Harian Bhirawa Edisi 29 September 2014

HARIAN

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Kami pasrah dengan adanya UU baru terkait Pilkada,’’

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 5

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Ketua KPUD Sidoarjo Zaenal Abidin,

Senin Legi, 29 SEPTEMBER 2014

http://www.harianbhirawa.co.id

29 SEPTEMBER 2014

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo - 07.00

Di Ruang Kerja

 Wagub H Saifullah Yusuf Kunjungan Kerja di Eropa

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi - 12.00 - 14.30 - 19.00

Rapat Persiapan HUT Jatim di Gedung Setdaprov Jatim Lantai 8 Menghadiri Penandatanganan Kerjasama Pemprov Jatim dengan Bandara Abdurrahman Saleh di Hotel Bumi Rakor Jamkesda di Hotel Simpang

Double Track Jakarta – Surabaya Belum Optimal untuk Angkutan Barang Pemprov, Bhirawa Meski jalur kereta api double track Jakarta – Surabaya sudah resmi tersambung sejak 3 September 2014 lalu, ternyata keberadaannya masih belum optimal untuk angkutan barang, khususnya yang ke Pelabuhan Tanjung Perak. Sebab jalur double

track tersebut hanya berhenti di Stasiun Pasar Turi Surabaya.

Untuk itu, Pemprov Jatim mendesak Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk segera melanjutkan pembangunan double track hingga Pelabuhan Tanjung Perak. Panjang jalur kereta api

antara Pasar Turi - Tanjung Perak ini sekitar delapan kilometer.

Kepala Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Dishub dan LLAJ) Provinsi Jatim Ir Wahid Wahyudi mengatakan, Pemprov Jatim telah beberapa kali mendesak agar pembangunan

double track Pasar Turi – Tanjung Perak segera diteruskan. Karena sejak diresmikannya jalur ganda ini masih belum bisa digunakan untuk mengangkut kontainer hingga ke Tanjung Perak.

 ke halaman 11

Pelantikan Pimpinan Definitif Diprediksikan 3 Oktober DPRD Jatim, Bhirawa Pelantikan pimpinan DPRD Jatim definitif diprediksi akan dilaksanakan pada Jumat mendatang (3/10). Kepastian ini didapat dari kabar yang diterima oleh sejumlah anggota dewan saat berkonsultasi di Depdagri beberapa waktu lalu.

Wakil Ketua DPRD Jatim Sementara, Kusnadi menegaskan SK Mendagri terkait dengan penetapan pimpinan DPRD Jatim definitif diprediksi akan turun pada 1 sampai 3 Oktober 2014. Karenanya dalam rentang waktu tersebut Sekwan DPRD Jatim sudah menyiapkan undangan jika sewaktu-waktu Kusnadi di antara tanggal tersebut SK Mendagri sudah turun langsung digelar paripurna.

“Diprediksikan paripurna pelantikan pimpinan definitif pada 3 Oktober 2014, namun sebelumnya pada 1 oktober diselenggarakan paripurna dengan agenda pembacaan Rancangan Pembangunan

 ke halaman 11

Pilketum PBNU, Jatim Antisipasi Politik Uang Jember, Bhirawa Perwakilan dari 20 pengurus cabang Nahdlatul Ulama seluruh Jawa Timur berkumpul di Pondok Pesantren Nurul Islam, Kabupaten Jember, Minggu (28/9).

Mereka berkoordinasi dan menyamakan persepsi untuk menghadapi Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Pengurus Besar NU, yang rencananya digelar pada 1-2 November 2014. Salah satu isu yang dibahas adalah antisipasi politik uang dalam pemilihan rais ‘am dan ketua umum PBNU. “Untuk menghindari risywah (transaksi suara) dalam pemilihan rais ‘am dan ketua umum PBNU, maka kami mengusulkan agar ada tim yang dapat mengontrol dalam pelaksanaan muktamar,” kata Rais Syuriah PCNU Jember KH Muhyiddin Abdussomad.

Ketua umum dan pelaksana tugas rais ‘am PBNU diminta Muhyiddin agar menjaga ukhuwah nahdhiyyah dan mencegah perpecahan di antara pengurus dan masyayikh. “Untuk itu kami mengharap keputusan rapat pleno PBNU dua kali yang menetapkan waktu dan tempat jangan sampai diubah agar tidak terkesan ada konflik di tubuh NU,” kata Muhyiddin.

Para pengurus cabang NU seluruh Jawa model Timur juga meminta agar wacana pemilihan rais ‘am dan ketua umum PB dengan model suara

Aktivitas Pelabuhan Tanjung Perak. Pemprov Jatim mendesak Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk segera melanjutkan pembangunan double track hingga Pelabuhan Tanjung Perak untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di moda darat.

Nasib UU Pilkada Tidak Ditentukan SBY Jakarta, Bhirawa Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga yang menentukan sah atau tidaknya UU Pilkada secara konstitusional. Oleh karena itu, tidak ditandatangi UU Pilkada oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bukan sesuatu yang penting.

“Nasib UU Pilkada ini tidak ditentukan SBY, tapi oleh MK. MK bisa nyatakan UU Pilkada baik sebagian itu bertentangan konstitusi atau nyatakan UU Pilkada konstitusional,” kata pengamat politik

Butir-butir Krusial RUU Pilkada

dari Sigma, Said Salahudin di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Minggu (28/9).

Seperti diketahui, DPR resmi mengesahkan RUU Pilkada menjadi Undang-Undang lewat

2018 untuk gubernur, bupati dan wali kota yang masa jabatannya berakhir tahun 2016, 2017 dan 2018.  Pada 2016 dan 2017 diisi pejabat sampai dengan terpilih kepala daerah definitif pada

 ke halaman 11

Sentil..

 ke halaman 11

 Panglima instruksikan prajurit bersepeda  Panglimanya?  Fraksi PKB tunggu MK, PDIP siap-siap  Legowo itu mudah diucapkan, sulit dipraktikkan  Kinerja anggota DPRD dipangkas satu jam  Gaji ikut dipangkas juga

Pilkada Lewat DPRD, Bawaslu Pangkas Jumlah Pegawai

Jakarta, Bhirawa Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad mengatakan akan memangkas jumlah pegawainya pasca pengesahan Rancangan UndangUndang Pemilihan Kepala Daerah menjadi UU. Rasioalisasi struktur kepegawaian dan anggaran, perlu dilakukan karena peran Bawaslu dikurangi dalam undang-undang itu.

“Karena perannya dikurangi, tapi bukan dihilangkan lo ya, tentu ada Muhammad efisiensi-efisiensi dan rasionalisasi. Karena Kemenkeu juga sudah memberi sinyal itu (pengurangan anggaran),” ujar Muhammad di Gedung KPU

 ke halaman 11

Pembelian Buku Semester Dua Pakai DAK

Sertikasi Itu Penting

Nur Cahyudi

 ke halaman 11

1. Pilkada Serentak Pemerintah mengusulkan pelaksanaan pilkada serentak pada 2015 dan 2018.

Pada 2015, dilaksanakan pilkada serentak tahap pertama bagi seluruh gubernur, bupati dan wali kota yang masa jabatannya berakhir di tahun tersebut.  Pilkada serentak tahap kedua berlangsung 

 ke halaman 11

KETUA Forum Daerah Usaha Kecil Menengah (Forda UKM) Jatim Nur Cahyudi, meyakini sertifikasi dapat membantu masyarakat menghadapi kerjasama Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada 2015. “Apalagi, menjelang pemberlakukan MEA tahun depan, kami melihat UKM di Indonesia termasuk Jatim masih minim yang memiliki sertifikasi,” kata Nur kemarin.

Padahal, kata dia, guna mengantisipasi pasar bebas pada MEA mendatang maka sertifikasi produk sangat dibutuhkan sebagai upaya untuk bisa bersaing dengan produk asing. Namun, para pelaku UKM di Indonesia ini masih sedikit yang sadar akan pentingnya

hasil voting. Dengan demikian, pemilihan kepala daerah yang sebelumnya dipilih langsung oleh rakyat, berubah dipilih di DPRD masing-masing daerah.

Partai Koalisi Merah Putih berhasil meloloskan pilkada melalui DPRD. Sebanyak 226 suara memilih pilkada melalui DPRD. Sedangkan, pilkada langsung hanya dipilih sebanyak 135 anggota.

Guru mendata buku Kurikulum 2013 mata pelajaran IPA SMP Kelas VIII yang baru saja datang untuk dibagikan kepada siswa di Perpustakaan SMPN 01 Jombang. Untuk pengadaan buku semester kedua yang akan dimulai awal Januari, dipastikan memakai DAK pendidikan 2014.

Surabaya, Bhirawa Meski proses distribusi buku Kurikulum 2013 (K-13) semester satu hingga kini belum tuntas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) harus dihadapkan kembali dengan pengadaan buku kurikulum baru semester dua.

Proses belajar mengajar semester kedua sendiri bakal dimulai awal Januari mendatang. Tidak seperti pengadaan buku semester pertama yang menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pengadaan buku semeter kedua ini dipastikan akan memakai Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan 2014. Nantinya, pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan (Dindik) kabupaten/kota yang membayar kepada pemenang lelang.

Kabid Pendidikan Dasar (Dikdas) Dindik Surabaya Eko Prasetyoningsih menyatakan, untuk Surabaya, lelang diserahkan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Kemendikbud. Proses lelang ini hampir sama dengan pengadaan buku semester pertama. Pembedanya hanya di penggunaan anggaran.

“Semeter satu kemarin membayarnya dilakukan sekolah pakai uang BOS. Kalau semester kedua, pakai DAK yang dibayarkan langsung oleh Pemerintah Daerah setempat kepada pemenang lelang,” kata dia, Minggu (28/9).

Eko menjelaskan, dengan mengguna-

 ke halaman 11

Mengunjungi PAUD Sarinah sebagai Pilot Project Kurikulum 2013

Guru Giat Bereksplorasi, Anak Belajar Tangani Masalah Sendiri Kurikulum 2013 (K-13) dikonsep untuk mendidik anak menjadi individu yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif. Implementasinya baru berjalan untuk peserta didik jenjang SD, SMP dan SMA/SMK. Lantas bagaimana jika kurikulum ini juga akan diterapkan untuk anak usia dini? Meski baru direncanakan, PAUD Sarinah di Pondok Tjandra Waru, Sidoarjo ternyata sudah memulainya sejak 2010 lalu.

Adit Hananta Utama, Kota Surabaya Perhatian Suyatmi sibuk mengelilingi seluruh sudut ruang kelas.

Dia berdiri di antara anak-anak yang masih berusia 4 sampai 6 tahun yang tengah sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Beberapa ada yang sedang mewarnai, beberapa lagi sedang menggambar. Sementara di ruang sebelah, terdengar ramai sekali anak-anak sedang bernyanyi diiringi musik orgen. Bisa dilihat dari riang tawanya, masing-masing mengikutinya dengan begitu gembira.

Mereka memang tampak hanya

bermain-main. Namun Suyatmi yang menjadi Bunda sekaligus Kepala PAUD Sarinah mengatakan mereka sedang belajar. Modelnya memang sedikit berbeda. Itu karena PAUD yang dia pimpin sejak 2010 lalu telah menjadi salah satu pilot project implementasi K-13. Dalam melaksanakan kurikulum ini, dia berusaha untuk mengembangkan potensi dasar individu anak didiknya. Baik secara motorik, keterampilan bahasa, potensi

 ke halaman 11

adit hananta utama/ bhirawa

Anak didik PAUD Sarinah Pondok Tjandra, Sidoarjo lebih senang belajar menggambar dengan media komputer.

SURABAYA

2

Senin Legi 29 SEPTEMBER 2014

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Pilwali 2015

FPKS Andalkan Koalisi Merah Putih, Golkar Belum Sebut Nama DPRD Surabaya, Bhirawa Poros Koalisi merah Putih(KMP) di tingkat kota Surabaya diyakini akan mampu berbicara dalam pemilihan Wali kota tahun depan.

Keyakinan ini terkait dengan disahkannya UU Pilkada di DPR RI akhir pekan lalu. Fraksi PKS sebagai salah satu unsure KMP menegaskan bnama Tri Rismaharini masih sangat berpeluang untuk kembali menjabat periode depan.

Akhmad Suyanto , ketua Fraksi PKS, tetap meyakini bahwa bahwa perubahan soal sistem pemilihan Wali kota Surabaya langsung menjadi tak langsung tidak akan berpengaruh terhadap posisi sosok yang akan diusungnya karena akan mendapatkan dukungan dari sejumlah partai dan fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP).

“Untuk Pilwali 2015, kondisi

dan posisi koalisi merah putih menjadi poros kebijakan sekaligus kesepakatan politik yang harus dijaga, dengan struktur Gerindra sebagai pengusung dan PKS sebagai penyangga utama,” jelasnya saat ditemui disela-sela mengikuti orientasi di Hotela Singgasana Surabaya. (26/914) Diakui Suyanto bahwa hingga saat ini masih belum melihat sosok kader dari partainya mau-

pun dari partai yang tergabung dalam koalisi merah putih yang layak untuk diusung maju menjadi bakal calon Walik ota Surabaya selain Tri Rismaharini.

“Sampai saat ini kami jujur mengakui masih belum melihat sosok yang layak diusung di Pilwali, baik di intern partai kami maupun di koalisi merah putih, jadi dukungan kepada sosok Risma masih tetap, namun demikian kami tetap melihat perkembangan di partai PDIP sebagai pengusung awal di th 2009,” katanya.

Situasi politik akan lebih baik dan kondusif, lanjut Suyanto, jika ternyata PDIP akhirnya tetap memutuskan untuk mengusung Risma di Pilwali 2015, karena terjadi titik temu yang

baik, karena sosok yang diinginkan sama, dan dampaknya akan tidak ada lagi perbedaan sekaligus pertarungan politik intern DPRD. Hal berbeda dikatakan oleh Pratiwi Ayu Khrisna ketua fraksi Golkar DPRD Surabaya yang mengatakan bahwa pihaknya masih tetap akan menunggu perintah dari DPP, meski secara pribadi mengakui keberhasilan Risma sebagai Wali Kota Surabaya.

“Secara pribadi saya mengakui bahwa Risma berhasil membangun kota ini lebih baik dari sebelumnya, dan orang baik jangan dilempar sampah tapi berikan bunga, namun untuk bicara soal Pilwali mendatang tentu kami tetap menunggu perintah dari DPP, karena kami juga

belum pernah berfikir apalagi membahas soal usung-mengusung dan dukung mendukung di Pilwali, itu masih jauh mas,” tandas politisi senior Surabaya yang berlatar belakang pengusaha kapal cargo ini.

Tidak hanya itu, Ayu (panggilan akrab Pratiwi Ayu Khrisna) juga menegaskan jika Pilwali Kota Surabaya tidak ada kaitannya dengan koalisi merah putih yang telah terbangun ditingkat pusat, karena dirinya berpendapat bahwa koalisi dibentuk bukan sekedar berbicara soal Prabowo atau Gerindra, melain banyak hal lain yang jauh lebih krusial.

“Saya tidak sepakat jika koalisi merah putih dikait-kaitkan dengan Pilwali Surabaya, ini terpisah dan benar-banar tidak

ada kaitannya, koalisi merah putih juga tidak ada kaitanya dengan sosok Prabowo atau Gerindra, tetapi koalisi itu dibentuk karena ada beberapa agenda dan tujuan politik lain yang jauh lebih luas, itu yang harus dipahami,” tambahnya.

Oleh karena itu, lanjut Ayu, selama ini kami memilih tidak pernah berkomentar bahkan cenderung diam karena akan menimbulkan masalah baru dan terlalu dini, apalagi situasi dan kondisi di DPRD Surabaya masih seperti ini, tetapi jangan dianggap kami tidak punya pendapat atau apriori dengan perkembangan politik di intern dewan maupun ditingkat partai, kami lebih baik wait n see aja Q gat dulu.Q

PANGGUNG BIROKRASI

JPN Kejaksaan Minta Hakim Menolak Gugatan Konsumen PDAM Kejari Surabaya, Bhirawa Jaksa Pengacara Negara (JPN) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya yang ditunjuk PDAM Surabaya, meminta Majelis Hakim untuk menggugurkan gugatan kelompok pelanggan PDAM Surabaya terkait biaya administrasi pembayaran online di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Dalam jawaban formal JPN, gugatan oleh Dadik Sujianto dan kawan-kawan yang mengatasnamakan kelompok pelanggan PDAM Surabaya, tidak memenuhi persyaratan gugatan.

“Selaku JPN dari pihak tergugat, apa yang saya sampaikan ini merupakan jawaban formal untuk menanggapi gugatan itu. Dan kami akan sampaikan hal itu ke Majelis Hakim. Sebab, persidangan belum sampai ke materi,” ujar Kasi Perdata Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Surabaya, Agus Chandra.

Nantinya, jawaban formal yang akan disampaikan ke Majelis Hakim yakni, JPN berpendapat bahwa penggugat tidak layak mengajukan gugatan atas nama kelompok pelanggan PDAM. Agus menilai, gugatan yang dilayangkan penggugat tidak memenuhi syarat. Sebab, dalam ketentuannya ada 13 kelompok pelanggan PDAM. Namun, mereka hanya mewakili satu kelompok saja, Q bed dan itupun hanya tujuh orang.Q

Mengaku sebagai Polisi Gadungan Guna Mendapat Keuntungan Polrestabe Surabaya, Bhirawa Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Surabaya, berhasil mengamankan Kusnadi (62) warga Menganti, Gresik, yang menyamar sebagai anggota polisi gadungan. Kelakuan Kusnadi ini dilakukan untuk mendapatkan keuntungan.

Adapun modus yang dilakukan Kusnadi yakni, dirinya melontarkan isu penculikan terhadap anak-anak yang akan dijadikan tumbal pembangunan tol SurabayaMojokerto (Sumo). Setelah memberitahukan hal tersebut, Kusnadi berhasil membujuk para korbannya yang memberikan uang sebagai imbalan atas informasi yang diberitahukannya.

Pria paruh baya yang kesehariannya sebagai tukang pijat ini, nekat membeli seragam Polisi di daerah Gembongan Q bed untuk melancarkan aksinya.Q

Upacara Melasti Sekitar 6000 ribu umat Hindu Karya Agung Ngenteg Linggih di Pura Agung Jagat Karana Surabaya melaksanakan upacara Melasti dengan mengarak berbagai sesaji di Komplek AAL Bumi Moro menunju laut.Kegiatan ini sebagai rangkaian puncak karya Watugunung yang digelar tanggal 4 Oktober mendatang sebagai hari raya Saraswati. trie diana/bhirawa

DPRD Surabaya Inventarisasi Sembilan Laptop Tidak Kembali Wali Kota Paparkan Potensi Surabaya pada 22 Dubes DPRD Surabaya, Bhirawa DPRD Kota Surabaya menginventarisasi sembilan laptop yang dipinjamkan kepada anggota dewan periode 20092014, namun tidak dikembalikan hingga batas waktu terakhir pengembalian 24 September lalu.

Ketua DPRD Surabaya Armuji mengatakan masalah laptop yang belum dikem balikan saat ini masih dalam proses di Sekretaris DPRD Surabaya. “Sudah diinventarisasi. Setwan sudah kami minta untuk mengecek satu per satu. Tidak ada masalah,” katanya, Minggu (28/9).

Armuji juga menolak menyebut siapa saja yang sampai hari ini masih belum mengembalikan laptop. “Yang jelas, jika tidak ada perkembangan, pekan depan kita siapkan surat peringatan,” katanya.

Informasi yang dihimpun di

Armuji DPRD Surabaya, sebenarnya internal Sekretariat DPRD Surabaya sudah mengecek status laptop-laptop itu. Hasilnya, mayoritas laptop yang belum balik itu dipegang oleh para anggota dewan periode 20092014 yang saat ini tak lagi menjabat.

Dari hasil klarifikasi sementara, ada yang diketahui saat ini laptop itu masih dicari.

Namun, ada yang menjanjikan bakal dikembalikan dalam waktu dekat.

Hanya saja, kabar raibnya sejumlah laptop karena ratarata laptop itu memang tidak semuanya dibawa sang legislator. Ada yang dipinjamkan, ada juga yang dipasrahkan ke sejumlah orang dekat.

Hal sama juga diungkakan Sekretaris DPRD Surabaya Afgani Wardhana. Ia juga menjawab diplomatis agar ditanyakan langsung ke pimpinan DPRD. “Yang jelas tinggal sembilan unit. Soal siapa dan kenapa, langsung saja ke pimpinan,” katanya.

Menurut Afgani, pihaknya sudah mengklarifikasi ke semua para pembawa laptop. “Ratarata, mereka menjanjikan semua sudah kembali pekan deQ gat pan,” katanya.Q

Pemkot Hati-hati dalam Pembebasan Lahan Pemkot, Bhirawa Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan sangat berhati-hati dalam menangani pembebasan lahan untuk jalan terutama untuk jalan Middle East Ring Road

(MERR) IIC. Hal ini dikarenakan banyaknya kendala dan masalah dalam membebaskan lahan di daerah Gunung Anyar. ‘’Sebenarnya kita ada uang, Cuma masalahnya

disana status tanah nggak karuan. Saya tidak mau kasus MERR terjadi lagi,’’ tegasnya.

Risma tak ingin kasus MERR tak seperti kasus SSC yang terjadi beberapa

tahun lalu dikarenakan status tanahnya yang tak jelas. Untuk progress lahan di MERR menurut Risma saat ini sudah menunjukkan perkembangan yang positif.

‘’Terakhir ada kendala tanah yang ahli warisnya yang tidak jelas. Akhirnya kita bawa ke pengadilan dahulu bahkan saya umumkan di koran,’’ tegasnya.Q dre

Pemkot, Bhirawa Untuk lebih gencar mempromosikan potensi yang dimiliki Surabaya, Wali kota Surabaya Tri Rismaharini paparkan potensi Kota Surabaya didepan 22 duta besar maupun perwakilan tetap negara sahabat dalam UFTR di antaranya dari Selandia Baru, Brunei Darussalam, Chile, Tiongkok, Cekoslowakia, Swedia, Laos, Rumania, Fiji, Iran, dan Malaysia. Tak ketinggalan dari Myanmar, Ukraina, Oman, Uzbekistan, Australia, Republik Korea, Vietnam, Singapura serta Duta Besar Uni Eropa untuk ASEAN. Di mata Wal0 ikota Surabaya Tri Rismaharini, era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan tantangan sekaligus kesempatan emas. Tantangan jika sumber daya manusia tidak mampu bersaing ditengah derasnya tenaga kerja asing. Sementara, kesempatan emas berlaku bilamana arus investasi mengalir deras dan warga Kota Pahlawan ikut menikmati benefit dari perputaran uang yang terjadi.

Mendekati bergulirnya MEA per Januari 2015, wali kota terlecut lebih gencar mempromosikan potensi yang dimiliki Surabaya. Beberapa tawaran undangan menjadi pembicara dalam forum internasional tidak disia-siakan oleh alumnus ITS Surabaya ini.

Termasuk saat mengetahui bahwa Surabaya dijadikan jujugan para duta besar negara sahabat. Kontan, Risma -panggilan Tri Rismaharini- mengiyakan tawaran tersebut, karena dia tak perlu jauh-jauh ke luar negeri. Sebaliknya, duta besar-duta besar tersebut yang datang ke balai kota guna menyimak langsung paparan dari walikota.

Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri (kemenlu) mengatakan, kegiatan bertajuk Updates from the Region (UFTR): Exploring the Potentials of Surabaya City merupakan salah satu program diplomasi ekonomi. Tujuannya, untuk mempromosikan potensi bidang ekonomi, perdagangan, investasi dan pariwisata daerah guna membuka peluang kerjasama Q dre dengan berbagai pihak luar negeri.Q

PD Pasar Kembangkan Fresh Market Sistem Tawar-Menawar Pasar Tradisonal Modern Pertama di Surabaya

Pasar tradisional yang modern bakal segera terwujud. PD Pasar Surya saat ini sedang mengembangkan fresh market di area kantor Perusahaan Daerah Pasar Surya (PDPS).

Pembangunan pasar tradisional modern yang menjual sayur dan daguing basah ini akan tuntas pada tahun ini.

Direktur Teknik dan Usaha PD Pasar Surya, Zandi Ferryansa mengatakan, pembangunana ini masih dalam tahap renovasi dan perkiraan rampung bulan depan. “ Namanya Surya Fresh Mart, yang nantinya menjual aneka sayur mayur, ikan, daging (basah) serta masih menggunakan konsep pasar tradisional sehingga pembeli nantinya bisa menawar.

Dan kita punya standarisasinya,” kata Zandi pada Bhirawa, Jumat (26/9) di ruang kerjanya.

Menurut Zandi, pasar itu akan menjadi bangunan pasar modern pertama di Surabaya. Nantinya, pasar di kawasan Manyar tersebut

akan menjual sembako, sayur, buah, dan jajan pasar.

Semua bahan pangan itu dijamin kesegarannya.

Pihaknya mengatakan, fresh market seluas 200 meter persegi itu bisa menampung belasan pedagang. Siapapun bisa bergabung di pasar tersebut. Namun, mereka harus memenuhi persyaratan dari PD Pasar. Diantaranya produk di fresh market asli dari pasar di Surabaya dan berkualitas bagus.

“Ikan diambil dari Pasar Pabean, Sayur dari Keputran, sembako bisa dari Pucang,” tambahnya.

Zandi meyakini, fresh market itu akan sukses. Sebab, banyak pedagang yang bakal

tertarik untuk ikut berjualan. Pasalnya, iuran layanan pasarnya flat. Sama seperti 67 pasar lain yang ada di seluruh Surabaya. Yakni Rp 5825 per meter. Kemudian, Fresh Market dilengkapi air conditioner (AC) Karena itu, pembeli bakal kerasan.

Apalagi proses tawar menawar tetap berjalan.

Pembuatan fresh market itu untuk memberi contoh ideal pasar modern. Sebab, saat ini masih marak PKL yang berjualan di trotoar.

“Ini untuk merubah budaya jualan di jalan. Biar pedagang tertantang jadi kita tetap menggunakan culture pasar yang sekarang ini sudah luntur. Kalau pembeli di fresh market laris, lambat laun pasar tradisional lain bakal ikut,” katanya.

Alumni Universitas Brawijaya itu mengatakan, PD Pasar juga bekerjasama dengan pihak ketiga untuk membuat sebuah kafe. Saat

geh/bhirawa

Direktur Teknik dan Usaha PD Pasar Surya, Zandi Ferryansa saat melihat pembangunan Surya Fresh Mart yang hampir selesai, Jumat (26/9). ini tempat makan itu sudah bisa dibawa ke kafe tersebut. sehingga kami yakin proses berdiri di sebelah kantor PD Bahan tersebut akan di- ini akan berjalan dengan Pasar. Nantinya, setiap sa- masak sesuai pesanan pem- baik,” imbuhnya. yur atau bahan makanan beli. “ Apalagi di wilayah sini Selain itu, Humas PD Pasar yang dibeli di fresh market kan banyak perkantoran Surya, Budi Ariyono menga-

takan, ada dua rencana terkait siapa yang akan dilibatkan dalam pasar. Pertama, PD Pasar akan menawarkan ke pedagang di semua pasar.

Mereka yang mau memenuhi peraturan, seperti cara penjualan yang modern dan produk yang bersih bisa ikut bergabung. Selain itu, PD Pasar juga memiliki satu rencana lain. Yakni dengan cara kulakan ke pasar terpilih. Jika opsi itu yang terpilih, PD Pasar yang akan mengelola fresh market tersebut.

Selain itu, Budi menyebut masih banyak program lainnya yang akan diwujudkan. Misalnya pembuatan 1000 lubang resapan biopori di 67 pasar binaan. Kemudian, penggunaan plastik ramah lingkungan. Nantinya, setiap penjual yang membeli dagangan di seluruh pasar akan menggunakan plastik tersebut. “Desain sudah tuntas, tinggal pemesanan untuk produksi.

Harganya lebih murah dari Q geh plastik biasa.Q

SURABAYA

Senin Legi 29 SEPTEMBER 2014

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Dugaan Korupsi Dana Hibah Pemkot 2011-2012

Kejati Fokuskan Penyidikan Bernilai Miliaran

Kejati Jatim, Bhirawa Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur memfokuskan pengusutan dugaan penyelewengan dana hibah organisasi masyarakat(Ormas) Pemkot Surabaya pada lembaga yang menerima sampai milyaran rupiah.

geh/bhirawa

Tim gabungan Kecamatan Sawahan saat melakukan operasi dini hari di area makam Kembang Kuning, Minggu (28/9).Ada 17 remaja dibawah umur yang diamankan.

Operasi Dini Hari, Satpol PP Amankan 17 Remaja Bawah Umur di Kembang Kuning Surabaya, Bhirawa Ada yang menyedihkan saat operasi Tim gabungan kecamatan Sawahan di komplek makam Kembang Kuning ,Minggu(28/9) dini hari kemarin. Sebanyak 17 remaja di bawah umur diamankan petugas di kawasan yang dikenal sebagai salah satu tempat prostitusi liar ini.

Puluhan petugas gabungan dari Satpol PP Kecamatan Sawahan yang di back up anggota kepolisian Polsek Sawahan dan Garnisun Tetap (Gartap III) membuat kocar-kacir puluhan orang yang terlihat di kawasan kembang Kuning , malam itu.

Beberapa diantaranya cukup mudah dikenali adalah remaja di bawah umur. Hasil penangkapan malam itu juga membuktikan banyak anak di bawah umur mangkal di kawasan hitam ini. Tercatat 17 remaja di bawah umur , dua diantaranya remaja putri diamankan petugas. Dalam operasi malam itu, petugas juga menangkap sejumlah wanita yang tidak dapat menunjukkan identitas resmi (KTP).

Kasitrantib Kecamatan Sawahan,

Bimo Bijaksono mengatakan, giat malm hari Minggu itu dilaksanakan karena sering mendapatkan laporan dari masyarakat, bahwa di area sekitar makam Kembang Kuning sering terjadi pertengkaran anakanak di bawah umur.

“Dari giat malam ini, kita dapatkan 17 anak-anak di bawah umur yang keluar pada malam hari, dan dua diantaranya adalah perempuan, setelah ini langsung diserahkan ke Mako Satpol PP kota untuk ditindak lebih lanjut, karena kewenangan semua ada di Satpol PP pusat,” “ kata Bimo saat di lokasi kejadian, Minggu (28/9) dini hari.

Menurut Bimo, operasi yang dilakukan tersebut selain untuk memperkecil ruang gerak PSK eks Dolly juga untuk menertibkan pendatang baru yang masuk kota Surabaya tanpa dilengkapi surat-surat identitas resmi yang dikeluarkan pemkot Surabaya.

Kasatpol PP Kota Surabaya, Irvan Widyanto mengatakan, pada intinya pemeriksaan identitas khususnya bagi warga pendatang. Apalagi, saat

ini urbanisasi di Koa Surabaya telah mencapai angka seratus lebih jiwa dan hal tersebut membuat gencar melakukan operasi yustisi.

“Bagi anak-anak dibawah umur akan kita bina dan memanggil pihak saudaranya untuk memastikan apa benar tujuan datang ke Surabaya untuk bekerja, setelah didata langsung kita pulangkan kok,” kata Irvan ketika dihubungi melalui via telfon.

Selain itu, dari pihak kepolisian juga menilang pengendara yang tidak memiliki surat-surat kendaraan bermotor. Alhasil puluhan remaja yang tidak mengenakan helm juga tidak lepas dari pengamatan polisi untuk ditilang. Apalagi pada malam hari, sangat rawan untuk tindak kriminal di daerah makam Kembang Kuning tersebut.

Dalam operasi tersebut, petugas Satpol PP juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa dua sepeda ontel yang ditinggal pemiliknya karena ada indikasi bocor dalam operasi tersebut, sehingga pemilik sepeda meninggalkan di Q geh area pemakaman tersebut.Q

Keluarga Tak Ikut BPJS, Pengobatan Pasien Pasung Ditolak

Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur

Peringati Hari Kesaktian Pancasila, Sumpah Pemuda, dan Hari Pahlawan Tahun 2014 Di TMP Sepuluh Nopember Surabaya

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Armand Linda SH Msi bersama jajaran TNI berada di TMP.

Peserta mengikuti upacara sebelum memulai kerja bakti.

Lestarikan Nilai Kepahlawanan, Tanggung Jawab Bersama Taman Makam Pahlawan (TMP) di Jalan Mayjen Sungkono, biasanya terlihat sepi, hari Minggu (28/9) kemarin cukup ramai. Mulai dari jajaran anggota TNI, Dinsos Jatim hingga para siswa terlibat kerja bakti massal dalam menyambut hari peringatan ke 69 HUT TNI.

M

ereka berbondong-bondong membersihkan makam para pahlawan bangsa yang telah mempertahankan kemerdekaan.

Tak hanya membersihkan, tapi mereka juga mengecat seluruh makam serta pagar TMP. Semuanya bergerak bersama ditengah panas teriknya matahari. Sehingga, suasana TMP nampak begitu bersih.

Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Jawa Timur, Indra Wiragana melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Armand Linda SH Msi mengatakan, dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila, Sumpah Pemuda, Hari Pahlawan dan juga Hari TNI, maka sudah selayaknya diisi dengan penuh kesungguhan dan kerja keras demi kemajuan bersama serta mewujudkan cita-cita Indonesia yang makmur, adil, dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salah satunya mengenang jasa para pahlawan Kusuma Bangsa yang telah gugur, dimana mereka telah berjuang mempertaruhkan harta, jiwa dan raga mereka demi satu kata ‘kemerdekaan’ negara yang dicintai.Sebab, para pahlawan menyadari ‘kemerdekaan’ bukan hanya sebuah kata, melainkan sebuah simbol kebebasan untuk bersikap, baik sebagai individu maupun sebagai sebuah bangsa.

Menurutnya, kemerdekaan sejatinya dapat membawa rakyatnya

Seluruh peserta kerja bakti bersamasama membersihkan dan mengecat TMP.

kepada kondisi yang adil dan sejahtera. sebagaimana dalam sila ke5 Pancasila sebagai dasar negara yang telah mengamanatkan untuk memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Adil tidak hanya dari segi hukum, melainkan juga dari segi ekonomi. Inilah yangmenjaditanggungjawabkitabersama saat ini dan dimasa yang akan datang,” ujarnya, di Surabaya, Minggu (28/9).

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial salah satunya adalah yang berkaitan dengan pemeliharaan taman makam pahlawan, dan pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial. Pemeliharaan taman makam pahlawan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, melainkan menjadi tanggungjawab bersama

Rohmadi mengaku saat ini Diketahui, dana hibah dari dirinya focus pada dugaan Pemkot Surabaya dialirkan penyelewengan dana hibah periode 2011-2012. Adapun dengan penerima KONI penerimanya yakni ratusan Surabaya. Diterima tahun ormas dan lembaga-lembaga di 2012, dana tersebut dikucurkan Surabaya seperti mushola, untuk pengembangan 41 cabor takmir masjid dan sekolah. di bawah KONI Surabaya.

Sementara jumlah dana hibah Dana senilai Rp 6,5 miliar yang diterima masing-masing tersebut diduga disimpangkan. ormas dan lembaga ini rataTerkait tersangka dalam karata puluhan juta rupiah. Sesus KONI, Rohmadi enggan dangkan penerima hibah mengomentari hal itu. Memiliaran rupiah diantaranya nurutnya, saat ini pihaknya dan KONI, PKK, dan Pramuka. tim pidsus Kejati Jatim masih “Sementara ini pengusutan Rohmadi menunggu hasil audit dari dana hibah Pemkot tidak Badan Pengawasan Keuangan dan Pemmenyentuh ormas-ormas seperti masjid bangunan (BPKP) Jatim. “Dari BPKP dan mushola,” ujar Kepala Seksi maminta kami untuk memberikan doPenyidikan (Kasidik) Pidana Khusus kumen tambahan,” ujar Rohmadi.

(Pidsus) Kejati Jatim Mohammad Rohmadi Sementara Asisten Pidana Khusus (Adsaat dikonfirmas Minggu (28/9). pidsus) Kejati Jatim Febry Ardiansyah Pengusutan dugaan penyelewengan membenarkan, penyidikan KONI belum ada dana hibah Pemkot Surabaya ini, diusut perkembangan. Tapi, dari BPKP meminta Kejati sejak 2013 lalu. Awal penyedata dari Jaksa penyidik pidsus yang sampai lidikan, Kejaksaan mengaku menemukan saat ini belum dapat diperoleh penyidik.“Data bukti kuat terkait dugaan dan hibah yang yang diminta BPKP yakni data menyangkut tidak diperuntukkan semestinya. Selain detai perseorangan dari kasus KONI. Jadi, itu, banyak penerima dana hibah yang belum ada perkembangan dari kasus ini,” tidak bisa mempertanggungjawabkan latambahnya. porannya.

Untuk diingat, dana hibah yang diusut Tak cukup pertanggungjawaban, KeK e j a k s a a n d i k u c u r k a n P e m k o t S ujaksaan juga menemukan penerima fiktif rabaya pada tahun 2011-2012. Di tahun dari dana hibah ini. Sudah ada puluhan 2011, ada sebanyak 400an penerima penerima dan hibah yang sudah dimintai memperoleh bantuan hibah hingga toketerangan oleh penyidik pidsus Ketal miliaran rupiah. Hibah bermasalah jaksaan. Dari pemeriksaan ini, sebagaian karena kebanyakan penerima tidak saksi mengaku menerima dana hibah menyerahkan laporan pertanggungatas bantuan oknum dari DPRD Kota jawaban atau realisasinya tidak sesuai.

Surabaya.

Bahkan, ada juga penerima yang fikMengenai penyidikan kasus KONI yang tif.Q bed belum ada kejelasan dari Kejaksaan,

antara pemerintah dan masyarkat.

“Untuk itulah, masyarakat mempunyai kesempatan yang seluasluasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial baik secara perorangan, keluarga, maupun kelembagaan,” katanya.

Sehubungan dengan hal itu, lanjutnya, dalam momentum yang amat bermakna ini maka diharapkan semuanya bisa turut melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial dengan bersama-sama membenahi taman makam pahlawan ini sebagai pengabdian dalam mengisi kemerdekaan.

“Marilah kita laksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi kita sebagai abdi negara dalam melayani dan memfasilitasi masyarakat untuk berperan dalam penyelenggaraan Q rac* kesejahteraan sosial,” katanya.Q

Pemprov, Bhirawa Program Jatim bebas pasung masih menuai kendala. Dinas Kesehatan (Dinkes) Jatim mengaku mendapat sandungan dari rumitnya aturan yang diterapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam pembiayaan pasien gangguan jiwa.

Aturan yang diterapkan oleh BPJS dinilai Dinkes sangat menyulitkan, salah satu contohnya terkait dengan biaya yang dikenakan pada pasien. Saat ini sejumlah pasien yang masih dipasung karena mengalami gangguan jiwa, masih belum bisa dirawat rumah sakit jiwa secara keseluruhan. Alasannya, para pasien yang akan mendapatkan perawatan rumah sakit, beserta keluarganya harus terdaftar dalam BPJS terlebih dahulu.

“BPJS tidak mau menerima kalau hanya pasiennya saja yang terdaftar, melainkan harus seluruh keluarga yang terdaftar dalam Kartu Keluarga,”ujar Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Jatim Herlin Ferliana.

Herlin menganggap kebijakan semacam itu sangat merepotkan.

Sebab, kemampuan keuangan yang dimiliki oleh Dinkes Jatim sangat terbatas. Untuk saat ini, anggaran yang dimiliki oleh Dinkes Jatim hanya untuk membayar biaya BPJS sang pasien.

Seseorang yang dipasung menunggu perawatan di rumah sakit.

“Kalau untuk biaya keluarganya juga kita memang belum punya anggarannya,”paparnya.

Dinkes Jatim harus mengeluarkan anggaran sebesar Rp 25.900 per bulannya untuk setiap pasien bebas pasung. Sedangkan, jumlah pasien yang sudah terdaftar dalam program ada 765 orang. “Kalau kami masih harus disuruh membayar biaya BPJS seluruh keluarga pasien yang minimal 4 orang, tentunya biayanya akan lebih besar lagi,”tukasnya.

Masalah lainnya adalah banyaknya pasien yang tidak dimasukkan ke dalam Kartu Ke-

dna/bhirawa

luarga (KK). Alasannya, para keluarga pasien terkadang malu mengakui keluarga mereka yang mengidap gangguan jiwa.

Oleh karena itu, dalam waktu dekat Herlin akan melakukan pembicaraan dengan BPJS. Tujuannya agar BPJS bisa mengubah kebijakan tersebut. Apabila hal itu gagal, maka jalan lain Herlin akan mengajukan anggaran tambahan pada P-APBD tahun 2015 mendatang.

“Kasihan kalau mereka terlalu lama dipasung karena telah mengalami gangguan jiwa, selain itu, ini juga soal nilai kemanuQ dna siaan,” urainya.Q

Baru Hasil Ujian Paket C IPS yang Diumumkan Dindik Jatim, Bhirawa Kekecewaaan lagi-lagi harus ditelan oleh para peserta Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) atau ujian kejar paket. Setelah penerbitan ijazah peserta ujian kejar paket gelombang pertama molor hingga berbulan-bulan, kini pengumuman untuk peserta gelombang kedua juga terjadi hal yang sama.

Sampai saat ini, baru hasil ujian kejar paket C jurusan IPS yang sudah diumumkan oleh Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim. Sementara untuk ujian kejar paket A, B dan C jurusan IPA dan kejuruan masih kancrit, alias belum diumumkan.

Padahal, jika mengacu jadwal ujian kejar paket gelombang dua, kejar Paket A justru dilaksanakan lebih awal, yakni pada 1 Juli lalu. Sedangkan ujian kejar paket B dan C dilaksanakan pada 19 Agustus lalu.

Kabid Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Dindik Jatim Abdun Nasor mengakui keterlambatan tersebut. Sampai saat ini, pihaknya pun masih menunggu hasil dari pusat yang tengah melakukan proses skoring nilai.

“Kami sudah berusaha menanyakan hal ini berkali-kali ke pusat. Tapi jawabannya selalu belum,” kata dia saat dihubungi, Minggu (28/9).

Apalagi saat ini, lanjut Nasor, daerah mulai disibukkan dengan proses pendataan peserta ujian kejar paket gelombang satu untuk pelaksanaan tahun 2015 mendatang. Jika pengumuman ini tak

kunjung diselesaikan, dia khawatir daerah akan kerepotan mengatur antara pengumuman dan pendataan pesertanya.“Sekarang ini sudah berlangsung pendaftaran peserta dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ke dindik kabupaten/ kota,” kata pria kelahiran Mojokerto ini.

Keterlambatan tahun ini lebih parah dibanding tahun lalu. Pada ujian kejar paket gelombang dua tahun lalu, hasil telah diumumkan satu bulan setelah pelaksanaan ujian berlangsung. Meski pengumuman juga tidak serentak, namun jumlahnya tidak terlalu banyak. Hanya paket A dan Paket C jurusan SMK yang terlambat pengumumannya.

Meski terlambat, hasil ujian paket C IPS gelombang dua Jatim tahun ini jauh lebih baik dibanding tahun lalu. Tahun ini, presentasi kelulusan mencapai 97,16 persen. Dari 10.378 peserta, yang dinyatakan tidak lulus hanya 295 peserta. Dibanding hasil paket C IPS gelombang dua tahun lalu, kelulusan hanya mencapai 87,37 persen. Dari 7.498 peserta waktu itu, terdapat 947 atau 12,63 persen yang tidak lulus.

“Meski telat, kabar gembiranya tahun ini hasilnya lebih baik dari pada tahun lalu. Jumlah yang tidak lulus semakin sedikit,” kata Kasi Pendidikan Kemasyarakatan (Dikmas) PNFI Ninik Astuti. Ninik yakin, hasil serupa juga akan diterima dari pengumuman ujian kejar paket A,B dan C Q tam jurusan IPA serta kejuruan.Q

OPINI

4 Tajuk

Siap Pilkada di DPRD HARI-hari akhir tugas sebagai anggota parlemen, DPR masih mengebut penyelesaian Rancangan Undang Undang (RUU). Dengan suasana kebatinan yang gegap gempita, sampai larut malam meliputi rapat paripurna DPR-RI. Hujan interupsi, berebut pengeras suara sampai menggebrak meja.

Pemandangan kerja keras di penghujung periode (2009-2014), itu berujung pada pemungutan suara untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada. Hasilnya, pilkada Bupati dan Walikota akan dipilih oleh DPRD setempat.

RUU itu memang cukup berat. Bahkan telah dibahas selama 3,5 tahun. Forum rapat paripurna (dihadiri hampir 500 anggota dari jumlah total 560 orang) dihadapkan pada dua pilihan. Yakni, opsi pilkada langsung (dipilih oleh rakyat, seperti 10 tahun terakhir). Serta opsi kedua, dipilih oleh DPRD (sudah pernah dilakukan sejak tahun 1978 sampai 2008). Sebenarnya terdapat opsi ketiga yang diusulkan oleh fraksi Partai Demokrat (F-PD), yakni pilkada langsung dengan perbaikian sistem.

Tetapi opsi yang digagas F-PD gagal disepakati sebagai “pilihan tengah.” Sehingga tetap pada dua opsi awal. Inilah yang menyebabkan F-PDI memilih walk-out meninggalkan forum paripurna. Tidak turutnya F-PD dalam voting terhadap dua opsi, menyebabkan kelompok pendukung pilkada langsung menjadi minoritas. F-PD di DPR memang menjadi bandul penentu dalam voting, antara koalisi merah putih (Golkar, PPP, PKS, PAN, dan Gerindra) dengan koalisi PDIP, PKB dan Hanura.

Pilkada merupakan amanat UUD pasal 18 ayat (4).

Bunyinya, “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.” Hasil amandemen kedua ini di-breakdown dengan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pada pasal 56 ayat (1) yang ditafsirkan sebagai dipilih langsung oleh rakyat.

Terdapat perbedaan antara Pilkada dengan Pilpres.

Dalam UUD, amanat pilpres tercantum pada pasal 6A ayat (1). Dinyatakan, “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.” Nyata-nyata terdapat amanat tatacara pemilihan, yakni dipilih secara langsung oleh rakyat. Sedangkan pada pilkada, tidak terdapat kata langsung oleh rakyat. Melainkan dengan frasa kata “dipilih secara demokratis.”

Lebih lagi secara ke-regulasi-an, pilkada bukanlah rumpun pemilu. Karena dalam UU tentang Pemilu yang disebut hanya pemilu legislatif dan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Begitulah yang dimanatkan UUD pada BaB VIIB tentang Pemilihan Umum, pasal 22E. Yang dikelompokkan sebagai pemilu adalah untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD (ayat ke-2).

UUD pasal 22E ayat (1) menyatakan pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Nyata-nyata terdapat frasa kata “langsung,” yang berarti dilaksanakan melalui pilihan oleh rakyat. Sedangkan untuk pilkada, UUD 1945 (yang telah diamandemen) mengatur tersendiri perihal Pemerintahan Daerah, pada pasal 18 ayat (4). Tidak terdapat amanat dipilih secara langsung.

Tetapi pilkada dipilih oleh DPRD maupun secara langsung, sebenarnya sama demokratisnya. Dalam hal kecurangan pun sama peluangnya. Tetapi pilkada oleh DPRD tidak memperhadapkan rakyat secara diametral dalam kubu-kubu kontestan pasangan calon Kepala Daerah. Dan konon DPRD lebih memiliki “saringan” untuk me-minimalisir praktik politik dinasti. Misalnya, pencalonan Kepala Daerah oleh keluarga dekat Kepala Daerah incumbent. Ada anak (yang masih belia, dibahwa 30 tahun), adik, istri Kepala Daerah incumbent sukses memenangi pilkada.

Namun pilkada oleh DPRD juga berpotensi terjadi KKN (Kolusi, korupsi dan nepotisme) antara pasangan calon dengan parpol (fraksi di DPRD). Tetapi itu menjadi tupoksi KPK untuk lebih aktif meneropong pilkada. Lebih mudah menangkap tangan pelaku KKN pada pilkada oleh DPRD. Rakyat juga turut mengawasi pilkada! 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Penghargaan untuk Demokrasi Santun PRESIDEN Amerika Serikat Barack Obama memberi apresiasi khusus kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Obama menilai SBY berhasil membawa Indonesia menuju transisi demokrasi. Obama juga menganggap SBY berhasil mengembangkan kepemimpinan yang santun. Demokrasi yang memiliki kesantunan adalah apresiasi yang konkret atas pencapaian politik sekaligus budaya bangsa kita yang dikenal memiliki kesantunan tinggi. Apresiasi Obama disampaikan dalam acara High Level Meeting Open Government Partnership (OPG) Event di Markas PBB, New York. Ada dua kata kunci muncul dari mulut Obama, yaitu “demokratis’ dan “santun”.

Dua kata itu menjadi ciri yang menyertai perkembangan politik Indonesia, terutama pascareformasi. Negara sangat besar bernama Indonesia ini memang menjadi negara dengan eneka perbedaan. Berbeda dalam banyak hal dari Sabang Merauke, dari Miangas sampai Rote. Karena itu, negara persatuan menjadi tuntutan yang rasional.

Apa yang menyatukan? Kita beruntung memiliki falsafah dasar Pancasila dengan haluan UUD 1945. Perbedaan yang demikian hebat itu, diakomodasi terutama dalam sila “Persatuan Indonesia”. Dalam praktik politik sehari-hari, demokrasi menjadi dasar yang sudah kita terima dengan lapang hati. Demokrasi yang arti harafiahnya “kekuasaan di tangan rakyat” itu, telah mampu mengakmodasi sejumlah perbedaan yang kita miliki.

Adapun kesantunan, menjadi sofware demokrasi yang cukup unik berkembang di Indonesia. Politik di Indonesia berkembang dengan nyaman, tanpa gesekan berarti di sanasini, karena faktor kesantunan. Kita memiliki mekanisme budaya untuk menghormati orang lain, yang berbeda sekali pun.

Kesantunan itu sebenarnya sudah menjadi anugerah Tuhan untuk bangsa Indonesia. Namun, tanpa kehadiran pemimpin yang menjadi contoh, maka kesantunan bisa tidak menjelma menjadi sebuah perilaku komunal. Di situlah Obama melihat sosok SBY. Lelaki asal Pacitan yang telah dua kali menjabat sebagai presiden ini, tampil sebagai poendekar demokrasi dengan tingkat kesantunan yang luar biasa.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Senin Legi, 29 SEPTEMBER 2014

Bisnis Telekomunikasi, Pelanggan dan Pasar Tanggal 27 September lalu secara nasional diperingati sebagai Hari Bhakti Pos dan Telekomunikasi (POSTEL).

Telekomunikasi sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari dunia modern kita. Masyarakat dunia umumnya dan masyarakat Indonesia khususnya kini tak bisa lagi hidup tanpa telekomunikasi.

P

ERKEMBANGAN dunia telekomunikasi di Indonesia sangat pesat, begitu juga dalam persaingan sesama perusahaan telekomunikasi yang semakin gencar belakangan ini. Dengan meningkatnya pengguna mobile phone dari tahun ke tahun telah mendorong pengguna mobile phone untuk memilih operator seluler yang terbaik untuk mobile phone mereka. Perkembangan tersebut akhirnya menimbulkan persaingan antara para perusahaan operator seluler untuk mendapatkan pengguna operator seluler mereka, Hingga saat ini terdapat tidak kurang dari 10 operator selluler di Indonesia yang saling bersaing untuk mendapatkan konsumen loyalnya.

Namun ditengah gencarnya persaingan perusahaan yang bergerak dibisnis telekomunikasi, beragam celah dan masalah muncul dari keluhan para konsumen bisnis ini. Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) merilis hasil keluhan pelanggan kepada operator. BRTI menerima keluhan pelanggan tersebut dari call center BRTI 159. Lebih dari 5000 keluhan yang dicatat oleh BRTI dalam kurun waktu satu tahun terakhir.

Daftar keluhan pelanggan terhadap layanan operator meliputi SMS Spam, misalnya pemotongan pulsa, penyedotan pulsa bermotif RBT (Ring Back Tone atau nada sambung)dan kesulitan unreg untuk layanan content provider mencapai 57 persen. Sedangkan untuk kategori Dispute, seperti tarif iklan tidak sesuai janji yang digembar gemborkan di media atau diinformasikan alias banyak syarat dan ketentuan yang berlaku, tetapi tidak diketahui pelanggan. Pelapor atas kasus ini

S

saling mengeluarkan sharing ataupun keluhannya dimedia sosial. Sudah selayaknya para marketer dari perusahaan telekomunikasi menyelaraskan komunikasi merek mencapai 21 persen. dengan batas-batas Selain itu menduduki layanan yang mereangka pelapor 14 perka berikan dan konOleh : sen yakni mereka yang sisten untuk benar Erny Ratnawati, S.Pd mengeluhkan tentang benar membuktikan kualitas layanan, seppesan yang mereka erti kesulitan akses tawarkan dalam untuk menelepon, iklan jika tidak ingin ditinggalSMS, atau koneksi yang lambat kan oleh para pelanggannya yang atau hilang. Disamping itu kasus merasa dirugikan . Studi yang dipenipuan, misalnya permintaan lakukan oleh Engine Service Detransfer atau isi pulsa. Pelapor sign terhadap 1.000 orang untuk atas kasus ini mencapai 6 persen memilih tiga prioritas layanan dan keluhan lainnya 2 persen pelanggan, mereka menemukan Berderet daftar keluhan pebahwa kebanyakan orang (56%) langgan tersebut diatas menjadi menginginkan layanan dari merk sebuah bahan evaluasi dimana yang bersikap terbuka dan jujur, tanggal 4 september di bulan ini dapat dipercaya dan tidak ada kita juga bertepatan memperyang disembunyikan.Di tempat ingati peringatan hari pelangkedua adalah efisiensi (52%), itu gan nasional. Dengan melihat artinya pelayanan yang diberilaporan laporan tersebut, sudah kan harus cepat dan responsif. selayaknya penyedia jasa layanan Prioritas tertinggi ketiga (44%) operator selluler diharapkan kedeadalah berpengetahuan sehingga pan untuk lebih mengerti kebulayanan yang disediakan terampil tuhan pelanggan. Operator juga dan kompeten.(data dilansir dari diharapkan bisa lebih terbuka www.marketing.co.id) terhadap layanan yang ditawarOleh karena itu demikian bekan kepada pelanggan, terutama nar kiranya yang diucapkan oleh melalui iklan di media massa baik James Samperi Direktur Engine cetak maupaun elektronik yang Service Design yang dikutip banyak dikeluhkan tidak sesuai dalam Marketingweeks bahwa janji atau hanya sekedar mencuri “Brand fall down when they perhatian publik belaka dan dinipromise the world but can’t follow lai merugikan konsumen. through on their promises. Di era Tingkat kepuasan pelanggan ini pelanggan memang terbukti berdasarakan data GfKmengenai cenderung kritis terhadap pesan kepuasan konsumen di sektor marketing yang disajikan dan keuangan, telekomunikasi, ritel semakin cerdas untuk mengenali juga cenderung statis. Hal itu merek yang tidak terbuka atau jumengharuskan pelaku bisnis jur tentang layanan perusahaanbisnis tersebut diatas untuk nya. Dalam akses layanan pun berbuat lebih keras lagi untuk kini pelanggan mengharapkan menempatkan pelanggan sebagai layanan yang prima. Puluhan ceryang pertama ditengah era media ita kekurangpuasann pelanggan sosial yang menggurita dimana tentang layanan dari beragam informasi dan komunikasi begitu operator selluler menghiasi media lebih dekat sehingga memungkita. Minim akses informasi yang kinkan para konsumen untuk lengkap maupun penanganan mendapatkan informasi maupun yang lambat mendominasi apa testimoni produk ataupun untuk yang mereka ungkapkan.

Untuk itu, sudah saatnya kini di ulang tahun dan hari bhakti postel Indonesia ini , operator selayaknya fokus pada aset inti mereka, yaitu “pelanggan” – dan berupaya secara maksimal memberikan nilai yang baik bagi pelanggan. Jika kehilangan fokus dan kontak dengan konsumen, maka dengan mudah para operator ini akan kehilangan pasar.

Pasar terus bergerak, sehingga semua mereka harus dapat terus merespon demi menjaga ekspektasi pelanggan.Pelanggan saat ini tinggal dalam konteks real-time, mereka mengharapkan tanggapan secara real-time. Oleh karena itu Perusahaan-perusahaan besar dengan anggarannya yang besar pun sudah selayaknya semakin mengembankankonsep layanan tersebut kepada pelanggan mereka. Dengan menggunakan update media sosial, live chat, dan pesan teks untuk memungkinkan orang menjangkau layanan pelanggan secara real-time, selain telepon dan e-mail.Untuk operator telepon genggam, pengetahuan mereka mengenai pelanggan, profil pelanggan, bagaimana dan kapan pelanggan, berinteraksi, daya beli, layanan yang relevan dan paket layanan yang sesuai preferensi layanan, serta kemampuan untuk memahami motivasi pelanggan menjadi sebuah dasar yang kuat untuk keunggulan kompetitif.

Umpan balik secara kontinyu adalah suatu upaya yang baik jika dilakukan sehingga jika perusahaan sigap dalam mendengarkan dan menanggapi apa yang pelanggan dengar, itu akan memastikan mereka sejalan dengan kebutuhan dan sekaligus harapan pelanggan. Dengan baiknya kualitas layanan yang diberikan operator tentu hal itu juga akan memberikan dampak positif bagi perusahaan operator yang memberikan layanan tersebut. intinya antara masyarakat dan operator akan saling terjadi hubungan yang saling menguntungkan.

Peneliti sosial dan divisi Litbang dan Komunikasi Pintar Institute -Pintu Indonesia

Memaknai Demokrasi Gotong Royong

ECARA tidak sadar, kita sekarang ini sedang masuk di wilayah yang disebut nihilisme demokrasi. Apa itu? Seperti kata Cornel West dalam Democracy Matter (2004), demokrasi yang dilakukan secara berlebihan menciptakan nihilisme demokratik, yakni praktik demokrasi yang diwarnai strategi kebohongan, manipulasi, dan kepalsuan yang dikemas lewat jargon-jargon.

Semua persoalan bangsa seolah dapat diselesaikan secara lewat jargon-jargon. Atas nama demi perubahan, banyak orang kemudian terbius oleh jargon-jargon. Padahal, persoalannya tidak sesederhana seperti yang diucapkan. Maka, selazimnya akibat pengaruh bius, ia tak akan bertahan lama. Ketika pengaruh bius berakhir, banyak orang akan kembali pada realitasnya sehari-hari.

Demokrasi yang sejatinya dibangun untuk kesejahteraan rakyat akhirnya terhenti dalam aktivitas perebutan kekuasaan, berbagi-bagi jatah kursi di kekuasaan, melenceng dari tujuan utamanya. Ini akibat ketika politik dijadikan panglima. Politisasi terjadi di segala aspek kehidupan.

Demokrasi hanya dilihat sebagai bentuk perbedaan pendapat, perbedaan kubu antara kawan dan lawan, bukan menggunakan pendekatan saling bermitra sebagaimana inti sari ideologi bangsa kita, yakni gotong royong. Benar bahwa demokrasi berasal dari kata demos yang berarti rakyat dan kratein yang berarti kekuasaan. Demokrasi kemudian kita maknai sebagai kekuasaan rakyat. Tetapi, apakah iya harus diartikan bahwa rakyat dilibatkan hanya untuk memperebutkan kekuasaan? Untuk apa kekuasaan itu diperebutkan kalau bukan untuk kesejahteraan rakyat?

Bandingkan dengan konsep demokrasi gotong-royong. Nilainilai kedaulatan rakyat, termasuk kekuasaan di tangan rakyat, itu sebenarnya ada pada demokrasi gotong-royong yang sejak berabad-abad silam sudah ada dalam masyarakat Indonesia, yang oleh Bung Hatta disebutnya sebagai demokrasi desa, jauh sebelum kedatangan konsep dari luar, yakni

konsep feodal dan konsuatu bangsa. Ada sep liberal. pula muncul istilah Demokrasi gotongdemokrasi Pancasiroyong itu sudah ada la. Pancasila adalah pada masyarakat desa dasar negara RepuIndonesia jauh sebebik Indonesia. lum masuk konsep Bagaimana denfeodal. Tetapi, karena gan praktik berfeodalisme ini juga demokrasi di Indotelah bercokol sejak nesia? Salah satu berabad-abad silam, sila dalam PancasiOleh : banyak orang menyela adalah KerakyaNur Qomar, S.Ag butnya sebagai konsep tan yang dipimpin bangsa kita. Padahal oleh hikmat kebibukan. Konsep feodal, jaksanaan dalam yang membedakan permusyawaratan / masyarakat berdasarkan kelas, perwakilan. Ada dua cara untuk lahir seiring dengan kedatangmembuat kebijaksanaan atau an bangsa luar yang kemudian satu keputusan. Yaitu dilakumengepung konsep gotong-royong. kan secara musyawarah untuk Seperti juga pernah dikemukakan mencapai mufakat atau kata Bung Hatta, sistem demokrasi sepakat. Kata sepakat tentu gotong-royong itu lambat laun diambil dengan memperhatikan dijepit oleh kekuasaan feodal. suara atau aspirasi mayoritas Karenanya, demokrasi gotongdan minoritas. royong tidak dapat berkembang, Itu sebabnya, dalam demokrabahkan makin tenggelam. si Pancasila tidak dikenal istilah

Demokrasi gotong-royong itu sudah ada pada masyarakat desa Indonesia jauh sebelum masuk konsep feodal. Tetapi, karena feodalisme ini juga telah bercokol sejak berabad-abad silam, banyak orang menyebutnya sebagai konsep bangsa kita.

Padahal bukan. Konsep feodal, yang membedakan masyarakat berdasarkan kelas, lahir seiring dengan kedatangan bangsa luar yang kemudian mengepung konsep gotong-royong.

Pada tulisannya tahun 1930an Bung Hatta menyebutkan ada tiga ciri pokok demokrasi gotongroyong. Pertama adanya cita-cita rapat. Cita-cita rapat ini sudah hidup di dalam sanubari rakyat Indonesia, dari zaman dahulu hingga sekarang. Rapat berarti tempat rakyat banyak atau utusan rakyat untuk bermusyawarah atau mufakat atas berbagai persoalan yang menyangkut orang banyak.

Robert Dahl menyebutkan bahwa demokrasi adalah sikap pemerintah terhadap kehendak rakyatnya. Dalam kancah kebangsaan dab bernegara, belakangan timbullah istilah demokrasi ekonomi, demokrasi kebudayaan, dan demokrasi sebagai jati diri

diktator mayoritas dan tirani minoritas. Ketika mayoritas berkuasa, kelompok minoritas akan mendapat pengayoman hingga dapat hidup berdampingan. Hal itu sejalan dengan ajaran Rahmatan lil alamin yang dibawa Nabi Muhammad.

Dulu, saat masih diajarkan mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP), para siswa di sekolah maupun di kampuskampus diajarkan pendidikan berperilaku atau berbudi pekerti.

Di situ terdapat ajaran untuk saling menghormati satu sama lain, menghormati perbedaan, tapi perbedaan itu jangan diterapkan dengan cara memaksakan kehendak. Pelajaran lainnya

adalah sikap tenggang rasa.

Namun, kini, dalam praktiknya, sikap tenggang rasa itu sudah mulai luntur atau sirna di kalbu masyarakat. Terbuktinya, masih banyak anak muda yang gagah perkasa enggan memberikan tempat duduknya di kereta atau angkutanumum kepada para orang tua (lansia), ibu hamil, dan yang membawa anak-anak.

Dalam alam demokrasi sekarang ini, setiap orang dilindungi hak pribadinya, termasuk untuk menyamaikan gagasan, aspirasinya, serta berperan dalam setiap pengambilan keputusan. Di balik hak itu, tentu ada kewajiban.

Setiap individu juga dikenai kewajiban untuk melaksanakan atau mengikuti kebijakan atau keputusan yang telah ditetapkan bersama.

Sistem rapat itu dapat kita temui dalam sistem sosial di desa-desa di Jawa, Bugis, Minangkabau, dan lain-lain. Bahkan, di zaman dahulu, sistem pemerintahan desa juga mengenal sistem pengadilan sendiri, yakni pengadilan kolektif.

Kedua, adanya hak massa protes, yaitu hak rakyat untuk membantah dengan cara terbuka terhadap segala peraturan yang dianggap tidak adil. Hak protes ini sudah hidup di tengah rakyat Indonesia sejak lama. Di zaman Majapahit, misalnya, ada tradisi pepe atau berjemur beramai-ramai untuk menyampaikan aspirasi kepada penguasa.

Ketiga, adanya tolong-menolong dan kolektivisme. Masyarakat Indonesia tidak mengenal konsep kepemilikan pribadi. Kata Bung Hatta, masyarakat Indonesia sangat berpegang teguh pada semangat tolong-menolong dan gotong royong. Pekerjaan-pekerjaan besar seperti membangun rumah atau turun ke sawah, dikerjakan secara gotong royong.

Demokrasi khas Indonesia ini menggabungkan antara demokrasi politik, demokrasi sosial, dan demokrasi ekonomi. Tetapi, setelah kemunculan demokrasi dari luar, kenapa kita memaknai demokrasi hanya untuk memperebutkan kekuasaan?

Guru SMK NU Lamongan

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

5

Senin Legi, 29 SEPTEMBER 2014

KELANA

Dua SKPD Pemkab Gresik Dimekarkan Gresik, Bhirawa Struktur organisasi Pemkab Gresik akan semakin gemuk. Ini sejalan dengan rencana penambahan dua SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Selain itu, juga ada pengabungan atau marger dua SKPD dan menaikan level 1 SKPD dari eselon III ke eselon II. Kedua SKPD yang dimekarkan itu DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) dan DPU (Dinas Pekerjaan Umum). Kemudian, satu SKPD yang dimerger adalah Kantor Ketahanan Pangan di bawah kepemimpinan Wasti. SKPD itu dilebur ke dalam SKPD Bapelu ( Badan Penyuluh) di bawah kepemimpinan Labat. Sedangkan satu SKPD yang dinaikan levelnya adalah Kantor Satpol PP. SKPD di bawah kepemimpinan Darmawan itu akan naik menjadi badan atau dinas. ‘’Kami sudah menyiapkan Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah) untuk pemekaran dua SKPD, penggabungan satu SKPD dan menaikan level satu SKPD itu,’’ kata Kepala Kantor Kesbang (Kesatuan Bangsa) Pemkab Gresik, Budi Raharjo, kemarin.

Budi menjelaskan, Raperda yang akan digunakan sebagai payung hukum pemekaran dua SKPD, peleburan (penggabungan) satu SKPD dan menaikan level satu SKPD itu segera dikirim ke DPRD. Dijadwalkan, DPRD setelah membahas RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tahun 2015 disahkan DPRD. ‘’Kami jadwalkan sebelum akhir tahun 2015, Raperda itu sudah disahkan menjadi Perda (Peraturan Daerah),’’ tuturnya.

Menurut Budi, DPPKAD akan dimekarkan menjadi dua SKPD yang sama-sama kedudukannya eselon II, yakni Dinas Pendapatan (eselon II) dan Dinas Pengelolaan Keuangan (eselon II). Kemudian, DPU juga dimekarkan menjadi dua SKPD, sehingga menjadi dua SKPD yang sama-sama kedudukannya eselon II, yakni Dinas Cipta Karya (eselon II) dan Dinas Bina Marga (eselon).

Sedangkan, untuk Kantor Ketahanan Pangan yang dilebur ke Bapelu kemungkinan besar tak akan merubah nama Bapelu. ‘’Meski Kantor Ketahanan Pangan dilebur ke Bapelu, nama Bapelu tetap Bapelu,’’ terang Budi.Q eri

Ketua Dewan Dijabat Pejabat Lama Kab Malang, Bhirawa DPRD Kabupaten Malang kini sudah memiliki ketua dan wakil ketua, karena pada Jumat (26/9), pimpinan DPRD setempat telah dilantik serta diambil sumpah dan janji oleh Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kepanjen Edward Haris Sinaga SH. Sedangkan dalam pelantikan pimpinan DPRD tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Malang kembali dijabat oleh Hari Sasongko dari PDIP, untuk periode 2014-2019. Karena sebelumnya, Sasongko juga menjabat sebagai Ketua DPRD kabupaten setempat, periode 20092014, atau Ketua Dewan Baru dijabat Ketua Dewan Lama.

Selain itu, terang Wakil Bupati Malang H Ahmad Subhan, Minggu (28/9), kepada Bhirawa, untuk Wakil Ketua I kembali dijabat Siadi dari Partai Golkar, karena sebelumnya dia juga menjabat sebagai Wakil Ketua, periode 2009-2014. Sementara, untuk Wakil Ketua II dijabat Kholiq dari PKB, dan Wakil Ketua III Unggul Nugroho dari Partai Gerindra.

Dengan dilantiknya pimpinan dewan tersebut, kata dia, maka legislative dan eksekutif akan segera melakukan kerjasama dalam merancang kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan rakyat.

“Karena kepentingan rakyat lebih utama dari segala-galanya. Dan anggota dewan sendiri dipilih oleh rakyat,” tuturnya.Q cyn

Ilegal, Dua Penambangan Sirtu Ditutup Situbondo, Bhirawa Lagi Polres Situbondo menutup penambangan sirtu liar, Jumat kemarin (26/ 9). Kali ini polisi menutup dua penam bangan di dua lokasi berbeda karena diduga illegal. Selain menghentikan penambangan, polisi juga menyita dua alat berat berupa eskavator serta satu armada dump druk.

Dua penambangan yang ditutup polisi ini, berada di perbukitan Desa Kotakan Kecamatan Situbondo serta di aliran sungai Kaliputih, Desa Sumberpinang Kecamatan Mlandingan.

Dua aktivitas penambangan ini disebut-sebut milik H Tahir (64) warga asal Desa Kotakan Kecamatan Situbondo serta milik Nola (45) warga Kecamatan Besuki.

Untuk aktivitas penambangan milik H Tahir di tepi jalan raya Desa Kotakan, sasaran penambangannya yaitu perbukitan kapur dengan luas sekitar 1 hektar. Dari tempat ini polisi menyita satu unit ekskavator serta sebuah dump truck berisi muatan batu kapur.

Namun demikian, meski sudah ditutup aktivitas pengambilan batu kapur masih tampak dilakukan di lokasi penambangan. Satu unit truk dan pick up siang kemarin masih terlihat mengambil batu kapur di lokasi penambangan.

Sementara penambangan milik Nola, berada di aliran sungai Kaliputih, Desa Sumberpinang, Kecamatan Mlandingan, Situbondo. Sebelum dihentikan aktivitas penambangan pasir dan batu dari aliran sungai ini disebut-sebut sudah berlangsung cukup lama. Namun polisi baru menutupnya, setelah penambangan itu disinyalir kuat tidak mengantongi ijin. Satu unit ekskavator yang dipergunakan menambang kemudian disita oleh polisi. Kasubag Humas Polres Situbondo, AKP Wahyudi, membenarkan penutupan penambangan di dua lokasi tersebut. “Saat ini kasus dugaan penambangan ilegal itu masih dalam penyelidikan polisi,” terangnya.Q awi

Cabup Merah Putih Kuasai 28 Kursi DPRD Sidoarjo Sidoarjo, Bhirawa Ketidakpastian menghinggapi anggaran Pilkada Sidoarjo tahun depan, sebab dalam RAPBD 2015 sudah dimunculkan sebesar Rp47 miliar. Namun dalam Pilkada tak langsung membuat penyelenggaraan tak membutuhkan anggaran besar lagi, sehingga pengajuan itu harus dibatalkan.

Nampak siswa miskin di daerah terpencil, SDN Gebang II Sidoarjo.

Harus berbagi buku yakni satu buku dipergunakan untuk berdua.

Ketua KPUD Sidoarjo, mun hingga kini belum ada Zaenal Abidin, akhir pekan pembahasan lanjutan terlalu mengatakan, untuk kait dana itu.

Apakah nantinya dana itu kepentingan Pilkada Sidoarjo yang akan digelar per- akan dicoret, tentu saja masih tengahan t 2015, KPU Si- menunggu Juklak dan Juknis Pilkada jika didoarjo sudah pilih dewan. merencanakan Kita tunggu anggaran sesaja, kalau besar Rp 47 mimemang danaliar. Dana senya sudah tak besar itu rendiperlukan tencananya akan dtu akan dicoret. igunakan PilkaSebelumnya, da untuk dua Sekretaris KPU putaran.

S i d o a r j o Namun, seteSulaiman melah DPR menyengaku jika tujui UU yang sudah mengamengatur PilkaZaenal Abidin jukan anggaran da dipilih oleh untuk Pilkada anggota dewan, maka anggaran itu sudah tak Sidoarjo Rp47 miliar. Dana sediperlukan lagi. Bahkan pe- besar itu rencananya akan ran KPUD di Pilkada me- digunakan untuk proses Pillalui voting anggota dewan kada dua putaran. Pengajuan itu tak dibutuhkan. Tugas anggaran itu sudah masuk ke KPU akan hilang dengan tim anggaran Pemkab Sidosendirinya. ‘’Kami pasrah arjo. Jika memang Pilkada dengan adanya UU baru masih digelar KPU tentu saja dana itu akan dianggarkan. terkait Pilkada,’’ ujarnya.

Zaenal mengatakan UU ‘’Kalau tak perlu, untuk apalagi terkait Pilkada dipilih de- dianggarkan,’’ tegas Sulaiman.

Pilkada Sidoarjo yang diwan memang baru saja disahkan oleh DPR. Kendati adakan tahun depan mendemikian, pihaknya tetap jadi peristiwa besar yang menjalankan tugas sebagai telah membuyarkan peta komisioner KPU. Lain halnya dominasi Partai Kebangjika nanti ada instruksi dari kitan Bangsa. Selama ini KPU pusat atau pemerintah PKB sangat pede kalau jamembubarkan lembaga ini gonya yakni Bupati Saiful tentu akan diterima dengan Ilah masih sangat tangguh. lapang dada. ‘’Kan masih Namun KMP (Koalisi Merah proses, kedepannya KPU Putih) telah memproraktugasnya seperti apa atau porandakan impian itu. bedibubarkan kan kita belum lum tahu siapakah jago yang dipasang KMP untuk ditahu,’’ tandas Zaenal.

Ditanya terkait anggaran calonkan menjadi Bacabup Pilkada Sidoarjo sebesar Sidoarjo. Siapapun calon itu Rp47 miliar yang diajukan yang pasti sangat diperdalam RAPBD 2015, Zaenal hitungkan karena dari 50 mengakui memang sudah kursi DPRD Sidoarjo, itu 28 mengajukan anggaran. Na- kursi dikuasai KMP.Q hds

achmad suprayogi/bhirawa

Siswa Miskin Tak Boleh Putus Sekolah Sidoarjo, Bhirawa Bagi warga yang tak mampu mendidik anak-anaknya melalui sekolah, diharapkan tetap mendaftarkan putraputrinya tetap bersekolah.

Pasalnya, pemerintah sudah memberikan bantuan dana kepada siswa miskin agar tak putus sekolah. Diantaranya BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan BSM (Bantuan Siswa Miskin) dari APBN. Menurut Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Kab Sidoarjo, Drs Mustain Baladan MPd I saat Jum’at (26/9), dengan adanya bantuan dari pemerintah yang diberikan kepada siswa miskin, tujuannya agar tak putus sekolah. ‘’Bagaimanapun juga mereka harus tetap sekolah,’’ katanya.

Khususnya BSM yang telah

diberikan juga berjalan cukup lancar. Harapan kami usai melakukan pencaiaran, para orang tua jangan sampai menggunakan dana itu untuk kepentingan yang lain. Karena BSM itu dikeluarkan tujuannya untuk membantu meringankan beban orangtua dapat terus menyekolahkan anak-anaknya. ‘’Jadi jangan sampai anggaran itu digunakan untuk keperluan rumah tangga yang lain,’’ harapnya.

Dana yang diberikan untuk siswa tingkat SMP sebesar Rp750 ribu per tahun. Untuk tingkat SMA/SMK sebesar Rp1 juta per tahun, per siswa.

Tahun 2014 ini jumlah siswa SMP yang mendapatkan dana BSM sebanyak 2.183 siswa.

Untuk anak-anak tingkat SMA sebanyak 1.846 anak.

Sedangkan untuk anak-anak SMK sebanyak 2.695 siswa. ‘’Dana itu diturunkan per semester atau setahun dua kali, dan langsung masuk ke rekening sekolah masing-masing,’’ jelas Mustain Baladan.

Terpisah, Kepala Bidang TK/SD, Drs Joko Supriyadi juga menambahkan untuk siswa SD juga telah mendapatkan dana BSM dengan baik dan lancar. Belum ada kendala yang berarti. Ia mengatakan kalau dana yang diberikan untuk anak-anak tingkat SD sebesar Rp450 ribu per anak per tahun. Jumlah siswa yang telah mendapatkan dana BSM sebanyak 16.588 anak. ‘’Tahun ini anakanak yang sudah mendapatkan dana tersebut sekitar 11.070 siswa,’’ katanya.Q ach

67 Siswa SMP dan SMA di Jatim Konsumsi Narkoba

Macet, Penetapan Pimpinan Definitif DPRD Sidoarjo Sidoarjo, Bhirawa Penetapan empat nama pimpinan DPRD Sidoarjo yang sudah diajukan pada Gubernur Jatim, tampaknya tak akan diproses.

Sebab berkas yang dikirim belum memenuhi syarat karena ada satu nama dari empat nama pimpinan itu tak dilengkapi rekomendasi dewan pengurus pusat.

Untuk atas nama Sullamul Hadi Nurmawan belum dilengkapi rekomendasi DPP PKB, padahal yang bersangkutan menempati posisi sebagai ketua dewan. Untuk posisi ketua dewan yang merupakan jatah PKB hanya dilampiri rekomendasi DPC PKB Sidoarjo.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 tentang pedoman tata tertib dewan disebutkan kebutuhan syarat itu untuk rekomendasi pimpinan dari DPP.

Namun, Sekretaris DPRD Sidoarjo mengirim berkas pimpinan dewan yang belum dilengkapi rekomendasi DPP PKB. Jika nantinya berkas pengajuan pimpinan dewan tak diproses gubernur, selanjutnya harus menunggu turunnya rekomendasi DPP PKB. ‘’Kalau pimpinan dewan tak ditetapkan gubernur karena berkasnya tak lengkap, tambah molor lagi penetapan alat kelengkapan dewan,’’ ujar salah satu anggota dewan yang enggan disebutkan namanya.

Anggota dewan itu mengakui mendengar jika ada beberapa daerah yang pengajuan pimpinan dewannya tak diproses oleh gubernur. Salah satunya Sidoarjo.

Padahal, kini sudah memasuki akhir Bulan September. Masih banyak agenda yang harus dise-

lesaikan. Kalau berkas pimpinan dewan dikembalikan, tambah lama lagi penetapan pimpinan dewan. ‘’Bisa-bisa sebulan lagi baru bisa ditetapkan,’’ tandas anggota dewan lainnya.

Sidoarjo menjadi salah satu dari empat kota dan kabupaten yang persyaratannya masih kurang.

Selain Sidoarjo, ada Kota Malang, Kota Kediri dan Kota Batu yang meski sudah menyetorkan nama calon pimpinan definitif ke gubernur namun terhambat oleh salah satu persyaratan.

Di Sidoarjo, dari empat nama pimpinan yang disetorkan ke gubernur hanya PKB yang tak disertai rekomendasi dari DPP. PKB yang mengusulkan nama Sulamul Hadi Nurmawan menjadi ketua DPRD Sidoarjo memang hanya mendapatkan rekomendasi dari DPC PKB.Q hds

Sidoarjo, Bhirawa Perilaku siswa-siswa SMP maupun SMA perlu terus dipantau. Sebab dari data Wasidik Narkoba Polda Jatim, dalam semester pertama atau sampai bulan Juli 2014 ini, terjadi kasus penyalahgunaan Narkoba oleh siswa sebanyak 67 kasus. ‘’Ini sudah sangat memprihatinkan,’’ Ujar Kabag Wasidik Narkoba Polda Jatim, AKBP Setyo Budi SH, Jumat (26/9), disela-sela memberi sosialisasi pencegahan Narkoba pada guru-guru BK SMPN dan Swasta se Sidoarjo, di Sun Hotel.

Dari 67 pelajar pemakai itu, menurut Budi, lebih banyak pelajar SMA. Pelajar SMP dan SMA itu, menurut Budi, banyak memakai Narkoba jenis sabusabu dan ekstasi. ‘’Dua-duanya rawan sebagai pemakai, jumlah terbaru sampai bulan ini belum terdata,’’ jelas Budi.

Dari pengakuan pelaku, mereka awalnya dibujuk dan rayu diiming-imingi Narkoba dengan gratis.

Setelah kecanduan dan mulai ketergantungan, mereka tak dikasih secara gratis dan justru disuruh beli atau dijadikan pengedar. ‘’Itu trik , yang sering kami ungkap, karena itu kami terus mencegah supaya pelajar SMP tak terpengaruh karena bujuk rayu untuk mengunakan atau jadi kurir,’’ paparnya.

Anncaman Narkoba rata-rata vonisnya diatas 7 tahun. Sesuai program Pemerintah, harapannya Indonesia supaya bebas Narkoba pada 2015. Maka salah satunya para guru Bimingan Konseling (BK) di SMPN dan swasta di Sidoarjo dijadikan sebagai kader penyuluh Narkoba, agar bisa mencegah Penyalahgunaan Pencegahan Pemberantasan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Sidoarjo.

Kepala BNNK Sidoarjo, AKBP Supriyanto mengatakan, untuk mencapai target Indonesia bebas Narkoba 2015, salah satu upaya yang dilakukan BNNK Sidoarjo adalah kerja sama dengan Polda Jatim dalam kegiatan sosialisasi kepada lingkungan pendidikan.

Disampaikan, beberapa waktu waku lalu juga sudah memberikan sosialisasi pada lingkungan guru–guru SD di Sidoarjo.Q ali

Museum Mpu Tantular Permudah Pemahaman Seni Tradisional Untuk mempermudah pelajar dalam memahami kesenian tradisonal, khususnya di Jatim. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jatim melalui UTP Museum Negeri Mpu Tantular Jatim telah menggelar kesenian tradisonal jaranan, yakni ‘Jaranan Dor’ asal Desa Bluru Kidul, Sidoarjo.

Seperti yang telah dilakukan, pada Hari Sabtu (27/9) pagi di halaman Museum Negeri Mpu Tantular Jatim di Jl Raya Buduran Sidoarjo. Ratusan siswa-siswi SMP yang telah diundang dalam gelar itu, nampak sangat antusias. Mereka betul-betul menyimak bagaimana proses gerakan seni yang diperankan Tim ‘Jaranan Dor’ mulai awal hingga akhir.

Antusias siswa-siswi juga terlihat usai pergelaran. Para siswa juga berulang kali memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada petugas museum untuk memberikan penjelasan kepada mereka yang dinilai kurang pahami. Padahal, sebelum pagelaran para siswa juga sudah diberikan materi

pemahaman tentang kesenian tradisional jaranan.

Menurut Ka UPT Drs Edi Iriyanto, para siswa itu sudah

menikmati pergelaran seperti ini, mereka akan tahu seperti inilah bentuk tariannya. Termasuk juga, inilah alat-alat musik tradisionalnya, kostumnya, instrumennya yang digunakan. ‘’Jadi pada intinya tak usah banyak bercerita, mereka sudah melihat langsung dan akan lebih mudah memahaminya,’’ katanya. Q ach, adv

achmad suprayogi/bhirawa achmad suprayogi/bhirawa

‘Jaranan Dor’ yang memperagaan dua tarian bantengan

Ka UPT Museum Tantular bersama Humas Polres Sidoarjo ikut menyaksikan gelar ‘Jaranan Dor’

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Alat Kelengkapan Dewan Terbentuk, PG Tersingkir Situbondo, Bhirawa Kabar adanya koaliasi besar di DPRD Situbondo akhirnya terjawab, Jumat kemarin. Koalisi yang diprakarsasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sangat solid saat rapat paripurna pembentukan alat kelengkapan DPRD. Tak hanya PKB dan PPP, koalisi besar ini juga diikuti Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Partai Demokrat serta Fraksi HANAS yang merupakan gabungan Partai Hanura dan Nasdem. Koalisasi lima fraksi di DPRD ini sekaligus menyingkirkan Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Gerakan Indonesia Sejahtera, yang merupakan gabungan Partai Gerindra dan PKS. Kekompakan koalisasi besar terdiri dari lima fraksi ini, ditunjukan saat pemilihan pimpinan Komisi dan Badan Kehormatan serta Badan Legislatif.

Merekan berbagi peran untuk mengantarkan kader-kadernya menjadi pimpinan.

Ketua Komisi I dijabat oleh Fathur Rahman asal PKB. Ketua Komisi II dijabat Janur Sastra Ananda asal Partai Demokrat. Untuk Komisi III dijabat Ningsih asal PDI Perjuangan serta Komisi IV diduduki Hasanah Tahir asal PPP. Sedangkan Untuk Ketua Badan Kehormatan, dijabat oleh Abdur Rahman SH, asal PPP dan Badan Legislasi dijabat Mahbub Junaidi dari PKB.Q awi

Fraksi PKB Tunggu MK, PDIP Siap-siap Tulungagung, Bhirawa Hasil rapat paripurna DPR RI yang menetapkan UU Pilkada melalui mekanisme DPRD tidak lantas membuat anggota DPRD bersorak. Setidaknya, Fraksi PKB DPRD Tulungagung masih berharap ada perubahan UU Pilkada saat diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) kelak.

“Kita tunggu saja. Kan masih ada peluang digugat di MK,” ujar Wakil Ketua DPRD Tulungagung dari Fraksi PKB, Adib Makarim SAg MH menjawab Bhirawa, Minggu (28/9).

Adib menyebut sebagai anggota dewan dirinya tidak senang juga dengan ditetapkannya UU Pilkada yang didalamnya kini memuat Pilka-

da tidak lagi melalui proses pemilihan langsung oleh masyarakat tetapi oleh anggota DPRD. Apalagi masyarakat masih banyak yang menginginkan Pilkada dilakukan secara langsung.

“Masalah biaya yang relatif besar itu merupakan risiko ketika terjun ke dunia politik.

Caleg pun membutuhkan bia-

ya yang cukup besar ketika mencalonkan diri sebagai anggota legislatif,” tuturnya.

Karena itu, menurut Adib yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PKB Tulungagung ini, fraksi PKB di DPRD Tulungagung saat ini lebih bersikap masih menunggu. Utamanya menunggu putusan MK, karena memang peluang UU Pilkada untuk digugat di MK sangat besar. “Kita tunggu saja,” tandasnya.

Sedang Heru Santoso SPd MPd, anggota DPRD Tulungagung dari Fraksi PDI Perjuangan mengatakan sangat menghormati putusan yang telah diambil oleh DPR RI. Meski dia pun menyayangkan pu-

LPSE Kota Malang Terancam Dibekukan Malang, Bhirawa Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP), Agus Rahardjo pada saat sosialisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP), di hotel Atria, belum lama ini, mengungkapkan, Layanan Pengadaan Secara Elektorinik (LPSE) Kota Malang telah melakukan pelanggaran. Karena itu jika sampai diulang maka pihaknya akan membekukan LPSE milik Kota Malang ini.

Keselahan yang telah dilakukan oleh LPSE Kota Malang itu, mengurut Agus, adalah telah dengan sengaja melakukan bloking terhadap situs LPSE, sehingga orang mau mangajukan penawaran tidak bisa masuk. “Itu kesalahan fatal, jangan dikira tidak kita pantau, semua yang dilakukan oleh LPSE se Indonesia kita pantau, dan masyarakat juga boleh memberikan laporan. Makanya seluruh kegiatan LPSE itu akan kita monitor,” terang Agus.

Keberadaan LPSE itu, untuk memberikan layanan pengadaan barang dan jasa secara terbuka. Jika diblok, maka tidak ada lagi keterbukaan. Makanya LKPP akan mengambil tindakan tegas terhadap LPSE yang bandel. “Sekali lagi berani melakukan kesalahan maka akan kami tutup, dan dialihkan kepada LPSE disekitar Kota Malang. Kami juga telah merekomendasikan kepada Pak Walikota Malang, agar yang bersangkutan diberi sangsi tegas,” imbuhnya.

Secara tertulis pihaknya bahkan sudah memberikan teguran kepada LPSE Kota Malang, pada bulan September yang lalu, bahkan Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi (Infokom) Kota Malang, Tri Widyani Pangastuti, telah dipanggil ke LKPP untuk mempertangung jawabkan kejadian tersebut. "Kita sudah memberi peringatan pada sejumlah daerah agar proses pengadaan barang dan jasa sesuai aturan. Tidah hanya Kota Malang, peringatan juga kami berikan untuk Banten dan Palembang," tuturnya.Q mut

tusan tersebut.

“Sikap PDI Perjuangan sudah jelas. Kami mendukung pemilihan langsung. Tapi hasil di DPR RI lain, yang diputuskan pemilihan Pilkada dikembalikan ke DPRD,” tuturnya.

Menurut dia, jika putusan DPR RI yang mengembalikan Pilkada dipilih oleh anggota dewan sudah final tidak ada jalan lain bagi PDI Perjuangan untuk bersiap dalam Pilkada yang menggunakan mekanisme pemilihan dewan.

“Prosesnya nanti dalam pemilihan bupati misalnya melalui Musancabsus, Muscabsus seperti dulu lagi. Prosesnya panjang juga,” terangnya.

PKB dan PDI Perjuangan di Tulungagung mempunyai pengalaman saat dilakukan pemilihan Bupati Tulungagung dengan mekanisme pemilihan DPRD pada tahun 2003 lalu.

Fraksi PKB yang mengusung Ir Heru Tjahjono MM ketika itu berjaya karena dapat menggolkan jagonya menjadi Bupati Tulungagung.

Sementara PDI Perjuangan yang kala itu mempunyai anggota dewan terbanyak di DPRD Tulungagung harus gigit jari karena calon yang diusungnya terpental saat sesi pemilihan pertama. Kekalahan PDI Perjuangan karena sebagian anggotanya membelot memilih calon lain.Q wed

Istri Bupati Nganjuk Calon Kuat Sekda Jombang

Kemarau, BPBD Bojonegoro Dirikan Posko Bencana Bojonegoro, Bhirawa Musim kemarau yang melanda wilayah Bojonegoro membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mendirikan posko darurat kekeringan. Hal itu setelah adanya instruksi surat keputusan dari Bupati Bojonegoro.

“Kita sudah mendirikan posko bencana darurat bencana kekeringan. Sebab, sejak 8 September ada surat dari Bupati Bojonegoro,” kata Kasi pencegahan dan kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bojonegoro, Sukirno Minggu (28/9).

Sukirno mengaku, data yang ter arsipkan ada 15 kecamatan dan 43 desa yang dilanda kekeringan. Bila dibanding tahun kemarin, ada 18 kecamatan tersebar di 64 desa, jumlah tersebut akan terus bertambah, hingga musim penghujan datang nantinya. “Penanganan krisis air tersebut, BPBD sudah mengirim air bersih sekitar 41 tangki dan Disnakertransos ada 42 tangki,” terangnya.

Dalam sehari minimal pengiriman air sekitar dua tanki. Seperti untuk daerah Kecamatan Sekar, kemarin telah dikirim tiga tanki air bersih. Termasuk beberapa daerah yang tahun lalu tidak mengalami bencana kekeringa, sekarang mengalami kekeringan. “Air bersih itu, hanya digunakan minum dan masak. Kalau cuci, bisa mencari air lokal di sekitar daerah itu,” tuturnya.Q bas

Senin Legi 29 SEPTEMBER 2014

ristika/bhirawa

Wakil Bupati (Wabup) Nganjuk KH Abdul Wakid Bardrus bersama Kepala Dinas Peternakan Drh. Agus Sucahyono sidak di Pasar hewan Kedondong, Kecamatan Bagor.

Wabup Sidak Pasar Hewan Kedondong Mengantisipasi Hewan Kurban Berpenyakit Nganjuk,Bhirawa Menjelang Idul Kurban, Wakil Bupati (Wabup) Nganjuk KH Abdul Wakid Bardrus bersama Kepala Dinas Peternakan Drh. Agus Sucahyono Sabtu (27/9) melakukan pengawasan dan pemeriksaan langsung ke pasar hewan Kecamatan Bagor. Hal itu dilakukan untuk mengetahui kondisi hewan ternak, termasuk sapi dan kambing yang bakal menjadi hewan kurban.

Kebutuhan hewan di Kabupaten Nganjuk, menurut Wabup Abdul Wakid Bardrus untuk persiapan kurban masih mencukupi. Pasar hewan Kelurahan Kedondong, ribuan ekor sapi dengan kualitas baik siap memenuhi kebutuhan pembeli untuk disembelih saat kurban. "Kebutuhan hewan ternak untuk persiapan Idul Kurban di Nganjuk sudah siap, kualitasnya juga bagus-bagus,” ujar Wabup Nganjuk didampingi pejabat dari Dinas Pertanian dan Kesbanglinmas Nganjuk saat melakukan sidak persiapan hewan kurban.

Selama di pasar hewan Kedondong, petugas dari Dinas Peternakan melakukan pemeriksaan kesehatan secara acak terhadap sejumlah sapi yang dijual pedagang. Secara umum, hewan yang dijual; di pasar hewan dalam kondisi baik dan layak untuk dikonsumsi. "Kita meligat petugas Dinas Peternakan melakukan pemeriksaan dan tidak menemukan hewan yang sakit," jelas Wabup.

Selain, di pasar hewan, Wabup juga mengecek kondisi sapi-sapi di salah satu peternak terbesar di Nganjuk, yakni di Desa Pacekulon, Kecamatan Pace milik H Mukayat Syah. Dalam kandang peternak ini, sedikitnya tersedia 450 ekor sapi berkualitas siap memenuhi kebutuhan pembeli untuk kurban. “Penjual merasa senang dengan ternak yang dijual, sedangkan pihak pembeli juga dapat memilih ternak dengan benar dan berkualitas baik,” kata wabup.

Seminggu menjelang Idul Kurban ini, lanjut Wabup, rata-rata penjual dari luar daerah membawa 10 hingga 20 ekor hewan kurban. Hingga saat ini, Dinas Peternakan Pemkab Nganjuk belum menerima keluhan dari masyarakat terkait kualitas hewan ternak untuk kurban di pasaran. “Tidak ada sapi yang kurus kering dijual di pasar, kalau terjadi seperti itu, peternak sendiri yang akan rugi, karena saingannya adalah sapi-sapi yang berkualitas,” papar Wabup saat berada di pasar hewan..

Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan Drh. Agus Sucahyono, mengatakan Pemkab Nganjuk tidak melakukan pembatasan pasokan hewan kurban dari luar daerah.

Begitu juga sebaliknya, banyak peternak sapi dari Nganjuk yang menjual keluar daerah.

Mereka sudah memiliki kerjasama yang baik antar daerah, sehingga saling mengisi dan bersaing secara sehat.Q ris

Jombang, Bhirawa Ita Tribawati, Ak. MSi, staf ahli bupati Jombang, masuk calon kuat mengisi jabatan Sekretaris Daerah Kabuaten Jombang. Disamping Ita, yang juga istri Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman ada dua nama lainnya adalah Hadi Purwantoro (Kepala Dinas Pertanian), dan Hari Utomo (Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pengairan) yang diusulkan.

Bupati Nyono Suharly W mengatakan, ketiga nama itu telah diusulkan untuk menduduki sekkab ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi oleh Bupati Jombang Nyono Suharli, melalui Gubernur Jatim Soekarwo. ”Kami objektif.

Tiga nama kami pilih. Setelah dilakukan uji kepatutan di pemprov, ketiganya diajukan ke pusat untuk dipilih salah satu,” kata Bupati Jombang Nyono Suharli, di sela tasyakuran satu tahun pemerintahan Bupati Nyono, Rabu (24/9) kemarin.

Dikatakan Nyono, berdasar kajian Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan), ketiga pejabat tersebut memenuhi syarat sebagai sekdakab.

“Jadi bukan saya sendiri yang menentukan, tapi tim,” jelas Nyono seraya mengatakan, ketiga nama tersebut juga telah mengikuti Fit and Propertest yang dilakukan pemerintah propinsi.

Nyono mengakui disamping tiga yang berasal dari lingkungan pemkab Jomba-

rur/bhirawa

Ita Tribawati, Ak. MSi ng juga terdapat dari luar yang berminat masuk menjadi sekdakab. Namun Nyono tidak menyebut siapa yang berasal dari luar Jombang. ”Kalau saya dari internal pemkab Jombang ada mengapa harus dari luar,“ tandasnya.

Namun demikian, Nyono berharap keputusan tentang siapa yang menduduki jabatan strategis di birokrasi pemkab tersebut secepatnya turun dari mendagri. Sebab, pelaksana tugas (plt) sekkab yang sekarang, yakni M Hasan, sudah akan memasuki pensiun Oktober mendatang. Hasan sudah menjabat plt sekkab sejak zaman Bupati Suyanto, pada awal 2013. Bahkan Hasan sudah mendapat penundaan pensiun alias perpanjangan masa aktif sebanyak dua kali.Q rur

Kejari Madiun Kembali Tahan Tersangka Proyek Cafetaria RSUD Kota Madiun, Bhirawa Kejaksaan Negeri (Kejari) Madiun, menahan Toni, warga Kelurahan Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, selaku pelaksana proyek pembangunan Cafetaria Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sogaten, Kota Madiun, Jumat (26/9).

Sebelum dilakukan penahanan, tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek PL (penunjukkan langsung) senilai sekitar Rp200 juta ini, dengan didampingi penasehat hukumnya, Massri Mulyono, sempat menjalani pemeriksaan di ruang Kasi Intelijen, M.Aliq Rahman Yakin, selama kurang lebih dua jam. Setelah menjalani pemeriksaan, kemudian tersangka dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun oleh petugas kejaksaan.

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Madiun, Sudarsana, mengatakan, penahanan terhadap Toni, karena diduga telah melakukan korupsi secara bersama-bersama dengan tersangka Gatot, yang telah ditahan lebih dulu hari Selasa (23/9). (Baca Bhirawa Rabu (24/9).

"T (Toni) ini selaku pelaksana atau yang mengerjakan proyek. Kalau G (Gatot) yang telah kita tahan lebih dulu, selaku pemilik CV Bhisma Jaya yang benderanya dipinjam T," terang Kasi Pidsus Kejari Madiun, Sudarsana, kepada wartawan, Jumat (26/9).

Menurutnya lagi, penahanan terhadap Gatot dan Toni, bukan babak akhir pusaran kasus pembangunan Cafetaria RSUD Sogaten Kota Madiun. Karena kemungkinan ada tersangka lain.Q dar

Tergolek Lemas di Kamar Tidur dan Tak Mampu Sekolah Derita Gadis Penderita Tumor Ganas Beginilah kondisi Ifnatul Damayanti (17) Desa Wonosari, Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri. Ia hanya tegolek lemas di kamar tidurnya dan tidak lagi mampu bersekolah setelah tumor ganas menyerang di bagian kakinya. Pihak keluarga pun tak mampu berbuat banyak karena terbentur kondisi ekonomi.

Di dalam rumah bambu (gedhek) berukuran 5 kali 7 meter ini Ifnatul Damayanti hanya mampu menahan rasa sakit atas benjolan besar di bagian kaki sebekah kiri, jangankan untuk berjalan, duduk pun sekarang tidak bisa karena rasa nyeri di bagian benjolan, kondisi seperti ini membuat siswi yang masih duduk dibangku kelas III MTsn ini tak dapat bersekolah lagi.

Menurut orang tuanya, Darji dan Siti Rofi'atun, dia telah dirawat ke sejumlah rumah sakit namun hingga sekarang ti-

dak ada perubahan penyakit yang diderita anakanya. “Saya terus berusaha menyembuhkan anak saya satu-satunya ke pengobatan alternatif, namun juga tidak ada perubahan,” ungkap Siti Rofiatun.

Menurutnya penyakit tumor ganas yang diderita anaknya mulai sejak 4 bulan lalu,penyakit ini berawal saat korban terjatuh dari sepeda setelah bermain dengan teman-temannya, namun setelah beberpa minggu tiba-tiba kaki korban membengkak dan terus membesar hingga seperti sekarang ini.

Ketika itu anaknya sempat di bawa ke RS dr. Soetmo Surabaya, dengan berbekal Jamkesmas hanya mendapatkan foto rontgen dan dua keping obat penurun panas (paracetamol). Dan hingga saat ini hasil foto rontgen pun masih tertahan di RS dr Soetomo karena terkendala biaya.

Sejauh ini, kedua orang tua telah mengeluarkan biaya pengobatan untuk anaknya lebih dari 15 juta rupiah meski bekerja sebagai kuli serabutan kedua orang tua terus berusaha menyembuhakan sang anak sekuat tenaga agar anaknya bisa kembali sembuh dan dapat bersekolah seperti biasanya.

Kini mereka hanya berharap ada donatur yang tersentuh hatinya untuk sekedar meringankan beban karena hingga saat ini sama sekali belum ada perhatian dari pemerintah daerah.Q mb2

mb2/bhirawa

Kondisi Ifnatul Damayanti (17) Desa Wonosari, Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri, yang hanya tegolek lemas di kamar tidurnya dan tidak lagi mampu bersekolah setelah tumor ganas menyerang di bagian kakinya.

JAWA TIMUR

Senin Legi 29 SEPTEMBER 2014

KILAS JATIM

Mutasi 121 Pejabat Sampang Tak Ada Perubahan Signifikan Sampang, Bhirawa Setelah kurang lebih dua tahun dalam kepemimpinan Bupati K.A. Fannan Hasib menjabat Bupati Sampang. mulai Jumat (26/9) baru pertama kali melakukan mutasi besar-besaran pejabat struktural di lingkungan pemkab Sampang. mulai dari eselon II, III dan IV di aula pendopo Bupati Sampang. Namun kebijakan mutasi tersebut dinilai sebagian kalangan tidak terlalu ada perubahan signifikan.

Menurut Samsuddin ketua LSM gerakan peduli rakyat sampang (GPRS) Minggu (28/9), mutasi besar-besaran yang dilakukan Bupati yang mencolok hanya mendefinitifkan sejumlah kepala dinas yang awalnya sebagai pejabat laksana tugas (PLT), sedangkan sisanya masih jabatan di bawah kepala dinas.

Misalnya tiga pejabat yang sebelumnya plt, yakni Heri Purnomo sebelumnya menjabat plt kepala Dinas pendidikan saat ini dilantik menjadi kepala disdik definitif. Sri Handoyo Sudono plt kadis DKPP menjadi devinitif, Aji Waluyo plt badan kependudukan dan keluarga berencana (BKKB) Sampang didefinitifkan.

“Bahkan sekretaris daerah Kabupaten Sampang Puthut Budi Santosa, hingga saat ini masih berstatus plt, entah apa alasan Bupati Sampang masih membiarkan jabatan plt sekda. Padahal sekda merupakan pimpinan tertinggi di lingkungan jabatan pengawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Sampang,” tambah Samsuddin yang asli warga Camplong Sampang.Q lis

Pimpinan DPRD Tunggu SK Gubernur Kabupaten Blitar, Bhirawa Sampai saat ini Pimpinan DPRD Kabupaten Blitar secara definitif belum ada kejelasan, bahkan hingga kini juga belum turun Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur terhadap pengajuan Pimpinan DPRD Kabupaten Blitar.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar sementara, Masykur, mengatakan hampir 2 minggu pasca ditetapannya Pimpinan DPRD Kabupaten Blitar yang dilanjutkan dengan mengajukan SK ke Gubernur soal penetapan Pimpinan DPRD Kabupaten Blitar, sampai saat ini belum ada kepastian. “Sampai saat ini pengajuan persetujuan pimpinan DPRD definitif masih proses

di tingkat Propinsi Jawa Timur,” kata Masykur.

Lanjut Masykur, ditargetkan minggu ini sudah turun, sehingga bisa segera melakukan agenda berikutnya, dimana beberapa agenda yang akan dilaksanakannya diantaranya seperti pembahasan Tata Tertib Dewan maupuan pembentukan Alat Kelengkapan Dewan. “Karena tanpa alat kelengkapan Dewan ke-

giatan belum bisa berjalan secara maksimal,” ujarnya.

Secara terpisah juga diakui Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Blitar, Suhendro saat dikonfirmasi membenarkan jika sampai saat ini untuk SK penetapan Gubernur tentang Pimpinan Dewan Definitif masih proses di Pemerintah Provinsi dan sampai saat ini belum turun. “Sampai saat ini pengajuan SK Pimpinan DPRD Kabupaten Blitar masih menunggu dari Gubernur,” jelasnya.

Sementara itu, untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas sebagai Anggota DPRD Kabupaten Blitar, sebanyak 50 orang Anggota DPRD Kabupaten Blitar melaksa-

nakan orientasi di Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur selama 4 hari terhitung sejak tanggal 24 September kemarin bagi Anggota DPRD Kabupaten Blitar Angkatan X1 tahun 2014.

“Untuk pelaksanaan orientasi wajib diikuti oleh 50 orang anggota DPRD Kabupaten Blitar yang bersamaan dengan Anggota Dewan dari Sampang sebanyak 45 orang, Kota Surabaya 50 orang dan Kabupaten Bangka Selatan 50 orang,” terang Masykur.

Dikatakan Masykur kegiatan, tersebut merupakan program dari Pemerintah Pusat untuk meningkatkan kemampuan Anggota Dewan baru

sehingga dalam melaksanakan tugas wakil rakyat selama 5 tahun kedepan diharapkan bisa lebih baik.

“Pelaksanaan orientasi seperti ini sangat diperlukan terutama untuk Anggota Dewan baru,karena dari 50 anggota DPRD Kabupaten Blitar, 26 orang merupakan wajah baru, dimana beberapa materi yang diberikan cukup strategis seperti materi Demokrasi dan Wawasan Kebangsaan, Sistim Pemerintahan Indonesia, Sistim Pengelolaan Keuangan, serta Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah,” tambah Nur Fatoni salah satu Anggota DPRD Kabupaten Blitar yang menjabat dua periode.Q htn

nas/bhirawa

Pelayanan publik di Kantor Desa Torongrejo akan lebih maksimal jika wilayah dari desa ini dipecah.

Desa/Kelurahan Harus Dipecah

Kinerja Anggota DPRD Dipangkas Satu Jam Jember, Bhirawa Jam kerja anggota DPRD Jember dipangkas menjadi 6 jam efektif. Jika sebelumnya, kinerja anggota DPRD Jember 7 jam efektif (08.00-15.00 WIB) kini menjadi 6 jam (09.00 - 15.00 WIB).

Panitia Khusus (Pansus) Tata Tertib DPRD Kabupaten Jember, menyepakati pengurangan jam masuk kantor untuk seluruh anggota Dewan periode 2014 2019.

Anggota Pansus yang juga Calon Wakil Ketua Dewan, dr. Yuli Priyanto mengatakan, pengurangan jam kantor ini, bertujuan untuk memberi waktu kepada anggota Dewan, yang ingin bertemu atau melayani konstituennya sebelum jam kantor. "Sehingga, anggota Dewan yang rumahnya jauh dari Gedung Dewan, bisa memiliki waktu agak lama untuk menyerap aspirasi dari konstituennya," ungkap dr. Yuli kepada wartawan kemarin.

Meski demikian, tandas dr. Yuli, pengurangan jam kerja ini tidak akan mengurangi kualitas kerja para anggota Dewan. Sebab, pada dasarnya, waktu kerja anggota Dewan itu 24 jam." Mereka bekerja bukan hanya di kantor, melainkan juga di luar kantor yang bisa saja di luar jam kerja," terangnya.

Diakuinya, meskipun pada periode sebelumnya, jam kantor anggota Dewan ditentukan mulai pukul 08.00 WIB, tapi jarang sekali ada anggota Dewan yang ngantor di jam itu. Paling pagi, anggota Dewan ngantor mulai pukul 09.00 WIB, dan kebanyakan datang ke kantor sekitar pukul 10.00 WIB. "Kalau sebelumnya ditetapkan jam kerja efektif 08.00, tapi kebanyakan para wakil rakyat ini datang pukul 09.00.

Dengan adanya ketentuan yang baru ini, diharapkan semua anggota DPRD ini bisa tepat waktu," ujar dr.Yuli yang jugan mantan anggota DPRD Jember 20092014.Q efi

7

hilmi husain/bhirawa

Para peserta lomba foto mengambil spot interaksi pada tiga harimau di TSI II Prigen, Kabupaten Pasuruan, Minggu (28/9) pagi.

Lomba Foto Pelajar dan Umum Sambut Hari Jadi Kabupaten Pasuruan ke-1.085

Saling Berebut untuk Abadikan Momen Interaksi Satwa Pasuruan, Bhirawa Ratusan fotografer dari berbagai wilayah di Pasuruan hingga Jawa Timur memadati lokasi konservasi satwa di Taman Safari Indonesia (TSI) II Prigen, Kabupaten Pasuruan, Minggu (28/9) pagi. Mereka bersemangat untuk mengabadikan interaksi satwa-satwa dan keepernya.

Begitu tiga ekor harimau putih keluar dari kandangnya lewat aba-aba dari sang keeper, ratusan fotografer langsung serentak memotret.

Tiga ekor harimau putih itu saling berebut makan daging, minum susu hingga atraksi lainnya dari keeper. Itulan gambaran lomba foto yang datang ke TSI II Prigen dalam serangkaian lomba foto On The Spot Hari Jadi Kabupaten Pasuruan ke 1.085 Kabupaten Pasuruan.

Manager Marketing TSI Prigen, Idham Rustiawan mengatakan TSI II Prigen menyiapkan sejumlah obyek jeprat-jepret para peserta lomba foto satwa. Para peserta dituntut kejeliannya untuk mencari sudut terbaik dari satwa melalui kacamata para foto. Adapun spot obyeknya adalah harimau putih, gajah, dolpin dan aneka satwa burung. “Sesuai dengan lomba tema yakni berinteraksi satwa dan manusia.

Jadi peserta bisa memperoleh hasil foto sesuai tema,” ujar Idham Rustiawan.

Salah satu peserta lomba kategori umum, Sigit Susilo mengatakan lomba foto satwa ini lebih menantang daripada objek lainnya. Karena yang di potret adalah satwa-satwa, dimana harus mendapatkan momen yang bagus.

“Agak susah, gajah sama macan lebih mudah.

Tapi kalau elang tadi sangat susah karena interaksi sama kepernya sangat cepat,” kata Sigit Susilo.

Lain lagi dengan peserta dari kalangan pelajar, Revinda. Pelajar dari SMA I Purwosari mengaku puas dengan hasil foto-fotonya.

Dengan menggunakan Canon 600D, spot aneka burung jadi tantangan tersendiri. “Harus butuh konsentrasi untuk memotret satwa burung. Soalnya, secara mendadak tiba-tiba datang untuk memakan ikan yang disediakan sang keeper. Susah mengambil tapi momennya sangat bagus,” jelas Revinda.

Lomba foto yang digelar atas kerjasama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Perwakilan Pasuruan dan Pemkab Pasuruan ini memperebutkan tropy dan hadiah uang tunai.

Sejumlah sponsor yang memeriahkannya adalah PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dan PT CS2 Pola Sehat (Teh Gelas). Adapun setiap kategori dipilih foto-foto terbaik untuk juara I, II dan III.Q hil

Batu, Bhirawa Pelayanan publik di beberapa desa/kelurahan di Kota Batu sudah tidak maksimal lagi. Hal ini berkaitan dengan semakin padatnya penduduk dari masing-masing desa/kelurahan tersebut.

Kondisi ini mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Batu untuk segera melakukan pemecahan atau pemekaran terhadap wilayah-wilayah tersebut. Usia Kota Batu yang sudah menjelang 13 tahun, telah membuat beberapa desa/keluarahan memiliki kepadatan penduduk tinggi. Di antaranya, Desa Torongrejo, Desa Beji, Desa Giripurno, Desa Sidomulyo, dan Kelurahan Sisir.

“Saat ini merupakan waktu yang tepat untuk melakukan pemekran beberapa wilayah desa/kelurahan. Mengingat, dengan pemekaran wilayah akan membantu fungsi pelayanan masyarakat sehingga bisa maksimal. Saya sangat mendukung jika wilayah seperti Desa Giripurno, Torongrejo dipecah maupun Kelurahan Sisir masingmasing dipecah menjadi dua,” ujar anggota DPRD Kota Batu, Hely Suyanto, Minggu (28/9).

Ia mengaku jika masalah pemekaran itu merupakan pekerjaan rumah (PR) dewan lama. Maksdunya, wacana pemekaran desa/ kelurahan ini sudah menjadi agenda kerja dewan periode lalu. “Sayangnya, agenda ini gagal direalisasikan hingga masa jabatan anggota dewan berakhir, dan saat ini dewan sudah berganti pe-

riode baru dengan pejabat yang baru pula,” tambah pria yang kembali menjadi anggota dewan untuk periode kedua ini.

Selain itu, kata Hely, rencana pemekaran itu juga akan mempengaruhi pembangunan di Kota Batu sendiri. juga dikuatkan dengan. Di dalam klausul yang ada di amanat UU 32/2010 tentang otonomi daerah menyebutkan, soal batasan wilayah sebuah kabupaten/kota yang idealnya memiliki 5 kecamatan. Sedangkan saat ini Kota Batu masih memiliki 3 kecamatan.

Artinya, jumlah kalau desa/kelurahan semakin banyak akan memudahkan bagi kota berjuluk kota wisata ini untuk melakukan pemekaran tingkat kecamatan. Di Kota Batu sendiri, saat ini terdapat 19 desa, 5 kelurahan, yang semuanya berada di dalam dan 3 wilayah kecamatan.

Terpisah, mantan Kabag Pemerintahan Pemkot Batu, Imam Suryono menyebutkan pada tahun 2012 – 2013 lalu pihaknya sudah menggagas program pemekaran wilayah. Namun rencana tersebut gagal direalisasikan karena ada penolakan dari beberapa kelompok.

Hal senada juga sempat disampaikan Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso.

Ia membenarkan jika beberapa desa/kelurahan sudah saatnya untuk dipecah (pemekaran-red). Wawali juga menyampaikan bahwa pemekaran tersebut sudah menjadi amanat Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko.Q nas

Petani Minta Tambahan Burung Hantu Sekaligus Rumahnya Kelompok Tani Baru Muncul di Desa Bumiharjo, Kecamatan Glenmore, meminta tambahan 30 ekor burung hantu sekaligus rumahnya. Soalnya tiga rumah burung hantu (rubuha) yang saat ini berdiri di persawahan desa setempat, dinilai belum maksimal untuk membudidayakan burung hantu alias tyto alba.

Pada 2013, PT East West Seed Indonesia menyalurkan dana CSR dalam bentuk pembuatan penangkaran ditambah enam ekor tito alba lewat Kelompok Tani Baru Muncul. "Masih kurang.

Meski burung ini predator tapi belum maksimal membasmi hama tikus di sini," kata ketua Baru Muncul, Juremi, Minggu (28/ 9).

Dari bantuan enam ekor tyto alba, dia mengklaim ada tandatanda populasi burung hantu bertambah di tempat itu. Tapi ia tak tahu detail berapa ekor populasi burung hantu saat ini di tempatnya. Keterbatasan rubuha juga menghambat konservasi burung hantu. Sebab jarak antar rubuha yang berjauhan, menyulitkan burung hantu menjangkau manakala usianya masih di ba-

wah enam bulan.

Adapun penangkaran besar yang telah berdiri, hanya dikhususkan untuk adaptasi bagi burung hantu sebelum dilepasliarkan ke persawahan. Penangkaran digunakan pula untuk merawat tyto alba yang kebetulan ditemukan sakit.

Bukti bahwa burung hantu ini ada, kata Juremi, bisa dilihat dari masih ditemukannya jejak tikus mati. Bila ditemukan tikus mati dalam kondisi kepala hilang, ia mengatakan, burung hantunya kenyang. Kalau lapar, biasanya dimakan langsung tikusnya. Menurut dia, PT East West Seed Indonesia rencananya memberikan bantuan lagi 30 ekor tyto alba dan rubuha pada awal Oktober.

Sejak bantuan awal burung hantu tiba, Pemerintah Desa

Bumiharjo langsung mengeluarkan peraturan desa yang melarang orang untuk memburu, menembak dan menangkap burung hantu di Desa Bumiharjo. Aturan desa ini, kata dia, sebagai upaya ikut melindungi populasi tyto alba. Bila ketahuan, pihak desa tak segan menyeret pelakunya ke ranah hukum. "Kalau burung emprit ditembak enggak masalah. Ada Undang-undangnya itu," ujarnya tanpa menyebutkan detail UU yang dimaksud.

Persoalannya perdes ini hanya berlaku efektif di lingkungan administrasi Desa Bumiharjo.

Padahal daya jelajah tyto alba bisa mencapai tiga kilometer lebih. Jika burung hantu ditangkap atau ditembak di luar Bumiharjo, Juremi menjawab masygul: "kami enggak bisa apa-apa."

Sayangnya, saat Kabarbanyuwangi.com menyambangi rubuha di tengah sawah, tidak ditemukan satu ekor pun burung hantu.

Jejak tito alba hanya tergambar dari ceceran kotoran yang menempel di cagak penopang rubuha. Juremi berdalih, burung ini

biasanya bertengger di pepohonan. Rubuha hanya tempat transit dan bertelur.

"Jika bantuan rubuha datang lagi, minimal jarak antar rubuha dibuat 50 meter. Biar memudahkan burung hantu yang usianya di bawah enam bulan," kata dia. Pada awal penyaluran, PT East West memberikan enam ekor burung hantu usia 3-4 bulan.

Petani wajib menangkarkan lagi selama tiga bulan sebelum dilepas ke persawahan.

Penyuluh lapangan PT East West Seed Indonesia di Desa Bumiharjo, Nofianto, meyakini keberadaam burung hantu di desa ini masih ada. Ia mengaku sempat melihat dua telur menetas di salah satu dari tiga rubuha.

Dengan asumsi ini, kata dia, maka jumlah tyto alba di Desa Bumiharjo diperkirakan delapan ekor. Pihaknya memang pernah disambati petani agar menambah rubuha dan burung hantu.

"Kurang maksimal kalau cuma tiga rubuha. Kami sudah membicarakan ini dengan petani," ia menuturkan.

nan/bhirawa

Petani di Desa Bumiharjo melihat burung hantu di rumah burung hantu. Tapi tidak ditemukan sosok burung tersebut.

Menurut dia, membeli burung hantu saat ini sulit. Baik PT East West dan petani pun belum menemukan pola baku untuk mendeteksi keberadaan burung hantu.

Praktis, Juremi hanya mengan-

dalkan laporan keberadaan tyto alba dari sesama petani yang kebetulan melihat. "Ada yang bilang sempat lihat di pagupon (sarang burung merpati,red)," ujar Juremi.Q nan

EKONOMI - BISNIS

8 Kurs JUAL

BELI

USD

11,806.00

11,688.00

SGD

9,478.92

9,376.65

EUR

15,844.83

15,684.13

JPY

11,497.86

11,380.72

GBP

19,865.96

19,662.72

Sumber: Bank Indonesia (28 SEPTEMBER 2014)

RAGAM EKBIS

Bisnis Kafe di Malang Bidik Kalangan Muda Malang, Bhirawa Dinginnya Kota Malang menjadi peluang besar bagi para pengusaha kafe untuk mengembangkan usahanya. Berbagai kiat dilakukan untuk menjaring pembeli terutama di kalangan anak muda dan mahasiswa.

Salah satu kafe yang barus saja di Legend Café yang berada di Jalan Bandungan Kota Malang memberikan nuansa berbeda, para pengunjung akan dimanjakan dengan fasilitas hiburan sambil bermain game seperti Playstation 4, Xbox, Ding Dong, Table Soccer, dan beberapa jenis hiburan lainnya. Hiburanhiburan tersebut diberikan secara gratis.

Djatmiko, General Manajer Legend Coffee, disela-sela lunching usahanya kepada wartawan akhir pekan kemarin mengutarakan, umumnya tempat ngopi hanya ada live musik saja. “Tetapi di tempat ini, benar-benar menawarkan venue yang nyaman bagi para mahasiswa untuk ngopi dan nongkrong,” katanya. Dengan menu andalan Hot Chocolate serta beberapa macam minuman kopi dengan robusta ternama, Legend Coffe adalah alternatif tempat nongkrong baru di kota Malang karena lokasinya yang masih berada di kawasan kampus.

“Legend Coffee di kota Malang adalah yang kedua setelah kami sukses membuka di Jogjakarta, kami berharap bisa menjadi alternative bagi mahasiswa yang tengah mencari tempat nongkrong,”tutur Djamiko.

Pemilihan kota Malang, sebagai cabang kedua setelah Jogjakarta dikarenakan karakteristik masyarakat umumnya kawula muda sama dengan kota Jogjakarta. Seolah ingin mengulangi kesusksesan di Jogjakarta, Legend Coffee di Malang didesain sangat mewah. Meski begitu ujar dia, harga yang di tawarkan sangat bersahabat dengan kantong para mahasiswa. Harga minuman yang ditawarkan cukup murah, mulai dari harga Rp. 4 ribu hingga Rp.18 ribu saja. Demikian halnya dengan makanan yang dijual berkisar antara Rp. 15 ribu hingga Rp.30 ribu saja. “Itu sudah termasuk fasilitas game secara gratis disini,” terangnya. Q mut

KEHILANGAN SURABAYA BPKB HILANG a/n Susanto jalan wr supratman RW02/07 Sda, Kel.Gedang, Mobil minibus nopol W 0512 PQ, noka MHKFMREEJ6KO34110, nosin DN38955 No. 1450/IMB/BI-II/2014 BPKB HILANG a/n Susanto jalan wr supratman RW02/07 Sda, Kel.Gedang, Mobil minibus nopol W 0512 PQ, noka MHKFMREEJ6KO34110, nosin DN38955 No. 1451/IMB/BI-II/2014 BPKB HILANG a/n Susanto jalan wr supratman RW02/07 Sda, Kel.Gedang, Mobil minibus nopol W 0512 PQ, noka MHKFMREEJ6KO34110, nosin DN38955 No. 1452/IMB/BI-II/2014

TULUNGAGUNG KEHILANGAN STNK, Honda CRV, th. 2003, Abu-abu Metalik, AG1993R, a/n. Johan Gunawan, Kel. Kenayan-T.Agung No. 1453/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Yamaha Mio, th. 2007, Biru, AG2341YM, a/n. Ririn Andayani, Ds. Malasan, DurenanTrenggalek No. 1454/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Yamaha, th. 2010, Hitam, AG6389RH, a/n. Muji janah, Jl Mayjen Sungkono V/25 RT 02/04, Kutoanyar-T.Agung No. 1455/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda NF100D, th. 2001, Hitam, AG3303RM, a/n. Sulastri, Dsn. Soko, Ds. Karangsari, Rejotangan-T.Agung No. 1456/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Truck Mitsubishi, th. 1990, Kuning, AG8993R, a/n. Suwandi, Ds. Tenggong, Rejotangan-T.Agung No. 1457/IMB/BI-II/2014

SITUBONDO HILANG STNK nopol P nopol P 2136 FD a/n M. Zairosi Ds Pokaan rw 13/01, Kec. Kapongan, Situbondo.

No. 1458/IMB/BI-II/2014

Senin Legi, 29 SEPTEMBER 2014

Pemprov Bakal Bentuk 5.000 Kopwan Baru Pemprov, Bhirawa Pemprov Jatim pada 2015 mendatang berencana membentuk 5.000 koperasi wanita (kopwan) baru di Jatim. Pembentukan kopwan baru ini untuk memperkuat ekonomi kecil dipedesaan agar tak terjerat rentenir yang mencekik masyarakat.

“Wanita itu sejak lahir sudah ditakdirkan menjadi accounting. Dia juga punya perhitungannya matang dalam hitungan apapun sangat teliti, gemi dan nastiti. Maka Insya Allah jumlah Kopwan di Jatim akan kami tambah sekitar 5.000,” kata Gubernur Jatim Dr H Soekarwo, dikonfirmasi, Minggu (28/9).

Menurut dia, tambahan itu bertujuan untuk memberi support kepada ibu-ibu yang mempunyai kegiatan sosial, agar mereka bisa mengembangkan usahanya yang lebih baik lagi.

Sebab pada pembentukan kopwan sebelumnya terbukti berhasil membantu pengembangan usaha kecil.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jatim, Dr Ir H RB Fattah Jasin MS menambahkan, penambahan kopwan baru tahun depan lebih difokuskan pada kelompok masyarakat dan lembaga yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Berbeda pada tahun-tahun yang sudah lebih banyak pada struktur yang ada di desa atau kelurahan.

“Nanti 2.500 kopwan baru diperuntukkan untuk kelompok masyarakat dan 2.500 kopwan baru dibentuk di asosiasi-asosiasi yang ikut membantu pertumbuhan ekonomi. Dua jenis organisasi yang berbeda ini memiliki peranan penting dibidangnya,” ungkapnya. Setiap kopwan yang baru dibentuk ini, lanjutnya, masing-masing akan mendapat bantuan sebesar Rp25 juta. Total anggaran yang sudah dianggarkan mencapai Rp125 miliar di APBD 2015. “Bantuan Rp25 juta ini sama seperti tahun lalu. Jika

ist

Gedung koperasi wanita Setia Bhakti Wanita di Jl. Jemur Andayani 55 Surabaya. Pemprov Jatim pada 2015 mendatang berencana membentuk 5.000 koperasi wanita (kopwan) baru di Jatim.

mampu berkembang lagi, akan ditambah Pak Gubernur lagi sebanyak Rp25 juta,” katanya.

Saat ini, kata Fattah, di Jatim telah ada 8.506 kopwan yang ada di tiap desa dan kelurahan. Setiap kopwan yang berhasil dibantu lagi sebesar Rp25 juta dengan melibatkan perguruan tinggi sebagai penilai, kopwan tersebut berhasil atau tidak.

“Sebelum diberi bantuan, pemprov melakukan penilaian terlebih dulu.

Yang menilai bukan dari pemprov, tapi institusi independen seperti dari Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, Unesa maupun Universitas Jember,” jelasnya. Pada tahun ini, Pemprov Jatim memberikan bantuan

sebanyak 200 kopwan di Malang dengan total kucuran anggaran mencapai Rp5 miliar. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kabupaten Malang, Sukowiyono, mengatakan 200 kopwan tersebut masing-masing dikucuri modal tambahan sebesar Rp25 juta.

‘Sebenarnya kopwan yang kondisi manajemen dan keuangannya sehat ada 240, namun yang dikucuri tambahan modal hanya 200 koperasi karena 40 lainnya sudah mendapatkan suntikan dana dari pemrov pada tahun sebelumnya,” katanya.

Menurut Sukowiyono, penilaian layak tidaknya kopwan untuk mendapatkan kucuran modal tambahan sebe-

sar Rp25 juta itu dilakukan oleh tim independen dari Pemprov dan penilaiannya berdasarkan kinerja kopwan bersangkutan.

“Kami akan melakukan verifikasi dan pengelompokan terlebih dahulu, baru diberikan pembinaan dan penanganan sesuai kondisi masing-masing, sebab antara kopwan yang satu dengan lainnya tidak sama persoalan yang dihadapinya,” ujarnya.

Dari sebanyak 8.506 kopwan di Jatim, sekitar 850 kopwan di antaranya tidak mendapatkan kucuran modal tambahan karena kondisinya dinilai kurang bagus, bahkan tidak aktif.

Modal yang dikucurkan tersebut merupakan dana hibah. Q iib

Nunggak Iuran BPJS

66 Perusahaan Bakal Dipidanakan

dok/bhirawa

Disnak Jatim kembali menggelar bazar ternak untuk memberikan kemudahan pada masyarakat yang mau membali hewan sapi maupun kambing untuk kurban.

Jamin Ternak Sehat, Disnak Jatim Gelar Bazar Pemprov, Bhirawa Dinas Peternakan (Disnak) Provinsi Jatim kembali menggelar bazar ternak untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat yang mau membali hewan sapi maupun kambing untuk kurban. Rencanannya kegiatan ini akan digelar di Kantor Disnak Jalan Ahmad Yani No 202 Surabaya, Mulai 1-5 Oktober. Kepala Dinas Peternakan Jawa Timur, Ir Maskur MM mengatakan, diadakannya bazar ternak ini untuk mengedukasi dan memberikan jaminan bagi masyarakat yang ingin berkurban dengan menyediakan ternak yang sehat dan layak sesuai syariat Islam.

Bazar ini, kata dia, tetap menawarkan perbedaan dalam sistem penjualan. Jika biasanya penjualan sapi itu langsung dipatok harga, kini akan lebih transparan dengan sistem penjualan sesuai bobot. “Adanya sistem ini, maka pembeli akan lebih diuntungkan, karena akan tahu bobot hidup sapi yang dibeli, sehingga saat disembelih bisa diperkirakan berapa banyak daging yang bisa disalurkan,” katanya..

Misalnya, jika harga sapi bobot hidup Rp 50 ribu/kg

dan bobot sapi 400 kg, maka harga jual sapi yakni Rp 20 juta. Adanya bazar murah ini, kata dia, juga bertujuan untuk memudahkan peternak untuk menjual ternaknya ke masyarakat, sehingga peternak dan pembeli bisa bertemu langsung tanpa melalui perantara. Dengan demikian, harga yang ditawarkan juga pasti berbeda dengan hewan ternak yang dijual melalui perantara.

Kali ini Disnak Jatim menargetkan tambahan stan menjadi 22 stan, jika dirinci saat ini pendaftaran masih ada 7 sapi dan 19 kambing.

Namun, jumlah tersebut akan ditambah jika sudah banyak hewan kurban yang sudah terjual dan masih dibutuhkan. “Kelebihan hewan ternak yang dijual di Bazar ini yakni hewan ternak diawasi dan diperiksa langsung kesehatannya oleh dokter hewan,” katanya.

Sementara PPID Disnak Jatim, drh Emilia menambahkan, bazar juga bertujuan untuk mencegah terjadinya penyakit zoonosis yang dapat ditularkan melalui tata niaga hewan kurban serta memfasilitasi para pedagang ternak untuk dalam menjual hewan kurban yang sehat dan layak. Q rac

Bojonegoro, Bhirawa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Bojonegoro melaporkan 66 perusahaan ke Kejaksaan Negeri Bojonegoro.

Sebab perusahaan tersebut telah mempunyai tunggakan pembayaran BPJS ketenagakerjaan melebihi tiga bulan.

Kepala Bidang Pemasaran BPJS ketenagakerjaan Cabang Bojonegoro,Ahmad Fauzan mengatakan, bahwa BPJS ketenagakerjaan Cabang Bojonegoro telah menyerahkan penanganan 66 perusahaan yang mempunyai piutang macet kepada kejaksaan negeri Bojonegoro. “Permasalahan 66 perusahaan sudah tak laporkan ke Kejaksaan Negeri Bojonegoro,” ungkapnya, Minggu (28/9) .

Dimana nantinya kejaksaan negeri Bojonegoro akan menidak supaya 66 perusahaan tersebut membayar piutangnya ke BPJS ketenagakerjaan cabang Bojonegoro.

Fauzan menjelaskan, tunggakan ke 66 perusahaan tersebut bervariasi, mulai 5 juta hingga 10 juta. “ Sebab piutang macet dari 66 perusahaan itu, total keseluran piutang dan denda perusahaan men-

capai Rp 528 juta,” terangnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa setiap keterlambatan dikenakan denda 2% perbulan. Untuk menagih iuran, pihak BPJS mengirimkan surat tagihan kepada perusahaan.

Jika masih alot, maka akan ditangani pihak Kejaksaan Negeri. “ Untuk kategori kurang macet paling tidak lebih dari tiga bulan akan ditangani Kejari, kategori kurang lancar lebih dari satu bulan dan kategori lancar lebih dari satu bulan,” imbuh Fauzan.

Jika nantinya 66 perusahaan tidak bersedia membayar piutangnya, maka bisa dikenai sangsi pidana, dan izin usahanya di cabut. “ Dalam aturan tersebut sudah jelas, apabila perusahaan tidak mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan, bisa dipidana,” jelasnya.

Fauzan juga mengungkapkan , jika ada 19 perusahaan yang mempunyai piutang lancar, dengan jumlah piutang Rp 97 juta. Dan ada 139 perusahaan yang mempunyai piutang kurang lancer di BPJS ketenagakerjaan cabang Bojonegoro, tetapi belum dilaporkan ke Kejaksaan negeri Bojonegoro.

Sementara itu Kejaksaan

Negeri (Kejari) Bojonegoro segera melayangkan surat panggilan kepada 66 pengusaha yang menunggak iuran ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Menurut,Kepala Seksi (Kasi) Perdata dan Tata Usaha (Datun) Kejari Bojonegoro, Ary Siregar, perusahaan yang belum mendaftar dan menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan jumlahnya cukup banyak.

Sebagai tahap awal pihaknya akan mendalami 66 perusahaan yang berdomisili di Bojonegoro. “Aparat bisa menjeratnya dengan UU itu dan memenjarakan pengusaha dengan ancaman 8 tahun kurungan penjara atau denda Rp 1 miliar,” ungkap Ary Siregar.

Sebelumnya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan telah melakukan MOU dengan Kejaksaan Negeri Bojonegoro untuk menegakkan hukum sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86/ 2013 tentang Pengenaan Sanksi kepada perusahaan bukan penyelenggara negara wajib BPJS dan UU No 24/ 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Q bas

Pastikan Puncak Produksi Blok Cepu Tahun 2015 Bojonegoro, Bhirawa Field Public and Government Affairs Manager, Mobile Cepu Limited (MCL), Rexy Mawardijaya pastikan puncak produksi lapangan sumur banyuurip Blok Cepu, di Bojonegoro akan penuhi target pada tahun 2015. Karena di tahun ini belum tercapai dari puncak produksi 165 ribu barel per hari (bph). “Pastikan puncak produksi Blok Cepu akan tercapai di tahun 2015 mendatang,” kata Rexy, Minggu (28/9).

Hanya saja Ia masih enggan memastikan puncak produksi di

tahun 2015 tersebut jatuh pada bulan apa. Namun, pihaknya memastikan jika tahun 2015 jelas puncak produksi bisa tercapai. Terkait hal ini, ia juga menegaskan jika saat ini lifting minyak dan gas bumi (Migas) Banyuurip Blok Cepu mengalami peningkatan produksi sekitar 500 bph. Yang semula 29.500 bph kini menjadi 30.000 bph. “ Kenaikan produksi itu terus dilakukan secara bertahap,” ujarnya.

Lebih lanjut, Rexy menuturkan, saat ini keseluruhan pengerjaan proyek rekayasa, pengadaan dan konstruksi Banyuurip Blok Cepu

mencapai 90 persen lebih. Berbagai pengerjaan di lapangan terus digenjot, terlebih bangunan fisik jembatan layang (fly over) di Desa Ngraho Kecamatan Gayam Kabupaten Bjonegoro yang mendekati akhir penyelesaian.

Kendati begitu, kondisi proyek negara itu belum rampung secara keseluruhan.Namun, direncanakan 10 Oktober 2014 mendatang Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono akan berkunjung ke Bojonegoro untuk meresmikan lapangan sumur Banyuurip Blok Cepu. Q bas

Menuai Berkah di Bulan Besar

Layani Pesanan Pengantin, Petani Bunga Banjir Order Memasuki bulan besar atau menjelang Hari Raya Idul Adha tidak hanya pedagang sapi maupun kambing yang bisa mendapatkan keuntungan, namun para penjual bunga di Kota Batu juga menuai berkah karena selama ini banyak masyarakat yang menganggap di bulan tersebut merupakan waktu yang tepat untuk melangsungkan pernikahan.

anas/bhirawa

Salah satu petani bunga di Desa Gunungsari, Juma’i, terlihat semangat saat memanen bunga mawar untuk memenuhi permintaan pelanggan.

Tradisi menikah di Bulan Besar atau menjelang hari raya Idul Adha menjadi berkah tersendiri bagi para penjual bunga di Kota Batu khususnya warga Desa Gunungsari. Sebagi desa yang menjadi sentra kebun bunga ini kebanjiran order dengan nilai yang meningkat pula. Hal ini berkaitan dengan banyaknya masyarakat yang melangsungkan pernikahan pada Bulan Besar ini.

Diceritakan oleh salah satu

petani bunga di Desa Gunungsari, Juma’i, bahwa permintaan bunga di toko-toko penjual bunga di Kota Batu mengalami peningkatan dalam kurun waktu sebulan terakhir. Biasanya sekali panen, dirinya hanya mampu menjual 70 tangkai bungai mawar dari kebunnya yang hanya berukuran 1 petak saja. “Namun beberapa waktu terakhir, saya bisa menjual hingga 300 tangkai untuk setiap kali panen,”ujar Juma’I

saat ditemui di kebun mawar miliknya, Minggu (28/9).

Bahkan, untuk memenuhi permintaan pelanggan, dirinya bisa melakukan panen dalam tiga hari sekali. Padahal, biasanya ia baru memanen bunganya dalam 5 hari atau bahkan seminggu.

Selain kuantitas yang meningkat, harga jual bunga juga mengalami peningkatan. Jika sebelumnya untuk setangkai mawar hanya dihargai Rp 500,maka kali ini harganya naik menjadi Rp 700,- hingga Rp 1.000,-. “Tetapi kenaikan ini tidak terjadi terus-menerus.

Terkadang, harga bunga juga kembali merosot ke harga semula. Hanya jika ada pesanan tertentu seperti mantenan atau

karnaval, maka permintaan dan harganya naik,”jelas Juma’i.

Selain memenuhi kebutuhan pesta pernikahan, ada lagi momen yang menjadi harapan Juma’i dan para petani bunga lainnya. Yaitu, adanya perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Batu pada bulan Oktober nanti.

Momen ini akan menjadi ‘ladang uang’ bagi para petani. Karena saat itu akan ada berbagai acara karnaval yang memanfaatkan bunga sebagai hiasan kendaraan. Apalagi di Kota Batu acara karnaval tidak hanya diadakan oleh pemkot saja. Di setiap kecamatan bahkan desa/keluarahan juga menggelar acara serupa yang waktunya tidak bersamaan. Q nas

OLAHRAGA

Senin Legi 29 SEPTEMBER 2014

Bambang Kembali Pimpin PABBSI Jatim

LINTASAN

Jakarta Marathon Batasi Pelari dari Afrika Jakarta, Bhirawa Ajang lomba lari internasional Jakarta Marathon 2014 membatasi pelari dari benua Afrika karena virus ebola yang tengah mewabah di Afrika Barat.

"Tahun ini kita berhati-hati bawa atlet dari Afrika karena ada ebola," kata Endang Mawardi, Presiden Direktur Inspiro, yang menjadi promotor Jakarta Marathon 2014 di Jakarta, Minggu.

Lomba lari yang diselenggarakan sejak 2013 itu dibanjiri oleh pelari lokal dan mancanegara termasuk dari kawasan Afrika. Pada tahun lalu, jumlah peserta mencapai hingga 10.000 pelari dan diharapkan bisa meningkat menjadi 15.000 pelari tahun ini.

Endang mengatakan tahun ini penyelenggara mengundang sejumlah "elite runner" atau atlet nasional serta pelari yang punya titel juara di kejuaraan internasional. Mereka di antaranya berasal dari Jepang, Eropa, Afrika, beberapa negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura hingga Australia.

Namun, atas pertimbangan mewabahnya ebola, ia memastikan hanya ada sembilan pelari profesional dari Afrika yang diundang. Sebagian besar berasal dari negara seperti Ethiopia dan Kenya.

"Ada 15 'elite runner' internasional terdiri atas sembilan atlet lari dari Afrika, dua Eropa, satu Jepang dan sisanya Australia. Juga ada 10 atlet nasional, bahkan banyak juga tambahan atlet nasional yang ikut daftar," katanya.

Endang menuturkan pihaknya menargetkan bisa menggaet sekitar 500 pelari dari Jepang, karena pelari dari negeri sakura merupakan pelari asing terbanyak (270 pelari) yang turun di Jakarta Marathon tahun lalu.

Jakarta Marathon 2014 didukung penuh oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Ajang lomba lari yang diikuti oleh pelari lokal dan mancanegara serta atlet nasional dan internasional itu berhadiah total Rp2,4 miliar.Q ant

9

Surabaya, Bhirawa Prestasi gemilang yang diraih oleh atlet angkat besi, berat dan bina raga, membuat Bambang Wijaya kembali dipiling memimpin Pengprov Persatuan Angkat Besi, Angkat Berat, dan Binaraga Seluruh Indonesia (PABBSI) Jatim. sul/bhirawa

Pelepasan funbike dalam rangka HUT TNI ke 69.

HUT TNI 69, Kodim 0827 Gelar Funbike Sumenep, Bhirawa Meramaikan Hari Ulang Tahun (HUT) TNI ke 69, Kodim 0827 Sumenep, Sumenep menggelar funbike dengan diikuti 6.723 peserta. Ribuan peserta funbike itu meliputi unsur Pemerintah Kabupaten setempat, Kodim, Polres dan masyarakat umum.

Ikut hadir dalam HUT TNI ini yakni Bupati Sumenep, A Busyro Karim, Wabup, Soengkono Siddik, Sekda Kab, Hadi Soetarto, Kapolres, AKBP Marjoko dan Ketua Pengadinan Negeri, Eni Sri Rahayu.

Funbike ini dilepas langsung oleh Komandan Kodim 0827 Sumenep, Letkol Infantri Permadi Azhari start dan finis di depan Kodim setempat.

Ketua Panitia Funbike HUT TNI ke 69 Kodim 0827 Sumenep, Kapten Infantri Abdurrahman mengatakan, funbike ini digelar dalam rangka HUT TNI yang ke 69. Peserta yang terdiri

dari berbagai unsur itu sebanyak 6.723 orang. Mereka tampak antusias mengkuti funbike karena selama ini relatif jarang funbike.

"Funbike dalam rangka HUT TNI yang ke 69 ini diikuti oleh 6.723 orang," kata ketua Panitia Funbike HUT TNI 69 Kodim 0827 Sumenep, Kapten Infantri Abdurrahman, Minggu (28/09/2014).

Sementara itu, Komandan Kodim 0827 Sumenep, Letkol Infantri Permadi Azhari menyatakan, funbike ini dimaksudkan agar TNI dengan masyarakat umum semakin dekat. Sebab, dengan berkumpul dalam satu tempat itu dipastikan akan menambah kedekatan para TNI dengan masyarakat umum yang selama ini kurang terjalin dengan baik.

"Sebenarnya ada beberapa agenda yang kami gelar menyambut HUT TNI Oktober ini, salah satunya funbike yang digelar hari ini (kemarin, red).

Pesertanya alhamdulillan banyak," ungkap Permadi Azhari, disela-sela funbike.

Menurutnya, selain funbike, pihaknya juga menggelar Jalan Jalan Santai (JJS) pada tanggal 19 Oktober, liga sepak bola tanggal 01-30 Oktober, lomba foto tanggal 1 September-20 Oktober dan konser musik di GOR A Yani, 11 Oktober 2014.

"Semua acara tersebut kami lakukan untuk menambah kedekatan kami dengan warga Sumenep. Sebab, dengan saling mengenal, dipastikan akan menambah kondusifitas di kabupaten Sumenep, mari kita bangun kebersamaan melalui momen ini," ajaknya.

Funbike ini diharapkan menjadi momen menjalin komunikasi baik antara TNI dengan masyarakat Sumenep.

"Harapan kami kegiatan ini menjadi awal terjalinnya komunikasi antara TNI dan masyarakat," pungkasnya. Q sul

Pada musyawarah provinsi (Musporv) yang digelar di Hotel Ibis Surabaya, Minggu (28/9), Bambang berhasil meraup 17 suara dari 25 pengkot/pengkab yang hadir. Sedangkan rivalnya, Teguh Edi Yanto hanya mendapatkan 8 suara, sehingga dengan hasil ini pria yang juga pengusaha itu terpilih menjadi ketua umum PABBSI Jatim periode 2014-2019. Diacara tersebut dihadiri 28 anggota Pabbsi dari 31 anggota yang di miliki.

Akan tetapi dari 28 anggota tersebut yang memiliki hak suara hanya 25 anggota saja. Hal ini dikarenakan 6 anggota Pabbsi Jatim SK kepengurusannya sudah mati. "Saya sangat berterima kasih telah terpilih kembali menjadi ketua umum jadi saya akan melanjutkan program-program saya yang belum berjalan," terangnya.

Salah satu program yang akan dilaksanakan yakni akan menjalin komunikasi

dengan daerah agar terus melakukan pembinaan atlet.

Dalam kepemimpinannya Pabbsi Jatim berhasil meraih 4 emas, 1 Perak, dan 1 Perunggu di PON 2012 di Riau. Sehingga pada Pekan olahraga nasional (PON) 2016 Jawa Barat ini Pabbsi Jatim ditargetkan meraih 6 emas. "Melihat hasil kejurnas kita dapat 2 emas tanpa Sandow dan Eko Yuli, jadi saya yakin dapat memenuhi target KONI tersebut," tuturnya.

Dalam pemusatan latihan daerah (Puslatda) Pabbsi Jatim memiliki 16 atlet yang terdiri dari 8 atlet di angkat besi, 3 atlet di angkat berat, dan 5 atlet di binaraga. Sehingga dengan atlet yang dimiliki Jatim saat ini Bambang yakin dapat meraih prestasi yang lebih tinggi lagi di PON 2016 nanti. "Saya yakin sekali dapat membawa Jatim lebih bagus lagi," tutupnya. Q wwn

Gelar Pertandingan Bulutangkis Antar Wartawan Grace Beryukur Bisa Sumbang Emas Pertama Surabaya, Bhirawa Ketangkasan para wartawan berolahraga bulu tangkis kembali ini diuji, Djarum Foundation kembali menggelar pertandingan antar media nomor perongan.

"Kejuaraan antarmedia ini sudah menjadi kalender tahunan.

Kalau tahun lalu nomor beregu, tahun 2014 akan dilaksanakan nomor perorangan khusus ganda,’’ kata Fatih Chabanto, panitia pusat Kejuaraan Bulu Tangkis Antarmedia 2014, Minggu (28/9).

Nantinya event tahunan itu akan terbagi menjadi tiga zona.

Untuk zona timur yang meliputi Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua akan dilaksanakan di GOR Sudirman. ‘’Zona timur dilaksanakan pada 12-13 November. Kami harapkan seperti

tahun-tahun sebelumnya, kejuaraan nanti bisa diikuti banyak peserta,’’ tambah dia.

Untuk itu, pihak panitia bakal memilah para peserta dalam tiga kategori yakni kelompok usia di bawah 35 tahun, kelompok 35-45 tahun, dan di atas 45 tahun.

Peserta turnamen terbuka untuk semua wartawan baik cetak, televisi, ataupun online. ‘’Itu dibuktikan dengan kartu PWI atau pers yang dikeluarkan masing-masing media. Kami menyediakan hadiah total Rp 141 juta untuk kejuaraan yang dibagi menjadi tiga zona ini,’’ ucap Fatih.

Hanya, dia tetap mengingatkan agar nilai-nilai sportivitas tetap dijunjung tinggi. Beda dengan kejuaraan perorangan dua tahun lalu, kali ini akan digelar grand final yang diikuti juara Zona Barat, Zona Tengah, dan Zona

Timur, serta peserta favorit. ‘’Grand final dilaksanakan di GOR Jati, Kudus, pada 19-20 November,’’ ujar Fatih.

Zona Barat sendiri diikuti oleh peserta dari Sumatera, Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat.

Pertandingannya dilaksanakan di GOR Asia-Afrika, Jakarta, pada 29-31 Oktober.

Sementara Zona Tengah yang pertandingannya dilaksanakan di GOR Pamardi Utomo, Semarang, dilaksanakan 5-6 November. Pesertanya datang dari Kalimantan, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta.

Untuk Zona Timur, pendaftaran bisa dilakukan ke Yuwono dengan nomor telepon 08155108405. ‘’Kami berharap secepatnya peserta mendaftar,’’ tambah Ram Surahman, Sekretaris Panitia Lokal Zona Timur. Q wwn

Paripurna Penetapan Pimpinan Dewan Definitif Ditentukan Minggu Ini Agenda rapat kedua pimpinan sementara dan 7 ketua fraksi, terkait dengan penetapan pimpinan dewan definitif. Jum'at ( 26/9 ), berjalan agak a lot, meski begitu akhirnya disepakati paripurna pengesahan pimpinan definitif dilakukan minggu depan.

Lagi-lagi kuncinya masih tergantung pada sikap Fraksi PKB (FPKB), apakah segera mengirimkan rekomendasi atau tidak. Menurut Ketua DPRD Gresik Sementara Ir H Abdul Hamid mengatakan, bahwa mulannya terjadi perdebatan yang alot, namun akhirnya tetap Rapat pimpinan sementara dan 7 Ketua Fraksi. disepakati kalau pekan depan dijadwal paripurna. Selain itu, main dari Partai bukan fraksi, hasil rapat ini akan diagendakan membentuk tim perumus perdi sampaikan pada partai. Kalau nanti petunjuknya ubahan tata tertib DPRD Gresik. di suruh segera diserahkan," ya akan diserahkan Tim perumus terdiri dari 15 orang, yang kalau tidak ya mau bagaimana lagi. anggotanya terdiri dari seluruh fraksi mengutus Memang dalam rapat kemarin, telah dikeroyok orang 2 kecuali FGolkar dengan jatah 3 orang. para ketua fraksi agar segera menyerahkan Dari rumusan tersebut, akan ditindaklanjuti oleh rekomendasi. Sehingga terjadi perdebatan panitia khusus (pansus) ketika sudah terbentuk cukup a lot juga, bahkan saya sampai mengapimpinan deginitif. takan."Ada jangan khawatir, bahwa surat rekom Untuk kepastian tanggal pelaksanaan paripurna pimpinan ada di tas yang saya bawa sekarang. pembentukan pimpinan definitif belum ada, sebab Dan bisa di serahkan, kalau sudah ada komunisaat ini pihaknya masih menunggu PKB dan kasi pimpinan dan partai serta pimpinan definitif memberikan waktu selama satu minggu untuk dibentuk kalau semua jelas,’’ujarnya. merapatkan dengan pengurus fraksi dan partai. "Kami Terpisah Ketua F-PDIP H Hadi Kusono metidak bisa memberi deadline, sehingga kesepakatan ngatakan, perlu di ketahui bahwa kita ini sebulan hanya ditentukan minggu depan," ungkapnya lalu lebih sedikit barusan di sumpah bersama Dalam rapat tersebut, juga mendapat tugas sebagai anggota dewan. "Masak sudah lupa, untuk mengkomunikasikan dengan Ketua DPC kami berharap kebersaman ini jangan kita citrai, PKB Gresik. Ini dilakukan, agar PKB bisa segera dan F- PKB bisa legowo,’’katanya. mrngirimkan surat rekomendasi. Supaya perKarena pekerjaaan besar telah menunggu kita. soalan cepat selesai, dan di upayakan untuk meJangan sampai kasus yang terjadi di Kabupaten nghubungi Ketua Partainya PKB langsung.

Gresik, sama dengan yang terjadi di Tuban dimana Sementara Ketua F-PKB Wafiroh Ma'sum ada salah satu fraksi yang tak menyerahkan nama mengatakan, bahwa belum bisa memberikan untuk pimpinan. Sehingga jadi molor, yang akan kepastian apakah rekomendasi akan diserahkan mengorbankan banyak unsur. Q kim* atau tidak minggu depan. Karena merupakan do-

Incheon, Bhirawa Sambil mengusap wajah dan lehernya yang berpeluh, Greysia mengucap rasa syukur atas prestasinya mempersembahkan medali emas pertama bagi Indonesia di Asian Games 2014 Incheon, Korsel.

"Saya bersyukur bisa memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara, ini medali emas pertama saya di Asian Games,' kata perempuan kelahiran Jakarta 11 Agustus 1987 yang tampak bersemangat menjawab pertanyaan wartawan.

Ganda putri Indonesia Greysia Polii/Nitya Krishinda Maheswari mempersembahkan medali emas pertama Asian Games untuk Indonesia setelah pada pertandingan final di Gyeyang Gymnasium, Incheon, Korsel, mengalahkan pasangan Jepang Matsutomo Misaki/Takahashi Ayaka dalam dua set langsung 21-15, 21-9.

Putri dari pasangan Willy Polii dan Evie Pakasi ini mengatakan langkah untuk bisa meraih medali emas di Asian Games Incheon ini cukup sulit.

"Perlu perjuangan keras di sini, apalagi melawan pemain tuan rumah, tekanan ada tapi mampu kami lalui," kata Grace panggilan akrab Greysia yang kembali dipasangkan dengan Nitya Krishinda di All England 2013.

Grace yang mulai dipasangkan dengan Nitya pada 2008 itu, mengatakan cukup terkejut dengan permainan pasangan Jepang Matsutomo Misaki/Takahashi Ayaka yang menjadi lawannya di final ganda putri, Sabtu malam itu.Q ant

Program Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar

Bupati Lantik 375 Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Penilik Untuk meningkatkan pelayanan pendidikan serta mengisi kekosongan jabatan Kepala Sekolah di beberapa sekolah seKabupaten Blitar, Bupati Blitar, H Herry Noegroho, SE, MH kembali mengambil sumpah dan janji Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Penilik sejumlah 375 orang, di Pendopo Agung Ronggo Hadinegoro, Kamis (25/9) kemarin.

Adapun perincian Kepala Sehartono/bhirawa kolah, Pengawas Sekolah dan H Herry Noegroho, SE, MH saat melantik 375 orang Kepala Sekolah, Penilik yang telah dilantik dengan rincian 347 Kepala Sekolah SD, Pengawas Sekolah dan Penilik di di Pendopo Agung Ronggo Hadinegoro, 10 orang Kepala Sekolah SMP, Kamis (25/9) kemarin.

Pengawas Sekolah sebanyak 16 bekal nilai-nilai luhur, kemampuan dan watak orang dan penilik Sekolah 1 orang, dimana yang berakar pada budaya bangsa. sesaui dengan SK Bupati Blitar 820/132/ “Sebab pendidikan yang utama ada di 409.205/2014, 820/133/409.205/2014, 820/134/ keluarga, sehingga orang tua yang baik dan bisa 409.205/2014 tanggal 24 September 2014. mendidik anaknya dengan baik insyaalah akan Diungkapkan Bupati Blitar, H Herry Noegroho, menjadi anak yang baik dan berbakti sehingga SE, MH, jabatan Kepala Sekolah bukanlah bisa membesarkan nama bangsa pada saat sebuah tujuan utama yang harus dicapai oleh belajar di lembaga pendidikan formal,” imseorang guru, namun sebagai Kepala Sekolah buhnya. merupakan guru yang mendapat tugas tambahDitambahkan Kepala Dinas Pendidikan an sebagai kepala sekolah. Sehingga pihaknya Kabupaten Blitar, Drs. Totok Subihandono, berharap tugas Kepala Sekolah menjadi amaselain untuk meningkatkan kualitas pendidikan nah. di Kabupaten Blitar, pelantikan 375 orang Kepala “Diharapkan pula Kepala Sekolah berakhlak Sekolah, Pengawas Sekolah dan Penilik ini mulia, menjadi teladan akhlak mulia bagi untuk mengisi beberapa kekosongan jabatan komunitas di Sekolah,” kata H Herry Noegroho, setelah menunggu kurang lebih 8 bulan.

SE, MH. Sehingga adanya kekosongan jabatan ratusan Lanjut H Herry Noegroho, SE, MH,pihaknya Kepala Sekolah di Kabupaten Blitar bisa terisi. juga mengungkapkan ada lima standart kompe“Selain untuk penyegaran, mutasi kali ini juga tensi Kepala Sekolah, diantaranya kepribadian, dilaksanakan dalam rangka mengisi kekomanajerial, kewirausahaan, supervise dan songan jabatan Kepala Sekolah, dimana untuk kompetensi social, dimana manajerial berarti penempatannya sendiri juga disesuaikan memimpin sekolah dalam rangka pendayagudengan kopetensi dari Kepala Sekolah bernaan Sumber Daya Sekolah secara optimal dan sangkutan,” terang Drs. Totok Subihandono. mengelola perubahan pengembangan sekolah Bahkan pihaknya juga berharap pasca dilantik menuju organisasi pembelajar yang efektif. utamanya Kepala Sekolah bisa cepat ber“Selain itu Kepala Sekolah juga harus dapat adaptasi dengan tempat tugas yang baru dan bekerjasamadegan pihak lain untuk kepensesegera mungkin menjalankan tugas. tingan sekolah dan berpartisipasi dalam “Kami berharap Kepala Sekolah dapat mekegiatan sosial kemasyarakatan,” ujarnya. macu kinerja untuk meningkatkan mutu peDisisi lain Bupati Blitar juga berpesan kepada layanan pendidikan di Kabupaten Blitar,” orang tua harus mampu membekali anak didik imbuhnya. Q htn,adv sebagai pemilik masa depan bangsa dengan

NASIONAL-POLITIK

10 KILAS NASIONAL

Farouk Dinilai Tepat Jadi Ketua DPD RI Jakarta, Bhirawa Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 2009-2014 Prof Dr Farouk Muhammad dinilai figur paling tepat sebagai Ketua DPD RI periode 2014-2019 dibanding kandidat lainnya.

Penegasan itu disampaikan Anggota DPD terpilih dari Bengkulu Ahmad Kadeni dan LM Rusman Emba dari Sulawesi Tenggara di sela-sela Orientasi Anggota DPD RI di Jakarta, Minggu (28/ 9) kemarin.

Farouk diyakini dapat mewujudkan Amendemen ke-5 UUD 1945 karena selain memiliki komunikasi yang baik dengan DPR dan pimpinan partai politik (parpol), dia juga seorang akademisi.

Menurut Kadeni, anggota DPD Periode 2014-2019 sudah bersepakat untuk mendorong dan memperkuat kelembagaan peraturan perundang-undangan dan kedudukannya. Namun dalam mengawal amendemen ke-5 tersebut diperlukan pimpinan yang kredibel dan komunikasi yang baik dengan DPR dan pimpinan parpol.

“Kegagalan amendemen ke-5 karena pimpinannya kurang kredibel serta komunikasi dengan DPR dan pimpinan parpol kurang baik. Sehingga dukungan yang sudah diberikan dicabut begitu saja,” kata Kadeni.

Keputusan Sidang MPR yang akan menjadikan Majelis Permusyaratan Rakyat (MPR) RI sebagai lembaga tertinggi negara lagi dengan membentuk Panitia Adhoc guna mengkaji usulan tersebut adalah peluang untuk melakukan amendemen ke-5. Namun, apabila pimpinan DPD yang dipilih tidak tepat dikhawatirkan usulan penguatan kewenangan dan kelembagaan DPD bisa kandas lagi.

Kadeni menilai sosok Farouk dianggap figur yang tepat sebagai Ketua DPD RI yang baru, karena memiliki keunggulan dibandingkan dengan kandidat lain dalam memperjuangkan amendemen ke5 UUD 1945.Q ant

Menteri Kependudukan Diminta dari Profesional Jakarta, Bhirawa Rencana presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf kalla untuk membentuk Kementerian Kependudukan mendapat respon positif dari sejumlah daerah dan meminta agar menteri yang ditunjuk untuk memimpin kementerian itu dari kalangan profesional.

Sejumlah bupati yang dihubungi di Jakarta, Minggu, tidak hanya setuju atas pembentukan kementerian tersebut, melainkan juga berharap kementerian ini menjadi solusi bagi persoalan bangsa yang selama ini terabaikan dan menjadi ikon pemerintahan Jokowi-JK. Bupati Kupang, Ayub Titu Eki mengatakan, selama ini telah terjadi kesimpangsiuran, bahkan kesalahan strategi dan perencanaan akibat penanganan dan pengelolaan masalah kependudukan yang

“Kalau data dan pemetaan kependudukan tidak tepat, strategi, perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan juga akan meleset dan tidak tepat sasaran. Jika itu yang terjadi, akan menghambur-hamburkan uang negara,” kata Ayub.

Ayub mengatakan, daerah sangat meyambut baik rencana pembentukan Kementerian Kependudukan karena ini akan menjadi momentum bagi perbaikan di daerah dalam hal strategi dan proyeksi perencanaan kependudukan yang baik.

“Jadi, nanti daerah tidak bisa urus masalah kependudukan sesuai dia punya mau. Untuk cari nama sukses dibesar-besarkan, tapi untuk mendapat bantuan, yang jelekjelek dibengkakkan,” ujar dia.

Hal senada dikemukakan

terabaikan.

Menurut dia, tanpa penanganan masalah kependudukan yang baik, strategi, proyeksi dan perencanaan kependudukan di bidang kesehatan, pendidikan, tenaga kerja, pemilu dan lain-lain akan tidak tepat sasaran.

Menurut Ayub, Kementerian Kependudukan kelak harus menjadi solusi untuk mengatasi berbagai kesalahan perencanaan dan strategi pembangunan selama ini akibat data dan pemetaan kependudukan yang keliru dan tidak diurus dengan baik.

Bupati Bangka Tengah, Erzaldi. Dia mengaku sangat gembira dan menyambut baik kementerian ini karena selama ini masalah kependudukan terabaikan dan dipandang sebelah mata, padahal masalah penduduk adalah mendasar, besar dan penting.

“Jadi, jika tidak ditangani secara menyeluruh, masingmasing bidang; kesehatan, pendidikan dan lain-lain, jalan sendiri-sendiri tanpa sinkronisasi,” katanya.

Mengingat penting dan seriusnya masalah kependudukan, baik Bupati Kupang maupun Bupati Bangka Tengah, berharap presiden terpilih Jokowi Widodo tidak menyerahkan kementerian ini pada sembarang orang. Kementerian ini juga sebaiknya dijauhkan dari tarik-menarik kepentingan politik dan bukan

kementerian percobaan.

Keduanya berpendapat, kementerian ini harus diserahkan pada orang ahli di bidangnya atau profesional murni, muda dan tidak terbebani birokrasi masa lalu. Profesional murni diperlukan untuk penguasaan masalah dan tidak ada vested interest, sehingga menterinya bisa fokus bekerja.

Ketika ditanya, siapa orang yang memenuhi kriteria dimaksud, kedua Bupati itu mengusulkan Ketua Umum Koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan, Sonny Harry Harmadi.

Menurut keduanya, Sonny yang juga menjabat sebagai Kepala Lembaga Demografi Universitas Indonesia (UI) itu adalah orang yang paling mumpuni dan pas untuk posisi kementerian itu. Q ant

Panglima Instruksikan Prajurit Bersepeda

BC Soekarno-Hatta Sita Narkotika Rp105 Miliar Tangerang, Bhirawa Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta sejak Januari hingga akhir September 2014 sudah menyita berbagai jenis narkotika senilai Rp105 miliar lebih.

“Nilai total barang bukti narkotika hasil penindakan sejak Januari hingga akhir september mencapai Rp105 miliar lebih,” kata Kepala Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta, Okto Irianto di Tangerang, Minggu.

Ia mengatakan, tersangka yang ditangkap terdiri dari WNI dengan jumlah 57 orang dan 28 WNA seperti Tiongkok, Hongkong dan lainnya. Sedangkan barang bukti yang disita, yakni 81 kilogram seperti ketamine, sabu dan ganja. Sedangkan dalam bentuk tablet, yakni “happy five” dan mathadone dengan jumlah 478 tablet.

Sementara itu, kasus yang sudah berhasil diungkap atau gagalkan yakni mencapai 63 kasus dengan penyelundupan sabu paling dominan, yakni 57 kasus.

“Dari kasus yang telah berhasil digagalkan, penyelundupan narkotika jenis sabu paling banyak atau dominan,” ujarnya.

Seluruh barang bukti dan tersangka telah diserahkan Bea Cukai SoekarnoHatta kepada kepolisian dan BNN untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Karena barang bukti yang diselundupkan pelaku melebihi lima gram, maka pidana yang dikenakan seusia UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman penjara 15 tahun hingga 20 tahun. Humas BNN, Kombes Sumirat mengatakan, banyaknya kasus penyeludupan narkotika karena permintaan pun meningkat. Karena itu, pihaknya akan terus melakukan kerja sama dengan kepolisian dan bea cukai untuk membantu dalam memberantas peredaran narkotika.

“Upaya penyelundupan melalui udara maupun darat, akan kita gagalkan dengan kerja sama semua pihak,” katanya. Q ant

Senin Legi, 29 SEPTEMBER 2014

antara foto

TOLAK RUU PILKADA Pengujukrasa dari berbagai elemen masyarakat melakukan aksi untuk menolak UU Pilkada ketika pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor di kawasan Bundaraan HI Jakarta, Minggu (28/9). Aksi yang melibatkan warga itu disertai pengumpulan fotocopy KTP warga yang akan digunakan untuk pengajuan gugatan di MK.

Pertambahan Penduduk Jadi Beban Pembangunan Batu, Bhirawa Pertambahan penduduk yang cukup besar ini sangat berpotensi menjadi beban pembangunan. Hal ini tercermin dari beratnya beban pemerintah yang harus menyediakan berbagai pelayanan publik; seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, lapangan kerja, lingkungan hidup dan lain sebagainya.

Demikian disampaikan Asisten Bidang Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Dr. H. Asyhar, MM saat membuka acara rapat sinkronisasi pelaksanaan Program Keluarga Berencana, akhir pekan kemarin. Menurut Asyhar, berbagai masalah sosial dimasyarakat, diantaranya urbani-

Kepala BPPKB Jatim Dr Sukesi Apt MARS (tengah) saat menghadiri acara rapat sinkronisasi pelaksanaan Program Keluarga Berencana.

sasi, eksploitasi dan perubahan iklim merupakan dampak dari pertumbuhan penduduk yang tak terkendali. Oleh sebab itu masalah kependudukan dan keluarga berencana ini menjadi tanggung jawab dari semua pihak untuk mencari solusi dan ikut aktif dalam upaya pencegahannya.

Menurt Asyhar di era otonomi daerah ini, dimana sebagian besar urusan menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota termasuk diantaranya adalah urusan keluarga berencana, maka diharapkan program keluarga berencana menjadi skala prioritas yang diutamakan. Menyediakan sarana dan prasarana alat kontrasepsi, menambah jumlah tenaga petugas / penyuluh yang dari tahun ke tahun jumlahnya semakin menurun.

“Pemerintah daerah harus menyadari tantangan terkait masalah kependudukan yang kian besar. masalah kependudukan tidak hanya bertujuan mengendalikan jumlah penduduk, akan tetapi juga berupaya membangun mutu sumber daya manusianya,” tegas Asyhar lagi.Q ist

Jakarta, Bhirawa Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko menginstruksikan prajurit TNI yang tinggal di asrama untuk tidak memakai kendaraan bermotor, melainkan naik sepeda guna mendukung penghematan energi.

“Sepeda memiliki arti penting terhadap energi. Dengan memakai sepeda, akan terjadi penghematan energi sekaligus sehat,” kata Panglima TNI saat acara “Gowes Bareng TNI, Rakyat Sehat” di Kemayoran, Jakarta, Minggu, (28/9) kemarin.

Pada kesempatan itu Panglima TNI melantik KSAL Laksamana TNI Marsetio dan KSAU Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia sebagai Ketua Dewan Kehormatan Ikatan Sepeda Indonesia, sedangkan untuk KSAD Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, pengangkatannya sudah lebih dulu dilakukan.

“Jadi kalau ada anak buah KSAU dan KSAL yang tidak punya sepeda, silakan minta,” kata Moeldoko diiringi tawa.

Dalam kesempatan itu, Panglima TNI juga melalukan pengecekan fun bike di wilayah Kodam di seluruh Indonesia melalui teleconference di wilayah Kodam Kaltim, Kodam Udayana, Kodam di Makassar, Kodam Diponegoro, Kodam Siliwangi, Kodam Brawijaya dan kodam lain yang jumlah pesertanya puluhan ribu peserta.

Dalam kegiatan sepeda santai menyambut HUT ke69 TNI ini, lebih dari satu juta peserta berpartisipasi.

Mereka berasal dari anggota TNI-Polri dan masyarakat umum.

Selain di Jakarta, kegiatan serupa secara serentak juga digelar di seluruh wilayah Kodam di Indonesia. Di beberapa Kodam, jumlah peserta dilaporkan mencapai lebih dari 100.000 orang.

Pada Minggu pagi, Parkir Timur Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, telah dipenuhi peserta Fun Bike.

Senayan merupakan titik start acara gowes bersama TNI, Polri dan rakyat ini.Olahraga bertajuk “Gowes Bersama TNI Rakyat Sehat”, ini terselenggara berkat kerja sama panitia fun bike TNI antara dengan Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI) dan Komite Sepeda Indonesia (KSI).

Sedikitnya ada 110 ribu peserta yang dilepas Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko dari Senayan menuju Jakarta Internasional Expo Kemayoran, Jakarta.

Peserta fun bike terdiri dari prajurit TNI, Polri, dan club sepeda umum serta komunitas sepeda di Jakarta, Bogor,Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek). Tak hanya rakyat, peserta Fun Bike juga diikuti Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko bersama para kepala staf angkatan, TNI dan Polri, yang ikut menggowes sepeda dari Senayan menuju Kemayoran.

Para peserta menempuh perjalanan sejauh 25 kilometer dengan start secara serentak di seluruh provinsi di Indonesia, dan terpusat di Jakarta.

Tujuan diselenggarakan fun bike ini adalah untuk meningkatkan semangat TNI dalam rangka peringatan hari jadi TNI Ke-69, mencegah global warming dengan memperkenalkan sepeda sebagai sarana dan alat transportasi yang paling baik untuk lingkungan serta pemeliharaan kesehatan masyarakat, memperkenalkan dan memperlihatkan bahwa negara Indonesia itu aman dan indah.

Para peserta yang mengikuti fun bike akan mendapatkan door prize yang fantastis berupa lima unit mobil, 15 sepeda motor, 200 sepeda dan hadiah hiburan berupa TV, Kulkas, dan kipas angin.

Kegiatan fun bike ini juga dilakukan sebagai ajang silaturahmi antara anggota TNI, Polri dengan masyarakat. Tempat penyelenggaraan secara nasional dibagi menjadi dua bagian besar yaitu penyelenggaraan tersebar di 12 wilayah Komando Utama(Kotama) TNI dan terpusat di wilayah Kodam Jaya, Jakarta. Ketua Panitia Brigjen TNI (Mar) Turman Panjaitan, mengatakan, hingga pukul 08.00 WIB pagi mencapai jutaan orang. Kegiatan akan terus dipantau di seluruh Indonesia untuk mencapai rekor Museum Rekor Indonesia (MURI).

Data terakhir tercatat ada 1.928.000 peserta fun bike.

Hingga MURI menganugerahkan kepada TNI dengan penyelenggara fun bike terbanyak. Q ant

Ribuan Warga Lumajang Gotong Royong Bersih-bersih Sungai Ribuan warga Lumajang, Jumat (26/9/2014) akhir pekan kemarin, beramai-ramai turun ke sepanjang Sungai Kaliasem dengan membawa peralatan sendiri-sendiri, kompak melakukan aksi gotongroyong bersih-bersih sungai. Aksi gotong-royong yang bertajuk ‘’Lumajang Bergerak ‘’ ini, juga melibatkan aparatur pemerintahan di jajaran Pemkab Lumajang bersama unsur TNI-Polri dan tidak ketinggalan kalangan pelajar.

Sejak pukul 05.30 WIB, warga telah berkumpul di pinggiran sungai untuk melakukan pembersihan alur penampang sungai dari kotoran dan timbunan tanah.

Kegiatan ini juga terbantu dengan dikerahkannya mesin beghoe dari jajaran Dinas Pekerjaan Umum (PU). Sebelum warga turun ke sungai, terlebih dulu diawali apel dengan Inspektur Upacara (Irup) Drs H Asat Malik, Mag Wabup sebagai penanda dimulainya aksi ‘Lumajang Bergerak’. Selanjutnya, warga pun berbondong-bondong nyemplung sungai dan memulai aksi bersih-bersih sungai.

Gotong-royong ini berlangsung semarak, karena warga tak segan memunguti sampah-sampah ya-

ng tersangkut maupun membabati tanaman liar yang banyak terdapat di alur penampang sungai. Sementara, mesin beghoe bekerja mengeruk dan membuka alur penampang sungai yang semula banyak terdapat sediment endapan.

Kabag Humas Pemkab Lumajang Drs Eddy Hozainy mengatakan, aksi Lumajang Bergerak untuk bersih-bersih sungai ini, prinsipnya untuk mewujudkan Lumajang bersih. ‘’ Seluruh komponen yang ikut memiliki Lumajang kita ajak untuk bersamasama bergerak,’’jelasnya. Kegiatan ini diharapkan menjadi semacam kewajiban moral bagi setiap pihak, baik sendiri-sendiri maupun berkelompok, untuk ikut

turun tangan.. Menurutnya, kalau pun dalam aksi ini ada pencanangan, maka hal itu anggap saja sebagai pengingat, bahwa masyarakat Lumajang sejak hari ini harus bergerak bersamasama menjaga dan menata wajah lingkungannya agar tidak kumuh.

“Masyarakat juga harus bersama-sama untuk membangun Lumajang,’’tambahnya.

Keindahan wajah lingkungan, lanjut Kabag Humas Pemkab Lumajang, selanjutnya akan menjadi modal utama dalam pelaksanaan program utama di Kabupaten Lumajang, yakni pengembangan kepariwisataan.

Acara ini dibagi tiga titik, antara lain : Kali Asem, Kali Temi dan Afvour Kota. Pantauan pedomannusantara.com, di Blok I Kali Asem (Gladak Abang-Panjaitan (Belakang BPN) terdapat 16 kelompok, kemudian di Blok 2 Kali Asem (Panjaitan-Jembatan Dinkes) terdapat 25 kelompok.

Sedangkan di blok 3 Kali Asem (Dinkes, Jembatan Jagalan) terdapat 24 kelompok, sementara di Blok 4 Kali Asem (Jembatan

yat/bhirawa

Drs Eddy Khozainy Jagalan-Jembatan Gambiran) ada 20 kelompok, dan yang terakhir yakni di blok 5 Kali Asem (Jembatan Gambiran-DAM Gambiran) ada 14 kelompok.

Para peserta membawa peralatan sendiri-sendiri, mulai dari cangkul, sabit, kresek, dan peralatan lainnya. Seperti dikomando, mereka langsung terjun ke lokasi yang sudah ditentukan.

Siswa, guru, pejabat di lingkungan Pemkab Lumajang, war-

Salah satu sudut dari kegiatan ‘ Lumajang Resik ‘. ga biasa, tua, muda, laki-laki, perempuan semuanya bahu membahu terjun ke kali.

Sampah-sampah yang berserakan di sungai, rumput, kayukayu besar dibersihkan bersamasama. Ada yang dimasukkan ke dalam kresek, sak, dan peralatan

yat/bhirawa

lainnya. Kemudian diangkut ke truk yang sudah disiapkan. Sampahsampah yang bisa dibakar, saat itu juga langsung dibakar di pinggirpinggir sungai. Hanya dalam waktu sekitar 3-4 jam, 5 blok Kali Asem yang menjadi target resik-resik, selesai dibersihkan. Q yat, adv

SAMBUNGAN

Senin Legi 29 SEPTEMBER 2014

Double Track Jakarta – Surabaya Belum Optimal untuk Angkutan Barang  Sambungan hal 1

“Dirjen Perkeretaapian janji katanya jalur double track Pasar Turi – Tanjung Perak akan dibangun pada 2015 mendatang. Mudah-mudahan janji itu ditepati karena memang sangat kita butuhkan.

Kalau sudah sampai Perak, akan sangat mengurangi beban angkutan barang di jalur Pantura,” kata Wahid dikonfirmasi, Minggu (28/9).

Di Pulau Jawa, lanjutnya, jalur angkutan barang yang paling padat ada di Pantura. Padahal jika satu rangkaian kereta api biasanya mengangkut hingga 40 kontainer, itu artinya bisa menekan jumlah 40 trailer yang melewati jalur Pantura.

“Bayangkan saja, kalau satu hari ada lima rangkaian kereta api dan masingmasing rangkaian membawa 40 kontainer jumlahnya bisa mencapai 200 kontainer. Itu kan bisa menekan jumlah angkutan barang yang melintas di Pantura. Kalau sekarang masih belum bisa karena masih berhenti di Pasar Turi,” ungkapnya.

Wahid memiliki mimpi, nanti kontainer yang dibawa kereta api bisa langsung masuk ke Pelabuhan Rakyat Kalimas, di Dermaga Berlian, Dermaga Mira di Tanjung Perak dan terkoneksi dengan Pelabuhan Teluk Lamong. Saat ini, sebenarnya jalur-jalur tersebut sudah ada tinggal diaktifkan lagi.

“Jalur Pasar Turi – Kalimas sekarang masih single track. Dari Kalimas – Prapat Kurung sekarang sudah double track, dan dari Prapat Kurung – Dermaga perlu dilakukan reaktivasi karena tidak berfungsi dengan baik. Sementara jalur Perak – Teluk Lamong sudah terkoneksi dengan konsep monorel,” jelasnya.

Manager Humas PT KAI Daop 8 Surabaya, Sumarsono, mengatakan, dengan tersambungnya jalur rel ganda dapat menyingkat waktu perjalanan Jakarta–Surabaya dari 11 jam menjadi 9 jam saja. Dengan selesainya pembangunan jalur double track perjalanan kereta api kecepatan bisa dimaksimalkan dan dipacu hingga 100 km per jam.

Dikatakannya, pembebasan lahan sudah tuntas beberapa waktu lalu dan jalur kereta api ganda tersebut kini selesai dikerjakan.

Dengan begitu awal September 2014 sudah bisa dioperasikan dengan menggunakan grafik (jadwal) perjalanan kereta api yang baru.

Jalur double track kereta api (KA) JakartaSurabaya sepanjang 727 Km memang ditargetkan selesai akhir 2013 dan rencananya operasional perdana proyek pemerintah ini dimulai Juli 2014 tetapi baru terlaksana pada awal September 2014.  iib

Nasib UU Pilkada Tidak Ditentukan SBY  Sambungan hal 1

Pengesahan sendiri tak lepas dari tindakan sebagian besar anggota Fraksi Partai Demokrat yang memilih walkout saat sidang berlangsung. Pasalnya, tambahan suara kader Demokrat seharusnya bisa menyaingi jumlah suara anggota dewan yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP), pihak yang setuju dilakukannya pilkada lewat DPRD. Menurut Said Salahudin, UU Pilkada itu juga sudah sah secara konstitusional, karena dipilih secara demokratis oleh anggota dewan dalam Sidang Paripurna.

“Pengujian di MK tidak hanya materil, juga formil. Boleh jadi MK katakan (UU Pilkada) konstitusional, karena dipilih secara demokratis,”pungkasnya.

Sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang kecewa dengan aksi walkout Fraksi Partai Demokrat dalam Sidang Paripurna RUU Pilkada serta enggan menandatangi UU Pilkada, dinilai tidak patut dalam bernegara.

Said Salahudin menyindir sikap SBY yang dinilainya tidak bisa membedakan posisi sebagai ketua umum partai dan presiden.

“SBY tidak bisa bedakan dirinya sebagai Ketum Partai Demokrat dan Presiden RI. Apa yang ia sampaikan soal Pilkada kemarin itu tentang hasil Paripurna DPR tidak jelas kapasitasnya, sebagai presiden atau ketum,” terangnya.

Said melanjutkan, sebagai Presiden RI dan juga Ketua Umum Partai Demokrat (PD), SBY sangat sulit untuk membagi tugas, walapun sudah ada Ketua Harian Partai Demokrat.

“Ini repotnya rangkap jabatan, sebagai Ketum Demokrat terlepas pernyataan SBY itu, sesuatu yang sungguh-sungguh atau sandiwara adalah wajar.

Tapi sebagai Presiden RI, pemegang kekuasaan eksekutif

adalah menyalahi etika kalau eksekutif mempersoalkan atau menilai legislatif,”bebernya.

Dalam sudut tata negara, UU Pilkada dinyatakan clear dan tidak ada permasalahan.

Presiden boleh ajukan RUU seperti RUU Pilkada ke DPR untuk dibahas bersama. “Tapi kekuasaan pembentuk UU ada di DPR. Dalam hal ini saya mau katakan kedudukan DPR lebih kuat dari presiden, apalagi dia yang usulkan,”tuntasnya.

Presiden, kata dia, hanya mempunyai kewenangan menandatangani UU yang telah disahkan oleh DPR. “Manakala presiden tidak tanda tangan, UU itu tetap berlaku. Ini perbedaan sistem presidensil kita dengan Amerika. Di sana presiden nggak ada kewenangan untuk ajukan RUU dan membahas RUU. Tetapi dia mempunyai kewenangan untuk hak veto,” pungkasnya.

Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing mengatakan Presiden terpilih Jokowi harus berhati-hati menghadapi Koalisi Merah Putih (KMP). Dia harus mampu bersikap dingin pada KMP karena kini Jokowi yang butuh kekuatan mereka.

“Sekarang Jokowi-JK yang butuh partai-partai di Koalisi Merah Putih. 80 persen di daerah dikuasai mereka,” kata Emrus dalam diskusi yang bertajuk ‘Kabinet Trisaksi atau Transaksional” di Cikini Jakarta, Minggu (28/9).

Dia mengatakan, walau Presiden adalah Jokowi, namun kekuatan saat ini justru ada di tangan KMP. Pasca disahkannya pilkada melalui DPRD, kini KMP berada di atas angin. Posisi inilah, yang menurut Emrus, menjadi kekuatan KMP saat berhadapan dengan Jokowi. “Ketika Pilkada tidak langsung digolkan maka menguatkan nilai tawar ke Jokowi,” katanya.

2018. Pejabat bisa setahun, tidak dua tahun sekaligus.

Sedangkan pilkada serentak secara nasional pertama kali bakal dimulai pada 2020.

2. Pengisian Wakil Kepala Daerah Pengisian wakil gubernur, bupati, wali kota melalui mekanisme pengangkatan oleh pemerintah. Sebab wakil kepala daerah itu akan melaksanakan tugas jabatan administratif.  Wakil kepala daerah berpeluang lebih dari satu. Artinya, akan ada dua wakil kepala daerah dalam suatu daerah.

Mekanisme penunjukan wakil kepala daerah dapat ditunjuk pemerintah atau DPRD. 

Pelantikan Pimpinan Definitif Diprediksikan 3 Oktober  Sambungan hal 1

Jangka Menengah Daerah (RPJMD),”tegas politisi asal PDIP Jatim ini, Minggu (28/9).

Ketua DPRD Jatim sementara Abdul Halim Iskandar mengaku hingga saat ini Surat Keputusan (SK) Mendagri terkait pelantikan tersebut masih belum turun.

Sehingga, tanpa adanya surat tersebut, para pimpinan dewan sementara masih belum bisa dilantik. Halim mengungkapkan, SK tersebut seharusnya turun dalam minggu ini. “Imbasnya, kalau suratnya belum turun, maka paripurnanya kemungkinannya akan ditunda juga,”jelasnya.

Namun, Halim melanjutkan, peluang untuk tetap menggelar paripurna pada jadwal tersebut masih cukup terbuka. Sebab, DPRD Jatim masih akan menunggu datangnya surat tersebut. Kakak Menakertrans Muhaimin Iskandar itu menyampaikan, dirinya akan menunggu surat itu hingga akhir minggu ini.

Sehingga, apabila surat tersebut turun dalam minggu ini, maka paripurna untuk melantik pimpinan dewan definitif bisa segera dilakukan. “Tentunya kami semua berharap segera beres, karena kalau pimpinan definitif belum bisa dilantik, maka kinerja dewan lainnya juga akan terganggu,”harapnya.

Sebelumnya, meskipun belum memiliki pimpinan definitif, namun DPRD Jatim telah memiliki pimpinan sementara.

Mereka adalah Abdul Halim Iskandar, Kusnadi dari PDIP, Tjutjuk Sunaryo dari Gerindra, Ahmad Iskandar dari Demokrat, dan Soenarjo dari Golkar. Keempat orang itu merupakan Wakil Ketua DPRD Jatim sementara. Rencananya, para pimpinan dewan tersebut akan dilantik oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jatim Soemarno.  cty

Sertikasi Itu Penting  Sambungan hal 1

sertifikasi produk.

“Mereka hanya melihat sertifikasi ini sebagai bentuk kewajiban semata, sedangkan negara lain menilai sertifikasi ini sebagai bentuk perlindungan bagi konsumen mereka. Padahal sertifikasi itu penting bagi UKM,” ujarnya.

Hal itu, kata dia, yang membuat UKM Jatim dan di Tanah Air masih banyak yang belum memiliki sertifikasi. Oleh sebab itu, sejak saat ini idealnya jumlah sertifikasi produk UKM wajib ditingkatkan.

“Di sisi lain, peran pemerintah tidak hanya menyerahkan beban kepada pelaku UKM seutuhnya. Pemerintah harusnya mulai mengantisipasi dengan membuat barrier atau sistem kebijakan yang bisa melindungi UKM,” katanya.

Bahkan, pemerintah harus berperan aktif pada pelaku UKM tersebut. Misalnya pemerintah lebih ketat dalam menyeleksi perusahaan asing yang berinvestasi di Tanah Air. “Apalagi bisa saja, MEA ini jadi akal-akalan pihak asing. Ada perusahaan Tiongkok buat kantor di Singapura atau Malaysia, lalu masuk ke Indonesia dengan status negara Asean,” katanya.  ma

11

3. Politik Dinasti

Dilakukan pemeriksaan, mengadili dan memutuskan oleh majelis khusus oleh hakim khusus di lingkungan hakim karir. Putusan PTTUN hanya dapat melakukan kasasi oleh MA. Kasasi peluangnya satu kali.  Sementara penyelesaian tindak pidana pemilihan, dilakukan penyelidikan oleh polisi. Berkas kemudian diserahkan ke penuntut umum lalu dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN), sidang pemeriksaan oleh majelis khusus.  Sedangkan penyelesaian sengketa hasil pilkada bupati dan wali kota, diselesaikan di tingkat PT. Sementar untuk gubernur diselesaikan di MA. 

5. Sumber Dana, Transparansi Pencalonan, dan Pengaturan Kampanye Sumber dana pilkada berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), tapi dapat didukung melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Transparansi pencalonan akan dilakukan melalui uji publik.  Pengaturan kampanye, difasilitasi dan diselenggarakan KPU Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Hal tersebut dinilai penting untuk menghindari kapitalisasi.  APBN sendiri akan membiayai, debat publik, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga, iklan dan rapat umum. Sedangkan di luar APBN hanya dibatasi dengan kegiatan pertemuan terbatas dan dialog atatu tatap muka. 

Pemerintah mengatur politik dinasti sedemikian rupa, agar terhindar uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK).  Dalam RUU Pilkada, calon kepala daerah tidak boleh mempunyai kepentingan langsung dan tidak langsung dengan petahana (incumbent). Misalnya mempunyai ikatan perkawinan dan kekerabatan (ke atas, bawah dan samping). 

4. Penyelesaian Sengketa Sengketa yang terjadi antar peserta pemilihan, lalu peserta pemilihan dengan penyelenggara sebagai akibat dikeluarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berkaitan penetapan calon kepala daera, diselesaikan terlebih dahulu di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).  Kalau tidak bisa, maka pihak yang merasa dirugikan bisa mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN).  Selanjutnya, penyelesaian sengketa yang timbul akan dilakukan sesuai tahapan. Pengajuan gugatan yang diajukan ke PTTUN dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu selesai. 

Tak Permasalahkan Sementara itu Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tak mempermasalahkan kalau Undang-Undang Pilkada yang baru kepala daerah dipilih oleh DPRD dan bukan lagi oleh rakyat. ‘’Saya tidak masalah, diputuskan apa saja aku nggak apa-apa.

Aku tidak tahu, namun yang jelas aku tidak ada ambisi apapun,’’ kata Risma kepada Bhirawa Sabtu (27/9) kemarin.

Risma menyatakan jika dirinya tidak bicara setuju atau tidak setuju terhadap sistem pemilihan kepala daerah langsung, namun Risma mengaku lebih sreg dengan pemilihan kepala daerah secara langsung, karena menurutnya, pemilihan secara langsung akan lebih bisa diterima masyarakat. ‘’Aku tidak tahu tentang RUU Pilkada. Wong aku dulu bergulir begitu saja. Yang penting yang terbaik untuk bangsa. Aku juga tidak mengalami dipilih oleh DPRD,’’ kata Risma.

Menurutnya dengan pilihan langsung, maka dirinya bisa mendengarkan langsung aspirasi dan kehendak dari masyarakat.

Selain itu juga bisa memperhatikan kepentingan masyarakat. ‘’Aku tidak ngomong suka atau tidak suka terkait pemilihan tidak langsung. Kalau secara pribadi, enak dipilih masyarakat. Ini pendapat pribadi ya,’’ kata mantan Kabag Bina Program ini.

Terkait Pilwali Kota Surabaya, Risma mengatakan tidak akan maju lagi. ‘’Lah wong ora duwe duit kok maju (tidak punya uang kok maju),’’ tegasnya.

Risma sekali lagi mengatakan bahwa setelah selesai menjadi Wali Kota Surabaya dirinya memilih untuk menjadi dosen ITS. ‘’Waktu pertama mencalonkan menjadi Wali Kota Surabaya saya sudah mendaftar menjadi dosen jurusan perencanaan kota, bahkan saya sudah mendapat NIP,’’ tambahnya.  ira, dre

6. Sanksi Terima Imbalan UU Pilkada bakal mengatur ketat proses pilkada. Salah satunya terkait politik transaksional partai dan calon kepala daerah.  Partai dilarang menerima imbalan dalam proses pencalonan kepala daerah. Jika terbukti dikenai sanksi denda 10 kali lipat dari nilai imbalan yang diterima. Partai yang terbukti menerima imbalan juga akan diumumkan ke media massa. 

Pilketum PBNU, Jatim Antisipasi Politik Uang  Sambungan hal 1

perwakilan (ahlul halli wal aqdi).

“Mungkin gagasan itu perlu dipertimbangan kembali, mengingat saat ini belum menemukan tokoh NU yang bisa diterima se-

mua pihak,” kata Muhyiddin.

Pemilihan langung sosok rais ‘am dan ketua umum PBNU oleh dinilai Muhyiddin lebih baik jika menjunjung tinggi prinsip musyawarah dan demokrasi. “Dan

penerapan sistem ahlul halli wa aqdi dikhawatirkan berimplikasi pada tidak adanya legitimasi rais ‘am dan ketua umum. hadapan pengurus wilayaj dan cabang,” kata Muhyiddin.  efi, bjt

Husni Kamil Manik

Pilkada Lewat DPRD, Bawaslu Pangkas Jumlah Pegawai  Sambungan hal 1

Jakarta, Minggu (28/9).

Dijelaskan Muhammad, Bawaslu masih bisa berperan meski pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD. Diminta atau tidak diminta, menurutnya, Bawaslu bisa melakukan proses pengawasan dalam pelaksanaan uji publik.

“Apakah kemudian calon yang akan berkompetensi sebagai kandidat dan track record-nya seperti apa, itu akan kita awasi semua,” kata dia.

Meski begitu, Muhammad mengaku belum mengetahui apakah Bawaslu juga bisa menindak anggota DPRD jika ‘bermain mata’ dalam proses pemilihan calon kepala daerah itu. “Kita lihat nanti undang-undang dan peraturan pemerintah-nya seperti apa,” ujar dia.

Muhammad secara tegas menolak usulan agar KPU dan Bawaslu dijadikan lembaga adhoc. Dia beralasan perubahan bentuk lembaga itu merupakan kemunduran berdemokrasi. “Karena kita sudah perjuangkan sampai kabupaten akan permanen.

Kalau kembali adhoc akan jadi kemunduran lagi,” ujar Muhammad.

Di lain pihak Ketua KPU Husni Kamil Manik mengaku belum mengetahui apa saja kewenangan lembaga yang dipimpinnya pasca Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah disahkan menjadi Undang-Undang.

Husni mengatakan, KPU masih harus mempelajari pasal demi pasal dalam Undang-undang itu.

“Kami belum menerima salinan apa yang menjadi putusan kemarin. Kami belum bisa memberi penjelasan tentang posisi,

kedudukan, dan tanggapan KPU menyangkut putusan DPR itu,” ujar Husni di kantornya kemarin.

Husni membantah kabar bahwa KPU di daerah melakukan protes atas putusan pilkada melalui DPRD. Selama UU Pilkada itu belum diundangkan, menurutnya, pelaksanaan pilkada akan merujuk pada Undang-udang lama, yakni secara langsung. “Nggak ada protes. KPU kan nggak boleh protes-protes,” ujar Husni.

Husni juga membantah anggapan bahwa keberadaan dan kinerja KPU akan sia-sia dengan adanya mekanisme pemilihan oleh DPRD. “Namanya kinerja itu kalau kerjanya baik dan proseduralnya diikuti, semuanya tidak ada yang sia-sia,” kata dia.

Terkait usulan agar KPU dijadikan lembaga adhoc, menurut Husni, hal itu baru bisa dilakukan jika ada amandemen UndangUndang Dasar 1945. Pembentukan KPU, lanjut dia, diatur berdasarkan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yang berbunyi pemilihan umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

“Siapapun boleh berpendapat. Tapi kalau mau merubah posisi KPU harus mengamandemen UUD itu dulu,” tegas dia.

Sementara itu, Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkyansyah mengatakan, KPU akan mengkaji lebih jauh aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Pilkada melalui DPRD itu, terutama dari aspek hukumnya. Dia berpendapat seharusnya yang diperbaiki dalam proses pemilihan umum adalah teknis pelaksanaannya, bukan sistemnya.  Ira, ins

Pembelian Buku Semester Dua Pakai DAK  Sambungan hal 1

kan DAK, semua sekolah bakal menerima buku kurikulum baru. Baik sekolah penerima BOS maupun penolak dana BOS. Pihaknya pun sudah menyetor data jumlah sekolah, siswa, dan guru penerima buku kepada kementerian. Oleh Kemendikbud, data-data yang sudah disetor oleh Dispendik kabupaten/kota akan dijadikan rujukan lelang pengadaan buku.

Seperti diketahui, Kemendikbud bersama Kementerian Agama mengimplementasikan K-13 pada semua satuan pendidikan SD/MI kelas I, II, IV, dan V, sedangkan untuk SMP/ MTS kelas VII dan VIII, dan SMA/SMK/MAK kelas X dan XI di seluruh Indonesia mulai tahun ajaran 2014/2015 ini.

Sementara itu, Kepala Dindik Jatim Dr Harun MSi mengatakan, semua kabupaten/kota di Jatim

telah menerima DAK. Sehingga, proses pembayaran buku Kurikulum 2013 semester kedua tidak akan menemui kendala. “Semua alokasinya pasti sudah ditentukan oleh masing-masing daerah. Apalagi, Jatim sudah sepakat pengadaan buku semester dua diserahkan ke pusat,” ungkapnya.

Ketika ditanya apakah metode pengadaan ini bisa menjamin distribusi buku tepat waktu, Alumnus Lemhanas 2008 ini meyakinkan, distribusi tidak akan telat sebagaimana pada semester pertama ini.

Apalagi, pihak Kemendikbud sudah melakukan evaluasi besar-besaran mengenai distribusi buku semester pertama lalu.

“Yang kurang-kurang saat semeter satu pasti diperbaharui oleh pak menteri, jadi diharapkan untuk yang semester dua ini tidak menemui kendala,” pungkas dia.tam

Guru Giat Bereksplorasi, Anak Belajar Tangani Masalah Sendiri  Sambungan hal 1

life skill, kemandirian, sosial emosional dan pendidikan karakter.

Hal itu bisa diwujudkan dalam kegiatan baris berbaris, pemberian salam, hormat guru, salam teman, duduk dengan tertib serta mengungkapkan pengalaman dan mengajak anak mau berusaha mengatasi masalahnya sendiri. “Kalau belajar menghitung, anak-anak dulu hanya diajari mengenal angka-angka. Tapi sekarang belajar menghitung bisa dengan menyanyi, bercerita, maupun melukis,” tutur guru berhijab ini kemarin.

Dengan cara seperti itu kreativitas anak pun mulai tumbuh. Dan tidak hanya anak, K-13 ini juga menuntut guru lebih kreatif. Mampu mengeksplorasi keterampilan dan kreativitasnya dalam mengembangkan materi pembelajaran.

“Kalau anaknya mau kreatif, gurunya juga harus kreatif kan!,” katanya.

Suyatmi bercerita, sebelumnya

pembelajaran hanya mengacu pada Lembar Kerja Siswa (LKS). Namun di kurikulum ini, guru yang dituntut lebih mengeksplor sendiri metode pembelajarannya. Untuk hal semacam ini, dibutuhkan SDM guru serta sarana dan prasarana yang memadai. “Terkait sarana dan prasarana kami sudah mendapat bantuan block grand, maupun bantuan sarana dan prasaran serta bantuan operasional pendidikan PAUD,”katanya.

Sedangkan untuk SDM, Suyatmi memanfaatkan pelatihan maupun pengimbasan dari guru-guru yang sudah dilatih oleh pemerintah. Selain itu, dia juga mengandalkan pada buku kumpulan pedoman yang dia peroleh langsung dari Kemendikbud pada 2009 lalu. “Kebetulan pada 2009 lalu kami menjadi juara gugus imbas nasional. Jadi saat itu kami dipanggil ke Jakarta untuk membahas tentang rencana K-13. Lalu kami mendapat buku kumpulan pedoman pembe-

lajaran untuk melaksanakan K-13,” kata guru yang pernah meraih juara menulis lomba Hari Pahlawan itu.

Sementara implementasi K-13 untuk jenjang PAUD baru dilaksanakan secara terbatas, Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim juga tengah mempersiapkan diri untuk pelaksanaannya secara serentak. Belum lama ini Dindik Jatim bahkan telah menyelesaikan penyusunan petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan K-13, termasuk di antaranya berisi standar layanan PAUD. Kabid Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Dindik Jatim Abdun Nasor memastikan juknis tak lama lagi akan dikeluarkan dan pihaknya segera menggelar sosialisasi dan pelatihan-pelatihan. “Selain pelatihan, kami tentu akan memberikan bantuan sosial untuk peningkatan mutu layanan PAUD, bisa berupa APE, untuk perbaikan cat dan sarana prasarana,”katanya.

Diakui Nasor meskipun juknis

belum ditetapkan, tetapi inti dari Kurikulum 2013 telah banyak diterapkan di PAUD-PAUD se- Jatim. “Ini menunjukkan bahwa kesiapan Jatim dalam melaksanakan K-13 benarbenar tertata,”katanya.

Menurutnya, PAUD-PAUD yang sudah melaksanakan Kurikulum 2013 tinggal menyesuaikan dengan juknis nantinya.

Tjatur Edi Rochtiti, Penilik PNFI Kecamatan Waru Sidoarjo optimistis dapat melaksanakan K-13. Pihaknya akan melibatkan gugus-gugus dalam menyosialisasikannya. Selain itu, kegiatan pengimbasan oleh guru-guru yang sudah dilatih akan terus dilakukan untuk mempersiapkan SDM yang bermutu. Saat ini, di Kecamatan Waru sendiri terdapat 90 playgroup, TPA dan Pos PAUD serta 115 TK. Dari jumlah ini dibagi menjadi 10 gugus. “Jadi dari PAUD yang sudah melaksanakan langsung bisa diimbaskan ke PAUD lain melalui gugus,”ujarnya.*

UTAMA

12

Senin Legi, 29 SEPTEMBER 2014

Diduga Korsleting Listrik, 14 Kios Pasar Bangil Terbakar Pasuruan, Bhirawa Kebakaran terjadi di Pasar Bangil, Kabupaten Pasuruan, Minggu (28/9) sore. Kobaran api begitu cepat sehingga membuat 14 kios ludes terbakar. Kebakaran yang membuat para pedagang rugi ratusan juta rupiah tersebut, diduga dari korsleting listrik dari salah satu kios yang berada di bagian tengah blok.

Informasi yang dihimpun di lokasi, api berawal dari sebuah kios di bagian tengah dari blok yang terbakar. Tiba-tiba api membakar bagian atas kios di blok penjual baju dan seragam sekolah itu dan dengan cepat merambat ke kios lainnya.

“Kobaran api sangat cepat lantaran sebuah kios yang perta-

Puluhan pedagang berupaya memadamkan api yang membakar belasan kios di Pasar Bangil, Kabupaten Pasuruan, Minggu (28/9) sore. hilmi husein/ bhirawa

ma kali terbakar. Pada kios itu merupakan gudang di blok penjual pakaian,” ujar Supriyanto warga sekitar.

Mengetahui ada kebakaran di blok penjual pakaian, para pedagang panik. Mereka berupaya sekuat tenaga untuk memadamkan api, agar tidak merambat ke kios-kios di blok lainnya. Sedangkan api baru dipadamkan, setelah tiga unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan.

Kasat Sabhara Polres Pasuruan, AKP M Tohari menyampaikan kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik. “Dugaan sementara, kebakaran berawal dari korsleting listrik dari kios yang berada di bagian tengah, blok yang terbakar itu,” tandas M Tohari. Q hil

LPSE Terancam Dibekukan Malang, Bhirawa Layanan Pengadaan Secara Elektorinik (LPSE) Kota Malang terancam dibekukan karena melakukan kesalahan dengan melakukan blocking terhadap situs LPSE, sehingga masyarakat mau mangajukan penawaran tidak bisa masuk.

Puspa Agro Penuhi Kebutuhan Horeka Surabaya-Sidoarjo-Gresik Siapkan Aneka Sayur, Buah, dan Empon-empon Murah, Gratis Ongkos Kirim

Pengelola hotel, restoran, dan Katering (Horeka) tak perlu cemas dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, khususnya aneka sayur, buah, dan empon-empon. Manajemen pasar induk agrobis Puspa Agro siap memasok berbagai jenis komoditas tersebut dengan harga relatif murah. Bahkan, Puspa Agro menggratiskan ongkos kirim untuk wikayah ke kota Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik.

Puspa Agro, melalui Divisi Trading House-nya, menyiapkan aneka komoditas sayur-mayur, buah-buahan, dan empon-empon (rempah-rempah) yang dihimpun dari para petani di berbagai daerah di jatim. Menariknya, untuk melayani kebutuhan para pengelola Horeka di wilayah Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik itu, Puspa Agro membebaskan alias menggratiskan ongkos kirim. Dengan demikian, harga yang diterima customer atau pelanggan dijamin murah.

Ini penawaran menarik buat Anda, para pengelola hotel, restoran, dan katering. Selain barangnya cukup lengkap dan kulaitasnya bagus, harganya dijamin murah karena ongkos kirimnya gra-

tis …tis. Aneka buah-buahan yang bisa dipesan (secara grosir) oleh pengelola Horeca, di antaranya semangka merah (tanpa biji), semangka kuning (tanpa biji), melon orange (rock melon), melon putih (action melon), melon emas (golden melon), pepaya Bangkok, pepaya California, garbis/blewah, durian montong (lokal), sirsat, nanas madu.

Dari kelompok sayuran, tersedia kubis, sawi putih, sawi daging, daun pucuk labu, lettuce/selada kepala, seledri, bawang pre, bawang daun, kalian, brokoli, kembang kol, timun, pare, terong ungu, kentang, tomat, paprika, cabe rawit merah, cabe merah besar, lobak, jamur tiram, jamur kuping. Ada juga buncis, ercis (kapri), kacang merah, leuncah (pokak), bawang merah, bawang putih.

Sementara dari kelompok empon-empon, tersedia jahe gajah, jahe emprit, kunyit, lengkuas, kencur, daun jeruk, daun salam, daun sere. Semuanya dapat Anda dapatkan dengan mudah dan murah.

Ayo penuhi kebutuhan hotel, restoran, dan katering Anda dengan memesan aneka buah, sayur, dan empon-empon, hanya di Puspa Agro. Q adv

“Itu kesalahan fatal, jangan dikira tidak kita pantau, semua yang dilakukan oleh LPSE se Indonesia kita pantau, dan masyarakat juga boleh memberikan laporan.

Makanya seluruh kegiatan LPSE itu akan kita monitor,” tegas Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP) , Agus Rahardjo, Minggu (28/9).

Keberadaan LPSE selama ini untuk memberikan layan-

an pengadaan barang dan jasa secara terbuka. Jika diblok, maka tidak ada lagi keterbukaan. Makanya LKPP akan mengambil tindakan tegas terhadap LPSE yang bandel.

“Sekali lagi berani melakukan kesalahan maka akan kami tutup, dan dialihkan kepada LPSE disekitar Kota Malang.

Kami juga telah merekomendasikan kepada Pak Wali Kota Malang, agar yang bersangkutan diberi sangsi

tegas, ”imbuhnya.

Secara tertulis pihaknya bahkan sudah memberikan teguran kepada LPSE Kota Malang, pada bulan September yang lalu, bahkan Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi (Infokom) Kota Malang, Tri Widyani Pangastuti, telah dipanggil ke LKPP untuk mempertangung jawabkan kejadian tersebut.

“Kita sudah memberi peringatan pada sejumlah daerah agar proses pengadaan barang dan jasa sesuai aturan. Tidah hanya Kota Malang, peringatan juga kami berikan untuk Banten dan Palembang,” tuturnya.

Sementara itu, Wali Kota Malang Mohammad Anton,

mengakui jika proses pengadaan layanan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Malang, masih bermasalah. Masalah yang sering terjadi adalah keterlambatan.

Makanya Pemkot Malang mendapat teguran dari LKPP. Karena itu, kata Anton, tidak boleh terulang, makanya pejabat yang menangani LPSE dan ULP, harus professional, dan berkompetensi. Menurut Anton Seringkali ada temuan BPK, karena pengadaan barang dan jasa tidak sesuai spek, serta realisasi anggaran yang tidak relevan. Makanya sistem ini harus segera diperbaiki. Q mut

Rest Area Tuban ‘Mati Suri’ Tuban, Bhirawa Sejak diresmikan oleh Bupati Tuban Drs. H.Fathul Huda,MM pada 16 September lalu, kondisi rest area di terminal Jalan Teuku Umar dan Jalan RE Martadinata ‘mati suri’ alias tidak diminati pedangan. Akibatnya proyek yang menelang anggara APBD Tuban tahun 2012 dan 2013 Rp.5,8 Milyar tampak sepi.

Dari pantaun Bhirawa (28/9) dari 24 kios makan-

an dan minuman yang berada dibekas terminal Tuban tersebut hanya tiga kios yang buka untuk berjualan. “Yang jualan disana pasti orang mampu, karena bisa sewa kios dan tempat jualan, mereka orang-orang yang memang wirausahanya sudah sukses atau sebagai pekerjaan sampingan,” kata Mardi (40), salah satu PKL yang Khoirul Huda/bhirawa tidak mau lokasi berjua- Setelah diresmikan Bupati dua minggu yang lalu, Rest Area Tuban masih tampak lannya disebut. Q hud sepi dari pengunjung yang singah untuk beristirahat.

Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Provinsi JawaTimur Tahun 2014 “Ciptakan Lingkungan yang Kondusif untuk Mewujudkan Peningkatan Perlindungan Dan Tumbuh Kembang Anak”

Di Taman Safari Indonesia II Prigen Pasuruan, 27 September 2014

Pesan Pakde Karwo Saat Peringatan HAN 2014

“Didiklah Anak Sesuai dengan Usianya” Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo, SH, MHum berpesan kepada orang tua agar tidak mendidik anak sebagaimana keinginan orang tua, tetapi didiklah sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan pikiran anak-anak, sesuai dengan usianya.

Pakde dan Bude Karwo memberikan hadiah kepada para pemenang lomba.

Anak Jatim Sampaikan Sembilan Permintaan

M

isalkan dengan cara mendongeng atau pun bermain, sambil disisipkan pendidi kan budi pekerti, etika dan moral.

Pesan tersebut disampaikannya saat Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Provinsi JawaTimur Tahun 2014, di Taman Safari Indonesia II Prigen Pasuruan, Sabtu (27/9).

“Apabila kita mendidik anak sesuai dengan pemikiran orang tua, tidak sesuai dengan pemikiran anak-anak akan timbul berbagai permasalahan. Dan hal tersebut termasuk salah satu kekerasan terhadap jiwa anak,” jelas Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur.

Kepada anak-anak, Pakde Karwo yang didampingi Bude Karwo berpesan agar sayang dengan orang tua, namun demikian orang tua juga harus menyayangi anak-anak, sehingga ada keseimbangan antara kasih sayang anak dan kasih sayang orang tua.

Selain menyayangi orang tua, anak-anak harus menyayangi guru, disipilin, bertaqwa kepada Allah, sehingga kelak menjadi anak pintar, cerdas, serta bermoral. “Anak-anak semua harus sayang kepada orang Pakde Karwo tua, guru, ketika bertaqwa memberikan kepada sambutan pada acara Hari Anak Nasional.

Pakde dan Bude Karwo beserta Bupati Pasuruan foto bersama dengan seluruh peserta yang menampilkan berbagai macam kesenian pada acara Hari Anak Nasional Provinsi Jawa Timur di TS II Prigen Pasuruan.

Allah, berdisiplin, sehingga. Kelak semua menjadi anak pintar, cerdas, bermoral, dan dapat mencapai apa yang dicita-citakan,” pesannya. Yang dengan spontan dan serentak dijawab oleh 2000 anak “Amin!!.”

Disampaikan pula oleh Pakde Karwo, bahwa saat ini JawaTimur yang terdiri dari 38 kabupaten/kota, 31 kabupaten/kota diantaranya telah menjadi daerah layak anak. Hal tersebut dapat terjadi karena pemerintah daerah bersama-sama tokoh masyarakat dan masyarakat secara keseluruhan mempunyai

komitmen yang sama yaitu menjadikan daerah sebagai daerah layak anak.

Sementara itu Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf mengatakan bahwa Masyarakat Kabupaten Pasuruan mendukung sepenuhnya pendidikan anak. Hal tersebut tergambar dari angka partisipasi pendidikan yang Kabupaten Pasuruan telah melampaui angka nasional. Angka Parsipasi Kasar Pendidikan Dasar mencapai 118,21persen, Pendidikan Menengah 95,84 persen, dan PAUD mencapai 94 persen.

Khusus untuk PAUD dikatakan bahwa peran Bunda PAUD kabupaten, kecamatan desa, dan kelurahan sangat besar. Pelayanan PAUD terus ditingkatkan melalui peningkatan kompetensi pengajar, pemenuhan sarana dan prasarana sehingga pembelajaran PAUD menjadi menyenangkan serta merasa aman bagi anak. Q adv

Bude Karwo saat berdialog dengan salah satu anak.

Pakde Karwo bersalaman dengan Bupati Pasuruan pada acara Hari Anak Nasional Provinsi Jawa Timur di Taman Safari II Prigen Pasuruan.

Pakde dan Bude Karwo disambut antusias kedatangannya oleh anak-anak.

Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jatim Dr. Sukesi Apt. MARS, selaku Ketua Panitia mengatakan bahwa Peringatan HAN 2014 mengangkat tema Ciptakan Lingkungan yang Kondusif Untuk Mewujudkan Peningkatan Perlindungan Dan Tumbuh Kembang Anak. Bertujuan meningkatkan peran serta pemerintah, dunia usaha, masyarakat, keluarga dan orang tua dalam pemenuhan dan perlindungan anak.

Untuk memeriahkan peringatan HAN 2014, diadakan berbagai kegiatan sebagai sarana untuk adu kreativitas anak yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh lembaga swadaya masyarakat dan pemerintah. Pada kesempatan yang sama disampaikan pula Suara Anak Jawa Timur Tahun 2014, yang disampaikan Claudia dan Misbah. Terdiri dari Sembilan permohonan dan permintaan kepada pemerintah yaitu permohonan penyediaan fasilitas transportasi public berupa bus sekolah, angkot layak anak, penambahan zona aman anak, jaringan internet yang sehat dan terjangkau.

Permohonan kedua yaitu agar pemerintah lebih memperhatikan persoalan kekerasan dan eksploitasi seksual anak. Ketiga menginginkan agar partisipasi anak dapat dimaksimalkan dan perluas forum-forum anak. Keempat menginginkan kebebasan berekspresi, berkreasi baik di bidang seni atau olahraga maupun bidang lain yang bersifat positif. Kelima, menginginkan pendidikan orangtua yang berhubungan dengan hak anak maupun perkembangan anak. Keenam memohon kepada pemerintah agar berupaya mengadakan lingkungan yang kondusif agar anakanak terhindar dari kekerasan. Ketujuh adanya pelatihan ketrampilan terhadap anak berkebutuhan khusus dan pengangguran, sehingga dapat mengembang kanpotensi diri. Kedelapan diberikan pengetahuan tentang alat reproduksi, dan yang kesembilan meningkatkan sosialisasi tentang HIV/AIDS. Q adv