku pemilih di Jawa Timur jelang Pilpres ini, Oranye Survei Indonesia (OSI) telah melakukan melakukan survei perilaku pemilih di regional Jatim pada medio 24 Mei-2 Juni 2014 dengan jumlah sampling sebanyak 1.414 responden yang tersebar di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur dengan metode pengambilam sampling menggunakan Multistage Random Sampling dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% dan margin of error sebesar 2,6%.

Pengetahuan dan Tingkat Partisipasi Pemilih Dalam survei ini menyebutkan sebanyak 83% responden mengetahui pelaksanaan Pilpres 9 juli 2014, sememntara hanya 16% yang tidak tahu pelaksanaan Pilpres 9 Juli mendatang. Sementara itu, tingkat partisipasi pemilih di Jatim diprediksi akan meningkat cukup besar dibanding Pileg.

Pada Pilpres mendatang, responden yang akan menggunakan hak pilihnya sebesar 92%. Tingginya tingkat partisipasi pemilih ini cukup memberi “angina segar” bagi pelaksanaan Pemilu yang lebih baik dan berkualitas.

Sementara itu, dilihat dari tingkat elektabilitas kedua pasangan calon, survei OSI menyebutkan elektabilitas Prabowo-Hatta di Jatim sebesar 39,04%, sementara Jokowi-JK hanya 32,32%. Ini be-

dua pasangan dan agenda debat debat Capres-Cawapres akan sangat menentukan pilihan politik pemilih di akhir menjelang pemilihan.

Kemantapan Pemilih Khusus masyarakat yang suOleh : dah menentukan Umar Sholahudin pilihan, baik ke rarti, selisih elektaPrabowo maupun bilitas antara PrabowoJokowi, sebanyak 52 Hatta dengan Jokowi mencapai persen, menyatakan telah man6,72%. Sementara responden tidak tap dengan pilihannya. Sehingga menjawab mencapai 9,97%, dan sekecil kemungkinan mereka untuk banyak 18,67% lainnya menjawab mengubah pilihannya dengan belum tahu. Ini berarti, massa perbandingan 37% tidak akan mengambang atau swing voter di mengubah pilihannya.

Jatim sebesar 28,64%.

Sementara pemilih yang Dengan jumlah Swing voter kemungkinan besar akan mengyang cukup besar ini, akan menenubah pilihannya hanya 5 persen

tukan siapa pemenang atau hasil akhir Pilpres mendatang. Hasil survei ini menyebutkan Peluang Prabowo – Hatta menang dalam Pilpres 2014 di Jatim cukup besar.

Akan tetapi, siapa yang mampu meyakinkan dan mengambil hati pemilih swing voter tersebut, dialah yang akan memenangkan pertarungan. Strategi kampanye

dan sebesar 30 persen pemilih belum memastikan pilihannya, serta akan melihat situasi menjelang hari-H pemilihan.

Berdasar hasil survei ini, sekali lagi, kemenangan Caprescawapres sangat tergantung pada strategi kampanye untuk meyakinkan pemilih mengambang tersebut.

Tingkat Loyalitas Pemilih Partai Koalisi.

Dalam survei ini juga diperoleh tingkat loyalitas pemilih partai terhadap pasaangan CapresCawapres. Secara umum, sebagian besar, yakni sebanyak 80% pemilih partai Pengusung utama Gerindara akan memilih pasangan PrabowoHatta. Begitu juga dengan pemilih PDI-P yang akan memilih pasangan jokowi-JK. Dengan demikian, tingkat loyalitas pemilih kedua partai tersebut sangat tinggi. Sementara itu, pemilih partai koalisi lainnya, baik di pasangan Prabowo-Hatta maupun Jokowi-JK sangat dinamis. Di pasangan Prabowo Hatta misalnya, loyalitas tertinggi ada di pemilih PKS. Sebanyak 79% pemilih PKS akan memilih pasangan Prabowo Hatta, sementara partai lainnya Golkar, PPP, PBB, tingkat loyalitasnya antara 50-70%.

Namun demikian, secara keseluruhan tingkat loyalitas pemilih partai koalisi pasangan Prabowo Hatta ini lebih baik dibanding tingkat loyalitas partai koalisi pasangan Jokowi-JK. Dalam survei ini, tingkat loyalitas pemilih partai koalisi Jokowi-JK berkisar antara 30-50% saja. Sementara itu, itu masih ada sekitar 30-45% pemilih yang tidak menjawab. Artinya ada kemungkinan ke salah satu pasangan calon.

Dalam survei ini juga semakin menegaskan tentang kekuatan figuritas dari pada pertimbangan partai. Sebesar 75% responden memilih salah salah satu pasangan Capres-Cawapres lebih karena pertimbangan figuritas calon.

Sementara hanya responden yang memilih pasangan calon karena pertimbangan partai mengusung hanya sekitar 9%. Karena itu, ini kesempatan bagi pasangan Capres-Cawapres yang ada untuk cerdas untuk menyakinkan dan mempengaruhi pemilih, terutama pemilih mengambang yang angkanya masih cukup besar.

Peneliti Oranye Survei Indonesia (OSI)

Mengentaskan Kemiskinan di Kampung Nelayan ( 2- Habis)

Mempercepat Konektivitas antarpulau

P

residen Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam berbagai ksempatan sebenarnya sudah mengingatkan bahwa Indonesia akan menghadapi persoalan serius pada 20, 30, 50 tahun mendatang jika gagal memanfaatkan potensi laut. Karena itu, paradigma pembangunan jangka panjang Indonesia harus diubah menjadi pembangunan berbasis maritim. Sayangnya, meskipun SBY sudah memerintah selama dua periode dan telah didukung porsi APBN maksimum (sepanjang sejarah republik) dan dengan anggaran kelautan yang terus tumbuh, wajah kemiskinan di kampung-kampung nelayan dan pulau-pulau kecil tidak juga berubah.

Sejarah menunjukkan bahwa konsepsi negara kepulauan telah diterima dunia. Dimulai dengan Deklarasi Djuanda yang menjelaskan wawasan Nusantara sebagai konsep kesatuan yang utuh wilayah Indonesia termasuk laut, yang dicetuskan pada 13 Desember 1957. Walaupun pada awal dideklarasikan belum diakui, tetapi setelah melalui perjuangan yang panjang, Deklarasi Djuanda diterima sebagai United Nations Convention On The Law of The Sea (UNCLOS) pada tahun 1982.

Hal lain yang menguatkan bahwa pembangunan harus berorientasi pada laut ditunjukkan dengan luas wilayah negara kita terdiri dari perairan sebanyak 75%, dan daratan hanya 25%. Indonesia memang negara yang unik. Inilah yang harus menjadi titik tolak paradigma membangun negara in.

Fakta lain adalah panjang garis pantai Indnoesia mencapai 54 ribu kilometer, sedangkan keliling bumi hanya 40 ribu kilometer. Artinya, Indonesia adalah negara bahari dengan jumlah penduduk di kawasan pesisir yang sayang besar.

Perbincangan soal laut sesungguhnya juga tak bisa lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain sebagai konsep kesatuan politik, sangat penting bagi kita untuk memandang NKRI sebagai eksatuan ekonomi yang tak terpisahkan. Maka, tantangan kita adalah bagaimana membangun hubungan antar pulau yang sangat erat. Kalau kita menginginkan suatu kesatuan ekonomi, maka hubungan antar pulau harus menjadi prioritas yang utama. Harus

diakui, sangatlah mumasuknya pengaruh dah untuk menginteasing seperti barang, grasikan ekonomi jasa, modal, ideologi, dalam negeri dengan penyakit, hingga kriminalitas yang mengandunia. Bahkan, menghubungkan beberapa cam keamanan dan wilayah di Indonesia kedaulatan bangsa dengan negara lain Indonesia. yang sangat dekat Makna Konektivitas jaraknya bukanlah perkara sulit. Tetapi, Laut juga bukantidak mudah mewulah lumbung ekonomi Oleh : judkan Wawasan Nu(ekstraktif) baru yang Wahyu Kuncoro SN santara sebagaimana selalu siap menggantikan kebangkrutan Deklarasi Djuanda dalam aspek kesatuan sumber daya alam ekonomi yang utuh. di darat. Karena itu, momentum Prioritas utama harus diberiPemilu 2014 ini harus menghasilkan kepada konektivitas antara kan perubahan. Utamanya pebagian-bagian dari ekonomi kita rubahan akan paradigma pembanyang terdiri dari pulau-pulau. gunan yang lebih bervisi lautan.

Salah satu caranya, pembangunArtinya, untuk menjadikan lautan an konektivtas ini bisa dimulai menjadi lumbung ekonomi butuh dengan membangun titik-titik kebijakan-kebijakan pembangunpertumbuhan yang tersebar, tidak an yang memihak kepentingan hanya berkonsentrasi pada satu pengembangan laut. atau dua titik. Inilah yang menDi sektor hulu, kita berharap jadi embrio atau benih hubungan pemerintahan ke depan perlu konektivitas antar pulau. Setelah memasukkan aspek kelautan, titik-titik pertumbuhan tercipta, termasuk kekayaan budaya dan langkah selanjutnya adalah mempengetahuan bahari bangsa ke bangun konektivitas antar titiktiap jenjang pendidikan. Jika saat titik itu. Akhirnya tercipta negara ini hanya 20% dari seluruh sekoyang ekonominya menyatu. lah kejuruan di Indonesia yang Ketimpangan pembangunan membidangi kelautan, ke depan antara pulau besar dan kecil mauperlu ditingkatkan menjadi 50%. pun pulau terdepan dan pedalaman Dalam jangka panjang, strategi kian tampak. Kejahatan di laut ini dapat menghasilkan generasi berupa illegal fishing, illegal logIndonesia dengan mental dan adab ging, illegal mining, human traffickkelautan yang kuat. Sedangkan ing, hingga perdagangan narkoba jangka pendek akan merombak melalui jalur laut terus berlanjut. struktur tenaga kerja kelautan dari Belakangan investasi asing dimusebelumnya tidak terlatih (unskill dahkan (ikut) mengelola perairan labour) ke berdaya saing tinggi (skill pesisir dan pulau-pulau kecil melalabour). Ingat, belum tergalinya lui Undang-Undang Nomor 1 Tahun secara maksimal potensi sumber 2014 saat perjanjian batas perairan daya laut di tanah air salah satunya dengan 10 negara tetangga belum adalah karena faktor tingkat pensepenuhnya tuntas. didikan masyarakat nelayan yang Perubahan paradigma yang disemasih rendah. Kemiskinan dan penbutkan Presiden SBY terbukti lebih didikan menjadi mata rantai yang dilatari kesadaran ekonomi (jangka tak terpisahkan. Dengan demikian, pendek) yakni menipisnya sumber membiarkan masyarakat nelayan daya alam di darat dan tanpa memtidak terdidik, sama artinya dengan pertimbangkan kepentingan lebih membiarkan mereka terus menerus besar: laut sebagai ruang juang bergulat dengan kemiskinan. dan ruang hidup bangsa. Sebagai Mengingat masih lemahnya SDM ruang juang, Indonesia berbatasan masyarakat yang hidup di pesisir, langsung dengan 10 negara di laut maka tugas pemerintah adalah dan hanya dua negara di darat. Jika memberi perhatian ekstra bagi tidak awas dan terus diperjuangkan, pembangunan di kawasan kampung keterhubungan perairan Indonesia nelayan, khususnya pembangunan dengan laut dunia (convoyer belt) pendidikan sehingga dapat mengangdapat menjadi ancaman serius bagi kat harkat dan martabat, terutama

kaum nelayan yang secara turuntemurun masih hidup dalam garis kemiskinan masyarakat pesisir.

Data termutakhir dari Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan bahwa sebanyak 99,5% dari total armada perikanan nasional Indonesia beroperasi di perairan kepulauan atau berjarak kurang dari 12 mil dari garis pantai. Selain untuk mengoptimalkan produksi pangan perikanan, baik di perairan kepulauan maupun ZEEI strategi ini sekaligus dapat mempersempit masuknya kapal- kapal ilegal ke perairan Indonesia. Reformasi sektor keuangan pun menjadi mutlak guna mendukung pembangunan hulu-hilir kelautan.

Sementara di sektor hilir, pemerintah dapat memperkuat konektivitas antarpulau dengan armada dagang dan transportasi handal guna mendukung hilirisasi industri nasional dan mendistribusikan layanan kesejahteraan ke pulaupulau kecil di timur Indonesia.

Sebagai gambaran, sejak Orde Baru hingga penghujung pemerintahan Presiden SBY, hampir 80 pelabuhan perikanan berada di kawasan barat Indonesia. Minimnya pelabuhan perikanan di timur Indonesia telah menyulitkan bangkitnya industri pengolahan ikan nasional. Terakhir, di tengah cuaca ekstrem dan arus liberalisasi yang semakin kuat, pemerintah perlu memfasilitasi secara rutin informasi cuaca, lokasi penangkapan ikan, dan harga ikan kepada nelayan dan penambak.

Membangun ekonomi berbasis kelautan sejatinya tidaklah semata hanya untuk menyatukan ekonomi nasional, tetapi juga harus dapat memberi wadah untuk mengentaskan kemiskinan. Kantong-kantong kemiskinan tidak hanya di daratan, banyak sekali komunitaskomunitas nelayan yang tersebar di seluruh tanah air ini yang masih miskin. Untuk itulah konektivitas juga harus mengaitkan komunitaskomunitas nelayan yang tersebar di seluruh Nusantara dengan proses pembangunan sehingga dapat mengentaskan kemiskinan.(habis) Wartawan Harian Bhirawa ; Alumnus Institut Teknologi Sepuluh November (ITS), Surabaya.

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Rabu Kliwon 25 JUNI 2014

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

5

Kaget, Pemkot Langsung Lakukan Investigasi Jika Ditemukan Kecurangan Ancam Cabut Gelar Gus dan Yuk Kota Mojokerto, BHirawa Tudingan jual beli gelar diajang pemilihan Gus dan Yuk Kota Mojokerto membuat Pemkot selaku penyelenggara tersentak kaget. Melalui Bagian Pembangunan Sekdakot Mojokerto selaku leading sector pemilihan langsung melakukan investigasi. Jika ditemukan pelanggaran, Pemkot mengancam bakal mencabut gelar Gus dan Yuk yang sudah terpilih. ‘’Empat belas pasangan finalis Gus dan Yuk yang akan berlaga nanti malam (tadi malam, red) kita kumpulkan. Kami lakukan investigasi sebagai tindak lanjut informasi yang berkembang,’’ ujar Wiwid Febrianto, Kabag Pembangunan Sekdakot Mojokerto, Selasa (24/6) kemarin.

Wiwit menambahkan, hasil investigasi itu menjadi bahan analisa dan evaluasi untuk pelaksanaan event serupa tahun depan. Ia beralasan jika tahapan pemilihan tahun ini tak bisa dibatalkan karena dirinya terikat kontrak dengan penyelenggara. ‘’Untuk tahun depan kita lakukan evaluasi. Bila diperlukan akan ganti pihak ketiga selaku pen-

yelenggara, dan jika ada bukti ada pelanggaran kita bisa cabut gelar mereka (Gus dan Yuk, red),’’ tambah Wiwid.

Fokus investigasi yang sedang dilakukan yakni pada ada tidaknya jual beli gelar pada ajang itu.

Menurutnya investigasi tidak hanya pada pemilihan Gus dan Yuk tahun ini saja. Karena penyelenggara ini sudah digelar berkalikali. Selain itu, juga akan diinvestigasi gelar juara tahuntahun sebelumnya. Ada atau tidak permainan jual beli gelar itu.

Terkait tudingan adanya kolusi jika Gus dan Yuk yang masuk grand final hanya berasal dari agency modeling tertentu, Wiwid mengaku kesulitan untuk mem-

buktikan saat ini. Karena pada ajang pemilihan ini, para peserta tak membawa nama agency modeling melainkan mewakili sekolah dan umum atau wilayah. ‘’Tapi setelah muncul juaranya, kita bisa telusuri pemenangnya itu dari grup modeling mana. Dan kita akan bisa membuktilkan apakah tudingan adanya kolusi itu benar apa tidak,’’ tambah pejabat yang sebelumnya menjadi Kabid Cipta Karya pada Dinas PU ini.

Secara kualitas, Wiwid memiliki penilaian khusus terhadap para finalis tahun ini. Menurutnya hanya sekitar separuh saja dari para finalis yang memiliki kualitas intelegensi yang bagus.

Wajar jika selama ini wakil Gus dan Yuk Kota Mojokerto tak bisa berbicara pada level kejuaraan pemilihan Raka Raki tingkat Jatim. ‘’Saya sendiri ikut menguji pada sesi interview Bahasa Inggris. Dan hanya sekitar 10% yang layak,’’ tandas Wiwid.

Terkait rencana Dewan yang bakal memanggil panitia dan

penyelenggara, Wiwid mengaku siap. ‘’Jika memang diperlukan, kami siap menjelaskan dihadapan anggota dewan,’’ tegasnya.

Sebelumnya ajang pemilihan Gus dan Yuk Kota Mojokerto yang digelar tiap tahun diduga syarat dengan kecurangan. Kabar yang berkembang bagi peserta yang ingin naik ke panggung dan menyandang status Gus-Yuk harus menyiapkan uang pelican.

Tak tanggung-tanggung untuk masuk ke daftar finalis saja, peserta harus membayar uang hingga puluhan juta rupiah. ‘’Nilainya minimal Rp15 juta, itu hanya untuk ongkos masuk grand final saja,’’ tandas sumber mantan finalis Yuk kepada Bhirawa sambil mewanti-wanti agar namanya tak disebutkan.

Mengkomersilkan Piala Gus Yuk, ujar sumber ini, memang cukup potensial. Pasalnya, piala yang ditawarkan kepanitiaan cukup banyak. Mulai dari Piala Duta Persahabatan, Duta Intelegencia, Best Talenta, hingga Best Costume.

karyadi/bhirawa

Finalis Gus dan Yuk Mojokerto tahun lalu berfoto bersama sebelum berlaga di Grand Final Gus dan Yuk. ‘’Untuk menjadi juara tarifnya bisa lebih dari itu,’’ ujarnya.

Kalangan DPRD Kota Mojokerto bahkan memastikan bakal memanggil seluruh panitia dan bagian Pembangunan Pemkot Mojokerto sebagai leading sector acara rutin tahunan ini. Mereka menilai, pengelolaan acara yang buruk ini sebenarnya sudah terlihat sejak beberapa tahun terakhir. ‘’Kualitasnya sangat diragukan,’’ terang Abdullah Fanani,

200 IKM Terima Bantuan Modal Dinkop

KELANA

Pembangunan Infrastruktur Diserahkan Swasta Sidoarjo, Bhirawa Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan penyediaan pelayanan publik, Pemkab Sidoarjo kini sedang menggiatkan pelaksanaan kerjasama kerjasama dengan swasta. Diantaranya Pembangunan Infrastruktur bisa diserahkan ke swasta.

Sebagai pendukung program itu perlu dilakukan penguatan kapasitas aparatur pelaksana kerjasama, dengan digelar Pelatihan Dasar Kerjasama PemerintahSwasta). Sehingga Pemkab Sidoarjo menggandeng PT Sarana Multi Infrastrusktur (Persero), buktinya telah ditandai MoU antara Pemkab Sidoarjo oleh Bupati Sidoarjo Saiful Ilah SH MHum dengan Direktur SMI Frans N Sukardi, Selasa (24/6) kemarin.

Kepala Bagian Kerjasama Sekretariat Pemkab Sidoarjo, Ari Suryono SSos mengatakan, kalau kerjasama ini akan difokuskan pada dua ruang lingkup kegiatan. Yakni pelatihan kerjasama pemerintah swasta, serta kegiatan pendampingan, pemetaan dan perencanaan kerjasama pemerintah swasta.

Tujuannya untuk membangun pemahaman bersama terakait skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS).

Adapun pesertanya meliputi beberapa wakil dari pemerintah kabupaten/kota yang ada di Jatim, yakni Kota Surabaya, Kab. Gresik, Kab dan Kota Pasuruan, Kab dan Kota Malang, Batu, Mojokerto, Jombang, Bangkalan, Lamongan dan Pacitan, serta Sidoarjo sendiri.

Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah, usai menandatangani MoU mengatakan, sangat mendukung kerjasama ini. Orang nomor satu di Kota Delta ini menawarkan beberapa wilayah yang bisa dikerjasamakan dengan swasta, diantaranya adalah pembangunan dermaga di wilayah Jabon. Serta beberapa wilayah-wilayah strategis untuk pembengangan/kemajuan Sidoarjo.Q ach

Hampir Sempurna, NA Siswa SDN Larangan Dicurigai Sidoarjo, Bhirawa Lulusan siswa SDN Larangan, Kec Candi, mendominasi peringkat sementara PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) di SMPN favorit di Kab Sidoarjo dengan NA (Nilai Akhir) siswa SDN Larangan rata-rata 29,51 atau mendekat angka sempurna 30,00 Hingga hari kedua pengumuman PPDB di online, siswa SDN Larangan, Kec Candi, menempati posisi teratas di SMPN I, II, III Candi dan SMPN 2 dan 6 kota Sidoarjo. Paling mencolok terpantau pada data PPDB sementara yang bisa dibuka di online ppdbsidoarjo.net. Para siswa SDN Larangan berada di barisan teratas dengan posisi peringkat 1 hingga 70 dengan nilai tertinggi 29,54 dan nilai terbawahnya 29,17. Sedangkan sisanya yang berada di peringkat bawah diisi merata oleh berbagai sekolah di Kec Candi dan sekitarnya. Tahun 2014 ini, SMPN Candi I menerima 280 siswa baru.

Serbuan siswa SDN Larangan di SMPN Candi II, tak begitu banyak sekitar 10 siswa.

Tetapi semuanya menempati posisi teratas di peringkat sementara SMPN Candi II dengan nilai tertinggi 29,54 dan nilai terendah SDN Larangan 29,41. Dengan angka sedahsyat itu, siswa SDN larangan bukan hanya mampu bersaing di SMP di Kec Candi saja, tetapi juga menerobos dominasi SMPN 2 dan 6 Kota Sidoarjo.

Bahkan siswa SDN Pucang yang selama ini dianggap paling brilian, masih jauh di bawah nilai rata-rata siswa SDN Larangan.

Wahid, warga Tanggulangin, merasa ketir-ketir dengan nasib anaknya yang berasaldari MI Darussalam. NA anaknya hanya 28,30.sebenarnya angka ini terhitung masih di atas nilai rata-rata lulusan MI Darussalam. Namun melihat pesaingnya dari siswa SDN Larangan, membuat peluangnya menipis. ‘’Saya masih berhitung, mampukah anak saya bersaing di SMP Candi I. Kalau persaingannya berat, akan lari ke SMP Candi III,’’ terangnya tak mau ambil risiko.

Dengan dua pilihan sekolah, memudahkan, siswa untuk mencari sekolah yang memberi peluang diterima.Q hds

anggota Komisi III DPRD Kota Mojokerto. Menurut politisi PKB ini, saat juara Gus Yuk Kota Mojokerto bertarung di laga Raka Raki Jatim.Dalam acara itu, penampilan Gus Yuk kota Mojokerto selalu menuai cibiran dari masyarakat umum. ‘’Kalau ingin kualitas bagus, ganti saja semua panitia.

Transparansi merupakan harga mati yang harus dijalankan,’’ tutur Fanani.Q kar

ist

Capres Prabowo Subianto mengenakan seragam Banser di Lapangan Puri, Kab Mojokerto, Selasa (24/6) kemarin.

Prabowo Dikukuhkan Jadi Warga Kehormatan Banser Kab Mojokerto, Bhirawa Calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto Dikukuhkan menjadi warga kehormatan Barisan Ansor Serba Guna (Banser). Pengukuhan itu digelar saat acara Apel Akbar Nasional Banser di Lapangan Puri, Kab Mojokerto, Selasa (24/6) kemarin.

Dalam apel dukungan kepada Prabowo Menuju Bangkit itu sekaligus memberikan dukungan terhadap Capres Prabowo Subianto untuk menang dalam Pilpres 9 juli mendatang. ‘’Saya mengucapkan terima kasih sudah dipercaya menjadi bagian keluarga besar Banser. Dalam Banser dan kekuatan NU, diharapkan untuk tampil menyelamatkan bangsa dan negara. Hati dan pikiran rakyat Indonesia tak bisa dibohongi dan saya butuh dukunganmu, Indonesia butuh dukunganmu. Dan saya bangga menjadi bagian dari warga Banser ini,’’ kata Prabowo.

Mantan Danjen Kopasus ini pun mengucapkan terima ka-

sih atas dukungan yang diberikan. ‘’Saya ucapkan terima kasih juga atas pernyataaan dukungan dari Ikatan Pencak Silat Pagar Nusa sebagai pendekar NU. Hari ini saya diangkat sebagai warga kehormatan,’’ ujarnya.

Menurut Prabowo, masyarakat sekarang yang dipertaruhkan, apakah Indonesia akan mendapat pemerintah yang bersih, kuat, berwibawa dihadapan Negara lain. ‘’Ini tugas saya untuk menjaga kekayaan alam kita yang telah banyak dicuri ke luar negeri. Banyak yang tak ingin Indonesia punya pemerintah yang kuat. Mereka ingin pemerintah Indonesia disuruhsuruh bangsa lain,’’ katanya.

Usai memimpin apel Banser se-Jatim, Prabowo langsung meninggalkan lapangan olahraga Desa Puri. Antusiasme simpatisan terhadap Prabowo ditunjukkan dengan merangsek mendekati Capres nomor urut 1 itu.

Sementara itu, Komandan Satkornas Banser NU, Abdul

Muchid mengaku siap dipecat dari jabatannya karena tak sepaham dengan Ketua Umum GP Ansor, Nusron Wahid yang mendukung Capres nomor urut 2, Joko Widodo-Yusuf Kalla. ‘’Kami mendukung Prabowo-Hatta, di Jatim mengikuti petuah ulama untuk dukung Capres PrabowoHatta. Terkait kabar pemecatan saya, kalau dipecat ya tak apa-apa, ini kan perjuangan. Soal pemecatan itu kan harus melalui rapat pleno terlebih dahulu, kita lihat saja nanti,’’ tegasnya di akhir acara apel Banser itu.

Dukungan Abdul Muchid terhadap Prabowo-Hatta dan pemberian gelar warga kehormatan Banser kepada Prabowo sejalan dengan Konferwil Ansor di Lamongan beberapa hari lalu. Saat itu, Prabowo dikukuhkan sebagai anggota kehormatan Ansor dan apel Banser di lapangan olahraga Desa Puri, Prabowo dikukuhkan sebagai warga kehormatan Banser.Q kar

Kota Mojokerto, Bhirawa Sebanyak 200 orang pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kota Mojokerto mendapatkan bantuan pinjaman modal dari Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Dinkoperindag). Dalam APBD Pemkot Mojokerto tahun 2014 ini, dialokasikan total dana bantuan bergulir sebesar Rp350 juta. Dengan ketentuan, pelaku IKM mengembalikan selama 10 kali angsuran tanpa bunga. ‘’Prinsipnya pinjaman modal ini diberikan secara bergulir dan harus dikembalikan karena bukan hibah.

Tapi pengembaliannya tanpa bunga, dan angsuran pertama itu baru pada bulan ke enam setelah menerima pinjaman,” terang Achmad Zainudin, Kepala Dinkoperindag Kota Mojokerto, Selasa (24/6) kemarin.

Total jatah yang diberi pinjaman modal pada tahun 2014 ini, menurut Zainudin ada 200 orang se Kota Mojokerto. Jumlah ini setelah dilakukan seleksi atas pengajuan permohonan dari 704 orang. ‘’Setelah dilakukan survei kelayakan usaha pada Bulan April hingga Mei 2014 lalu, kita putuskan para calon penerima pinjaman modal,” tambah Zainudin usai memberikan sosialisasi kepada calon penerima bantuan kemarin.

Zainudin berharap, besarnya pinjaman yang diterima

kariyadi/bhirawa

Achmad Zainudin, Kepala Dinkoperindag Kota Mojokerto menyalami pelaku IKM calon penerima bantuan modal, Selasa (24/6) kemarin.

Dua PNS di Setda Sidoarjo Dapat Peringatan Sidoarjo, Bhirawa Dua PNS di Setda Sidoarjo dari Bagian yang sama, telah mendapat surat teguran tertulis karena pada Bulan Mei lalu, sering terlambat tak mengikuti kegiatan apel lebih dari lima kali..

Menurut Kasubag Kepegawaian Bagian Organisasi Pemkab Sidoarjo, Drs Ah-

mad Fauzi, surat teguran yang diberikan itu sudah termasuk sanksi ringan. Hal ini sesuai PP Nomor 53 tahun 2010, atasan langsung PNS yang bersangkutan harus memberikan pembinaan. ‘’Biasanya orangnya ya itu-itu saja, setelah dapat pembinaan biasanya ada perubahan lebih baik, tapi lambat-laun biasa-

nya kumat lagi,’’ ujar Fauzi, Selasa (24/6) kemarin.

Disampaikan Fauzi, mengikuti apel termasuk salah satu bentuk kedisiplinan dari PNS. PNS harus disiplin dan meningkatkannya, apalagi tahun 2014 ini, gaji mereka akan naik sebesar 6%. Di Kab Sidoarjo, pencairan kenaikan gaji ini akan dilakukan mulai Bulan Juli.

benar-benar digunakan untuk kegiatan usaha perdagangan dan bukan untuk konsumtif. ‘’Kita salurkan pinjaman pada bulan ini. Tapi angsuran pertama baru dilakukan pada Pebruari hingga Nopember 2015 mendatang selama 10 kali,’’ ujar pria alumnus STPDN ini.

Diharapkan kesadaran para penerima bantuan modal untuk lancar melakukan angsuran dan datang langsung ke Kantor Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto. ‘’Waktu jatuh tempo angsuran itu paling lambat tanggal 10 setiap bulannya,’’ imbuh Zainudin.

Penerima Pinjaman Modal yang menunggak angsuran, lanjut Zainudin bakal tak diberikan rekomendasi dari pihak kelurahan untuk pengajuan kredit ke lembaga keuangan dan pihak lain sebelum melunasi angsurannya. Sedangkan penerima pinjaman modal usaha perdagangan sampai dengan waktu jatuh tempo belum lunas, maka dianggap piutang daerah kepada masyarakat dan penerima pinjaman masih mempunyai kewajiban untuk membayar sampai lunas karena akan diperiksa Inspektorat. ‘’Para lurah juga diharapkan ikut memantau para pelaku penerima bantuan modal ini sesuai dengan daerahnya masing-masing,’’ pungkas Zainudin.Q kar

Sementara itu, diakui Sri Witarsih, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sidoarjo, kedisiplinan PNS memang naik turun. Namun dalam evaluasinya selama ini, di Sidoarjo PNS yang masih berlaku kurang disiplin hanya sekitar 0.25%. ‘’Tak sampai ada 1%, mungkin dari 100 PNS, yang

tidak disiplin hanya ada 1 PNS saja,’’ ujar Witarsih.

Tentu saja Sri Witarsih mengingatkan, agar PNS Sidoarjo yang belum berlaku disiplin terus meningkatkan kedisiplinannya. Sedangkan yang sudah disiplin tentu saja harus dipertahankan. ‘’Dengan kenaikan gaji 6% pada tahun 2014 ini, tentu saja disiplin PNS jelas harus ditingkatkan, kerja juga harus lebih baik,’’’ tegas Witarsih.Q ali

Bupati Minta Warga Relokasi Lengis Segera Menempati Rumahnya Air PDAM sudah mengucur, Bupati Gresik Sambari Halim Radianto berharap sebanyak 30 KK (Kepala Keluarga) relokasi dari Lengis untuk menempati rumahnya. Kepastian itu didapat setelah Bupati meninjau langsung ke Perumahan Grand Regency Verona yang air PDAM nya sudah mengucur.

kerin ikanto/bhirawa

Bupati Gresik Sambari Halim Radianto saat meninjau kesiapan air PDAM di Perumahan Grand Regency Verona untuk relokasi warga Lengis.

Didampingi Asisten II, Andhy Hendro Wijaya dan Direktur PDAM, Muhammad SE, Bupati Sambari Halim meninjau lansung ke perumahan itu karena adanya keluhan warga yang disampaikan kepada Sekda Gresik Moh Najib dan Kepala Dinas PU, Bambang Isdianto.

Warga Lengis tak segera mau pindah dengan alasan tak adanya aliran air PDAM. Menanggapi keluhan warga, Bupati segera meninjau peru-

mahan relokasi warga dari Lengis yang kini tengah dibangun stadion itu. Ada 30 unit rumah yang sudah siap ditempati. Namun demikian, meski sudah siap dan Sambungan Rumah (SR) PDAM sudah terpasang, tapi 30 KK itu masih enggan untuk pindah. Mereka beralasan karena air PDAM belum mengalir.

Bupati meninjau perumahan itu melihat langsung instalasi air beberapa rumah yang

sudah dipasang meteran air.

Ketika Bupati membuka beberapa kran air yang ada, tampak air mengurcur deras. ‘’Saat ini air sudah mengalir.

Kami berharap rumah-rumah itu segera ditempati,’’ ujar Bupati kepada salah seorang penghuni yang bakal menempati rumahnya.

Bahkan, Bupati meminta kepada penghuni Lengis yang direlokasi yaitu sebanyak 30 Kepala Keluarga untuk segera pindah ke tempat yang telah disiapkan. ‘’Semua permintaan sudah dipenuhi, air sudah mengucur. Kalau dalam waktu dekat tak segera pindah, maka air akan dimatikan,’’ ancam Bupati.Q eri

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

MUI Lumajang Larang Kampanye Pilpres di Masjid Lumajang, Bhirawa MUI Kabupaten Lumajang, memberikan warning kepada para pengusung dan pendukung kandidat Presiden dan Wakil Presiden. Selama masa kampanye pesta demokrasi tersebut dilarang menjadikan tempat ibadah, dalam hal ini masjid sebagai ajang kampanye.

Warning diberikan MUI Lumajang ini dengan mengeluarkan Surat Edaran (SE). ‘’Surat Edaran disampaikan ke seluruh takmir masjid agar kemungkinan adanya kampanye di tempat ibadah tidak dilakukan selama masa kampanye sampai pemungutan suara Pilpres 9 Juli mendatang,’’ jelas Sarwadi, SH, Wakil Sekretaris MUI Kabupaten Lumajang.

Tujuannya, agar seyogyanya khutbah Jumat khususnya tidak digunakan sebagai ajang kampanye Pilpres. ‘’Surat Edaran ditujukan kepada takmir dan khotib.

Kemudian disebarkan ke seluruh seluruh jajaran MUI tingkat Kecamatan dan Desa yang selanjutnya diteruskan ke seluruh takmir masjid di 205 Desa/Kelurahan di seluruh Kabupaten Lumajang,’’ sambung Sarwadi.

Menurutnya kampanye Pilpres yang dilakukan di Masjid berpotensi terjadi.

Terutama yang disampaikan dalam bentuk khutbah Jumat. Meski, sejauh ini di Kabupaten Lumajang belum ditemukan adanya indikasi tersebut. MUI Kabupaten Lumajang juga memberikan penegasan-penegasan terkait materi khutbah yang dilarang disampaikan.Q yat

Pemkab Operasi Gabungan Miras dan Lokalisasi Probolinggo, Bhirawa Mengantisipasi bulan Ramadan 1435 Hijriyah dan ditutupnya Dolly, Satuana Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Probolinggo akan segera melakukan operasi gabungan diberbagai tempat lokalisasi dan toko penjual miras.

Operasi yang akan dilakukan itu sebagai upaya untuk meningkatkan jalannya bulan ramadhan terkondisikan dengan baik, selain itu, kegiatan dilakukan atas permintaan surat yang dilayangkan MUI Kabupaten Probolinggo kemarin, tutur Kasatpol PP Kabupaten Probolinggo Ach. Aruman, Selasa (24/6).

Di samping rencana untuk operasi tempat-tempat lokalisasi, petugas melakukan operasi minuman keras (miras) ditoko peracangan dan kios jamu. Meski sudah merupakan agenda tahunan, namun perugas untuk ramadhan tahun ini akan lebih gencar untuk melakukan tugasnya demi kebaikan dibulan Ramadan. “Ini kami lakukan secara rutin dan atas permintaan dari MUI Kabupaten Probolinggo serta banyaknya laporan dari masyarakat,” kata Aruman.

Dengan waktu yang lumayan dekat setelah dilakukan penyitaan miras dan razia lokalisasi, ternyata masih juga masih banyak yang bandel melakukan hal tersebut yang kesekian kalinya. Menurutnya, meski baru saja dilakukan razia miras namun toko-toko masih ada yang bandel menjual miras.

Bahkan pada bulan April 2014 lalu ratusan botol miras telah dilakukan penyitaan dan diserahkan ke bea dan cukai Probolinggo, dari itu pihak Satpol PP akan secapatnya untuk merazia lokalisasi dan miras yang beredar di lingkungan Kabupaten Probolinggo menjelang bulan ramadhan ini. “Itu pasti kami lakukan, karena itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kam,” tegas Aruman.Q wap

Bupati Hadiahi Umroh kepada 11 Pemenang MTQ Jember, Bhirawa Bupati Jember MZA Djalal memberi kejutan pada para peserta Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) yang digelar 21-22 juni di Kabupaten Jember. Sekitar 11 peserta yang mempunyai kelebihan yang dihadiahi paket Umroh oleh Bupati Djalal saat penutupan kemarin. "Kesebelas peserta ini mempunyai kemampuan di atas rata-rata peserta lainnya," ujar Bupati Djalal kemarin.

Selain itu Bupati MZA Djalal juga memberi kepada 24 peserta masing masing beasiswa sebesar 5 juta rupiah. Kejutan ini membuat peserta haru biru mendengarnya. Ketua Panitia MTQ Kabupaten Jember 2014 Drs.Imam Bukhari, MPH kepada beberapa media mengatakan, pelaksanaan MTQ di Kabupaten Jember, tahun ini terasa istimewa dan berkah.

Sebab reward yang diberikan merupakan kejutan tersendiri bagi peserta yaitu hadiah khusus Ibadah Umroh dan beasiswa. "Kegiatan MTQ kali ini penuh membawa berkah.

Selain mendapatkan uang tabungan, 11 paket Umroh bagi mereka yang beruntung dipersiapkan oleh Bupati," katanya pula.

Menurut Imam, peserta MTQ tahun 2014 ini sebanyak 383 peserta dari SD, SMP, SMU, PT dan peserta Umum dengan Tim penilai sebanyak 28 Dewan hakim yang di koordinatori Ustad Saifullah Hudi, SpdI. Adapun penerima Hadiah Umroh dari Bupati adalah cabang Tilawah Golongan Dewasa Putra, Herman Hidayat, Cabang Tilawah Golongan Dewasa Putri, Sunniyati.

Cabang Tilawah Golongan Remaja Putra, M.Ali Nahawand Azmi. cabang Tilawah Golongan Remaja Putri, Qomariyatun Tsaniah. Cabang Hifdzil Qur’an Golongan 30 Juz Putra, Hudzaifah Al ayyubi. Cabang Hifdzil Qur’an Golongan 30 Juz Putri, Naila Ilmi amalia. Cabang Hifdzil Qur’an Golongan 20 Juz Putra, Ahmad Bisri Zamzami. Cabang Hifdzil Qur’an Golongan 10 Juz Putra, M.Afifudin aziz. Cabang Khot Hiasan Mushaf Putra, M.Nasihin. Cabang Khot Dekorasi Putri, Alifah Mustafidah. Makalah Ilmiah Alqur’an Putri, Sofiyah.Q efi

Rabu Kliwon 25 JUNI 2014

PPK Dibekali Teknis Penyelenggaraan Pilpres Panwaslu Jember Gelar Koordinasi Tulungagung, Bhirawa Guna memperlancar jalannya penyelenggaraan Pilpres 2014 di Tulungagung, KPU setempat melakukan pembekalan pada seluruh anggota PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan pejabat Sekcam (Sekretaris Kecamatan), Selasa (24/6). Sekcam ikut diberi pembekalan karena juga menjabat sebagai Sekretaris PPK di kecamatan masing-masing.

Penyelenggaraan pembekalan yang bertajuk Bimbingan Teknis Pemungutan, Penghitungan, Rekapitulasi Suara, DPK, Logistik dan Keuangan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 itu berlangsung di Hall Cafe and Resto Liiur Kota Tulungagung.

Anggota KPU Tulungagung, Suyitno Arman SSos MSi menyatakan penyelenggaraan bimtek bagi anggota PPK dan Sekreatris PPK sangat penting untuk memperlancar dan menyukseskan penyelenggaraan Pilpres 2014.

“Kami ingin masalah-masalah teknis penyelenggaraan Pilpres 2014 dapat dipahami secara bersama oleh semua PPK dan Sekretaris PPK. Apalagi masalah yang terkait dengan pemungutan, perhitungan dan rekapitulasi suara, logistik serta termasuk keuangannya,” ujarnya.

Menurut alumni Universitas Airlangga (Unair) Surabaya tersebut dengan pemahaman yang sama diharapkan dapat menghindari kekeliruan atau kesalahan saat penyelengga-

raan Pilpres 2014. Terlebih dalam Pilpres 2014 hanya diikuti oleh dua pasangan Capres-Cawapres.

Namun demikian, lanjut dia, penyelenggaraan Pilpres 2014 sebenarnya secara teknis lebih sederhana dari penyelenggaraan Pileg 2014 yang saat itu tidak hanya memilih anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Tulungagung tetapi juga memilih anggota DPRD Jatim, anggota DPR RI dan anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah), kendati hampir mirip.

“Yang lebih sederhana adalah penghitungan surat suaranya lebih cepat. Juga masalah logistik lebih ringkas karena kotak suara yang dibutuhkan hanya dua kotak suara di setiap TPS (Tempat Pemungutan Suara),” jelasnya.

Dengan penyelenggaraan bimtek, imbuh Arman, diharapkan pula PPK dapat memilih warga terbaik untuk ikut diminta bantuannya sebagai anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) di TPS.

“Yang kinerjanya baik (anggota KPPS) saat Pileg 2014 lalu bisa tetap dipertahankan.

Jika diniali masih kurang baik tentu bisa diganti yang baru,” tuturnya sembari memprediksi anggota KPPS saat Pileg 2014, 80 persen di antaranya dimungkinkan masih akan menjadi anggota KPPS dalam Pilpres 2014.

Hal yang sama diungkapkan Ketua KPU Tulungagung, Suprihno SPd MPd. Ia menyatakan seusai acara bimtek yang diselenggarakan KPU Tulungagung, PPK dapat menyelenggarakan hal yang sama di tingkat PPS. Termasuk di antaranya memilih anggota KPPS. Gelar Koordinasi Sementara itu, menjelang Pilpres yang bakal digelar 9 Juli mendatang, Panwalu Jember lakukan rapat koordinasi dengan koleganya, Senin (23/) kemarin. Mereka adalah KPU, Bakesbangpol, Polres serta Satpol PP Pemkab Jember.

Komisioner Panwaslu Jember Dahlia mengungkapkan, rapat koordinasi digelar, berkenaan dengan peran masingmasing pihak serta penanganan kampanye, menjelang pelaksanaan Pilpres mendatang.

"Kami tidak ingin ada miskomunikasi dalam penyelesaian persoalan yang muncul dalam Pilpres nanti. Misalnya,

wed/bhirawa

Sekretaris Kecamatan (Sekcam) yang juga menjabat sebagai Sekretaris PPK ikut dibekali aturan teknis terkait penyelenggaraan Pilpres 2014. surat rekomendasi yang sudah dikirimnya seminggu lalu ke KPU Jember, ternyata hingga detik ini, tidak kunjung direspon. Sehingga, agar permasalahan ini tidak berlarut-larut, maka harus dilaksanakan rapat koordinasi untuk membicarakan masalah penanganan kampanye.

Seperti halnya, banyaknya alat peraga kampanye yang tidak kunjung ditertibkan," ujarnya.

Selain itu, rapat koordinasi ini juga mempertegas kembali wewenang dan tugas masing masing pihak, saat Pemilu Presiden dilaksanakan. Dahlia berharap, seluruh pihak memahami tupoksi masing-

masing, sehingga tidak kembali terjadi kesalahan komunikasi, yang dinilai menghambat proses Pemilu Presiden.

Sementara, untuk menangani pelanggaran pidana yang muncul dalam Pilpres nanti, Polres Jember telah membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) Mandiri. Kapolres Jember melalui KBO Satreskrim Polres Jember, Iptu Suhartanto mengatakan, pendirian Gakum Mandiri oleh Polres Jember sebagai bentuk tindak lanjut dari terbentuknya Unit Gakumdu, bersama Kejari dan Panwaslu Jember, pada saat dihelat Pemilu Legislatif kemarin.Q wed,efi

Kantor Dinsosnakertran Diluruk Calon Pendamping PKH

sudarno/bhirawa

Menjelang bulan Ramadan 2014 Forpimda Kota Madiun musnahkan narkoba, minuman keras (miras) dan kosmetik ilegal hasil operasi Cipta Kondisi yang digelar Polres Madiun Kota, Selasa (24/6). Tampak Forpimda Kab. Madiun menendatangani berita acara pemusnahan naraakota.

Wawali Pimpin Pemusnahan Narkoba Madiun, Bhirawa Wakil Wali Kota (Wawali) Madiun, Sugeng Rismiyanto, SH. M.Hum memimpin pemusnahan narkoba, minuman keras (miras) dan kosmetik ilegal , di halaman Mapolres Madiun Kota, Selasa (24/6). Dalam sambutannya, Sugeng Rismiyanto mengatakan, barang haram berupa narkotika, miras, jamu dan kosmetik ilegal yang dimusnahkan, merupakan hasil operasi Cipta Kondisi yang digelar Polres Madiun Kota beserta jajarannya menjelang bulan Ramadhan 2014.

"Saya meminta, agar masyarakat Kota Madiun menjauhi hal-hal yang bisa berakibat pada permasalahan hukum. Terutama masalah penyalahgunaan Narkoba dan Miras.

Apalagi ini menjelang bulan puasa," kata Wawali Madiun, Sugeng Rismiyanto.

Dalam pemusnahan barang haram ini, selain dihadiri jajaran Forum Pimpinan Daerah (Forpimda), kecuali Kajari Madiun Suluh Dumadi, yang diwakili Kasi Pidum Suwarsono dan Walikota Bambang Irianto, juga dihadiri tokoh masyarakat dan tokoh pemuda serta para pemuka agama.

Sedangkan barang bukti yang dimusnahkan diantara yakni, 18,10 gram Narkoba jenis Sabu hasil temuan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Madiun, Arak Jowo (Arjo) sebanyak 1600 liter, Topi Miring 16 botol, Vodka 40 botol, Anggur cap Orang Tua 40 botol serta 20 botol Miras merk New Sport.

Sedangkan alat kecantikan ilegal yang dimusnahkan diantaranya yakni 9 bungkus kosmetik merk Lasmi dan 72 pot day cream merk Lien Hua.Q dar

Tuban, Bhirawa Puluhan calon pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang merupakan program pendampingan pemberdayaan masyarakat dari Kementerian Sosial dikabupaten Tuban, kemarin (23/6) Ngeluruk kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja & Tranmigrasi (Dinsosnakertran) Kabupaten Tuban, yang berada di Jl.Dr Wahidin Sudirohusodo, Tuban.

Para calon pendamping PKH ini protes terhadap beberapa nama yang dinyatakan lolos seleksi padahal tidak mengikuti tahapan dan aturan seleksi yang ditentukan, sementara para calon pendamping yang mengikuti tahapan yakni tes wawancara tidak dinyatakan lolos sebagai calon pendamping PKH. "Ada peserta yang ikut tes saja tidak lolos, tapi kenapa untuk yang tidak tes malah lolos. Kita meminta tiga nama yang tidak ikut tes dan lolos sepuluh besar untuk dianulir," kata Bambang, salah satu pendaftar PKH dari Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban.

Para calon pendamping PKH yang dinyatakan tidak lolos ini meminta transparansi terkait dengan hasil tes wawancara dalam perekrutan PKH yang telah berlangsung beberapa pekan lalu dikabupaten Lamongan.

Mereka juga menduga ada permainan atas tiga nama yang lolos dalam 10 besar.

Meski tidak terjadi percekcokan, dalam aksi damainya para calon pendamping PKH tersebut langsung masuk ke dalam kantor Dinsosnaker dan menghadang tiga nama yang lolos tanpa ikut tes wawancara saat akan melakukan tanda tangan kontrak menjadi PKH. "Kami tadi

hud/bhirawa

Hj. Nurjanah, SH sudah berusaha untuk menghubungi Kementerian tapi belum diangkat. Kami masih menunggu konfirmasi dari kementerian," Kata Sayekti Ningsih, Kasi Pengembangan Organisasi Sosial Dinas Sosnaker.

Tidak puas atas jawaban Kasi Pengembangan Organisasi Sosial, sejumlah peserta yang tidak lolos akan meminta kejelasan terkait hal tersebut dengan langsung bertemu Kepala Dinas. “Mereka ini (Nurul Khoiriah, Muhamad Aminudin, dan Dwi Triantoro,red) tidak ikut tes wawancara, oleh karena itu kami akan minta kejelasan langsung pada Kepala Dinas, karena ada ketidak beresan disini,” kata Hidayatul Makrifah Warga Desa Metoro, Kecamatan Soko, peserta rekrutmen PKH lainya.

Sementara Kadin Sosnakertran Pemkab Tuban, Hj. Nurjanah, SH saat dikonfirmasi hal tersebut mengaku belum mengetahui akan hal itu. Mantan Camat Kerek ini mengungkapkan, keberadaan Dinas hanya fasilitator, bukan penentu kebijakan lolos atau tidak-nya peserta calon pendamping PKH.Q hud

Rp 60 Juta untuk Pengecatan Dinding, Atap dan Taman Kantor DPRD Jelang Pergantian Anggota Dewan Baru, Kantor Dewan Dibenahi Pemilu legislatif (pileg) selesai. Hasil dari pileg untuk nama-nama anggota DPRD terpilih periode 2014-2019 sudah diketahui. Untuk menyambut 50 para wakil rakyat yang terpilih ini, kantor DPRD Kabupaten Pasuruan yang terletak di Jalan Raya Raci Bangil mulai dibenahi. Hal itu dimaksudkan agar lebih bersih, indah dan nyaman. Pembenahan itu meliputi pengecatan dinding, atap depan dan taman depan kantor DPRD Kabupaten Pasuruan.

hilmi husain/bhirawa

Gedung DPRD Kabupaten Pasuruan dibenahi dengan dicat agar lebih bersih dan nyaman menjelang anggota DPRD baru periode 2014-2019, Selasa (24/6).

Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Shobih Asrori mengatakan pembenahan kantor tersebut agar lembaga legislatif ini dapat lebih nyaman dimanfaatkan sebagai ruang kerja dan ruang penyerapan aspirasi masyarakat. Kondisi cat yang sudah lama perlu dilakukan penyegaran.

“Pembenahan ini sebenarnya bukan merupakan pembenahan khusus menjelang pergantian anggota dewan baru.

Melainkan pembenahan dilakukan sebagai kegiatan perwatan rutin untuk membersihkan dan merapikan suasana kantor tiap tahunnya,” ujar Shobih Asrori, Selasa (24/6).

Pantuan di lokasi, terlihat dinding-dinding kantor dewan sudah kotor hingga berlumut.

Bagian plafon pada depan pintu masuk kantor dewan terlihat jebol. Menurut Gus Shobih, panggilan akrabnya pembenahan tersebut DPRD

Kabupaten Pasuruan menganggarkan dana sekitar Rp60 juta. Besaran dana itu digulirkan untuk beberapa kegiatan yang ada di dewan.

Di antaranya pengecatan dinding luar kantor DPRD Kabupaten Pasuruan. Selain pengecatan dan pembenahan juga dilakukan pada tamanisasi yang ada di depan kantor dewan.

“Pergantian taman di depan kantor dewan juga kami lakukan.

Semuanya itu, agar supaya suasana gedung dewan indah dan nyaman,” kata Shobih Asrori.

Pembenahan ini memang diorientasikan untuk menjaga agar kantor DPRD Kabupaten Pasuruan lebih layak. Pasalnya, kantor dewan termasuk simbol daerah. Mengingat, tak jarang kunjungan dari luar daerah datang ke kantor dewan.Q hil

JAWA TIMUR

Rabu Kliwon 25 JUNI 2014

Wali Kota Ajak Eselon IV Jadi Kepala Daerah

KILAS JATIM

Penyidik Kejaksaan Akan Panggil 10 Saksi Kejati Jatim, Bhirawa Usai menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengajuan kredit Bank Tabungan Negara (BTN) Blitar, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim mendalami penyidikan kasus ini. Pendalaman oleh penyidik dibuktikan dengan rencana memanggil ulang sedikitnya 10 saksi mulai pekan ini hingga minggu depan.

Kasi Penyidikan Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Jatim, Mohammad Rohmadi menjelaskan, pihaknya sudah menetapkan dua tersangka kasus ini. Ke duanya adalah kreditur Bambang Santoso, dan kepala cabang pembantu BTN di Kota Blitar berinisial IC. “Saat ini proses penyidikannya masih mendalami keterlibatan ke dua tersangka. Terutama untuk tersangka IC,” jelas Rohmadi kepada wartawan, Selasa (24/6).

Untuk mengungkap keterlibatan para tersangka, pihaknya sudah memanggil sedikitnya 10 saksi untuk menjelaskan usaha pembuatan tenda yang menjadi salah satu jaminan, tapi bukan merupakan milik kreditor Bambang Santoso. Setelah itu tuntas, penyidik beralih ke pendalaman keterlibatan IC selaku kacab pembantu BTN. “Surat panggilan sudah kami kirimkan pada saksi yang sebelumnya memberi keterangan terkait Bambang. Mereka akan bersaksi terhadap IC,” terangnya.

Terkait saksi yang akan dipanggil, Rohmadi menguraikan, adapun saksisaksi yang akan dipanggil ulang itu di antaranya saksi ahli dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ada juga saksi fakta yang dipanggil mulai pekan ini hingga pekan depan. Sedangkan tempat pemeriksaan, sebagian dilakukan di Blitar dan di Kejati Jatim. “Pemeriksaan ada di dua tempat yakni di Kejati jatim dan di Blitar. Dengan tujuan ingin mengungkap keterlibatan ke dua tersangka dalam melakukan pencairan, apakah tanpa mengikuti prosedur yang benar,” urainya.Q bed

Kuasa Hukum Tersangka Korupsi Disperta Seret Kadis Sampang, Bhirawa Kuasa hukum Wahed dan Abd Rahman, tersangka kasus korupsi pengadaan bibit dan ubi kayu di Dinas Pertanian (Disperta) Sampang, mulai menyeret nama kepala Disperta yang harus juga bertanggung jawab terhadap dugaan tindak pidana korupsi. “Tidak hanya dua orang yang masih jabatannya di bawah kadis,” ucap Sumardan, kuasa hukum dua tersangka bibit Dispertan, Selasa (24/6).

Menurut Sumardan kuasa hukum Abdur Rahman, dalam dugaan kasus dugaan korupsi pengadaan bibit di dispertan yang bertanggung jawab dalam proyektersebut adalah kepala dinas pertanian, karena dua tersangka Wahed dan Abdurrahman merupakan bagian tekhnis penyedia lahan. Menurutnya, setiap pencairan anggaran yang diambil oleh tersangka itu selalu dipotong sebesar 16 persen oleh bendahara. Itu nilai yang besar dan tidak mungkin pemotongan tersebut dilakukan tanpa ada perintah dari atasannya.

“Ini adalah proyek dinas dan penanggung jawab pengguna anggaran yaitu kepala dinas dan tidak bisa tersentuh pada klien saya karena mereka merupakan bagian tekhnis bagian yang paling rendah dilapangan yang tugasnya menyediakan lahan dan membuat team khusus,” jelasnya Sumardan melanjutkan banyak hal yang masih belum dilakukan pemeriksaan salah satunya beberapa CV dari model penunjukan, dan menurutnya omong kosong apabila kepala dinas tidak mengetahui persoalan dana tersebut, dan seharusnya itu yang diperdalam oleh kajari Sampang dalam melakukan penyelidikan dan tidak hanya darus ditingkatan bawah saja, agar masyarakat tidak menimbulkan persepsi lain.Q lis

7

Batu, Bhirawa Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko (ER), mengajak seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkot Batu untuk turun ke desa. ER berharap para PNS melihat kondisi desa, menambah pengetahuan, dan bercermin pada keberadaan desa.

nurkholis/bhirawa

Aksi lima pandawa lima di depan kantor Bupati Sampang.

Pandawa Lima Duduki Kantor Bupati Tiga Hari Sampang, Bhirawa Puluhan aktivis yang mengatas namakan pandawa lima melakukan aksi menduduki kantor Bupati Sampang dengan mendirikan tenda selama tiga hari. Pasalnya mereka kecewa terhadap kepemimpinan Bupati K.A. Fannan yang sudah berjalan dua tahun, dinilai gagal mengelola birokrasi untuk mensejahterakan masyarakat Sampang.

Aksi yang dilakukan pandawa lima dimulai dari Monumen Sampang menuju kantor Bupati Sampang dengan pengawalan aparat kepolisian Polres Sampang. Sepanjang jalan mereka memberikan selebaran isi tuntutan dan membentangkan postes tuntutan.

Setelah sampai di depan kantor Bupati secara bergantian lima koorlap aksi melakukan aksi menyampaikan aspirasi mendesak Bupati K.A. Fannan menemui mereka.

Menurut Salim, salah satu koordinator aksi saat dikonnfirmasi di lokasi aksi, Selasa (24/ 6) kemarin, aksi mereka ini tidak ada tendinsi politik atau titipan dari siapa pun.”Ini murni aksi menyampaikan aspirasi terhadap gagalnya kepemimpinan Bupati K.A. Fannan Hasib yang telah berjalan kurang lebih dua tahun,” kata dia.

“Ada beberapa tuntutan kami terhadap kepemimpinan Bupati saat ini yang dinilai gagal, di antaranya gagalnya kepemimpinan Bupati menata birokrasi dengan banyak kepala dinas yang saat ini satu tahun lebih masih berstatus pejabat pelaksana tugas (PLT)

bahkan sekdanya pun masih PLT, kemudian carut-marut BUMD dengan bobolnya brangkas PT SMP 1,2 Miliar, stagnasi pembangunan yang saat ini tidak ada perkembangan, misalnya pembangunan kampus poltera yang masih mangkrak, pembangunan jembatan Serpang yang tak ada perkembangan, bahkan sang Bupati saat ini sibuk ikut pelatihan Lemhanas di Jakarta ber-bulan,” sebutnya.

Hal senada juga diungkapkan Zainal selaku orator aksi. “Aksi kami ini akan kami lakukan selama 3 hari non stop dan bahkan mendirikan tenda di depan kantor Bupati Sampang sebagai simbol protes terhadap kepemimpinan Fannan Hasib. Kami tidak akan pernah menghentikan aksi ini selama tiga hari sebelum Bupati sendiri yang mau berdialog dengan kami,” kata dia.

“Kami sudah berulang kali melakukan aksi, namum sang Bupati sebagai kepala daerah tidak pernah mau mendengarkan aspirasi kami. Sampang hari ini di bawah kepemimpinan K.A. Fannan telah gagal total dan harus mundur dari jabatan Bupati jika tidak mampu melaksanakan tugas untuk mensejahterakan masyarakat,” pungkasnya.

Di sela-sela aksi Wakil Bupati Fadilah Budiono bersama Putut Budi santoso selaku Sekretaris daerah menemui para pengunjuk rasa, namum upaya tersebut ditolak pengunjuk rasa untuk berdialog. Hingga berita ini di susun, aksi lima pandawa masih berlangsung dengan mendirikan tenda.Q lis

KPUK Temukan Ratusan Surat Suara Buram dan Sobek Bojonegoro, Bhirawa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPUK) Bojonegoro, Selasa (24/6) mulai melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara pemilihan Pilpres 2014 yang pelaksanaan pencoblosan 9 Juli diikuti pasangan caprescawapres Prabowo SubiantoHatta Rajasa dan Joko WidodoJusuf Kalla. Namun dalam penyortiran tersebut, KPU menemukan ratusan surat suara rusak akibat sobek, warna buram, dan terdapat bercak tinta.

“Ditemukan sebanyak 100 lebih surat suara rusak, setelah ditemukan sobek, warna buram, dan banyak bercak tinta,” kata anggota KPUK Bojonegoro selaku koordinator penyotir surat suara pilpres, Didik Muriyanto, kepada Bhirawa Selasa (24/6).

Ia menjelaskan logistik surat suara Pilpres 2014 yang diterima beberapa hari yang lalu tersebut, jumlahnya melebihi jumlah daftar pemilih tetap (DPT) Pilpres 2014, yang sudah ditetapkan sebanyak 1.011.529 pemilih. “Sesuai jadwal penyortiran surat suara kami perkirakan empat hari sudah selesai,” ujarnya.

Selain itu, katanya, KPUK Bojonegoro juga menerima logistik satu boks daftar pasangan calon (DPC) yang berisi gambar capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla, dengan jumlah 1.000 lembar. “DPC tersebut nantinya dipasang di tempat pemungutan suara (TPS). Yang jelas, logistik surat suara tidak kurang, sebab me-

lebihi DPT,” terangnya.

Dalam penyotiran melibatkan 150 orang tenaga kerja yang dipilih oleh komisioner KPUK Bojonegoro. Jumlah peserta penyortir tersebut terbagi 30 kelompok, dan masing-masing kelompok 5 orang. “Ditemukan surat suara yang rusak segera kami mintakan ganti ke pusat.

Kami diminta melaporkan kepada KPU Provinsi Jatim hasil penyortiran suara, dengan batas terakhir 30 Juni,” paparnya.

Sementara, untuk penyortiran alat tulis kantor (ATK) yang dibutuhkan dalam Pilpres mendatang sudah selesai pembagiannya dan tinggal mendistribusikan. “Pendistribusian ATK dan bilik suara dilakukan Rabu (25/06), biar tidak menumpuk di KPU,” lanjutnya.Q bas

Hal ini dilakukan sekaligus untuk mengevaluasi kinerja selama ini. Sebagai langkah awal, ER mengajak 420 pejabat eselon IV untuk bertukar ide, aspirasi, dan pandangan dalam sebuah dialog di Pendopo Balaikota Batu, Selasa (24/6).

ER menginginkan keberhasilan sebuah pembangunan hanya terekam di atas kertas laporan saja. Namun orang nomor sati di Kota Batu ini menginginkan keberhasilan itu terlihat langsung dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam dialog di pendopo kemarin, para pejabat eselon IV diminta menyampaikan pemikiran dan membuat kebijakan jikalau para ejabat ini menjadi kepala daerah.

“Bahwa ternyata banyak hal yang belum diselesaikan, mulai dari pembangunan insfrastruktur, sarana/prasarana yang lain. Ini mungkin dikarenakan belum ada perencanaan yang baik dari kita, baik dari kepala dinas atau yang lain,” ujar ER kepada para pejabatnya.

Untuk memotivasi para bawahannya, walikota sampai rela merogo kocek pribadi untuk memberikan bonus untuk PNS yang memiliki pandangan dan pemikiran yang cemerlang dalam mengatasi permasalahan di Kota Batu. Bonun itupun diberikan kepada para pejabat eselon IV yang terbagi dalam 10 kelompok diskusi.

Eddy Rumpoko menjelaskan, ajakan untuk turun ke desa ini diambilnya setelah ia diam-diam turun ke lapangan. Dengan fakta ini, ke depan ia akan mengajak seluruh PNS di lingkungan Pemkot Batu untuk lebih memperhatikan keberadaan dan pembangunan desa.

Wali kota mencontohkan

kondisi jalan di jalur alternative Temas. Dari situ walikota berpendapat bahwa selama ini banyak kinerja yang belum dirasakan oleh masyarakat.

“Kemarin saya lihat jalur alternatif dari Temas, sampai ke Torongrejo jalannya rusak, Penerangan Jalan Umum (PJU) mati semua, padahal jalan itu digunakan untuk jalur alternative,” tambah ER. Selain itu, ia melihat bahwa masih banyak pembangunan tempat ibadah yang perlu diperhatikan. Tidak hanya pembangunan secara fisik, tapi pembangunan non fisik harus dilakukan dengan baik.

ER mencontohkan bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat. Ia meminta bantuan ini tidak hanya bisa membuat organisasi kemasyarakatan itu maju, tapi juga harus memajukan masyarakat lainnya. “Saya akan mengajak seluruh elemen masyarakat, organisasi kemasyarakatan terlibat dalam proses pembangunan, jadi tidak hanya pemerintah saja yang bergerak, seluruh elemen masyarakat bergerak,” terangnya.

Adapun dialog yang dilakukan di masing-masing kelompok, ada yang terlihat apatis dan ada yang terlihat rebut. Seperti kelompok diskusi Kalilanang yang dikordinir Musta’im. Kelompok ini ingin melakukan peningkatan kesejahteraan rakyat dengan pemberdayaan dan pelatihan.

“Selain itu sebagai Kota Wisata yang agamis, kami ingin menjadikan kawasan villa Songgoriti tidak disalah fungsikan dan dikembangkan dengan lebih bermartabat. Kemudian saya akan beri nama villa syariah,”ujar Musta’im.Q nas

Pemkot Siap Bongkar Warung Liar PKL Kediri, Bhirawa Pemkot Kediri dalam waktu dekat akan melkuakan Pembersihan Warung Liar Pedadang Kaki Lima (PKL) yang mangkal di beberapa titik strategis Kota Kediri. Pemkot Kediri mengaku puluhan warung PKL tersebut tidak mempunyai izin dalam mendirikan bangunan diatas lahan milik Pemkot Kediri. Sayangnya Pemkot Kediri belum punya rencana relokasi terhadap para PKL yang nantinya ditertibkan.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Kediri Ali Muklis mengatakan, ada beberapa titik yang nantinya jadi sasaran penertiban, di antaranya PKL yang ada Di Gelanggang Olah Raga (GOR) Jaya Baya, Jalan Hasim Ashari, Kelurahan Bandar, Samratulangi, Desa Kemasan, dan di tempat-tempat lainya. Menurutnya penertiban ini karena PKL mendirikan bangunan dan tenda semi permanaen tanpa ada izin dari Pemerintah Kota Kediri.

"Dalam waktu dekat ini kami akan melkukan penertiban, semua PKL yang melnggar akan kami tertibkan, terutama yang ada di GOR jaya Baya, di situ nagunanaya akan kami bongkar semua, dan kedepannya di bantaran juga akan ditertibkan," kata Ali Muklis pada Wartawan.

Pihaknya sudah memberiakn ultimatum agar para PKL membongkar sendiri warung yang telah dibangunnya, jika tidak pihaknya yang akan melakukan pembongkaran paksa warung-warung tersebut. "Kami sudah mengingatkan agar mereka membongkar warung mereka sendiri sebelum ditertibkan nantinya," terangnya, Selasa (24/6).

Sementara, Ketua Paguyuban PKL Gor Jaya Baya, Agus Santoso menganggap, jika kebijakan pemkot untuk menertibakan PKL tan ada solusi kebijakan yang sewenag-wenang, pasalnya pemerintah yang seharusnya melindungi rakyat malah membuat rakyatnya sengsara. "Kalu Pemerintah mau membina monggo, namun jika ditertibkan dalam artian dibongkar atau ditiadakan ya nanti dulu, berarti ini namanya merusak, kita akan bicarakan dulu," kata Agus saat di konfirmasi.Q mb2

Tak Butuh Air Banyak, Petani Diimbau Tanam Palawija Tanaman palawija merupakan salah satu tanaman yang tidak membutuhkan air banyak. Karenanya, Dinas Pertanian (Disperta) Kabupaten Bojonegoro mengimbau petani untuk menanam tanaman palawija selama musim kemarau.

“Kami berharap petani cerdas dengan menanam tanaman usia pendek dan tidak membutuhkan air banyak selama musim kemarau ini,” ujar Kepala Disperta Bopjonegoro, Djupari kepada Bhirawa, Selasa (24/6).

Ia menjelaskan, menanam tanaman umur pendek seperti jagung, kedelai, kacang-kacangan, umbi-umbian dan sayur mayur selama musim kemarau ini akan menguntungkan petani, sementara ketersediaan pangan, sayur

mayur di masyarakat akan selalu mencukupi.

“Jika petani menanam tanaman berumur panjang seperti karet, lada putih dan lainnya pada musim kemarau tentu akan merugikan petani, karena perkembangan atau pertumbuhan tanaman tersebut lambat, bahkan bisa mati seiring ketersediaan air yang kurang,” terangnya.

Bahkan Djupari melarang petani menanam padi. Hal tersebut dikarenakan selain musim kema-

rau, tanaman kedelai juga tidak terlalu banyak membutuhkan air.

“Kalau petani tidak ingin mengambil risiko, sebaiknya menanam palawija, karena tanaman itu tidak memerlukan air dalam jumlah banyak. Palawija seperti kedelai atau jagung saat ini cocok untuk ditanam di wilayah tadah hujan,” katanya.

Sementara saat ini di beberapa derah di Kecamatan Baureno misalnya, lahan pertanian banyak diserang wereng. “Sehingga kalau ada yang memaksakan tanam padi, petani perlu meningkatkan kewaspadaan adanya penyakit wereng,” imbuhnya.

Biasanya daerah yang berpotensi menanam kedelai antara

lain Balen, Kapas, Dander, Sukosewu dan lain sebagainya. Namun tidak menutup kemungkinan petani yang dekat dengan Bengawan Solo, menanam padi.

“Petani di dekat Bengawan Solo sulit dikendalikan, tetapi Disperta mengimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit apabila tetap memaksa menanam padi,” pungkasnya.

Dinas Pertanian (Disperta) Kabupaten Bojonegoro, menyebutkan beberapa kecamatan yang sudah terserang hama wereng di antaranya, Kecamatan Kapas 130 hektare, Bojonegoro 230 hektare, Balen 4 hektare, Dander 410 hektare dan Padangan 13,5 hektare.Q bas

bas/bhirawa

Seorang petani sedang memanen tanaman kedelai.

OLAHRAGA

8

Rabu Kliwon 25 JUNI 2014

Raih Prestasi di O2SN Disarankan Masuk SMANOR

LINTASAN

Bali Tak Punya Lapangan Tembak

Surabaya, Bhirawa Atlet pelajar Jatim yang berhasil meraih medali di Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) di Jakarta beberapa waktu lalu diharapkan bisa mengasah kemampuannya agar mereka bisa meraih prestasi lebih tinggi. Itulah mengapa Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Dr Harun Msi, MM menyarankan mereka masuk ke Sekolah Menengah Atas Negeri Olahraga (SMANOR).

Denpasar, Bhirawa Bali tidak memiliki lapangan tembak tingkat provinsi sebagai tempat pembinaan atlet asal Pulau Dewata itu yang representatif.

“Bali belum memilki lapangan khusus tingkat provinsi sehingga untuk pelatihannya masih tak terfokus tempatnya,” kata Sekretaris Umum Persatuan Menembak dan Berburu Indonesia (Perbakin) Provinsi Bali, Gede Kusuma Wijaya, di Denpasar, Selasa.

Pihaknya mengakui seluruh atlet menembak masih meminjam tempat latihan di lapangan tembak milik Polda Bali di Jalan Toh Pati, Denpasar. Kadangkadang juga memanfaatkan lapangan di Desa Sembung, Kabupaten Badung.

“Hal ini menjadi kurang efektif untuk pembinaan para atlet karena perlu ongkos biaya dan pihak KONI Bali jarang membiayai pembinaan prestasi atlet menembak,” ujarnya.

Dengan adanya lapangan tembak tersebut, pihaknya mampu melakukan pembinaan atlet dan fokus mempersiapkan atlet menembak dalam kejuaraan PON Remaja dan Kejurnas PON 2016.

Ia mengungkapkan bahwa hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 yang mewajibkan pemerintah di setiap provinsi menyiapkan lapangan olahraga untuk cabang olahraga berprestasi.

Menembak sudah banyak mengemas prestasi dalam ajang kejuaraan. “Oleh sebab itu, sudah saatnya Bali memiliki lapangan tembak tingkat provinsi,” ujarnya menambahkan.

Ia berharap Gubernur Balu Made Mangku Pastika memperhatikan pembinaan atlet berprestasi di daerahnya dengan menyediakan sarana dan prasarana.Q ant

KONI Ambon Bentuk Pengurus PSA

Menurut Harun, para atlet khususnya siswa SMP yang berhasil meraih medali di multieven khusus pelajar nasional itu sudah memiliki basic olahraga yang bagus. Dan untuk mengasah kemampuannya mereka bisa melanjutkan studi ke SMANOR. Karena di sekolah yang berada di Sidoarjo itu, para atlet akan dilatih oleh para pelatih profesional dan mereka juga mendapat pendidikan sesuai dengan kurikulum SMA. "Kalau mereka sekolah di SMANOR, mereka akan bisa berlatih secara rutin dan memiliki kesempatan berlomba di beberapa event nasional," Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Dr Harun, MSi, MM, Selasa (24/6).

Pelatih Pelatnas Kirim Dua Atlet di Ajang Internasional ist

Vivi Allmahi Diana Rizki salah satu siswa SMP yang berhasil meraih medali emas lompat jauh di O2SN.

Ambon, Bhirawa Komite Oleh Raga Nasional Indonesia (KONI) Kota Ambon akan membentuk kepengurusan baru Persatuan Sepak bola Ambon (PSA).

“Saya telah mengumpulkan seluruh pengurus klub sepak bola di Ambon, untuk membentuk pengurus PSA yang baru, guna membangkitkan kembali semangat olehraga sepak bola di kota Ambon,” kata Wali Kota Ambon yang merupakan Ketua umum KONI, Richard Louhenapessy, Selasa.

Menurut dia, catatan sejarah membuktikan Ambon memiliki potensi atlet yang luar biasa tetapi terkendala organisasi.

“Organisasi dan kepengurusan PSA harus dikaji ulang dan didukung. Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon jelas mendorong kemajuan organisasi itu ke depan, apalagi kehadirannya akan berdampak besar bagi keharuman dan promosi Kota Ambon,” katanya.

Richard mengatakan, sudah saatnya dunia sepak bola Ambon, terutama PSA, bangkit meraih prestasi dan mewujudkan harapan masyarakat untuk berkiprah di liga nasional.

“Bakat olahraga di Ambon cukup banyak. Rata-rata atlet Maluku berasal dari Ambon. Salah satu potensi andalan atlet di sini adalah sepak bola, tetapi yang terjadi saat ini bagaikan kata pepatah hidup segan matipun tak mau, jadi sudah saatnya PSA bangkit lagi,” katanya.

Ia menjelaskan, masyarakat Ambon mengharapkan kehadiran PSA berkiprah kembali di berbagai kompetisi nasional.

“Potensi para pesepak bola andal di Ambon cukup banyak dan sangat menjanjikan jika dibina secara kontinyu agar kelak menggapai prestasi di level nasional dan internasional,” ujarnya.Q ant

KEHILANGAN SITUBONDO HILANG STNK nopol P 3195 ED, a/n Mohammat, Ds Trigonso RW 02/02, Kec. Asembagus, Situbondo.

No.838/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 2311 FB, a/n Mohammad, Ds/Kec. Bungatan RW 04/10, Situbondo.

No.839/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 2750 ET, a/n Miftah Kurnain, Kel. Dawuhan Parse RW 02/01, Kec. Kota Situbondo.

No.840/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 5458 FD, a/n Moh. Fauzan, Ds Paowan RW 02/02, Kec. Panarukan, Situbondo.

No.841/IMB/BI-II/2014

KONI-Dispora Sulsel Petakan Potensi Olahraga Makassar, Bhirawa Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) bersama Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sulawesi Selatan mencanangkan program pemetaan potensi Cabang olahraga di 24 kabupaten/kota se-Sulsel.

Wakil Ketua I KONI Sulsel Marzuki Wadeng, di Makassar, Selasa, mengatakan program ini sebagai upaya lebih meningkatkan kualitas atlet disetiap cabang olahraga. Hal ini juga dilakukan mengingat setiap daerah dalam hal SDM ataupun sarana dan prasarana memang tidak sama antara satu dan yang lain.

“Kita punya 24 kabupaten/kota. Jika setiap daerah bisa fokus membina minimal satu cabang maka tentu jauh lebih efektif. Kami yakin dengan program ini akan melahirkan banyak atlet unggulan yang dapat mengharumkan daerah ditingkat nasional hingga internasioal,”katanya.

Untuk pembagian cabang olahraga, kata dia, tentu saja berdasarkan sejumlah pertimbangan seperti kesediaan sarana dan prasarana, prilaku atau kepopuleran cabang olahraga di daerah tersebut hingga prilaku atau ketertarikan atlet terhadap cabang olahraga tertentu.

Seperti contohnya Kepulauan Selayar, selama ini memang dikenal gudangnya atlet sepak takraw sehingga cukup beralasan untuk lebih spesifik terhadap cabang tersebut.

Menurut dia, meskipun diberikan prioritas namun bukan berarti daerah yang

bersangkutan tidak bisa melakukan pembinaan untuk cabang olahraga yang lain.

Setiap daerah tetap diberikan hak membina cabang lain meskipun bukan menjadi prioritas.

“Kita tentu memahami keinginan daerah tetap membina cabang lain karena dipersiapkan tampil di Porda. Kami tidak melarang namun yang pasti cabang prioritas tetap menjadi fokus pembinaan,” jelasnya.

Wakil Ketua I KONI Pusat Mayjen Purnawirawan Suwarno, sebelumnya telah mendorong Pemprov Sulawesi Selatan dalam pembentukan basis olahraga per kabupaten guna meningkatkan kualitas atlet setiap cabang olahraga.

Sulsel yang terdiri dari 24 kabupaten/ kota, kata dia, tentu akan jauh lebih meningkat dalam hal prestasi olahraga jika bisa menyerahkan pembinaan satu cabang olahraga pada setiap kabupaten.

“Misalkan di Pangkep diminta fokus saja menangani cabang renang sementara Kabupaten Gowa untuk cabang dayung.

Jika ini bisa dilakukan maka Sulsel akan memiliki peluang menyumbangkan banyak atlet terbaiknya bagi timnas,” ujarnya ketika memantau kesiapan Sulsel sebagai penyelenggara PON 2020 beberapa waktu lalu.

Ketua Tim Penjaringan PON 2020 itu menjelaskan, usulan ini pada dasarnya telah diutarakan sejak lama meskipun sejauh ini belum mendapat respon yang menggembirakan.Q ant

Denpasar, Bhirawa Pelatih tinju Pelatihan Nasional (Pelatnas) mengirim dua atlet amatir Bali, Julio Bria dan Cornelis K Wangu ke Kejuaraan Tinju Internasional Nayang Open di Tiongkok pada 13-20 Juli 2014.

"Dalam kejuaraan tersebut Julio dan Cornelis tidak kami target khusus. Namun, harus tampil maksimal," kata pelatih tinju pelatnas, I Gusti Made Adi Swandana, di Denpasar, Selasa.

Dalam kejuaraan tinju tersebut akan menurunkan Julio sebagai spesialisasi kelas terbang (52 kg) dan Cornelis spesialisasi kelas layang (49 kg) itu.

Ia mengatakan kejuaraan tersebut merupakan bagian dari uji coba atau ajang pemanasan sebelum akhirnya kiprah di Asian Games XVII, di Incheon, Korea Selatan (korsel).

"Kejuaraan tersebut sekaligus untuk melihat perkembangan hasil latihan kedua atlet terutama setelah melakukan latihan

ist

Bali Raih Tujuh Medali di Surabaya Denpasar, Bhirawa Atlet menembak Bali meraih tujuh medali di Wali Kota Cup di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (22/6).

Manajer tim menembak Bali, Isro Firdaus, di Denpasar, Selasa, menyebutkan ketujuh medali itu terdiri dari tiga emas yang dipersembahkan Anak Agung Ayu Arisita Dewi dari

kelas “air pistol youth” putri, Kadek Rico Vergian (air pistol youth putra), dan Anak Aagung Raka (air pistol junior putra).

Kemudian tiga medali perak diperoleh I Ketut Sudiana (air pistol senior putra), Ni Wayan Marika Kusuma (air rifle senior putri), dan Putu Mia Loviani (air rifle youth putri).

Vice President Prepaid and Broadband Marketing Telkomsel, Ririn Widaryani, Vice President Corporate and Community Account Management Telkomsel, Primadi K. Putra didampingi Indra Sjafri menjelang acara final LOOP Soccer FunFest. nal LOOP Soccer FunFest, yang berlangsung secara serentak, Minggu (22/6). Di 12 kota tempat kompetisi berlangsung, yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung,

Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Samarinda, Makassar, Manado, dan Jayapura.

“Kami sangat senang dengan respon yang luar biasa positif akan program ini. Hal ini menunjukkan animo dari para LOOPers sangat besar terhadap sepakbola, dan kami pun akan terus mendukung kegiatan-kegiatan yang dapat bermanfaat bagi mereka. Saya ucapkan selamat kepada para pemenang dan mereka yang terpilih untuk mengikuti Elite Training Camp,” ungkap Vice President Corporate and Community Account Management-Primadi K. Putra, Selasa (24/6).

Ia menambahkan, selain berhadiah uang tunai bagi pemenang kompetisi, program ini juga memberikan kesempatan spesial bagi 100 permain terbaik untuk bergabung pada “Elite Training Camp” yang melibatkan Yayasan Mitra Garuda Jaya, dan akan dilangsungkan di Jakarta bulan Oktober 2014.

Sedangkan rangkaian program

kecepatan dan kekuatan pukulan," ujar Adi Swandana yang merupakan pelatih lulusan S2 olahraga itu.

Pihaknya mengatakan dengan dikirimnya dua atlet tersebut, lanjut dia, akan meningkatkan pengalaman bertanding dan menyiapkan mental atlet saat berlaga di Asian Games XVII nanti.

"Dengan jam terbang yang tinggi, dua atlet itu siap menghadapi lawan-lawan tangguh yang memilki karakter berbeda," ujarnya.

Ia menambahkan dalam ajang tersebut bertujuan ungtuk mengantisipasi gerakannya lawan saat berlaga di Asian Games nanti sehingga sudah lebih dahulu mengetahui kekuatan lawan.

"Kemungkinan besar dalam kejuaraan itu sejumlah atlet tinju yang akan turun di Asian Games dari sejumlah negara akan ikut ambil bagian," ujarnya.

Pihaknya optimistis kedua atlet tersebut mampu menyumbangkan medali ungtuk Indonesia.Q ant

Pelatnas) mengirim dua atlet amatir Bali ke Kejuaraan Tinju Internasional Nayang Open di Tiongkok.

Satu-satunya medali perunggu disumbangkan oleh Kadek Dwi Pertiwi dari kategori air rifle youth putri. “Hasil ini luar biasa bagi tim Bali terutama bagi penembak muda yang dipersiapkan ke PON Remaja,” ujarnya.

Firdaus mengungkapkan bahwa hasil tersebut membawa Bali berada di posisi ketiga

di bawah Jawa Timur dan Jawa Barat.

Hal Senada diungkapkan Sekretaris Umum Persatuan Menembak dan Berburu Indonesia (Perbakin) Provinsi Bali, Gede Kusuma Wijaya, bahwa prestasi itu akan membawa aura positif bagi atletnya dalam menghadapi PON Remaja di Surabaya pada Desember 2014.

“Target yang diharapkan

LOOP Pilih 100 Talenta Muda Sepakbola Terbaik Indonesia

Surabaya, Bhirawa Telkomsel menetapkan 100 peserta terbaik kompetisi untuk dapat bergabung di Elite Training Camp di Jakarta setelah digelar fi-

Saat ini SMANOR membina 11 cabang olahraga (Cabor) diantaranya adalah atletik, renang, selam, gulat, karate, silat, panjat tebing, judo, sepatu roda, sepak takraw dan bola voli pasir. Sedangkan pada O2SN di Jakarta lalu ada dua siswa SMP Jatim meraih emas di lompat jauh, yakni Jamaludin yang turun di lomba lompat jauh putra berhak meraih emas dengan lompatan sejauh 5,88m. Kemudian Vivi Allmahi Diana Rizki yang turumn di kelompok putri meraih juara pertama dengan lompatan 4.74m. Untuk medali perak diraih oleh Galih 50m dan perunggu. " Saat ditemui beberapa waktu lalu, Jamaludin mengaku tidak tahu kalau ada SMANOR, setelah dijelaskan kalau sekolah itu gratis dan siswa mendapat semua perlengkapan sekolah, pelajar kelas 2 di SMPN 3 Kota Kediri itu mengaku tertarik. "Saya malah baru tahu, tapi kelihatannya menarik juga," katanya.

Sementara itu, Kepala UPT SMANOR mengeskan, untuk bisa masuk ke SMANOR para siswa harus menunjukkan prestasi baik regional maupun nasional. Kemudian mereka akan menjalani tes fisik sesuai dengan cabor yang ditekuninya dan kemudian menjalan tes psikologi. "Tes masuknya memang sangat ketat, karena kami ingin mendapatkan bibit atlet potensial," katanya. Q wwn

LOOP Soccer FunFest, telah dimulai sejak Mei 2014 melalui sebuah aktivitas drop ball ribuan bola yang dilakukan secara serentak di 12 kota dan diikuti dengan masa registrasi serta penyisihan.

Respon yang didapatkan juga sangat tinggi baik di kalangan pelajar dimana terdapat lebih dari 800 tim dari tingkat SMP dan SMA yang ikut serta dalam kompetisi ini. “Selain Mini Soccer sebagai kompetisi utama, terdapat juga berbagai macam kompetisi lainnya baik melalui online (digital) maupun offline seperti Supporter Competition, Dance Competition, Photo Contest Competition, dan Juggling Competition,” ujarnya.

Bahkan sejak diluncurkan ke pasar bulan Maret yang lalu brand LOOP mendapat respon positif dari anak muda di seluruh Indonesia. Hingga kini Telkomsel fokus melakukan pendekatan sesuai dengan market interest kalangan youth antara lain melalui musik dan olahraga. Q riq

Ketua Umum Perbakin Bali untuk perolehan dua emas di PON Remaja akan dapat terwujud dengan hasil yang dicapai atlet saat ini,” ujarnya.

Pada kejuaraan di Surabaya itu, Pengprov Perbakin Bali mengirim 12 petembak muda dan 16 petembak senior. Kejuaraan itu sekaligus sebagai uji coba atau “try out” untuk atlet yang dipersiapkan ke PON Remaja.Q ant

PENGUMUMAN Bahwa berdasarkan Akta nomor 60 tanggal 13-06-2014, yang dibuat dihadapan DEVI CHRISNAWATI, SH, Notaris di Surabaya , telah diadakan peningkatan bentuk badan usaha dari Perseroan Komanditer CV. CAHAYA AURA KASIH yang berkedudukan dan berkantor pusat di Surabaya menjadi Perseroan Terbatas PT. CAHAYA AURA KASIH yang berkedudukan di Surabaya (Inbreng).

Sejak tanggal tersebut di atas, maka kekayaan asset dan hutang-hutang Perseroan Komanditer menjadi tanggung jawab Perseroan Terbatas PT. CAHAYA AURA KASIH, yang berkedudukan di Surabaya dan kepada seluruh rekanan, supplier, kreditur, apabila ada yang berkeberatan dapat menyampaikan kepada Direksi Perseroan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini disampaikan agar yang berkepentingan dan khalayak umum mengetahui. Bahwa perseroan bermaksud untuk meningkatkan bentuk badan usahanya menjadi Perseroan Terbatas PT. CAHAYA AURA KASIH, yang berkedudukan di Surabaya.

Surabaya, 23 Juni 2014

Rabu Kliwon 25 JUNI 2014

NASIONAL-POLITIK

KILAS NASIONAL

Puan Harapkan Ruhut Bawa Gerbong Dukungan Jakarta, Bhirawa Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani berharap langkah Ketua DPP Partai Demokrat Ruhut Sitompul yang menyatakan dukungan kepada pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla diikuti dengan membawa gerbong pendukungnya.

“Kami berharap dukungan Bang Ruhut ini sungguh-sungguh dan membawa gerbong pendukungnya,” kata Puan Maharani di Gedung MPR/DPR/DPDS RI, Jakarta, Selasa (24/6) kemarin.

Puan Maharani menegaskan, pernyataan dukungan yang disampaikan oleh Ruhut Sitompul di Jakarta, Senin (23/6) malam, tidak akan mengubah strategi pemenangan pasangan caprescawapres Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Strategi pemenangan pasangan Jokowi-JK, kata dia, sudah disiapkan dan dimatangkan sejak jauh hari, sedangkan pernyataan dukungan dari Ruhut Sitompul, baru disampaikan Senin kemarin.

“Pernyataan dukungan dari Bang Ruhut akan menambah panjang barisan pendukung Jokowi-JK,” katanya.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI ini menambahkan, dirinya tidak meragukan dukungan Ruhut kepada pasangan Jokowi-JK meskipun selama ini dia dikenal sebagai politisi yang kontroversial.

“Bang Ruhut ini bagian dari seseorang yang punya keyakinan untuk mendukung Jokowi-JK,” kata Puan.Q ant

Rangkap Jabatan Sumber KKN Jakarta, Bhirawa Rangkap jabatan, yakni pejabat yang juga pimpinan Parpol, menjadi sumber KKN dan nepotisme selama ini. Hal tersebut sudah terbukti dalam beberapa periode pemerintahan Indonesia. Untuk merombak hal buruk ini, pemerintahan baru nanti, harus menerapkan peraturan, melarang rangkap jabatan. Menteri yang duduk dalam Kabinet baru nanti, harus melepaskan jabatannya di Parpol.

“Rangkap jabatan no way.

Sebab hanya mendatangkan malapetaka dan sumber ketidakadilan,” demikian terlontar pendapat Prof. Siti Zuhro, guru besar riset LIPI dalam diskusi di MPR RI tentang Kabinet Pasca Pilpres 2014.

Hadir sebagai nara sumber lainnya, Hajriyanto Thohari, wakil ketua MPR RI dan Firmanzah staf khusus Presiden RI. Siti Zuhro lebih jauh, sebaiknya Menteri yang berasal dari Parpol, tidak diberi kursi di

kementerian basah. Seperti kementerian keuangan, perdagangan, ESDM, Agama.

Agar tidak timbul niatan buruk (korup) untuk berkolaborasi dengan partai asalnya. Seperti tragedi yang baru saja terjadi di kementerian Agama.

“Awal mula keterpurukan kita, buah dari rangkap jabatan bisa kita lihat dari maraknya nepotisme di daerah. Banten misalnya, bagaimana Gubernur Ratu Atut membangun kerajaannya,”

ist

Siti Zuhro

cetus Siti Zuhro.

Hajriyanto Thohari mengingatkan Presiden terpilih, bahwa dalam membentuk kabinet, Presiden memili ki hak prerogratif. Dalam arti Presiden punya hak penuh menentukan siapa siapa yang pantas dipilih jadi Menteri. Hendaknya Presiden tidak takut di- lengser-kan

istimewa

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat menerima mahasiswa yang tergabung dalam Center for Asia Leadership Initiatives, Harvard University, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (24/6) pagi.

SBY Prioritaskan Pilpres Jurdil Jakarta, Bhirawa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, meskipun dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 ini ia tidak menjadi pusat perhatian karena sudah memangku jabatan selama 2 (dua) periode, dalam sisa masa jabatannya dalam 4 (empat) bulan ini, ia akan memberikan prioritas untuk penyelenggaran pemilihan umum yang bebas dan adil, pembangunan demokrasi, stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial.

“Saya juga akan terus menyelamatkan Indonesia dari potensi ancaman global,” kata Presiden SBY saat menerima mahasiswa yang tergabung dalam Center for Asia Leadership Initiatives, Harvard University, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (24/6) pagi kemarin.

Presiden menilai, kunjungan

mahasiswa Harvard ke Indonesia itu pada waktu yang sangat menarik, karena selain baru saja menyelesaikan pemilihan parlemen, bulan depan Indonesia akan menyelenggarakan pemilihan Presiden.

“Kali ini, saya tidak di pusat perhatian karena saya akan menyelesaikan masa jabatan kedua. Presiden di Indonesia hanya diperbolehkan menjabat untuk dua periode berturutturut,” tutur Kepala Negara.

Dalam kesempatan itu, Presiden SBY menyatakan rasa bangganya atas prestasi yang dicapai Indonesia, dimana World Economic Forum (WEF) dalam sidang tahunannya di Manila, baru-baru ini, telah menyebut Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir mencapai “dasawarsa keemasan” berdasar luasnya capaian, dan imbas perubahan terhadap kemajuan bangsa.

Pansus DPRD Rekomendasi Alih Fungsi Lahan KKB Tidak lama lagi Gresik akan punya pasar ikan modern. Ini setelah Panitia Khusus (Pansus) DPRD Gresik merekomendasi alih fungsi lahan Klinik Konsultasi Bisnis (KKB) di Jl. Raya Bunder – Lamongan yang selama ini mangkrak untuk pasar ikan modern.

Terkait alih fungsi lahan KKB semuanya sudah beres.

Saat ini tinggal menunggu diusulkan pada rapat Paripurna mendatang. Selain itu, kerjasama KKB dengan PT Lumbung Putra Kalimantan (LPK) selaku pihak ke tiga, juga sudah sesuai ketentuan.

“Tidak ada masalah. Kami sudah melakukan kajian dan hasilnya semua lancar dan menjanjikan,” tutur Eddy Santoso, Ketua Pansus KKB DPRD Gresik.

Dengan adanya rekomendasi itu, berarti polemik KKB telah

atau impeachment, sebab Presiden sudah mendapat mandat langsung dari rakyat untuk menjalan kan tugasnya melaksanakan UU. “Presiden terpilih yang memiliki hak prerogratif, tidak usah takut terha dap tekanan pihak koalisi, dalam hal mem lih Menteri Menterinya. Karena Menteri yang tidak sesuai dengan kemampuannya akan mengancam program pembangunan yang akan dijalankan Presiden. Jangan sampai Kementerian Keuangan misalnya, dipegang oleh Menteri dari latar belakang bidang peternakan. Menteri UKM dipegang yang tidak ahli ber koperasi,” pesan Hajriyanto.

Menurut Firmansyah, Presiden terpilih nanti harus hati hati dalam menyusun program 100 hari kerja. Khususnya terkait dengan keuangan ne-

gara atau APBN yang mencakup APBN 2014 maupun APBN 2015. Sebab tantangan bukan hanya dari dalam negeri, perkembangan global bahkan menuntut penanganan ekstra. Apalagi pasar bebas ASIAN pada 2015 sudah makin dekat. Presiden baru harus sudah memiliki rancangan program matang dan ancang ancang untuk memasukinya.

“Melaksanakan visi misi program pembangunan, tak semudah ucapan dalam kampanye. Kabinet yang diben tuk harus dapat melaksanakan dan mewujudkan janji janji kampanye. Dalam forum internasional, Presiden tidak lagi didampingi seseorang. Sehingga harus mampu berbicara dan menjelaskan berbagai persoalan menyangkut kepentingan kawasan,” papar Firmanzah, staf khusus Presiden RI. Q ira

JK : Pemecatan Kader Golkar Berlebihan

Wiranto Mengaku Tak Berniat Kampanye Hitam Jakarta, Bhirawa Mantan Panglima ABRI Jenderal (Purn) Wiranto mengaku tidak berniat melakukan kampanye hitam atas capres Prabowo Subianto terkait pernyataannya yang menyebut Prabowo diberhentikan karena kasus pelanggaran HAM. “Saya telah memberikan penjelasan secara proporsional kepada Bawaslu, intinya adalah tidak ada niat, itikad maupun keinginan saya untuk melakukan kampanye hitam, karena saya paham bahwa kampanye hitam itu tidak dibenarkan,” katanya seusai diperiksa Badan Pengawas Pemilu di Jakarta, Selasa (24/6) kemarin.

Dia menjelaskan pada saat menyampaikan rilis terkait pemberhentian Prabowo Subianto dari Pangkostrad karena kasus penculikan aktivis 1997-1998.

“Saya memberikan press rilis waktu itu, karena saya harus menjelaskan atas dorongan, atas permintaan, dan atas keinginan berbagai pihak karena saya sebagai Menhankam/Pangab waktu itu,” jelas Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) itu.

Dia juga mengaku permintaan rilis tersebut dilakukan atas permintaan tim kampanye pasangan calon Prabowo-Hatta.

“Juga dari tanya jawab Pak Prabowo dan Pak Jokowi saat debat pertama itu disampaikan beliau (Prabowo) bahwa soal (pelanggaran) HAM, masa lalu, ‘tanyakan saja pada atasan saya’,” ujarnya.

Wiranto diperiksa Bawaslu terkait dugaan pelanggaran kampanye, khususnya upaya menjatuhkan lawan, dengan melontarkan pernyataan bahwa penculikan aktivis dilakukan atas inisiatif Prabowo, bukan perintah Wiranto sebagai Panglima ABRI saat itu.Q ant

9

berakhir. Polemik itu terjadi sebab cantolan hukum yang digunakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik ternyata tidak tepat dan dimentahkan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). Sehingga, Pemkab harus kembali membuat Feseability Study (FS) dan membutuhkan waktu lama.

“Semua sudah beres. Aturan dan FS yang diserahkan kepada kami sudah sesuai aturan yang disarankan Kemendagri saat konsultasi,” jelas Eddy Santoso.

Dikatakan, dari hasil klarifikasi bersama antara Satu-

eri/bhirawa

Rapat Pansus DPRD Gresik soal alih fungsi lahan Klinik Konsultasi Bisnis (KKB) beberapa waktu lalu.

an Kerja Perangkat Daerah (SKPD) materi kerjasama yang disampaikan tidak ada masalah. Sehingga, pihaknya memutuskan untuk membawa hasil FS yang dimiliki DKPP ke rapat paripurna.

Terkait dengan adanya fiksi dalam tubuh pansus yang menginginkan adanya persetujuan asset menurut Eddi itu biasa.

Namun, sesuai dengan arahan yang diterimanya, dewan hanya berhak memberikan persetujuan pada perjanjian kerjasamanya saja.

“Tidak ada itu persetujuan asset. Yang ada sesuai dengan PP nomor 50 tahun 2007 dan Permendagri nomor 22 tahun 2009 hanya kerjasama saja,” terang Eddy Santoso.

Hal senada juga disampaikan anggota Pansus KKB Moh Syafi’ AM. Pihaknya mengakui kalau seluruh berkas kerjasama sudah sesuai dengan aturan yang ada. Sehingga, perjanjian ini bisa diparipurnakan.

“Semuanya sudah jelas. Dalam perjanjian ini Pemkab mendapatkan asset baru dan ditambah PAD sebesar 23 milliar selama 30 tahun,” ujarnya. Namun, tambah dia, terkait dengan apakah nanti ini disetujui atau tidak itu tergantung pada kesepakatan di paripurna. Yang jelas, aku dia, saat ini pansus menganggap hal ini tidak ada masalahan dan bisa dilakukan persetujuan.

“Kalau urusan setuju atau tidak itu terserah paripurna. Yang pasti menurut kami sudah sesuai aturan,”katanya. Q eri.adv

Kepemimpinan SBY Jadi Inspirasi Pimpinan delegasi Asia Leadership Trek, Center for Asia Leadership Initiatives, Universitas Harvard, Amerika Serikat Andi Sparinga menilai, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merupakan tokoh penting, bukan saja bagi bangsa Indonesia melainkan juga dunia.

Menurut Andi, dunia telah menghargai dan menganugerahi peran penting dan sumbangan Presiden SBY baik di dalam negeri maupun kancah internasional. Yang lebih penting lagi, kata Andi, bagi Indonesia, Presiden SBY telah memimpin pembangunan eko nomi, dan memimpin demokrasi melalui stabilitas politik yang berkelanjutan. Presiden SBY juga telah dengan gigih mendorong terciptanya perdamaian di kawasan maupun di mas yarakat internasional.Q ist

Bandarlampung, Bhirawa Calon wakil presiden M Jusuf Kalla menilai Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar bertindak berlebihan dengan memecat para kadernya yang memiliki perbedaan pandangan untuk mendukung pasangan Jokowi-Jusuf Kalla.

“Ini terlalu, berlebihan.

Dalam politik biasa berbeda pandangan, itu biasa saja,” kata cawapres pasangan Joko Widodo itu di Bandarlampung, Lampung, Selasa (24/6) kemarin.

Cawapres M Jusuf Kalla bersama Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri melakukan kampanye di Bandarlampung.

Sebelumnya DPP Partai Golkar memberhentikan kadernya yang mendukung pasangan capres Jokowi-Jusuf Kalla. Mereka yang dipecat adalah Nusron Wahid, Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Poempida Hidayatullah. Sementara satu orang kadernya, yakni Anwar Adnan Saleh diberhentikan sementara.

Menurut Jusuf Kalla pemecatan tersebut sama persis dengan tindakan Ketua Umum DPP PG Akbar Tan-

djung pada tahun 2004 yang memecat 13 kadernya, yakni Fahmi Idris dan kawankawan karena mendukung capres SBY-JK. Menurut Jusuf Kalla berbeda pandangan politik sebenarnya hal yang biasa.

“Ini, mereka itu mendukung mantan ketua umumnya, apanya yang salah?

Mana lebih logis dan yang masuk akal? Orang yang mendukung mantan ketua umumnya atau yang memilih ketua umum parpol lainnya?” kata Jusuf Kalla.

Menurut dia, pasti nanti pada konggres berikutnya akan ada pergantian pengurus. Jusuf Kalla menegaskan berdasarkan pengalaman 2004, nanti para kader Golkar yang dipecat akan menjadi pemimpin.

Karena mereka telah tertuju belum berani ambil resiko.

“Dalam politik memang setiap keputusan atau kebijakan pasti ada resiko. Ini sama dengan Pilpres 2004, waktu itu DPP PG juga banyak memecat kadernya. Tetapi begitu pergantian pengurus ya semua itu gantian lagi,” kata mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar ini. Q ant

antara foto

Cawapres nomer urut 2 Jusuf Kalla saat berorasi pada Kampanye Nasional Pilpres 2014 Jokowi-JK di Lapangan Merah, Enggal, Bandar Lampung, Selasa (24/6).

Pemkab Lumajang Larang Peredaran Miras Selama Ramadan Guna turut memberikan rasa aman dan nyaman khususnya selama melaksanakan ibadah puasa, Pemkab Lumajang bersama jajaran terkait bertekad segala aktivitas Penyakit Masyarakat (Pekat) berupa perjudian, prostitusi maupun peredaran Miras menjadi sangat minim. Khusus untuk peredaran minuman berkadar alkohol, Pemkab Lumajang melarang beredar selama bulan suci mendatang. ‘’Peredaran miras dengan kadar alkohol berapapun dilarang keras selama Ramadan,’’ tegas Wakil Bupati Lumajang Drs H Asat Malik, Mag. Dikatakan pejabat yang juga pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Al Maliki di Kecamatan Sukodono ini, berapapun golongannya, yang jelas selama Ramadan mendatang di Lumajang harus nol persen miras.

“Ini artinya tidak boleh ada miras yang beredar sehingga menganggu kesucian bulan Ramadan,’’ tandasnya. Apalagi, Miras itu menjadi pangkal se-

gala bentuk perbuatan yang mengarah ke unsur kejahatan.

Lebih lanjut As’at Malik mengungkapkan dengan diterapkannya nol persen Miras di Kabupaten Lumajang selama Ramadan, maka apapun bentuk jual-beli miras akan dipantau ketat.

“Dan, pemantauannya menjadi tugas unsur kepolisian dalam hal ini Polres Lumajang yang melakukan koordinasi dengan jajaran Satpol PP,’’ paparnya. Seraya menambahkan pihaknya juga tidak mentoleransi apakah peredaran Miras berkedok mengantongi

yat/bhirawa

Jajaran Muspida Lumajang foto bareng dalam satu acara memberikan rasa aman kepada masyarakat.

yat/bhirawa

Drs As’at Malik ijin atau yang lainnya. ‘’Sebab ini telah disampaikan peredaran Miras tetap dilarang selama bulan suci,’’ tambahnya.

Untuk penerapan pengawasan maupun sanksinya nanti, maka itu menjadi tugas polisi dan Satpol PP. Selama Ramadan, Wabup Lumajang juga menginstruksikan kepada aparat Satpol PP untuk mempergencar pengawasan peredaran Miras ini diberbagai tempat.

“Termasuk juga yang berkaitan dengan jam buka tutup operasional tempat hiburan,’’ katanya. Dimana, selama ramadan operasional hiburan juga akan diatur. Sebagai contoh karaoke dan kafe yang ada di Lumajang akan diatur jam buka tutupnya. Demikian pula untuk rumah makan, kami mengimbau untuk membuat penutup agar tidak terlihat dari luar. Karena hal itu akan mengganggu kenyamanan ibadah bagi yang berpuasa. ‘’Ya kalau pemilik warungnya muslim, lebih baik tutup saja,’’ tegas Asat Malik Wabup. Q yat*

EKONOMI - BISNIS

10 Kurs JUAL

BELI

USD

12,031.00

11,911.00

SGD

9,637.14

9,540.25

EUR

16,360.96

16,195.39

JPY

11,796.25

11,676.31

GBP

20,487.59

20,282.05

sumber: Bank Indonesia (24 Juni 2014)

RAGAM EKBIS

Minta Pemerintah Tekan Harga Kebutuhan Pokok Surabaya, Bhirawa Pernyataan Kepala Disnak Jatim, Maskur yang menganggap kenaikan harga 10% persen masih wajar, mendapat tanggapan beragam. Namun intinya masyarakat berharap pemerintah bisa menekan kenaikan harga kebutuhan pokok.

Menurut Hamidah, naiknya harga kebutuhan pokok menjelang Bulan Ramadan membuatnya harus berfikir keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Suami saya seorang kernet truk dan saat harga naik saya harus menghitung penghasilan sehari-hari. Jika sebelumnya seminggu bisa memasak ayam goreng 2 kali, saat ini hanya bisa satu kali,” ujar warga Sidosermo, Selasa (24/6) saat ditemui Bhirawa di Pasar Krempyeng Sidosermo Surabaya. Ia berharap pemerintah bisa mengendalikan kenaikan harga, terutama untuk pemenuhan makanan empat sehat lima sempurna yang saat ini harganya terus naik. “Kalau mau empat sehat lima sempurna setiap hari bisa membutuhkan sekitar Rp.50 ribu. Dengan uang sebesar itu setiap hari, anak bisa-bisa tidak sekolah pak. Paling beli daging 1/4 kg dua minggu sekali, lainnya, anak-anak dan suami makan sayur, tahu, dan tempe saja,” jelasnya.

Sedangkan Aminah saat ditemui di Pasar Bendul Merisi mengatakan kenaikan tersebut dianggapnya sangat wajar, karena pedagang juga memerlukan keuntungan ganda ketika Idul Fitri. “ Saya memaklumi, karena bakul (pedagang) juga membutuhkan untung untuk menyambut Idul Fitri. Tapi saya pribadi masih berharap kenaikan jangan sampai terlampau tinggi. Kalau naik sekitar Rp 1.000-Rp 2.000, masih wajarlah. Tapi kalau sudah lebih dari Rp 5.000, memang sangat mempengaruhi uang belanja yang diberikan suami,” tutur wanita berkacamata ini. Q wil

PNS, TNI dan Polri Wajib Ikut BPJS Surabaya, Bhirawa Berdasarkan Permendagri 37/2014 PNS, TNI dan Polri dan perjabat non PNS seperti gubernur, wagub, bupati, walikota wajib ikut BPJS Ketenaga Kerjaan yang danannya ditanggung oleh APBN dan APBD. Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Jatim Rizani Usman kepada wartawan di Surabaya, mengatakan pendirian trauma center ini sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada peserta, terutama menjelang bergabungnya anggota TNI, Polri dan PNS dalam kepesertaan.

“Mulai 1 Juli 2014 mendatang, anggota TNI, Polri dan PNS akan resmi menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Bertambahnya jumlah peserta yang begitu banyak harus diimbangi dengan pelayanan yang lebih baik,” ungkapnya. Ditemui usai pembukaan pelatihan “safety riding” atau keselamatan berkendara yang diikuti 450 pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan, Rizani belum bisa memastikan tambahan jumlah peserta dari masuknya anggota TNI, Polri dan PNS tersebut.

Menurut ia, untuk anggota TNI, Polri dan PNS dari instansi pemerintah pusat, termasuk pejabat pemerintah nonPNS, pembayaran iuran ditanggung APBN. Sedangkan untuk PNS daerah, iuran ditanggung pemprov atau pemkab/pemkot (APBD). “Yang jelas jumlahnya puluhan juta peserta di seluruh Indonesia. Kami telah menginstruksikan 16 kantor cabang dan delapan kantor cabang perintis (kantor unit pelayanan) di Jatim untuk menjalin kerja sama dengan rumah sakit pemerintah dan swasta di wilayah kerjanya masingmasing,” ujarnya. Q ma

Rabu Kliwon, 25 JUNI 2014

Harga Aluminium Dunia Merosot, ALMI Raih Profitabilitas 87% Surabaya,Bhirawa Harga aluminium dunia sepanjang 2013 lalu terus merosot. Turunnya harga rata-rata aluminium internasional yang berdasarkan London Metal Exchange – LME, red itu sempat juga memukul produsen aluminium nasional PT Alumindo Light Metal Industry Tbk (ALMI).

“Tahun 2013 lalu memang tahun yang penuh tantangan bagi perekonomian dunia, termasuk Indonesia.

Tapi bagi ALMI, kondisi itu membawa hasil raihan profitabilitas yang baik dengan perolehan laba naik 87 persen pada tahun 2013,” ujar Presiden Direktur ALMI Alim Markus, Selasa (24/6) siang. Dikatakan, pada tahujn 2013 lalu, harga aluminium dunia mengalami penurunan hingga 8,6% menjadi USD1.846/ton atau setara dengan Rp 20.306.000/ton (1:11.000). Padahal, di tahun 2012 lalu, harga per ton aluminium dunia masih sebesar USD2.020 atau sekitar Rp 22.220.000/ton.

Alim mengungkapkan, pada tahun 2013, ALMI sukses membukukan nilai penjualan sebesar Rp 2,87 triliun dengan profitabilitas positif.

Laba kotor di tahun 2013 tercatat naik sebesar 47% menjadi Rp 173,4 miliar. “Itu setara dengan marjin kotor sebesar 6,0 persen,” jelas Alim.

Demikian halnya dengan laba tahun berjalan di tahun 2013. Alim menyebut, ada peningkatan sebesar 87% dari tahun sebelumnya, menjadi sebesar Rp 26,1 miliar yang setara dengan

trie diana/bhirawa

Presiden Director ALMI DR Alim Markus didampingi Alim Prakasa selaku Executive Managing Director INAI dan Sofianto Djunaedi selaku Director PT Alumindo Light Metal Industri Tbk melihat buku laporan tahunan usai menghadiri RUPS dan Public Expose di Sky Ballroom Fave Hotel MEX Building Surabaya,Selasa (24/6).

marjin bersih sebesar 0,9%. Selanjutnya, di Triwulan I/2014, penjualan ALMI mengalami peningkatan dengan

DATA LAPORAN KEUANGAN Kinerja Keuangan (Jutaan Rp)

Q1 2014

Q1 2013

2013 (diaudit)

2012 (diaudit)

Nilai penjualan Laba Kotor Laba Tahun Berjalan

926.582 62.475 11.318

789.097 41.414 9.831

2.871.313 173.441 26.119

3.221.635 118.293 13.949

Kuantitas Penjualan (dalam ton)

7.793 17.285 25.078

8.461 19.244 27.706

31.994 66.971 98.965

33.532 84.468 118.000

*) belum termasuk penjualan al. Ingot Q1 2014 sebanyak 5.929 ton

nilai penjualan sebesar Rp 926,6 miliar dan kuantitas sebanyak 31.007 ton (termausk penjualan al.ingot).

“Pada tabel bisa dilihat bahwa laba kotor pada Triwulan pertama tahun 2014 meningkat 51 persen, tercatat sebesar Rp 62,5 miliar atau setara marjin kotor sebear 6,7 persen, dibandingkan laba kotor pada periode yang sama tahun 2013,” katanya.

Meski demikian, Alim mengakui, pengaruh turunnya harga rata-rata aluminium dunia sempat mencatatkan penjualan pada tahun 2013

sebesar Rp 2,87 triliun atau menurun sekitar 11% dibanding nilai penjualan tahun 2012. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya harga rata-rata aluminium internasional, berdasar London Metal Exchange – LME, red) yang merupakan acuan bisnis aluminium global. “Bahwa pada tahun 2013 harga rata-rata itu turun 8,6 persen, menjadi USD1.846 per ton dibanding tahun 2012 yang mencapai besaran USD2.020 per ton,” ujarnya. Semoga anda banyak rejeki. Q ma.riq

Angkutan Udara dan KA Jadi Primadona Baru Mudik Lebaran Tahun Ini Melonjak Paling Tinggi Pemprov, Bhirawa Mudik menggunakan angkutan udara dan kereta api (KA) menjadi gaya hidup baru sejumlah masyarakat Indonesia. Hal itu dilihat dari prediksi jumlah kenaikan pengguna pesawat terbang dan KA mengalami kenaikan yang paling tinggi dibanding moda transportasi lainnya.

Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Dishub dan LLAJ) Provinsi Jatim, jumlah pemudik saat lebaran nanti naik 3,18 persen dibanding tahun lalu. Atau dari 6,9 juta orang meningkat menjadi 7,18 juta orang.

Dari jumlah itu, pengguna angkutan udara naik paling tinggi mencapai 12,5 persen atau sebanyak 931.015 penumpang. Padahal tahun lalu jumlah penumpang sebanyak 831.263 orang. Dan 2012 lalu hanya 787.321 penumpang.

Kenaikan juga terjadi pada

KA yang mencapai 10,5 persen dari jumlah pemudik tahun lalu. Diperkirakan jumlah pemudik yang menggunakan KA mencapai 675.401 orang. Pada 2013 lalu hanya 610.458 orang dan 2012 lalu mencapai 775.986 penumpang.

Naiknya jumlah penumpang ini, menurut Kepala Dishub dan LLAJ Provinsi Jatim, Ir Wahid Wahyudi MT, kemungkinan disebabkan adanya perbaikan ekonomi masyarakat. Sehingga angkutan cepat yang relatif mahal bukan hanya dikuasasi oleh kalangan menengah atas, tapi

sudah menjadi kebutuhan semua lapisan masyarakat.

“Ke depan, kereta api ingin memposisikan diri sebagai tulang punggung angkutan darat. Makanya PT KAI terus melakukan perbaikan seperti membangun double track hingga menciptakan pelayanan yang memuaskan bagi konsumen seperti pemasangan AC ditiap gerbongnya,” kata Wahid, ditemui disela-sela acara Rapat Koordinasi Kesiapan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2014 di Provinsi Jatim, di Empire Palace Surabaya, Selasa (24/6).

Dalam rakor tersebut, kata Wahid, Dishub mengundang seluruh stakeholder baik tingkat provinsi maupun kabupaten/ kota, termasuk unsur-unsur Pemerintah Pusat di Jatim.

Tujuannya untuk mengkoordinasikan semua persiapan masa angkutan lebaran 2014. Q iib

Disbudpar Jatim Latih Manajemen Desa Wisata Pemprov, bhirawa wilayah antara lain pemerataan keSebanyak 50 orang yang merupakan sempatan kerja, peningkatan pendakelompok sadar wisata 15 besar hasil patan masyarakat serta peningkatan seleksi administrasi di tingkat Jatim pendapatan daerah. kini telah mengikuti kegiatan pelatihan “Berpedoman pada hal tersebut manajemen desa wisata yang sudah dimaka salah satu rencana strategis laksanakan selama di Hotel Vanda GarPemprov Jatim melalui Disbudpar Jadenia Trawas, Mojokerto awal Juni lalu. tim dalam pengembangan pariwisata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwidi jatim adalah menyelenggarakan pelsata (Disbudpar) Jatim, Dr H Jarianto atihan manajemen desa wisata di jaMSi mengatakan, pengembangan desa tim,” katanya. Kepala Bidang PengemDr H Jarianto MSi wisata juga harus memperhatikan kebangan Sumberdaya Pariwisata mampuan dan tingkat penerimaan masyarakat (PSDP) Disbudpar Jatim, Dra Rosmiati MM setempat yang akan dikembangkan menjadi desa menambahkan, maksud pelatihan ini diantaranwisata tersebut. “Hal ini untuk mengetahui kar- ya menggerakkan laju pertumbuhan ekonomi di akter dan kemampuan masyarakat yang dapat daerah, melestarikan sumber daya alam dan dimanfaatkan dalam pengembangan desa wisa- budaya di daerah, meningkatkan kesejahteraan ta,” katanya, di surabaya (24/6). hidup serta memberdayakan masyarakat sekiIa berharap, perkembangan industri pariwi- tar / lokal, dan menambah jumlah daerah tusata mempunyai dampak bagi ekonomi suatu juan wisata di daerah Jatim. Q rac

hilmi husein/bhirawa

Wali Kota Pasuruan H Hasani bersama istri usai meresmikan Carrefour di tahun 2011 silam. Kota Pasuruan sendiri akan memiliki kembali sebuah mall yang rencananya di bangun di sekitaran Jalan Raya Soekarno Hatta.

Mal Percepat Perekonomian Rakyat Pasuruan, Bhirawa Perekonomian sebuah daerah akan semakin tumbuh seriing berkembangnya suatu jaman. Hal itu terlihat di Kota Pasuruan yang luasanya 35,29 KM2 terbagi menjadi empat kecamatan tersebut sebentar lagi bakal memiliki kembali mall pusat perbelanjaan terbesar.

Wali Kota Pasuruan, H Hasani mengatakan dibangun mall ini akan mempercepat perekonomian Kota Pasuruan. Pasalnya, pembangunan mall tentunya akan menyerap banyak tenaga kerja di Kota Pasuruan.

“Pembangunan mall akan semakin meramaikan Kota Pasuruan dan bisa menyerap tenaga kerja di Kota ini.

Mall juga akan mempercepat perekonomoian Kota Pasuruan,” ujar H Hasani, Selasa (24/6).

Saat ini Kota Pasuruan sudah mempunyai dua pusat perbelanjaan terbesar.

Hipermart Giant Poncol Mall di Jalan Wachid Hasyim dan Carrefour yang be-

rada di Raya Jalan Soekarno Hatta. Menurut Hasani, pembangunan mall itu saat ini masih dalam tahap proses negoisasi dengan calon investor. Rencananya mall tersebut akan dibangun di sekitaran Jalan Raya Soekarno Hatta. Memang rencana pembangunan mall itu baru dalam proses penawaran kepada investor.

Sedangkan, persetujuan dari dewan masih belum.

“Yang saya maksudkan mall ini adalah mall seperti di kota-kota besar yakni mall di Kota Surabaya atau di Kota Malang. Sudah dua kali kami berjumpa dengan investor. Jika bertemu lagi saya akan menyuruh mereka buat proposal. Jika proposal sudah masuk, setidaknya akan dibahas lagi dengan tim dan dibicarakan dengan dewan,” tandas Hasani. Selain membangun mall, Pemkot Pasuruan juga akan membangun Food Court. Sedangkan lokasi pembangunannya di water tower tepatnya di alun-alun utara Kota Pasuruan. Q hil

Produksi Susu Terdesak Pembangunan Kota

Peternak Pilih Ubah Kandang Jadi Homestay Pesatnya perkembangan pariwisata di Kota Batu ternyata berdampak para produksi susu sapi di kota ini. Pembangunan obyek pariwisata dan hotel mengakibatkan produksi susu sapi sulit berkembang atau mengalami stagnan. Banyak para peternak kesulitan membangun kandang sapi.

anas bahtiar/bhirawa

Para peternak sapi perah di Desa Oro-Oro Ombo, Kota Batu, mengaku kesulitan untuk meningkatkan produksi susu sapi.

Bahkan di antara mereka banyak yang merubah kandang sapi mereka menjadi rumah peristirahatan atau home stay. Padahal permintaan susu sapi di kota Batu terus mengalami peningkatan.

“Dari tahun ke tahun jumlah produksi susu sapi perharinya tidak mengalami perubahan atau stagnan pada angka 16.500 liter.

Kandang sapi dan populasi sapi sebanyak 4300 sapi perah terus

terdesak dengan pembangunan hotel dan tempat-tempat wisata.

Kondisi ini berbanding terbalik dengan peningkatan permintaan susu sapi di Kota Batu,”ujar peternak sapi perah di Desa Oro-Oro Ombo, Ismail Hasan, Selasa (24/ 6). Ismail menjelaskan bahwa Desa Oro-Oro Ombo dulu merupakan sentra penghasil susu sapi.

Namun dengan perkembangan wisata di Kota Batu yang pesat,

kondisi saat ini sudah berubah.

Banyak peternak yang sudah beralih profesi ke penyedia jasa pariwisata. Padahal susu sapi juga menjadi ikon dari Kota Batu selain apel.

Selain berkurangnya jumlah kandang, kenaikan harga sapi perah impor juga menjadi salah satu penyebab stagnannya produksi susu. “Harga sapi impor sekarang sangat mahal, sekitar Rp 35 juta hingga Rp 40 juta perekornya, ini juga mengakibatkan banyak peternak yang enggan untuk menambah jumlah sapi mereka,”jelas Ismail.

Kondisi ini dimanfaatkan oleh tengkulak-tengkulak susu dengan memasukkan susu dari luar kota

untuk memenuhi kebutuhan susu di Kota Batu. Apalagi permintaan susu di Kota Batu saat ini masih sangat tinggi. “KUD Batu membuat olahan pasteurisasi 2 ton per harinya. Begitu juga dengan yogurt jumlah permintaannya juga lumayan tinggi,” ujarnya.

Karena itu, Ismail Hasan meminta kepada pemerintah untuk mengatur sistem penerimaan susu di Kota Batu yang harga per liternya mencapai Rp 4300. Kondisi saat ini distribusi susu bisa dengan bebas dilakukan. Padahal banyak juga susu yang beredar merupakan susu yang kualitasnya di bawah standart. Dengan pengaturan tersebut, diharapkan susu yang beredar bisa terawasi. Q nas

Rabu Kliwon 25 JUNI 2014

SAMBUNGAN

11

Tiga Tahun Hidup di Kandang Kambing

Diduga Gunakan Ijazah Palsu, Warga Minta Caleg Terpilih Dicoret

l Sambungan hal 1

l Sambungan hal 1

mendirikan bangunan ala kadarnya dari bambu untuk sekadar berlindung,” ucap pria bertubuh kurus itu, Selasa (24/6).

Kondisinya gubuk yang dihuni Kajad hanya berukuran 2x4 m2 dengan dinding bambu dan atap seng bekas, serta plastik.

Lantainya tanah, tanpa dilengkapi pintu.

Ketika hendak memasuki ruangan, harus merunduk agar tidak tersangkut rumbairumbai yang terpasang di depan pintu masuk. “Agak merunduk, awas kepalanya kalau tersangkut,” tutur Kajad.

Praktis Kajad setiap malam terbiasa tidur bersama kambing dan ayam, hanya tempat tidur bambu panjang yang menandai antara tempat tidurnya dengan kandang. Tempat tidurnya kecil seukuran badan, yang hanya bisa untuk menampung satu orang. Di atasnya masih dibagi dengan dua ekor ayam. “Ya hanya kucing-kucing ini yang setiap hari menemani tidur saya,” imbuh Kajad sambil mengelus beberapa kucing liar yang dipeliharanya.

Kajad juga menuturkan, untuk memenuhi kebutuhan makanan dia jarang memasak, namun memilih membeli nasi bungkus dari warung. Untungnya, kendati sudah berumur, tapi semangat bekerjanya masih tinggi. Selain hidup dari hasil menjual daun-daun pisang, ia masih mampu bekerja serabutan, seperti bersih-bersih lingkungan rumah warga yang kebetulan menyuruhnya atau bekerja di sawah. Hanya saja setahun terakhir ini pekerjaan yang berat-berat sudah ditinggalkan karena faktor usia dan kesehatan yang mulai menurun. Tapi, untuk sekadar menggembala kambing-kambingnya masih bisa dilakukan di sepanjang jalan dekat sawah. “Kalau siang mencari rumput ke desa sebelah,” ujarnya.

Diakui Kajad, dirinya beberapa kali mendapat bantuan uang dari pemerintah lewat desanya. Uang yang diterimanya tidak langsung dihabiskan untuk membeli kebutuhan sehari-jhari, melainkan dibelikan ternak kambing dan sisanya dibelikan ayam. Untuk itu, awalnya Kajad memiliki seekor kambing, hingga sekarang sudah bertambah menjadi enam ekor, tiga ekor kambing dewasa, dan tiga ekor masih anakan.

Kajad mengaku tidak sering menjual kambing piaraannya. Melainkan dijual apabila benar-benar membutuhkan seperti untuk berobat penyakit yang selama ini dideritanya. Disampaikannya, penyakit yang menempel di tubuhnya sudah puluhan tahun diderita, seperti sesak nafas, pinggang terasa pegal, dan sering merasa gatal-gatal.

“Saya jual kalau butuh untuk berobat, kalau untuk makan sehari-hari cukup hasil dari bekerja seadanya,” pungkas Kajad. n ris

ijazah palsu ini. Sebagai warga dapil dua kami menolak caleg yang menggunakan ijazah palsu,” kata Eko Wahyudi, Selasa (24/6).

Dia juga menuntut caleg dari partai berlambang mercy itu dicoret dari caleg terpilih sebelum dilakukan pelantikan. Sebab seorang wakil rakyat tidak boleh membohongi rakyatnya dengan menggunakan ijazah palsu.

“Kami minta A Kurdi dicoret dari caleg terpilih, karena diduga menggunakan ijazah palsu,” terangnya.

Ditegaskannya, ijazah setingkat SMP dan SMA milik A Kurdi diduga palsu. Sebab, Eko mengaku telah mengkroscek ke lembaga pendidikan yang menerbitkan ijazah caleg tersebut, yakni Yayasan Pendidikan Mu’awanah dan Yayasan Attohiriyah di Jakarta. Hasil penelusurannya, lembaga pendidikan tersebut mengaku tidak pernah menerbitkan ijazah setingkat SMP dan SMA, karena lembaga tersebut tidak punya izin operasional SMP dan SMA. “Kami sudah mengkonfirmasi ke yayasan tersebut. Yayasan itu hanya memiliki izin operasional SD, sedangkan SMP dan SMA tidak ada,” terangnya.

Dia juga menilai, KPU dan Dinas Pendidikan tidak serius dalam melakukan verifikasi berkas caleg utamanya dalam penggunaan ijazah ini sehingga terjadi peng-

Lagi, Perusahaan Diduga Buang Limbah l Sambungan hal 1

pabrik SP,” kata Ainul, Selasa (24/6).

Untuk mengetahui hasil uji lab, kata dia, dibutuhkan waktu sampai 10 hari kerja.

“Banyak parameter yang perlu diujikan seperti BOD (Biological Oxygen Demand), COD (Chemical Oxygen Demand), TSS (Total Suspended Solid) dan minyak lemak. Ini bisa diketahui hanya dari hasil lab yang diujikan di lab Perum Jasa Tirta I,” tuturnya.

Untuk langkah selanjutnya, Ainul me­ negaskan jika hasil lab terbukti itu limbah identik milik pabrik SP, maka pihaknya akan memberikan sanksi administratif. Sanksi itu bisa berupa surat teguran atau peringatan.

Sedangkan Koordinator Garda Lingkungan Jatim Didik Harimuko menambahkan, sangat disesalkan jika pabrik SP buang limbah hingga meluber ke lahan warga. “Mereka itu punya IPLC (Izin Pembuangan Limbah Cair). Jadi kalau buang limbah sesuai prosedur sudah pasti legal. Namun jika sengaja buang ke lahan kosong dan meluber ke lahan warga, pasti ada maksud lain,” ujarnya.

Ia menjelaskan, lahan warga ini diapit pabrik di sisi kanan kiri. Bisa jadi, ada dugaan juga kalau pabrik ingin menganggu warga agar tidak betah dan mau menjual lahannya ke pabrik karena memang lokasinya cukup strategis.

“Kalau memang ingin membeli lahan warga, cara-cara mengganggu dengan buang limbah ini trik lama. Namun, dampak lingkungannya ini yang harus diperhatikan serius karena kondisi tanah bisa rusak,” tegasnya.

Sebelumnya warga yang rumahnya terdampak limbah, Tri Harsono mengungkapkan adanya limbah yang dibuang pabrik minyak ini awalnya berwarna cokelat pekat dan beberapa hari setelahnya menjadi hitam. Akibatnya, luberan limbah yang menggenangi lahan warga membuat ikan yang berada di kolam warga mati dan pohon pisang menjadi mengering.

Ia menyesalkan perbuatan pabrik yang diduganya sengaja membuang limbah ke area lahan kosong milik pabrik yang berbatasan dengan lahan warga. “Mereka membuang limbah melalui pipa ke lahan mereka sendiri tapi luberannya masuk ke lahan warga yang memang kanan kirinya dikelilingi area pabrik,” ujarnya.

Menurut dia, kejadian serupa pernah terjadi lima tahun silam pada 2009 silam. Saat itu, proses penyelesaian masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Namun karena sudah kedua kalinya, ia pun meminta Tim Patrol Air bisa menindak tegas perusahaan nakal tersebut. n rac

Tak Favoritkan Satu Pun l Sambungan hal 1

rasan,” katanya di Gedung Konjen AS di Surabaya belum lama ini.

Di sela-sela perayaan kemerdekaan ke238 AS di Surabaya yang dihadiri Wagub Jatim H Saifullah Yusuf dan bupati/wali kota dari Kediri, Banyuwangi, Kupang, Palu, Bima, dan tokoh masyarakat, tokoh pers, serta pesantren, ia mengaku terkesan dengan pelaksanaan Debat Capres yang ada.

“Pelaksanaan pemilu di Indonesia menunjukkan kekuatan Indonesia dan sekaligus kekuatan hubungan antara Amerika dengan Indonesia,” katanya didampingi Konsul Jenderal AS di Surabaya Joaquin F Monserrate. n tam

samsul/bhirawa

Warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Dapil 2 Menggugat (AMDAG) menggelar aksi demo ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sumenep, Selasa (24/6).

Mendagri Batasi Kegiatan Bimtek Anggota DPRD Jatim l Sambungan hal 1

internal tidak dilakukan, karena memang tidak ada. Apalagi ada aturan dan ketentuan yang berlaku seperti itu,”terang Halim.

Seperti diketahui, selama ini dalam kegiatan Bimtek salah satunya untuk meningkatkan kualitas SDM. Dalam setiap kegiatan tersebut anggota dewan menggunakan fasilitas hotel berbintang. Namun ke depan, para wakil rakyat ini diminta melakukan kegiatan dengan memanfaatkan fasilitas milik daerah. Bahkan, kegiatan luar daerah yang dikemas Bimtek nantinya akan dihapuskan, jika wakil rakyat ini tetap melakukan kegiatan tersebut.

Sebaliknya jika hal itu dipaksakan atau tanpa mengikuti

ketentuan Permendagri No 37 Tahun 2014, dipastikan mereka diminta mengembalikan anggaran yang terpakai ke kas negara.

Terpisah, Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum menandaskan dalam putusan Permendagri, semua instansi harus mengikuti dan menaati. Jika tidak, jelas terjadi pelanggaran dan tidak tertib administrasi.

“Jika terjadi, maka pejabat atau anggota dewan yang dimaksud akan diminta mengembalikan uangnya ke kas negara atau tuntutan ganti rugi,” terang Pakde Karwo, panggilan karibnya.

Lebih lanjut, Soekarwo menegaskan dengan munculnya Permendagri, dirinya selaku Gubernur Jawa Timur tidak

perlu membuat Surat Edaran (SE) untuk memperkuat Permendagri tersebut. “Tidak perlu Surat Edaran Gubernur, karena itu perintah secara teknis.

Sehingga, kegiatan Bimtek nantinya harus mengikuti ketentuan yang tertuang dalam Permendagri No 37 Tahun 2014,” tegas Soekarwo.

Seperti diketahui dalam regulasi Permendagri No 37 Tahun 2014, pemerintah melalui Mendagri benar-benar memperketat kinerja dan aktivitas dewan, khusunya berkaitan dengan kebutuhan anggaran.

Bahkan, kegiatan perjalanan dinas akan dilakukan secara selektif. Termasuk kewajiban anggota dewan untuk melaporkan hasil kegiatan yang mereka lakukan. n cty

Tujuh Tropi Antar SMK Juara Umum O2SN l Sambungan hal 1

katanya, Selasa (24/6).

Alumnus Lemhanas 2008 ini mengaku, prestasi tersebut merupakan buah pembinaan berjenjang mulai dari tingkat sekolah, kecamatan, kabupaten/ kota, hingga provinsi. Selain itu, provinsi memiliki pembinaan jangka panjang terhadap anakanak berprestasi di berbagai bidang mulai dari tingkat SD sampai SMA/SMK. “Dengan pola ini pembinaannya berjalan terstruktur. Siswa yang juara tingkat SD bisa dibina secara khusus oleh Pemprov Jatim hingga jenjang di atasnya,” tutur mantan Kadisbudpar Jatim ini.

Kabid Pendidikan Kejuruan

(Dikmenjur) dan Perguruan Tinggi (Perti) Dindik Jatim Hudiyono menambahkan, tahun lalu jenjang SMK menyabet juara umum di ajang O2SN hanya dengan tiga emas. Tetapi pada tahun ini mengalami peningkatan dari jumlah medali dengan empat medali emas.

Empat medali emas itu antara lain diraih dari cabang olahraga (Cabor) bola basket puteri, bola voli puteri, tenis meja puteri, dan bulu tangkis puteri. Untuk medali perak, diraih di cabor bulu tangkis putera dan tenis meja putera. Sedangkan untuk satu medali perunggu diraih dari cabor bola voli putera. “Memang sedikit heran, yang dapat juara satu kok justru yang puteri saja,”

kata dia.

Hudiyono menjelaskan, prestasi ini dicapai dengan kerja keras. Proses penjaringan siswa berprestasi yang mewakili Jatim dilakukan dengan ketat mulai dari tingkat sekolah dan kabupaten/kota. Bahkan, sebelum siswa ini bertanding di tingkat nasional, mereka diberi latih tanding dengan musuh yang mempunyai kemampuan lebih baik selama 20 hari.

“Selain menggali dan mencari siswa yang mempunyai bakat hebat di berbagai daerah di Jatim, kami juga percayakan kepada pelatih untuk membina siswa berpretasi ini dengan baik,” pungkas pria yang hobi bermain tenis meja itu. n tam

Wagub Jamin Kerjasama Jatim-Tiongkok Terjaga Baik l Sambungan hal 1

“Siapapun yang terpilih dalam Pilpres 2014 nanti tidak ada masalah, tidak perlu khawatir siapa pemenangnya. Hubungan Tiongkok dan Jatim berjalan normal. Ke depan bisa melakukan yang lebih banyak, tetap seimbang dan pro aktif di kedua belah pihak. Lanjutkan yang telah kita kerjakan,” ujar Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah Yusuf.

Dikatakannya, pelaksanaan Pilpres ini sudah berjalan untuk ketiga kalinya. Indonesia semakin dewasa dalam berdemokrasi, sehingga tidak akan memengaruhi kerjasama yang ada dengan negara lain. Bahkan hubungan kerjasama kedua belah pihak akan semakin dikembangkan terutama di bidang investasi, perdagangan, dan pariwisata.

“Kerjasama dengan Jatim bisa dipertahankan dan diperluas ke sektor investasi, perdagang­ an, dan pariwisata. Kerjasama kedua pihak menjadi basis pen­ ting. Kerjasama dengan sister province di Tiongkok bisa lebih mendalam,” katanya.

Dijelaskan Gus Ipul, kerjasama Jatim dengan Tiongkok baik G to G (Government to Go­ vernment), maupun Business to Business (B to B) semakin tahun semakin meningkat. Beberapa hasil kerjasama telah dilakukan melalui sister province antara lain terdapat lima provinsi atau kota setingkat provinsi yang telah bekerjasama dengan Jatim yakni Tianjin, Shanghai, Shandong, Guangxi, dan Zhejiang.

Sedangkan pada tingkat kabupaten/kota, Surabaya dan Sidoarjo telah melakukan kerjasama sister city dengan daerah-daerah di Tiongkok yakni Surabaya dan Guangzhou dan Xianmen, sedangkan Sidoarjo dengan Jinan. “Selain kerjasama yang ada, kami akan mendorong kerjasama antara daerah-daerah industri di Jatim seperti Gresik, Pasuruan, dan Bojonegoro dengan Tiongkok,” jelasnya.

Nilai investasi Tiongkok sampai dengan 2013, sebanyak 249 perusahaan dengan total nilai 2.011,41 juta dollar AS dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 22.597 orang. Terdapat lima komoditi utama ekspor non migas

Jatim ke Tiongkok adalah besi baja, mesin-mesin dan otomotif, alat-alat listrik, pulp dan kertas, pengolahan kayu, makan dan minuman, pertanian, pengolahan karet, kimia dasar dan produkproduk farmasi.

Sedangkan komoditi utama impor non migas Jatim dari Tiongkok antara lain besi baja, mesin-mesin dan otomotif, kimia dasar, pengolahan tembaga, timah, plastik, pengolahan karet, pulp dan kertas, pertambangan, tekstil, pertanian dan makanan ternak.

Sementara itu, Konjen RRT Yu Hong mengapresiasi hubungan kerjasama yang telah dilakukan di Jatim, baik di lingkungan provinsi maupun kabupaten/ kota. Kedua belah pihak bisa memperluas hubungan kerjasama, perkenalan masyarakat Jatim dengan Tiongkok.

“Dalam waktu mendatang bisa banyak pemuda dan masyarakat yang berpartisipasi dalam kerjasama Jatim dengan Tiongkok. Kami akan terus mendorong kerjasama tidak hanya sister province, tetapi juga dengan kabupaten/kota yang ada di Jatim,” harapnya. n iib

gunaan ijazah palsu oleh salah satu caleg terpilih.

“Pertanyaan kami, kenapa KPU Sumenep dan Dinas Pendidikan lalai dalam verifikasi bakal calon anggota DPRD Sumenep. Kenapa ijazah A Kurdi dinyatakan memenuhi syarat, padahal kenyataannya tidak demikian,”tandasnya.

Sementara itu, anggota Panwaslu Sumenep Darmindra Tarigan menyatakan pihaknya sudah memberikan surat rekomendasi kepada KPU karena setelah melakukan kajian, caleg atas nama A Kurdi tidak memenuhi syarat dalam penggunaan ijazah palsu itu.

“Setelah menerima laporan dari warga, kami langsung melakukan kajian, kemudian kami mengirimkan surat rekomendasi ke KPU agar menindak lanjuti kasus dugaan penggunaan ijazah palsu ini,” ungkap Darmindra di Kantor Panwaslu Sumenep Jalan KH Mansyur.

Di tempat terpisah, Ketua KPU Sumenep A Warist mengaku pihaknya belum berkomentar banyak karena masih baru menerima surat rekomendasi itu sehingga perlu menunggu rapat pleno internal dulu. “Kami belum bisa komentar banyak karena kami harus melakukan kajian dulu atas rekomendasi dari Panwaslu itu,” jawabnya.

Dia memstikan akan menindak lanjuti sesuai aturan yang berlaku. “Secepatnya kami tindak lanjuti,” tukasnya. n sul

368 Pelajar Lolos PPDB Jalur Prestasi l Sambungan hal 1

Ketua PPDB Surabaya Yusuf Masruh mengatakan, 368 calon peserta didik yang akan masuk melalui jalur ini terbagi dalam tiga jenis prestasi. Di antaranya ialah prestasi olahraga sebanyak 134 siswa masuk jenjang SMPN, 157 jenjang SMAN dan 28 jenjang SMKN. Di jalur prestasi akademis satu siswa diterima di jenjang SMPN dan tiga siswa di jenjang SMAN. Sedangkan untuk prestasi non akademis, sebanyak 27 siswa diterima jenjang SMPN dan 18 siswa jenjang SMAN. “Semuanya sudah melalui jalur seleksi yang sesuai dengan kriteria. Penentuan sekolah dilakukan dinas dengan memperhatikan jenis prestasi, jarak de­ ngan rumah, lokasi latihan untuk siswa berprestasi olahraga,” tutur Yusuf, Selasa (24/6).

Siswa yang telah diterima melalui jalur prestasi ini, lanjut Yusuf, semesti­ nya sudah melakukan daftar ulang langsung pada saat pengumuman hasil seleksi, yaitu pada 23 Juni lalu.

Sebab, dinas tidak memberi toleransi waktu apabila ada siswa yang terlambat daftar ulang. “Daftar ulangnya di sekolah masing-masing.

Kalau tidak daftar ulang berarti tidak bisa masuk,” ungkap dia.

Dengan diterimanya siswa melalui jalur ini, da­p at dipastikan pagu sekolah yang sebelumnya ditetapkan oleh Dindik Surabaya akan terus bergerak. Itu berlaku baik bagi

sekolah negeri reguler maupun kawasan. “Pagu akhir untuk sekolah kawasan maupun reguler akan dikurangi dengan seleksi offline seperti jalur mitra warga, inklusi dan prestasi. Selanjutnya baru akan diketahui pasti pagu pendaftaran jalur online untuk reguler dan kawasan,” ungkap dia.

Sementara disinggung mengenai perkembangan PPDB jalur mitra warga.

Yusuf menegaskan, tidak hanya sekolah negeri reguler dan kawasan yang punya kewajiban menerima siswa miskin. Melainkan sekolah swasta juga dikenai porsi lima persen untuk siswa miskin. Untuk menjamin kebutuhan pendidikan siswa miskin di sekolah swasta tercukupi, dinas tetap akan melakukan berbagai macam intervensi. Diantaranya ialah biaya personal, seragam, alat tulis, sepatu dan lain-lain.

“Untuk seleksi mitra warga di sekolah swasta, dinas tidak ikut campur.

Masing-masing sekolah punya mekanisme sendiri,” tutur dia.

Dikonfirmasi terpisah, Waka Humas SMA Muhammadiyah 2 Surabaya Andri Susanto mengatakan, sebelum Dindik Surabaya menetapkan kuota lima persen mitra warga, di sekolah tersebut sudah ada fasilitas khusus untuk siswa dari keluarga kurang mampu. “Setiap tahun ada lima sampai sepuluh persen siswa yang diterima melalui jalur mitra warga,” tutur dia. n tam

Ingin Perbaiki Hidup dengan Berjualan Rujak Soto Khas Banyuwangi l Sambungan hal 1

memikirkan keluarganya, ia juga memikirkan nasib anaknya yang masih kelas 2 SMP. Dia tak ingin apa yang diperbuatnya selama ini, akan berimbas atau menjadi penghambat kehidupan dan masa depan anaknya. “Saya takut karma dan dosa saya nanti menimpa anak saya.

Anak saya perempuan,” katanya.

Hartati mengisahkan kehidupan awal dia menjadi PSK. Saat dia muda, ia bekerja sebagai tukang masak di salah satu depot di Kota Surabaya. Setelah itu dia menikah dengan suami pertamanya.

Ternyata kehidupan pernikahan tak semanis yang dibayangkan. Rumah tangga ini terbelit masalah ekonomi seiring meningkatnya biaya hidup sehari-hari.

Terpaksa ia mencari pekerjaan tambah­ an untuk membantu ekonomi keluarga.

“Saat bersama suami pertama, di situlah saya sudah menekuni pekerjaan sebagai PSK,” tuturnya tanpa merinci apa suami pertamanya tahu pekerjaan tambahan yang digelutinya.

Pernikahan pertamanya tak dikaruniai seorang anak. Menempuh kehidupan beberapa tahun, gejolak dalam rumah tangga muncul. Konflik nyaris terjadi setiap saat. Sampai akhirnya dia harus berpisah dengan suami pertamanya.

Setelah bercerai, dia masih terus mencari uang sebagai pemuas nafsu lelaki hidung belang. Rupiah demi rupiah dari uang panas ia hasilkan.

Suatu saat dia berkenalan dengan pria dan mengutarakan niatnya untuk menikahinya. Gayung pun bersambut.

Hartati akhirnya menikah dengan suami keduanya.

Dari pernikahan ini dia dikaruniai dua anak. Sayangnya anak pertamanya meninggal. “Hanya satu anak yang hidup dari pernikahan kedua ini,” katanya.

Selama menjalin rumah tangga dengan suami keduanya ini, Hartati tak mengaku bahwa dia masih menekuni pekerjaan sebagai PSK. Ini disebabkan suaminya bertempat tinggal di Solo, sedangkan dia berada di Surabaya. “Saya

ya nggak ngaku kalau jadi PSK di Surabaya,” terangnya sembari tersnyum.

Hidup berjauhan dengan tidak adanya saling keterbukaan, kejujuran menjadi pemicu masalah. Rumah tangga ke­duanya ini pun, tak berjalan lama. Lagilagi Hartati harus bercerai dengan suami keduanya, dan sampai sekarang dia menyandang status janda. Dan PSK menjadi pilihannya untuk mencari uang.

Status ini pun tak dipedulikan olehnya, sebab yang terpenting dari dirinya bisa menyekolahkan anaknya sampai jenjang perkuliahan. Meski uang itu didapat dari pekerjaan haram. “Jujur bekerja sebagai PSK membuat saya jenuh dan dibayangi dosa. Saya ingin bisa berkumpul dengan keluarga dan anak saya, kemudian be­ kerja dengan halal dan menghasilkan uang halal,” kata Hartati.

Karena itu dia menyambut gembira adanya dana kompensasi dari pemerintah untuk membantu eks PSK berwira­ usaha pasca lokalisasi Dolly-Jarak ditutup Pemkot Surabaya. Ditanya mengenai dana kompensasi, Hartati mengaku

sampai saat ini dia belum mendapatkan dana tersebut. Padahal, sejak Jumat (20/6) lalu dia sudah didata guna mendapatkan dana itu. “Sampai saat ini saya belum dapat kompensasi dari pemerintah. Alasanya nama saya tidak masuk dalam database,” ujarnya.

Padahal dia punya angan-angan dana kompensasi dari Pemkot Surabaya, akan dibuat sebagai modal membuka warung Rujak Soto di Banyuwangi. Namun, dengan alasan masih menunggu panggilan dan tidak masuk dalam database, dia harus menunggu lama di lokalisasi. “Surat dari RT/RW sudah lengkap. Karena belum masuk database, sampai saat ini saya tak mendapatkan dana kompensasi,” tambahnya.

PSK di Wisma Tentrem Jaya ini juga mengaku, kalau pun dia mendapatkan dana kompensasi, seketika itu juga ia akan meninggalkan profesi lamanya sebagai PSK. “Kalau sudah dapat uangnya, saya tidak akan lagi jadi PSK. Saya akan kembali ke Banyuwangi,” pungkasnya. *

12

Rabu Kliwon, 25 JUNI 2014

Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur Peringatan Puncak Hari Koperasi ke-67 Provinsi Jawa Timur Dr H Soekarwo Drs H Saifullah Yusuf

Stadion Ki Mageti Kabupaten Magetan, 24 Juni 2014

Koperasi dan UMKM Jatim Beri Kontribusi Rp 548,9 Triliun Saat ini jumlah atau total penerimaan PDRB Jatim setahun sebesar Rp 1.135 triliun. Dari total jumlah penerimaan tersebut, sebanyak 58,8 persen atau sebesar Rp 548,9 triliun berasal atau didapat dari sumbangan penerimaan sektor koperasi dan UMKM se-Jatim.

P

ernyataan itu disampaikan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo yang lekat dipanggil dengan Pakde Karwo saat memberikan sambutan pada Peringatan Puncak Hari Koperasi ke-67 Provinsi Jawa Timur di Stadion Ki Mageti Kabupaten Magetan, Selasa (24/6).

Dikatakan Pakde Karwo dalam setahun sektor koperasi dan UMKM bisa membantu pemasukan untuk PDRB dengan jumlah yang sangat fantastis. Untuk itu, keberadaan koperasi ini harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah. Sebab, dengan koperasi, masyarakat dapat lebih sejahtera, karena koperasi bisa menghapus kesenjangan dan rasa ketidakadilan yang ada di masyarakat bawah.

Apalagi kata Pakde Karwo jumlah koperasi dan UMKM di Jatim yang tidak kurang dari 30 ribu koperasi ini bisa merekrut tenaga kerja sebanyak 97 persen dari total tenaga kerja di Jatim. “Oleh karena itu, jangan sekali-kali ada yang berani mengurangi jatah atau bantuan untuk koperasi dan UMKM, dosanya besar. Sebab, koperasi ini ada dari masyarakat dan hasilnya pun kembali untuk masyarakat,” tegasnya.

Selanjutnya Pakde Karwo mengatakan, hingga saat ini Provinsi Jatim selalu menjadi nomor satu se-Indonesia dalam hal perkoperasian, dan yang paling membanggakan lagi adalah Jatim mendapat anugerah dengan sebutan Provinsi Penggerak Koperasi. Sebutan tersebut diperoleh bukan karena banyaknya jumlah koperasi atau perkembangan jumlah koperasi di Jatim. Tetapi lebih dari itu predikat tersebut diraih karena programprogram Pemprov. Jatim terkait perkoperasian dinilai bagus dan terencana serta semua program yang telah dibuat dapat dipertanggungjawabkan.

“Artinya, program yang disusun dan dibuat semua dapat dilaksanakan sekaligus bisa berkembang dengan baik. Sehingga, koperasi bisa jadi motor penggerak perekonomian, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Dan dampak yang diperoleh bisa dirasakan langsung oleh masyarakat kecil yang selama ini tidak mendapatkan akses keadilan, sehingga kesenjangan yang ada sedikit demi sedikit terhapus dan tertutup oleh koperasi,” jelasnya.

Menurut Pakde Karwo, kalau ingin negara atau daerah itu ba-

Pemerintah Akan Gelontorkan Kredit Lunak bagi Petani GUBERNUR Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum menegaskan pemerintah akan menggelontorkan kredit lunak bagi petani dan usaha kecil yang ingin mengembangkan usahanya. Rencananya program ini akan direalisasikan pada 2015 mendatang.

Komitmen pemerintah dilakukan agar petani mampu berkembang sementara persaingan usaha lebih kompetitif, pelaku usaha kecil tetap terlindungi dalam permodalan. “Kita ketahui petani sering kalah, di mana hasil yang didapat tidak mampu menutupi biaya tanam dan pemeliharaan,” katanya di sela-sela acara Puncak Peringatan Hari Koperasi ke-67 Provinsi Jatim di GOR Ki Mageti Kabupaten Magetan, Selasa (24/6.

Melalui kredit ini, petani dapat terbantu dalam mengembangkan usaha. Mereka dapat terbantu dengan modal, sehingga pilihan usaha akan semakin banyak. Terlebih dengan bunga yang ringan, sehingga tidak terlalu memberatkan. “Mereka dapat kredit dengan bunga ringan sekitar 6 % per tahunnya.

D i samping itu petani

juga perlu intervensi pemerintah dalam akses modal. Karena tanah yang dimiliki guna pengembangan usaha sangat terbatas.

Ssaat ini porsi kredit sektor pertanian masih sangat kecil.

Hal ini dimungkinkan karena para pemberi kredit membaca bahwa skala ekonomi para petani adalah sangat kecil, sehingga membuat risiko kreditnya menjadi sangat besar.

Dijelaskan Pakde Karwo, Pemprov Jatim membuat terobosan guna melindungi petani agar mampu meningkatkan produktifitasnya. Petani dapat meningkatkan pengembangan produksi melalui kredit, sementara bunga yang akan mereka kembalikan sangat ringan.

Ditambahkannya, pemerintah harus memikirkan bagaimana menghidupkan petani agar produktivitasnya dapat bertambah. Karena jika hasil pertanian menurun akan berdampak pada ketahanan pangan.

Di samping itu potensi petani untuk berkembang juga perlu didukung. Pada umumnya petani sulit berkembang karena terbentur oleh pendanaan. Jika dana sudah dipikirkan maka potensi petani untuk mengembangkan komoditas serta memaksimalkan hasil pertanian akan tercapai.. vin*

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim Dr Ir RB Fattah Jasin MS saat memberikan sambutan.

foto-foto: ivin/bhirawa

Pakde Karwo didampingi Bupati Magetan dan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim memberikan penghargaan untuk penggiat koperasi terbaik di Jatim pada Peringatan Puncak Hari Koperasi ke-67 Provinsi Jatim di Stadion Ki Mageti Kabupaten Magetan, Selasa (24/6).

gus dan sejahtera maka bangun dan perkuat koperasi, karena koperasi adalah sebagai pilar ekonomi dan berkeadilan pada masyarakat sebab sasarannya adalah demi kesejahteraan. Koperasi hukumnya wajib, karena konsep koperasi adalah untuk menyejahterakan anggota sekaligus masyarakat. Dan yang lebih penting lagi adalah koperasi sebagai alat penyeimbang kesejahteraan bagi masyarakat.

Untuk itu, dia berharap semua elemen untuk mendukung dan terus membangun dan mengembang-

kan koperasi dan UMKM di Jatim.

Karena Pemprov. Jatim dalam 10 tahun ini telah membuat program, membangun dan mengembangkan koperasi dan UMKM untuk mengurangi kesenjangan dan disparitas yang ada di masyarakat. “Semoga dengan program yang dibuat Pemprov Jatim ini dapat mengentas kemiskinan dan pengangguran,” harapnya.

Sementara itu Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim Dr Ir RB Fattah Jasin MS melaporkan, dipilihnya peringatan koperasi ke-67 Provinsi Jatim dilaksanakan

Pakde Karwo menyerahkan penghargaan.

di Kabupaten Magetan ini, karena Magetan nilai sebagai kabupaten penggerak Koperasi pada tahun sebelumnya. Selain itu, Magetan juga mempunyai industri maju yakni produk alas kaki sepatu serta industri pariwisata Sarangan.

Hal ini diharapkan dapat menambah nilai positif dengan me ningkatkan kesempatan untuk memunculkan potensi daerah yang tadinya belum dikenal masyarakat luas, “Seperti produk batik serumpun bambu yang merupakan batik khas Magetan dan perajin gamelan menjadi

Pakde Karwo bersama seluruh undangan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum saat memberikan sambutan.

Gubernur Jatim mengujungi stan.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim didampingi Bupati Magetan meninjau stan dan foto bersama.

terkenal lewat kegiatan semacam ini,”katanya.

Karena bimbingan, perhatian dan bantuan yang selalu mengalir dari Pakde Karwo selaku Gubernur Jatim dengan dibantu oleh Gus Ipul, lanjut Fattah, maka dalam kurun waktu lima tahun perkembangan koperasi di Jatim menjadi barometer koperasi di Indonesia. Semua itu diperoleh karena adanya program- program dari Gubernur Jatim dengan memberdayakan koperasi di desa-desa dengan memberikan bantuan hibah modal sebesar Rp 25 juta - Rp 50 Juta pada setiap koperasi.

Dijelaskan Fattah, di samping kuantitas juga kualitas yang dinilai oleh pusat, sehingga sampai saat ini koperasi di Jatim bisa berkembang dengan baik. Omzetnya per tahun mencapai Rp 40 triliun dengan jumlah aset sebesar Rp 30 triliun.

Sedang jumlah anggota sekitar delapan juta se-Jatim.  vin*

Jalan sehat menyambut Hari Koperasi ke-67.