Harian Bhirawa Edisi 27 Agustus 2014

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

HARIAN

Kami ingin agar masyarakat Sidoarjo bisa bebas dari pengaruh jahat Narkoba, mulai anak-anak sampai dewasa sehingga bisa jadi orang yang berkualitas,’’

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 5

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Wakil Ketua 1 TP PKK Sidoarjo Nanik Hadi Sucipto

Rabu Pon, 27 AGUSTUS 2014

http://www.harianbhirawa.co.id

27 AGUSTUS 2014

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo - 09.00

Menghadiri Forum Ekonomi dan Keuangan Regional Jatim di BI

 Wagub H Saifullah Yusuf

- 10.00 - 19.00

Bedah Buku di Graha Pena Menghadiri Pengajian di Malang

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi -08.00 -19.00

Rapat Bersama Unsur Pengarah BPBD di Ruang Rapat Sekdaprov Rapat dengan Tim Banggar DPRD di Bandung

Pelapor Kasus Korupsi Ikut Jadi Tersangka Madiun, Bhirawa Setelah ‘menyembunyikan’ identitas dua Kepala Desa yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dengan alasan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan, akhirnya Polres Madiun Kota, buka mulut terkait dua kasus tersebut, Selasa (26/8).

Menurut Kasat Reskrim,Polres Madiun Kota AKP Wasno, selain dua orang Kepala Desa, yakni Kepala Desa Sidomulyo Kecamatan Sawahan, Suparjo dan Kepala Desa Sambirejo Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, Kus Hartoyo, pihaknya juga telah menetapkan dua orang lagi sebagai tersangka. Yakni mantan Sekretaris Desa Sambirejo, Istiyanto dan mantan sinder pabrik gula (PG) Kanigoro, berinisial S. Untuk tiga tersangka, yakni Kus Hartoyo, Istiyanto dan S, kasusnya sama dan berkaitan. Sedangkan yang menjerat Suparjo, tidak ada kaitannya dengan perkara tiga tersangka tersebut.

“Dari dua kasus korupsi berbeda TKP itu, kita sudah menetapkan empat tersangka dan kini sudah P19 (berkas masih diteliti kejaksaan) dan sudah kita limpahkan ke kejaksaan,”ungkap Kasat Reskrim Polres Madiun Kota, AKP Wasno, kepada

 ke halaman 11

Pemprov Sanksi PT Petrokimia Gresik

Reklamasi Lahan Gunakan Material Limbah B3

Pemprov, Bhirawa Pemprov Jatim melalui Badan Lingkungan Hidup (BLH) Jatim kini telah melayangkan surat peringatan keras atau sanksi administrasi paksaan pemerintah terhadap salah satu Badan Umum Milik Negara (BUMN) yaitu PT Petrokimia Gresik karena telah mereklamasi lahan dengan menggunakan material limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun).

Perusahaan itu telah melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Diketahuinya adanya pelanggaran itu, ketika BLH Jatim tengah melangsungkan pembinaan terhadap salah satu industri yang ada di kawasan tersebut. Melihat adanya reklamasi, maka dilakukan uji sampel terhadap lahan tersebut dan air laut. Hasilnya mengejutkan, diketahui kalau lahan dan air laut sama-sama tercemarnya.

Dari pantauan BLH Jatim setelah melakukan hasil uji sampel, akhirnya diketahui di antaranya TSS (padatan yang menyebabkan kekeruhan air, tidak terlarut dan tidak dapat mengendap langsung, red) melebihi baku dari 80 mg/l menjadi 105 mg/l. Sedangkan Ammonia total sebesar 0,3 mg/l namun hanya 2,88 mg/l.

Kepala BLH Jatim Indra Wiragana SH mengatakan

trie diana/bhirawa

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo melantik 15 pejabat eselon II dan 44 pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Jatim di Gedung Negara Grahadi, Selasa (26/8).

Gubernur Umumkan SKPD Berapor Merah Sebanyak 15 Pejabat Eselon II Dilantik

Adapun SKPD yang mendapat nilai A adalah Dinas PU Pengairan, Disperindag, Dipenda, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Perhubungan DLLAJ, Dinas Koperasi dan UMKM, Badan

Pemberdayaan Perempuan dan KB, Bakesbang, Badan Diklat, RSU dr Soetomo, RS Saiful Anwar, RS Soedono, RS Haji, RS

 ke halaman 11

Banyuwangi, Bhirawa Enam belas wanita yang terjaring razia oleh Satpol Pamong Praja Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dibawa ke Kabupaten Banyuwangi untuk kemudian dipulangkan ke daerah asal. Enam belas orang ini terdiri atas 6 wanita Pekerja Seks Komersial (PSK) dan 10 orang tanpa identitas KTP. Mereka tertangkap di kawasan Legian, Kuta, pada Senin malam (25/8) dan ditampung

sementara di kantor Satpol PP Badung sebelum dikirim ke Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banyuwangi.

“Hasil razia di daerah Ground zero, seperti gang poppies dan becek-becek, disinyalir mereka sebagai PSK dan wanita tanpa identitas,” kata Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Badung Ketut Widiarte saat pemulangan PSK di Banyuwangi, Selasa (26/8).

Razia ini tindak lanjut Perda

Tabri

Sentil..  Jangan gunakan Mobdin antar anak-istri  Namanya mobil dinas, bukan mobil keluarga  Anggota dewan baru belum beraktivitas  Orientasi lapangan dulu, agar benar-benar jadi wakil rakyat  Kejahatan seksual sudah membahayakan  Jawaban ketika agama mulai dijauhkan dengan beragam alasan

Nama Ir Lili Soleh Wartadipradja MM Ir Warno Hari Sasono MEg Dr Ir.Budi Setiawan MMT

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Drs Nurwiyatno MSi Ir Bambang Sadono MM Indra Wiragana SH, MM Drs Sudjono MM Drs A Mudjib Afan MARS Dr Ir R.B. Fattah Jasin MS Ahmad Jailani SH, MM Drs Sukardo MSi Drs Benny Sampirwanto MSi Ir I Made Sukartha CES Drs Supratomo MSi Dra Lies Idawati MM

Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Ketertiban Umum. Telepon seluler dan barang berharga lainnya turut diamankan. Banyuwangi dipilih sebagai titik pemulangan lantaran daerah berjuluk ‘Sunrise of Java’ itu paling dekat dari Bali.

Selain itu 16 wanita ini berasal dari sejumlah daerah sekitaran Kabupaten Banyuwangi, seperti Bondowoso, Situbondo dan

 ke halaman 11

9 Bulan Tak Digaji, Karyawan Merpati Ngadu ke Gubernur

Tanamkan Nilai Perjuangan

 ke halaman 11

No 1.

2.

3.

Jabatan Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jatim Kepala Disperindag Provinsi Jatim Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jatim Inspektur Provinsi Jatim Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jatim Kepala Dinas Sosial Provinsi Jatim Kepala Badan Perpustakaan dan Kearsipan Prov Jatim Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim Kepala Bappeda Provinsi Jatim Sekretaris DPRD Provinsi Jatim Asisten Administrasi Umum Setdaprov Jatim Kepala Biro Administrasi Kerjasama Setdaprov Jatim Kepala Biro Administrasi Perekonomian Setdaprov Jatim Kepala Biro Humas dan Protokol Setdaprov Jatim Kepala Biro Administrasi Sumber Daya Alam Setdaprov Jatim

PSK Bali Dilempar ke Banyuwangi

 ke halaman 11

USIANYA telah mencapai 84 tahun, namun semangat nasionalisme yang dimilikinya tak pernah lekang oleh zaman. Itulah Tabri, salah satu veteran perang Kemerdekaan Indonesia.

Diceritakan kakek 6 cucu ini, sejak usia 19 tahun, dia ikut andil dalam perang kemerdekaan. Karena itu dia tahu betul susahnya merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Semangat perjuangan itulah yang sekarang dia tularkan kepada generasi muda. “ Meskipun usia saya sudah tidak muda, tetapi jika

Pejabat Eselon II Pemprov Jatim

Pemprov, Bhirawa Secara mengejutkan, Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum mengumumkan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang dinilai mendapat rapor merah, khususnya dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP). Di hadapan puluhan pejabat eselon II dan III yang dilantik di Gedung Negara Grahadi, Selasa (26/8), mantan Sekdaprov Jatim itu membacakan satu per satu SKPD yang mendapat rapor merah tersebut.

trie diana/bhirawa

Ratusan karyawan PT Merpati Nusantara Airlines menggelar aksi damai di kantor Gubernur Jatim,Selasa (26/8). Didampingi anak dan istri, para karyawan mengadu ke Gubernur Jatim mengenai nasib mereka yang sudah 9 bulan tak digaji.

Surabaya, Bhirawa Ratusan karyawan PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) Cabang Surabaya menggelar aksi damai di depan Kantor Gubernur Jatim Jl Pahlawan , Selasa (26/8).

Mereka meminta kepada Gubernur Dr H Soekarwo SH, MHum untuk ikut membantu memperjuangkan nasib karyawan BUMN pelat merah yang berstatus merugi itu.

Korlap aksi damai, Abdul Rahim Lira dari Merpati Cabang Sorong mengatakan aksi ini untuk meminta Gubernur Jatim ikut menyampaikan aspirasi karyawan dan mendesak pemerintah untuk memperjelas nasib

 ke halaman 11

diananta putra/bhirawa

Para PSK dan wanita tanpa identitas hasil razia Satpol PP Badung, Bali, dikumpulkan di kantor Dinsosnakertrans Banyuwangi sebelum dipulangkan ke daerah asal, Selasa (26/8).

Dindik Surabaya Beri Lampu Kuning Dewan Pendidikan September Mulai Seleksi Anggota Baru

Dindik Surabaya, Bhirawa Para anggota dewan pendidikan Kota Surabaya harus segera bersiap-siap menanggalkan jabatannya. Ini lantaran Dindik Surabaya secara halus berencana akan membubarkan pengurus lama dengan membuka lowongan anggota baru dewan pendidikan.

Dindik Surabaya bahkan sudah membentuk panitia pemilihan yang terdiri dari lima orang anggota. Di antaranya ialah, Mantan Rektor Unesa Prof Dr Muchlas Samani, Ketua Dewan Pendidikan Jatim Prof Dr Zainudin Maliki, Ketua Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) Dr Seger Handoyo, Ketua Ombudsman RI Jatim Dr Agus

 ke halaman 11

Androsys, Helm Vibrator Anti Kantuk

Bisa Otomatis Bergetar saat Denyut Nadi Melemah Mengendarai motor tidak cukup hanya menggunakan alat pelindung saja agar selamat. Kondisi pengendara juga harus fit dan tidak dalam kondisi mengantuk. Dari pemahaman itu, dua mahasiswa Universitas Surabaya (Ubaya) terinspirasi untuk menciptakan helm vibrator yang dapat mengusir rasa kantuk.

Adit Hananta Utama, Kota Surabaya Ada-ada saja ide yang muncul dibenak Kristiawan Manik dan Ricky Nathaniel Joevan. Dua mahasiswa Jurusan Teknik Manufaktur Fakultas Teknik Ubaya ini berhasil menciptakan helm anti drowsing system (Androsys) atau helm anti kantuk. Dengan memanfaatkan denyut nadi, helm dapat bergetar secara otomatis saat pengendara mulai mengantuk.

Helm androsys ini menggunakan pulse atau sensor kantuk yang ditempelkan pada bagian tubuh yang mengeluarkan denyut nadi.

Saat denyut nadi mulai melemah, pulse selanjutnya mengirim informasi ke mikro controller yang terletak di bagian dalam helm. Dari mikro controller itulah denyut nadi yang melemah ditransmisikan ke vibrator sebagai perintah untuk menggetarkan helm. “Misalnya seseorang yang pada saat normal memiliki denyut nadi 80 per menit.

Namun saat mengantuk, denyut itu akan melemah. Saat melemah, vibrator akan langsung bergetar,”

 ke halaman 11

adit hananta utama/ bhirawa

Salah seorang mahasiswa Ubaya tengah mencoba manfaat androsys, helm vibrator anti kantuk.

SURABAYA

2

Rabu Pon 27 AGUSTUS 2014

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Pemkot Surabaya Buka 116 Formasi CPNS 2014 Pemkot Surabaya, Bhirawa Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya saat ini akan membuka lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2014. Untuk tahun ini dibutuhkan sekitar 116 formasi dengan rincian untuk tenaga pendidikan 35 formasi, tenaga kesehatan 17 formasi, dan tenaga teknis 64 formasi.

Menurut Asisten III bidang administrasi umum Sekkota Surabaya, Hadisiswanto Anwar untuk kebutuhan formasi Pemkot Surabaya bisa dilihat di website www.cpns2014.surabaya.go.id mulai 29 Agustus mendatang.‘’Tahun ini Pemkot mendapat jatah 116 CPNS dari pelamar umum,’’ kata Hadi.

Untuk pelaksanaan penerimaan CPNS tahun ini ada beberapa

perbedaan jika dibanding tahuntahun sebelumnya. Kendati demikian, Hadisiswanto meminta masyarakat tak perlu bingung.

“Ikuti saja petunjuk-petunjuk yang sudah tertera di website, pasti tidak akan kesulitan,” katanya saat dijumpai di Kantor Bagian Humas Pemkot Surabaya, Selasa (26/8) kemarin.

Sedangkan menurut Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat

(BKD) Surabaya, Mia Santi Dewi menambahkan, sedikitnya ada tiga perbedaan mendasar yang perlu diperhatikan calon pelamar.

Pertama, seluruh pendaftar wajib mengakses portal panselnas.menpan.go.id sebagai langkah awal pendaftaran. Jadi tidak langsung ke website instansi yang dikehendaki.

Pada website tersebut, pelamar diminta mengisi form meliputi nomor induk kependudukan (NIK), nama, tempat/tanggal lahir, alamat email, serta instansi yang dituju. ‘’Dalam fase ini, masyarakat dihimbau cermat dan teliti. Sebab, pendaftaran hanya bisa dilakukan satu kali. Pendaftar tidak dapat membatalkan atau

mengganti pilihan instansi yang telah dipilih,’’ ujarnya.

Selanjutnya, dalam rentang waktu 1x24 jam, notifikasi akan dikirimkan ke alamat email yang didaftarkan. Notifikasi berisi username dan password untuk login ke portal masing-masing instansi yang dilamar.

Kedua, dalam penyelenggaraan rekrutmen CPNS tahun ini, pelamar bisa memilih tiga jabatan dengan kualifikasi pendidikan yang sama dalam satu instansi.

Misalnya, formasi A,B dan C di Pemkot Surabaya sama-sama mencantumkan persyaratan S1 Ilmu Ekonomi. Maka, saat mengisi form, pelamar bisa memilih ketiganya.

Sedangkan perbedaan ketiga yaitu adanya kuota lima persen untuk satu formasi non-bidang pendidikan dan non-bidang kesehatan yang bisa dilamar oleh semua disiplin ilmu. Penentuan formasi khusus ini bergantung pada kebutuhan masing-masing pemerintah daerah. Untuk Pemkot Surabaya, kuota lima persen digunakan untuk formasi analis kebijakan.

Terkait jadwal, Mia menjelaskan pendaftaran via online mulai dibuka pada 29 Agustus hingga 11 September 2014. Sedangkan verifikasi dokumen pada 1-13 September 2014. Setelah itu dilanjutkan dengan tes berbasis CAT (Computer Assisted Tes) yang

mekanismenya kurang lebih sama dengan tahun lalu. ‘’Tes kompetensi dasar menggunakan metode CAT, sedangkan tes kompetensi bidang dilaksanakan secara tertulis. Untuk jadwal pelaksanaan tes masih menunggu kepastian dari Badan Kepegawaian Negara,’’ tambahnya.

Tak lupa, Mia juga menekankan bahwa seluruh proses rekrutmen CPNS 2014 ini tidak dipungut biaya alias gratis. Bila ada oknum yang meminta sejumlah uang untuk memuluskan upaya lolos menjadi CPNS, bisa dipastikan bahwa itu upaya penipuan. Untuk itu, warga diminta waspada dan melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib.Q dre

PANGGUNG BIROKRASI

PDIP Incar Posisi Tiga Wakil Ketua Komisi DPRD Jatim, Bhirawa Meski pelantikan anggota DPRD Jatim periode 2014-2019 masih sepekan lagi, tapi pertarungan antar partai untuk mendapatkan alat kelengkapan Dewan semakin memanas. PDIP sebagai pemenang urutan dua setelah PKB mentargetkan satu posisi ketua komisi dan tiga wakil ketua komisi di DPRD Jatim.

Sekretaris DPD PDIP Jatim, Kusnadi mengaku alasan partainya mentargetkan satu ketua komisi dan tiga wakil ketua komisi selain posisi Wakil Ketua DPRD Jatim karena PDIP mendapatkan 19 kursi di DPRD Jatim setelah PKB dengan perolehan 20 kursi dalam pimilu legislatif (pileg) 2014-2019.

“Namun kita akan membicarakan ini semua dengan partai lain, hasilnya seperti apa kita tetap menunggu. Tapi kita tetap mentargetkan perolehan posisi satu ketua komisi dan tiga wakil ketua komisi,” jelas Kusnadi, Selasa (26/8).

Didesak dari lima komisi yang menjadi incaran PDIP tambah Kusnadi adalah komisi yang secara umum mengerjakan hajat hidup orang banyak dan mampu mempengaruhi kebijakan pemerintahan.

Diantaranya A (Hukum dan pemerintahan), komisi B (ekonomi), komisi D (pembangunna) dan Komisi E (kesra). “Kita akan memposisikan pada pimpinan komisi pada Komisi D, sementara untuk posisi wakil ketua ada di Q cty Komisi A, B dan E,” ujar dia.Q

Puluhan Saksi Takut Saat Diminta Keterangan Kejari Perak, Bhirawa Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak Surabaya terus mendalami kasus dugaan korupsi pelatihan otomotif dan pemalsuan sertifikat trainer di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Surabaya. Saat ini sudah puluhan saksi dimintai keterangan.

“Penyidikan kasus dugaan korupsi pelatihan otomotif di Disnaker terus berjalan. Saat ini kami masih melakukan pemeriksaan terhadap puluhan saksisaksi,” terang Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Tanjung Perak Bayu Setyo, Selasa (26/8).

Dijelaskan Bayu, selain dari pejabat Disnaker dan rekanan, para saksi yang dimintai keterangan adalah para peserta pelatihan. Bayu mengaku, saat memeriksa para saksi terkesan kesulitan. Sebab, banyak saksi yang merasa ketakutan, seakan-seakan mereka dinyatakan terlibat Q bed dalam kasus dugaan korupsi ini.Q

Mobdin DPRD Jatim

73 mobdin yang rencananya akan dipakai anggota dewan sudah mulai berdatangan diparkir di halaman gedung DPRD Jatim jalan Indrapura Surabaya menjelang pelantikan anggota DPRD Jatim Minggu (31/8) mendatang. Sedangkan kekurangan 27 mobdin masih belum ada kepastian,Selasa (26/8).

trie diana/bhirawa

Pantau Kelangkaan BBM

Antisipasi Kecurangan, Polisi Sidak SPBU di Surabaya Polrestabes Surabaya, Bhirawa Intruksi pengamanan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) oleh Kapolri, direspon baik oleh Polrestabes Surabaya. Inspeksi mendadak (sidak) langsung dilakukan Polrestabes Surabaya dan Polsek jajaran di beberapa SPBU yang ada di Surabaya.

Sidak yang dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Sumaryono dan Kasat Binmas AKBP Firmansyah, dilakukan di SPBU 53-601-125 yang berada di Jl Bubutan Surabaya. Selain itu, sama seperti SPBU yang lainnya, SPBU Bubutan juga menyediakan BBM jenis Premium (bensin), Pertamax, dan Solar.

Tak hanya itu, rombongan Polrestabes Surabaya turut mengecek tangki yang digunakan untuk menyimpan BBM dari depo Pertamina, sebelum diisikan ke tangki kendaraan konsumen. “Kegiatan sidak baik dari Reskrim maupun petugas lainnya, secara terpadu kita lakukan. Untuk SPBU di Jl Bubutan ini, ketersediaan BBM bersubsidi maupun non subsidi bisa kita katakan aman,” terang AKBP Sumaryono, Selasa (26/8).

Menurut Sumaryono, ketersediaan BBM bisa dikatakan aman dalam artian persediaan selama satu bulan kedepan sangat tercukupi. Hal ini dibuktikan lagi dengan sampling yang terdiri dari BBM jenis Premium maupun solar, yang terbilang cukup dan memenuhi kriteria SPBU yang tanggap menangani kelangkaan BBM. “Dari sampling yang kita lihat, SPBU Bubutan ini bisa dikatakan tanggap. Karena persediaan

PDIP Telikung Gerindra dan PKS

bed/bhirawa

Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Sumaryono mengecek kuota BBM di SPBU 53-601-125 di Jl Bubutan, Selasa (26/8).

BBM selama satu bulan kedepan dirasa aman,” Q bed kata Sumaryono.Q

Gelar Temu Wicara Kelompok Informasi Masyarakat Pemprov Jatim, Bhirawa Dinas Komunikasi dan Informatika Prov Jatim menggelar temu wicara Kelompok Informasi Masyarakat (KIM),

dengan tujuan untuk menyamakan persepsi sekaligus wadah koordinasi dan komunikasi antar anggota KIM dan juga dengan Pem-

bina KIM se-Jatim.

Kepala Bidang Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi,Diskominfo Jatim, Mardiono, Selasa (26/

Tak Dilibatkan dalam Perundingan Alat kelengkapan Dewan

8) mengatakan, secara kuantitas jumlah KIM terus bertambah, dari data terakhir (11 Juni 2014) tercatat ada 1.146 KIM dengan jumlah anggota

22.329 orang. Jumlah yang demikian besar tentu memiliki potensi yang besar pula jika dikembangkan dengan baQ hms.iib ik.Q

DPRD Surabaya, Bhirawa Penentuan kursi alat kelengakapan dewan di DPRD Surabaya mulai memanas. Pertemuan antar partai yang digelar oleh Wisnu Sakti Buana sebagai ketua DPC PDIP Surabaya , Senin(26/8) malam tanpa dihadiri perwakilan Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera(PKS).

Padahal sejumlah kabar menyebut pertemuan itu terkait dengan penentuan jatah alat kelengkapan Dewan.

Isu berkembang dua partai ini memang tidak diundang mengingat posisinya dalam politik nasional sebagai bagian dari Koalisi Merah Putih.Saifudin Zuhri anggota FPDIP yang mengatakan bahwa memang ada pertemuan yang dilakukan diruang Wisnu Sakti Buana ,Wawali kota Kota Surabaya yang juga ketua DPC PDIP Surabaya, namun dikatakan hanya melakukan silahturahmi.

“Iya memang benar, itu tadi malam di ruang wawalikota (ketua DPC PDIP Surabaya-red), tapi sifatnya hanya mengundang sejumlah fraksi untuk silaturahmi, yang tentu diwarnai pembicaraan politik,” jawab Saifudin ke sejumlah wartawan. (26/8/14) Disinggung soal tidak dilibatkannya fraksi Gerindra dan PKS, Saifudin mengaku bahwa keduanya memang tidak terlihat ada di acara pertemuan dengan ketua DPC PDIP Surabaya, tetapi bukan berarti meninggalkannya.“Semua fraksi memang ada kecuali Gerindra dan PKS, tetapi karena pembicaraannya tidak mengarah kepada soal pembentukan alat kelengkapan dewan, hanya mereka memang diminta segera mengirimkan sejumlah nama untuk itu, yang pasti bukan berarti kami meninggalkan Gerindra dan PKS,” elaknya.

Menanggapi hal ini, H Darmawan,SH yang lebih akrab dipanggil Aden mengakui jika pihaknya memang mendengar kabar miring namun meyakini bahwa hal itu hanya sebatas rumor yang akurasinya masih dipertanyakan.

“Yang kami dengar baru sebatas rumor, yang pasti kami positif thingking saja, karena kami adalah partai pemenang ketiga maka kami berharap teman-teman dewan yang lain bisa melihat secara proporsional sehingga bisa bekerjasama untuk perkembangan kota Surabaya kedepan, ,” ucapnya.

Aden berharap agar seluruh fraksi yang ada di DPRD Surabaya tidak terpengaruh dengan apapun yang terjadi dipusat sehingga tetap bisa menjaga situasi dan kondisi Q gat yang baik demi kinerjanya di masa mendatang.Q

Program Eco School Wujudkan Surabaya Kota Konservasi Air Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus berupaya mengajak siswa-siswi di Kota Pahlawan untuk memiliki kepedulian pada penyelamatan lingkungan. Salah satu upaya untuk menyadarkan anak sekolahan di Surabaya perihal pentingnya penyelamatan lingkungan, diwujudkan melalui pembentukan sekolah- sekolah yang berbasis Eco School.

Sejak Surabaya Eco School di-launching pada 2013, sudah banyak sekolah di Surabaya mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA) yang berstatus Eco School.

Kini, di tahun 2014, Pemkot Surabaya bersama Tunas Hijau dan juga PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB), kembali me-launching Surabaya Eco School 2014 dengan tema Surabaya sebagai kota konservasi air.

Launching yang dihadiri beberapa kepala dinas terkait, kepala sekolah, guru dan siswa-siswi ini digelar di SMK Negeri 6 Surabaya,

Selasa (26/8) kemarin.

Menurut Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini alasan mengapa semua pihak harus peduli pada lingkungan. Walikota mencontohkan kondisi Surabaya yang sekarang relatif bebas dari banjir dibanding tahun-tahun sebelumnya meski pembangunan di Surabaya terus digalakkan.

“Kenapa itu bisa terjadi.

Karena kita pandai mengelola lingkungan. Itulah pentingnya kita adakan Eco School agar anak-anakku semua memiliki kepedulian untuk ikut menjaga lingkungan. Kita harus memberikan contoh dengan memulai dari diri sendiri sebelum mengajak orang lain,’’

ujar Risma.

Walikota yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, Ikhsan, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), Chalid Buchari, Kepala Badan Lingkungan Hidup, Musdiq Ali Suhudi serta Kepala Dinas Pertanian, Djoestamadji mengatakan bahwa konservasi air lebih susah dibandingkan memperbaiki kualitas udara. Ini karena dalam koservasi air, mencakup banyak hal seperti penanaman pohon hingga pengelolaan sampah. ‘’Ini memang lebih sulit.

Tetapi, kalau sudah jadi budaya, akan terlihat mudah. Ini adalah tugas yang mulia, karena itu kita ajak anak-anak kita untuk ikut aktif dalam kegiatan ini,’’ tambahnya.

Mantan Kepala DKP Surabaya ini menambahkan, pihak sekolah yang ikut program Surabaya Eco School 2014, hendaknya bukan di-

dre/bhirawa

Wali Kota Tri Rismaharini bersama Tunas Hijau dan juga PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) ketika melaunching Surabaya Eco School 2014 dengan tema Surabaya sebagai kota konservasi air. dasari karena sungkan pada walikota atau khawatir ditegus kepala dinas pen-

didikan. Namun, partisipasi itu harus didasari karena kesadaran untuk ikut me-

nyelamatkan lingkungan. ‘’Sebab, kalau kita mendalami, ini maknanya sa-

ngat luar biasa. Kegiatan ini juga bisa sebagai character building. Kalau anak-anak kita ajak beraktivitas positif untuk peduli lingkungan, mereka tidak akan tertarik melakukan hal-hal yang tidak perlu,’’ sambung dia.

Sementara Senior Manager Humas PT PJB, Budi Setiawan mengatakan, pihaknya mendukung penuh program Surabaya Eco School 2014. Menurutnya, di masa mendatang, bukan tidak mungkin, antar negara akan saling berebut air bersih. ‘’Karena itu, air perlu kita lestarikan. Dan kami mengapresiasi program ini yang mulai memberdayakan anakanak untuk peduli lingkungan,’’ ujar Budi. Dalam kesempatan tersebut, PT PJB juga memberikan bantuan hadiah untuk program Surabaya Eco School 2014 berupa 500 pohon, 250 set bor pipa untuk lubang biopori serta water treatment.Q dre

SURABAYA

Rabu Pon 27 AGUSTUS 2014

Perluas Destinasi, Bojonegoro Kembangkan Desa Wisata

rac/bhirawa

Kepala Disbudpar Jatim, Dr H Jarianto usai memberikan bantuan terhadap kelompok masyarakat sadar lingkungan Pemprov, Bhirawa Destinasi wisata semakin meluas dengan munculnya berbagai desa wisata. Saat ini, wisatawan dalam melakukan kunjungan wisata tidak hanya menikmati obyek wisata tetapi juga kehidupan masyarakat yang tradisional dengan rangkaian/proses kegiatan adat selalu menjadi pilihan wisata yang paling diminati wisatawan.

Untuk menggenjot desa yang berpotensi menjadi desa wisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jatim mengadakan pembinaan masyarakat sadar wisata atau dikenal sebagai Binmas Darwis yang berlokasi di Desa Ringin Rejo Kecamatan Kalitidu Kab. Bojonegoro.

Kepala Disbudpar Jatim, Dr H

Jarianto MSi mengatakan, saat ini potensi desa merupakan salah satu unsur pendukung sebagai desa wisata yang memiliki keunikan adat istiadat, sosial budaya, dan gotong royong.

“Sebagai daya tarik wisata keberadaan desa wisata harus tetap dibina dan dapat menjalin hubungan yang sinergis antara instansi / lembaga/asosiasi dan stakeholders pariwisata,” katanya, di Surabaya.

Menurutnya, Kabupaten Bojonegoro memiliki potensi/ kekayaan alam dan budaya yang sangat memikat dan menarik bagi setiap wisatawan yang berkunjung. potensi alam yang berupa sumber api alam (khayangan api), dan budaya masyarakat tradisional berupa komunitas seniman pelestari budaya se-

perti tari tayub, wayang tengul, karawitan, dan seni jaranan merupakan potensi yang harus digerakkan sebagai penopang ekonomi sekaligus dapat membawa manfaat bagi peningkatan pendapatan masyarakat.

Di sisi lain Bojonegoro terkenal sebagai penghasil kayu jati sebagai bahan kerajinan mebel dan kursi ukir yang sudah banyak dikenal di daerah, harus pula di imbangi upaya konservasi serta pemanfaatan sumber daya alam dengan dilandasi konsep pendekatan community based tourism yang bertumpu pada masyarakat.

Melalui kesadaran masyarakat, potensi yang dimiliki kab. bojonegoro harus dapat dikembangkan dan menjalin mitra kerjasama sebagai akses membuka peluang dunia usaha yang dapat memberikan kemudahan bagi investor /wisatawan untuk melakukan kunjungan ke bojonegoro khususnya ke para pengrajin kayu, baik sebagai wisatawan maupun kunjungan bisnis.

Jarianto menambahkan, kegiatan binmas sebagai bentuk partisipasi aktif dan rasa kepedulian yang tinggi instansi/lembaga pemerintah dalam mempersiapkan tenaga yang profesional dalam mengelola dan mengembangkan desa wisata yang ada khususnya desa wisata di Kab Bojonegoro.

“Sedangkan apabila belum terbentuk desa wisata diwilayah lainnya diharapkan setelah mengikuti binmas sadar wisata ini dapat termotivasi membentuk sesuai standart/persyaratan sesuai buku pedoman pembentukan desa wisata,” Q rac katanya.Q

3

Mayoritas Kasus Kembar Siam Asal Mataraman Surabaya, Bhirawa Setidaknya 75 persen dari total 65 kasus bayi kembar siam yang ditangani RSUD dr.Soetomo berasal dari daerah Mataraman. Wilayah Madiun, Kediri, Ponorogo, Nganjuk, Jombang, dan Tulungagung menjadi penyumbang terbesar kasus kembar siam sejak tahun 1975 hingga Agustus 2014.

Ketua Tim Pusat Penanganan Kembar Siam Terpadu (PPKST) RSUD Dr Soetomo, dr Agus Harianto mengakui kejadian ini sebagai siklus. “Saya belum tahu secara pasti. Tapi dari berbagai kasus dan pengalaman yang kami tangani ini semacam siklus,” ujarnya.

Pihaknya juga tidak bisa memastikan secara medis terkait siklus lima tahunan yang didominasi berasal dari daerah Mataraman tersebut. “Secara medis kami belum mengetahuinya. Tapi saya kira faktor terjadinya dempet terjadi lantaran orang tua bayi mempunyai bakat melahirkan bayi kembar,” terangnya.

Terkait terjadinya dempet, Agus mengaku bisa karena banyak faktor yang mempengaruhi. Mulai dari tingkat kesehjateraan, kesehatan, dan lain sebagainya. “Kalau sel telur dan sperma telah menjadi kromosom, sebelum menjadi embrio mereka harus lepas dan tidak menyatu,” jabarnya.

Namun Agus mengatakan bahwa embrio yang harusnya memisah menjadi dua janin tetap saling menempel. “Kalau

dalam waktu tujuh hari, embrio belum memisah maka akan terjadi kembar siam sesuai daerah tubuh mana yang saling menempel,” tambahnya.

Sementara ini, untuk menangani 65 kasus tersebut, RSUD Dr Soetomo telah menjamin seluruh biaya perawatan dan pengobatan seluruh bayi. Termasuk biaya orang tua yang merawat anaknya di rumah sakit.

“Karena biayanya cukup mahal kami juga membuka layanan donasi bagi pengobatan dan keluarga kembar siam,” ujarnya.

Ditanya terkait berapa jumlah bayi kembar siam yang dirawat RSUD dr Soetomo pada tahun 2014 ini, Agus menyatakan, sejak Januari hingga pertengahan Agustus saja, RSUD Dr Soetomo telah merawat 5 pasang kembar siam dari berbagai daerah.

“Sejak Januari hingga Agustus ini kami menangani 5 kasus. Di antaranya asal Banyuwangi yakni Nurul dan Rahma, Jember yakni Sahrini dan Sahrina, Ponorogo yakni Aldi dan Aldo, Bangkalan sudah meninggal, dan Madiun yang masih dalam Q dna kandungan,” bebernya.Q

Seminggu Lagi Berangkat, 700 Paspor Haji Belum Tuntas Surabaya, Bhirawa Enam hari lagi kloter pertama calon jamaah haji (CJH) embarkasi Surabaya akan berangkat ke Tanah Suci.

Panitia penyelenggara haji Indonesia (PPHI) melakukan berbagai persiapan salah satunya mengecek paspor para jamaah se-Jatim.

Kabid Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Kanwil Kementrian Agama (Kemenag) Jatim, HM. Sakur mengatakan, secara prosentase secara keseluruhan sudah siap dan CJH sudah bisa berangkat tepat pada 1 September 2014 dengan rincian CJH Jatim 27.270 dan ketambahan dua Provinsi yaitu NTT dan Bali sebanyak 1.025 degan total keseluruhannya 28.295 berangkat dari embarkasi Surabaya. “ Secara prosentase sudah 98 persen selesai, dan be-

sok (hari ini) kita upayakan selesai. Karena penertiban visa di Jakarta terakhir 29 Agustus sudah tutup. Artinya tutup secara masanya,” terang Sakur saat ditemui Bhirawa di Asrama Haji Sukolilo, Selasa (26/8).

Ia menambahkan, masih ada sekitar 700 paspor yang kurang dari tiap berbagai daerah yang merata di Jatim. Ia meneggaskan, besok (hari ini) deadline sudah jadi semua dan akan dibawa ke Jakarta untuk di visakan. “ Besok (hari ini) kit rapat kaitannya dengan SOP pelayanan jamaah haji yang masuk embarkasi Surabaya. terkait penyusunan kloter sudah selesai final dan jadwal kloter sudah kita sebarkan ke daerah se Jatim, tinggal panitia yang di daerah mensosialisasikan pada jamaah Q geh haji di daerahnya,” tambahnya.Q

RSUD dr Soetomo merawat bayi kembar siam Nurul-Rahma asal Ponorogo.

dna/bhirawa

OPINI

4

Jatim Menyongsong Era Kompetisi Nakes

Tajuk

Merevisi RAPBN 2015 RANCANGAN APBN 2015 baru saja diserahkan oleh pemerintah (SBY) kepada DPR-RI. Tetapi dipastikan akan berubah seiring perubahan pucuk pemerintahan. Karena setiap presiden memiliki visi dan misi untuk melaksanakan pemerintahan, yang sangat mungkin berbeda dengan pendahulunya. Nampaknya, duet Jokowi-Jusuf Kalla, memang memiliki prioritas kinerja selama lima tahun seperti yang dijanjikan dalam kampanye.

Pada masa kini, kampanye oleh calon Presiden dan Wakil Presiden, bukanlah celometan asal bunyi. Melainkan wajib tertulis dalam dokumen resmi visi dan misi (juga diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum). Selanjutnya usai proses pilpres, seluruh visi dan misi “ditingkatkan” menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) oleh pasangan pemenang pilpres (Jokowi-Jusuf Kalla). RPJM selanjutnya tertuang sebagai undang-undang (UU).

Tetapi sulitnya, RPJM merupakan bagian dari RPJP Nasional selama 20 tahun (2005-2025). Pada masa presiden SBY telah ditetapkan UU Nomor 17 tahun 2007 tentang RPJP, diantaranya memuat RPJM Nasional tahap ketiga tahun 2015-2019. Boleh jadi, UU tentang RPJP akan direvisi terlebih dahulu, terutama pada tahap ketiga tentang RPJM tahun 2015-2019. Revisi, tentu akan diajukan oleh pemerintah kepada DPR periode 2014-2019.

Itulah repotnya, karena koalisi yang mengantar JokowiJK hanya terdiri dari 32% kursi parlemen. Dipastikan bakal terjadi perdebatan sengit. Tetapi RPJM merupakan hak presiden, sebagaimana diatur dalam UUD pasal 4 ayat (1). Diamanatkan bahwa, “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut UndangUndang Dasar.”

Konsekuensinya, UUD memberikan kewenangan (membentuk Kementerian) kepada presiden, diatur pada pasal 17 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). Untuk mengurus pemerintahan presiden juga diberi kewajiban membuat Rancangan APBN tiap tahun. UUD pasal 23 ayat (2) mengamanatkan “Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.”

Maka sesungguhnya perubahan Rancangan APBN merupakan keniscayaan, seiring perubahan rezim. Berdasarkan UUD pasal 7, potensi perubahan arah APBN dapat berlangsung setiap lima tahun, atau selama-lamanya 10 tahun.

UUD pasal 7 menyatakan, “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.”

Keniscayaan perubahan RAPBN juga disebabkan perubahan parlemen (DPR) hasil pemilu. Ini akan menjadi RAPBN “tonggak sejarah” karena pihak pemerintah maupun DPR-nya akan sama-sama mengakhiri tugas. Presiden SBY akan mengakhiri tugasnya setelah pelantikan DPR baru periode 2014-2019. Karena situasi itu, konon R-APBN 2015 disusun dengan struktur yang longgar.

Maka perubahan RAPBN 2015 mestilah disesuaikan dengan visi dan misi kampanye Jokowi-Jusuf Kalla, seperti yang diserahkan kepada KPU. Syaratnya harus “nego” dengan DPR yang baru (segera dilantik). Dalam hal situasi politik di parlemen (sebagai minoritas), Jokowi sudah berpengalaman di Jakarta. Metode yang digunakan Jokowi adalah beradu citra dengan DPR. Menilik citra DPR yang makin jeblok, maka Jokowi akan memenangkan konsep ke-APBN-an. Sehingga bisa dipastikan, per-angka-an pada RAPBN 2015 akan berubah. Pada sisi Pendapatan maupun Belanja akan naik besar. Seperti dulu Jokowi pernah “menyulap” APBD DKI Jakarta naik hampir 200%. Itulah yang akan diperbincangkan oleh SBY dengan Jokowi, hari ini di Bali.

Jokowi memiliki visi pelayanan hak rakyat cukup memadai, diantaranya sektor pendidikan dan layanan kesehatan.

Boleh jadi, Jokowi akan mengajukan penambahan guru serta rekrutmen tenaga kesehatan lebih banyak. Konsekuensinya, sisi belanja pegawai akan naik, terutama pos anggaran gaji guru, dan tenaga kesehatan.

Darimana sumber pendapatan negara? Bisa saja diperoleh melalui penghematan, dengan merampingkan struktur pemerintahan. Semoga bukan dari penjualan aset negara (BUMN). 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Utamakan Kepentingan Rakyat Miskin MAU tidak mau, konsumsi BBM bersubsidi harus dibatasi.

Masalahnya adalah bagaimana cara yang tepat untuk mengendalikan BBM tersebut. Dari awal, kuota yang disediakan pemerintah dan DPR tahun ini sebesar 46 juta kiloliter, justru turun dari 48 juta kiloliter tahun lalu. Sementara di pihak lain, jumlah kendaraan terus meningkat sebagai pemakai utama BBM bersubdisi tersebut.

Sebagai langkah penghematan, pada 1 Agustus 2014, Pertamina tidak lagi menyalurkan solar bersubsidi di 26 stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) di Jakarta Pusat. Pada 4 Agustus, Pertamina meminta semua SPBU di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Bali agar menjual solar bersubsidi hanya pada pukul 08.00-18.00 di kluster-kluster tertentu. Pada 6 Agustus, 29 unit SPBU di jalan tol tidak menjual premium bersubsidi dan hanya menjual pertamax.

Pertamina juga telah meminta pemerintah daerah agar segera menyosialisasikan pengurangan solar bersubsidi 20 persen kepada para nelayan.

Pertamina kini tengah membatasi jatah BBM bersubsidi ke SPBU. Di banyak tempat, pengendara kendaraan banyak yang tidak mendapatkan informasi tersebut, sehingga kaget mendapati kenyataan BBM bersubsidi sudah habis. Saat ini, muncul diskusi tentang kemungkinan menaikan harga BBM bersubsidi.

Dari apa yang disampaikan oleh presiden terpilih Jokowi, pemerintah baru nantinya ingin mengalihkan subsidi kepada anggaran pembangunan khususnya untuk rakyat kecil.

Pada kenyataanya, harga BBM yang murah memang tidak adil karena kalangan menengah, khsususnya pemilik kendaraan yang menikmati subsidi itu. Tapi, ketika harga BBM dinaikan, justru rakyat miskin yang menderita akibat kenaikan harga-harga. Karena iru, kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi harus dibarengi program untuk melindungi si miskin.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Rabu Pon 27 AGUSTUS 2014

Para tenaga kesehatan khususnya di Jawa Timur tengah menantikan disahkannya Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Timur tentang tenaga kesehatan (Nakes), apalagi menjelang diberlakukannya AFTA (Asean Free Trade Area) terutama di wilayah Provinsi Jawa Timur.

K

eberadaan pergub dinilai sangat strategis, selain sebagai instrumen dan payung hukum juga memberikan jaminan dan perlindungan bagi sepak terjang setiap tenaga kesehatan.

Kondisi persaingan global dalam industrialisasi kesehatan dan perumahsakitan menuntut aspek profesionalisme tenaga-tenaga kesehatan yang dikenal memiliki jenis dan spesifikasi yang sangat variatif baik di tingkat pelayanan kesehatan dasar hingga pusat rujukan yang kian kompleks.

Pada saat yang sama, aspek pengembangan sumber daya manusia terutama tenaga kesehatan yang berkualitas hingga kini masih merupakan problem krusial dan menjadi skala prioritas pemerintah melalui institusi kesehatan.

Secara karakteristik pembentukan sumber daya manusia (tenaga kesehatan) yang tangguh dan berkualitas memang tidak serta merta namun memerlukan durasi waktu yang relatif panjang sesuai dengan kekuatan dan kemampuan negara baik dari segi anggaran, daya dukung lingkungan, dan tujuan yang akan dicapai.

Dalam amanat UUD 1945 dalam amandemen pasal 28 H ayat 1 dan pasal 34 ayat 3 yang menyatakan bahwa kesehatan merupakan hak rakyat dan investasi masa depan dimana negara bertanggung jawab menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak bagi setiap warga negara.

Menyongsong era AFTA mau tidak mau setiap tenaga kesehatan dituntut untuk lebih dari sekedar

F

enomena pernikahan dini dewasa ini semakin “diminati”. Tak kalah tenarnya dengan kasus politik dagang sapi, topik menikah usia dini sudah lama mencuat ditelinga dan mata kita. Baik itu dalam pembicaraan secara resmi, seperti seminar, pengajian, dialog terbuka dan acara-acara penting lainnya.

Jika kita menengok sejarah kehidupan nenek moyang kita pada zaman dahulu. Maka, sesungguhnya menikah usia dini sudah menjadi sebuah tradisi pada zaman dahulu. Sekitar tahun 1940-1960 ketika zaman pergerakan nasional menjago merah, pernikahan dini sudah marak terjadi. Akan tetapi, perlu dipahami bahwa kala itu adalah masa perjuangan kemerdekaan dimana pada serenten selang waktu itu terjadi perang, sehingga nyawa mudah melayang.

Sebut saja peristiwa G30SPKI. Di kala itu, hidup sangatlah berat baik secara material maupun moral. Pasalnya, pada saat itu kondisi sosial budaya sangatlah berbeda dengan sekarang, dimana nyawa manusia sudah tidak dihargai sehingga pernikahan dini mungkin saja dimaksudkan agar anak itu lepas dari tanggung jawab hidup yang teramat berat. Meskipun dalam kondisi demikian, pada saat itu pernikahan dini umumnya dilakukan oleh gadis muda dengan laki-laki yang sudah mapan dan mandiri.

Memang, jika kita komparasikan dengan keadaan sekarang ini, menikah usia dini sangat berbeda sekali. Bagaimana tidak. Memang beda zaman tentu berbeda juga keadaan dan tantangan. Kebanyakan di era sekarang ini, pernikahan dini tidak lagi karena ketimpangan, penindasan, dan keterbelakangan, melainkan lebih disebabkan oleh kerentanan moral, emosional, faktor ekonomi dan pergaulan bebas.

Pertanyaannya, sampai kapankah negera ini memiliki SDM yang berkualitas, jika usia produktif belajar justru terhambat oleh urusan “personal” seperti kehidupan Rumah Tangga?

Perlunya edukasi dan Bimbingan Kebanyakan masyarakat berasumsi bahwa menikah merupakan salah satu indikator orang sukses dan bahagia. Itu artinya, sebuah kebahagiaan belum lengkap jikalau belum menikah dan

satu dokter harus melayani 4.000 penduduk, satu perawat melayani 800 penduduk dan tenaga bidan, satu orang melayani 500 penduduk, bekerja apa adanya belum termasuk namun lebih dari itu tenaga-tenaga kesdituntut profesionalehatan lain seperti isme, inovasi, kemamnutrisionis (ahli gizi), puan berkomunikasi sanitarian (ahli kesOleh : bahasa asing dan seehatan lingkungan), Oryz Setiawan, SKM lalu meng-update dan Laboratorian hingga meng-upgrade keiltenaga fisioterapis muan melalui serangmenjadi pekerjaan kaian pendidikan dan pelatihan rumah bagi pemerintah pusat secara berkelanjutan. Salah satu hingga pemerintah daerah. aspek yang sangat menentukan Belum lagi adanya kasuskualitas suatu pelayanan kesehatkasus pengaduan layanan kean adalah tenaga kesehatan yang sehatan yang acapkali mencuat kompeten dan professional seseperti malpraktek, mis-diagnosis, hingga posisi nakes sangat stratketidakadilan layanan antara egis dalam spektrum sistem kessi-kaya dan si-miskin dan tarif/ ehatan nasional maupun daerah. biaya yang kian mahal. SebeDi sisi lain, fenomena memnarnya ada 3 (tiga) komponen banjirnya tenaga kesehatan asing yang harus diperkuat seiring denterutama tenaga dokter untuk gan ancaman nakes asing antara melakukan praktek di sarana pelain : pertama, memperkuat dari layanan kesehatan di wilayah Insisi melalui aturan dan regulasi donesia cukup besar bahkan mulai baik pemerintah (pusat) hingga tahun 2015 kran “kebebasan” pemerintah daerah, kedua, peran tersebu telah dibuka lebar-lebar. organisasi profesi dan lembaga Artinya peluang bekerja semua pendidikan pencetak nakes harus tenaga kesehatan antar negarabetul-betul bekerja ekstra keras negara di kawasan Asean sama beuntuk menghasilkan produk tesar, disini kualitas kinerja sangat naga kesehatan yang mumpuni tergantung dari skill, kecakapan, dan siap bersaing dengan lulusan keterampilan, penguasaan ilmu lembaga pendidikan asing sekadan teknologi kesehatan dan lipun. Adanya terobosan maupun kedokteran, personalistik dan huinovasi dan pengembangan terman relations yang memadai. hadap keberadaan tenaga kesehatJika ditilik dari sisi internal an seperti perawat ponkesdes (Ponpotret sumber daya manusia dok Kesehatan Desa), Puskesmas kesehatan masih berkutat pada Rawat Inap, Puskesmas Plus, Desa ketidakseimbangan antara jumlah Siaga dll. Bahkan di luar Jawa nakes dan cakupan penduduk yang terdapat Program Dokter Terbang dilayani, distribusi yang belum dan Dokter Terapung merata, kualitas nakes yang belum memadai. Masih minimnya rasio Daya Ungkit antara nakes dan penduduk sepMeski tahun depan telah dibererti dokter dengan perbandingan lakukan AFTA namun peran

pemerintah sangat menentukan terutama untuk mengatur dan melindungi para tenaga kesehatan domestik dari ancaman dan serbuan tenaga kesehatan asing yang sebenarnya telah diawali sejak satu dasawarsa terakhir.

Salah satu ancaman yang sudah terjadi dan paling kasat mata adalah menjamurnya klinik-klinik pengobatan swasta asing tentu disertai dengan tenaga ahlinya, bahkan di beberapa rumah sakit swasta di kota besar yang sudah memperkerjakan tenaga dokter dari luar negeri baik sebagai pelayanan hingga konsultan sebagai magnet untuk menarik pasien-pasien di wilayah perkotaan. Secara realitas parameter pengembangan sumber daya tenaga kesehatan masih bertumpu pada aspek kuantitas (jumlah) seperti pemenuhan tingkat rasio jumlah tenaga kesehatan per penduduk di setiap wilayah kerja sehingga dapat dipahami bahwa tingkat parameter keberhasilan kesehatan masih pada tahap atau tataran jumlah (kuantitatif). Selain itu indikator aspek kuantitas memang lebih nyata daripada aspek kualitas yang memerlukan standarisasi dan tingkat variabelvariabel yang kompleks. Oleh karena itu pemenuhan jumlah tenaga kesehatan dinilai masih lebih urgen sebagai kebutuhan masyarakat saat ini terutama di wilayah-wilayah marginal dan terpencil. Pendek kata, kompetisi atau persaingan merupakan keniscayaan yang harus disikapi dengan upaya untuk terus mengembangkan diri, berinovasi dan mampu beradaptasi sesuai dengan perkembangan zaman yang kian kompleks.

Alumnus Fakultas Kesehatan Masyarakat (Public Health) Unair Surabaya

Implikasi Pernikahan Dini memiliki sebuah rusebagai pilihanmah. Disamping itu, nya. Pertama, minmenikah dinilai sebaimnya kesadaran gai sebuah solusi. Daakan pentingnya lam artian, dengan mependidikan. Saking nikah seseorang akan urgennya sebuah bisa menjadi mandiri pendidikan, tokoh atau tidak tergantung filosof Emmanuel kepada orang tua lagi Kant mengatakan sehingga beban orang bahwa Manusia datua akan berkurang. pat dimanusiakan Oleh: Memang parakarena pendidikan.

Mailul Mursidah digma tersebut tidak Nah, salah satu sepenuhnya kita fungsi pendidikan salahkan begitu saja, adalah memperpanmengingat pernikahan adalah jang masa muda. Artinya, jika hak individu dan negara-pun seseorang mengeyam pendidikjuga menjamin bagi setiap warga an sudah barang tentu waktu, negara dalam rangka memenuhi tenaga, dan segenap fikirannya kodratnya sebagai mahluk hidup fokus menuntut ilmu, sehingga yang tidak hanya membutuhkan urusan menikah adalah persokebutuhan jasmani tetapi juga alan yang harus diselesaikan membutuhkan kebutuhan rohani. setelah sekolah. Di era modern Namun, sebagai masyarakat yang seperti saat ini, orang-orang peduli dan memiliki misi terhadap berpendidikanlah yang mampu masa depan bangsa, kita patut bertahan ditengah keras dan memberikan suatu perspektif ketatnya persaingan hidup. yang mengarah pada pembanguKedua, Halalisasi. Ditengah nan bangsa dalam skala nasional kondisi komunikasi antar indibukan personal. Oleh karena vidu yang begitu longgarnya, itu, berbagai penyuluhan harus sedikit banyak berimplikasi pada gencar kita adakan sebagai wupergaulan bebas. Nah, pergaulan jud “pencerahan” terhadap kebibebas ini akan cenderung ke hal asaan yang tak terelakkan seperti yang lebih negatif lagi yakni pernikahan dini dewasa ini. perilaku seksual remaja yang Kita lihat saja fenomena UN melakukan hubungan seks diluar di aceh, pelaksanaan UN hari nikah. Akibat zina inilah seringpertama di Aceh Jaya, sebanyak kali berujung pada pernikahan 10 siswa dilaporkan tak ikut UN dini. Dengan dalih menutupi aib, pada hari pertama, Senin (15/4) menghindari cemoohan dan mekemarin. Penyebabnya, selain nyelamatkan status anak pasca ada yang sudah menikah, juga kelahiran, maka orang tua dalam ada alasan lain yang disebutkan. kondisi seperti ini mau tidak mau Menurut Drs Ismail Ibrahim, menikahkan anaknya dengan Kadis Pendidikan Pemuda dan orang yang tengah merenggut Olah raga Aceh Jaya bahwa keperawanannya.

“Mereka yang tidak mengikuti Ketiga, kondisi ekonomi yang UN tersebut disebabkan karena terjepit. Harus kita akui bahwa sudah bekeluarga dan sebagian biaya hidup di dunia ini mahal. lainnya tidak ada keterangan”.

Nah, kebanyakan masyarakat (Serambi Indoesia, 15/4/2013). kita saat ini pasrah akan kondisi Sungguh ironis, ketika kita seperti ini. Dengan kata lain, sumelihat bahwa mereka yang dah menyerah terlebih dahulu tidak mengikuti UN karena sudah sebelum perang. Akibatnya, hidup berkeluarga. Tentunya melihat mereka statis. Nah, dalam konsituasi itu akan menimbulkan disi ekonomi yang kurang mengsebuah pertanyaan besar dibenak untungkan itu menyebabkan kita. Apa penyebab mereka lebih mereka terfokus hanya pada satu suka menikah muda? Sebuah hal yakni bekerja atau mencari pertanyaan yang tak mudah uang. Tak heran jika anak-anak untuk dijawab. Entah apa yang mereka setelah lulusan SMP atau mendorong mereka untuk lebih SMA lebih memilih untuk bekerja memilih menikah muda sebagai dibandingkan meneruskan sekopilihan hidup mereka dibandinglah yang hanya memberatkan kan berkarya dan berkontribusi beban orang tua. Nah, bagi anak untuk keluargan dan negara. laki-laki setelah lulus SMP atau Setidaknya ada beberapa fakSMA bekerja, sementara anak tor yang menyebabkan mereka perempuan kebanyakan lebih lebih memilih menikah muda memilih menikah dengan dalih

melepaskan beban orang tuanya.

Harusnya kompetisi yang super ketat seperti saat ini kita jadikan sebagai “batu loncatan” untuk lebih berani dan kiat dalam berkompetisi (taklukkanlah dunia, maka kamu akan berkuasa). Tidak ada sejarahnya orang sukses itu tanpa mengalami sebuah kesulitan terlebih dahulu. Artinya, banyak orang sukses karena kerja keras, akan tetapi sedikit sekali orang yang mampu dan pantang menyerah dalam perjuangan tersebut, hingga akhirnya mereka pasrah dan menerima untuk mejadi orang miskin.

Keempat, intervensi dari orang tua. Yang jelas, sejauh ini masih ada orang tua yang memiliki perspektif bahwa, menikah adalah salah satu jalan menuju kebahagiaan. Seseorang belum bisa dikatan bahagia di dunia jika belum memiliki pasangan hidup.

Akibatnya, muncullah istilah “makan atau tidak makan yang penting bersama” Tak heran mereka lebih suka mendorong anak-anak mereka untuk menyegerakan pernikahan dibandingkan memotivasi untuk mencari bekal terlebih dahulu.

Padahal, jika kebiasaan tersebut sedikit diubah dimana para orang tua lebih menekankan kepada anaknya untuk lebih menghiasi diri dengan berbagai skill, maka kelak orang tua tersebut akan lebih bahagia lagi melihat pernikahan anaknya yang sudah memiliki bekal. Bukan begitu?

Embrio dari faktor diatas adalah peran orang tua. Bagaimana pun juga, masa depan seorang anak sedikit banyak tergantung bagaimana dan seberapa banyak peran orang tua untuk menggembeleng anaknya. Oleh sebab itu, penulis menghimbau kepada segenap masyarakat Indonesia untu berfikir jangka panjang dan bukan hanya personal saja. Mari bekali anak kita dengan berbagai disiplin ilmu sehingga mereka menjadi anak pintar, kaya raya dan berkuasa. Bangsa kita membutuhkan kader unggul. Dan inilah tanggung jawab kita semua terutama bagi segenap orang tua untuk mencetak generasi unggul yang siap “bertempur” bukan siap di kasur. Biarkan anak anak Indonesia leluasa berkarya. Perjuangan kita tidak sebatas di sumur, di dapur, dan di kasur.

Wallahu a’lam bi al-shawab.

Staf Aliansi Penulis Idealis (API) IAIN Walisongo Semarang, Aktivis IPPNU Jepara

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Rabu Pon, 27 AGUSTUS 2014

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

KELANA

APBD Siapkan Rp 240 Juta untuk Pesangon DPRD Kota Mojokerto, Bhirawa Anggota DPRD Kota Mojokerto periode 2009- 2014 yang akan lengser 27 Agustus 2014 hari ini, dipastikan mendapat uang pesangon yang dikemas dalam bentuk jasa pengabdian. Pundi APBD 2014 menyediakan dana sebesar Rp240.660.000 bagi 25 anggota Dewan.

Namun, hingga sehari menjelang pelantikan anggota dewan hasil Pileg 4 April 2014, belum muncul sinyal pembagian uang yang besarannya bervariasi sesuai masa tugas dan kedudukan di dalam tubuh lembaga legislatif itu. ‘’Ada uang jasa pengabdian dewan dan sudah dianggarkan dalam APBD 2014.

Dasarnya, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD,’’ kata Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, Yunus Suprayitno, Rabu (26/8) kemarin.

Menurut Yunus, besaran jasa pengabdian adalah enam kali gaji pokok untuk anggota yang memiliki masa tugas penuh lima tahun atau disesuaikan dengan masa tugas untuk anggota yang menjadi anggota dewan Pengganti Antar Waktu (PAW).

Dipaparkan Yunus, angka ‘uang tali asih’ antara ketua Dewan, wakil ketua Dewan dan anggota berbeda-beda. Gaji pokok dikalikan masa representasi.

Selain itu, anggota dewan hasil pergantian antar waktu mendapatkan jatah uang jasa pengabdian tidak penuh.

Karena Anggota yang telah PAW, telah mendapatkan jatah uang jasa pengabdiannya lebih awal.

Serupa dengan seorang anggota dewan Sugeng Sudarno asal PDIP yang meninggal dunia, di mana uang jasa pengabdiannya telah diberikan kepada ahli waris. Namun soal waktu penyerahan uang pesangon itu, Yunus masih enggan membeber. Termasuk nominal masingmasing awak dewan. ‘’Kita segera komunikasikan dengan Sekwan,’’ tukas politisi PDIP itu.Q kar

Layanan Poli KB Meningkat Tajam Sidoarjo, Bhirawa Bentuk pelayanan Poli KB yang dilakukan RSUD Kab Sidoarjo terus mengalami tren peningkatan cukup tajam.

Khususnya layanan KB yang menggunakan IUD (Intar Uterina Devices) tahun 2013 telah berhasil mencapai angka 372. Pada tahun 2014 hingga Bulan Juni sudah mencapai 204 akseptor.

Dengan peningkatan pelayanan KB itu akhirnya menuai keberhasilan, yakni telah mendapatkan penghargaan sebagai Juara II dalam Lomba KB PP (Pasca Persalinan) dan PK (Pasca Keguguran) antar Rumah Sakit se Provinsi Jatim 2014 dari BKKBN Provinsi Jatim.

Disamping itu, seorang bidan yang praktek di sebuah klinik di Kec Balongbendo. Amd Kebidanan Umi Chulsum juga mendapatkan penghargaan BPS (Bidan Praktek Swasta) sebagai Juara I tingkat Jatim dan Juara III tingkat Nasional.

Usai mendapatkan penghargaan, Direktur RSUD Sidoarjo, dr Atok Irawan, kemarin mengatakan penghargaan yang didapat merupakan hasil kerja seluruh tim tekait, yaitu atas tercapainya targat IUD pasca persalinan yang melebihi target yang dimotivasi petugas. Diantaranya kelengkapan sarana dan prasarana serta kompetensi SDM yang juga menjadi indikator penilaian. ‘’Kami belum bisa mendapatkan penghargaan untuk juara pertama, kemungkinan kurangnya promosi RS ke eksternal dan kegiatan yang belum optimal.

Sehingga RS hanya mendapatkan juara kedua,’’ jelas Atok Irawan.

Terpisah, Kepala BPM PKB (Badan Pemberdayaan Masyaraka Perempuan dan Keluarga Berencana) Kab Sidoarjo, Drs Ec Moch Ali Imron mengatakan, penghargaan itu merupakan bentuk sinergitas program dengan SKPD terkait, dan mitra kerja untuk suksesnya program KB di Sidoarjo.

Untuk penilaian bidan KB dilihat dari perannya sebagai bidan swasta dalam mensukseskan program KB di Sidoarjo, khususnya di wilayah Kec Balongbendo, yaitu mulai dari kepeduliannya dan peranannya dalam menangani KB. Bentuk penilaian ini Kab Sidoarjo tak mengetahui secara pasti. Semua ini murni dari BKKBN Provinsi Jatim. ‘’Jadi penilaiannya juga dilakukan oleh petugas BKKBN dari Jatim,’’ kata Ali Imron.Q ach

Jangan Gunakan Mobdin Antar Anak-Istri Sidoarjo, Bhirawa Kebiasaan menggunakan mobil dinas untuk mengantar anak sekolah atau belanja istri para anggota dewan tak diperbolehkan lagi. Penegasan dini KPK diungkapkan, Selasa (26/8) siang di depan anggota dewan di ruang paripurna, sebagai peringaran kepada anggota DPRD periode 2014-2019 agar tak semaunya menggunakan mobil dinas di luar jam kerja.

achmad suprayogi/bhirawa

Kapolsek Buduran saat memantau jalannya proses penjualan BBM di salah satu SPBU di Jl Raya Buduran.

Polisi Pantau Kecurangan di SPBU Sidoarjo, Bhirawa Untuk mengantisipasi kemungkinan kecurangan akibat pembatasan BBM bersubsidi oleh pemerintah. Jajaran Polres Sidoarjo terus melakukan pengawasan di beberapa SPBU yang terletak di jalan-jalan yang strategis dan di jalan protokol.

Seperti yang dilakukan Selasa (26/8) kemarin, jajaran Kepolisian Polsek Buduran telah melakukan pemantauan di SPBU Jl Raya Buduran, Sidoarjo arah Surabaya yang cukup padat arus lalulintasnya, mulai pagi hingga sore hari. Terutama pada jam ativitas warga mulai berangkat kerja dan pulang kerja.

Menurut Kapolsek Budu-

ran, AKB Handy Kurniawan, Sidak ini dilakukan hanya untuk memantau atau mengawasi bila terjadi kecurangan di SPBU. Baik yang dilakukan penjualnya maupun pembeli yang melakukan ‘borong’ BBM. Khususnya untuk BBM jenis solar tetapi persediaan BBM masih aman. ‘’Namun, Alhammdulillah hingga saat ini persediaan BBM di Sidoarjo cukup aman, belum sampai kehabisan, juga belum sampai terjadi antrean yang panjang,’’ katanya.

Selain pengawasan atau pemantauan seperti ini, aparat kepolisian juga terus melakukan pantauan dan pengawasan dibeberapa titiktitik SPBU yang dianggap

rawan untuk dipermainkan. ‘’Personel kami selalu siap siaga untuk menjaga wilayah Sidoarjo, khususnya Kec Buduran agar tetap aman dan kondusif,’’ tegas Handy Kurniawan.

Sementara itu petugas pengawas SPBU, Sri Hardi mengatakan, kalau kondisinya masih aman-aman saja waupun terjadi pengurangan kuota. ‘’Biasanya kami tiap hari bisa mendapatkan kiriman sebanyak 32 kiloliter, namun semenjak ada peraturan kami hanya mendapatkan 32 kiloliter per dua hari, terkadang sampai tiga hari sekali. Sedang untuk warga yang beli dan dijual secara eceran, kami juga harus membatasinya,’’ katanya.Q ach

Kades Baru Harus Paham Ilmu Pemerintahan Sidoarjo, Bhirawa Untuk meningkatkan pengetahuan serta wawasan sebagai penyelenggara pemerintah desa.

Sebanyak 55 Kepala Desa (Kades) yang baru dilantik mendapatkan Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang Managemen Penguatan Pemerintah Desa dari Pemkab Sidoarjo.

Kegiatan Bimtek yang dibuka Bupati Sidoarjo Saiful Ilah SH MHum, yang didampingi Wakil Bupati Sidoarjo MG Hadi Sutjipto SH MM, dan Sekretaris Daerah Sidoarjo Vino Rudy Muntiawan SH beserta Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik Drs Fauzi Isfandiari itu dilakukan, pada Senin (25/8) malam di Royal Tretes View Hotel Prigen, Pasuruan.

Menurut Bupati Saiful Ilah, kegiatan yang diselengarakan kali ini sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah, peningkatan kompetensi aparatur pemerintah, yang merupakan salah satu kunci terwujudnya tata pemerintah yang baik. Karena tantangan permasalahan penyelenggaraan pemerintah kedepan tidaklah semakin mudah. ‘’Makanya Kades yang baru harus diberi pemahaman masalah ilmu pemerinthan,’’ katanya.

Secara eksternal, penyelenggara pemerintah dihadapkan pada kondisi pola pikir masyarakat yang semakin kritis. Secara global berhadapan dengan tuntutan nilai yang semakin

achmad suprayogi/bhirawa

Bupati Saiful Ilah bersama Wakilnya MG Hadi Sutjipto saat menyalami para Kades yang ikut Bimtek. menguat. Yakni mulai dari profesionalisme, transparansi serta demokratisasi. Hal itu secara garis besar, akan terangkum dalam konsep clean government and good governance. ‘’Secara internal, tantangan terbesar bagi kita adalah diri kita sendiri, bagaimana kita merespon kondisi dan tuntutan masyarakat,’’ tegas Saiful Ilah.

BupatiSaiful Ilah juga menaruh harapan besar kepada kepala desa yang baru, agar ada perubahan yang signifikan pada tatanan penyelenggaraan pemerintahan di desanya. Ia menyadari kalau tugas dan tanggung jawab sebagai kepala desa

tidaklah ringan. Namun, hal itu tak perlu dibuat sulit. Karen itulah salah satu kunci utamanya.

Sementara itu, Kepala Bagian Administrasi Pemerintah, Drs Sugeng Dariyanto MM mengatakan, Bimtek diselenggarakan untuk memberikan pembekalan, pengetahuan dan wawasan Kades sebagai penyelenggara pemerintah desa. ‘’Dengan harapan, kepala desa yang baru mampu melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajibannya dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,’’ katanya.Q ach

PKK Sidoarjo Ikut Berantas Narkoba Tim Penggerak PKK Kab Sidoarjo membuktikan diri kalau pemberantasan Narkoba bukan hanya tanggung jawab Pemerintah saja. Tetapi PKK juga ikut berperan dalam pemberantasan Narkoba yang kini sangat meresahkan itu.

Sehingga PKK mempunyai ide untuk mendatangkan narasumber dari Badan Nasional Narkotika Kabupaten (BNNK) Sidoarjo, untuk memberikan informasi dan berbagi pengalaman dalam ikut memerangi Narkoba di lingkungannya masingmasing. ‘’Kami harus ikut memeranginya sesuai dengan kapasitas masingmasing, bisa di lingkungan ibu-ibu PKK, anak-anak sekolah dan lingkungan sekitar,’’ tutur Wakil Ketua 1 TP PKK Sidoarjo, Nanik Hadi Sucipto, disela-sela acara sosialisasi tentang obat-obatan terlarang dan dampaknya pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT

5

) serta trafiiking di Sidoarjo, kepada pengurus TP PKK Kab Sidoarjo, anggota TP PKK 18 kecamatan, siswa SMA/SMK yang menjadi pesertanya, Senin (25/8) kemarin, di Pendopo Delta Nugraha.

Menurut Nanik, semua masyarakat harus peduli dalam ikut memberantas Narkoba, termasuk anggota PKK, karena merasa peduli untuk menyelamatkan generasi masyarakat kita dari penyalahgunaan Narkoba. Pengaruh Narkoba kini memang memprihatinkan, bahkan cenderung meningkat.

Sehingga dampaknya berpotensi pada penyimpangan perilaku, kekerasan dalam rumah tangga, pen-

curian, tindak asukepada anggota PKK sila dan traficking. diharap supaya dapat ‘’Kami ingin agar dipakai untuk memmasyarakat Sidoarjo bentengi diri,juga dibisa bebas dari penteruskan pada lingkugaruh jahat Narkoba, ngan terkecil mulai kemulai anak-anak luarga, tetangga dan sampai dewasa, selingkungan kerja mehingga bisa jadi orreka. ang yang berkualiSupriyanto menegastas,’’ kata istri Wakil kan, mengkonsumsi NarBupati Sidoarjo itu. koba itu membikin orang Sementara Kepala untuk kecanduan. Kaali/bhirawa BNNK Sidoarjo, rena itu jangan sekaliNanik Hadi Sucipto AKBP Supriyanto kali mencoba. Sebab kaSH, mengapresiasi apa yang lau sudah kecanduan yang sangat dilakukan anggota PKK Sidoarjo tinggi bisa membikin orang itu. Peran mereka memang dibuberubah perilakukanya. Pikirantuhkan membantu BNNK dalam nya jadi tak karuan. Pernah ada berantas Narkoba di Sidoarjo. kasus, anak belasan tahun yang Sosialisasi tentang obat-obabaru mengkonsumsi Narkoba samtan terlarang dan dampaknya pai nekat memperkosa nenek usia pada KDRT dan traficking ini, 70 tahun.Q ali

Menurut Staf Deputy Bidang Pencegahan KPK, Anto Ikayadi, Mobil Dinas (Mobdin) harus digunakan untuk kegiatan dinas dan tak boleh digunakan untuk kegiatan di luar dinas. Untuk Mobdin DPRD tak bisa disamakan seperti Mobdin pegawai negeri, karena anggota dewan tak mengenal jam kerja. Bisa saja saat sore atau malam hari menggelar rapat, penggunaan Mobdin itu tak melanggar hukum, Anggota dewan bergumam, Staf KPK yang memberi pembekalan itu sepertinya tak mendalami hukum secara matang. Apa yang dijelaskan itu hanya bersifat normatif di lingkup kedewanan. Seharusnya lebih mencakup pemerintahan, karena dewan butuh masukan untuk mengawasi kinerja pemerintahan dalam kaitan pelanggaran dan penyimpangan aturan.

Ia mencontohkan saat ang gota dewan bertanya, tentang duplikasi anggaran untuk Mobdin seraya menyebut Mobdin anggota Forpimda yang anggarannya bersumber dari daerah dan pusat? Namun jawaban KPK kurang mengesankan.

Untuk anggota Forpimda tahun 2012 lalu mendapat inventaris Mobil Pajero dari Pemkab Sidoarjo, padahal mereka sudah mendapatkan Mobdin dari instansinya.

Namun anggota PKB, Damrony Chudlory menyatakan, pembekalan KPK ini sangat bermanfaat bagi anggota dewan, karena anggota sudah mendeteksi bagaimana yang disebut penyimpangan. ‘’Ada banyak hal baru yang disampaikan.

Terutama dalam penggunaan mobdin. Memang masih ditemukan penggunaan Mobdin yang tak seba-

gaimana mestinya, misalnya Mobdin itu untuk kepentingan di luar kedinasan.

Hal begini mendapat lampu merah dari KPK,” tegasnya.

Dalam pantauan Bhirawa, Mobdin kerap digunakan untuk mengantar anak sekolah, mengantar kursus dan sebagainya. Pemandangan ini tak terjadi di lingkup legislatif, justru yang paling kerap terlihat mobil eksekutif. Adapula Mobdin yang plat nomer merah diganti hitam. Untuk memantau dan menindak pelanggaran ini tak mudah, Karena tidak mungkin petugas memelototi operasinal Mobdin itu.

Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo, H MG Hadi Sutjipto SH MM, yang hadir dalam acara ini menyatakan, masih banyaknya penyelenggara negara, baik eksekutif, legislatif dan yudikatif sering terlena dalam pusaran korupsi, mendorong perlunya kegiatan ini. ‘’Kami memberikan bekal, karena anggota dewan ini baru saja dilantik,’’ terang Wabup.

Diharapkan, melalui kegiatan ini Tipikor di lingkungan DPRD Kab Sidoarjo bisa ditekan dan mampu menyelenggarakan peran serta fungsinya dengan baik.

Selain itu, juga diharapkan dengan bisa menggugah kesadaran aparatur negara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tanpa adanya embel-embel korupsi,’’ ucapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kab Sidoarjo, H Sulamul Hadi Nurmawan menjelaskan, kegiatan ini sebagai upaya untuk meningkatkan integritas lembaga DPRD Kab Sidoarjo. ‘’Dengan integritas yang bagus, diharapkan kinerja anggota dewan ini juga bagus,’’ tegasnya.Q hds

Reklamasi Pelabuhan Kalimireng Terancam Molor Gresik, Bhirawa Reklamasi Pelabuhan Internasional Kalimireng di Desa Bayutami, Kec Manyar terancam molor dari rencana. Hal ini karena truk tronton muat galian C yang melakukan reklamasi ke pelabuhan itu hingga kini masih dilarang melewati Jembatan Sembayat.

Pasca dilakukan perbaikan menjelang Lebaran lalu, truk tronton muatan galian C maupun bis dilarang lewat jembatan yang melintang di atas Bengawan Solo itu. Sebab sisi kanan dan kiri jembatan itu dipasang portal oleh Balai Besar Jalan Nasional (BBJN).

Akibatnya, truk tronton galian C tak bisa masuk, sehingga membuat reklamasi tersendat.

Menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemkab Gresik, Bambang Isdianto, portal Jembatan Sembayat itu tak akan dilepas sebelumnya jembatan baru dibangun. Sebab k ini memang ada rencana BBJN untuk membangun jembatan baru sebagai jembatan alternatif. ‘’Maka tak akan dilepas. Jika patoknya dibuka, jembatan itu akan rusak lagi,’’ jelas Bambang, Selasa (26/8) kemarin.

Jembatan baru itu, kata Bambang, lokasinya kemungkinan berada di eks jembatan lama.

Rencananya, pada 2015 mendatang jembatan baru itu sudah terwujud. Itu jika anggaranya sudah ada. ‘’Semua anggarannya nanti dari APBN. Berapa besarnya anggarannya, kita masih belum tahu. Karena semuanya menjadi kewenangan Balai Besar,’’ tutur Bambang.

Diakui Bambang, ditutupnya jembatan sepanjang 345 meter dan lebar sekitar 10 meter untuk truk tronton galian C itu memang berdampak terhadap molornya reklamasi Pelabuhan Kalimireng. Sebab jika truk tronton boleh lewat namun kini dilarang. Maka untuk reklamasi pelabuhan itu hanya mengandalkan truk engkel saja. ‘’Tapi reklamasi itu masih bisa melalui kapal menggunakan pasir,’’ terangnya.

Sejak reklamasi Pelabuhan Kalimerang dilakukan, tak hanya membuat Jembatan Sembayat ambrol. Tapi Jalan Pantura mulai Manyar hingga Panceng rusak dan bergelombang. Sebelum Jembatan Sembayat ditutup, hampir tiap hari ratusan truk tronton muatan galian C melakukan reklamasi Pelabuhan Kalimireng melintas Jembatan Sembayat.

Karena tonasenya cukup berat (sekitar 45 ton), sebagian sisi jembatan itu ambrol. Dampaknya, hampir tiap hari kemacetan terjadi di jembatan itu. Baru menjelang lebaran lalu, perbaikan jembatan selasai dilakukan. Kendati demikian truk tronton dan bis tetap dilarang lewat Jembatan Sembayat.Q eri

kerin ikanto/bhirawa

Agar tak kembali rusak, sisi kiri dan kanan Jembatan Sembayat dipasang portal. Sehingga truk tronton dan bus tak bisa lewat.

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Pimpinan Dewan Keluhkan Ruang Dinas Tak Lengkap Sampang, Bhirawa Hari pertama masuk dinas setelah pelantikan anggota dewan yang baru periode 2014-2019 Kabupaten Sampang.

Salah satu wakil ketua dewan sementara merasa kaget, setelah melihat kondisi ruang unsur pimpinan dewan wakil ketua dewan sementara H. Moh Nasir banyak fasilitas yang sudah tidak ada di ruangan.

Menurut H. Moh Nasir, saat ditemui Selasa (26/8) kemarin di ruangan yang baru ditempatinya, ia merasa kaget karena fasilitas ruangan wakil ketua dewan sementara yang ditempatinya banyak yang tidak lengkap, terutama yang paling penting rak box besi tempat penyimpanan dokumen dewan tak satupun berada di tempatnya alias kosong.

"Hal ini akan menghambat kinerja anggota dewan mengingat dokumen yang semestinya tetap berada di ruangan malah tidak ada di tempatnya. Saat saya tanya ke sekretariat dewan, katanya dalam waktu dekat akan dilengkapi fasilitas tersebut. Selain itu, ada beberapa fasitas seperti rak buku dan televisi tidak ada di tempat,” jelas politisi Gerindera.

Sementara Sudarmanto sekretaris dewan (sekwan) saat dikonfirmasi terkait salah datu ruang unsur pimpinan dewan yang fasilitasnya tidak lengkap, ia menjelaskan hal itu masih menunggu serah terima unsur pimpinan dewan nantinya, kalau terkait beberapa fasilitas yang ada di ruang dewan sudah tidak ada di ruanganya seperti televisi dan lainlain, hal itu nantinya akan ditanyakan langsung pada wakil ketua dewan yang lama yang saat itu menempatinya.! lis

Pejabat Pemkab Jadi Terdakwa Dituduh Biayai Demo Penolakan Penambangan Pasir Besi Kab Malang, Bhirawa Kasus penolakan penambangan pasir besi, yang sebelumnya dikelola Koperasi Tambang Indonesia III (KTI III), menyisahkan masalah pada warga Desa Tumpakrejo, Kecamatan Gedangan, Kabuaten Malang Kahar Lubis Mantoro. Sebab dia kini duduk sebagai terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Kepanjen, Kabupaten Malang, dengan tuduhan membiayai demo warga menolak penambangan pasir besi, di desa setempat.

Sidang perdana di PN Kepanjen, yakni pembacaan materi dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Mareindra SH dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepanjen Kabupaten Malang.

Sedangkan dalam sidang perdana itu, Ketua Majelis Hakim yakni Riyono SH, didampingi hakim anggota Ratna

Mutia R, dan Arif Karyadi.

Dalam materi dakwaannya, kata Ketua Majelis Hakim Riyono, Selasa (26/8), seusai melakukan sidang, bahwa terdakwa Kahar Lubis Mantoro, dituduh oleh pelapor Najib Salim Attamimi, sekalu Ketua KTI III, Kahar telah bertindak sebagai penyandang

dana operasional demo penolakan penambangan pasir besi yang ada di Desa Tumpakrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang.

Selain itu, lanjut dia, terdakwa juga dituduh telah membuat surat laporan palsu yang berisi keterangan bahwa penambangan pasir besi yang dilakukan oleh KTI III adalah ilegal alias tidak memiliki izin operasional. Surat yang dibuat oleh Kahar tersebut telah dikirim ke KPK, Mabes Polri, Polda Jatim, Polres Malang, DPRD Kabupaten Malang dan Bupati Malang.

“Padahal pengakuan pelapor telah memiliki kelengkapan perizinan operasional dari Unit Pelayanan Terpadu Di-

KEHILANGAN TULUNGAGUNG KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2002, Hitam, AG2709SG, a/n. Suyoto, Ds. Tugu, Sendang-T.Agung No. 1228/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2003, Hitam, AG3554RW, a/n. Marjuki, Ds. Buntaran, Rejotangan-T.Agung No. 1229/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2009, Hitam, AG4394TT, a/n. Djani, Ds. Mojoarum, Gondang-T.Agung No. 1230/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Suzuki, th. 2002, Hitam, AG5922SM, a/n. Sutoyo, Ds. Pucungkidul, Boyolangu-T.Agung No. 1231/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2011, Merah, AG2152OE, a/n. M Ansori, Kel. Bago-T.Agung No. 1232/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Suzuki, th. 2012, Abu-abu Metalik, AG6124OJ, a/n. Suparni, Ds. Ngunggahan, BandungT.Agung No. 1233/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2012, Hitam, AG4110OK, a/n. Siti Nafisah, Ds. Kromasan, Ngunut-T.Agung No. 1234/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Yamaha, th. 2011, Merah Marun, AG2654OB, a/n. Suratmi, Ds. Talunkulon, Bandung-T.Agung No. 1235/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Suzuki, th. 2011, Merah, AG6438OE, a/n. Tri Sudjardini, Ds. Mangunsari, Kedungwaru-T.Agung.

No. 1236/IMB/BI-II/2014

SITUBONDO Hilang stnk nopol P 6625 EQ, a/n Amsa, Ds Tenggir rw 02/ 01, Kec. Panji, Situbondo.

No. 1226/IMB/BI-II/2014 Hilang stnk nopol P 4903 EE, a/n Suhatija, Ds. Palangan rw 01/01, Kec. Jangkar Situbondo.

No. 1227/IMB/BI-II/2014

nas Perizinan Kabupaten Malang, dengan nomor izin: 180/ 0024/IPR/421/302/2012, yang dikeluarkan pada pada 12 September 2012 lalu. Sementara KTI III sudah mendapatkan izin Wilayah Penambangan Rakyat (WPR) dari Bupati Malang Rendra Kresna dan DPRD Kabupaten Malang, pada 20 Juli 2012,” jelas Riyono.

Dalam siding perdana ini, kata dia, dirinya telah memberikan waktu satu minggu kepada terdakwa untuk membuat tanggapan (eksepsi) atas dakwaan yang dituduhkan oleh pelapor. Sedangkan waktu yang kita berikan kepada Kahar, untuk memebrikan kesempatan membuat pernya-

taan keberatan. Dan sidang akan kita ilanjutkan pada tanggal 2 Sepetmber 2014 mendatang, dengan materi sidang meminta keterangan saksisaksi.

Sementara itu, di tempat yang sama Kahar Lubis Mantoro, mengaku tidak menggunakan tim kuasa hukum, karena dikhawatirkan kurang menguasai persoalan. “Namun, kemungkinan berikutnya kami akan menyiapkan kuasa hukum, jika diminta Majelis Hakim,” tuturnya, yang kini masih tercatat sebagai PNS dan menjabat sebagai Kepala Seksi (Kasi) Kesejahteraan Sosial dan Pemuda di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.! cyn

LSM SAR Tanam 126 Ribu Pohon Mangrove

4 Parpol Bentuk Dua Fraksi Gabungan di DPRD Jember Jember, Bhirawa Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Partai Demokrat sepakati untuk membangun fraksi sendiri di Parlemen DPRd Jember. Keduanya sepakat untuk membentuk fraksi gabungan, karena keduanya memperoleh 3 dan 2 kursi dalam Pileg 9 April kemarin. "Pembentukan fraksi gabungan ini dilandasi kesamaan visi dan misi perjuangan," ujar salah satu legislator dari Partai Hanura, H. Masrur, kemarin.

Menurut Masrur, kedua belah pihak sudah melakukan komunikasi politik dan menjajaki koalisi. Ujung-ujungnya, seluruh legislator di kedua parpol ini sepakat untuk membentuk satu fraksi gabungan, bernama yakni Fraksi Hanura-Demokrat.

Sebelumnya, Partai Hanura pernah melakukan koalisi bersama Partai Amanat Nasional (PAN), dengan membentuk fraksi bernama Fraksi Amanat Nurani Rakyat (An-Nur). Namun saat ini, PAN sudah menjalin komunikasi politik dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang memiliki tiga kursi di DPRD Kabupaten Jember. ! efi

Rabu Pon 27 AGUSTUS 2014

wed/bhirawa

Ruang dalam Kantor DPRD Tulungagung tampak sepi dari aktivitas anggota dewan baru, Selasa (26/8).

Anggota Dewan Baru Belum Beraktivitas Tulungagung, Bhirawa Dua hari pasca dilantik sebagai wakil rakyat, sebagian anggota DPRD Tulungagung masih belum beraktivitas sesuai tupoksinya sebagai anggota dewan. Bahkan di antara mereka, Selasa (26/8), tidak terlihat ngantor di Kantor DPRD Tulungagung.

Anggota DPRD Tulungagung asal PDIP, Drs Wiwik Triasmoro, mengakui sampai saat ini belum ada aktivitas kedewanan yang bisa dilakukan oleh anggota DPRD Tulungagung periode 2014-2019. Masalahnya alat kelengkapan dewan seperti fraksi belum terbentuk dan belum terbentuk Pansus (Panitia Khusus) terkait pembuatan Tata Tertib Anggota DPRD Tulungagung periode 2014-2019.

“Kemungkinan baru aktif melakukan tugas kedewanan sekitar pertengahan Bulan September. Ini catatannya sesudah dewan membuat tata tertib anggota. Apalagi pada tanggal 7-10 September baru ada rencana pembekalan bagi anggota dewan yang diselenggarakan provinsi,” ujarnya.

Menurut Wiwik, agenda kedewanan sekarang baru sebatas pemberitahuan pada partai politik (parpol) yang mempunyai wakil di DPRD untuk membentuk fraksi. “Nanti parpol-parpol memutuskan apakah memutuskan untuk membentuk fraksi sendiri atau bergabung. Syaratnya kalau di Tulungagung karena jumlah komisinya ada empat maka untuk menjadi satu fraksi minimal beranggotakan empat anggota dewan,” paparnya.

Seperti diketahui, komposisi anggota DPRD Tulungagung periode 2014-2019 terdiri dari anggota yang berasal dari PDIP sebanyak 12 orang, Partai Gerindra (7 orang), PKB (6 orang), Partai Hanura (6 orang), Partai Golkar (5 orang), PAN (5 orang), Partai Demokrat (4 orang), PKS (dua orang) dan PPP, PBB, Partai Nasdem, masing-masing satu orang.

Kabar yang beredar menyebutkan PKS, PPP, PBB dan Partai Nasdem bakal bergabung dalam satu fraksi. Jika ini yang terjadi maka di DPRD Tulungagung berpeluang ada delapan fraksi dalam masa keanggotaan periode 2014-2019. Atau bertambah satu fraksi dari periode sebelumnya.

Sedang soal pimpinan DPRD Tulungagung, Wiwik menyebut jika tidak ada perubahan maka komposinya bakal tetap sama seperti periode sebelumnya yakni yang menduduki jabatan ketua adalah dari partai politik yang mempunyai jumlah anggota terbanyak di dewan. “Dalam UU MD3 itu kan yang untuk jabatan ketua dipilih hanya berlaku di DPR RI. Yang di DPRD tidak. Tetap jumlah yang terbanyak,” tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris DPRD (Sekwan) Tulungagung, Drs Budi Fatahillah Mansyur MSi terkait masih minimnya anggota dewan baru yang ngantor mengatakan sudah mengimbau agar mereka masuk kantor. “Setelah dilantik sudah menjadi kewajiban bagi anggota dewan untuk ngantor,” katanya.! wed

Situbondo, Bhirawa Guna ikut melestarikan keberadaan lingkungan dan biota laut di pesisir utara Kabupaten Situbondo, LSM SAR (lembaga swadaya masyarakat Simponi Akar Rumput) Situbondo menggelar sarasehan, pagi kemarin. LSM yang dikomandani oleh Heru Hartanto itu mengundang sejumlah elemen kaum perempuan, di antaranya TP PKK, aktivis lingkungan dan beberapa organisasi wanita lain. Acara sarasehan dibuka langsung oleh Bupati Situbondo H Bupati Dadang Wigiarto SH, sekitar pukul 09.00 wib.

Guna menyemarakkan acara sarasehan, panitia mengambil tema ‘pemanfaatan mangrove dengan merehabilitasi hutan mangrove sebagai bagian dari upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat pesisir dan menanggulangi kerusakan lingkungan serta menjaga keselamatan bersama. “Acara ini digelar oleh LSM SAR dengan pendiri Drs Wiyono, yang kebetulan seorang PNS Pemkab Situbondo,” ujar Heru.

Menurut Wiyono, kiprah kerja LSM SAR hingga saat ini sudah berjalan baik, baik dengan Pemkab Situbondo maupun lembaga lain. LSM SAR ini didirikan tahun 2010 sebagai cikal bakal kepedulian kepada kelestarian lingkungan dan biota laut yang ada di Situbondo.

“Mulai awal didirikan hingga tahun ini kami (LSM SAR) sudah berhasil melakukan penanaman sebanyak 126 ribu pohon mangrove, disepanjang pantai utara Situbondo. Termasuk diantaranya kami juga melakukan perawatan dan pembibitan pohon mangrove,” tegas pria yang kini

menjabat sebagai Sekretaris BPMP Kabupaten Situbondo itu.

Di sisi lain, Bupati Situbondo H Dadang Wigiarto SH, menandaskan, Pemkab Situbondo sangat menghargai dan memberikn dukungan penuh atas kiprah LSM SAR yang punya kepedulian terhadap lingkungan, yang mana Situbondo punya potensi sepanjang 150 km.

“Bantuan LSM Regional ini menjadi motivasi tersendiri karena yang dilakukan sudah tepat, karena punya kemandirian dengan program yang melibatkan masyarakat dilingkungan tanaman mangrove, seluas 5 ha,” tegas Bupati Dadang.

Kata Bupati Dadang, dengan melibatkan masyarakat untuk ikut bekerja akan ini membentuk kesamaan, karena menanam nanti akan menjadi budaya yang kuat di Situbondo. Tentu peran dari LSM SAR ini, kata dia, memiliki peran sendiri karena melibatkan masyarakat dengan pemberdayaan perempuan.

“Harapannya kepada masyarakat agar ikut memelihara ini sehingga menjadi hasil karyar meski memerlukan pemeliharaan yang lama. Tanaman mangrove, merupakan pohon penyeimbang dan penahan erosi dan saat ini telah berkembang daun mangrove sebagai sebagai bahan pembatik pewarna,” tegas Bupati Dadang.

Kalau ini diberdayakan bersama masyarakat, ujar Bupati Dadang, misalnya dengan memberikan pelatihan daun mangrove bisa menjadi pewarna, amak akan tercipta keseimbangan dan ada kelangsunganh hidup lingkungan bagi masyarakat Situbondo.! awi

sawawi/bhirawa

Bupati Situbondo H Dadang Wigiarto SH bersama dua narasumber sarasehan mangrove di lantai II ruang Baluran, pagi kemarin.

45 Anggota DPRD Trenggalek Periode 2014-2019 Dilantik Seluruh anggota DPRD Trenggalek periode 2014-2019 secara resmi kemarin, Selasa (26/08) dilantik. Pelantikan digelar di Pendopo Kabupaten Trenggalek mulai pukul 09.00 hingga selesai langsung oleh Bupati Trenggalek Dr Ir Mulyadi Wr MMT mewakili Gubernur Jawa Timur H Soekarwo. Sementara itu, naskah pidato Pakde Karwo dibacakan Sekretaris DPRD Trenggalek H Abu Masyur MM.

45 anggota DPRD Trenggalek periode 2014-2019 dilantik di pendopo kemarin.

Dalam kesempatan tersebut acara dibuka langsung ketua DPRD Trenggalek Drs Hari Langgeng Wiyono. Usia pembukaan rangkaian acara pelantikan anggota DPRD Trenggalek periode 2014-2019 terpilih dilanjutkan dengan pengucapan sumpah janji.

Seluruh anggota DPRD Trenggalek terpilih wajib mengucapkan sumpah janji sesuai

agama dan keyakinan masingmasing dengan disaksikan pemuka agama. Usai acara inti tersebut, rangkaian acara pelantikan dilanjutkan dengan serah terima jabatan ketua DPRD Trenggalek sementara kepada H Samsul Anam SE MM Mhum.

Dalam pidatonya, Gubernur Jawa Timur H Soekarwo yang dibacakan Sekretaris DPRD Trenggalek H Drs Abu Mansyur

MM menyampaikan, kepada seluruh anggota DPRD Trenggalek yang akan menjabat selama lima tahun kedepan wajib memegang teguh amanat rakyat yang dibebankan kepada mereka.

Bupati Mulyadi dalam kesempatan tersebut juga menyampaian pidatonya dalam rangkaian acara pelantikan anggota DPRD Trenggalek periode 2014-2019 terpilih. Mulyadi meminta kepada seluruh anggota dewan yang terhormat untuk mengutamakan kepentingan masyarakat Kabupaten Trenggalek secara umum daripada kepentingan pribadi maupun golongan.

Sementara itu, dari sejumlah anggota DPRD Trenggalek terpi-

lih mengaku siap mengemban amanat rakyat yang dibebankan kepada mereka. Mereka berjanji akan betul-betul mengakomodasi keinginan rakyat Kabupaten Trenggalek secara umum. Lebih dari itu, anggota DPRD Trenggalek yang terhormat juga berjanji akan melanjutkan program pembangunan Kabupaten Trenggalek untuk kemakmuran dan kesejahteraan bersama.

Sementara itu, untuk keanggotaan DPRD Trenggalek periode 2014-2019 kali ini sebagian besar didominasi muka baru. Dari 45 anggota DPRD Trenggalek yang dilantik, untuk wajah lama hanya sebanyak 17 orang. Sedangkan sosok baru berjumlah 28 orang.! adi,adv

JAWA TIMUR

Rabu Pon 27 AGUSTUS 2014

KILAS JATIM

Mobil Dinas DPRD Segera Ditarik Sekwan Probolinggo, Bhirawa Menjelang pelantikan anggota DPRD Kabupaten Probolnggo periode 20142019 yang akan kdilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2014 mendatang, mobil dinas (Mobdin) yang digunakan oleh anggota dewan pada periode sebelumnya segera ditarik. Batas akhirnya adalah 30 Agustus pukul 12.00 WIB, bila belum kembali maka akan diambil ke rumah Dewan yang memegangnya.

Menurut Supriadi, Selasa (25/8), selaku Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Kabupaten Probolinggo sudah menghimbau kepada seluruh anggota Dewan yang sudah lengser untuk mengembalikan mobdin tersebut dalam jangka waktu maksimal yang sudah ditentukan, sebab pihaknya sudah meluncurkan surat tentang penarikan mobdin tersebut, sehingga tidak perlu ada lagi surat peringatan kedua.

“Pemberi tahuan sudah kami lakukan melalui fraksi maupun komisi untuk mengembalikannya pada waktu yang sudah di tentukan. Mobil-mobil aset Daerah yang dipinjam pakai anggota dewan itu nantinya dipersiapkan untuk dipinjampakai anggota dewan yang baru,” kata Supriadi.

Karena itu kami minta para anggota dewan segera mengembalikan mobil pinjaman tersebut sebelum masa jabatannya habis. Menurutnya, mobil dinas tersebut memerlukan perawatan dan servis sehingga siap dipakai dengan kondisi baik saat anggota dewan yang baru memerlukannya. “Kalau melampaui masa waktu mobil dinas itu masih juga belum dikembalikan maka kami akan mengutus staf Sekretariat dan Satpol PP untuk menjemput mobdin yang masih belum dikembalikan,” tegasnya.

Mobil dinas yang dipakai oleh dewan sebanyak 18 unit lingkungan Setwan yang dipinjam pakai anggota DPRD Kabupaten Probolinggo, sementara untuk penarikan mobdin itu lanjutnya, sudah dilayangkan surat edaran oleh ketua DPRD Ahmad Badawi beberapa waktu lalu.

“Paihak ketua dan wakil ketua DPRD sudah sepakat untuk mengembalikan mobdin itu sebelum memasuki bulan September. Mereka mengupayakan agar para anggota dewan lainnya juga tepat waktu untuk mengembalikan mobil dinas tersebut,” jelas Supriadi.Q wap

Polisi Terlibat Eksploitasi Ilegal Tuban, Bhirawa Salah satu anggota kepolisian resort (Polres) Tuban dari unit kesatuan Reserse, diindikasikan terlibat dan ikut menfasilatasi rencana eksploitasi salah satu sumur minyak dari dua sumur yang berada di Desa Dagangan Kecamatan Parengan Tuban, selain ada oknum warga lain dari Kecamatan Senori yang memiliki modal untuk melakukan eksploitasi sumur secara ilegal.

Hal ini disampikan oleh Camat Parengan, Didik Purwanto setelah melakukan croscek ke dua titik sumur bor di wilayah kewenanganya yang sebelumnya mendapatkan laporan dari warga desa Dagangan. “Untuk oknum ini sudah berencana membuat akses jalan dengan memasang patok menuju lokasi sumur bor yang semula sumur bor ini direncanakan untuk pengairan sawahnya,” kata Didik Purwanto saat dikonfirmasi Bhirawa (26/ 8).

Mantan Komandan Banser GP Ansor Cabang Tuban ini juga mengaku akan kordinasi dengan pihak dinas pertambangan dan energi serta akan melaporkan hal ini pada Bu-

pati Tuban H. Fathul Huda.

“Kita segera akan melakuan kordinasi dengan dinas terkait dan melaporkan pada Bupati, yang sebelumnya sudah kita lakukan pengumpulan data dan koordinasi dengan masyarakat serta aparat desa setempat,” terang Didik.

Trekait dengan hal tersebut, Kapolres Tuban AKBP Ucu Kuspriyadi saat dikonfirmasi terkait dengan indikasi keterlibatan anggoatanya mengaku akan melakukan croscek akan kebenaran hal tersebut. “Terimaksih infonya, akan kita croscek, kalau benar akan kita tegur, karena untuk melakukan hal tersebut bukan kewenangannya serta banyak proses tahapanya,” kata Kapolres

Tuban.

Sebelumnya, warga Desa Dagangan melakukan penolakan dari upaya penambangan sumur minyak secara ilegal di salah satu lahan desa setempat. Sejumlah perlengkapan pengeboran sudah ada di lokasi. Baik itu diesel, atau pun rangkaian besi yang diduga akan dipasang untuk tiang berbentuk segitiga.

Peralatan yang lazim dijumpai pada penambangan minyak secara sederhana, pada sejumlah sumur-sumur tua yang ada di Kabupaten Tuban, Bojonegoro, ataupun Kabupaten Blora. Rencana penambangan atau eksploitasi tersebut kalau bukan sumur tua, akan tetapi memang bermaksud membuka sumber minyak yang baru.

Penambangan ini dilakukan oleh sekelompok orang yang mereka menduga berasal dari luar wulayah desa setempat.

“Itu bukan sumur tua, tetapi memang penambang ilegal itu mau mengebor sumur baru,” kata pemuda yang saat ini masih proses merampungkan

pendidikan Pasca Sarjananya di salah satu kampus Surabaya.

Penolakan warga Desa Dagangan akan keselamatan warga akibat pekerjaan tersebut. Mereka juga mengkhawatirkan apabila penambangan ilegal diteruskan akan merusak lingkungan, karena sekitar pengeboran tersebut juga ada lahan pertanian milik warga.

“Itu juga merupakan tindakan pelanggaran hukum menurut UU no 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas), kita sudah melaporkan hal ini ke pihak-pihak terkait untuk ditindak lanjuti,” lanjut Wahab.

Untuk diketahui, keberadaan lokasi yang menjadi sasaran penambangan liar di Desa Dagangan, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, tidak hanya satu titik, akan tetepi ada ada di dua sumur. Titik pertama, ada di Dusun Petak, Desa Dagangan. Dan titik kedua, ada di Dusun Pokde, masih di desa yang sama tetapi berbatasan langsung dengan Desa Tanggulangin, Kecamatan

Montong, Kabupaten Tuban.

Pada awal penemuan lokasi yang biasa disebut plantungan tersebut bermula ketika warga berusaha melakukan pengeboran air untuk irigasi pertanian. Ketika melakukan pengeboran inilah tercium bau lantung, atau serupa minyak mentah.

Kabar inipun terus meluas, sehingga memancing beberapa orang yang memang biasa mengambil minyak mentah untuk kesana. Sebelumnya, mereka memang sudah menghadap Kepala Desa (Kades) setempat. Tetapi Kades setempat tidak berani mengambil keputusan sehingga beberapa warga melaporkan kejadian ini ke kecamatan.

Kepala Seksi (Kasi) Minyak dan Gas Bumi (Migas) di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tuban Bambang Triyoso saat dikonfirmasi, membenarkan kalau pihaknya sudah memeriksa kondisi lapangan. “Kita sudah ke lapangan bersama Muspika Parengan,” kata Bambang singkat.Q hud

Akper Pemkab Lamongan Akan Jadi BLUD

Didemo, Jalur Satu Arah Batal Malang, Bhirawa Kebijakan Wali Kota Malang H.Muhammad Anton, menerapkan jalur satu arah (one way), batal dilakukan setelah di demo oleh sopir angkutan kota Selasa (26/8) kemarin. Menurut Muhammad Anton, pihaknya tidak akan memaksakan satu jalur, karena mempertimbangkan banyak aspek, termasuk kepentingan para sopir angkutan kota. Karena itu kebijakan satu jalur dibatalkan.

Wali Kota yang kerap disapa Abah Anton, ini menyatakan, rencana penerapan jalur satu arah pada Jalan Semeru dan Jalan Kawi yang kini memasuki fase uji coba, harus ditunda dulu.

Dan diambil alternatif lain. "Saya merasakan apa yang dirasakan oleh para sopir, makanya saya mempertimbangkan untuk membatlkan itu, semua demi kepentingan masyarakat kota Malang, kita ini dipercaya oleh masyarakat untuk membuat kebijakan terbaik, demi kepentingan wong cilik," ujar Abah Anton.

Para sopir, angkutan kota yang terdiri dari, delapan trayek angkot yang melakukan pemblokiran jalan dan aksi unjuk rasa di Jalan Kawi, ini yang menjadi pertimbangan pihak pemkot Malang, untuk membatalkan kebijakan tersebut.

"Kita menerima masukan dari mereka, dan melakukan diskusi, kesimpulan kita diskusi, sebaiknya jalur satu arah dikembalikan seperti semula tapi ada rekayasa lalu lintas," ujar Abah Anton.

Menurut Abah Pemkot Malang memilih solusi lain, karena tujuannya mencari solusi terbaik mengurai kemacetan. Kalau satu arah tidak bisa dilakukan masih ada cara lain. Yang jelas Pemkot Malang tidak akan berhenti mencari solusi untuk masyarakat.Q mut

7

ristika/bhirawa

Warga mulai menimbun BBM dengan memborong menggunakan jirigen di semua SPBU di Kabupaten Nganjuk.

Spekulan Mulai Timbun Solar dan Premium Nganjuk,Bhirawa Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) mulai menjalar ke Kabupaten Nganjuk. Sejak dua hari terakhir sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dipadati antrian panjang warga yang ingin mendapatkan BBM. Ironisnya, para pembeli yang menggunakan jirigen untuk ditimbun, mendominasi antrian panjang di semua SPBU. Seluruh SPBU di wilayah Nganjuk hingga hari ini kehabisan stok BBM jenis solar sejak pagi. Sehingga deretan mobil dan motor tampak mengular salah satunya di SPBU yang berada di jalan raya Nganjuk-Kediri di Desa Candirejo, Kecamatan Loceret. Sejak pagi semua jenis kendaraan mulai mobil pribadi, bus hingga truk besar sudah antri hingga keluar dari areal SPBU. Sekitar pukul 09.00, stok solar di SPBU Candirejo ludes, sehingga, para calon pembeli yang belum terlayani terpaksa pulang dengan tangan hampa. Di waktu yang hampir bersamaan, kondisi serupa juga dialami beberapa SPBU lainnya, antara lain SPBU Desa Pacekulon, Kecamatan Pace dan SPBU Gatot Subroto, di depan Terminal Anjuk Ladang Nganjuk. “Memang stoknya dari Pertamina dikurangi,” kata Suwarto (45),

Urus Perizinan Sangat Mudah Pasuruan, Bhirawa Pemkot Pasuruan akan mempermudah segala proses pelayanan perizinan dan penanaman modal yang masuk di Kota Pasuruan. Jaminan percepatan itu akan segera selesai apabila mereka (para investor) dokumennya lengkap.

“Kami menjamin, siapapun yang ingin menanamkan modalnya di Kota Pasuruan akan beri kemudahan semuanya. Baik skala kecil ataupun yang besar. Jaminan itu tentunya harus mempunyai dokumen yang lengkap,” ujar H Hasani, Wali Kota Pasuruan, Selasa (26/8).

Atas kemudahan tersebut Pemkot Pasuruan terpilih menjadi lima besar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) terbaik nasional dan menjadi wakil dari Jawa Timur. Kota satri ini berhasil mengalahkan sekitar 560 kota dan kabupaten lainnya se-Indonesia.

“Kemudahan proses pelayanan perizinan dan penanaman modal membuat Pemkot Pasuruan meraih 5 besar PTSP terbaik nasional dan menjadi wakil di Jatim,” kata A Djoko Srijono, Kepala Badan Penanaman Modan dan Pelayanan Perizian Terbadu (BPMP2T) Kota Pasuruan.

Menurutnya, nominasi nasional tersebut berdasarkan nilai plus karena Kota Pasuruan mengantongi sertifikat ISO 9001:2008. Sedangkan untuk daerah lainnya belum mendapatkan predikat ISO. “Dengan nominasi ini, kami berharap akan menambah kepercayaan calon investor di Kota Pasuruan. Sehingga penanaman modal semakin meningkat,” kata A Djoko Srijono.

Ia menjelaskan, hasil pengumuman tiga besar terbaik nasional akan diumumkan sekitar sebulan lagi. “Kami bersyukur sudah masuk lima besar. Dan apabila masuk tiga besar, kami sangat bersyukur. Semuanya itu demi pembangunan di Kota Pasuruan,” paparnya.Q hil

salah satu karyawan SPBU Candirejo.

Menurut Suwarto, pengurangan paling banyak terjadi pada BBM jenis solar. Jika sebelumnya SPBU mendapat pasokan sekitar 16 ribu liter/ hari, maka sejak kemarin mereka hanya dijatah setengahnya atau 8 ribu liter saja.

Karena itulah, persediaan solar cepat habis karena diborong pembeli yang mengantre. “Hari Senin kemarin SPBU sempat tutup selama hampir tujuh jam, baru membuka lagi sekitar pukul 15.00, setelah mendapat pasokan solar dari Pertamina,” ungkap Suwarto.

Dari pengamatan Bhirawa di seluruh SPBU di Nganjuk, ratusan warga membawa jerigen yang siap memborong BBM jenis solar dan premium. Mereka sengaja mendapatkan BBM dengan cara berpindah-pindah SPBU untuk ditimbun. Namun Polisi yang berjaga di SPBU sepertinya membiarkan aksi borong BBM dengan menggunakan jirigen.

Suwarto sendiri mengaku tidak menyangka akan terjadi antrean sebanyak itu. Khusus untuk pembeli menggunakan jeriken, dia menyebut pihak SPBU membatasi pembelian maksimal Rp 100 ribu per orang. “Mungkin warga panik karena melihat tayangan televisi soal kelangkaan BBM yang terjadi dimana-mana ,” kata Warto. Q ris

Lamongan, Bhirawa Akademi Keperawatan (Akper) Pemkab Lamongan nantinya akan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana RSUD dr Soegiri Lamongan.

Hal tersebut diungkapkan Asisten Tata Praja A. Farikh saat menerima rombongan kunjungan kerja (kungker) dari Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Selasa (26/8) di Ruang Sasana Nayaka Pemkab Lamongan.

Disebutkan oleh A. Farikh, dengan melakukan reorganisasi Akper Pemkab Lamongan menjadi BLUD, Akper nantinya akan bisa melakukan pengelolaan secara otonom. “Saat ini Akper Pemkab Lamongan sedang dalam proses menjadi BLUD, “ ujar dia.

Dengan menjadi BLUD, lanjut dia, Akper Pemkab Lamongan bisa memiliki keleluasaan untuk menjadi lembaga yang lebih mandiri.

Selain itu, dengan menjadi BLUD, Akper Pemkab Lamongan diperbolehkan menjalin kerjasama dengan rumah sakit dan dunia usaha di luar negeri sehingga mahasiswanya bisa memperoleh akses ke pasar tenaga kerja global. “Sebelum menjadi BLUD, Akper Pemkab Lamongan jika ingin men-

jalin kerjasama dengan lembaga luar negeri harus melalui kesepakatan dengan pemerintah pusat, “ terang dia.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Langkat Abdul Khair menyebutkan dia melakukan kungker ke Lamongan bersama 16 orang anggota pansus pembahasan tentang struktur organisasi DPRD, jajaran Direksi Akper dan Bagian Organisasi dan tata laksana Pemkab Langkat.

“Berdasarkan informasi penilaian pemerintah pusat terhadap Pemkab Lamongan cukup bagus. Karena itu kami melakukan kunjungan untuk belajar kiat yang dipakai, yang mungkin bisa bermanfaat. Juga terkait tim yang ada di Lamongan untuk melakukan kajian organisasi,“ ujar Abdul Khair.

Terkait tim yang mengkaji organisasi pemerintah daerah, Kabag Organisasi Setdakab Lamongan Gunadi menyampaikan Lamongan sudah memiliki Tim Otonomi Daerah yang dipimpin Sekkab. Tim inilah menurut Gunadi, yang pertama kali mengkaji apakah SKPD layak didirikan, atau dibubarkan, atau digabung.Q yit

suprayitno/bhirawa

Asisten Tata Praja A. Farikh saat menerima rombongan kunjungan kerja (kungker) dari Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

OLAHRAGA

8 LINTASAN

Wali Kota Samarinda Cek Kesiapan Venue Porprov Samarinda, Bhirawa Wali Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Syaharie Jaang, mengecek kesiapan venue penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur yang akan diselenggarakan di daerah itu pada awal November 2014.

Bersama sejumlah instansi terkait, Syaharie Jaang pada Senin terlebih dahulu meninjau kesiapan lapangan basket di SMU 10 Melati Samarinda Seberang kemudian melanjutkan ke Sirkuit Kalan yang akan digunakan veneu Balap.

Di tempat ini, Wali Kota Samarinda menemukan beberapa kekurangan seperti, adanya jalur trek yang mengalami penurunan sehingga membahayakan atlet balap, selain itu jalur evakuasi yang terendam air sehingga perlu dikuras serta belum adanya air bersih.

Bersama rombongan, Syaharie Jaang kemudian menuju venue biliar dan juga masih menemukan beberapa kekurangan diantaranya, perlunya pembenahan dan penataan meja karena akan ada dua buah meja tambahan sehingga ruang yang ada harus ditata agar mencukupi.

Usai mengunjungi venue biliar, wali kota beserta rombongan selanjutnya meninjau beberapa gedung olahraga di kawasan polder Air Hitam seperti gedung silat, dojang taekwodo dan gedung anggar dan juga masih menemukan kekurangan yang masih harus dibenahi, termasuk belum adanya listrik dan air.Q ant

Rabu Pon 27 AGUSTUS 2014

PJSI Jatim Bidik Emas PON Remaja Surabaya, Bhirawa Beban berat harus disanggah oleh pengurus baru Pengprov Persatuan Judo Seluruh Indonesia periode 2014-2018. Saat ini mereka harus menyiapkan atlet terbaik untuk turun di dua even penting, yakni Pekan Olahraga Nasional (PON) Remaja I Jatim dan Kejurnas yang sama-sama digelar pada Bulan Desember.

Ketua Umum PJSI Jatim yang baru terpilih secara aklamasi pada Musprov Bulan Juni di Surabaya, Kombes Pol Drs Yoyok Subagyono, SH, MSi mengaku sudah menyiapkan atlet terutama untuk persiapan PON Remaja yang digela Bulan Desember, bahkan ia optimis pejudo Jatim bisa merebut medali emas di multieven khusus remaja yang baru pertama kali digelar itu.

"Persaingan memang sangat ketat, tapi Kami harus optimis

bisa merebut emas di PON Remaja," katanya saat ditemui di Mapolda Jatim, Selasa (26/8).

Untuk merealisasikan target tersebut, pengurus menggelar menggelar seleksi daerah (selekda) pada awal Agustus lalu dan berhasil merekrut 15 atlet yang berhasil meraih juara dengan rincian tujuh putra dan delapan putri.

Kemudian 15 atlet itu akan menjalani Pemusatan Latihan Daerah (Puslatda) pada

wawan triyanto/bhiawa

Ketua Umum PJSI Jatim Kombes Pol Drs Yoyok Subagyono, SH, MSi Bulan September. Dari jumlah tersebut akan diciutkan menjada enam atlet, tiga putra dan

tiga putri. "Kami akan kembali menggelar seleksi untuk 15 atlet itu pada Bulan Nopember, nantinya hanya ada enam atlet yang akan kita turunkan di PON Remaja," kata Yoyok yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Teknologi dan Informasi Polda Jatim.

Pada PON Remaja, Judo akan mempertandingakan enam kelas, untuk putra kelas -55kg, -66kg dan 81kg. Sedangkan putri, -44kg, -52kg dan 63kg. Rencanannya Judo akan pertandingkan pada 6-12 Desember.

Lebih lanjut Yoyok menjelaskan, sebenarnya pada tanggal 31 Agustus PB PJSI menggelar Pra PON Remaja di Ciloto Bogor untuk merebut tiket bertanding di PON Remaja. Namun Jatim memilih tidak mengirimkan atlet kare-

Persik Yakin Curi Poin Lawan Arema

Jambi Siapkan Empat Perenang untuk PON Remaja Jambi, Bhirawa Pengurus provinsi Persatuan Renang Seluruh Indonesia (Pengprov PRSI) Jambi mempersiapkan empat perenang mudanya untuk menghadapi PON Remaja pada Desember mendatang di Jawa Timur.

Pelatih renang Jambi, Syaiful Hendri, di Jambi, Selasa, mengatakan menjelang PON Remaja mendatang, pihaknya akan menyiapkan empat atlet renang yang sesuai dengan permintaan dari KONI Provinsi Jambi yang memerikan jumlah empat atlet untuk mengikuti PON tersebut.

Diperkirakan sebanyak 4 atlet renang remaja yang akan dikirimkan tersebut adalah atlet yang memiliki tahun kelahiran 1998 dan mereka diambil melalui pantauan dan seleksi atlet beberapa waktu lalu.

Pada PON remaja nanti keempat atlet tersebut masih akan diseleksi sesuai dengan kebutuhan dari ketentuan yang dikeluarkan oleh PB PRSI maupun KONI, jadi belum tentu keempat atlet tersebut dikirimkan ke PON Remaja nanti.

Para atlet yang akan mewakili Provinsi Jambi akan terlebih dahulu mengikuti tes akhir yang akan dilakukan pengurus PRSI Jambi sendiri. Untuk atlet yang mewakili provinsi nantinya tersebut ada dua kategori lolos ke POn Remaja yakni enter bay name atau atlet yang berada diperingkat delapan besar nasional dan enter bay namber atau atlet yang lolos limit atau catatan waktu yang ditetapkan PB.Q ant

Kejuaraan Asia Libatkan Panitia Asing Makassar,Bhirawa Penyelenggaraan Kejuaraan Ski Air “Makassar Asian Cup” di Danau Tanjung Bunga Makassar, 5-7 September 2014 akan melibatkan panitia asing.

Sekretaris Umum PSAWI Sulsel sekaligus panitia lokal Ismail Sellery, di Makassar, Selasa, mengatakan panitia asing yang berasal dari Inggris dan Malaysia itu direncanakan tiba bersamaan dengan rombongan panitia dari Jakarta, 28 Agustus 2014.

“Panitia dari Jakarta termasuk asal luar negeri direncanakan tiba di Makassar 28 Agustus. Seluruh panitia ini selanjutnya akan fokus mempersiapkan sarana dan prasaran lomba untuk mendukung penyelenggaraan kejuaraan,” katanya.

Pihaknya memang berharap agar panitia dari luar bisa segera datang untuk menyiapkan arena lintasan.

Apalagi seluruh peralatan yang akan digunakan pada ajang itu memang sudah berada di Makassar.

“Jadi setelah panitia datang semua, kita sudah bisa memasang seluruh peralatan dan menyiapkan lintasannya. Kami juga berharap dukungans eluru pihak agar pelaksanaan kejuaraan Asia ini bisa berjalan lancar,” jelasnya.

Selain panitia asing, kejuaraan Asia yang dirangkaikan denan pelaksanaan Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Piala Andi Mattalatta ini juga akan dipimpin wasit asing.

Wasit asing yang bertugas, menurut dia, memang dikirim langsung dari organisasi ski air dan wakeboard Asia. Pihaknya juga mengakui belum mengetahui berapa jumlah wasit yang akan memimpin pertandingan dua kejuaraan tersebut.Q ant

na sebagai tuan rumah sudah pasti mendapat jatah. "Kami hanya akan mengirim tim pemantau untuk mengukur kemampuan lawan," katanya.

Saat disinggung mengenai program PJSI Jatim kedepan, mantan Kapolsek Gubeng ini mengatakan, pihak pengurus akan membuat program khusus bagi pengcab/pengkot dengan tujuan mendongkrak prestasi atlet di daerah. Karena harus diakui kekuatan judo Jatim masih didominasi atlet Surabaya.

"Nanti kami akan memberikan program khusus seperti membuat kejuaraan bagi daerah, mereka yang juara nantinya akan bertanding dengan atlet Surabaya," kata mantan juara nasional di olahraga judo maupun gulat itu. Q wwn

Timnas Indonesia B target menembus babak final kejuaraan sofbol tingkat ASEAN di Makassar.

Timnas Targetkan Masuk Final Kejuaraan ASEAN Makassar, Bhirawa Timnas Indonesia B menargetkan menembus babak final kejuaraan sofbol tingkat ASEAN “Softball South East Asia Mens Cup Championship” di Makassar, 4-6 September 2014.

Asisten Manajer Timnas Indonesia, Guntur, di Makassar, Selasa, menyatakan optimis bisa mencapai target dengan persiapan dan kualitas atlet yang maksimal. Pihaknya juga berharap status sebagai tuan rumah akan membuat atletnya semakin termotivasi.

“Skuad Timnas Indonesia B saat ini terus mematangkan persiapan di Makassar sejak pertengahan Agustus 2014. Tim pelatih juga terus berupaya meningkatkan kekompakan seluruh atlet agar lebih siap saat pertandingan nanti,” jelasnya.

Sekretaris Umum Perbasasi Sulsel itu menjelaskan, demi meningkatkan kemampuan dan kekompakan atlet

tim pelatih melakukan latihan dua kali sehari yakni pagi dan sore.

Pihaknya juga beberapa kali menggelar latihan malam untuk adaptasi.

Menghadapi kejuaraan ASEAN 2014, tim Indonesia B akan diperkuat sebanyak 16 atlet, 11 di antaranya merupakan atlet Sulsel. Atlet lainnya berasal dari sejumlah daerah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, hingga Jawa Timur.

“Dukungan masyarakat terhadap seluruh atlet tentu akan membuat motivasi atlet semakin meningkat.

Untuk melaju ke babak final memang bukan perkara mudah namun kita memiliki peluang besar karena dukungan sejumlah faktor,” katanya.

Kejuaraan Sofbol ASEAN 2014 ini akan diikuti lima negara yakni Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand serta Indonesia yang bertindak selaku tuan rumah.

Dari lima negara yang ambil bagian, dua negara rencananya akan menurunkan dua tim terbaiknya yakni Brunei dan Indonesia.

“Kejuaraan ASEAN ini akan diikuti tujuh tim dari lima negara peserta.

Kejuaraan ini kita harapkan menjadi hiburan bagi masyarakat Makassar dan Sulsel,” ujarnya.

Ketua Bidang Pembinaan Prestasi KONI Sulsel Nukhrawi Nawir, berharap pelaksanaan kejuaraan ASEAN di Makassar serta keterlibatan sejumlah atlet Sulsel memperkuat timnas akan memberkan pengaruh positif bagi peningkatan potensi atlet.

Pihaknya juga meminta seluruh atlet untuk terus fokus meningkatkan kemampuan karena akan kembali menjadi andalan Sulsel di Pra PON 2015. Kegagalan tim Sulsel merebt tiket PON 2012 juga harus menjadi perhatian serius bagi Pengprov Perbasasi Sulsel.Q ant

Sulsel Rebut Emas Kejurnas Anggar Kaltim

Kontingen Sulsel sukses rebut medali emas di Kejurnas anggar.

Makassar, Bhirawa Kontingen Sulawesi Selatan sukses merebut medali emas pada Kejuaraan Nasional (Ke-

jurnas) anggar di Gedung Anggar Samarinda, Kaltim, 20-28 Agustus 2014.

Pelatih Anggar Sulsel Ira Sir

Idar, saat dihubungi dari Makassar, Selasa, mengatakan perolehan emas Sulsel dipersembahkan Muhammad Haerullah di kelas degen putra senior. Haerullah sukses menjadi yang terbaik setelah mengalahkan peanggar asal Jawa Tengah dibabak final.

“Haerullah kembali mampu membuktikan kualitasnya dengan merebut emas dikategori senior. Kami tentu bersyukur dengan hasil ini. Mudah-mudahan keberhasilan ini berimbas pada atlet lain yang masih akan tampil kemudian,” jelasnya.

Selain perolehan emas, tim anggar Sulsel juga sukses merebut satu medali perunggu melalui Almaidah untuk kategori junior.

Sementara untuk kategori prakadet dan kadet yang dipertandingkan lebih awal, dirinya mengaku gagal meraih medali.

Delapan atlet Sulsel yang diturunkan terlihat masih kesulitan

mengeluarkan kemampuan terbaiknya.

Muhammad Haerullah, juga mengaku bersyukur bisa mempersembahkan yang terbaik bagi Sulsel. Dirinya juga bertekad untuk terus menjaga penampilannya agar kembali mampu meraih hasil maksimal bagi Sulsel diajang selanjutnya.

“Saya ucapkan terima kasih atas dukungan masyarakat Sulsel selama ini. Mudah-mudahan pada ajang berikut termasuk PON bisa kembali berprestasi,” ujarnya.

Menghadapi Kejurnas 2014, Pengurus Provinsi Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (IKASI) Sulsel menurunkan sebanyak 20 atlet. Seluruh atlet tampil pada sejumlah kategori yakni prakadet, kadet, junior serta senior. Pada kelas senior akan diperkuat sejumlah atlet mantan timnas SEA Games seperti Muhammad Haerullah, Isnawati Sir Idar serta Aryanto.Q ant

Kediri, Bhirawa Persik Kediri, Jawa Timur, merasa yakin bisa mencuri poin dan akan memanfaatkan beberapa peluang saat melawan Arema Cronus dalam laga lanjutan Liga Super Indonesia (LSI) di Stadion Gajayana, Malang, Rabu (27/8).

Manajer Persik Kediri Anang Kurniawan, Selasa mengatakan, tim pelatih sudah menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi Arema Cronus.

Ia mengatakan, timnya memanfaatkan peluang, dengan tidak bermainnya sejumlah pemain, salah satunya Gonzales yang harus absen karena kartu merah dalam laga Arema Cronus melawan Sriwijaya FC. “Setiap pemain ada ‘skill’ masingmasing. Dengan tidak bermainnya Gonzales, ini juga menjadi peluang buat Persik, kami mempunyai harapan untuk menaklukkan Arema,” katanya.

Ia mengatakan, para pemain Persik tidak patah semangat, walaupun dalam pertandingan sebelumnya, Persik harus takluk melawan Persib Bandung, dengan skor, 3-0. Tim pelatih sudah melakukan evaluasi, poin-poin yang harus diperbaiki oleh para pemain.

Ia juga menyebut, para pemain juga harus secepatnya memulihkan stamina, setelah sebelumnya bertanding melawan Persib Bandung di Bandung. Mereka menggunakan jalur darat dari Bandung, dan pulangnya langsung ke Malang, untuk persiapan pertandingan.

“Setelah dari Bandung, para pemain langsung ke Malang. Dan, saat ini masih pemulihan stamina, setelah perjalanan jauh. Kami harap, mereka bisa ‘fit’ seperti sedia kala,” ujar Anang.

Pertandingan antara Persik Kediri dengan Arema Cronus harusnya berlangsung di Stadion Brawijaya, Kediri, namun, karena masalah izin, pertandingan tidak dapat digelar di Kediri, dan akhirnya pertandingan dialihkan ke Malang.

Anang juga mengimbau, jika Persikmania (suporter pendukung Persik Kediri) yang berniat menonton pertandingan di Malang, juga mempersilakan dan meminta agar ikut menjaga kelancaran.

Ia berharap, adanya kesepakatan islah antara Persikmania dengan Aremania (suporter pendukung Arema Cronus) juga membawa hal yang positif. Ia berharap, para suporter bisa menjaga hubungan baik yang sudah disepakati bersama.Q ant

NASIONAL-POLITIK

Rabu Pon 27 AGUSTUS 2014

KILAS NASIONAL

Kejahatan Seksual Sudah Membahayakan Jakarta, Bhirawa Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto mengatakan kejahatan seksual pada anak di Indonesia sudah membahayakan.

“Sejak kasus JIS terungkap, kasus kejahatan seksual di Indonesia terus terkuak satu persatu,” ujar Susanto di Jakarta, Selasa (26/8) kemarin. Dia menyebut kasus-kasus itu antara lain kasus Emon di Sukabumi, guru les di Bandung dengan 21 korban, belasan anak menjadi korban kekerasan seksual di Brebes dan terakhir sodomi dan mutilasi di Riau.

“Kasus-kasus itu merupakan bagian kecil urat nadi kejahatan seksual di Indonesia,” ujar Susanto. Dia menjelaskan sebelum kasus JIS terbongkar, kasus kejahatan seksual anak yang ada di masyarakat sering tak terkuak dan korban atau keluarga korban umumnya tidak melaporkan kepada kepolisian.

“Kondisi ini menjadi pertanda bahwa kesadaran hukum masyarakat mulai tumbuh. KPAI mengapresiasi kepada masyarakat yang melaporkan kasusnya kepada kepolisian dan KPAI,” tambahnya.

Susanto mengatakan tumbuhnya kesadaran hukum itu harus dihargai dengan baik dengan cara menindaklanjuti laporan yang masuk secepat mungkin.

KPAI meminta pemerintah untuk mendekatkan informasi dan edukasi kepada masyarakat hingga ke pelosok tanah air sehingga jika terdapat kasus kejahatan seksual dapat segera dilaporkan kepada kepolisian.

“Jangan malu, jangan takut dan tetaplah semangat untuk memperoleh keadilan.

KPAI akan mengawasi proses hukum yang berlangsung di kepolisian karena kejahatan seksual di Indonesia sudah pada taraf membahayakan,” jelas dia.

Susanto meminta semua pihak harus berperan aktif untuk membongkar skandal kejahatan seksual yang ada di lingkungan sekitar. Q ant

Penggantian Nusron-Gumiwang Tunggu Pengadilan Jakarta, Bhirawa Komisi Pemilihan Umum menunggu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebelum mengganti dua calon anggota DPR RI terpilih, Nusron Wahid dan Agus Gumiwang, karena dipecat dari partai pengusungnya, Partai Golkar, kata Komisioner Arief Budiman di Jakarta, Selasa (26/8) kemarin.

“Kalau mereka (Nusron dan Agus Gumiwang) mereka melakukan perlawanan hukum dengan pemecatan dari partainya, maka kami tidak bisa serta merta mengikuti permintaan Partai Golkar untuk mengganti keduanya. Kami kan menunggu keputusan ‘incracht’ dari pengadilan,” kata Arief di Gedung KPU Pusat Jakarta. Jika keputusan pengadilan memenangkan gugatan keduanya, maka KPU tetap akan melantik Nusron dan Agus Gumiwang sebagai Anggota DPR RI periode 20142019. Jadwal pelantikan untuk seluruh Anggota DPR RI

periode tersebut akan digelar pada 1 Oktober mendatang.

Artinya, jika Pengadilan memutuskan memenangkan perkara mereka sebelum tanggal tersebut, keduanya dapat dilantik. Namun Arief mengaku pihaknya belum memutuskan sikap jika Pengadilan memenangkan perkara tersebut setelah 1 Oktober.

KPU telah menerima surat dari DPP Partai Golkar, terkait pemecatan tiga anggotanya yaitu Nusron Wahid, Agus Gumiwang Kartasasmita dan Poempida Hidayatullah.

Dalam surat yang ditandatangani Ketua Umum Aburizal

Bakrie dan Sekjen Idrus Marham tersebut, Aburizal meminta meminta KPU melakukan penggantian calon terpilih untuk dua nama yaitu Nusron Wahid dan Agus Gumiwang. KPU berhak melakukan penggantian calon terpilih jika caleg tersebut tidak memenuhi syarat seperti pada saat pendaftaran dahulu.

Salah satu syaratnya adalah menjadi anggota dari sebuah partai politik.Oleh karena itu, jika kedua caleg tersebut tidak melakukan perlawanan hukum, maka KPU akan mengizinkan Partai Golkar mengajukan calon pengganti Nusron dan Agus. Sementara itu, Nusron Wahid dan Agus Gumiwang Kartasasmita telah mendaftarkan gugatan terhadap DPP Partai Golkar ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pengajuan perkara tersebut didaftarkan Senin (25/8) dengan Nomor Registrasi Per-

Nusron Wahid

Agus Gumiwang

kara 406/Pdt/G/204/Jkt.Barat untuk gugatan Nusron serta Nomot 407/Pdt/G/204/Jkt.Barat untuk gugatan Agus Gumiwang Kartasasmita.

“Saya dan Agus mengajukan gugatan hukum, karena kami menilai pemecatan itu dilakukan hanya sepihak dan tidak ada peringatan,” kata

Nusron di Gedung DPR RI Senayan.

Nusron bersama dua rekannya, Agus Gumiwang dan Poempida yang tidak lolos menjadi anggota DPR RI, dipecat dari Partai Golkar karena membelot mendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam Pilpres 2014. Q ant

UU MD3 Hasil ‘Kudeta’ Politik

Menkumham Jamin Pansel Tak Ganggu Kerja KPK Jakarta, Bhirawa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk meyakinkan pimpinan KPK mengenai kinerja panitia seleksi (pansel) pengganti wakil ketua KPK Busyro Muqoddas.

“Saya kira bagi saya yang kebetulan ditunjuk sebagai pimpinan pansel, saya ingin yakinkan publik bahwa seluruh anggota pansel KPK itu tidak ada sedikit pun niat sekecil apapun untuk mencoba mengganggu ritme kerja KPK,” kata Menkumham Amir Syamsuddin saat datang ke gedung KPK Jakarta, Selasa (26/8) kemarin.

Seluruh anggota pansel KPK bertemu dengan unsur pimpinan KPK terkait proses seleksi orang yang nantinya akan menggantikan Busyro Muqoddas karena akan selesai masa tugasnya pada 10 Desember 2014.

“Saya kira Insya Allah kami semua masih cukup waras dan belum cukup nekat untuk melakukan hal seperti itu,” tambah Amir.

Menurut Amir, ia perlu mengklarifikasi mengenai kesan bahwa pansel kurang harmonis dengan KPK. “Sangat sering muncul dan terberitakan beberapa hal yang bisa mengesankan ke publik ada satu kondisi yang kurang harmonis antara pansel dengan KPK sedangkan ini pansel panitia seleksi pimpinan KPK. Kemudian, katanya, ada kondisi-kondisi yang menganggu ritme kerja KPK, hal-hal ini saya kira harus kita hindari ya,” tegas Amir. Pansel membuka kesempatan bagi orang-orang yang ingin menjadi pimpinan KPK hingga 3 September 2014 untuk mendaftar. Pansel tersebut diketuai oleh Amir Syamsuddin dengan didukung delapan anggota yaitu mantan penasihat KPK Abdullah Hehamahua; pimpinan KPK jilid I Erry Riyana Hardjapamekas; Mantan Gubernur Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Farouk Muhammad; Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kemenkumham Harkristuti Harkrisnowo; Sosiolog Imam Prasodjo; Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Komarudin Hidayat; akademisi dan praktisi bisnis Universitas Indonesia Rhenald Kasali dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Widyo Pramono.Q ant

antara foto

PENGESAHAN RUU PANAS BUMI Menteri ESDM Jero Wacik (kiri) menyerahkan dokumen tanggapan pemerintah kepada Wakil Ketua DPR Pramono Anung (kanan) mengenai UU Panas Bumi dalam rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (26/8). Rapat paripurna DPR menyetujui RUU tentang Panas Bumi menjadi Undang-Undang pengganti UU No. 27/2003, panas bumi akan menjamin kemandirian energi serta mempercepat pelaksanaan program percepatan pembangunan pembangkit 10.000 MW tahap dua yang sebagian di antaranya menggunakan energi panas bumi.

BNPT Kedepankan Pencegahan Partisipatif Surabaya, Bhirawa Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memilih mengedepankan model pendekatan yang partisipatif.

Strategi ini dinilai lebih efektif dalam menanggulangi penyebaran terorisme yang sudah menjalar ke semua elemen masyarakat. Demikian penilaian Deputi 1 Bidang Pencegahan dan Deradikalisasi BNPT Agus Surya Bakti saat ditemui Bhirawa seusai membuka workshop anti terorisme yang digelar Forum Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Jatim di Sura-

baya, Selasa (26/8) kemarin.

Menurut Agus, untuk menghadapi pola penyebaran paham terorisme maka semua pihak harus dilibatkan.

“Tidak mungkin BNPT sendirian dalam melawan terorisme, tetapi perlu dukungan semua pihak untuk ikut serta,” jelas Agus. Oleh karena itu pihaknya membangun mitra-mitra BNPT di masing-masing wilayah.

“Di tingkat Provinsi kami memiliki Forum Komunikasi Pencegahan terorisme (FKPT),” jelas jenderal berpenampilan kalem ini. Kepada FKPT, Agus

why/bhirawa

Dari kiri Wagub Jatim Saifullah Yusuf, Deputi 1 BNPT Agus Surya Bhakti dan Sekretaris FKPT Jatim Dr Hesti Armiwulan

Muncul Usulan Ada Kementerian Maritim Jakarta, Bhirawa Ketua Lembang 9 Institut Alwi Hamu kembali mengusulkan agar Kementerian Perikanan dan Kelautan diubah menjadi Kementerian Maritim dengan cakupan tugas dan wewenang yang lebih luas.

“Supaya jangkauan lebih besar dan bisa menjadi ‘sea and coast guard’ (penjaga laut dan pantai),” katanya dalam Sarasehan Kebangsaan I bertajuk “Strategi Pemanfaatan Energi dan Sumber Daya Mineral di Kawasan Perairan” yang digelar Pusat Kajian Trisakti dan Lembang 9 Institut di Jakarta, Selasa (26/8) kemarin.

Hadir pula dalam acara itu Dewan Penasihat Pusaka Trisakti TB Hasanudin, Dewan Pakar Andrinof Chaniago, Ketua Pu-

9

saka Trisakti Rian Andi Soemarno, dan Direktur Eksekutif Fahmi Habsyi.

Menurut Alwi, Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini tidak punya hak untuk melakukan penjagaan. Ada instansi lain yang mengklaim berhak menjaga laut.

“Namun, dalam kenyataannya puluhan ribu nelayan asing masuk dan mencuri ikan di laut negeri ini. Banyak sekali, ini tidak bisa kita atasi,” kata dia.

Alwi menegaskan bahwa masalah maritim Indonesia belum terorganisasi dengan baik. Padahal, 60 persen wilayah RI terdiri dari laut dengan kekayaan yang melimpah. Ia pun menyebutkan ada 14 organisasi yang mengorganisir soal maritim.

Namun, masing-masing merasa tidak perlu bekerja

sama dengan yang lainnya.

Padahal, tambah Alwi, jika kekayaan maritim bisa dimanfaatkan lebih optimal maka bisa untuk menunjang kesejahteraan bangsa.

“Kalau kita diembargo pun, kita akan tetap jaya,” kata Alwi.

Sementara itu Dewan Pakar Pusaka Trisakti Andrinof Chaniago menegaskan bahwa masih banyak terjadi salah kelola terhadap sumber daya alam negeri ini.

Andrinof mencontohkan, Indonesia kaya akan gas dan batubara, tetapi lebih banyak dijual ke luar negeri ketimbang untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

“Kalau diambil separuh saja produksi gas dan batubara, maka persediaan bahan bakar untuk pembangkit listrik bisa berlipat ganda dari sekarang,” katanya.Q ant

meminta untuk terus menggandeng unsur-unsur dalam masyarakat agar berpartisipasi dalam pencegahan terorisme.

Di tempat yang sama, Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap lingkungan sekitar.

“Para ketua RT/RW harus terus memantau warganya.

Kalau ada warga baru harus jelas asal usul dan pekerjaannya,” pesan Wagub yang biasa disapa Gus Ipul Ini. Sikap masyarakat yang cenderung permisif, lanjut Gus Ipul semakin menyuburkan benihbenih terorisme ini. Bahkan, lanjut Gus Ipul masyarakat juga harus kritis terhadap khutbah di masjid-masjid.

“Tidak jarang ajaran dan paham radikalisme itu disampaikan lewat mimbar-mimbar di Masjid,” tegas salah satu Ketua PB NU ini.

Dalam workshop yang berlangsung dua hari tersebut diikuti peserta dari berbagai unsur seperti guru, pelajar, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat/agama dari wilayah Surabaya, Sidoarjo, Malang, Bangkalan, Lamongan dan Gresik. Q why

Jakarta, Bhirawa Menurut pengamat politik Fachri Ali, Undang Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang berhasil diloloskan oleh kelompok koalisi Merah Putih DPR RI merupakan “kudeta” politik para elite politik.

Dalam UU MD3 yang baru ini, jabatan Ketua DPR bukan lagi hak partai pemenang Pileg, seperti amanah UU sebelumnya. Jabatan Ketua DPR RI dalam UU MD3 ini, harus lewat pemilihan atau voting.

“Dengan UU MD3 ini, suara rakyat yang ada di Parpol pemenang Pileg, kini diamputasi untuk kepentingan kelompok elite. Sehingga aspirasi rakyat yang disalurkan ke parpol pemenang, diberangus kelompok elite politik, demi kepentingan mereka. Elite ini lupa, bahwa dia dipilih rakyat untuk memperjuangkan hak hak rakyat. Bukan mengedepankan hak pribadi atau kelompok mereka,” ujar Fachri Ali dalam diskusi di MPR RI, bertajuk “Pemerintahan Mendatang Pasca Putusan MK”.

Hadir Wakil Ketua MPRRI Melani Suharli dan Wasekjen DPP PDI P Ahmad Basarah.

Lebih jauh Fachri Ali menyarankan, agar anggota DPR belajar etika politik. Supaya kepentingan bangsa lebih di utamakan dan tidak dikalahkan oleh kepentingan kelompok. Dibidang pemerintahan, dia bilang; Jika Presiden terpilih Jokowi JK bisa mematahkan politik transaksional dalam pembentukan Kabinet-nya, maka hal itu akan merintis sesuatu yang baru dalam pemerin-

tahan Indonesia. Selama orde reformasi, Kabinet diben tuk dengan cara transaksional yang di media disebut “politik dagang sapi”.

Menurut Fachri Ali, rakyat memilih Jokowi JK dengan tujuan mematahkan paradigma lama “hanya elite yang bisa jadi pemimpin”.

Rakyat sudah muak dengan tabiat elite yang mau melanggengkan tradisi, hanya elite yang bisa memimpin.

Rakyat ingin membuktikan, bahwa seorang rakyat seperti Jokowi, mampu jadi pemimpin. Maka Jokowi JK kedepan terbeban untuk membuktikan kemampuan yang didambakan pengusungnya. Jika Jokowi JK bisa mewujudkan janji janjinya, maka periode kedua berikut nya, rakyat akan memilihnya lagi.

“Persoalan yang substansial adalah apakah struktur kementerian SBY cukup ako modatif bagi pemerintahan Jokowi JK, atau harus dirom bak. Janji Jokowi yang bersifat kerakyatan dan ketahanan pangan, harus terwujud. Agar dukungan rakyat tetap kuat pada Jokowi JK,” cetus Fachri Ali. Ahmad Basarah mengakui, di Parlemen koalisi pendukung Jokowi JK hanya 47%, yakni 207 kursi di DPRRI. Jumlah ini masih kurang dari syarat minimal 50% + 1 untuk kuat di DPR. Walaupun demikian, dia yakin, selama Jokowi JK tetap menjalankan program program yang pro rakyat, para wakil rakyat dari parpol manapun pasti mendukung.

Tidak peduli apakah wakil rakyat itu di kelompok seberang.Q ira

EKONOMI - BISNIS

10

Rabu Pon, 27 AGUSTUS 2014

Edition Hotel and Residences Target Okupansi 90 Persen Surabaya, Bhirawa Edition Hotel and Residences dibawah naungan PT Marindo

Gemilang (Maspion Group) siap bersaing dengan hotel bintang 5 lainnya. Bahkan pihaknya opti-

mis bisa mencapai okupansi 90 persen setelah menandatangani MoU dengan pihak Luxury Ho-

tels International Management Company B.V di Quest Hotel, Selasa (26/8). “Kami optimis

bisa mencapai target okupansi serta siap bersaing dengan hotel lainnya di Bali, karena

trie diana/bhirawa

Direktur PT Marindo Gemilang Marindo (Maspion Group), Sugiarto Alim saat menandatangani MoU dengan pihak Luxury Hotels International Management Company B.V disaksikan Wagub Bali Ketut Sudikerta dan Presdir Maspion Group Alim Markus di Quest Hotel, Jalan Ronggolowe Surabaya, Selasa (26/8).

wisatawan di Bali semakin tahun mengalami kenaikkan baik wisatawan lokal maupun mancanegara,” ungkap Direktur PT Marindo Gemilang Marindo (Maspion Group), Sugiarto Alim.

Ia menambahkan, selain adanya kenaikkan jumlah wisatawan, konsep hotel Edison jauh berbeda dengan hotel lain pada umumnya..

Hotel yang bakal menghabiskan dana pembangunan sekitar US$ 150 juta ini memiliki perbedaan dengan hotel lain. “Seperti di hotel Editon London, Istanbul dan Miami memiliki ciri arsitektur modern, sedangkan di Bali nanti akan disesuaikan dengan budaya Bali tapi bisa memberi kenyamanan bagi para tamu,” ujarnya.

Sedangkan menurut Wakil Gubenur Bali-Ketut Sudikerta, mengapresiasi hadirnya Edition Hotel and Residence karena selain Bali bisa berkembang pesat juga bisa lebih maju khususnya dibidang pariwisata. “Partisipasi PT Marindo Gemilang dengan hadir di Kecamatan Badug Kuta Bali selain bisa memberikan fasilitas kemajuan juga bisa mensejahterakan masyakarat sekitarnya. Kami berharap akan terbangun infrastruktur kepariwisataan di Bali antar lintas Kabupaten dan Kota” pungkasnya. riq

Musim Kemarau

Kurs JUAL

BELI

USD

11,806.00

11,688.00

SGD

9,478.92

9,376.65

EUR

15,844.83

15,684.13

JPY

11,497.86

11,380.72

GBP

19,865.96

19,662.72

Sumber: Bank Indonesia (26 AGUSTUS 2014)

RAGAM EKBIS

Dua Pabrik Plastik Diduga Tak Kantongi Izin Beroperasi Bojonegoro, Bhirawa Dua pabrik yang memproduksi plastik di Kecamatan Baureno dan Pabrik Beton di Kecamatan Sudu Kabupaten Bojonegoro, diduga tidak mengantongi perizinan resmi dari Badan Perizinan Kabupaten Bojonegoro.

Kepala Dinas Perijinan Pemkab Bojonegoro, Kamidin mengatakan, dua pabrik itu belum mengantongi perijinan seperti ijin mendirikan bangunan (IMB), ijin gangguan (HO) maupun ijin industri maupun ijin usaha (SIUP dan NPWP). “ Kami sudah laporkan ke Satpol PP selaku penegak Perda, dan bisa melakukan tindakan dan berikan saksi, karena satpol PP yang punya kewenangan tersebu,” kata Kamidin Selasa (26/8) kemarin.

Tambah Kamidin, atas dasar informasi yang dikumpulkan bahwa Pabrik beton yang belum. berijin tersebut, material atau hasil pabriknya di gunakan sebagai material proyek di Blok cepu, sehingga jika pabrik pabrik yang belum berijin di biarkan akan berpengaruh pada pabrik pabrik yang lainnya. “ Harus ada tindakan tegas agar tak berpengaruh bagi yang lain, karena 2 pabrik yang belum berijin ini berskala besar,” imbuhnya. bas

Distan Jatim Waspadai OPT Pemprov, Bhirawa Pada musim kemarau saat ini, serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang patut diwaspadai yaitu tikus. Untuk itu, Dinas Pertanian (Distan) Jatim mengimbau jika ada serangan awal OPT, langsung dilakukan penanganan agar tidak menyebar lebih jauh.

Kepala Dinas Pertanian Jatim, Dr Ir H Wibowo Eko Putro MMA melalui Kabid Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan, Ir Achmad Nurfalakhi MP mengatakan, Distan Jatim sudah melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota untuk penanganan OPT. “Sampai saat ini, tidak terlalu banyak daerah yang terserang OPT. Namun, kewasp-

adaan harus terus dilakukan.

Jika terjadi OPT di salah satu kawasan, maka harus segera dilakukan tindakan agar tidak menyebar kemana-mana,” katanya, Selasa (26/8).

Disisi lain, Distan Jatim juga mengakui kalau petani sudah memahami dan mengubah pola tanam. Sehingga saat ini, permasalahan petani mengenai kekurangan air ti-

dak tinggi seperti tahun-tahun sebelumnya, sebab petani sudah tidak lagi menanam padi.

“Saat ini, memang sudah masuk dalam musim kemarau kedua, sehingga kebanyakan petani sudah mengubah pola tanamnya tidak lagi padi melainkan palawija. Untuk padi saat ini jumlahnya kisaran 2500-3000 hektar,” katanya.

Sebelumnya, dijelaskannya, penanaman padi dilakukan pada luasan 2 juta hektar. Dari luasan itu, maka ada 1, 2 juta hektar dilakukan penanaman padi pada musim hujan. Selanjutnya, di musim kemarau ke satu musim tanam padi menyusut menjadi 650 ribu ha. Kini musim tanam ke dua ber-

kurang lagi sekitar 250 ribu ha.

Berdasarkan prediksi BMKG, musim kemarau ke dua pada saat ini sudah termasuk kategori El Nino skala normal. “Tapi, juga telah diingatkan Jasa Tirta, kalau masih ada hujan sesaat skala kecil di beberapa daerah. Namun, siang panas sekali terjadi evaprotranspirasi (penguapan dari tanah dan tanaman, red) cukup besar. Maka petani bisa menanam tembakau atau palawija,” paparnya.

Ditambahkannya, Distan Jatim juga bekerjasama dengan Dinas PU Pengairan untuk bisa mengimbau para petani tidak menggunakan

Kopi Espreso Lebih Bahaya dari Kopi Saset Surabaya, Bhirawa Kendati banyak peminatnya, kopi espresso memiliki bahaya tersendiri bagi pengkonsumsinya. Bahaya yang dihasilkan kopi espresso lantaran kandungan kafein lebih tinggi daripada kopikopi di pasaran atau kopi saset.

Ketua Pusat Diabates dan Nutrisi Surabaya RSUD dr Soetomo-FK Unair, Prof dr Askandar Tjokroprawiro, Sp PD KEMD, Finasim mengatakan, komponen dalam kopi disebut pentacylic diterpenes atau kafein itulah yang malah membahayakan bagi seseorang. Sebab, akan meningkatkan tekanan jantung, kecemasan, gangguan tidur dan lainnya. “Makanya itu minum kopi non kafein. Dan yang non kafein itu biasanya malah ada pada kopi biasa yang dijual dipasaran,” ungkap Prof Askandar saat ditemui di Gedung Pusat Diagnostik RSUD dr Soetomo.

Sayang hampir semua kopi di Indonesia tidak ada yang non

kafein (decaffeinated coffe) dan tanpa kafein sama sekali (filtered coffe), sebab hampir semua penikmat kopi di Indonesia suka dengan kopi asli. Jika pun dicampur dengan bahan lainnya, seperti jagung, beras dan lainnya. Perbandingan kopi dengan campuran tidak terlalu banyak, hanya 25 persen saja.

Bahkan, dengan banyaknya coffe resto di mal-mal yang menyediakan kopi asli, maka penggemar kopi kian berisiko memiliki banyak penyakit tersebut. “Kalau di luar negeri, seperti Eropa dan Amerika latin, para penikmat kopi tinggal pilih saja. Mau kopi yang decaffeinated coffe atau filtered coffe.

Atau mau kopi murni,” ungkap Prof Askandar.

Menurut Prof Askandar, para penikmat kopi tanpa kafein berisiko rendah terkena diabetes tipe 2. Hal ini disebabkan pada penderita diabetes tipe 2 ( Insulinnya cukup teta-

pi tidak bekerja dengan baik dalam mengontrol kadar gula darah, red) terjadi ketika tubuh tidak memiliki cukup insulin. Senyawa dalam kopi yang bekerja bakal mencegah proses produksi sel insulin dari kehancuran. Sebab, dalam kopi ada kandungan chlorogenic acids yang mampu menurunkan obsorpsi glukosa, antioksidan dan menekan produksi gula darah dalam liver.

“Makanya kita ingin menginformasikan kepada masyarkata jika kopi itu bagus untuk menekan diabetes, tapi jangan asal kopi,” ungkap Prof Askandar. Sementara itu salah satu penggemar kopi Didik mengaku dirinya lebih suka mengkonsumsi kopi espresso atau kopi hitam dikarenakan rasa dan efek setelah meminum kopi. Menurutnya, kopi murni dan kaya kafein akan membuat seseorang untuk lebih giat atau tidak kantuk. dna

FWD Ekspansi Bisnis ke Surabaya

Gunting Pita Pembukaan kantor FWD Life Indonesia di Surabaya.

Ayam Murah di Puspa Agro Gelar Program Harga Merdeka, Rp 24 Ribu/Kg

Ingin mendapatkan ayam potong (broiler) segar dengan harga murah? Datang saja ke pasar induk Puspa Agro. Untuk membantu masyarakat memenuhi gizi tanpa harus mengeluarkan dana besar, Divisi Trading House Puspa Agro menggelar program “Harga Merdeka” untuk komoditas ayam potong (broiler).

Harga ayam yang di pasaran kini masih berada di atas Rp 32 ribu/Kg dijual hanya Rp 24 ribu/Kg. Karena itu, manfaatkan kesempatan emas ini untuk mendapatkan ayam higeinis dengan harga istimewa. Masyarakat, baik untuk kepentingan pribadi atau memenuhi kebu-

tanaman yang menggunakan banyak air. “Petani sudah banyak mengerti.

Saat ini, juga tidak ada banyak puso,” ujarnya.

Sesuai ARAM BPS, produksi padi tahun 2014 sebanyak 12.101.007 ton, jagung 5,7 juta ton, dan kedelai 327 ribu ton. Sampai bulan Juni, pertanaman padi sudah mencapai 100,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya. “Hal ini menandakan adanya peningkatan produksi padi mengalami kenaikan sekitar 60 ribu ton. Begitupula jagung dan kedelai juga alami kenaikan. Sebab fotosintesis tanaman juga bagus pada saat ini,” katanya. rac

tuhan warung atau restorannya bisa menikmati ayam potong dengan harga murah.

Untuk program ini, Puspa Agro membuka counter khusus di gedung cold storage I. Buruan, datang dan nikmati harga istimewa ini sebelum persediaan habis atau harga kembali normal atau sesuai harga pasaran.

Harga Merdeka ayam potong (broiler) ini dipersembahkan kepada masyarakat sebagai bentuk syukur atas kemerdekaan bangsa Indonesia yang telah diraih 69 tahun yang lalu. Karena itu, datang dan manfaatkan kesempatan emas ini.

Surabaya, Bhirawa Persaingan bisnis asuransi di Surabaya akan semakin ketat, karena pelaku bisnis asuransi nasional, PT Finansial Wiramitra Danadyaksa atau FWD Life Indonesia melakukan ekspansi ke ke Kota Pahlawan karena besarnya potensi pasar di kota tersebut terhadap produk asuransi.

“Upaya itu kami realisasi dengan membuka kantor pemasaran di Surabaya, sekaligus menandai ekspansi geografis pertama kami sejak peluncuran bisnis perdana di Jakarta pada Januari 2014,” kata Chief Marketing Officer FWD Life Indonesia, Adi Chandra, di Surabaya, Selasa (26/8).

Menurut dia, pengembangan bisnis di Surabaya diyakini mampu mendukung ekspansi strategis perluasan usaha secara geografis dari perusahaannya. Selain itu guna mencapai visi menempati peringkat 10 besar perusahaan asuransi jiwa di Indonesia dalam waktu lima tahun. “Untuk mencapai visi tersebut, kami optimistis target pertumbuhan premi 100 persen tiap tahun bisa tercapai,” ujarnya.

Di sisi lain, jelas dia, pembukaan kantor pemasaran itu juga disertai berbagai keberhasilan yang telah dicatat oleh perusahaan. Khususnya, pertumbuhan total premi baru mencapai Rp25 miliar.

Hal itu berdasarkan Annualized Premium Equivalent (APE) pada semester pertama tahun 2014. “Bahkan, perekrutan agen secara agresif di mana kami telah berhasil merekrut 1.800 agen berlisensi selama enam bulan pertama beroperasi. Realisasi itu melampaui target awal yang ditetapkan oleh perusahaan sebanyak 1.200 agen setahun,” katanya.

Pada masa mendatang, tambah dia, upaya itu sekaligus membantu perusahaan untuk melayani profil pangsa pasar yang cukup menarik di Jawa Timur. Apalagi terdiri dari generasi muda dan profesional yang memahami teknologi (tech-driven) dan ingin memenuhi kebutuhan asuransi mereka dengan platform yang sepenuhnya berbasis elektronik. ma

Rabu Pon 27 AGUSTUS 2014

Pelapor Kasus Korupsi Ikut Jadi Tersangka l Sambungan hal 1

wartawan, Selasa (26/8).

Menurutnya lagi, dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat Kepala Desa Sidomulyo, tersangka diduga kuat telah melakukan pe­nyalahgunaan pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes). Yakni berupa tanah kas desa, pasar desa, iuran lomba desa, kontribusi jual beli tanah dan kontribusi sertifikat massal swadaya dalam kurun waktu 2012-2013.

“Suparjo sebagai Kades Sidomulyo, pada kurun waktu tahun anggaran 2012 dan 2013 telah menerima dan mengelola sendiri sebagian keuangan desa yang bersumber dari ADD dan PADes. Sehingga ada sebagian penerimaannya yang tidak dimasukkan sebagai pendapatan desa dan ditetapkan dalam APBDes. Selain itu ada alokasi anggaran dari ADD 2012-2013 yang direalisasikan, namun kegiatannya tidak dilaksanakan,” papar AKP Wasno.

Selanjutnya, beber AKP Wasno, untuk dana yang bersumber dari PAD ada yang penggunaannya di luar belanja yang sudah ditetapkan APBDes dan ada sebagian yang melebihi APBDes. Hal ini bertentangan dengan Perda Kabupaten Madiun Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perdes dan Perda Nomor 9 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa.

“Kades Sidomulyo dengan sengaja telah memberikan tali asih berupa hak kelola tanah bengkok eks pembantu pelaksana teknis, Sugiono, yang menjalani masa pensiun sejak 20122013 seluas 50 persen,” tambah AKP Wasno.

Selain itu, Suparjo juga tidak membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes Tahun 2012 dan telah menetapkan APBDes Tahun 2013 tanpa persetujuan BPD. Hal ini bertentangan dengan Perda Nomor 9 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa dan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa.

Sementara itu, untuk kasus Desa Sambirejo, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, menurut AKP Wasno, modusnya dan kasusnya yakni, tersangka Kus Hartoyo bersama dengan Istiyanto, pada kurun waktu tahun anggaran 2009 sampai 2013 telah menyelewengkan TKD (Tanah Kas Desa) dengan cara disewakan ke PG Kanigoro.

Namun sebagian keuangan hasil sewa TKD tidak diimasukkan sebagai pendapatan desa. n dar

Pemprov Sanksi PT Petrokimia Gresik l Sambungan hal 1

ada beberapa pelanggaran yang dilakukan PT Petrokimia Gresik. Di antaranya, tidak mengolah lebih lanjut material uruk berupa limbah padat sisa produksi yang tergolong limbah B3.

“Untuk mengolah limbah B3 itu juga harus ada izin dan persetujuan pemanfaatan dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia (KLH RI). Kenyataannya sampai saat ini mereka belum juga mendapatkan izin atau persetujuan tersebut,” katanya yang juga menyempatkan mengecek perizinan tersebut ke KLH RI, Selasa (26/8).

Selain itu, PT Petrokimia Gresik juga dilarang menyebarluaskan/menyerahkan ke pihak lain untuk menggunakan atau memanfaatkan limbah B3 sebelum mendapatkan izin atau persetujuan dari KLH RI. Adanya sanksi tersebut, lanjut Indra, PT Petrokimia Gresik wajib menghentikan reklamasi material uruk limbah B3 untuk kegiatan pengembangan berikutnya. “Saat ini mereka sudah menguruk lahan seluas 29 hektare. Bahkan, rencananya mereka juga akan mengurug seluas 80 hektare untuk pengembangan pelabuhan,” katanya.

Di sisi lain, ada jangka waktu bagi PT Petrokimia untuk melaksanakan pemenuhan kewajiban tersebut paling lama 90 hari. Jika melewati batas waktu tersebut, perusahaan tersebut tidak mengindahkan, maka akan ada sanksi yang lebih berat lagi di antaranya sanksi administrasi berupa pemulihan lingkungan dan denda maupun sanksi pidana berupa penjara dan denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Sementara, BLH Jatim juga menuding Bupati Gresik dan BLH Kabupaten Gresik tidak teliti dalam memberikan perizinan yang diberikan pada PT Petrokimia Gresik. Padahal proses yang dilakukan perusahaan tersebut salah dengan menggunakan campuran material uruk limbah B3. Seharusnya material uruk limbah B3 harus diproses terlebih dulu dan tidak boleh menggunakan langsung.

Ketika hal tersebut dikonfirmasikan ke PT Petrokimia Gresik, Kepala Bagian Informasi dan Komunikasi (Kabag Infokom) Humas Petrokimia Gresik Widodo Heru Supriyono mengatakan, dia sedang berada di luar kota dan berjanji akan mengonfirmasi hal tersebut ke jajaran manajemen perusahaan. n rac

Tanamkan Nilai Perjuangan l Sambungan hal 1

ada kegiatan kampung terutama untuk memperingati Hari Pahlawan maupun Kemerdekaan RI saya selalu berpartisipasi.

Saya juga selalu menyampaikan kepada generasi muda untuk terus berkarya dan tidak melupakan para pendiri bangsa ini,” ujar anggota Veteran Perang Kemerdekaan RI di Surabaya belum lama ini.

Menurut Tabri, dengan mengingat para pendiri bangsa dan pejuang yang telah mengorbankan kepentingan pribadi, maka generasi muda akan selalu kritis dalam menyaring hal negatif yang akan masuk ke Indonesia . Karena tanpa sikap kritis, maka bangsa kita bisa dijajah kembali setiap saat. “ Saya mengingat betul apa yang dikatakan oleh Presiden Soekarno yang selalu wantiwanti agar kita jangan melupakan sejarah.

Jika sejarah perjuangan dilupakan, maka generasi muda tidak akan pernah menghargai bangsanya sendiri dan lebih mengagungkan bangsa lain,” ungkapnya pensiunan Angkatan Laut dengan pangkat Serka.

Selain Soekarno yang dikenangnya, Tabri selama masa muda kerap menerima nasihat dari atasannya yakni Almarhum Komodor Yos Sudarso yang gugur di laut Arafuru karena berjuang melawan Belanda. “ Ketika saya berjuang untuk merebut Irian Barat dari Belanda dengan rekan-rekan dan Pak Yos, saya mendapatkan nasihat jika Irian Barat dapat direbut hanya dengan pengorbanan. Saya masih ingat betul kalimat Pak Yos yang mengatakan “Tanpa pengorbanan Jenderal, Indonesia tidak akan merdeka, hal tersebut dikatakannya 5 jam sebelum beliau wafat,” jelasnya mencoba mengingat memori masa lampau. n wil

SAMBUNGAN

11

Gubernur Umumkan SKPD Berapor Merah l Sambungan hal 1

Jiwa Menur, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Sosial, PU Bina Marga, dan Dinas Kehutanan.

Sedangkan SKPD dengan nilai B Plus adalah Dinas Pendidikan, Dinas Peternakan, Dinas Perkebunan, Badan Perpustakaan dan Kearsipan, BKPMD, Bappeda, Inspektorat, Biro Organisasi, BKAD, dan Biro Umum.

Berikutnya, SKPD dengan nilai B adalah Dinas Perikanan dan Kelautan, Disbudpar, Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Kominfo , Dispora, Bapemas, Balitbang, Badan Penanggulangan Bencana, Badan Katahanan Pangan, Sekretariat Dewan, Sekrtariat KPID, Bakorwil Pamekasan, Bakorwil Malang, Bakorwil Madiun, Bakorwil Bojonegoro, Biro Humas dan Protokol, Biro Administrasi Kemasyarakatan, Biro Administarsi Pembangunan, Kantor Perwakilan.

Sementara yang mendapat nilai CC di bawah B adalah Badan Lingkungan Hidup, Satpol PP, Dinas SDA, Biro Adm Pemerintahan Umum, Biro Kesejahraan Rakyat, Biro Kerjasama, Biro Hukum, Sekretariat Korpri. Sedangkan yang mendapatkan nilai C adalah Biro Administrasi Perekonomian dan yang mendapat nilai D adalah Biro Administrasi Sumber Daya Alam.

Dalam kesempatan tersebut, Pakde Karwo, sapaan lekat Gu-

bernur Soekarwo, mengatakan, di tingkat nasional Provinsi Jatim prestasinya sangat bagus.

Tapi sebagian SKPD masih cukup memprihatinkan, terutama dalam hal LAKIP masih mendapat penilaian kurang.

Hal ini disebabkan karena komunikasi kepemimpinan yang kurang baik.

Menurut Pakde Karwo, SKPD itu bukan hanya harus bagus di bidang pekerjaannya, tapi juga harus mahir dalam hal sistem pelaporan. “Sebetulnya kan ada sistem pelaporan tapi memang ada beberapa SKPD yang malas melakukan tabulasi data, bukan melulu soal pekerjaan, tapi kultur tentang bekerja konsepsional baik itu data, tabulasi dan repor harus bagus,” ungkapnya.

Pakde Karwo mencontohkan, di Biro Perokonomian yang mendapat nilai C, bahkan di Biro SDA malahan medapat nilai D, karena keteledoran mereka yang tidak bisa melaporkan data-data yang ada.

“Makanya ke depan kita akan terus dampingi, dibantu Inspektorat untuk membuat pelaporan yang bagus. Misalnya tentang akuntansi yang tidak bisa akan kita damping,” jelasnya.

Lebih lanjut Pakde Karwo menegaskan, ke depan, seluruh SKPD harus mampu meraih nilai A seperti yang didapat oleh 19 SKPD. Untuk itu peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) harus mutlak dilakukan.

“Makanya, saya perintahkan Pak Kardi (Sekdaprov, red)

untuk membangun Teknologi Informasi dengan tracking system, tidak bisa jika terus seperti ini dengan sistem sepotong-sepotong,” tegasnya.

Seluruh komponen yang bekerja di lingkungan Pemprov Jatim harus tunduk pada sistem.

Diakui Pakde Karwo, saat ini sistimnya masih terpotong-potong. “Sekarang ini kalau tidak dilaporkan kan tidak kelihatan, makanya sistemnya harus segera dirubah,” pungkasnya.

Mutasi Jabatan Pada kesempatan sama Gubernur Jatim melantik sebanyak 15 pejabat eselon II dan 44 pejabat eselon III di lingkungan Pemprov Jatim kemarin. Pelantikan ini berdasarkan surat Keputusan Gubernur Jatim Nomor 821.2/1171/212/2014 tentang Pengangkatan dalam Jabatan tertanggal 25 Agustus 2014.

Dalam pelantikan kali ini, ada beberapa pejabat yang mendapatkan promosi dari eselon III menjadi eselon II. Yakni, Kabid Pemeliharaan Jalan Dinas PU Bina Marga Jatim Ir I Made Sukartha CES, yang menjabat Kepala Biro Administrasi Perekonomian Setdaprov Jatim.

Kemudian, Drs Supratomo MSi menjabat Kepala Biro Humas dan Protokoler Setdaprov Jatim dari sebelumnya menjabat pada salah satu bidang di Biro Administrasi Kesejahteraan Masyarakat Setdaprov Jatim.

Lalu, Benny Sampirwanto dipilih menjabat sebagai Kepala Biro Kerjasama Setdaprov Ja-

PSK Bali Dilempar ke Banyuwangi l Sambungan hal 1

Surabaya. “Kami sendiri tidak tahu apakah ada PSK mantan Dolly. Semoga tidak ada PSK mantan Dolly, biar tidak berkembang kemanamana,” ujar Ketut.

Pihaknya tidak memberikan pesangon kepada 16 wanita tersebut. Alasannya, dinas setempat tidak menyediakan anggaran untuk pesangon pemulangan PSK ke daerah asalnya.

Hanya saja, PSK asli Bali akan diberikan pelatihan keterampilan di panti rehabilitasi sosial bila terjaring razia. Ke depan, Dinsos Badung berharap ada nota kesepahaman (Mou) dengan beberapa kabupaten eks Karesidenan Besuki terkait pemulangan PSK yang beroperasi di Bali.

Kepala Bidang Transmigrasi Dinsosnakertrans Kabupaten Banyuwangi Moh Sujoko, mengatakan segera memulangkan puluhan PSK dan wanita tanpa KTP itu ke daerah asal. Dari 16 wanita itu, empat wanita asal

Banyuwangi seperti Kecamatan Rogojampi, Cluring dan Singojuruh.

Tiga wanita PSK asal Banyuwangi terdiri atas Sri Hartatik (49), Wiyati (41) dan Yulianti (38).

Adapun satu wanita lagi kedapatan tidak membawa KTP, yakni bernama Susi Samnawati. “Mereka bukan sampah masyarakat.

Tapi salah kerja yang bertentangan dengan norma di masyarakat,” ujarnya saat mendampingi puluhan PSK. Khusus PSK asli Banyuwangi, kata Sujoko, diberikan pesangon transportasi dan dibelikan makanan sebelum dilepas. Sementara pemulangan PSK dari kabupaten lain akan dikoordinasikan dengan pemerintah kabupaten asal PSK. Pihaknya siap menampung para PSK itu bila berminat dibekali keterampilan. Ia tak ingin menduga-duga apakah para PSK hasil razia ini merupakan pemain lama.

Usai didata, mereka terkesan dibiarkan tanpa akomodasi pemulangan. Berpaka-

ian seksi minimalis, puluhan wanita itu menjadi pusat perhatian masyarakat begitu keluar kantor Dinsosnakertrans Banyuwangi tanpa pengawalan pihak berwenang.

Seorang wanita yang turut diciduk, Icha Wati, mengaku protes atas razia penangkapan. Musababnya, dia bukan PSK dan mengantongi Kartu Izin Penduduk Musiman (Kipem) yang masih berlaku. KTP asli pun dibawa meski sekadar fotokopian. Setelah ditangkap, Icha rencananya segera kembali ke Denpasar setelah dijemput suaminya. “Uang saya Rp 150 ribu ikut diamankan Satpol PP. Tapi saat ditagih, tidak dikembalikan. Hanya HP yang kembali, apaapaan ini? Saya punya suami dan anak di Bali,” kata dia.

Icha yakin, para teman wanita senasib itu akan ke Bali lagi mencari rezeki. Wanita lainnya juga mengaku bukan PSK kendati berpakaian seksi dengan belahan dada menantang. n mb5

tim, yang sebelumnya menjabat salah satu pejabat eselon III di biro tersebut.

Sementara pejabat eselon II yang dimutasi adalah, Drs Soekardo MSi dilantik sebagai Asisten IV Administrasi Umum Sekdaprov Jatim yang sebelumnya Sekretaris DPRD Jatim, Achmad Jailani menjabat Sekretaris DPRD Jatim sebelumnya Asisten IV. Ir Fattah Jasin menjabat Kepala Bappeda Provinsi Jatim, sebelumnya Kepala Dinas Koperasi UMKM Jatim. Kemudian, Ir Budi Setiawan dilantik menjadi Kepala BPKAD Jatim sebelumnya Kadisperindag Jatim, dan Nurwiyatno menjabat Inspektur Provinsi Jatim sebelumnya Kepala BPKAD Jatim.

Selanjutnya, Lies Idawati sekarang menjabat Kepala Biro Sumber Daya Alam (SDA) Setdaprov Jatim, sebelumnya Kepala Biro Humas dan Protokol Setdaprov Jatim. Indra Wiragana sekarang Kepala Dinsos Jatim, sebelumnya Kepala BLH Jatim, Bambang Sadono menjabat Kepala BLH Jatim sebelumnya Inspektur Jatim, Mujib Affan menjabat Kepala Dinas Koperasi UMKM Jatim sebelumnya Kepala Baperpus Kearsipan Jatim, Soedjono menjabat Kepala Baperpusarsip sebelumnya Kadinsos Jatim.

Kemudian, Lili Sholeh Kepala BPM Jatim sebelumnya Kabiro Kerjasama Setdaprov Jatim, Warno Harisasono menjabat Kadisperindag Jatim sebelumnya Kepala BPM Jatim.

“Mutasi ini memang ada pengembangan struktur, maka itu disposisi pada Pak Sekdaprov Jatim (Dr H Akhmad Sukardi MM), jangan ada pengembangan lagi karena kita akan memperkaya fungsi bukan memperluas struktur,” kata Pakde Karwo.

Menurut dia, perubahan struktur ini tentunya harus diikuti oleh kinerja yang baik terutama ada beberapa hal yang dipertanggungjawabkan sebagai birokrat dalam membantu tugas gubernur dan wakil gubernur. Pertama mengenai LKPj (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) kepada legislatif yang nantinya akan dinilai setiap tahun oleh LKPj gubernur kepada DPRD. “Yang dinilai indeks kinerja utama, apakah pertumbuhan ekonomi kita sudah bagus, apakah pertumbuhan mengurangi kemiskinan sudah berkurang, apakah sudah mengurangi disparitas kita,” tutur Pakde Karwo.

Kemudian terkait indeks pembangunanan manusia, masalah lingkungan hidup serta mengenai gender. Untuk gender, kata Pakde Karwo, di Jatim sendiri sudah enam kali berturut-turut mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Pusat, dan prestasi ini harus dipertahankan. Setelah dilakukan mutasi eselon II dan III, kemudian dilakukan mutasi pejabat eselon IV sebanyak 107 orang. Pelantikan eselon IV ini dilakukan Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi MM. n iib

9 Bulan Tak Digaji, Karyawan Merpati Ngadu ke Gubernur l Sambungan hal 1

karyawan. Pasalnya, seluruh karyawan Merpati yang secara nasional jumlahnya lebih 1.400 orang itu tidak mendapat gaji hampir 9 bulan.

Karyawan Merpati itu berharap, Gubernur Jatim bisa membantu mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Dahlan Iskan sebagai Menteri BUMN dan Menteri Keuangan (MenKeu) Chatib Basri agar segera menyelesaikan tanggungjawabnya kepada seluruh karyawan.

“Kami meminta kepastian tentang bagaimana nasib Merpati, hidup atau mati.

Kami ingin ketemu Pak Karwo dan berharap beliau bisa membantu kami untuk menyampaikan aspirasi ke Pak SBY, Pak Dahlan Iskan dan Pak Chatib Basri agar gaji 9 bulan dan THR kami segera dibayarkan,” kata Abdul Rahim yang sengaja datang ke Surabaya untuk ikut aksi.

Karyawan yang datang bersama keluarganya itu juga meminta pemerintah segera mempercepat program restrukturisasi dan revitalisasi PT Merpati Nusantara Airlines secara menyeluruh, konsisten, berkelanjutan. Sehingga maskapai nasional ini bisa beroperasi kembali menerbangi wilayah terpencil di Republik Indonesia dengan harga terjangkau. “ Kami juga meminta pemerintah segera menentukan nasib masa depan PT MNA dan karyawannya, apakah tetap sebagai karyawan yang harus dibayar gajinya atau karyawan yang di PHK dengan diberi pesangon yang layak ditambah kerugian selama 9 bulan tidak digaji,” tambahnya.

Sayangnya, mereka tidak berhasil menemui Gubernur Jatim Soekarwo karena pada saat yang bersamaan

sedang dilakukan pelantikan pejabat eselon II, III dan IV di Gedung Negara Grahadi. Mereka berjanji akan kembali lagi menemui gubernur untuk meminta surat rekomendasi mendesak Menteri BUMN dan Menteri Keuangan untuk segera bertindak membenahi PT Merpati Nusantara Airlines (Persero).

Sementara itu, perwakilan dari Pemprov Jawa Timur, Isman Widodo yang menemui para karyawan PT Merpati berjanji dalam kurun waktu sekitar 2-3 hari bisa menyelesaikan surat rekomendasi dari Gubernur Jatim kepada pemerintah terkait kasus yang membelit karyawan Merpati. Pertimbangan rekomendasi ini karena tidak ingin pelayanan pada masyarakat terhambat. “ Karena beliau (Gubernur Jatim) tidak ada di tempat, semua pengaduan ini pasti akan disampaikan. Untuk menunjukkan keseriusan dari Pemprov Jatim untuk membantu mencari solusi atas kasus ini, kami meminta perwakilan karyawan Merpati untuk segera mengonsepnya,” kata Isman.

Dalam aksinya ini, para karyawan Merpati mengusung spanduk dan poster tuntutan. Di antaranya berbunyi ‘Menuntut Kepastian Sekarang Juga’ , ’Bapak Chatib Basri dan Bapak Dahlan Iskan, Karyawan PT MNA Menuntut Segera Bayar Gaji, Segera Bayar THR, Segera Bayar Pesangon Kami’ Merpati Nusantara Airlines berhenti beroperasi sejak 1 Februari lalu. Tingginya biaya operasional, utang gaji karyawan, dan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat menjadi faktor utama berhentinya maskapai penerbangan milik pemerintah ini. n geh

Dindik Surabaya Beri Lampu Kuning Dewan Pendidikan l Sambungan hal 1

Widiyarta dan Anggota Komisi Pelayanan Publik (KPP) Jatim Deni Wicaksono. Lima anggota ini selanjutnya akan membuat nominasi sebelum anggota dewan pendidikan dipilih dan dilantik Wali Kota Surabaya.

Meski agenda pembentukan anggota dewan pendidikan ini sangat tiba-tiba, namun Kepala Dindik Surabaya membantah hal ini dilakukan untuk membubarkan pengurus lama. Dia menegaskan, pergantian pengurus baru dewan pendidikan ini lantaran periodesasi yang telah habis. Sehingga perlu dipilih lagi untuk menentukan anggota dewan pendidikan periode 2014-2015.

“Tantangan pendidikan ke depan semakin besar. Kita butuh orang-orang yang punya kepedulian sama seperti kita terhadap pendidikan. Itu lah sebabnya kita bentuk anggota

dewan pendidikan untuk lima tahun mendatang,” kata Ikhsan saat konferensi pers di Kantor Dindik Surabaya, Selasa (26/8).

Bagaimana jika pemilihan ini justru memunculkan dua versi dewan pendidikan? Ikhsan mengaku jika ini sudah sesuai aturan. Jika periodesasinya selama lima tahun sudah habis, secara otomatis pengurus lama selesai masa jabatannya meski wali kota belum menunjuk anggota baru. “Kalau tidak ada perpanjangan secara resmi maka jabatannya tetap berakhir meski belum ada penggantinya,” kata Ikhsan.

Dalam kesempatan tersebut, turut hadir salah seorang Panitia Pemilihan Anggota Dewan Pendidikan Prof Muchlas Samani.

Dia menegaskan, pemilihan dewan pendidikan ini mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Dalam aturan terse-

but dijelaskan, anggota yang akan dipilih maksimal 11 orang. Panitia pemilihan dalam hal ini bertugas membuka pendaftaran, menentukan nominasi dan mengirim 22 nama ke wali kota. “Selanjutnya dari 22 nama yang disetorkan akan dipilih wali kota sebanyak 11 orang, “ kata Muchlas.

Menurut Muchlas kesempatan akan terbuka lebar bagi masyarakat untuk menempati lembaga independen yang berfungsi memberi saran masukan ke pemerintah terkait pendidikan. Masyarakat yang berhak mendaftar itu antara lain pakar pendidikan, penyelenggara pendidikan, pengusaha, organisasi profesi, pendidikan berbasis keagamaan, pendidikan bertaraf internasional, pendidikan berbasis keunggulan lokal dan organisasi masyarakat.

Tahapan pemilihan anggota dewan pendidikan akan mulai dibuka sejak 1 September pukul

08.00 sampai 6 September pukul 16.00. Selanjutnya, seleksi administrasi dan penetapan nominasi dilakukan pada 8 – 15 September. Pendaftar yang lolos nominasi selanjutnya akan diumumkan pada 16 September dan diminta mengikuti diskusi tentang pendidikan pada 18 – 18 September. “Kami hanya punya waktu satu bulan untuk memproses ini. Karena itu pada 22 September kami berharap sudah disetor ke wali kota dan 26 Sepetember sudah ditetapkan 11 orang terpilih,” kata dia.

Dari 11 orang yang terpilih ini, selanjutnya diminta untuk membentuk struktur kepengurusan dan akan dilantik pada 2 Oktober mendatang.

Pendaftaran dapat dilakukan secara online maupun langsung mendatangi Kantor Dindik Surabaya. Formulir juga dapat diunduh melalui website dispendik.surabaya. go.id. Selain mengisi formulir,

pendaftar juga dibuat membuat curriculum vitae yang dilengkapi dengan tulisan terkait gagasannya terhadap pengembangan pendidikan di Surabaya. “Kami sangat menghargai jika curriculum vitae itu dibuat dalam bentuk portofolio,” kata Ikhsan.

Lebih lanjut Muchlas mengatakan, persyaratan untuk mendaftar anggota dewan pendidikan cukup simpel. Di antaranya pendaftar adalah warga Surabaya yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga, berkomitmen terhadap pendidikan, pendidikan setara S1 dan diusulkan oleh organisasi profesi pendidik, organisasi kemasyarakatan.

“Kami sengaja tidak mengirim surat kepada organisasi-organisasi di Surabaya karena waktu dan jumlahnya yang banyak.

Jadi bagi yang berminat silakan mencari informasinya melalui laman milik Dindik Surabaya,” pungkasnya. n tam

Bisa Otomatis Bergetar saat Denyut Nadi Melemah l Sambungan hal 1

kata Kristiawan.

Karena setiap orang memiliki denyut nadi normal yang berbeda-beda, Kristiawan membuat alat ini dapat diatur agar bisa menyesuaikan denyut normal penggunanya. Melalui getaran ringan ini, rasa kantuk pengendara diharapkan dapat berkurang. Namun Kristiawan mengatakan, rasa kantuk yang terlalu berat tetap harus diistirahatkan. Karena itu, selain untuk mengurangi kantuk, getaran ini juga bersifat mengingatkan pengendara.

“Setidaknya pengendara itu sadar bahwa dirinya sedang dalam kondisi mengantuk dan harus segera berhenti untuk istirahat,” kata dia.

Getaran ini dinilai cukup ringan

dan tidak akan membuat kepala pengendara menjadi sakit. Sebab, daya yang digunakan hanya sebesar 5 Volt. Dalam alat canggih ini sekaligus dilengkapi baterai untuk mengisi ulang. Sehingga alat ini dapat digunakan secara terus menerus. Selain itu, alat ini juga dirancang untuk dapat digunakan pada segala jenis helm Standart Nasional Indonesia (SNI).

Cara memasangnya pun mudah, pemilik tinggal meletakkan vibrator persis di bagian ubun-ubun (di bawah spon helm). “Penambahan alat ini dijamin tidak akan mengurangi fungsi keamanan pada helm,” kata dia.

Gagasan awal dibuatnya helm ini sebenarnya memang untuk mengurangi angka kecelakaan pada pengendara roda dua. Ricky yang juga dalam satu tim

pembuatan helm ini mengaku prihatin dengan fenomena kecelakaan. Apalagi saat musim lebaran tiba, jumlahnya mencapai ribuan. Karena itu dia membuat helm anti kantuk yang relatif murah. Jika dijual, dia mematok harga sekitar Rp 500 ribu bukan termasuk helm. “Ini harga yang murah jika dibandingkan dengan alat serupa yang sudah ada,” kata dia.

Alat serupa yang juga untuk mengurangi rasa kantuk melalui helm diakuinya memang ada. Namun alat tersebut menggunakan sensor otak yang harga sensornya saja ditaksir mencapai Rp 10 juta. “Kalau harga setinggi itu tentu tidak terjangkau oleh masyarakat. Apalagi mereka yang menggunakan roda dua,” kata dia.

Sebagai langkah pengembangan, Ricky mengaku akan meminimaliskan pulse

yang saat ini masih menggunakan kabel panjang. Dia berencana meletakkan pulse pada pengait helm. Sehingga sensor akan mendeteksi denyut nadi yang terletak pada leher pengendara. Menurutnya ini akan jauh lebih simpel dan mudah dipakai.

Atas kreativitasnya itu, Ricky dan Kristiawan sukses mendapatkan Program Kreativitas Mahasiswa – Karsa Cipta (PKM-KC). Meski hasil riset ini tak bisa berlanjut pada Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIM-Nas), mereka tak kecewa. Sebab gagal di PIMNas, bukan akhir dari cerita penelitian ini. Keduanya justru berhasil sukses di International Invention Innovation & Design (IIID) di Universiti Teknologi Mara (UiTM) Johor, Malaysia. “Dari perhelatan tersebut, kami berhasil meraih medali emas,” pungkasnya.*

12

Rabu Pon, 27 AGUSTUS 2014

Dr H Soekarwo

Drs H Saifullah Yusuf

Sudah ke-46-kalinya Dinas Koperasi (Dinkop) dan UMKM Jatim menggelar short course (pelatihan singkat) untuk berbagai kalangan masyarakat dengan beragam materi-materi aplikatif. Kali ini, giliran Badan Koordinasi Organisasi Wanita (BKOW) Jatim menjadi sasarannya.

S

ebanyak 40 pengurus badan yang dipimpin Hj Fatma Syaifullah Yusuf itu terlihat begitu antusias berlatih seni aplikasi payet.

Beberapa di antaranya mengaku baru pertama kali mencobanya, termasuk juga istri Wagub Jatim Drs H Saifullah Yusuf itu. “Ini jadi pengalaman pertama.

Kuncinya harus telaten dan sabar saat berlatih membuat payet ini. Meski sulit, saya dan pengurus lainnya bisa mengerjakannya,” kata Fatma ditemui di selasela pelatihan singkat aplikasi payet di Hotel Oval Surabaya, Selasa (26/8).

Fatma mengatakan keterampilan yang dilakukannya bersama pengurus BKOW dan Koperasi Citra Patma Wanita sangat penting sebagai modal untuk membuka usaha baru.

Sejauh ini dia mengaku kerap mengikuti berbagai pelatihan, termasuk yang telah digelar Dinas Koperasi dan UMKM Jatim. Dari pelati-

han-pelatihan yang diikuti tersebut, para pengurus kemudian mengaplikasikannya hingga menjadi produk yang siap jual. Penjualan biasa dilakukan melalui koperasi maupun berbagai kegiatan bazar. “Kita juga sering menerima pesanan. Ini semua hasil dari pelatihan yang kita ikuti bersama,” kata dia.

Dalam membuat payet ini, Fatma cukup hati-hati untuk memulainya.

Diawali dengan memilih pola dan menggambarnya pada kain. Pola ini untuk memudahkan merangkai payet pada kain. Usai dibuat pola, baru proses payet dimulai tanpa berhenti. “Membuat payet ini tidak boleh berhenti. Itu sebabnya, kalau ada salah atau melenceng sedikit saja harus cepat-cepat dilepas dan diulangi,” kata dia.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinkop dan UMKM Jatim Dr Ir

Pengurus Koperasi Citra Patma Wanita membuat pola dasar sebelum merangkai payet.

Ketua BKOW Jatim Fatmawati Syaifullan Yusuf bersama Kabid UMKM Dinkop dan UMKM Jatim Achmad Basuki melihat contoh payet yang akan diajarkan kepada peserta H RB Fattah Jasin MS mengatakan, pelatihan ini merupakan upaya untuk menggiatkan wanita agar se-

makin aktif dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Saat wanita itu terdidik, terlatih, mampu meng-

Kasie Pengembangan Informasi Bisnis Dinkop dan UMKM Jatim menyambut para peserta yang hadir dalam pelatihan singkat yang digelar ke 46 kalinya.

aktualisasikan diri dan memiliki pendapatan yang mandiri menjadi tanda bahwa kesejahteraan keluar-

Pengurus BKOW Jatim menyiapkan bahan kain yang akan dihias payet

ga akan meningkat.

Saat ini, penggerak utama pertumbuhan ekonomi di Jatim adalah koperasi dan UMKM. Sejak 2010, Jatim memiliki 4,2 juta UMKM dengan tenaga kerja sebanyak 7,7 juta orang. Pertumbuhan UMKM ini terus meroket hingga pada 2013 lalu menjadi 6,8 juta usaha dengan serapan tenaga kerja mencapai 11,1 juta orang. “ Karena itu kami terus berupaya melakukan pemberdayaan terhadap wanita agar dapat andil dalam proses pertumbuhan ekonomi keluarga, masyarakat dan negara. Salah satu caranya mendorong lahirnya UMKM agar terus tumbuh di Jatim.,” kata Fattah.

Kepala Bidang UMKM Dinkop dan UMKM Jatim Achmad Basuki menambahkan, pelatihan singkat akan terus dilakukan hingga mencapai target tahun ini, yaitu 72 jenis pelatihan. Mereka yang dilatih dari berbagai kalangan masyarakat yang pada umumnya belum memiliki usaha. “Kami sengaja memilih yang belum punya usaha karena targetnya memang ingin melahirkan wirausaha baru,” tutur dia.

Lebih lanjut Basuki menjelaskan, pasca pelatihan, kader wirausaha baru yang bersungguh-sungguh untuk membuka usaha akan terus didampingi oleh pemerintah. Bahkan jika produk yang dibuat tersebut berhasil menarik perhatian pasar, tidak menutup kemungkinan pihak Dinkop dan UMKM Jatim menjadi fasilitator pelaku UMKM untuk mendapatkan pinjaman modal dengan kredit ringan.

Sedangkan untuk pemasaran, Dinkop dan UMKM Jatim diungkapkannya tengah berusaha untuk mem-branding produk-produk UMKM. Itu dilakukan melalui website jual beli online yang segera diluncurkan pada November mendatang.

Melalui website yang dapat diakses dari berbagai belahan dunia ini, Basuki berharap akan ada peningkatan yang signifikan dalam penjualan produk-produk UMKM. “Siapapun bisa mempromosikan dan menjual produknya melalui website yang sudah kita sediakan. Ini akan menjadi pasar online yang bisa menjembatani pelaku UMKM kita dengan pembeli yang lebih jamak,” pungkas dia.Q tam*

Badan Perpustakaan dan Kearsipan (Bapersip) Jatim

Presentasi Lomba Perpustakaan Khusus SKPD di Lingkup Pemprov Jatim

Berharap SKPD Serius Kelola Perpustakaan Baru Tiga Perpustakaan Khusus SKPD Ditangani Pustakawan Surabaya, Bhirawa Pentingnya keberadaan perpustakaan bagi instansi pemerintahan ternyata belum diikuti oleh keseriusan masing-masing instansi untuk mengelola perpustakaan.

T

erbukti, berdasarkan hasil asistensi penye lenggaraan Perpustakaan SKPD Pemprov Jatim 2012, ternyata SKPD yang memiliki Perpustakaan hanya 44 instansi dan 28 Instansi belum memiliki Perpustakaan. Meskipun sudah memiliki perpustakaan ternyata juga kondisi perpustakaan SKPD yang ada kurang berfungsi sebagaimana mestinya.

“Misalnya perpustakaan disatukan dengan gudang dan buku-bukunya sudah tidak tertata lagi, sehingga tidak pernah dikunjungi pemustaka,” tutur Kepala Badan Perpustakaan dan Kearsipan (Bapersip) Jatim Drs A. Mudjib Afan, MARS saat membuka acara presentasi lomba perpustakaan khusus SKPD di lingkup Pemprov Jatim, Selasa (26/8) kemarin. Selain itu lanjut Affan, perpustakaan di SKPD sering hanya koleksi yang disimpan di

Salah satu pengelola perpustakaan SKPD sedang presentasi.

Kepala Badan Perpustakaan dan Kearsipan (Bapersip) Jatim Drs A. Mudjib Afan, MARS.

lemari terkunci tanpa ada tenaga yang melayaninya. Kondisi Perpustakaan semacam itu jelas Affan memerlukan penanganan yang lebih serius lagi, agar Perpustakaan di tiap-tiap SKPD dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

“Kami ingin menggugah kepedulian teman-teman SKPD untuk membangun dan menghidupkan kembali fungsi perpustakaan di lingkungan instansi pemerintahan,” tegas Affan lagi. Lebih lanjut Affan mengingatkan perpustakaan Khusus Instansi

harus terselenggara di setiap Instansi Pemerintah maupun Swasta. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

“Tujuannya adalah agar Perpustakaan Khusus Instansi Pemerintah ini dapat menunjang keberhasilan tugas-tugas pokok dan fungsi dari Lembaga Induknya,” kata pejabat yang akrab dengan wartawan ini.

Di tempat yang sama Kabid Pembinaan Perpustakaan Bapersip Jatim Dra Elminah MM

Kepala Bidang Pembinaan Perpustakaan Dra Elminah MM sedang menyampaikan laporan.

Anggota tim juri serius menyimak paparan para pengelola perpustakaan khusus SKPD.

menjelaskan pelaksanaan lomba perpustakaan Instansi Pemerintah (SKPD) ini diharapkan dapat memberikan motivasi dan kontribusi terhadap peningkatan kinerja SKPD dilingkunagn Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Harapan saya, semoga penyelenggaraan operasional Perpustakaan SKPD ini tidak hanya baik diwaktu pelaksanaan lomba ini saja, kedepan semoga pelaksanaan kegiatan Perpustakaan SKPD Provinsi Jawa Timur semakin baik dan sesuai Standar Nasional Perpustakaan,” kata Elminah penuh harap.

Harapan senada juga disampaikan salah satu anggota tim juri lomba dari Bapersip Jatim Juhairi yang menambahkan agar pemerintah provinsi menyiapkan tenaga pustakawan di masing-masing SKPD. “Kalau ingin perpustakaan bisa berfungsi sebagaimana mestinya maka perlu dikelola oleh tenaga yang kompeten,” saran Juhairi. Sayangnya harapan agar perpustakaan di SKPD dikelola pustakawan sulit terwujud karena terbatasnya jumlah pustakawan di Pemprov Jatim.

“Saat ini baru ada tiga perpustakaan SKPD yang ditangani oleh pustakawan yakni Kominfo, Sekwan dan Dinas Pengairan,” jelas Juhairi sambil geleng-geleng kepala. Q why