Harian Bhirawa Edisi 2 April 2014

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

HARIAN

Jika produksi gula sebanyak itu dapat direalisasikan, praktis Indonesia pada 2014 telah mampu menutup semua kebutuhan gula konsumsi secara mandiri, dengan asumsi kebutuhan nasional sejumlah 2,6 juta ton

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 8

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Senior Advisor Asosiasi Gula Indonesia (AGI) Adig Suwandi

Rabu Legi, 2 APRIL 2014

http://www.harianbhirawa.co.id

2

APRIL 2014

KPU Surabaya Mulai Distribusikan Surat Suara

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo 09.00

Pelantikan Wali Kota Kediri di Balai Kota Kediri

Surabaya, Bhirawa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya mulai mendistribusikan surat suara untuk Pemilu Legislatif (Pileg) yang digelar pada 9 April mendatang, Selasa (1/4). Jumlah surat suara yang didistribusikan sebanyak 9 juta.

Ketua KPU Surabaya Eko Waluyo memaparkan sudah menjadi kewajiban pihaknya untuk mendistribusikan surat suara ke-31 kecamatan di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kota Surabaya.

“Untuk Pemilu Legislatif 2014 kami mendistribusikan 9 juta surat suara, dan jumlah surat suara itu terdiri dari surat suara yang jumlah-

 Wagub H Saifullah Yusuf

08.00

Doa bersama sukses UN 2014 di MAS

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi 09.00

Menerima Gubernur Kalimantan Utara di RK

Dewan Sering Bolos, Haram Dipilih Kembali Kab Malang, Bhirawa Masyarakat Kabupaten Malang menyambut baik fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat yang mengharamkan memilih kembali anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang sering membolos ketika duduk di gedung dewan. Fatwa MUI tersebut agar sebagai pertimbangan masyarakat yang akan memilih caleg terutama caleg incumbent.

“MUI telah mengeluarkan fatwa haram hukumnya memilih kembali caleg incumbent yang sering membolos. Mereka ini dipilih rakyat dengan harapan bisa membawa aspirasi untuk kepentingan rakyat. Tapi sebaliknya, mereka malah sering tidak masuk kerja, ini berarti mereka mengabaikan kepentingan masyarakat,” tutur salah satu tokoh masyarakat Desa Bantur, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang HM Heri Sulaeman, Selasa (1/4).

Apalagi sebelum dan memasuki masa kampanye untuk Pileg 2014, lanjut dia, para anggota DPRD Kabupaten Malang yang telah mencalonkan kembali sering bolos kerja. Mereka lebih mementingkan untuk mencari suara di wilayah Daftar Pemilihan (Dapil)-nya. Sehingga hampir setiap hari, gedung dewan yang berada di Jalan Panji, Kecamatan Kepanjen selalu sepi dari anggota dewan.

Yang ada hanya staf Sekretaris Dewan (Sekwan).

Menurut Heri, bolosnya anggota dewan di masa kampanye seperti sekarang ini juga masuk dalam ranah korupsi. Karena masyarakat yang akan mengadukan maupun meminta pelayanan dari anggota dewan jadi sulit untuk bertemu. “Dosa yang sangat fatal adalah memilih anggota dewan yang mayoritas di antara mereka memiliki mental

 ke halaman 11

Palsu Izin Penambangan, Caleg DPR RI Bambang Dilaporkan KPK Surabaya, Bhirawa Anggota Komisi A DPRD Jatim Fauzi Faried minta aparat kepolisian segera melakukan penyelidikan terhadap kasus pemalsuan izin penambangan yang melibatkan Caleg DPR RI dari Dapil I SurabayaSidoarjo dari Partai Gerindra, R Bambang. Mengingat dari aksi yang dia lakukan, negara maupun Pemkab Jember dirugikan miliaran rupiah.

“Saya minta pihak kepolisian segera mengusut kasus tersebut. Dan secara resmi kami sudah melaporkan masalah ini ke Polda Jatim. Bahkan dalam waktu dekat kami akan melaporkannya ke KPK. Ini karena negara telah dirugikan hingga miliaran rupiah,’’tegas politisi yang juga dari Partai Gerindra, Selasa (1/4) Ditegaskannya, awal kronologis aksi penipuan terjadi tepatnya pada 2012 lalu. Di mana saat itu Soedarsono Sugih Slamet yang notabene pemilik izin penambangan biji besi di Kabupaten Jember dengan nama PT Agtika Dwisejahtera tiba-tiba ditelepon R Bambang. Keperluannya untuk diajak bersama-sama pengusaha dari China melihat tambang tersebut. ‘’Namun dalam perjalanan tiba-tiba

 ke halaman 11

Tingkatkan Cinta Batik GUNA meningkatkan kecintaan masyarakat umum maupun kaum muda pada batik, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jatim menyelenggarakan lomba Desain Batik 2014.

Kepala Disperindag Prov Jatim Dr Ir Budi Setiawan MMT mengatakan, tujuan lomba ini adalah untuk menggali ide kreatif dari para perajin batik, desainer, mahasiswa, pelajar, guru dan masyarakat umum lainnya. Selain itu, meningkatkan kecintaan dan kepedulian terhadap batik khas Jawa Timur.

Dijelaskan Budi, batik yang merup a k a n bagian d a r i

 ke halaman 11

Dr Ir Budi Setiawan MMT

Sentil..  

Garuda sesuaikan tarif boarding pass di lima bandara Kabar tak mengenakkan buat masyarakat

 

Karyawan KBS pensiun tetap dikaryakan Asal bisa kerja, jangan membebani anggaran negara

 

Pimpinan jangan makan di ruang kerja Namanya ruang kerja, bukan ruang makan

 ke halaman 11

KPU Surabaya mulai mendistribusikan surat suara untuk 31 kecamatan, Senin (1/4).

trie diana/bhirawa

Anggaran Ujian Nasional Lambat Dicairkan Jatim Terima Rp 80,5 Miliar Dindik Jatim, Bhirawa Keseriusan panitia Ujian Nasional (UN) 2014 di level provinsi ternyata tak diimbangi oleh panitia di pusat. Betapa tidak, hingga dua minggu menjelang pelaksanaan UN SMA/MA/SMK, anggaran yang dialokasikan untuk provinsi tak kunjung dicairkan.

Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Kemendikbud Prof Nizam, berjanji anggaran tersebut akan segera dicairkan.

Dia mengaku bahwa anggaran telah dicairkan dari Kementerian Keuangan pada akhir bulan lalu dan akan langsung didistribusikan ke provinsi. “Kemarin sudah cair, tapi karena terpotong libur Nyepi dan akhir pekan, distribusi anggaran terhenti. Saat ini sudah dalam proses, dua atau tiga hari mendatang pasti akan cair,” ungkap Nizam usai menyaksi-

kan pendistribusian naskah soal untuk wilayah kepulauan Jatim

di PT Jasuindo Tiga Perkasa, Sidoarjo, Selasa (1/4).

Nizam mengatakan, pencairan anggaran UN tahun ini akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Anggaran tersebut akan dicairkan secara bertahap, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan dimulai. Sayang, hingga saat ini tak ada satu tahap pun pencairan yang dilakukan oleh Kemendikbud. “Se-

 ke halaman 11

ESTIMASI BIAYA PENYELENGGARAAN UN 2014 DI JATIM Perihal

Jumlah

Daftar Nominasi Tetap (DNT) UN SMA/MA/SMK/

1.006.800 siswa

Paket C dan SMP/MTs/ Paket B Anggaran rata-rata per peserta

Rp 80.000

Total anggaran yang dibutuhkan

Rp 80,5 miliar

Gubernur Desak Minarak Segera Bayar Ganti Rugi Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum mendesak PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) untuk mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait persoalan pembayaran ganti rugi korban lumpur Lapindo di Sidoarjo.

“Kewajiban saya melindungi warga Jatim termasuk mereka yang menjadi korban lumpur Lapindo. Pemerintah bisa mengunakan kekuasaanya seperti yang tercantum dalam amar putusan. Minarak, harus patuhi putusan MK tersebut,” kata Gubernur Soekarwo di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (1/4).

Selain itu, lanjutnya, Pemprov Jatim juga akan melayangkan surat kepada Menteri PU,

 ke halaman 11

Dianggap Pencemaran Nama Baik, Kajari Polisikan Ketua IKMAS Sampang,Bhirawa Setelah rekaman pembicaraan suap Rp 100 juta dugaan korupsi program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang mencatut nama Kepala Kejaksaan Negeri Sampang mencuat ke media massa, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sampang Abdullah SH bersama Kasi Intel Sucipto melaporkan pencemaran nama baik ke Mapolres Sampang. Yang menjadi tarlapor adalah Ketua IKMAS (Ikatan Keluarga Mahasiswa Sampang) Wafei Anas.

Menurut Kajari Sampang Abdullah SH pihak kejaksaan perlu melaporkan kasus ini ke Mapolres Sampang karena Wafei Anas telah mencemarkan nama baiknya. Wafei membuka sebuah pembicaraan yang validatasnya

 ke halaman 11

Bawaslu Siap Terjunkan Tim Khusus

Awasi Penggunaan Jasmas Selama Pemilu

Luapan lumpur Lapindo masih menyisakan masalah pada warga terdampak di sekitar terkait ganti rugi. Gubernur mendesak PT Minarak Lapindo Jaya untuk membayar ganti rugi sesuai putusan MK.

Bawaslu Jatim, Bhirawa Surat Edaran (SE) Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum yang menghentikan aliran dana Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas) hingga pelaksanaan Pilpres 9 Juli 2014 mendapat dukungan penuh dari Bawaslu Jatim. Bahkan institusi pelaksana pemilu ini akan menurunkan tim khusus untuk mengawal implementasi surat edaran tersebut di masyarakat.

Ketua Bawaslu Jatim Sufyanto menegaskan secara kebijakan keputusan tersebut sangat tepat dan bisa meningkatkan kualitas demokrasi. Ini tak lain karena pelaksanaan Jasmas, aliran dananya berasal dari APBD maupun

 ke halaman 11

Satu Abad Kota Malang

Bertabur Bunga, Wali Kota Ajak Semua Komponen Bangun Malang Selasa (1/4) kemarin, Kota Malang genap berusia 100 tahun atau satu abad. Kota yang dikenal sebagai Kota Pendidikan ini pertama kali berdiri pada 1914. Segudang prestasi pernah diraih oleh Pemkot Malang.

Bahkan kota ini pernah berturut-turut meraih penghargaan dari Museum Rekor Indonesi (Muri) sebagai kota peraih penghargaan terbanyak dalam kurun waktu setahun.

M Taufik, Kota Malang Wali Kota Malang Moch Anton pada perayaan satu abad Kota Malang berharap agar pembangunan Kota Wisata dan Kota Pendidikan yang selama ini melekat pada Kota

Perayaan satu abad Kota Malang dimeriahkan pawai bunga hias di sepanjang jalan protokol. Wali Kota Malang Moch Anton saat memberangkatkan pawai bunga hias di Balai Kota, Senin (1/4).

Malang menjadi lebih baik ke depan.

“Kita perlu berbenah diri lagi, agar di usia satu abad ini pembangunan Kota Malang bisa lebih baik lagi,” kata Moch Anton di sela perayaan HUT

satu abad Kota Malang, Selasa (1/4).

Moch Anton menyebutkan bahwa pihaknya tidak mempunyai prioritas pembangunan, saat ini pembangunan akan dilakukan secara merata

dari segala lini sektor.

“Kita ingin pembangunan merata, konsep pembangunan kami yang

 ke halaman 11

SURABAYA

2

Rabu Legi 2 APRIL 2014

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

PANGGUNG BIROKRASI

Segera Ganti 500 Surat Suara Rusak KPU Jatim, Bhirawa Menjelang coblosan yang kurang tujuh hari ini, ternyata distribuís logisitik masih saja belum kelar seratus persen.

Kendati semua bahan coblosan sudah dilakukan, namun masih menyisakan sejumlah masalah. Yang paling mendesak surat suara.

Dari rapat akhir pekan lalu, total ada sekitar 500 ribu surat suara yang dinyatakan rusak setelah disortir oleh KPU kota/kabupaten. ’’Persoalan ini sudah saya laporkan ke KPU RI, dan intinya mereka akan membantu,’’ kata Komisioner KPU Jatim Divisi Logistik dan Perencanaan Dewita Hayu Shinta, Selasa (1/4).

Menurut perempuan yang akrab dipanggil Sisin, bila dilihat sekilas memang banyak. Namun, sebenarnya bila dipersentasekan, cukup kecil. ’’Karena total surat suara yang didistribusikan sekitar 150 juta. Maka, kalau rusak lima ratus ribu, maka sekitar tiga persen,’’ ucapnya.

Hanya, Sisin mengatakan bahwa pihaknya tidak meremehkan persentase yang kecil. Karena, secara riil, jumlah tersebut Q cty tergolong cukup banyak.Q

Hearing Pansus dengan Pelaku Usaha Miras

Ritel Tetap Tak Boleh Jual Miras DPRD Surabaya, Bhirawa Pansus Raperda Peredaran Minuma Keras tetap bersikukuh memasukkan larangan penjualan Miras di toko-toko ritel termasuk mini market. Ketua Pansus Raperda Peredaran Miras, Blegur Prijanggono menegaskan tidak ada jaminan penjualan Miras di toko ritail bebas pembeli di bawah umur.

trie diana/bhirawa

Gerakan Kepanduan

Sekitar 122 siswa SD Muhammadiyah 18 jalan Mulyorejo Tengah Surabaya saat menggelar ekstrakulikuler gerakan kepanduan (Hizbul Wathan) yang dipimpin guru Pembina Halim,Selasa (1/4). Salahsatu kegiatan tersebut adalah memperagakan tenda darurat dari jas hujan di halaman sekolahnya.

Satwa Jatim Park Masuk ke Taman Safari, Bukan ke KBS

GM Jatim Park Diperiksa Tipidter Polrestabes Surabaya Polretabes Surabaya, Bhirawa Pengusutan kasus pemindahan satwa Kebun Binatang Surabaya (KBS), terus dikebut.

Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Polrestabes Surabaya, kembali melakukan pemeriksaan terhadap General Manager (GM) Jatim Park Agus Mulyanto, terkait pemindahan tiga satwa KBS. Pemeriksaan terhadap

Agus Mulyanto dilakukan mulai pukul 09.00 Wib sampai 13.30 Wib. Agus yang datang seorang diri, dalam pemeriksaan menjelaskan terkait dengan pemindahan satwa dari KBS ke Jatim Park.

“Beberapa pertanyaan dari penyidik yakni terkait dengan pemindahan satwa KBS ke Jatim Park,” terang Agus Mulyanto kepada wartawan, seusai menjalani

pemeriksaan, Selasa (1/4) di Polrestabes Surabaya.

Agus menjelaskan, pemindahan Satwa KBS dilakukan pada tahun 2013 lalu.

Pemindahan dilakukan, karena pada saat itu ada informasi dari Perhimpunan Kebun Binatang Se Indonesia (PKBSI), bahwa KBS mengalami surplus satwa.

Sehingga dilakukan penawaran ke beberapa lem-

baga, salah satunya ke Jatim Park. Dan pada saat itu pula, Jatim Park juga membutuhkan satwa,sehingga menerima tawaran dari PKBSI tersebut.

“Pemindahan satwa, karena ada tawaran dari PKBSI. Saat itu KBS mengalami surplus hewan. Dan kebetulan kami butuh, maka mengiyakan tawaran tersebut,” urainya.

Lanjutnya, adapun satwa

yang didapatkan dari KBS berupa Banteng, Babi Rusa, dan Pelikan. Sementara dari Jatim Park memberikan dua ekor wild beast (banteng afrika). Dan dalam pemindahan satwa, tidak ada tambahan berupa uang.

“Pemindahan yang dilakukan sudah sesuai prosedur dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” Q bed ungkapnya.Q

“ Tidak ada yang bisa menjamin peredaran Miras di toko-toko ritail termasuk mini market bisa terkontrol dari pembeli di bawah umur.

Ini sangat berbahaya bagi generasi kita, ditambah lagi banyak produk Miras justru sangat menarik bagi remaja, baik kemasan maupun rasa,” tegas Blegur saat hearing Raperda Peredaran Miras bersama sejumlah pelaku bisnis minuman beralkhohol, Selasa(1/4).

Memang dalam rapat dengar pendapat (hearing) di ruang komisi B kemarin muncul usulan dari sejumlah perwakilan asosiasi pengusaha miras golongan A (APMA) Surabaya, agar peredaran miras bisa dilakukan di toko-toko ritail.

Untuk meyakinkan anggota asosiasi yang hadir di komisi B, Blegur sengaja membawa beberapa contoh minuman beralkohol klas A yang dikemas dengan berbagai rasa dan belakangan sudah dijadikan minuman pergaulan bagi remaja usia sekolah.

“Lihat saja minuman yang saya bawa ini, siapa yang mengira jika ternyata minuman ini mengandung alkhohol dan memabukkan, padahal harganya murah, rasanya manis, apalagi dicampur es, pasti tambah

menarik karena terkesan menyegarkan, apakah anda semua rela jika anak-anak anda mengkonsumsi minuman ini,” tantang Blegur meyakinkan argumentasinya.

Blegur berharap kota Surabaya mampu mengatur peredaran minuman beralkohol, dengan mengendalikan jumlah dan tempat penjualannya, karena daerah lain seperti Bali telah mampu menghadang penjualan minuman berlakohol kepada anak di bawah usia 21 tahun.

“Disamping kota-kota lain, saya juga melakukan studi banding soal penjualan minuman beralkohol di Bali yang notabene sebagai kota pariwisata tingkat dunia, mereka spontan menanyakan umur dan memeriksa identitas pembelinya jika dicurigai dibawah umur 21 tahun, maka kami berharap hal ini juga diberlakukan di kota Surabaya,” tandasnya.

Namun demikian Blegur tetap memberikan kesempatan kepada kelompok asosiasi pedagang maupun produsen minuman beralkohol untuk turut memberikan masukan sekaligus data tempat penjualannya, untuk dijadikan bahan dalam akhir pembaQ gat hasan rapedanya.Q

Menuju Pemilu Legislatif 2014

Terpengaruh Sosok, Pemilih Pemula Jadi Lumbung Suara Jokowi Bertarung Ketat dengan Prabowo Surabaya, Bhirawa Sosok atau figure masih menjadi mesin yang efisien untuk mendongkrak prolehan suara. Partai-partai yang telah memunculkan sosok Calon Presiden dengan dukungan sosialisasi berbagai media diperkirakan bakal mendominasi perolehan suara , terutama di Jawa Timur.

Partai demokrat mengusung para Caleg perempuan saat kampanye terbuka di lapangan Kalibokor, Selasa (1/4).

cty/bhirawa

Usung Caleg Perempuan, Kampanye Demokrat Dibanjiri Massa Surabaya, Bhirawa Mengusung para Caleg perenpuan, kampanye terbuka partai Demokrat di lapangan Kalibokor, Selasa(2/4) dibanjiri kader dan simpatisan. Ini membuktikan Partai Demokrat semakin dicintai oleh warga Surabaya karena sudah banyak memberi bukti bukan hanya janji.

Kampanye partai dengan nomor urut 7 ini dimeriahkan dengan musik dangdut dan Tari Remo sebagai pembuka kampanye. Sejumlah caleg DPRD Kota Surabaya khususnya dari dapil 1 meliputi wilayah Kecamatan Krembangan, Genteng, Gubeng, Simokerto, Bubutan dan Tegalsari juga ikut hadir sekaligus menjadi jurkam.

Diantaranya, Dini Rianti, SH, Kartika Pratiwi Damayanti, Sachirul Alim Anwar, Tafiar, Mukti Prijono, Irwanto Limantoro, Rosyidi Hassan, Moh Anwar dan ketua DPC PD Kota Surabaya, Dadik Risdaryanto Dini Rianti caleg DPRD Surabaya

dapil 1 nomor urut 3 mengatakan bahwa Partai Demokrat sangat peduli dengan pemberdayaan kaum perempuan. Terbukti, Gubernur Jatim Soekarwo yang juga ketua DPD PD Jatim membuat program koperasi wanita (Kopwan) untuk memberdayakan ibu-ibu rumah tangga.

“Keluarga itu akan kokoh jika kaum perempuannya kuat. Jika para ibu rumah tangga bisa membantu ekonomi keluarga, saya yakin keluarganya pasti sejahtera, dan bisa melahirkan pemimpinpemimpin masa depan yang tangguh, “ tegas perempuan ayu ini yang juga anggota Komisi D DPRD Jatim ini.

Begitu juga pemerintah pusat dibawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) banyak program pro rakyat kecil yang dilaksanakan. Seperti, urusan wajib meliputi pendidikan melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Bidang kesehatan melalui program Jam-

kesmas dan Jamkesda lalu diperbaharui menjadi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ).

Kemudian di bidang pangan, Partai Demokrat juga membuat program BLS (Bantuan Lansung Sementara) untuk solusi dampak kenaikan harga BBM, serta program keluarga harapan (PKH) diberikan kepada keluarga sangat miskin dan di bidang papan melalui program bedah rumah bagi rumah tidak layak huni (RTLH).

“Demokrat bukan hanya janji tapi memberi bukti. Jika ingin programprogram itu dilanjutkan maka coblos nomor 7 Partai Demokrat dan Ning Dini, “ kelakar perempuan cantik dihadapan ratusan pendukungnya yang memenuhi lapangan Kali Bokor.

Masih di tempat yang sama, ketua DPC PD Kota Surabaya, Dadik Risdaryanto menambahkan pada Pileg 2009 lalu PD mendapat 16 kursi di DPRD Surabaya sehingga Surabaya bisa lebih maju Q cty seperti sekarang.Q

Meski disebut kurang mendapatkan sosialisasi, namun pemilih pemula akan mendominasi sumbangan suara pada partai-partai yang memiliki figur populer.

Pakar politik dari Universitas Airlangga (Unair), Hariadi, melihat trend partisipasi pemilih pemula dalam pemungutan suara mendatang akan sangat tinggi. Menurutnya jika melihat data yang muncul antara dua sampai tiga bulan lalu, antusiasme itu bergeser antara 70 hingga 90 persen. “Bahkan kecenderungan partisipasi naik di atas 70 persen sangat besar,” ungkap dia, Selasa (1/4).

Tingginya antusiasme ini, menurut dia, tidak terlepas dari sosok-sosok baru yang diidolakan. Salah satunya ialah Jokowi yang merupakan calon presiden dari PDI Perjuangan. Hal ini bisa jadi karena Jokowi selama ini sangat besar mendapat perhatian media, atau keakraban Jokowi terhadap media sosial.

“Pemilih pemula sangat akrab dengan media sosial. Dan kini mereka punya idola baru, itu akan mampu menarik antusiasme mereka terhadap pemilu,” terang dia.

Meski diidolakan, Jokowi tidak berarti mutlak mampu menyumbang suara untuk partai pengusungnya. Sebab, sejauh ini trend pemilih, khususnya bagi mereka yang pemula, masih sangat cenderung terhadap sosok.Dengan demikian, belum tentu partai pengusung sosok yang diidolakan itu akan mendapat efek positif terhadap perolehan suara. “Saat ini, suara pemilih pemula cukup berperan besar.

Jumlahnya bahkan mencapai 28 persen dari total pemilih yang ada,” ungkap dia.

Lain halnya dengan kecenderungan terhadap partai politik, menurut Dekan Fakultas Ilmu Budaya Unair Aribowo, pemilih pemula justru cenderung akan merapat ke Partai Gerindra.

Ini lantaran sejumlah konsep iklan partai berlambang garuda itu cukup menarik hati kalangan pemuda. Selain itu, sosok Prabowo yang tegas juga memiliki pengaruh kuat.

Menurut data dari Pusat Demokrasi dan HAM (Pusdeham) Unair, Aribowo menyebutkan kecenderungan pemilih pemula memilih Partai Gerindra mencapai 33,3 persen. Disusul oleh Golkar sebanyak 13,3 persen, PDI P dan Partai Demokrat mencapai 10 persen.

Sedangkan partai yang paling kecil mampu menarik minat pemuda ialah PKB dan PKS yang jumlahnya 0 persen.

“Itu data yang disurvei sekitar tiga bulan lalu. Masih dapat bergerak, tapi trendnya tidak akan jauh dari ini,” ungkap dia. Dari survey yang dilakukannya, margin error

ditaksir mencapai dua persen.Ditanya dua partai yang nyaris tidak diperhitungan khalayak muda itu, Aribowo hanya menjawab enteng, keduanya tidak menarik.

Selain itu, sejumlah pemberitaan juga dapat mempengaruhi baik buruknya citra partai. Sementara terkait hadirnya Jokowi dalam kontestasi pilpres 2014 mendatang, Aribowo yakin tidak akan banyak merubah kecenderungan kaum muda dalam menentukan pilihannya.

“Emang Jokowi itu malaikat? Sehingga langsung bisa jadi idola,” tegas dia.

Namun sinyalemen tingginya Golput dari pemilih pemula dating dari survey SSC (Surabaya Survey Centre). Dalam Surveinya SSC menyebut tingkat partispasi pemilih pileg hanya 65 persen saja. Ini tak lain, karena minimnya pengetahuan para pemilih pemula .Direktur SSC Mochtar W Oetomo mengatakan tingkat partisipasi pemilih di Jatim pada Pileg 2009 mencapai 73%, dan hanya 27% pemilih saja yang tidak menggunakan hak pilihnya. Namun angka tersebut berubah jauh pada Pileg 2014.“Menurut survey kami sampai Februari, tingkat partisipasi Pileg 2014 ini rendah, hanya 65 persen saja. Yang tidak menggunakan hak pilihnya lumayan tinggi, sekitar 35 persen,” ujarnya, Selasa (1/4).

Menurut dia, 35 persen yang tak menggunakan hak pilih didominasi oleh para pemilih pemula. Penyebab utamanya adalah minimnya pengetahuan pemilih pemula soal teknis pelaksanaan pemilu. Sementara Pemilih dewasa dinilainya lebih memiliki pengetahuan sehingga aktif mendatangi TPS Q tam.cty pada saat pencoblosan.Q

Survei Pusdeham Unair Partai Gerindra Golkar PDI P Demokrat PPP PAN Nasdem PKS PKB Belum tau

Persen (%) 33,3 13,3 10 10 6,7 5,7 3,3 0 0 16,7

SURABAYA

Rabu Legi 2 APRIL 2014

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

111 Perwira Kodam V/Brawijaya Naik Pangkat Kodam V/Brawijaya, Bhirawa Hakekat kepangkatan dalam kehidupan militer merupakan simbol yang mencerminkan besarnya tanggungjawab seorang prajurit dalam organisasi militer.

Sebagai wujud penghargaan negara atas prestasi yang telah ditunjukkan setiap prajurit militer, sebanyak 111 Perwira Kodam V/Brawijaya naik pangkat.

Dipimpin oleh Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Ediwan Prabowo, acara laporan korps kenaikan pangkat para Perwira jajaran Kodam V/Brawijaya digelar di Aula Kodam V/Brawijaya, Selasa (1/4).

Dalam amanatnya, Pangdam meminta agar prajurit yang mendapatkan kenaikan pangkat baik kepada Pimpinan dan institusi TNI maupun kepada bangsa dan negara, harus bersyukur atas apa yang telah didaptkan selama ini.

“Pangkat dan jabatan merupakan rahmat serta titipan dati Tuhan Yang Maha Kuasa.

Kepada Perwira yang men-

dapatkan kenaikan jabatan, diharap dapat lebih baik mengemban tugas sebagai prajurit TNI,” ucap Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Ediwan Prabowo dalam amanatnya, Selasa (1/4).

Pangdam menjelaskan, adapaun Perwira yang naik pangkat pada periode kali ini sebanyak 111 orang. Masing-masing Perwira terdiri dari Kolonel 3 orang, Letkol 14 orang, Mayor 35 orang, Kapten 42 orang, Lettu 2 orang dan Letda (penghargaan) 15 orang.

Tak hanya mengumumkan kenaikan pangkat kepada 111 Perwira, Pangdam juga turut menyampaikan bahwa masih banyak anggota yang belum dapat memenuhi persyaratan kenaikan pangkat. Lanjutnya, hal itu dikarenakan hasil kesegaran jasmani yang belum memenuhi standart kelulusan atau masih di bawah nilai 61.

Selain itu, kendala lainnya diakibatkan oleh adanya permasalahan catatan personel dan administrasi.

Masalah seperti ini berkai-

tan erat dengan hasil pembinaan satuan. Oleh karena itu diharapkan kepada para Komandan Satuan, agar lebih meningkatkan program pembinaan fisik dan disiplin di satuan masing-masing.

“Kondisi jasmani dan catatan kepribadian merupakan factor penentuan bagi pengembangan karir dan masa depan prajurit. Jadi, dengan adanya masalah ini bisa sebagai pembelajaran untuk pengembangan karik baik berupa jabatan,” terang Mayjen TNI Ediwan Prabowo.

Selanjutnya pucuk pimpinan utama Kodam V/Brawijaya ini memaparkan, tuntutan dan tantangan tugas TNI dimasa mendatang, khususnya Perwira sebagai unsur pimpinan, bukanlah semakin ringan.

Permasalahan yang dialami oleh prajurit dari waktu ke waktu akan semakin kompleks.

“Kita harus menyadari bahwa perubahan tata nilai kehidupan masyarakat secara umum telah mengalami pergeseran. Keadaan ini juga berpengaruh pada cara

Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Ediwan Prabowo saat memberikan kenaikan pangkat terhadap 111 Perwira Kodam V/Brawijaya. pandang dan berfikir para prajurit bawahan kita yang semakin kritis dan maju,” tegas Pangdam.

Menurutnya, sebagai Perwira diharapkan mampu

menyikapi secara arif dan bijaksana serta menyiapkan kemampuan diri. Yaitu kemampuan menganalisis (yang baik dan yang tidak baik) serta bertindak de-

Perwira dapat menganalisa dan mengantisipasi segala kemungkinan yang dapat merugikan pribadi maupun institusi,” tegas Jenderal bintang dua ini.Q bed

Dugaan Korupsi Pembangunan Gedung SDN Rangkah 1 Rp 3,2 M

RAGAM INFO

Dolly Tetap Akan Ditutup Surabaya, Bhirawa Lokalisasi Dolly dipastikan tetap akan ditutup jelang bulan Puasa. Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menegaskan akan tetap menutup lokalisasi Dolly sebelum bulan Ramadhan tahun ini tiba. Pasalnya, orang nomer satu yang akrab dipanggil Risma ini ingin revitalisasi di pusat lokalisasi segera bergerak.“Yang nanya ini kok bapak-bapak semua? Sekarang saya ganti nanya, apa bapak-bapak setuju Dolly ditutup? Janganjangan yang gak setuju banyak,” ucap Risma saat sambutan di ulang tahun sebuah media , Selasa(1/4).

Risma tegas mengatakan, Dolly akan segera ditutup, menyusul penutupan beberapa lokalisasi lain seperti Dupak Bangunsari, Tambakasri (Kremil), Semeni (Moroseneng) dan Klakah Rejo.

“Insya Allah jadi ditutup. Saya gak pernah buka kok suruh nutup?,” kelakarnya.

Risma mengadu peduli dengan nasib para wanita dan anak-anak yang hidup di sekitar lokalisasi. Ia tak ingin masa depan anak-anak menjadi suram karena lingkungan yang tidak baik.Q gat

Gubernur Lantik Kepala BKKBN Jatim Surabaya, Bhirawa Gubernur Jawa Timur Dr H Soekarwo , Selasa(1/4) melantik Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Jatim Dwi Listyawardani. Pelantikan itu berdasarkan Surat Keputusan Kepala BKKBN No 240/ 3/Peg/2014 pada tanggal 21 Februari 2014.

“Saya percaya bahwa saudara (Kepala BKKBN Jatim yang baru dilantik, red) akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan,” tutur Soekarwo, saat Pelantikan Kepala BKKBN Perwakilan Jatim, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (1/4).

Dia menjelaskan, makna yang paling besar bagi BKKBN dan Pemprov Jatim mengenai penyelesaian keluarga berencana yang tidak harus selalu dapat dibebankan kepada BKKBN Jatim, akan tetapi harus menjadi tanggung jawab Q dna stakeholder terkait.Q

Tersangka Korupsi Dijerat Dua Pasal Kejari Surabaya, Bhirawa Tersangka kasus Korupsi Gedung SDN Rangkah I Surabaya dijerat dua pasal Tindak Pidana Korupsi(Tipikor). Penyidik pidana khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya telah selesai melakukan pemberkasan atas kasus proyek senilai Rp 3,2 miliar tersebut , dengan tersangka yakni WN, Dirut PT Samudera, dan SSP, pejabat pembuat komitmen (PPK).

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Surabaya Nur Cahyo Jungkung Madyo mengatakan, saat ini pengusutan kasus SDN Rangkah 1 telah masuk ke tahap pemberkasan akhir. Selanjutnya, dalam pekan ini akan dinaikkan ke tahap penun-

tutatan.

“Secepatnya kita lanjut ke penuntutan. Pelaksanaannya ya minggu-minggu ini,” terangnya kepada wartawan, Selasa (1/4).

Nur Cahyo menjelaskan, pihak Kejaksaan sudah menerima hasil audit kerugian

negara kasus ini dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jatim.

Lanjutnya, hasil audit BPKP menyatakan bahwa kerugian negara atas kasus itu sebesar Rp 300 juta.

Disinggung terkait Pasal yang nantinya disangkahkan kepada tersangka, Jaksa asal Sragen itu mengatakan, adapun dua Pasal itu yakni Pasal 2 ayat 1 UU No 31/1999 Jo UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Pasal 3 UU Tipikor.

“Dua pasal ini akan disertakan dalam proses penuntutan nantinya,” ungkap Nur Cahyo.

Terkait adakah penahanan

terhadap dua tersangka, Nur Cahyo mengaku kalau ke duanya belum ditahan. Menurutnya, ditingkat penyidikan masih belum dilakukan penahanan terhadap tersangka.

Sambungnya, terkait proses penuntutan, penahanan pada tersangka itu terserah dari Jaksa yang menanganinya.

“Dari Jaksanya, saya belum mendapat usulan penahanan terhadap dua tersangka kasus ini,” pungkasnya.

Sekedar diketahui, pembangunan gedung SDN Rangkah 1 Surabaya dilaksanakan pada 2009 lalu. Sejak pertengahan 2012, Kejari Surabaya mengusut adanya dugaan pe-

nyimpangan pada proyek pembangunan gedung sekolah SDN Rangkah 1. Diduga kuat, gedung yang dikerjakan spesifikasinya tidak sesuai ketentuan kontrak.

Dari hasil penyidikan Kejaksaan, diduga pembangunan gedung sekolah yang dikerjakan, spesifikasinya tidak sesuai dengan ketentuan kontrak. Dugaan tersebut menguat ketika terjadi kerusakan bangunan. Kerusakan kian parah setelah dua tahun berjalan. Sedangkan anggaran yang dikucurkan untuk pembangunan sekolah SDN Rangkah 1 Surabaya tersebut senilai Q bed Rp3,2 miliar.Q

Dinkes Segera Lakukan MoU dengan PT Tak Kunjung Kelar, Risma Sidak Saluran Banyu Urip Surabaya, Bhirawa di masing-masing Untuk memeratadaerah,’’ katanya. kan persebaran teMenurutnya, saat naga kesehatan dokini belum ada aturan ter di Jatim, Dinas yang mengikat baKesehatan (Dinkes) gaimana peranan Jatim akan melakampus dalam mekukan MoU dengan ngatur lulusannya unPerguruan Tinggi. tuk ditempatkan di Rencananya, dalam daerah. Banyak dari waktu dekat Dinkes perguran tinggi belum Jatim akan melamenyiapkan lulusankukan MoU dengan nya untuk bekerja dr Harsono Univeristas Unair menjadi dokter diSurabaya. tempat-tempat terpencil di Kepala Dinkes Jatim, dr Har- Jatim. sono menyatakan, MoU dengan ‘’Nanti kita akan mengatur Unair akan dilakukan jika bersama dengan perguruan tingPerda Tenaga Kesehatan sudah gi bagiamana mekanisme pedijedok. Menurutnya, Perda nempatan tenaga dokter di Tenaga Kesehatan ini akan daerah terpencil di Jatim,’’ mengatur bagaiamana perse- jelasnya. baran dokter di Jatim. ‘’Apakah Lebih lanjut ia menyatakan, disebar secara merata atau upaya lain yang dilakukan Dindisesuaikan dengan kebutuhan kes dalam meratakan dokter

dengan cara memberikan rekomendasi kepada dokter daerah untuk menempuh pendidikan spesialis. ‘’Kerja sama ini berupa pemberian rekomendasi bagi dokter-dokter di daerah untuk bisa melanjutkan pendidikan spesialis. Sehingga ketika lulus dapat ditempatkan di daerahnya masing-masing,’’ tuturnya.

Harsono mengungkapkan, selama ini banyak dokter di daerah yang ingin melanjutkan studi dan mengambil spesialisasi tertentu. Namun, karena tingkat persaingan ketat, tidak banyak dari mereka yang berhasil mewujudkan keinginan itu. “Karena itu, rekomendasi kami berikan buat mereka sehingga peluang mereka jadi (dokter spesialis) lebih besar,” tegas Q dna Harsono.Q

Kapal KM Lambelu Tabrak Kapal KM Journey hingga Tenggelam Surabaya, Bhirawa Selasa dini hari(1/4) telah terjadi tabrakan antara Kapal KM Lambelu yang menabrak kapal kargo KM Journey. Saat dikonfirmasi mengenai kejadian tersebut, Kepala Bidang Tata Usaha

ngan wawasan yang relevan sesuai tuntutan perkembangan lingkungan masyarakat.

“Setiap perkembangan wajib diikuti, agar nantinya para

bed/bhirawa

Kantor Kesyahbandaran Tanjung Perak Surabaya, Marzuki menjelaskan, bahwa kejadian tersebut berlangsung antara pukul 02.20 WIB sampai pukul 03.30 WIB. “Hasil pemeriksaan se-

mentara, KM Lambelu sedang post stay, kemudian ada KM Journey yang berlabuh menuju Lembar,” jelas Marzuki kepada wartawan, Selasa (1/4) melalui sambungan telepon seluler.

Tak hanya itu, Marzuki

menerangkan bahwasanya saat berlabuh itulah, KM Journey terseret arus hingga menabrak KM Lambelu.

KM Journey yang membawa barang-barang kargo, lambungnya robek dan secara perlahan tenggelam.

“Alhamdulilah tidak ada korban jiwa. Karena begitu ada kabar, tim dari Syahbandar dan Polairud sudah langsung menuju ke tempat kejadian di bouy 10 untuk evakuasi anak buah kapal (ABK),” lanjut Q mal.bed Marzuki.Q

Pemkot Surabaya, Bhirawa Tak kunjung kelarnya proyek box culvert Banyu Urip mengundang perhatian Walikota Surabaya Tri Rismaharini.

Selasa (1/4) siang, didampingi Kepala Dinas PU Bina Marga, Kabag Humas, dan Kabag Umum Protokol, Risma meninjau pelaksanaan proyek milik pemerintah pusat tersebut.

Walikota bermaksud melihat langsung kendala-kendala yang dihadapi selama pengerjaan. Jika sudah teridentifikasi permasalahannya, pemkot siap membantu penyelesaian masalahnya agar proyek bisa cepat selesai.

Tiba di lokasi, Risma ditemui oleh Detik, perwakilan dari pihak kontraktor yang mengerjakan box culvert. Risma menanyakan problem apa saja yang dihadapi sehingga menghambat pengerjaan proyek. Detik lantas menjelaskan soal adanya dua tiang listrik milik PLN, tepatnya di pertigaan Jl. Raya Tandes dengan Jl. Darmo Indah. Dari pantauan, kedua tiang tersebut tampaknya sudah tidak difungsikan lagi. Kemungkinan tiang listrik itu sudah tidak terkoneksi, pasalnya pada bagian atas hanya ada kabel-kabel yang menjuntai ke bawah.

“Lihat, tiangnya tidak terhubung kabel dengan tiang lainnya. Namun, keberadaan tiang yang tidak terpakai itu menghambat pengerjaan box culvert lantaran posisinya tepat di jalur yang akan dibangun,” ujarnya sambil menunjuk salah satu tiang.

Menanggapi hal tersebut, walikota kontan menghubungi pihak PLN saat itu juga. Risma menyampaikan hambatan yang dihadapi dan berharap tiang listrik tersebut bisa segera dipindah oleh PLN. “Tolong ya pak, karena minggu ini kita akan mulai pengerjaan di area itu,” katanya melalui sambungan telepon selulernya.

Tak hanya itu, hambatan lain yang dihadapi yakni soal pengaturan aliran air. Mantan Kepala Bappeko ini menjelaskan, proyek ini memang butuh percepatan karena sudah terlalu lama. Konsekuensinya, untuk Q gat kelancaran pengerjaan air harus dibendung.Q

Praktik Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Surabaya

Bawa Kartu BPJS, Malah Diarahkan Puskesmas ke Bidan Swasta Pelaksanaan jaminan Kesehatan nasional(JKN) di Surabaya masih memiliki banyak masalah. Fakta itu terkuak dalam dengar pendapat di Komisi D bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya.

trie diana/bhirawa

Achmad Aris menunjukkan kartu BPJS ketika menjelaskan dihadapan ketua komisi D DPRD Surabaya Baktiono dan Kepala Dinas Kesehatan Surabaya Febria Rachmanita di Ruang komisi D DPRD Surabaya, Selasa (1/4).

Ahmad Aries warga surabaya yang istrinya akan melahirkan mengaku bingung, setelah mendapat kartu Badan Kesejateraan Jaminan Sosial (BPJS) ternyata mendapat perlakukan yang kurang menyenangkan.

“Tanggal 12 Maret kemarin saya bersama istri yang akan melahirkan datang ke Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Mojo,” kata Aries.

“Saya punya kartu BPJS atas nama istri saya,” tambahnya.

Namun, kata Aries, pihak Puskesmas justru mengarahkannya kepada bidang swasta.”Oleh bidan Puskesmas saya

diarahkan ke bidan swasta, setelah melahirkan saya malah dimintai uang melahirkan, padahal saya punya kartu BPJS,” terangnya.

Namun ketika dirinya dating untuk mengurus JKN di Pukesmas Mojo, petugas justru menolak melayani dan meminta dirinya merelakan uang persalinan di bidan.”Ketika saya kembali ke Puskesmas malah dikatakan, relakan saja uang tersebut, yang penting bayinya selamat,” kata Aris menirukan perkataan bidan Puskesmas Mojo.

Sementar dikonfirmasi Komisi D, Nurul Kepala Pus-

kesmas Mojo mengaku tidak mengetahui, permasalahan tersebut. Bahkan menurutnya mobil ambulan ada di Puskesmas tetap menunggu perintah dirinya.

Wahyu Dyah Unit Manager Pelayanan Prima BPJS Cabang Surabaya, SIdoarjo, Gresik menerangkan, semua yang memiliki kartu PBJS harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan.

“Pemegang kartu BPJS harus terdata di jejaringnya, berdasar domisili, untuk beobat harus melalui poli ataupu puskesmas,” tambahnya. “Apabila tidak bisa ditangani maka akan dikeluarkan rujukan ke Rumah Sakit (RS),” tambahnya.

Masih kata Dyah, untuk dana berobat sama sekali tidak dibatasi serta untuk semua jenis penyakit. Ketika disinggung

tentang kerapnya pasien membeli obat sendiri oleh Baktiono Ketua Komisi D DPRD Surabaya.

“Mengenai obat, pasien tidak diperkenankan membeli obat karena sudah ada semuanya, kalau ada hal semacam itu segera laporkan ke kami,” tegasnya.

Masduki Toha yang juga anggota Komisi D DPRD Surabaya meminta dana yang dikeluarkan Aries sebesar Rp (rupiah) 750 ribu untuk segera dikembalikan. Semua itu dikarenakan adanya kesalahan yang diarahkan oleh pihak bidan Puskesmas.

Sementara ketua Komisi D, Baktiono meminta kepada Kadinkes Febria Rachmanita untuk memberikan sanksi kepada mereka. “Ini sama saja tidak mendukung program peQ gat merintah,” geramnya.Q

OPINI

4

Perlu Pembekalan Advokasi TKI/TKW

Tajuk

Mengupayakan Diyat Angsuran DIYAT, sudah menjadi sistem hukum positif di Arab Saudi sejak pra-Islam. Hampir di seluruh dunia juga bisa ditemui hukum pidana serupa, termasuk beberapa suku di Indonesia.

Pada peribahasa Jawa misalnya, kondang pepatah yang berbunyi: utang nyawa bayar nyawa.” Begitu pula di pedalaman lembah Baliem di Papua, hutang nyawa pada perang antarsuku, mesti ditebus dengan beberapa ekor hewan piaraan.

Hukuman denda pengganti diyat menjadi isu pembicaraan terkait dengan penebusan TKW (Tenaga Kerja Wanita) Indonesia di Arab Saudi. Seolah-olah diyat menjadi modus pemerasan.

Beberapa TKW (dan TKI) terancam hukuman diyat dalam kasus pembunuhan di tempat pekerjaannya. Uniknya, ada pula yang terbebas dari diyat (tebusan), karena dimaafkan oleh keluarga korban. Arab Saudi menganut syariat Islam, dan diyat merupakan bagian dari hukum qishas (syariat Islam).

Sebelumnya, diyat sudah pernah beberapa kali ditunaikan. Diantaranya untuk menebus Sadinem dari jerat hukuman mati di Arab Saudi. Nilai tebusannya sebesar Rp 2,5 miliar (setara 100 ekor unta lebih). Permintaan diyat pada kasus Sadinem dianggap wajar. Saat itu BNP2TKI mengkoordinir tebusan. Hal yang sama juga terjadi pada Darsem, TKW asal Subang. Pada kasus Darsem, urunan masyarakat luas menjadikan kelebihan biaya diyat.

Tebusan diyat, sebenarnya hukuman tambahan sebagai kewajiban ilan-nas, aturan hak antar-manusia. Hukuman utamanya kewajiban hak Allah (ilallah). Yakni berupa pembebasan budak. Jika tidak mampu (karena miskin) bisa diganti dengan puasa selama dua bulan berturut-turut. Tidak ada “nego” lain untuk kewajiban ilallah.

Sedangkan diyat pelaksananaanbya dilakukan berdasarkan “nego” antara pelaku dengan korban. Tidak ada nilai pagu diyat, bisa murah, mungkin pula mahal. Namun jika pelaku sukses melobi keluarga korban sampai diperoleh kata maaf, maka diyat bisa gratis. Berdasarkan hukum di Arab Saudi, pembebasan diyat berarti pembebasan hukuman pidana.

Problemnya adalah, siapa berkewajiban membayar diyat?

Pada syariat Islam, itu menjadi kewajiban pelaku. Namun boleh juga pihak lain membantu. Pada tataran adat budaya di Indonesia (antaralain di pedalaman Papua), tebusan umumnya dilaksanakan dengan cara urunan. Hal itu disebabkan nilai tebusan sangat mahal, misalnya dengan 100 ekor babi atau kambing.

Kebiasaan di Arab Saudi, diyat bisa setara dengan 200 ekor unta (Rp 4 milyar, jika harganya Rp 20 juta per-ekor).

Urunan, nego antar pimpinan negara (G to G) atau apapun cara mestilah ditempuh. Lebih lagi UUD 1945 memiliki amanat untuk melindungi setiap warga negaranya.

Bahkan muqadimah UUD (yang tidak boleh diamandemen) menyatakan bahwa tujuan bernegara adalah melindungi warga negaranya. UUD alenia keempat menyatakan, “... untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia ... maka disusunlah Kemerdekaan Kebagsaan Indonesia.”

Konon pemerintah sudah bekerja “habis-habisan.” Bahkan untuk pengampunan TKW Satinah sudah dilakukan nego dengan pihak kerajaan Arab Saudi, menyangkut dana diyat sebesar 7 juta riyal setara dengan Rp 21 milyar, atau seribu unta lebih! Berhasil, karena nilai diyat turun menjadi Rp 15 milyar. Terhadap Sutinah diberlakukan hukum qishah dengan tebusan diyat, karena didakwa membunuh dan mencuri uang majikannya sebesar 37 riyal.

Konon, nilai itu akan disanggupi. Tetapi pembayarannya tidak tunai sebesar tuntutan diyat. Sudah dilakukan permintaan tenggang waktu pelunasan diyat (melalui surat kepada Raja Arab Saudi, Abdullah bin Abdul Aziz). Sebagai gantinya, Sutinah tidak segera dibebaskan, masih tetap di dalam penjara. Namun sudah bebas dari hukuman pancung.

Memang benar, tidak seharusnya pemerintah mengambil alokasi APBN untuk membayar diyat. Tetapi elit politik bisa ber-nego dengan jaminan negara untuk mengangsur diyat.

Juga bisa mengumpulkan derma. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Berharap KPK Tak Tebang Pilih SAAT ini kita semua mungkin sudah sangat marah dengan pemberitaan kasus korupsi, bagaimana selalu terjadi dan tidak pernah membuat jera para pelakunya. Bahkan berdasarkan fakta dan realitas yang ada, pola dan tata cara penanganan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) cenderung tebang pilih, tergantung si aktor dan lembaga yang tersangkut kasus tersebut.

Jika sang aktor (koruptor) mempunyai kekuatan secara politis dan memiliki keuangan yang berlimpah, maka aktor tersebut hampir tidak dapat hukuman yang setimpal dan mungkin tidak tersentuh. Sehingga, terlihat kasusnya hanyalah sebuah settingan para penguasa saja.

Masih teringat jelas di benak kita semua, kasus mega skandal Bank Century, BLBI, Hambalang, Al-Qur’an, daging sapi, SKK Migas, bahkan yang terbaru adalah korupsi Gubernur Provinsi Banten Ratu Atut Chosiah. Semua hal tersebut hanya menjadi catatan kecil saja, jika menyoal kasus korupsi yang ada saat ini.

Menurut Prof Jeffry Winters, salah satu kegagalan utama gerakan reformasi 1998 di Indonesia adalah tidak disiapkannya sistem hukum yang kuat. Oleh karena itu, Indonesia menjadi suatu negara yang anomali. Ada demokrasi tapi tanpa hukum. Demokrasinya tumbuh, tapi hukumnya tunduk di bawah kendali mereka yang kuat jabatan dan atau uangnya. Secara prosedural, demokrasi di Indonesia sudah cukup bagus. Namun, secara substansial, masih harus banyak diperbaiki. Sistem demokrasi yang sekarang dikuasai para maling. Hanya mereka yang punya uang banyak yang bisa naik. Setelah berkuasa, mereka kembali maling untuk mengembalikan sekaligus meraup untung dari investasi yang dikeluarkan. Yang terjadi seperti lingkaran setan.

Hanya dengan kepastian hukum yang kuat, kita bisa menghapus budaya korupsi yang ada, karena hukum itu tidak mengenal siapa dan apa yang akan dihukum dan dinyatakan bersalah, di mana hal tersebut dijamin dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia. Pasal 27 ayat (1) mengatakan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Dan, Pasal 28D ayat (1) menyebutkan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Ahmad Syarief Hidayatullah Alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Rabu Legi 2 APRIL 2014

Menego Kemutlakan Diyat Banyak jalan membayar diyat. Sudah berkali-kali warga negara Indonesia bisa sukses membayar diyat, termasuk dengan cara pengumpulan uang oleh masyarakat. Ingat dulu kasus Darsem (TKW asal Subang, Jawa Barat)?

Secara dramatik ia lolos dari hukuman mati, dan malah kelebihan biaya diyat. Namun lakon “drama” Darsem tidak bisa diterus-teruskan. Seyogianya Kementerian Tenaga Kerja meningkat kualitas TKI (Tenaga Kerja Indonesia), terutama bekal advokasi.

P

ada tataran LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan berbagai NGO, TKI dan TKW disebut pula sebagai pahlawan devisa. Berdasarkan catatan pada Komisi XI DPR-RI (yang membidangi Ketenagakerjaan), devisa yang dihasilkan oleh TKI mencapai Rp 3 trilyun per-bulan! Maka saat ini, jumlah devisa tentu sudah berjumlah puluhan trilyun rupiah.

Selain itu pemerintah juga memiliki dana cadangan dengan nomenklatur perlindungan WNI sebesar Rp 250 milyar per-tahun.

Sehingga permasalahan pembayaran diyat, sebenarnya memiliki payung hukum, maupun alasan logis. Maka kasus kesanggupan membayar diyat lebih mengenai harkat dan martabat bangsa Indonesia. Toh diyat, merupakan kasus by accident (kejadian tak diinginkan), bukan case by design (kejadian yang sengaja direkayasa). Siapa suka keluarganya terbunuh dengan imbalan uang?!

Pada kasus Satinah (TKW asal Semarang, Jawa Tengah) yang bakal menghadapi hukuman mati pada 3 April (2014) ini, banyak pengamat hukum kelewat ketus. Menganggap diyat sebagai pemerasan. Andai situasi (keluarga korban) bisa membalas berkomentar, seberapa besar nilai untuk satu jiwa manusia?

Seyogianya, komentar pemerhati hukum tetap pada koridor hukum yang berlaku pada bangsa dan negara TKP (tempat kejadian perkara).

Seyogianya pula para ahli hukum turut mengupayakan pengampunan dari keluarga korban.

Diyat, merupapakan domain hak hukum keluarga korban. Hak diyat bersifat mutlak, sehingga negara (Arab saudi) pun tidak bisa mencampuri. Hanya ada dua pilihan.

Yakni: me-nego nominal diyat sampai batas kesanggupan, atau melobi sampai diperoleh kata maaf dari keluarga korban. Cara pertama, nego, konon sudah berhasil menurunkan nilai diyat (terhadap Satina)

I

kasus pembunuhan, tetapi telah menjadi hukum positif selama berabad-abad sebelum masehi. Bahkan dalam kitab Taurat (diberlakukan pada zaman Nabi Musa a.s., untuk bani Israil). Pada Taurat, diberlakukan qishas, yang secara tekstual Oleh : disebut “nyawa dibamenjadi Rp 15 milyar.

Yunus Supanto yar dengan nyawa, Boleh jadi, masih bisa ... dan luka-luka ada diturunkan lagi. Atau qishasnya yang sama. diringankan cara pemBarangsiapa melapas hak qishasnya bayarannya secara angsuran. maka itu juga menjadi penebusan Sedangkan cara kedua (bebas didosa.” Jadi, bisa pula dimaafkan, yat karena dimaafkan) juga pernah bebas tanpa membayar diyat diperoleh 5 orang TKI pada kasus Pada beberapa kitab hadits, dipembunuhan di Arab Saudi. Danyatakan bahwa Nabi Muhammad lam hal ini pelaku (keluarga warga SAW melaksanakan hukum TauPakistan yang miskin) memilih rat. “Sesungguhnya aku memberi memaafkan, setelah pihak pelaku hukum seperti yang terdapat dalam membantu pengurusan pengobatan Taurat.” Begitu kata Nabi SAW keluarga korban yang sakit. Lebih (setidaknya diriwayatkan oleh tiga lagi, kematian dengan jalan diperawi shahih: Imam Muslim, Imam bunuh dianggap takdir (konon pula Ahmad dan Imam Abu Dawud). bagian dari mati syahid, mulia). KaHadits tersebut merupakan catatan sus yang terjadi pada tahun 2007 itu asbabun-nuzul (kisah yang melatarkini sedang menunggu penetapan belakangi) turunnya wahyu untuk hukuman pidana kurungan pensurat Al-Maidah ayat ke-44. jara. Andai divonis 7 tahun, maka Diyat, masih diyakini sebagai kelima TKI akan segera bebas. penjamin rasa keadilan, agar pelaku pembunuhan jera. Dan terbukti “Penyelesaian Adat” efektif. Di seluruh dunia juga bisa Secara tekstual diyat, disebut ditemui hukum pidana serupa, terdalam surat An-Nisa (4:92), sebamasuk beberapa suku di Indonesia. gai tebusan yang diberikan dari Tetapi memang harus ekstra-waspelaku kepada keluarga korban. pada, terutama dalam hal saweran Tetapi dalam Al-Quran, diyat publik. Mestilah dilakukan oleh inmerupakan tambahan, sedangkan stitusi yang akuntabel, dan menyertebusan utamanya berupa pembetakan pertanggungjawaban publik. basan budak. Sebagai hukuman Ingat misalnya, kasus Darsem, TKW utama, pembebasan budak bersiasal Subang, Jawa Barat. fat wajib syar’i, aturan antara hak Tuhan dengan manusia. Dalam “Drama” TKW Darsem situasi khusus, pembebasan budak Pada sekitar Agustus sampai bisa diganti dengan puasa selama September 2011, “drama” Darsem, dua bulan berturut-turut. menyita perhatian publik secara Sedangkan diyat, sebagai hukumluas. Banyak yang mencucurkan an tambahan merupakan kewajiban air mata, lalu memberikan donasi anan-nas, aturan hak antar-manusia. berupa uang. Alhasil, (melalui Pelaksananaan diyat dilakukan stasiun televisi) terkumpul dana berdasarkan “nego” antara pelaku sebesar Rp 1,2 milyar Ia merudengan korban. Sehingga nominal pakan sedikit TKW yang meraup diyat tidak memiliki nilai pagu secara berkah dari tebusan diyat. Padabaku. Bisa murah, mungkin pula hal pemerintah (diluar saweran dianggap terlalu mahal. Namun jika masyarakat) telah membayar lupelaku sukses melobi keluarga korban nas diyat sebesar Rp 4,7 milyar. sampai diperoleh kata maaf, maka diDarsem yang berubah menjadi yat bisa gratis. Berdasarkan hukum di jutawan baru, ujung-ujungnya menArab Saudi, pembebasan diyat berarti imbulkan anti-pati masyarakat, pembebasan hukuman pidana. karena hidup berfoya-foya denAwalnya diyat, merupakan pegan kekayaan Rp 1,2 milyar! nyelesaian “secara adat” terhadap Di rumah, kampung Truntum,

Desa Patimban, Subang, ia sibuk mengurusi usaha barunya, yakni warung kelontong. “Alumni” TKW di Arab Saudi ini hidup makmur menikmati ekses diyat.

Kasus TKI dan TKW pada tahun 2007, agaknya cukup memancing kesetiakawanan nasional. Selain Darsem 5 TKI juga memperoleh maaf sehingga bebas tanpa diyat. Terbukti, bahwa diyat bukan sistem hukum yang beraltar pemerasan, melainkan nyatanyata membuat jera. Walau hukuman atas kasus pembunuhan di Arab Saudi, juga kukuh terhadap diyat. Misalnya yang terjadi pada TKW Zaenab, asal Bangkalan, Jawa Timur.

Pengadilan Arab Saudi pada tahun 1999 lalu memilih menunggu anak korban beranjak dewasa (akil baliq) sehingga boleh menentukan hukuman untuk Zaenab.

Yakni, dimaafkan atau harus membayar diyat. Hal yang sama, mengantre pelunasan diyat, saat ini juga dialami 34 TKI/TKW di Arab Saudi. Sehingga problem penempatan tenaga kerja di luar negeri memerlukan advokasi.

Salahsatu prestasi advokasi terhadap TKI dan TKW adalah kasus (alm) Isti Komariah, yang tewas di rumah majikannya di Malaysia.Pada kasus Isti, pihak korban dari Indonesia berhak atas diyat, atau kasus qishah hukuman gantung (mati).

Ini disebabkan Malaysia menganut hukum syariat Islam. Pengadilan Tinggi Malaysia Kamis 6 Maret 2014 memutuskan kedua terpidana sengaja membunuh Isti Komariah, 26 tahun.

Terdakwa majikan Isti diyakini membiarkan buruhnya kelaparan dan menderita sakit sampai ditemukan tewas tanpa dibawa berobat.

Karena itu pasangan suami istri Fong Kong Meng, 58 tahun, dan Teoh Ching Yen, 56 tahun, dijatuhi hukuman gantung karena terbukti bersalah membunuh tenaga kerja asal Indonesia, Isti Komariah.

Mencermati berbagai permasalahan hukum terhadap TKI dan TKW, pemerintah tak cukup hanya mengandalkan dana perlindungan WNI. Melainkan harus memperbaiki UU Penempatan dan Perlindungan TKI. Revisi UU ini sebenarnya sudah disepakati menjadi RUU inisiatif DPR pada 2012 lalu. Namun hingga kini undang-undang itu belum disahkan dan masih dalam pembahasan.

Apakah harus menunggu antrean diyat sampai menjebol APBN? Wartawan senior penggiat dakwah sosial politik.

Mendorong Program Satu Desa Satu PAUD

ndonesia berada di posisi ke empat sebagai negara dengan jumlah penduduk terpadat di dunia. Sekarang ini lebih dari 238 juta orang tinggal di negara kepulauan yang terdiri dari 17.000 lebih pulau.

Selama satu dekade terakhir perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif, penurunan angka kemiskinan dan kemajuan dalam banyak Sasaran Pembangunan Millenium (MDGs).

Data yang ada juga menunjukkan Indonesia telah berhasil menurunkan jumlah balita dengan berat badan kurang, sampai di bawah 18 persen sehingga melampaui angka yang diproyeksikan, serta berada pada jalur yang tepat dalam memenuhi target untuk mengurangi angka kematian anak, termasuk juga dalam program pendidikan dasar universal.

Meskipun kemajuan telah dicapai dalam hal penurunan angka kemiskinan, kesenjangan masih tetap terjadi, sehingga banyak anak dan keluarga yang kurang mampu dan miskin, belum menikmati manfaat capaian ini. Lebih dari 30 juta penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan (US $2 per hari) dan setengah dari seluruh rumah tangga berada di sekitar garis kemiskinan, dan 65 persen dari jumlah masyarakat kurang mampu tersebut saat ini tinggal di daerah pedesaan. Bagi mereka, perbaikan ekonomi nasional hanya membawa sedikit manfaat dalam bidang kesehatan dan pendidikan, sehingga kondisi kemiskinan tetap masih menimbulkan risiko khususnya bagi pendidikan anak-anak mereka.

Sejak tahun 1987 di Indonesia telah terjadi peningkatan yang mengesankan dalam hal persalinan yang dibantu oleh tenaga terampil, tetapi masyarakat kurang sejahtera masih tetap tertinggal. Indonesia juga telah berhasil menurunkan angka kematian ibu dari 340 men-

jadi 220 per 100.000 ke sekolah menengah kelahiran hidup (antara atas. Sebaliknya, 80 tahun 2000 dan 2010). persen anak-anak di Namun, angka tersebut perkotaan melanjutkan masih jauh di atas angpendidikan ke sekolah ka rata-rata untuk negmenengah pertama dan ara-negara berkembang hampir dua pertiga dari di kawasan Asia Timur mereka melanjutkan dan Pasifik. Demikian ke sekolah menengah pula halnya dengan atas. angka kamatian balita dan bayi yang masingPembangunan BerOleh: masing telah turun dari basis Masyarakat Harjoni Desky, MSi 544 menjadi 35 dan dari (CCD) dalam Men38 menjadi 27 (antara dorong Kegiatan tahun 2000 dan 2010, PPAUD per 1000 kelahiran), Pembangunan Namun, angka tersebut tetap masih berbasis masyarakat merupakan jauh di atas angka rata-rata untuk perdebatan antara pemikiran struknegara-negara berkembang di katuralis dengan poststrukturalis wasan Asia Timur dan pasifik pada berkenaan dengan penggunaan tahun 2010, yakni 24 untuk balita kekuasaan dalam mengatur kehidudan 20 untuk bayi. pan masyarakat. Pada pemikiran Kesenjangan berkelanjutan juga strukturalis, negara sebagai peterjadi dalam dunia Pendidikan Anak megang kekuasaan lebih mengUsia Dini (PAUD). Meskipun tingkat utamakan pembangunan dengan partisipasi pada layanan Pendidikan konsep pertumbuhan ekonomi yang dan Pengembangan Anak Usia Dini secara otomatis menimbulkan efek (PPAUD), seperti kelompok bermain ganda (multiplier effects) terhadap dan taman kanak-kanak telah meninkegiatan masyarakat khususnya di gkat, akan tetapi partisipasi (keterlibabidang ekonomi. tan) anak-anak kurang sejahtera tetap Pada masyarakat industri, pelumasih kecil. Kenyataan ini kontras ang usaha yang diciptakan oleh perdengan prestasi penting yang dicapai tumbuhan ekonomi dapat dikemIndonesia dalam meningkatkan parbangkan menjadi ekonomi kreatif tisipasi anak laki-laki dan perempuan sehingga berdampak bagi peningdari semua latar belakang ekonomi katan kesejahteraan masyarakat. pada tingkat sekolah dasar yang Sebaliknya pada masyarakat yang hampir mendekati 100 persen. masih tergantung pada sektor perDi sisi lain, manakala anak-anak tanian, pengembangan ekonomi tersebut mulai memasuki usia SD, kreatif perlu didorong dan dikesenjangan partisipasi yang terfasilitasi oleh pemerintah sehingga jadi pada tingkat Pendidikan dan mereka memiliki kemampuan yang Pengembangan Anak Usia Dini secara bertahap berkembang men(PPAUD) muncul kembali. Anakjadi masyarakat yang mandiri. Oleh anak dari keluarga kurang mampu karena itu, pemikiran strukturalis dan anak-anak dari daerah pedecenderung menciptakan ketidaksaan mengalami kesulitan untuk adilan dan kesenjangan sosial. melanjutkan pendidikan ke sekolah Pendekatan poststruktukturalis menengah pertama. Dari data yang beranggapan bahwa pemegang ada hanya seperempat dari mereka kekuasaan melakukan dominayang bisa melanjutkan pendidikan si dalam mengatur kehidupan

masyarakat, sehingga mengabaikan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan kemampuan mereka sendiri. Dalam konteks ini harus ada pilihan-pilihan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan dalam mengatur kehidupan masyarakat dengan mengembangkan inisiatif dan kreativitas masyarakat.

Ife dan Tesoriero (2008) menyebutkan bahwa poststrukturalis telah memunculkan wacana alternatif sebagai bagian dari proses perkembangan, walaupun tidak menyediakan resep seperti pada pendekatan strukturalis, namun ia memberikan suatu perspektif pada kerja yang sangat kuat dan dapat memperkuat proses pemberdayaan bagi masyarakat.

Jalan tengah yang dapat menyembatani kedua pendekatan di atas adalah pendekatan konstruksi sosial dari Berger dan Luckmannn (1980) yang mengintegrasikan secara dinamik peran negara sebagai pemegang mandat kekuasaan dari masyarakat yang seharusnya mendorong inisiatif dan kreativitas masyarakat, sehingga dapat menciptakan transformasi dengan berkembangnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan termasuk dalam dunia pendidikan.

Merujuk pada pemikiran di atas, maka partisipasi aktif masyarakat merupakan bagian terpenting untuk menciptakan model Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini (PPAUD). Yaitu mengikutsertakan masyarakat dalam pembentukan dan pemberdayaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bertumpu pada masyarakat (community based development) dengan melakukan pemberdayaan kepada masyarakat, salah satunya adalah dimulai dari tanggung jawab pemerintah desa sebagai ujung tombak pelayanan bagi masyarakat.

Pemerhati Pendidikan Anak Usia Dini

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Bangkalan: Aditiya Roosvianto, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Rabu Legi 2 APRIL 2014

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO KELANA

Di Sidoarjo Banyak Ditemukan Rokok Ilegal Sidoarjo, Bhirawa Peredaran rokok illegal tanpa dilengkapi cukai, masih banyak ditemui di Kab Sidoarjo.

Sehingga dana bagi hasil cukai yang diterima Sidoarjo tahun 2014 ini, salah satunya dimanali kusyanto/bhirawa faatkan untuk melakukan keSudibyo giatan operasi cukai illegal.

Menurut Kepala Bagian Perekonomian Kab Sidoarjo, Drs Sudibyo, peredaran rokok illegal ini rata-rata bisa ditemui di pasar-pasar tradisioanal di Kab Sidoarjo. Dan kebanyakan dijual untuk konsumsi kelas bawah.

Meski banyak menemukan rokok illegal, namun kata Dibyo, pihaknya tak mempunyai kewenangan untuk menindak. Yang berhak adalah kantor bea dan cukai.

Pihaknya hanya sebatas memberikan pemantauan dan laporan. Tahun 2014 ini Kab Sidoarjo dapat dana bagi hasil cukai rokok sebesar Rp10.6 miliar, sedangkan tahun 2013 lalu dana bagi hasil cukai rokok yang didapat Sidoarjo sebesar Rp19,3 M. Selain dimanfaatkan untuk kegiatan operasi cukai illegal, dana bagai cukai tahun ini juga akan dimanfaatkan untuk peningkatan bahan baku rokok. Para petani tembakau di Sidoarjo diharapkan nantinya secara bertahap bisa melakukan pola perubahan budidaya tembakau ke arah tembakau yang rendah nikotin. Dana bagi hasil cukai itu juga akan dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian lingkungan sosial industri rokok. Yakni mengatasi pengangguran dan mengentas kemiskinan. ‘’Ini yang tak kalah penting,’’ tandas Dibyo.Q ali

Dewan Geram, Rekomendasi LKPJ Tak Digubris Pemkot Kota Mojokerto, Bhirawa Kalangan DPRD Kota Mojokerto memberikan penilaian negatif kinerja Pemerintah Kota terkait laporan keuangan dan pertanggungjawaban (LKPJ) 2013 yang kini tengah dibahas. Para Legislator menuding Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkot tak serius dan tak menggubris catatan strategis dan rekomendasi yang dikeluarkan dewan.

Bahkan sejumlah SKPD disebut menganggap remeh saran dewan yang sudah dituangkan dalam pendapat akhir fraksi-fraksi atas LKPJ tahun-tahun sebelumnya. Ancaman menghadang anggaran program ‘daur ulang’ yang akan dimunculkan SKPD dalam PAPBD 2014 pun mulai mencuat di gedung dewan. ‘’Tak ada keseriusan yang ditunjukkan sejumlah SKPD menyikapi catatan strategis dan rekomendasi LKPJ. Ini bisa dilihat, catatan strategis dan rekomendasi LKPJ 2012 yang

diberikan dewan, hampir semuanya menguap. Hampir tak ada follow up (tindak lanjut) dari SKPD yang bersangkutan.

Sekarang kita tengah mengupas LKPJ 2013, jangan sampai rekomendasi yang muncul hanya dianggap macan kertas saja. Ini presenden buruk bagi kemitraan legislatif dan eksekutif,’’ kata anggota DPRD Kota Mojokerto asal Partai Demokrat, Paulus Swasono Kukuh, Selasa (1/4) kemarin.

Menurut Paulus, protes terhadap eksekutif itu lahir, karena sebaga partner kerja,

karyadi/bhirawa

Paulus Swasono Kukuh

seharusnya eksekutif menindaklanjuti rekomendasi dewan. ‘’Memang LKPJ hanya bersifat laporan pelaksanaan tugas dalam konteks progress report penyelenggaraan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga sikap dewan tak dalam konteks menerima atau menolak. Tapi bukan berarti dewan tak bertaring. ‘’Ada fungsi kontrol dan fungsi bugdeting yang bisa menjadi

Pemkab Bantu Pengadaan Bumi Perkemahan Sidoarjo, Bhirawa Dalam rangka ikut memajukan keberadaan gerakan Pramuka (Praja Muda Karana) Sidoarjo. Pemkab Sidoarjo telah memberikan dukungan sangat luar biasa.

Bahkan lahan untuk bumi perkemahan atau camping ground seluas sekitar 4 hektare tahun ini diharapkan bisa terealisasi.

Menurut Wakil Bupati Sidoarjo, MG Hadi Sutjipto SH MM selaku Ka Kwarcab Pramuka Sidoarjo membuka kegiatan seminar tentang Syarat Kecakapan Umum Pramuka Kunci Sukses Pendidikan Karakter, Selasa (1/4) kemarin di Aula SMPN 4 Sidoarjo, kalau lahan itu sudah disediakan tinggal pembebasannya saja.

Semoga tahun ini terealiasikan dengan baik. ‘’Proses pembebasannya kami serahkan saja kepada Wakil II Kwarcab Sidoarjo Mustain Baladan selaku Kepala Dinas Pendidikan Sidoarjo. Karena prosesnya harus melalui SKPD terkait. Sementara yang berkaitan dengan kegiatan Pramuka adalah Dinas Pendidikan,’’ jelas Hadi Sutjipto.

Selain itu, Wakil Bupati juga menegaskan, tujuan dari seminar ini untuk meningkatkan pengetahun tentang kepramukaan bagi para pembina. Pengetahuan para Pembina Pramuka di Kab Sidoarjo akan terus meningkat setelah seminar ini. ‘’Ikuti terus seminar ini hingga selesai, karena manfaatnya cukup besar bagi pengetahuan Kepramukaan,’’ harapnya.

Pemkab maupun DPRD Kab Sidoarjo mempunyai komitmen tinggi terhadap perkembangan gerakan Pramuka di Sidoarjo. Hal itu dapat ditunjukkan dengan rencana pembangunan camping ground atau bumi perkemahan di Kab Sidoarjo yang sudah teranggarkan.Q ach

dasar kita untuk menyikapi keseriusan SKPD terhadap rekomendasi kita,’’ tegasnya.

Perlu ditekankan pula, lanjut Paulus, LKPJ itu tak hanya bagaimana menyusun laporan yang baik, namun lebih dari itu, bagaimana pertanggungjawaban atas amanat masyarakat dan UU. ‘’Jadi jangan dianggap LKPJ sebatas rutinitas menyusun laporan yang baik saja, tapi lebih penting progress report dan tindak lanjut atas LKPJ itu sendiri,’’ ingat dia.

Ketua Fraksi Partai Demokrat ini pun mengingatkan, rekomendasi dewan terhadap LKPJ tak sebatas memberi rambu-rambu peringatan, tapi juga rapor merah dari ‘daftar dosa’ sejumlah unit kerja. ‘’Paripurna LKPj harus memberikan arti penting, baik secara konstitusional maupun moral sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada mas yarakat Kota Mojokerto. Makanya

setiap poin yang disampaikan terkait LKPJ harus menjadi catatan untuk ditindaklanjuti saudara wali kota. Jangan lantas oleh bawahannya ditumpuk atau disimpan sebagai arsip semata,’’ tekan dia.

Agar eksekutif benar-benar mengindahkan setiap rekomendasi, dewan akhirnya mengambil langkah memanggil sejumlah SKPD yang dinilai ‘mokong’ dan tak menggubris rekomendasi. ‘’Ada sekitar 10 SKPD yang diundang,’’ ungkap Paulus.

Jika pasca penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi atas LKPJ 2013, tak ada sikap serius dari Pemkot, dewan memastikan akan menghadang dan mencoret ajuan anggaran dalam P-APBD 2014. ‘’Kalau tak juga ditanggapi, ya kita akan gunakan fungsi budgeting kita. Kami akan coret penganggaran tanpa proyeksi yang baik. Barometer kita, ya LKPJ itu sendiri,’’ tukas dia.Q kar

Pimpinan Jangan Makan di Ruang Kerja

Tak Kuorum, Rapat Banmus Batal Gresik, Bhirawa Rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Gresik, Senin ( 1/4 ) batal digelar sebab tak kuorum. Karena anggota dewan malas berkantor dan diduga masih sibuk berkampanye. Untuk pendulangan suara pada pelaksanaan Pemilu Pegislatif (Pileg ) pada 9 April mendatang yang tinggal delapan hari lagi.

Padahal rapat Banmus nantinya untuk menjadwal tentang pelaporan pertanggungjawaban kinerja Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto. Dan agenda tindak lanjut Pansus KKB, serta jadwal agenda bulanan menjadi tak jelas, sebab dari 25 anggota Banmus yang handir hanya 13 orang. Hingga waktu yang di tentukan meski sempat molor hingga tiga jam lebih akhirnya di tunda Kamis (3/4) besok.

Menurut Hj Aliyatul Halimah SAg dari Partai Keadilan Nadlatul Ulama (PKNU), dirinya saya sudah menunggu sejak jam 10.00 WIB sesuai dengan undangan rapat Banmus. Tapi sampai jam 13.30 WIB tak juga kuorum. Akhirnya semua sepakat untuk di tunda besok.

Hal senada juga dikatakan Wakil Ketua DPRD Gresik, Susiyanto, tidak kuorumnya rapat Banmus karena jumlah peserta anggota dewan kurang satu orang. Dari anggota dewan Banmus yang datang hanya berjumlah 13 orang, padahal untuk mencapai kuorum membutuhkan 14 anggota Banmus. Dari keseluruhan anggota Banmus yang berjumlah 25 orang, untuk mencapai Kuorumnya 50+1 itu 14 orang.

Ketidakhadiran wakil rakyat ini ditengarai karena mereka sedang sibuk kampanye pengalangan suara. Seharusnya mereka bisa membedakan antara pekerjaan dan kepentingan pribadi. Dan seharusnya urusan tugas kantor harus didahulukan, tapi nyatanya malah sibuk sendiri. Sehingga rapat Banmus yang menjadwal agenda dewan untuk kegiatan satu bulan jadi terbengkelai.Q kim

5

kariyadi/bhirawa

Ketua Panwaslu Kota Mojokerto Elsa Fifajanti bersama Kapolres Mojokerto Kota dan wali kota melakukan Sidak ke KPU Kota Mojokerto, Selasa (2/4) kemarin.

Antisipasi Kerusuhan Pileg, Polresta Terjunkan 411 Personel Kota Mojokerto, Bhirawa Mengantisipasi munculnya konflik horizontal dalam Pemilu Legeslatif (Pileg) pada 9 April mendatang, Jajaran Kepolisian Mojokerto Kota menurunkan 411 personil dan 1 Kompi Brimob. Pola pengamanannya setiap satu Tempat Pemunggutan Suara (TPS) akan dijaga dua personil kepolisian yang akan dibantu Linmas. ‘’Selain kekuatan polisi, masih akan ditambah dari TNI sebanyak 1 pleton,’’ kata Kapolres Mojokerto Kota, AKBP Wiji Suwartini, Selasa (1/4) kemarin.

Lebih lanjut, Wiji mengatakan, penambahan personil akan dilakukan jika daerah atau TPS di salah satu lokasi dinilai rawan konflik atau

kecurangan. Untuk TPS yang lokasinya jauh akan ditambah personilnya seperti di Kec Jetis dan Dawar Blandong.

Bersama jajaran Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Kota Mojokerto Kapolres bersama Wali Kota Mojokerto, Mas’ud Yunus, Sidak persiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mojokerto. Rombongan berdialog dengan Komisioner KPU. Mereka meminta penjelasan sejauh mana kesiapan KPU dalam menghadapi agenda lima tahunan ini. Tak hanya itu, wali kota dan Kapolres didampingi Panwaslu melakukan pemeriksan kelengkapan logistik seperti kotak suara dan kelengkapan logis-

tik lainnya. ‘’Secara keseluruhan persiapannya sudah baik,’’ kata Wali Kota Mojokerto, Mas’ud Yunus.

Lebih lanjut, Mas’ud Yunus mengajak seluruh warga Kota Mojokerto agar menggunakan hak pilihnya pada Pemilu mendatang. ‘’Semoga dengan Pemilu ini terpilih pemimpin-pemimpin yang amanah,’’ ajak nya.

Sementara itu Ketua KPU Kota Mojokerto, I Dewa Paramartha mengatakan sampai saat ini persiapan Pileg sudah maksimal. Hanya, masih ada beberapa logistik yang belum dikirim dari KPU Jatim seperti lampiran D1 untuk DPRD kota dan DPRD Jatim. ‘’Jika sampai besok belum dikirim akan kita ambil sendiri,’’ katanya.Q kar

Sidoarjo, Bhirawa Masih ada pimpinan-pimpinan di lingkungan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Pemkab Sidoarjo kurang tertip dan disiplin dalam aturan kinerja. Wabup Sidoarjo, MG Hadi Sutjipto SH MH mengingatkan agar pimpinan SKPD jangan sekali-kali makan di ruang kerja.

Peringatan tegas ini disampaikan Wabup Sidoarjo saat membuka acara Diklat Pim (Kepemimpinan) Tingkat IV Angkatan 4 Provinsi Jatim di Ruang Delta Nugraha Pendopo Kab Sidoarjo, pada Senin(1/4) kemarin.

Sebab bila pimpinan sampai makan di ruang kerjanya, menurut Wabup Hadi Sutjipto akan sangat menurunkan kredibilitas seorang pemimpin. Kondisi ini akan menjadi pembicaraan di lingkungan sekitarnya atau anak buahnya. ‘’Apalagi yang disuruh membeli makanan bungkusan anak buahnya dan anak buahnya tak dibelikan sekalian,” ungkap Wabup Hadi Sutjipto yang mendapat sambutan tepuk tangan para peserta Diklat Pim dari PNS Eselon IV. Program Diklat Pim bukan

sekedar pelatihan-pelatihan saja, tetapi sebagai tempat atau sebagai kawah candradimuka untuk menggodhok PNS bisa menjadi pimpinan yang professional penuh kedisiplinan. Menciptakan rasa aman, keakraban dan bisa membentuk kerjasama yang baik dengan sesama PNS utamanya lingkungan di bidang masingmasing.

Sementara Kepala Badiklat Prov Jatim, Drs Syaiful Rachman MSi mengatakan, kalau menjadi PNS Badan Kepegawaian Daerah Sidoarjo memiliki banyak terobosan dalam memberikan pelatihan yang berguna bagi karyawan. Makanya kedepan calon pemimpin atau pemimpin harus bisa memberikan perubahan.

Disisi lain, para peserta Diklat Pim harus memahami malasah IT (Informasi Tehnologi), karena Widyaiswara nantinya juga akan memberikan pelatihan-pelatihan secara online. Jadi tak harus bertemu bertatap muka. Tetapi kita mengefektifkan jaringan internet yang kita miliki. ‘’Makanya PNS juga harus paham terhadap IT,’’ katanya.Q ach

achmad suprayogi/bhirawa

Wakil Bupati MG Hadi Sutjipto saat menyematkan tanda peserta, didampingi Ka Badiklat Jatim Syaiful Rachman dan Ka BKD Sidoarjo Sri Witarsih.

Keberhasilan Jatim Ditularkan ke Kalimantan dan Sumatera Sidoarjo, Bhirawa Keberhasilan Jatim dalam mengembangkan jenis kayu tanaman industry rakyat akan ditularkan ke pulau-pulau lain. Mengingat Provinsi Jatim menjadi lumbung tanaman industri rakyat untuk mebeler dan sejenis. Terbukti Jatim mampu menghasilkan 40 juta meterkubik kayu sengon laut, jabon, jati emas, mahoni.

Menurut Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan, itu di

pabrik mebeler PT Integra, Gedangan, Selasa (1/4) kemarin, areal hutan tanaman industri rakyat terus diperluas di Kalimantan dan Sumatra. di Jatim hutan tanaman industri yang dike lola rakyat sudah mencapai 40 juta meter kubik dan bisa mensuplai 32 pabrik kayu termasuk yang ada di Sidoarjo.

Tanaman jenis ini akan makin dikembangkan untuk mengatasi krisis dan kelangkaan

kayu tanaman industri yang ternyata di Jawa bisa dikembangkan dengan baik. ‘’Prospek hutan tanaman industri yang dikelola rakyat semakin hari semakin baik.

Nanti di Kalimantan, Sumantera dan pulau lainnya akan kita buat seperti di Jatim ini,’’ tuturnya.

Hutan Tanaman industry rakyat yang ada kini telah memproduksi kayu industri.

Menteri Kehutanan akan terus mensuport keberadaan hutan

tanaman industri rakyat yang mulai berkembang pesat untuk mengatasi kelangkaan bahan industry perkayuan.

Selain itu, Menteri Kehutanan kini juga melakukan pengetatan terhadap kerusakan hutan yang ada baik yang berupa penebangan liar atau perambahan hutan termasuk pembakaran hutan. ‘’Kita bekerja sama dengan pemerintah daerah, untuk penangaann kerusakan hutan,’’ terangnya.

Selain itu, bagi siapa saja yang ketahuan dan tertangkap basah melakukan perusakan hutan, seperti penebangan liar, perambahan hutan dan pembakaran hutan hukumannya terus diperberat untuk memberi efek jera. ‘’Sehingga tak peduli dia siapa. Kami telah bekerjasama dengan aparat penegak hukum, bahwa perusak hutan harus dihukum berat untuk memberi efek jera,’’ tegasnya.Q hds

Mantan Pecandu Narkoba di Sidoarjo Diajak Olahraga Banyak cara bisa dilakukan untuk menghilangkan ketergantungan dari Narkoba. Salah satunya dengan berolah raga. Cara ini yang selama ini telah dilakukan LSM Bina Hati di Sidoarjo, pada sekitar 20 mantan-mantan pecandu Narkoba yang berada di Kec Jabon dan Kec Porong.

Hampir tiap seminggu sekali, LSM yang bergerak di bidang kesehatan ini mengajak mantan pecandu Narkoba berolah raga futsal. Olah raga yang banyak menguras keringat ini sudah mereka lakukan sejak pertengahan tahun 2013 lalu. ‘’Karena itu kalau seminggu saja tidak main futsal, mantan pecandu Narkoba ini selalu mengajak main,’’ ujar Karyanto, dari LSM Bina Hati, belum lama ini.

Menurut pemuda asal Desa Trompo Asri, Kec Jabon itu, dengan bermain futsal mantan pecandu itu bisa berkeringat dan bisa berpikir positif. Sehingga waktu mereka tak lagi dipakai untuk berfikir negativ

dan untuk mengkonsumsi Nar koba. Mereka kebanyakan berasal dari sejumlah kalangan, ada yang sudah bekerja, yang drop out dari sekolah dan ada yang pengangguran. ‘’Kegiatan yang kami namakan after care ini akan terus dilakukan, agar hidup mereka bisa bebas dari Narkoba,’’ ujar pemuda 27 tahun itu.

Belum lama ini, para mantan pecandu Narkoba itu oleh LSM Bina Hati ini dicoba untuk tanding persahabatan dengan tim futsal dari BNNK Sidoarjo, di lapangan futsal Mega di Jl Bhayangkari, Porong. Hasilnya tim futsal mantan pecandu Narkoba ini mampu menggulung tim futsal BNNK Sidoarjo

dengan skor telak 17-6.

Meski mereka mantan pecandu Narkoba, namun mereka nampak tak terlalu kelelahan saat bertanding. Beda dengan tim futsal yang dipimpin langsung oleh Kepala BNNK Sidoarjo, Supriyanto.

Kemenangan telak mantan pecandu ini bisa jadi karena rutinitas latihan olah raga yang mereka lakukan tiap pekan. Beda dengan tim dari BNNK Sidoarjo yang memang jarang latihan.

Kepala BNNK Sidoarjo, Supriyanto, mengaku senang dengan kegiatan yang dilakukan para mantan pecandu Narkoba itu. Karena dengan berolah raga bisa membuat jasmani mereka jadi sehat. ‘’Rohani mereka juga akan jadi sehat, sebab waktu luang mereka dipakai untuk hal-hal yang positif,’’ kata Supriyanto.

Menurut Supriyanto, apa yang dilakukan LSM Bina

ali kusyanto/bhirawa

Usai pertandingan persahabatan tim futsal mantan pecandu Narkoba dan tim futsal BNNK Sidoarjo berfoto bersama.

Hati itu hendaknya dicontoh dan ditiru kalangan masyarakat lain dalam mencegah penyalahgunaan Narkoba dan memberdayakan mantan pecandu Narkoba. Karena itu, BNNK Sidoarjo siap bekerja

sama dengan semua kalangan masyarakat yang membantu terlaksananya program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Kab Sidoarjo.Q ali

JAWA TIMUR

6

Rabu Legi 2 APRIL 2014

Kapolda Nyatakan 71 TPS Rawan

KILAS JATIM

Warga Suwayuwo Boikot Pileg Pasuruan, Bhirawa Ditahannya Kepala Desa Suwayuwo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan oleh pihak aparat kepolisian atas kasus korupsi dana Alokasi Anggaran Desa (ADD) tahun 2010-2012 berimbas pada pelaksanaan Pemilu Legislatif yang digelar 9 April mendatang. Warga Suwayuwo nekat akan memboikot pesta demokrasi lima tahunan itu dengan aksi golput massal.

Salah seorang warga yang enggan menyebutkan namanya mengatakan warga Suwayuwo sebagian besar tak mau untuk menjadi penyelenggara Pemilu karena kesal dengan sikap pihak Kecamatan terkesan acuh dengan kondisi yang dialami oleh warga. Hingga kini, warga menyakini Kades Suwayuwo Abdul Mujib tidak melakukan tidak pidana penyelewengan uang negara. “Sangat kecewa dengan penahanan Kades kami.

Makanya kami enggan menjadi penyelenggara Pemilu,” jelasnya.

Hingga saat ini, Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa belum berhasil membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS desa setempat. Dari 11 TPS yang ada di desa tersebut hanya ada 4 TPS yang memiliki anggota KPPS. Sejumlah pihak baik Muspika, KPUD dan Panwaslu Kabupaten Pasuruan menggelar pertemuan khusus untuk membahas hal tersebut di Mapolsek Sukorejo, Minggu (30/3) sore. Namun demikian belum ditemukan solusi konkrit terkait permasalahan tersebut. “Selama ini pihak kecamatan ini tidak pernah ada koordinasi atau mencari jalan tengah atas kasus ini,” katanya.Q hil

Tuban, Bhirawa Sebanyak 71 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Tuban dinyatakan rawan dalam Pemilu legeslatif (Pileg) yang akan digelar pada 9 April 2014 mendatang. TPS rawan ini seperti yang disampikan oleh Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Unggung Cahyono, dalam kunjungan kerja di Mapolres Tuban, kemarin (1/4).

71 TPS yang dinyatakan rawan ini bukan rawan dari tindak kriminalitas atau upaya penggagalan pesta demokrasi lima tahunan, akan tetapi rawan karena posisi TPS berada di Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo, yang kerap menjadi langganan banjir pada saat air sungai bengawan Solo meluap.

"Kita mengantisipasi kerawanan banjir untuk sejumlah TPS yang ada disana. Mengingat laporan BMKG, kalau potensi hujan masih ada hingga pertengahan April mendatang," kata Ijen Pol Unggug Cahyono didampingi Kapolres Tuban AKBP Ucu Kuspriyadi.

Kapolda juga menyatakan, seluruh TPS sudah masuk dalam pendataan dan akan dilakukan pengalihan lokasi pemungutan alternatif jika banjir atau hal yang tidak di inginkan terjadi. “Kami sudah menyampaikan kepada Kapolres lokasi TPS yang berada di bantaran sungai Bengawan Solo, agar mengantisipasi kemungkinan bencana yang terjadi. Di Tuban ada lima kecamatan dan 71 TPS, kita sudah siap untung

mengantisipasi dan alhamdulillah kalau tidak terjadi karena itu yang kita harapkan,” terang Kapolda.

Dari data yang dapat dihimpun Bhirawa ke-71 TPS rawan banjir tersebut berada di 23 desa yang tersebar di lima kecamatan di Kabupaten Tuban, yakni Kecamatan Widang, sebanyak 10 TPS, berada di Desa Patihan, TPS 4,5 dan 6, Desa Ngadipuro TPS 6,7,8,9 dan 10, Desa Mlangi TPS 9.

Selanjutnya di Kecamatan Plumpang terdapat 3 TPS, seluruhnya berada di Desa Kebomelati. Selanjutnya di Kecamatan Rengel, sebanyak 25 TPS, masing-masing berada di Desa Ngadirejo TPS 1,2,3,4,5 dan 6, Desa Kanorejo, TPS 1,2,3,4,5 dan 6, Desa Bulurejo, TPS 6,7,8,9,10 dan 11, Desa Tambakrejo TPS 3 dan 6, Desa Karangtinoto TPS 3 dan 6, Desa Campurejo TPS 7, Desa Sumberejo TPS 11, dan Desa Sawahan di TPS 3.

Sedangkan di Kecamatan Kecamatan Soko juga terapat 25 TPS rawan bencana banjir, yang tersebar di 8 desa, masing-masing Desa Menilo TPS 2 dan 3, Desa Simo TPS 8, Desa

khoirul huda/bhirawa

Kapolda Jatim Ijen Pol Unggug Cahyono didampingi Kapolres Tuban AKBP Ucu Kuspriyadi saat melihat peta TPS rawan bencana di Kabupaten Tuban.

Kendalrejo TPS 3,5 dan 6, Desa Mojoagung TPS 1,2 dan 3, Desa Pandanwangi TPS 1, Desa Sandingrowo TPS 9 dan 10, Desa Glagahsari TPS 1,2,3,4,5

berada di tiga desa, masingmasing Desa Brangkal TPS 1,2 dan 3, Desa Margorejo 1 dan 2, kemudian Desa Selogabus di TPS 1,2 dan 3.Q hud

Peni Suparto Dukung KPK Usut RSUD Kota Malang

Kadinkes Tak Berani Sanksi Petugas Pustu Nakal Sampang,Bhirawa Setelah beberapa hari lalu, perwakilan keluarga pasien miskin Desa Plampaan Kecamatan Camplong mendatangi kantor kepala Dinas Kesehatan Sampang untuk melaporkan Edi salah satu petugas puskesmas pembantu (Pustu) Desa Plampaan yang telah menolak berlakunya kartu jamkesmas bagi warga miskin. Kini tudingan tersebut dilontarkan aktifis LSM gerakan peduli rakyat sampang (GPRS) yang mengatakan kadinkes tidak akan berani memberikan sanksi terhadap petugas pustu.

Menurut Zainal Abidin aktifis LSM GPRS saat ditemui Selasa (1/4) kemarin, ia pesimis kepala dinas kesehatan Sampang akan berani memberikan saksi terhadap dugaan pelanggaran petugas pustu Desa Plampaan yang jelas-jelas tidak memberikan pelayanan yang baik terhadap pasien miskin, bahkan beberapa laporan warga harus dikenai biaya mahal untuk berobat. “Terbukti hingga saat ini janji kadinkes Firman untuk melakukan investigasi terhadap laporan keluarga pasien tidak ada tindaklanjut, bahkan informasinya jika kdalam waktu dekat pihak dinas kesehatan Sampang tidak turun, maka warga akan kembali melakukan aksi protes terhadap kebjikan petugas pustu atas nama edi.tegasnya Zinal yang juga asli warga Camplong Sampang.

Sementara, dr. Firman Pria Abadi, Kepala Dinas Kesehatan Sampang, beberapa waktu lalu saat menerima laporan perwakilan warga Desa Plampaan Kecamatan Camplong Sampang, dalam waktu dekat akan menindaklanjuti laporan warga dengn turun langsung ke pustu untuk mengklarifikasi atas laporan warga tersebut, terkait dugaan pungutan biaya yang mahal yang dilakukan petugas kami, setelah itu baru kemudian kami bisa melakukan langkahlangkah selanjutnya terkait sanksi.Q lis

dan 6 serta Desa Kenongosari di TPS 1,2,3,4,5,6 dan 7.

Yang terakhir berada di kecamatan Parengan, TPS rawan banjir sebanyak 8 TPS yang

sawawi/bhirawa

Duta Besar Suriah Bassam Al Khatib (tidak berkopiah) bersama panitia konferensi international di Ponpes Sukorejo, akhir pekan kemarin.

Malang, Bhirawa Mantan Wali Kota Malang, Peni Suparto, mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengambil alih kasus dugaan korupsi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Malang. Menurut Peni Suparto, pihaknya mempersilakan bahkan mendukung, jika kasus ini diambil alih KPK, karena semua, orang di hadapan hukum sama.

“Kalau memang ada penyimpangan dari pengadaan lahan di RSUD memang seharusnya KPK menangani,” kata Peni Suparto saat ditemui usai menghadiri acara HUT Kota Malang, di halaman Balai kota Malang, Selasa (1/4) kemarin.

Peni Suparto menambahkan ia akan kooperatif bila dimintai keterangan terkait kasus tersebut. Alasannya, karena pengadaan lahan RSUD kota Malang ini dilakukan saat ia menjabat sebagai Wali Kota.

“Bukan hanya saya, tapi semua yang dianggap terlibat harus kooperatif,” ujarnya.

Peni Suparto sempat dimintai keterangan oleh pihak Kejaksaan Negeri kota Mala-

ng, karena dianggap tahu dengan proses penganggaran pengadaan lahan seluas 4.300 meter persegi itu. Seperti diketahui pada tahun 2013 Pemkot Malang mengucurkan dana Rp 7,3 miliar untuk membebaskan lahan RSUD di Bumiayu.

Namun investigasi Malang Corruption Watch nilai jual obyek pajak (NJOP), kawasan tersebut, sebesar Rp700.000 per meter persegi. Artinya, Dengan luas lahan 4.300 meter persegi hanya membutuhkan dana Rp 3,01 miliar saja.

Namun, Pemkot justru membeli lahan tersebut seharga Rp 1.700.000 per meter persegi. Total Pemkot Malang menghabiskan dana Rp7,3 miliar. Sebelum kasus RSUB telah diputuskan oleh Kejari Kota Malang tidak terjadi pelanggaran, tetapi MCW melapork kasus itu ke KPK. Secara terpisah Ketua Komisi A DPRD Kota Malang, HM Arif Wahyudi, mengemukakan bahwa kasus Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Malang bukan lagi ranah politik, tetapi sudah masuk pada ranah hukum.Q mut

Duta Besar Suriah Sambut Baik Hasil Pemkab Tuntaskan Pembangunan Konferensi International di Sukorejo Tribun dan Lapangan Stadion Nglegok Situbondo, Bhirawa Sejumlah ulama dari Timur Tengah yang hadir dalam acara Konferensi Internasional Ulama dan Cendikia Muslim, di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo, menyambut baik hasil rekomendasi tersebut. Hasil kajian Islam moderat yang tertuang dalam sembilan butir rekomendasi itu, diharapkan akan menjadi risalah perdamaian dunia, terutama bagi sejumlah Negara Islam yang kini sedang terlilit konflik.

Salah satu di antaranya disampaikan Duta Besar Suriah untuk Indonesia, Bassam Al Khatib, yang menyambut baik hasil konferensi international tersebut.

Bassam menilai hasil Konferensi Internasional di Sukorejo akan sangat penting bagi penyelesaian konflik di negaranya.

Menurut Bassam Al Khatib, sembilan butir rekomendasi Konferensi di Sukorejo, akan menjadi kekuatan sekaligus refleksi bagi Pemerintah Suriah untuk melakukan mediasi dengan kelompok oposisi.

Lebih jauh Bassam Al Khatib mengatakan, sebagai Duta Besar Suriah untuk Indonesia, dirinya sangat mengagumi penerapan islam di Indonesia. “Indonesia menjadi contoh yang baik dalam menerapkan ajaran islam, terutama dalam meletakkan relasi agama dan Negara,” tutur Bassam.Q awi

Kabupaten Blitar, Bhirawa Tahun ini Pemerintah Kabupaten Blitar kembali melanjutkan pembangunan Stadion di Kecamatan Nglegok dengan nilai anggaran mencapai Rp 12 miliar lebih. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Blitar, Sumantri. Dengan adanya anggaran tersebut diharapkan proyek Stadion Nglegok akan dilanjutkan dengan pembangunan sebagian ruang ganti pemain dan lintasan atletik. “Kami berharap beberapa pekerjaan yang terunda akan bisa segera terselesaikan,” kata Sumantri.

Selain itu menurutnya tahun ini pembangunan tribun yang diproyeksikan berkapasitas 40 ribu penonton akan diselesaikan, bahkan tidak hanya tribun saja untuk pembangunan lapangan pun rencananya akan

dituntaskan tahun ini juga. “Agar stadion Nglegok bisa segera difungsikan sesuai dengan perencanaan sebelumnya,” ujarnya.

Lanjut Sumantri Pemkab Blitar juga telah 3 kali menggelontorkan dana APBD untuk realisasi Stadion Nglegok, dimana awalnya Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp3 miliar, berikutnya Rp2,8 miliar dan tahun ini sebesar Rp12 miliar.

Dikatakan Sumantri, anggaran tersebut sepenuhnya dicover APBD Kabupaten Blitar mengingat janji pusat melalui Kementrian Pemuda dan Olahraga yang akan memberikan suntikan dana untuk pembangunan Stadion Nglegok yang hingga kini tidak terealisasi, dimana pembangunan Stadion Nglegok nantinya akan menjadi homebase PSBI itu ditafsir menelan anggaran mencapai 56 miliar.Q htn

Perjuangkan Mata Air, Warga Datangi KLH Tidak dilibatkan dalam pembahasan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dari pembangunan Hotel The Rayja di kawasan konservasi sumber mata air Umbul Gemulo, puluhan warga dari lima desa di Kecamatan Bumiaji ‘ngluruk’ Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kota Batu, Selasa (1/4). Mereka menuntut penjelasan dari KLH terkait adanya pengumuman hasil analisa amdal yang telah menyertakan kop kantor KLH dengan lambang Kota Batu.

Sosialisasi hasil AMDAL itu diumumkan kepada warga melalui pemasangan banner di lokasi proyek pembangunan hotel. “Kalau pengumuman itu sudah menyertakan kop kantor KLH dan lambing Kota Batu, berarti pihak KLH sudah mengetahui pemasangan pengumuman hasil AMDAL ini. Untuk itu kami datang ke sini (kantor KLH-red) untuk melakukan klarifikasi,” ujar juru bicara FMPMA, Nugroho, ditemui di sela aksi demo di kantor KLH. Adanya pengumuman hasil analisa amdal ini tidak membuat warga senang, namun justru menyulut kemarahan mereka. Ba-

gaimana tidak marah, karena selama proses analisa amdal, warga dari lima desa yang berada di sekitar mata air Gemulo tidak ada yang diajak rembukan/musyawarah.

“Padahal sesuai rekomendasi dari Kementrian Lingkungan Hidup, proyek pembangunan Hotel The Rayja harus dihentikan sampai dibuatnya amdal. Dan pembuatan amdal ini harus dilakukan secara terbuka dan mengikutsertakan semua warga di sekitar mata air Gemulo,” jelas Ohok, panggilan akrab Nugroho.

Diketahui, ada enam desa yang berada di sekitar mata air Gemu-

lo. Yaitu, desa Bulukerto, Desa Bumiaji, Sidomulyo, Pandansari, Cangar, dan Desa Punten. Dari keenam desa tersebut hanya warga Desa Punten saja yang diajak muyawarah tentang amdal. Dan karena tidak dilibatkan, maka kelima warga desa yang lain yaitu, dari Desa Bulukerto, Bumiaji, Cangar, Pandansari, dan Sidomulyo melakukan protes ke kantor KLH Batu.

Warga kelima desa itu semakin berang, ketika dalam pengumuman hasil amdal itu juga ditulis, jika dalam jangka waktu 10 hari (terhitung sejak tanggal 24 Maret 2014) tidak ada protes dari warga terkait amdal ini, maka penanganan amdal dinyatakan selesai dan bisa segera disahkan. “Selesai dari mana!, lha kita saja saat ini masih menunggu untuk diajak sosialisasi. Karena yang diajak sosialisasi saat ini masih Desa Punten saja,” tambah warga Bulukerto yang lain, Kartono, sambil menahan geram.

Para demonstran ini mengaku

khawatir, jika analisa amdal ini pihak analisator (dalam hal ini telah ditunjuk tim dari ITS Surabaya) bersama KLH Kota Batu tidak mengajak tokoh masyarakat melainkan menunjuk orang yang menokohkan diri. “Bisa jadi tim amdal ini menunjuk orang yang menokohkan diri untuk mendukung/ menyetujui amdal ini dengan memberikan sejumlah uang,” tuduh Nugroho yang diiyakan para demonstran lain.

Sayangnya, kedatangan para demonstran dari lima desa ini tidak ditemui oleh Kepala kantor KLH Batu, Muchlis. Informasi di staff KLH, saat ini (kemarin-red) Muchlis sedang mengikuti rapat bersama Wali Kota Batu di Kantor Balaikota.

“Maaf bapak-bapak, saat ini kepala KLH Batu sedang ada rapat di balaikota. Silahkan bapakbapak menunggu dulu jika ingin bertemu beliau,” ujar seorang staff KLH Batu, Pancawati, yang menemui para demonstran. Na-

nas/bhirawa

Para perwakilan warga dari lima desa yang targabung dalam FMPMA saat menyampaikan kritik dan protesnya kepada petugas kantor KLH Batu. mun hingga tengah hari, orang yang ditunggu oleh warga tak kunjung datang di kantor KLH. Diketahui, proyek pembangunan Hotel The Rayja mendapatkan protes dari warga. Karena proyek tersebut dilakukan di area kon-

servasi mata air Umbul Gemulo.

Warga khawatir, jika proyek ini diteruskan, maka akan merusak kualitas maupun kuantitas dari mata air Gemulo yang dipakai untuk keperluan sehari-hari warga sekitar.Q nas

JAWA TIMUR

Rabu Legi 2 APRIL 2014

KILAS JATIM

Api Mengamuk, Lima Rumah Terbakar

AKD Jatim Akan Uji Materi UU Desa ke MK Tuban, Bhirawa Undang-undang tentang desa masih dinilai diskriminatif dan tebang pilih terhadap kepala desa (Kades). Hal ini disampikan oleh Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Jawa Timur Drs. H. Samari, MM dalam pelantikan pengurus AKD Kabupaten Tuban beberap hari yang lalu.

Bojonegoro, Bhirawa Sedikitnya lima rumah di permukiman padat penduduk di RT 11/RW 03 Dusun Sidonganti, Desa Woro, Kecamatan Kepohbaru, Bojonegoro, Selasa (1/4) dinihari ludes terbakar. Belum diketahui penyebab munculnya api. Lima rumah itu empat bangunan diantaranya milik Karso (47) dan satu rumah milik Zaenan (60). “ Sedikitnya lima rumah terbakar.

Api muncul setengah jam lalu, saat itu api makin membesar,” ujar sejumlah warga sekitar.

Menurutnya, api pertama kali melalap rumah milik Karso yang merembet ke rumah milik Zaenan yang berada tepat di sebelahnya. Warga yang panik pun berusaha memadamkan api menggunakan selang dan peralatan seadanya.

Menurut Kapolsek Kepohbaru, AKP Nugroho Basuki mengatakan, pemicu kebakaran diduga arus pendek di rumah Karso. Semalam, sekitar pukul 23.15, Sumiatin (istri Karso) terbangun dari tidur dan mau ke kamar mandi di belakang rumah.

Waktu akan menghidupkan lampu, ia sangat kaget melihat kobaran api di atas rumah. Saksi kemudian berteriak membangunkan suami dan anaknya Aulia (7).

“Kejadian sekitar pukul 23.30 WIB. Dugaan awal karena korsleting listrik,” terang Kapolsek.Q bas

Saksi Terancam Tidak Dapatkan Hak-haknya Kabupaten Blitar, Bhirawa KPU kabupaten Blitar memberikan batasan penyerahan surat mandat saksi maksimal hingga H-1 pelaksanaan coblosan Pemilihan Umum Lesgislatif (Pileg) yang akan digelar tanggal 9 April mendatang. Keterangan ini diungkapkan Ketua Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Kabupaten Blitar, Jamali.

Menurut dia, surat mandat saksi ini harus disampaikan Partai Politik kepada penyelenggara di setiap tingkatan mulai dari KPPS, PPS, PPK dan KPU paling lambat H-1 sebelum pelaksanaan coblosan. “Untuk itu kami mengimbau kepada seluruh Parpol segera menyerahkan Surat Mandata Saksi sebelum pelaksanaan coblosan pada 9 April mendatang,” kata Jamali.

Lanjut Jamali, jika sampai H-1 pelaksanaan pencoblosan tetap tidak menyerahkan Surat Mandat, maka saksi yang dikirim oleh masing-masing Parpol akan terancam tidak akan mendaptkan hakhaknya di TPS. “Sebab secara legalitas mereka tidak ada surat mandatnya, sehingga mereka tidak akan mendapatkan hak-haknya pada pelaksanaan pemilihan di tingkatan TPS hingga KPU jika belum lengkap,” ujarnya. Q htn

sawawi/bhirawa

Empat pelaku pencurian udang milik PT Lautan Mas saat digelandang ke Mapolres Situbondo.

Empat Karyawan Curi Dua Kuintal Udang Situbondo, Bhirawa Empat orang karyawan PT Lautan Emas di Dusun Sumberejo, Desa Sumberejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo kini harus rela berurusan dengan polisi.

Pasalnya, keempat karyawan ini tertangkap tangan mencuri udang di tempat ia bekerja, kemarin. Empat orang ini tertangkap basah saat akan membawa dua kuintal udang hasil curiannya, dini hari kemarin. Keempat orang ini mengaku nekat mencuri udang di tempatnya bekerja, karena jengkel tak diberi bonus oleh pemilik perusahaan.

Selain menangkap empat karyawan PT Lautan Mas, polisi juga mengamankan barang bukti (BB) berupa dua kuintal udang windu serta tiga unit sepeda motor yang dipergunakan mengangkut udang. Keempat karyawan budidaya udang windu itu, masingmasing bernama Jamil (37) dan Dul Kifli (35).

“Keduanya tercatat sebagai Satpam perusahaan,” ujar salah satu saksi kemarin.

Sedangkan dua pelaku lainnya yaitu bernama Wakijan (38) dan Haryanto (34) keduanya petugas mesin kincir angin di PT Lautan Mas Situbondo. Data yang diterima Bhirawa menyebutkan, Polisi berhasil menangkap empat karyawan ini, setelah sebelumnya menerima laporan pemilik PT Lautan Emas Yohan, asal kabupaten Jember. “Setelah melakukan penyelidikan di sekitar tambak, polisi kemudian menangkap keempat pelaku, saat akan membawa barang hasil curiannya,” ujar salah satu polisi.

Kasat Reskrim Polres Situbondo, AKP Sunarto, menandaskan, keempat karyawan ini sudah cukup lama dicurigai bos PT Lautan Mas Situbondo. Karena udang di tempat budidaya tersebut seringkali hilang, kata Sunarto, Polisi baru berhasil membekuk pelaku saat akan menjual udang hasil curiannya, kemarin. “Kini keempat pelaku masih intensif kami periksa,” pungkas mantan Kapolsek Srono, Banyuwangi itu kemarin.Q awi

Masyarakat Dambakan Berita Sejuk

597 Pemilih Belum Masuk DPT

Agar Pileg 2014 Berjalan Lancar dan Aman

Tuban, Bhirawa Pelaksanaan pemilu legislatif (Pileg) yang kurang satu pekan lagi (9 April 2014) ternyata masih terdapat problem terkait dengan daftar pemilih tetap (DPT) DikabuPaten Tuban, terdapat 597 pemilih dikabupaten tuban yang belum masuk dalam DPR meski pemuktakhiran DPT sudah dilakukan berkali-kali dilakukan.

Dari data yang dapat dihimpun Bhirawa Penitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), sebanyak 290 pemilih laki-laki dan 307 orang perempuan yang belum masuk dalam DPT. “Dari pendataan dan penyisiran ulang, mereka yang belum masuk di DPT kami masukan ke dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK),” kata Divisi Pendaftaran Pemilih KPUK Tuban, Yayuk Dwi AS (1/4).

Lebih lanjut diterangkan hasil dari penyisiran di 20 Kecamatan di Kabupaten Tuban, DPK terbanyak ditemukan di Kecamatan Semanding, yakni 105 orang.

Selanjutnya disusul Kecamatan Kerek 89 orang dan Bangilan 79 orang (Lihat tabel).

Akan tetepui, tidak semua kecamatan ditemukan DPK. Sebaliknya, dari hasil penyisiran ada empat kecamatan yang bersih dari DPK. “Empat itu adalah Kecamatan Montong, Soko, Grabagan, dan Kenduruan,” Terang Yayuk.Q hud

7

Kab Malang, tertentu yang meBhirawa mang sengaja meWakil Bupati lontarkan isu aga(Wabup) Malang H ma yang mengarah Ahmad Subhan pada SARA. Sehimengimbau mangga hal tersebut syarakat Kabupaberpotensi menimten Malang agar ikbulkan perpecahan ut serta dalam medi antara umat berangamankan dan gama, sehingga demensukseskan Pengan menyikapi kamilihan Umum Lesus itu, maka Pemegislatif (Pileg) 20rintah Kabupaten cyn/bhirawa 14. Masyarakat ja(Pemkab) Malang KH Mustofa Badri ngan mudah untuk melalui Badan Kesediadu domba oleh jateraan Pembangusekelompok orang yang tidak nan dan Perlindungan Masyarabertanggung jawab. kat (Kesbanglinmas) melaku“Sebab momen politik seperti kan sosilisasi kepada masyarapileg ini, selalu digunakan kat, agar tidak terprovokasi dekelompok tertentu untuk me- ngan adanya isu agama. ngacaukan situasi, hal itu agar “Karena isu agama itu sangat masyarakat panik. Dan dengan rawan sekali di saat menjelang membuat masyarakat panik, pesta demokrasi yaitu Pileg maka kelompok-kelompok itu 2014, yang akan dilaksanakan memanfaatkan situasi untuk pada 9 April 2014 mendatang. kepentingan pribadi dan ke- Untuk itu, masyarakat harus lompoknya,” jelas Wabup Ma- berani menolak jika ada hasutlang H Ahmad Subhan, Selasa an dari sekelompok orang yang (1/4), kepada Bhirawa. sengaja untuk memecah belah Dia mencontohkan, yakni se- kerukunan umat beragama,” perti yang terjadi pada beberapa ujar Subhan, yang kini juga hari lalu, bahwa ada kelompok sebagai Ketua DPC Partai Ge-

rindra Kabupaten Malang.

Selain itu, masih dikatakan dia, jika masyarakat Kabupaten Malang terprovokasi adanya isu agama tersebut, maka secara otomatis akan mempengaruhi stabilitas keamanan di wilayah Kabupaten Malang. Namun, kita berharap agar pemilu di Kabupaten Malang ini berjalan lancar, tertib, dan aman.

“Dan sejauh ini, di wilayah Kabupaten Malang masih dalam kondisi kondusif, karena berkat kerjasama yang cukup baik antara Pemkab Malang, kepolisian dan TNI, tokoh-tokoh agama, serta beberapa elemen masyarakat, yang selalu menjaga stabiltas keamanan di wilayah kabupaten ini,” papar Subhan.

Sementara itu, salah satu Tokoh Agama asal Desa Sudimoro, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang KH Mustofa Badri (Gus Mus) juga menyatakan, jika isu agama yang dihembuskan oleh orang-orang yang akan mengambil keutungan pribadi dalam kasus tersebut.Q cyn

Secara politik, menurut Ketua AKD Jatim, Kades itu kedudukannya sama dengan, Bupati, Gubernur, bahkan dengan Presiden.

Yang membedakan adalah jika Bupati dan Gubernur setelah dilantik dibarengi oleh Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD).

Demikian juga presiden, setelah dilantik dibarengi oleh APBN, namun, kepala desa tidak. ”Hal ini kan salah satu bentuk diskriminasi kepada kepala desa. Maka dari itu AKD Jawa Timur terus memperjuangkan hakhak kepala desa sebagai warga negara dapat terpenuhi,” kata Samari dalam sambutanya.

Lebih lanjut diterangkan, seperti dalam Undang–undang Nomor 6 tahun 2014, hak kepala desa sebagai warga negara Indonesia juga dibatasi. Misalnya, seperti Kades tidak diperbolehkan berpolitik, baik menjadi anggota maupun pengurus Parpol. Akan tetepi Bupati, Gubernur, dan Presiden diperbolehkan berpolitik dan menjadi pengurus Parpol.

“Oleh karena itu, saat ini AKD Jatim akan melakukan uji materi terhadap UU Desa kepada Mahkamah Konstitusi (MK) agar UU tersebut lebih pro kepada kepala desa,” terang Samari yang juga menjabat pada salah satu Desa di Kabupaten Gresik ini.

Samari juga mengatakan, AKD Jatim berharap agar desa secepatnya bisa mendapatkan dana oprasional dari APBN secara langsung.

Tidak hanya mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) saja yang bersumber dari APBD kabupaten.

Pasalnya, yang memahami potensi dan kekurangan ditingkat desa adalah kepala desa. ”Saya kira jika desa diberikan wewenang sendiri untuk mengelola keuangan sendiri, pembangunan dan pengentasan kemiskinan akan semakin cepat,” pungkas dalam sambutanya di Pendopo Grido Manunggal Tuban (29/3) Sementara itu, Ketua AKD Kabupaten Tuban terpilih, Muhamad Zuhri Ali dalam sambutannya mengungkapkan, tugas seorang kepala desa yang terpenting adalah menjaga amanah yang telah diberikan oleh masyarakat.

Sehingga, organisasi AKD ini salah satunya untuk menjalin komunikasi dan sinergitas anatar kepala desa dalam rangka membangun dan membina masyarakat. ”Tugas kita yang terpenting adalah memajukan masyarakat desa masing-masing,” kata Jojo, panggilan akrab Muhammad Zuhri Ali, yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Jetak, Kecamatan Motong Tuban ini.Q hud

Pasar Anom Baru Dinilai Tak Layak Jadi Pasar Induk Sumenep, Bhirawa Pasar Anom Baru Sumenep dinilai sangat tidak layak menjadi pasar induk, pasarnya selain luasnya yang hanya 6.000 meter persegi, pengaturan parkir kendaraan semakin sembrawut. Ketua Komisi B DPRD Sumenep, Bambang Prayogi menilai, pasar Anom Baru Sumenep sudah tidak layak menjadi pasar induk karena kondisi pasar utamanya pengaturan parkir yang semakin tidak teratur sehingga pengunjung tidak leluasan berbelanja. “Kalau melihat kondisinya, pasar Anom Baru itu sudah tidak layak menjadi pasar induk, pengaturan parkirnya semakin sembrawut,” kata Bambang Prayogi, Ketua Komisi B, Selasa (1/4).

Menurutnya, pasar yang sudah dua kali mengalami kebakaran itu tidak bisa menampung para pedagang dan pengunjung. Untuk itu, perlu penambahan lokasi yang bisa menampung para pedagang yang berada diareal parkir. “Harusnya ada perluasan lahan pasar tersebut. Kalau tidak ada penambahan dipastikan kondisi pasar tetap seperti sekarang ini, overload,” ungkapnya.

Dia memaparkan, agar pasar Anom itu tetap menjadi pasar induk, pola parkir harus dirubah, misalnya ada tempat khusus diluar areal pasar, kendaraan tidak boleh masuk kedalam pasar, apalagi becak yang sering kali menutup akses jalan menuju pertokoan.

“Tempat parkirnya harus dipisahkan, misalnya diluar pasar dan kendaraan dilarang masuk kedalam sehingga yang ada diareal pasar itu hanya pengunjung dengan berjalan kaki,” paparnya.

Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan, jika melihat pengelolaan pasar tradisional didaerah-daerah lain seperti di Pasar Bringharjo, Yogyakarta, pengelola pasar membuat tempat parki khusus yang terpisah dari pusat perbelanjaan sehingga tidak ada kendaraan seperi roda dua, becak dan mobil tidak masuk diareal pasar.

“Kami pernah berkunjung ke pasar Bringharjo Yogyakarta, disana tempat parkirnya ada khusus, tidak ada kendaraan yang diparkir didalam pasar, jadi para pengunjung merasa puas berbelanja,” tegasnya.

Ia menambahkan, Komisi yang membidangi ekonomi dan aset merekomendasikan agar Pemkab memberikan tempat parkir diluar pasar, selain pengunjung bisa tertib dipastikan menambah pada perolehan PAD. “Kami merekomendasikan agar Pemkab mengatur tempat parkir diluar pasar. Kalau tempat parkirnya sudah teratur, maka kebocoran retribusi bisa ditekan,” imbuhnya.Q sul

Pertumbuhan Ekonomi Lamongan Lampaui Nasional Perekonomian Lamongan selama tahun 2013 kemarin tumbuh sebesar 6,85 persen. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan itu masih di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya 5,78 persen maupun Propinsi Jawa Timur yang tumbuh sebesar 6,55 persen.

“Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah. Karena secara nyata mampu memberikan gambaran mengenai nilai tambah bruto yang dihasilkan unitunit produksi pada suatu daerah dalam periode tertentu, “ ucap Kabag Humas dan Infokom Mohammad Zamroni kemarin.

Disebutkan olehnya, dari hasil perhitungan PDRB tahun 2013 yang masih berupa angka estima-

si, diketahui bahwa total nilai PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Lamongan sebesar Rp 7.584.230.310.000,00. Sedangkan pada tahun 2012 sebesar Rp7.098.168.750.000,00.

Lebih lanjut dikatakannya, apabila dilihat dari angka estimasi PDRB tersebut, maka pada tahun 2013 perekonomian Lamongan tumbuh sebesar 6,85 persen. “Ini berarti pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan tumbuh lebih tinggi diatas pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya 5,78 persen

maupun Propinsi Jawa Timur yang sebesar 6,55 persen, “ ujar dia.

Dijelaskan olehnya, dari sembilan sektor yang mendukung nilai PDRB, sektor pertanian masih memiliki kontribusi paling besar, yakni 39,89 persen yang tumbuh 3,67 persen disbanding tahun 2012.

Sedangkan Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran memberikan kontribusi terbesar kedua terhadap total PDRB Kabupaten Lamongan.

Yakni 36,41 persen yang tumbuh 10,68 persen dari tahun 2012.

Sementara dari sektor jasajasa memberi kontribusi sebesar 9,14 persen terhadap total PDRB. Kontribusi sektor ini dipengaruhi oleh berkembangnya Sub Sektor Pemerintahan Umum dan Sub Sektor Swasta yang terdiri dari sosial kemasyarakatan, hiburan

dan rekreasi serta perorangan dan rumah tangga yang tumbuh 8,73 persen.

Untuk sektor industri pengolahan, memberikan kontribusi sebesar 5,23 persen dan tumbuh 9,38 persen dari tahun sebelumnya. Selanjutnya kontribusi sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan menduduki posisi kelima sebanyak 3,46 persen.

Berturut-turut selanjutnya sektor bangunan memberii kontribusi sebesar 2,91 persen, sektor pengangkutan dan komunikasi 2,04 persen, listrik,gas dan air bersih 0,69 persen dan pertambangan dan penggalian 0,22 persen. Patut diketahui, sektor pertambangan dan penggalian tumbuh 11,36 persen dari tahun sebelumnya.Q yit

suprayitno/bhirawa

Aktivitas di pelabuhan yang di miliki Lamongan Shorebase, turut andil dalam pertumbuhan ekonomi Lamongan.

EKONOMI - BISNIS

8

Rabu Legi, 2 APRIL 2014

Garuda Sesuaikan Tarif Boarding Pass di Lima Bandara Surabaya, Bhirawa Maskapai PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk menyesuaikan tarif Passenger Service Charge (PSC) atau boarding pass di lima bandara Kawasan Indonesia Timur. Kelima bandara yang menerapkan penyesuaian tarif PSC yakni Bandara Internasional Juanda Surabaya, Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan, Bandara Internasional S u l t a n Hasa-

nudin Makassar, Bandara Internasional Lombok, dan Bandara Internasional Ngurah Rai Bali.

Vice President Corporate Communications PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Pujobroto, melalui siaran persnya di Surabaya, Selasa (1/4) mengatakan, penyesuaian tarif baru PSC dengan harga tiket Garuda Indonesia tersebut berlaku untuk keberangkatan per 1 April 2014 di sejumlah bandara. “Contoh, Bandara Internasional Juanda Surabaya, Bandara

Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan, Bandara Internasional Sultan Hasanudin Makasar, dan Bandara Internasional Lombok,” ujarnya.

Dia menjelaskan, penyesuaian tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U)/PSC itu diberlakukan di lima bandara yang dikelola PT Angkasa Pura I (Persero). “Untuk itu, per tanggal 28 Maret 2014 kami telah melakukan penyesuaian tarif baru dengan harga tiket Garuda Indonesia

di lima bandara tersebut,” katanya.

Khusus untuk Bandara Ngurah Rai Denpasar, pemberlakuan penyesuaian tarif tersebut baru akan berlaku untuk keberangkatan per tanggal 1 Agustus 2014. “Bagi para penumpang yang telah melakukan pembelian tiket penerbangan kelima bandara tersebut untuk keberangkatan per 1 April 2014 dan 1 Agustus 2014 (khusus untuk Bandara Ngurah Rai Denpasar), sebelum tanggal 28 Maret 2014, akan

dikenakan biaya,” tuturnya.

Ketentuannya, sebut dia, yakni selisih tarif lama dan baru PSC serta akan dikenakan oleh petugas checkin counter. Tepatnya ketika akan melakukan proses check-in. “Mengenai penerapan tarif baru PSC, pemberlakuannya berbeda di setiap bandara,” katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan, untuk

Bandara Internasional Juanda Surabaya, Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan, dan Bandara Internasional Ngurah Rai Bali tarif PSC khusus penerbangan domestik naik menjadi Rp 75 ribu dibandingkan sebelumnya Rp 40 ribu dan penerbangan internasional naik menjadi Rp 200 ribu dibandingkan sebelumnya Rp 150 ribu. Q ma

Maskapai PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk menyesuaikan tarif Passenger Service Charge (PSC) atau boarding pass di lima bandara Kawasan Indonesia Timur. ist

Kurs JUAL

BELI

USD

11,327.00

11,215.00

SGD

9,000.40

8,910.69

EUR

15,604.08

15,448.66

JPY

10,967.27

10,856.73

GBP

18,877.58

18,687.55

sumber: Bank Indonesia (1 April 2014)

RAGAM EKBIS

Operator Selular Dukung Kemajuan Pendidikan dan TIK Surabaya, Bhirawa Operator selular di Indonesia memberikan berbagai dukungan baik berupa beasiswa pendidikan maupun terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi masyarakat Indonesia, yang nantinya diharapkan bisa menjadi pemimpin bangsa serta memudahkan proses birokrasi, dunia usaha maupun sosial di masyarakat.

PT. XL Axiata Tbk (XL) terus memberikan dukungan untuk memajukan dunia pendidikan di Indonesia dengan memberikan beasiswa bagi para mahasiswa berprestasi melalui dua program sekaligus, yaitu XL Future Leaders Scholarship dan Khazanah Scholarship. Khusus bagi 100 mahasiswa kurang mampu dengan nilai akademis tinggi yang berasala dari 13 perguruan tinggi terkemuka di Indonesia akan mendapatkan beasiswa berupa dana pendidikan selama satu tahun. Selain dana pendidikan yang disalurkan setiap bulan, mereka juga mendapatkan materi kepemimpinan dan kewirausahaan yang diadakan setiap enam bulan sekali.

“Kedua program beasiswa ini adalah wujud dari komitmen kami untuk ikut serta mencetak leader negeri ini di masa depan. Kami berharap, siapapun nanti mahasiswa yang berhasil mendapatkannya akan bisa memanfaatkan kesempatan emas ini sebaik mungkin, dengan tujuan bukan hanya demi meningkatkan kapasistas diri sendiri, namun juga demi ikut memajukan Indonesia di masa mendatang,” ungkap Vice President PT.XL Axiata Tbk-Turina Farouk, Selasa (1/4).

Sedangkan Telkomsel dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Pemkot Probolinggo menandatangani kerjasama pemanfaatan layanan MVPN dan Telkomsel Flash. “Pemanfaatan layanan MVPN dan Telkomsel Flash merupakan upaya mendukung terwujudnya ‘Kota Probolinggo Melek IT’. Program kerjasama ini untuk membantu komunikasi sesama group secara gratis dan pemanfaatan email melalui gadget masing-masing Kepala Satuan Kerja (Kasatker) melalui layanan internet,” pungkas Manager Account Management Telkomsel Area Jawa Timur-Anton Kadar Slamet. Q riq

Kampanye, Tak Pengaruhi Naiknya Inflasi Pemprov, Bhirawa Selama Maret 2014, Jatim mengalami inflasi 0,23% atau lebih tinggi dari inflasi nasional periode sama yang hanya 0,08%. Namun, laju inflasi itu yang rendah itu menunjukkan kalau kinerja perekonomian di jatim tidak terpengaruh dengan adanya kampanye Pemilihan Legislatif (Pileg) yang berlangsung mulai 16 Maret-5 April.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim melalui Kepala Bidang Statistik Distribusi, Sapuan mengatakan, kampanye Pileg yang berlangsung di berbagai daerah di Indonesia tidak sampai mengoyahkan perekonomian di Jatim. Hal ini terbukti inflasi di Jawa Timur masih dibilang rendah. “Kalau penjualan kaos atau kalender untuk kampanye tidak terlalu berpengaruh secara signifikan,” kata Sapuan, Selasa (1/4).

Selanjutnya, Sapuan memaparkan, Maret 2014 dari delapan kota menunjukkan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Jatim, semuanya mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Malang 0,43%. Diikuti oleh Madiun 0,25%. Surabaya

0,23%. Banyuwangi 0,20%.

Probolinggo 0,16%, Sumenep 0,08%, Jember 0,03% dan inflasi terendah di Kediri 0,02%.

Inflasi pada Maret itu dikarenakan semua kelompok pengeluaran mengalami kenaikan harga yang ditunjukkan oleh kenaikan indeks pada kelompok kesehatan 0,60% transportasi komunikasi dan jasa keuangan 0,56%. Kemudian kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau 0,42%, perumahan 0,31%, pendidikan, rekreasi dan olahraga 0,24% terendah dikelompok sandang 0,22%.

Sedangkan kelompok bahan makanan turun harga atau deflasi -0,37%.

Komoditas yang memberikan

- Kenaikan IHK - Kelompok kesehatan 0,60% - Transportasi komunikasi dan jasa keuangan 0,56% - Kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau 0,42% - Perumahan 0,31% - Pendidikan, rekreasi dan olahraga 0,24% - Kelompok sandang 0,22%.

Komoditas yang memberikan andil terbesar terjadinya inflasi adalah naiknya harga cabai rawit, tarif angkutan udara, beras, bawang putih, tukang bukan mandor, mobil, minyak goreng, soto, sayur nangka muda dan rokok kretek filter.

andil terbesar terjadinya inflasi adalah naiknya harga cabai rawit, tarif angkutan udara, beras, bawang putih, tukang bukan mandor, mobil, minyak goreng, soto, sayur nangka muda dan rokok kretek filter.

Sedangkan komoditas yang memberikan andil terbesar terjadinya deflasi adalah turunya harga telur ayam ras, daging ayam ras, cabai merah, tomat sayur, ikan cumu-

ist

Bawang putih sebagai salah satu komoditas yang memberikan andil terjadinya inflasi.

cumi, sayur wortel, tariff kereta api, gula pasir, kentang dan ikan mujair,” paparnya.

Dari ibukota provinsi di Pulau Jawa, semua kota mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Serang banten 0,41% diikuti Semarang 0,27%, Surabaya 0,23%, Jakarta 0,19%, Yogyakarta 0,14% dan inflasi terendah terjadi di Bandung 0,11%. Dari 82 kota IHK nasional 45 kota

Produksi Gula Nasional Diprediksi Naik Surabaya, Bhirawa Produksi gula nasional dari hasil penggilingan tebu pada 2014 diprediksi naik dibanding tahun lalu, kendati ketidakpastian kondisi iklim dan harga gula dalam negeri masih tetap membayangi. Senior Advisor Asosiasi Gula Indonesia (AGI) Adig Suwandi saat dihubungi di Surabaya, Selasa, mengemukakan produktivitas tebu pada giling kali ini kemungkinan sedikit turun, tetapi rendemen (kadar gula dalam tebu) diperkirakan mengalami kenaikan kendati tidak setinggi tahun 2012.

“Dari hasil kompilasi taksasi Maret 2014 pada semua pabrik gula, menunjukkan luas areal budidaya tebu mencapai 472.792 hektare, jumlah tebu digiling 26.182.325 ton dan gula yang dihasilkan lebih kurang 2.927.486 ton,” tuturnya, Selasa (1/4).

Adapun produktivitas tebu diproyeksikan 76,5 ton perhektare, dengan rendemen 8,09 persen dan hablur 6,2 ton perhektare. “Jika produksi gula sebanyak itu dapat direalisasikan, praktis Indonesia pada tahun 2014 telah mampu

Adig Suwandi

menutup semua kebutuhan gula konsumsi secara mandiri, dengan asumsi kebutuhan nasional sejumlah 2,6 juta ton,” tambah Adig.

Seandainya terjadi koreksi sekitar 5-10 persen, lanjut Adig, produksi gula masih akan setara 2,6 juta-2,78 juta ton.

“Jumlah itu juga masih dalam batas aman untuk swasembada,” ujar Adig yang juga Sekretaris Perusahaan PT Perkebunan Nusantara XI (Persero).

Namun demikian, Adig me-

nambahkan bahwa produsen gula lokal berharap Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) terus memberikan informasi tentang perkembangan dan perubahan iklim agar prediksi produksi yang tetap akurat dapat diperoleh, sambil melakukan upaya internal untuk meningkatkan perbaikan budidaya pada sisa waktu yang ada dan efisiensi manufaktur.

Data Dewan Gula Indonesia (DGI) mencatat sentra produksi gula masih terpusat di Pulau Jawa, dengan rincian luas areal budidaya tebu 305.302 hektare, jumlah tebu digiling 23.381.748 ton dan gula dihasilkan 1.870.890 ton.

Sementara di luar Jawa, luas areal budidaya tebu sekitar 157.490 hektare, jumlah tebu digiling 22.800.577 ton dan gula dihasilkan 1.056.596 ton.

Adig Suwandi mengatakan di sejumlah wilayah historis pabrik gula, terutama di Pulau Jawa, luas areal tebu rakyat diperkirakan mengalami penurunan akibat harga gula yang kurang kondusif dan nisbi tidak menguntungkan selama giling 2013. Q ant.ma

mengalami inflasi dan 37 kota mengalami deflasi, 5 kota yang mengalami inflasi tertinggi terjadi di Merauke 1,15%, Tarakan 0,99%, Jayapura 0,68%, Ambon 0,64 persen dan Palu 0,60%. Sedangkan 5 kota yang mengalami deflasi tertinggi terjadi di Tual -2,43 persen, diikuti Pangkal Pinang -1,76%, Tanjung Pandan -1,03%, Metro -1,02% dan Pontianak -0,78%. Q rac

Produksi Blok Cepu Molor, Pemkab Bojonegoro Rugi Bojonegoro, Bhirawa Puncak produksi minyak dan gas bumi (Migas) Lapangan Banyuurip Blok Cepu molor, pasalnya, target produksi Migas tahun 2014 dipastikan tidak bisa terwujud. Kondisi ini membuat Pemkab Bojonegoro merasa dirugikan karena tidak mendapat pendapatan.

Menurut Direktur Utama (Dirut) PT Asri Dharma Sejahtera (PT ADS), Ganesha Hari Askari, untuk menunggu pengembangan proyek yang terus molor ini, saat ini tengah dilakukan pengembangan gas di Lapangan Jambaran, Tiung Biru (JTB). “ Di tahun 2014 ini kita masih menarget pengembangan di Blok Cepu, namun target tersebut harus molor di tahun 2015,” jelas Ganesha, Selasa (1/4) kemarin.

Untuk pengerjaan fasilitas produksi Migas EPC 1 dinilai lambat. Karena, banyak kendala yang harus dihadapi, diantaranya penambahan dana yang diajukan kontraktor PT Tripatra senilai Rp1,8 triliun namun baru bisa dipenuhi oleh SKK Migas sebesar Rp 600 miliar. “ Kalau untuk EPC 1, mereka sudah lambat dan sepertinya ini akan lebih lambat lagi. Sementara EPC lain tidak banyak menemui kendala. Seperti EPC 2 untuk pembuatan pipa sudah hampir selesai,” tuturnya.

Selain itu, untuk EPC 5 menurut Ganesha tidak banyak berpengaruh terhadap target produksi. Saat processing unit segera selesai, maka produksi puncak sudah bisa tercapai.

Ia menambahkan, keterlambatan ini, schedule yang seharusnya bisa selesai ternyata tidak dapat terealisasi dan bahkan kontraktor EPC 1 meminta tambahan waktu. “ Hal ini pun tentu berpengaruh terhadap pendapatan yang harusnya diterima Pemkab Bojonegoro,”pungkasnya. Sementara itu, Bupati Bojonegoro, Suyoto mengatakan, molornya puncak produksi minyak dan gas bumi (migas) di Lapangan Banyuurip, Blok Cepu sebesar 165 ribu barel perhari juga berpengaruh dengan penghasilan asli daerah (PAD). Q bas

Libur Nyepi, Pengunjung Wisata Lumajang Naik Lumajang, Bhirawa Obyek wisata air di Kab Lumajang benar-benar ketiban rejeki besar selama libur panjang peringatan Hari Raya Nyepi, karena berdampak pada aktivitas dan tingkat kunjungan pada seluruh obyek wisata yang ada di Lumajang.

KEHILANGAN SITUBONDO HILANG STNK nopol P 398 EP, a/n Bupati Situbondo, Jl PB Sudirman 1 RW 00/00, Kel. Patokan, Situbondo.

No.356/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 4706 EN, a/n Andi Sugmana Ds Gudang Timur RW 01/02, kec. Asembagus Situbondo.

No.357/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 4972 EZ, a/n Nur Irma A. Ds Trigonco RW 05/02, Kec. Asembagus, Situbondo.

No.358/IMB/BI-II/2014

TULUNGAGUNG STNK HILANG nopol AG 3461 TA Honda 1986 hitam, a/n Tumi, dsn sukorejo rt 02’01 ds Rejoagung Kedungwaru T.Agung No.359/IMB/BI-II/2014 STNK HILANG nopol AG 2982 RB Yamaha Jupiter th 2010 merah marun, a/n Suharyono Ds Nglutung, sendang T.Agung No.360/IMB/BI-II/2014

Laju Inflasi di Jatim Bulan Maret

dok/bhirawa

Objek wisata Water Park di Wonorejo Terpadu (KWT) menjadi salah satu favorit pengunjung wisata.

Khususnya, bagi wisata Water Park di Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT) yang terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Kedungjajang. ‘’ Dalam sehari selama libur panjang itu, tingkat kunjungan di Waterpark mencapai 5 kali lipat atau sekitar 2500 pengunjung,’’ jelas Drs Gawat Sudarmanto, Kepala Kantor Parsenibud Kabupaten Lumajang, Seraya mengungkapkan untuk hari-hari biasa di luar

liburan sekolah atau libur nasional, pengunjung hanya mencapai 500 orang saja setiap harinya.

Lebih lanjut Gawat mengungkapkan banyak wisatawan baik lokal maupun regional berdatangan ke Lumajang dang memadati obyek wisata yang ada, terutama tempat rekreasi Waterpark KWT. ‘’ Tentunya pengunjung yang meningkat ini juga berdampak pada pendapatan yang berhasil di-

himpun sebagai sumbangan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor ini,’’ tambahnya bangga.

Pendapatan yang dihimpun dari sektor wisata pada masa libur sekolah ini, jumlahnya cukup besar. ‘’Hal ini sesuai kalkulasi dengan harga tiket yang dipatok dengan atau tingkat kunjungan wisatawan pada obyek wisata ini. Hitungannya cukup besar dan potensial,” paparnya. Guna menarik minat kedatangan para wisatawan ke obyek wisata di Lumajang, Kantor Parsenibud telah menerapkan berbagai program dan terobosan.

Diantaranya, berupa pemenuhan kelengkapan fasilitas di obyek yang ada. Q yat

OLAHRAGA

Rabu Legi 2 APRIL 2014

Forki Jatim Tak Beli Atlet

LINTASAN

Timnas Indonesia Pilih Lawan Villareal Jakarta, Bhirawa Timnas Indonesia senior akhirnya memilih melawan klub Villareal B sebagai pengganti klub La Liga Elche sebagai lawan tanding pada pemusatan latihan di Stadion Luiz Suner Pico, Valencia, Rabu (2/4).

Sebelumnya Timnas Garuda juga dijadwalkan akan menghadapi klub divisi empat Liga Spanyol, UD Alzira di tempat dan waktu yang sama. Namun akhirnya anak asuh Alfred Riedl lebih memilih melawan Villareal B. “Ini force majure. Kami sudah berkomunikasi dengan Coach Alfred dan coach menyetujuinya karena semua klub La Liga tidak bisa dengan jadwal kami, menyusul perubahan jadwal La Liga,” kata Direktur HPU-BTN Demis Djamaoeddin seperti yang dilansir tim media PSSI, Selasa.

Menurut dia, pengantian lawan tanding timnas dari Elche ke Villareal B adalah terkait dengan perubahan jadwal di La Liga Spanyol karena European Champions Cup dan European League yang melibatkan klub-klub La Liga.

“Implikasinya terhadap match Indonesia melawan Elche. Elche harus main tanggal 30 Maret lawan Villareal. Karena La Liga prioritas mereka, match lawan Indonesia dibatalkan,” katanya menambahkan.

Untuk masalah kualitas calon lawan, Demis mengakui jika level Villareal B masih dibawah Villareal A maupun Elche. Meski demikian pihaknya telah melakukan komunikasi dengan pelatih Alfred Riedl.

Timnas Indonesia senior yang dipersiapkan untuk Piala AFF 2014 di Singapura dan Vietnam akhir tahun nanti, selama menjalani pemusatan latihan di Spanyol dijadwalkan menjalani tiga pertandingan internasional.

Pertandingan pertama menghadapi Timnas Andora di Stadion Luiz Suner Pico, Rabu (26/3). Firman Utina dan kawan-kawan pada pertandingan itu mampu menang tipis 1-0. Gol kemenangan Timnas Garuda ini diciptakan Raphael Maitimo.

Selanjutnya menghadapi Timnas Kuba. Saat melawan tim dengan rangking FIFA 99 ini, anak asuh Alfred Riedl harus menyerah 0-1. Gol yang tercipta merupakan buah gol bunuh diri yang dilakukan oleh Muhammad Roby.

Sebagai penutup rangkaian Tur Spanyol, Timnas Indonesia akan berhadapan dengan klub divisi empat Spanyol, UD Alzira. Setelah itu I Made Wirawan dan kawan-kawan akan kembali ke Tanah Air. Alfred Riedl dipastikan akan mendapatkan tugas berat untuk membentuk tim terbaik. Apalagi pelatih Austria itu mendapatkan target prestasi yang cukup tinggi oleh PSSI yaitu menjadi juara Piala AFF 2014.Q ant

Ajukan Anggaran Pembinaan ke KONI Surabaya, Bhirawa Federasi Olahraga Karate-do Indonesia (FORKI) Jatim sudah berjanji tidak akan mendatangakan atau membeli atlet dari luar. Pengurus juga bertekad untuk membina karateka muda yang akan diturunkan di Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX 2016 Jabar. wawan triyanto/bhirawa

FORKI Jatim lebih mengutamakan pembinaan atlet daripada merekrut atau membeli atlet dari luar Jatim.

Atlet Potensial Sulsel Pilih Perkuat Jatim Makassar, Bhirawa Atlet potensial Pengprov Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI) Sulawesi Selatan yakni Muhammad Hamgari memutuskan pindah dan memperkuat Jatim jelang Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX Jabar 2016.

Ketua Harian PRSI Sulsel Abdul Muin di Makassar, Selasa, mengatakan bahwa peraih tiga emas Kejuaraan Renang Antar-Perkumpulan Seluruh Indonesia (KRAPSI) Jakarta 2013 itu memutuskan pindah karena yang telah tertunda sejak lama.

“Keinginan Hamgari untuk pindah memang sudah lama direncanakan.

Kami juga sudah berupaya menyakinkan dan meminta agar lebih bersabar namun tidak berhasil. Kami juga tidak bisa melarang karena itu menjadi pilihan atlet,” jelasnya.

Terkait proses perpindahan Hamgari ke Jatim, dirinya mengaku sudah sesuai aturan. Perenang yang juga sempat memperkuat Indonesia di ajang Asian Youth Games (AYG) di China 2013 itu sudah menyampaikan itu ke klub, PRSI Makassar dan PRSI Sulsel dan KONI Sulsel.

Staf Ahli PB PRSI ini menjelaskan berpindahnya Hamgari merupakan kerugian besar bagi Sulsel. Selain menutup peluang merebut medali di PON Jabar 2016, juga karena Sulsel selama ini telah mengeluarkan biaya pembinaan sehingga menjadi perenang potensial.

Pihaknya juga berharap dengan kejadian ini menjadi pelajaran bersama seluruh pihak sehingga tidak terulang ke depan. Pihaknya juga akan lebih fokus dalam meningkatkan kemampuan atlet sehingga bisa mendapatkan pengganti yang sepadan.

Sejauh ini, kata dia, Pengprov PRSI Sulsel masih memiliki beberapa perenang yang cukup baik salah satunya Muhammad Alamsyah.

Perenang muda ini juga tak lain merupakan adik kandung dari Muhammad Hamgari.

“Kami pasrah saja jika memang memilih pindah. Soal untung ruginya tentu kami dirugikan karena Muhammad Hamgari memang memiliki potensi memberikan prestasi maksimal dalam setiap kejuaraan ke depan,” katanya.

Selain ditinggal atlet, pengurus renang Sulsel juga tengah berduka setelah sekretaris umum PRSI Susel Aksa Amir meninggal dunia akibat kecelakaan beberapa waktu lalu.

Pihaknya juga berharap ujian ini bisa dilalui dan membuat pengurus dan atlet semakin kuat dan termotivasi dalam meningkatkan kemampuannya.

“Kami saat ini juga tengah siap menggelar Kejuaraan KRAPDA 2014 di Kolam Renang Mattoanging Makassar. Mudah-mudahan melalui kejurda ini melahirkan bibit atlet yang bisa memberikan prestasi bagi Sulsel,” ujarnya.Q ant

Tekad tersebut diutarakan oleh Ketua Umum Forki Jatim Totok Lucida, menurutnya saat ini para pelatih sudah melakukan pembinaan terhadap atletatlet muda. Mereka diharapkan bisa menggantikan para seniornya seperti Umar Syarif.

“Kami lebih mengutamakan pembinaan atlet muda dan kita juga sudah komitmen tidak akan mengambil atau membeli atlet dari luar Jatim,” tegas Totok Lucida saat ditemui di kantornya, di Jalan Pandegiling, Selasa (1/4).

Salah satu buktinya, pada Kejurnas Piala KASAD yang berlangsung di Makassar pada 3-5 April, FORKI Jatim menurunkan semua karateka proyeksi PON XIX 2016 Jawa Barat, dan beberapa ada yang masih berusia muda.

“Even itu akan menjadi tolok ukur di PON Jawa Barat. Di PON XVIII 2012 Riau kemarin, karateka Jawa Timur juga usianya yang paling muda sendiri,” kata Totok yang juga pengusaha properti itu.

Saat disinggung soal pelatih, FORKI

Rio Maksimalkan Prestasi pada Tahun Ketiga GP2

ist

Untuk mengisi kekososngan jadwal kompetisi, Sriwijaya Football Club menjalani pemusatan latihan di Lubuklinggau, Sumatera Selatan.

Sriwijaya FC Jalani Pemusatan Latihan di Lubuklinggau Palembang, Bhirawa Sriwijaya Football Club menjalani pemusatan latihan di Lubuklinggau, Sumatera Selatan, 13 April 2014, untuk mengisi kekosongan jadwal kompetisi terkait dengan pelaksanaan Pemilu Legislatif.

“Tim telah bertolak dari Lahat ke Lubuklinggau semalam setelah pada sore harinya mengalahkan Persita Lahat dengan skor 80,” kata Manajer Sriwijaya FC Robert Heri di Palembang, Selasa.

Ia menerangkan, pada pemusatan latihan di Lubuklinggau ini, “Laskar Wong Kito” dijadwalkan menghadapi Tim Porprov Lubuklinggau pada Selasa (1/4), dan mengahadapi PS Bengkulu pada Kamis (3/4).

“Laga uji coba ini penting untuk persiapan tim menghadapi Barito Putera di Palembang pada 13 April mendatang, dan dua pertandingan terakhir pada putaran pertama Liga Super Indonesia yakni melawan Persita (22/4) dan Persik Kediri (26/4),” ujarnya.

Sementara, Pelatih Sriwijaya FC Subangkit mengatakan laga uji coba ini sangat dibutuhkan pemain untuk menjaga penampilan

9

mengingat terakhir kali bertanding pada 13 Maret yakni melawan PS Semen Padang.

“Usai melawan Semen Padang, pemain diliburkan satu pekan kemudian kembali lagi mengikuti program latihan. Jika sebatas latihan, tidaklah cukup untuk menjaga mental dan fisik, sehingga diupayakan ada laga uji coba,” ujarnya.

Menurutnya, pemain harus tetap dipacu mengeluarkan kemampuan terbaik karena laga pada ajang LSI terbilang berat.

“Terpenting adalah pemain tidak kaku dan mampu dengan cepat beradaptasi ketika kembali diturunkan ke lapangan setelah beberapa pekan menjalani libur,” ujar mantan Pelatih Persiwa Wamena ini.

Sementara ini, tim kebanggaan masyarakat Sumsel ini berada pada urutan ke-6 klasemen sementara Liga Super Indonesia 2013-2014 dengan meraih delapan angka, atau hanya terpaut dua angka dari Semen Padang yang berada pada urutan ke-5.

Sedangkan, pada puncak klasemen bercokol Arema Cronous dengan 15 poin, disusul Persib 13 poin, dan Persija 12 poin.Q ant

Jakarta, Bhirawa Pebalap potensial Indonesia, Rio Haryanto menegaskan akan memaksimalkan prestasinya pada tahun ketiga di GP2 apalagi pada tahun ini didukung tim besar asal Inggris, EQ8 Caterham Racing.

“Saya percaya dengan babak baru bersama EQ8 Caterham Racing akan membawa kesuksesan.

Kami dan tim akan berusaha keras menjadi yang terbaik,” kata Rio Haryanto di Jakarta, Selasa.

Rio yang didukung penuh salah satu BUMN besar Indonesia yaitu Pertamina itu akan mengawali kejuaraan yang levelnya satu tingkat dibawah F1 ini di Sirkuit Sakhir Bahrain, 4-6 April 2014.

Menurut dia, sebelum kejuaraan resmi pihaknya telah melakukan beberapa kali uji coba yaitu di Abu Dhabi dan Bahrain. Dari kedua uji coba itu pria kelahiran Solo Jawa Tengah itu mampu meraih hasil terbaik.

Dengan bekal hasil tes pramusim itu, Rio Haryanto mengaku optimistis mampu memenuhi target yang ditetapkan oleh manajemen yaitu mencapai tiga besar dikejuaraan yang satu level dibawah F1 itu.

“Bersama rekan tim (Alexander Rossi) saya akan konsentrasi penuh untuk GP2 tahun ini. Kami ingin hasil terbaik di tahun ketiga saya di GP2,” kata pria kelahiran 22 Januari 1993 itu.

Perwakilan EQ8 Caterham Racing, Mia Sharizman menegaskan jika pihaknya sangat mendukung perjuangan Rio Haryanto pada GP2 yang merupakan pijakan untuk turun di kejuaraan balap mobil bergengsi yaitu F1.

“Kami konsen dalam memaksimalkan pebalap di GP2. Mereka diberi kesempatan besar untuk melangkah lebih jauh. Apalagi kami juga punya tim di F1. Rio tetap punya peluang,” katanya di sela jumpa pers di Jakarta.

Menurut dia, Rio Haryanto akan turun penuh di 11 seri yang ada. Jika dilihat dari hasil ujicoba pihaknya optimistis pebalap terbaik Indonesia itu mampu mencuri kemenangan pada kejuaraan bergensi ini.

Sementara itu VP Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir menegaskan, pemberian dukungan penuh kepada Rio Haryanto telah dilakukan sejak lima tahun lalu saat masih turun di GP3.

“Kami ingin mewujudkan prestasi pebalap Indonesia dikancah internasional. Dan Rio merupakan pebalap berbakat dan sangat menjanjikan,” katanya.

Saat jumpa pers sebelum keberangkatan ke Bahrain, beberapa pihak memberikan dukungan penuh mulai dari Menpora Roy Suryo, perwakilan Pertamina, Ketua IMI Nanan Sukarna, mantan Menpora Adyaksa Dault, keluarga Rio Haryanto serta para sponsor pendukung lainnya.Q ant

juga belum berencana untuk mendatangkan pelatih asing. Pasalnya, para pelatih karateka di Jawa Timur sendiri kemampuannya dianggap sudah bagus.

“Hasan Basri itu juga pelatih Pelatnas.

Sementara tidak mengambil pelatih asing. Tidak tahu kalau nanti sudah mendekati PON,” ujarnya.

Soal target, Totok berharap para karateka Jatim bisa meraih tiga emas.

Sebenarnya, ada 4 karateka yang diproyeksikan mendulang medali emas.

Mereka adalah Hengki (Kumite +84 kg putra), Hirga Yoga (Kumite -67 kg putra), Angga Laksmana (Kumite -75 kg putra), dan Yuswinda Eka P (Kumite +68 kg putri). “Dari empat (yang diproyeksikan medali emas), semoga dapat tiga emas,” kata pria yang juga pengusaha properti itu.

Sementara itu, kareta Jawa Timur lainnya yang tampil di Kejurnas Karate Piala KASAD 2014 adalah, di nomor kata beregu putra diperkuat Kevin Hidayat, Danny Hidayat, dan Septian Adli P. Serta di nomor kata perorangan putri ada Sisilia A Ora. Sedangkan di nomor kumite ada Ivan Adie Baskara (-55 kg putra), Bintang Herlangga (-60 Kg putra), Andika Oktadeo (-67 kg putra), Endika Rachmad (75 kg putra), Bisma Julian (-84 kg putra), Fitria (-55 kg putri), dan Besty Mega Permatasari (-61 kg putri).

Seperti diketahui, merekrut atlet dari luar banyak dilakukan sejumlah daerah demi sekadar mendapatkan medali di pentas PON. Bahkan tak jarang, persoalan saling tarik-menarik atlet terbawa hingga pelaksaan multi even olahraga nasional empat tahunan. Q wwn

NASIONAL-POLITIK

10

Rabu Legi 2 APRIL 2014

Hakim Tipikor Tolak Eksepsi AM Jakarta, Bhirawa Majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) menolak nota keberatan (eksepsi) terdakwa mantan menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alifian Mallarangeng dalam perkara dugaan korupsi proyek Pembangunan Lanjutan Pusat Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang.

“Mengadili, menolak keberatan terdakwa Andi Alifian Mallarangeng dan eksepsi tim penasihat hukum terdakwa,” kata ketua majelis hakim Haswandi dalam sidang di pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (1/4) kemarin.

Selanjutnya, majelis hakim yang terdiri atas Haswandi, Prim Hariyadi, Aswijon, Anwar dan Hugo tersebut menetapkan bahwa surat dakwaan penuntut umum KPK adalah sah menurut hukum dan dilanjutkan dengan

pemeriksaan saksi-saksi.

Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa keberatan Andi Mallarangeng telah masuk dalam materi perkara sehingga keberatan harus dibuktikan dalam persidangan.

“Memperhatikan eksepsi terdakwa, ternyata eksepsi terdakwa tersebut hanyalah membantah isi atau materi dakwaan yang merupakan materi pokok perkara di luar dari materi eksepsi, dengan demikian eksepsi

harus dinyatatakan ditolak,” tambah hakim Haswandi.

Dalam nota keberatannya, Andi mengatakan bahwa dakwaan jasa hanyalah kumpulan spekulasi.

“Dakwaan jaksa ini adalah tindakan spekulatif yang melebihi cerita misteri atau lebih tepat lagi science fiction,” kata Andi saat membacakan nota keberatan (eksepsi) pada Senin (17/3).

Andi menyatakan bahwa ia tidak pernah ikut pertemuan untuk mengurus proyek Hambalang.

“Saya tidak ingat peristiwa tersebut, menjelang pelantikan saya 20 Oktober 2009, memang rumah saya ramai dikunjungi orang yang saya kenal ataupun tidak yang bermaksud mengucapkan selamat atas terpilihnya saya sebagai Menpora. Saat itu saya belum tahu ada proyek yang

antara foto

Terdakwa kasus korupsi Hambalang Andi Alfian Mallarangeng mengikuti sidang dengan pembacaan putusan sela di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (1/4) kemarin. namanya Hambalang, bagaimana perkataan saya ketika itu bisa jadi lampu hijau untuk PT

Adhi Karya setahun kemudian?” ungkap Andi saat itu. Lebih lanjut mengenai fee 18 persen

Golkar Tak Larang Kader Maju Capres

KILAS NASIONAL

Promosi Bisnis ke AS Dapat Pesanan Bumbu New York, Bhirawa Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi mengemukakan promosi dan bisnis forum produk makanan serta minuman di New York, Amerika Serikat, ternyata langsung mendapatkan pesanan satu kontainer produksi bumbu masakan.

“Ini merupakan awal yang bagus. Selama dua hari melakukan survei pasar ke berbagai ritel di New York, hari ini promosi produk mamin (makanan dan minuman, red), bertemu dengan para calon pembeli, ternyata sudah ada kontrak bisnis,” kata Wamendag Bayu Krisnamurthi, di New York, Senin (31/3) kemarin.

Kementerian Perdagangan RI dan GAPMMI (Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia) melakukan misi dagang ke Amerika dan Kanada, 29 Maret - 5 April 2014 guna meningkatkan ekspor non migas, terutama produk mamin. Di Amerika Serikat, misi dagang itu melakukan survei pasar ke International Grocery NYC, Kalustyan’s, Asia Market, Dean & Deluca, dan Whole Foods, serta forum bisnis dan promosi produk mamin di KJRI New York. Produk-produk yang kian banyak menarik perhatian konsumen AS antara lain sambal, kecap, bumbu-bumbu tunggal (vanili, kayu manis, kluwek), dan bumbu- bumbu racikan (bumbu gulai, bumbu nasi goreng, bumbu pecel). Q ant

Kemensos: 15 Persen Panti Asuhan Tanpa Izin Jakarta,Bhirawa Dirjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Samsudi mengatakan sebanyak 15 persen dari total 6.000 panti asuhan belum memiliki izin operasional.

“Panti asuhan yang menerima bantuan Kementerian Sosial 15 persen belum punya izin operasional,” kata Samsudi di Jakarta, Selasa. Hal itu disampaikan Samsudi usai peluncuran Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak dan seminar naskah akademik tentang pengasuhan alternatif. Lebih lanjut Samsudi mengatakan, jumlah panti asuhan di Indonesia sekitar 8.000 dengan anak asuh yang terdata pada 2013 sebanyak 121 ribu anak.

“Ke depan bagi panti asuhan yang tidak memiliki izin kami minta dimonitor dan kalau tidak sesuai dengan aturan kami minta ditutup,” katanya. Dengan lahirnya PerMen Nomor 21 Tahun 2013, payung hukum untuk pengasuhan anak semakin kuat sehingga diharapkan tidak ada lagi anak yang menjadi korban kasus kekerasan, eksploitasi dan lainnya seperti beberapa waktu lalu, tambah dia.

“Izin operasional panti asuhan dikeluarkan Kemensos, jadi harus ada yang monitor di lapangan. Kami terbitkan aturan main, dinas sosial kabupaten/kota yang mengeksekusi,” tambah dia. Dengan otonomi daerah seharusnya pemda lebih peduli dengan permasalahan anak karena menurut Samsudi, fakta di lapangan masih terjadi kasus-kasus yang melibatkan anak sebagai korban.Q ant

Komunikasi Politik PDIP Kurang Baik Jakarta, Bhirawa Pengamat Komunikasi Politik Universitas Paramadina Hendri Satrio mengatakan komunikasi politik yang dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kurang bagus sehingga bisa menyebabkan partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu kehilangan suara pemilihnya.

“Itu sangat mungkin terjadi karena hingga hari ini komunikasi politik yang dilakukan PDIP belum bagus,” kata Hendri, di Jakarta, Selasa (1/4) kemarin.

Menurut survei yang dirilis oleh Centre for Strategic and International Studies (CSIS), bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berada di posisi teratas dalam hal elektabilitas. Namun demikian sekitar 50 persen pemilih yang disurvei masih bisa berubah pikiran.

Menurut Hendri Satrio tren-nya saat ini, rakyat mencari pemimpin yang santun, dekat dengan rakyat, dan terus menjalin komunikasi dua arah dengan mereka. Hal itu terbukti dari Partai Hanura yang berhasil meningkatkan elektabilitasnya dan cukup menjadi bukti bahwa komunikasi politik memegang peranan penting.

Hingga saat ini, PDIP masih mengandalkan komunikasi politik sepihaknya, yaitu sebatas apa yang ingin disampaikan, bukan apa yang ingin didengar rakyat.

“Sebenarnya, ini bukan hal yang biasa terjadi di PDIP dan Jokowi, tapi entah mengapa ini sering mereka lakukan sekarang. Saat ini PDIP dan Jokowi terlalu percaya diri,” paparnya.Q ant

yang dalam dakwaan diminta oleh adik Andi, Choel Mallarangeng kepada Wafid Muharram yang kemudian meminta kepada pejabat PT Adhi Karya, adalah untuk kepentingan Choel sendiri.

“Choel menyampaikan kakaknya sudah setahun menjabat sebagai Menpora tapi tidak mendapat apa-apa, saya tidak pernah mengutus Choel untuk meminta uang kepada siapapun. Apa yang sebenarnya Choel katakan dalam pertemuan itu berasal dari BAP wafid yaitu ‘Choel berkata kakak saya kan sudah setahun jadi menteri masak belum ada apaapa ke saya?’ Jadi jelas jaksa KPK menghilangkan dua kata yang penting yaitu ke saya, Choel bukan meminta untuk saya tapi untuk dirinya sendiri,” ungkap Andi. Q ant

istimewa

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebelum rapat kabinet paripurna di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (1/4) pagi kemarin memberi tanggapan terkait tudingan penggunaan fasilitas negara pada saat kampanye.

Presiden Bantah Gunakan Fasilitas Negara Dukung Rekomendasi KPK Terkait Dana Bansos Jakarta, Bhirawa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengemukakan, ia sudah berbicara langsung dengan Ketua Badan Pengawas Keuangan (BPK) Hadi Purnomo agar dilakukan audit terhadap kecurigaan sejumlah pihak, bahwa ia sebagai Presiden menggunakan dana yang tidak dibenarkan dalam masa kampanye Pemilu Legislatis (Pileg) saat ini.

“Ini contoh saya sudah membicarakan langsung dengan Ketua BPK untuk dilakukan audit supaya masyarakat mengetahui tidak ada penyimpangan apapun dalam penggunaan anggaran itu,” kata Presiden SBY saat memberikan pengantar pada sidang kabinet paripurna di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (1/4) pagi.

Presiden menegaskan, ia sudah memberikan penjelasan terkait masalah tersebut. Demikian juga Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Sudi Silalahi juga sudah menjelaskan, bahwa SBY selaku pejabat negara tunduk kepada aturan yang berlaku.

Apa yang dilakukannya saat Pemilu Legislatif saat ini, menurut Presiden SBY, juga sudah

dilaksanakannya pada Pemilu 2009 saat itu bersama Jusuf Kalla. Itu juga yang dilakukan oleh Presiden Megawati dan Wakil Presiden Hamzah Haz saat Pemilu 2004 lalu.

Presiden menegaskan, ketentuannya sama, dan ia pun mengindahkan aturan itu. Namun yang diangkat adalah penafsiran yang berbeda-beda.

“Presiden dan Wakil Presiden siapapun Presiden dan Wakil Presidennya, dan ini berlaku Internasional, wajib mendapatkan pengamanan dan dibantu perangkat melekat. Itu adalah tugas negara dalam rangkaian kampanye,” papar SBY. Namun demikian, Presiden SBY meminta meminta BPK untuk mengaudit penggunaan dana kampanyenya, mana yang itu menjadi kewajiban dan tugas negara, dan mana itu yang bukan, dan bukan sepenuhnya Dana Kampanye, dan yang bukan sepenuhnya Dana Anggaran Negara.

Presiden berharap hal seperti ini melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dapat dilakukan kepada pejabat negara yang lain hingga tingkat Bupati dan Walikota.

“Pastikan semua mendapat-

kan audit, para Menteri Gubernur dan walikota termasuk pejabat negara yang lain. Kita ingin tranparansi dan akuntablitas kita junjung tinggi yang lain,” pintanya. Presiden meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai unsur pemerintah juga melakukan dan mengemban tugasnya.

Namun Presiden mengingatkan, ini politiknya tinggi oleh karena itu ia meminta BPK melakukan audir yang resmi.

Menurut Kepala Negara, ini adalah masalah pendanaan pemilu atau penggunaan anggaran bagi pejabat Negara, yang intinya yang tidak boleh, yang tidak dibenarkan oleh undang-undang dilaksanakan. Jangan dilanggar, tidak boleh menggunakan fasilitas Negara.

“Saya juga memberikan contoh, selama rangkaian pemilu saya juga tidak menggunakan fasilitas yang seperti biasanya saya pergunanakan sebagai Presiden dari Terminal di Bandara, ataukan instansi TNI dan Polri, agar tidak ada dugaan yang anehaneh atau menghindari conflict of interest.Q ist

Jakarta, Bhirawa Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono mengatakan tidak bisa melarang bila ada keinginan salah satu kadernya untuk mencalonkan diri sebagai capres atau cawapres dari partai politik lain di luar Golkar. istimewa “Kami tidak bisa Agung Laksono melarang bila ada kader partai yang berkeinginan untuk jadi capres,” kata Agung Laksono ketika ditemui seusai rapat kabinet di Kantor Kepresidenan di Jakarta, Selasa (1/4) kemarin. Namun, menurut dia, hanya ada satu pasang capres-cawapres yang akan diusung Partai Golkar secara resmi.

Ia juga mengingatkan meski tidak melarang, tetapi ada kemungkinan suara untuk Golkar bisa terpecah bila ada kader lain menjadi capres atau cawapres dari partai lain.

Sebagaimana diberitakan, Jusuf Kalla (JK) yang merupakan kader Golkar dinilai satu lembaga survey akan menjadi bakal calon presiden terpopuler yang diusung partai politik Islam atau berbasis pemilih Muslim.

“Selain menjadi yang paling populer dengan 87,1 persen, JK juga disukai 75 persen responden yang mengetahui dia,” kata Sekretaris Eksekutif Lembaga Survei Cirus Ian Suherlan dalam paparan Partai Islam dan Bakal Calon Presiden dari Partai Islam di Jakarta, Minggu (16/3). JK juga dinilai oleh 46,8 persen responden memiliki kemampuan untuk memimpin apabila diajukan sebagai bakal capres salah satu Parpol Islam. JK juga memiliki elektabilitas sebagai bakal cawapres koalisi Parpol Islam tertinggi dengan 23 persen.

Kemunculan JK, yang memiliki latar belakang kader Partai Golkar yang notabene bukan parpol Islam, dinilai pakar politik Islam dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Azyumardi Azra, sebagai sesuatu yang wajar, sebab sosok mantan Presiden 2004-2009 tersebut dianggap memiliki kemungkinan diterima lima parpol Islam.

“Ia memiliki ‘acceptibility’ tinggi di kelima parpol Islam, sebab ia melintasi batas-batas sektarianisme politik partai Islam,” kata Azyumardi yang juga menjadi pembicara dalam paparan tersebut.

Kelima parpol yang diidentifikasikan sebagai parpol Islam atau berbasis pemilih Muslim adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Amanat Nasional (PAN). Survei prospek Partai Islam dan Capres dari Partai Islam yang digelar Cirus dilakukan menggunakan metode multistage random sampling dengan jumlah responden sebanyak 2.200 orang yang memiliki hak pilih. Q ant

Konferensi Internasional, Ulama Dunia Kumpul di Ponpes Sukorejo Bupati Bersama Pimpinan SKPD Ikut Sambut Peserta Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo, sebagai lembaga pendidikan islam, yang kini diasuh KHR Ahmad Azaim Ibrahimy ini, menggelar konferensi ulama internasional, selama dua hari (29-30/3).

Konferensi dengan tema “Konsolidasi Jaringan Ulama Internasional dalam Meneguhkan Kembali Nlai-Nilai Islam Moderat”, diikuti para ulama terkemuka dari tujuh Negara di Timur Tengah.

Sehari sebelumnya menggelar Konferensi International, para ulama tersebut disambut Bupati Situbondo, H Dadang Wigiarto SH bersama pimpinan SKPD di lingkungan Pemkab Situbondo. Sejak pukul 19.00 WIB para ulama yang keluar dari penginapan tersebut menuju pendopo Kabupaten di jalan Kartini no 1, Situbondo, dengan disambut kesenian hadrah. Setelah cukup lama beramah tamah, rombongan para ulama terkemuka tersebut me nerima jamuan makan malam.

“Ini sambutan kami kepada para ulama yang akan melakukan konferensi internatiomal di Ponpes Sukorejo,” ujar Bupati dadang Wigiarto, didampingi Kabag Humas, H Sugeng Wiyono, Jumat malam.

Informasi Bhirawa, acara kon-

ferensi international membahas maraknya berbagai aliran islam radikal beberapa dekade terakhir ini. Selain melibatkan ulama dari berbagai negara, konferensi internasional ini juga melibatkan perwakilan Perguruan Tinggi Islam se Indonesia. Konferensi ulama internasional dibuka Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri, HE. Esti Andayani.

Sebelum melakukan panel diskusi berbagai isu keislaman, konferensi internasional ini akan diawali sambutan wawasan keislaman oleh Sekretaris Jenderal International Confrence for Islamic Scholars, ICIS, KH Hasyim Muzadi. Beberapa ulama Timur Tengah yang ikut menjadi pembicara dalam konferensi internasional ini, diantaranya Syeikh Mahdi bin Ahmad As Shumaidai, Mufti asal Irak, Syeikh Wahbah Zuhaily, pakar ilmu fiqih Syiria, Syeikh Abdul Karim Dibaghi, Al jazair; Syeikh Mohammad Jabor Al-Mannai, Qatar, Bassam Fatih, Duta Besar Syria serta Seikh Khalid Shaheen El-

Ghanim, Qatar, Menurut Sekretaris Pesantren Sukorejo, Ahmad Fadhail, konferensi internasional ini akan berlangsung selama dua hari. Konferensi ini merupakan rangkaian kegiatan satu abad Pesantren Sukorejo. “Konferensi internasional ini sebagai bentuk perhatian pesantren terhadap perkembangan pemikiran keislaman. Untuk itu Pesantren Sukorejo akan menawarkan konsep keislaman moderat, sesuai pemahaman keislaman yang selama berkembang di Pesantren,” tegas Ahmad Fadhail.

Sementara itu para ulama terkemuka dari sejumlah negara di Timur Tengah, melakukan kajian tentang nilai-nilai islam moderat, di Pondok pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo, yang kini genap berusia 100 tahun itu, kembali menjadi saksi sejarah lahirnya rekomendasi pemikiran para ulama dan cendikia muslim, melalui kegiatan konferensi internasional. Para ulama Timur Tengah dan cendekiawan ini mengeluarkan rekomendasi risalah perdamaian untuk dunia, ditengah carut marutnya konflik di sejumlah Negara Islam. Konferensi internasional ulama dan cedikia itu, juga merumuskan nilai-nilai islam moderat sebagai

sawawi/bhirawa

Bupati Situbondo H Dadang Wigiarto SH saat menyambut kedatangan peserta konferensi international di pendopo Jumat (28/3) malam. landasan kehidupan sesama umat islam maupun umat beragama lainnya.

Konferensi internasional ini seolah mengulang sejarah Muktamar 27 tahun 1984 Silam, dimana Pesantren yang didirikan KHR Syamsul Arifin tersebut, menjadi tonggak sejarah penyelamatan ideology Negara, melalui keputusan Nahdlatul Ulama menerima Pancasila sebagai asaz tunggal berbangsa dan bernegara.

Adapun 9 butir rekomendasi yang dihasilkan Konferensi

Internasional Ulama dan Cendikia Muslim tersebut, ditandatangani Sekretaris Jenderal Internasional Confrence of Islamic Scholars, KH. Hasyim Muzadi.

“Sembilan butir rekomendasi tersebut, akan dikirim kepada Pemerintah, para ulama dan cendikia agar turut menanamkan nilai-nilai islam moderat. Dengan demikian, setiap umat muslim diharapkan bersikap moderat baik secara kelompok maupun individu” pungkan man tan Ketua PB NU itu.Q awi/adv

Rabu Legi 2 APRIL 2014

Dewan Sering Bolos, Haram Dipilih Kembali l Sambungan hal 1

bejat, seperti malas bekerja, sering bolos dalam rapat paripurna, menerima gaji buta, dan sering korupsi,” paparnya.

Mereka memiliki mental bejat karena lebih mementingkan kepentingan pribadi sendiri daripada kepentingan rakyat. Padahal, anggota dewan tersebut digaji puluhan juta, dan juga menikmati fasilitas negara.

Yang digunakan untuk menggaji mereka adalah dari hasil pajak rakyat.

Secara terpisah, salah satu staf Sekwan DPRD Kabupaten Malang yang tak mau disebutkan namanya membenarkan, jika hampir dua minggu terakhir ini, anggota dewan yang kembali mencalonkan sebagai anggota legislatif jarang masuk kerja alias bolos. Sehingga yang kelihatan hadir di gedung dewan hanya sebagian anggota saja, yang tidak mencalonkan sebagai caleg.

“Ada salah satu anggota dewan yang tidak pernah masuk kerja, tapi tiap bulan tetap terima gaji. Selain itu, juga ada anggota dewan yang setiap hari hanya absen saja, namun setelah itu keluar, dan sering juga tidak mengikuti rapat paripurna, tapi tetap mendapatkan uang insentif,” ungkapnya.

Untuk diketahui MUI belum lama ini mengeluarkan seruan agar pemilih tak memberikan suaranya kepada anggota dewan yang suka bolos sidang dan mencalonkan kembali, atau calon incumbent dalam Pileg 2014.

Deputi Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz, menilai seruan MUI tersebut mendorong masyarakat pemilih untuk melihat kembali rekam jejak para calon anggota legislatif baik kinerja dan prestasinya. n cyn

Palsu Izin Penambangan, Caleg DPR RI Bambang Dilaporkan KPK l Sambungan hal 1

Bambang melarikan diri. Yang ada saat itu, justru pemilik izin tambang , Soedarsono Sugih Slamet diserang massa yang tak jelas dari mana arahnya dengan membawa celurit serta membakar mobilnya,’’lanjut Farid.

Karena diserang secara tiba-tiba, membuat Sugih lari tunggang langgang dan minta perlindungan. Di saat kondisi Sugih ketakutan, Bambang melakukan intimidasi dengan minta saham ke Sugih sebesar 60 persen. “Karena Sugih terus diintimidasi, akhirnya dia memberikan saham 60 persen, dengan syarat Bambang menyetor uang Rp 2 miliar ke Sugih. Namun anehnya hingga jadwal yang ditentukan, Bambang juga belum setor uang untuk pembelian saham.

Akibatnya oleh Sugih digugat di Pengadilan Negeri dan dia menang,’’lanjut Faried.

Tapi entah bagaimana, di tengah perjalanan tiba-tiba dari pihak pajak menagih tunggakan pajak kepada PT Agtika yang notabene milik Sugih sebesar Rp 400 juta. Merasa dirinya belum melakukan penambangan, tentu Sugik kaget. Begitupula dengan Kabupaten Jember yang merasa tidak pernah mengeluarkan izin penambangan juga kaget. ‘’Setelah ditelusuri ternyata Bambang memalsukan dokumen izin milik Sugih untuk menambang di wilayah lain. Hasil tambang tersebut diekspor dan dia mendapatkan hasil miliaran rupiah tanpa disetor ke negara,” katanya.

Terpisah, Komisaris PT Agtika Dwisejahtera, Soedarsono Sugih Slamet dalam suratnya ke Desperindag dan ESDM Kab Jember tertanggal 1 September 2012 mencoba melakukan klarifikasi yang isinya di antaranya PT Agtika sebagai pemegang izin penambangan (IUP) dengan nomor 541.3/029/411/2010 yang lokasinya berada di Desa Pasaban, Kec Kencong Kab.Jember. Sampai saat ini perusahaan itu belum pernah melakukan eksplorasi di wilayah konsesi tambangnya. ‘’Bagaimana saya bisa ditagih pajak sebesar Rp 400 juta, padahal saya tidak pernah melakukan eksplorasi termasuk mengekspor pasir besi ke pihak manapun. Bahkan penegasan saya ini dikuatkan dengan surat dari Disperindag nomor 540/297/411/2012 tertanggal 16 September 2012 yang menyatakan PT saya belum pernah melakukan eksplorasi,’’tegasnya.

Sementara itu, R Bambang yang juga Caleg DPR RI dari Partai Gerindra yang diklarifikasi mengaku pihaknya tidak pernah melakukan hal-hal seperti yang dituduhkan tersebut.

Sebaliknya, bersama pengacaranya Sjamsul Ma’arif dia akan menggugat balik. ‘’Yang pasti semuanya sudah saya serahkan pada proses hukum. Apalagi di tingkat PT, saya sudah dinyatakan menang,’’tambahnya.

Ditambahkan, R Bambang jika selama ini pihaknya sudah mencoba menelepon Soedarsono Sugih untuk bertemu membicarakan persoalan yang ada. Namun yang bersangkutan kurang kooperatif. ‘’Sebenarnya saya sudah mencari solusi yang terbaik atas permasalahan tersebut, tapi nyatanya yang bersangkutan tidak kooperatif. Karena itu saya menganggap permasalahan ini sudah selesai dan semuanya sudah disepakati,”katanya. n cty

Tingkatkan Cinta Batik l Sambungan hal 1

program industri kreatif terus diupayakan pengembangannya. Oleh karena itu, Disperindag Jatim berupaya fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan pelatihan desain, memberikan apresiasi dengan menyelenggarakan lomba-lomba desain dan memberikan fasilitasi desain produk dan kemasan gratis bagi IKM (Industri Kecil Menengah).

“Dengan adanya lomba ini diharapkan mampu menghasilkan desain-desain baru yang fashionable dan tetap mengedepankan corak lokal. Sehingga desain tersebut mampu mewujudkan pelestarian batik tulis sebagai salah satu warisan budaya dunia,” katanya.

Sebagai informasi, lomba desain batik ini dikhususkan bagi masyarakat Jawa Timur dengan menaati berbagai syarat. Di antaranya adalah, desain tersebut karya sendiri dan bukan tiruan serta belum pernah dilombakan atau dipublikasikan. Selain itu setiap peserta wajib menyerahkan kain dengan panjang 2 meter dengan lebar bebas yang diujungnya dicantumkan tanggal pembuatan batik. n geh

SAMBUNGAN Anggaran Ujian Nasional Lambat Dicairkan l Sambungan hal 1

tiap tahap itu nanti ada laporan pertanggungjawabannya. Kalau sudah benar, baru bisa dicairkan tahapan berikutnya,” ungkap Nizam yang juga menjadi Guru Besar Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Universitas Gajah Mada (UGM).

Tahun ini, kata Nizam, jumlah anggaran yang akan dicairkan dari pusat untuk penyelenggaraan UN meningkat cukup tinggi, yaitu berada di angka rata-rata Rp 80 ribu per peserta. Jika dibandingkan tahun lalu, nominal yang dialokasikan untuk pelaksanaan UN hanya berkisar Rp 30 ribu per peserta jenjang SMA dan Rp 25 ribu per peserta untuk jenjang SMP dan SMK. “Ini masih rata-rata saja. Untuk daerah-daerah yang pelosok, biaya transportasi yang tinggi juga akan diperhitungkan,” ungkap dia.

Jika dikalkulasikan dengan jumlah peserta di Jatim, alokasi anggaran UN yang diterima Jatim akan mencapai Rp 80,5 miliar. Jumlah ini merupakan hasil kali antara alokasi anggaran yang diberikan pusat dengan jumlah Daftar Nominasi Tetap (DNT) UN SMA/MA/SMK/ Paket C dan SMP/MTs/ Paket B sebanyak 1.006.800 siswa.

Rinciannya, jumlah peserta UN SMA/MA sebanyak 229.897 siswa, SMK sebanyak 187.037 siswa dan paket C sebanyak 27.001 siswa. Sedangkan untuk SMP/MTs jumlah peserta men-

adit hananta/bhirawa

Kepala Dindik Jatim memeriksa mobil pengantar naskah soal UN SMA/MA/ SMK yang akan dikirim ke wilayah kepulauan di Jatim, Selasa (1/4).

capai 540.798 siswa dan paket B sebanyak 22.067 siswa. “Jumlah peserta di Jatim ini adalah yang terbanyak se-Indonesia. Karena itu saya datang kemari untuk memastikan apakah Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim sudah puas dengan percetakannya atau belum,” ujarnya sambil bercanda.

Melihat persiapan yang dilakukan oleh panitia provinsi, Nizam mengaku lega. Sebab, baik dari pengawasan, pengamanan maupun percetakan telah disiapkan dengan baik.

“Jatim ini menjadi representasi UN di Indonesia. Kami bersyukur semua persiapannya sudah sangat baik,” ungkap dia.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dindik Jatim Dr Harun MSi mengatakan, pendistribu-

sian naskah soal kembali dilakukan. Setelah 26 ton dikirim untuk wilayah Kalimantan, kali ini untuk daerah-daerah kepulauan di Jatim. Di antaranya ialah Bawean dan kepulauan di Sumenep. “Diperkirakan besok (Rabu hari ini) sudah akan sampai. Sebab, perjalanannya hanya butuh waktu 8 jam sampai ke lokasi,” ungkap dia.

Dalam pendistribusian tersebut, sebanyak 16 boks dikirim untuk 10 satuan pendidikan penyelenggara UN di Bawean.

Sedangkan untuk 43 satuan pendidikan di Kepulauan Sumenep juga dikirim sebanyak 54 boks.

“Ini adalah pengiriman prioritas dengan menggunakan kapal. Sesampainya di rayon, kami berharap daerah langsung menata ke sub rayonnya,” ungkap dia. n tam

nya sama dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Surabaya yang dikalikan empat surat suara dan ditambah dua persen surat suara untuk cadangan kalau ada yang rusak,” paparnya saat pelepasan logistik surat suara di Gudang Sidotopo Wetan 11Surabaya, Selasa (1/4).

Surat suara itu, jelas Eko, akan didistribusikan secara bertahap selama tiga hari. Hari ini pertama surat suara didistribusikan di Dapil 1 antara lain Tegalsari, Gubeng, Simokerto, Bubutan, Krembangan, dan Genteng. Dan Dapil 2, surat suara didistribusikan di Tambaksari, Semampir, Kenjeran, dan Pabean Cantikan.

Kemudian di hari kedua yaitu Rabu (2/4), surat suara akan didistribusikan untuk daerah Dapil

3 yaitu di Wonocolo, Gununganyar, Tenggilis, Bulak, Rungkut, Sukolilo, Mulyorejo dan di Dapil 4 meliputi Wonokromo, Sawahan, Gayungan, Jambangan, dan Sukomanunggal.

Dan Kamis (3/4) akan menjadi hari terakhir pendistribusian surat suara di Kota Surabaya yaitu Dapil 5 meliputi Karang Pilang, Tandes, Lakarsantri, Benowo, Wiyung, Dukuh Pakis, Asem Rowo, Pakal, dan Sambikerep.

“Setiap PPK yang kami kirimi surat suara harus siap menerima kiriman dari kami, nanti PPK didudukung 160 Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk menghitung langsung semua surat suara yang turun dari truk,” tambahnya.

Dari pantauan Bhirawa di lapangan, di Kecamatan Gubeng ada 82 kotak surat suara, pasalnya Kelurahan Mojo tidak muat untuk menampung kotak surat

suara.

“Karena di Kelurahan Mojo sendiri itu tidak memadai, jadi tidak mungkin kalau kotak ini di taruh di sana. Di Kelurahan Mojo ada 82 TPS, dan itu paling banyak di Kecamatan Gubeng. DPT di Kec Gubeng ada 99.589 dan setelah menerima surat suara jumlahnya mencapai 101.453 setelah ditambah 2 persen,” kata Ketua PPK Kec Gubeng Danang Dwi. Selain itu, di Kecamatan Tegalsari mengalami kelebihan surat suara DPRD Provinsi dan kekurangan surat suara DPRD Kota. “Ada dua kardus surat suara DPRD Provinsi yang kelebihan, dan kurang satu kardus DPRD Kota, jadi ini saya kembalikan kelebihannya sekaligus mau mengambil kekurangannya. Ini saya masih bikin berita acaranya dulu,” papar Ketua Kec Tegalsari Ari Sulistyo. n geh

Gubernur Desak Minarak Segera Bayar Ganti Rugi l Sambungan hal 1

Menteri Keuangan dan sejumlah menteri yang masuk ke dalam dewan pengarah BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo) penyelesaian korban lumpur.

“Pembayaran ganti rugi ada dua skema. Pemerintah dan PT Minarak Lapindo. Yang di dalam peta terdampak adalah Minarak dan pemerintah yang di luar peta terdampak. Kami akan membuat surat terkait penyelesaian ganti rugi. Pemprov Jatim akan mengawal betul,” katanya.

Dijelaskan, dalam putusan MK tersebut yang dituntut adalah APBN. Oleh sebab itu, Pemprov Jatim membentuk tim yang diketuai oleh Asisten III Sekdaprov Jatim Bidang Ekonomi untuk memfasilitasi korban lumpur Lapindo. Pun demikian dengan pihak Minarak Lapindo juga harus tunduk dan patuh kepada putusan MK. “Keputusan pembayaran itu paling tidak akan dilakukan saat PAK (Perubahan-APBN).

Sementara di wilayah yang masuk peta terdampak kan ada PT MLJ. Kurangnya sekitar Rp 800 milliar,” ujarnya.

Untuk diketahui melalui putusan MK nomor 83/PUUXI/2013 dengan pemohon gugatan yaitu Siti Askabul Maimanah dkk warga Renokenongo Sidoarjo, MK memaksa PT Mi-

Bawaslu Siap Terjunkan Tim Khusus l Sambungan hal 1

KPU Surabaya Mulai Distribusikan Surat Suara l Sambungan hal 1

11

narak Lapindo Jaya (MLJ) untuk membayar ganti rugi atas semburan lumpur di daerah peta terdampak.

Lebih jauh Pakde Karwo mengatakan yang bisa memaksa PT MLJ adalah pemerintah pusat karena menyangkut keputusan MK itu. Seandainya, keputusan MK adalah menggunakan APBN tentunya Pemprov Jatim punya kewenangan.

Nah dengan begitu, lanjutnya, tugas Pemprov Jatim adalah mendampingi pemerintah pusat untuk melakukan langkahlangkah yang memaksa mana urusan pemerintah pusat dan mana yang menjadi urusan PT MLJ sekitar Rp 800 miliar itu.

“Dewan Pengarah ini kan harus segara rapat, sikapnya bagaimana.

Tapi pemprov biarpun di dalamnya kita harus jalan untuk memfasilitasi itu. Ada yang sebagai anggota Dewan Pengarah ada yang sebagai desakan dan aspirasi masyarakat,” tukasnya.

Dikatakannya, kemungkinan penyerahan akan dilakukan pasca Pileg 2014 pada 9 April, menurut Pakde Karwo jika itu dilakukan akan memicu pandangan-pandangan negatif terkait politik.

“Pemprov Jatim, pasca pileg ini akan mengundang sejumlah pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan ganti rugi korban lumpur lapindo,” katanya.

Perlu diketahui, setelah hampir delapan tahun lumpur me-

nyembur di Porong, masalah ganti rugi belum kunjung tuntas.

PT Lapindo Brantas diwajibkan mengucurkan total Rp 3,82 triliun untuk membeli tanah dan bangunan warga di wilayah terdampak.

Lapindo pun membayar ganti rugi melalui PT Minarak Lapindo Jaya. “Hingga 2012, yang sudah terbayar Rp 3,04 triliun,” ujar juru bicara BPLS Dwinanto.

Rinciannya, hingga 2008 Minarak Lapindo Jaya telah membeli tanah dan bangunan warga senilai Rp 1,54 triliun. Pada 2009 jumlahnya Rp 360 miliar, dan 2010 sebesar Rp 750 miliar.

Pada 2011, Minarak membayar Rp 240 miliar, sementara pada 2012 hanya Rp 150 miliar.

Selanjutnya, pada 2013 perusahaan itu tak melaporkan adanya pembayaran sama sekali.

Menurut Dwinanto, alasan yang tersirat dari Minarak adalah kesulitan finansial perusahaan.

“Alasan itu tidak dikemukakan dengan tegas, tapi yang tersirat mengarah pada finansial perusahaan,” ucapnya.

Jumlah yang dibayarkan Minarak lebih kecil dibanding yang sudah dikucurkan pemerintah.

Hingga kini pemerintah telah menggelontorkan Rp 6,5 triliun untuk mengatasi bencana tersebut.

Laporan Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan biaya ekonomi yang timbul akibat bencana itu lebih besar lagi, diperkirakan mencapai Rp 32,9 triliun. n iib

APBN dan rawan diselewengkan. Apalagi dalam suasana pelaksanaan Pileg maupun Pilpres 2014. ’’Agar demokrasi berjalan aman, lancar, tertib, jujur dan adil, kami akan membentuk tim khusus yang mengawasi penyalahgunaan APBD dan APBN untuk kepentingan politik,’’ tambahnya, Selasa (1/4).

Dengan tiadanya aliran Jasmas, maka para caleg tentu akan berpikir lebih keras untuk meraih simpati masyarakat. Akibatnya, caleg dipaksa kreatif dalam berkampanye dengan cara melakukan pendekatan langsung ke masyarakat. ’’Dari pantauan kami di lapangan, sudah banyak caleg yang berani memberi pernyataan tertulis kepada warga untuk memperjuangkan kepentingannya. Ini positif,’’ katanya.

Seperti diberitakan Bhirawa sebelumnya pekan lalu Gubernur Jatim Soekarwo menerbitkan SE yang berisi penghentian aliran Jasmas ke anggota DPRD se-Jatim.

Dasarnya adalah surat dari Kemendagri, yang sebelumnya disurati oleh KPK. Tujuan dari penghentian aliran Jasmas itu agar biar terjadi kompetisi yang fair.

Artinya, caleg incumbent tidak lagi mempunyai keuntungan fasilitas Jasmas yang bisa dijadikan bahan kampanye. Karena, jumlahnya cukup besar. Untuk anggota DPRD kota-kabupaten, rata-rata berkisar Rp 500 juta – Rp 1 miliar per anggota dewan. Sedangkan untuk DPRD Jatim bisa mencapai Rp 2 miliar – Rp 5 miliar, tergantung jabatan dan posisi.

Lebih jauh, doktor politik dari FISIP Unair tersebut mengatakan dengan situasi yang seperti ini, maka nantinya para

caleg yang jadi benar-benar caleg yang menjadi harapan ’’Bukan sekadar menggelontor dengan janji-janji kosong dengan cara berpolitik uang saja,’’ papar Sufyanto.

Menurutnya, dalam dua pemilu terakhir, kampanye dengan cara transaksional (menggelontor uang) memang sangat menggejala.

Dan bila diteruskan dengan pola kampanye transaksional, maka dalam jangka panjang bisa merusak iklim demokrasi di masyarakat.

Senada dengan Sufyanto, pakar komunikasi politik Unair Suko Widodo meng­ atakan bahwa langkah Gubernur Jatim Soekarwo yang cepat menerbitkan surat edaran patut diapresiasi. ’’Karena bila terlalu banyak caleg yang menggunakan pola transaksional, maka banyak jadi adalah caleg kaya, namun kredibilitas dan kemampuannya perlu dipertanyakan,’’ ucapnya.

Bila sudah seperti itu, maka tentu saja perubahan yang diharapkan tidak akan terjadi. Padahal, esensi dari komunikasi politik bukan seperti itu. Yakni, bagaimana masyarakat bisa tahu visi misi caleg, dan memilih wakilnya dengan harapan perubahan yang dititipkan,’’ tegasnya.

Anggota DPRD Surabaya Rusli Yusuf tak sependapat dengan penghentian dana Jasmas tersebut. Sebab, di Surabaya alokasi dana tersebut cukup dibutuhkan masyarakat. ”Yang seharusnya diperketat adalah pengawasannya. Bukan dihentikan,” ungkapnya.

Menurutnya, pengucuran dana Jasmas biarkan alamiah saja seperti saat ini. Tak perlu dipercepat ataupun diperlambat. Pengucuran dana tersebut seharusnya sesuai jadwal yang telah ditentukan. n cty

Dianggap Pencemaran Nama Baik, Kajari Polisikan Ketua IKMAS l Sambungan hal 1

masih perlu pembuktian terlebih dahulu.

“Rekaman itu belum tentu benar tapi sudah dibocorkan ke media dan ironisnya mencatut nama Kepala Kejaksaan Negeri Sampang,” kata Abdullah ditemui usai melaporkan kasus tersebut ke Mapolres Sampang, Senin (1/4).

Seperti diberitakan Bhirawa Senin kemarin, du­gaan penyelewengan pelaksanaan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada 2013 yang bernama program Bantuan Stimulan Perumahan Rakyat (BSPS) yang menetapkan tersangka Rodo, kini me­ nuai babak baru. Itu setelah Ketua IKMAS Wafei Anas membuka rekaman pembicaraan tersangka Rodo dengan pihak PU Cipta Karya Sampang yang membayar uang sebesar Rp 100 juta kepada pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang.

Menurut Wafei Anas, rekaman pembicaraan antara pihak tersangka Rodo dengan pihak PU Cipta Karya dengan durasi 8.34 menit tersebut, dilakukan sebelum tersangka ditetapkan oleh pihak Kejaksaan Negeri Sampang.

Berdasarkan rekaman tersebut jelas ada pembicaraan pemberian uang senilai Rp 100 juta oleh Rodo pada pihak PU Cipta Karya melalui Kabid Perumahan Satrio untuk diserahkan pada kejaksaan. Satrio dalam rekaman itu mengatakan bahwa uang tersebut sudah disampaikan pada Kepala Kejaksaan Negeri

Sampang.

Dijelaskan Abdullah, pemberitaan yang dilansir Wafei Anas berdasarkan rekaman itu ada pembicaraan dua orang yang tidak jelas, menyebut jika Kepala Kejaksaan Negeri Sampang menerima suap kasus RTLH Rp 100 juta dari Kepala PU Cipta Karya Sampang. “Dan perlu saya tegaskan semua itu tidak benar. Karena tuduhannya serius maka kami melaporkan pada pihak kepolisian untuk diproses secara hukum,”jelasnya.

Dijelaskan Abdullah, laporan ini sepenuhnya diserahkan pada penyidik yang berada di kepolisian.

Adapun laporannya terkait pencemaran nama baik dan undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). “Dengan laporan ini, menjadi pelajaran bagi masyarakat jika berbicara jangan asal bunyi (asbun) , agar semuanya menjadi jelas siapa yang benar dan siapa yang salah,” katanya.

Sementara Kapolres Sampang AKBP Imran Edwin Siregar menjelaskan pada intinya semua laporan yang dilaporkan ke polisi itu harus diterima. Untuk selanjutnya pihak penyidik akan mempelajarinya apakah laporan tersebut memenuhi unsur atau tidak.

Terkait laporan dari Kajari Sampang ini bisa pencemaran nama baik atau undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang jelas pihak kepolisian masih akan mempelajari terlebih dahulu. n lis

Bertabur Bunga, Wali Kota Ajak Semua Komponen Bangun Malang l Sambungan hal 1

peduli wong cilik harus betul-betul diaplikasikan, dan mampu diterjemahkan oleh semua Kepala SKPD di lingkungan Pemkot Malang,” tegas pria yang kerap disapa Abah Anton ini.

Selain itu, dalam acara perhelatan satu abad kota Malang ini juga dihadiri dua mantan Wali Kota Malang yakni Peni Suparto dan Soejitno yang juga bertitip pesan pembangunan kepada Abah Anton. Ke depan Abah Anton juga mengaku bakal merangkul kedua mantan wali kota ini untuk meneruskan perjuangan pembangunan yang telah dirintis. “Kita rangkul semua pihak termasuk beliau-beliau juga kita rangkul, karena pengalamannya dalam memimpin Kota Malang” pungkasnya.

Sementara itu dua mantan Wali Kota Malang hadir pada peringatan seabad Kota Malang. Mereka adalah Suyitno (Wali Kota Malang periode 1999-2004), Peni Suparto (Wali Kota Malang periode

2004-2013). Kedua mantan wali kota tersebut mendapatkan potongan kue tart pertama yang dipotong oleh Wali Kota Malang Moch Anton yang baru dilantik 13 September 2013 lalu.

Menurut Peni Suparto, momentum satu Abad Kota Malang ini, hendaknya dijadikan Pemkot Malang untuk menuntaskan seluruh permasalahan, pembangunan sektor riil harus menjadi prioritas utama. “Selain sektor riil yang harus dituntaskan adalah pembangunan jalan lintas barat dan lintas timur, ini sangat penting untuk mengurai persoalan kemacetan di dalam kota,”terang Peni Suparto.

Harapan serupa juga disampaikan oleh mantan Wali Kota Suyitno. Menurut wali kota pertama di era reformasi itu, persoalan yang dihadapi Kota Malang saat ini adalah kemacetan. Dengan berbagai upaya dan kebijakan, kemacetan itu harus diurai.

“Pusat keramaian dan perbelanjaan di dalam kota sudah penuh, ini menjadi salah satu penyebab terjadinya

kemacetan. Ini yang harus segera diurai,”terangnya.

Menurut Suyitno, selain pembangunan infrastruktur keindahan kota harus tetap dijaga. Sehingga kota Malang tetap indah dan bebas dari PKL yang tidak tertata.

“Semua masyarakat Kota Malang harus berperan aktif untuk menjaga kebersihan dan keindahan Kota Malang, kalau ada PKL silakan berjualan di tempat yang diperbolehkan saja, kalau ada yang melanggar pemkot harus tegas,”terang Suyitno.

Sementara itu perayaan satu abad Kota Malang dimeriahkan pawai bunga hias di sepanjang jalan protokol sekitar 10-15 kilometer mulai dari depan Balai Kota hingga di Lapangan Brawijaya (Rampal). Bunga-bunga segar aneka warna dan aneka jenis itu menjadi hiasan indah sekitar 150 sampai 175 mobil hias peserta karnaval yang diikuti seluruh SKPD di lingkungan Pemkot Malang, perusahaan maupun hotel yang ada di daerah itu.

“Karena adanya pawai bunga hias

setelah upacara HUT yang melewati jalan-jalan protokol, arus lalu lintas kita alihkan. Kita bekerjasama dengan Satpol PP dan kepolisian,” kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang Wahyu Setianto.

Karnaval mobil bertabur bunga yang dimulai usai upacara HUT itu mengambil start di halaman Balai Kota Malang dan finish di Lapangan Rampal dengan rute sepanjang 10-15 kilometer.

Lebih lanjut Wahyu mengatakan sejumlah kawasan jalan di sekitar Balai Kota ditutup dan sebagian jalan lain menggunakan sistem buka tutup. Namun, masyarakat tidak perlu berbondong-bongdong ke arah tengah kota, sebab pawai bunga itu juga akan melintas di setiap kecamatan yang ada di kota itu. Selain itu, katanya, sistem lalu lintas yang diterapkan juga situasional, artinya ketika ada titik kemacetan, arus lalu lintas langsung dialihkan agar tidak sampai terjadi stagnasi lalu lintas. *

UTAMA

12 LINTAS PERISTIWA

Didik Jabat Ketua Komisi A DPRD Surabaya Surabaya, Bhirawa Tri Didik Adiono dari Fraksi PDIP akhirnya terpilih sebagai Ketua Komisi A DPRD Surabaya yang sebelumnya dijabat Armudji dalam rapat pimpinan yang digelar di ruang ketua DPRD setempat. Pemilihan yang digelar secara tertutup tersebut memenangkan Tri Didik Adiono dengan mendapatkan tujuh suara dan lawannya H Adies Kadir dari Fraksi Partai Golkar mendapatkan lima suara dari 12 total suara anggota Komisi A DPRD. “Pemilihan sudah digelar sesuai aturan yang berlaku,” kata Ketua DPRD Surabaya M. Machmud, Selasa (1/4).

Menurut dia, hasil pemilihan Ketua Komisi A kali ini selanjutnya akan dibawa ke rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Surabaya untuk disetujui dan diumumkan dalam rapat paripurna DPRD. Adapun untuk jabatan Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRD Surabaya yang selama ini masih dipegang Tri Didik Adiono, Machmud mengatakan secara aturan harus segera ditinggalkan karena tidak boleh merangkap jabatan. “Katanya Didik langsung mengundurkan diri hari ini,” ujarnya. Sedangkan untuk posisi Ketua Banleg DPRD Surabaya, Machmud mengatakan pihaknya akan membicarakannya lebih lanjut. Hal ini dikarenakan jabatan Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Surabaya juga masih kosong. Q gat

Karyawan KBS Pensiun Tetap Dikaryakan Surabaya, Bhirawa 30 karyawan Kebun Binatang Surabaya (KBS) yang pensiun diusia 56 tahun kini bisa bernafas lega, karena Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini berjanji mereka tetap akan dikaryakan. Menurut Risma, mereka yang sudah pensiun, bisa mengajukan diri untuk dipekerjakan kembali. PDTS KBS juga bisa melakukan perpanjangan kerja. “Yang penting mereka yang sudah pensiun bisa tetap kerja. Entah nanti ditempatkan di bidang apa yang penting kerja,” katanya, Selasa (1/4) di Surabaya.

Ia juga membantah tidak peduli terhadap nasib karyawan di Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya (KBS) terkait aturan baru soal perubahan masa pensiun dari 60 tahun menjadi 56 tahun. “Aturan usia pensiun ini sudah menjadi aturan baku BUMN maupun BUMD. Saya tidak bisa bikin aturan sendiri,” kata Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di Surabaya.

Dengan beralihnya pengelolaan KBS ke Pemkot Surabaya, maka aturan harus berubah. Aturan yang sebelumnya menganut pada pengelolaan perkumpulan maka diubah menjadi aturan pemerintahan.

Ketika KBS diambil alih pengelolaan oleh Pemkot Surabaya pada Juli 2013 lalu, maka diberlakukanlah Peraturan Daerah (Perda) Nomor 19 tahun 2012 tentang PDTS KBS yang membatasi usia pensiun pada umur 56 tahun. Q gat

BPK Periksa SPJ SKPD Pemprov Pemprov, Bhirawa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mulai 1 April hingga 5 Mei 2014 mendatang bakal memeriksa SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) tahun anggaran 2013, diseluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Jatim. Pemeriksaan ini terkait opini yang akan diberikan BPK kepada Pemprov Jatim.

“Ini pemeriksaan rutin. Tiga bulan setelah tutup anggaran akan diperiksa BPK mulai 1 April hingga 5 Mei, dan hasilnya akan diumumkan paling lambat enam bulan setelah pemeriksaan. Tapi biasanya akhir Mei sudah diumumkan hasilnya di DPRD,” kata Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo, ditemui usai menerima BPK Perwakilan Jatim, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (1/4). Untuk pemeriksaan tahun anggaran 2013, mantan Sekdaprov Jatim ini optimis akan berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Jika tahun ini meraih WTP, itu artinya Pemprov Jatim berhasil meraih WTP empat kali berturut-turut mulai 2011 lalu.

Optimisme Pakde Karwo—sapaan lekat Soekarwo ini, bukan tanpa alasan. Sebelumnya Inspektorat Jatim telah melakukan pemeriksaan terlebih dulu, dan hasilnya hanya soal SPJ yang masih belum rapi.

Terkait pembukuan lainnya seperti pengadaan barang dan jasa sudah sesuai rel.

“Memang kelemahan kita ada pada SPJ. Baik di biro-biro, dinas dan badan problemnya ada pada pembukuan di SPJ yang kurang baik. PA (Pengguna Anggaran) dan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) jarang dan tak rajin mengecek SPJ ini. Makanya saya minta PA dan KPA untuk rajin mengeceknya,” tururnya.

Dalam rapat terakhir, lanjutnya, semua SKPD juga telah mengembalikan anggaran yang lebih atau silpa (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran). Serapan anggaran secara keseluruhan di Pemprov Jatim juga baik yaitu mencapai 95 persen. “Ada kabupaten/kota di Jatim yang serapannya hanya 60 persen,” katanya tanpa mau menyebut daerah yang dimaksud.

Menurut Pakde Karwo, BPK akan memeriksa semua yang menyangkut pertanggung jawaban mulai penerimaan dan pengeluaran anggaran dari semua SKPD. Baik itu untuk perjalanan dinas, honor, pengadaan barang dan jasa kemudian dicocokkan dengan besteknya.

“Semuanya akan dicocokkan. Contohnya bestek terkait pembuatan tanggul bawah laut dulu banyak temuannya. Makanya kita sudah perbaiki semuanya dicek betul dan ini jadi prioritasnya. Makanya Dinas Perikanan dan Kelautannya kita pilih orang yang paham tentang arsitektur. Sebab meski dinas perikanan tapi banyak proyek fisiknya. Leadhershipnya yang kita butuhkan,” paparnya.

Terkait aset-aset pemprov yang tahun lalu banyak catatan dari BPK, Pakde Karwo menjelaskan, secara umum progres catatan aset semakin baik. Itu dilihat dari jumlah aset yang telah tersertifikat maupun yang masih dalam proses di BPN (Badan Pertanahan Nasional). “Untuk jumlahnya saya tidak hafal. Tapi yang pasti progresnya sangat baik. Mensertifikat jalan itu tidak gampang karena kemampuan BPN yang terbatas. Meski begitu kita sudah dorong BPN agar segera menerbitkan sertifikat aset pemprov seperti jalan,” ungkapnya. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jatim, Drs Muzakkir, mengatakan, dalam pemeriksaan nanti akan dicocokkan seluruh data fisik maupun data soft copy-nya. Selain pemprov, BPK juga memeriksa instansi lain nya di Jatim. Yaitu, 38 kabupaten/kota dan BPWS (Badan Pengembangan Wilayah Suramadu). Q iib

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jatim

Pelantikan Kepala BKKBN Jatim di Gedung Grahadi Surabaya

BKKBN Jatim Siap Garap TNI dan Polri

S

etelah dilantik oleh Gubernur Ja tim, Kepala Badan Kependudu kan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jatim, Ir Dwi Listyawardani MSc DipCom langsung tancap gas. Karena, Dani panggilan akrab Dwi Listiwardani akan menggarap dan menggandeng TNI dan Polri dalam mensukseskan program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) di Jatim. ‘’Kita akan fokus dalam menggarap segmen TNI dan Polri, karena kedua institusi ini sangat strategis,’’ ujar Dani, usai ditemui di acara Pelantikan Kepala BKKBN di Gedung Grahadi Surabaya, Selasa (1/4), kemarin.

Menurutnya, sebagai lembaga negara keberadaan TNI dan Polri sangat berpotensi besar dalam menyumbangkan keberhasilan program KKB di Jatim dan di Indonesia. Banyak pengalaman yang membuktikan bahwa lembaga ini sangat mampu dalam menggerakkan anggota dan keluarganya dalam menggikuti program KKB seperti Babinsa dan Babinkantimas. ‘’Sebagai contoh dalam tubuh TNI dan Polri sangat menjunjung tinggi garis komando. Jika pimpinannya berkata A maka seluruh anggotanya akan megikuti A dan ini yang memberikan peluang bagi BKKBN dalam mengandeng TNI dan Polri, karena sistem komandonya jelas,’’ paparnya. Selain menggarap TNI dan Polri, kata Dani, BKKBN akan menggarap remaja dan sekolah. Untuk remaja dan sekolah, BKKBN akan berkerjasama dengan beberapa sekolah di Jatim. ‘’Dalam waktu dekat kita akan

Kepala BKKBN Jatim Dwi Listyawardani menandatangani pakta integritas disaksikan Gubernur Jatim DR Soekarwo.

berkerjasama dengan Dinas Pendidikan Surabaya untuk membahas bagiamana mengelola remaja agar terhindar dari narkoba, seks bebas dan tawuran,’’ paparnya.

Sementara itu menanggapi pernyataan di atas, Gubernur Jatim, DR Soekarwo mendukung penuh upaya BKKBN dalam menggarap TNI dan Polri. Dengan menggarap dan menggandeng TNI dan Polri dapat mempercepat target BKKBN dalam mencapai program KKB di Jatim. ‘’Di TNI dan Polri pendekatannya dapat berjalan secara struktural, sehingga sangat cocok jika diterapkan untuk program KKB,’’ terangnya.

Lebih lanjut Soekarwo mengatakan, saat ini keberhasilan KKB bukan saja tanggung jawab penuh

Gubernur Jatim DR Soekarwo memberikan selamat kepada Kepala BKKBN Jatim Dwi Listyawardani.

Rabu Legi, 2 APRIL 2014

BKKBN, melainkan semua elemen masyarakat juga turut berperan.

Sebagai stakeholder, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengawal program KKB. ‘’Jadi masalah KKB adalah masalah bersama, sehingga diperlukan sinergi dan kerjasama yang baik antara masyarakat, swasta dengan pemerintah.

Kedepan orang nomer wahid ini berharap dengan dilakukannya kerjasama antara BKKBN dengan seluruh stakeholder dapat mewujudkan keluarga kecil bahagia. ‘’Saya yakin dengan program kerja BKKBN karena dengan kerja kerasnya selama ini pertumbuhan penduduk di Jatim dapat dikendalikan bahkan ditekan,’’ pungkasnya dengan nada mantap. Q dna*

Dwi Listyawardani mengambil sumpah jabatan sebagai Kepala BKKBN Jatim.

trie diana/bhirawa

Tertibkan Alat Peraga Kampanye

Petugas Trantib (keamanan dan ketertiban ) Kecamatan Tegalsari Surabaya menertibkan alat peraga milik caleg yang dipasang di pohon sepanjang jalan Tempel Sukorejo dan Darmo Kali Surabaya,Selasa (1/4). Kegiatan ini terus dilaksanakan hingga minggu tenang 6 April.

Bupati Janji Naikkan Gaji Guru Honorer Gresik, Bhirawa Bupati Gresik Sambari Halim Radianto berjanji akan menaikkan gaji guru honorer di Gresik.

Kenaikan itu dilakukan karena masih banyaknya guru yang gagal diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam rekrutmen PNS K2 belum lama ini.

Janji itu disampaikan Bupati saat membuka Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) se Kabupaten Gresik yang berlangsung di Alun-alun Gresik, Selasa (1/4). Besar kenaikan gaji itu minimal Rp. 750 perbulan.

Bardasarkan data yang ada di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Gresik, dari 770 guru yang mengikuti ujian K2, hanya sekitar 220 yang lulus diterima menjadi PNS. “ Masih ada 495 guru honor yang belum lulus dan mungkin gajinya sangat tidak layak,” ujar Bupati.

Kenaikan gaji guru honor itu seiring dengan kenaikan anggaran pendidikan di Gresik sebesar 20% lebih. Nantinya lanjut Bupati, anggaran pendidikan di Gresik mencapai 37 prosen dari total APBD. Untuk itu, Wakil Bupati Gresik Moh. Qosim dan Kepala Dinas Pendidikan Pemk-

ab Gresik Nadlif akan terus memperjuangkan kenaikan gaji guru itu. Diakui Bupati, gaji Rp. 750 ribu perbulan itu masih dinilai sangat rendah. Tapi, jumlah itu masih lumayan dari yang ada selama ini. Karena di sejumlah lembaga pendidikan masih ada yang membayar gurunya kurang dari jumlah itu dan bahkan tidak mendapat honor. Oleh sebab itu, Bupati berjanji akan

terus memperjuangkan kesejahteraan para guru di Gresik.

Sementara, terkait tentang O2SN, Bupati berharap agar para siswa berusaha sungguh-sungguh.

Pada para peserta, Bupati juga menjelaskan, pada tahun 2021 Gresik akan menjadi tuan rumah Asian Youth Games. “Untuk itu tingkatkan prestasimu agar bisa ambil bagian pada event international itu,”kata Bupati. Q eri

kerin ikanto/bhirawa

Bupati dan Wakil Bupati Gresik saat membuka 02SN dengan melepas balon.

TI ITS dan Manajemen Unair Diminati Peserta SNMPTN Program Studi (Prodi) Teknik Informatika ITS dan Manajemen Unair tercatat sebagai prodi paling banyak diminati pendaftar setelah pendaftaran Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2014 ditutup, Senin (31/3) pukul 24.00 WIB. “Kalau melihat perkembangan peminat dari waktu ke waktu sejak 3 Maret hingga 29 Maret tampaknya Prodi Teknik Informatika ITS paling banyak diminati, lalu Prodi Teknik Mesin ITS pada posisi kedua dengan jumlah itu tidak berubah sejak awal Maret itu,” kata Humas SNMPTN 2014 dari ITS Dr Ismaini Zain di Surabaya, Selasa (1/4).

Untuk posisi ketiga adalah Prodi Teknik Elektro. “Maaf, saya belum mengecek data terakhir pada 28 prodi di ITS itu, tapi trend yang pasti untuk peminat terbanyak di

ITS adalah Prodi Teknik Informatika dan Teknik Mesin itu,” kata pakar statistika yang juga Sekretaris Lembaga Pengembangan Pendidikan, Kemahasiswaan, dan Hubungan Alumni ITS itu.

Hingga 29 Maret lalu, pendaftar SNMPTN yang memilih ITS sudah terlampaui untuk semua jurusan, karena kuota ITS hanya 1.700 orang, tapi pendaftar sudah mencapai 24.495 orang yang sudah mencakup pendaftar dari SMA IPA, MA IPA, dan SMK. “Jadi, persaingan secara ratarata berkisar 1:14,” katanya.

ist

Teknik Informatika ITS tercatat sebagai salah satu prodi paling banyak diminati pendaftar setelah pendaftaran Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2014.

Senada dengan itu, Ketua Pusat Informasi dan Humas Unair Dr MG Bagus Ani Putra Psi menegaskan bahwa hingga penutupan pendaftaran SNMPTN (31/ 3) tercatat 36.719 pendaftar ke Unair dan 7.334 calon mahasiswa di antaranya mendaftar lewat program Bidik Misi.

“Jumlah itu menurun dibandingkan dengan tahun lalu, karena tahun 2013 tercatat 38.919 pendaftar. Penurunan itu mungkin terjadi karena persyaratan pendaftar SMK harus memilih prodi yangg relevan dengan studinya, padahal siswa SMP pada tahun lalu bebas memilih prodi, tapi mungkin juga banyak siswa SMK yang ingin bekerja dulu,” katanya.

Dari jumlah 36.719 pendaftar yang sudah tercatat itu, prodi paling diminati para pendaftar adalah Prodi Manajemen yang diikuti 4.829 pendaftar, Prodi Akuntansi 3.839 pendaftar, dan Prodi Psikologi 3.417 pendaftar.

“Itu peminat prodi IPS, sedangkan peminat prodi IPA terbanyak adalah Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) 3.871 pendaftar, Pendidikan Dokter (FK) 2.970 pendaftar, dan Pendidikan Apoteker (FF) 2.696 pendaftar,” katanya. Ia menambahkan pendaftar terbanyak memang berasal dari Jatim yakni 124.2039 pendaftar, lalu pendaftar dari Jabar ada 102.159 orang, Jateng 98.342 orang, Sumut 61.289 orang, Sumbar 42.052 orang, dan WNI lulusan SMA luar negeri ada 105 pendaftar. Q tam