Harian Bhirawa Edisi 26 Juni 2014

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

HARIAN

‘’Dari hasil analisis ini juga, akan bisa diketahui apakah penanganan HIV/AIDS di Sidorjo polanya perlu ditingkatkan atau sudah cukup,’’

IKLAN/ LANGGANAN

Baca Hal 5

031-5615454

Sekretaris Komisi Penanggulangan HIV/AIDS (KPA) Sidoarjo Hariadi Purwantoro

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Kamis Legi, 26 JUNI 2014

http://www.harianbhirawa.co.id

26 JUNI 2014

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo - 07.00 - 09.00 - 10.00

Ungkap Dalang Penolakan Penutupan Dolly Saran Komnas HAM Saat Berkunjung ke Pemprov

Menghadiri Talkshow Tentang Persiapan Ketersediaan Pangan Jelang Ramadan di Suara Surabaya Menerima Dubes Polandia di Gedung Grahadi Menerima Investor Malaysia di Gedung Grahadi

Pemprov, Bhirawa Masih terus bergulirnya penolakan penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak di Surabaya mendapatkan perhatian dari Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM). Lembaga independen ini menilai, penolakan tersebut tidak

 Wagub H Saifullah Yusuf -07.00 - 19.00

di Ruang Kerja Menghadiri Haul di PP Sunan Drajat Paciran Lamongan

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi - 19.00 - 07.00

Menghadiri Pemantapan Pengelolaan Keuangan Daerah di Lab Keuangan BPKAD Irup Hari Narkoba di halaman Kantor Gubernur Jatim

masuk akal dan justru semakin merendahkan martabat kaum hawa.

“Menjadi PSK itu merendahkan martabat wanita dan ini melanggar HAM. Belum lagi, human trafficking yang ada di tempat

 ke halaman 11

Samsat Luncurkan Program Walk Thru Bayar PKB Tak Lebih dari Lima Menit

Tuban, Bhirawa Satuan Lalu Lintas Polres Tuban terus berbenah sebagaimana tugas dan tanggungjawabnya dalam mengayomi dan memberikan pelayanan pada masyarakat dengan meluncurkan program Walk Thru atau pembayaran sambil jalan. Walk Thru adalah salah satu bentuk pelayanan mempermudah pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

“Samsat Walk Thru ini merupakan wujud pelayanan prima kami terhadap warga masyarakat.

Dengan adanya pembayaran pajak seperti ini pelayanan akan menjadi lebih cepat,” terang Kasat

 ke halaman 11

trie diana/bhirawa

Beberapa wisma di Dolly masih beraktivitas melayani tamu seperti biasa pasca deklarasi penutupan di Islamic Centre beberapa hari lalu. Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf menggelar pertemuan dengan Komnas HAM di ruang kerja, Rabu (25/6).

Izin Turun, Dewan Ramai-ramai Studi Banding ke LN Surabaya, Bhirawa Keinginan empat komisi (A, B, D dan E) dan Pansus Pulau Galang di DPRD Jatim untuk studi banding ke Perancis, Jepang, Vietnam, dan Tiongkok tampaknya tak bisa dibendung lagi.

Apalagi menurut sebuah sumber di internal dewan, izin pelatihan maupun studi banding tersebut sudah turun dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Anggota DWP Jatim berlatih membuat tart icing didampingi instruktur, Rabu (25/4).

Dorong Ekonomi Kreatif, DWP Jatim Gelar Pelatihan Entrepreneur DWP Jatim, Surabaya Untuk mendorong kemajuan ekonomi produktif dan kreatif, pengurus Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Jawa Timur menggelar seminar motivasi dan pelatihan entrepreneur. Pelatihan ini merupakan salah satu program unggulan untuk para anggota DWP yang bertujuan menggerakkan wirausaha mandiri, sehingga nantinya dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan perekonomian Jatim.

Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi MM menjelaskan menjadi PNS adalah pengabdian, bukan untuk mencari kekayaan. Karena itu istri PNS yang tergabung dalam DWP Provinsi Jatim harus bisa memahami kondisi suami.

 ke halaman 11

Ingin Mencari Hukum BANYAKNYA kasus sengketa tapal batas antar wilayah membuat prihatian Suprianto SH, MH yang sehari-hari menjabat sebagai Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Setdaprov Jatim ini. Untuk menyelesaikan sengketa itu, Suprianto memiliki cara tersendiri yaitu, mencari hukum

 ke halaman 11

‘’Memang belum semua anggota mengetahui surat dari Kemendagri turun. Bahkan Setwan pun sepertinya belum menerima. Tapi yang pasti saya sudah mendapat kabar jika izin dari Mendagri terkait studi banding sudah turun,’’tegas sumber di DPRD Jatim yang mewanti-wanti namanya tidak dikorankan, Rabu (25/6) ini.

Sumber tersebut mengatakan dengan turunnya surat tersebut maka hampir pasti para anggota dewan bakal berangkat. Maka, Setwan Jatim harus menyiapkan

uang sebesar Rp 5,6 miliar untuk kebutuhan semuanya. ‘’Mungkin pertengahan Juli mendatang sudah bisa berangkat. Atau tepatnya pas Ramadan,’’ terangnya.

Namun ketika dikonfirmasi, Sekretaris DPRD Jatim Sukardo mengaku belum menerima surat tersebut. ‘’Belum, surat izin dari Mendagri tersebut belum ada di pihak kami,’’ tegas mantan Kasatpol PP Jatim tersebut.

Seperti diberitakan, empat komisi dan satu pansus di DPRD Jatim ramai-ramai mengajukan permohonan kunker ke luar

negeri. Komisi A, Komisi B, sebagian anggota Komisi D, dan Komisi E mengajukan pelatihan ke Perancis. Sebagian anggota Komisi D minta ke Jepang. Kemudian, Pansus Pulau Galang ke Vietnam dan Tiongkok. Padahal, masa kerja mereka akan berakhir tak lebih dari sebulan setengah lagi.

Tentu saja upaya dewan yang ingin kelenceran menjelang akhir masa jabatan sebagai anggota DPRD Jatim pada akhir Agustus 2014 ini memantik reaksi keras dari masyarakat. Menurut Koordinator Presidium Watch Jatim Umar Shalahudin ada indikasi kuat di belakang kegiatan studi banding ini sarat motif ekonomi. ‘’Sekarang sudah mau habis masa kerjanya. Kalau pun toh dilakukan kunker, apa pengaruhnya ke masyarakat,’’ katanya.

 ke halaman 11

Anggota DPRD Ikut Nikah Massal Madiun, Bhirawa Dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-96 Kota Madiun 2014, sebanyak 16 pasangan mengikuti acara nikah massal yang diselenggarakan oleh Pemkot Madiun di Asrama Haji, Rabu (25/6).

Uniknya, dari 16 pasangan yang rata-rata berasal dari keluarga kurang mampu, salah satu pasangan yang mengikuti nikah massal gratis ini merupakan anggota dari Komisi III DPRD setempat, Tri Sutrisno yang berdomisili di Perumnas Manisrejo II Kota Madiun.

Dari 16 pasangan, usia pengantin termuda, yakni pasangan Teguh Suprianto (28)- Mujiati (18). Sedangkan pasangan tertua, yakni Poniran (60)- Iswati (45).

Wali Kota Madiun Bambang Irianto SH, MM mengatakan

 ke halaman 11

Daftar Sekolah Kawasan Surabaya Jenjang SMP

Pagu

Jenjang SMA

Pagu

SMP Negeri 1 SMP Negeri 2 SMP Negeri 3 SMP Negeri 6 SMP Negeri 12

324 324 287 309 361

SMA Negeri 1 SMA Negeri 2 SMA Negeri 3 SMA Negeri 5 SMA Negeri 6

252 361 357 324 288

 ke halaman 11

Hari Ini PPDB Jalur Kawasan Dibuka 24.226 Siswa Bakal Berebut Bangku

Dindik Surabaya, Bhirawa Persaingan masuk sekolah kawasan di Surabaya bakal dimulai Kamis (26/6) hari ini.

Terdapat 12 SMA Negeri dan 11 SMP negeri dipastikan bakal menjadi rebutan oleh ribuan siswa dengan nilai-nilai Ujian Nasional (UN) dan Ujian Sekolah (US) terbaik.

 ke halaman 11

Ramadan PNS Wajib Berbusana Muslim

sudarno/bhirawa

Wali Kota Madiun Bambang Irianto SH, MM bersama istrinya Ny Lies Bambang Irianto (tengah) dan Tri Sutrisno bersama istrinya (kiri baju putih) foto bersama usai nikah massal, Rabu (25/6).

Malang, Bhirawa Seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkot Malang yang beragama Islam selama Ramadan diminta untuk menggunakan busana muslim. Instruksi ini diberikan oleh Wali Kota Malang H Mohammad Anton untuk menghormati bulan suci Ramadan 1435 H. “Kita ingin memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, karena itu PNS yang muslim wajib menggunakan busana muslim selama satu bulan penuh.

Sedangkan penganut agama lainnya menyesuaikan,”terang wali kota yang kerap

 ke halaman 11

Di Balik Festival Makanan Khas Jatim 2014

Menu Demo yang Akhirnya Menjadi Menu Keseharian Dalam malam Grand Final Festival Makanan Khas Jawa Timur 2014 di Hotel Singgasana, Selasa (24/6) malam, Sekretaris Daerah Provinsi Jatim, Dr H Sukardi MM memuji sajian kuliner yang dipersembahkan Olahan Dapur Lulu Kabupaten Bondowoso dengan menu nasi bakar Mamong.

Rachmat Caesar, Kota Surabaya

Suprianto SH, MH

Sentil..  Pemilu 2014 lebih marak politik uang  Maklum makin tahun kebutuhan makin meningkat  Bantuan intensif pendidik agama diserahkan wali kota  Semoga tanpa potongan  Kota Mojokerto terima luberan PSK luar kota  Awas penyakit sosial berpindah

Kegembiraan terlihat pada raut wajah pengelola Olahan Dapur Lulu yang berhasil memberikan sajian menu lengkap nasi bakar Mamong dan mengantarkannya sebagai Juara I Festival Makanan Khas Jatim 2014.

Apalagi, sebelumnya nasi bakar Mamong mampu membawa Bondowoso sebagai Juara pertama se-Bakorwil Malang dan Madura. “Semoga Bondowoso nanti bisa mewakili Jawa Timur untuk berlomba pada tingkat nasional,” kata Pengelola Olahan

Dapur Lulu sekaligus juru masak, Riffka Janatin SE itu.

Ia mengatakan, nasi bakar Mamong sebenarnya sudah mewakili kekhasan dari Kabupaten Bondowoso yang melimpah dengan produk tanaman pangan berupa singkong.

“Bondowoso kan juga terkenal dengan tapenya. Produksi singkong sangat melimpah dan bagus,’ ujarnya.

Dengan kekayaan singkong ini,

 ke halaman 11

rachmat caesar/bhirawa

Juru masak sekaligus pengelola Olahan Dapur Lulu, Riffka Janatin memperlihatkan menu nasi bakar Mamong yang menjuarai Festival Makanan Khas Jatim 2014.

SURABAYA

2

Kamis Legi 26 JUNI 2014

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Dinilai Tak Cukup, PSK dan Mucikari Kembalikan Dana Kompensasi Surabaya, Bhirawa Sebanyak delapan orang yang terdiri dari tiga mucikari dan lima pekerja seks komersial (PSK) Jarak mendatangi kantor Koramil Sawahan yang terletak di Dukuh Kupang Timur, Rabu (25/6) siang. Kedatangan mereka untuk mengembalikan dana kompensasi yang telah diterima beberapa hari yang lalu.

Diantar anggota Front Pekerja Lokalisasi (FPL), para PSK dan Mucikari tersebut mengembalikan uang kompensasi sebesar Rp.5.050.000 berupa buku tabungan untuk PSK dan Rp5 juta untuk mucikari berupa uang cash.

Pengembalian dana kompensasi tersebut diterima langsung oleh petugas dari Dinas Sosial Pemerintah Kota Surabaya.

Memang Pemerintah melalui Pemkot Surabaya telah menyalurkan kompensasi sebagai ganti agar para PSK dan mucikari tidak lagi menjalankan bisnis prostitusinya .

Salah satu PSK Jarak yang tidak mau menyebutkan namanya mengatakan, awalnya tertarik mengambil uang kompensasi lantaran ikut-ikutan sejumlah temannya yang mengambil uang sebesar Rp.5,050 juta beberapa hari yang lalu.

Tetapi setelah uang dari Kementerian Sosial (Kemensos) itu diambilnya, dia kebingungan, akan bekerja apa nantinya. Apalagi dia tidak memiliki keterampilan dan modal yang ada tidak cukup untuk membuka usaha. “ Saya ingin kerja lagi setelah lebaran

(menjadi PSK). Kalau tidak menjadi PSK, terus saya harus kerja apa? Saya juga masih punya tanggungan keluarga, anak saya 3 dan harus Menghidupi anak-anak saya, karena suami saya gak tau kemana,” katanya ketika ditemui di kantor Koramil Sawahan.

Saat ditanyakan alasan dulu menerima dana kompensasi para PSK mengaku hanya ikut - ikutan. “ Dulu itu saya ikut - ikutan saja mas, tapi sekarang saya kembalikan. Saya masih ingin bekerja pokoknya,” tambahnya.

Sementara itu, Chony Setiawan anggota FPL yang juga mengawal para PSK dan mucikari pada pengembalian dana kompensasi ini mengatakan, delapan orang yang mengembalikan dana kompensasi kali ini hanya sebagai simbol saja.

Dalam waktu dekat ini, tercatat ada sekitar 74 orang PSK berencana akan mengembalikan dana kompensasi tersebut. “ Ini hanya awal mas, dalam waktu dekat ada sekitar 74 PSK Jarak akan menyusul, mungkin besok akan kesini lagi,” terangnya.

Kasubag Penanggulangan Bencana, Lilik Sri Utami mengatakan, sebelum mengembalikan dana kompensasi ini, ketiga mucikari ini mengisi surat pernyataan. “ Alasannya ketiga mucikari ini rata-rata masih kepingin kerja di wismanya masing-masing,” jelasnya.

Operasi Eks Lokalisasi Pihak kepolisian dan Satpol PP mulai menangani tindak pidana prostitusi ,

geh/bhirawa

Ketiga Mucikari saat mengembalikan dana kompensasi di kantor Koramil Sawahan, Rabu (25/6) siang. khususnya di semua eks lokalisasi yang resmi telah ditutup oleh pemerintah kota.

Dalam operasi di eks lokalisasi Sememi, aparat gabungan Satpol-PP dan Polrestabes Surabaya berhasil mengamankan sejumlah tersangka yang terdiri dari 2 pemilik wisma, 3 mucikari dan 5 PSK ke Mapolrestabes Surabaya untuk diproses hukum dengan jeratan KUHP. Pemkot Surabaya di bantu Polrestabes Surabaya terus melakukan operasi rutin terhadap wilayah lokalisasi yang telah dinyatakan tutup, sebagai upaya untuk memperkecil gerak para

mucikari yang masih berusaha untuk membuaka usaha lokalisasinya dengan segala cara.

Hal ini dibuktikan dengan ditangkapnya dua pemilik wisma yakni Sriati (49), pemilik wisma Primadona dan Aniek (48) pemilik wisma Mentari dan tiga mucikari antara lain Yance (32), Sudardji (59) dan Supadi (53), di bekas lokalisasi Sememi, Selasa (24/6) malam, karena diketahui masih beroperasi meskipun lokalisasi itu resmi ditutup. Selain itu polisi juga membawa 5 PSK dari dua wisma tersebut ke Polrestabes Surabaya.

“Kami akan lakukan razia secara berkala di bekas-bekas lokalisasi,” kata Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Sumaryono, Rabu (25/6).

Kasubnit Vice Control (VC) Unit Jatanum Polrestabes Surabaya Iptu Teguh mengatakan bahwa Pekerja Seks Komersil (PSK) di bekas lokalisasi Sememi bertarif Rp 120.000. namun uang tersebut masih harus dibagi untuk tiga orang yakni PSK mendapat Rp 50.000, pemilik wisma Rp 60.000 dan sisanya Rp 10.000 untuk makelar.

Meski masih ada yang beroperasi, Teguh menjelaskan bahwa kondisi lokalisasi Sememi tidak seramai sebelumnya sejak dinyatakan tutup oleh Pemkot Surabaya bahkan dalam satu wisma hanya berisi 2 sampai 3 PSK, karena kini pengunjung juga mulai takut untuk datang.

Sementara Irvan Widyanto KasatpolPP Kota Surabaya mengatakan bahwa untuk wilayah eks lokalisasi sudah menjadi domain aparat hukum karena jeratan hukum yang dikenakan bukan lagi Perda tetapi KUHP. “Keterlibatan Satpol-PP dalam operasi gabungan dengan Polrestabes tetap berpijak kepada penerapan Perda no 7 tahun 1999, namun untuk wilayah yang sudah dinyatakan sebagai eks lokalisasi seperti Sememi sudah menjadi domain aparat hukum yakni Polrestabes karena sudah menyangkut pelanggaran di KUHP,” ujar mantan Kabag Pemerintahan Kota Surabaya Q geh.gat ini.Q

Pangdam Tegaskan TNI/Polri dan Purnawirawan Tetap Netral Surabaya, Bhirawa Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI, Eko Wiratmoko akhirnya angkat bicara terkait ‘pecahnya’ suara para mantan jendral dalam aksi dukung mendukung di Pilpres 2014 ini.

Dikatakannya jika peran TNI/Polri sebagai bagian dari aparat negara akan selalu bersikap Netral.

Pelipatan Kertas Suara Pilpres

Sejumlah pekerja melipat surat suara pemilihan Presiden 2014 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya, Rabu (25/6). Dan rencananya akan didistribusikan di 31 Kecamatan pada 5 Juli hingga 6 Juli mendatang.

trie diana/bhirawa

PANGGUNG BIROKRASI

Rekrutmen KPU Kab/Kota Ditengarai Berbau Nepotisme KPU Jatim, Bhirawa Rekrutmen komisioner KPU Kabupaten/ Kota di seluruh Jawa Timur sudah selesai dilakukan dan bahkan mereka yang terpilihsudah dilantik. Namun rekrutmen tersebut ternyata masih menyisakan masalah karena berbau nepotisme.

Karena itu, komisi A DPRD Jatim segera memanggil KPU Jatim untuk meminta keterangan.

Sumber resmi menyebutkan bahwa komisioner KPU Kabupaten-Kota yang sudah dilantik dari kalangan perempuannya ditengarai mayoritas adalah titipan atau orang-orangnya Dewita Hayu Shinta (Komisioner KPU Jatim).

“Kalau kebetulan nggak apa-apa. Tapi, ini khan by design. Pelolosannya sama sekali tidak berdasarkan penilaian atas hasil tes” kata sumber tersebut, Rabu (25/6).

Bahkan Sisin - Sapaan akrab dari Dewita Hayu Shinta - kabarnya sempat marah - marah ke Panitia Seleksi (Pansel) lantaran calon titipannya di KPU Kabupaten Sumenep tidak diloloskan ke 10 besar. “Dia sempat marah - marah karena ada yang meleset, tidak lolos,” tegas sumber yang mewanti - wanti namanya Q cty agar tidak disebutkan.Q

Dialog Pemilu Bersama Gemasaba Jatim

Netralitas Polri Diatur dalam UU Kepolisian RI Surabaya, Bhirawa Netralitas TNI Polri dalam setiap Pemilu, adalah final.

Dalam dialog yang diadakan Gerakan Mahasiswa Satu Bangsa (Gemasaba) Jawa Timur di JX Internasional Surabaya, Rabu (25/6), terutama netralitas Polri terkait Pemilu, telah ditegaskan dalam UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

“Jelas, bahwa Polri tidak boleh terpengaruh oleh Parpol maupun golongan-golongan tertentu.

Selain itu, Polri tidak boleh ikut serta sebagai pengurus Parpol,” terang Iptu Parikesit , perwakilan Polrestabes Surabaya dalam dialog yang bertemakan

‘Menjaga Netralitas TNI Polri dan Menolak Golput dalam Suksesi Demokrasi (Pilpres 2014) Demi Persatuan dan Kesatuan NKRI’.

Menurutnya, dalam UU Kepolisian negara Republik Indonesia sudah jelas bahwa polri harus netral dalam urusan politik terlebih dalam Pemilu.

Sedangkan pada Pasal 13 menyebutkan tentang tiga tugas pokok Polri yakni memelihara keamanan, menegakkan hukum, dan memberikan pengayoman bagi masyarakat. Tiga tugas Polri dan netralitas Polri sudah satu paket, yakni amanat negara.

Anggota Satreskrim Polres-

tabes Surabaya ini menjelaskan, netralitas Polri juga terlihat pada Pasal 28 ayat 2 dan 3. Adapun ayat 2 bunyinya adalah anggota Polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Sedangkan di ayat 3 dikatakan, anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

“Semua netralitas Polri diatur dalam UU No 2 tahun 2002. Dan UU itu sebagai acuhan dan pedoman bagi Polri agar tetap taat pada peraturan kesatuan Polri, serta menjaga netralitas terhadap segala macam bentuk politik yang Q bed ada,” tegasnya.Q

‘’Netralitas adalah harga mutlak dan tidak bisa ditawar-tawar lagi,’’tegasnya dalam apel siaga yang diikuti oleh 3.500 orang kader GM FKPPI se-Jatim dan dihadiri oleh Wagub Jawa Timur dan pejabat dari TNI/ Polri di lapangan Makodam V/Brawijaya, Rabu (25/6).

Bahkan Jenderal bintang dua ini menegaskan bahawa apel siaga ini agar GM FKPPI ikut menciptakan solidaritas demi kesatuan dan persatuan bangsa. Jangan sampai GM FKPPI Jatim terpengaruh dengan gonjang ganjing para senior yang di atas. ‘’Kita dibawah tidak terpengaruh dan tetap bersatu.

Kita mempertemukan para mantan Jendral dama acara ini agar mereka solid dan jangan bertengkar. Aspirasi masing-masing tetap dihargai tapi jagan sampai beramtem,’’tegas Pangdam V/Brawijaya yang juga Pembina GM FKPPI Jatim.

Disisi lain, pria murah senyum ini menyampaikan kepada seluruh jajaran GM FKPPI untuk solid mengawal serta mensukseskan pilpres agar berjalan aman dan lancer. ‘’Selama Pilpres jika ada yang menemukan adanya pelanggaran dan kecuranga, segera dilaporkan. Karena disana saya memiliki petugas,’’tegasnya.

Sementara itu, Ketua GM FKPPI Jatim Agoes Soerjanto menegaskan dalam apel ini, pihaknya juga mengundang para purnawirawan yang menjadi tim dua

capres seperti Laksamana TNI(Pur) Tedjo, Mayjend TNI (Pur) Supiadin, Mayjend TNI (Purn) Igk Manila, Jendral TNI (Purn) Djoko Santoso.

Menurut Agus gerakan ini murni dari GM FKPPI Jatim. Dimana dalam kegiatan ini menunjukan bahwa TNI dan Purnwiran tetap solid. ‘’Kalau ada sedikit gonjang ganjing hal itu masih dalam batas wajar. Dan saya yakin setelah pilpes mereka tetap bersatu dan menjaga stabilitas bangsa dan negara dari rongrongan dari luar,’’lanjut Agus optimis.

Untuk itu, pihaknya hanya mengingatkan jika TNI/Polri memiliki jiwa persatuan dan kesatuan. ‘’Lihat sekarang mereka bersatu. Yang pasti disini kami menunjukan satu sikap, dimana TNI harus netral dan mampu melindungi rakyat, bangsa dan negara,’’tegasnya.

Terpisah, Ketua FKPP Jatim, Gatot Soedjito mengaku dalam pilpres 2014 ini tidak dipungkiri banyak upaya dilakukan untuk tarik menarik dukungan dari kalangan militer. Dengan apel bersama Pangdam dan para purnawirawan ini untuk menunjukan kalau FKPPI solid dalam mengawal pilpres ‘’Saya heran para purnawirawan melebihi seorang politisi. Karenanya Pangdam segera mengambil sdikap netralitas. Artinya TNI/Polri memilikik kewajiban untuk tetap mengawal Q cty.bed pancasila.Q

Elektabilitas Naik, Mahfud MD Siap Jaga Dukungan Surabaya, Bhirawa Ketua Tim Pemenangan Capres-Cawapres Prabowo-Hatta, Mahfud MD menyatakan saat ini sudah saatnya menjaga dukungan. Pasalnya, elektabilitas pasangan nomor urut satu ini sudah mengungguli

pasangan Jokowi-JK dari berbagai lembaga survei. ‘’Kita sudah waktunya menjaga dukungan. Artinya, mengamankan suara PrabowoHatta menang di Pilpres 2014.

Sudah bukan saatnya mencari dukungan,’’ ujar Mahfud MD

saat mengunjungi Rumah Merah Putih Barisan Nusantara Jaya di Jalan Kombes Duriyat, Surabaya, Selasa (24/6) malam.

Lebih jauh Mahfud menjelaskan bahwa saat ini elektabilitas pasangan PrabowoHatta terus melejit. Sementara

pasangan Jokowi-JK stagnan bahkan cenderung turun. Secara disiplin ilmu sosial dan psikologi, tidak ada riwayatnya ketika elektabilitas sudah mencapai puncak lalu turun bisa melejit lagi.

Oleh karena itu, sejumlah tim pemenangan mulai berbagi tugas

untuk menjaga dukungan itu. ‘’Saya di wilayah Jawa Timur. Pak Hatta di Sumatera. Sementara untuk Jawa Barat kita pasrahkan saja ke temen-teman di Jakarta.

Pak Prabowo juga demikian,’’ beber mantan ketua Mahkamah Q cty Konstitusi (MK).Q

Ketika Para Cawapres Gelar Syiar Ramadan Menyambut datangnya Bulan Ramadan yang kurang dua atau tiga hari lagi, siswa-siswi SD Muhammadiyah 4 Pucang, Surabaya melakukan syiar Ramadan dengan membagikan selebaran berisi Jadwal Imsakiyah 1435 Hijriah dan Hikmah Ramadan serta kurma kepada pengendara yang melewati depan sekolah yang terletak di Jl Pucang Anom 93.

Selain membagikan selebaran dan kurma, siswa kelas VI yang sebentar lagi meneruskan ke jenjang SMP ini juga mengenakan topeng bergambar pasangan Calon Presiden Probowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla, sambil membawa benner bertuliskan Ramadan Damai Indonesia Menang, Hindari Ghi-

bah dan Fitnah, Tinggalkan Kampanye Hitam. Serta melakukan orasi yang intinya, sambut datangnya Bulan Ramadan dengan damai, senang dan suka cita. Dan Jangan saling memfitnah.

Menurut M Syaikhul Islam SHI, Humas SD Muhammadiyah 4 Pucang yang mendampingi para siswa, tujuan meng-

gelar syiar Ramadan, agar masyarakat tahu kalau Bulan Suci Ramadan akan tiba beberapa hari lagi, sehingga para siswa dan masyarakat bisa menyambut datangnya Bulan Ramadan dengan penuh suka cita, dengan penuh kedamaian. Dan bisa menghindari ghibah dan saling fitnah. ‘’Apalagi pada 9 Juli nanti, saat Bulan Ramadan berbarengan dengan Pemilihan Presiden (Pilpres). Maka pada saat kampanye jangan sampai ada saling fitnah dan kampanye hitam, serta saling menjelekkan diantara tim sukses Calon Presiden. Ramadan datang Indonesia wajib bersatu. Untuk

Indonesia Damai,’’ papar Syaikhul.

Ketika ditanya, mengapa melakukan syiar sambil mengenakan topeng? Guru berwajah ganteng ini menjawab diplomatis. Hanya untuk mengingatkan masyarakat agar Pilpres berjalan damai dan aman, dann tidak bermaksud mengajak anak-anak berpolitik atau mempolitisasi anak-anak.

Sebab para siswa sudah faham dengan perpolitikan Indonesia apalagi menjelang Pilpres ini. ‘’Anak-anak sudah faham dan mempunyai pilihan atau jago sendiri-sendiri. Siapa Capres yang didukungnya,’’ kata SyaiQ fen khul.Q

trie diana/bhirawa

siswa-siswi SD Muhammadiyah 4 Pucang, Surabaya dengan mengenakan topeng bergambar pasangan Calon Presiden Probowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla melakukan syiar Ramadan dengan membagikan selebaran berisi Jadwal Imsakiyah 1435 Hijriah dan Hikmah Ramadan serta kurma kepada pengendara depan sekolahnya,Rabu (25/6).

SURABAYA

Kamis Legi 26 JUNI 2014

3 KI Imbau PPID Punya Website

Pengadaan Buku Kurikulum 2013

Sekolah Diminta Bayar Buku Setelah Suplai Lengkap Dindik Jatim, Bhirawa Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim meminta agar sekolah yang mendapat dana dekonsentrasi pengadaan buku kurikulum 2013 (K13) untuk memastikan suplai buku dari penerbit yang ditunjuk. Bila ada kekurangan suplai buku , Dindik jatim meminta agar pihak sekolah menunda pembayaran kepada penerbit.

“Semua buku sudah harus diterima akhir bulan ini. Kalau ada sekolah yang kekurangan satu atau dua buku dari penerbit, jangan dibayar dulu. Tunggu sampai bukunya komplit,” tutur Ka. Dindik Jatim , Dr.Harun,MSi saat penandatangan memorandum of understanding (MoU) distribusi anggaran dekonsentrasi buku K13 tingkat SD dan SMP dengan kabupaten/kota.

Menurut Harun seharusnya Kurikulum 2013 bisa serentak dilaksanakan pada tahun ajaran 2014/ 2015. Semua persiapan , baik untuk guru maupun infrastruktur telah dilakukan di Jawa Timur oleh Dindik Jatim dan seluruh dinas pendidikan kabupaten/kota.

“Kurikulum 2013 sudah siap dimulai pada awal tahun ajaran baru 2014/2015 mendatang secara serentak,” tegas Harun MSi , Rabu (25/6).

Saat ini ditegaskan Harun, semua pihak tinggal menunggu suplai buku dari penerbit-penerbit yang ditunjuk pemerintah pusat dalam pencetakan dan pengadaan buku kurikulum 2013. “Tinggal tunggu bukunya disuplai ke sekolah,” terangnya. Harun memberi deadline distribusi buku K13 sudah harus sampai di tangan sekolah pada 30 Juni mendatang.

Mengenai dan dekonsentrasi sebagai pembayaran buku kurikulum 2013, Harun menyebut akan dikirim langsung ke rekening sekolah. Dan melalui MoU ini, Dindik kabupaten/kota memiliki kewajiban untuk mengawasi penggunaan dan pemesanan bukunya.

Mantan Kadisbudpar Jatim itu menjelaskan, anggaran yang akan didistribusikan ke daerah untuk pembelian buku kurikulum itu sebesar Rp107,5 miliar. Secara rinci, untuk jenjang SD kelas 1,2,4, 5 dan pegangan guru sebesar Rp61,38 miliar. Sedangkan untuk jenjang SMP kelas 7 dan 8 sebesar Rp46,06 miliar.

“Setelah MoU, dalam minggu ini proses pencairan akan kita mulai distribusikan. Pencairannya sama seperti pencairan Bantuan Operasional Sekolah (BOS),” tutur dia. Bagi sekolah yang tidak mendapat BOS, menurut Harun bisa mengajukan ke daerah dan baru bisa menerima pada tahun depan.

trie diana/bhirawa

Kepala Dindik Jatim Dr Harun MSi menandatangani memorandum of understanding (MoU) pencairan dana dekonsentrasi buku K13 jenjang SD dan SMP disaksikan Dindik Kabupaten/kota se Jatim di Kantor Dinas Pendidikan Jatim Jl Gentengkali Surabaya, Rabu (25/6).

“Untuk tahun ini, silahkan sekolah membeli sendiri. Itu salah mereka, bukan salah pemerintah,” ungkap Harun.

Semua persiapan pelaksanaan kurikulum bari di Jatim ini, lanjut Harun, telah dipaparkan secara menyeluruh di sekretariat kabinet (Setkab) pada 24 Juni lalu. Menurutnya, Jatim merupakan satu-satunya provinsi yang mendapat kehormatan untuk memaparkan secara langsung di setkab.

Di sela-sela penandatangan MoU ini, sejumlah daerah tampak masih kebingungan dengan pemesanan buku K13. Misalnya perwakilan dari Dindik Surabaya yang diwakili oleh Achmad Zamroni.

Menurut dia, sejumlah sekolah masih kesulitan memesan buku khususnya untuk mata pelajaran (Mapel) agama. Sebab, berbeda dengan mapel lainnya, untuk mapel agama penerbit yang ditunjuk tidak hanya satu dan terletak jauh dari Surabaya.

“Kalau mapel umum kan penerbitnya di Surabaya. Sehingga kita mudah berkoordinasi kalau ada data yang keliru dan lain-lain. Sementara untuk mapel agama lokasi penerbit ada di Bandung. Sampai saat ini kami bahkan tidak pernah bertemu dengan pihak penerbit,” tutur dia. Hal ini juga

memicu kekhawatiran dalam proses pembayaran dari sekolah ke penerbit.

Kabid TK, SD dan Pendidikan Khusus (PK) Nuryanto menambahkan, dalam pemesanan buku K13 ini sekolah langsung dihadapkan dengan sistem online. Sehingga meski tidak menemui orang penerbit, pemesanan tetap bisa dilakukan. “Kami juga tidak tahu penerbit mana saja yang ditunjuk Kemendikbud untuk pemesanan buku. Karena itu, seperti penegasan Kepala Dinas (Harun), sekolah jangan sampai membayar sebelum semua buku dikirim tuntas sampai ke sekola,” tutur dia.

Mengenai pemesanan buku K13 ini, Dirjen Pendidikan Menengah (Dikmen) Prof Achmad Jazidie mengatakan, secara nasional baru 61 persen sekolah jenjang menengah (SMA/SMK sederajat) yang telah memesan. Sedangkan untuk jenjang pendidikan dasar (SD, SMP) baru 50 sampai 55 persen yang telah memesan.

“Paling lambat awal Juli buku sudah sampai di sekolah sampai masing-masing. Kita sedang berikhtiar keras supaya semua semua sekolah mendapat buku tepat pada waktunya,” tutur Q tam Jazidie.Q

KI Jatim, Bhirawa Komisi Informasi (KI) Provinsi Jatim mengimbau kepada seluruh badan publik terutama pemerintahan untuk segera melengkapi aspek-aspek yang seharusnya dimiliki oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Salah satunya, ada updatenya melalui website milik badan publik.

“Data yang ada di kami menunjukkan bahwa di SKPD Pemprov sepertiganya sudah memenuhi standar PPID yang bagus yang ditandai dengan adanya fasilitas maupun website yang lengkap, sisanya ya itu tadi, hanya berbentuk Surat Keputusan (SK) dari kepala SKPD saja,” ujar Ketua KI Jatim, Joko Tetuko, di Surabaya, Rabu (25/6).

Menurutnya, kerja keras yang dilakukan agar seluruh badan publik untuk membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) ternyata membawa dampak positif atau bisa dibilang berhasil. Sebab seluruh SKPD di lingkungan Pemprov Jatim dan 38 kabupaten/kota di Jatim telah terbentuk PPID. Meski begitu, katanya, dari seluruh PPID tersebut tidak semuanya berjalan aktif sesuai harapan. Masih banyak sebatas legal formal yang memang dipersyaratkan oleh KI sesuai dengan Undang-undang Nomer 14 tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Kita akui PPID ini memang masih sebatas legal formal saja. Tapi hal ini sudah menunjukkan adanya kemajuan yang cukup berarti dari lembaga publik terutama dari pemerintahan,” katanya.

Menurut dia,, KI Jatim tidak henti-hentinya mengimbau kepada seluruh badan publik terutama pemerintahan untuk segera melengkapi aspek-aspek yang seharusnya dimiliki oleh PPID. Salah satunya ada update-nya website milik badan publik.

“Data yang ada di kami menunjukkan bahwa di SKPD Pemprov sepertiganya sudah memenuhi standar PPID yang bagus yang ditandai dengan adanya fasilitas maupun website yang lengkap, sisanya ya itu tadi, hanya berbentuk Surat Keputusan (SK) dari kepala SKPD saja,” jelasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, kondisi ini lebih parah lagi terjadi di daerah, sebab dari 38 kabupaten/kota PPID yang berfungsi dengan baik hanya 10 saja. Dari 10 daerah itu yang paling bagus pun hanya ada lima saja. Yakni Surabaya, Banyuwangi, Kabupaten Blitar dan Kota Blitar serta Kabupaten Lamongan.

Joko menuturkan, di akhir masa jabatannya kali ini, para komisioner KI berupaya maksimal untuk mengajak ke seluruh badan publik untuk menyempurnakan PPIDnya. “Para komisioner mengakui, tugas berat anggota komisioner baru nanti akan lebih berat dari saat ini. Kami bersyukur walaupun masih sebatas legal formal yang ditandai dengan keluarnya SK PPID, minimal sudah ada niat baik dari badan publik untuk mengikuti undang-undang. Tugas berat para komisioner yang baru Q rac nanti sudah menunggu,” paparnya.Q

Tiga Perusahaan Terima Penghargaan Pelaporan LH

Eksekutif Disarankan Cermat Lakukan Penganggaran Laporan Komisi Terhadap Pelaksanaan APBD 2013 Komisi A, B, C dan D, DPRD Sumenep menyarankan agar setiap penganggaran perlu kecermatan sehingga program yang dicanangkan benar-benar sesuai dengan harapan.

S

aran tersebut dilakukan setelah melakukan pembahasan Ran cangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sumenep tahun anggaran 2013, Rabu (25/6) kemarin.

Sebagai bentuk tanggung jawab, Komisi-komisi DPRD Sumenep melaporkan hasil pembahasannya di Paripurna yang dipimpin oleh wakil ketua DPRD Sumenep, Moh Hanif dan dihadiri wakil Bupati Sumenep, Soengkono Siddik juga wakil ketua DPRD Sumenep, Faisal Muhlis serta sejumlah SKPD. Ketua Komisi A, DPRD Sumenep, Abrori Mannan dalam laporannya menyampaikan, pihaknya mengapresiasi terhadap SKPD mitra kerjanya yang telah mengefisiensikan anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2013, sehingga penggunaan anggaran di masing-masing SKPD dapat dialihkan ke kegiatan lainnya.

“Namun, perlu dilakukan kecermatan terhadap perencanaan atau estimasi anggaran belanja daerah sehingga dalam setiap realisasinya, anggaran yang telah disediakan benar-benar sesuai dengan yang telah ditetapkan dan tidak ada kesan opini publik bahwa SKPD belum mampu merealisasikan seluruh belanjanya,” kata Abrori mannan, Rabu (25/6).

Kendati demikian, pihaknya berjanji akan terus mengevaluasi anggaran pada masing-masing SKPD yang penganggarannya tidak tepat sasaran. Sebab, pada tahun 2013, banyak anggaran yang tidak terealisasi

Wakil Ketua DPRD Sumenep, Moh Hanif (kiri, berbaju batik coklat) bersalaman dengan Wakil Bupati Sumenep, Ir Soengkono Siddik.

dan banyak anggaran yang tidak berjalan efektif seperti anggaran Tim OPK Raskin dan Kelangkaan BBM sehingga perlu ditinjau kembali karena anggaran yang besar tidak cukup untuk mengawasi penyelewengan raskin dan kelangkaan BBM. “Untuk itu, kami meminta kepada pemkab agar segera mengambil langkah-langkah sehingga penyelewengan raskin dan kelangkaan BBM tidak terjadi kembali terutama di daerah kepulauan Masalembu,” ungkapnya.

Sementara itu, ketua Komisi B, Bambang Prayogi menilai, secara umum realisasi pendapatan telah melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2013 utamanya SKPD yang menjadi mitranya. Sedangkan pada sisi belanja terdapat beberapa Program kegiatan yang masih belum terealisasi 100 persen, karena terjadi efisiensi anggaran dan terdapat beberapa pogram/kegiatan yang belum dilaksanakan karena adaya keterbatasan waktu.

“Secara umum realisasi pendapatan sudah bagus, namun masih ada kegiatan yang belum terealisasi secara 100 persen dengan alasan

efisiensi anggaran dan keterbatasan waktu,” papar Bambang. Ketua Komisi C, AF Hari Ponto menyampaikan, mitra kerja Komisi C meliputi Dinas PU Bina Marga, Dinas PU Pengairan, Dinas Perhubungan, dan Kantor Kebersihan dan Pertamanan ditargetkan sebesar Rp3.608.785.000, terealisasi sebesar Rp3.545.387. 350, sehingga terdapat kekurangan sebesar Rp63.397.650, terpenuhi 98,24 persen.

“Sedangkan realisasi belanja daerah pada mitra kerja kami ditetapkan sebesar Rp265.767.626.827 dan telah terealisasi sebesar Rp216.0 77.374. 540,70, sehingga bersisa sebesar Rp49. 690.

252. 286,30, atau telah terserap 81,30 persen,” papar Bambang. Sedangkan ketua Komisi D, H Subaidi mengungkapkan, anggaran pendapatan yang terdapat pada mitra kerja komisinya sebesar Rp46.310.988. 979, terealisasi sebesar Rp42.206. 561.972, berkurang sebesar Rp2.052.213.503. “Belanja tidak langsung yang terdiri dari belanja pegawai dan belanja bantuan keuangan, sebesar Rp746.650.927, 69, terealisasi sebesar Rp675.783.252.709, berkurang sebesar Rp70.867.674.360,” tuturnya. Q sul* Wakil Ketua DPRD Sumenep, Moh Hanif (tengah, berbaju batik coklat), wakil Bupati Sumenep, Ir Soengkono Siddik (kiri) dan wakil ketua DPRD Sumenep, Faisal Muhlis (kanan).

Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim menyerahkan penghargaan kepada 19 Pelaksana Pelaporan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terbaik, yang secara simbolis diserahkan kepada tiga Perusahaan Pelaksana Pengelolaan Lingkungan Hidup Kategori Terbaik yaitu PT Pertamina Hulu Energi WMO Gresik, PT Karya Dibya Mahardika dan PT Ispatindo Sidoarjo.

Perusahaan Pelaksana Pengelolaan Lingkungan Hidup Kategori Terbaik itu diserahkan gubernur untuk kalangan industri yang diwakili oleh General Manager Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE WMO) Boyke Pardede.

Kepedulian Pemprov dan masyarakat Jatim terhadap lingkungan terus dilakukan. Berbagai dilakukan bersama-sama dengan seluruh masyarakat Jatim agar tetap asri, bersih, dan terjaga. Anak-anak sejak kecil didik untuk menjaga lingkungan hidup yang bersih dengan menanam pohon. Langkah yang dilakukan telah membuahkan hasil, salah satunya hutan di Jatim telah mencapai 42,8 persen.

“Hutan di Jatim sudah mencapai 42,8 persen. Hutan Jatim lebih besar dari hutan rakyat di Eropa. Kondisi ini bisa dilihat ketika melintasi Jatim melalui udara dari pinggiran pantai mulai Malang sampai Pacitan, sudah penuh hutan,” ujar Gubernur Soekarwo saat Pencanangan Puncak Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Provinsi Jawa Timur Tahun 2014, di Pantai Kenjeran Surabaya, Rabu (25/6).

Pakde Karwo—sapaan akrab

iib/bhirawa

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menyerahkan penghargaan pada General Manager Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE WMO) Boyke Pardede, saat peringatan Hari Lingkungan Hidup, kemarin.

Gubernur Jatim itu mengatakan, hutan di Jatim aturannya 30 persen yang terdiri dari 28 persen hutan perhutani dan 2 persen hutan milik rakyat. Namun sekarang ini sudah mencapai 42,8 persen hutan di Jatim karena banyak ditanami pohon sengon, mahoni, jabon, dan jati emas. Bahkan daerah Blitar Selatan telah banyak ditanami Pohon Kelapa Sawit.

“Hutan rakyatnya sendiri 2 persen, hutan perhutani 28 persen, karena secara ekonomis menanam sengon, mahoni menjadi untung, kemudian lahan-lahan lain ditanami tanaman hutan rakyat, sehingga hutan di Jatim mencapai 42,8 persen. Ini luar biasa,” jelasnya.

Dijelaskannya, selain kondisi hutan yang telah bertambah baik, Jatim juga memperoleh berbagai

penghargaan di bidang lingkungan hidup tingkat nasional. Selama empat tahun berturut-turut, Jatim memperoleh penghargaan laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD).

“Prestasi ini merupakan kerja keras dari seluruh masyarakat Jatim dan menjadi kebiasaan untuk terus menjaga lingkungan,” kata Pakde Karwo.

Sebagaimana diketahui, pada Puncak Peringatan Hari Lingkungan Hidup Tahun 2014 yang dilaksanakan di Istana Wapres RI beberapa waktu lalu, Pemprov Jatim mendapatkan apresiasi tertinggi dari pemerintah pusat yakni memperoleh penghargaan tertinggi dalam penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) secara nasional Q iib tahun 2013.Q

Kades Harus Tertib Administrasi Setelah Anggaran Desa Rp1 Miliar Turun

Pemprov, Bhirawa Pemprov Jatim mewanti-wanti kepada seluruh kepala desa (kades) untuk selalu tertib administrasi.

Khususnya setelah anggaran untuk desa sebesar Rp1 miliar turun dari Pemerintah Pusat turun. Sebab salah administrasi saja bisa berurusan dengan penyidik.

Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum Setdaprov Jatim, Suprianto SH MH menuturkan, dengan digedoknya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sangat membawa angin segar bagi para kades. Karena harapan agar setiap desa mendapatkan anggaran desa minimal Rp1 miliar bisa terwujud.

Namun, lanjutnya, suka cita tersebut jangan sampai menjadi prahara karena berurusan dengan pihak penyidik. Kekhawatiran tersebut perlu diwaspadai, mengingat tak semua aparat desa memahami dengan baik pengelolaan keuangan.

“Setiap pengelolaan keuangan harus ada buktinya, jangan sampai keliru. Tapi biasanya kades ini nakal,

kwitansinya dinaikkan, jangan diskriminatif atau mementingkan kelompok tertentu. Seperti saat pengaspalan jalan, yang diaspal hanya jalan depan rumahnya saja,” papar Suprianto, ditemui acara Pembekalan/ Bimbingan Teknis Kepala Desa di Jatim Angkatan II Tahun 2014, di Hotel Oval Surabaya, Rabu (25/6).

Mantan Kepala Biro Hukum Setdaprov Jatim ini juga berpesan, agar para kades tak mudah memberikan surat keterangan. Contohnya, ketika ada pembebasan lahan untuk jalan tol, dan ada lahan oloran kemudian lahan oloran tersebut diberikan surat keterangan oleh kades bahwa, lahan oloran itu milik si A. Tujuannya agar mendapat ganti rugi.

Praktik seperti ini, jelas Suprianto, nanti jika ketahuan akan menjadi masalah dan bisa menyeret kades yang bersangkutan berhadapan dengan hukum. “Kades harus hati-hati, jangan mudah memberikan surat keterangan untuk mendapatQ iib kan keuntungan,” ungkapnya.Q

OPINI

4 Tajuk

Stok Bahan Pangan Aman?

MENJELANG bulan puasa Ramadan dan lebaran Idul Fitri 1435 Hijriyah, kebutuhan bahan pangan melonjak, sehingga harga bahan pangan turut merambat naik. Walau secara demand need (kebutuhan untuk makan) seharusnya menurun karena puasa. Tetapi puasa Ramadan juga identik dengan pemuliaan orang yang berpuasa dengan berbagai hidangan. Bahkan Ramadan menjadi periode puncak belanja seluruh kebutuhan selain pangan, termasuk sandang (pakaian) serta alat rumahtangga.

Belanja Ramadan sudah menjadi adat bangsa Indonesia.

Seolah-olah penghasilan bekerja selama setahun ditujukan untuk dibelanjakan pada bulan Ramadan. Begitu pula pola perdagangan moderen (diluar makanan-minuman) malah memberikan potongan harga khusus jelang Idul Fitri. Maka, naiknya harga bahan kebutuhan sehari-hari ini merupakan spekulasi pengusaha yang coba menggertak pemerintah.

Tetapi tak jarang, sebagian pedagang (khususnya kelas importir) memanfaatkan Ramadan untuk menggertak masyarakat dan pemerintah. Caranya, dengan menimbun bahan pangan. Seolah-olah stok terbatas, sehingga harus menambah kuota impor. Dalam hal perdagangan bahan pangan, pemerintah sampai saat ini masih menyerahkan pada mekanisme pasar. Terutama komoditas yang tak bisa dipenuhi oleh petani lokal.

Beberapa bahan pangan yang mengalami kenaikan demand diantaranya tepung terigu, gula, telor ayam (dan telor bebek), serta buah-buahan. Rempah-rempah dan berbagai bumbu-bumbuan juga mengalami kenaikan demand.

Sedangkan bahan pangan utama seperti beras kedele, susu dan daging, tak kalah diburu lebih banyak. Maka prinsip perdagangan (harga naik ketika banyak dibutuhkan) menjadi situasi yang lazim.

Tetapi pedagang kecil, menaikkan harga terasa bagai setengah kiamat. Golongan ini, antaralain penjaja sayur, buah dan hasil bumi lainnya, tidak berani kulakan. Karena itu pedagang kecil memilih alih profesi menjadi kuli bangunan, atau tukang ojek. Begitu pula pedagang kue dan kuliner lain memilih mengurangi ukuran (yang bisa dimaklumi pembeli) ketimbang menaikkan harga. Pedagang kecil terasa lebih memiliki “hati” dibanding kelas grosir.

Gertakan importir, seringkali meraih sukses. Seperti pada periode yang sama tahun lalu (Juli 2013) Presiden sampai menginstruksikan anggota kabinet menajamkan sense of urgency dan sense of responsibility. Instruksi khusus itu diberikan kepada jajaran tim perekonomian, terutama Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian, agar harga stabil. Jalan paling mudah yang dipilih adalah menambah kuota impor untuk menggelontor bahan kebutuhan.

Dus, keinginan (busuk) kartel untuk memperbesar impor bahan pangan, tercapai. Tetapi dengan melimpahnya bahan pangan impor akan merugikan petani dalam negeri.

Padahal sebenarnya pengawasan terhadap kenaikan harga tidak harus dengan menambah kuota impor. Dalam hal ini Pemerintah Propinsi Jawa Timur memiliki inovasi yang patut diperkuat. Yakni, pengawasan dan sekaligus pemangkasan jalur distribusi bahan pangan.

Caranya, stake-holder bahan pangan mestilah diajak bicara, termasuk di dalamnya pedagang besar dan Organda (Organisasi Angkutan Darat). Selanjutnya perlu ditindaklanjuti dengan operasi pasar dan menggelar pasar murah dengan melibatkan BUMN, BUMD, serta produsen pangan. Toh, barang kebutuhan yang dipasarkan tidak diberikan secara gratis, melainkan dijual dengan harga dasar produksi.

Prinsipnya hanya memotong liku-liku distribusi, sehingga produsen langsung dipertemukan konsumen. Dalam tiga tahun terakhir, metode yang sama (memotong jalur distribusi) juga sudah dilakukan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten serta Kota. Namun diperlukan pengaturan yang lebih sistemik, agar tidak tergagap-gagap pada setiap bulan Ramadan.

Kenaikan harga kebutuhan (khususnya sembako), bisa berujung pada kacaunya perekonomian rumahtangga kelas bawah. Secara psiko dramatik dapat memicu KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), bahkan berujung perceraian.

Penyebab KDRT dan perceraian selama ini secara mayoritas dipicu sulitnya perekonomian rumahtangga. Juga bisa memicu kriminalitas. Lebih pedih lagi, kenaikan harga-harga bersamaan dengan tahun ajaran baru sekolah. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Berharap Diskusi HAM yang Mencerdaskan DALAM beberapa hari belakangan ini, kita dihujani dengan pernyataan tentang pelangaran hak sasi manusia (HAM) tahun 1998. Dengan tertuduh utama Prabowo Subianto, isu pelanggaran HAM seperti peluru yang lepas begitu deras dari moncong meriam. Pengguliran isu HAM untuk menampar Prabowo, memang agak aneh. Pasalnya, pada periode sebelumnya, isu ini tidak pernah muncul. Pada pemilihan presiden 2004 saat Prabowo mengikuti konvensi calon presiden yang diselenggarakan partai Golkar, isu HAM tak pernah disinggung.

Pelanggaran HAM masa lalu, sebagian sudah selesai secara hukum, sebagian lagi masih gelap. Dan pelanggaran HAM masa lalu, terutama pada masa pemerintahan orde baru, sangatlah banyak. Semuanya masih gelap. Sebut saja kasus pembantaian Talangsari, Lampung, tahun 1998.

Peristiwa brutal berdalih menumpas anasir pendirian negara Islam pimpinan Warsidi itu, membumi hanguskan kawasan Talangsari, Way Jepara. Sejumlah anak dan wanita yang tidak tahu apa-apa, ikut dibantai. Kekejaman itu, hingga detik ini masih gelap gulita.

Kalau memang kita mau berkomitmen terhadap HAM, ayo kita diskusikan dengan para calon presiden, apa konsepnya menangani pelanggaran HAM. Kita tagih apa konsep para calon nakhoda bangsa ini untuk mengawal delapan ratifikasi perjanjian internasional di bidang HAM yang sudah diteken Indoensia, antara lain konvenan hak sipil dan politik, konvenan ekonomi, sosial dan budaya, konvensi antipenyiksaan, konvensi menentang diskriminasi ras, dan konvensi menentang segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Jika kita hanya melempar isu HAM hanya untuk menampar lawan politik, maka hanya kepentingan sesaat dan tendensius saja yang terungkap. Untuk hal yang lebih strategis dan permanen, kita malah lupa.

Nama dana alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Kamis Legi 26 JUNI 2014

Piala Dunia, Pilpres dan Akal Sehat Peluit Piala Dunia 2014 telah ditiup Jumat dini hari, 13 juni 2014 waktu Indonesia. Hampir semua mata manusia mengarah pada Brazil, negara dimana Piala Dunia dihelat.

Memang, tidak ada olahraga paling ramai di dunia, kecuali sepak bola. Ia mampu menyihir setiap manusia yang melihatnya. Otak-atik bola di lapangan, taktik para pemain, dan kondisi menegangkan mampu menyulut teriakan, tepuk tangan, kegembiraan, yel-yel, bahkan mampu membakar semangat patriotimse setiap negara yang bertanding.

S

eorang penggila bola Nick Hornby bahkan menulis puisi “…Otak yang kritis berhenti seketika. Aku tak berfikir sama sekali tentang kesakitan dan kekacauan yang mungkin terjadi karenanya”. Tak diragukan lagi, sepak bola mampu menuyulut semangat fanatisme yang tidak sedikit berujung pada konflik dan mengorbankan jiwa, sebagaimana yang terjadi di Indonesia.

Sepak bola adalah hiburan paling adil di muka bumi. Tidak ada batasan bagi siapapun untuk menikmatinya. Kaya atau miskin, pejabat atau tukang becak, petani atau pengusaha, semua lebur dalam satu iuforia bernama piala dunia. Setiap orang berhak untuk gembira, tepuk tangan, atau bersedih manakala timnya mengalami nasip buruk.

Di emperan toko, warung kopi, restoran mahal, lapangan umum, bahkan di desa terpncil, orang bersorak ramai menyaksikan piala dunia. Mereka bebas berdiskusi, memprediksi siapa menang, siapa kalah, meskipun tidak pernah menjadi pengamat sepak bola, tapi itulah keadilan sepak bola. Bahkan sepak bola mampu membuat orang lupa pada sekelumit persoalan ekonomi, politik, dan keadilan di negerinya sendiri. Orang juga bisa lupa pada hutang karena bola.

Di Indonesia, Piala Dunia Brazil akan menjadi hiburan tersendiri saat pemilu presiden 2014. Aroma panas dalam kompetisi tidak aja dirasakanoleh mereka pendukung fanatik Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK. Ketegangan juga dirasakan fans dan pendukung negaranegara peserta piala dunia. Karena itu, baik sepak bola atau pemilu, masing-masing adalah kompetisi,

P

banyak daripada yang memiliki status agama tertentu. Bahkan, agama menurut Ralph Waldo Emerson adalah hiburan sastra bagi masa berikutnya. Sehingga tidak jarang orang lebih memilih alianasi pada klub sepak bola daripada secara Oleh: yang tujuannya tidak khusus mengakui Anhar Putra Iswanto lain keculai kemenanagama tertntu. gan. Tentu saja kemeYang lebih radikal nangan dengan cara adalah Richard yang bermartabat.

Dawkins dalam novelnya The Sebagaimana motto Olimpiade, God Delusion mengatakan bahwa menjadi kuat (fortius), lebih cepat agama tidak lain dan tiada bukan (citius), dan lebih tinggi (altius), kecuali sebuah delusi (khayalan). kita bertanya, dapatkah pemilu “ketika satu orang mengidap menjadi ajang untuk mengangdelusi, maka itu adalah kegilaan. kat harkat dan martabat bangsa Namun ketika banyak orang menjadi lebih tinggi? Dapatkah mengidap delusi, maka itulah pemilu menjadi momentum untuk agama” kata Dawkins. melakukan seleksi kepemimpinan Tentu saja kita berharap pemilu nasional untuk menjadi bangsa sebagai proses demokrasi politik lebih kuat? Semangat piala dunia tidak terjerat dalam fanatisme baik harus juga ada dalam semangat pendukung Prabowo-Hatta maupun pemilu, yaitu kompetisi yang fair, Jokowi-JK. Kita melihat pemilu tidak curang, dan menjunjung sebagai proses yang “natural” bagi tinggi etika dalam permainan. terselenggaranya demokrasi yang Kita tidak ingin seperti kata efektif dan akuntabel. Karena itu, Nick Hornby, sepak bola yang berbagai bentuk kampanye negatif mampu membutakan manusia (negative campaign) ataupun kampada kebenaran yang sesungguhpanye hitam (black campaign) akan nya. “Aku jatuh cinta pada sepak melahirkan sikap yang merusak bola seperti aku jatuh cinta pada keindahan kompetisi. perempuan”. Cinta atau kecintaan Semangat yang besar tentu sering mendistorsi akal sehat. saja didorong oleh ekspektasi yang Cinta pelan-pelan meracuni naluri besar pula. Maka kita mengerti dan meredupkan kebenaran hakigemuruhnya semangat masyarakat ki. Maka terjadinya fanatisme, Indonesia pada pilpres dikarenakan fundamentalisme dan radikalisme munculnya harapan yang besar terhadap apa yang dicintai, sekapula pada sosok presiden dikemuligus mengisolasi, radikal dan dian hari. Masyarakat meyakini menolak apaun dari sisi yang lain. bahwa presiden nanti dapat menyeMaka benarlah kata Nabi Muhamlesaikan berbagai persoalan yang mad Saw. “barang siapa yang cinta ada, seperti korupsi, kemiskinan, kepada sesuatu, maka ia akan penganguran, dan sebagainya. menjadi hamba-hambanya”.

Karena harapan pulalah warga Di Eropa, sepak bola tidak haBrazil berharap pada Neymar unnya sekedar lahir sebagi hiburan. tuk mengantarkan negaranya juara Tetapi telah menjadi “agama” Piala Dunia 2014. baru bagi masyarakat Eropa.

Meskipun sebagian rakyat Fanatisme pada sepak bola memBrazil terus melakukan aksi bawa masyarakat pada keyakinandemonstrasi menolak Piala Dunia keyakinan terntentu. Bahkan, Brazil 2014, pada akhirnya merjumlah fans sepak bola lebih eka akan luluh saat pluit Piala

Dunia dimulai kata Shindunata (Kompas, 11/6). Brazil mengeruk anggaran dana pemerintah sebanyak 130 triliun untuk menyelenggarakan “hiburan” dunia. Para aktivis buruh dan kelompok kiri di Brazil menuntut anggaran sebesar itu lebih baik untuk membangun ekonomi Brazil yang belum membaik, masih terdapat rakyat miskin dan meningkatnya jumlah pengangguran.

Sepak bola tidak lagi menjadi hiburan bagi rakyat, melainkan komoditas yang disokong oleh watak kapitalisme ekonomi global. Hiburan direduksi oleh kuasa ekonomi padat modal. Inilah yang menjadi kritik sosiolog Anthony Giddens atas realitas kapitalisme global. Kapitalisme bekerja dengan menguatkan yang disebut risk society (masyarakat resiko). Nalar pembangunan modern tidak selalu berorientasi pada pembangunan manusia secara mendasar, melainkan tunduk pada mekanisme dan perintah kapitalisme.

Kelompok demonstrasi menilai Brazil telah menjadi “alat” FIFA untuk mengukuhkan eksistensi kapitalisme global.

Sebaaimana sepak bola, Pilpres 2014 juga riuh dengan hiruk-pikuk padat modal. Masing-masing kandidat berupaya sedemikian rupa untuk mendapatkan dukungan publik, termasuk bantuan finansial. Karena itu, kontestasi pilpres juga dikuti oleh kompetisi ekonomi para pembisnis dan pemilik modal.

Pada akhirnya, pemerintahan akan tersandra oleh kerja para rente politik yang mencari keuntungan dengan menggelontorkan berbagai macam proyek pemerintah.

Besar harapan kita bahwa Pilpres 2014 membawa perubahan bagi bangsa. Tidak sekedar sebagai medium pemilihan presiden, tetapi yang paling penting adalah munculnya gairah dan semangat baru untuk membangun bangsa yang lebih baik, sebagaimana semangat Piala Dunia 2014.

Mahasiswa Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang; Pendukung Jerman Piala Dunia 2014.

Cerdas Memaknai Pilpres 2014

erkembangan politik menjelang Pilpres 9 Juli nanti menarik dicermati. Dua kobu saling adu program baik dalam kampanye maupun dalam debat Capres-Cawapres yang disiarkan Televisi. Poros Jokowi-JK yang didukung oleh PDIP, Nasdem, PKB, dan Hanura mematang strategi pemenangan. Begitu juga poros Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang didukung Gerindra, PAN, PPP, dan PKS dan Golkar tak mau ketinggalan dengan cara yang sama. Dengan kata lain, kedua pasangan saling adu “kuat” dalam hal mematangkan strategi pemenangan dalam merebut “hati” rakyat.

Terlepas sepak terjang para elit parpol yang tergabung dalam parpol koalisi yang sibuk melakukan strategi pemenangan dalam kampanye ada beberapa hal yang perlu direnungkan.

Apa yang harus dipersiapkan rakyat Indonesia menyongsong Pilpres 9 Juli mendatang? Untuk siapakah calon pemimpin dipilih? Parpol atau rakyat? Haruskah memiliki visi dan misi sebelum menjadi Capres dan Cawapres? Bisakah Pilpres bebas money politics? Harus ada kontrak politik untuk tidak korupsi dengan masyarakat? Perlukah studi kelayakan intergitas moral? Benarkah Pilpres selalu identik dengan hegemoni politik uang? Dan bagaimana figur ideal pemimpin Indonesia?

Memilih Pribadi Tegas dan Jujur Siapapun sepakat dengan saya, bahwa siapapun boleh menjadi pemimpin. Tapi bukan sembarang orang. Akan tetapi tentunya hanya orang-orang yang memiliki komitmen untuk memajukan dalam segala hal baik itu yang menyangkut infrastruktur maupun pengembangan SDM masyarakat serta mempersempit kesenjangan sosial, ekonomi, politik, dan juga budaya.

Bukan pemimpin yang hanya tebar pencitraan yang semu. Artinya, hanya tebar pesona atau janji-janji saja akan tetapi tidak terbukti atau omong kosong. Bahkan seorang pemimpin terkadang “jaim” (baca: Jaga Imej) semata-mata.

Jujur harus kita akui hakikat Pilpres adalah sebuah mekanisme yang harus dilakukan oleh segenap warga masyarakat dan pemerintah utnuk menentukan pemimpin dalam masyarakat. Masyarakat dalam keberadaannya tentunya butuh

sebuah pola dan figur diatur. Sebuah pertankepemimpinan yang daingan akan berjalan bisa mengatur dengan baik apabila berjalan baik dan bijaksana secara sportif. Artinya serta memiliki sikap Pilpres 9 Juli nanti keteladanan baik peakan berjalan secara rilaku maupun moralidemokratis manaka tas. Masyarakat yang masing-masing pihak damai tentunya harus bisa menerima kemedipimpin oleh orangnangan atau kekalaorang yang memiliki han sekalipun. Dengan sikap dan tanggung cara dan prinsip itu Oleh: jawab kepada diri dan tentunya Pilpres daSusanto masyarakat yang akan mai akan terwujud. dipimpinnya. Salah Tentunya harus kita satu indikasinya merikuti dengan cara bereka harus jujur, tidak korupsi, dan fikir dan berperilaku dewasa pula. berkarakter kuat untuk perubahan Dalam Pilpres tentu ada yang yang lebih baik. kalah dan menang. Sikap dan rasa Dalam konteks ini saya sependauntuk mengakui kekalahan dan pat apa yang dikatakan oleh Abdul mempertanggungjawabkan kepada Qadir Djaelani dalam bukunya yang masyarakat. Untuk itu, elite politik berjudul: Sekitar Pemikiran Politik dan orang-orang yang berkepentinIslam (1994:122) yang mengatakan gan dalam Pilpres harus berpikir bahwa seorang pemimpin haruslah jernih dan belajar dari orang lain. orang yang jujur dan amanah diJangan saling menyalahkan. Dadalam menjalankan tugas-tugasnya. lam konteks ini saya sependapat Kriteria yang sangat mendesak undengan Andrew Ho: dalam “Higway tuk dikedepankan bagi calon pemimto Success” (14 Kegagalan) bahwa pin (Capres dan Cawapres) harus orang yang gagal adalah orang memiliki visi dan misi yang jelas. yang tidak mau bertanggung jawab Mengapa itu perlu? Untuk itu atas pilihan-pilihannya dan selalu KPU dan elite parpol yang terhormenyalahkan, mencari-cari alasan mat harus memberikan penyuluhan dan pembenaran atas kegagalan dan memberikan contoh kepada yang terjadi. masyarakat agar dapat memilih Kedua, hindari politik uang. Mengaorang yang jelas visi dan misinya. pa hal ini juga menjadi bahan analisis Ibaratnya, jangan sampai memisaya? Karena untuk sampai saat ini lih kucing dalam karung. Kalau saya memiliki asumsi bahwa Pilpres masalah ini tidak diperhatikan pasti ada politik uang. Sebab bagaimasecara serius, maka tunggu saat napun munculnya konflik horizontal kehancuran. Jangan hanya karena terkait dengan Pileg DPR 2014 yang salah memilih orang, nasib rakyat terjadi di berbagai daerah yang berkejadi kian sengsara dan tergadaikan. panjangan saat ini juga disebabkan Ingat, sampai detik ini kesenjangan oleh politik uang baik yang dilakukan begitu tampak dalam segala sektor. oleh para calon dan juga tim sukses Pengangguran semakin bertambah, masing-masing calon. Dan tak kalah diperparah lagi dengan krisis multipentingnya para calon dan mayarakat dimensi yang tak kunjung usai. untuk selalu menjaga perasaan dan hati nurani masing-masing.

Belajar Mengakui Kalah Ketiga, perlunya kontrak politik Untuk itu paling tidak ada beuntuk tidak korupsi. Mengapa langberapa hal yang harus dilakukan oleh kah itu juga harus ditempuh oleh para calon pemimpin Indonesia (baca: para Capres dan Cawapres? Karena Prabowo-Hatta dan Jokowi-Hatta) dengan cara ini dapat dijadikan saat Pilpres nanti dapat berjalan dasar mengetahui sebuah sikap dan sesuai dengan koridor yang ada. tanggungjawab bilamana Capres Pertama, belajar mengakui kedan Cawapres tersebut kelak dakalahan dan kemenangan. Sebulam Pilpes benar-benar terpilih jadi ah Pilpres akan menjadi sebuah Presiden dan Wakil Presiden mendemokratisasi dan pembelajaran datang. Dan suatu ketika di tengah politik bagi seluruh komponen raperjalanan kepemimpinanya terkyat Indonesia manakala berjalan nyata mereka melakukan korupsi, sesuai dengan aturan yang sudah masyarakat bisa menagihnya untuk

dimintai pertanggungjawaban di depan masyarakat. Sebab, bagaimanapun ada sebuah kata-kata bijak yang berbunyi. Kekuasaan itu cenderung untuk melakukan penyimpangan atau korupsi. Jadi dengan bermodal sikap untuk tidak korupsi dengan cara melakukan kontrak politik tentunya masyarakat akan tenang dan para calon pemimpin dan kebetulan terpilih dalam Pilpres akan bisa tenang dalam menjalankan roda pemerintahan secara jujur dan bersih. Dan yang terpenting lagi figur pemimpin yang tepat adalag pemimpin yang selalu memikirkan rakyat baik yang terkait SDM maupun kesejahteraannya. Sudah tidak saatnya era sekarang sorang pemimpin yang hanya mikirkan dirinya sendiri atau bahkan kelompoknya sendiri. Pemimpin yang “Pro rakyat Miskin” adalah harga mati dalam rangka memgembangkan pola kepemimpinan yang selalu terencana dengan baik.

Keempat, perlunya kompetensi diri yang matang. Artinya seorang pemimpin yang kuat dalam hal komptensi, dan performansinya tentunya akan mendapatkan simpati dari banyak orang. Dalam konteks ini saya sependapat dengan apa yang dikatakan John C. Maxwell kalau seorang pemimpin memperlihatkan kompetensi, kepedulian tulus terhadap yang lain, dan karakter yang layak dikagumi, orang akan mengikutinya.

Saya yakin, bila yang memimpin Indonesia memiliki komitmen seperti itu Indonesia akan secara damai akan terwujud. Indonesia membutuhkan sosok pemimpin yang berkarakter dan memiliki komitmen yang jelas terkait dengan perubahan baik segi politik, sosial, dan juga ekonomi kerakyatan. Pemimpin yang memegang kaidah dan nilai luhur yang tinggi sehingga kepemimpinannya pro rakyat.

Lantas bagaimana dengan Anda Sdr. Capres Prabowo-Hatta dan Capres Jokowi-JK yang akan bertarung dalam Pilpres 9 Juli nanti?

Siapkah Anda menjadi pioner dan memberikan pembelajaran politik kepada masyarakat dengan mengajarkan berpolitik yang santun, berkarakter untuk selalu ngayomi dengan semangat Keindonesiaan?

Penulis adalah Pegiat pada Guru Ahli (GA) Pusat Belajar Guru Bojonegoro.

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Kamis Legi 26 JUNI 2014

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

5

Jatim Beri Tunjungan Hafidz Quran Setelah sukses memberikan tunjungan kepada sekolah maupun guru Madin (Madrasah Diniyah), Provinsi Jatim dalam waktu dekat memprogramkan pemberian tunjungan kepada Hafidz Qur an (penghafal Alquran).

Sebab para penghafal Alquran selama ini nasibnya sangat memprihatinkan sebab selama ini tak ada yang memperhatikan.

Padahal, para hafidz sebenarnya juga sebagai guru di TPQ-TPQ yang ikut membentuk moral para generasi penerus kita, yang bisa melakukan berbagai kegiatan berjalan dengan baik. Itulah penegasan Wakil Gubernur Jatim, Drs Syaifullah Yusuf ketika meresmikan Graha Tahfidz Quranic Center di Desa Sidokare, Kec Sidoarjo, Rabu (25/6) kemarin.

Sambil mengelus dada, Wagub Syaifullah Yusuf menjelaskan, selama ini para hafidz ini ke-

hidupan sehari-harinya perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Memang tak semuanya dari orang-orang yang telah mampu, tetapi yang belum mampu dan perlu mendapatkan perhatian juga masih banyak. ‘’Maka kedepan kita akan upayakan para hafidz ini perlu mendapatkan tunjungan. Pemprov Jatim sudah melakukan pendataan, jumlahnya sekitar 5 ribu orang. Namun dalam pelaksanaanya harus diterapkan dulu penilaian, dengan model sertifikasi. ‘’Kalau mereka yang telah lulus dari tes sertifikasi.

Baru mereka mendapatkan tun-

KELANA

Bursa Direksi PDAM Sidoarjo Mulai Dibuka Sidoarjo, Bhirawa Pemkab Sidoarjo membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat yang berniat menduduki jabatan Direktur Utama (Dirut), Direktur Umum (Dirum), Direktur Tehnik (Dirtek) PDAM Sidoarjo periode 2014-2018.

Ketua Panitia Pemilihan yang juga Wabup Sidoarjo, Hadi Sutjipto, Rabu (25/ 6) di Gedung DPRD Sidoarjo mengatakan, siapapun yang memenuhi syarat dan kriteria yang dibutuhkan Pemkab Sidoarjo bisa mengajukan diri dengan ijasah minimal Sarjana (S1). Tak ada diskriminasi, masyarakat berhak mendaftar dan nanti akan dilakukan penyaringan untuk memilih tiga orang yang akan menduduki jabatan Dirut, Dirum dan Dirtek.

Tiga Direksi PDAM Sidoarjo akan mengakhiri jabatannya pada Juli 2014 ini, sehingga Pemkab mencari figur yang pas, dalam waktu dekat akan diumumkan kriteria calon direksi. namun karena Bulan Juli ini sudah memasuki Bulan Ramadan dan selanjunya Lebaran, sehingga pengumuman akan dilakukan setelah Lebaran.

Bagaimana dengan peluang tiga direksi sekarang, apakah boleh melamar?

Pak Tjip, panggilan Wabup, menyatakan, ada aturan sendiri untuk direksi nanti.

Namun ia belum mengetahui ketentuan untuk mantan direksi. ‘’Nanti saya liat aturannya,’’ katanya.Q hds

KPU Minta Ganti Surat Suara Pilpres Rusak Kota Mojokerto, Bhirawa Kerusakan logistik Pemilu Presiden (Pilpres) terjadi di wilayah Kota Mojokerto. Ratusan surat suara yang diterima Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mojokerto dari KPU Provinsi Jatim diketahui rusak.

Kerusakan surat suara diketahui saat penyortiran sekaligus pelipatan surat suara. Kerusakan pada surat suara bervariasi mulai adanya bercak tinta di gambar Calon Presiden (Capres), robek hingga terlipat.

Kemungkinan ada ratusan dan bisa bertambah lantaran penyortiran dan pelipatan belum selesai,’’ kata Ketua KPU Kota Mojokerto, Saiful Amin, Rabu (25/6) kemarin.

Lebih lanjut, Amin mengatakan, jumlah surat suara yang rusak nantinya akan dihitung pasti jumlahnya. Selanjutnya akan dibuatkan berita acara untuk dikirimkan ke KPU Provinsi dan KPU pusat. Akan dibuatkan berita acara agar segera diganti.

Ditambahkan Amin, setelah tahap penyortiran yang dilakukan sekitar 17 orang ini, pihaknya akan melakukan pendataan kebutuhan surat suara per TPS. ‘’Pendistribusian akan dilakukan H-1,’’ ujarnya.Q kar

Pelipat Kertas Pilpres Protes Honornya Hanya Rp 25 Sidoarjo, Bhirawa Pekerja lepas pelipat kertas suara Pilpres 2014 di KPU Sidoarjo merasa tak puas dengan honor yang diterima hanya sebesar Rp25 per lipatan. Honornya dinilai tak sebanding dengan keringat mereka, para pekerja sempat mogok bekerja di halaman teras gedung KPUD Sidoarjo meskiakhirnya pekerja mau menerima keputusan ini.

Petugas Sekretariat KPUD baru tahu setelah pekerja lepas itu mengutarakan niatnya dengan bergerombol di halaman parkir. Akhirnya pekerja lepas itu mengutarakan permintaan supaya honor melipat kertas dinaikkan menjadi Rp50 seperti yang diterapkan daerah lain.

Mereka tak menyebutkan daerah mana yang menerapkan harga lipatan Rp50.

Sebab Kab Pasuruan hanya Rp30. KPUD tidak merespon permintaan itu, bila memang tak deal dengan harga itu pekerja lepas itu boleh meninggalkan tempat.

Akhirnya dari 300 pekerja lepas itu, tinggal 150 orang yang melanjutkan kerjanya, sedangkan separohnya lagi memilih meninggalkan gedung KPUD setelah tak mendapat jawaban dari KPUD. Sekretariat KPUD Sidoarjo, Sulaiman, Rabu (25/6) menyatakan, saat pekerja demo itu pelipatan kertas sudah selesai 40% dari total sebanyak 1,4 juta kertas suara. Pekerjaan itu telah dilanjutkan kemarin dengan jumlah yang sudah diselesaikan sebanyak 70%. Diperkirakan Kamis hari ini, seluruh pelipatan kertas suara sudah selesai. Q hds

jangan,’’ katanya.

Gus Ipul (sapaan akranya) meminta kepada pemerintah daerah setempat juga ikut memikirkan atas pengisian kegiatan Gedung Quranic Center, atau ikut mengisi sarana dan prasarana yang dibutuhkan, agar kedepannya terus ada kehidupan dan tak hanya sekedar seremonial saja terus hilang.

Kepala Bagian Administrasi Kesra Sekretariat Pemkab Sidoarjo, Ilhamuddin yang mewakili Bupati Sidoarjo, siap dan mengangguk ketika mendapat permintaan Wakil Gubernur. ‘’Tolong laporkan ke Bupati Sidoarjo agar ikut memikirkan bagaimana kedepannya, gedung ini tetap hidup,’’ tegas Gus Ipul.

Sementara itu, Ketua Panitia atua penggagas Gedung Quranic Center, KH Muklhas mengung-

kapkan, kalau selama ini kondisi hafidz itu ‘tercecer’ dimana-mana.

Tak ada tempat khusus untuk melakukan koordinasi atau kerjasama. ‘’Maka kami mempunyai ide untuk membuatkan wadah mereka, agar bisa menyatu dan bersatu untuk memperjuangkan moral anak-anak melalui menghafal Al Qur an,’’ tegasnya.

Dengan dibuatkan wadah seperti ini, kondisi perekonomian bisa terpantau dan mungkin juga bisa terbantu. Bisa berusaha atau berwirausaha, karena kantor ini nanti akan direncanakan untuk berbagai macam program, mungkin bisa TPQ bahkan juga untuk unit koperasi. ‘’Kalau sudah seperti itu kondisinya, kedepan nasib mereka juga bisa lebih sejahtera lagi,’’ katanya.

Selama ini, di Sidoarjo ada sekitar 400 hafidz-hafidzoh Qu-

achmad suprayogi/bhirawa

Wagub Jatim Syaifullah Yusuf ketika menandatangani peresmian Graha Tahfidz Quranic Center. ran, tetapi dalam perjalananya banyak yang mrotholi’ karena mereka masih disibukan dengan mencari penghidupan setiap harinya, bahkan ada pula yang

menjadi tulang punggung keluarganya. ‘’Makanya wadah ini akan sangat membantu dan sangat bermanfaat bagi mereka,’’ jelas KH. Muklhas.Q ach

28 Persen Penderita AIDS di Sidoarjo Tewas Sidoarjo, Bhirawa Pola penanganan pencegahan HIV/AIDS di Sidoarjo jadi sample analisis penelitian terhadap kebijakan penanggulangan HIV/AIDS dalam sistim kesehatan di Indonesia. Tim kesehatan dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Sidoarjo dan dari Jatim, selain melakukan analisis penelitian di Sidoarjo juga mengambil sample di Surabaya.

achmad suprayogi/bhirawa

Tim dari Balai Besar Pengujian dan Penerapan Hasil Perikanan, sedang menggoreng amplang buat ibu-ibu pengolah ikan.

Ibu-ibu Pengolah Ikan Diharapkan Berinovasi Sidoarjo, Bhirawa Untuk memberikan variasi dan inovasi kepada para ibuibu pengrajin atau pengolah produk ikan yang ada di wilayah Sidoarjo. Rabu (25/6) kemarin mereka telah mendapatkan ilmu baru tentang pengolahan ikan badeng dan rumput laut yang dibuat berbagai macam jenis olahan.

Kepala Bidang Produksi dan Sumber Hayati Perairan Darat, Dinas Perikanan Kelautan Sidoarjo, Ir Setpi Wati Nugraheni menjelaskan, kalau kegiatan ini merupakan pro-

gram dari pusat. Yakni dari Balai Besar Pengujian dan Penerapan Hasil Perikanan. ‘’Kami hanya ketempatan saja, dan menghadirkan para ibu-ibu yang sudah mempunyai usaha pengolah ikan, agar bertambah variatif usahanya.

Sehingga tak hanya bandeng presto terus. Dan bandeng asap terus. Maka hari ini mereka mendapatkan pelatihan membuat mei basah dari bahan bandeng dan rumput laut,’’ katanya.

Sedangkan untuk hari kedua (hari ini, red) mereka mendapatkan pelatihan mem

buat bakso, nugets dari bahan dasar ikan bandeng, termasuk juga amplang. Hasil produkproduk ini dibuat juga tanpa pewarna, juga tanpa pengawet. ‘’Semuanya alami, karena kami menjaga kualitas dan rasa,’’ jelasnya.

Sementara itu, salah satu peserta pelatihan Bu Sugio mengaku sangat senang dengan kegaitan seperti ini.

Selain menambah ilmu, banyak teman, juga bermanfaat untuk meningkatkan usaha. ‘’Agar tak satu jenis makanan saja yang dijual, tetapi banyak macamnya,” katanya.Q ach

Kota Mojokerto Terima Luberan PSK Luar Kota Kota Mojokerto, Bhirawa Letak wilayah Kota Mojokerto yang berada diantara jalur Kota Surabaya dan kota-kota besar lain di wilayah barat menjadikan kota ini lokasi paling strategis jujugan Pekerja Seks Komersial (PSK) asal luar kota. Dari hasil razia yang digelar Satpol PP Kota Mojokerto dan gabungan, Selasa (24/6) tengah malam itu, tercatat enam wanita yang diduga PSK dan semuanya berasal dari luar Kota Mojokerto.

Keenam wanita yang diamankan dari sejumlah hotel dan cafe itu berasal dari Bandung Jawa Barat tiga orang, serta Pare Kediri , Jombang dan Surabaya masing-masing satu orang.

Mereka terjaring operasi penyakit masyarakat (Pekat) menjelang Bulan Suci Ramadan dan antisipasi eksodus PSK eks

Dolly Surabaya. Awalnya razia gabungan ini nyaris gagal, karena dari enam hotel yang dirazia, petugas hanya mengamankan dua pasangan mesum.

Satu pasangan bukan suami istri, WK dan AR, keduanya berdomisili di Surabaya diamankan saat berada di salah satu kamar Hotel Surya Mojopahit, Jl Pahlawan, serta pasangan tak resmi yakni NH, asal Pare Kediri dan ES, asal Krian, Sidoarjo yang diamankan saat berduaan di salah satu kamar Hotel Sekar Putih, by pass.

Sementara empat orang lainnya yang merupakan pekerja cafe dan warung remang-remang yakni DE, IA, RJ,UW berasal dari Bandung dan Jombang.

Petugas mendata identitas seluruh wanita yang terjaring razia. Selain itu, petugas Dinas Kesehatan Kota Mojokerto

mem beri penyuluhan singkat tentang bahaya seks bebas sekaligus mengambil sampel darah mereka untuk dilakukan uji laboratorium untuk mencegah penularan HIV/AIDS. Kasatpol PP Kota Mojokerto Agus Supriyanto menyebut, razia pekat digelar untuk menciptakan iklim kondusif di Kota Mojokerto. ‘’Razia pekat di hotel dan cafe kami gelar menghadapi Bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Selain itu juga untuk mengantisipasi masuknya PSK eks Dolly ke wilayah Kota Mojokerto,’’ ujarnya.

Soal sedikitnya pasangan mesum yang terjaring, menurut Agus bukan lantaran ‘bocor’, namun karena sebelumnya pihaknya memberikan arahan kepada seluruh manajemen hotel dan pemilik cafe agar lebih selektif menerima tamu hotel.Q kar

Menurut Sekretaris Komisi Penanggulangan HIV/ AIDS (KPA) Sidoarjo, Hariadi Purwantoro, dari hasil analisis ini nantinya akan bisa direkomendasikan dan dikembangkan perbaikan kinerja penananganan HIV/ AIDS dalam jangka menengah di Seluruh Indonesia. ‘’Dari hasil analisis ini juga, akan bisa diketahui apakah penanganan HIV/ AIDS di Sidorjo polanya perlu ditingkatkan atau sudah cukup,’’ kata Hariadi, Rabu (25/6) kemarin, yang menggelar Workshop kebijakan penanganan HIV/ AIDS di Sidoarjo.

Menurut Hariadi, di Sidoarjo sendiri pola penanganan HIV/AIDS yang sudah ditempuh selama ini diakui masih ada yang belum optimal dan harus dibenahi. Misalnya, di Sidoarjo masih belum punya Perda HIV/AIDS. Selama ini berjalan hanya mengacu pada Kepres, Permendagri, surat Menkokesra dan surat Gubernur Jatim. ‘’Kalau ada Perda HIV/AIDS di Sidorjo, maka optimalisasi SKPD akan lebih kuat dalam turut berperan dalam penanganan HIV/AIDS,’’ katanya.

Juga diakui Hariadi, masih belum adanya Perda tentang HIV/AIDS di Sidoarjo itu bukan satu-satunya faktor penyebab masih

belum optimalnya penanganan penyakit ini. Sebab tanpa itupun sebenarnya tim juga sudah jalan meski mungkin masih belum optimal.

Labih lanjut Hariadi menjeleaskan, sebenarnya ada Perbup baru di Sidoarjo yang membahas tentang regulasi pencapaian MDGs. Masalah HIV memang tak dibahas secara khusus tapi masuk didalamnya yakni Perbup Nomor 11 tahhun 2014.

Kab Sidoarjo dari data tahun 2014 ini, masih berada dalam nomor urut tiga di Jatim setelah Surabaya dan Malang Raya, terkait jumlah kasus HIV/ AIDS. Dari 1.097 kasus penderita HIV/AIDS, yang meninggal 28%, sisanya yakni 72% masih hidup.

KPA Sidorjo akan berusaha untuk mengurangi jumlah penderita yang mati. Jumlahnya diusahakan harus dibawah 28%.

Kasus HIV/AIDS di Sidoarjo, kata Hariadi, terbongkar karena kasus penderita sejak 10 tahun lalu.

Kini baru tebongkar karena adanya sosialisai yang baik dan kesadaran yang baik dari penderita untuk melakukan pemeriksaan diri. Sehingga yang terdeteksi kena HIV tak sampai meningkat pada kasus AIDS.Q ali

ali kusyanto/bhirawa

Peneliti kebijakan penanggulangan HIV/AIDS dari Unair, dr Arif Hargono MKes, didampingi Sekretaris KPA Sidoarjo, saat menyampaikan maksud tujuan dari penelitian di Sidoarjo.

Bupati Gresik Minta Dokter dan Perawat RS Ibnu Sina Jangan Cemberut Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto meminta para dokter dan perawat Rumah Sakit (RS) Ibnu Sina bisa memberikan pelayanan terbaik bagi pasien. Jangan melayani pasien yang datang namun dengan wajah cemberut.

tanpa membangun, termasuk kesehatan masyarakat. Bahkan, kini terdapat 32 Puskesmas tersebar di 18 kecamatan yang semuanya cu-

Bahkan, bila perlu Bupati Sambari meminta para perawat dikursuskan di sekolah kepribadian. Sehingga gaya jalannya dan cara bicaranya, bisa memberi suasana sejuk kepada pasien yang mendapatkan. ‘’Jangan sampai kalau ada pasien datang tetapi selalu cemberut. Nanti pasien tambah sakit,’’ kata bupati saat pemancangan tiang pancang pembangunan Gedung Poned dan Ruang Kelas III RS Ibnu Sina, Rabu (25/6).

Meneurut Bupati Sambari, sebagai RS regional, RS Ibnu Sina memang sudah waktunya menambah gedung baru. Sebab, jumlah tempat tidur yang

Bupati dan Wakil Bupati Gresik melakukan pemancangan tiang pembangunan Gedung Poned dan Ruang Kelas III, RS Ibnu Sina.

ada saat ini masih terbatas.

Jumlah tempat tidur baru 249.

Karena itu, dengan pembangunan gedung baru IV lantai menelan anggaran sebesar Rp90 M dari APBD diharapkan mampu menampung semua pasien. ‘’Sebab, RS Ibnu Sina tak hanya semata melayani masyarakat Gresik, tapi juga kabupaten lain seperti Lamongan, Mojokerto, Tuban dan daerah lain sebagai RS rujukan,’’ tambah Bupati.

Dikatakan Bupati Sambari, bersama Wakil Bupati Moh Qosim tak henti-hentinya melakukan pembangunan, baik fisik maupun bathin. Bahkan, menurutnya Gresik tiada hari

kup layak.

Selain itu, Bupati juga minta pelaksana pembangunan gedung itu PT Sasmito dikerjakan dengan baik. Sebab,

kerin ikanto/bhirawa

Bupati akan terus memonitor proges pembangunannya. ‘’Pelaksana tolong dikerjakan yang bagus. Apalagi dekat dengan Kantor Pemkab, saya akan sering sambang,’’ tutur Bupati.

Sementara, Kepala RS Ibnu Sina Endang Puspitowati men jelaskan, RS Ibnu Sina yang baru itu diproyeksikan untuk ruang rawat inap pasien kelas 3, yaitu masyarakat menengah ke bawah serta Gakin (keluarga miskin). Untuk ruang kelas 3 barada di lantai II. Sedangkan lantai I untuk IRD dan fasilitas penunjang lainnya. Sementara lantai III untuk instalasi pelayanan Obstetric Neonatal Emergehcy Komprehensif (Ponek) dan lantai IV untuk pelayanan operasi dan HCU. ‘’Memang kebutuhan ruang untuk kelas 3 ini memang sangat mendesak,’’ kata Endang.Q eri

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Bupati Absen, Aksi Kembali Duduki Pemkab Hari Kedua Sampang, Bhirawa Setelah sehari-semalam Bupati masih absen tidak menemui pengunjuk rasa, aktivis yang mengatas namakan pandawa lima melanjutkan aksinya di depan kantor pemkab Sampang di hari kedua.

Mereka masih bertahan di hari kedua dengan mendirikan tenda mendesak Bupati Sampang K.A. Fannan Hasib menemui mereka untuk berdialog terkait sejumlah tuntutan mereka.

Aksi yang dilakukan aktivis lima pandawa ini terus dilakukan orasi dengan tenda yang dibangun di depan kantor Pemkab Sampang, bahkan perwakilan mereka ada yang betelanjang dada dengan badan penuh lakban, hal ini sebagai simbol pemerintahan di Sampang sudah tidak professional, bahkan sesekali ada perwakilan dari pemkab Sampang hendak berdialog dengan mereka tetapi upaya tersebut tetap ditolak para pengunjukrasa.

Wafie Anas salah satu orator pandawa lima yang juga masih bertahan melakukan aksi menduduki kantor depan pemkab Sampang, Rabu (25/6) kemarin, ia mengatakan aksi lanjutan di hari kedua ini dilakukan, sebagai bukti bahwa Bupati belum juga menemui pihaknya untuk berdialog. “Hal ini sebagai bukti Bupati masih alergi berdialog dengan rakyatnya sendiri,” kata dia.Q lis

Kerja PNS Selama Puasa Kembali Tanpa Istirahat Tulungagung, Bhirawa PNS lingkup Pemkab Tulungagung tidak mendapat waktu istirahat selama Bulan Ramadan. Namun demikian, mereka mendapat keleluasaan masuk kantor lebih mundur yakni pukul 07.30 WIB dan pulang lebih awal dari biasanya yakni pukul 14.30 WIB. Perubahan jadwal jam kerja selama Bulan Ramadan 1435H/2014 M ini sudah diputuskan oleh Sekretarus Daerah (Sekda) Tulungagung, Ir Indra Fauzi MM dan surat edarannya sudah pula beredar di setiap SKPD lingkup Pemkab setempat, Rabu (25/6).

Kepala Bagian Humas (Humas) Pemkab Tulungagung, Drs Maryaji, pada Bhirawa kemarin mengakui tidak ada yang berbeda pemberlakuan jam kerja PNS selama Ramadan saat ini dengan saat Ramadan tahun lalu. “Sama. Tidak berbeda,” ujarnya.

Saat hari biasa, PNS lingkup Pemkab Tulungagung biasa mendapat waktu istirahat. Waktu istirahat itu pukul 12.00 WIB sampai pukul 12.30 WIB dan baru kemudian pulang pada pukul 15.30 WIB. Sesuai surat edaran yang ditandatangani Sekda Tulungagung an Bupati Tulungagung kemarin tertuang selama Bulan Ramadan 1435 H jam kerja PNS Tulungagung berubah. Tidak ada waktu lagi istirahat, namun PNS langsung bisa pulang satu jam lebih cepat dari hari biasanya.Q wed

Kemenag Bojonegoro Selenggarakan Manasik Haji Bojonegoro, Bhirawa Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bojonegoro melalui Kasi Penyelenggara Haji dan Umroh menyelenggarakan manasik haji pertama tingkat kabupaten Bojonegoro, yang berlangsung di Gedung Serba Guna Bojonegoro, Rabu (25/6). Dalam kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati (Wabup) Bojonegoro, Setyo Hartono diikuti oleh seluruh calon jemaah haji asal Kabupaten Bojonegoro.

Wakil Bupati (Wabup) Bojonegoro, Setyo Hartono kata dalam sambutannya berpesan tiga hal kepada para Calon Jemaah Haji (CJH). Hal itu membuat para CJH tampak serius mendengar dan mencermati setiap pembicaraan pensiunan TNI AD itu.

“Tolong jaga kesehatan,” ujarnya.

Selain itu, para CJH juga diminta jangan terpisah dengan kelompok masing-masing, sehingga perlu mencatat betul nomor handphone ketua rombongan. Sebab, jika terpisah akan membuat masalah saat di tanah suci Makkah. “Ikuti petunjuk ketua rombongan. Sehingga bisa selamat dan tidak tersesat,” jelasnya.Q bas

Polisi Bersenjata Kawal Pendistribusian Surat Suara Pilpres Tuban, Bhirawa Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Tuban telah menditribusikan logistik berupa surat suara untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014 ke-20 wilayah Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) di Bumi Wali Tuban.

Sebanyak 474 box berisi 947.743 lembar surat suara itu, didistribusikan menggunakan dua kendaraan, yang dikawal ketat petugas kepolisian bersenjata lengkap, guna mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi dan mengancam kerahasiaan surat suara tersebut. "Kami distribusikan hari ini, mudah-mudahan sore nanti sudah menjangkau seluruh PPK di kabupaten Tuban," Kata Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabuoaten Tuban, Divisi Logistik Nur Hakim.

Nur Hakim juga menjelaskan kalau pendistribusian surat suara sudah mencapai 99 persen, satu persen sisanya tinggal menunggu sebagian formulir C dan sampul yang belum datang dari pusat. "Sudah 99 persen distribusi kita, karena hanya sebagian fom C sama sampul saja yang belum," kata-nya.

Setelah distribusi, lanjut akan dilakukan proses sortir dan lipat yang akan dilakukan dimasing-masing PPK, selanjutnya akan di tunggu laporan kerusakan dari PPK untuk diajukan pengganti surat uara

yang rusak tersebut. "Hari ini surat suara kami kirimkan, selanjutnya kami minta kiriman laporan kerusakan dari PPK secepatnya, agar itu bisa langsung kami laporkan kepusat," lanjut Nur Hakim.

Saat disinggung terkait jumlah anggran pelipatan, Hakim mengaku semua sudah disepakati oleh masing-masimg PPK, dan jumlah itu sudah tidak dipermasalahkan lagi, meski rapat sebelumnya ada sejumlah PPK yang keberatan dengan anggaran Rp50 perlembat karena dinilai sangat minim. "Kami pikir semua sudah sepakat dan memahami, setelah kami jelaskan pelipatan surat suara pilpres ini, tidak serumit surat suara pileg sebelumnya," imbuh Hakim.

Sebelumnya, dalam bimbingan teknis (Bimtek) KPUD Kabupaten Tuban, bersama PPK Se-Kabupaten Tuban, diwarnai protes sejumlah anggota PPK terkait minimnya anggaran untuk pelipatan surat suara yang diserahkan kepada PPK. Acara yang dilaksanakan di aula lantai dua KPUD Tuban,

khoirul huda/bhirawa

Petugas KPUD Tuban saat memasukan Box berisi surat suara Pilpres yang dijaga ketat oleh petugas kepolisian bersenjata lengkap. dengan dihadiri seluruh ketua PPK angghota dan sekertariat PPK tersebut, juga membahas kesiapan pelaksanaan pilpres 9 juli mendatang. "Kami sebenarnya bukan tidak setuju namun kalau bisa itu ditabah-

kan, sebab kalau 50 rupiah masih terlalu kecil, " ujar PPK Kecamatan Kota Sumilah.

Menurut Sumilah, jika merujuk kepada pengalaman sebelumnya di Pemilu Legislatif seharusnua biaya pe-

Bantuan Intensif Pendidik Agama Diserahkan Wali Kota

nas/bhirawa

Para pendidik agama saat mendapatkan bantuan insentif yang diberikan secara simbolis di Pendopo Balaikota Batu, Rabu (25/6).

Batu, Bhirawa Bantuan insentif bagi para pendidik agama, mulai dari guru ngaji, guru Injil, guru pondok pesantren, dan para hafidzhafidzah (penghafal Alquran) dicairkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Batu. Pemberian bantuan itu diserahkan langsung oleh walikota Batu, Eddy Rumpoko, secara simbolis di Pendopo Balaikota Batu, Rabu (25/6).

Dalam kesempatan itu, para guru ngaji dan pondok pesantren mengusulkan agar di Kota Batu diterbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pendidikan Relijius.

“Perda Pendidikan Relijius ini dibutuhkan agar ke depan, pertumbuhan anak didik di Kota Batu berkembang dengan akhlaq yang baik. Hal ini untuk mengimbangi pertumbuhan Batu sebagai Kota Wisata,” ujar pendidik di TPQ (Taman Pendidikan Qur’an-red) Baitur-Rohmah,

Arifuddin, dalam usulannya kepada wali kota. Dirinya yakin jika hal ini bisa terpenuhi, maka Kota Batu akan berkembang menjadi Kota Wisata Relijius.

Usulan inipun langsung mendapatkan respon dari Eddy Rumpoko. Walikota menyatakan siap mengajukan pembuatan perda tersebut ke meja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu. Eddy juga menyatakan bahwa gagasan tersebut juga sesuai dengan jalan pemikirannya dalam mengembangkan wisata Kota Batu.

Eddy memaparkan bahwa dirinya juga memiliki pemikiran untuk mengembangkan wisata religi di kota yang dipimpinnya ini.

Bahkan dirinya sudah berencana untuk menggandeng pondok pesantren Nurul Qolbi yang ada di Kota Batu untuk merealisasikan gagasan tersebut.

Tak hanya itu, kata Eddy, dirinya juga memiliki beberapa

pemikiran lain untuk bisa lebih menjamin perkembangan anakanak di Kota Batu. Salah satunya, saat menunjuk dan melantik tiga camat baru di Kota Batu, iapun berpesan kepada ketiganya agar membuatkan fasilitas bermain dan mengembangkan diri bagi anak-anak di setiap kecamatan. “Selain itu kita juga akan segera mennyediakan Sekolah Luar Biasa (SLB) bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Untuk merealisasikannya, kita sudah mendapatkan anggaran dana dari pemerintah pusat,” ujar Eddy.

Diketahui, saat pemberian insentif kemarin, sedikitnya ada1317 guru ngaji, 60 penginjil, 150 guru pondok pesantren, dan 21 penghapal Alquran yang mendapatkan dana bantuan.

Bantuan itu diberikan untuk satu semester (enam bulan-red) pertama. Adapun setiap bulannya guru ngaji dan penginjil mendapatkan insentif Rp 150.000,-, guru ponpes mendapatkan 200.000, dan penghapal Alquran mendapatkan Rp 300.000.

Besaran insentif ini akan naik Rp 50.000 untuk pembagian di semester kedua yang rencananya akan dibagikan pada bulan November. Artinya, di semester berikutnya para guru ngaji dan penginjil akan mendapatkan ensentif perbulan Rp 200.000, dan guru ponpes Rp 250.000.

“Namun khusus untuk penghapal Al-Quran tidak ada kenaikan insentif. Karena saat ini besaran insentif yang mereka terima sudah cukup tinggi di bandingkan yang lain,”jelas Kabag Kesra Pemkot, Teguh Wijayanto.Q nas

Beli Burung Seharga Rp 5 Juta, Laku Rp 60 Juta Herry Suryanto, Pejabat Pemkab Peraih Puluhan Piala Lomba Burung Perkutut Nasional HERRY Suryanto kecil, sejak dahulu hanya ikut orang tuanya yang memang dikenal sebagai penggemar berat burung perkutut. Sejak usia muda itu, Herry sangat tahu jika bapaknya, memiliki kesenangan yang sama dengan penggemar burung perkutut di lingkungan rumahnya.

Berawal dari sekadar kesenangan dan hobi masyarakat terhadap burung perkutut yang secara turun menurun itulah, Herry lambat laun ikut tertarik.

Puncaknya saat orang tuanya meninggal, membuat Herry lebih fokus meneruskan kegemaran ayahnya tersebut.

Awalnya, ujar pria yang kini menyandang sebagai Kepala Bakesbangpol-Linmas Kabupaten Situbondo itu-hanya sekadar merawat dan lama kelamaan menjadi senang dan hobi. Ditambah mengikuti arisan burung yang digelar seminggu sekali serta ikut lomba diberbagai even lokal; regional maupun nasional, menambah kegemaran terhadap burung bertambah kian serius.

“Semula hanya merawat dan memelihara beberapa ekor burung disangkar dan akhirnya termotivasi ingin mendapatkan dan memiliki burung yang berkualitas dan tampil dilomba burung perkutut, membuat saya semakin selektif dalam berburu burung

Kamis Legi 26 JUNI 2014

yang berkualitas. Terhadap burung-burung yang lama yang tidak menjanjikan prestasi, saya pelihara terus hingga bisa menjuarai nasional dan regional. Awalnya hanya tiga berkembang menjadi 7 dan akhirnya menjadi 25 kandang. Ini dilakukan untuk bisa membuat anakan, yang berkualitas dan bisa berbicara ditingkat nasional dan regional,” tutur Herry.

Akhirnya, sambung Herry, produk burungnya bisa terus menjuarai di skala nasional dan regional dan bisa meraih hadiah dan tropi sehingga membuat nama Herry kian terkenal dikalangan peminat dan pencinta burung perkutut. Bahkan tak

sawawi/bhirawa

Herry Suryanto saat merawat ternak burung perkutut di samping kediamannya kemarin. sedikit mereka, ujar Herry, membeli burung ternaknya yang dipajang dirumahnya. “Saya harus melayani mereka pada waktu libur dan lepas dinas. Saya juga melayani dan memfasilitasi teman-teman yang mau latihan.

Dari sanalah terjalin hubungan baik dan bisa memilih burung yang baik serta sehat dan bisa beternak burung yang produkif dan bagus,” urainya.

Selebihnya, tukas Herry, dari pertemuan arisan tersebut bisa

lipatan ditambahkan, bukan malah dikurangi. menurut Dia, pemilu legislatif saja 100 perlembar jika sekarang malah 50 perlembar jumlah itu malah jauh dibawahnya. Q hud

Puluhan Lampu Dewan Diganti Pasuruan, Bhirawa Kantor DPRD Kabupaten Pasuruan benar-benar beda menjelang pergantian masa jabatan. Tak hanya pengecatan dinding, atap depan dan taman, puluhan lampu yang sudah tak menyala juga di ganti. Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Shobih Asrori mengatakan digantikannya lampu-lampu di kantor DPRD ini karena sudah termakannya usia. Sedikitnya ada 48 lampu yang tidak menyala. “Pergantian lampu tak hanya di dalam ruangan tetapi juga luar ruangan.

Lampu-lampu itu, berada di teras hingga ruang paripurna,” tandas Shobih Asrori, Rabu (25/6).

Untuk membuat kantor DPRD Kabupaten Pasuruan terang benderang, pihaknya sudah menyiapkan perawatan lampu tersebut. Total anggarannya mencapai Rp25 juta. Tak hanya mengganti lampu, pangkon lampu juga dilakukan pergantian.

“Setiap unitnya, bisa menelan biaya ratusan ribu.

Anggaran itu rutin dialokasikan untuk perawatan lampu di setiap tahunnya. Pergantian lampu ini tentunya difungsikan dalam menyambut bulan suci ramadan.

Karena dalam bulan suci itu, sebagian besar kegiatan dewan dilakukan malam hari,” kata Shobih Asrori.Q hil

hil/bhirawa

Salah satu lampu di teras DPRD Kabupaten Pasuruan diganti karena sudah termakan usia, Rabu (25/6).

terbangun tali silaturahim yang baik, sehingga dapat membangun komunikasi ditingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional. Selain itu, ujar dia, ia akan memperoleh wawasan pengetahuan dan pengalaman yang baik dari pertemuan itu. “Yang jelas aktivitas hobi memeihara burung perkutut ini tidak mengganggu tugas saya sebagai pejabat,” paparnya.

Masih kata Herry, dirinya ingin sekali masyarakat ikut melestarikan warisan leluhur pendahulu untuk memelihara dan merawat serta mengembangbiakkan burung perkutut. Sebab bukan tidak mungkin, sambung Herry, jika total memelihara burung bisa menjadi juara. “Untuk burung saya yang paling fenomenal bisa menjuara II tingkat nasional saat lomba di Surabaya. Uniknya saat itu burung saya langsung dibeli penghobi dengan harga Rp 60 juta.

Ada lagi burung saya yang mampu juara V nasional. Itu murni produk saya dan dikawal sendiri.

Dari semula seharga 5 juta, namun setelah dirawat dan berprestasi nasional bisa terjual Rp 60 juta,” paparnya.

Dalam usaha ternaknya saat ini, kata Herry, ia menjual dan melayani mulai kualitas cukup, baik dan sangat baik serta istimewa. Herry juga mengakui ba-

nyak pembeli yang berprestasi.

Tentunya, ujar dia, Herry tidak mengenyampingkan ternak burung teman teman lain juga banyak bagus dan moncer berprestasi. “Itu saya akui memang beternak itu harus yang bagus dan berkualitas. Namun akhirnya juga kembali kepada rejeki dari Allah SWT,” tegas Herry.

Untuk jenis burung yang dijual Herry bervariasi. Ada yang dibandrol harga cukup sebesar Rp 500 ribu (kelas C), kualitas baik/ bagus Rp 1 juta-2,5 juta. Selanjutnya harga bagus sebesar Rp 5 juta dan Istimewa sebesar Rp 10 juta keatas. “Itu semua tergantung permintaan pembeli sesuai dengan penawaran. Silahkan memilih sendiri nanti,kalau membeli yang istimewa akan mendapatkan anakan yang serupa. Apalagi dirawat menjadi burung yang berprestasi dengan suara yang bagus,” katanya.

Berbicara soal perawatan burung perkutut, tegas Herry, tidak memakan biaya yang mahal dan sulit. Herry juga berpesan agar pandai dalam menawar jenis burung bangkok/impor. “Dari beli harga burung yang murah, kita lakukan penyilangan antara jantan dan betina, sehingga akan menghasilkan anakan yang bagus,” pungkas Herry.Q awi

JAWA TIMUR

Kamis Legi 26 JUNI 2014

Ratusan Siswa Luar Kota Serbu Bojonegoro

KILAS JATIM

Hari Lebaran, 11 Napi Tidak Dapat Remisi Bojonegoro, Bhirawa Sebanyak 11 orang narapidana (napi) yang terjerat kasus tindak pidana korupsi (tipikor) dipastikan tidak mendapat pengurangan hukuman atau remisi dalam rangka Hari Raya Idul Fitri tahun 2014 ini.

Nama mereka tidak muncul di antara ratusan napi yang diajukan mendapat remisi.

Sebelas napi adalah mantan Bupati Bojonegoro Santoso, mantan Kadinkes Bojonegoro Setyobudi, mantan Bendara Sekwan Wahyuningsih, mantan Sekwan Prihadie, mantan wakil ketua DPRD Mochtar Setyohadi dan Maksum Amin.

Selain itu, mantan Bendahara Persibo Abdul Muin, mantan anggota DPRD Nurhadi, mantan Kades Sambong Munjiatun, mantan Kades Sarirejo Niti Suparlan dan mantan Kades Kacangan Sukur Salim.

Menurut Kasi Binadik Lapas Kelas IIA Bojonegoro, Koesdwiawantoadi, jumlah napi yang mendapatkan remisi Hari Raya Idul Fitri sama dengan jumlah yang diajukan. Yaitu berasal dari perkara pidana umum dan narapidana kasus khusus atau korupsi. “Yang memenuhi sarat tetap kita usulkan, seperti sudah membayar denda dan kerugian negara,” ujarnya.

Ia menjelaskan, bahwa mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Per-Menkum HAM) Nomor 21 Tahun 2013, napi kasus narkoba dan korupsi sejatinya dapat diusulkan untuk mendapat remisi. Namun, hal itu didasarkan pada beberapa ketentuan.Q bas

Bojonegoro, Bhirawa Tahun ajaran baru 2014 ini, Kabupaten Bojonegoro sangat menarik dan masih jadi primadona bagi siswa dari luar kota yang ingin melanjutkan studi. Seperti terjadi antrian para siswa-siswi luar kota di kantor Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) beralamat di jalan Patimura Bojonegoro. Mereka datang untuk mengajukan surat keterangan rekomendasi dari Disdikda setempat merupakan syarat masuk sekolah di Bojonegoro.

Ribuan Logistik Telantar di Halaman KPUD Kab Kediri, Bhirawa Ribuan Logistik bekas Pileg april 2014, milik Komisi Pemilihan Umum Daerah ( KPUD) Kabupaten Kediri dibiarkan kehujanan dihalaman depan kantor KPUD tanpa adanya pelindung apapun.

Pasalnya kantor KPUD tidak bisa menampung ribuan logistik yang dikembalikan dari Seluruh Kecamatan.

Kondisi seperti ini sudah berlangsung beberpa hari tanpa adanyasolusi dari KPUD maupun Pemkab Kediri, padahal logistik ini masih digunakan pada pilihan presiden pada juli mendatang. Menurut keterangan Ketua KPUD Kabupaten kediri Sapta Andaru, pihaknya tidak memiliki tempat penyimpanan sisa logistik pada pemilu legislatif lalu. “Sisa logistik pileg memang banyak dan sementara itu KPUD tidak mempunyai tempat penyimpanan, entah akan di taruh dimana nanti, “ ungkap Sapta, Rabu (25/06).

Dijelaskannya, Pilpres pada 9 Juli setiap TPS hanya membutuhkan 2 kotak suara, otomatis logistik sisa pileg ditarik ke KPUD. “Sisa pileg nantinya akan ditarik dan disimpan oleh KPUD seperti kotak suara maupun surat suara, namun saat ini kendalanya ada pada tempat penyimpanan KPUD sendiri saat ini tidak menampung ribuan logistic tersebut,“ jelasnya.Q mb2

Wali Kota Ajukan Cuti Jadi Jurkam Jokowi-JK Kota Blitar, Bhirawa Pelaksanaan masa kampanye Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) pada 9 Juli mendatang, membuat Wali Kota Blitar, Muh. Samanhudi Anwar, SH mengajukan cuti, karena dirinya menjadi Juru Kampanye (Jurkam) Jokowi-JK. Hal ini diungkapkan Ketua Divisi Hukum KPU Kota Blitar, Mashudi yang mengatakan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur yang diterima KPU Kota Blitar pada Senin (16/6) kemarin, Wali Kota Blitar, Muh. Samanhudi Anwar mengajukan cuti untuk menjadi Juru Kampanye Pilpres 2014. “Cuti Wali Kota Blitar pada masa kampanye Pilpres, dimana sesuai dengan SK Gubernur Jatim,” kata Mashudi.

Lanjut Mashudi, untuk jadwal cuti Wali Kota Blitar, Muh. Samanhudi Anwar mulai tanggal 13 Juni, 17 Juni, 25 juni, dan 2 juli 2014, sehingga dengan adanya ijin cuti tersebut Wali kota Blitar diharapkan melakukan kampanye sesuai jadwal cuti.

“Dan tidak melanggar ijin yang sudah diberikan oleh Gubernur,” ujarnya.

Sementara itu Wali kota Blitar, Muh. Samanhudi Anwar saat dikonfirmasi mengakui jika sudah mengajukan ijin cuti untuk menjadi Juru Kampanye Tim Pemenangan Jokowi - JK dalam Pilpres 2014, di mana jadwal cuti yang sudah dilakukan dengan menjadi jurkam adalah pada saat Kampanye Tim Pemenangan Jokowi-JK di Halaman Stadion Supriyadi Kota Blitar pada Selasa tanggal 17 Juni 2014 kemarin.Q htn

7

sawawi/bhirawa

Staf KPUD Kabupaten Situbondo dengan dibantu para pekerja melakukan pelipatan kertas suara.

Untuk sementara ditemukan 267 kertas suara pilpres rusak.

KPU Terima 533.262 Kertas Suara Pilpres, 267 Rusak Situbondo, Bhirawa Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Situbondo, mulai melibatkan puluhan pekerja untuk menyotir dan melipat kertas suara untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) pada 9 Juli mendatang. Dari 533.262 lembar surat suara yang diterima KPU, untuk sementara ditemukan 267 kertas suara rusak.

Meski demikian, kerusakan kertas suara ini tidak akan menggangu pelaksanaan Pilpres, karena KPUD masih bisa mengajukan untuk mendapatkan ganti kertas suara yang baru. Komisioner KPUD Situbondo Bidang Logistik, Marwoto, mengatakan, untuk mempercepat pelipatan surat suara Pilpres, pihaknya melibatkan puluhan pekerja

dibantu para staf KPU. Menurut Marwoto, pihaknya akan membuat berita acara terkait ratusan surat suara yang ditemukan rusak.

“Berita acara tersebut akan dikirim ke KPU Pusat melalui KPU Provinsi. Yang pasti semua logistik Pilpres harus sudah lengkap sebelum dikirim ke masing-masing PPK (panitia pemilihan kecamatan),” urai Marwoto.

Masih kata Marwoto, saat ini KPUD Situbondo masih merumuskan pembuatan Surat Keputusan Bersama (SKB) Pilres bersama sejumlah pihak.

Menurut Marwoto, kemungkinan dalam waktu dekat SKB yang melibatkan Tim Sukses (TS) masing-masing pasangan Capres-Cawapres akan segera dilakukan.Q awi

Panwaslu ‘Legalkan’ Money Politics Nganjuk, Bhirawa Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Nganjuk memilih jalan aman dengan tidak menindak pelanggaran money politics selama masa kampanye. Terbukti aksi bagi-bagi duit saat kampanye pasangan Capres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang digelar di Lapangan Bulakrejo Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom, Rabu (25/6) ditanggapi dingin.

Kampanye pasangan Capres nomor 1 itu mendatangkan penyanyi dangdut ibukota, Yus Yunus. Usai bernyanyi, Yus Yunus memberikan uang kepada peserta kampanye yang naik ke panggung yang belakangan diketahui bernama Sri. Bukan itu saja, Yus Yunus juga merelakan baju yang dikenakannya dilepas dan diberikan kepada Sri. Setelah menerima uang Rp 100 ribu dalam bentuk pecahan Rp 50 ribuan, uang tersebut oleh Sri dilemparkan kepada peserta kampanye di

bawah panggung seraya berteriak dan mengajak untuk memilih pasangan Capres nomor 1 yakni Prabowo-Hatta. Kontan peserta kampanye yang berada di bawah panggung berebut uang. "Saya beri uang tapi jangan lupa tanggal 9 Juli pilih presiden nomor 1, Prabowo," teriak Sri dari atas panggung.

Padahal, saat kampanye berlangsung Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan sejumlah Petugas Pengawas Lapangan (PPL) berada di lokasi kampanye dan menyaksikan aksi bagibagi duti tersebut. Namun patugas penyelenggara Pemilu hanya diam.

Sayangnya, Ketua Panwaslu Kabupaten Nganjuk Rahmad Yuli SH, memilih tidak berkomentar saat berusaha dikonfirmasi. Ada kesan, Panwaslu Kabupaten Nganjuk ketakutan untuk menindak pelanggaran Pemilu. Hal ini juga terjadi ketika Pileg lalu dan kini berlanjut ke Pemilu Presiden. Bahkan konfirmasi melalui SMS yang

dilakukan Bhirawa juga tidak dibalas oleh Ketua Panwaslu Kabupaten Nganjuk.

Sementara itu Letkol (Purn) Wiyono, Ketua Dewan Penasehat Koalisi Merah Putih Nganjuk, memberikan klarifikasi bahwa bagi-bagi uang diatas panggung kampanye Capres Prabowo-Hatta bukan merupakan money politics.

"Perlu saya klarifikasi, pemberian uang oleh Yus Yunus tadi jangan diartikan sebagai money politics, karena Yus Yunus memberikan uang itu kepada fansnya," elak Wiyono.

Dalam kampanye pasangan Capres Prabowo-Hatta, hanya dihadiri oleh juru kampanye lokal. Salah satunya Basori SAg mantan anggota dewan dari PKNU yang kini melomcat ke Partai Gerindra. Dalam orasi politiknya, Basori mengajak masyarakat memilih presiden yang tegas, memiliki jiwa kepemimpinan, yang tidak suka blusukan, karena blusukan itu tugasnya bupati dan gubernur, bukan tugas seorang presiden.Q ris

Lantaran mereka datang ke Bojonegoro ini yang dianggap kualitas pendidikannya bagus, bagi para siswa-siswi yang ingin melanjutkan jenjang sekolah ke tingkat SMP dan SMA, membuat siswa siswi luar daerah seperti Kabupaten Lamongan, Nganjuk, Gresik, Sidoarjo.

Bahkan kabupaten tetangga yakni Tuban, lebih memilih bersekolah di Kabupaten Bojonegoro.

Kepala Bidang Pendidikan SMP,SMA,MA dan SMK Disdikda Bojonegoro, Rasmaji mengatakan, hingga saat ini sudah ada 650 siswa dari luar daerah yang mendaftarkan diri ke sekolah yang ada di Bojonegoro. Dimana setiap harinya rata-rata terdapat 60 100 siswa yang mengajukan rekomendasi masuk sekolah di Bojonegoro. “Banyak sekali siswa dari luar daerah yang menyerbu sekolah yang ada di Bojonegoro, Saat ini sudah ada 650 siswa yang mengajukan rekomendasi,” jelas Rasmaji ketika dihubungi Bhirawa Rabu (25/6) kemarin.

Selain faktor tingkat pendidikan yang berkualitas juga faktor jarak tempuh yang lumayan dekat

jika di bandingkan sekolah yang ada di kotanya. Rata-rata siswa yang meminta rekomendasi sekolah di Bojonegoro dari daerah tetangga yakni berasal dari Kecamatan Soko, Rengel dan Parengan Kabupaten Tuban. “Kebanyakan mereka dari wilayah pinggiran Tuban, selain itu juga ada daerah babat lamongan dan cepu Kabupaten Blora. Hal itu di karenakan juga faktor ingin bersekolah di sekolah keinginannya,” ujarnya.

Ia menegaskan, jika penyerbuan sekolah sering terjadi di setiap daerah, hal itu dikarenakan dampak jarak tempuh yang di anggap dekat.Pembukaan penerimaan surat keterangan rekomendasi untuk sekolah dari luar kota mulai tanggal 23 hingga 28 Juni mendatang. “Ya memang penyerbuan sekolah dari siswa luar daerah sering terjadi dalam penerimaan siswa baru, dimana seperti dari siswa pinggiran Kabupaten Tuban ingin sekolah ke Bojonegoro maupun sebaliknya,” jelasnya.

Terpisah, menurut Indah Karunia salah satu siswa SMP Negeri I Rengel Kabupaten Tuban, mengaku lebih memilih sekolah di Bojonegoro diantaranya dari faktor jarak jangkau lebih dekat dari rumah beraral dari Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. “Selain jaraknya dekat, tingkat kualitas pendidikan di Bojonegoro dianggap lebih bagus,” ujar Indah disela-sela mencari surat keterangan rekomendasi.

Meksipun demikian, pihak Diknas sendiri membatasi rekomedasi siswa dari luar daerah yang ingin masuk Bojonegoro dengan prosentase 10 persen dari total seluruh pagu. Sebab hal itu dimaksudkan untuk memberikan kuota besar bagi siswa putra daerah. Selain itu juga untuk menghindari siswa Bojonegoro yang tidak mendapatkan tempat sekolah.Q bas

Pelaku Perampokan Lempar Bom Ikan Polisi dan Marinir Terluka

Kab Malang, Bhirawa Pelaku kejahatan saat beraksi melakukan perampokan atau pun perampasan sepeda motor, kini tidak hanya mengancam maupun melukai korban dengan senta tajam (sajam) maupun senjata api (senpi), tapi pelaku kejahatan itu juga berani mengancam korban dengan menggunakan bom ikan atau biasa disebut bondet.

Hal ini seperti yang dilakukan enam perampok merampas sepeda motor, yang sedang melintas di wilayah kerja Polsek Blimbing, Kota Malang, pada Rabu (25/6), pukul 05.00. Namun, dari enam pelaku tersebut tiga orang peluku berhasil ditangkap polisi, dan satu orang pelaku tewas ditembak oleh anggota polisi dari jajaran Polsek Singosari. Sehingga dua orang pelaku sempat melarikan diri dari sergapan polisi, tapi satu di antara pelaku tersebut kakinya terluka akubat tertembak pelor panas polisi.

Namun, kata Kapolsek Singosari Kompol Decky Hermansyah, Rabu (25/6), kepada sejumlah wartawan, penangkapan pelaku perampokan tersebut seperti di film, sebab enam pelaku itu ketika saat akan ditangkap melawan anggota polisi yang sedang menghadang di depan Kantor BRI Pos Polisi Jalan Raya (PJR) Singosari.

“Mereka melawan polisi dengan melemparkan bom ikan, sehingga ledakan bom ikan tersebut tidak

hanya melukai anggota PJR saja, tapi juga melukai kernet bus Jaya Utama jurusan Malang-Surabaya-Cepu, serta melukai seorang anggota Marinir yang kini dalam kondisi luka parah “ ungkapnya.

Kronoligisnya, lanjut dia, sebelum kernet bus itu dan anggota marinir terkena ledakan bom, ada dua sepeda motor dan empat orang tergeletak ditengah jalan lokasinya yang berada di depan Kantor BRI Singosari, yang jaraknya tidak terlalu jauh dari Pos PJR. Karena dikira terjadi kecelakaan bus yang ditumpanginya berhenti dengan maksud untuk menolong. Sehingga kernet bus tersebut dan anggota marinir itu turun untuk menolong, namun di antara pelaku perampokan itu melempar bom ke arah kedua orang tersebut, yang akhirnya kedua orang itu terluka parah akibat ledakan bom tersebut.

Menurut Decky, satu pelaku tewas di lokasi yaitu bernama Wiryo (26) asal Desa Sumberojo, Kecamatan Winongan, Kabupate Pasuruan. Sementara, tiga pelaku yang berhasil kita tangkap yakni M Yusnan Anwar (36) yang satu desa dengan korban tewasWiryo, Ivan Ardiansyah (26) asal Desa Kali Gending, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar, serta Ngatono (27) asal Semarang Utara, Jawa Tengah (Jateng).Q cyn

Penyandang Tunanetra Pun Antusias Ikut Pilih Presiden Hiruk pikuk kampanye Pilpres 2014, tidak hanya menjadi perhatian pemilih yang secara jasmani normal, tetapi juga membuat antusias warga penyandang distabilitas. Termasuk para tunanetra di Tulungagung.

Mereka yang, Rabu (25/6), kemarin berkumpul di Sekretariat Pertuni Kota Tulungagung menyatakan tekadnya untuk berpartisipasi dalam Pilpres 2014. “Semua anggota Pertuni antusias ikut memilih Presiden. Kami akan memilih pada 9 Juli nanti,” ujar Ketua Pertuni Tulungagung, Nur Zainudin pada Bhirawa.

Anggota Pertuni di Tulungagung mencapai 40-an orang.

Mereka semua, kata Nur Zainudin, tidak akan ke-

sulitan dalam menyalurkan aspirasi politiknya. Apalagi mereka sudah mendapat sosialisasi dari KPU Tulungagung.

Kemarin memang sebagian komisioner KPU Tulungagung dan staf sekretariat KPU Tulungagung mendatangi Sekretariat Pertuni yang berada di Jl I Gusti Ngurah Rai Kota Tulungagung. Para penyelenggara pemilu ini memberikan penyuluhan terkait Pilpres 2014.

Anggota KPU Tulungagung,

Suyitno Arman SSos MSi mengungkapkan kedatangannya ke Sekretariat Pertuni merupakan upaya meningkatkan partisipasi warga dalam Pilpres 2014. “Kami berbagi pemahaman tentang Pilpres 2014 dengan anggota Pertuni.

Harapannya semua anggota Pertuni datang ke TPS (Tempat Pemungutan Suara) dan memilih,” katanya.

Tak lupa, lanjut dia, KPU Tulungagung juga menunjukkan tamplate yang merupakan alat bantu bagi penyandang tunanetra untuk melakukan pencoblosan di TPS. Alat yang berbentuk kertas tebal tersebut sudah diberi huruf braille.

Penggunaan tamplate ini akan sangat membantu pe-

nyandang tunanetra dalam mencoblos surat suara. Mereka tinggal membaca huruf braille dan mencoblos di bagian lubang sebelah bawah.

Salah seorang penyandang tunatera sempat pula mencoba tamplate yang diberikan padanya. Dengan sigap ia pun membaca huruf braille yang ada di kertas tebal yang berwana hitam putih itu. “Paham saya. Yang dipilih nanti ada dua. Calonnya ada dua,” katanya kemudian tersenyum.

Rencananya, tamplate ini akan disediakan KPU Tulungagung pada setiap TPS. Menurut Suyitno Arman semua TPS di Tulungagung yang berjumlah 2.448 TPS akan mendapat tamplate. “Kalau

pun nanti ada yang tidak ada, para penyandang tunanetra saat memilih bisa dibantu oleh petugas KPPS atau keluarganya. Tapi yang jelas tamplate diberikan ke setiap TPS,” paparnya.

Lebih lanjut Suyitno Arman membeberkan selain memberi penyuluhan ke penyandang tunanetra, KPU Tulungagung melakukan hal serupa ke penyandang distabilitas lainnya yakni penyandang cacat tubuh. Di Tulungagung warga penyandang cacat tubuh banyak yang tergabung di organisasi Pertuni.

“Selain juga di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) dan lokasi eks lokalisasi Ngujang,” imbuhnya.Q wed

wed/bhirawa

Seorang penyandang tunanetra membaca huruf braille di tamplate surat suara Pilpres 2014 saat mengikuti sosialisasi oleh KPU Tulungagung, Rabu (25/6).

OLAHRAGA

8 LINTASAN

Persis Uji Coba Lawan PSMP Mojokerto Solo, Bhirawa Persis bakal menjalani pertandingan uji coba melawan PSMP Mojokerto, Jatim, di Stadion Manahan Solo, Jateng, Jumat (27/6), untuk menjaga kondisi fisik pemain menjelang tampil pada putaran kedua Kompetisi Divisi Utama Liga Indoensia.

Manajer Tim Persis, Totok Supriyanto, di Solo, Rabu, mengatakan, timnya akan melakukan pertandingan uji coba pada masa jedah kompetisi sebanyak tiga kali.

Yang pertama saat bermain imbang melawan tim Legiun Asing 4-4 di Solo beberapa waktu lalu kemudian melawan PSMP Mojokerto mendatang, kemudian satunya lagi melawan Persebo Bondowoso, Jatim.

Menurut dia, kedua tim (Persis dan PSM) sama-sama berlaga pada kompetisi Divisi Utama Liga Indonesia. Kalau Persis tergabung di Grup 4 sedangkan PSMP Mojokerto masuk Grup 6.

Pelatih Persis Widyantoro, kata dia, menginginkan dua kali uji coba sebelum dan dua kali saat bulan puasa dengan tim selevel maupun tim ISL. “Kami berusaha memenuhi keinginan pelatih itu,” katanya.

Menurut dia, PSMP Mojokerto Putra merupakan tim yang bagus, saat ini di peringkat ketiga dan masih memiliki peluang lolos ke babak selanjutnya seperti Persis.

Pihaknya meminta pelatih Widyantoro untuk menampilkan skema permainan terbaik melawan PSMP Mojokerto karena dapat menjadi tolok ukur sebagai persiapan saat lolos ke babak selanjutnya.

Menuut dia, jika Onana dan kawankawan menang dalam setiap pertndingan uji coba dapat menambah kepercayaan diri para pemain.

“Melalui ajang uji coba ini, setidaknya Persis memiliki pengalaman dan mengetahui calon lawannya jika lolos ke babak selanjutnya,” katanya.

Pelatih Persis Solo Widyantoro mengatakan, pihaknya akan mempersiapakan pemainnya yang terbaik formasi seperti saat melawan Legiun Asing.

“Kami sudah benahi kekurangan Persis, saat bertahan, passing antara lini, dan finishing yang sering ragu-ragu,” katanya.

Menurut dia, pihaknya memang sedikit kecewa dengan uji coba melawan PSMP Mojokerto Putra, karena rencana kegiatan”’cross country” harus dibatalkan.

Padahal, rencana itu sudah jauh-jauh hari dipersiapkan.

“Kami batalkan materi cross country, karena pemainnya minggu depan sudah mulai puasa,” kata Widyantoro.Q ant

Sambil Nobar, Menpora Bagi Buku Sepakbola Surabaya, Bhirawa Acara nonton bareng (nobar) piala dunia Italia melawan Uruguay yang digelar di Hotel Royal Regal, Selasa (24/6) malam, dimanfaatkan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo dengan membagikan buku ‘Teater Sepak Bola Indonesia’ yang diberikan kepada pengurus KONI Jatim, PSSI dan Kepala Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan (Dispora) Jatim.

Wawan triyanto/bhirawa

Teks: (file 26-menpora) Menpora Roy Suryo saat membagikan buku ‘Teater Sepakbola Indonesia’ di Surabaya, Selasa (24/6) malam di Hotel Royal Regal.

PRSI Bali Ajukan 12 Atlet ke KONI Denpasar, Bhirawa Persatuan Renang Seluruh Indonesias (PRSI) Provinsi Bali mengajiukan 12 atlet renang kepada pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Bali untuk ajang Pekan Olahraga Nasional Remaja 2014 di Surabaya, Jawa Timur.

“Sebanyak 12 atlet renang tersebut merupakan atlet Bali yang masuk delapan besar kejuaraan Porsenijar Bali Pekan lalu,” kata Ketua Bimbingan Teknik (Bimtek) Pengprov PRSI Provinsi Bali, I Wayan Wiarta, di Denpasar, Rabu.

Ia menjelaskan bahwa 12 atlet renang tersebut terbagi

atas empat nomor untuk putri yakni Dewi Nopita Lestari dipercayakan mengikuti dinomor 50, 100, 200 renang gaya punggung putri, Nyoman Sintia (50, 100, 200) gaya bebas, Niluh Made Citra Dewi (50, 100, gaya bebas).

Selain itu atlet putri lainnya yakni Ista Wirya Ardani dipercayakan mengikuti dinomor (50, 100, 200) gaya kupu, dan yang terakhir Anisya Azahra (200) gaya kupu.

Untuk atlet renang putra, pihaknya mempercaya tujuh atlet yakni Putu Krisna Perdana (100, 200) gaya bebas, Tim Aaron Roi (200) gaya punggung, Gede Aris Hendra (50) gaya

KEHILANGAN

ist

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 5953 EV, a/n Anna Lumoka, Ds/Kec.Besuki RW 04/05, Situbondo.

No.842/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 5653 FC, a/n Ases Tambunan Hariyanto, Kel. Mimbaan RW 01/03, Kec. Panji, Situbondo.

No.843/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 3189 ED, a/n Noer Hariyanto, Ds Trigonco RW 05/01, Kec. Asembagus, Situbondo.

No.844/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 6909 J, a/n Moh. Ihwan Arifin, Kel. Dawuhan RW 01/03, Kec. Kota Situbondo.

No.845/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 5787 E, a/n Marzuki, Ds Buduan RW 01/02,Kec. Suboh, Situbondo.

No.846/IMB/BI-II/2014

TULUNGAGUNG KEHILANGAN STNK, Yamaha, th. 2011, Putih, AG3800SC, a/n. Muchtarul Jumal, Kel. Kauman RT 2/2-T.Agung No.847/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Yamaha, th. 2008, Hitam Perak, AG6546SZ, a/n. Siti Kotimah, Ds. Sambidoplang RT 3/5, Sumbergempol-T.Agung No.848/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2012, White Blue, AG5723OI, a/n. Patonah, Betak RT 001 RW 009, Kalidawir-T.Agung No.849/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2006, Hitam, AG4359SH, a/n. Ismigirah, Ds. Mangunsari RT 3/4, Kedungwaru-T.Agung No.850/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda GLP, th. 2005, Hitam, AG2286RM, a/n. Soepriadi, Ds. Mangunsari, Kedungwaru-T.Agung No.851/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda CB, th. 1980, Hitam, AG4653RD, a/n. Edi Siswanto, Jl. KHR Abdul Fatah RT 03 RW 04, Ds. Mangunsari, Kedungwaru-T.Agung No.852/IMB/BI-II/2014

PRSI Provinsi Bali mengajiukan 12 atlet renang ke KONI Bali untuk ajang Pekan Olahraga Nasional Remaja 2014.

kupu, Dewa Gede Anom Artatanaya (200) gaya kupu, I Made Wahyu Adi Putrawan (50, 100, 200) gaya dada dan Gede Wahyu Widiantara (100, 200) gaya punggung.

“Untuk Anak Agung Alit Tri Putra kami percayakan mengikuti dilima nomor tersebut yakni (50, 100) gaya bebas dan gaya dada (50, 100, 200),” ujar Wayan Wiarta.

Wayan Wiarta mengatakan bahwa 12 atlet renang yang diajukan kepada pengurus KONI tersebut akan diseleksi lagi sesuai dengan persyaratan pengurus besar PRSI Pusat.

“Kami masih menunggu ‘data base’ dari pengurus besar PRSI untuk persyaratan atlet yang akan bertanding dan nantinya tergantung dari pihak KONI yang akan memilih untuk diberangkatkan ke PON Remaja,” katanya.

Pihaknya menargetkan dua medali emas, tiga perak dan empat perunggu untu Bali dalam PON Remaja cabang olahraga renang tersebut. “kami optimistis memperoleh medali tersebut yang tidak menutup kemunginan didapat dari semua nomor,” ujarnya.

Untuk mencapai target memperoleh medali tersebut, lanjut dia, pihaknya sudah melakukan latihan rutin kepada 12 atlet tersebut selama satu minggu sekali.Q ant

Samarinda Raih Juara Umum Kejurda Kaltim Samarinda, Bhirawa Tim gulat Samarinda berhasil meraih juara umum dalam Kejuaraan Daerah Gulat 2014 Kalimantan Timur di GOR Segiri Samarinda, 24-25 Juni 2014.

Sekretaris Umum Pengurus Provinsi PGSI Kaltim Sumarlani di Samarinda, Rabu, mengatakan tim Samarinda menjadi yang terbaik dalam ajang Kejurda Kaltim dengan keberhasilannya memimpin perolehan medali emas diantara delapan kab/kota yang ikut berpastisipasi di ajang kejurda tersebut.

“Pegulat Samarinda mengumpulkan medali terbanyak dengan perolehan 12 medali emas, dan berhasil merebut gelar juara umum,” jelas Sumarlani.

Peringkat kedua dalam kejurda tersebut yakni kontingen Kukar dengan raihan 8 emas, disusul Bulungan dengan 3 emas, Bontang 2 emas, Panajam Paser Utara dengan 2 emas dan Paser dengan 2 emas.

“Total peserta dalam ke-

jurda kali ini sebanyak 114 pegulat dari delapan pengcab, dan mempertandingkan 29 kelas,”imbuh Sumarlani.

Sumarlani mengaku lega dengan suksesnya penyelenggaran kejurda, dan disisi lain juga telah bermunculannya talenta baru pegulat dari kab/kota yang bisa dijadikan regenerasi di masa mendatang.

Sejumlah pegulat pendatang baru seperti pegulat dari kabupaten Paser yakni Ardiansyah, Putri dan dari kota Bontang yakni Wiliam dan Dimaz bisa bersaing dengan pegulat Puslatda Kaltim yang tengah dipersiapkan menuju PON 2016 di Bandung, Jawa Barat.

“Meski mereka pegulat baru, tapi mereka bisa mengalahkan para senior dan berhasil meraih medali emas,”jelas Sumarlani.

Sumarlani menambahkan bahwa para pegulat yang telah menjuarai ajang kejurda tahun ini, menjadi aset oleh Pengprov PGSI Kaltim menyambut kejurnas gulat tahun ini.Q ant

Jambi Raih Sepuluh Emas Pada Uji Coba Jambi, Bhirawa Atlet kempo (kenshi) Jambi berhasil meraih sepuluh medali emas pada ajang uji coba di Kejuraan BNasional Antarmahasiswa Shorinji Kempo Dies Natalis Universitas Negeri Jakarta yang berakhir beberapa hari lalu.

Sekretaris Umum Persaudaraan Beladiri Kempo Indonesia (Perkemi) Provinsi Jambi, Muchlis, di Jambi, Rabu, mengatakan dari 10 atlet yang dikirim mengikuti uji coba tersebut hampir semua atlet berhasil meraih prestasi, Kesepuluh atlet itu, adalah semua yang tergabung ke dalam Program Pelatda Merpati Emas 2016 yang digelar KONI Jambi dan salah

Kamis Legi 26 JUNI 2014

satu kegiatannya melakukan uji coba dengan mengikuti Kejuaraan Nasional Antarmahasiswa Shorinji Kempo Dies Natalis Universitas Negeri Jakarta.

Ke-10 kenshi yang mengikuti kejuaraan itu berhasil meraih gelar juara atau medali emas pada keikutsertaan di ajang itu.

Pada Kejurnas ini Jambi berhasil meraih prestasi di beberapa nomor pertandingan, di antaranya juara 1 embu berpasangan putri tingkat Dan I oleh kenshi Yunika dan Shinta, juara I embu berpasangan putra tingkat Dan I yakni Ero April dan Aditya.

Kemudian lagi juara I embu beregu putra, juara I embu beregu

putri. Juara I embu Berpasangan campuran tingkat Dan I yakni Yunika Asyora dan David, juara I Randori putra kelas 54-57 kg atas namam Tri Rohayah, juara III randori putra 55-60 peringkat 3 atas nama Leo. “Kami puas dengan hasil ini, kami berharap para atlet tidak cepat berpuas diri dan bisa terus meningkatkan kemampuannya,” kata Muchlis.

Para atlet ini juga terus dipersiapkan untuk meraih prestasi pada PON 2016 di Jawa Barat dan mereka ini tergabung dalam Pelatda dan dipersiapkan untuk pekan olahraga nasional.Q ant

Tontowi/Liliyana Mundur dari Australia Terbuka Semarang, Bhirawa Pasangan ganda campuran Indonesia Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir mengundurkan diri dari ajang bulu tangkis Australia Terbuka Super Series 2014 karena Tontowi mengalami cedera engkel kanan.

“Saat berlatih pada Selasa (24/6), kaki kanan Tontowi kesleo, jadi engkelnya bengkak dan tidak bisa bertanding. Setelah ini kami akan kembali ke Jakarta dan mempersiapkan diri ke turnamen BWF World Championship 2014,” kata Liliyana Natsir seperti yang dilansir dari situs resmi PBSI yang dikutip di Semarang, Jateng, Rabu.

Dengan mundurnya pasangan Tontowi/Liliyana yang diunggulkan pada tempat pertama ini maka mereka kalah WO dari pasangan Malaysia Philip Chew/Jamie Subandhi.

Pada nomor ganda campuran, pasangan Riky Widianto/Puspita Richi Dili melangkah ke babak kedua setelah mengalahkan pasangan Korea Selatan Kim Ki Jung/Kim So Young dengan dua game langsung 24-22,21-13.

Pada babak kedua, mereka akan menantang rekan senegaranya yang diunggulkan di tempat keempat Markis Kido/Pia Zebadiah Bernadeth. Q ant

Didampingi Ketua Umum PSSI Djohar Arifin Husein beserta, Roy Suryo menjelaskan kalau buku yang dikarang oleh Henry Nurchayo dan Teguh Wahyu Utomo itu menceritkan problema dan prestasi sepak bola nasional. “Buku ini saya bagikan gratis, tidak saya perjual belikan. Karena ada logo Kemenpora. Tapi nanti akan saya urus izin agar bisa dijual untuk umum,” ujar Roy Suryo.

Buku setebal 282 itu juga menceritakan keberhasilannya menyatukan dualisme PSSI saat itu, antara kubu Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia (KPSI) yang dimotori La Nyalla Mattalitti dengan PSSI Djohar Arifin Husein.

Selain membagikan buku dan nobar bersama tokoh olahraga Jatim, juga meng-

hadiri acara Bintek Olahraga Prestasi Daerah Wilayah Jatim, 24 – 25 Juni 2014. Bintek yang diselenggarakan Kemenpora bekerjasama dengan Dispora Jatim, diikuti 40 peserta dari unsur KONI Jatim, Pengprov Cabang Olahraga, akademisi, klub olahraga dan pelatih.” Ini bertujuan untuk memberi penyegaran kepada stake holders olahraga di dalam mengelola pembinaan prestasi olahraga di Jatim,” ujarnya.

Tampak hadir tokoh olahraga Jatim, menyambut kedatangan Roy Suryo, yakni Kadispora Jatim, Sugeng Riyono, Ketua Harian KONI Jatim, Dhimam Abror, Ketua Asosiasi PSSI Jatim, Bambang Pramukantoro dan Pelatih Persida Sidoarjo Freddy Mulli. Q wwn

Prestasi Atlet Senam Sriwijaya Cemerlang Meningkat Palembang, Bhirawa Prestasi atlet senam yang dibina dalam program Sriwijaya Cemerang untuk persiapan pada Pekan Olahraga Nasional (PON) di Jawa Barat 2016 mengalami peningkatan.

“Berdasarkan evaluasi prestasi atlet yang dibina tersebut mengalami kemajuan,” kata Pembina Senam Sumsel Lida Yanto kepada wartawan di Palembang, Rabu.

Prestasi tersebut diharapkan terus meningkat hingga menjelang dan saat pelaksanaan pesta olahraga empat tahunan mendatang, ujar dia.

Memang, lanjut pengurus KONI Sumsel itu, atlet yang tergabung dalam Sriwijaya Cemerlang terus dievaluasi dan hasilnya dilaporkan ke cabang olahraga masingmasing termasuk senam.

Bahkan, dalam program tersebut diterapkan sistem gugur dan promosi sehingga pelatihan yang dilaksana-

kan dalam program Sriwijaya Cemerlang itu terukur.

Alhamdulillah hingga sekarang belum ada atlet senam yang dicoret dalam program tersebut, kata dia.

Selain itu pihaknya juga menyiapkan atlet lapis kedua untuk pengganti bila pesenam ada yang dicoret dalam Sriwijaya Cemerlang tersebut.

Atlet lapis kedua memang sudah dipersiapkan dan latihannya melalui cabang olahraga, bukan di KONI melalui program Sriwijaya Cemerlang.

Ketika ditanya tentang atlet yang dibina dalam program Sriwijaya Cemerlang itu, dia mengatakan, diantaranya Dewi Mustika dan Rindu Tiara Pertiwi yang keduanya peraih medali emas PON Riau lalu.

Sebelumnya Ketua Pelaksana program Sriwijaya Cemerlang Iyakrus mengatakan, memang atlet yang dibina dalam program tersebut terus dievaluasi.Q ant

Kamis Legi 26 JUNI 2014

NASIONAL-POLITIK

KILAS NASIONAL

TNI Antisipasi Gerakan Kelompok OPM Jayapura, Bhirawa Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Christian Zebua mengaku telah menyiapkan langkah-langkah antisipasi terhadap kemungkinan pergerakan kelompok pendukung Operasi Papua Merdeka (OPM) yang diisukan akan mencuat saat HUT organisasi itu, 1 Juli 2014.

“Percaya sama saya, kalau mereka bergerak pasti kena, karena saya sudah siapkan semua, saya mau beri kenyamanan kepada masyarakat,” katanya ketika ditemui di sela Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Jayapura, Rabu (25/6) kemarin.

Rakorda itu dipimpin oleh Gubernur Papua Lukas Enembe, dihadiri seluruh pimpinan TNI dan Polri di Papua, serta pimpinan instansi terkait lainnya.

Sebanyak 13 di antara 29 bupati dan wali kota di Provinsi Papua juga hadir dalam rapat koordinasi itu. Christian mengatakan hal itu, ketika menanggapi pertanyaan wartawan tentang langkah antisipasi terhadap pergerakan pasukan OPM, yang diisukan akan memperingati HUT-nya pada 1 Juli 2014.

Beredar kabar, pasukan OPM akan kembali beraksi pada 1 Juli mendatang, termasuk di Kota Jayapura, ibu kota Provinsi Papua. Aksi-aksi itu dilaporkan antara lain berupa pengibaran bendera Bintang Kejora dan kumpul-kumpul di lokasi tertentu.

Isu peringatan HUT OPM itu semakin mengkhawatirkan masyarakat di Jayapura, karena relatif dekat dengan momentum Pemilu Presiden (Pilpres), 9 Juli 2014. Selain itu, bertepatan dengan HUT Bhayangkara pada 1 Juli 2014, yang diwarnai beragam kegiatan di ruang publik. Q ant

Pemilu 2014 Lebih Marak Politik Uang 82 Persen Masyarakat Puas terhadap Pileg Jakarta, Bhirawa Survei International Foundation for Electoral System (IFES) bersama dengan Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyatakan politik uang lebih marak pada pemilu 2014 dibandingkan tahun 2009.

“Sejumlah 34 persen responden menilai bahwa politik uang lebih marak pada tahun 2014 dibandingkan tahun 2009 dan hanya 10 persen saja yang menyatakan bahwa politik uang pada 2014 lebih sedikit dibandingkan dengan pemilu sebelumnya,” ujar Direktur Penelitian IFES, Rakesh Sharma dalam paparan hasil survei di Jakarta, Rabu (25/6) kemarin.

Sementara, lanjutnya, sebanyak 26 persen responden percaya bahwa politik uang

kata dia. Kemudian, ia menguataraka, sebanyak 29 persen responden menyebutkan banyak caleg yang tidak menggunakan politik uang melainkan dengan membantu pembangunan berbagai macam fasilitas atau membayarkan berbagai macam kegiatan kemasyarakatan menjelang pemilu legislatif lalu.

pada 2014 sama dengan 2009.

Sedangkan 30 persen responden lainnya tidak mempunyai pendapat atas hal tersebut.

“Saat ditanya keterlibatan responden dalam praktik politik uang, seringkali mereka enggan mengakui terlibat dalam politik uang. Sebanyak 15 persen responden melaporkan bahwa mereka pernah ditawari uang untuk ditukar dengan suara yang diberikan dan 5 persen saja menyatakan bahwa mereka kenal orang yang pernah ditawari uang,”

82 Persen Masyarakat Puas terhadap Pileg Hasil survey juga menyatakan sebanyak 82 persen masyarakat Indonesia puas terhadap semua proses pemungutan suara dan prosedur yang berlaku dalam pemilu legislatif.

“Sebanyak 88 persen dari mereka juga mengatakan baha Pileg sudah berlangsung baik

dan 80 persen menilai bahwa pemilu sudah berlangsung jujur dan adil,” ujar Rakesh lagi.

Menurut dia, ketika diminta untuk membandingkan penyelenggaraan Pileg 2014 dengan Pileg 2009, sebanyak 31 persen masyarakat mengatakan bahwa pemilu 2014 lebih baik penyelenggaraannya dibanding pemilu 2009.

“Sebanyak 52 persen menilai bahwa level penyelenggaraan pemilu 2014 dan 2009 sama saja. Hanya 12 persen saja yang menyebutkan bahwa pemilu 2014 tidak diselenggarakan dengan baik,” ujar dia.

Selain itu, lanjutnya, dalam survei, sebanyak 44 persen pemilih menyebutkan bahwa petugas TPS tidak memeriksa KTP mereka pada saat men-

Penanganan ‘Obor Rakyat’ Jadi Kewenangan Polri Jakarta, Bhirawa Ketua Dewan Pers Bagir Manan telah menyurati Kepala Kepolisian RI Jenderal Pol Sutarman untuk menangani soal penerbitan “Obor Rakyat” yang dinilai oleh kubu capres dan cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla telah menyebarkan pemberitaan kampanye hitam.

“Obor Rakyat bukan pers, sehingga kami tidak memiliki kewenangan untuk menangani,” katanya seusai diterima Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung di Ruang Pimpinan DPR RI, Jakarta, Rabu (25/6) kemarin.

Menurut mantan Ketua Mahkamah Agung itu, Dewan Pers sejak awal telah menyatakan bahwa penerbitan Obor Rakyat bukanlah sebuah produk jurnalistik, sehingga tidak ada sangkut pautnya dengan Dewan Pers.

“Sampai saat ini belum ada perwakilan dari Obor Rakyat yang datang menemui Dewan Pers, jika ada maka akan dilayani dan diterima,” ucapnya.

Bagir menjelaskan ada dua kriteria sebuah produk jurnalistik menjadi bagian dari pers, yaitu dari segi penyelenggara dan konten medianya.

“Dari segi penyelenggaranya, menurut Undang-Undang, pers harus berbadan hukum dan mereka tidak menunjukkan itu, pengelolaannya harus memiliki alamat yang tepat, pimpinan redaksi dan itu semua sampai saat ini belum kami temukan,” ujarnya. Selain itu, kata dia, dari segi konten, media harus memenuhi syaratsyarat jurnalistik, misalnya, faktual, berimbang, “cover both side”, tidak memfitnah, tidak menghakimi dan sebagainya.

“Kita tidak mendapati hal itu dalam Obor Rakyat,” tegasnya.Q ant

daftar sebagai pemilih dan 75 persen menyebutkan bahwa jari mereka tidak dibersihkan dari sisa tinta sebelum mencoblos surat suara,” kata dia.

Ia mengatakan jawaban yang muncul dari pertanyaan tersebut menandakan bahwa perlunya perhatian untuk mem berikan pelatihan yang efektif pada para petugas KPPS sehingga mereka mengikuti prosedur pemilihan yang berlaku.

Dalam survei ini juga ditambahkan sample responden di beberapa daerah (Aceh, Sumatra Utara, Jawa Tengah, Maluku, Papua dan Papua Barat). Data dalam laporan ini sudah dibobotkan sehingga bisa mewakili pendapat masyarakat Indonesia.

Tingkat kesalahan dari survei ini sebesar 2,3 persen. Q ant

Prabowo-Hatta Verifikasi Kekayaan ke KPK Jakarta, Bhirawa Pasangan calon presidencalon wakil presiden Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa mengklarifikasi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Laporan tadi berjalan sangat lancar, sangat baik, KPK juga ramah dan sangat teliti.

Mereka juga sudah mengirim tim ke rumah saya. Saya sangat mendukung apa yang dilakukan oleh KPK,” kata Prabowo setelah verifikasi di gedung KPK, Jakarta pada Rabu (25/6) kemarin. Namun capres-cawapres nomor urut satu ini tidak mengumumkan nilai kekayaan mereka.

TPM-Ba’asyir Berencana Mengajukan PK Lagi Cilacap, Bhirawa Tim Pengacara Muslim (TPM) dan Abu Bakar Ba’asyir kembali membicarakan rencana pengajuan peninjauan kembali (PK) yang akan diajukan oleh terpidana kasus terorisme itu.

“Tadi, saya ke Lembaga Pemasyarakatan Pasir Putih, Pulau Nusakambangan, untuk membahas masalah PK dengan Ustad Abu (Abu Bakar Ba’asyir, red.) karena beliau punya hak PK untuk diajukan,” kata Penasihat TPM Ahmad Michdan di Cilacap, Rabu (25/6) kemarin.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, kata dia, seorang terpidana bisa mengajukan PK hingga dua kali.

Menurut dia, Ba’asyir hingga saat ini belum pernah menggunakan hak PK satu kali pun.

“Saat ini, kami sedang mempertimbangkan novum dan mungkin dalam waktu dekat akan mengajukan PK atas permintaan beliau,” katanya didampingi anggota TPM Hasyim Abdullah.

Ia mengatakan bahwa Ba’asyir sangat keberatan jika dituduh sebagai teroris dalam kaitannya dengan latihan militer di Aceh.

Oleh karena itu, kata dia, TPM sebagai penasihat hukum Ba’asyir akan terus memperjuangkan hak terpidana kasus terorisme tersebut.

“Kami sendiri sebenarnya melihat terlalu berlebihan kalau apa yang terjadi di Aceh sebagai kasus teroris karena itu pelatihan (latihan militer, red.). Hemat kami, perlu dikaji kaitannya dengan tindakan teroris yang mana karena Undang-Undang Terorisme mengatur bahwa perbuatan terorisme itu perbuatan yang sedemikian rupa dapat dikategorikan perbuatan teroris, sedangkan di Aceh itu latihan militer sehingga lebih pada Undang-Undang Darurat karena ada sipil menggunakan senjata tanpa izin,” katanya.Q ant

9

Mengenai koreksi nilai harta kekayaan, Hatta Rajasa mengatakan semua masih sama hanya nilainya saja yang mengalami perubahan.

Hatta hadir sekitar pukul 08.45 WIB sedangkan Prabowo hadir pukul 09.10 WIB, mereka keluar dari gedung KPK pada pukul 13.00 WIB. Sebelumnya Prabowo telah melaporkan harta kekayaan ke KPK pada 20 Mei 2014. LHKPN ini merupakan syarat mengikuti pemilihan umum presiden.

Setelah capres dan cawapres melaporkan hasil kekayaannya KPK akan mengklarifikasi dan memverifikasi laporan tersebut. Q ant

antara foto

Bernostalalgia di Lembah Tidar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi KSAL Laksamana TNI Marsetio (belakang) memainkan alat musik bersama marching band Genderang Seruling Canka Lokananta di lapangan Sapta Marga Komplek Akmil Magelang, Jateng, Rabu (25/6). SBY bersama sejumlah perwira tinggi TNI melakukan kunjungan kerja ke Akmil sekaligus bernostalgia mengenang saat masih menjadi taruna Akademi Militer.

antara foto

Pemecatan Kader Golkar Tak Prosedural Jakarta, Bhirawa Ketua Umum Kosgoro Agung Laksono mengatakan pemecatan tiga kader Partai Golkar, Agus Gumiwang Kartasasmita, Nusron Wahid dan Poempida Hidayatulloh, tidak prosedural karena bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).

“Kami tidak setuju dan menolak pemberhentian mereka sebagai anggota,” kata Ketum Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) Agung Laksono saat memberi keterangan pers seusai pertemuan tertutup tentang masalah itu di Jakarta, Rabu (25/6) kemarin.

Agung Laksono yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar menyebutkan, selain Kosgoro, organisasi kemasyarakatan pendiri Partai Golkar lainnya yakni, Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) dan Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) juga tidak setuju dengan pemecatan atas tiga kader tersebut, hanya karena mereka mendukung pasangan capres dan cawapres yang berbeda dengan dukungan resmi dari Partai Golkar.

Agung yang juga Menko Kesra menambahkan bahwa dasar pemecatan itu masih sumir, dan

Agung Laksono

ist

tidak jelas mengenai bentuk pelanggaran yang dilakukan.

Apalagi, kata dia, pemecatan langsung sebagai anggota jenisnya terlalu berat dan telah memutuskan hubungan antara ketiga kader dengan partai yang selama ini digeluti sebagai wahana perjuangan bagi bangsa dan negara.

“Hal tersebut merupakan keputusan yang keliru, perlu dianulir dan direhabilitasi oleh partai, sehingga kalaupun diambil keputusan harus sesuai dengan ketentuan AD/ART. Kami juga menghargai bila mereka menempuh jalur hukum,” ucapnya.

Dia menambahkan partai harus melengkapi diri dengan

membentuk mahkamah partai, sehingga setiap masalah diselesaikan secara adil dan benar serta tidak subjektif.

“Kami tidak ingin melemahnya semangat demokrasi dan pembangunan kader untuk eksitensi partai sekarang dan ke depan. Ini adalah bentuk kecintaan kami terhadap Partai Golkar, kesetiakawanan kepada teman-teman sekaligus menyerukan semua jajaran kompak dan bersatu,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MKGR Zainal Bintang mengatakan eksponen trikarya, Kosgoro, SOKSI, dan MKGR, adalah ormas pendiri partai dan “moral force” yang bertanggung jawab membina dan mengawasi kinerja dewan pimpinan pusat dan pelaksana.

“Yang dipecat itu adalah kader trikarya dan kami akan memberikan dukungan dan semangat agar tabah menghadapi cobaan dan berjalan di atas jalur hukum yang benar,” tukasnya.

Nusron Wahid, Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Poempida Hidayatulloh dipecat Partai Golkar karena memberikan dukungan kepada pasangan Jokowi-Jusuf Kalla bukan Prabowo-Hatta. Q ant

Capres nomor urut satu, Prabowo Subianto (kanan) didampingi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad (kiri) memberi keterangan pada wartawan usai verifikasi harta kekayaan pasangan Capres dan Cawapres Prabowo-Hatta di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (25/6) kemarin.

Mayoritas Gugatan DPD Ditolak MK Jakarta, Bhirawa Mahkamah Konstitusi menolak hampir seluruh permohonan Perselisahan Hasil Pemilu Umum yang diajukan 34 perseorangan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, Rabu.

Majelis Hakim yang diketuai Hamdan Zoelva menolak 29 permohonan PHPH DPD, empat permohonan tidak diterima karena satu dicabut serta tiga tidak memenuhi syarat perundang-undangan dan satu permohonan hanya dikabulkan sebagian, yakni calon anggota DPD dari Dapil Maluku atas nama La Ode Salimin.

Atas permohonan La Ode Salimin ini, MK hanya memerintahkan penghitungan ulang perolehan suara anggota DPD di seluruh Kota Tual, Maluku. Terhadap permohonan lainnya, MK menyatakan bahwa dalil yang diajukan oleh para pemohon tidak bisa menyakinkan mahkamah. Atas putusan tersebut, banyak kalangan yang menyatakan kekecewaannya karena MK dinilai terlalu konservatif dalam memutuskan perkara PHPU. “MK terlalu konservatif terhadap bukti C1 saja. Kalau seperti ini, tidak sampai 10 persen dari seluruh permohonan PHPU yang dikabulkan,” kata salah satu kuasa hukum pemohon, Andi M asrun, di sela pembacaan putusan.

Hal yang sama juga diungkapkan Kuasa hukum calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) daerah pemilihan Sumatera Utara atas nama Syariful Mahya Bandar, Razman Arif.Q ant

DPRD Gresik Kebut Penuntasan LKPj 2013 Sebanyak 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gresik, selama tiga hari melakukan rapat di kabupaten Malang. Rapat bertujuan menuntaskan pembahasan Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKPJ) 2013, pada komisi-komisi, terhadap satuan perangkat daerah (SKPD). Guna klarifikasi, sesuai wilayah kerjanya masing-masing. Terkait temuan badan anggaran, atas pengunaan APBD. Menurut Ketua DPRD Gresik Zulfan Hasyim SH Rabu (25/6) pada wartawan mengatakan, bahwa pembahasan selama tiga hari di kabupaten Malang sesuai jadwal. Karena sudah dibahas dan ditetapkan dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), dan sudah muncul dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA).

“Jadi kalau tidak dilakukan sesuai tempat kita akan salah, dan dewan tidak mau disalah-

kan,” jelasnya.

Dalam rapat tersebut, masing-masing komisi yaitu komisi A, B, C, D, akan membahas 16 temuan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gresik. Seluruh permasalahan akan ditemukan jawabannya dengan meminta klarifikasi terhadap SKPD terkait. Pekerjaan tersebut jelas Zulfan Hasyim, adalah tugas berat dewan sebagai pengawas kinerja pemerintah, karena harus me-

kim/bhirawa

Zulfan Hasyim SH lihat secara jeli dan teliti atas apa yang menjadi persoalan.

Rapat komisi yang memanggil SKPD, selain mengupas tentang kinerja dan pengunaan anggaran. Juga akan ditemukan sisa penggunaan anggaran (SILPA), yang nantinya akan kembali dimasukkan

dalam Pembahasan Perubahaan Anggaran Keuangan (PAK) mendatang.

“Dalam waktu tiga hari, harus bisa dituntaskan karena pembahasan PAK pada Juli mendatang.”Ujarnya.

Hasil rapat komisi dengan SKPD di Malang, dari komisi diserahkan kepada pimpinan dewan untuk dilakukan pemeriksaan. Kemudian akan dilakukan rapat finalisasi bersama-sama, setelah itu hasil finalisasi baru diserahkan kepada masing-masing Fraksi sebagai bahan acuan untuk rapat paripurna pandangan akhir (PA) fraksi dan pengambilan keputusan.

Dan keputusan yang diambil oleh dewan melalui rapat paripurna, oleh bupati harus dilaksanakan sebaik -

baiknya dalam waktu 60 hari.

Dalam mengawasi kinerja bupati, dewan akan minta laporan secara berkala sampai batas waktu yang telah ditentukan.

Ditambahkan Zulfan Hasyim SH, setelah proses ini dewan tidak bisa santai-santai. Namun langsung dilanjutkan dengan menggelar rapat KUA PPS APBD 2015. Setelah itu, dilanjutkan dengan Prognosis (realisasi APBD 6 Bulan), KUA PPAS Perubahan. Baru kemudian membahasan PAK untuk APBD 2014 gelombang dua. Padatnya kerja wakil rakyat, pada akhir jabatan ini memang menuntut profesionalitas. Sehingga, apa yang dihasilkan anggota sekarang akan ditindaklanjuti oleh DPRD Gresik yang baru. Q kim*

EKONOMI - BISNIS

10

Kamis Legi, 26 JUNI 2014

AGIT Siap Ekspansi Jatim

Kurs JUAL

BELI

USD

12,031.00

11,911.00

SGD

9,637.14

9,540.25

EUR

16,360.96

16,195.39

JPY

11,796.25

11,676.31

GBP

20,487.59

20,282.05

sumber: Bank Indonesia (25 Juni 2014)

RAGAM EKBIS

Antisipasi TTL Naik, Maspion Bangun PLTU Surabaya, Bhirawa Rencana pemerintah untuk menaikkan harga tarif tenaga listrik (TTL) mendapat perhatian serius dari Maspion Grup, perusahaan yang berada di Jatim itu berencana membangun pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Kawasan Industri Maspion Unit V di Gresik, Jatim.

“Sesuai rencana, ‘ground breaking’ untuk pembangunan PLTU yang membutuhkan luasan lahan sekitar 30 hektare itu akan kami laksanakan pada tahun 2015,” kata Chief Executive Officer/CEO Maspion Group Alim Markus ditemui di Surabaya, Rabu (26/5). Menurut Alim, dengan pembangunan PLTU tersebut maka perseroan itu dapat menghasilkan energi listrik berkapasitas 5 x 300 MVA atau setara 1.500 MVA. Dari upaya itu, kian tingginya besaran tarif listrik yang semakin memberatkan pelaku industri tidak akan dialaminya. “Apalagi, selama ini biaya yang kami keluarkan untuk energi listrik menyumbang kontribusi cukup besar terhadap keseluruhan biaya operasional,” ujarnya. Di sisi lain, jelas dia, melalui pembangunan PLTU yang ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2017 tersebut maka sejumlah pelaku industri juga dapat mengoptimalkan energi listrik yang dihasilkan. “Pembangkit kami ini rencananya tidak saja untuk memperkuat kebutuhan energi pabrik milik Maspion Group. Tapi, akan dipasok ke industri lain di sekitar pabrik,” katanya.

Mengenai besaran investasi PLTU itu, tambah dia, pihaknya belum bisa mempublikasi permodalan tersebut. Salah satu penyebabnya, pembangunan infrastruktur berbahan bakar batu bara itu menggaet perusahaan asing asal Tiongkok yakni GCL Power. “Pilihan kami bekerja sama dengan perusahaan Tiongkok itu karena mereka sudah memiliki pengalaman tersendiri dalam mengembangkan dan mengelola pembangkit khususnya PLTU,” katanya. Q ma

sawawi/bhirawa.

Bupati Situbondo H Dadang Wigiarto SH saat meninjau stock beras di gudang Bulog Klatakan. Kasub Bulog Arjun Ansor Siregar memberikan penjelasan dihadapan Bupati.

Bulog Bondowoso Jamin Stok Beras Aman Hingga 15 Bulan Situbondo, Bhirawa Perum Bulog Bondowoso yang mewilayahi Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Bondowoso memberikan jaminan kalau stok beras aman hingga 15 bulan kedepan. Saat ini ada 17 ribu ton beras tersimpang di Gudang Situbondo.

Menurut Kasub Bulog Arjun Ansor Siregar menuturkan, stock beras saat ini di Gudang Situbondo berkisar 17.000 ton sehingga memberikan kecukupan stok ketahanan pangan selama 15 bulan. Selain itu, sambung Arjun, penyaluran raskin bisa nampak bagi ketersedian beras dimasyarakat, sehingga Pemkab Situbondo akan efektif dalam mengantisipasi kenaikan harga.

“Dalam perjalanannya Situbondo bisa menopang pasokan beras ke daerah lain di luar Prov Jatim, termasuk dikirim ke Bali, Indonesia Timur, Kalimatan dan Sumatera. Praktis dengan demikian produksi yang ada di Situbondo sangat cukup dan aman untuk menopang kebutuhan beras bagi daerah defisit,” pungkasnya.

Perum Bulog Bondowoso

yang mewilayahi Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Bondowoso, punya cara unik dalam menunjukkan kualitas beras miskin (raskin) masih layak dikonsumsi masyarakat umum. Seluruh karyawan berikut Kepala Sub Bulog, Arjun Ansor Siregar, mengajak Bupati Situbondo H Dadang Wigiarto SH, Sekda Syaifullah dan sejumlah pimpinan SKPD makan bersama hasil masakan beras miskin, di Kantor Gudang Bulog Klatakan, Kecamatan Kendit, Situbondo, pada Selasa (24/6) pagi kemarin.

Bupati Dadang dan Arjun melakukan peninjauan gudang yang dipenuhi ribuan ton beras miskin jatah masyarakat Situbondo dan sekitarnya. Tak jarang Dadang menanyakan proses pengepakan, pengiriman dan penimbangan beras.

Selesai melakukan peninjauan di Gudang, Arjun mengajak Bupati Dadang dan rombongan mencicipi nasi hasil dari masakan beras raskin.

Ternyata, setelah dimakan, kualitas beras miskin tidak semiring yang dituduhkan sebagian besar masyarakat umum. Disamping lemas juga berwarna putih bersih, layaknya beras medium yang dikonsumsi masyarakat menengah ke atas. “Ternyata rasa nasinya tidak apek kok. Ini lemas dan enak dikonsumsi,” celetuk salah satu pejabat Pemkab Situbondo.

Usai menyantap nasi beras miskin, Bupati Dadang dan rombongan pejabat serta pimpinan Sub Bulog melakukan pemantauan sembako (beras, terigu, minyak goreng dan gula). di Pasar Mimbaan Panji, Situbondo. “Kami memfokuskan pemantauan sembako termasuk program bantuan Pemprov dibidang pengendalian harga kebutuhan pokok, sehingga harga terimage dengan benar dan dapat mengendalikan inflasi dengan baik,” ujar Dadang. Q awi

Surabaya, Bhirawa PT Astra Graphia Informasi Technology (AGIT) terus memperluas bisnisnya. Kali ini perusahaan yang berkecimpung di bidang provider solusi bisnis berbasis Teknologi Informasi (IT) siap melakukan ekspansi ke Jatim khususnya Kota Surabaya.

“Potensi market di Jatim khususnya di Surabaya begitu besar selain itu juga kehadiran kami disini juga untuk melayani dan mempermudah para pelanggan kami karena begitu banyak cabang perusahaan yang berada di Jakarta ternyata memiliki kantor pusat di Surabaya,” ungkap Direktur PT. Astra Graphia Information Technology (AGIT)-Widi Triwibowo saat launching AGIT Geo-X2 Surabaya dengan tema “Gaining Competitive Advantage in 2014 and Beyond Through Enterprise Mobility” di Hotel Sheraton, Rabu (25/6).

Ia menambahkan, kehadirannya di Surabaya disisi lainnya juga untuk membantu perusahaan dengan menawarkan solusi cepat dan akurat dalam setiap kebutuhan IT yang sudah terbukti memiliki kompetensi di bidang infrastruktur, aplikasi maupun services.

Selain itu juga secara khusus menawarkan digiForce yakni produk unggulan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi bagi karyawan yang mengadopsi mobility dengan benar sehingga berpotensi besar un-

tuk memenangkan kompetisi bisnis.

Ekspansi di Jatim ini juga yang pertama kalinya dilakukan sehingga masih belum ada target yang ditetapkan sebab di Jatim memiliki banyak daerah yang menjanjikan bisnis yang kuat. “Target sementara ini masih belum ada karena kita masih melakukan analisa daerah-daerah mana saja yang memiliki pontensi. Dan untuk sementara lebih fokus ke lima area yakni Surabaya, Makassar, Semarang, Balikpapan dan Timor Leste,” jelasnya.

Sedangkan pertumbuhan industri IT saat ini semakin meningkat hingga 15 persen pertahunnya dan pengguna IT terbesar saat ini lebih di dominasi oleh perusahaan yang berbasih telekomunikasi. “Pertumbuhan market IT di Indonesia sangat besar dan siap bersaing dengan produk luar negeri apalagi di 2015 nanti ada AFTA dimana perusahaan asing banyak yang masuk ke Indonesia,” tuturnya.

Kalau dilihat dari potensi SDM IT sebenarnya di Indonesia masih tertinggal agak jauh dibandingkan dengan SDM asing. “Itu juga sebenarnya kurangnya peran dari pemerintah maupun perusahaan swasta untuk menyiapkan tenaga IT yang handal. Sebenarnya masih ada sedikit tenaga IT yang handal tapi kesemuanya itu banyak ditarik oleh perusahaan luar” katanya. Q riq

TPS Siapkan Enam RTG Surabaya, Bhirawa Terminal Petilemaas Surabaya (TPS) akan menggunakan enam Rubbber Titred Gentry (RTG) atau yang lebih dikenal dengan nama Crane untuk mengantisipasi lebaran.

Menurut Kahumas TPS, M.Sholeh RTG yang di miliki TPS sebanyak tiga RTG, namun untuk mengantisipasi lebaran akan ditambah tiga unit lagi.

Dengan adanya tambahan RTG ia optimis tidak akan ada masalah rerkait dengan persoalan peti atau kontainaer, bahkan dengan adanya penambahan RTG ini dijamin tidak terjadi penumpukan kontainer atau antrean panjang karena menunggu giliran untuk menaik turunkan container.

“Diperdiksi akan mengalami kenaikan dibandingkan dengan 2013 Sekitar 1 % dengan catatan sebagai berikut, 2013 jumlah kontainer r mencapai 433201 teus, sedangkan 2014 sudah mencapai 437503 teus, sampai dengan Mei lalu sudah membus angka 554851 teus berarti naik 1,2%,” terang Sholeh, saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (25/6). Q ma

Cintai Produk Kuliner Lokal Nasi Bakar Mamong Asal Bondowoso Dalam malam Grand Final Festival Makanan Khas Jawa Timur 2014, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Dr H Akhmad Sukardi mengajak masyarakat agar lebih mencintai produk kuliner lokal.

Sebab secara tidak langsung telah membantu pemerintah dalam meningkatkan perekonomian nasional.

PEMENANG MAKANAN KHAS JAWA TIMUR 2014 JUARA I Olahan Dapur Lulu Jalan Santawi 11 Kabupaten Bondowoso Menu : Nasi Bakar Mamong JUARA II Unit Pengelolaan dan Jasa Kemuning (UPJ) SMKN 1 Kertosono Jalan Langsep 24 Kabupaten Nganjuk Menu : Gurame Bakar Asam Manis

“

Jangan biasakan makan makanan cepat saji. Kuliner kita lebih enak dan lebih ter jamin kehalalannya,” kata Sukardi saat membuka Festival Makanan Khas Jawa Timur di Hotel Singgasana, Selasa malam (24/6).

Sukardi menilai, masih ada sebagian masyarakat yang berpikir keliru dengan beranggapan makan makanan cepat saji dengan kemasan dan tempat mewah mampu menaikkan status sosial. “Padahal jika kita makan ditempat mereka, uang kita langsung dibawa ke luar negeri. Beda jika makan produk lokal, perputaran uangnya tetap ada di dalam negeri,’Papar Sukardi menegaskan. Apalagi menjelang diberlakukannya dalam Asean Economic Community (AEC) pada 2015 mendatang, agar keberadaan produk kuliner lokal semakin tersisih, Sukardi meminta para pengelola jasa kuliner di Jawa Timur untuk meningkatkan kualitas baik rasa maupun pelayanan kepada konsumen. “Ini penting, kita kalah karena tidak terlalu memikirkan kualitas pelayanan dan kebersihan makanan yang dihidangkan,” ujar Sukardi.

Perhatian pemerintah kepada produk kuliner ini, menurut Sukardi, karena keberadaannya telah mampu menarik wisatawan untuk berkunjung ke Jawa Timur. Ini terbukti, kontribusi pariwisata tahun 2013 berdasarkan pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mampu membukukan Rp23,88 triliun atau meningkat 9,14 persen dari tahun 2012 sebesar Rp21,88 triliun.

Kenaikan ini menunjukkan animo masyarakat dan wisatawan terhadap kebutuhan pengina-

JUARA III RM Majesti Jalan Sunan Kalijaga 74 Kabupaten Tuban Menu : Kare Rajungan

Sekdaprov Jatim, Dr H Akhmad Sukardi bersama Kepala Disbudpar Jatim Dr H Jarianto berfoto bersama dengan para pemenang (atas). Nasi bakar Mamong sajian dari olahan dapur Lulu Kab Bondowoso (kanan).

pan, makan minum dan jasa hiburan sangat tinggi. Sehingga, ke depannya peluang investasi perlu menjadi perhatian. “Hal seperti ini kedepannya, perlu kita tingkatkan untuk lebih mendongkrak perekonomian,” pungkasnya.

Sementara itu, Olahan Dapur Lulu perwakilan Kabupaten Bondowoso akhirnya keluar sebagai juara pertama pada Festival Makanan Khas Jatim 2014. Peserta yang lolos seleksi pertama tingkat Bakorwil Malang dan Pa-

mekasan ini menggungguli 10 finalis lainnya dengan menu andalannya Nasi Bakar Mamong.

Juara kedua diraih oleh UPJ (Unit Produksi dan Jasa Kemuning) SMKN 1 Kertosono Nganjuk dengan menu andalan Gurami Bakar Asam Manis. Sedangkan juara ketiga diraih Rumah Makan Majesti perwakilan dari Tuban dengan menu andalan Kare Rajungan. Sementara untuk harapan satu dan dua diraih oleh Cafe Wijaya Kusuma Kabupaten Mojo-

Sekdaprov Jatim, Dr H Akhmad Sukardi memberikan penghargaan pada pemenang.

Para juri saat mencicipi makanan yang diperlombakan dalam festival.

JUARA HARAPAN I Café Wijaya Kusuma SMK PGRI SOOKO Jalan Wijaya Kusuma Banjar Agung Puri Kabupaten Mojokerto Menu : Nasi Bakar Lumut JUARA HARAPAN II Joglo Taman Jalan Panorama Raya 53 Kota Madiun Menu : Iga Bakar Jaman

Kepala Disbudpar Jatim Dr H Jarianto memberikan piagam pada peserta.

Sekdaprov Jatim, Dr H Akhmad Sukardi bersama Kepala Disbudpar Jatim Dr H Jarianto menikmati sajian makanan khas Jatim.

kerto dan Joglo Taman Madiun. Dalam kesempatan ini, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur, Dr H Jarianto MSi mengatakan, tahun ini ada 38 peserta yang mengikuti festival makanan khas Jatim.

Pada tahap seleksi pertama yang digelar di dua Bakorwil yaitu se Bakorwil Malang- Pamekasan dan se Bakorwil Madiun – Mojokerto meloloskan 10 peserta yang berhak mengikuti final di Surabaya. “Kami mendatangkan juri dari asosiasi Chef, praktisi kuliner dan akademisi,” kata Jariyanto disela-sela Grand Final, Selasa (24/6) malam. Dikatakan Jarianto, kegiatan yang telah digelar selama 14 kali sejak tahun 2000 lalu itu, terbukti mampu mendorong inovasi dan diversifikasi kuliner di Jawa

Timur. Selain itu ciri khas makanan lokal sebagian telah mampu menjadi ikon daerah yang sudah dikenal wisatawan.

Ia mengharapkan , para pengelola jasa boga dan kuliner lebih meningkatkan produktivitas dan inovasinya. Mengingat pada 2015 mendatang sudah mulai diberlakukan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang ditandai dengan membanjirnya produk produk kuliner negara asing ke Indonesia. Sedangkan Kepala Bidang Pengembangan Produk Pariwisata Dinas Pariwisata Jatim, Drs Handoyo MSi menambahkan, sebagai apresiasi bagi 10 finalis, panitia selain memberikan piala dan sertifikat juga memberikan seperangkat alat memasak. Sedangkan bagi para pemenang juga akan mendapatkan penghargaan yang lebih menarik.

Handoyo berharap, kembalinya digelar kegiatan ini mampu memfasilitasi pelaku usaha industri pariwisata khususnya usaha makanan dan minuman dalam mengenalkan dan mempromosikan makanan khas Daerah sebagai daya tarik wisata kuliner. Tak kalah pentingnya, kegiatan ini juga merupakan ajang silaturahmi serta bertukar pikiran antara chef dan pengelola. Q rac*

SAMBUNGAN

Kamis Legi 26 JUNI 2014

Samsat Luncurkan Program Walk Thru l Sambungan hal 1

Lantas Polres Tuban AKP Yuli Purnomo.

Keberadaan Samsat Walk Thru lokasinya berada di samping kantor Samsat Jl Teuku Umar Tuban. Kasat Lantas Polres Tuban menjamin pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan melalui loket Samsat Walk Thru tersebut terbilang sangat cepat.

Tidak sampai lima menit para wajib pajak sudah selesai semua proses pembayaran pajaknya.

“Selain bertujuan memberikan pelayanan prima pada masyarakat atau wajib pajak, keberadaan Samsat Walk Thru juga mengurangi kepadatan wajib pajak yang berada di dalam kantor Samsat,” terangnya.

Samsat Walk Thru ini akan dibukan setiap hari kerja kantor Samsat. Yakni buka Senin sampai dengan Sabtu, mulai pukul 08.00 - 14.00. Akan tetapi khusus pada bulan pertama pembukaan

akan buka mulai 08.00- 15.00.

Hal tersebut dilakukan untuk memperingati Hari Ulang Tahun Bhayangkara 2014.

“Rencananya ke depan kita juga akan membuat Drive Thru di Tuban ini. Dengan harapan program ini dapat memberikan pelayanan yang cepat serta mudah bagi para wajib pajak,” terang Kasat Lantas.

Sementara itu, salah satu warga yang telah membayar pajak melalui loket Walk Thru mengaku sangat terbantu dengan inovasi pelayanan ini. Mereka tidak perlu menunggu lama untuk membayar pajak kendaraan bermotor dan lebih mudah karena berada di luar kantor Samsat yang biasanya padat warga. “Kalau seperti ini memang lebih cepat dari pada harus masuk kantor. Kita daftar, langsung bayar, jadinya mudah,” kata Ghofar, salah satu wajib pajak asal Desa Jadi Kecamatan Semending Tuban. n hud

Hari Ini PPDB Jalur Kawasan Dibuka l Sambungan hal 1

khoirul huda/bhirawa

Kasat Lantas Polres Tuban AKP Yuli Purnomo saat meluncurkan program Samsat Walk Thru di Kantor Samsat Tuban, Rabu (25/6).

Dorong Ekonomi Kreatif, DWP Jatim Gelar Pelatihan Entrepreneur

Izin Turun, Dewan Ramai-ramai Studi Banding ke LN

l Sambungan hal 1

Umar mengatakan bahwa pelatihan ke Perancis tersebut juga akan percuma. Karena periode keanggotaan DPRD Jatim hampir habis. ‘’Apa yang bisa diperbuat dengan waktu yang sudah mepet?’’ katanya. Kalau pun ada peningkatan kemampuan anggota dewan, maka juga percuma karena mereka akan diganti dengan anggota baru yang terpilih dalam Pileg 2014 kemarin.

Dikatakan Umar bahwa anggota DPRD Jatim tergolong boros. ‘’Sudah berapa banyak kasus yang menunjukkan bahwa mereka boros. Mulai dari pembagian 100 laptop hingga banyak perjalanan keluar negeri yang dilakukan terus menerus,’’ sindirnya. Jadi,

“Karena PNS itu gajinya tak besar, istri harus pintar mengelola penghasilan suami dengan bijak. Istri PNS jangan hanya meng­ andalkan gaji saja, tapi harus mau berwirausaha untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga,” katanya pada pembukaan Seminar Motivasi Jiwa Enterpreneur dan Pelatihan Menghias Roti Tart Icing bagi anggota DWP di Ruang Rapat Graha Wicaksana Praja Kantor Gubernur Jatim, Rabu (25/6).

Untuk memulai kewirausahaan, lanjut Sukardi, perlu didorong tumbuhnya jiwa entrepreneur di kalangan para istri PNS agar bisa membuka usaha keluarga. Sehingga bisa membantu menambah pendapatan keluarga dan tidak hanya bergantung pada gaji suami. Apalagi jika nanti memasuki masa pensiun sudah memiliki suatu usaha yang bisa diandalkan.

“Saya tahu banyak PNS istri PNS yang ingin nambah penghasilan keluarga, tapi tak tahu caranya. Pelatihan-pelatihan semacam ini bisa menjawab dan mewujudkan keinginan itu,”katanya.

Sukardi mengingatkan pembangunan perekonomian bukan hanya tanggung jawab pemerintah tapi juga seluruh elemen masyarakat.

Apalagi DWP sebagai istri aparatur pemerintah, berkewajiban membantu tugas suami.

Dengan bertambahnya pengusaha/ wiraswasta roda perekonomian akan terus bergerak se­hingga ekonomi Jatim terus meningkat.

Hanya saja diingatkan kalau sudah menjadi wirausaha sukses, jangan sampai durhaka pada suami dan mengabaikan keluarga.

Ketua DWP Provinsi Jatim Hj Chairani Yuliati Akhmad Sukardi SSos mengatakan, tujuan organisasi DWP mewujudkan kesejahteraan anggota dan keluarganya melalui tiga bidang yakni bidang pendidikan, ekonomi dan bidang sosial budaya. “Ketiga bidang tersebut semuanya akan bermuara untuk mewujudkan kesejahteraan anggota,” jelasnya.

Meningkatkan wawasan dan keterampilan anggota DWP, menurut istri Sekdaprov Jatim ini sangat penting sebagai sarana membangun kehidupan masyarakat yang cerdas. “Sebagai istri PNS seyogyanya tidak hanya bisa mengelola gaji suami dengan baik, tetapi harus bisa mengembangkan diri menjadi pengusaha ekonomi kreatif, supaya bisa menambah penghasilan keluarga. Karena itu kami menggelar pelatihan entrepreneur untuk mengasah jiwa usaha anggota,” katanya.

Peserta pelatihan sebanyak 250 anggota yang terdiri dari perwakilan DWP di lingkung­an Setdaprov Jatim dan kabupaten/ kota. Adapun narasumber yang diundang untuk memaparkan materi adalah Astrid Wiratna, Ketua Ikatan Psikolog Klinis Jatim yang berbicara mengenai motivasi dan pengembangan jiwa entrepreneur. Pembicara lainnya Lisa, pemilik Danelis Natural Craft yang melatih anggota menghias tart atau kue. n tis

Ingin Mencari Hukum l Sambungan hal 1

bukan membuat hukum baru.

Salah satu sengketa tapal batas yang baru diselesaikannya adalah, sengketa tapal batas antara wilayah Kabupaten Magetan dengan Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah. Dalam penyelesaian masalah ini, Suprianto melakukan pendekatan budaya, bukan memaksakan kehendak sesuai hukum.

“Sengketanya itu awalnya, ada mata air di wilayah Karanganyar. Tapi air itu turunnya di wilayah Magetan, bukan ke Karanganyar. Kemudian air itu dipakai PDAM Magetan. Berhubung yang punya mata air ini Karanganyar, mereka protes.

Hampir saja terjadi sengketa. Tapi bisa kita selesaikan masalah ini dan kedua belah pihak setuju. Yaitu PDAM Magetan harus izin ke Karanganyar, karena mata air itu memang dari sana,” paparnya.

Dalam waktu dekat, mantan Kepala Biro Hukum Setdaprov Jatim ini juga ingin mendamaikan sengketa wilayah di kawasan Gunung Kelud. Caranya, dengan mengumpulkan semua kepala desa di dua wilayah tersebut. Setiap kades diberikan hak untuk saling setuju, meski nantinya batas wilayah akan berkelak-kelok tak seperti yang ditetapkan pemerintah pusat.

“Kan ya percuma, pemerintah susah-susah membuat analisa, mengundang ahli dan membuat kajian-kajian, jika masyarakatnya tidak hidup rukun. Yang penting itu, masyarakat bisa merasakan rasa adil dan hidup rukum antar sesama. Lebih baik mencari hukum daripada membuat hukum. Sebab terkadang hukum itu juga bisa salah,” paparnya.

Menurut pejabat yang berkariri di Biro Hukum selama 40 tahun ini, fungsi pemerintah itu hanya administratif. Jika di bawah terjadi masalah seperti sengketa tapal batas, pemerintah harus berlaku arif, tak boleh memaksakan kehendak. n iib

11

l Sambungan hal 1

jelas bahwa kunker keluar ini motifnya kebanyakan motif tambahan uang.

Pihaknya, imbuh Umar, pernah melaporkan sejumlah kelakuan anggota dewan yang menghambur-hamburkan uang rakyat ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Jatim. Tapi hasilnya nol besar. Tidak pernah ada regulasi baru yang memperketat soal kunker. ‘’Bisa-bisa BK sendiri menjadi bagian dari masalah,’’ terangnya.

Dia pesimistis bahwa BK mau memproses, meski indikasi pemborosan anggaran sangat kentara. Apalagi, anggota BK banyak yang juga masuk komisi, yang juga kan ikut ngelencer.

Di bagian lain, Ketua Komisi B DPRD Jatim Agus Dono Wibawanto mengatakan bahwa

dirinya belum tahu soal turunnya izin Mendagri tersebut. ‘’Lho, memangnya sudah diajukan. Perasaan belum? Siapa yang tanda tangan pengajuan permohonannya?’’ katanya. Namun dia menjanjikan akan menelusurinya.

Terpisah, Ketua Komisi C DPRD Jatim Thoriqul Haq menyatakan bahwa Komisi C tidak akan mengajukan permohonan kunker keluar negeri tahun ini. ‘’Kalau pun kami kunker, kami mengkaji dulu efektivitasnya. Itu pun kami ajukan ke negara-negara yang menjadi incaran agar me­ reka mau berinvestasi di Jatim,’’ kata ketua komisi yang mengurusi bidang keuangan tersebut.

Komisi C DPRD Jatim memang satu-satunya komisi yang tidak mengajukan permohonan ke LN untuk tahun ini. n cty

Anggota DPRD Ikut Nikah Massal l Sambungan hal 1

acara nikah massal ini sudah menjadi agenda tahunan Pemkot Madiun yang juga merupakan salah satu rangkaian acara untuk menyemarakkan HUT Pemkot Madiun ke-96. “Ini sudah menjadi agenda tahunan setiap kali memperingati Hari Jadi Kota Madiun. Sebenarnya, nikah massal ini tidak hanya untuk warga kurang mampu. Yang mampu juga boleh. Buktinya, ada anggota dewan yang ikut nikah massal,”kata Wali Kota Madiun Bambang Irianto kepada wartawan.

Menurut Wali Kota Bambang Irianto, tujuan utama diadakannya nikah massal, agar pasangan yang selama ini berstatus nikah secara siri, bisa diakui secara hukum perkawinan. “Nikah massal ini haknya warga Kota Madiun.

Jadi tidak usah ada pemborosan

anggaran. Kalau nikah resmi dan sah di mata agama dan hukum, kan enak,”jelas Bambang.

Anggota DPRD Kota Madiun yang juga sebagai peserta nikah massal, Tri Sutrisno, menyatakan, dirinya tertarik mengikuti nikah massal karena ingin mendapatkan legalitas pernikahan. Politisi dari Partai Gerindra itu berstatus duda cerai mati. Sedangkan istrinya, janda cerai.

“Persyaratannya gampang.

Kalau duda karena ditinggal mati, harus melampirkan akta kematian. Sedangkan kalau janda cerai, cukup melampirkan akta perceraian. Jadi saya sangat tertarik program ini karena untuk melegalkan hubungan di mata agama dan hukum negara,” kata Tri Sutrisno kepada wartawan.

Sementara itu, pasangan pengantin usia termuda, Teguh

Supriyanto-Mujiati, mengungkapkan rasa kegembiraannya pasca mengikuti nikah massal.

“Saya berterima kasih kepada Pak Wali dengan mengadakan nikah massal seperti ini. Semoga ke depannya acara ini terus ada untuk membantu warga khususnya yang tidak mampu,”ujar Teguh Supriyanto.

Sebenarnya, sesuai rencana ada 19 peserta yang mendaftar nikah massal. Namun tiga pasang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena belum cukup usia dan tidak mempunyai KTP Kota Madiun. Sedangkan dalam nikah massal ini, selain semua biaya mulai akomodasi ijab kabul hingga resepsi ditanggung Pemkot Madiun, masingmasing pasangan juga mendapat bantuan dari Pemkot Madiun sebesar Rp750 ribu dan dari Bank Jatim sebesar Rp 500 ribu. n dar

Ungkap Dalang Penolakan Penutupan Dolly l Sambungan hal 1

ini. Pemerintah harus segera meng­ungkap pihak yang merasa dirugikan dalam penutupan lokalisasi ini,” kata Wakil Ketua Bidang Eksternal Komnas HAM Siane Indriani ditemui usai menggelar pertemuan dengan Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf di ruang kerja wagub, Rabu (25/6).

Menurut dia, penolakan Dolly dan Jarak hanya dilakukan orang-orang yang menikmati keuntungan besar di bisnis esekesek ini. Belum tentu para PSK dan korban human trafficking juga menolak penutupan Dolly dan Jarak. Karena, dengan penutupan lokalisasi para wanita ini bisa hidup bebas dan memilih pekerjaan yang lebih layak.

Siane Indriani menyatakan, Komnas HAM mendukung penutupan lokalisasi yang konon terbesar seAsia Tenggara ini. Namun, tahapan dan pendampingan penutup­an lokalisasi ini harus jelas. Jangan sampai para PSK kembali menekuni dunia hitam di tempat lain.

“Harus ada pendampingan pasca penutupan, sehingga me­ reka tidak menjadi PSK di tempat lain. Saya dengar baik pemprov maupun Pemkot Surabaya

juga telah ada upaya untuk itu.

Harus ada pemantauan, jangan sampai dibiarkan begitu saja,” ungkapnya.

Perempuan asli Surabaya itu mengusulkan pada Pemkot Surabaya, agar Dolly nantinya disulap menjadi sentra kuliner dan ekonomi kreatif. “Surabaya ini dipenuhi orang kreatif, saya yakin Dolly bisa diubah menjadi pusat perekonomian,” katanya.

Dukungan Komnas HAM ini pun disambut positif Wagub Jatim Drs H Saifullah Yusuf.

Menurutnya, lokalisasi Dolly dan Jarak ini memiliki banyak pelanggaran HAM, sehingga perlu ditutup untuk menyelamatkan korban trafficking dan anakanak di sekitar lokalisasi.

“Masa anak SD sudah familiar dengan hal yang berbau porno.

Terus kate dadi opo nek gede (mau jadi apa besarnya nanti). Dolly sudah saatnya sekarang untuk ditutup. Dan banyak pihak yang mendukungnya,” ujar pria yang akrab dipanggil Gus Ipul ini.

Mantan Ketua Umum GP Ansor ini berharap, agar Komnas HAM bisa ikut memantau dan memberikan pendampingan terhadap masalah ini. Sebab, langkah Pemkot Surabaya ini butuh

dukungan dari banyak pihak, agar bisa berjalan mulus.

Sementara itu, kedatangan Komnas HAM menemui Wagub Jatim ini, selain untuk membahas masalah Dolly juga untuk menjajaki kerjasama antar kedua institusi ini. Kerjasama tersebut juga sebagai langkah preventif yang mendukung upaya pemerintah dalam menuntaskan berbagai permasalahan kemanusiaan.

Gus Ipul mengatakan, kerjasama dengan Komnas HAM bertujuan agar setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah, khususnya dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya tidak hanya fokus pada pembangunan global semata, tetapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan dan berpihak pada rakyat kecil.

“Misalnya, pembangunan kemanusiaan di eks lokalisasi Dolly. Nanti kita rumuskan, baik pencegahan, pemberdayaan dan pengawasan. Jadi agar tidak tumbuh lokalisasi baru, kita beri pendidikan, pelatihan, dan pemantauan kepada para penghuninya agar bisa memperoleh penghasilan dari pekerjaan yang lebih bermartabat,” katanya. n iib

Mulai dini hari tadi, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur sekolah kawasan telah dimulai hingga Sabtu (28/6) pukul 23.59. Sebanyak 12 SMA negeri yang ditunjuk sebagai sekolah kawasan tersebut antara lain SMAN 1, SMAN 2, SMAN 3, SMAN 5, SMAN 6, SMAN 11, SMAN 13, SMAN 15, SMAN 16, SMAN 19,SMAN 20 dan SMAN 21. Sementara untuk PPDB jalur SMP kawasan, terdapat 11 sekolah kawasan yang ditunjuk. Di antaranya ialah SMPN 1, SMPN 2, SMPN 3, SMPN 6, SMPN 12, SMPN 15, SMPN 19, SMPN 22, SMPN 25, SMPN 26, SMPN 35.

Ketua Panitia PPDB Surabaya Yusuf Masruh mengatakan, pendaftaran calon peserta didik jalur kawasan ini dilakukan secara online. Jika dalam pelaksanaannya, siswa atau wali murid mengalami kesulitan dalam pendaftaran online, calon pendaftar bisa mendatangi sekolah-sekolah di Kota Pahlawan yang membantu pelayanan PPDB. Sebab, di sekolah ini tersedia fasilitas internet yang memadai.

“Jalur sekolah kawasan sudah siap dibuka,” kata Ketua PPDB Dispendik Surabaya Yusuf Masruh.

Sedikitnya ada 24.226 siswa lulusan SD dan SMP yang berhak mendaftarkan melalui jalur kawasan ini. Di jenjang SMA, pagu sekolah kawasan yang telah dikurangi jalur mitra warga tercatat sebanyak 3.988 kursi. Sementara persaingan yang akan muncul diprediksi akan melibatkan sedikitnya 7.852 siswa. Para siswa yang berkesempatan mengikuti persaingan di sekolah kawasan tersebut adalah SMP Negeri 15 324 SMP Negeri 19 433 SMP Negeri 22 397 SMP Negeri 25 361 SMP Negeri 26 324 SMP Negeri 35 361 *) Catatan : Pagu sewaktu-waktu dapat mengalami perubahan

lulusan SMP dengan nilai UN 32,00 (rata-rata 8,00) dan tidak ada nilai di bawah 7,00.

Sedangkan untuk jenjang SMP kawasan, pagu akhir yang tercatat sampai saat ini sebanyak 3.805 kursi. Dari jumlah tersebut, persaingan lulusan SD yang akan terlibat diperkirakan mencapai 16.374 siswa. “Mereka adalah lulusan dengan nilai US SD dengan range nilai 25,05 sampai 30,00 dan tidak ada nilai di bawah 7,50,” tutur Yusuf.

Sesuai ketentuan, lanjut pria yang juga menjabat sebagai Kabid Tenaga Pendidik dan Kependidikan itu,calon peserta didik sekolah kawasan hanya dapat memilih satu pilihan yang dituju sesuai wilayah sekolah asal dan satu sekolah di dalam atau di luar wilayah sekolah asal. “Pilihan sekolah kawasan tidak boleh lebih dari ketentuan,” ujar pria yang juga menjabat Kabid Ketenagaan Dispendik Surabaya ini.

Untuk pagu awal masingmasing sekolah kawasan, calon pendaftar dapat melihat di website resmi milik Dispendik Surabaya yakni www. ppdbsurabaya.net. Namun, pagu ini dapat berkurang seiring pengumuman hasil PPDB jalur khusus dan mitra warga serta dikurangi siswa yang tidak naik kelas. “Pagu akhir tiap sekolah jumlahnya sudah dikurangi jalur khusus, mitra warga yang sebesar lima persen dari pagu awal, dan siswa yang tidak naik kelas,” kata dia.

Yusuf mengimbau, peserta yang sudah mendaftar jalur sekolah kawasan dapat mengecek lokasi Tes Potensi Akademik (TPA) pada H-1 tes. TPA untuk jenjang SMP kawasan dilakukan pada 30 Juni mulai pukul 08.00 sampai dengan 10.00. n tam

SMA Negeri 11 SMA Negeri 13 SMA Negeri 15 SMA Negeri 16 SMA Negeri 19 SMA Negeri 20 SMA Negeri 21

324 321 432 361 357 323 288

Syarat PPDB Jalur Kawasan : 1 . Calon peserta didik baru dapat memilih satu pilihan sekolah yang dituju sesuai wilayah sekolah asal dan satu sekolah di dalam atau di luar wilayah sekolah asal.

2. Memenuhi standar nilai total US minimal untuk SMP : 25,50 (rata-rata 8,50) serta tidak ada nilai di bawah 7,50. Nilai total UN minimal untuk SMA 32,00 (rata-rata 8,00) serta tidak ada nilai di bawah 7,00 dengan bobot penilaian 40%.

3. Mengikuti Test Potensi Akademik dengan bobot penilaian 60%.

Ramadan PNS Wajib Berbusana Muslim l Sambungan hal 1

disapa Abah Anton ini, Rabu (25/6).

Menurut Abah Anton, kebijakan yang dia lakukan ini baru pertama kali di Kota Malang, karena sebelumnya tidak pernah ada.

Namun pihaknya optimistis akan disambut baik oleh seluruh karyawan dan karyawati Pemkot Malang.

Diakui dia, Ramadan tahun ini, pihaknya telah mengeluarkan aturan menutup seluruh tempat hiburan, jika tahun lalau masih ada yang boleh buka untuk fasilitas hotel, tetapi tahun ini tidak sa­tupun tempat hiburan yang diperbolehkan buka.

“Demi menghormati bulan suci, tidak boleh ada hiburan, ini agar masyarakat bisa khusuk beribadah pada bulan yang penuh berkah ini dengan memperbanyak ibadah, seperti mengaji dan menajalankan solat sunah di masjid dan musala. Pemkot Malang juga akan memberikan contoh PNSnya berbusana muslim,”imbuhnya.

Pihaknya juga meminta kepada masyarakat yang kebetulan tidak berpuasa untuk menghormati mereka yang berpuasa.

Jika ada warung yang tetap buka, diminta untuk memberi satir agar tidak terkesan terbuka.

Tidak hanya itu, Abah Anton juga mengeluarkan

imbauan kepada para pedagang pasar takjil di seluruh Kota Malang untuk berbusana yang rapi, dan tidak membunyikan musik dengan keras. Jika tahun sebelumnya pedagang pasar takjil banyak dilakukan oleh perempuan berbaju seksi, tahun ini tidak diperbolehkan.

“Kami telah meminta kepada seluruh penyelenggara pasar takjil agar tidak mengumbar auratnya pada saat berjualan.

Ini sa­ngat penting, kami akan terus melakukan pemantauan di lapangan agar imbauan ini ditaati oleh masyarakat,”terangnya.

Terkait dengan larangan tempat hiburan beroperasi, pihaknya akan melakukan monitoring setiap saat. Ini untuk menjamin pelaksanaan ibadah puasa di Kota Malang ini tidak terganggu oleh hiburan malam.

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Malang J Hartono, mengutarakan pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada para pemilik tempat hiburan. Umumnya mereka menerima kebijakan ini.

“Setelah kita sampaikan pemilik hiburan tidak ada yang keberatan, mereka akan memanfaatkan bulan Ramadan untuk melakukan pembenahan dan perbaikan tempat usahanya masing-masing,”kata J Hartono. n mut

Menu Demo yang Akhirnya Menjadi Menu Keseharian l Sambungan hal 1

dia membuat masakan dari bahan tersebut. Ya, nasi bakar Mamong ini merupakan campuran nasi dengan singkong dan di dalamnya diisi de­ngan tumis teri dan daging ayam pedas ditambahkan juga dengan kemangi.

“Kombinasi bahan itu menciptakan sensasi rasa yang sangat enak, dan tetap bergizi,” akunya.

Di Olahan Dapur Lulu, Riffka mengatakan sebenarnya nasi bakar Mamong masuk dalam daftar makanan pilihan untuk prasmanan, katering, atau nasi kotak, dan bukan untuk menu keseharian. Namun, dengan

adanya kabar kemenanganannya di tingkat Barkowil Malang dan Madura, ternyata banyak orang yang mencari menu tersebut.

Agar tidak mengecewakan para pelanggan dan pengunjung yang ingin menikmati nasi bakar Mamong, maka Dapur Olahan Lulu menjadikan makanan yang dibungkus dengan daun pisang itu itu masuk dalam menu keseharian. “Tidak setiap hari.

Hanya setiap Selasa dan Rabu. Untuk keseharian sudah ada nasi goreng Mamong,” katanya.

Sebelumnya, Sekdaprov Jatim Dr H Sukardi MM mengatakan kata Mamong berasal dari bahasa Madura.

“Mamong itu seperti orang bangun tidur lalu nampak linglung atau bingung, setengah sadar. Mungkin kata itu dipilih karena di Bondowoso banyak turunan Maduranya. Kalau penasaran ingin makan nasi bakar Mamong, silakan untuk mencobanya,” katanya.

Di sisi lain, Sekdaprov Jatim juga baru mengetahui lumut juga bisa disajikan untuk berbagai menu makanan yang diandalkan Café Wijaya Kusuma SMK PGRI SOOKO Kabupaten Mojokerto. “Ternyata lumut juga bisa dimakan, katanya kalau dicampur sambal tambah enak untuk menutupi rasa asli lumutnya,” ujarnya.

Untuk nasi bakar lumut ini, juru masaknya yaitu Lusiana yang telah menguji coba makanan lumut ini hingga ke BPOM dan hasilnya cukup bagus.

“Ide nasi bakar lumut ini asalnya dari Lumut Srigengkok dari Kabupaten Mojokerto yang tumbuh di bawah pohon cabai dan biasanya dimakan dengan urap atau pecel,” katanya.

Lalu, Lusiana mencoba masakan itu untuk bisa dijual di kantin yang ada sekolah. Ternyata banyak yang menyukai masakan tersebut. “Ke depan, masakan khas yang sudah lama ditinggalkan ini, bisa menjadi menu masakan olahan alternatif bagi warga,” katanya. *

12

Kamis Legi, 26 JUNI 2014

Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur

Puncak Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 di Taman Hiburan Pantai Kenjeran, Surabaya

Kurangi Abrasi, Jatim Harus Dikelilingi Mangrove AGUS MUDJIANTO

Kepala Sekolah SMPN 7 Kota Probolinggo “Bagi kami, berupaya menjaga dan meningkatkan predikat Adiwiyata terus dilakukan. Persiapan yang dilakukan tidak hanya setahun atau dua tahun, namun sejak tujuh tahun lalu kami juga telah berusaha menjadikan sekolah berpredikat Adiwiyata. Saat ini, kami tengah berusaha untuk meningkatkan predikat menjadi Adiwiyata Mandiri.

Kami bersyukur karena seluruh jajaran Pemkab Probolinggo termasuk Walikotanya sangat berkomitmen menjadikan sekolah berpredikat Adiwiyata. Baik badan atau dinas sangat mensupport kami, apalagi juga masyarakatnya baik berupa moril maupun materiil.

Tidak heran kalau di Kota Probolinggo, juga sudah banyak sekolah berpredikat Adiwiyata Mandiri. Kami kini ingin mengambil bagian daripada Adiwiyata Mandiri tersebut. Tentunya perlu persiapan untuk bisa melestarikan dan merawat lingkungan.

Yang terpenting, bagaimana berkewajiban untuk mendisiplinkan diri tertib terhadap kegiatan positif untuk menjaga lingkungan.

Pada Puncak Hari Lingkungan Jatim ini, tentunya diharapkan tidak hanya sekolah namun seluruh sektor harus bisa mendisplinkan diri untuk menjaga lingkungan. Memang merubah kebiasaan yang sebelumnya tidak baik menjadi baik itu susah. Namun upaya penyadaran dan pemahaman harus terus menerus dilakukan dengan tindakan nyata”. Q

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo didampingi Kepala Badan Lingkungan Hidup Indra Wiragana SH dan Deputi Lingkungan Hidup Elias memukul gong menandai dibukanya peringatan Hari Lingkungan Hidup 2014 (atas). Gubernur Jatim Dr H Soekarwo memegang burung sebelum dilepaskan sebagai tanda dimulainya peringatan Hari Lingkungan Hidup 2014 di Pantai kenjeran Surabaya (kiri).

Gubernur Jawa Timur, Dr H Soekarwo SH MHum menginginkan agar Kabupaten/ kota terutama di pinggiran pantai melakukan penanaman mangrove. Upaya itu salah satu langkah jitu dalam mengurangi abrasi pantai.

Gubernur saat menanam pohon cemara udang sebelum membuka peringatan Hari Lingkungan Hidup 2014 di Pantai kenjeran Surabaya.

ICHA FAFDILA

Kader Lingkungan Kabupaten Sidoarjo “Cara jitu untuk bisa memberikan virus melestarikan dan menjaga lingkungan pada masyarakat yaitu melalui PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) dan pengajian juga sekolah. Di kelompok itu, terjadi sharing untuk bisa memberikan pemahaman pentingnya menjadikan sebuah desa berseri.

Ujung tombak dalam mengubah lingkungan lebih berseri, karena juga dukungan penuh dari kepala desa. Sebab, tanpa ada dukungan kepala desa, kader tidak akan bisa bergerak dan tidak ada artinya. Apalagi, saat ini kepala desa sangat peduli dengan lingkungan. Bahkan, dari tiga RW, rencananya akan meningkat jadi lima RW yang bersih dan peduli lingkungan.

Kami mengharapkan, jika program berseri dilanjutkan di tahun mendatang maka ada penghargaan berkategori khusus yang dinamakan kategori kader/pendamping lingkungan. Nantinya akan terlihat peran kader/pendamping lingkungan.

Jika kader hanya diberikan topi atau rompi, maka gregetnya berbeda ketika diberikan tropy atau penghargaan lainnya. Jika ada lomba dan evaluasi terhadap desa berseri ini, maka masingmasing kader akan saling berlomba untuk bisa menaikkan predikat kepedulian lingkungan. Selain itu, kami mengharapkan BLH Provinsi bisa membentuk paguyuban kader yang difasilitasi pertemuannya entah tiga bulan atau enam bulan sekali sebagai ajang silaturahmi sekaligus wadah bertukar pikiran.” Q

“

Pantai kita ini perlu penambahan hu tan mangrove. Karena gelombang untuk abrasinya tinggi sekali. Kami terimakasih mulai dari Tuban, Lamongan, Gresik, Surabaya sampai Banyuwangi ternyata mangrovenya terus bertambah,” kata Gubernur saat Pencanangan Puncak Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 di Pantai Kenjeran Surabaya, Rabu (25/6). Ia juga memuji Kota Surabaya yang terus berupaya melangsungkan pelestarian lingkungan dengan penanaman mangrove.

“Mangrove di Wonorejo Surabaya bagus dan masih dihuni hewan asli seperti kera.

Kera disana kalau mengambil kepiting dengan ekornya,” ujarnya.

Berkaitan dengan hutan, lanjut Gubernur, hutan di Jatim telah mencapai 42,8 persen. Menilik hal itu kepedulian Pemprov dan masyarakat Jatim terhadap lingkungan terus dilakukan bersama-sama dengan seluruh masyarakat Jatim agar tetap asri, bersih, dan terjaga. Anak-anak sejak kecil didik untuk menjaga lingkungan hidup yang

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menandatangani spanduk dukungan atas penyelamatan lingkungan di Jawa Timur.

bersih dengan menanam pohon.

“Hutan di Jatim sudah mencapai 42,8 persen. Hutan Jatim lebih besar dari hutan rakyat di Eropa. Kondisi ini bisa dilihat ketika melintasi Jatim melalui udara dari pinggiran pantai mulai Malang sampai Pacitan, sudah penuh hutan,” ujar Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim itu. Ia mengatakan, hutan di Jatim aturannya 30 persen yang terdiri dari 28 persen hutan perhutani dan 2 persen hutan milik rakyat. Namun sekarang ini sudah mencapai 42,8 persen hutan di Jatim karena banyak ditanami pohon sengon, mahoni, jabon, dan jati emas.

Bahkan daerah Blitar Selatan telah banyak ditanami Pohon Kelapa Sawit.

“Hutan rakyatnya sendiri dua persen, hutan perhutani 28 persen, karena secara ekonomis menanam sengon, mahoni menjadi untung, kemudian lahan-lahan lain ditanami tanaman hutan rakyat,

Gubernur menyerahkan penghargaan Adi Wiyata pada salah satu penerima di puncak Peringatan Hari Lingkungan Hidup 2014 di Pantai Kenjeran Surabaya.

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menyerahkan pohon cemara udang pada Walikota Surabaya Tri Rismaharini.

ILHAM PRAMUDYA

Peserta Kemah Hijau SMA Negeri 1 Kentjong Jember “Mengikuti kegiatan Kemah Hijau selama empat hari memang sangat berkesan. Kesannya yang sampai saat ini membekas yaitu ketika banjir-banjir di mangrove namun dengan kebersamaan tolong menolong banyak sekali. Ketika di mangrove kami juga diajarkan untuk cara menanam tanaman mangrove.

Selama empat hari, kami akhirnya juga bisa membiasakan diri untuk bisa menjaga kebersihan. Misalkan saja kalau makan di piring dibuang percuma, namun kali ini dilakukan pemilahan sampah. Banyak ilmu yang kami serap selama Kemah Hijau berlangsung. Bahkan, sebenarnya tahun depan kalau ada, kami ingin ikut serta lagi. Kami yang ada disini juga rata-rata sebagai duta lingkungan di sekolah. Sehingga, nantinya ilmu dan materi yang sudah diberikan sewaktu Kemah Hijau berlangsung, akan kami tularkan ke teman-teman lainnya. Sehingga, teman-teman ikut termotivasi dan memahami pentingnya peduli lingkungan.

Kami juga akan memberikan saran pada Kepala Sekolah untuk bisa menyediakan tempat sampah terpilah agar membiasakan teman-teman lainnya membuang sampah dengan benar. Selain itu, kami juga tetap berusaha mengubah kedisiplinan diri untuk menjaga dan melestarikan lingkungan.’ Q

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo dan istri Ny Nina Soekarwo bersama Walikota Tri Rismaharini menyaksikan stand pameran produk daur ulang sampah.

Tingkatkan Komitmen untuk Menjaga dan Melestarikan Lingkungan Melalui Hari Lingkungan Hidup, Pemprov Jatim mengharapkan seluruh lapisan masyarakat baik perorangan, kelompok, hingga perusahaan agar lebih berkomitmen dalam mengajak kerabat serta masyarakat agar lebih bisa menjaga dan melestarikan lingkungan. Kepala Badan Lingkungan Hidup Jatim, Indra Wiragana SH juga mengingatkan agar seluruh sekolah Adiwiyata tetap menjaga, meningkatkan, dan mempertahankan predikatnya. “Tidak hanya predikat, tapi tanamkan dalam hati dan tunjukkan juga dengan kegiatan yang ramah lingkungan baik dilingkungan sekolah, di masyarakat, hingga tempat tinggal sendiri ,” katanya.

Ia menambahkan, para siswa sekolah Adiwiyata juga harus menjadi pelopor atau penggerak dinamisator dan fasilitator bagi lingkungan sekitar untuk terus menerus berbuat dan melatih fungsi hingga peningkatan kualitas lingkungan hidup di sekitarnya. “Mari bersama-sama melangsungkan kampanye peduli lingkungan dengan kegiatan yang bersentuhan dan membawa manfaat bagi masyarakat. Berusaha selalu menggugah masyarakat Indra Wiragana SH untuk peduli mampu menerima dan mencerna mengubah perilaku dan konsumsi dan aksi nyata menyelamatkan lingkungan, “ paparnya ketika menutup kegiatan Hari Lingkungan Hidup Jatim 2014.

Sebelumnya, agenda sepekan Hari Lingkungan Hidup Jatim 2014 mengusung mekanisme “Zero Waste Event”. Maksud dari Zero Waste Event ini adalah selama penyelenggaran Pekan Lingkungan Hidup Jawa Timur 2014 harus benar benar bersih dari sampah yang berserakan dan mendaur ulang semua sampah termasuk sisa makanan dan botol air yang dihasilkan oleh acara tersebut.

Sehingga pada saat hari terakhir dapat diketahui berapa kilogram jumlah sampah yang dihasilkan, jenis sampah yang dihasilkan (organik, nonorganik, kaca, B3, dll) serta pengelolaan dan pemanfaatan kembali sampah-sampah tersebut.

Pekan Lingkungan Hidup Jawa Timur 2014 ke 6 ini dirangkai kegiatan seperti Pameran Lingkungan Hidup sebagai sarana ekspose teknologi ramah lingkungan dan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pengelolaan lingkungan hidup, serta media promosi produk ramah lingkungan oleh seluruh pemangku kepentingan di Jawa Timur.

Selanjutnya ada juga Kemah Hijau yang merupakan sarana pendidikan lingkungan hidup di luar sekolah dalam rangka peningkatan pengetahuan dan kepedulian guna penyelamatan fungsi lingkungan hidup di Jawa Timur. kegiatan lainnya, Patroli Kali Brantas untuk melangsungkan pengendalian beban pencemaran Kali Brantas.

Selain itu, terdapat kegiatan sarasehan penerima Kalpataru dan sarasehan penerima penghargaan Lingkungan Hidup, seminar Bidang Keciptakaryaan dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia Th. 2014 “ Dinas PU Cipta Karya Jatim” bertema Sanitasi, lomba karikatur lingkungan, lomba recycle musik, diakhiri puncak peringatan Hari Lingkungan Sedunia Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 untuk merangsang kesadaran masyarakat dan mendorong perhatian politik seluruh pemangku kepentingan serta bertindak untuk perbaikan kualitas fungsi lingkungan hidup yang lebih baik. Q rac*

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo dan Ny Nina Karwo bersama Walikota Tri Rismaharini menyaksikan burung-burung yang akan dilepas.

sehingga hutan di Jatim mencapai 42,8 persen. Ini luar biasa,” jelasnya.

Dijelaskannya, selain kondisi hutan yang telah bertambah baik, Jatim juga memperoleh berbagai penghargaan di bidang lingkungan hidup tingkat nasional. Selama empat tahun berturut-turut, Jatim memperoleh penghargaan laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD). “Prestasi ini merupakan kerja keras dari seluruh masyarakat Jatim dan menjadi kebiasaan untuk terus menjaga lingkungan,” kata Pakde Karwo.

Selain pemberian penghargaan SLHD, pemerintah pusat melalui Kementerian LH juga memberikan beberapa kategori penghargaan di bidang lingkungan hidup, yakni penghargaan Kalpataru, Adipura dan Adiwiyata. Untuk ketiga kategori itu, Provinsi Jawa Timur mendapatkan predikat terbanyak dari seluruh penghargaan yang diberikan.

Jatim juga memperoleh 30 penghargaan adipura terdiri dari 8 anugerah Adipura Kencana (53 persen) dan 22 anugerah Adipura pada tingkat kabupaten/kota (26 persen).

Adapun kedelapan kabupaten/kota penerima adipura kencana yakni Kota Surabaya (Kota Metropolitan), Kota Malang (Kota Besar), Kabupaten. Tulungagung, Kabupaten Jombang, Kota Madiun, dan Kota Probolinggo (Kota Sedang), Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Tuban (Kota Kecil).

“Sungguh membanggakan kinerja dan gotong royong dari seluruh masyarakat Jatim terhadap lingkungan hidup membuahkan hasil yang baik. Sebanyak 53 .persen penghargaan Adipura Kencana ada di Jatim dan sebanyak 26 persen penghargaan Adipura dari Jatim. Sedangkan 40 persen penghargaan adiwiyata diraih sekolah-sekolah yang ada di kabupaten/kota Jatim. Ini satu hal yang baik. Jatim sudah pada posisi yang baik,” ujarnya. Selain itu, Plakat Penyusunan Laporan SLHD Tahun 2013 terbaik untuk kategori kabupaten/kota diraih beberapa kabupaten/kota di Jatim antara lain Kabupaten Lamongan, Kota Surabaya, Kabupaten Lumajang.

Untuk sekolah adiwiyata mandiri, Jatim memperoleh sebanyak 19 penghargaan sekolah Adiwiyata Mandiri tahun 2014. Sedangkan pada anugerah untuk sarana dan prasarana terbaik Adipura tahun 2014, Jatim juga mendapat penghargaan lokasi terbaik Tempat Pemrosesan Akhir di Pasuruan.

Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Surabaya, Ir Tri Rismaharini menyampaikan terima kasih telah diberikan kepercayaan menjadi tuan rumah untuk pelaksanaan Puncak Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Prov.

Jatim Tahun 2014 di Pantai Kenjeran.

Ia sempat merasa terkejut ketika Kenjeran dijadikan tempat untuk acara ini karena sebelumnya Pantai Kenjeran dikenal dengan image yang negatif. Den-

gan adanya acara ini, diharapkan dapat semakin memperbaiki image Pantai Kenjeran. “Saya sempat bingung waktu ditunjuk Pantai Kenjeran jadi tempat tujuan peringatan,” ujarnya.

Selain itu, ia memiliki rencana untuk memperbaiki image Pantai Kenjeran yakni dengan membangun jembatan yang menghubungkan antara Pantai Kenjeran lama dengan yang baru. Nantinya akan jadi akses ke Bandar Udara Internasional Juanda. Lingkar luar timur Surabaya dilewatkan di Pantai Kenjeran ini. Pemkot akan memasang air mancur yang bisa menari di atas jembatan.

“Ini semua dilakukan untuk memberikan image Kenjeran yang dulu terkenal tempat yang jelek. Oleh karena itu, kami mencoba membuat image Kenjeran menjadi lebih baik,” harapnya.

Dalam laporannya, Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Jatim Indra Wiragana, SH mengatakan, Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Prov.

Jatim Tahun 2014 bertema “Satukan Langkah, Lindungi Ekosistem Pesisir dari Dampak Perubahan Iklim”, maka Pemprov Jatim mengajak semua pihak untuk peduli dan mengubah perilaku untuk menjaga kelestarian lingkungan.

“Ini adalah tanggung jawab bersama masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Jatim pada khususnya,” ujarnya.

Ia menyampaikan, untuk penilaian kinerja perusahaan tahun 2013 yang diikuti 175 perusahaan di Jatim, hasilnya terdapat peningkatan ketaatan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Ini dibuktikan dengan adanya 3 perusahaan yang memperoleh peringkat emas dan tidak ada yang memperoleh peringkat hitam, Pada kegiatan tersebut, Pakde Karwo didampingi Bude Karwo dan Kepala BLH Prov. Jatim menyerahkan secara simbolis 5.000 bibit Mangrove dan buah-buahan, serta penghargaan Status Lingkungan Hidup Daerah Terbaik kepada Wali Kota Surabaya. Penghargaan SLHD Terbaik berupa piagam dan trophi juga diserahkan kepada Kabupaten Lamongan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Banyuwangi, dan Kabupaten Malang.

Selain itu, Pakde Karwo menyerahkan penghargaan kepada 12 Tokoh Pelestari Lingkungan Hidup (3 perintis lingkungan, 8 penyelemat lingkungan, dan 1 pembina lingkungan) berupa piagam, trophi dan tabungan Rp5 juta, 117 sekolah penerima adiwiyata yang secara simbolis diserahkan kepada 36 Kepala Sekolah Penerima Adiwiyata, 12 Kepala Desa/Lurah Desa Bersemi Kategori Mandiri, serta 19 Pelaksana Pelaporan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terbaik yang secara simbolis diserahkan kepada 3 Perusahaan Pelaksana Pengelolaan Lingkungan Hidup Kategori Terbaik (PT. Pertamina Hulu Energi WMO Gresik, PT. Karya Dibya Mahardika, PT. Ispatindo Sidoarjo). Q rac*

Kepala Badan Lingkungan Hidup Jatim, Indra Wiragana SH menyerahkan penghargaan pada salah satu penerima di puncak Peringatan Hari Lingkungan Hidup 2014 di Pantai Kenjeran.